Harian Bhirawa Edisi 29 Januari 2015

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Ini hanya sebatas silaturahim untuk mempersiapkan langkah-langkah Pilkada yang akan digelar di Sumenep,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 7 Bupati Sumenep A Busyro Karim

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kamis Pon, 29 JANUARI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

29 JANUARI 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo -

Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf

- 09.00 - 19.00

Rakor Pramuka di Kantor Kwarda Jatim Tahlilan di Rumah Duka Alm Bupati Lumajang

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 10.00

Rapat Dewan Pengawas Perhutani di Jakarta

Kenaikan Gas Elpiji 3 Kg Ditentang Jakarta, Bhirawa Rencana pemerintah untuk menaikkan harga gas elpiji 3 kg mendapat tantangan. Salah satunya dari Dewan Energi Nasional (DEN). Lembaga ini mendesak pemerintah untuk mengukur terlebih dahulu pendapatan per kapita masyarakat pasca kenaikan BBM dan listrik sebelum mengambil kebijakan. Apalagi upaya pemerintah dalam menstabilkan harga domestik elpiji juga belum ada.

“Kemarin sudah ada pengurangan subsidi BBM dan listrik, untuk elpiji ini harusnya jangan dikurangi dulu. Apalagi peranan pemerintah dalam menstabilkan harga domestik juga belum ada. Pemerintah kan punya alokasi anggaran dari penghematan BBM dan listrik. Nah itu secara bertahap bisa digunakan untuk subsidi elpiji 3 kg sampai ekonomi kita tumbuh dan menyehatkan sektor produktif sehingga income per kapita masyarakat naik, “ kata anggota DEN Tumiran ditemui di selasela acara acara Talkshow Infrastruktur Migas 2015 di Hotel Sultan Jakarta, Senin (28/1).

Untuk diketahui pemerintah berencana mengevaluasi harga gas elpiji 3 kg. Keputusan terhadap harga baru gas elpiji 3 kg akan diumumkan pada Februari.

Ada dua opsi pemerintah terkait gas elpiji 3 kg, salah satu opsi tersebut adalah bakal menaikkan harga gas elpiji 3 kg sebesar Rp 1.000 per kg atau tidak menaikkan dengan menambah subsidi sebesar Rp 2 triliun yang berasal dari pengalihan subsidi BBM dan PLN.

 ke halaman 11

Bawaslu Segera Lantik Panwaslu di 16 Kab/Kota DPRD Jatim, Bhirawa Bawaslu Jatim mengaku optimis Pilkada serentak di Jatim digelar pada Desember 2015.

Karenanya Bawaslu segera melakukan pelantikan Panwaslu di 16 dari 38 kab/kota di Jatim jika KPU Jatim sudah mengeluarkan tahapan Pilkada.

Tahapan ini keluar setelah Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada sudah dijadikan UU. Ketua Bawaslu Jatim Sufianto mengaku dari hasil rekrutmen peserta Panwaslu beberapa waktu lalu, saat ini tinggal menyisakan enam besar untuk segera mengikuti uji publik. Untuk pertama kali akan dilakukan uji publik bertempat di Universitas Jember (Unej) di antaranya untuk Panwaslu Kab Banyuwangi, Jember dan Situbondo.

Sementara tahap kedua akan dilaksanakan di Bawaslu Jatim yang digelar pada awal Februari dengan diikuti oleh 42 Panwaslu yang masing-masing dari Pasuruan, Kab Mojokerto, Sidoarjo, Kota Surabaya, Gresik, Lamongan dan Sumenep. Selanjutnya terakhir digelar di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri yang diikuti dari Kab Malang, Kota Blitar, Kab Kediri,Trenggalek,Ponorogo dan Ngawi.

Disparbud Panggil PHRI Usut Spanduk Provokatif

Batu, Bhirawa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Batu segera memanggil Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan manajemen Batu Wonderland Hotel.

Hal ini berkaitan dengan spanduk provokatif yang di-

Dokumen Dugaan Gratifikasi Zulkarnain Diserahkan ke Bareskrim Jakarta, Bhirawa Aliansi Masyarakat Jawa Timur (Jatim AM) menyerahkan dokumen bukti kasus dugaan tindak pidana gratifikasi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain. Gratifikasi ini disebut-sebut melibatkan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo terkait dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Jawa Timur pada 2008. Kala itu Soekarwo masih menjabat Sekdaprov Jatim.

“Kami menyerahkan banyak bukti berupa surat-surat.

Tebal, 40 sampai 50 halaman,” kata perwakilan Jatim AM Zaenal Abidin di Mabes Polri Jakarta, Rabu (28/1).

Namun dia enggan me-

nyebutkan apa saja surat-surat yang dimaksud.

Hanya saja, Zaenal menjelaskan, dokumen tersebut membuktikan Zulkarnain

 ke halaman 11

antara

Ketua Presidium Jatim Aliansi Masyarakat (Jatim AM) Fathor Rasjid (tengah) ketika ingin melaporkan kasus yang diduga melibatkan Wakil Ketua KPK Zulkarnain di Bareskrim Mabes Polri, Rabu (28/1).

TPBB Razia, Apel Asal Amerika Diturunkan

 ke halaman 11

Evaluasi Pengelolaan Anggaran ADA sebanyak 21 SKPD di lingkungan Pemkot Batu yang telah menjalani pemeriksaan di Inspektorat Pemkot Batu. Hasilnya, ada sebanyak 40 kegiatan dari SKPD dari total pagu anggaran sebesar Rp 16,443 miliar yang tidak dapat atau gagal dilaksanakan. Hal ini memaksa Inspektorat melakukan evaluasi atas pengelolaan anggaran di masing-masing SKPD Kepala Inspektorat Kota Batu H Susetya Herawan mengatakan bahwa sebenarnya SPj administratif pada SKPD telah tersedia dan lengkap. Selain i t u SKPD juga telah melakukan rekonsiliasi SPj fungsional dengan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah-red) secara tepat waktu.

“Namun demikian masih ada juga kekurangan dan ketidaktertiban dalam penyusunan dan penyelesaiannya. Beberapa SKPD belum mampu menyajikan

 ke halaman 11

pasang pihak hotel hingga memicu kemarahan sejumlah ormas Islam di kota ini.

Kejadian ini juga menuntut pihak Badan Penanaman Modal (BPM) untuk memperketat pengawasan sebelum memberikan izin pemasangan spanduk atau

antara

Petugas menunjukkan buah apel impor dari Amerika yang dicurigai berbakteri saat melakukan razia di sebuah tempat perbelanjaan di Kota Madiun, Rabu (28/1).

Pemprov, Bhirawa Tim Pengawasan Barang Beredar (TPBB) Jatim langsung bergerak cepat setelah Kementerian Perdagangan mengumumkan larangan perdagangan dua jenis apel yang diimpor dari Bidart Bros, Bakersfield, California, Amerika Serikat. Apel yang biasa dijual ini diduga terkena bakteri Listeria Monocytogenes yang menyebabkan gangguan kesehatan bagi manusia yang terinfeksi.

Tim telah razia ke beberapa lokasi yang ditengarai masih menjual buah apel impor jenis Granny Smith dan Gala asal California.

Kepala Dinas Pertanian Jatim Dr Ir Wibowo Eko Putro MMT melalui Inspektor/Kasubag TU UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian, Ir Dasih Tri Nurdiastuti MMA mengatakan, tim sudah bergerak ke beberapa pasar buah, toko dan

 ke halaman 11

banner promosi.

Langkah cepat diambil Disparbud agar keteledoran ini tidak memengaruhi dunia kepariwisataan di Kota Batu.

“Dan sebagai pembina dari para pegiat pariwisata, maka

 ke halaman 11

anas/bhirawa

Papan promosi Hotel Wonderland saat hendak diturunkan oleh Satpol PP dan polisi, Rabu (28/1).

Majelis KI Tolak Gugatan LSM Bintara Atas BKD Tulungagung Tulungagung, Bhirawa Majelis Komisi Informasi (KI) Jatim menolak sengketa informasi yang dimohonkan LSM Bintang Nusantara (Bintara) atas termohon Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tulungagung. Penolakan ini diputuskan dalam sidang yang digelar Komisi Informasi Jatim di Ruang Media Center Kantor KPU Tulungagung, Rabu (28/1).

Alasan Majelis KI yang diketuai Wahyu Kuncoro itu menolak karena pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing).

Menurut Majelis KI yang juga beranggotakan Ketty Tri Setyorini dan Zulaikha itu, pemohon LSM Bintara tidak dapat menunjukkan dokumen akte pendirian LSM dari Kemenkumham RI. “Akte dari Kemenkumham merupakan syarat yang harus dipenuhi pemohon yang berasal dari ormas atau LSM berbadan hukum.

Ini merupakan mekanisme hukum beracara di persidangan KI,” ujar Wahyu Kuncoro.

 ke halaman 11

Dua Perda Kabupaten Nganjuk Dibatalkan Gubernur Nganjuk, Bhirawa Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Minerba serta Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dibatalkan Gubernur Jawa Timur. Pasalnya kedua Perda yang disusun pada 2014 itu dianggap bertentangan dengan UU No 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air. Sementara dua Perda yang dibatalkan gubernur, penyusunannya masih mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Minerba. “Sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, jika ada peraturan baru dengan objek yang sama, maka aturan lama tidak berlaku,” ujar Sekkab Nganjuk Masduqi saat Raker bersama Komisi C DPRD Nganjuk, Rabu (28/1).

Lebih lanjut Masduqi mengungkapkan dengan terbitnya UU No 37 Tahun

 ke halaman 11

Bekal Menahan Gempuran dalam MEA

Risma Dorong Anak Muda Surabaya Aktif di Industri Kreatif Pemkot Surabaya terus berupaya mendorong anak-anak muda di Kota Pahlawan untuk lebih berperan aktif dalam industri kreatif. Dengan berkecimpung di industri kreatif, anak-anak muda tidak akan khawatir untuk mencari pekerjaan karena mereka bisa menciptakan pekerjaannya sendiri.

Andre Endrayana Sasmita, Kota Surabaya

Susetya Herawan

Sentil..  Mantan anggota DPRD Sampang tertangkap pesta narkoba  Stres apa memang sudah hobi sejak beruang?  Jaksa Agung paparkan kendala eksekusi mati  Jangan cari alasan untuk minta bantuan ke bandar narkoba  Warga tolak rencana pembangunan smelter Freeport  Biasanya berakhir di meja makan

Industri kreatif saat ini jauh lebih kuat dan mampu bertahan dalam gempuran ekonomi bebas dengan merek Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang segera berlaku Desember 2015.

Ciri khas industri kreatif adalah mau terus berkreasi dan terus belajar. Selain itu para pelaku industri kreatif harus mau saling berinteraksi, karena tanpa itu tidak mungkin industri akan bergerak. Pelaku industri kreatif juga harus mampu membuat networking untuk semakin mengembangkan usahanya.

Untuk membuka wawasan kepada anak-anak muda Surabaya tentang industri kreatif, Pemkot Surabaya mem-

buka acara industri kreatif untuk pelajar SMA/SMK Surabaya yang digelar di Graha Sawunggaling lantai VI kantor Pemkot Surabaya, Rabu (28/1).

Kurang lebih 500 pelajar yang hadir sangat antusias mendengarkan bagaimana berkecimpung dalam industri kreatif. Mereka berasal dari berbagai SMA dan SMK di Surabaya.

Acara tersebut juga dihadiri bintang film dan sutradara muda, Dennis Adhiswara dan beberapa rekan pelaku industri kreatif. Dennis, pria kelahiran Malang yang telah main di beberapa

 ke halaman 11

andre/bhirawa

Wali Kota Tri Rismaharini di acara industri kreatif yang digelar untuk pelajar SMA/ SMK yang dihadiri 500 siswa-siswi SMA/SMK di Graha Sawunggaling Pemkot Surabaya, Rabu (28/1).

SURABAYA

2

Kamis Pon 29 JANUARI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Penanganan Pasca Penutupan Lokalisasi Tidak Optimal Meski telah berhsasil menutup semua lokalisasi prostitusi di wilayahnya, pemkot Surabaya masih dituding tidak mampu memberantas pertumbuhan prostitusi. Selain melebarnya praktek prostitusi ke berbagai tempat hiburan, Pemkot juga dinilai tidak bisa mengentaskan masyarakat terdampak dan eks PSK. Pakar Sosiologi Fisip Unair, Bagong Suyanto, saat hearing dengan Komisi D DPRD Surabaya, Rabu (18/1), memandang Pemkot belum berhasil memberantas prostitusi. Secara simbolis, Pemkot memang sudah menutup Dolly dan Jarak.

Tapi, lanjut pakar penyakit social ini, embrio PSK semakin tumbuh dengan subur. Dia meyakini, ditutupnya Dolly dan Jarak hanya memicu tumbuhnya tempat prostitusi secara terselubung. Apa lagi persebaran penyakit HIV/AIDS semakin tidak terkontrol.

“Jadi ini akan menjadi bom waktu, saya nilai Pemkot tidak berhasil memberantas prostitusi,” jelasnya.

Pada kesempatan kemarin

bagong juga menyebut banyak eks PSK Dolly yang bekerja pada sector yang sama di luar daerah, salah satunya manado.. Dia mengaku pernah berkunjung ke Manado dan mengetahui adanya PSK eks Dolly dan Jarak bekerja di Manado dari koran setempat.

“Saya baca ada PSK Dolly yang pindah ke Manado,” akunya.

Banyaknya PSK yang pindah tempat ke luar daerah , lanjut bagong, tak lepas dari program pengentasan yang dilakukan Pemkot. Selama ini program yang disediakan Pemkot cenderung menyamaratakan kebutuhan warga terdampak penutupan Dolly dan Jarak. Program pelatihan, seperti menjahit, membuat kue tidak tepat sasaran.

Apa lagi program tersebut

PANGGUNG BIROKRASI

Tahun Ini, 622 Rumah Kumuh Akan Direnovasi Pemkot, Bhirawa Melalui program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh(RSDK) Kementerian Sosial ,Pemkot menyiapkan renovasi pada 622 unit rumah yang tersebar di 47 Kelurahan. Sedianya akan renovasi ini akan menggunakan anggaran Rp 10 juta setiap rumah, dengan rincian Rp 7,5 juta untuk material bangunan dan Rp 2,5 juta untuk tenaganya.

Kepala Dinsos Kota Surabaya, Soepomo mengatakan, RSDK ini program dari Kementrian Sosial (Kemensos) untuk pemberdayaan ekonomi buat pemilik rumah yang memang tidak layak huni.

Selain itu, upaya agar seseorang dan keluarganya mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat lebih baik. “ Intinya itu agar masyarakat bergotong royong. Tujuan dari RSDK sendiri adalah meningkatkan kualitas sosial ekonomi keluarga. Kualitas rumah dan lingkungannya, menumbuhkan kreatifitas dan kemandirian, serta meningkatkan kemampuan usaha dan sumber pendapatan keluarga,” terang Soepomo ketika ditemui Bhirawa, Rabu Q geh (28/1) di ruang kerjanya.Q

Pemkot Serahkan Persoalan Pasar Turi ke Pengacara Pemkot, Bhirawa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyerahkan sepenuhnya persoalan hukum pembangunan Pasar Turi Baru dengan investor PT Gala Bumi Perkasa (GBP) ke pengacara Pemkot.

“Saya sudah menyerahkan semua ke pengacara, jadi saya tidak tahu (soal rencana somasi ke PT GBP). Soal progresnya juga saya ndak tahu,” kata Tri Rismaharini saat ditemui wartawan di Surabaya, Rabu.

Wali Kota pada Kamis (15/1) lalu, mengatakan Pemkot Surabaya berencana melayangkan somasi ke PT Gala Bumi Perkasa.

Sebab, pengembang Pasar Turi baru itu tidak kunjung menyelesaikan pembangunan bekas pusat grosir terbesar di Indonesia timur tersebut.

Padahal, lanjut dia, dalam perjanjian kerja sama dengan Pemkot Surabaya, PT GBP siap menuntaskan pembangunan pada 14 Februari 2014. Hanya saja hingga saat ini pembangunan tidak juga selesai.

Pemkot Surabaya sebelumnya telah mengajukan adendum kepada PT Gala Bumi Perkasa terkait perjanjian pembangunan dan pengelolaan Pasar Turi. Namun perusahaan yang bergerak dalam bidang properti itu belum Q dre memberikan jawaban.Q

hanya diberikan dalam waktu singkat. Sehingga, tidak cukup membekali warga terdampak untuk mencari pekerjaan atau membuka usaha. “Variasi program kebijakan Pemkot tidak ada. Pelatihan itu bukan program yang cocok untuk diharapkan menjadi bekal. Orang diberi modal Rp 50 juta disuruh buka usaha saja bingung. Ini bukan soal mudah, penyelesaian masalah pasca penutupan sangat rumit,” ucapnya.

Artinya, lanjutnya, alih profesi bukan hal mudah. Dia menyarankan Pemkot melakukan pemetaan terhadap warga. Hal ini bertujuan untuk mengetahui warga terdampak, benar-benar terdampak, warga yang membutuhkan program Pemkot dan lainnya. Sehingga, setelah melakukan pemilahan, program yang dipilih sesuai dengan kebutuhan warga.

Bagong menegaskan, Pemkot harus memiliki database warga terdampak. Terutama warga yang tidak memiliki pilihan

geh/bhirawa

Ingin rubah wajah Dolly, Djoko Mursianto Guru besar bidang Ekonomi Unair Surabaya serta Pakar Sosiologi Fisip Unair, Bagong Suyanto, saat hearing dengan Komisi D DPRD Surabaya, Rabu (281). pekerjaan selain menggantung- kerjaan yang halal. kan hidup dari keberadaan Dolly “Saran saya, dewan dan pemdan Jarak. Paling utama yang kot duduk bareng untuk merenperlu ditolong adalah para PSK. canakan exit program, kalau PSK itu tidak cukup hanya di- tidak maka masalah pasca pepulangkan ke daerah asalnya. nutupan dolly tidak akan cepat Mereka perlu dipantau dan di- selesai,” terangnya. bantu untuk mendapatkan peDjoko Mursianto menambah-

kan, sejauh ini tidak ada pendataan dari pemkot tentang jumlah purel, tempat prostitusi terselubung pasca penutupan.

Guru besar bidang Ekonomi Unair Surabaya ini menduga, pasca Dolly ditutup, bukan tidak mungkin rumah hiburan umum (RHU) menjadi tempat terselubung untuk praktik prostitusi.

“Saya sepakat Dolly ditutup, cuma dampaknya itu harus ada penyelesaiannya yang baik,” tegasnya.

Ketua Komisi D Agustin Poliana menginginkan masalah warga terdampak segera selesai.

Dia menanyakan iktikad Pemkot menyelematkan nasib warga terdampak. Sampai saat ni hanya pelatihan saja program dari Pemkot. Sementara warga yang menggantungkan hidup dari keberadaan Dolly, seperti tukang parkir, buruh cuci, dan PKL sulit mendapatkan pekerjaan lain.

“Setelah pelatihan tidak ada follow upnya, mestinya mereka ini harus dipantau terus,” ucapQ gat nya.Q

Organda Ingin Dapat PSO Seperti Kereta Api Pemprov, Bhirawa Dewan Pengurus Pusat Organisasi Angkutan Darat (DPP Organda) mengusulkan ke pemerintah pusat untuk memberikan dana Public Service Obligation (PSO) atau subsidi bagi angkutan darat. Sebab dalam peraturan perundangundangan dijelaskan setiap angkutan ekonomi mendapatkan PSO. “Kami sedang mengupayakan agar ke depan angkutan darat mendapat perhatian berupa subsidi dari pemerintah pusat. Sama seperti kereta api ekonomi juga mendapat PSO. Makanya kita usahakan agar mendapatkan subsidi tersebuat,” kata Ketua Umum DPP Organda, Eka Sari Lorena Soerbakti, di sela Musyawarah Daerah (Musda) Organda Jatim, di Hotel Mercure Grand Mirama, Rabu (28/1).

Tidak adanya subsidi, kata Lorena, membuat pengusaha menyesuaikan tarif angkutan darat yang kerap dikeluhkan oleh masyarakat. Selain itu, tingginya harga spare part yang naik sekitar 10-30 persen dalam setahun ini dinilai cukup membebani.

“Seharusnya PSO tidak hanya untuk kereta api, tapi juga angkutan darat yang melayani perjalanan hingga 558 ribu kilometer, dibandingkan kereta api yang hanya tidak lebih dari 5.000 kilometer,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut dia, penumpang angkutan darat merupakan rakyat Indonesia, maka seharusnya pemerintah

iib/bhirawa

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo didampingi Ketua Umum DPP Organda Eka Sari Lorena Soerbakti, Ketua DPD Organda Jatim HB Mustafa dan Kadishub dan LLAJ Provinsi Jatim, Wahdi Wahyudi memukul gong sebagai tanda dimulainya acara Musda VII Organda Jatim. turut memberi solusi berupa subsidi ke kota antar provinsi di Indonesia tersebut, Gubernur Jatim Dr H transportasi darat. Pihaknya juga jumlahnya mencapai 400 ribu arSoekarwo menegaskan, penurunan mengemukakan, meski saat ini pemada dengan 1,5 juta penumpang per harga Bahan Bakar Minyak (BBM) merintah mencanangkan kemajuan bulannya,” jelasnya. berimbas pada sektor transportasi, pelabuhan-pelabuhan dan jalur rel Ketua DPD Organda Jatim HB yaitu penuruan tarif dasar angkutan ganda untuk kereta api, namun diyakini Mustofa sangat mendukung usulan umum di Jatim sebesar 5,02 persen. masyarakat masih membutuhkan terhadap adanya subsidi bagi angPenurunan tarif dasar angkutan angkutan darat untuk transportasi. kutan darat karena dinilai membantu dasar angkutan itu telah sesuai “Transportasi yang paling bisa meringankan beban masyarakat dengan Peraturan Gubernur No.4 mendekati sampai ke lokasi adalah maupun pengusaha. “Kami sangat Tahun 2014 tentang tarif dasar, tarif angkutan darat dan jumlah peberharap DPP Organda terus menjarak batas atas dan bawah numpangnya yang sangat banyak. desak pemerintah agar subsidi berangkutan penumpang AKDP Kelas Sedangkan jumlah armada bus anlaku di kelas angkutan darat,” katanya.

Ekonomi menggunakan mobil bus Q iib tar kota dalam provinsi dan antar Sementara itu, dalam acara musda umum di Jatim.Q

Wali Kota Surabaya Proses Pengunduran Diri Dirut KBS Pemkot, Bhirawa Pengajuan pengunduran diri Direktur Utama PD Taman Satwa KBS, Ratna Achjuningrum akan diproses lebih lanjut oleh Wali Kota Tri Rismaharini.

“Bu Ratna sudah mengajukan pengunduran diri ke saya. Tidak apa-apa biar saja. Maunya dia (Ratna) per Maret baru bisa mundur,” kata Rismaharini usai acara pembukaan industri kreatif

pelajar SMA-SMK se-Surabaya di Graha Sawunggaling, Rabu(28/1).

