Harian Bhirawa Edisi 29 Mei 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Kami belum memutuskan. Kami masih menunggu aturan dari provinsi,’’

IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 6

031-5615454

Kepala Dikbud Kab Tulungagung Suharno Spd , MPd

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Jumat Pon, 29 MEI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

29 MEI 2015

AGENDA HARI INI

Buku Porno Berbahasa Jawa Beredar di Kalangan Pelajar SD

 Gubernur H Soekarwo Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf 09.00

Meresmikan RS Gigi Unair

Nganjuk, Bhirawa Buku pendidikan Bahasa Jawa untuk SD/MI kelas VI yang berbau pornografi beredar di lingkungan pendidikan Kabupaten Nganjuk. Terkait kasus tersebut, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikporada) Pemkab Nganjuk telah menarik peredaran buku yang dianggap melanggar norma susila.

Naskah yang dinilai tidak sesuai dengan norma susila tersebut terdapat pada materi bacaan Bahasa Jawa berjudul Dewi Lara Amis, di situ tertulis “Ing sawijining dina Prabu Basuparicara tindak mbebedhag menyang tengahing alas.

Dumadakan Sang Prabu kelingan marang garwane Dewi Girika sing sulitya ing warna. Sang Prabu ora bisa nahan hawa nepsu kasmarane, banjur ngetokne banyu syahwat lan diwadahi godhong, banjur dibuwang ing kali Yamuna. Banyu syahwat mau dipangan dening sawenehe iwak wadon gedhe sing manggon ing

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 06.30 08.30

Senam Pagi Dilanjutkan Penutupan POR Korpri di Halaman Kantor Gubernur Jatim Menghadiri Rapat di DPRD Jatim

Pemberantasan Ijazah Palsu Harus Dimulai dari Atas Jakarta, Bhirawa Maraknya jual beli gelar atau titel harus segera diberantas dan sistem pendidikan Indonesia yang sulit dijalani rakyat kecil harus diubah. Sebab pendidikan merupakan fondasi untuk membentuk bangsa beradab. Pemberantasan ijasah palsu harus dimulai dari atas, dari posisi strategis terlebih dulu baru kemudian ke bawah.

Demikian benang merah dari 3 narasumber dalam dialektika demokrasi bertajuk Ijazah Palsu Cederai Dunia Akademik di pressroom DPR RI, Kamis (28/5) kemarin. Ketiga narasumber adalah Waka Komisi X DPR RI Shohibul Iman (PKS), Prof Musni Umar dari UIN Hidayatullah dan Chusnul

 ke halaman 11

kali kasebut. Ora let suwe iwak mau banjur meteng.

Iwak mau sejatine malihane widodari sing lagi nglakoni paukuman saka Jawata” Menanggapi hal itu Kepala Bidang (Kabid) TK, SD, dan PLB Dinas Dikporada Nganjuk Sony Hardiyanto menjelaskan pihaknya sudah menghimpun informasi di lapangan, antara lain ke sejumlah kantor UPTD Disdikpora kecamatan dan SDSD di wilayah Nganjuk.

Menurut Sony, buku mulok Bahasa Jawa itu bukan merupakan buku wajib yang harus dimiliki semua SD di Kabupaten Nganjuk. Namun pihak sekolah punya peluang untuk membeli dan mengedarkannya kepada siswa. Sebagai antisipasi awal, kata Sony, pihaknya sejak beberapa hari lalu sudah menyebar instruksi kepada sekolah yang menggunakan buku tersebut, untuk segera melakukan penarikan dan tidak memberikan buku tersebut kepada siswa. “Kami sudah temukan buku Ajar Basa

 ke halaman 11

ristika/bhirawa

Buku Wasis Basa untuk kelas VI SD/MI yang diduga mengandung unsur pronografi telah ditarik peredarannya dari sejumlah sekolah di Nganjuk, Kamis (28/5).

Sekolah yang ada di Kota Batu dituntut untuk tetap meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan meskipun penyelenggaraan pendidikan di kota ini gratis.

Pendidikan Gratis di Kota Batu Masih Kabur Batu, Bhirawa Pendidikan gratis di Kota Batu sudah lama dicanangkan oleh Pemkot Batu. Namun hingga saat ini pelaksanaan pendidikan gratis di Kota Batu ini masih kabur alias belum ada ketegasan secara rinci dan detil. Hal inilah yang menjadi fokus perhatian Komisi C DPRD Kota Batu. Merekapun mewacanakan untuk segera membuat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pendidikan Gratis.

Dalam pelaksanaan pendidikan gratis di Kota Batu seringkali menimbulkan permasalahan.

Karena itu Ranperda inisiatif tentang Pendidikan Gratis ini akan mempertegas garis pendidikan gratis. Dengan demikian dalam pelaksanaan pendidikan gratis ini akan semakin efisien dan tepat sasaran.

“Di kalangan masyarakat Kota Batu sudah akrab dengan sebutan pendidikan gratis. Namun kan masih kabur, itu akan kita luruskan bingkainya dengan membuat Ranperda tentang Pendidikan Gratis. Di sana akan dijelaskan yang disebut gratis itu meliputi apa saja,” terang Ketua

Siswa Harus Mendapat SKL Tanpa Syarat Dindik Surabaya, Bhirawa Surat Keterangan Lulus (SKL) milik ratusan siswa SMK Pawiyatan yang tertahan mendapat perhatian Serius Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya. Pihak Dindik langsung menerjukan tim untuk menelusuri permasalahan yang terjadi sekaligus menentukan jalan keluarnya, Kamis (28/5).

Kabid Pendidikan Menengah dan Kejuruan (Dikmenjur) Dindik Surabaya Sudarminto menegaskan, SKL, Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) adalah tiga item yang menjadi hak siswa.

Karena itu, pihak sekolah memili-

ki kewajiban untuk menyerahkannya tanpa syarat. “Kalau sekolah berani meluluskan, berarti harus bertanggungjawab atas hakhak siswanya,” kata Sudarminto ditemui di Kantor Dindik Surabaya Kamis kemarin.

Sudarminto mengaku, sejak din-

Pernah Tinggalkan Kuliah

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Marak Raskin Tak Layak Konsumsi, Komisi B Soroti Kinerja Bulog

 ke halaman 11

SALAH satu anggota KPU Kabupaten Malang ini termasuk yang populer dan paling akrab de ngan wartawan. Maklum saja, sebelum menekuni profesi sebagai penyelenggara Pemilu, Totok Hariyono SH merupakan salah satu jurnalis senior di Malang yang terkenal vokal dan tulisannya tajam.

Kecin

yatakan lulus dari satuan pendidikan per 15 Mei lalu, seharusnya siswa menerima SKL, SKHUS dan SHUN sementara. Namun yang terjadi di SMK Pawiyatan, sekolah hanya memproses penerbitan SKL bagi siswa yang meminta saja. “Ini temuan kami setelah monitoring kesana,” kata dia.

Mantan Kepala SMAN 16 Surabaya ini menjelaskan, dalam pertemuan dirinya dengan SMK Pawiyatan juga dihadiri pihak yayasan. Akhirnya, Dindik Surabaya memberi imbauan kepada

Selain distribusi telat, Raskin yang diterima sejumlah warga di Jatim banyak yang tak layak konsumsi, di antaranya berkutu dan berulat.

DPRD Jatim, Bhirawa Kondisi Beras Miskin (Raskin) di Jawa Timur dan distribusinya dikhawatirkan kalangan DPRD Jawa Timur. Pasalnya, di beberapa daerah stok Raskin diketahui menipis. Bahkan dua bulan terakhir di Kabupaten Sumenep, keluarga sasaran penerima Raskin belum mendapatkan jatah karena kondisi Raskin sudah tidak layak untuk dikonsumsi masyarakat.

Anggota Komisi B DPRD Jatim Subianto mengakui mendapat laporan dari beberapa anggota dewan saat melakukan reses di Dapil masing-masing. Pihaknya menerima laporan masyarakat terkait kondisi Raskin yang sudah tak layak konsumsi dan bahkan stoknya

 ke halaman 11

Ramadan-Lebaran, Pemprov Pastikan Stok Sembako Aman Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim memastikan stok komoditas kebutuhan pokok atau sembako di Jatim selama Ramadan dan Lebaran 2015 aman. Oleh karena itu, Pemprov Jatim meminta masyarakat untuk tidak panic buying dan selalui mewaspadai

 ke halaman 11

PAL Siap Bangun 500 Kapal Pelabuhan Rakyat Surabaya, Bhirawa PT PAL Indonesia (Persero) siap membangun kapal baru jenis komersial sebanyak 500 unit di Tanah Air guna merealisasi permintaan pemerintah dalam meningkatkan industri kemaritiman nasional dengan mengalokasikan dana senilai Rp 25 triliun.

“Dana tersebut sudah tersedia dan pengajuannya ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Setelah mendapat persetujuan serta tanda tangan Presiden Joko Widodo, anggaran itu tinggal dicairkan dan mudah-mudahan pekan depan sudah terealisasi,” kata Kepala

 ke halaman 11

Prestasi LMDH Sumber Lestari di Tulungagung

Miliki Aktivitas Produktif Beragam, Berhasil Lestarikan 22 Sumber Mata Air Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sumber Lestari di Desa Samar, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung masuk nominator unggulan lomba percontohan LMDH tingkat nasional yang diselenggarakan Kementerian Kehutanan pada 2015.

Wiwieko, Tulungagung Totok Hariyono SH

Sentil..  Listrik PKB siapkan muda disandingkan seringkader padam, puluhan kontainerSaiful gagal Ilah ekspor   Minta Janganganti hanyarugi muda, tapi kapabel, inovatif dan memiliki visi jelas   Dikbud Bina Marga ajukan tambahan anggaranPPDB online Tulungagung bimbang hilangkan   Mau Jangan hanya nambah di lapangan manual atau onlineanggaran, tetap adarealisasi celah untuk ‘main‛ yang  penting  Pipik Uje beri siraman rohani PNS Pemkot Batu  Harapannya Kades penganiaya juru pengairan dituntut tiga bulansehari-hari penjara ilmu agama yang didapat diterapkan   Pemimpin berwatak preman kok bisa kepilih

Kabar baik tentang prestasi LMDH Sumber Lestari ini disampaikan oleh Kasubsi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perhutani KPH Kediri, Arif Budianto.

“LMDH Sumber Lestari menjadi satu dari enam nominator di wilayah Perhutani Divre Jatim yang akan dipilih untuk mengikuti lomba LMDH Wana Lestari yang digelar Kementerian Kehutanan tahun ini,” kata Arif Budianto di Tulungagung belum lama ini.

Ia mengungkapkan, LMDH Sumber Lestari menjadi binaan potensial untuk mewakili 1.000 lebih LMDH yang tersebar di wilayah Perhutani Divre Jatim.

Kelebihan LMDH ini menurutnya banyak dipengaruhi oleh beragamnya aktivitas produktif serta aksi lingkungan masyarakat desa hutan di Desa Samar dalam menjaga dan melestarikan 22 sumber mata air yang menyuplai pasokan Waduk Wonorejo, Tulungagung. “Akan ada tiga LMDH dari enam nominator yang sudah lolos penjaringan tim penilai dari Perhutani Divre Jatim,” ujarnya.

Salah satu yang potensial lolos dari enam nominator itu, kata Arif, adalah LMDH Sumber Lestari.

Lembaga binaan perhutani di tingkat desa ini

 ke halaman 11

LMDH Sumber Lestari merupakan lembaga binaan Perhutani di tingkat desa.

Lembaga ini dinilai kreatif karena memiliki beragam aktivitas produktif yang mereka lakukan, salah satunya peternakan sapi perah.

2

SURABAYA

Jumat Pon 29 MEI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Pemprov-BPKP Dampingi Kades Kelola Dana Desa Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jatim akan melakukan pendampingan bagi desa-desa di Jatim penerima program dana desa 2015. Sebagai bentuk awal pendampingan, BPKP telah menerbitkan buku panduan bagi aparatur desa yang berisikan sistem administrasi dan pengelolaan keuangan dana desa.

Pelatihan Terapis SPA

trie diana/bhirawa

Untuk lebih meningkatkan profesionalisme jelang MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), Dinas tenaga kerja (Disnaker) Surabaya menggelar pelatihan sertifikasi terapis SPA (perawatan tradisional) level II selain itu untuk memenuhi tenaga kerja dibidang pariwisata yang lebih profesional dibidangnya.

Pelatihan yang diikuti 16 peserta ibu rumah tangga dan anak putus sekolah ini akan digelar selama 12 hari secara gratis di Lembaga Kursus dan Pelatihan Aries Salon di jalan Karangrejo Timur Surabaya, Kamis (28/5).

PANGGUNG BIROKRASI

HT Minta Kader Perindo Miliki Niat Besarkan Partai Surabaya, Bhirawa.

Ketua Umum DPP Perindo (Partai Persatuan Indonesia), Hari Tanoe Sudibyo meminta kepada para kader dan pengurus untuk benar-benar memiliki niat untuk memajukan serta membesarkan Perindo.

Untuk itu HT, sapaan akrab Hari Tanoe berpesan agar para kader dan pengurus memegang serta melaksanakan 3 pesan.

Yakni membangun organisasi hingga ke tingkatan yang paling bawah yaitu RT dan RW agar benar-benar mengakar serta dekat dengan rakyat.

“Jadi pengurus tahu betul apa yang diperlukan dan dihadapi oleh rakyat di tingkatan paling bawah,” kata HT dihadapan ratusan kader dan pengurus Perindo Jawa Timur. Selain itu, pengurus haruslah sosok yang mumpuni dan punya integritas serta kapasitas.

“Pengurus mesti bisa menjadi panutan,” tuturnya dalam acara deklarasi dan Pelantikan DPW Perindo Jatim serta 38 DPD Kab/Kota se Jawa Timur di Gelora Pantjasila, Kamis (28/5) Ditambahkan Hari, dirinya juga menekankan agar keberadaan Perindo di masyarakat harus bisa memberikan dampak positif serta memberi nilai tambah bagi masyarakat.“Perindo harus menjadi pelayanan masyarakat. Kalau kita melakukan itu semua, pasti rakyat akan mencintai Perindo,” ujarnya.

Menurut Hary, Perindo hadir untuk melengkapi parpol lainnya untuk bersama-sama menjadi bagian dari Q cty perpolitikan Indonesia.Q

Perolehan PKB Jatim Dinilai Sangat Minim DPRD Jatim, Bhirawa Perolehan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diperoleh Pemprov Jawa Timur sebesar Rp900 miliar/ tahun dinilai masih sangat minim.

Perolehan ini masih jauh dari maksimal untuk ukuran Jatim sebagai provinsi terbesar di Timur Indonesia.

Wakil Sekretaris FPKB Jatim, Chusainuddin menilai, Pemprov bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Salah satunya dengan memaksimalkan potensi dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Menurut anggota Dewan asal daerah pemilihan Jatim VI itu, banyak potensi yang seharusnya bisa menjadi pemasukan untuk Pemprov.

Terlebih, Jatim memiliki sejumlah kota metropolitan seperti Surabaya, Gresik dan Sidoarjo. Belum lagi kota industri seperti Lamongan, Pasuruan dan Mojokerto.

Pada kesempatan kemarin, Chusainuddin mencontohkan, banyaknya mobil mewah dan motor gede (moge) bisa menjadi penambahan PAD sector PKB. Saat ini menurutnya banyak mobil mewah dan moge bodong yang berseliweran di jalan raya di Jatim.

“Mobil mewah yang harganya miliaran dan moge yang harganya ratusan juta banyak yang statusnya bodong alias tidak terdaftar di Samsat. Jelas itu kerugian besar karena mereka tidak membayar pajak.

Harusnya potensi pendapatan ini dikejar oleh Dispenda,”tutur Chusainuddin.

Mantan ajudan Menakertrans di era Muhaimin Iskandar itu mengakui hampir setiap hari dirinya menemui pemilik kendaraan mewah bodong di jalan raya. Karena itu, dirinya memprediksi jumlah kendaraan mewah bodong itu tergolong banyak, diantaranya Ferrari, Bentley, Lamborghini serta moge jenis Harley Davidson.

Anggota Komisi C ini mendorong Dispenda berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian untuk mengejar pajak dari sejumlah kendaraan mewah yang ada di Jawa Timur. Bahkan kalau perlu dilakukan razia di jalan raya. Namun, sarannya baiknya penindakan itu didahului dengan sosialisasi kepada para pemilih kendaraan mewah tersebut.

“Saya kira Dispenda bisa berkoordinasi untuk mengejar potensi pajak dari kendaraan mewah yang bodong itu. Masak mobil tua aja bayar pajak, kok mobil miliaran bebas pajak. Ini harus ditertibkan, karena mengusik rasa keadilan masyarakat,”pinta Sekretaris Garda Bangsa Q cty Jatim tersebut.Q

Hal itu disampaikan Kepala BPKP Perwakilan Jatim, Hotman Napitupulu, dalam seminar sehari bertemakan ‘Langkah Strategis Pemda Dalam Mendukung Implementasi UU Desa’ dalam rangka ulang tahun BPKP ke-32 di Kantor BPKP Jatim, Kamis (28/5).

Dikatakannya, beberapa permasalahan yang kini masih banyak dihadapi desa yakni lemahnya sumber daya kompetensi perangkat desa, masih terbatasnya saranaprasara desa kantor desa, belum tuntasnya infrastruktur perangkat aturan pengembangan pemerintah desa dan banyaknya masyarakat yang belum memahami pemanfaatan dana.

Peranan BPKP sesuai Peraturan Presiden No 192 tahun 2014 antara lain pelaksanan audit, reviev, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan dan pengeluaran keuangan negara/daerah, serta pembangunan nasional/daerah (termasuk desa).

BPKP juga melakukan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah termasuk desa, serta pemberian konsultansi (preventif audit) terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern dan tatakelola terhadap instansi pemerintah daerah , program, kebijakan yang strategis.

Sekdaprov Jatim, Dr H Akhmad Sukardi MM menambahkan, Pemprov Jatim dan BPKP Jatim merupakan pemerintah daerah dan lembaga perwakilan yang pertama kalinya di Indonesia yang telah melakukan pendampingan dan pengelolaan dana desa.

“Jika dipusat baru melakukan refisi

Perpresnya dan berencana sosialisai, kamu sudah melakukan pendampingan,” ujarnya.

Ditambahkannya, pendampingan yang dilakukan pemprov masih sebatas pengelolaan administrasi. Pemprov tidak ingin dengan digulirkannya program ini akan menimbulkan dampak negatif seperti munculnya koruptor-koruptor baru. “Jangan sampai munculnya dana bantuan ini pada kepala desa melakukan pembelanjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan dan kebutuhannya,” katanya.

Secara aktif Pemprov Jatim telah melakukan pembinaan terhadap kepala desa dan camat untuk meningkatkan Kapasitas SDM. Tahun Anggaran 2014 sosialisasi dan bimbingan teknis manajemen dan pengelolaan keuangan desa diikuti 7587 kepala desa dan 603 camat dengan total anggaran sebesar Rp38 miliar.

Tujuan dari program tersebut adalah untuk meningkatkan profesionalisme kinerja kepala desa dan camat dalam memberikan pemahaman yang komprehensif untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan memberikan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan.

Sukardi menambahkan, dalam pemanfaatan dana desa, pembelanjaan dibagi dalam dua hal yakni belanja rutin sebesar 30 persen meliputi tunjangan kepala desa dan perangkat desa serta 70 persen untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. “Tahun ini melalui APBN-P total alokasi dana desa yang disalurkan di Jatim Q iib mencapai Rp2,2 triliun,” katanya.Q

MEA, Tantangan bagi Pejabat Eselon II Surabaya, Bhirawa Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi tantang berat bagi para pejabat eselon II, sebab mereka harus dituntut memiliki strategi dan inovasi agar bisa bersaing dengan negara lain. Peringatan ini disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI, Prof Dr Agus Dwiyanto saat membuka Diklatpim II 2015 di Kantor Badiklat Jatim, Kamis (28/5).

Menurutnya setiap peserta diklat kepemimpinan harus berani melakukan inovasi.

Sebagai calon pemimpin perubahan harus bisa menghadapi tantangan termasuk akan diberlakukannya masyarakat ekonomi Asean pada 2015 ini.

“Dengan diklat ini harus bisa merubah mainset, untuk mau berinovasi, melakukan upaya dan mencari peluang untuk berinovasi, serta memberi keteladanan pada bawahan dan harus memberi contoh yang baik,” katanya.

Institusi pemerintah dituntut untuk mmenjalankan fungsi-fungsinya secara efektif dan efisien serta responsive terhadap kebutuhan rakyat, bersifat fasilitatif ketimbang control dan bekerja berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

“Dengan demikian kebe-

wwn/bhirawa

Ketua LAN RI Prof Dr Agus Dwiyanto bersama Asisten Administrasi Umum Sekdaprov Jatim, Soekardo saat menyapa peserta Diklapim II di Badiklat Jatim. radan jajaran birokrasi yang tapkan kebijakan strategis memiliki kualitas dan ka- instansi dan memimpin bapabilitas tinggi merupakan wahan serta seluruh stakeprasyarat mutlak tercip- holder untuk melaksanakan tanya tata pemerintahan kebijakan secara efektif dan yang baik,” kata Agus. efisien,” kata Soekardo.

Sedangkan Asisten AdSementara itu Kepala ministrasi Umum Sekda- Bandiklat Prov Jatim Akprov Jatim, Soekardo me- mal Boedianto mengatangatakan pejabat eselon II kan, diklat berlangsung dituntut mampu memberi- mulai 28 Mei hingga 10 Sepkan arah dan target yang tember dan akan diikuti jelas tentang apa dan ba- sebanyak 60 orang berasal gaimana cara mencapai dari kemeterian Pendidikan atau mengatasi berbagai dan Kebudayaan sebanyak tuntutan yang tentunya se- 3 orang, Kementerian Agasuai dengan kerangka ke- ma 1 orang, Kejaksaan Tingbijakan pembangunan yang gi 3 orang, BPS 3 orang, dari telah digariskan. kabupaten/kota di Jatim 16 “Pejabat eselon II me- orang dan dari kabupaten/ Q miliki peranan yang sangat kota luar Jatim 24 orang.Q menentukan dalam mene- wwn

Diskriminasi Beasiswa Bibit Unggul, Ombudsman Tegur Dinsos Surabaya, Bhirawa Pihak Ombudsmen RI (ORI) Perwakilan Jatim akhirnya menegur Dinsos Surabay terkait diskriminasi pemberian beasiswa Bibit Unggul Kalijudan karena dinilai melanggar Perwali. Teguran ini disampaikan ORI saat pemanggilan dinas yang dipimpin Supomo, Kamis(28/5).

Ombudsman RI perwakilan Jawa Timur saat pemanggilan Dinsos Surabaya kemarin mengancam akan memberikan sanksi tegas jika peraturan rekuitmen beasiswa tersebut tidak diubah. Pada pemanggilan kemarin Dinas Sosial, Kamis diwakili langsung oleh Kepala Dinsos Supomo.

Asisten Bidang Penyelesaian Laporan, Sulung Muna Rimbawan menyampaikan bahwa pemanggilan Dinsos ini merupakan tindak lanjut dari laporan penerima beasiswa Bibit Unggul pada akhir Mei lalu.

Mereka melaporkan adanya indikasi diskriminasi oleh Dinas Sosial dalam menyelenggarakan penerimaan beasiswa yang sudah diadakan sejak tahun 1981 itu.

“Dimana ketentuannya me-

langgar Peraturan Walikota Nomor 50 tahun 2012. Dimana peruntukan beasiswa ini adalah seluruh warga Surabaya yang diterima di PTN yang ada di Surabaya. Ketentuan itu ada di pasal 3 ayat tiga,” tutur Sulung.

Sedangkan berdasarkan pengumuman rektruitmen yang dikeluarkan Dinsos, penerima beasiswa ini hanya boleh di dua PTN, yaitu di Unair dan ITS. Serta ditambah lagi warga Surabaya yang sekolah sebagai pramugari ataupun pramugara.

Padahal di Surabaya ada tujuh PTN. Ketujuh PTN tersebut Yaitu Unair, ITS, Unesa, UIN, UPN, PPNS, dan juga PENS. Dan batas pendaftarannya juga hanya sampai 30 Juni mendatang.

Tidak hanya dibatasi hanya dua PTN saja. Program studi yang diterima juga ada syarat khusus. Yakni di Unair, hanya untuk fakultas vokasi, sedang di ITS diterima di teknik Mesin, Teknik Mesin dan juga teknik Elektro. Padahal di tahun-tahun sebelumnya tidak ada syarat dan batasan semacam itu.

“Dengan adanya syarat

yang sangat spresifik ini maka pemkot sudah melanggar Perwali yang mereka buat sendiri,” tegasnya.

Ombudsman pun akan memberikan sanksi jika saran dan rekomendasi yang dibuat tidak dilaksanakan.

Yaitu adanya sanksi administratif, lalu akan ada saran dan rekomndasi, jika tetap tidak dipatuhi juga maka ombudsman jatim akan membuat rekomendasi sanksi untuk Dinsos yaitu pencopotan.

Sementara itu, Kepala Dinsos Supomo menyatakan bahwa adanya pembatasan itu dilakukan lantaran dana pemerintah kota yang terbatas. Selain itu, pihaknya menyampaikan bahwa prodi-prodi itu sengaja dipilih dengan pertimbangan jurusan itu yang lebih cepat memperoleh pekerjaan.