Namun demikian, Risma menyatakan akan mempelajari surat pengunduran diri Dirut KBS. “Saya tidak mau polemik, kan masih banyak pekerjaan yang lain,” ujarnya.

Ia mengatakan ketika Ratna sudah mengundurkan diri, maka dia akan secepatnya menunjuk Pelaksana Tugas

(Plt) Direktur PDTS KBS menggantikan Ratna. Plt ini akan ditunjuk ketika jabatan dirut definitif belum ditetapkan.

Dengan ditetapkannya Plt, lanjut dia, pihaknya tidak ingin ada kekosongan jabatan yang pada akhirnya berdampak pada kinerja KBS. “Pengunduran diri Ratna ini akan berdampak atau tidak pada kinerja KBS, coba nanti akan saya lihat dengan

Bawas (Badan Pengawas) KBS,” katanya.

Ketua Dewan Pengawas (Dewas) PDTS KBS, Heri Purwanto mengatakan dalam peraturan direksi, pejabat PDTS KBS khususnya direktur utama bisa mengajukan pengunduran diri setelah 25 bulan menjabat.

Ratna menjadi Dirut KBS selama 25 bulan itu terhitung hingga 22 Januari 2015. Jadi

untuk saat ini masih belum bisa mengajukan pengunduran diri.

Ratna mengajukan pengunduran diri tertanggal 11 September 2014 lalu.

Meski begitu, dirinya tetap melayangkan surat pengunduran diri tersebut ke wali kota. “Namun, dalam surat pengunduran diri itu kami beri catatan bahwa, surat itu cacat hukum karena diajukan sebelum tanggal 22 Q dre Januari 2015,” katanya.Q

Gedung SIOLA, Aset Pemkot yang Misterius Keberadaan gedung SIOLA yang merupakan salah satu cagar budaya dan asset Pemkot Surabaya ternyata menyimpan sejumlah misteri yang belum terungkap.

Bagaimana tidak, disamping kasus sewa dan pemasukannya tidak pernah jekas kemana, gedung SIOLA juga masih bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk usaha, mulai dari rumah makan, perdagangan hingga RHU jenis hiburan malam yang cukup berkelas di Kota Surabaya.

Meskipun Pemkot Surabaya telah menjadi rujukan beberapa kota/kab lain seluruh Indonesia dalam berbagai hal termasuk system birokrasi dan penggunaan APBD,dan APBN, nyatanya menurut catatan BPK masih memiliki catatan buruk di tahun 2013 pada sector PAD yakni sejumlah masalah transaksi keuangan, di antaranya penerimaan sewa gedung aset Pemkot dan penerimaan dari sektor perhotelan, serta pendapatan dari parker yang nilainya Rp 5,99 Miliar atau hampir mencapai Rp 6 Miliar.

Data tersebut merupakan

hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Timur (Jatim) yang diterbitkan Mei 2014. Meski begitu, data tersebut tak banyak diketahui publik, sebelum akhirnya dirilis kembali oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Firtra) Jatim, tahun lalu.

Sejumlah transaksi yang bermasalah dalam laporan keuangan Kota Surabaya 2013, yang terbesar adalah persewaan Gedung Siola Tunjungan Center, jembatan penyeberangan dan pertokoan yang belum dilunasi kewajibannya sebesar Rp 3,6 miliar. Selain itu, ada juga potensi kerugian dari pajak hotel sebesar Rp 1,8 miliar, dan pertanggungjawaban belanja makanminum reses anggota DPRD sebesar Rp 191 juta.

Pada tahun 2007 silam, Pemkot dan PT Siola sempat berseteru soal kepastian nilai sewa. Perseteruan antara

kedua belah pihak ini bermula soal sewa tanah dan bangunan seluas 8.338 meter persegi itu. Di mana, antara Pemkot dan investor terlibat nilai nominal sewa bangunan.

Bahkan, kedua belah pihak sama-sama membuat nilai appraisal (taksiran harga, Red) sendiri-sendiri.

Sampai-sampai, sewa menyewa itu sempat diperingatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam audit pada 2006 silam. Proses sewa menyewa antara Pemkot dan PT Siola sendiri berlangsung selama 20 tahun dengan perbaruan kerjasama lima tahun sekali.

Untung saja persoalan ini mulai disadari oleh Pemkot Surabaya karena telah menjadi perbincangan semua pihak bahwa terkait sewamenyewa Gedung SIOLA banyak kejanggalan, sehingga tudingan adanya permainan segera bisa diakhiri. Kepastian itu pernah diungkapkan pimpinan komisi A DPRD Surabaya usai menggelar pertemuan dengan Dinas Tanah dan Bangunan terkait sejumlah

aset di Pemkot.

“Sudah fix. Gedung Siola dan TC akan dijadikan kantor pelayanan Pemkot,” kata Ketua Komisi A Herlina Harsono Njoto, ketika itu.

Sayangnya penegasan Komisi A DPRD Surabaya terkait keberadaan gedung SIOLA ini masih belum ada langkah kongkrit dari Pemkot Surabaya, terbukti hingga saat ini kondisinya masih di pergunakan oleh pihak ketiga, meskipun pembayaran sewanya tidak jalas, baik nilainya maupun kepada siapa pembayaran itu diserahkan.

Osama ketua umum Laskar merah putih mengatakan jika Pemkot Surabaya tidak tegas dan masih terkesan tebang pilih dalam menertibkan lokasi RHU jenis hiburan malam, karena terbukti di gedung SIOLA masih terdapat pub, resto n karaoke dengan nama Delux.

“Kita tau semua jika gedung SIOLA itu keberadaannya masih dipersoalkan, karena proses sewa menyewanya tidak jelas jluntrungnya sehingga mengakibatkan kerugian di pihak Pemkot

ist

Gedung Siola di Jalan Tunjungan yang merupakan aset Pemkot sampai saat ini belum jelas status hukumnya.

Surabaya dengan nilai mi- dicial Watch Organisation terlihat gamang menarik liaran rupiah, dan tambah (ECJWO) mengatakan jika asetnya sendiri, SIOLA itu aneh lagi karena didalamnya Pemkot Surabaya tidak pernah kan milik Pemkot, lha kok ini juga terdapat usaha RHU punya keberanian untuk mela- malah kalah dengan pengejenis hiburan bernama Delux, kukan eksekusi terhadap kebe- lola yang kontraknya tidak karena menurut saya tidak radaan gedung SIOLA yang jelas itu, uang sewanya tidak mungkin bisa mendapatkan jelas- jelas adalah salah satu pernah masuk, tetapi aktiijin,” tandasnya. asset milik Pemkot Surabaya. fitas dan pemugarannya teSementara Miko Saleh ketua “Sebenarnya apa yang men- tap dibiarkan, ini maksunya LSM East Java Coruption n Ju- jadikan Pemkot Surabaya apa,” tegas Miko.Q Q gat

SURABAYA

Kamis Pon 29 JANUARI 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Dugaan Korupsi 10 Ton Garam

Geledah PT Garam, Tim Kejati Sita Dokumen dan Uang Rp 2,1 Miliar Kejati Jatim, Bhirawa Usai dinaikkan level ke penyidikan dan menetapkan satu orang tersangka, Satuan Khusus (Satsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Rabu (28/1) melakukan penggeledahan di kantor PT Garam (Persero) Jl Arif Rahman Hakim Surabaya. Dalam Penggeledahan yang dialksanakan pukul 10.00 itu, Satsus berhasil menyita dokumen beserta uang Rp 2,1 miliar sebagai barang bukti.

Sesampainya di lokasi, satgas yang terdiri dari 12 orang Jaksa langsung melakukan penggeledahan di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini, terkait adanya kasus dugaan korupsi penjualan 10 ribu ton garam senilai Rp 5 miliar yang dilakukan PT Garam. Didampinggi pengawalan dari anggota intelijen Polsek Sukolilo, satgas Kejati memasuki ruangan Direktur Utama PT Garam.

Tak ingin penggeledahan diketahui banyak orang, beberapa security PT Garam berjaga-jaga didepan pintu kantor PT Garam.

Bahkan, beberapa security PT Garam sempat melarang awak media untuk melakukan peliputan tersebut.

“Benar, ada tim dari Kejaksaan datang kemari. Tapi maaf, ata-

san memerintahkan untuk awak media agar tidak meliput hal ini,” kata Edy Haryono salah seorang security PT Garam, kepada Bhirawa, Rabu (28/1).

Berdasarkan pantauan Bhirawa, satgas Kejaksaan yang terdiri dari sembilan Jaksa pidana khusus dan tiga orang dari intelijen, memasuki dua ruangan di lantai 2 yakni Biro Keuangan/ Akutansi dan SPI (satuan pengawasan internal), serta di lantai 3, ruang Dirut PT Garam.

Pada momen istirahat, Ketua Satgas Kejati Jatim Cun Pranawa kepada Bhirawa mengatakan, penggeladahan yang dilakukannya ini, merupakan langkah penyidikan atas dugaan korupsi penjualan 10 ribu ton garam. Yang mana dalam penjualan garam senilai kurang lebih Rp 5 miliar

ini, penyidik menemukan adanya dugaan nonprosedural dalam penjualan produk garam pada tahun 2011 silam.

“Penjualan 10 ribu ton garam ini, dinilai tidak sesuai prosedur dan diduga ilegal. Sehingga disinyalir menimbulkan kerugian negara,” tegas Cun Pranawa.

Cun menjelaskan, timnya berhasil menyita dokumen-dokumen terkait transaksi penjualan garam. Selain itu, tim Kejati Jatim turut menyita uang hasil penjualan garam yang diduga diselewengkan sebesar Rp 2,1 miliar. Diketahui, uang tersebut tersimpan direkening sebuah bank dan sekaligus dicairkan juga pada saat ini (kemarin, red).

“Hari ini juga (kemarin, red), kami meminta PT Garam untuk mencairkan uang yang diduga diselewengkan. Sesuai dengan berita acara yang kami bawa,” ungkap Cun disela-sela penggeledahan.

Sebelumnya selain menaikkan ke level penyidikan , Kejati Jatim juga menetapkan satu tersangka atas nama Slamet Untung Irredenta, mantan Dirut PT Garam.

Disinggung mengenai kemungkinan ditetapkannya tersangka

bed/bhirawa

Satgas Kejati Jatim saat melakukan penggeledahan di PT Garam Surabaya, dan berhasil menyita dokumen transaksi penjualan beserta uang Rp 2,1 milar, Rabu (28/1). baru, Cun membenarkan.

Proses penggeledahan yang Menurutnya, tim akan me- berlangsung hingga sore hari ini, nambah tersangka baru dengan terbilang lama dikarenakan dugaan sebagai pelaku yang adanya proses penyitaan barang turut serta atas penjualan bukti berupa dokumen transaksi garam. “Nantinya akan ada penjualan dan penyitaan uang beberapa tersangka lagi, sesuai sebesar Rp 2,1 miliar. Sayangnya dengan Pasal 55 KUHP terkait hingga penggeledahan selesai, unsur turut serta dalam tindak tidak satu pun dari pihak PT pidana,” tambahnya.

Garam bersedia memberikan

Jatim Kekurangan Pengawas Sekolah SMA-SMK

RAGAM INFO

Selisih 4 Ribu Ton Garam Industri Impor, Curigai Bea Cukai DPRD Jatim, Bhirawa Adanya temuan selisih 4 ribu ton garam industri import milik PT Susanti Megah, antara dokumen izin import dari Dirjen DAGLU Departemen Perdagangan RI, dengan dokumen ijin timbun yang dikeluarkan Bea dan Cukai Pabean Tanjung Perak Surabaya, ternyata mendapat perhatian serius dari Komisi B DPRD Jatim.

Bahkan H Rofik anggota komisi bidang perekonomian DPRD Jatim menenggarai terjadinya selisih jumlah garam industri import itu ada dua kemungkinan. Pertama, karena ada oknum bea cukai yang sengaja bermain dalam dokumen izin timbun. Dan kedua, PT Susanti Megah sengaja ingin mengelabuhi bea cukai supaya selisih 4 ribu ton garam industri bisa dijual ke pasar untuk kebutuhan konsumsi.

“PT Susanti Megah mengaku garam industri yang diimport adalah sebanyak 27.500 ton. Tapi kami tidak percaya 100 persen sehingga harus dilakukan pendalam tim pengawas karena kami khawatir selisih 4 ribu ton itu larinya ke konsumsi bukan untuk industri,” tegas politisi asal FPPP Q cty DPRD Jatim, Rabu (28/1).Q

Masih Kaji Penerapan Bank Tani Pemprov, Bhirawa Rencana penerapan bank tani lewat Bank UMKM yang digagas Pemprov Jawa Timur akan segera direalisasikan dalam waktu dekat ini. Namun penerapan bantuan kredit unutk petani tersebut, kini masih memerlukan kajian yang lebih matang melalui konsultasi dengan Bank Indonesia.

“Bank Tani ini konsepnya sudah ada lewat Bank UMKM. Sebelum dimulai, masih perlu ada kajian lebih matang.

Jangan sampai ini menjadi pesaing bagi bank lain seperti BRI yang juga telah banyak membantu petani. Jadi perlu ada pembagian tugas yang jelas,” kata Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Jatim, Hadi Prasetyo, Rabu (28/1).

Ia menjelaskan, pembagian tugasnya bisa jadi untuk bank tani ini khusus untuk menunjang on farm dari proses tanam hingga panen. Selanjutnya, kata dia, paska panennya bisa lewat BRI misalnya membantu Perum Bulog dalam menyerap hasil produksi petani. dan “Bank tani ini bukan nyaingi BRI. Tapi semuanya masih perlu dibicarakan lagi. Jangan sampai ibarat jeruk makan jeruk antara bank tani Q inf dan BRI,” ungkapnya.Q

keterangan.

Sebagaimana diberitakan, kasus ini diusut Kejati Jatim setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit keuangan negara di PT Garam 2012 lalu. Hasil audit mengungkapkan, terjadi penjualan 10 ribu ton garam yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Febry Adriansyah sebelumnya menjelaskan, penjualan 10 ribu ton garam tersebut terjadi pada tahun 2010 sampai 2011. Modusnya, pelaku mengambil garam di gudang penampungan garam milik PT Garam secara bertahap. Garam tersebut lalu dijual ke pembeli.

“Petugas mengeluarkan garam atas perintah Dirut PT Garam saat itu,” ujarnya.

Namun, lanjut Febry, penjualan garam tersebut tidak dicatatkan dalam pembukuan resmi PT Garam. Begitu juga dengan uang hasil penjualannya, tidak dimasukkan ke perusahaan milik pemerintah tersebut.

Dari situ BPK menyimpulkan bahwa 10 ribu garam di dalam gudang penyimpanan raib.Q bed

trie diana/bhirawa

Konsultan Pendamping

Kadisnaker Surabaya Dwi Purnomo SH MM di gedung kantor Disnaker Surabaya jalan Jemursari Timur Surabaya, Rabu (29/1), saat memberikan penjelasan dihadapan 31 orang konsultan pendamping dari dinas tenaga kerja Surabaya yang bertugas untuk mencari mayarakat yang menganggur dan akan dilatih untuk mendapatkan pekerjaan.

Kadinkop Surabaya : PKL Bukan Musuh Tapi Kawan Pemkot, Bhirawa Problematika pemerintah kota Surabaya soal memasukkan para pedagang kedalam sentra yang tersebar di seluruh Surabaya juga diakui Koperasi yang menangani langsung disetiap sentra. Seperti yang terjadi di sentra PKL pegirian Surabaya, banyak wahana mainan anak tanpa sepengetahuan Dinas Koperasi (Dinkop) Kota Surabaya.

Hadi Mulyono Kadinkop Kota Surabaya ketika ditemui Bhirawa mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih belum mengetahui bahwa ada wahana mainan anak yang berdiri di lokasi sentra PKL tersebut. Untuk itu hadi menegaskan bakal segera melakukan pengecekan .

“Secepatnya kita akan kroscek dilapangan. Kami juga belum mendapatkan laporan,” katanya saat ditemui Bhirawa di kantor Dinsos Surabaya, Rabu (28/1).

Pria yang getol bermain musik ini menegaskan bahwa dirinya memandang Pedagang Kaki Lima (PKL)

adalah kawan. Dari situ, nantinya pihak masyarakat juga berperan aktif dalam hal pembangunan Kota Surabaya khususnya dalam penataan PKL-PKL yang masih melanggar. “ Kita memandang PKL bukan musuh tapi kawan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Koperasi Wisata Religi Ampel, Bahrun mengatakan sejak diresmikan sentra PKL yang berada dikawasan wisata Sunan Ampel, hal yang paling sulit adalah memasukkan para PKL. Alasannya, para pedagang menilai tempat yang dijadikan sentra kurang strategis. Karena sebagian para peziarah yang akan berkunjung ke makam sunan ampel tidak melewati sentra PKL yang berada tepat didepan area parkir bus. “ Pedagang mengeluhnya karena sepi mas. Jadi kebanyakan dari mereka kembali berjualan di pinggiran jalan (tempat semula) mangkanya kemacetan tak bisa terhindarkan. Apalagi kalau hari besar islam, tau sendiri toh kemacetannya seperti apa,” ujar Bahrun pada

Bhirawa, Rabu(28/1).

Menurut Bahrun, rekayasa pembangunan sentra yang dilakukan pemerintah kota dinilai tidak tepat sasaran. Karena letak sentra PKL Pegirian yang setengah jadi ini tak pernah dilewati peziarah. Sehingga pantas saja para pedagang mengeluhkan persoalan dagangannya yang tak dikunjungi para peziarah.

“Tempat (sentra) ini kan terlalu mojok, seharusnya, yang dibangun lebih dulu tempat yg biasa dilewati peziarah. Jadi, besar kemungkinan pedagang tidak mengeluhkan persoalan itu,” tandasnya.

Lebih lanjut, persoalan kedua adalah, banyak dari kalangan para pedagang yang sudah terdaftar dalam penempatan sentra ini hanya mengambil kunci rombongnya saja.

Padahal di aturannya, kalau sudah mengambil kunci seharusnya sudah menempati sentra. Tapi nyatanya rombong itu dijadikan tempat penitipan barang dagangannya saja. “ gak pernah ditempati. Mereka cuma Q geh mengambil kuncinya saja.Q

Pemprov, Bhirawa Perubahan kewenangan mengelola SMA/ SMK dari pusat ke provinsi tidak hanya berakibat pada pelimpahan aset dari kabupaten/kota ke provinsi. Akibat lain yang juga perlu disiapkan ialah kekurangan pengawas sekolah seperti yang kini tengah dihadapi Jatim.

Di Jatim, saat ini hanya terdapat 62 orang pengawas sekolah. Sementara jumlah SMA/ SMK mencapai sekitar 3.000 lembaga.

Sehingga kebutuhan ideal pengawas setidaknya 428 orang. Jumlah ini dihitung dari ketentuan setiap pengawas minimal membawahi tujuh sekolah.Koordinator Pengawas Sekolah Jatim Suparno mengungkapkan, dari 62 pengawas yang saat ini aktif, ada 10 yang dipastikan akan pensiun pada tahun ini.

Sehingga dipastikan hingga akhir hanya aka nada 52 pengawas yang aktif.

“Jadi saat ini kami butuh pengawas lebih dari 350 orang,” sebut mantan Kepala Dinas Pendidikan Surabaya saat ditemui usai rapat koordinasi implementasi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Kantor Dindik Jatim, Rabu (28/1).

Untuk menutupi kekurangan itu, sejumlah langkah bisa diambil. Diantaranya ialah menarik pengawas sekolah dari kabupaten/kota untuk mengikuti sistem kepegawaian di provinsi.

Masalahnya selama ini di beberapa kabupaten/ kota pengawas SMA/SMK juga menjadi pengawas SMP. Sementara kewenangan pengelolaan SMP sesuai UU 23/2014 masih di tangan dinas pendidikab kabupaten/kota.

Selain itu, belum tentu juga kabupaten/ kota mau melepas pengawasnya untuk mengikuti sistem kepegawaian di provinsi.

“Nanti akan kami coba menariknya dahulu. Kalau masih kurang ya harus ada rekrutmen baru. Tetapi harus dilihat kebutuhan riil dan anggarannya dahulu. Atau bisa saja beban pengawas ditambah, tidak lagi tujuh sekolah tetapi delapan hibgga sembilan sekolah,” katanya. Diakui Suparno, pelimpahan kewenangan pengawas ke propinsi ini tidak akan mengubah fungsinya.

Pengawas sekolah bertugas untuk pembinaan sekolah dan guru mulai dari proses perencanaan program, pengawasan pelaksanaan dan evaluasi hasilnya. Sementara untuk program pembinaan guru mulai dari pembinaan proses perencanaan, proses pembelajaran hingga remedial.

Serta pembinaan administrasi/manajemen sekolah, administrasi kesiswaan, kurikulum dan sarana prasarana.

Suparno menegaskan pengawas ini tak harus berusia lanjut dan menjelang pensiun. Justru tenaga-tenaga muda dibutuhkan untuk posisi ini asalkan kualifikasi pendidikan S2, memiliki pengalaman mengajar delapan tahun atau menjadi kepala sekolah empat tahun serta pangkat Q tam sekurang-kurangnya 3C.Q

Diduga Aniaya Teman, Lima Mahasiswa Hukum Unair Diadili Diduga melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap korban Dharma Setiawan Negara, lima mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya harus menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Kelima mahasiswa ini, yakni Mocah faishal Naufaldy bin Moh Yani Arifin (18) warga Perum Griya Citra Surabaya, Rigil Kentauri Bin Putut Djatmiko (19) warga Perum Griya Citra Asri, Alfin Ersa Ardiansyah Bin Iskandar (19) warga Jl Lebak Permai Surabaya, Albertus Aditya Bimantara Bin Soherianto (19) warga Jl Tengger Raya Surabaya, dan Alfa Candra Kusuma Bin Kusnadi (19) warga Tuwowo Rejo Surabaya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Arief Fathurrahman dalam surat dakwaanya menjelaskan, peristiwa penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Dharma Setiawan Negara terjadi di gedung per-

pustakaan Unair di Jalan Dharma Wangsa Surabaya.

Saat itu, saksi korban Abdul Sukur (Satpam Unair) dan kelima terdakwa sedang membicarakan tentang organisasi.

“Saat pembicaraan itu, terjadilah cekcok antara saksi dan kelima terdakwa yang berujung pada insiden pengroyokan pada korban,” kata JPU Arief, Rabu (28/1).

Akibat peristiwa itu, lanjut Arief, korban mengalami luka yang cukup serius dibagian wajah, kepala dan dada akibat dari pukulan dan tendangan para terdakwa.

Hal ini diperkuat dengan hasil visum et repertum E2243127/ 00292607 tanggal 31 oktober 2014, yang menyatakan bah-

wa korban mengalami luka yang cukup serius.