“Sebab kami inginnya ketika sudah disekolahkan pemkot mereka ketika lulus tidak lagi menminta pekerjaan ke pemkot, lagipula pemilihan prodi itu kita bicarakan dengan dekan dari sejumlah PTN juga jadi bukan hanya Dinsos yang memutuskan,” Q geh kata Supomo.Q

SURABAYA

Jumat Pon 29 MEI 2015

LINTAS PERISTIWA

Stem Cell Soetomo Terapkan Metode Endogen dan Eksogen Surabaya, Bhirawa Untuk memaksimalkan hasil stem cell, RSUD dr Setomo menerapakan dua metode penyembuhan yaitu stemcell endogen dan stemcell eksogen. Pernyataan ini disampaikan * Kepala Bidang Pelayanan Medik RSU dr Soetomo, dr Joni Wahyuhadi SpBS. Wahyuhadi menyatakan, metode stemcell endogen dilakukan dengan memacu sel induk di dalam tubuh, agar tumbuh lebih banyak dan cepat. Hal itu dilakukan melalui pemberian zat tertentu seperti, colony stimulating growth faktor. * Sedangkan, metode eksogen dilakukan dengan memberikan atau mentransplantasikan sel induk yang sudah jadi (hasil dari pembiakan secara eksternal dari sel induk yang diambil dari sumsum tulang atau lemak perut), ke tempat atau bagiQ dna an yang mengalami kerusakan.Q

3

Jatim Tidak Butuh Dokter Asing Surabaya, Bhirawa Banyaknya universitas lokal yang meluluskan dokter spesalis membuat Jatim tidak perlu mendapatkan pasokan dokter spesalis dari luar negeri. Di Indonesia sendiri ada sekitar 3.000 dokter spesialis penyakit dalam, setiap tahunnya ada 14 universitas di Indonesia menghasilkan 10 dokter spesalis penyakit dalam baru. ‘’Jadi saya kira tidak perlu adanya tenaga dokter spesalis asing yang masuk ke Jatim, hal ini karena SDM dokter spesalis dalam sangat melimpah,” dr Soebagijo Adi Soelistijo SpPD K-GEH FINASIM, Ketua Persatuan Ahli Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) Ca-

bang Surabaya.

Soebagijo mengatakan, kompetensi atau keahlian dokterdokter lokal tidak kalah dengan ahli dari luar negeri. Menurutnya, saat ini yang dijadikan PR adalah bagaimana keberadaan dokter spesalis dapat disebar di daerah-daerah yang tidak

ada dokter spesalisnya. ‘’Jadi yang perlu diperhatikan adalah penyebarannya yang perlu diratakan, agar tidak banyak berkumpul di kota besar saja,’’ ucapnya.

Ia menyatakan, keberdaan dokter spesalis asing nantinya tidak akan mengganggu keberadaan dokter spesalis lokal. Dipastikan tenaga medis asing tersebut juga belum tentu mau ditempatkan didaerah, apalagi yang terpencil.

Sehingga hanya perlu pengaturan dalam penyebaran ahli penyakit dalam ini agar merata.

Soebagijo menambahkan, adanya tenaga asing juga tidak akan maksimal karena perbe-

daan budaya, karakter, apalagi bahasa yang justru menghambat pemahaman dan penanganan terhadap pasien. ‘’Tidak bisa dibayangkan jika dokter asing nanti berkerja di Jatim dokter tersebut tidak dapat berkomunikasi dengan pasiennya, baik dalam komunikasi verbal maupun non verbal (budaya),’’ tegasnya.

Lebih lanjut Soebagijo mengungkapkan, dengan akan diberlakukan MEA dan AFTA diharapkan dokter-dokter spesalis penyakit dalam dapat terus bersaing dalam meningkatkan kopetensi dan keahliannya.

Ditanya mengapa perlu ada-

Kapolda Perintahkan Kapolres Jajaran Pantau Harga Pasar

Tim Patroli Air Terpadu Jatim Kembali Inspeksi Industri Pelanggar Pemprov, Bhirawa Tim Patroli Air Terpadu Jatim kini kembali menginspeksi kembali industri yang sebelumnya diduga melakukan pelanggaran lingkungan. Sebelum mengarah ke penindakan, mereka diberikan pembinaan untuk mengurus perizinan hingga perbaikan sarana dan prasarana yang ada di industrinya tersebut.

Salah satu industri yang berlokasi di Desa Bambe, Driyorejo, Kab Gresik CV Surabaya Plastik Harapan (SPH) kembali didatangi Tim Patroli Air Terpadu Jatim. Pabrik plastik yang diketahui membuang limbah cair tanpa diolah pada akhir April lalu ternyata hingga kini belum bisa menunjukkan surat izin.

“Sampai kami sidak untuk kedua kalinya, SPH ini ternyata belum ada upaya signifikan untuk mengurus dokumen izin lingkungan. Selain itu, kami sengaja masuk karena beberapa anggota tim patroli dari wilayah Gresik juga sempat mendapatkan intimidasi dari sekelompok orang tak dikenal setelah menemukan pencemaran SPH,” kata Koordinator Garda Lingkungan Jatim, Q rac Didik Harimuko, Kamis (28/5).Q

trie diana/bhirawa

Taman Dijadikan Ajang Pacaran

Tindakan Anak Baru Gede (ABG) di Kota Surabaya saat ini semakin berani saja saat berpacaran, seperti yang mereka lakukan di Taman bantaran Kalimas Raya Ngagel Surabaya ini meskipun di siang hari. Sudah waktunya Dinas terkait untuk segera menertibkan sebelum taman tersebut akan dipenuhi oleh ABG untuk berpacaran, Kamis (28/5).

Warga Medokan Semampir Wadul Soal Tanah ke Wali Kota Pemkot, Bhirawa Warga Medokan Semampir di Kecamatan Sukolilo ingin mengadukan masalah tanah yang mereka tempati diklaim pihak lain kepada Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Namun

nya redistribusi ahli penyakit dalam, ia menuturkan hal ini tidak lain karena penyakit-penyakit dalam sub spesialis ahli penyakit dalam, khususnya penyakit infeksi dan degeneratif semakin banyak kasusnya dan terus meningkat di masyarakat.

Contohnya seperti penyakit hipertensi atau diabetes melitus yang semakin banyak diderita masyarakat di berbagai daerah.

“Bukan hanya dokter umum lagi, tapi dokter penyakit dalam yang lebih expert terhadap penyakit-penyakit dalam tersebut juga menjadi kebutuhan yang penting dimasyarakat,” imQ dna buhnya.Q

sayangnya keinginan mereka belum terlaksana karena gagal bertemu Wali Kota. ‘’Kami akan terus berusaha untuk bisa bertemu Ibu Wali Kota untuk memperjuangkan lahan yang kami tempati sela-

ma puluhan tahun. Kami merasa didholimi oleh pihak lain,’’ tegas Ketua Paguyuban Kerukunan Warga (PKW) Surabaya, Wardoyo kemarin.

Menurutnya warga Medokan Semampir sebenarnya ingin ber-

temu dan berdialog langsung dengan Wali Kota Risma. Wardoyo ingin mengadukan sejak puluhan tahun lalu warga Medokan Semampir menghuni lahan itu untuk bangunan tempat tinggal.

Namun ternyata ada perusa-

haan yang mengklaim kalau lahan itu miliknya. Berdasarkan permen no 70 tahun 1996 tentang sempadan sungai ditetapkan 50 meter dan kini berubah dengan permen 380/KPS/2004, sempadan sungai hanya 11 meter.Q dre

Polda Jatim, Bhirawa Mendekati bulan suci Ramadan, Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf memerintahkan Kapolres jajaran Polda Jatim untuk melakukan operasi pemantauan harga pasar.

Operasi pantau pasar ini untuk menanggulangi tindak kejahatan perdagangan yang bisa menyebabkan kenaikan harga tak wajar.

Nantinya, koordinasi ini akan dilakukan dengan Pemerintah terIrjen Pol Anas Yusuf kait dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Langkah operasi pasar ini dilakukan gunan menyeimbangkan harga kebutuhan pokok masyarakat di bulan ramadan. Terlebih, saat bulan Ramadan harga-harga kebutuhan mengalami kenaikan. Nantinya kenaikan yang tidak wajar inilah yang akan dilakukan operasi pasar guna didata lebih lanjut.

“Saya perintahkan Kapolres jajaran Polda Jatim untuk berkoordinasi dengan Pemerintah terkait dan Disperindag, terkait operasi pasar jelang bulan suci Ramadan,” tegas Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf, Kamis (28/5).

Adapun langkah-langkah yang diambil, Anas menjelaskan, pihak kepolisian bersama Disperindag akan melakukan pendataan harga kebutuhan yang mengalami kenaikan.

Selanjutnya tim gabungan ini akan mencari tahu tentang kenaikan harga kebutuhan pokok, apakah kenaikan ini sepengetahuan Q bed pihak yang berwenang atau tidak.Q

Jaksa Suwaskito Sementara Dilarang Menangani Perkara Surabaya, Bhirawa Terkait kasus dugaan pemerasan terhadap terdakwa narkoba Go Ka Yuan alias Stanley, yang diduga dilakukan Jaksa Suwaskito alias Kito dari Kejari Surabaya, kini yang bersangkutan (Kito, red) tidak boleh menangani perkara.

Namun demikian Jaksa Kiro dari Kejari Surabaya ini diminta menyelesaikan perkaranya yang sedang ditangani Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati Jatim terlebih dulu. Yakni perkara dugaan pemerasan terhadap terdakwa narkoba sebesar Rp 450 juta untuk meringankan hukuman.

Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Surabaya Jiko Budi Dermawan mengatakan, pihaknya membebastugaskan Jaksa Kito dari penanganan perkara. Hal ini dilakukannya untuk membantu proses penanganan di bidang pengawasan Kejati Jatim dalam menuntaskan kasus yang menjerat anak buahnya.

“Sementara ini yang bersangkutan tidak dikasih perkara baru, dan perkara lamanya biar disidangkan oleh Jaksa kedua.

Ini kami lakukan supaya dia (Kito, red) menyelesaikan permasalahannya dulu,” tegas Kasi Pidum Kejari Surabaya Joko Budi Dermawan, Kamis (28/5).

Di sisi lain Aswas Kejati Jatim masih terus berupaya mendalami perkara dugaan pem-

erasan yang diduga dilakukan Jaksa Kito. Perkembangan terbaru, sudah ada empat orang Jaksa yang dimintai keterangan oleh petugas pengawasan, termasuk Jaksa Kito.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto membenarkan, sejauh ini sudah ada empat orang Jaksa yang dimintai keterangan. Selanjutnya, pengawasan akan meminta keterangan dari Kasi Pidum dan Kepala Kejari (Kajari) Surabaya.

“Permintaan keterangan dari Kasi Pidum dan Kajarinya, merupakan prosedur yang dilakukan pengawasan. Sebab, keduanya adalah Waskat (pengawasan melekat)-nya,” terang Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto.

Tak hanya itu, Aswas Kejati Jatim juga bakal memeriksa terdakwa Stanley dan keluarganya yang mengaku telah diperas serta menyerahkan uang Rp 80 juta ke Jaksa Kito. “Kalau memang ada rekaman pembicaraan seperti yang disampaikan, itu juga bakal kita mintai atau sekedar kita dengarkan sebagai bahan pertimbangan dalam penanganan perkara ini,” lanjut Romy.

Terkait rencana pemeriksaan ini, Kasi Pidum Kejari Surabaya mengaku sudah mendapat kabar dari Kejati Jatim. Dan jika dimintai keterangan, dia berjanji akan menyampaikan semua yang

diketahuinya seputar sepak-terjang anak buahnya itu. Tapi, Joko Budi Darmawan menyebut, dalam perkara ini dia tidak pernah tahu siapa terdakwanya. Dan tidak pernah mengenal atau bertemu dengan keluarga terdakwa.

“Tentang perkara (dugaan pemerasan) Jaksanya, kami serahkan sepenuhnya ke Aswas Kejati Jatim,” jawab Joko Budi.

Perkara ini mencuat setelah terdakwa Stenley bernyanyi dalam sidang di PN Surabaya, Senin kemarin. Dia menyebut diminta uang sebesar Rp 450 juta oleh jaksa Kito untuk meringankan hukuman atas dirinya. Terdakwa kasus narkoba ini kemudian menawar, dan akhirnya disepakati dana Rp 150 juta.

Lenny, istri terdakwa lantas menemui Kito. Setelah berbincang, dia menyerahkan uang Rp 80 juta sebagai tanda jadi. Lenny mengaku uang itu diserahkan langsung ke Kito di dalam mobil Innova di dekat kantor Kejari Surabaya, Februari lalu. Ternyata, dalam perkembangannya, Stanley tetap dituntut tujuh tahun penjara dan akhirnya divonis hukuman penjara selama 5,5 tahun dan denda Rp 1 miliar subsidair empat bulan.

Kasus tersebut juga belum inkracht, sebab terdakwa dan jaksa sama-sama menyatakan banding usai mendengar hakim membacakan vonisnya.Q bed

Industri Kreatif Bukan Menjual Murah Tradisi Surabaya, Bhirawa Majunya industry kreatif di Indonesia dengan basis seni tradisi diharapkan tidak hanya sekedar berjualan saja. Para pelaku industry kreatif seharusnya mentransformasikan artefak seni tradisi menjadi industri kreatif yang memiliki nilai tambah, berjatidiri, beridentitas, bermutu, dan karenanya nilai jualnya meningkat.

“Industri kreatif seharusnya bukanlah sekedar menjual tradisi, apalagi menjual murahkan tradisi. Bila begini, maka cepat atau lambat maka kita akan kehilangan jati diri sebagai bangsa dan melemahkan ketahanan nasional bangsa,” kata Staf Pengajar Fakultas Seni Rupa dan Desian Institut Teknologi Bandung, Prof Dr Primadi Tabrani dalam Semnas Budaya Nusantara di Universitas Adibuana Surabaya, Kamis (28/5).

Dikatakannya, dalam fenomena baru industri kreatifyang tiba-tiba muncul di Indonesia terdapat gejala-gejala umum yang menarik untuk diteliti. Pertama, manusia dalam negara sedang berkembang, termasuk Indonesia maka kreatifitas bangsanya secara umum relatip masih kuat dibanding barat yang lebih rasional dengan iptek yang tinggi.

Selanjutnya kedua, ketika suatu masyarakat kreatif tiba tiba mengikuti suatu fenomena baru (industri kreatif), prestasi tiba-tiba mencuat, terkadang mendunia, namun kemudian kurva prestasi mendatar bahkan menurun.

“Dalam keadaan ini ’terkejar’ oleh negara lain, yang mungkin inspirasinya dari kita, atau bahkan ’meniru’ atau ’mencuri’ dari kita,” katanya Primadi mengingatkan, kreativitas bisa ’mandeg’ karena adanya rasa puas karena sudah unggul.

Namun, dalam perjalanan waktu generasi pelopor akan tiada, dan kehilangan generasi penerus yang kreatif. Hal itu disebabkan pembinaan kreativitas kurang diperhatikan di sekolahan.

“Artinya kita harus selalu punya kesempatan untuk memanfaatkan kreativitas bangsa, dan ini berarti pendidikan sejak usia dini kita harus mampu menghasilkan generasi yang keatif dimasa depan, sebab bangsa yang tidak kreatif akan dilindas oleh sejarah,” katanya.

Dijelaskannya, Bila ada keinginan industri kreatif prestasinya berkesinambungan dan terus meningkat dengan kreasi kreasi baru dan bukan semata memproduksi ulang produk unggulan, maka beberapa hal perlu dilakukan.

Beberapa hal itu diantaranya, peningkatan mutu industri kreatif tak cukup hanya dengan memberikan sentuhan iptek dari barat melalui lokakarya, seminar (tentang desain, pengetahuan bahan, teknologi, pemasaran dsb). Sebab kreativitas bangsa memang merupakan modal yang hebat, tapi harus diberi kesempatanberkembang, dipupuk, diperlihara, dibina, melalui pendidikan Q rac sejak usia dini.Q

4

PUSTAKA Resensi Buku :

Tajuk

PSSI Wajib ‘Dicairkan’ Pertandingan (liga) sepakbola dalam negeri akan kembali bisa digelar. Tetapi harus diawali rujuk antara Kemenpora (Kementerian Kepemudaan dan Keolahragaan dengan PSSI. “Jalan” rujuk sudah diretas oleh Wakil Presiden. Jga melalui putusan sela PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).

Sebaliknya manakala tidak rujuk, maka PSSI (dan peme­ rintah) akan menerima sanksi FIFA. Rujuk, niscaya melalui permufakatan. Bukan asal kuasa, dan bukan asal-asalan.

FIFA (sebagai Federasi sepakbola seluruh dunia) memiliki kewenangan dan interest tunggal: memajukan persepakbola-an. Asal tercatat sebagai anggota FIFA, maka perserikatan sepakbola (dan pemerintah) suatu negara, wajib tunduk pada statuta FIFA. Atau memilih “jalan lain,” keluar dari FIFA. Namun konsekuensinya, PSSI dan seluruh klub Indonesia dilarang bertanding pada even internasional apapun. Termasuk sekadar pertandingan persahabatan.

FIFA memberi tenggat waktu rujuk sampai 29 Mei ini. Jika tidak bisa rujuk, akan diberikan sanksi pada tanggal 30 Mei, bertepatan dengan Kongres FIFA di Zurich, Swis. FIFA telah memberitahukan kepada Kemenpora, bahwa pengambilalihan PSSI (dengan tim transisi yang dibentuk pemerintah), tidak sesuai peraturan FIFA. Pasal 13 dan pasal 17 statuta FIFA, berisi independensi asosiasi sepakbola (PSSI).

PSSI telah dibekukan oleh Kemenpora sejak 18 April 2015. berdasarkan rekomendasi BOPI (Badan Olahraga Profesional Indonesia). Antaralain, dinyatakan melanggar asas ke-profesional-an klub olahraga. Yakni, terkait legalitas klub dan pajak penghasilan pemain. Dalam UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan, klausul tentang pajak atlet profesional memang tidak diatur. Namun terdapat pasal tentang olahraga profesional.

Pada pasal 1 (tentang Ketentuan Umum angka ke-15) olahraga profesional di-definisi-kan, “Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.” Terdapat frasa kata “memperoleh pendapatan” yang bermakna penghasilan. Dus, wajib dipungut pajak. Sehingga kisruh PSSI bukan “perang” saudara, melainkan bermasalah dengan persyaratan BOPI (pemerintah).

Mengiringi pembekuan PSSI, Kemenpora membentuk tim transisi beranggota 17 personel. Di dalam tim, antaralain terdapat tiga nama Walikota. Yakni, Ridwan Kamil (Bandung), FX Hadi Rudyatmo (Solo) dan Eddy Rumpoko (Kota Batu). Juga terdapat mantan pemain nasional (Ricky Yakobi), serta mantan pimpinan KPK (Bibit Samad Rianto). Konon tim transisi, telah memiliki roadmap untuk memperbaiki PSSI. Termasuk menyelenggarakan liga QNB (disponsori Qatar National Bank).

Namun pengambil alihan PSSI dengan membentuk tim transisi, “dikoreksi” oleh FIFA. Pada sisi lain, upaya rujuk yang diretas oleh Wakil Presiden, juga mewajibkan PSSI (dan klub) mentaati segala peraturan. Harus menyelesaikan legalitas klub, serta membayar pajak penghasilan (PPh) pemain dan pelatih. Tapi sesungguhnya, pemerintah memiliki kewajiban mem-fasilitasi ke-olahraga-an (termasuk sepakbola). Terutama pengurusan legalitas bisa dipermudah.

Berdasar UU Nomor 3 tahun 2005, pemerintah maupun induk cabang olahraga (PSSI), masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Pada pasal 22 dinyatakan, “Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui penetapan kebijakan, penataran/pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, kompetisi, bantuan, pemudahan, perizinan, dan pengawasan.”

Sedangkan pasal 29 ayat (2) dinyatakan, “Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional.” Pasal ini memberi domain hak sekaligus kewajiban kepada PSSI, agar bisa tampil pada kancah ASEAN, Asia, sampai Piala Dunia.

Kini, “bola” berada di tangan pemerintah. Jika Kemenpora gagal mem-fasilitasi, maka Indonesia akan dicoret dari pergaulan sepakbola internasional. Itu domain FIFA, yang tidak menguntungkan sistem pembinaan prestasi. Seluruh kompetisi akan terganggu. Sehingga target mencapai podium tertinggi pada SEA-Games 2015 (Juli di Singapura) bisa berantakan. n

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Koperasi Seharusnya Dapat Akses Khusus KUR Koperasi seharusnya mendapatkan akses khusus dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR seha­ rusnya memiliki konsep dan skema khusus untuk koperasi, jangan memposisikan koperasi sebagai lembaga channeling yang sama dengan yang lain. Dalam koperasi ada asas sosial dan ekonomi yang harus dipertimbangkan sekaligus. Jika koperasi mendapatkan akses khusus dalam program KUR maka banyak keuntungan yang bisa sekaligus didapatkan.

Dana KUR yang disalurkan kembali dari koperasi akan digunakan untuk memperkuat anggotanya yang sebagian besar pelaku usaha mikro. Selama ini pelaku usaha mikro juga kerap kali kesulitan melengkapi persyaratan meng­ akses KUR ke bank, jadi kalau diarahkan ke koperasi persyaratan bisa lebih sederhana dan kami bisa melatih mereka jika sudah bankable untuk mengakses dana ke bank. Selain itu KUR channeling melalui koperasi juga akan mendorong masyarakat untuk berkoperasi karena koperasi hanya akan melayani dan menyejahterakan masyarakat anggotanya. Namun pada praktiknya kini, meski ada skema khusus KUR untuk channeling tetapi belum cukup menguntungkan dan kompetitif bagi koperasi.

Pada praktiknya belum banyak anggota koperasi yang mengakses KUR padahal perkuatan modal khususnya bagi koperasi simpan pinjam sangat diperlukan. Tahun lalu untuk KUR linkage program khususnya untuk lembaga keuangan termasuk koperasi dan lembaga ventura, suku bunga yang diberikan sebesar 14 persen pertahun dengan plafon kredit sampai dengan Rp2 miliar.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

Pendiri : Alm. H. Moch. Said Dewan PenasIhat: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Jumat Pon 29 MEI 2015

Mengejawantahkan Wejangan Eling lan Waspada Eling lan waspada merupakan falsafah yang dipegang teguh oleh masyarakat Jawa. Falsafah tersebut mengajarkan manusia untuk selalu ingat dan hati-hati dalam menjalani hidup. Falsafah Jawa ini mencul dan mulai dikenal setelah tercantum dalam karya Rangga Warsita dalam salah satu bait tembang sinom Serat Kalatida.

S

ecara khusus, dua baris terakhir tembang tersebut, yakni begja-begjaning kang lali, luwih begja kang eling klawan waspada, seberuntung-beruntungnya orang yang lalai, lebih beruntung orang yang tetap ingat dan waspada (halaman 9–10). Warisan wejangan Jawa ini menunjukkan bahwa orangorang Jawa memiliki kepercayaan bahwa apa pun yang terjadi di dalam hidup merupakan sebuah keberuntungan.

Ketika seseorang sedang di­ timpa musibah hingga sakit parah, bahkan sampai salah satu bagian tubuhnya mengalami cacat seumur hidup, orang Jawa akan berkata, “Masih beruntung hanya menerima cobaan seperti ini, hanya sakit cacat, tidak sampai meninggal dunia.” Sebaliknya, ketika terdapat seseorang meng­ alami kecelakaan hingga me­ ninggal dunia, orang Jawa akan mengatakan, “Beruntung langsung meninggal dunia, daripada harus hidup tapi harus menanggung cacat seumur hidup.”

Orang yang lali (lupa) pun bisa begja (beruntung). Hanya saja, keberuntungan orang yang lupa merupakan sebuah kabegjan (kebetulan bernasib baik). Keberuntungan ini sifatnya hanyalah sementara. Berbeda dengan orang yang ingat, maka ia akan mendapatkan keberuntungan yang hakiki.

Dengan begitu, wejangan leluhur Jawa ini menunjukkan bahwa meskipun orang yang lupa bisa merasakan keberuntungan, namun akan lebih beruntung orang yang selalu ingat dan waspada.

Sebagaimana paparan buku ini, eling lan waspada dapat diwujudkan dengan beberapa bentuk, di antaranya adalah Eling marang Gusti (selalu dekat kepada Tuhan). Sikap eling seperti mencakup el-

ing sangkan paraning dumadi, eling sing ngenekake, eling sing nyirnaake, eling sing matekke, eling sing nguripke, dan eling sing peparing.

Wujud lain adalah Eling mring sesama (peduli kepada sesama manusia). Di dunia, manusia tidak hidup sendiri. Manusia ada bersama sesamanya. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya manusia peduli dengan sesamanya. Hal itu sejalan dengan falsafah eling mring sesami. Maka dari eling mring sesame bukan sekadar ingat, tetapi lebih mendalam, yakni peduli terhadap sesama manusia.

Eling mring sesami dapat diwujudkan melalui berbagai tindakantindakan sebagai berikut.

Pertama, sesama manusia harus sal-

ing menghormati. Salah atu keinginan dasar manusia adalah dihormati. Tidak ada seorang pun yang tak ingin dihormati, bahkan manusia berkepribadian buruk atau suka berperilaku nista sekalipun. Ia tetap ingin dihormati karena pada dasarnya manusia secara hakiki adalah sama. Setiap manusia sama-sama berada di dalam kandungan ibunya selama sembilan bulan sepuluh hari, tidak berpakaian saat dilahirkan, dan ketika mati tidak membawa apa pun kea lam baka selain amal perbuatannya.