Oleh JPU Arief Fathurrahman, kelima mahasiswa fakultas hukum ini merupakan tahanan kota dan tidak ditahan. Atas perbuatan kelimanya didakwa melanggar Pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP tentang penggeroyokan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara dan melanggar Pasal 351 ayat 1 jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

Sementara, proses persidangan perkara ini masih berjalan, pada persidangan yang digelar diruang sari PN Surabaya, Rabu (29/1), JPU Arief Fahturrahman turut menghadirkan saksi Abdul Sukur, Satpam Unair. Dihadapan Ketua Majelis Hakim Lamsana Sipayung, saksi berambut cepak ini memberikan keterangan yang plin plan dan

tidak sesuai dengan keterangan di BAP Penyidikan.

Dihadapan Hakim, Abdul Sukur mengaku tak melihat adanya pemukulan. Ia mengaku hanya melihat darah pada wajah korban dan mengamankan korban di Pos Penjagaan. Keterangan saksi berbeda dengan BAP yang menjelaskan secara detail peristiwa penganiayaan dan pengeroyokan tersebut.

Terkait kesaksian saksi, Hakim Lamsana sempat mengancam akan menjadikan saksi satpam ini menjadi tersangka karena memberikan keterangan palsu.

“Kan sudah disumpah supaya berkata jujur. Apa kamu mau jadi tersangka juga, karena memberikan keterangan palsu di persidangan,” tegas Ketua Hakim Lamsana Sipayung sembari mengetuk palu tanda berakhirnya persidangan.Q bed

bed/bhirawa

Saksi Abdul Sukur selaku satpam Unair Surabaya saat dimintai kesaksian atas dugaan pengeroyokan yang dilakukan lima mahasiswa fakultas hukum Unair Surabaya, Rabu (28/1).

OPINI

4 Tajuk

Waspada Buah Impor!

NASIB holtikultura Jawa Timur, tidak hanya bergelut dengan cuaca ekstrem. Melainkan juga bersaing sengit dengan produk impor. Ini lebih mengkhawatirkan, karena peredaran holtikultura impor telah merasuk jauh ke hypermarket, supermarket, hingga pasar tradisional. Bahkan gudang di Puspa Agro (milik pemerintah) juga dipenuhi buah dan rempah-rempah impor (asal China dan Thailand serta Amerika Serikat).

Lebih lagi keamanan meng-konsumsi buah impor, sangat tidak terjamin. Hal itu disebabkan pengawasan terhadap sistem tanam tidak dapat diawasi secara langsung. Begitu pula penggunaan bibit, pupuk dan pengobatan hama (pestisida) serta rekayasa genetik tanaman buah. Juga bahan pengawet dalam proses pengangkutan (impor) cukup berbahaya untuk kesehatan.

Baru-baru ini, Badan Pusat Pengendalian Penyakit Amerika Serikat (AS) memperingatkan warganya untuk tidak mengonsumi apel jenis Granny Smith dan Gala.

Buah itu dilaporkan mengandung bakteri Listeria monocytogenes, sangat berbahaya dikonsumsi oleh ibu hamil, bayi, anak-anak, dan orang dewasa. Wabah itu merebak sebelum Natal tahun lalu dan merajalela di sebelas negara bagian.

Data Centre of Disease Control (CDC) Amerika menyebut, per-Januari 2015 terdapat 32 pasien terinfeksi Listeria.

Bahkan 7 orang ditemukan tewas dari 11 negara bagian di AS. Indonesia, termasuk negara tujuan ekspor apel dari Amerika. Direncanakan, selama semester I tahun 2015, akan diimpor apel dari AS sebanyak 3.600 ton.

Berbagai buah dari China, Thailand, Eropa hingga Amerika Latin, bisa tidak aman. Berdasarkan kajian kalangan petani, produk pertanian asing yang dikirim ke Indonesia merupakan varietas khusus, hasil dari rekayasa genetika.

Sehingga hasil pertaniannya nampak lebih besar dan lebih indah (permukaan halus dan berwarna mencolok). Namun kualitas rasanya sangat rendah. Misalnya jahe gajah produk China, rasanya tidak seberapa pedas dan tidak gurih.

Jeruk China konon, diduga menggunakan pestisida sangat banyak. Begitu pula apel Amerika dan apel eks Australia menggunakan bahan pengawet dan pewarna berbahan lilin, serta rekayasa genetika. Sangat dikhawatirkan membawa penyakit, terutama berbagai kanker.

Namun Badan Karantina Kementerian Pertanian, menjamin apel “Washinton” (paling populer di Indonesia) aman dikonsumsi.

Kewaspadaan konsumsi buah impor memang patut dilakukan. Terutama oleh pemerintah (dan pemerintah daerah). Perlakuan serupa juga dilakukan oleh negara pengimpor bahan pangan dari Indonesia. Meski dengan alasan yang sumir, dan politis. Bahkan sudah “memainkan” isu untuk menolak hortikultura (dan pangan lain) dari Indonesia. Misalnya, teri Medan pernah ditolak pasar Amerika.

Penolakan ini terkait isu HAM, bahwa teri Indonesia memanfaatkan pekerja anak.

Namun kewaspadaan paling ces-pleng, adalah mengurangi buah impor, sampai batas benar-benar dibutuhkan.

Itu sangat beralasan, karena dengan iklim hujan tropis, Indonesia memiliki berbagai jenis buah yang lebih segar.

Termasuk hortikultura khas daerah. Seperti mangga Probolinggo, durian Dolopo, jeruk Pacitan, atau apel manalagi (asal kota Batu).

Jawa Timur, memang penyangga pangan nasional untuk kawasan timur Indonesia. Jutaan ton hasil panen holtikultura dijual ke wilayah Kalimantan, Sulawes, Maluku hingga Papua. Menurut catatan Dinas Pertanian Jawa Timur selalu surplus besar holtikultura. Misalnya panen kentang tahun ini bisa mencapai 120 ribu ton, yang dikonsumsi oleh masyarakat Jawa Timur kurang dari separuhnya. Begitu pula panen cabai merah sebanyak 780 ribu ton, sedangkan kebutuhan hanya 22.486 ton.

Secara kemutuan dan cita rasa, buah lokal lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Begitu pula wisatawan manca negara pasti lebih mencari buah dan kuliner lokal. Mengkonsumsi hortikultura lokal juga lebih aman, karena setiap daerah (kabupaten dan kota) terdapat unit pembinaan hasil produk pertanian. Termasuk sistem tanam hortikultura secara organik yang sedang di-masif-kan. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Moratorium Sementara TKI ABK BERBAGAI keluhan-keluhan dari teman-teman TKI Pelaut Perikanan sering kita dengarkan. Oleh karenanya, saya berharap agar penempatan TKI Pelaut Perikanan dapat ditertibkan cara perekrutannya dan ditingkatkan kesejahteraannya.

Sebagai ilustrasi, secara umum TKI ABK di Taiwan bekerja dengan jam kerja yang tidak jelas, waktu istirahat yang kurang, tidak layaknya akomodasi serta konsumsi yang disediakan oleh pemilik kapal, dan tidak adanya ganti rugi bagi TKI ABK atas kehilangan barang-barang pribadi.

Bahkan, jika terjadi kecelakaan kapal tempat mereka bekerja dan banyak di antara mereka tidak dibayarkan gajinya oleh pemilik kapal, dikarenakan tidak berlayar karena faktor cuaca. Selain itu, banyak dari TKI Pelaut Perikanan yang tidak bisa berenang karena mereka tidak dibekali BST “basic safety training” atau latihan dasar untuk bekerja di laut oleh PPTKIS yang ditempatkan.

Banyak ditemui para ABK Pelaut Perikanan yang direkrut melalui “system LG”, di mana para ABK ini biasanya berlayar di wilayah perairan Internasional.

Permasalahan yang ditemui terkait TKI Pelaut Perikanan LG antara lain besaran gaji yang mereka terima lebih kecil dibanding dengan para ABK pelaut perikanan yang berlayar di wilayah Taiwan.

Karena penempatan awalnya tidak berada di wilayah Taiwan, maka secara otomatis dari sisi ketenagakerjaan tidak tercatat di KDEI Taipei maupun MOL (Kementerian Tenaga Kerja Taiwan), dan ini sangat menyulitkan apabila mereka menemui permasalahan.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Kamis Pon, 29 JANUARI 2015

Tindak Pidana Khusus dalam UU Pemda 2014 hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku umum sedangkan hukum pidana khusus adalah peraturan perundang-undangan bukan pidana tetapi bersanksi pidana. Bila mengamini pendapat Scholten maka tindak pidana militer terOleh: sendiri. masuk tindak pidana Freddy Poernomo Tidak diberikanumum bukan tindak nya penjelasan tenpidana khusus. tang apa itu tindak Tindak pidana pidana khusus oleh UU Pemda khusus adalah perbuatan sese2014 boleh dimaknai bahwa soal orang yang melanggar peraturan apa itu tindak pidana khusus perundang-undangan yang itu diserahkan kepada praktik penbukan peraturan perundangegakan hukum oleh para penundangan pidana tetapi di dalamegak hukum. Yang demikian nya memuat sanksi pidana. Di sebenarnya tidak tepat karena Indonesia, peraturan perundangpenegak hukum adalah manusia undangan bukan pidana yang yang tentu saja dapat memiliki memuat sanksi pidana jumlahnya tafsir yang berbeda tentang arti sangat banyak. Bahkan perkemtindak pidana khusus. Ini tentu bangannya cenderung setiap sangat bertentangan dengan undang-undang meskipun bukan kepastian hukum sebagai rohnya undang-undang pidana selalu hukum selain keadilan. dilekati sanksi pidana. Tindak pidana khusus dalam konteks peApa itu tindak pidana khusus? mikiran Scholten misalnya adaDimasukkannya tindak pidana lah tindak pidana berdasarkan khusus dalam UU Pemda 2014 undang-undang lingkungan atau sebagai alasan pemberhentian undang-undang kewarganegasementara anggota DPRD menraan. Keduanya bukan undangjadi menarik untuk didiskusikan undang pidana tetapi didalamnya mengingat tidak ada keseragammemuat sanksi pidana. an pengertian tentang tindak Selain sarjana hukum Belanda, pidana khusus itu sendiri. Untuk ahli hukum Indonesia pun tidak memahami apa itu tindak pidana ketinggalan untuk memberikan khusus harus ditelusuri dari kependapatnya tentang tindak pustakaan hukum pidana. pidana khusus. Sudarto tidak Van Poelje seorang ahli hukum menyebut hukum pidana khusus Belanda menyatakan bahwa tetapi undang-undang pidana hukum pidana umum adalah sekhusus yang menurutnya dapat mua hukum pidana yang bukan dibagi menjadi tiga. Pertama, hukum pidana militer. Hukum undang-undang yang tidak dikopidana khusus adalah hukum difikasi. Kedua, peraturan pepidana militer. Bila mengikuti rundang-undangan administratif pendapat Van Poelje maka tinyang memuat sanksi pidana, dan dak pidana khusus hanya dapat ketiga, undang-undang yang medilakukan oleh anggota angkatan muat hukum pidana khusus yang bersenjata, yang di Indonesia memuat delik-delik untuk kelomadalah anggota Tentara Nasional pok tertentu atau berhubungan Indonesia (TNI). Anggota DPRD dengan perbuatan tertentu. Kemaupun seluruh warga negara lompok pertama misalnya adalah Indonesia yang bukan anggota undang-undang tindak pidana TNI tidak dapat menjadi pelaku korupsi atau undang-undang tindak pidana khusus. tindak pidana pencucian uang.

Tindak pidana korupsi pun Kelompok kedua sama dengan bukan tindak pidana khusus bila pandangan Scholten, dan yang dilihat dari sudut pemikiran Van ketiga misalnya kitab undangPoelje. undang hukum pidana militer Sarjana hukum Belanda lainyang khusus mengatur tindak nya yang bernama Scholten memipidana yang pelakunya militer liki pandangan yang berbeda atau undang-undang praktik dengan Van Poelje. Bagi Scholten kedokteran yang hanya mengatur

Salah satu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2014) yang tidak mendapatkan perhatian tetapi menarik untuk ditelaah dari sudut pandang teoritis adalah Pasal 146 ayat (1) huruf b dan Pasal 200 ayat (1) huruf b. Kedua pasal tersebut mengatur tentang alasan pemberhentian sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD (provinsi maupun kabupaten/kota) karena menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

K

etentuan semacam Pasal 146 ayat (1) huruf b dan Pasal 200 ayat (1) huruf b tidak ada dalam UU Pemda sebelumnya (UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah/ UU Pemda 2004).

Tidak terdapat dalam UU Pemda 2004, ketentuan serupa Pasal 146 ayat (1) huruf b dan Pasal 200 ayat (1) huruf b ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada Pasal 339 ayat (1) huruf b dan Pasal 390 ayat (1) huruf b. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, peng aturannya terdapat pada Pasal 362 ayat (1) huruf b dan Pasal 412 ayat (1) huruf b yang kemudian telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 409 huruf d UU Pemda 2014. Tidak ketinggalan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur alasan pemberhentian sementara anggota DPRD karena menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b.

Lalu apa yang menarik dari Pasal 146 ayat (1) huruf b dan Pasal 200 ayat (1) huruf b UU Pemda 2014? Yang menarik adalah pertanyaan apakah tindak pidana khusus itu? Ternyata tidak ditemukan jawabannya, baik dalam UU Pemda 2014, UU 27/2009, UU 17/2014 maupun PP 16 Tahun 2010. Semuanya kompak dan sepakat bilang cukup jelas. Apanya yang jelas? Yang jelas adalah ketidakjelasan itu

K

tindak pidana di bidang praktik kedokteran dan undang-undang pers yang khusus mengatur tindak pidana pers.

Selain Sudarto, Andi Hamzah membagi peraturan perundangundangan umum yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta undangundang yang mengubah dan menambahnya. Peraturan perundang-undangan khusus terdiri atas undang-undang subversi, tindak pidana korupsi, dan lainlain, dan peraturan perundangundangan yang bukan pidana tetapi bersanksi pidana. Undangundang pidana khusus yang mengubah KUHP misalnya adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

UU Pemda 2014 Ikut Mana?

Lalu pandangan siapa yang diikuti oleh UU Pemda 2014?

Van Poelje, Scholten, Sudarto, atau Andi Hamzah? Ataukah UU Pemda punya konsep tersendiri tentang tindak pidana khusus?

Untuk pertanyaan kedua jawabnya sudah jelas UU Pemda tidak punya konsep sendiri tentang tindak pidana khusus karena UU Pemda 2014 hanya secara singkat menyatakan cukup jelas.

Oleh karenanya dalam praktik dapat saja timbul perbedaan pendapat dikalangan penegak hukum yang implikasinya tentu sangat merugikan anggota DPRD yang tersangkut perkara pidana.

Begitu tindak pidananya dinyatakan sebagai tindak pidana khusus maka tanpa melihat minimal ancaman pidananya, anggota DPRD yang bersangkutan langsung dapat diberhentikan sementara.

Sebenarnya dengan ketentuan bahwa anggota DPRD yang menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang ancaman pidananya pidana penjara paling singkat lima tahun diberhentikan sementara sudah sangat jelas.

Tidak perlu dibedakan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus karena tidak ada konsep yang jelas untuk itu. Jadi ukurannya adalah status terdakwa dan minimal ancaman pidana penjaranya.

Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur

Jokowi dan Telikungan Kartelisasi Politik

eputusan mendadak Presiden Joko Widodo yang menginginkan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Polisi Sutarman menuai kritik tajam dari pelbagai kalangan. Kejadian ini tak urung telah memicu kartelisasi politik dalam Pemerintahan Joko Widodo. Budi Gunawan memiliki rekam jejak sebagai ajudan Megawati semasa beliau menjabat sebagai Presiden, pun dalam waktu yang hampir bersamaan Joko Widodo juga melantik 9 (sembilan) anggota Wantimpres yakni Rusdi Kirana (PKB), Sidarto Danusubroto (PDI P), Hasyim Muzadi (NU), Yusuf Kartanegara (PKPI), Subayo HS (Hanura), Jan Darmadi (Nasdem), Soeharso Manuarfa, Sri Adiningsih, dan Abdul Malik Fajar.

Dalam kasus ini tampak sekali politik kepentingan masih menjadi panglima dalam mengurus negara. Realitas atas dinastidinasti politik baik yang dibangun atas dasar kedekatan kekerabatan (hubungan darah) maupun kedekatan secara personal masih mendominasi praktek politik di negara ini.

Realitas politik ini sebenarnya bisa menjadi cerminan (kaca benggala) atas blunder politik yang dilakukan oleh elite partai politik dibelakang Presiden Joko Widodo, bahwa partainya berjanji akan menghadirkan bentuk pemerintahan yang profesional dan independen. Niatan tersebut sudah barang tentu menjadi harapan yang harus direalisasikan, namun demikian, fakta tidak seindah yang terucap.

Penunjukan Budi Gunawan sebagai Kapolri dan pembentukan Wantimpres yang banyak melibat-

kan tokoh elit partai san sebagai tanda terima kasih, namun politik sedikit banyak telah mengkhiacelakanya, perspektif ini tak urung telah nati janji atas bentuk masuk dalam ranah pemerintahan yang profesional dan tidak penyelenggeraan pemerintahan negara terjebak oleh campur tangan para elite sehingga praktek (pimpinan) partai.

KKN pun menjadi keniscayaan.

Presiden Joko Oleh: Widodo dalam konIndonesia telah Agung SS Widodo, MA memasuki era baru teks ini harus segera mengambil sikap agar demokrasi, pun publik juga mempercayai tidak mengesankan hal tersebut semenjak sikap profesionalisme yang setengah hati. Publik saat Joko Widodo berhasil menerima ini mulai menilai dan mengkritik mandat sebagai Presiden RI. Ada kebijakan pemerintah yang tidak harapan pada pundak presiden mengakomodir suara rakyat, pun terpilih sekaligus menjadi beban hal ini juga diperkuat dengan berkarena mewujudkannya tentubagai temuan dan rekam jejak atas nya tidak semudah membalik-

Program Nawacita yang ditawarkan oleh Presiden Joko Widodo sebenarnya merupakan keniscayaan yang seharusnya bisa diwujudkan dengan dedikasi, profesionalisme, maupun independensi. Pemerintah harus segera keluar dari jebakan politik balas budi atas partai politik yang selama ini cenderung mengkerdilkan kinerja pemerintahan dalam mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat. Negara jangan dijadikan sebagai eksperimen partai politik untuk memuaskan segala keinginannya atas sesuatu. orang-orang yang nantinya akan diangkat sebagai pejabat negara.

Selama ini yang menjadi persoalan atas penyelenggaraan pemerintahan yakni tidak adanya keberanian untuk independen dari segala campur tangan para elite partai politik. Politik balas budi seolah-olah menjadi keharu-

kan telapak tangan. Akan tetapi inilah jalan yang harus dilewati demi membangun negara yang sejahtera, mandiri, bebas dari korupsi, dan mengubur dalam-dalam praktek KKN. Program Nawacita yang ditawarkan oleh Presiden Joko Widodo sebenarnya merupakan

keniscayaan yang seharusnya bisa diwujudkan dengan dedikasi, profesionalisme, maupun independensi. Pemerintah harus segera keluar dari jebakan politik balas budi atas partai politik yang selama ini cenderung mengkerdilkan kinerja pemerintahan dalam mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat. Negara jangan dijadikan sebagai eksperimen partai politik untuk memuaskan segala keinginannya atas sesuatu. Profesionalisme menjadi kata kunci bagi pemerintahan Joko Widodo agar tidak menyimpang dari tugas untuk mengawal aspirasi dan kepentingan publik.

Jujur, dalam kurun waktu kurang lebih tiga bulan pasca pelantikannya sebagai Presiden, Joko Widodo telah menghadapi banyak cobaan, pun yang sangat mengharukan, sebagian besar publik terus memberikan optimisme dan harapan atas pemerintah. Ini artinya apa, publik telah memberikan mandat dan kepercayaan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang mandiri, sejahtera, berpendidikan tinggi, dan berjaya di kancah internasional.

Peribahasa mengatakan tidak ada gading yang tak retak, begitu juga dengan pemerintahan saat ini. Namun demikian, ada satu hal yang tidak boleh dikhianati yakni profesionalisme dan independensi, dan tugas Presiden Joko Widodo beserta kabinet nya untuk memastikan bahwa pemerintahannya bersih dari kepentingan politik manapun.

Penulis adalah Peneliti Sosial-Politik Institute For Research and Indonesian Studies (IRIS)

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Pon 29 JANUARI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Warga Tolak Rencana Pembangunan Smelter Freeport

KELANA

Bupati Siap Adu Program dengan Daerah Lain Gresik, Bhirawa Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto siap adu program dengan daerah lain, terlebih dalam sektor pembangunan pariwisata. Selain itu, bupati juga siap membangun Gresik menjadi Kota Agamis.

Pernyataan bernada tantangan ini disampaikan Bupati saat anggota pakar ilmu pelayanan public Mathew Skinner dari Inggris dan Djuni Thamrin PhD dari G12 menemui Bupati Rabu (26/1) kemarin dan menanyakan program setahun ke depan.

Tentang kesanggupan bupati adu program dengan beberapa daerah ini disampaikan bupati saat tim yang diketuai Djuni Thamrin beserta rombongan beraudiensi dengan bupati. Selain Djuni Thamrin, tim juga membawa anggota rombongan yaitu Mathew Skinner (Inggris), Alison (Australia) serta didampingi Redi Setiadi (JPIP).

Dalam keterangannya, Djuni mengatakan kedatangannya ke Kab Gresik ini terkait dengan reformasi birokrasi. ‘’Kami ingin melihat langsung inovasi dalam meningkatkan pelayanan publik di daerah,’’ katanya.Q eri

Bupati Diminta Sidak ke Panti Pijat Plus-plus di Bungurasih Sidoarjo, Bhirawa Warga Desa Bungurasih Barat, Kec Waru, mengaku gemas karena sejumlah panti pijat plus di desa mereka, tidak juga ditutup-tutup petugas. Informasi dari Kec Waru beberapa saat kalau panti-panti pijat itu telah ditutup pada 8 September 2014 lalu, namun ditegaskan warga adalah bohong besar. ‘’Karena Bulan Oktober 2014 lalu, warga masih seringkali melihat dan memantau hampir setiap hari praktek prostitusi itu masih berlangsung,’’ ujar Zakaria Ahmad, warga Bungurasih Barat, Kec Waru, belum lama ini.

Menurut Zakaria, maka besar harapan warga hingga meminta Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, Kepala Satpol PP, Kapolsek Waru, Camat Waru, untuk mengecek kebenaran dari pengaduan warga itu.

Warga menyarankan bila Bupati Saiful Ilah berniat Sidak supaya jangan sampai diinformasikan kepada bawahannya.

Karena khawatir dibocorkan para bawahannya. Sehingga pemilik panti pijat siap-siap kalau akan ada Sidak.