Kedua, sesama manusia harus saling menolong. Ajaran eling lan waspada bertujuan untuk mendorong manusia saling menolong sesamanya. Telah menjadi naluri manusia sejak lahir bahwa me­ reka akan saling menolong. Ketika masih anak-anak, seseorang menolong adiknya atau teman sebaya yang terjatuh. Adapun ketika beranjak remaja, ia menolong temannya yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Saat sudah dewasa, ia memberikan pinjaman kepada sahabatnya tanpa meminta imbalan apa pun. Dan seterusnya sampai akan mati pun manusia masih punya naluri untuk menolong sesama.

Ketiga, sesama manusia harus saling mengingatkan. Di dalam diri orang Jawa telah tertanam sifat dan sikap saling mengingatkan dalambentuk pesan, harapan ataupun nasihat kepada keluarga atau orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari,

ketika seorang anak berpamitan untuk bepergian, maka orang tua selalu berkata, “Sing ngati-ati!” atau “Berhati-hatilah!” Peringatan itu bukan sekadar patutpatute (basa-basi), tetapi ada makna filosofis yang terkandung di dalamnya. Orang tua tersebut mengingatkan sang anak untuk berhati-hati lair lan batine (secara lahir dan batin) agar selamat dalam perjalanan. Keselamatan yang dimaksud mencakup saat dalam perjalanan, sewaktu berada di tempat tujuan, serta ketika kembali ke rumah (halaman 18–21).

Sementara, kewaspadaan dapat diwujudkan dengan waspada ing lair (kewaspadaan terhadap bahaya yang tampak nyata), waspada ing batin (kewaspadaan yang hakiki), waspada saka panggada (menangkal godaan yang menjerumuskan), waspada tan kena lena (lengah sejejap bisa lenyap), dan waspada tan kena keblinger (mewaspadai jebakan yang menyesatkan).

Dalam menggapai kebahagiaan sejati, bab terakhir buku ini juga membahas Laku utama anggayuh memanising pati (menggapai akhir hidup yang indah).

Memanising pati bisa dimaknai kembali dalam keadaan baik dan indah. Kematian itu terjadi pada saat seseorang tengah melakukan sesuatu kebaikan sebagaimana biasa dilakukannya. Artinya, dalam kehidupan sehari-hari, orang itu senantiasa berbuat baik. Laku utama menjadi pedoman dalam segala tindakannya (hal: 242). Jika ditarik dalam pembahasan agama, orang seperti ini bisa disebut de­ ngan julukann khusnul khatimah (happy ending). Siapakah yang tidak menginginkannya? n

Judul

: Eling lan Waspada

Penulis

:

Gesta Bayuadhy

Penerbit

:

Saufa

Cetakan

:

I, 2015

Tebal

:

244 Halaman

ISBN

:

978-602-255-881-1

Peresensi

: Anton Prasetyo

Alumnus UIN Yogyakarta

Resensi Buku :

N

abi Muhammad saw adalah seorang pribadi yang istimewa dan luar biasa.

Selain sebagai nabi dan rasul yang memberikan petunjuk dan pencerahan kepada umat manusia, beliau juga merupakan pribadi yang baik, santun, rendah hati, dan disiplin. Segala ucapan dan perilakunya dijadikan sebagai hujjah (argumentasi) atas sumber hukum setelah wahyu Tuhan.

Dalam ranah kepribadian, Nabi Muhammad saw adalah seorang yang tekun dalam menjaga kesatuan dan persatuan umat Islam. Secara universal, umat Islam mencintai dan menghormati beliau dengan penuh rasa tunduk, patuh, dan kasih. Namun demikian, di balik kepribadian beliau yang sangat memesona di mata umat, ternyata beliau juga menyimpan kepribadian diri sendiri yang terkait dengan kesehatan.

Buku yang ditulis oleh dr. Mohammad Ali Toha Assegaf dengan judul “Sehat Ala Nabi” ini mengungkap 365 tips kesehatan sesuai de­ ngan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. Tidak menyingkap kesehatan secara kasat mata, buku ini pun mengurai kesehatan secara rohani yang pada dasarnya menjadi penyangga dari kesehatan jasmani.

Salah satu hal yang menjadi penyangga kesehatan hidup adalah adanya iman. Kekuatan iman sangat menjanjikan kenikmatan-kenikmatan besar bagi yang ingin mengoptimalkannya.

Karena itulah, sering disebut sebagai nikmat iman. Iman yang terpelihara akan memberikan nikmat kepada kita berupa tuntunan, pengendalian, harapan, dan ketenangan. (hlm. 4).

Tercatat, Rasulullah saw selama hidup di dunia, beliau terserang penyakit hanya seba­ nyak dua kali, yakni akibat beliau makan makanan yang telah dibumbui racun oleh seseorang

Ajaran Kesehatan Nabi dan ketika beliau akan menemui ajal di penghujung usia beliau. Catatan yang demikian sungguh fantastis, yang hal itu mengindikasikan bahwa Nabi Muhammad saw sangat memelihara kesehatan.

Terlepas dari kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad saw, beliau adalah seorang manusia biasa yang memiliki daya tahan tubuh dan kekuatan fisik layaknya manusia normal pada umumnya. Beliau memang ma’shum (terjaga), tetapi beliau juga pasti berdarah apabila ada panah yang menusuk punggung beliau atau pedang yang menyayat kulit beliau. Namun demikian, Nabi Muhammad saw adalah manusia yang disiplin dalam memelihara kesehatan. Oleh karena itu, tidak hanya moralitas dan sabda Nabi Muhammad saw yang diteladani, tetapi juga gaya hidup beliau yang sangat memerhati-

kan kesehatan.

Kondisi tubuh yang sehat adalah dambaan setiap manusia. Dengan kondisi sehat, manusia bisa menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa memikirkan bagaimana rasanya menanggung sakit. Dengan kondisi sehat, badan terasa bugar dan segar sehingga memiliki kekuatan untuk sekadar beraktivitas dan melakukan kegiatan sebagaimana mestinya.

Yang pasti, dengan hidup sehat, seseorang akan merasakan manfaat dari sebuah kehidupan, yakni berkarya, bekerja, dan melakukan berbagai hal lainnya yang bermanfaat.

Jika seseorang menginginkan kondisi badan yang sehat, maka hedaknya menjalani pola hidup yang sehat pula. Makan makanan sehat dan halal, serta menerapkan tindakan yang menunjang kesehatan harus diprioritaskan. Selain itu, menjaga lingkungan agar tetap bersih juga menjadi hal penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat.

Nabi Muhammad saw telah menerapkan dan memberikan keteladanan pola hidup sehat untuk menjaga kesehatan badan.

Di antara pola hidup sehat beliau adalah menjaga kebersihan diri dan lingkungan, seperti rajin memotong kuku, mencuci dan memotong rambut, serta menggosok gigi. Selain itu, beiau juga mengamalkan gaya hidup bersih yang diperlihatkan dengan membersihkan diri (thaharah).

Termasuk pola hidup sehat Nabi Muhammad saw adalah membatasi makanan yang dikonJudul Buku : Penulis : Penerbit : Cetakan : Tebal : Peresensi :

sumsi. Beliau makan tidak pernah terlalu kenyang, yang dimakan pun makanan yang terjamin kehalalannya dan juga bersih serta mengan­ dung nutrisi yang baik untuk tubuh.

Tidak hanya itu, Nabi Muhammad saw juga menganjurkan kepada umat Islam agar menyediakan tiga bagian di dalam perut, yakni ruang untuk udara, air, dan makanan. Ketiganya harus seimbang, masing-masing sepertiga secara berimbang.

Untuk menjaga kesehatan, Nabi Saw selalu makan pada tingkat kebutuhan, yaitu sekadar untuk menegakkan punggung dan menjalankan ibadah. Hal tersebut disebabkan beliau menyadari bahwa kegemukan telah terbukti menyebabkan kekakuan pembuluh darah, kencing manis, penyakit hati, reumatik, jantung koroner, tekanan darah tinggi, dan lainnya.

Kegemukan juga mengurangi rasa percaya diri dan dapat menyebabkan orang malas untuk beribadah dan beraktivitas sosial. (hlm. 77).

Dengan membaca buku setebal 208 halaman ini, pembaca diajak untuk mengikuti pola hidup sehat ala Nabi Muhammad saw. Beliau senantiasa menjaga kesehatan, baik dengan memerhatikan apa yang dikonsumi maupun lingkunga sekitar. Lebih dari itu, kesehatan yang beliau jadikan dasar adalah kesehatan rohani. Dengan demikian, pola hidup sehat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw itu bertujuan untuk menyehatkan rohani dan jasmani kita. n

Sehat Ala Nabi dr. Mohammad Ali Toha Assegaf Noura Books, Jakarta Pertama, 2015 208 halaman Supriyadi Peresensi adalah alumnus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Per­usahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Jumat Pon 29 MEI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO KELANA

Kantor P2TPPA Kosong, Warga Komplain Sidoarjo, Bhirawa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPPA) yang berada di JL Pahlawan No 2 Sidoarjo, dikomplain oleh warga. Pasalnya, saat warga berkunjung untuk keperluan konsultasi, tidak satupun ada petugas di kantor itu. Pagar pintu disisi timur dan utara dalam kondisi terkunci. ‘’Sesuai informasi dari salah seorang juru parkir disana, petugasnya sedang keluar belanja,’’ kata Reditya Susilo, warga Perum Chandra Mas AK-31, Kec Sedati, baru-baru ini.

Sebagai masyarakat, Reditya mengaku merasakan sangat kecewa atas kejadian tersebut. Menurutnya, Itu menunjukkan bahwa kwalitas kinerja petugas tiak profesional dan masih kurang bertanggung jawab atas pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. ‘’ Akhirnya, pada tanggal 22 Mei 2015 pukul 11:11 WIB saat itu, saya langsung melaporkan masalah itu lewat Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M) Kab Sidoarjo,’’ ujarnya.

Ia berharap dari pengaduannya lewat P3M Sidoarjo itu, ada tindak lanjut. Sehingga instansi terkait bisa diberikan teguran dan sanksi, agar tidak sampai terulang kembali.Sehingga kedepan, menjadi lebih bertanggung jawab dalam bekerja melayani masyarakat. ‘’Bila ada yang kurang jelas dengan keluhan saya, silahkan menghubungi saya via HP. 08521 5336955,’’ ujarnya.

Selain menyampaikan keluhannya lewat P3M Sidoarjo, Reditya mengaku, juga meneruskan keluhannya itu ke Ombudsman Provinsi Jawa Timur dan Ombudsman Pusat.Q ali

GPKLS Mengeluh Belum Dapat Ganti Rugi Sidoarjo, Bhirawa Semburan lumpur lapindo di Porong Sidoarjo yang sudah berjalan hampir 9 tahun, tepatnya 29 Mei 2006.

Ternyata masih banyak permasalahanya yang belum terselesaikan, termasuk para perusahaan-perusahaan yang kena dampaknya juga mengeluh belum mendapatkan ganti rugi sama sekali.

Sebanyak 26 perusahaan, yang menampung sekitar 10 ribu karyawan, hingga saat ini pemiliknya terus mengeluh belum dapat ganti rugi yang memadai.

Mereka berharap kepada pemerintah hendaknya bisa mengambil alih, menalangi kerugian-kerugian tersebut. Pasalnya, PT Minarak juga sudah menyatakan tidak mampu.

Ketua GPKLS (Gabungan Pengusaha Korban Lompur Sidoarjo) Ritonga, Kamis (28/ 5) mengungkapkan keluhannya, dan rasa kekesalannya kepada media, agar informasi yang disampaikan bisa didengarkan oleh pemerintah.

Jadi saya berharap sekali pemerintah mengambil alih kerugian-kerugian ini. Mengapa hal ini saya lakukan, karena di dalam Keppres nya

achmad suprayogi\bhirawa

Para pengusaha korban lumpur Lapindo yang tergabung dalam GPKLS melakukan koordinasi. ditegaskan kalau korban lumpur itu tidak ada perbedaan, antara warga dan pengusaha.

“Kami sangat kecewa sekali, pengusaha yang sudah stres beban berat tolong pemerintah buka pintu, jalan damai supaya perusahaan ini bisa buka

Pak Tjip Ambil Formulir Cawabup PKB Sidoarjo, Bhirawa Meskipun banyak tawaran menarik dari partai PDIP, Golkar, PAN yang menempatkan Wabup Sidoarjo, Hadi Sutjipto SH, menempatkan dirinya sebagai Cabup, namun Hadi Sutjipto tidak tergiur dan tetap menyandarkan karier politiknya ke PKB sekalipun diposisikan sebagai Cawabup untuk kembali mendamping Cabup PKB terpilih, Saiful Ilah SH.Mhum.

Melalui utusan, pria yang akrab disapa Pak Tjip itu telah mengambil formulir pendaftaran Cawabup, Kamis (28/5) siang.

Dengan demikian sudah ada 7 pelamar yang mengambil formulir di desk Pilkada PKB. dua nama yang sudah diketahui identitasnya adalah Nur Achmad (Ketua Komisi C), dan Pak Tjip sendiri. Sedangkan 5 nama lain yang satu diantaranya wanita belum diketahui profilnya.

Ketua Desk Pilkada PKB, Imam Rahmat, membetulkan bahwa Pak Tjip sudah mengambil formulir pendaftaran Cawabup. “Pak Tjip tidak mengambil sendiri tetapi ada orang yang disuruhnya,” terangnya. Silahkan kalau Pak Tjip masih ingin menjadi Cawabup, pintu terbuka lebar kepada siapapun yang melamar. Kesempatan mengem-

5

balikan formulir ditunggu sampai 29 Mei atau hari ini. Apabila tidak mengembalikan sampai batas waktu yang sudah ditentukan maka dianggap tidak ada.

Kali ini perlakukan DPC PKB terhadap Pak Tjip tidak seistimewa Saiful Ilah. Seperti yang sudah banyak diberikan Saiful sudah langsung dinyatakan sebagai Cabup PKB. partai ini bisa langsung menetapkan begitu karena di Sidoarjo hanya PKB memiliki 13 kursi DPRD yang otomatis berhak mendapatkan tiket Cabup. Sementara Pak Tjip yang juga pengurus DPC PKB harus mengikuti mekanisme penjaringan dan penyaringan sebagaimana pelamar lainnya.

Yang pada keputusan akhirnya akan ditentukan DPP PKB. Gara-gara arus kuat elemen PKB yang menghendaki perubahan pada komposisi Cawabup. padahal Saiful Ilah masih sreg didampingi Tjip. “Kalau suruh memilih, saya masih cocok dengan pak Tjip,” ucap Saiful.

Namun Imam Rahmat menandaskan, bahwa keputusan menentukan Cawabup ada di DPP PKB. tugas desk Pilkada PKB hanya menampung pendaftaran saja. Seluruh nama yang masuk akan diserahkan ke DPW

PKB Jatim yang selanjutnya akan dikirimkan ke DPP PKB. dari tujuh nama yang masuk ada satu pelamar dari eksternal partai. Sedangkan 6 nama dari unru PKB dan NU. Tjip sendiri belum buka suara perihal sikapnya. Ia lebih memilih untuk tidak memberi komentar.

Nomor teleponnya belakangan sudah dinon aktifkan. Anggota DPRD dari fraksi PAN, Haris, rencananya juga akan mendaftar Cawabup PKB. sekalipun dari partai PAN, Haris mengaku sejak lahir hingga sekarang NU. “Saya asli NU,” ujarnya.

Bagaimana dengan partai lain, Partai Demokrat yang memiliki 4 kursi DPRD, Kamis kemarin juga membuka pendaftaran di kantornya perum Magersari, Sidoarjo. Tampaknya Demokrat sepi peminat karena sampai sore hari belum ada yang mendaftar. Padahal pengumuman sudah disampaikan melalui iklan di sebuah koran pagi.

Ketua PD Sidoarjo, H Sarto, mengaku bisa menerima sepinya pendaftaran karena PD hanya memiliki 4 kursi saja. Padahal untuk mendapatkan tiket KPU, harus memilkiki 10 kursi. Partai ini harus berkoalisi dengan partai lain bila mengikuti Pilkada 9 Desember mendatang.

Pendaftarannya gratis. Q hds

kembali, eksis kembali membantu pemerintah daerah mengarungi pengangguran. Disamping itu kami juga termasuk penyumbang pajak daerah,” ungkap Ritonga.

Menurutnya, selama ini pengusaha korban lumpur me-

rasa dianaktirikan oleh pemerintah. Padahal mereka juga korban lumpur, bahkan pengusaha korban lumpur juga menggugat Mahkamah Konstitusi terkait putusannya, yang menyebutkan dana talangan pemerintah diberikan

untuk korban lumpur.

Dalam pasal itu tidak disebutkan klasifikasi korban lumpur, sehingga pelaku usaha di wilayah terdampak lumpur harusnya juga termasuk korban lumpur. “Jadi jangan dibedabedakan, warganya sudah banyak yang mendapat ganti rugi, namun pengusahanya belum dapat. Ada yang sudah mendapatkan ganti rugi senilai 30 %, ada 6 perusahaan yang belum sama sekali,” jelasnya lagi.

“Kami ingin nominal ganti rugi disamakan dengan warga korban lumpur. Nilai tanah milik pengusaha per-meternya dihargai antara Rp 300 ribu hingga Rp 350 ribu. Untuk bangunannya dinilai Rp 500 ribu sampai Rp 600 ribu, nilai itu tahun 2006 yang lalu. Kalau dibandingkan dengan sekarang untuk mencari lahan sama, dengan ganti rugi sebesar itu tidak akan dapat lagi. Karena harga tanah sudah melambung tinggi,” katanya.

Sedangkan kerugian kalau dinilai sama dengan warga, harga tanah Rp 1 juta, bangunan Rp 1,5 juta jika ditotal dari 26 pengusaha korban lumpur akan mendapatkan nominal sekitar Rp 780 miliar. “Dana sebesar itu, bagi pemerintah sangalah kecil.

Makanya saya berharap sekali lagi, pemerintah bisa mengambil alih,” harap Ritonga yang diamini bersama teman-temanya.Q ach

Pemkab Sidoarjo Gratiskan PPDB Sidoarjo, Bhirawa Warga Sidoarjo yang ingin mendaftarkan putra-putrinya kejenjang sekolah lebih tinggi, khususnya untuk tingkat SMPN dan SMAN bisa merasa lega.

Pasalnya, Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Pendidikan (Dindik) telah membebaskan biaya alias menggratiskan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) 2015/2016.

Program ini merupakan terbosan baru, untuk meringankan beban orangtua. Padahal sebelumnya, PPDB 2014/2015 untuk melanjutkan ketingkat SMPN telah dikenakan biaya mendaftar atau mengambil formulir sebesar Rp 175 ribu.

Sedangkan untuk ketingkat yang lebih tinggi, yakni ke SMAN sebesar Rp 200 ribu.

Kepala Dindik Sidoarjo, Drs

Mustain Baladan MPd I, kemarin, Kamis (28/5) ditemui di Pendopo Kabupaten Sidoarjo mengatakan, kalau program ini merupakan terobosan Pemkab Sidoarjo, yang mana tahuntahun yang lalu, warga yang ingin mendaftarkan anaknya dikenakan biaya pendaftaran.

Tujuannya memang untuk meringankan beban orangtua, agar calon wali murid tidak terlalu banyak mengeluarkan uang. Pemerintah tidak ingin memberatkan warganya. “Jadi biaya PPDB 2015/2016 sudah dianggarkan APBD 2015, dengan DPA-SKPD tahun 2015 Nomer: 910/05/404.3.20/2015 tertanggal 2 Januari 205,” jelasnya.

Tahun ini penerimaan sekolah masih menggunakan sistem PPDB SPP-SKS (Satuan Pen-

didikan Penyelenggara Sistem Kredit Semester (SPP-SKS), yang diatur langsung oleh Peraturan Bupati Sidoarjo Nomer 17 tahun 2013 tentang PPDB. Terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Drs Tirto Adi juga menambahkan kalau anggaran yang diambilkan dari APBD 2015 itu gunanya untuk biaya pembuatan formulir, maupun biaya sarana yang lainnya. Pengambilan formulir akan dilaksanakan pada tanggal 3-5 Juni 2015, sekaligus pengembalian dan validasi datanya. Untuk teksnya tanggal 6 Juni dan tes potensi akadamik tanggal 8 Juni. “Untuk pengumuman tanggal 15 Juni 2015. Sedangkan untuk pagu sekolah juga tidak banyak mengalami perubahan,” jelas Tirto Adi.Q ach

Wali Kota Pastikan Kota Mojokerto Bebas Beras Sintetis Diskoperindag - Polresta Rutin Sidak Pedagang Beras

Dewan Finalisasi Draf Ranperda di Gedung DPRD Empat komisi dan badan legislatif ( Banleg ) DPRD, melakukan finalisasi draf rancangan peraturan daerah ( Ranperda ). Bersama ahli dari Universitas Brawijaya Malang, mulai dari susunan kata, bab, dan pasal. Sebelum nantinya, dilakukan pablik hering yang akan dilakukan Sabtu ( 30/5 ).

Komisi A, mengenai ranperda inisiatif sistem perencanaan pembangunan desa. Komisi B, tentang pengelolaan keuangan dan pengelolaan kekayaan desa. Komisi C, tentang penataan perumahan dan pemukiman.

Komisi D, tentang pelayanan kesehatan. Dan badan legislasi daerah ( Banleg ), tentang RT/ RW. Dialakukan dimasing-masing ruangan kantor DPRD Greisk, kurang lebih 3 jam lamanya.

Menurut Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Qolib mengatakan, memang itu tahapan pembentukan ranperda. Dan ranperda ini, telah di target pada bulan Juni harus sudah selesai. Makanya sekarang telah di kebut, sekarang finalisasi draf, Sabtu ( 30/5 ) publik hering dengan

mendatangan stikholder. Kemudian pada senin ( 1/6 ) penetapan yang dilakukan dengan rapat paripurna, dan dari konsultasi yang dilakukan kemarin ke DPR RI. Mengkonsultasikan masalah sosialisasi bahan ranperda, masyarakat bisa ikut memberikan usulan terhadap ranperda yang dibuat dewan.

“Selama ini, ruang untuk masyarakat untuk memberikan usulan sangat terbatas. Pada kesempatan mendatang akan dilakukan, sekarang belum bisa dikarena biaya sosialisasi belum dianggarkan. Namun begitu, untuk sekarang telah di kemas jadi satu di publik hering.

Sebab di situ, berbagai elemen masyarakat telah di undang.” Itu kan sama saja, jadi tidak menghilangkan tahapanya,-

rokim/bhirawa

komisi melakukan finalisasi bersama ahli Unibraw di ruang komisi.

Nur Qolib

rokim/bhirawa

”ujarnya.

Ditambahkan Nur Qolib, tahapan itu sudah sesuai hasil konsultasi ke DPR RI diperbolehkan untuk menganggarkan sosialisasi tersebut. Dan baru bisa dilakukan pada PAK atau pada anggaran APBD 2016 mendatang. Namun kalau semester dua nanti ada pembahasan ranperda lagi, nanti PAK kami coba anggarkan. Agar rancangan ranperda inisiatif dewan, bisa di ikuti oleh masyarakat mulai dari awal.

Terpisah Ketua Komisi D Ruspandi Sunaryo usai finalisasi draf ranperda mengatakan, bahwa komisi D ranperda inisiatifnya tentang pelayanan kesehatan.

Dalam rapat tadi ada beberapa susunan kata yang disederhanakan, juga pasal yang telah di drop. Dan finalisasi draf ini, di harapakan sudah sempurna.

Sehingga dalam publik hering tidak banyak masalah, sehingga tidak banyak waktu dalam membahasnya.Q kim, adv

Ditemukannya beras sintetis di bekasi beberapa hari lalu, mendapat perhatian khusus dari Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus. Pasalnya beras yang merupakan bahan pokok masyarakat, dikhawatirkan di Kota Mojokerto juga terdapat beras plastik yang dapat meresahkan. Untuk melihat hal ini lebih dekat, Wali Kota Mas’ud Yunus menggelar inspeksi mendadak (sidak) di stand pedagang beras di Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto. Selasa Wali kota dalam sidaknya dialog dengan pedagang menanyakan tentang pasokan beras, kestabilan harga dan bertanya terkait isu beras plastik yang akhir-akhir ini muncul. Terkait hal ini, pedagang mengaku resah karena kebanyakan pembeli menanyakan lebih dahulu apakah berasnya ada campuran plastik atau tidak.

Seperti yang diungkapkan Ridwan, pedagang beras pasar tanjung anyar tersebut mengungkapkan kepada wali kota bahwa pedagang akhirnya harus bisa

Wali kota bersama Plt Kepala Diskoperindag Kota Mojokerto sidak beras kariyadi/bhirawa

meyakinkan pada pembeli. “Karena rata-rata menanyakan tentang itu (beras plastik),” katanya.

Untuk membuktikan hal itu, Wali Kota Mas’ud Yunus memeriksa dan membuktikan sendiri beras yang dijual pedagang.

Wali kota membuktikan dengan mengambil segenggam beras yang masih ada di karung, kemudian menaruh di baskom yang berisi air. “Tenggelam ya?

Ini berarti berasnya tidak mengandung plastik,” kata wali kota.

Tak berhenti di situ, wali kota kembali mengambil sesendok beras pada karung yang lain.

Kemudian wali kota membakar beras tersebut dengan korek api. “Lihat, tidak leleh kan ya?

Berarti ini juga tidak mengandung plastik,” lanjutnya.

Wali kota yang didampingi Sekda, jajaran forpimda dan Plt

kariyadi/bhirawa

Wali kota juga mengajak Kapolresta AKBP Bambang Widyatmoko dalam sidak beras plastik.

Kepala Diskoperindag Sumarjono mengatakan bahwa dari dialognya dengan pedagang, pasokan beras melimpah, harga beras terpantau stabil dan belum ada kenaikan yang signifikan. Terkait isu beras plastik wali kota mengatakan bahwa masyarakat agar tidak resah.

“Masyarakat tidak perlu resah.

Di Kota Mojokerto tidak ada beras plastik. Ini sudah saya buktikan sendiri. Percayalah, beli beras di Kota Mojokerto pasti aman,” yakinnya.

Pasca sidak, wali kota mengatakan bahwa pihaknya terus mengantisipasi. “Saya sudah minta kepada Diskoperindag dan pihak terkait untuk rutin menggelar sidak. Seminggu yang lalu kita sidak, sekarang kita sidak. Bahkan pada tanggal 16 Juni sampai 15 Juli, sebelum ramadhan nanti kita menggelar operasi pasar untuk mengantisipasi harga agar tidak terjadi kenaikan,” urai wali kota.

Sementara itu, Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Bambang Widiyatmoko yang ikut dalam rombongan sidak bersama wali kota mengatakan bahwa jajarannya bersama Diskoperindag terus memantau isu ini dari Bulog hingga pedagang. “Seperti yang dikatakan bapak wali kota bahwa Pedagang hendaknya memberikan sarana kepada pembeli untuk membuktikan bahwa beras yang dijual tersebut tidak mengandung plastik,” terangnya. Q kar, adv

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Pemkab Blitar Siapkan Data Tapal Batas Gunung Kelud Kab Blitar, Bhirawa Komitmen Pemkab Blitar mempertahankan status kepemilikan Gunung Kelud terus dilakukan dengan seringnya menggelar koordinasi lintas setoral. Bahkan Pemkab Blitar menggelar rapat rutin tapal batas untuk persiapan jika sewaktu-waktu ada panggilan mediasi.

Hal ini diungkapkan Bupati Blitar, H Herry Noegroho SE MH, sejauh ini Pemkab Blitar sudah melakukan audiensi dengan Kemendagri terkait penyelesaian Tapal Batas Gunung Kelud dengan Kab Kediri. Bahkan dalam koordinasi yang dilakukannya dihadiri Tim Penegasan Batas Daerah, Camat, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat. ‘’Kami menyiapkan ini sebagai bahan paparan jika sewaktu-waktu diminta Kemendagri untuk melakukan mediasi, dimana paparan ini digunakan untuk bahan di Kemendagri,’’ kata Bupati Herry.

Lebih lanjut, Bupati Herry menjelaskan, sebelumnya pihaknya juga sudah melakukan komunikasi dengan dicabutnya SK Gubernur yang sebelumnya menjadi polemik, maka semua proses kembali dimulai dari awal dan Pemkab Blitar bisa kembali untuk mempertahankannya.Q htn

Dikbud Tulungagung Bimbang Hilangkan PPDB Online Tulungagung, Bhirawa Wacana penghilangan sistem online dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP dan SMA di Tulungagung pada tahun ajaran baru mendatang masih belum jelas. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kab Tulungagung terkesan bimbang untuk memutuskannya. ‘’Kami belum memutuskan.

Kami masih menunggu aturan dari provinsi,’’ ujar Kepala Dikbud Kab Tulungagung, Suharno Spd MPd pada Bhirawa, Kamis (28/5).

Diakui Suharno, sistem PPDB online memang ada kelemahan. Utamanya, bagi siswa dan sekolah yang berada di pinggiran. Siswa yang berada di pinggiran terkadang kesulitan untuk online karena kendala akses internet. Dan bagi sekolah di pinggiran yang terjadi mereka juga kesulitan

untuk menerima murid baru.

PPDB online, lanjut Suharno, juga mengakibatkan calon siswa bebas untuk memilih sekolah. Mereka yang berada di pinggiran lebih tertarik untuk bersekolah di wilayah perkotaan. ‘’Akibatnya, banyak sekolah di pinggiran yang peminatnya minim. Padahal di kecamatan itu sudah berdiri empat sekolah negeri di jenjang yang sama. Ini terjadi di Kec Pagerwojo,’’ jelasnya.

Sejauh ini, Dikbud Kab Tulu-

weweik/bhirawa

Suharno ngagung masih mengkaji, apakah sistem PPDB online bakal diteruskan atau tidak. Termasuk mempertimbangkan untuk menggunakan sistem rayo-

nisasi agar tidak terjadi sekolah di pinggiran kesulitan murid baru. Semuanya sedang dikaji dan kami menunggu putusan dari Provins.

Dikbud Kab Tulungagung berharap, kedepan tak ada lagi kesenjangan antara sekolah yang berada di wilayah perkotaan dan pinggiran. Semua sekolah rencananya bakal diseragamkan baik kualitas guru serta sarana dan prasarananya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM, berharap pada tahun ajaran baru mendatang Dikbud setempat tak lagi menggunakan sistem online dalam penerimaan siswa baru (PPDB). Alasannya sistem itu dapat membuat calon siswa yang berasal dari pinggiran banyak yang mendaftar ke

sekolah-sekolah di Kota Tulungagung. ‘’Ini membuat sekolah-sekolah yang berada di kecamatankecamatan menjadi kekurangan murid. Jadi sebaiknya sistem online tak digunakan lagi,’’ katanya.

Selain itu, Maryoto Birowo yang mantan Kepala Dinas Pendidikan Kab Tulungagung ini menyatakan bakal ada revisi Perbup Nomor 28 tahun 2014 jelang tahun ajaran baru 2015/2016. Dalam Perbup itu disebutkan sekolah dilarang memungut iuran pada wali murid. Padahal, dengan diberlakukannya Perbup itu, sekolah kini merasa kesulitan mengembangkan fasilitas sekolah, karena dana BOS dan bantuan dana Pemkab Tulungagung dinilai tak mencukupi.Q wed

Bulog dan Disperindag Gelar Sidak Peredaran Beras Sintetik Menghadapi Ramadan dan Idul Fitri Stok Beras Aman

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha, th. 2013, Merah, AG2812RAB, a/n. Muyoko, Ds. Segawe, Pagerwojo-T.Agung No. 1007/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK, Yamaha, th. 2008, Merah Marun, AG2208TA, a/n. Endik Kristiawan, Ds. Ngentrong, Campurdarat-T.Agung

No. 1008/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK, Suzuki FU150SCD, th. 2013, Hitam, AG4037RAD, a/n. Arumi, Ds. Panjerejo, RejotanganT.Agung No. 1009/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK, Yamaha, th. 2008, Merah, AG5967SY, a/n. Suparni, Ds. Mulyosari, Pagerwojo-T.Agung No. 1010/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK, Suzuki, th. 2010, Abu-abu Hitam, AG6468RW, a/n. Wahyudi Sasmito, Kel. Bago-T.Agung

No. 1011/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK, Honda, th. 2007, Merah Abu-abu, AG5609SN, a/n. Kisworo, Ds. Plosokandang, Kedungwaru-T.Agung No. 1012/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK, Mobil Daihatsu, th. 2013, Hitam, AG9448RH, a/n. Ratna Nilasari, Ds. Tegalrejo, RejotanganT.Agung No. 1013/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK, Suzuki, th. 1995, Hitam, AG3697RC, a/ n. Kasiyanto, Ds. Kepuh, Boyolangu-T.Agung No. 1014/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK, Honda, th. 2010, Hitam, AG6705RG, a/ n. Suharsono, Jl. Stadion 8, RT/RW: 002/002, Ds. Ketanon, Kedungwaru-T.Agung No. 1015/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK, Honda NF125SD, th. 2007, Hitam, AG2421SM, a/n. Rubiyanto, Ds. Babadan, KarangrejoT.Agung No. 1016/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 5551 EN, a/n Tarismo Ds. Jatisari, rw 05/07, Kec. Arjasa, Situbondo.

No. 1017/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK nopol P 6325 FA, a/n Agus Priyanto W, Ds. Kotakan, rw 05/14, Kec. Kota Situbondo.

No. 1018/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK nopol P 3049 EL, a/n Wulan Handari RRM, Ds. Sumberkolak, rw 05/04, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 1019/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK nopol P 6248 FA, a/n Sri Agustina, Ds. Gelung rw 01/02, Kec. Kendit, Situbondo.

No. 1020/IMB/BI-II/2015

Hilang stnk nopol P 6334 EF, a/n Darmawi, Ds. Trigonco, rw 01/03, Kec. Asembagus, Situbondo.

No. 1021/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK nopol P 2203 EQ, a/n Hari Subagyo, Kel. Mimbaan rw 21/02, Kec. Panji, Situbondo.

No. 1022/IMB/BI-II/2015

SURABAYA KEHILANGAN STNK Mobil Toyota Type : AVANZA 1300 G Tahun : 2010 Warna : Hitam Metalik No. Pol : W – 611 – PF Noka : MHFM1B A3JAK220775, NOSIN DF33057, An. : FX THOFAN APRILIATMOKO d/a , Jl. Slamet 29 RT.01, RW.03 Pepelegi Kec.Waru, Kab.Sidoarjo

efi/bhirawa

Sekkab Jember, Sugiarto saat melihat kondisi M Ikhsan usai pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemkab Jember, Kamis (28/5).

108 Pejabat Struktural di Lingkungan Pemkab Jember Dilantik dan Dimutasi Jember, Bhirawa Salah seorang pejabat struktural di lingkungan Kab Jember M Ikhsan tak sadarkan diri, saat pelantikan dan mutasi pejabat struktural yang dilaksanakan di Aula PB Sudirman, Kamis (28/5) kemarin. Iksan ikut dilantik bersama 107 pejabat struktural lainnya oleh Sekkab Jember, Sugiarto.

Ikhsan yang sebelumnya salah satu staf di Humas Pemkab Jember dilantik menjadi salah satu Kasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jember. Informasi yang berhasil dihimpun di lapangan, tidak sadarnya Ikhsan disebabkan karena terlalu lama berdiri. ‘’Terlalu lama berdiri dan perut dalam kondisi kosong. Saya tadi juga sudah mulai pusing saat berdiri,’’ ujar salah seorang pejabat yang dilantik yang tak mau dikorankan.

Usai pelantikan, Sekkab Sugiarto melihat kondisi Ikhsan yang sempat berbaring di meja pintu masuk. Sugiarto sempat menanyakan kondisinya. ‘’Bagaimana kondisinya sekarang mas, apa sudah baikan,’’ ujar Pak Gik sapaan Sugiarto.

Mendengar pernyataan, M. Iksan langsung

menjawab,’’ Sudah baikan pak,’’ sambil minum air yang disuguhkan petugas kesehatan.

Usai pelantikan, Pak Gik kepada sejumlah media mengatakan, pelantikan ini merupakan hal yang wajar dalam setiap organisasi dan sudah lama dipersiapkan. ‘’Sesuai dengan pernyataan bupati beberapa waktu lalu dan baru terlaksana. Ini pelantikan biasa dan penyegaran bagi setiap organisasi,’’ tandas Pak Gik kemarin.

Diakui Pak Gik, penempatan jabatan ini terkesan tak cocok, tapi dengan pengalaman mereka, Ia mengaku yakin bahwa mereka bisa melaksanakan tugas di tempat yang baru. ‘’Saya yakin dengan pengalaman mereka selama ini, mereka mampu melaksanakan tugasnya di tempat yang baru. Dan pelantikan ini untuk mengisi jabatan struktural yang ada, sehingga tak ada maksud apa-apa.

Apalagi soal Pilkada,’’ terangnya pula.

Untuk jabatan eselon II, Pak Gik mengaku masih menunggu. ‘’Saat ini masih taraf penggodokan di tingkat Baperjakat. Pasti ada, kapannya masih belum karena nunggu proses,’’ ujar Pak Gik singkat.Q efi

No. 1023/IMB/BI-II/2015

Antisipasi Dukungan Ganda, KPUD Terapkan Silon KPUD Kab Sosialisasikan Sistem Informasi Pencalonan dalam Kegiatan Tahapan Pencalonan Bakal Bupati, hal ini sebagai upaya mengantisipasi dukungan ganda terhadap Bakal Calon Bupati melalui jalur perseorangan. dengan sistem saat Pileg kemarin, dengan adanya Silon akan lebih dini dalam mendeteksi dukungan ganda saat tahap pencalonan Bupati dalam Pilbup ini,’’ ungkapnya Lebih lanjut, Syamsuri menjelaskan, dalam sosialisasi itu dijelaskan bahaw dalam Pilkada kali ini, sistem Silon baru diterapkan dalam pilihan bupati ini yang ditujukan untuk mendeteksi maupun pengolahan data, yang bukan hanya bagi calon namun juga pendukungnya, ‘’Mulai formulir pencalonan maupun pendukungan dimana Paslon perseorangan harus bisa memenuhi 97.275 KTP dukungan warga atau 6,5% dari jumlah pemilih,’’ terangnya Sosialisasi dilakukan dengan

Situbondo, Bhirawa Perum Bulog Sub Divre Bondowoso bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan ESDM Kab Situbondo menggelar pengawasan dan Sidak peredaran beras sintetis, di sejumlah pusat ritel dan grosir di Kab Situbondo, Kamis (28/5) kemarin. Sidak digelar paska heboh penemuan beras sintetis bersama Polres Situbondo dan Kodim 0823 Situbondo.

Menurut Kadisperindag dan ESDM Kab Situbondo, Tutik Margiyanti, ada enam titik lokasi operasi pasar yang menjadi fokus Sidak keberadaan beras di Kab Situbondo. Dari hasil pengamatan di lapangan, tak ditemukan adanya peredaran beras sintetis, meski harus menunggu hasil laboratorium. ‘’Beras yang beredar di lapangan tak ada beras sintetis. Terbukti dari hasil sampel milik pedagang, semua beras warnanya putih susu dan pecahan bentuknya seperti beras asli,’’ tutur Tutik.

Disisi lain, Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Bondowoso, Ibrahim Wairoy menjamin kalau stock beras yang ada di Bulog bebas dari beras sintetik. Sementara itu, guna menghadapi Ramadan dan Idul Fitri. Bulog juga menjamin stock beras aman dan mencukupi. Pasalnya, stock beras kini mencapai 20 ribu ton.

Dandim Situbondo, Letkol Sugeng Riadi tertarik melakukan sidak dan pengamatan beras sintetis ke-

marin. Sebab Sidak juga menjadi tanggung jawab lembaganya sebagai pendamping swasembada pangan di Situbondo.

Senada dengan Dandim, Kapolres Situbondo, AKBP Hadi Utomo mengakui tak ditemukan beras sintetis di pusat perdagangan beras, baik di ritel dan grosir di Situbondo. Sidak ini untuk memberikan jaminan kepada masyarakat Situbondo, pemenuhan kebutuhan pokok beras harus aman dan mencukupi.

Bulog Bondowoso Jamin Stok Beras Aman Hingga Lebaran Bulog Sub Divisi Regional Bondowoso menjamin stok beras untuk Kab Bondowoso Aman hingga lebaran mendatang. Hal ini sebagaimana disampaikan Suratmin, Kepala Bagian Humas Bulog Sub Divre Divre Bondowoso saat ditemui Bhirawa di Kantornya, Kamis (28/5) kemarin.

Menurut Suratmin, pada musim panen ini, Bulog menyerap beras dari petani sebanyak-banyaknya dan dipastikan, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Bondowoso hingga lebaran nanti. Sehingga pihaknya meminta kepada seluruh elemen untuk tak resah terkait isu akan adanya kekurangan stok beras di Bondowoso. ‘’Kami menjamin stok beras Bondowoso akan aman mas, jadi saya meminta masyarakat untuk tenang,’’ katanya.Q awi, har

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Soekarno Hatta 35 Telp. (031) 3098579 BANGKALAN PENGUMUMAN LELANG Nomor : 028/657/433.210/2015 Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pamekasan, berdasarkan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/ 56/Kpts/433.013/2015 tanggal 20 Maret 2015 tentang Penghapusan Aset Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bangkalan dari Daftar Inventaris Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan, akan melaksanakan lelang barang-barang dengan kondisi apa adanya berupa: 1 (satu) paket bangunan gedung Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bangkalan terdiri dari : 4 unit kusen pintu dan daun pintu teakwood, 5 unit kusen dan daun pintu teakwood rangkap, 1 unit kusen+daun pintu kaca+jendela nako, 1 unit kusen pintu+daun jendela 1 daun, 7 unit kusen pintu+jendela kaca 2 daun, 2 unit kusen jendela nako, 4 unit kusen jendela 2 daun dan kaca mati, 214 batang kayu balok rangka atap 6/12 dan 8/12, 498 buah kayu usuk, 235 buah kayu reng, 1.285 Kg besi beton, dan 10.300 buah genteng kodok kr. Pilang kondisi 80 % (penutup atap kantor+aula), terletak di Jalan Pemuda Kaffa No.10 Bangkalan.

Nilai Limit : Rp. 61.308.000,00 (enam puluh satu juta tiga ratus delapan ribu rupiah) Uang Jaminan Lelang : Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

KPUD Kab Kediri Sosialisasikan Tahapan Pencalonan Bupati

Kegiatan Sosialisasi Tahapan Pencalonan Bakal Bupati itu juga memberikan sejumlah aturan pentahapan dalam pencalonan bupati dari jalur independent atau perseorangan, dalam pemilihan kepala daerah yang akan dihelat 9 Desember mendatang Menurut Divisi Sosialisasi KPUD Kab Kediri, Syamsuri, kini KPUD menerapkan sistem baru yaitu Silon (Sistem Informasi Pencalonan) Bupati, Sistim ini digunakan mengkroscek kemungkinan dukungan ganda KTP, dukungan KTP dibawah umur maupun NIK yang digunakan Pasangan Calon Dari Jalur Perseorangan. ‘’Sistem yang ada sekarang beda

Jumat Pon 29 MEI 2015

Sosialisasi KPU. mengundang seluruh Perwakilan Partai Politik dan Bakal Calon Bupati (Bacabup) dan Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup), serta Panitia Pengawas Pemilu di gedung KPUD Jl Pamenang, Kab Kediri.

Ketua KPUD Kediri, Sapta Andaru menjelaskan, kegitan sosilisai ini

selain memberikan informasi tahapan Pilbup Kediri kepada Bacabup dan Bacawabup, juga untuk menyamakan visi dan misi mensuksekkan Pilkada. ‘’Kegiatan itu juga bertujuan membentuk kesamaan visi mensukseskan Pilbup langsung,’’ terang Sapta.Q van, adv

Lelang akan dilaksanakan pada : Hari / Tanggal : Rabu / 03 Juni 2015 Pukul : 10.00 WIB s.d selesai Tempat Lelang : Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Jalan Soekarno Hatta Nomor. 35 Bangkalan Syarat-syarat lelang : 1. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang sebagaimana tersebut di atas kepada Pejabat Lelang paling lambat sebelum pelaksanaan lelang.

2. Peserta lelang harus hadir pada saat lelang dengan membawa fotokopi dan asli identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku dan materai.

3. Setiap peserta lelang wajib melakukan penawaran minimal sama dengan Nilai Limit, apabila tidak melakukan penawaran akan dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan di wilayah kerja Kanwil DJKN Jawa Timur.

4. Kondisi barang yang dilelang adalah sebagaimana adanya.

5. Pemenang lelang selain membayar harga lelang masih diwajibkan untuk membayar Bea Lelang Pembeli sebesar 2 % (dua persen) dari harga pokok lelang, serta biaya-biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Pemenang lelang wajib melunasi seluruh harga lelang paling lama 5 (lima) hari kerja setelah lelang, apabila tidak dilunasi maka pemenang lelang dianggap wanprestasi dan uang jaminan akan disetorkan ke kas negara.

7. Biaya pembongkaran, pengangkutan, dan biaya-biaya lainnya (jika ada) menjadi tanggungan pemenang lelang.

8. Penawaran lelang dilakukan secara lisan dengan harga naik-naik.

9. Peserta lelang dapat melihat objek lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.

10. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang maka peserta lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dan KPKNL Pamekasan.

11. Peserta lelang wajib mematuhi ketentuan lelang yang berlaku dan Pejabat Lelang berhak mendiskualifikasi peserta lelang yang tidak memenuhi ketentuan lelang.

12. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Lelang pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan selama jam kerja.

Bangkalan, 29 Mei 2015 Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan ttd AHMAT HAFID,SE,MM NIP. 196901311990031003

Jumat Pon 29 MEI 2015

KILAS JATIM

Tahun Ajaran Baru, Dua Sekolah Akselerasi di Jombang Tutup Jombang, Bhirawa Dua sekolah yang selama ini menerima kelas akselerasi pada tahun ajaran 2015 ini bakal ditutup. Dua sekolah di Jombang yang selama ini telah menjalankan kelas Akselerasi adalah SMPN 1 dan SMAN 3 tak lagi menerima siswa baru dalam kelas khusus ini.

Kepala Dinas Pendidikan Kab Jombang, Muntholib, membenarkan jika siswa akselerasi hanya dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar sampai masa studinya selesai. ‘’Tahun ajaran baru mendatang sudah tak ada (kelas akselerasi), dua kelas akselerasi yang selama ini berjalan yakni di SMPN 1 Jombang dan SMAN 3 Jombang tahun ajaran baru ini resmi ditutup,’’ katanya ditemui, Kamis (28/5).

Penghapusan kelas Akselerasi ini dilakukan pemerintah pusat melalui instruksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai gantinya, lanjut Muntholib, siswa jenius yang biasa ditampung di kelas akselerasi, dapat menempuh studi dengan mengikuti Sistem Kredit Semester (SKS) yang biasa diberlakukan di perguruan tinggi. ‘’Siswa cerdas dapat bergaul dengan siswa lain, dan tak lagi belajar di kelas yang terpisah. Tapi bedanya, siswa cerdas dapat mengambil SKS lebih banyak dibanding temannya, seperti di perguruan tinggi,’’ lanjutnya.

Karena sistem pengganti adalah SKS, Muntholib menambahkan, pihaknya mengaku masih menyusun formula untuk bisa diterapkan di dua sekolah itu. ‘’Terutama mengenai pembagian jam mengajar guru, yang sebelumnya bertugas di kelas akselerasi. Ini harus ditata ulang kembali,’’ pungkasnya.Q rur

JAWA TIMUR

7

Kejanggalan Proses Rekrutmen PPK Dibeber ke Komisi I Sumenep, Bhirawa Sejumlah elemen masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Penyelamat Pilkada Sumenep unjuk rasa ke Kantor DPRD Sumenep. Mereka membeberkan sejumlah kejanggalan proses rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh KPU setempat.

Salah seorang peserta aksi, Eko Wahyudi, menuding KPU bermain-main dalam rekrutmen PPK dan PPS, sehingga hasil tes tulis tak pernah dipublikasikan. Penentuan peserta yang masuk sebagai PPK itu disesuaikan dengan keinginan KPU. Karena banyak persoalan dalam rekrutmen PPK, diantaranya di Kec Lenteng, atas nama Moh Hasyim, indikasinya tercatat sebagai warga Kec Ganding dan Giligenting ada salah satu anggota PPK yang tak berdomisili ditempat itu.

Selain itu, di Kec Batuputih,

atas nama Arsono yang masuk sebagai anggota PPK, masih tercatat sebagai warga Desa Legung, Kec Batang-batang.

Hal itu diketahui setelah diverifikasi di Redes. Di Kec Kota nomor peserta yang muncul atan nama Ahman Fadali, sedangkan nama yang muncul Imam Haromain dan yang lulus sesuai nama yang tercantum.

Di Ambunten, nomor yang muncul Moh Fakih dan nama yang muncul Moh Santoso. ‘’Ini salah satu bentuk ketidakberesan dalam pelaksanaan rekrutmen pelaksana Pilkada

ditingkat PPK. Kalau rekrutmen PPK sudah seperti ini, jangan harap kerjanya akan bagus, karena pasti ada kepentingan yang mengendarainya,’’ kata Eko Wahyudi, Kamis (28/5).

Eko menyampaikan, Komisi I DPRD Sumenep yang membidangi pemerintahan dan hukum agar mengevaluasi kinerja KPU terutama dalam proses rekrutmen PPK itu.

Indikasi adanya inkonstitusional sudah banyak terungkap dipermukaan dan itu perlu dihentikan sebelum masuk pada tahapan Pilkada. ‘’Kalau tidak kepada wakil rakyat, kepada siapa lagi kami memohon. Ini demi penyelamatan demokrasi di Sumenep. Jangan biarkan proses demokrasi hancur gara-gara oknum komisioner KPU itu,’’ ungkapnya.

Dalam pertemuan itu, massa ditemui langsung oleh Ketua Komisi I, Darul Hasyim Fath dan sejumlah anggota yang lain. Mendengar pembeberan dari demonstran, Komisi I berupaya memanggil Komisioner KPU, namun tak satupun yang bisa dihubungi. Sehingga massa aksi bersama anggota Komisi I mendatangi kantor KPU guna menanyakan hasil tes tulis sebagaimana disoal sejumlah masyarakat.

Sesampai di Kantor KPU, anggota Komisi I dan massa diterima Ketua KPU, A Warits dan Ach Zubaidi serta Malik Mustofa. Pada pertemuan itu dipimpin langsung Ketua Komisi I, Darul Hasyim Fath dan hearing berjalan aman. ‘’Kami meminta ke KPU untuk mencabut hasil pleno penetapan anggota PPK dan mengganti

Pemkab Pasuruan Simpan 8 Ton Sembako

Satlantas Bondowoso Gelar Operasi Simpatik Bondowoso, Bhirawa Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib dalam berlalu lintas, Jajaran Satpol Lalu Lintas Polres Bondowoso menggelar Operasi Simpatik di Jl PB Sudirman Bondowoso, Kamis (28/5) kemarin.