Warga menyebut, sejumlah panti pijat plus yang juga dipakai untuk praktek prostitusi itu diantaranya panti pijat yang dahulu memiliki nama Isabela, Barcelona, Ibu Wiwid, Ibu Asih, dan Kharisma. ‘’Kini hanya bertuliskan ‘pijat’. Namun kenyataannya semua panti pijat yang ada di wilayah Desa Bungurasih itu menyediakan layanan sex atau sebagai lokasi praktek mesum,’’ kata Zakaria.Q ali

180 Motor Sampah Didistribusikan Kota Mojokerto, Bhirawa Sebanyak 180 kargo sampah hasil pengadaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Mojokerto tahun 2014 akhirnya didistribusikan. Pembagian armada roda tiga senilai Rp5,4 miliar kepada 18 kelurahan se Kota Mojokerto itu ditempatkan ke masingmasing kelurahan.

Minimnya lahan parkir di kelurahan menyebabkan motor sampah itu diparkir sekedarnya. Pihak kelurahan ditunjuk sebagai koordinator armada sampah di tingkat RW. ‘’Kendalanya lahan parkir di kelurahan.

Karena butuh lahan besar seperti Kel Miji dan Wates terpaksa belum bisa dikirim dan harus dicarikan penitipan sementara,’’ terang Kadis DKP Kota Mojokerto, Suhartono, disela-sela distribusi, Rabu (28/1) kemarin.

Meski demikian, pihak DKP berusaha menuntaskan distribusi pengiriman kargo Rabu kemarin. ‘’Diharapkan semua tuntas hari ini. Target kita selesai hari ini (Rabu, kemarin), tinggal Kel Kedundung dan Balongsari saja yang belum,’’ katanya.Q kar

Warga Kab Gresik, khususnya di wilayah perkotaan akan melakukan aksi besar-besaran untuk menolak rencana pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter di lahan milik PT Petrokimia Gresik. Pasalnya saat ini saja meski sejumlah perusahaan telah memberikan sejumlah Coporate Sosial Reponsibility (CSR), namun polusi yang sudah melebihi ambang batas itu menjadi ancaman kesehatan yang tak bisa dinilai hanya sekedar kucuran CSR. ‘’Kesehatan sangat mahal harganya, kami sudah kenyang dengan iming-iming-iming CSR. Entah perusahaan benar-benar memberikan mas yarakat atau tidak. Yang pasti kami akan menolak matimatian jika smelter itu benarbenar dibangun di wilayah perkotaan,’’ cetus Tohirin tokoh masyarakat Kel Telogo Pojok yang berhimpitan dengan lokasi pabrik PT Petrokimia Gresik, Rabu (28/1).

Mantan anggota DPRD Gresik periode 2004-2009 ini me-

ngungkapkan, saat ini saja jika bisa diibaratkan masyarakat sudah dijejali dengan polusi dari pabrik-parbik berpolusi tinggi dan membahayakan kesehatan. Sedangkan masyarakat sudah beribu-ribu kali dikibuli dengan kata-kata CSR meskipun akhirnya diberikan. ‘’Kami ini sudah kenyang dengan iming-iming CSR, namun tak sebanding dengan penderitaan karena disiksa dengan polusi. Dengan adanya pabrik Petro dan Smelting itu

saja secara tak langsung kami setiap harinya sudah diracuni, belum lagi dari pabrik lain di sekitarnya, terus mau diapakan warga ini,’’ ujar Tohirin yang kini menjabat sebagai Ketua LPMK Kel Telogo Pojok ini.

Tohirin juga menambahkan, Industri pengolahan dan pemurnian atau smelter yang bakal berada di dalam kawasan industri maupun di luar kawasan industri jelas menghasilkan produk berupa biji logam. Pada proses produksi industri pemurnian bakal menghasilkan limbah yang dapat menurunkan kualitas lingkungan di sekitar kawasan industry, maupun di sekitar industri dan dapat merugikan masyarakat yang tinggal disekitarnya. ‘’Intinya warga tak setuju kalau nantinya ada PT Freeport di lingkungan kami, dan kalau pihak mereka tetap

ngotot mendirikan pabrik maka saya orang pertama yang akan menolak dan akan mengerahkan masa untuk demo besar-besaran,’’ kata pria berambut gondrong ini.

Masih menurut Tohirin, Pen cemaran udara dapat terhisap langsung ke tubuh dan dapat mempengaruhi kesehatan dengan cara-cara pemaparan melalui kulit. Umumnya sebagian besar zat-zat polutan udara ini langsung mempengaruhi sistem pernapasan dan pembuluh darah. Misalnya, pihak industri harus memberikan ganti rugi yang layak kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri atas kerugian yang dialami, akibat kegiatan produksi industri itu. Pencemaran yang terjadi akibat aktivitas industri akan menyebabkan masyarakat harus mengeluarkan biaya pengobatan ekstra untuk penyakit gang-

guan pernapasan, karena masyarakat yang tinggal disekitar kawasan pabrik. ‘’Tapi apakah dengan mendapat ganti rugi yang sepadan kita tetap diam, melihat para pemilik modal melakukan kerusakan di tanah kelahiran kita, jawabannya tentu tidak,’’ pungkasnya.

Penolakan itu terkait kabar santer di beberapa media baik cetak maupun elektronik, isu terkait PT Freeport Indonesia memastikan akan membangun pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter di lahan milik PT Petrokimia Gresik di Gresik. Bahkan Presiden Direktur Freeport Indonesia, Maroef Syamsuddin mengaku jika perusahaannya sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang penggunaan lahan itu dengan Petrokimia Gresik, namun keseriusan Freeport bangun smelter di Gresik masih diragukan.Q eri

PPP Jatim Khawatir MKP Tak Dapat Lawan Seluruh Tiket Diprediksi Diborong MKP Kab Mojokerto, Bhirawa Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Jatim mengkhawatirkan ancaman kegagalan Bupati Mojokerto inchumbent, Mustofa Kamal Pasa (MKP) untuk running dalam Pilbup Mojokerto Desember mendatang. Dikhawatirkan MKP yang saat ini nyaris mengantongi tiket semua parpol untuk maju Pilbup bakal tak dapat lawan.

rokim/bhirawa

Staf PT Gramitama yang mewakili direkturnya ini diusir anggota dewan dalam hearing yang digelar komisi D.

Komisi D Usir Staf PT Gramitama Gresik, Bhirawa Komisi D DPRD Gresik mem balas perilaku yang dilakukan PT Gramitama. Rabu (28/1) giliran anggota dewan mengusir tiga staf perwakilan dalam hearing. Karena Direktur PT Gramitama tak hadir dengan alasan masih di Batam.

Menurut Ketua Komisi D DPRD, Ruspandi Sunaryo, ditundanya hearing karena kesepakatan dari seluruh anggota. Yang memang menghendaki yang harus hadir adalah direkturnya, bukan sekelas HRD atau yang lainya. Karena kapasitas mereka tak mempunyai kebijakan sehingga pertanyaan yang akan diajukan juga menjadi percuma. Selanjutnya komisi D akan berkirim lagi surat kepada PT Gramitama, apakah nanti akan dilakukan Sidak lagi atau hearing. ‘’Ini masih dirapatkan, yang pasti tetap akan di pang-

gil. Kekecewaan anggota komisi D karena pada Sidak yang dilakukan Hari Minggu lalu merasa tak dihargai karena tak disambut dengan baik. Bahkan kami disuruh menunggu di pos Satpam, dengan waktu yang cukup lama,’’ papar Ruspandi dengan nada geram. ‘’Karena itu, saat hearing tadi. Tiga orang perwakilan sepakat dipulangkan dan ditunda hearingnya, dan dalam hearing lanjutan nanti kalau direkturnya tik datang. Hal yang sama juga akan kita lakukan, ini juga berlaku pada setiap SKPD di Kab Gresik.

Jika kepala dinasnya tak datang, hearing akan ditunda sampai kepala dinas bisa hadir baru hearing dilakukan.

Dan pemanggilannya terkait dengan masalah UMK, K3, CSR, BPJS,’’ ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Syaiku Busiri, menu-

rutnya dewan ini merupakan lembaga terhormat. Masak dari pihak PT Gramitama yang datang hanya sekelas staf HRD, datang kesini pun tak membawa selembar kertas. Sebagai data mengenai pabriknya, mereka datang gundulan saja. ‘’Ini apa maksudnya, jelas meremehkan kita,’’ katanya.

Ditambahkan Syaiku, pemanggilan PT Gramitama sebelumnya dewan sudah melalui surat resmi dan seharusnya mereka paham. Dalam Sidak lalu Komisi D ditelantarkan juga melalui surat, sekarang hearing yang datang kapasitasnya tak jelas. ‘’Ya lebih baik diusir, dengan kejanggalan mulai Sidak hingga hearing saat ini. Kita sementara berkesimpulan ada persoalan di pabrik itu, dan ini nanti akan benarbenar ditelusuri,’’ tandasnya.

Q kim

Ketua DPW PPP Jatim, Musyawah melontarkan itu saat membuka Rapat Pimpinan daerah DPD PPP Kab Mojokerto di Hotel De Resort Mojokerto, Rabu (28/1) kemarin. Rapimda yang dihadiri seluruh Pengurus PPP Kab Mojokerto itu sedianya menjadi ajang diputuskannya rekomendasi PPP Kab Mojokerto mendukung MKP dalam Pilbup.

Sinyal dukungan kepada MKP ini terlihat karena MKP tampak hadir dalam Rapimda kemarin. ‘’Parpol di Kab Mojokerto ini kompak hampir semuanya mendukung Pak MKP. Kalo nanti semuanya mengusung MKP, siapa nanti lawannya,’’ lontart Musyafah.

Mekanisme pencalonan Bupati, menurut anggota DPRD Jatim ini yakni dengan cara calon harus diusung Parpol. Maka Musyafah sangat mengapresiasai upaya MKP dengan gerilya silaturahmi ke seluruh Parpol. ‘’Alternatifnya ya bisa melalui pencalonan secara independent. Tapi jalur independent harus lebih awal dipersiapkan, karena ada verifikasi dukungan dan sebagainya,’’ tambah Musyafa.

Soal mekanisme rekomendasi di PPP, Musyafah mengatakan rekomendasi calon bupati dikeluarkan satu tingkat kepengurusan diatasnya. ‘’Artinya nanti untuk Rekomendasi Pilbup Mojokerto yang megeluarkan ya DPW Jatim,’’ imbuhnya. Mekanisme yang harus dilalui diantaranya dengan forum Rapimda seperti yang digelar kemarin, yang nantinya akan memutuskan rekomendasi.

Sementara itu, Bupati MKP saat ditemui di Ra-

Mustofa Kamal Pasa pimda PPP kemarin menanggapi santai saran DPW PPP itu. Menurutnya ia men dekati hampir semua Parpol besar di Kab Mojokerto karena ngin bersama-sama membangun Mojokerto. ‘’Hampir semua Parpol di Kab Mojokerto ini teman baik saya,’’ terangnya.

Terkait perlu tidaknya menyiapkancalon dari jalur independent, bupati berusia 41 tahun ini punya jawaban diplomatis. ‘’Tunggu deklarasi secara resmi semuanya. Baru nanti saya tahu.

Dan saya akan mengambil langkah,’’ ujarnya singkat.

Sebelumnya tiga partai politik (Parpol) besar dipastikan memberikan dukungan kepada Bupati MKP dalam running Pilbup Mojokerto2015 -2020. Keempat Parpol itu yakni, Golkar, PAN dan Partai Demokrat.

Ketua DPD PAN Kab Mojokerto, Mohammad Santoso mendukung MKP setelah melalui proses rapat dan penjaringan baik umum maupun internal partai memutuskan untuk mengusung incumbent. ‘’Mekanisme penjaringan sudah dilakukan Bulan November sampai Desember lalu tapi tak ada yang mendaftar,’’ ungkapnya.Q kar

Bupati MKP Dekati Masyarakat Melalui Rembug Deso Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) membuktikan perhatiannya kepada masyarakat desa lewat kegiatan rembug desa.

Bupati MKP menggelar rembug deso, di Desa Wates Umpak Kecamatan Trowulan, Rabu ( 28/1 ) kemarin.

Sebelum menuju ke Balai Desa Wates Umpak, Bupati MKP beserta rombongan kepala SKPD dengan berjalan kaki menuju ke beberapa dusun untuk meninjau dan melihat secara langsung sejauhmana perkembangan pembangunan serta apa saja yang dibutuhkan warga. Dusun yang ditinjau adalah Dusun Prayan, Blendren dan Wates Umpak.

Dusun pertama yang dikunjungi adalah Dusun Prayan, disepanjang jalan dusun ini bupati melihat jalannya banyak yang rusak, serta belum adanya lampu penerangan jalan. Melihat kondisi tersebut bupati meminta kepada PU Cipta Karya untuk membuat perencanaan pembangunan jalan cor, serta pemasangan lampu penerangan jalan akan dimulai sekitar bulan Mei 2015.

Dari Dusun Prayan, bupati meneruskan perjalanan menuju ke Dusun Blendren dengan berjalan kaki. Disepanjang jalan bupati menyapa warga dengan akrab. Dalam perjalanan tersebut bupati melihat ada seorang pemuda yang mengalami sakit lumpuh, sebagai wujud empatinya, bupati langsung menghampiri dan memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada keluarganya untuk bersabar menghadapi cobaan .

Dusun terakhir yang dikunjungi adalah Dusun Wates Umpak.

Dalam kunjungannya bupati menyampaikan akan menjadikan seluruh desa seperti kota, tidak ada lagi jalan yang rusak dan semua menjadi terang.

Selesai meninjau ke dusundusun bupati menuju Balai Desa Wates Umpak untuk bertemu dengan seluruh masyarakat .

Kedatangan bupati disambut antusias warga dengan yel-yel yang mendukung kembali kepemimpinan Bupati Mustofa Kamal Pasa. “ Warga menyampaikan salam hormat kepada bupati semoga selalu diberikan kesehatan dan

lebih bijaksana dalam memimpin Kabupaten Mojokerto menjadi lebih baik dan lebih maju,” ungkap Kepala Desa Wates Umpak , Muhammad Yusuf dalam sambutannya.

Sementara itu Bupati MKP menyampaikan Tahun anggaran

Bupati MKP menyapa balita digendongan warga.

kariyadi/bhirawa

Bupati MKP berkomunikasi langsung dengan ibu-ibu di Balai desa Wates Umpak.

2015 ini ada peningkatan anggaran untuk ADD , yang sebelumnya Rp60 juta menjadi Rp413 juta , dan bantuan dana desa Rp267 juta, dan bantuan

kariyadi/bhirawa

anggaran dari pusat sebesar Rp700 juta, total anggaran yang diterima setiap desa untuk setiap desa Rp 1 miliar lebih,” ungkap Bupati MKP. Qkar.adv

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

BI Minta Masyarakat Waspadai Uang Palsu Malang, Bhirawa Maraknya peredaran uang palsu di beberapa daerah dinilai sangat meresahkan masyarakat. Karena itu Bank Indonesia (BI) Malang, mengimbau agar masyarakat waspada. Bahkan secara khusus, BI memberikan edukasi ke masyarakat agar mereka bisa membedakan antara uang asli dan uang palsu.

Edukasi itu sangat penting karena di wilayah lain telah ditemukan uang palsu senilai Rp 12,2 Miliar tepatnya Kabupaten Jember beberapa waktu yang lalu.

Kepala Kantor Perwakilan BI Malang, Dudi Herawadi usai mengikuti pelantikan Pengurus PWI Malang di Hotel Atria Malang Rabu (28/1) kemarin, mengatakan, edukasi ke masyarakat soal keaslian uang rupiah dilakukan BI melalui berbagai media termasuk seni budaya.

Setiap adakegiatan, pihaknya akan selalu mensisipkan, terkait ciri-ciri uang palsu. Sehingga masyarakat makin banyak yang tahu dan bisa membedakan.

"Kalau ada acara budaya seperti wayang, ludruk, dan sejenisnya, kita susupkan edukasi soal ciri-ciri uang asli. Messkipun kami yakin masyarakat sudah paham soal ini," urai Dudi Herawadi.

Terkait dengan kemungkinan uang palsu dari wilayah Jember yang menyebar ke wilayah Malang, pihaknya masih belum bisa memastikan. Diakui dia, memang ada temuan uang palsu di wilayah Malang, tetapi BI belum tahu apakan uang itu sumbernya dari Jember atau dari wilayah lain.Q mut

Kamis Pon 29 JANUARI 2015

Sengketa Kelud, Blitar Dinilai Pelintir SK Gubernur Pemkab Kediri Ancam Gugat Gubernur Kab Kediri, Bhirawa Carut marut kepemilikan kawasan Gunung Kelud kian meruncing, setelah Gubernur Jatim menerbitkan Surat Keptusan (SK) nomor 188/2534/011/2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang pencabutan SK Kepemilikan Gunung Kelud di Wilayah Kediri.

Pemkab Kediri menilai Pemkab Blitar telah memelintir isi dari SK tersebut, bahkan Pemkab juga mengancam akan menggugat Gubernur Jatim jika tidak ada tanggapan dalam perselisihan batas wilayah ini.

Diterangkan Kabag Pemerintahan Pemkab Kediri Yusron, SK yang diterbitkan Gubernur tersebut SK 188/113/ KPTS/013/2012 tentang penyelesaian perselisihan batas daerah antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri yang terletak di Wilayah Gunung Kelud.

"Yang menurut kami Gunung Kelud itu dalam status NOL, namun rupanya mereka masuk. Jadi SK tersebut dipe-

lintir seolah-olah Gunung Kelud saat ini sudah milik Kabupaten Blitar," kata Yusron saat mendampingi Bupati Audensi dengan Wartawan.

Pemkab juga menyesalkan sikab Gubernur Jatim yang hingga saat ini, karena SK yang diterbitkan itu, ada indikasi pengaburan subtansi dalam persoalan perselisiahan batas wilayah antara Kabupaten Kediri dan Blitar. Menurutnya dalam SK alasan Gu-

bernur tidak relevan yakni demi terbukanya ruang dialog.

"Kalau kita melihat kebelakang, SK kepemilikan yang diterbikan itu sudah melalui tahapan, dialog saja hingga 12 kali, sedangkan dalam gugatan kita selalu menang, dan SK itu sudah inkrah di MA, pertanyaannya apakah hukum di Jawa Timur tidak memiliki Kejelasan Hukum," ungkap Yusron dengan nada serius.

Ditegaskan Yusron, pada tanggal 12 Januari pihaknya tealah mengirim surat keberatan atas terbitnya SK Gubernur nomor 188/2534/011/ 2014 itu, yang isinya diantanya minta agar Gubernur menijau ulang dan mengkaji lagi SK yang telah diterbitkannya.

Namun sayangnya hingga saat itu juga belum mendapatkan surat balasan dari Gubernur Jatim, untuk itu jika tidak ada tanggapan dari su-

rat itu Pemkab berencana akan melakukan gugatan kepada Gubernur Jatim Soekarwo.

"Jika surat itu tidak ada tanggapan, yang jelas kita akan memeprtimbangkan untuk opsi lain, dan opsi ini adalah menggugat Gubernur," tegasnya.

Diberitakan Bhirawa sebelumnya, Perwakilan Blitar Pemkab Blitar menargetkan batas wilayah Gunung Kelud tetap menjadi milik Kabupaten Blitar. Hal ini diungkapkan Wakil Bupati Blitar Rijanto, Pasca Gubernur Jawa Timur pada tanggal 12 Desember 2014 secara resmi telah mencabut SK Nomor 188/113/KPTS.013/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Februari 2012 lalu.

Pemkab Blitar akan berupaya keras untuk kembali mempertahankannya.Bahkan hingga kini pasca dikeluar-

kannya SK pencabutan kepemilikan gunung kelud oleh Pemkab Kediri tersebut, Pemkab Blitar belum menerima kepastian soal rencana mediasi dengan Pemkab Kediri dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur. “Dengan dicabutnya SK 188 membuka peluang yang besar bagi Pemerintah Kabupaten Blitar mempertahankan batas wilyah di puncak Gunung Kelud yang selama ini di klaim Kabupaten Kediri,” kata Rijanto ketika itu.

Bahkan pihaknya juga berharap untuk penyelesaian persolan ini sesuai dengan Permendagri no 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Selain itu pihaknya juga optimis bisa mempertahankan batas wilayah di puncak Gunung Kelud tersebut dengan berbagi bukti pendukung yang dimiliki.Q van

Pemkab Lumajang Tertibkan Status Tanah Lumajang, Bhirawa Guna menimalisir permasalahan yang berkaitan dengan status tanah yang ada di Lumajang, Pemkab Lumajang akan segera melakukan penertiban status tanah. ‘’Jika hal ini tidak segera ditertibkan dan diperjelas akan semakin menyulitkan pemerintah. Makanya tanah-tanah itu harus segera diperjelas,” jelas Achmad Taufiq Hidayat, SH, Kabag Hukum Pemkab Lumajang.

Saat ini tidak sedikit tanah di Lumajang yang kepemilikannya tidak diperjelas sehingga bisa menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dia mencontohkan, tanah oloran di Tempursari yang dikelola oleh pihak desa, tanah di Prayuana yang dikelola tidak benar oleh perorangan, dan tanah sekolah sekolah tingkat dasar (SD) dan SMP yang banyak dipertanyakaan kepemilikannya oleh pemilik lahan/tanah.

“Ini semuanya harus diperjelas sehingga tidak muncul tudingan adanya permainan di antara pejabat di Pemda,’’ tambahnya.

Untuk itu, pihaknya akan menempuh langkah sosialisasi. Antara lain; penertiban, lelang, dan promotif. Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat dengan pihak desa. Mengawali hal ini, pihak asisten Pemkab Lumajang, sudah melakukan rapat. “Rapatnya membahas hal menyangkut status tanah milik pemkab sebagai aset Pemkab dan tanah-tanah yang dipakai sekolah dan banyak mulai digugat oleh pemiliknya,” tukasnya.Q yat

Diduga Selingkuh, Dikda Panggil Pasangan Guru SD Kabupaten Blitar, Bhirawa Diduga telah melakukan tindakan perselingkuhan, salah satu Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Selopuro langsung dipanggil Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Hal ini diungkapkan Kasi Pembinaan dan Pengembangan. Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Puji Tawam Widodo.

Pihaknya langsung melakukan pemanggilan terhadap dua oknum guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar yang terlibat kasus perselingkuhan. Kasus ini sesuai laporan yang diterima Polsek Binangun pada Senin (19/1) lalu, kedua oknum itu yakni JM lelaki usia 35 tahun guru di salah satu SD di Selopuro dan NPS wanita usia 28 tahun warga Desa Ngadri Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar.

JW merupakan Guru Kategori 2 yang beberapa waktu lalu menerima SK pengankatan CPNS. “Kami menjadwalkan memanggil terhadap JW dan NPS untuk melakukan klarfikasi terkait dengan laporan tersebut, namun keduanya sampai hari ini (kemarin red) belum dating,” kata Puji Tawam Widodo.Q htn

bas/bhirawa

Penyerahan santunan itu dilakukan secara simbolis oleh Kepala Dinas Sosial Nakertrans Lamongan Drs. Moh. Kamil, MM. dan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bojonegoro Widio Brahmulyo kepada ahli waris yang disaksikan oleh perwakilan perusahaan di kantor Dinas Sosial Nakertrans Lamongan.