Hasilnya, ratusan pengendara roda dua ditilang karena didapati melanggar.

Diantaranya kelengkapan Surat Ijin Mengemusi (SIM), pajak kendaraan yang tak dibayar hingga ditemukan ada pengendara yang tak membawa surat-surat sama sekali.

Kasatlantas Polres Bondowoso, AKP Faisol Amir mengatakan, operasi ini merupakan kegiatan kepolisian terpusat dalam rangka Patuh Semeru 2015.

Kegiatan ini akan berlangsung selama 14 hari dimulai pada hari Rabu kemarin.

Berdasarkan catatan kepolisian, pada hari pertama Operasi Patuh Semeru berlangsung, ada 416 surat tilang.

Dengan rincian, 382 untuk kendaraan roda dua. Dan 34 untuk roda empat. ‘’Operasi ini banyak menemukan pelanggaran, harapan kami dengan ada operasi ini masyarakat akan semakin sadar dalam berkendaraan dan tak lagi melakukan pelanggaran,’’ katanya.

Faisol juga mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah awal untuk cipta kondisi hari Bhayangkara pada 1 Juli 2015 mendatang dan persiapan Operasi Ketupat. Diharapkan, para pengendara baik roda dua maupun roda empat, agar berdisiplin saat berkendara. ‘’Ini merupakan pra kondisi jelang HUT Bhayangkara, harapannya masyarakat akan semakin disiplin,’’ ujarnya.

Dalam operasi ini menurut Kasat Lantas, ada 60 anggota kepolisian yang diterjunkan yang merupakan gabungan dari Sabhara, Provos, Intel, dan Reskrim.Q har

Petani Minta Pemkab Awasi Harga Beli Gabah Petani Bondowoso, Bhirawa Petani Bondowoso meminta Pemkab Bondowoso dibawah kepemimpinan Bupati Amin Said Husni untuk melakukan pengawasan, terhadap harga pembelian gabah milik petani sesuai dengan Harga Pembelian Petani (HPP) yang sudah ditetapkan pemerintah, karena ditengarai harga pembelian yang terjadi di masyarakat tak sesuai dengan HPP yang sudah ditetapkan.

Hal ini sebagaimana terungkap dalam pertemuan antara petani Desa Wonosuko, Kec Tamanan yang dikoordinir Abdurrahman (45) tokoh petani setempat yang melakukan pertemuan dengan Kepala Kantor Ketahanan Pangan (KKP), Ir Aris Wasiyanto MM, Rabu (27/5) kemarin.

Dalam pertemuan itu, salah satu petani yaitu P Sei (50) yang bertindak sebagai juru bicara mengungkapkan, realitas di lapangan pembelian gabah petani berkisar antara Rp3.300 hingga Rp3.600 untuk Gabah Kering Sawah (GKS), sehingga dengan harga ini menurutnya petani akan mengalami kerugian jika dibandingkan dengan tanaman lain. ‘’Kalau harganya tak sesuai dengan HPP GKS yaitu Rp3.700 tentu kami akan mengalami kerugian mas, maka keinginan pemerintah yang ingin agar petani menanam padi untuk segera tidak menjadi pilihan petani,’’ katanya.

Dalam kesempatan itu, Abdurrahman selaku koordinator petani berharap agar ada kebijakan yang berpihak kepada petani, dengan memberi kesempatan kepada petani untuk bisa menjual langsung hasil panennya kepada Badan Urusan Logistik (Bulog), yang memang ditugaskan pemerintah untuk melakukan pembeliah gabah petani.Q har

anggota PPK itu jika ditemukan pelanggaran prosedural rekrutmen. Jangan main-main dengan aturan,’’ kata Darul.

Sementara itu, Ketua KPU Sumenep, A Warits menyatakan, persoalan yang disampaikan massa itu diminta disalurkan melalui lembaga Panwas atau lembaga lain yang berwenang. Keputusan apapun dari Panwas terkait dugaan itu. KPU siap menindaklanjuti karena pada prinsipnya KPU tetap menjaga proses demokrasi di Sumenep. ‘’Silahkan aspirasinya disalurkan melalui Panwas atau lembaga lain, kami akan menindaklanjuti rekemendasi akhir dari penyelesaian persoalan ini, karena komisioner berkometmen pelaksanaan Pilkada ini berjalan baik dan tidak ada rakyat yang dirugikan,’’ kata Warits.Q sul

hilmi husain/bhirawa

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf

Warga keluhkan raskin karena kualitasnya tak layak komsumsi.

nurkholis/bhirawa

Warga Kel Gunung Sekar Keluhkan Kualitas Raskin Sampang, Bhirawa Beras bantuan Rakyat Miskin (Raskin) bagi warga dikeluhkan karena kualitasnya tak layak komsumsi. Kualitas beras Raskin yang tak layak komsumsi ini dikeluhkan warga Kel Gunung Sekar, Kec Sampang Kota.

Mutiah (50) salah satu warga miskin Jl Aji Gunung, Kel Gunung Sekar, Sampang Kota, sangat kecewa dengan kualitas Raskin yang dinilai tak layak komsumsi, berasnya warnanya kuning dan berbau apek. ‘’Untuk mendaptkan beras bantuan ini, saya harus menebus dengan harga Rp24 ribu dengan berat 15 kilo gram, memang kami warga miskin, tetapi kami berharap beras yang diberikan lebih baik, minimal layak untuk

dikonsumsi,’’ keluhnya.

Berdasarkan data pagu penerima Raskin Pemkab Sampang, untuk Kel Gunung Sekar, Kec Sampang Kota, pagu penerima sebanyak 122 kepala keluarga (KK), dengan jumlah total beras 1.680 kilo gram setiap bulan.

Sementara saat dikonfirmasi pada pihak Bulog Sampang terkait kualitas Raskin yang dikeluhkan warga, Dwi Heru selaku Korlap Raskin Gudang Bulog Sampang menegaskan, tak mempunyai kewenangan untuk mengomentari terkait pemberitaan terkait beras itu, sebab hal ini, sudah ada intruksi langsung dari pimpinan kami, jika masalah pemberitaan kalau di Kab Sampang khususknya, bisa langsung konfirmasi pada Bulog Sub Divre Madura di Kab Pamekasan.Q lis

Kades Tak Ketahui Proyek PAB di Desanya Sampang, Bhirawa Temuan hasil Sidak dugaan penyimpangan proyek Penyediaan Air Bersih (PAB) oleh anggota DPRD Sampang dan Ormas Gaib, di Desa Somber, Kec Tambelangan, Sampang, diakui Kepala Desa Somber, Arifin tak mengetahui ada proyek itu.

Menurut Arifin, dirinya baru mengetahui jika ada proyek yang disoal di Desanya setelah ada Sidak dari anggota dewan, pihak desa berharap proyek tersebut

berjalan sesuai ketentuan yang ada.

Kasi Perumahan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikartarung) Kab Sampang, Faisol Muqaddas mengatakan, tak maksimalnya penggunaan PAB akibat rendahnya tegangan listrik untuk mengangkat mesin pompa air dari tandon.

Muqoddas mengakui pekerjaan proyek itu tak sampai rampung 100% karena adanya kendala teknis di lapangan. ‘’Sisa pekerjaan memang masih be-

nurkholis/bhirawa

Salah satu pipa air yang mengalir dari proyek PAB di Desa Somber, Kec Tambelangan, Sampang.

lum dilaksanakan, karena masih terkendala kilometer listrik.

Tapi kami janji program itu akan dilanjutkan,’’ terang Faisol Muqaddas.

Untuk pengerjaan tandon air yang belum maksimal, dia menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak rekanan pelaksana proyek. ‘’Jadi tak ada masalah meskipun anggaran dana pekerjaannya pada 2014 lalu, tetap masih bisa dilanjutkan tahun 2015 ini,’’ tukasnya.

Sebelumnya, Proyek PAB 2014 senilai Rp198 juta di Desa Somber, disinyalir tak sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB). Pasalnya, proyek air bersih itu seharusnya sudah mampu dinikmati 25 Kepala Keluarga (KK), tapi fakta dilapangan hanya 8 KK yang baru menikmati.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Sampang, Fauzan Adima menyatakan, pihaknya mempertanyakan kualitas pekerjaan karena hingga kini dibiarkan mangkrak tanpa ada upaya untuk memperbaiki dari pihak rekanan pelaksana. Ia juga menegaskan, Dinas Cikartarung harus bertanggung jawab karena lemahnya pengawasan dan monitoring di lapangan sehingga proyek itu tak sesuai dengan ketentuan.Q lis

Pasuruan, Bhirawa Pemkab Pasuruan akan menggelar pasar murah ketika harga Sembako sudah naik di atas wajar. Tak tanggung-tanggung, stok cadangan yang sudah dipersiapkan mencapai 7 hingga 8 ton Sembako untuk menekan lonjakan disaat Bulan Suci Ramadan.

Menurut Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf, besaran stok cadangan Sembako itu meliputi beras, minyak goreng dan gula. Tujuannya pasar murah ini tak lain agar masyarakat tetap bisa membeli bahan-bahan pokok dengan harga yang ter-

jangkau. ‘’Pasti akan kami gelar pasar murah pada Bulan Ramadan. Stok di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mencapai 7 hingga 8 ton Sembako,’’ ujar Irsyad Yusuf usai acara Pekan Olahraga (POR) dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab Pasuruan di Yonkav 8/ Tank Beji, Kamis (28/5).

Kepala Disperindag Kab Pasuruan, Edi Suwanto, mengaku menjelang Bulan Puasa, harga Sembako di Kab Pasuruan masih normal. Pihaknyapun juga berkoordinasi dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivre Malang menjelang Bulan Ramadan ini. ‘’Setiap hari kami memantau harga Sembako disejumlah pasar tradisional di wilayah Kab Pasuruan dan hasilnya masih normal. Untuk stok cadangan Sembako dalam mengantisipasi lonjakan saat Ramadan sudah kami simpan di gudang.

Selanjutnya itu akan kami keluarkan ketika terjadi kelangkaan atau saat harga bahan-bahan tersebut tibatiba melonjak,’’ kata Edi Suwanto.Q hil

Melihat Geliat Pemkab Situbondo Mewujudkan Program Rantai Emas Sawawi, Situbondo Akhir-akhir ini Pemkab Situbondo, melalui Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kab Situbondo sangat bersemangat mewujudkan program penghijauan di sepanjang pantai utara Kota Santri. Tak hanya merangkul masyarakat yang ada dipesisir utara Kab Situbondo saja, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat pun diajak bekerjasama agar program itu benar-benar terealisasi dengan baik. Diantaranya, LSM Simponi Akar Rumput (SAR) yang dibidani Wiyono dan Heru Pramono Sumarno.

Pemkab Situbondo dan KLH mengajak kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (RI) dengan melakukan Gerakan Penanaman Model Aksi Pemulihan Lingkungan Pesisir Melalui Penanaman Mangrove Berbasis Masyarakat, kemarin. Penanaman Mangrove Program Aksi Rehabilitasi Pantai Entaskan Masyarakat Setempat atau biasa disebut Rantai Emas. ‘’Kegiatan itu dilaksanakan di Pesisir Pantai Desa Kalianget, Kec Banyuglugur, Kab Situbondo,’’ ujar Kepala KLH Kab Situbondo, Imam Darmaji.

Ikut hadir dalam acara pelestarian laut itu diantaranya, Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto SH. Drs Heru Waluyo Mcom, Asisten Deputi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kab Situbondo, Kepala Dinas Pertanian Kab Situbondo, serta sejumlah pimpinan SKPD berikut Kepala Bagian di jajaran Setkab Situbondo.

Bupati Situbondo, H Dadang Wigiarto SH dalam sambutannya mengatakan, program Aksi Rehabilitasi Pantai Entaskan Masyarakat Setempat melalui penanaman Mangrove ini tak bersifat seremonial saja. Tetapi harus diaplikasikan secara nyata. Sebab, kerusakan lingkungan pesisir pantai harus segera dilakukan dengan aksi nyata. Jika tidak, maka akan terjadi kerusakan lingkungan pantai yang lebih parah.Q awi

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto SH bersama Kepala KLH Situbondo dan LSM SAR dalam kegiatan rantai emas berupa penanaman mangrove di pesisir pantai Desa Kalianget, Kec Banyuglugur, Situbondo, baru-baru ini.

MALANG RAYA

8 KILAS AREMANIA

Koes Plus Akan Gelar Konser Perpisahan Malang, Bhirawa Setelah lama tidak menghibur masyarakat Kota Malang dan sekitarnya, legenda Koes Plus, Yon dan Yok Koeswoyo, akan mengobati rasa kangen masyarakat Malang dan sekitarnya, di Hotel Kartika pada tanggal 10 Juni mendatang. Koordinator Komunitas pencinta lagu-lagu Koes Plus Malang, Yudi Broto, kepada Bhirawa Kamis (28/5) kemarin mengatakan sejak penampilan terakhir tahun 2011, Koes Plus belum pernah lagi di Kota Malang.

“Koes Plus, tampil terakhir di Kota Malang tahun 2011, dulu masih lengkap, masih ada Muri kini tinggal Yon dan Yok Koeswoyo saja. Mereka berdua akan menghibur, dan mengobati rasa kangen masyarakat di Kota Malang,” tutur Yudi Broto.

Kemungkinan besar, kata Yudi penampilan Yon dan Yok di Kota Malang ini merupakan penampilan terakhir mereka, karena dilihat dari faktor usia baik Yok maupun Yon, tidak mungkin untuk manggung lagi, karena faktor usia. ”Saya tidak berharap ini penampilan perpisahan, tetapi usia Pak Yon dan Pak Yok, sudah lebih dari 75 tahun. Bisa jadi mereka tidak akan naik panggung lagi.

Beliau menyampaikan ke kami seperti itu,”imbuh Yudi yang penggemar berat lagu-lagu Koes Plus itu. Selain akan menghibur mayarakat Kota Malang, Yon dan Yok Koeswoyo, akan melakukan jumpa penggemar di Rumah Makan Joglo Dau, sehari sebelum mereka tampil, tepatnya pada tanggal 9 Juni.

“Kita akan bersilaturahmi dan makan bersama Yok dan Yon. Karena itu kami mengajak kepada seluruh pengemar Koes Plus, untuk turut hadir pada acara tersebut,”tukasnya.Q mut

PT Margosuko Bantah Tudingan Pengacara Warga Kab Malang, Bhirawa Setelah ratusan warga lima desa yang tersebar di wilayah Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang mendemo PT Margosuko sebagai pengelola lahan perkebunan milik negara seluas 300 hektar, di halaman Kantor DPRD kabupaten setempat, pada Rabu (27/5) kemarin, hal itu langsung direspon Kuasa Hukum PT Margosuko.

“Klien kami ini, yakni PT Margosuko telah memiliki legal formal dan tidak pernah melanggar aturan dalam mengelola lahan perkebunan milik negara tersebut. Sehingga soal aksi unjukrasa warga, pada Rabu (27/5) kemarin, itu hak mereka. Dan kita akan ikuti saja apa yang dilakukan warga tersebut,” kata Kuasa Hukum PT Margosuko Suwito Wijoyo SH, Kamis (28/5), kepada sejumlah wartawan.

Sementara soal tudingan apa yang disampaikan kuasa hukum warga dilima desa, Sumardhan SH, tegas dia, bahwa kliennya tidak pernah membayar pajak, sama sekali tidak mendasar. Sebab terkait pajak, PT Margosuko justru sangat patuh dalam membayar pajak setiap tahunnya, sehingga tudingan tidak membayar pajak, itu salah besar.

“PT Margosuko memiliki seluruh dokumen kepemilikan tanah secara legal formal. Sedangkan tanah yang diminta warga dilima desa yang tersebar di Kecamatan Dampit, diantaranya Desa Majang Tengah, Pamotan, Dampit,” terang Suwito.

Dijelaskan, PT Margosuko sudah memiliki hak atas kepemilikan tanah di wilayah itu sejak tahun 1923. Namun dengan seiring perkembangan zaman pada tahun 1942, baru lahirlah UndangUndang (UU) Pokok Agraria. Sehingga dari keluarnya UU Pokok Agraria itu, maka pada tahun 1960 dialihkan dari hak milik ke Hak Guna Usaha HGU. Q cyn

Organda Batu Lepaskan Diri dari Malang Raya Antisipasi Masalah Angkutan yang Semakin Kompleks Batu, Bhirawa Semakin padatnya kendaraan pariwisata dan kendaraan umum yang masuk ke Kota Batu, membuat permasalahan angkutan umum di Kota Wisata ini bertambah kompleks. Hal inilah yang mendasari Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda) Kota Batu melepaskan diri dari Organda Malang Raya dan berdiri sendiri.

Diharapkan dengan berdiri sendiri Organda Batu akan lebih cepat menyelesaikan permasalahan angkutan umum yang ada.

Kepengurusan baru Organda Batu yang berdiri sendiri ini telah dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Organda Jatim bertempat di Pondok Jatim Park Batu, Kamis (28/5).

“Untuk bisa memaksimalkan kinerja Organda Batu ini dibutuhkan sosok pemimpin yang mumpuni. Dikatakan mumpuni karena untuk aktivitas organda, sosok pemimpin ini tak jarang harus rela mengeluarkan uang sendiri,”ujar Sekretaris Organda Jatim,

anas bachtiar/bhirawa

Pengukuhan pengurus baru Organda Batu yang telah melepaskan diri dari Organda Malang Raya.

Sumarji saat melantik 12 pengurus Organda Batu kemarin (28/5).

Sementara, Ketua Organda Batu yang baru dilantik, Sujono, mengatakan keberadaan Batu sebagai Kota Wisata membuat arus kendaraan yang masuk ke kota ini semakin

banyak dan padat. Tentu saja hal ini membawa efek bagi keberadaan angkutan umum yang telah ada selama ini.

“Dan dengan berdiri sebagai organisasi sendiri, diharapkan permasalahan angkutan umum di Kota Batu akan lebih cepat mendapatkan penangan-

an dari Organda Batu. Jika masih bergabung dalam Organda Malang Raya, penyelesaian masalah masih harus menunggu karena permasalahan Organda Malang Raya sangat banyak,”papar Sujono.

Dengan banyaknya angkutan wisata seperti bus yang

masuk ke Kota Batu sempat membuat keberadaan angkotan kota (angkot) di kota ini menjadi sepi. Dan salah satu langkah yang telah diambil Organda Batu adalah membuat kerja sama dengan Jawa Timur Park (JTP) 2. Bentuk kerja samanya, wisatawan yang ada di JTP2 dan hendak menuju Batu Night Spectaculaer (BNS) harus menggunakan jasa angkot.

“Jika tetap menggunakan bus, maka jalur di Desa OroOro Ombo yang menjadi lokasi BNS akan macet. Di sisi lain kerja sama ini akan membuat rekan-rekan angkot akan mendapatkan banyak penumpang,”jelas Sujono.

Iapun mengaku memberikan apresiasi dengan dibangunnya tempat peristirahatan atau rest area untuk bus di daerah Desa Sidomulyo. Dengan adanya rest area ini juga mampu mengangkat pendapatan dari para sopir angkot setempat.

Ke depan, Organda Batu juga segera mengusulkan pembangunan rest area di daerah Desa Pendem. Karena tingkat kemacetan bus di daerah ini juga sangat tinggi. “Saat ini lahan untuk dugunakan membangun rest area di Pendem sudah dalam tahap pembebasan lahan. Semoga di tahun ini pembangunan rest area ini sudah bisa dimulai,”harap Sekretaris Organda Batu, Totok AM. Q nas

Bandara Abd Saleh Soft Opening Ruang Tunggu Penumpang Kab Malang, Bhirawa Gedung baru untuk ruang tunggu dan kedatangan penumpang pesawat terbang di Bandar Udara (Bandara) Abdurachaman (Abd) Saleh Malang, yang berada di wilayah Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, sejak hari Kamis (28/ 5) kemarin, telah dilakukan soft opening. Sementara untuk peresmian penggunaaannya akan diresmikan Gubernur Jawa Timur (Jatim) H Soekarwo, pada 11 Juni 2015 mendatang.

Penumpang pesawat terbang yang menggunakan jasa penerbangan melalui Bandara Abd Saleh Malang, kini bisa merasakan kenyamanan saat menunggu keberangkatan maupun kedatangan penumpang, jika dibanding sebelumnya.

Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Malang Ir Untung Sudarto MT, Kamis (28/5), kepada Bhirawa membenarkan, jika pada Kamis (28/5) pagi kemarin dilakukan soft opening gedung baru untuk ruang tunggu dan kedatangan penumpang pesawat

terbang di Abd Saleh Malang.

“Ruang tunggu dan kedatangan yang baru ini, selain memang untuk perluasan ruang tunggu penumpang. Hal itu juga untuk memberikan kenyamanan penumpang, serta untuk mempersiapkan penumpang arus mudik lebaran,” terangnya.

Disebutkan, saat ini jumlah penumpang di Bandara Abd Saleh Malang intensitasnya sudah cukup padat. Karena bandara tersebut melayani penerbangan sipil 9 kali penerbangan dengan tujuan MalangJakarta 7 kali penerbangan, Malang-Makasar 1 kali penerbangan, Malang-Denpasar 1 kali penerbangan.

Rinciannya, lanjut Untung, Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia melayani 2 kali penerbangan Malang-Jakarta Pulang Pergi (PP), Sriwijaya Air 3 kali penerbangan Malang-Jakarta, Citi Link dan Batik Air sama-sama 1 kali penerbangan tujuan Malang-Jakarta.

“Serta Wing Air tujuan Malang-Denpasar dan Batik Air tujuan Malang-Makasar samasama 1 kali penerbangan,” te-

22 Guru Kembalikan Dana Sertifikasi Kota Batu, Bhirawa Sedikitnya 22 guru sertifikasi di Kota Batu mengembalikan dana sertifikasi ke pemerintah. Pengembalian dana tersebut karena jam kerja yang bersangkutan kurang dari 24 jam sesuai standar yang ditentukan.

Kepala Dindikpora, Hj Mistin, menyatakan, ada 1.475 orang guru sertifikasi di Kota Batu yang tersebar mulai SD hingga SMA. Ke-22 guru yang harus mengembalikan dana sertifikasi, bukan karena bolos maupun berhenti kerja, melainkan karena ada yang cuti naik haji, sakit dan hamil.

“Ada masalah dalam administrasi, makanya ada yang mengembalikan dana hingga dua bulan. Satu hari saja nggak masuk, maka yang bersangkutan tidak dapat sertifikasi satu bulan,” tutur Mistin kepada bhirawa, Rabu (27/5).

Guru yang mendapat sertifikasi harus bersedia ditempatkan dan mengajar di mana saja sesuai penugasannya. Sehingga mereka memenuhi kewajibannya yaitu beban mengajar selama 24 jam.

Untuk mengukur mutu pendidikan akan dinilai menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

“SPM menjadi acuan keberadaan dan kemajuan mutu pendidikan di Kota Batu.

Saat ini masih kita analisis, minggu depan kami akan rilis sejauh mana dampak keberadaan guru sertifikasi,” tukas Mistin.

Sementara itu terkait dengan jumlah guru SD Negeri yang mengalami overload, Dindikpora berencana melakukan pemerataan guru ke SD/MI di bawah Kemenag dan swasta.

Dari kebutuhan guru SDN sebanyak 335 guru, ternyata saat ini jumlah gurunya lebih dari 2 kali lipat. Berdasarkan data Dindikpora jumlah Guru PNS jumlahnya 559 PNS (belum S1 - 74), Honda 44 guru (belum S1- 17) dan lainlain yang tidak memiliki kompetensi guru 41 (belum S1 - 31).

Rencana tersebut dibahas dalam kegiatan Sosialisasi Program dan Pemerataan Guru Berbasis Pendataan.Q sup

Jumat Pon 29 MEI 2015

cahyono/bhirawa

Ruang tunggu penumpang yang baru di Bandara Abd Saleh Malang.

rangnya.

Di kesempatan itu, ia juga menambahkan, penumpang di Bandara Abd Saleh Malang rata-rata per tahun mencapai jumlah penumpang lebih kurang sebanyak 600 ribu orang.

Sehingga dengan potensi penumpang sebanyak itu, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) telah membangun untuk memperluas ruang tunggu dan kedatangan penumpang.

Karena menginggat ruang tunggu dan kedatangan yang lama sudah tidak lagi menampung penumpang.

Di tempat terpisah, Manager Operasional Sriwijaya Air Malang Yusril mengatakan, pihaknya menyambut baik dengan dilakukan soft opening gedung baru untuk ruang tunggu dan kedatangan penumpang di Bandara Abd Saleh Malang.

“Karena ruang tunggu penumpang yang baru selesai dibangun ini cukup baik dan sudah memenuhi standar, serta cukup luas. Sehingga penumpang akan lebih nyaman di ruang tunggu saat menunggu keberangkatan,” ujarnya.

Perusahaan penerbangan Sriwijaya Air tujuan JakartaMalang lanjut Yusril, setiap hari melayani penumpang 3 kali penerbangan. Sehingga di terminal Bandara Abd Saleh Malang setiap hari dijubeli ratusan penumpang. Karena slot penerbangan setiap hari mencapai 9 kali penerbangan domestik.

“Dengan selesainya bangunan gedung baru untuk ruang tunggu penumpang, maka nantinya tidak akan lagi diketemukan penumpang menunggu keberangkatan diluar ruang tunggu,” paparnya. Q cyn

supriyanto/bhirawa

Ny Dewanti Rumpoko dan Umi Pipik di antara Ibu-ibu Jamaah Bingkai Hati.

Pipik Uje Beri Siraman Rohani PNS Pemkot Batu Kota Batu, Bhirawa Menjelang datangnya bulan Ramadan ibu-ibu PKK, staf dan istri PNS Pemkot Batu mendapat siraman rohani dari Umi Pipik Uje. Kegiatan yang diberi titel Bingkai Hati tersebut berlangsung di Balaikota Batu, Kamis (28/5) siang.

Seribuan ibu-ibu sejak selepas sholat Dzuhur memadati Balaikota Batu. Semakin sore, semakin banyak jamaah wanita yang hadir, sehingga memenuhi pendopo dan seluruh halaman.

Ketua Tim Penggerak PKK, Ny Dewanti Rumpoko mengatakan pengajian ini merupakan wujud rasa syukur Pemkot Batu atas akan datangnya bulan Ramadan.

“Sebelum Ramadan datang, kita perlu mensucikan hati. Makanya, kami menggelar pengajian Bingkai Hati untuk memantapkan hati ibu-ibu dalam menyambut bulan suci Ramadhan mendatang,” tutur Sinal.

Lebih lanjut dikatakan, pengajian ini juga untuk mengobati kerinduan ibu-ibu kepada almarhum Ustad Jefri Al Buchori (Uje). Sekaligus ibu-ibu bisa mendapat cerita pengalaman Umi Pipik yang begitu tabah menerima cobaan dari Allah SWT atas meninggalnya ustadz Uje yang begitu mendadak.

Kegiatan ini juga satu rangkaian dengan selamatan Ultah putri ketiga Walikota Batu, Raras dan Aqiqoh putri keempatnya yaitu Bila. Keduanya adalah anak diadopsi oleh Eddy Rumpoko - Ny Dewanti Rumpoko.

Sementara itu Umi Pipik yang datang dengan pakaian khas serba hitam disambut dengan ibu-ibu dengan antusias.

Pipik mengaku tak ingin dipanggil Ustadzah karena bukan orang yang hafal ribuan hadist. Dia mengaku hanyalah seorang penyemangat, sebagai istri dari seorang Ustadz Uje. Q sup

Nikah Massal, Upaya Pemerintah Tertibkan Administrasi Kependudukan Gelaran nikah masal yang dilakukan Bagian Kesra Pemkot Malang, di Hotel Sahid Montana Kamis (28/5) kemarin sebagai upaya untuk mendorong tertib administrasi bagi wong cilik (masyarakat kecil).

Wakil Walikota Malang Sutiaji, usai memberikan sambutan prosesi nikah masal kepada wartawan mengatakan, pasangan yang mengikuti program nikah masal selama ini telah menikah secara siri. Namun secara administrasi mereka tidak memiliki bukti nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Menurut Sutiaji, kegiatan ini sebagai upaya Pemkot Malang untuk medorong masyarakat memiliki buku nikah.

Sebab kebanyakan mereka tidak memiliki keberanian untuk mengurus surat nikah, lantaran minimnya pengetahuan. Meski sebenarnya biaya nikah di KUA sudah digratiskan. Selain faktor biaya, ada pula pasangan yang masih belum cukup umur saat mendaftar ke KUA, karena ada pasangan yang saat menikah siri umurnya belum

memenuhi syarat secara undang-undang.

“Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat kecil tidak memiliki surat nikah, ada yang belum cukup umur sudah dinikahkan. Kalau belum cukup umur sudah dinikahkan, secara otomatis tidak bisa mendapat buku nikah, karena mereka pasti ditolak di KUA,”ujar Sutaji. Padahal memiliki surat nikah bagi masyarakat itu sangat penting, untuk pengurusan semua administrasi di pemerintahan surat nikah sangat diperlukan, termasuk untuk keperluan mengurus akte kelahiran anak-anaknya.

Makanya program tersebut merupakan upaya Pemerintah Kota Malang untuk meringankan persoalan masyarakat dibagian adminsitrasi.

Sedangkan pelaksanaan nikah masal ini semua ditanggung oleh Pemkot Malang.

Kedepan pihaknya berha-

muhammad taufiq/bhirawa

Hosniah dan Sunarji pasangan nikah masal tertua saat melakukan prosesi ijab Khobul yang dipimpin oleh petugas KUA Kecamatan Klojen M. Arif,. rap, tidak ada lagi masyarakat yang tidak memiliki adminsitrasi kependudukan, karena fungsinya sangat banyak untuk kepentingan kaluarga mereka sendiri.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesra Pemkot Malang, Edy Sulistyo mengakui jika jumlah peserta nikah massal kali ini tidak sesuai target.

Targetnya sebanyak 171 pasangan, tetapi hanya ada 35

pasang saja. Itupun satu pasang orang mundur sehingga jumlanya hanya 34 mempelai. ”Banyak yang mendaftar tetapi persyaratannya tidak lengkap, sehingga hanya 34 pasangan yang akhirnya ikut program ini,” katanya.

Edi menjelaskan, biaya pernikahan diluar KUA sebesar Rp 600 ribu untuk setiap pasangan sebagai biaya administrasi pernikahan, ditang-

gung oleh Pemkot, ditambah dengan uang transport sebesar Rp300.000 untuk mempelai dan dua orang saksi.

Ke depan, perangkat kelurahan diharapkan untuk mendata warganya yang belum menikah secarasecara resmi di KUA. “Lurah harus memberikan bimbingan dan mendata warganya yang selama ini masih berstatus nikah siri,” tandas Edi. Sementara itu, prosesi pernihakan masal kemarin diwarnai dengan pasangan termuda dan tertua. Untuk mempelai tertua atas nama Hosniah dan Sunarji. Hosniah berusia 64 tahun sedangkan suaminya Sunarji berusia 61 tahun.

Keduanya merupakan warga Kelurahan rampal Claket Kota Malang.

Untuk pasangan temuda atas nama Naifatul 16 tahun dan suaminya Hasyim 22 tahun. Mereka warga Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Naifatul dan Hasyim ikut nikah masalah lantaran dia sebelumnya mau melakukan nikah resmi secara undang-undang belum diperbolehkan. Q mut

OLAHRAGA

Jumat Pon 29 MEI 2015

LINTASAN

Aji Berharap Pahabol Tidak Tinggalkan Timnas U-23 Jakarta,Bhirawa Pelatih timnas U-23 Aji Santoso berharap Ferinando Pahabol tidak meninggalkan Timnas U-23 karena kecewa tim yang dibelanya Persipura Jayapura gagal bertanding melawan Pahang FA di babak 16 besar Piala AFC. "Pahabol belum bisa mengikuti latihan.

Saya bisa memahami kondisi Pahabol tetapi mudah-mudahan masalahn ini cepat selesai," kata Aji seperti dilansir tim media PSSI di Jakarta, Kamis.

Saat latihan di Lapangan Sutasoma, Halim Perdanakusuma Jakarta Timur pada Rabu sore (27/5), Timnas U-23 hanya menjalani latihan dengan 19 pemain. Salah satu pemain yakni Ferinando Pahabol absen latihan.

Aji berharap Pahabol tetap bersama tim sampai berangkat nanti sehinga dalam waktu satu sampai dua hari ke depan harus sudah ada keputusan.

"Keputusannya apakah Pahabol ikut berangkat atau tidak. Kalau tidak, kami sendiri cukup berat karena pemain yang sudah kami kirim ke Singapura, tidak bisa diganti lagi," kata mantan pemain nasional tersebut.Q ant

52 Tim Dayung Berlaga di Ajang Bupati Cup Kab Mojokerto, Bhirawa Sedikitnya 52 tim dayung berlaga diajang lomba dayung memperebutkan piala Bupati Mojokerto. Lomba dengan hadiah uang tunai Rp 82,5 juta itu digelar di kawasan wisata Taman Brantas Indah (TBI) Kabupaten Mojokerto, Kamis (28/ 5) kemarin.

Agenda tahunan wisata dari Dinas Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto itu berlangsung meriah.

Ratusan penonton dan pendukung tim berjubel memadati tepian Sungai Brantas di dalam TBI. Panitia lomba yang juga Kabid Olahraga Disporabudpar Kabupaten Mojokerto, Nano Purwana mengatakan, lomba dayung perahu naga ini diikuti 52 tim dari sejumlah instansi dan lembaga. Antara lain dari kepolisian, TNI, Muspika, karang taruna, SPN, rumah sakit, SKPD Pemkab Mojokerto, hingga Jasa Tirta.

"Perlombaan ini untuk memperkenalkan olahraga air di Sungai Brantas. Majapahit kan negara maritim. Coba kami kenalkan dan kami kaitkan dengan kejayaan Majapahit. Tentunya juga memberikan hiburan untuk warga Mojokerto," kata Nano.

Pelaksanaan lomba akan berlangsung selama 2 hari. "Tanggal 30 nanti babak final. Kami ambil 3 juara utama dan 3 juara harapan. Total hadiah uang tunai Rp 82,5 juta," ungkap Nano.

Perlombaan yang digelar ke 3 kalinya ini, lanjut Nano, sekaligus memeriahkan hari jadi Kabupaten Mojokerto yang ke 722. Adanya perlombaan ini berimbas pada terbentuknya cabang olahraga perahu naga di Mojokerto. Fasilitas berupa tempat dan peralatan yang ada diharapkan bisa menjaring bibit atlet dayung dari kalangan pelajar.

"Ajang ini Juga untuk pembibitan atlet dayung bagi siswa yang berminat dengan olahraga air. Di Jatim baru ada 9 pemda yang memiliki cabor dayung perahu naga.

Juni nanti akan diadakan Kejurda se Jatim di Mojokerto," sebutnya. Q kar

kariyadi/bhirawa

Bupati Mojokerto MKP (kiri) menyerahkan perangkat dayung kepada salah seorang peserta lomba, Kamis (28/5) kemarin.

9

8 Tim Bersaing Rebut Juara di SIWO Super Cup II Surabaya, Bhirawa Sebanyak delapan tim Pokja Wartawan bakal bersaing ketat untuk bisa menjadi yang terbaik di Turnamen futsal bertajuk SIWO Super Cup II yang dimulai pagi hari ini, Jumat (29/5) di Gool Jalan Jagir Surabaya.

Selain menjalin tali silahturahmi antar wartawan, kegiaatan ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) V Banyuwangi 6-13 Juni.

Delapan tim yang akan bertarung untuk menjadi yang terbaik adalah, Pendidikan, Begal FC, Ekbis, Forwas, Densus, Wankum, Dakota FC dan Kompor FC. Kedelapan tim ini adalah merupakan kelompok kerja (pokja) wartawan di Surabaya.

"Semua tim sudah mempersiapkan diri secara matang, bahkan mereka sudah melakukan latiahan selama tiga pekan terakhir," kata Arief Sosiawan, Ketua Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Jawa Timur (Jatim), Kamis (28/5) sore.

Wawan, begitu ia akrab disapa, menambahkan bahwa turnamen ini merupakan salah satu partisipasi SIWO dalam menyukseskan Porprov V 2015 yang akan dilaksanakan di

Banyuwangi, 6-13 Juni nanti.

"Benar, event ini adalah dalam rangka sosialisasi Porprov," imbuh Wawan.

Selain menjadi ajang sosialisasi Porprov, SIWO Super Cup juga ajang untuk menjaring wartawan yang piawai bermain futsal. Wawan menjelaskan, Jawa Timur (Jatim) ingin meraih hasil yang lebih baik pada Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) di Jawa Barat tahun 2016 mendatang.

"Jawa Timur harus lebih baik.

Untuk itu, Jawa Timur harus mendapatkan tim yang lebih berkualitas, lebih kuat. Seleksi akan kami perketat untuk mendapatkan tim yang benar-benar bermental juara," katanya. Q wwn

ist

GM Utut Adianto saat melawan Rizky Adhyaksa di kompetisi catur simultan yang digelar oleh JAPFA.

Pecatur Muda Kalahkan GM Sutanto Surabaya, Bhirawa Kompetisi catur simultan yang digelar oleh JAPFA dalam ajang kegiatan Sawita Rupa for Edu yang digelar di Malang, mencatat hasil yang cukup mengejutkan.

Pecatur andalan Indonesia, GM Susanto Megaranto berhasil ditaklukkan pecatur muda yakni, Rizky Adhyaksa, Okky JB, dan MN Galang Rambu Anarki.

Pemenang tercepat melawan GM Susanto Megaranto, Rizky Adhyaksa mendapatkan hadiah senilai Rp. 2.500.000,- dengan sponsor dari Bank BCA. Setelah menang melawan Susanto, Rizky kemudian akan berhadapan dengan GM Utut Adianto dalam ajang eksibisi Catur Buta.

Utut Adianto yang juga Ketua JAPFA Chess Club ini memilih untuk membuta atau tidak melihat papan catur selama pertandingan melawan Rizky. Apabila Rizky berhasil memenangkan pertandingan melawan Utut, hadiah yang diterima sebelumnya dikalikan dua.

Sayangnya, Rizky harus mengakui kecerdikan Utut setelah adu cerdik selama 45

menit."Melalui kompetisi catur simultan, JAPFA ingin mencari para pebibit catur muda Indonsia," ujar Herry Wibowo, Komisaris JAPFA, Kamis (28/5).

“Hasil kompetisi kali ini menunjukkan bahwa para pecatur dari Unibraw Malang memiliki keunggulan dan potensi untuk berkembang di masa datang," lanjutnya.

Pertandingan Eksibisi Catur Simultan dan Blind Chess Exhibition merupakan dua dari empat kegiatan yang didukung PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk dalam Ajang Sawita Rupa for Edu di Malang Jatim.

Kegiatan lainnya yang juga didukung oleh JAPFA adalah Pelatihan Manajemen Tata Kelola Sekolah untuk 116 Guru dari 9 SDN di Gondanglegi yaitu 9 SDN 1,2,3 Gondanglegi Kulon, SDI Salafiyah, SDN 2,3 Gondanglegi Wetan, SDN 1,2 Putat Kidul, dan SDI Wahidiyah Malang.

Jumat (29/5) hari ini, JAPFA juga akan mengelar kembali catur simultan untuk anak sekolah dasar dari peserta kegiatan. Selain itu, JAPFA juga akan melakukan pemeriksaan kesehatan dan pembagian paket gizi kepada 1.314 anak dari 9 Sekolah Dasar. Q wwn

Kontingen Porprov Kota Batu.

supriyanto/bhirawa

Biaya Porprov Membengkak karena Pemberangkatan Bergelombang Kota Batu,Bhirawa Pemberangkatan kontingen atlet yang dilakukan secara bergelombang menyusul keterbatasan akomodasi dan jadwal pertandingan Porprov V Banyuwangi dikeluhkan Ketua KONI Kota Batu, Zainul Arifin.

Pasalnya dengan pemberangkatan kontingen semacam ini membuat biaya kontingen membengkak. "Ini kritik kepada KONI Jatim dan PB Porprov dalam penunjukan tuan rumah Porprov. Dalam menunjuk tuan rumah harusnya memperhatikan ketersediaan venue dan akomodasi untuk kontingen," ungkap Jinung sapaan akrab Ketua KONI Kota Batu kepada bhirawa, Kamis kemarin (28/5).

Ditambahkan, kalau memang satu daerah prasarananya kurang, maka lebih baik menunjuk tuan rumah bersama atau menunjuk daerah yang memiliki sarana prasarana yang memadai. Sehingga kontingan dari daerah tidak kesulitan dalam mengelola kontingennya saat keberangkatan, pelaksanaan maupun kepulangannya.

"Kita akhirnya menyewa rumah yang cukup besar di Banyuwangi untuk menjadi base camp induk. Ini sekaligus untuk mengantisipasi, jika sarana penginapan yang disedialan PB Porprov untuk setiap cabor kurang layak," tutur Jinung.

Lebih lanjut dikatakan,

kontingen Kota Batu terpaksa diberangkatkan secara bergelombang. Untuk tahap awal diberangkatan tim sepak bola dan futsal yang menjalani pertandingan sejak 27 Mei. Setelah itu, pemberangkatan disesuaikan dengan waktu pertandingan. Dipastikan, sehari sebelum pembukaan Porprov V pada 6 Juni mendatang, seluruh anggota kontingen sudah berada di Banyuwangi.

Jinung juga mengatakan, saat ini motivasi atlet dan official kontingen Kota Batu pada posisi puncak. Selain kesiapan cabor masing-masing sudah 100 persen, juga tidak lepas dari bonus yang dijanjikan KONI dan Walikota Batu.

"Setelah kita naikkan bonus dan Walikota menjanjikan bonus Rp 300 juta, jika mampu menembus 10 besar, Rp 500 juta jika masuk 5 besar, Rp 750 jika masuk 3 besar dan Rp 1 milyar jika juara umum, otomatis menaikkan mental tanding atlet," tegasnya.

KONI Kota Batu sendiri hanya mentargetkan masuk 10 besar pada Porprov V Jatim kali ini. Sebab pada Porprov IV di Madiun lalu, Kota Batu berada di peringkat 19 dengan perolehan 3 emas, 8 perak dan 8 perunggu. Dengan skuat atlet saat ini, tembus 10 besar bukanlah hal sulit, tetapi juga perlu komitmen bersama untuk mencapainya.Q sup

Wasit Sultra Bertugas di SEA Games Kendari, Bhirawa Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) menugaskan wasit nasional Muh Idham Hatta dari Sulawesi Tenggara pada ajang SEA Games XXVIII di Singapura.

Sekretaris PODSI Sulawesi Tenggara (Sultra) Firman Aco di Kendari, Kamis, mengatakan pemanggilan wasit Idham Hatta adalah kehormatan dan tantangan.

"Kehormatan karena tidak semua wasit nasional mendapat kesempatan dan kepantasan bertugas di arena setingkat SEA Games ," kata Firman.

Oleh karena itu, diharapkan Idham Hatta menjunjung tinggi nilai-nilai suportivitas dan profesionalisme sebagai hakim di arena lomba.

Secara terpisah Idham Hatta mengatakan tanggung jawab sebagai wasit cukup berat namun kuncinya adalah suportivitas dan obyektivitas.

"Sepintas tugas wasit biasa-biasa saja. Tetapi sesungguhnya membutuhkan konsistensi," kata Idham.

PODSI Sultra juga memasok enam atlet potensial untuk membela tim Merah Putih pada ajang SEA Games yang akan digelar 5-16 Juni 2015 di Singapura.

Keenam pedayung berbakat Sultra adalah Laode Ali Darta, Waode Fitri Rahmanjani Manggasa dan Julianti (rowing) sedang pedayung canoing masing-masing Marjuki, Sofyan dan Marnia.Q ant

Bupati Lepas Kontingen Pekan Seni Pelajar dan Porprov Jatim Sedikitnya 300 peserta yang tergabung dalam kontingan pekan seni pelajar tingkat Prov Jawa Timur dilepas Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto SH, di pendopo Kabupaten, pagi kemarin (28/5). Acara yang rutin digelar setiap tahun itu diharapkan dapat mencetak kader siswa yang berprestasi membanggakan bagi masyarakat Kota Santri Situbondo.

Dalam kesempatan ini Bupati juga melepas atlet yang akan berlaga dalam Porprov V Jatim.

Hadir ikut mendampingi Bupati Situbondo diantaranya Sekda Syaifullah, Kadis Pendidikan Fathor Rakhman beserta sejumlah pimpinan SKPD dilingkungan Pemkab Situbondo.

Dalam sambutannya Kepala Dinas Pendidikan Kab Situbondo, Fathor Rakhman mengatakan, peserta pekan seni pelajar yang terdiri dari siswa SD hingga SMA merupakan salah satu upaya pembinaan dan apresiasi seni dalam ikut melestarikan pengembangan dan peningkatan kesenian di Situbondo.

Selain itu, kata Fathor, kegiatan ini bertujuan untuk memperkokoh ketahanan bangsa, dimana pelajar selaku peserta didik mempu-

nyai peran aktif dalam mengembangkan anak dan kreatifitas anak serta seni tradisi daerah.

“Untuk itu didaerah diperlukan wadah kegiatan, apresisasi seni pelajar dari SD hingga SMA guna memahami keterampilan pelajar.

Apalagi sekarang di Prov Jatim sudah dibentuk paguyuban pembinaan seni tradisional Kab/Kota,” ujar Fathor Rakhman, dengan didampingi Kabid PNF H Abdur Rahman dan Kasi PLS Melok.

Masih kata Fathor, seni pelajar merupakan program strategis guna menjaga jati diri bangsa dan memupuk kesatuan melalui kesenian yang dimiliki daerah masingmasing. Adapun maksud dari program kegiatan ini, lanjut Fathor, untuk memberdayakan kreatifitas dan menggali minat bakat siswa; memberikan wadah berimajinasi

dan menjaga mutu seni daerah.

Selain itu, urai Fathor, Untuk menjaga persatuan dan kesatuan antar pelajar di Prov Jatim. “Jumlah peserta total 282 orang dari berbagai cabang seni.

Salah satu diantaranya lomba seni suara, Lomba baca puisi dan samroh. Ini merupakan aset daerah yang ikut mengharumkan nama Situbondo. Saya harap pelajar siap menghadapi even ini,” harap mantan Staf Ahli Bupati itu.

Sementara itu Bupati Situbondo, H Dadang Wigiarto mengatakan, tertancapnya dua event ini, akan menaikkan prestasi yang akan diraih sesuai dengan target Situbondo. Apalagi, kata orang nomor satu dijajaran Pemkab Situbondo itu, didukung oleh persiapan yang matang sehingga mengalami perkembangan yang lebih baik dibanding tahun lalu.

“Saya merasakan ada aura target kemenangan yang sangat terasa sekali. Saya merasakan semangat yang dibangun untuk persiapan pekan seni pelajar dan Porprov V tahun ini sangat berbeda. Target ini mengacu pada

prestasi atlet sebelumnya sehingga tidak terkesan mengada ada, meski tidak sebanding dengan daerah lain. Target ini sangat rasional dan berdasarkan pada reputasi yang dinilai,” papar Bupati Dadang.

Seni pelajar ini, lanjut Bupati Dadang, sesuai dengan peradaban daerah Situbondo. Itu juga sangat sesuai dengan prinsip sebuah negara/Kabupaten besar dan maju, dimana pasti dibangun dari pondasi seni dan olahraga. Karena itu, kata Bupati Dadang, perkembangan kesenian harus dirasakan bersama dan seirama dengan Pemerintah yang punya kemauan untuk menguatkan kesenian.

“Apalagi ini ditambah dukungan dari komunitas dan lembaga pendidikan, akan dirasakan perkembangan budaya seni dan olaharga yang lebih berbobot lagi. Saya berharap ditahun berikutnya kekuatan seni dapat dijadikan alat sebagai penguatan tempat wisata Situbondo. Sehingga memiliki daya tarik yang lebih sempurna,” ungkap Bupati.

Tehniknya, kata dia, secara operasional akan kita lakukan

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo Dadang Wigiarto didampingi Kadis Pendidikan Fathor Rakhman dan pejabat Pemkab dalam pelepasan kontingen pekan seni pelajar tingkat Prov Jawa Timur, dipendopo Kabupaten kemarin (28/5). dengan mendapat sambutan dari masyarakat. Even even publik kedepan, lanjut Bupati, akan dibangun sebagai topik tranding dunia pariwasata sehingga lebih menarik lagi.

“Tidak heran, misalnya paduan suara SMPN I Situbondo memiliki penampilan karakter yang baik

sesuai dengan Kota santri. Dimana pesertanya memakai hijab, yang tampil lebih cantik. Intinya atas nama Pemkab saya mengucapkan terimakasih atas pondasi seni dengan menciptakan suasana baru sebagai tujuan wisata,” pungkas Bupati Dadang.

Q awi, adv

EKONOMI - BISNIS

10

Jumat Pon, 29 MEI 2015

Persiapan Lebaran Mendatang

Kurs JUAL

BELI

USD

12,927.00

12,799.00

SGD

9,579.81

9,483.55

EUR

13,919.79

13,776.84

JPY

10,859.37

10,749.14

GBP

19,302.60

19,105.07

Sumber: Bank Indonesia (7 MEI 2015)

RAGAM EKBIS

Pemesanan Baja Ringan Turun Surabaya, Bhirawa Melambatnya pertumbuhan properti di Indonesia mulai di rasakan para produsen baja ringan. Kebutuhan baja ringan yang diperuntukkan untuk atap rumah, dan lainnya saat ini sedang mengalami penurunan permintaan dari pengembang rumah. Sherly Gestia Dili, Direktur pemasaran produk baja ringan di Surabaya mengungkapkan jika produk yang dijualnya saat ini mengalami penurunan omzet. Terutama untuk daerah pemasaran Jatim dan Jateng. Sedangkan untuk daerah yang di luar pulau Jawa, relatif lebih stabil meskipun sampai saat ini belum ada lonjakan permintaan.

“Sejak produk property mengalami kelesuan pada semester I tahun 2015, memang banyak produsen lebih menyesuaikan produksinya dengan permintaan.

Kalau pun produsen membuat stok sudah tidak sebanyak dahulu, 30-40 persen dari omzet. Saat ini produsen lebih memilih untuk produksi tambahan dengan kapasitas 10-20 persen saja dari kapasitas normal,” ujarnya di Surabaya, Kamis (28/5) kemarin.

Mengurangi produksi tambahan lebih kepada efisiensi. Karena jika produksi dilakukan berlebihan dikhawatirkan akan menganggu cash flow perusahaan.

Langkah aman diambil, karena berkaitan dengan 300 karyawan yang menggantungkan hidupnya di sini.