BPJS Salurkan Santunan Kecelakaan Kerja Pembangunan Gedung BLK Lamongan mb7/bhirawa

Bupati Bondowoso, Amin Said Husni didampingi kepala Bappeda dan Ketua DPRD dalam kunjungan kerja, kemarin.

Kunker, Bupati Sosialisasi Program dan Serap Aspirasi Masyarakat Bondowoso, Bhirawa Dalam rangka mensosialisasikan seluruh program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 serta menyerap aspirasi masyarakat, Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) bertempat di Kecamatan Taman Krocok, kemarin.

Warga yang menjadi sasaran kunjungan kerja tersebut terdiri dari 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Taman Krocok, Tegalampel, Tenggarang dan Wonosari dengan menghadirkan seluruh kepala desa, Camat, Muspika serta para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda.

Kepada seluruh undangan yang hadir Bupati menyampaikan jika prioritas pembangunan di Bondowoso masih menempatkan sector pertanian sebagai prioritas utama dalam upaya peningkatan ketahanan pangan, selanjutnya pembangunan infrasruktur menjadi prioritas berikutnya sebagai upaya mendukung sector pertanian dan peningkatan ekonomi masyarakat. “Sebagai daerah yang memiliki lahan pertanian luas dan dukungan sumberdaya alam yang baik maka kita tetap menjadikan pertanian sebagai prioritas utama,” kata Bupati kemarin.

Dalam kesempatan tersebut Amin Said Husni juga menyampaikan perkembangan

hutan rakyat yang menjadi pilihan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dengan melakukan beberapa tanaman keras sepertio pohok sengon, Gamelina, Jati dan tanaman lain yang saat ini perkembangan cukup pesat di Bondowoso. “Perkembangan ini pada satu sisi menggembirakan karena menjanjikan penghasilan yang tinggi dan pada sisi lain mengkhawatirkan karena lahan pertanian menjadi berkurang,” katanya.

Sementara itu, H Achmad Dhafir ketua DPRD Bondowoso dalam sambutannya menyampaikan berbagai hal yang sudah dilakukan DPRD bersama eksekutif khususnya dalam rangka pengembangan Bondowoso menjadi kabupaten yang diperhitungkan di Bondowoso di antaranya peningkatan pada sektor wisata serta berbagai upaya lain di berbagai bidang.

Dhafir juga menyampaikan dengan ditetapkannya peraturan daerah (Perda) yang baru tentang desa, maka para penjabat (PJ) kepala desa yang awalnya dijabat oleh tokoh masyarakat yang tidak sedikit dijabat mantan Kepala Desa, selanjutnya harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga nantinya pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan dilaksanakan pada 1 Juni mendatang menjadi lebih fair.

“Jadi mulai bulan depan, seluruh Pejabat Kepala Desa akan dijabat oleh PNS, karena tahapan Pilkades akan dimulai, sehingga harapannya akan lebih fair,” katanya.Q mb7

Bojonegoro, Bhirawa BPJS Ketenagakerjaan membayarkan santunan jaminan kecelakaan kerja kepada salah satu pekerja dari PT. Cahaya Indah Madya Pratama yang mengalami kecelakaan kerja meninggal dunia pada saat mengerjakan proyek pembangunan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Lamongan.

Berdasarkan informasi di lapangan, kronologi kejadian kecelakaan adalah pada saat korban melakukan pekerjaan melamer tembok gedung mengalami kecelakaan terjatuh dari lantai 2 sampai tidak sadar diri dan dilarikan ke RS namun sayang nyawa korban tidak bisa tertolong.

Penyerahan santunan itu dilakukan secara simbolis oleh Kepala Dinas Sosial Nakertrans Lamongan Drs. Moh. Kamil, MM. dan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bojonegoro Widio Brahmulyo kepada ahli waris yang disaksikan oleh perwakilan perusahaan di kantor Dinas Sosial Nakertrans Lamongan.

“Klaim kecelakaan kerja yang dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan untuk ahli waris Alm. Watam, pekerja pembangunan gedung BLK Lamongan sebagai haknya itu sebesar Rp 65,36 juta.

Besaran tunjangan kecelakaan kerja itu rincian dari 48 kali gaji/upah pekerja dan tunjungan lainnya,” kata Kepala Kantor BPJS Kete-

nagakerjaan Cabang Bojonegoro, Widio Brahmulyo, Rabu (28/1).

Widio menambahkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Bojonegoro yang membawahi Kabupaten Lamongan dan Tuban selama periode tahun 2014 telah melakukan pembayaran santunan atau klaim yang mencapai 33,35 Miliar dari total 4.591 kasus, dengan rincian Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 2,45 Miliar sebanyak 275 kasus, Jaminan Kematian sebesar 2,56 Miliar sebanyak 122 kasus dan Jaminan Hari Tua 28,33 Miliar sebanyak 4.194 kasus.

Sementara itu, Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Lamongan Moh. Kamil, mengharapkan seluruh Kontraktor proyek pemerintahan maupun swasta wajib mendaftarkan proyeknya ke BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam undang undang, supaya jika terjadi resiko kecelakaan kerja maka semuanya menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan.

"Begitu juga bagi perusahaan yang mempekerjakan karyawan berapapun itu, juga segera mendaftarkan seluruh karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan karena ini adalah hak setiap pekerja dan kewajiban pengusaha demi kebaikan dan kesejahteraan pekerja,” imbuhnya.Q bas

Berantas Buta Aksara, Wabup Ikut Jadi Guru Tempuh Jarak 5 Km, Nenek Genah Tuntaskan Keaksaraan Fungsional Belajar memang tidak mengenal usia, meski telah memiliki anak dan cucu, puluhan perempuan di Dusun Desa Cupak Kecamatan Ngusikan Jombang, terlihat bersemangat mengikuti proses belajar mengajar Keaksaraan Fungsional (KF) untuk menuntaskan buta aksara yang dilaksanakan di Balai Desa setempat.

Genah (67) nenek asal Dusun Munggut yang telah memiliki 7 cucu ini rela menempuh jarak 5 km dari rumahnya bersama belasan perempuan untuk belajar bersama. Dengan menumpak kendaraan terbuka nenek yang hanya menikmati hingga kelas 1 sekolah dasar (dulu SR), masih bersemangat meski terlihat malu-malu.

“Dulu hanya sampai kelas 1, karena gurunya meninggal dunia, dan sekolahnya bubar,” ujarnya dengan bahasa Jawa saat menjawab pertanyaan Wakil bupati Hj Mundjidah Wahab yang ikut menjadi pengajar dadakan.

Bersama nenek Genah puluhan perempuan yang belum pernah tamat Sekolah Dasar dari dusun yang sama ikut menjadi peserta KF yang di laksanakan PKB YA Latif di balai Desa Cupak Ngusikan. “Di samping diajar membaca, menulis dan berhitung, kita juga diajar membuat tikar dan sandal dari pandan,” tutur Yatemi salah satu peserta lain mengatakan telah mengikuti selama hampir 2 bulan.

Desa Cupak merupakan desa di Kecamatan Ngusikan kabupaten Jombang yang berada di tengah hutan pucangan berbatasan deng-

an Lamongan, perjalanan dari Kecamatan sekitar 10 Km. Untuk sampai di Desa ini, harus melewati jalan yang sunyi dan melintas hutan yang jalannya terjal dan berliku.

Wakil bupati Hj Mundjidah Wahab meminta peserta KF tidak hanya diajari belajar mebaca dan menulis. Akan tetapi juga berwirausaha, melihat semangat ibu ibu yang sudah memiliki anak bahkan cucu tetap belajar dirinya sangat bahagia. ”Karena dulu saya juga mengajar sebelum menjadi wabup. Kalau bisa ibu ibu ini juga diajari ketrampilan lain,” pintanya mengatakan.

Dalam kesempatan itu, mantan ketua Muslimat NU ini yang hdir bersama Kabid PLS Karyono dan Sekretaris Dinas Pendidikan Darmadji juga meminta peserta KF untuk membaca dan menulis di papan. “Lo tulisannya bagus, pada-

hal hanya kelas 2 SD dulunya,” ujarnya melihat tulisan Yatmi (63) menulis nama nama keluarganya.

Sementara itu Dahril Kamal, penanggung Jawab KF PKBM Ya Latif Utara Brantas mengungkapkan kelompok belajar Keksaraan di Desa Cupak sebanyak 10 kelompok dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang.

“Untuk Dusun Munggut 5 kelompok dan Cupak 5 kelompok.

Setiap pertemuan memakan waktu antara 1,5 jam,”bebernya seraya mengatakan karena banyaknya kelompok ini KF ditanganinya bersama aktifis Ikatan Pelajar NU (IPNU) bekerja sama dengan perangkat desa setempat.

Trmasuk yang ngajar adalah istri kepala Dusun,” imbuhnya.

Dahril menambahakan untuk Keaksaraan fungsional, dikatakannya sudah selesai, indikatornya adalah peserta sudah bisa

rur/bhirawa

Wakil Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab saat mengajar ibu-ibu peserta KF di Desa Cupak Ngusikan. membaca, menulis dan berhitung dengan lancar. ”Sekarang menginjak pada Keaksaraan Usaha Mandiri dengan mengoptimalkan

potensi local seperti membuat tikar dan sandal dari pandan, semoa ada yang membantu pemasarannya,” pungkasnya.Q rur

JAWA TIMUR

Kamis Pon 29 JANUARI 2015

7

Cari Dukungan, Bupati Datangi Kantor DPC PDIP Sumenep, Bhirawa Menjelang pemilihan kepala daerah (pemilukada), Bupati Sumenep yang juga ketua DPC PKB Sumenep, A Busyro Karim didampingi Sekretaris DPC PKB, AM Bahrul Ulum dan ketua Fraksi PKB, Dulsiam mendatangi kantor DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) setempat, Rabu (28/1) siang.

Bupati Sumenep, A Busyro Karim mengatakan, maksud kedatangannya ke kantor DPC PDIP Sumenep untuk melakukan silaturrahim menjelang pemilukada.

Sebab, menghadapi pemilukada ini perlu mempererat silaturahmi agar pesta demokrasi bisa berjalan aman dan lancar. "Ini hanya sebatas silaturrahim untuk mempersiapan langkah-langkah pilkada yang akan digelar di Sumenep," kata A Busyro Karim, di Sumenep, Rabu (28/1).

Rombongan Bupati diterima langsung oleh ketua DPC PDIP, Hunain Santoso dan Sekretaris DPC PDIP, Deky Purwanto dan sejumlah pengurus PDIP lainnya.

Pertemuan tidak berlangsung lama dan terkesan tidak resmi, hanya bincang-bincang biasa tanpa ada pembahasan yang serius. "Kantor PDIP ini bukan tempat yang asing bagi saya, karena sejak pilkada lima tahun lalu dan pilpres kita bersama-

sama rapat disini," tuturnya.

Ditanya dengan pencalonannya kembali dalam pemilukada Sumenep, pihaknya masih terlihat malu-malu memastikan. "Kalau soal itu kita lihat saja perkembangannya ke depan," jawabnya singkat.

Bupati juga mengaku jika baru Parpol PDIP yang didatanginya menjelang pemilukada ini, namun tidak menutup kemungkinan ada parpol lain yang akan didatanginya selama parpol itu mempunyai tujuan yang sama dengan PKB. "PDIP ini yang baru saya datangi, kemungkinan besar ada parpol lain yang akan didatangi lagi, yang penting parpol itu mempunyai tujuan yang sama" pungkasnya.

Masa jabatan bupati dan wakil bupati Sumenep akan berahir bulan Oktober 2015 ini. Hingga kini, KPU setempat sebagai pelaksana pemilu belum melakukan persiapan secara matang.

Dua Kandidat Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumenep telah membuka penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala daerah sejak tanggal 12-28 Januari 2015.

Hingga hari terahir (28/1) sudah ada dua kandidat bakal calon dari eksternal parpol yang menjajaki atau melakukan silaturahmi ke partai berlambang kepala banteng moncong putih itu.

Ketua DPC PDIP Sumenep, Hunain Santoso menyatakan, hingga batas akhir penjaringan dan penyaringan bakal calon bupati periode 2015-2020 sudah ada dua kandidat dari luar kader parpol yang membangun silaturrahim yakni Zainal Abidin dan A Busyro Karim.

Namun, dua kandidat yang datang itu bukan berarti menjadi calon yang akan diusung PDIP karena sesuai mekanisme parpol, penjaringan dan penyaringan bisa dilakukan dari bawah yakni diusulkan oleh PAC. "Sampai saat ini, dari eksternal partai yang datang ke PDIP sudah ada dua tokoh yakni Zainal Abidin dan A Busyro Karim," kata Hunain Santoso usai menerima rombongan ketua DPC PKB Sumenep, A

Busyro Karim, Rabu (28/1).

Menurut Hunain, dari hasil menjaringan itu pihaknya bersama pengurus DPC PDIP akan memplenokan nama-nama yang masuk ke PDIP. Hasil pleno kemudian akan disampaikan ke DPD Propinsi Jawa Timur sebagai laporan dari DPC. "Nanti akan mendapatkan petunjuk dari DPP partai siapa nama yang muncul, kemudian mereka akan dipanggil untuk mengisi formulir pendaftaran, jadi saat ini kami belum bisa memastikan ada berapa nama yang akan menjadi kandidat di partai kami," ungkapnya.

Hunain menegaskan, sesuai jadwal penjaringan dan penyaringan, hari ini (kemarin, red) merupakan batas akhir untuk gelombang kedua. Namun, pihaknya mengaku akan konsolidasi dulu diinternal parpol apakah masih ada aspirasi tentang nama kandidat baik dari DPD maupun dari PAC. "Kalau tidak diperpanjang lagi, hari ini (kemarin, red) hari terahir penjaringan gelombang kedua setelah diperpanjang sejak tanggal 18 Januari," jelasnya.

Sementara itu, DPC Demokrat Sumenep hingga kini masih tahap survei popularitas dan elektabi-

sul/bhirawa

Bupati Sumenep yang juga ketua DPC PKB Sumenep, A Busyro Karim didampingi Sekretaris DPC PKB, AM Bahrul Ulum dan ketua Fraksi PKB, Dulsiam saat bersilaturahmi ke kantor DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) setempat, Rabu (28/1) siang. litas sejumlah nama yang akan dicalonkan dalam bursa pemilukada Sumenep. Ada 5 sampai 6 nama yang masuk dalam survei partai berlambang mercy itu. "Kami masih proses melakukan survei. Ada 5-6 nama yang masuk dalam survei kami," kata Plt ketua DPC Partai Demokrat Sumenep, Ahmad Iskandar tanpa menyebut

Polres Razia Pengamen dan Jukir Liar

KILAS JATIM

Sidang Kades Klecorejo Aniaya Juru Pengairan Kab. Madiun, Bhirawa Sidang kasus penganiyaan dengan terdakwa Kades Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, Feri Sudarsono, kembali digelar di Pengadilan Negeri setempat dengan agenda mendengarkan keterangan saksi verbal lisan (saksi dari penyidik), Rabu (28/1).

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Tunik Pariyanti, menghadirkan saksi verbal lisan karena banyak saksi sebelumnya yang mengingkari keterangannya yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Empat saksi verbal lisan yang dihadirkan dalam persidangan yang semuanya merupakan penyidik Polsek Mejayan yakni, Agung, Sutrisno, Edi Prasetyo dan Muslish Bawani.

Menurut keterangan saksi verbal lisan, Muslich Bawani, kepada majelis hakim yang diketuai Sudar,SH, dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, semua penyidik yang melakukan pemeriksaan tidak ada yang menekan saksi. Para saksi juga dalam keadaan sehat ketika diperiksa.Q dar

Tiga SKPD Batu Belum Lakukan Pengumuman Lelang Kota Batu, Bhirawa Walaupun Wali Kota Batu Eddy Rumpoko selalu menekankan agar SKPD mematuhi jadwal pelaksanaan program dengan mengumumkan lelang di awal, tetapi masih saja ada 3 SKPD yang belum melakukan pengumuman hingga Rabu kemarin (28/1).

Berdasarkan data di portal LPSE Kota Batu, ketiga SKPD yang belum memasukkan pengumuman lelang, baik proyek swakelola maupun lelang terbuka yaitu Dinas Pengairan dan Bina Marga, Kantor Ketahanan Pangan dan BPBD. Tak hanya itu, 2 SKPD ternyata hanya mengumumkan sebagian saja. Ada sebagian yang masih belum diumumkan di portal LPSE, yaitu Dinas Pendidikan dan Olaga Raga, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Terkait dengan hal itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang), Dra Dyah Liestina P, membenarkan hal itu. "Kita ini tugasnya merekap saja. Bagi yang belum kita ingatkan agar segera mengumumkan," ungkap Dyah.

Dikatakan, seluruh SKPD telah diberikan pemberitahuan dan sosialisasi batas pengumuman lelang yaitu 15 Januari lalu.

Namun yang mengupload pengumuman tersebut kan tetap pihak SKPD.Q sup

lima namatersebut, di Sumenep.

Iskandar menuturkan, tim survei dari DPD Propinsi Jawa Timur terus melakukan survei hingga akhir bulan Januari ini. Hasil survei itu akan diumumkan pada minggu pertama bulan Februari 2015.

"Maksimal minggu kedua Februari sudah kami umumkan kandidat calon itu," imbuhnya.Q sul

nurkholis/bhirawa

Tiga tersangka Narkoba dikeler di Mapolres Sampang.

Mantan Anggota DPRD Sampang Tertangkap Pesta Narkoba Sampang, Bhirawa Mantan anggota DPRD Sampang dari Partai Bulang Bintang (PBB) periode 20092014 tertangkap petugas saat asyik berpesta narkoba jenis sabu-sabu di salah satu rumah warga di Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung Sampang.

Penangkapan mantan anggota dewan Muafan terjadi sekitar pukul 20.30 WIB. Ia tertangkap bersama dua orang rekannya yakni Salim, dan Holis sesama pemakai barang terlarang tersebut oleh satuan narkoba polres Sampang bersama anggota intel Kodim 0828 Sampang.

Kasat Narkoba Polres Sampang AKP Syaiful Anam di Sampang, Rabu (28/1), menggelar kasus penangkapan 3 tersangka pemakai narkoba di Mapolres Sampang,

dengan barang bukti dua alat hisap dan sabu seberat 1 gram yang telah dibungkus rapi.

“Berdasarkan pemeriksaan sementara terhadap ketiga tersangka, positif menggunakan sabu dengan tes urine. Ketiga tersangka mengaku memakai barang haram tersebut ada yang sudah 6 bulan ada yang mengaku 3 bulan, dan barang haram tersebut didapati dari seseorang yang saat ini sedang dilakukan pengejaran dengan inisial (AZ),” terang Syaiful Anam.

Masih dikatakan AKP Syaiful Anam, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, polisi menjerat para tersangka dengan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.Q lis

Tuban, Bhirawa Beberapa hari terakhir, jajaran kepolisian resort (Polres) Tuban dengan gencar melakukan razia dengan sasaran para preman yang beraksi pada malam hari, yang kerap mengganggu masyarakat di Bumi Wali Tuban. Razia yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Tuban hanya mendapatkan sejumlah pemuda yang berprofesi sebagai pengamen di malam hari.

Mereka kemudian diamankan di Polres Tuban guna dilakukan pendataan dan juga pembinaan. "Untuk pemuda yang kita amankan sebanyak sembilan orang. Mereka adalah para pengamen yang biasa beroperasi di malam hari," terang AKP Suharyono, Kasat Reskrim Polres Tuban setelah razia itu (28/1).

Para petugas yang menggunakan pakaian preman tersebut melakukan penyisiran sejumlah titik yang dinilai rawan terjadinya tindak kriminalitas. Seperti kawasan alun-alun, seputar Rest Area dan juga sekitar Pantai Utara Kota Tuban.

Saat melakukan razia di kawasan Rest Area dan juga kawasan pantai jalan RE Martadinata, Kota Tuban petugas mendapatkan sejumlah pemuda yang mengamen. Kemudian langsung dibawa oleh petugas yang melakukan razia tersebut.

Dari jalan RE Martadinata, yang merupakan kawasan pantai yang biasa digunakan untuk tempat nongkrong menikmati nuasa laut dimalam hari, petugas melanjutkan aksinya di kawasan alun-alun Tuban. Di kawasan itu petugas juga mendapati pengamen yang mengamen di tengah malam itu yang juga kerap dikeluhkan oleh masyarakat. "Dari sembilan orang tersebut, salah satunya ada yang berasal dari Surabaya, lainnya merupakan pemuda asal

Tuban sendiri," lanjut AKP Suharyono.

Saat di Polres Tuban para pengamen jalanan tersebut dilakukan pembinaan supaya dalam kegiatannya mengamen tidak sampai menganggu ketertiban dan keamanan warga masyarakat. Seperti halnya melakukan pemaksaan terhadap warga supaya memberi uang. "Kita memberi arahan pada mereka supaya tidak sampai melakukan pemaksaan saat mengamen. Setelah kita bina mereka langsung kita lepaskan kembali," pungkas Kasat Reskrim saat berada di Polres Tuban.

Sebelumnyam Polsek Kota juga melakukan razia, delapan orang juru parkir liar yang beroperasi di sejumlah ruas jalan di Kota Tuban diamankan di Polsek Kota Tuban untuk dilakukan pendataan. "Total yang kita amankan sebanyak delapan orang. Mereka kita amakan saat melakukan parkir liar di jalan Lukman Hakim dan jalan Pemuda," terang AKP Basir, Kapolsek Kota Tuban.

Mereka yang diamankan petugas ini tidak memiliki ijin untuk parkir dari Dinas Perhubungan. "Mereka masih kita lakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk yang surat ijinnya mati.

Biasa dalam praktek parkir liar itu, mereka menarik ongkos lebih mahal dari pada yang resmi," lanjut Kapolsek setelah kegiatan tersebut.

Kapolsek juga menjelaskan, razia premanisme tersebut dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan kenyaman warga masyarakat serta antisipasi terjadinya kejahatan premanisme di Kota Tuban. "Ini akan terus kita lakukan untuk mencegah aksi kejahatan di wilayah Kota Tuban. Termasuk penertiban tukang parkir liar yang sering meresahkan," terang AKP Basir, Kapolsek Kota Tuban.Q hud

Ibu Kader PKK Buat Makanan Pendamping ASI Tinggalkan Bahan Tepung Terigu, Galakkan Bahan Tepung Modifikasi Moka Dinas Kesehatan (Dinkes) melalui Seksi Gizi Masyarakat menggelar kegiatan pembuatan makanan pendamping ASI (air susu ibu), pagi kemarin (28/1). Acara yang diikuti puluhan ibu kader posyandu, PKK, tenaga promosi kesehatan dan tenaga medis bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam pemanfataan lahan serta bahan yang ada dilapangan maupun dilingkungan rumah. Acara dibuka Kepala Dinas Kesehatan Abu Bakar Abdi, Kepala Bidang PKMK, Sumarno dan Kasi Gizi Masyarakat, Rina Widharnarini.

Menurut Abu Bakar Abdi, pembuatan makanan pendamping ASI dibuat dari bahan tepung non terigu, yakni modivikasi bahan moka. Pasalnya, kata Abu Bakar, bahan tersebut sangat baik untuk makanan anakanak yang mengalami gangguan pertumbuhan tubuh. “Ini dilakukan agar para ibu kader posyandu, PKK dan tenaga promosi kesehatan paham tentang makanan pendamping berbahan dasar yang baik. Sehingga tumbuh kembang anak berjalan normal,” tegas Abu Bakar.

Selain menambah pengetahuan

baru, ujar Rina, kegiatan tersebut juga dapat memanfaatkan bahan yang ada di lapangan dengan tepat dan multiguna. Ini, sambung Rina, sangat sesuai dengan program pencegahan gizi buruk dari hulu hingga ke hilir.

“Upaya kita terhadap penanganan gizi buruk adalah berupaya dengan mencegah dan melakukan perawatan, dengan cara memberikan bimbingan terhadap para ibu kader. Selain itu, agar supaya tidak tergantung pada bahan terigu saja,” papar Rina.

Keberadaan Rumah Pemulihan Gizi (RPG) ini selain untuk menakan

penderita gizi buruk dihilir juga merupakan salah satu upaya intervensi masalah gizi buruk dihulu. Salah satu caranya, tegas Rina, melalui bimbingan dan pendampingan yang dilakukan ibu kader dengan makanan pendambing ASI pada anak usia 2 hingga 6 tahun.

“Yang jelas, ke depan kita tidak perlu ada ketergantungan pada tepung terigu yang didapatkan dari impor, melainkan cukup dengan modivikasi tepung moka. Sebab anak anak yang berada pada masa pertumbuhan tidak boleh mengkonsumsi zat yang ada di tepung terigu itu,” bebernya.

Rina menambahkan, menjaga tumbuh kembang anak dengan asupan gizi yang baik tidak lah mudah.

Sebab, kata dia, ada anak yang mengalami kesulitan dalam pola makannya. Hal itu, ungkap Rina, merupakan hal yang dipikirkan oleh seorang ibu kader dan pendampingi anak, sehingga anak kelak menjadi

mandiri.

“Mereka, diajari menu oleh para ibu kader, terutama bagi anak yang mengalami gangguan perkembangan dan autis. Bahkan di Surabaya ada anak-anak yang termasuk dalam gangguan pertumbuhan diajari membuat makanan sendiri. Tentunya disesuaikan dengan kesukaan anakanak, misalnya membuat makanan dengan corak doraemon,” bebernya.

Agar program ini berjalan dan berhasil dengan baik, tambah Rina, Dinkes Kabupaten Situbondo sudah menjalin kerjasama dengan beberapa SKPD, diantaranya, BKPPP dan Dinas Pertanian. Sehingga, kata Rina, hasil dari olahan tersebut nanti akan disuplai oleh ibu kader untuk kebutuhan makanan pendamping ASI di Kabupaten Situbondo. “Bahannya dari lokal yang mudah didapat, dengan memanfaatkan pekarangan yang ada. Misalnya saja menggalakkan tanaman singkong,” pungas Rina.Q awi

sawawi/bhirawa

Kasi Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Rina Widharnarini, bersama puluhan kader posyandu saat membuat masakan bergizi, siang kemarin.

EKONOMI - BISNIS

8

Kamis Pon, 29 JANUARI 2015

PTPN X-BNI Targetkan Mekanisasi Lahan Tebu 8.800 Hektare Malang, Bhirawa PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) bekerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) menargetkan upaya mekanisasi lahan tebu seluas 8.800 hektare, guna mendorong peningkatan produktivitas tebu nasional.

“Melalui mekanisasi, kami yakin mampu membuat budi daya tebu menjadi lebih efisien dan efektif,” kata Direktur SDM dan Umum PTPN X Djoko Santoso, ditemui pada Pelatihan Petani Tebu Rakyat kerja sama PTPN X dan BNI (28-29 Januari

2015), di Malang, Jatim, Rabu (28/ 1). Ia optimistis, dengan kerja sama itu BNI berkomitmen menyalurkan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) ke petani tebu melalui PTPN X senilai Rp100 miliar.

Dana tersebut diberikan dalam bentuk modal lunak bagi petani binaan PTPN X, termasuk untuk mendorong mekanisasi. “Dengan mekanisasi, waktu pengerjaan tebang, muat, dan angkut tebu dari lahan ke pabrik gula bisa lebih cepat,” ujarnya.

Selain itu, jelas dia, mekanisasi menjamin standardisasi hasil garapan

karena yang bekerja adalah mesin dan mampu menekan tingkat kehilangan bahan tebu yang terangkut ke pabrik gula. Bahkan, hasilnya lebih maksimal daripada cara manual atau memakai tenaga manusia. “Intinya, pekerjaan lebih cepat dan hemat, tapi hasilnya lebih banyak,” ucapnya.

Ia menambahkan, mekanisasi juga relevan dengan kondisi saat ini di mana terjadi kelangkaan tenaga kerja di sektor budidaya. Apalagi,

sampai sekarang cukup susah mencari tenaga kerja untuk tebang, angkut, dan muat tebu.

“Pada musim tanam 2013/2014 lalu, kami sudah merealisasikan mekanisasi untuk sekitar 3.000 hektare lahan yang terdiri atas 1.000 hektar lahan tebu milik petani binaan atau tebu rakyat (TR) dan 2.000 hektar lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN X,” tuturnya. Sementara, sebut dia, untuk musim tanam tahun ini 2014/2015 mekanisasi ditargetkan akan bisa diterapkan di la-

han seluas 8.800 hektare misalnya untuk plain cane (tanaman tebu yang belum dikepras). Selain itu, untuk ratoon (tenaman tebu baru).

“Oleh sebab itu, guna meningkatkan kesadaran menerapkan mekanisasi kami hari ini mengadakan pelatihan dengan melibatkan 150 orang petani tebu dari 11 Pabrik Gula (PG) milik PTPN X. Selain itu, hadir pula 50 orang dari petugas lapangan, Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR), dan Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR),” paparnya.

Kontingen terbanyak, kata dia, merupakan petani tebu dari PG Tjoekir (Jombang), PG Pesantren Baru (Kediri), PG Ngadiredjo (Kediri), dan PG Gempolkrep (Mojokerto). Hal itu menunjukkan tingginya minat petani di keempat PG tersebut untuk menerapkan mekanisasi. Rencananya, pascapelatihan mekanisasi tebu akan dipilih beberapa peserta untuk mengikuti studi banding di PG Bunga Mayang Lampung dan Q mut,ant Thailand.Q

PT PTPN X bekerja sama dengan PT BNI menargetkan upaya mekanisasi lahan tebu seluas 8.800 hektare, guna mendorong peningkatan produktivitas tebu nasional.

ist

Kurs JUAL

BELI

USD

12,502.00

12,378.00

SGD

9,470.49

9,373.72

EUR

15,209.93

15,056.60

JPY

10,477.71

10,372.05

GBP

19,469.36

19,271.31

Sumber: Bank Indonesia (10 JANUARI 2015)

RAGAM EKBIS

Ginsi Prihatin Pemblokiran 3.000 Barang Impor Surabaya, Bhirawa Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia (Ginsi) Jatim prihatin karena hampir 3.000 barang impor Jatim di blokir Ketua Ginsi Jatim Bambang Sukardi menjelaskan, pemblokiran barang impor ini tentunya sangat merugikan para pengusaha. Itulah mengapa ia meminta agar kebijakan yang menyulitkan importir bisa ditinjau ulang. “Bagaimanapun juga yang namanya ekspor-impor di negara manapun pasti akan dibutuhkan tak terkecuali di Indonesia,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya kemarin, Rabu (28/1).

Lebih lanjut ia mengatakan, kalau sebaiknya pemerintah harus fleksibel menyangkut aturan ekspor-impor, karena jika terlalu kaku bukan tidak mungkin akan diembargo oleh negara lain.

Apalagi saat ini akan diterapkan AEC yang merupakan pasar bebas Asia Tenggara. “Sebagai negara berkembang sudah semestinya Indonesia harus ikut perkembangan perbisnisan dunia,” katanya. Q ma

Operator Selular Perkuat Bisnis Layanan Data

Surabaya, Bhirawa PT XL Axiata Tbk (XL) terus menunjukkan kesiapannya untuk bersaing menghadapi tantangan industri tahun 2015 hingga beberapa tahun ke depan. Adapun persiapan yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas jaringan dan layanan data, juga melalui transformasi organisasi.

Dimana di awal Januari lalu RUPS Luar Biasa XL menyetujui pengangkatan Dian Siswarini sebagai Wakil Presiden Direktur XL. Sehingga diharapkan dengan perubahan management tersebut akan semakin memperkuat posisi XL menghadapi persaingan dan tantangan di tahun-tahun ke depan.

“Tahun ini banyak sekali tantangan yang akan dihadapi dan untuk dapat tetap berkompetisi dalam bisnis telekomunikasi, antara lain peningkatan dan pencapaian target penjualan dan revenue, peningkatan kualitas pengalaman pelanggan (customer experience), peningkatan kapasitas menuju era teknologi 4G serta menjaga shareholders value,” ungkap Wakil Presiden Direktur XL, Dian Siswarini, Rabu (28/1). Q riq

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha Mio, th. 2011, AG3554OC, a/n.

Yesi Ariani, Ds. Pagersari, Kalidawir-T.Agung No. 204/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2010, Hijau, AG6190RN, a/n.

Dwi Rayawati, Ds. Mojoarum, Gondang-T.Agung No. 205/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2012, Hitam, AG2866OO, a/n.

Noto, Ds/Kec. Tanggunggunung-T.Agung No. 206/IMB/BI-II/2015

Petani Tak Takut Subsidi Pupuk Dicabut Kota Batu, Bhirawa Rencana pemerintah mencabut subsidi pupuk ternyata ditanggapi dingin petani di Kota Batu. Pasalnya, selama ini mereka lebih banyak menggunakan pupuk non subsidi. Selain itu, mereka juga sudah mulai membiasakan diri menggunakan pupuk organik.

Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanian, Sugeng Pramono menjelaskan, langkah Pemkot Batu menggalakkan pertanian organik bertujuan untuk mengurangi ketergantungan atas pupuk kimia. Selain itu juga untuk menjaga kesuburan tanah dan menghasilkan kualitas produk pertanian yang sehat untuk dikonsumsi manusia.

“Banyak tanah pertanian yang kualitas kesuburannya terus menurun akibat penggunaan pupuk anorganik (kimia) yang berlebihan. Sehingga bertani secara organik merupakan jawaban untuk memperbaiki dan menyelamatkan kesuburan tanah,” tegas Pramono, Rabu (28/1).

Oleh karena itu, pihaknya akan terus meningkatkan sosialisasi ke petani tentang pent-

ingnya pertanian organik tersebut. Selain ongkos produksinya lebih murah, produk pertanian organik harganya juga sangat menjanjikan. “Bandingkan harga beras biasa maksimal Rp 13 ribu perkilogram.

Tetapi beras organik bisa mencapai diatas Rp 25 ribu perkilogramnya. Demikian juga sayuran,” tukasnya..

Sebagai daerah yang mayoritas petaninya menanam komoditas hortikultura, kebutuhan pupuk di Kota Batu memang relatif stabil dari bulan ke bulan dibanding daerah yang mayoritas mengembangkan produk tanaman pangan.

Sehingga distributor, agen pupuk dan kelompok tani sudah bisa memprediksi kebutuhan pupuk setiap bulannya.

Sementara itu, Sumaryadi salah satu petani bunga di desa

Pemkab Lamongan Siapkan Puluhan Perajin Hadapi MEA Lamongan, Bhirawa Pemkab Lamongan, Jawa Timur, menyiapkan sebanyak 68 perajin untuk menghadapi penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan memberangkatnya studi banding ke Surabaya dan Madura. Bupati Lamongan, Fadeli, mengharapkan dengan studi banding puluhan perajin bisa belajar pengemasan produk dan belajar bersama perajin lain dari seluruh Jatim di “Show Room” Dewa Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Jatim di Surabaya. Dalam menghadapi perdagangan bebas Asia Tenggara, kata Fadeli, sejumlah pengusaha dan perajin lokal dihadapkan pada lemahnya pengetahuan membuat pengemasan produk yang berkualitas, sehingga tidak mampu menaikkan nilai tambah barang produksinya.

Ia mengatakan, adanya MEA bisa memiliki implikasi luar biasa kepada pengusaha lokal bila tidak siap karena apabila pengusaha dan pengrajin lokal di Lamongan tidak siap, potensi daerah akan hilang digilas produk dari negara tetangga. “Dengan adanya MEA, arus barang, jasa, investasi, dan modal bahkan tenaga kerja menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di Q yit kawasan Asia Tenggara,” katanya, Rabu (28/1).Q

Bumiaji mengaku, dirinya selama ini banyak menggunakan pupuk non subsidi, misalnya pupuk NPK memilih jenis mutiara (biru) dibanding yang bersubsidi (coklat). Sebab dia menilai NPK jenis mutiara dinilai lebih bagus dan tahan lama untuk menjaga kesuburan tanaman bunganya.

Tak hanya itu, dia juga lebih banyak menggunakan pupuk kandang untuk menjaga kesuburan tanahnya dibanding pupuk anorganik. “Kalau memakai pupuk kandang, memang tahap pertama agak lama tumbuhnya. Tetapi kesuburan tanahnya lebih terjamin, sehingga pertumbuhan tanaman bunga juga terus bagus dan subur. Kalau pakai NPK harus sering dikasih pupuk dan tanah pun agak mengeras,” ungkap Maryadi.

PKG Ungkap Kelangkaan PT Petrokimia Gresik (PKG), selaku perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyiapkan pupuk bersubsidi ‘buka mulut’ penyebab pupuk langka. Yusuf Wibi-

sono, Manager Humas PT PKG, mengungkapkan penyebab kelangkaan pupuk dikalangan petani pada musim tanam terdapat beberapa faktor. Sementara, tanggungjawab produsen (PT PKG.red) hanya menyiapkan pupuk sebagaimana permintaan dari pemerintah, sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dari kelompok tani.

“Apakah petani tersebut sudah masuk dalam kelompok tani, itu yang harus difahami dulu, karena yang mendapatkan subsidi dari pemerintah adalah petani yang teragbung dalam kelompok tani dan mereka yang mangajukan RDKK,” Kata Yusuf Wibisono.

Lebih lanjut diterangkan, selaian banyak petani yang tidak masuk dalam RDKK, juga karena banyak lahan yang tidak terdata dalam RDKK turut menggunakan pupuk bersubsidi. “Hal inilah yang menjadikan ada istilah pupuk langka,” ungkapnya.

Dia mencontohkan, banyak para pemakai lahan Perhu-

tani atau pesanggem ikut menggunakan pupuk bersubsidi, padahal pesanggem tersebut tidak masuk dalam RDKK. Selain itu, banyak juga petani tambak yang juga ikut mempergunakan pupuk subsidi. “Mereka memang tidak masuk di RDKK, tetapi biasanya mereka juga memakai pupuk bersubsidi,” jelasnya.

Faktor laian penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi juga karena pola pemupukan petani yang tidak sesuai dengan aturan takaran yang juga mempengaruhi ketersediaan pupuk tersebut. Idealnya, per hektar tanah dalam melakukan pemupukan menggunakan rumus 5:3:2, yakni 500 kg organik, 300 kg NPK, dan 200 kg urea.

“Saat ini rata-rata para petani dalam menggunakan tidak memakai aturan itu, perhektar penggunaan pupuk jauh lebih banyak dari rumus standar pemupukan, sehingga kosumsi pupuk yang berlebih ini menyebabkan kekurangan pupuk dikalangan petani,” terang Manager Humas PT PKG. Q sup,hud

Penjualan Mobil Premium Tak Terpengaruh Suku Bunga Surabaya, Bhirawa Melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional ditambah adanya event politik di sepanjang 2014, ternyata tidak menjadi penghalang bagi produsen mobil Eropa dan Jepang. Pasar mobil premium justru mengalami kenaikan signifikan pada tahun lalu. Hal itu karena adanya pengaruh prestige yang dimiliki oleh warga Surabaya.

Kenaikan disebabkan oleh naiknya tingkat kebutuhan masyarakat terhadap kenyamanan, keamanan, dan performa mesin yang menjadi andalan dari mobil kelas premium. Disamping itu, dengan membawa mobil kelas Premium baik itu produksi Jepang, Eropa, Amerika, maupun Korea tentu memiliki kesan tersendiri bagi pemiliknya.

“Naiknya suku bunga bank, tidak berpengaruh terhadap pen-

jualan mobil dengan kelas Premium. Toyota Camry, Honda Odyssey, Mercedez Benz, maupun Ford yang nota bene milik Amerika.

Contoh mobil-mobil ini memiliki peminatnya, justru di saat bunga bank naik “ ujar David Abram Senior Marketing Auto 2000, HR Muhammad Surabaya, Rabu (28/ 1) kemarin di Surabaya.

Ia melanjutkan, pertumbuhan mobil kelas premium bisa terjadi sampai dengan akhir tahun 2015. Namun harus ada syarat yang harus dipenuhi seperti kesetabilan ekonomi nasional, bertumbuhnya nilai investasi di Indonesia. Serta kenaikan suku bunga bank yang mengalami kenaikan secara berjenjang.

“Kalau negara rusuh, maka investor akan memindahkan modalnya ke negara lain. Selain itu, gejolak UMR harus diselesaikan dengan arif dan ijaksana. Karena

dengan buruh melakukan unjuk rasa, maka proses dari hulu hingga ke hilir akan mengalami gangguan. Serta kebijakan bank dalam menetapkan suku bunga hendaknya harus sesuai dengan tingkat margin kebutuhan masyarakat,” terangnya. Jika semua kondisi tersebut bisa dicapai pada tahun 2015, maka pasar pertumbuhan mobil kelas premium bisa mencapai 7%. Dan akan berimbas kepada mobil dengan kelas yang lain seperti LCGC, SUV, dan MPV. “Kalau mobil kelas premium bisa naik, maka di bawahnya pun juga akan mengalami kenaikan. Namun hal itu tergantung masing-masing produsen dalam memasarkan.

Karena besaran nilai uang muka, dan cash back juga menjadi pertimbangan konsumen di kemudian hari.

Meskipun BBM naik, penjualan mobil baru secara umum tetap bisa naik,” tutupnya. Q wil

Diserbu Penambang, Pemkab Tinjau Tambang Emas di Kedewan Selain terkenal tambang minyak tradisional, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, Jatim kini mulai dikenal sebagai tambang emas. Di Dusun Dangilo, Desa Hargomulyo memiliki kandungan deposit emas dan kini dalam proses eksplorasi penambang asal Gresik.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agus Supriyanto, Rabu (28/1) mengatakan, untuk kandungan emas di wilayah tersebut sudah diketahui sejak dulu kala. Buktinya, ada yang melakukan pendulangan emas.

“Penambang emas belum ada izin tambang rakyat untuk emas. Sebab izin itu hanya bisa dikeluarkan bila sudah ada bukti laporan eksplorasi secara akurat dan ilmiah tentang

kandungan deposit mineral emas diwilayah itu,” jelasnya.

Disampaikan, dari penambangan tersebut belum di ketahui dampak apa yang ditimbulkan terhadap lingkungan bila digelar tambang emas oleh rakyat setempat. Dan untuk memastikan, pihaknya akan melakukan pengecekan di lapangan. Sementara itu terpisah Kepala Badan Perizinan, Kamidin membenarkan adanya penambangan

emas di wilayah tersebut.

Akan tetapi pria mantan Kepala Satpol PP ini menegaskan sampai saat ini penambangan tersebut belum ada izinnya. “Tapi jika hasil eksplorasi sudah dilaporkan dan kandungan deposit emas dianggap layak untuk dieksploitasi, maka pihaknya bisa mengeluarkan izin operasional produksi,” terangnya.

Dan untuk memastikan kabar adanya tambang emas di Kedewan, Kepala Dinas ESDM, Badan Perizinan, BLH dan pejabat Pemkab melakukan pengecekan ke lokasi. Hasil sidak belum bisa disimpulkan karena sampai sekarang hasilnya masih belum ada. Q bas

ist

Di Dusun Dangilo, Desa Hargomulyo memiliki kandungan deposit emas dan kini dalam proses eksplorasi penambang asal Gresik.

OLAHRAGA

Kamis Pon 29 JANUARI 2015

9

Pra PON Jatim Berharap Uji Coba Lawan Timnas U-23

LINTASAN

Dispora Jayapura Seleksi Atlet Usia Dini Sentani,Bhirawa Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Jayapura, Papua, pada 2015 melakukan penjaringan atlet dengan melaksanakan seleksi sejak mereka berusia dini.

Kepala Dispora Kabupaten Jayapura Alfius Demena di Sentani, Rabu, mengatakan penjaringan khususnya di bidang olahraga sepak bola.

"Kami bekerja sama dengan Sekolah Sepak Bola (SSB) yang banyak bermunculan di Kabupaten Jayapura belakangan ini," katanya.

Alfius menjelaskan kerja sama yang dilakukan pihaknya adalah dengan memberikan pembinaan-pembinaan terhadap SSB yang ada.

"Diharapkan dengan kerja sama dan pembinaan yang baik terhadap SSB ini dapat memunculkan atlet-atlet sepak bola yang andal," ujarnya.

Selain SSB, pihaknya juga fokus pada pembinaan cabang olahraga lainnya yang memberikan persiapan bagi atlet usia dini.

"Yang jelas di tahun 2015 ini, seleksi dan penjaringan atlet lebih difokuskan pada usia dini," katanya.

Dia mengatakan dana pembinaan juga disiapkan pihaknya bagi cabang-cabang olahraga itu, namun belum dapat menjangkau semuanya.Q ant

Surabaya, Bhirawa Rencanan Tim Nasional (Timnas) U-23 menggelar latihan di Sidoarjo mendapat sambutan hangat dari Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Jatim. Para pengurus berharap tim Pra PON Jatim bisa melakukan uji coba melawan tim yang dilatih oleh Aji Santoso itu.

Dalam rilis Badan Tim Nasional (BTN), Timnas U-23 diagendakan akan melakukan uji coba melawan Timnas Suriah U-23, Sabtu (14/1), dan Malaysia, Selasa (17/1) mendatang. Pertandingan bertajuk Road to Olympic

itu akan coba diselipi laga melawan tim Pra PON Jatim.

Wakil Ketua Asprov PSSI Jatim dr Wardi Siagian, mengatakan kalau Tim Pra PON Jatim sudah melakukan persiapan untuk menghadapai

laga tersebut. "Persiapan akan kami lakukan awal Februari mendatang, rencananya, pemain Pra PON Jatim juga akan menjalani pemusatan latihan.

Kami inginnya mereka TC di militer, sekarang masih kami cari tempat yang cocok untuk anak-anak," ucap Wakil Ketua Asprov PSSI Jatim dr Wardi Siagian, Rabu (28/1).