“Melemahnya pertumbuhan properti karena memang ada melemahnya pasar, dan lambatnya anggaran bantuan pemerintah yang turun ke daerah. Terutama untuk pembangunan rumah bagi warga yang tidak mampu,” katanya. Sherly tidak terlalu meyakini, bahwa kinerja produsen baja ringan akan bisa menyamai tahun lalu.

Sebabnya penjualan baja ringan secara nasional selama empat bulan ini mengalami penurunan sekitar 30-40 persen. Q wil

Jamin Persediaan Beras dan Sembako Aman Bondowoso, Bhirawa Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional Bondowoso menjamin stok beras untuk Kabupaten Bondowoso Aman hingga lebaran mendatang. Sedangkan Pemkab Pasuruan sudah melakukan antisipasi kenaikan harga sembako dengan menyimpan 7-8 ton.

Menurut Suratmin, Kepala Bagian Humas Bulog Sub Divre Divre Bondowoso menjelaskan, pada musim panen ini, Bulog menyerap beras dari petani sebanyak-banyaknya, dan dipastikan, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Bondowoso hingga lebaran nanti. Sehingga pihaknya meminta kepada seluruh elemen untuk tidak resah terkait isu akan adanya kekurangan stok beras di Bondowoso. “Kita menjamin stok beras Bondowoso akan aman mas, jadi saya meminta masyarakat untuk tenang,” katanya, Kamis (28/5).

Ia juga mengungkapkan, stok beras yang ada di Bulog saat ini mencapai 16 ribu ton, sementara kewajiban Bulog untuk kebutuhan raskin tiap bulannya hanya sekitar 1500

ton. Sehingga dengan adanya jumlah yang besar ini menurutnya stok yang dimiliki Bulog Bondowoso melampaui target yang ditetapkan. “Kenapa saya bilang stok kita aman, karena apa yang kita miliki saat ini melampau stok yang ditargetkan,” ungkapnya.

Stok beras yang dimiliki Bulog tidak hanya mencukupi hingga lebaran, tapi mampu mencukupi sampai akhir tahun. Apalagi menurutnya pada musim panen kedua nanti pihak Bulog juga akan melakukan pembelian yang cukup banyak kepada petani dalam rangka juga untuk persediaan pada stok nasional, “Musim panen kedua juga kita akan melakukan pembelian cukup banyak sehingga stok itu juga akan terus bertambah,” ujarnya.

dok/bhirawa

Bulog Sub Divisi Regional Bondowoso menjamin stok beras untuk Kabupaten Bondowoso Aman hingga lebaran mendatang.

Simpan Stok Sementara itu, Pemkab Pasuruan akan menggelar pasar murah ketika harga sembako

Produksi Telor Tinggi, Pemprov Gandeng Bulogmart Pemprov, Bhirawa Produksi telor di Jawa Timur surplus, sehingga tidak hanya di konsumsi masyarakat namun juga bisa diekspor di provinsi lainnya. Lebih mengoptimalkan pemasarannya, Pemprov Jatim melalui Dinas Peternakan siap menggandeng Bulogmart, unit usaha milik Perum Bulog.

Dari data peternakan Jatim menunjukkan jumlah produksi untuk telor ayam ras Jatim tahun ini mencapi 297.213.787 kilogram

(kg). Sedangkan untuk produksi telur ayam buras atau telur ayam kampung 19.630.664 kg.

Dari produksi tersebut, selama ini yang diserap untuk konsumsi masyarakat Jatim hanya sebanyak 60 persen. Sisanya unutk kebutuhan konsumsi provinsi lain.

Unutk harga telur ayam ras kini juga cukup stabil di kisaran Rp 19-20 ribu kg di tingkat pasar.

“Produksi telur Jatim ini sangat tinggi. Kami akan menggandeng Bulogmart. Melalui outlet retail

yang dimiliki Perum Bulog ini, kami berharap produksi telur yang dihasilkan peternak Jatim bisa terserap lebih optimal,” kata kata Kepala Dinas Peternakan Jatim, Ir Maskur MM, Kamis (28/5).

Disisi lain, ia juga menargetkan ekspor ayam dan telur broiler atau ras Jawa Timur ke luar negeri yang selama ini masih sangat kecil. Kejenuhan pasar lokal juga menginisiasi Pemrpov Jatim menggandeng peternak melakukan berbagai upaya. Q rac

sudah naik di atas wajar. Tak tanggung-tanggung, stok cadangan yang sudah dipersiapkan mencapai 7-8 ton sembako untuk menekan lonjakan disaat bulan suci Ramadan.

Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf menyampaikan besaran stok cadangan sembako itu meliputi beras, minyak goreng dan gula. Tujuannya pasar murah ini tak lain agar masyarakat tetap bisa membeli bahan-bahan pokok dengan harga yang terjangkau.

“Pasti akan kami gelar pasar murah pada bulan Ramadan. Stok di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mencapai 7-8 ton sembako,” ujar Irsyad Yusuf usai acara Pekan Olahraga (POR) dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pasu-

ruan di Yonkav 8/Tank Beji, Kamis (28/5). Kepala Disperindag Kabupaten Pasuruan, Edi Suwanto mengaku menjelang bulan puasa, harga sembako di Kabupaten Pasuruan masih normal. Pihaknyapun juga berkoordinasi dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivre Malang menjelang bulan Ramadan ini.

“Setiap hari kami memantau harga sembako disejumlah pasar tradisional di wilayah Kabupaten Pasuruan dan hasilnya masih normal.

Untuk stok cadangan sembako dalam mengantisipasi lonjakan saat Ramadan sudah kami simpan di gudang. Selanjutnya itu akan kami keluarkan ketika terjadi kelangkaan atau saat harga bahan-bahan tersebut tiba-tiba melonjak,” kata Edi Suwanto. Q har.hil

Listrik Sering Padam, Puluhan Kontainer Gagal Ekspor Surabaya,Bhirawa Puluhan kontainer furnitur asal Sidoarjo, Jatim, terancam gagal dikirimkan ke pemesannya di Eropa dan Amerika Serikat secara tepat waktu, akibat penyelesaian produksinya terkendala pasokan daya listrik PLN yang sering padam.

Kondisi tersebut dikuatirkan berdampak terhadap melambatnya peningkatan kinerja ek-

spor Jatim tahun ini, mengingat furnitur merupakan salah satu dari 10 komoditas ekspor utama provinsi tersebut. Dari total nilai ekspor non migas Jatim sebesar US$17,209 miliar pada tahun 2014, kontribusi furnitur sedikitnya US$1 miliar dan tahun ini sumbangan furnitur pun masih tinggi.

Ketua Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI)

Jawa Timur, Nur Cahyudi, ditemui di ruang kerjanya Kamis (28/5) kemarin mengatakan, layanan pasokan daya listrik dari PLN Sidoarjo sejak beberapa bulan terakhir sering padam hingga beberapa jam, bahkan pemadaman bisa mencapai 12 jam dalam sehari semalam.

Kondisi tersebut berdampak tersendat-sendatnya proses produksi furnitur, termasuk

produk yang diorientasikan ke pasar internasional karena Kab. Sidoarjo merupakan salah satu sentra industri furnitur di Jatim.

Di kabupaten tersebut terdapat ratusan industri furnitur skala besar, menengah, dan kecil.

Menurut Nur, sebagian industri furnitur di Kab. Sidoarjo berorientasi ekspor yang aktifitasnya memenuhi pesanan buyers asal beberapa negara,

termasuk Eropa, Jepang dan AS. Bahan bakunya berupa kayu maupun non kayu.

“Tersendatnya layanan pasokan listrik PLN bisa mengakibatkan produsen furnitur tidak bisa menyelesaikan produksi tepat waktu (terlambat), sehingga terancam merugi karena kena komplain dari mitra bisnis di luar negeri,” ujarnya, hari ini (Kamis, 28/5). Q ma

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Festival Geguritan Budi Pekerti Suraba 15 Surabayy a, 28 Mei 20 201

Mengajak Siswa Lebih Akrab dengan Geguritan Bahasa tidak saja berfungsi sebagai simbol atau kode dalam komunikasi. Namun lebih dari itu, bahasa mencerminkan sebuah karakter budaya. Itulah sebabnya bahasa memiliki hubungan yang erat dengan sastra.

Agar bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi karya seni.

B

egitulah semangat yang terbangun dari para peserta Geguritan Budi Pekerti Tingkat Jatim, Kamis (28/5) sore kemarin. Para peserta dari 27 kabupaten/kota se Jatim itu tampil dengan begitu memukau. Puisi-puisi dengan Bahasa Jawa dan Madura itu terdengar begitu berkarakter dibawakan oleh para pelajar-pelajar SMP. Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Saiful Rahman mengatakan, geguritan merupakan salah satu karya sastra tradisional yang kini mulai tertinggal. Karena itu, hal ini perlu dilakukan pelestarian mulai dari siswa jenjang sekolah dasar hingga menengah. “Geguritan ini bisa menjadi menarik dan disukai jika dikemas secara kreatif. Karena itulah, geguritan perlu diiringi musik dan disiapkan melalui naskah yang terstruktur dan baik,” tutur dia.

Dr Saiful Rahman

PEMENANG FESTIVAL GEGURITAN TINGKAT JATIM 2015 Penyaji Terbaik

Kabid PNFI Dindik Jatim Abdun Nasor dan Kasie PKPB Endang Widiastuti berfoto bersama para pemenang Festival Geguritan Budi Pekerti Jatim untuk jenjang SMP.

Saiful menuturkan, setiap bait-bait dalam geguritan ini mengandung makna yang mendidik. Karena itu, geguritan bisa dijadikan se-

bagai salah satu metode pembelajaran di kelas. Di samping itu, Jatim telah mewajibkan setiap sekolah untuk melaksanakan muatan

Menegur Orang Jawa yang Lupa Jawanya

Penampilan grup geguritan asal Kota Batu memukau dewan juri dan berhasil membawa pulang gelar sebagai penyaji terbaik

Wong jowo lali jowone (Orang Jawa lupa Jawanya). Kalimat ini sering terdengar, namun tak banyak diperhatikan.

Padahal, ini sesungguhnya merupakan sindiran yang cukup keras. Khususnya bagi anak-anak muda yang mulai mengabaikan budaya aslinya, seperti berbahasa dan bertatakrama.

Faktanya memang demikian. Tak sedikit anak muda yang tidak bisa berbahasa Jawa. Padahal dalam bahasa, sekaligus menjadi perlambang sopan santun terhadap lawan bicara. Sindiran-sindiran itu begitu tajam dibeberkan oleh para pelajar SMP asal Kota Batu dalam Festival Geguritan Budi Pekerti yang digelar Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Kamis (28/5).

“Boso lan sastro jowo jaman saiki mung koyo ampas tahu campur tinjane Ronggo Warsito kang wus dadi lebu,” ucap Hellen Elais, salah satu anggota grup geguritan asal Kota Batu saat membaca geguritan di hadapan dewan juri.

Hellen menjelaskan, kalimat itu mengartikan bahwa bahasa dan sastra Jawa pada zaman sekarang hanya seperti ampas tahu dicampur kotorannya Rong-

go Warsito yang sudah menjadi debu.

“Jadi sudah tidak ada artinya lagi. Apalagi bagi anak-anak muda sekarang,” tegas Hellen. Dalam penampilannya, Hellen membaca puisi berbahasa daerah itu bersama Nata Risa Putri, Sri Wahyuningtya dan diiringi musik gamelan oleh Rafli Dwi Putra serta Ardiansyah.

Hellen mengaku, sastra dan Bahasa Jawa saat ini memang tidak populer. Padahal, Bahasa Jawa memiliki nilai sopan santun yang tinggi. Kepada siapa kata itu diungkapkan, maka terdapat pilihan kata berbeda. “Kalau Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris kan satu kata untuk semua. Tapi Bahasa Jawa, kamu bisa berarti banyak. Ada koe, kon, sampean, panjenengan. Masing-masing memiliki kegunaan yang berbeda,” tutur Hellen.

Lewat puisi itu, Hellen berharap bisa memberi satu pembelajaran tentang pelestarian kembali Bahasa Jawa. Lewat puisi itu pula, Hellen sukses menorehkan prestasi sebagai salah satu diantara sepuluh penyaji terbaik. Grup kebanggaannya pun berhak atas trophy dan uang tunai Rp10 juta dari Dindik Jatim. Q tam*

lokal (Mulok) bahasa daerah. Sehingga ini bisa sangat mendukung mulok tersebut.

Kabid Pendidikan Non Formal, Informal (PNFI) dan Nilai Budaya Abdun Nasor mengatakan, festival geguritan ini merupakan satu upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian bahasa daerah. Di sisi lain, upaya Jatim dalam menjaga kelestarian bahasa daerah ialah dengan menetapkannya sebagai muatan lokal (Mulok) wajib mulai dari jenjang SMP dan SMA/SMK. “Kita ingin mendukung itu. Kewajiban sekolah menetapkan mulok wajib harus mendapat apresiasi. Festival ini adalah salah satunya,” pungkas Nasor. Di samping itu, Nasor mengatakan, geguritan memiliki pesan yang kental kaitannya dengan budi pekerti. Harapannya, ini mampu dijadikan sebagai pelajaran penting dalam pembentukan karakter siswa. “Siswa pintar saja tidak cukup. Karakter mereka juga harus ter-

Kota Batu Bondowoso Sidoarjo Lamongan Bojonegoro Kota Kediri Ponorogo Bangkalan Malang Pacitan

Penulis Naskah Terbaik Tulungagung Bondowoso Trenggalek Sidoarjo Kota Mojokerto Nganjuk Bojonegoro Madiun Malang Pacitan

Penyaji Tunggal Terbaik Gresik Kota Probolinggo Nganjuk Kota Malang Pasuruan Kediri Pamekasan Magetan Mojokerto Ngawi

bentuk sesuai kearifan lokal masing-masing.

Baik sopan santunya, tutur bicaranya, maupun kepribadiannya,” tutur Nasor.

Sementara itu, Kasie Pendidikan Karakter dan Pekerti Bangsa Dindik Jatim Endang Widiastuti menambahkan, dalam satu penampilan geguritan ini terdapat tiga penilaian sekaligus.

Diantaranya ialah penyajian tunggal, penulisan naskah dan penyajian grup. “Masing-masing memiliki penilaian dan kategori penghargaan penghargaan terbaik,” kata dia. Q tam*

Kabid PNFI Dindik Jatim Abdun Nasor dan Kasie PKPB Endang Widiastuti menyerahkan tropy kepada para pemenang Festival Geguritan Jatim.

Jumat Pon, 29 MEI 2015

Siswa Harus Mendapat SKL Tanpa Syarat l Sambungan hal 1

Muhammadiyah (Unmuh) Surabaya untuk mengikuti Program Pendidikan Kesehasekolah dan yayasan agar segera tan Masyarakat (PPKM). memberikan SKL, SKHUS, dan Wisnu mengaku, akan terus SHUN siswa tanpa syarat apapun. memantau persoalan penahSekolah tidak boleh menahan denanan SKL maupun ijazah siswa. gan dalih siswa masih memiliki Tidak hanya yang terjadi di SMK tunggakan biaya ke sekolah. PersoPawiyatan, bisa juga di sekolahalan keuangan ini sebaiknya diselesekolah lain. Pihaknya pun siap saikan secara internal. memfasilitasi dan menengahi “Sekolah dan yayasan akhirnya persoalan pendidikan itu. berjanji mau memberikan SKL seDi tempat yang sama, Angmua siswa maksimal pada 5 Juni gota Komisi D DPRD Suramendatang. Jadi, bukan hanya baya Arsyad menambahkan, membuat SKL bagi siswa yang meapa yang dilakukan sekolah minta saja,” ujar Sudarminto. dengan menahan SKL adalah Sudarminto mengaku dapat metindakan tidak benar. Sebab, mahami persoalan keuangan yang siswa sangat membutuhkan melatarberlakangi penahanan SKL SKL tersebut sebagai pengini. Tetapi harus dimanajemen denganti ijazah sementara. “Kalau gan baik. Jangan sampai pembagian lulusan SMK kan bisa untuk SKL menumpuk di sekolah sampai melamar kerja atau mendaftar akhir tahun. “Kalau ini tidak ditunke perguruan tinggi,” ungkap taskan, tentu manajemen sekolah Ketua Fraksi Partai Amanat perlu dipertanyakan,” tandasnya.

Nasional (PAN) itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kalau urusan penahanan nasib malang menimpa ratusan siswa Aktivitas siswa SMK Pawiyatan. Saat ini SKL ratusan siswa di sana diduga ditahan pihak SKL ini berlarut-larut dan SMK Pawiyatan Surabaya. Khususnya sekolah karena belum menyelesaikan kewajiban keuangan. sampai tiga hari ke depan bagi mereka yang belum menyelesaibelum juga selesai, komisinya kan biaya sekolah hingga kelas XII. sional Sekolah (SOS). SKL baru yang merupakan hak siswa. Jika Sebab tanpa melunasi biaya sekolah, bisa diberikan jika siswa mampu ada siswa yang tidak bisa membayar bakal memanggil pihak terkait unbiaya pendidikan sehingga SKL- tuk menjelaskan dan mencari solusSurat Keterangan Lulus (SKL) mereka melunasi tunggakan tersebut.

Ditemui terpisah, Wakil Wali nya ditahan, hal itu bisa dikomu- inya bersama. “Ya tentu yang terkait masih ditahan pihak sekolah.

SKL sebagai pengganti ijazah Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana nikasikan dengan Pemkot Surabaya. dengan masalah penahanan SKL ini sementara milik ratusan siswa menegaskan, seluruh sekolah di “Aturan kita jelas,” kata Wisnu usai bakal kami panggil, jika dalam tiga tertahan karena masih menunggak Kota Pahlawan tidak boleh menahan melepas mahasiswa dari Fakultas hari ke depan belum ada respons,” biaya SPP dan Sumbangan Opera- ijazah, SKL, dan lain sebagainya, Ilmu Kesehatan (FIK) Universitas pungkasnya. n tam

Buku Porno Berbahasa Jawa Beredar di Kalangan Pelajar SD l Sambungan hal 1

Jawa tersebut dan langsung kami tarik,” ujar Sony, Rabu (28/5).

Sony juga mengaku sudah pernah melihat dan membaca isi materi buku tesebut dan melihat ada salah satu materi bacaan yang sangat kental muatan pornografi. “Ya salah satu naskah cerita di buku tersebut memang tidak cocok untuk bacaan siswa SD,” tukas Sony.

Informasi yang berhasil dihimpun Bhirawa menyebut, buku Wasis Basa kelas VI tersebut dijual antara kisaran harga Rp 50 ribu hingga Rp 59 ribu. Diperkirakan buku tersebut sudah beredar luas sejak 2009.

Distributor mengedarkan buku tersebut lewat UPTD Pendidikan TK/SD/PLB di sejumlah kecamatan di Nganjuk. Sebagian lain, langsung mendatangi pihak sekolah.

Sementara itu kalangan DPRD menuding Dinas Dikpora dan jajajarannya dianggap teledor dalam menyikapi peredaran buku Basa Jawa yang mengandung pronografi tersebut. Dinas Dikpora dan jajarannya dianggap tidak selektif terhadap penerbit yang mengedarkan buku pelajaran sekolah di wilayah Kabupaten Nganjuk.

“Dinas Dikpora, harus selektif kepada penerbit buku pelajaran. Selain itu Dinas Dikpora juga harus memiliki tim yang melakukan seleksi terhadap buku pelajaran agar masalah yang sama tidak selalu terulang,” tegas Basori Sag, anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra. n ris

Pendidikan Gratis di Kota Batu Masih Kabur l Sambungan hal 1

Komisi C DPRD Kota Batu Didik Mahmud, Kamis (28/5).

Pada Ranperda pendidikan tersebut akan ada klasifikasi pendidikan gratis yang ditanggung pemerintah. Termasuk pengaturan tentang batasan dari pendidikan yang masuk dalam kategori gratis dan ditanggung pemerintah.

“Bisa saja yang gratis nanti hanya kebutuhan pokok saja. Sementara untuk kebutuhan lain seperti ekstrakurikuler, pengembangan sekolah diserahkan kepada masing-masing sekolah,” terang Ketua DPD Partai Golkar ini.

Diakui Didik, Ranperda yang tengah disusunnya ini belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Karena itu ia berencana untuk menyempurnakannya dengan mengundang Diknas, Kepala Sekolah untuk dimintai masukan. “Dalam kesempatan itu mereka juga akan dimintai masukan tentang batasan pemberian dana pendidikan gratis untuk SD, SMP dan SMK. Masukan itu akan disinkronkan dengan hasil kajian internal dewan, dan kajian akademisi yang telah dilakukan dewan,”pungkas Didik. n nas

Pernah Tinggalkan Kuliah l Sambungan hal 1

taannya kepada dunia jurnalistik tak perlu diragukan lagi. Sampai-sampai saat kuliahnya di IKIP PGRI Malang (sekarang Universitas Kanjuruhan,red) tinggal menyelesaikan skripsi, terpaksa ditinggalkan demi menjadi aktivis GMNI dan menjalani profesi sebagai wartawan.

Mantan wartawan Memo Arema ini akhirnya menyadari pentingnya pendidikan tinggi untuk mengembangkan karir, maka dia akhirnya kuliah di STIH Malang dan berhasil menggelar titel SH di belakang namanya.

Sejak itulah dia banting setir menjalani profesi sebagai penyelenggara Pemilu, diawali saat menjadi Panwas saat Pemilukada Kabupaten Malang pada 2003 lalu. Setelah itu terus berlanjut sebagai anggota Panwas saat Pileg 2004.

Pada 2009, Totok kemudian terpilih sebagai anggota KPU Kabupaten Malang dan terpilih kembali pada 2014 lalu. Bahkan kini Totok tercatat juga sebagai calon anggota cadangan Bawaslu Provinsi Jatim karena lolos seleksi 6 besar pada 2012 lalu.

Berbekal kemampuannya sebagai mantan seorang aktivis dan mantan jurnalis, Totok selalu menempati posisi Divisi Hukum dan Pengawasan selama 2 periode di KPU Kabupaten Malang.

Penggemar rokok kretek ini mengaku hidup harus selalu belajar untuk menjadi lebih baik. Pilihan profesi apapun adalah sama sepanjang memegang teguh amanah. Oleh karena itu amanah yang diberikan kepadanya saat ini membuat dirinya semakin mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. n sup

11

SAMBUNGAN

Marak Raskin Tak Layak Konsumsi, Komisi B Soroti Kinerja Bulog l Sambungan hal 1

menipis sehingga distribusi Raskin telat dua bulan terakhir.

“Wakil Ketua DPRD Jatim Pak Iskandar saat reses di Sumenep menemukan Raskin yang tak layak konsumsi. Bahkan, stok Bulog setempat tinggal 4 ton. Padahal, jumlah keluarga sasaran yang tersebar di 27 kecamatan di Sumenep tercatat sebanyak 116.378 keluarga sasaran atau 1.700 ton per bulan,” terang anggota FPD DPRD Jatim, Kamis (28/5).

Politisi asal Nganjuk itu khawatir jika kondisi ini dibiarkan dan tak segera ditangani maka dapat mengakibatkan harga beras di pasaran setempat kembali melonjak akibat keluarga miskin beralih membeli beras di pasaran. “Kalau stok tak mencukupi, otomatis keluarga miskin terpaksa membeli beras standar di pasaran, sehingga harga beras di pasar bisa melonjak,” beber Subianto.

Subianto memaparkan kebu-

tuhan Raskin di Jatim mencapai 42.862 ton per bulan atau setara 514.344 ton per tahun untuk 2.857.469 keluarga sasaran.

Ironisnya, stok Raskin di Bulog Divre Jatim tinggal 649.371 ton.

Rinciannya, sebanyak 396.371 ton merupakan sisa stok tahun lalu, dan 280.000 ton merupakan pengadaan (penyerapan) beras petani pada musim panen 2015.

“Target penyerapan beras petani oleh Bulog Jatim pada 2015 adalah sebesar 750.000 ton. Namun hingga 18 Mei 2015, tercatat hanya sebesar 280.000 ton. Ini jelas masih kurang banyak, karena itu kami mendesak supaya Bulog lebih memaksimalkan pengadaan beras petani untuk stok Raskin di Jatim,” pinta Subianto.

Ia khawatir, stok Raskin yang tersedia saat ini tidak mencukupi karena dalam waktu dekat memasuki Ramadan dan Idul Fitri dan biasanya pemerintah menggelar pasar murah atau operasi pasar untuk meringankan beban masyarakat serta

menstabilkan harga kebutuhan pokok. “Kami berharap Bulog Divre Jatim lebih serius dan memperhatikan persoalan ini,” tegas vokalis Komisi B DPRD Jatim ini.

Disinggung soal penyebab rendahnya penyerapan beras petani, Subianto menduga penyebabnya klasik, yaitu menyangkut persoalan harga beli pemerintah yang terlalu rendah, sehingga petani lebih memilih menjual ke pedagang atau pasar.

“Karena itu kami berharap pemerintah mau menaik­k an HPP supaya Bulog bisa lebih banyak menyerap beras petani, “ imbuhnya.

Khusus untuk Pemprov Jatim, pihaknya berharap program subsidi ongkos angkut segera dilaksanakan supaya harga kebutuhan pokok jelang puasa dan Idul Fitri tetap stabil sehingga laju inflasi bisa ditekan. “Kami berharap subsidi ongkos angkut segera dilaksanakan agar harga kebutuhan pokok di Jatim tetap stabil,” pungkas Subianto. n cty

Pemberantasan Ijazah Palsu Harus Dimulai dari Atas l Sambungan hal 1

Mariyah pakar politik UI. Shohibul Iman menyarankan, untuk merevisi UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (PT). Sebab UU tersebut sangat liberal, di mana negara asing ðengan leluasa bisa membuka PT di Indonesia. Payahnya, pengawasan dan kontrol pemerintah terhadap PT asing tersebut sangat minim. Sehingga dengan mudahnya PT asing itu berbuat semaunya. Contohnya Universitas Barkeley dan Jakarta Internasional School (JIS) yang menghebohkan.