Lebih lanjut Wardi menjelaskan, selama ini Tim Pra PON Jatim sudah berniat untuk melakukna uji coba, kebu-

tulan Timnas U-23 menggelar latihan di Sidoarjo, sehingga Tim Pra PON bisa menjajal kekuatan tim garuda muda itu.

"Kami juga menjadwalkan ada uji coba. Nah, dengan ada Timnas U-23 yang TC di Sidoarjo, kami jadi ingin menantang mereka," sambungnya.

Mantan Panpel Persebaya ini mengaku sudah berkomunikasi dengan pelatih Timnas U23 Aji Santoso terkait uji coba."Saya sudah komunikasi dengan Aji. Pada prinsipnya,

Menpora Minta Formi Segera Persiapkan Tafisa 2016 Jakarta,Bhirawa Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi meminta Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia segera mempersiapkan diri untuk menghadapi Kejuaraan Dunia Olahraga Rekreasi atau Tafisa 2016 di Jakarta.

Instruksi itu disampaikan di sela pelantikan pengurus Formi Pusat periode 20142019 di Wisma Kemenpora,

Bali Kirim Pesilat Tangguh ke Kejurnas Denpasar, Bhirawa Bali mengirimkan pesilat tangguh dengan kekuatan penuh untuk bisa berlaga pada Kejurnas Pelajar Piala Sri Sultan Hamengkubuwono X di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

"Kami memang mengerahkan kekuatan penuh untuk Kejurnas kali ini, dengan harapan atlet-atlet Bali dapat berjaya dan berprestasi di tingkat nasional," kata Ketua Pengprov Perisai Diri Bali, Ketut Selamet di Denpasar Rabu.

Ia yang didampingi Ketua Hariannya, Yamadhiputra mengatakan, beberapa pelajar yang diterjunkan merupakan atlet unggulan Bali seperti Ni made Ana Sintyasih yang merupakan atlet PON Remaja 1 di Surabaya.

Para atlet pelajar ini dalam pengirimannya ke ajang tingkat nasional ini mendapat dukungan penuh oleh sekolahnya masing-masing, jadi sekaligus dapat mengangkat nama sekolahnya dalam kegiatan nasional, kata Yamadiputra.

Mereka yang ambil bagian dalam kegiatan ini sebanyak 69 orang Perisai Diri Bali pelajar SD, SMP dan SMA/SMK hasil seleksi ketat dari 35 sekolah, terdiri atas 47 orang atlet putra, 22 orang atlet putri, didampingi 27 official/manager.

Atlet Bali akan turun di dua nomor IPSI (tanding putra putri serta tunggal putra putri) dan nomor Perisai Diri yang terdiri dari kerapihan teknik dan serang hindar untuk masing-masing tingkatan (SD/SMP/SMA).

"Mereka umumnya adalah pelajar yang telah mengenyam pengalaman bertanding di tingkat Porseni ataupun kejurda, jadi mereka semua sudah memiliki pengalaman bertanding yang cukup ujar Ketut Selamet.

Ketua Bidang Teknik Pengprov Perisai Diri Bali, Wayan Darmawan mengatakan, kejurnas ini memberikan pengalaman bertanding yang lebih banyak untuk para atlet pelajar Perisai Diri di seluruh Indonesia.

Karena biasanya kegiatan bagi mereka akan terhenti hanya sampai Porseni Provinsi, tidak banyak yang memiliki kesempatan untuk mengikuti kegiatan nasional seperti Popnas, maka atlet bisa bertemu dengan 700 atlet pelajar dari Nusantara.Q ant

wawan triyanto/bhirawa

Wakil Gubernur Jatim, Drs H Saifullah Yusuf (kiri) saat melakukan juggling bersama para pemain muda di Gedung KONI Jatim.

Turnamen East Java Championsip

Wagub Warning Pencuri Umur Surabaya, Bhirawa Kasus pencurian umur selama ini kerab terjadi di turnamen sepak bola kelompok usia. Melihat banyaknya kasus itu, Wakil Gubernur Jatim, Drs H Saifullah Yusuf memberikan warning agar atlet, pelatih dan orang tua bisa bersikap sportif dan mendidik anak untuk bersikap jujur.

Menurut Saifullah Yusuf, tindakan tidak sportif itu justru akan merugikan masa depan pemain. "Lebih baik bertanding secara sportif dan tidak usah melakukan tindakan itu (mencuri umur) agar bisa menang," katanya hadir pada jumpa pers Turnamen Sepak Bola East Java Championsip Road to Singapore International Soccer 7s di Gedung KONI Jatim, Rabu (28/1).

Lebih lanjut pejabat yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menegaskan, kalau di turnamen ini akan melakukan verifikasi persayaratan pemain dengan sangat ketat. "Panitia sudah menggunakan teknologi, sehingga bisa mengetahui usia pemain," katanya.

Turnamen memperebutkan Piala bergilir Gubernur Jatim ini dibagi dalam 4 KU. Masing-masing KU-12, KU-13, KU-14 dan KU15. Peserta turnamen ini dari akademi, SSB, SD dan SMP seluruh Indonesia.

Nantinya ada sekitar 500 tim dengan jumlah 8 ribu pemain yang ikut turnamen ini. Mereka

adalah bibit-bibit potensial yang nantinya diharapkan bisa menjadi pemain berbakat. "Para pemain muda itu butuh panggung untuk bisa menunjukkan bakatnya dan mereka harus sering ikut turnamen," kata mantan Ketua Umum KONI Jatim itu.

Hingga saat ini Jatim merupakan basis sepakbola nasional, terbukti banyak tim asal provinsi paling timur Pulau Jawa itu yang akan berlaga di Indonesia Super League (ISL) musim depan, bandingkan dengan daerah lain yang rata-rata hanya memiliki satu tim yann berlaga di liga paling bergengsi di Indonesia itu. "Selain di Jatim, jumlah sekolah sepak bola (SSB) terbanyak di Indonesia," katanya.

Sementara itu Ketua Panitia, Eka Budi Saputra menjelaskan, Turnamen Sepak Bola East Java Championsip digelar di beberapa daerah. Babak penyisihan digelar di Jember, Tuban, Malang (7-8 Pebruari) dan di Surabaya, Sidoarjo, Kediri, Malang (14-15 Pebruari). Untuk putaran final KU 12 dan 13 dilaksanakan 20-22 Pebruari dan KU-14 dan KU-15 tanggal 27 Pebruari-1 Maret di Surabaya. "Juara dari turnamen ini akan dikirim ke Singapura," ujarnya. Q wwn

Tim Putera Djarum Kudus Pastikan Semifinal Superliga Denpasar, Bhirawa Tim puetra Djarum Kudus memastikan lolos ke babak semifinal turnamen Djarum Superliga Badminton 2015 setelah mengalahkan tim putra Hitachi Jepang 5-0. “Hasil hari ini sesuai perkiraan.

Hayom dan Ahsan kami simpan untuk menghadapi Musica Champion besok,� kata Manajer Tim Djarum Kudus Fung Permadi di GOR

Lila Bhuana Denpasar Bali, Rabu.

Pada partai pertama, Son Wan Ho yang mewakili Djarum Kudus sukses menyelesaikan pertandingan dengan skor 21-14 dan 2321 selama 58 menit pertandingan.

Kemudian ganda pertama Berry Angriawan/Andrei Adistia pun mampu menahan laju ganda Hitachi Kazuaki Oshima/Yuki Umino dengan skor 21-17 dan

22-20 dalam waktu 30 menit.

Ihsan Maulana Mustofa yang diturunkan pada partai ketiga juga mempertebal keunggulan Djarum Kudus atas Hitachi setelah mengalahkan Koji Naito dengan skor 21-16 dan 21-11 selama 35 menit pertandingan.

Kemenangan pasangan Kevin Sanjaya Sukamuljo/Praveen Jordan atas Flandy Limpele/

Yuta Yamasaki 21-14, 14-21, dan 21-16 selama 37 menit pun memastikan babak semifinal untuk Djarum Kudus.

Riyanto Subagja pada partai terakhir melawan Naohiro Matsukawa memastikan penyelesaian kemenangan Djarum Kudus setelah meraih skor 21-16 dan 21-19 selama 35 menit pertandingan.Q ant

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUMAJANG Jalan Mayjen Panjaitan No. 106 Telp. (0334) 887014 LUMAJANG

84/Peng-35.08/I/2015 Untuk mendapatkan sertipikat baru sebagai pengganti yang hilang berdasarkan pasal 59 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa :

1.

Sulastri Nanik Hak Milik No. 557 Jl. Batanghari RT.003 RW.009 Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang

NIB

-

Terdaftar Atas Nama

Amir Pak Nanik

Jakarta, Rabu. Mantan Menpora Hayono Isman kembali memimpin organisasi ini.

"Tafisa 2016 sudah tidak lama lagi. Kami berharap panitia bekerja dengan ikhlas. Apalagi kejuaraan ini akan membawa nama bangsa di kancah internasional," kata Imam Nahrawi usai melantik pengurus Formi Pusat.

Menurut dia, Kemenpora akan memberikan dukungan penuh agar pelaksanaan kejuaraan olahraga rekreasi itu berjalan sesuai dengan rencana. Indonesia diharapkan mampu sukses prestasi maupun pelaksanaan.

"Ini ada sebuah kebanggaan bagi Indonesia. Nama Indonesia dipertaruhkan pada kejuaraan. Saat ini kita juga akan mendukung untuk merealisasikan payung hukum," katanya menambah.

Sementara itu, Ketua Umum Formi Pusat Hayono Isman mengatakan, sebagai induk organisasi olahraga rekreasi pihaknya akan bergerak cepat termasuk mempersiapkan diri untuk menghadapi Festival Olahraga Nasional atau semacam PON di Bali, Oktober 2015.

"Untuk Tafisa 2016 memang harus didukung penuh.

Kejuaraan ini merupakan olimpiade untuk olahraga rekreasi. Makanya kita harus mendukung keberadaan dan kebangkitan olahraga tradision a l , " k a t a n y a .Q ant

Imam Nahrawi

Pencegahan Narkoba di Kalangan Mahasiswa Kesehatan

PENGUMUMAN TENTANG SERTIFIKAT HILANG

No. Nama / Alamat Pemohon Hak Atas Tanah Jenis & Nomor Hak

dia mengiyakan rencana ini.

Nanti, dia yang akan menyusun jadwalnya kemudian disampaikan ke BTN," ungkapnya.

Nantinya Tim Pra PON Jatim bakal turun di kompetisi Divisi Utama 2015. Fahmi Al Ayyubi dkk akan turun ke kasta kedua sepakbola nasional dengan menggunakan tim Laga FC Surabaya. "Kami menyiapkan anak-anak Pra PON Jatim kembali memperkuat Laga FC Surabaya berlaga di Divisi Utama," tandas Wardi. Qwwn

Tanggal Pembukuan

Letak TanahDesa / Kelurahan

Keterangan

20-09-1983

Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang

1. Surat Pernyataan dibawah Sumpah / Janji tgl. 28-01-2015 2. Surat Tanda Lapor Kehilangan tgl. 08-01-2015 No. Pol : STLK/69/I/ 2015/POLRES

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengumuman ini bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan–keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan Pengganti Sertipikat tersebut diatas, maka Sertipikat Pengganti akan diterbitkan dan berlaku syah menurut hukum dan Sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Lumajang, tgl. 28 Januari 2015 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUMAJANG Drs. TONTON SUDIYANTO, MH. NIP 19600707 198403 1 013

B I D A N G Pemberdayaan Masyarakat BNNK Trenggalek melaksanakan Seminar Tentang Pemberdayaan Perguruan Tinggi, dalam Upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan Tema Bahaya Narkoba & Permasalahannya terhadap Generasi Muda di Lingkungan Kampus.

Seminar dilaksanakan pukul 08.00 s.d. selesai bertempat di Gedung Kampus Akademi Keperawatan Pemkab Trenggalek dengan jumlah peserta 50 maha-

siswa. Seminar dibuka dan diisi paparan bahaya narkoba dari Bapak Kepala BNNK Trenggalek I Made Arjana, S.H., M.H. yang kemudian dilanjutkan penyampaian materi serta tanya jawab terkait bahaya narkoba dan pemasalahannya terhadap generasi muda.Q wek, adv

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

Poros Maritim Butuh Perbaikan Undang-Undang Jakarta, Bhirawa Pengamat geopolitik dan maritim Universitas Nasional Suryo AB menilai program poros maritim yang diunggulkan Presiden Joko Widodo membutuhkan perbaikan undang-undang dan pembentukan aparat yang sesuai.

“Poros maritim harus disiapkan dengan baik, dan sebaiknya mulai dengan perbaikan undang-undang,” kata Suryo di Jakarta.

Menurut dia, saat ini undang-undang yang mengatur tentang pelayaran dan kelautan masih tumpang tindih dan melanggar Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982).

Ia mencontohkan dalam UNCLOS terdapat aturan negara yang memiliki kapal untuk membawa dagangan ke luar harus memberlakukan “single authority” atau satu pihak yang memberikan wewenang perizinan pelayaran ke luar negeri.

Indonesia, katanya, hingga kini belum memiliki “single authority” sehingga kapal harus mengeluarkan banyak uang untuk perizinan saat melewati perairan setiap daerah.

“Misalnya barang diproduksi di Tangerang harus izin ke Jawa Barat, lalu izin ke Jakarta kalau melewati, dan lain sebagainya. Berapa banyak uang untuk perizinan di setiap daerah,” ujarnya.

Ia berpendapat Indonesia juga memerlukan aparat yang menjalankan undang-undang tersebut jika sudah mengalami perbaikan.

Menurut dia, Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) selama ini kurang efektif dan rentan menjadi ladang korupsi, sedangkan Badan Keamanan Laut (Bakamla) menurut dia memiliki peran yang tidak jauh berbeda.Q ant

Jaksa Agung Paparkan Kendala Eksekusi Mati Biaya Eksekusi Rp 200 Juta per Orang Jakarta, Bhirawa Jaksa Agung M Prasetyo memaparkan pelaksanaan dan kendala institusinya dalam eksekusi enam terpidana mati kasus narkoba pada 18 Januari 2015.

“Kendala yang kami hadapi adalah faktor waktu, lokasi dan cuaca. Kita mencari tempat yang aman dan kondusif dan di sepakati tempat yang aman di LP Nusakambangan, meskipun jauh dan transportasi mahal,” kata Prasetyo di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (28/1) kemarin.

Hal itu dikatakan Prasetyo dalam rapat dengan Komisi III DPR di Ruang Rapat Komisi III Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan awalnya

eksekusi keenam terpidana mati itu akan dilaksanakan di Pulau Seribu, Jakarta, namun biaya perorang yang dibutuhkan senilai Rp258 juta.

Jumlah itu menurut dia melebihi anggaran eksekusi mati senilai Rp200 juta per orang untuk pelaksanaan eksekusi mati.

“Jumlah Rp200 juta itu untuk pemenuhan seluruh kebutuhan yang dibutuhkan narapidana, sehingga diputuskan tetap melakukan eksekusi di

Nusakambangan,” ujarnya.

Prasetyo mengatakan masalah keamanan dan pengawalan juga perlu dipikirkan dalam pelaksanaan eksekusi terpidana mati. Hal itu menurut dia jarak yang jauh membutuhkan pekerjaan ekstra, yaitu pengawalan dan itu yang membuat anggaran lebih harus diperhitungkan.

Selain itu, menurut dia pemilihan Nusakambangan pun juga dianggap tidak terlalu steril karena merupakan pemukiman penduduk.

“LP Nusakambangan tidak terlalu steril, di sebelah Nusakambangan ada pulau yang dihuni sejumlah kepala keluarga. Adanya keyakinan Is-

lam garis keras di sana, dan kami dengar mereka lakukan pelatihan-pelatihan yang harus kita waspadai,” ujarnya.

Selain itu, dia menjelaskan faktor cuaca juga menjadi kendala saat eksekusi itu dilaksanakan, sehingga pelaksanaannya mundur beberapa menit dari jadwal yang direncanakan.

Menurut dia cuaca buruk menyebabkan jadwal eksekusi yang direncanakan pukul 00.00 WIB menjadi pukul 00.30 WIB dan 00.46 WIB. “Cuaca menjadi kendala itulah yang menyebabkan rencana eksekusi 00.00 WIB menjadi agak molor menjadi 00.30 WIB dan 00.46 WIB,” ung-

Mulai 2016, Kemenhub Kelola Jembatan Timbang

kapnya.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Hanura Syarifuddin Sudding mengatakan Kejaksaan Agung perlu mengevaluasi pelaksanaan eksekusi mati. Dia meminta Kejagung tidak memberitakan eksekusi mati tersebut secara luas, karena bisa mengganggu psikologis keluarga.

“Misalnya, pemberitaan terhadap salah satu terpidana mati yang bisa mengganggu psikologis keluarga,” ucapnya.

RDP itu dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin dan saat ini rapat sedang di skor untuk istirahat serta kembali dilanjutkan pada pukul 13.30 WIB. Q ant

PBNU Berharap Kisruh Golkar Segera Selesai

Sekretaris Golkar Jateng Dituntut 16 Bulan Penjara Semarang, Bhirawa Sekretaris Partai Golkar Jawa Tengah Iqbal Wibisono dituntut hukuman satu tahun dan empat bulan penjara dalam perkara dugaan korupsi dana bantuan sosial pemerintah provinsi setempat di Kabupaten Wonosobo tahun 2008.

Jaksa Penuntut Umum Anto Widi Nugroho dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Rabu (28/1) kemarin, juga meminta hakim menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp50 juta yang jika tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.

Jaksa menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 3 Undangundang Nomor 30 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” katanya.

Iqbal yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah diduga telah memerintahkan pemotongan dana bantuan sosial bagi empat lembaga pendidikan penerima bantuan di Wonosobo.

Potongan sebesar Rp20 juta untuk masing-masing lembaga pendidikan keagamaan yang menerima bantuan sebesar Rp50 juta.

Dari uang potongan dengan total sebesar Rp80 juta tersebut, Rp60 juta di antaranya dinikmati oleh terdakwa sementara sisanya digunakan oleh Gatot Sumarlan, mantan anggota DPRD Kabupaten Wonosobo yang sudah diadili secara terpisah dalam perkara ini. Q ant

Kamis Pon 29 JANUARI 2015

istimewa

Presiden Joko Widodo (keenam kiri) didampingi Mensesneg Pratikno (ketujuh kiri) menerima anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/1) kemarin.

Wantimpres Beri Pertimbangan Soal KPK-Polri Jakarta, Bhirawa Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (28/1), untuk memberi pertimbangan terkait polemik Komisi Pemberantasan Korupsi-Kepolisian Republik Indonesia yang terjadi saat ini.

“Pertimbangan kita tidak mengikat untuk dijalankan presiden. Yang jelas kita diskusikan tadi dan beliau menerima dengan baik pertimbangan kita,” kata salah seorang anggota Wantimpres Sri Adiningsih usai bertemu Presiden Joko Widodo.

Ada sembilan anggota Wan timpres, yakni Sidarta Danusubrata, Suharso Monoarfa, Jan Darmadi, Rusdi Kirana, Yusuf Kartanegara, Subagyo Hadi Siswoyo, Abdul Malik

Fadjar, Sri Adiningsih, dan Hasyim Muzadi.

Pada hari yang sama Presiden Jokowi juga menerima anggota tim independen beranggotakan sembilan orang yang dibentuk Presiden untuk mencari fakta terkait polemik hubungan KPK dan Polri.

“Pukul 10.30 WIB tim diterima presiden,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Menurut dia, Presiden Jokowi ingin menerima masukan dari tim independen terkait konflik antara KPK dan Polri baru-baru ini. Namun Presiden juga terbuka untuk menerima masukan dari pihak lain.

Pratikno menegaskan tim independen tidak hanya ditugaskan mencari fakta kasus yang menyebabkan polemik diantara KPK dan Polri tapi

juga memberi masukan kepada Presiden Jokowi untuk pembenahan hubungan antarlembaga hukum negara ke depan.

Di antara sembilan anggota tim independen, yakni mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie, mantan Wakil Kepala Polri Komjen Polisi (Purnawirawan) Oegroseno, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dan Erry Riyana Hardjapamekas, Sosiolog Imam Prasodjo dan mantan Kapolri Jenderal (Purnawirawan) Sutanto. Q ant

Jakarta, Bhirawa Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj menyatakan PBNU berharap kisruh di internal Partai Golkar bisa segera selesai melalui mekanisme islah.

“Kalau bisa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui mekanisme islah itu lebih baik daripada saling mengajukan gugatan melalui pengadilan,” kata KH Said Aqil Siradj usai menerima Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, HR Agung Laksono, di Gedung PBNU, Jakarta, Rabu.

Pada pertemuan tersebut, Agung Laksono didampingi Ketua Bidang Hukum Lawrence TP Siburian, Wakil Sekertaris Jenderal Sabil Rahman, dan Wakil Bendahara Umum Bimo Trihasmoro.

Menurut KH Said Aqil Siradj, PBNU terbuka pada siapa saja yang ingin melakukan silaturrahim dan meminta bantuan. Pada kesempatan tersebut, KH Said Aqil Siradj mendoakan, agar Partai Golkar segera islah.

“Saya mengimbau, agar tokoh-tokoh Paryai Golkar bisa mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan kelompok,” katanya.

KH Said Aqil Siradj menegaskan, agar Partai Golkar lebih mengutamakan pembangunan bangsa daripada pembangunan partai.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta HR Agung Laksono menyatakan, meminta saran-saran kepada Ketua Umm PBNU KH Said Aqil Siradj seputar upaya islah Partai Golkar.

Pertemuan berlangsug secara tertutup selama sekitar satu jam dan seusai pertemuan, Agung Laksono dan KH Aqil Siradj, memberikan penjelasan kepada pers.

Menurut Agung Laksono, dirinya bersama beberapa pengurus DPP Partai Golkar bertemu dengan Ketua Umum PBNU untuk meminta saran-saran dalam upaya islah Partai Golkar.

KH Said Aqil Siradj, kata dia, adalah tokoh nasional dan pemimpin lembaga yang memiliki dukungan umat Islam di seluruh Indonesia.

“Apalagi Pak Aqil dan saya, sama-sama berasal dari Cirebon, sehingga saya meminta saran kepada Pak Aqil,” katanya.

Mantan Ketua DPR RI itu menjelaskan, DPP Partai Golkar hasi Munas Bali serta DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, sudah melakukan upaya islah.

Dari upaya islah tersebut, kata dia, sudah mencapai titik temu pada empat sikap politik dari lima sikap politik ang dibahas.

“Satu lagi sikap politik yang belum sepakat yakni soal posisi Partai Golkar terhadap koalisi,” katanya.Q ant

Puan Kampanye Perilaku Hidup Sehat Bandung, Bhirawa Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengampanyekan program Penerapan Gizi Seimbang serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di sekolah kawasan Bandung Barat.