“Kehadiran PT asing ini bisa dimaklumi sebab negara belum mampu menggelar PT yang berkualitas. Walau pun demikian, pemerintah tidak boleh membiarkan PT asing merusak tatanan pendidikan yang ada. Menristek harus menangani masalah ijazah palsu ini secara tuntas. Jika tidak, maka permasalahan ini akan terkubur tetapi akan terjadi lagi di kemudian hari,” ujar Shohibul.

Prof Musni Umar melihat, ijazah palsu yang diminati banyak kalangan terkait dengan budaya. Di mana gelar atau title itu dianggap sangat penting

sebagai simbol untuk memperoleh kehormatan. Gelar Juga dianggap bisa mengangkat status sosial dalam masyarakat. Akibatnya, gelar diburu untuk didapat dengan menghalalkan segala cara. Termasuk jual beli ijazah, seperti yang selama ini terjadi.

“Jual beli ijazah pada umumnya dilakukan kalangan pejabat untuk meningkatkan kedudukannya.

Sementara rakyat kecil fokus bergulat untuk bisa memperoleh pendidikan terendah sekalipun. Namun dari keterbatasannya, untuk meraih tamat SD saja sulit. Lebih dari separo ( 51,5%)Tenaga Kerja Indonesia (TKI) hanya berijazah SD dan berijazah SMP 18,5%,” jelas Musni Umar.

Chusnul Mariyah menceritakan pengalamannya sewaktu menjabat di KPU. Dari penelitian di KPU didapati para calon pejabat yang ikut Pemilu, sekitar 70 ijazah mereka meragukan. Namun karena waktu itu timÍngnya belum seperti sekarang ini, jadi tidak bisa dilakukan tindakan apapun. “Menurut saya, gelar profesor itu untuk pencapaian administratif, sedang gelar doktor pencapaian akademik,” tutur Chusnul. n ira

PAL Siap Bangun 500 Kapal Pelabuhan Rakyat l Sambungan hal 1

Staf Kepresidenan RI Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan di sela kunjungan ke galangan kapal PT PAL Indonesia (Persero), Kamis (28/5).

Penganggaran proyek prestisius tersebut, ungkap dia, tetap melibatkan beberapa galangan kapal nasional dan sub kontraktor yang bergerak di bidang perkapalan. Namun, dalam pembangunan 500 unit kapal tersebut PT PAL Indonesia (Persero) mendapat porsi lebih besar untuk menyelesaikan proyek tersebut dalam lima tahun mendatang.

“Untuk pelabuhan

rakyat ini masuk sebagai bagian dari komponen pendukung tol laut yang dijalankan pemerintah.

Apalagi, PT PAL ini mempunyai semua fasilitas yang dibutuhkan dalam pembangunan kapal,” ujarnya.

Ia meyakini, program pembangunan kapal komersial di Indonesia dapat menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian bisa mengurangi angka pengangguran. “Selain itu, proyek tersebut bisa meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

Khususnya guna menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),” katanya. n ma

Ramadan-Lebaran, Pemprov Pastikan Stok Sembako Aman l Sambungan hal 1

adanya oknum pedagang nakal yang ingin menaikkan harga jelang Ramadan.

“Biasanya ada beberapa pedagang yang menaikkan harga sendiri menjelang Ramadan hanya karena ingin mengambil keuntungan. Karena mereka melihat Ramadan pasti banyak orang yang memborong barang-barang komoditas,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jatim Warno Harisasono, Kamis (28/5).

Untuk mengantisipasi pedagang nakal tersebut, lanjut Warno, Pemprov Jatim telah menyiapkan strategi menggelar operasi pasar dengan bantuan subsidi angkut mulai 16 Juni mendatang. Operasi pasar akan dilakukan di 78 pasar di Jatim yang meliputi empat komoditas utama yakni beras, gula, minyak goreng dan tepung serta komoditas situasional yang mengalami lonjakan.

Menurut dia, hasil pertanian Jatim ini selain dikonsumsi dalam provinsi juga dikirim ke luar pulau dan DKI Jakarta. “Nah ini yang menyebabkan pedagang di luar itu menaikkan harga barang. Kenaikan harga di luar memicu kenaikan harga di Jatim. Tapi itu bisa diredam dengan keberadaan stok yang cukup,” ujar dia.

Untuk kegiatan operasi pasar, kata dia, sudah disiap-

kan anggaran sebesar Rp 7 milyar dari dana hibah Pemprov Jatim yang bertujuan untuk pengendalian harga-harga di pasar. Sasaran operasi pasar di antaranya Bulog, PT Kebon Agung, PT Bogasari, BUMD PT JNU. Operasi pasar juga dilakukan di daerah-daerah padat penduduk.

“Rencananya subsidi angkut ini akan digelar satu bulan. Tapi berdasarkan perintah Pak Gubernur (Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, red) tidak satu bulan, tapi sampai harga kebutuhan pokok normal lagi. Untuk anggarannya juga begitu. Kalau Rp 7 miliar itu tidak cukup akan ditambah lagi,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaan subsidi angkut ini, Pemprov Jatim akan bekerjasama dengan Disperindag kabupaten/kota dan pasar untuk mengawasi jangan sampai ada aksi borong. Oleh karena itu, nanti akan dilakukan pembatasan dalam setiap pembelian barang tersebut. “Untuk proses pengawasan dilakukan Disperindag kabupaten/kota dan paguyuban pasar,” katanya.

Saat ini, lanjut Warno, Disperindag Jatim juga gencarkan proses pemantauan harga kebutuhan pokok di 130 pasar tradisional di Jatim. “Kita terus tingkatkan pantauan, saat ini tiap hari kita memantau 130 pasar yang tersebar di Jatim,” katanya.

Pantauan di 130 pasar, dilakukan dengan teknik ter-

tentu yaitu di masing-masing masar mengambil sampel di tiga pedagang yaitu pedagang yang paling laris, pedagang sedang dan pedagang yang paling tak laku. Dari tiga pedagang ini akan diakumulasikan yang kemudian memunculkan harga rata-rata dari 19 komoditas yang dipantau.

Berdasarkan pantauan pada 27 Mei 2015, kata dia, setidaknya hanya daging ayam ras dan telur yang mengalami kenaikan harga dibandingkan hari sebelumnya. Daging ayam ras mengalami kenaikan lima persen atau saat ini harganya mencapai Rp 26.900 per kilogram. Sedangkan telur mengalami kenaikan 9 persen menjadi Rp18 ribu per kilogram.

Kenaikan, dua komoditi ini, katanya, lebih disebabkan adanya permintaan di luar Jatim yang lebih besar dibandingkan hari biasanya sehingga harga di dalam Jatimpun ikut meningkat. “Telur misalnya, saat ini ada proses pengiriman besar-besaran ke luar Jatim untuk pasokan jelang puasa sehingga harga telurpun juga ikut meningkat karena pasarnya meningkat,” ujarnya.

Hasil pantauan Disperindag juga menunjukkan jika beberapa kebutuhan pokok saat ini harganya masih relatif tinggi namun bukan disebabkan puasa melainkan lebih pada musim panen yang belum tiba. Dia mencontohkan, harga cabe baik keriting dan merah, maupun harga bawang

merah saat ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya karena tak kunjung masuk musim panen.

Permintaan Daging Naik Pemprov Jatim melalui Dinas Peternakan Jatim juga memprediksikan kenaikan permintaan daging akan terjadi di awal Ramadan dan mencapai puncak saat jelang Lebaran. Kenaikan harga bisa mencapai sekitar 20-30 persen dari harga normal.

Saat ini, harga daging sapi di pasar masih di kisaran Rp 90-95 ribu per kilogram. Saat awal Ramadan dan jelang Lebaran harga diperkirakan masih di kisaran Rp 100-110 ribu per kg. Kenaikan harga tidak akan terlalu tinggi karena stok sapi di Jatim masih cukup banyak.

Kepala Dinas Peternakan Jatim Ir Maskur MM mengatakan, per harinya dalam hari normal di luar Ramadan dan Lebaran Jatim memotong sapi sebanyak 1.200 ekor untuk kebutuhan konsumsi masyarakat. Jumlah itu meningkat bisa mencapai 1.500 ekor per hari saat memasuki Ramadan dan Lebaran.

“Saat bukan puasa dan Lebaran permintaan selalu naik.

Di awal puasa masyarakat banyak yang masak daging sapi dan terutama jelang Lebaran. Walaupun permintaan meningkat hingga 30 persen tapi harga di Jatim nantinya masih relatif stabil,” kata Maskur, Kamis (28/5).

Dijelaskannya, dalam setahun kebutuhan sapi Jatim hanya 451ribu ekor. Jumlah itu hingga kini masih terserap 30 persen. Artinya untuk Lebaran hingga Hari Raya Kurban Oktober mendatang masih tersisa stok sapi sekitar 70 persen dari total kebutuhan setahun. Sapi tersebut berkisar bobot hidup 300-400 kg dan karkas 200 kg.

Menurut dia, kenaikan harga cukup wajar mengingat pada momentum keagamaan tertentu misalnya Ramadan hingga Lebaran, dan Natal kebutuhan meningkat dan harga bisa naik.

Meski begitu, ia memastikan jika setelah momentum tersebut selesai, maka kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut akan kembali normal.

“Harga komoditas bahan pokok seperti daging sapi ini memang boleh naik, asal besaran peningkatannya kurang dari 10 persen. Kalau di atas 10 persen, itu bisa dikatakan cari untung dan merugikan konsumen,” kata Maskur.

Upaya untuk menstabilkan harga daging sapi juga telah dipersiapkan. Dinas Peternakan Jatim akan menggelar operasi pasar untuk mengontrol lonjakan harga daging jika terjadi lonjakan harga yang cukup tinggi. Konsepnya, tim dari Pemprov Jatim akan turun langsung ke beberapa pasar untuk memantau harga daging. “Jika terjadi lonjakan yang sangat berarti, operasi pasar akan dilakukan,” tandasnya. n iib, rac

Miliki Aktivitas Produktif Beragam, Berhasil Lestarikan 22 Sumber Mata Air l Sambungan hal 1

dinilai kreatif karena memiliki beragam aktivitas produktif yang me­ reka lakukan, mulai dari pengelolaan hutan, pelaksanaan program KBR (kebun bibit rakyat), peternakan sapi perah, lebah madu hingga pelestarian sumber mata air.

Tidak hanya berhasil membuat lingkungan desanya menjadi subur dan lestari, sejumlah penggiat LMDH dinilai berperan dalam aksi penyelamatan

lingkungan, khususnya dalam menjaga 22 sumber mata air yang dulunya sempat redup atau bahkan mati.

“Semua kami lakukan dengan mulai menghentikan aktivitas perambahan hutan untuk kegiatan peladangan.

Sebagai gantinya, aktivitasnya kami alihkan untuk menanam tanaman produksi, terutama di sekitar sumbersumber mata air,” tutur Ketua LMDH Sumber Lestari, Sungkono.

Hasilnya, lanjut Sungkono, dalam kurun lima tahun terakhir sumber air

di 22 titik mata air berangsur normal.

Masyarakat Desa Samar yang dulunya kesulitan memperoleh air bersih bahkan sekarang bisa mendapat saluran air bersih dari rumah ke rumah, melalui jaringan pipa / slang yang mereka buat dari sumber-sumber mata air terdekat.

“Buah dari kepedulian lingkungan ini telah mengantarkan LMDH Sumber Lestari secara kelembagaan maupun tokoh penggiatnya untuk mendapat penghargaan, baik dari kantor lingkungan hidup tingkat kabupaten,

provinsi, maupun lembaga pendidikan tinggi seperti UGM, kelompok pecinta lingkungan WWF ataupun lainnya,” terang Arif.

Keunggulan lain dari lembaga masyarakat desa hutan di Desa Samar adalah keaktifan kelompok ini dalam mengunggah setiap kegiatan, prestasi maupun segala bentuk aktivitas produksi di lingkup LMDH Sumber Lestari melalui berbagai media sosial, seperti facebook, twitter, instagram hingga path. *

12

Jumat Pon, 29 MEI 2015

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur

Rembug Masyarakat Koperasi sebagai Wahana Peningkatan Usaha Agrobisnis Menghadapi Perdagangan Global MEA 2015 Dr H Soekarwo

Drs H Saifullah Yusuf

Saradan-Madiun, Rabu 27 Mei 2015

Koperasi dan UMKM Dituntut Terapkan Jurus AKIK Menghadapi era perdagangan bebas 2015, koperasi dan UMK disyaratkan memiliki jurus pemasaran yang ampuh, yakni Aktif, Kreatif, Inovatif, dan Komunikatif (AKIK). Jurus itu diharapkan mampu mengimbangi kompetisi dengan produk dari sembilan negara Asean dalam era perdagangan bebas 2015. Demikian, rangkuman hasil diskusi dari forum Rembug Masyarakat Koperasi yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim, Rabu (27/5) di Saradan, Madiun.

D

ihadiri sekitar 150 undangan dari Bakorwil II Madiun (Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan), diskusi dengan tema ‘Rembug Masyarakat Koperasi sebagai Wahana Peningkatan Usaha Agrobisnis Menghadapi Perdagangan Global MEA 2015’, dibuka oleh Drs Mas Purnomo Hadi MM, Kepala Bidang Koperasi, Dinas Koperasi dan UMKM Jatim, mewakili Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jatim Dr Affan Mujib.

Antusiasme undangan yang mayoritas adalah pelaku di bidang koperasi dan UMKM sangat tinggi menyampaikan semangatnya dalam menghadapi Era MEA 2015.

Forum diskusi itu menjadi ‘hidup’ tatkala Kasi Tanhutbun (Pertanian, Kehutanan, Perkebunan) Dinas Koperasi dan UMKM Jatim Soeratno SE, MSi menegaskan bahwa Rembug Masyarakat Koperasi ini merupakan wadah silaturahim untuk mendapatkan solusi di bidang agribisnis dalam menghadapi era perdagangan bebas 2015.

“Ini Rembug Masyarakat Koperasi yang kedua yang kami selenggarakan, di mana pesertanya adalah dari wilayah Bakorwil II Madiun. Yang pertama diselenggarakan di Pacet diikuti oleh peserta dari Batu, Pasuruan, Malang.

Jadikanlah forum diskusi ini untuk mendapatkan solusi bersama

Soeratmo SE, MSi

untuk kelangsungan koperasi dan UMKM,” kata Soeratno saat menghantarkan acara Rembug Masyarakat Koperasi di Saradan, Madiun.

Forum Rembug Masyarakat Koperasi ini menghadirkan narasumber dari praktisi dan akademisi, yakni Ir Kristiawan (PT Kajeye Food, Malang), Endiyatmo Widagdo (Bakpao Telo Malang), Dr Wisnu Wibowo (Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga), Ketua Puskud Jatim H Mardjito dan Kepala Bidang Koperasi, Dinas Koperasi dan UMKM Jatim Drs Mas Purnomo Hadi MM serta fasilitator Dr Suko Widodo dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.

Jurus Pemasaran AKIK Standar produk yang dihasilkan koperasi dan UMKM saat ini, diharapkan memiliki standar produk yang sesuai denga ketentuan Masyarakat Ekonomi Asean atau internasional. Yakni, desain dan kualitas produk yang sesuai dengan selara pasar. “Bila produk yang telah dihasilkan tidak dikomunikasikan secara Aktif, Kreatif, Inovatif, dan Komunikatif, maka jangan harap bisa masuk berkompetisi dengan produk Asean. Karenanya, jurus AKIK itu harus dimiliki oleh tiap-tiap koperasi dan UMKM, “ imbau Mas Purnomo Hadi mewanti-

Narasumber yang dihadirkan (dari kiri ke kanan) yakni Dr Wisnu Wibowo (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga), Ir Kristiawan (PT Kajaye Food Malang), Endiyatmo Widogdo (Bakpao Telo Malang).

wanti kepada pelaku koperasi dan UMKM. Menurutnya, bila jurus AKIK menjadi senjata perang dalam kompetisi perdagangan bebas dengan Masyarakat Ekonomi Asean, maka diyakini akan mampu bersaing dengan komoditi dari sembilan negara Asean yang berlaga di perdagangan bebas itu. “Dinas Koperasi dan UMKM memberikan layanan gratis untuk HAKI, layanan konsultasi desain kemasan, layanan jaringan perdagangan, dan layanan lainnya.

Itu semata untuk membantu produk koperasi dan UMKM yang saat ini menjadi soko guru bagi perekonomian Jawa Timur. Manfaatkanlah peluang itu,” kata Mas Purnomo Hadi menyemangati produk-produk unggulan koperasi dan UMKM dari Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan.

Namun, dia berpesan jangan meninggalkan pasar lokal. Sebab, lanjutnya, selama ini pasar lokal memberikan kontribusi 40 persen dan itu merupakan kontribusi yang besar bagi sirkulasi perdagangan. Dalam hal kemasan produk,

Mas Hadi Purnomo SE, MM

Hiburan untuk forum Rembug Masyarakat Koperasi.

Mas Purnomo Hadi meminta agar menyeriusinya. Sebab, kemasan produk menjadi eye catching dan

menjadi sebuah etalase tampilan.

Namun, HAKI dan juga aspek manajemen serta Informasi Teknologi juga

harus tetap diperhatikan. Sehingga, sebuah produk merupakan satu kesatuan yang terintegrasi.  *

Peserta Rembug Masyarakat Koperasi dari Bakorwil II Madiun (Kota Madiun, Kabupaten Madun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan).

Revolusi Diri, Jangan Bermanja pada Pemerintah bernada mengarahkan kepada peserta TAK sedikit pengurus koperasi yang antusias dalam forum tersebut. dan UMKM mengeluhkan aspek Persoalan tunggakan KUT sudah modal tambahan usahanya. berlangsung sejak 1998. Pemerintah, Mereka memerlukan pasokan kata Mas Heru Purnomo, diskusi memodal untuk kelancaran usanyelesaikan persoalan tunggakan. Hal hanya. Namun, keluhan klasik tersebut dilakukan agar para petani itu ditanggapi dingin. Malahan, yang menunggak KUT dapat Dr Suko Widodo yang kembali difasilitasi dalam hal menjadi fasilitator Rembantuan kredit. bug Masyarakat KoSebagaimana diketahui, perasi menyemangattotal dana KUT yang disainya dengan sebuah lurkan pemerintah pada anjuran: Revolusilah 1998 itu sebesar Rp 5,7 diri. Saatnya kotriliun. Dana itu berasal perasi dan UMKM dari BRI Rp 2 triliun dan merevolusi diri 14 bank lainnya yang seagar tidak terus bagian besar adalah badan bermanja diri keusaha milik negara. KUT disalurpada pemerintah. kan ke hampir 5.000 koperasi dan Masalah modal, menulembaga swadaya masyarakat. rut Kepala Bidang KoDikabarkan, data para petani perasi Dinas Koperasi penunggak telah tercatat by dan UMKM Jatim Mas name by address, dan koperasi Hadi Purnomo SE, MM yang menaunginya tidak jelas berkomentar singkat: Dr Suko Widodo raib kemana.

Tahu istilah dalam bahasa Penghapusan kredit tersebut diperlukan Inggris Understand? Satu suku kata itu sebenarnya terdiri dari kata under yang agar pemerintah tidak lagi terbebani debermakna di bawah, dan stand yang be- ngan kredit macet yang jumlahnya besar. rarti berdiri. “Itu artinya bila yang di bawah Adapun bagi mereka yang sudah membagelisah, maka yang di atas pasti tahu dan yar lunas kredit yang sudah dikucurkan, merasakannya,” katanya bernada canda pemerintah mempertimbangkan untuk mengembalikan cicilan yang sudah diberiyang diikuti suara riuh peserta.

“Sebenarnya pemerintah memahami kan tersebut.

Tentang LPDB, Mas Hadi Purnomo, apa yang telah dilakukan oleh koperasi dan UMKM. Sehingga pemerintah pasti menyatakan bunga banknya sangat rentanggap diri dengan masalah permodalan dah yakni 6 persen. “Dana itu memang diperuntukkan kepada Koperasi dan UKM itu,” lanjut Mas Hadi Purnomo.

Malah di saat banyak peserta Rembug dalam bentuk pinjaman dengan suku Masyarakat Koperasi yang cemas dengan bunga rendah,” jelasnya.

Akumulasi realisasi pencairan dana berkredit bermasalah KUT dari anggotanya, Mas Hadi menyemangati peserta agar gulir LPDB di Jatim sebesar Rp 699,6 miliar masalah modal bisa dibicarakan dengan yang disalurkan kepada 351 mitra. Dana institusinya. “Kalaupun ada perbankan bergulir LPDB ini sangat dirasakan manyang menyoal kredit KUT yang bermasalah faatnya oleh masyarakat karena tingkat itu, coba diselesaikan lewat Lembaga bunganya yang rendah bila dibandingkan Pengelola Dana Bergulir (LPDB),” katanya dengan perbankan pada umumnya.  *

Dari Tebu, Beras Organik dan Jahe Gajah REMBUG Masyarakat Koperasi yang digelar kali kedua oleh Dinas Koperasi dan UMKM Jatim di Saradan, Madiun, Rabu (27/5), juga mengangkat produk unggulan dari koperasi dan UMKM di kawasan Bakorwil II Madiun. Bahasannya mengupas persoalan tebu, beras organik, jahe gajah dan produk-produk komersial yang diminati masyarakat.

Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) Tebu Manis dari Ngawi, menyebutkan basis utamanya bergerak di sektor tebu bekerjasama dengan Pabrik Gula Soedhono. Namun, pihaknya mengalami masalah sehingga merasa perputaran usahanya kurang maksimal. Selain itu, juga ada masalah pupuk bagi petani tebu, mereka berharap pemerintah mengembalikan pemasaran pupuk ke KUD. Ketua Puskud Jatim H Mardito menegaskan pihaknya sedang berjuang keras untuk mengembalikan pupuk bersubsidi ke KUD. “Saat ini regulasinya sedang digodok di Pusat. Diharapkan, jatah pupuk bersubsidi di Jatim bisa disalurkan ke KUD. Kalau kuota pupuk untuk Jatim 30 persen atau 2,3 juta ton, saat ini ditangani oleh KUD Tri Karya, Banyuwangi, dan KUD di Dampit, Malang. Puskud Jatim terus mengusahakan agar itu dikembalikan ke KUD-KUD,” jelas Mardito yang dikenal sebagai ‘gubernur’ nya pupuk di Jatim.

Sedangkan koperasi di Ngawi dari Komunitas Ngawi Organic Center (KNOC) berbangga diri dengan beras organik, beras yang bebas dari pestisida, pewarna dan bahan kimia lainnya, sehingga sangat aman dan sehat dikonsumsi oleh balita, ibu hamil, orang dewasa, maupun para manula serta untuk penyembuhan orang sakit.

Beras organik yang diproduksinya ada beberapa macam warna yakni, merah, cokelat/hitam dan putih. Tak heran kalau masyarakat sering menyebutnya beras herbal. “Aroma dan rasa beras organik Indonesia bila sudah dimasak sangat berbeda dibanding beras organik yang berasal dari negara lain,” ungkap Rudi Bintoro dari Ngawi.

Ketua Puskud Jatim H Mardjito dan Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur Mas Hadi Purnomo SE, MM.

Dia yakin dengan keunggulan rasanya yang lebih enak karena didukung oleh struktur tanah penanamannya. Aromanya harum dan tahan lama penyimpanannya.

Keunggulan beras organik, lanjutnya, dibandingkan beras non organik adalah memiliki kandungan nutrisi dan mineral tinggi. Kandungan glukosa, karbohidrat dan proteinnya mudah terurai, aman dan sangat baik dikonsumsi penderita diabetes, baik untuk program diet, mencegah kanker, jantung, asam urat, darah tinggi dan vertigo.

Menurutnya, cara penanamannya pun berbeda dengan ‘beras biasa ‘ misalnya pengairan dari air tanah atau air irigasi dengan kolam pengendapan/ filter tidak boleh dicampur dengan sawah yang menggunakan pupuk maupun pestisida kimia. Hal ini berlaku pula untuk proses penggilingan yang juga tidak boleh dicampur dengan ‘ beras biasa ‘ sampai pengemasan dan pengepakannya.

Sementara, Budi Prasetyowati dari Koperasi Toga Sejahtera, Ngawi, meng-

umbar sukses stori dengan jahe gajah yang diproduksi menjadi manisan.

Produknya mendapat respon bagus dari negara luar, seperti Malaysia dan Singapura.

Sayangnya, dia menghadapi kendala untuk mendapatkan benih jahe gajah yang sulit didapat. Sebab, tidak semua orang yang memiliki jahe gajah bersedia dibelinya. “Saya tidak bisa memenuhi permintaan dari Belanda, karena bahan bakunya sulit kami dapatkan,” kata Budi yang mengaku bercocok tanam jahe gajah dengan pupuk buatan sendiri.

Terhadap keluhan itu, Mas Hadi Purnomo menyatakan Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur akan mengusahakan dengan menginformasikan kepada jejaring yang telah dibangunnya selama ini.

“Insya Allah, bila koperasi dan UMKM telah berbuat sesuatu dan terkendala, maka pemerintah tak akan tinggal diam.

Upaya ini akan terus ditindaklanjuti untuk mendapatkan solusi,” ungkap Mas Hadi Purnomo bernada optimistis.  *