“Penerapan gizi seimbang bagi anak-anak bisa dimulai dengan membangun kebiasaan sarapan pagi dan membawa bekal sekolah yang bergizi, serta minum susu,” kata Puan Maharani dalam acara Kampanye Penerapan Gizi Seimbang serta PHBS kerja sama Kemenko PMK dan The Tempo Group di SD Kartika X-3 Parongpong, Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (28/1) kemarin.

Puan menambahkan, PHBS bisa dilakukan dengan mencuci tangan dengan sabun dengan bawah air mengalir, mengonsumsi jajanan sehat

Jakarta, Bhirawa Kementerian Perhubungan siap mengambialih pengelolaan Jembatan Timbang di seluruh Indonesia agar terjadi standarisasi pelayanan dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian.

“Mulai tahun 2016, seluruh jembatan Timbang harus dikelola dengan standar nasional. Selama ini banyak yang tidak terurus, bahkan ada tidak beroperasi,” kata Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, di Gedung MPR/DPR-RI, Jakarta, Rabu (28/1) kemarin.

Menurut Jonan, urgensi pengelolaan Jembatan Timbang oleh Kementerian Perhubungan agar dapat menghindari kecelakaan, meningkatkan ketahanan jalan, termasuk meningkatkan pedapatan kepada negara.

“Kalau Jembatan Timbang Trenggalek, Bhirawa dikelola dengan baik dengan BNNK Trenggalek melalui Seksi Penstandar memadai maka bicegahannya, kembali melakukan Soaya perawatan jalan dapat sialisasi dan Diskusi di lingkungan ditekan, karena tonase dan pelajar, Rabu, (28/1). Kali ini, SMKN 1 berat angkutan barang yang WatulimoTrenggalek menjadi sasaran melalui suatu kawasan dakegiatan tersebut. Setelah sebelumnya pat ditentukan,” ujarnya. dilaksanakan di MAN Panggul. ThemanMeski begitu Jonan tidak ya masih yaitu “peran serta nyata pelajar menyebutkan berapa jumlah dalam menanggulangi ancaman perJembatan Timbang di sedaran narkoba di lingkungan sekolah”, luruh Indonesia yang akan Diharapkan dalam sosialisasi dan diambilalih dari pengelolaan Pemerintah Provinsi.

Padahal, berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Pengelolaan Jembatan Timbang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga tidak ada perbedaan standar antar-Provinsi.

“Tahun depan (2016) diharapkan pengambialihan pengelolaan semua Jembatan Timbang sudah harus direalisasikan,” ucapnya, menegaskan.Q ant

di kantin sekolah dan menjaga kesehatan gigi.

“Perilaku hidup bersih dan sehat ini harus dimulai sejak dini yang dapat diteruskan secara turun temurun hingga berlanjut usia dewasa,” kata Puan Maharani.

Sementara itu, dia juga menambahkan, PHBS dapat dilakukan dengan menggunakan jamban bersih serta membuang sampah pada tempatnya.

“Ini akan menghindarkan anak-anak dari berbagai penyakit,” katanya. Q ant

BNNK Trenggalek Sosialisasi 2 Hari di SMK Watulimo diskusi ini, di harapkan sekolah dapat merespon baik dari hasil diskusi siswa tersebut dan dapat diterapkan di lingkungan sekolah masing-masing.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka mengukur presentase pelajar di tingkat SMP/SMA yang hidup sehat dan tidak menyalahgunakan narkoba. Untuk mendukung kegiatan tersebut, BNN meng hadirkan narasumber dr. Riza dari Puskesmas Watulimo. Secara keseluruhan kegiatan berjalan lancar dan tertib. Q wek.adv

Ketum Partai Golkar versi Munas Jakarta Agung Laksono (kedua kanan) dan Ketum PBNU Said Aqil Siradj (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai pertemuan tertutup di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (28/1) kemarin.

Kamis Pon 29 JANUARI 2015

Kenaikan Gas Elpiji 3 Kg Ditentang l Sambungan hal 1

Padahal sebelumnya, pemerintah juga telah menaikkan tarif listrik.

Menurut dia, jika pendapatan per kapita masyarakat sudah naik, kenaikan gas elpiji 3 kg ini sah-sah saja dilakukan. Tetapi semuanya tetap harus didukung dengan penciptaan lapangan kerja yang bisa menambah pendapatan per kapita masyarakat.

Terkait alasan Pertamina mengaku rugi akibat penjualan elpiji 3 kg, Tumiran balik mempertanyakan pada Pertamina.

“Pertamina rugi, alasannya apa? Pertamina kan perusahaan pemerintah, bisa dialokasikan sebagian dari pemerintah.

Gas kita kan masih banyak. Dan itu kita ekspor, seharusnya dari hasil ekspor itu sebagian bisa dialokasikan untuk kepentingan masyarakat,” katanya.

Sementara itu dalam acara yang sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku tengah menggodok berbagai opsi terkait gas elpiji 3 kg. Salah satu rencana jangka panjang pemerintah adalah melakukan pola subsidi tertutup untuk gas elpiji 3 kg.

“Selama ini elpiji 3 kg pola subsidinya terbuka, siapa saja bisa beli. Nah ke depan kita mau bikin subsidinya tertutup, maksudnya yang benar-benar tidak mampu saja yang bisa menggunakan gas elpiji 3 kg. Ini bakal diterapkan dalam lima tahun ini,” kata Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja.

Nyoman menjelaskan, salah satu rencana yang dikaji adalah rakyat yang benar-benar tidak mampu akan diberi semacam Kartu Sejahtera untuk dapat membeli elpiji 3 kg ini. Sehingga, subsidi ini ke depannya benar-benar tepat sasaran.

“Sekarang kan masih banyak pengusaha restoran yang pakai elpiji 3 kg. Makanya kita tidak mau lagi ini terjadi,” tambahnya.

Terpisah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menyebut rencana kenaikan gas elpiji 3 kg saat ini masih belum dibahas. “Nanti kita lihat, belum (ada keputusan),” kata Sofyan di Istana Negara kemarin.

Sofyan menjelaskan, hal tersebut pada dasarnya masih dalam tahap wacana dan evaluasi yang mendalam. “Itu masih wacana,” imbuhnya. n ira

Bawaslu Segera Lantik Panwaslu di 16 Kab/Kota l Sambungan hal 1

“Yang pasti sebelum 26 Februari sesuai rencana KPU RI yang akan memulai tahapan Pilkada, Bawaslu akan melakukan pelantikan kepada mereka yang lolos dan yang masuk dalam cadangan masing-masing berjumlah tiga orang. Ini penting karena hal ini menyangkut soal APBD,”tegas Sufi yang diklarifikasi lewat telepon genggamnya, Rabu (28/1).

Namun demikian sebelum dilakukan pengumuman sekaligus pelantikan kepada enam Panwaslu yang lolos akan diberikan peluang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk memberikan masukan kepada Bawaslu Jatim terkait perilaku mereka. “Kami akan menerima semua pengaduan terkait calon Panwaslu yang lolos. Dan ini sebagai pertimbangan bagi tim untuk menentukan apakah mereka ini lolos atau tidak,”tambahnya.

Ditanya terkait janji DPR RI yang akan menyelesaikan revisi Perppu 1 Tahun 2014 pada 18 Februari, Sufianto enggan menjawab. Yang pasti pihaknya akan mengikuti semua yang akan menjadi keputusan DPR RI. “Di sini kan saya hanya pelaksana saja, sehingga apa yang jadi putusan DPR RI akan kami laksanakan,”lanjutnya.

Seperti diketahui, meski Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada masih dalam revisi di DPR RI, namun KPU Jatim optimis Pilkada di Jatim dilaksanakan secara serentak pada Desember 2015 ini. Untuk itu KPU Jatim telah mengumpulkan KPU Kab/kota se-Jatim untuk melaksanakan sosalisasi terkait Perppu Pilkada yang telah disetujui DPR RI dan akan dilaksanakannya secara langsung.

Komisioner KPU Jatim Choirul Anam menegaskan jika pihaknya telah mengumpulkan KPU Kab/kota se-Jatim untuk melakukan sosialisasi ke semua parpol terkait dengan telah disahkannya Perppu No 1 Tahun 2014 terkait Pilkada langsung oleh DPR RI. Namun demikian pihaknya optimistis tahapan Pilkada akan berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU RI yaitu 26 Februari 2015 ini.

“Memang kami masih menunggu hasil revisi Perppu Pilkada yang selanjutnya diundangkan dan dimasukkan dalam lembar­an negara. Sesuai janji DPR RI, hal itu akan selesai pada 18 Februari 2015.

Selanjutnya kami akan melakukan tahapan Pilkada di antaranya pendaftaran calon sebelum penetapan dan penjadwalan,”tegas Anam.n cty

Evaluasi Pengelolaan Anggaran l Sambungan hal 1

laporan keuangannya secara lengkap,”ujar Susetya , Rabu (28/1).

Dan dalam hasil Monev program kegiatan, terdapat SILPA anggaran yang mencapai Rp 184,5 miliar. Dari pantauan Inspektorat, banyak kendala yang dihadapi oleh beberapa SKPD. Di antaranya, lemahnya dalam pembuatan perencanaan program kegiatan, akibat sedikitnya waktu yang tersedia. Selain itu, kesalahan juga banyak dilakukan dalam kode rekening belanja.

“Dalam perencanaan, banyak SKPD yang tidak mempertimbangkan fluktuasi harga di lapangan. Akibatnya, nilai belanja yang ada dalam perencanaan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan,”jelas Susetya.

Namun demikian Inspektorat juga mencatat ada sebanyak 18 keberhasilan yang telah dicapai SKPD. Hal ini terlihat dengan relatif berkurangnya jumlah anak jalanan dan gelandangan. Selain itu angka kecelakaan di tempat kerja juga minim di tahun kemarin. n nas

SAMBUNGAN

11

Dokumen Dugaan Gratifikasi Zulkarnain Diserahkan ke Bareskrim l Sambungan hal 1

menerima gratifikasi berupa sebuah mobil Toyota All-New Camry 3000 CC. Sementara mengenai uang suap Rp 5 miliar yang sebelumnya disebutsebut, menurutnya, belum bisa dibuktikan. “Karena ini baru sekadar info yang kami dapatkan dari seorang anggota DPRD, Sumargono,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Jatim AM Syaian Choir menyatakan, kedatangannya ke Bareskrim kali ini hanya sebatas menyerahkan dokumen tersebut.

Belum ada laporan yang diterima oleh kepolisian. “Kami sementara hanya menyerahkan dokumen-dokumen ini,” ujarnya.

Sayangnya dia tidak bisa menunjukkan surat tanda bukti lapor saat diminta oleh wartawan. Termasuk juga tidak bisa menunjukkan bukti gratifikasi mobil dan uang itu kepada awak media.

Sebelumnya, Ketua Presidium Jatim AM Fathor Rosjid menyebut Wakil Ketua KPK Zulkarnain menerima suap senilai Rp 5 miliar dan sebuah mobil. Gratifikasi ini dimaksudkan agar Zulkarnain meng­ hentikan penyidikan perkara P2SEM. “Ada semacam gratifikasi Rp 5 mi­

liar dan mobil saat saya ditahan dulu.

Diduga kuat dilakukan petinggi Jawa Timur pada saat itu kepada petinggi Kejaksaan Tinggi Jatim,” kata Fathor di Kejaksaan Agung kemarin.

Pada saat itu, Fathor yang kala itu adalah politikus Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Jatim menjelaskan yang menjadi Kepala Daerah Jawa Timur adalah Soekarwo, sementara yang menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim adalah Zulkarnain. Uang suap itu, menurutnya, diberikan untuk menghentikan penyidikan kasus P2SEM. Salah satu anggota Jatim AM, Djumanto menjelaskan kasus ini bermula pada 2008 di mana Kejaksaan Tinggi Jatim yang dipimpin Zulkarnain tengah menyidik kasus korupsi dana hibah bernama P2SEM . Saat itu, Kajati menetapkan 186 orang yang didominasi anggota DPRD Jatim sebagai tersangka. “Saya termasuk yang dijadikan tersangka dan sudah divonis penjara. Sekarang, kami mencari keadilan,” tegas Djumanto.

Zulkarnain, menurut Djumanto dianggap tebang pilih dalam menetapkan tersangka. Djumanto protes mengapa Zulkarnain tidak menyentuh pemegang

kebijakan saat itu, yakni Gubernur Jatim Imam Utomo dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Suyono.

Sebelumnya Gubernur Jatim Dr H Soekarwo telah membantah jika dirinya terlibat dalam kasus dugaan suap terhadap Wakil Ketua KPK Zulkarnain saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim. Saat kasus P2SEM ada, dia sudah tidak sebagai Sekdaprov lagi. “Saya mundur (persiapan Pilkada) dan saya dilantik menjadi Gubernur Jatim pertama kali 12 Februari 2009,” kata Soekarwo, Selasa (27/1).

Menurut Soekarwo, P2SEM diputus awal 2008. Lalu dihentikan pada Desember 2008 karena banyak masalah. Saat itu Gubernurnya Imam Utomo dan berhenti dilanjutkan Pj Setia Purwaka.

Soekarwo juga membantah memberikan hadiah Toyota Camry kepada Zulkarnain.

Menurut dia, Toyota Camry itu merupakan kendaraan dinas pejabat Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Jatim, termasuk Kepala Kejaksaan Tinggi. “Itu mobil pinjaman dan sudah dikembalikan,” ujarnya.

Untuk diketahui sejumlah pimpinan KPK saat ini dirundung masalah. Itu terjadi tak lama setelah penetapan wiwieko/bhirawa

Kepala BKD Kabupaten Tulungagung Indah Karunia Ratri SH, MH saat memberi penjelasan dalam sidang yang digelar KI Jatim di Ruang Media Center Kantor KPU Tulungagung, Rabu (28/1).

Majelis KI Tolak Gugatan LSM Bintara Atas BKD Tulungagung l Sambungan hal 1

Atas putusan ini, Ketua LSM Bintara Ali Shodiq MPdI, menerimanya. Begitupun dengan Kepala BKD Kabupaten Tulungagung Indah Karunia Ratri SH, MH yang hadir langsung dalam persidangan tersebut.

Seusai sidang, Ali Shodiq mengatakan bakal akan sesegera mungkin memenuhi syarat yang dimaksud Majelis KI. “Sebenarnya di UU Ormas tidak harus mempunyai akte dari Kemenkumham.

Kalau memang di persidangan KI harus begitu kami coba akan memenuhinya. Kalaupun belum kami nanti akan gugat lagi dengan atas nama perseorangan,” ujarnya.

Sedang Indah Karunia Ratri menilai masalah yang disengketakan di KI Jatim sudah selesai. Persoalan dokumen mutasi pejabat eselon II dan III yang dilakukan Bupati Tulungagung

Syahri Mulyo SE, MSi pada Januari 2014 silam sudah diberikan pada LSM Bintara. “Kami pun sudah pula memberitakan mutasi pejabat eselon II dan III itu sesuai dokumen yang ada di website BKD Tulungagung.

Apalagi ini kejadiannya sudah setahun lalu,” paparnya.

Selain menghadirkan BKD Kabupaten Tulungagung, persidangan KI Jatim kemarin juga menghadirkan beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemkab Tulungagung lainnya yang diadukan ke KI Jatim.

Di antaranya, Bappeda, Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) yang pejabatnya adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Tulungagung dan DPRD Tulungagung.

SKPD di lingkup Pemkab Tulungagung itu digugat oleh Abdul Qudus Salam. Ia yang tercatat sebagai peneliti di FITRA Jatim

itu melakukan pelaporan secara perseorangan karena merasa terhambat mendapat akses informasi terkait anggaran daerah Kabupaten Tulungagung.

Rencananya, persidangan KI di Tulungagung bakal berlangsung sampai, Kamis (29/1) hari ini. Menurut Wahyu Kuncoro, Majelis KI masih meminta Abdul Qudus Salam untuk memenuhi persyaratan persidangan, seperti surat kuasa dari FITRA Jatim.

Abdul Qudus Salam dinilai mewakili FITRA Jatim bukan perseorangan. Hal ini karena surat permohonan untuk meminta informasi yang diajukan ke Pemkab Tulungagung atas nama FITRA Jatim. “Jika sampai besok (hari ini) belum dipenuhi, persidangan bisa ditunda selama 14 hari dan nanti diadakan persidangan di Surabaya,” ujar Ketty Tri Setyorini. n wed

TPBB Razia, Apel Asal Amerika Diturunkan l Sambungan hal 1

supermarket besar, juga supplier penjualan buah.

Di antaranya seperti di Hero dan Lottemart di Sidoarjo, Hokky Graha Family, Superindo Wadungasri, Foodmart Sutos, Hipermart Ciwo, Ranch Market Basuki Rahmat, Hero TP, Hokky Bambu Runcing, Supplier Laris Manis Utama Margomulyo, Supplier Aneka Buah Utama Tanjungsari, dan Carrefour.

“Kalau kami lihat di gudang importir, nampaknya stok barang sudah habis dan yang beredar di supermarket saat ini merupakan stok lama. Jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Ketika sidak, ada apel Washington, namun ketika dilihat dokumennya dari Packing House California, untuk mengantisipasi semuanya diturunkan dan dilakukan uji lab. Hasil lab baru akan diketahui dalam tiga atau empat hari,” paparnya, Rabu (28/1).

Di Kota Madiun, menyikapi imbauan dari Kementerian Perdagangan agar masyarakat mewaspadai dua apel impor asal California, petugas gabungan dari Satpol PP dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata (Disperindagta) Kota Madiun melakukan razia ke sejumlah kios buah dan pusat perbelanjaan. Mereka menemukan lebih dari satu kuintal buah apel jenis Granny’s Smith dan Gala masih dijual di pasaran.

Ketua Harian Dewan Horti-

kultura Nasional Benny Kusbini mengakui bahwa apel yang terkontaminasi bakteri asal AS jenis Gala masih dijual bebas di supermarket dan pasar tradisional.

Lebih lanjut dia menjabarkan apel jenis Gala tersebut memiliki ciri berwarna merah dan renyah ketika digigit. “Apel yang warnanya merah dan renyah itu Gala. Itu banyak beredar di supermarket, bahkan dijual di pinggir jalan juga,” sebutnya.

Pihaknya berpendapat seharusnya importir apel tersebut harus bertanggung jawab dengan kasus tersebut, dan jangan membohongi publik. “Apel yang terindikasi bakteri itu harus dimusnahkan. Jangan sampai pikirkan rugi. Jangan bohongin publik. Bisa saja nanti labelnya diganti,” kata dia.

Lebih lanjut dia mengatakan kejadian ini bisa menjadi momentum untuk pemerintah tidak mudah percaya pada barang impor dari negara-negara besar. “Kan sudah jelas apel bakteri, dan sudah jelas juga Kemendag menyetop impornya. Momentum untuk kita akhirnya tidak selamanya produksi negara-negara maju berkualitas,” pungkas Benny.

Momentum Buah Lokal Sejak adanya larangan impor dua jenis apel asal Amerika tersebut, bisa menajdi momentum pemerintah lebih mendorong masyarakat untuk mengonsumsi buah lokal. Begitupula dengan

petani apel yang memang memerlukan regulasi agar mereka bersemangat menanam apel lokal.

Selama ini serbuan buah impor, membuat petani apel mengalami penurunan produksi. Sebab, masyarakat lebih suka mengonsumsi buah impor dibandingkan buah lokal.

“Pandangan seperti ini seharusnya harus diubah bersamasama melalui kerjasama dan koordinasi berbagai pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri. Sebenarnya, di Jawa Timur seperti apel Batu tidak kalah bagusnya dengan apel impor. Bahkan, apel lokal lebih baik dan sehat karena saat ini sudah menggunakan pupuk organik,” kata Kepala Bidang Holtikultura Distan Jatim Ir Sita Ratih Purwandari.

Dikatakannya, dalam menjual apel lokal seperti apel Batu, seharusnya Pemkot Batu lebih mempromosikan minat konsumsi apel tidak hanya dilihat dari sisi rasa dan kerenyahan saja. Tapi, mereka bisa mempromosikan dari sisi kesehatan. “Cara promosinya juga pengaruh. Intinya jadikan buah lokal menjadi lebih bergengsi dan tak kalah menariknya dengan buah impor,” katanya.

Di sisi lain, lanjutnya, petani apel harus tetap mempertahan­ kan dan meningkatkan kualitas apelnya sehingga aman dikonsumsi masyarakat. n rac

calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK, beredar foto mesra yang menunjukkan orang mirip Ketua KPK Abraham Samad.

Kemudian Jumat (23/1), Bareskrim Mabes Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan mene­ tapkannya sebagai tersangka dalam kasus pemberian keterangan palsu di depan sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah pada 2010. Saat itu Bambang belum menjabat Ketua KPK. Ia menjadi pengacara salah satu pihak bersengketa.

Selanjutnya Sabtu (24/1), Wakil Ke­ tua KPK Adnan Pandu Praja dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri atas tuduhan mengambil paksa saham milik PT Desy Timber, perusahaan penebangan kayu yang beroperasi di Berau, Kalimantan Timur pada 2006, saat Adnan menjadi penasihat hukum perusahaan itu.

Belakangan terungkap, ternyata Ketua KPK Abraham Samad juga telah dilaporkan sehari sebelum penangkapan Bambang atas dasar tuduhan politisasi jabatan.

Jika Zulkarnain juga resmi dilaporkan, maka semua pimpinan KPK tersangkut masalah hukum. n ira, cty

Disparbud Panggil PHRI Usut Spanduk Provokatif l Sambungan hal 1

kita harus mengingatkan ketika ada hotel ataupun objek wisata yang melanggar norma dan etika,”ujar Sekretaris Dispartabud Kota Batu Komaruddin, Rabu (28/1).

Diketahui, spanduk atau banner promosi yang dipasang manajemen Hotel Wonderland telah memicu kemarahan warga dan sejumlah Ormas Islam. Karena kata-kata yang dipakai dalam spanduk yang di pasang di 3 titik ini terkesan mengajak untuk berbuat maksiat. “Berbagi kasih di bulan Valentine, Februari promo dapatkan diskon hingga 50 persen untuk setiap kekasih yang menginap di Batu Wonderland Hotel,”bunyi kalimat dalam spanduk tersebut.

Kalimat ajakan berbuat maksiat ini di pasang di Simpang 3 Immanuel, di Jl Pattimura dan di Jl Raya Beji.

Anggota Laskar Ahli Sunnah Wal Jamaah Kota Malang yang kebetulan membaca spanduk ini langsung bereaksi. Merekapun mengadukan temuannya kepada ormas Forum Komunikasi Umat Islam (FKUI) Kota Batu.

“Laporan ini kita tindaklanjuti dengan melakukan pengecekan di lapangan. Ternyata benar ada, kemudian kita laporkan hal ini kepada Polsek Batu,” ujar Ketua

FKUI Kota Batu, Basuki.

Sebenarnya, kata Basuki, pihaknya memahami keinginan hotel untuk berpromosi dan mengajak wisatawan untuk datang. Namun dilihat dari kalimat yang dibuat, jelas-jelas hal ini bertentangan dengan ajaran agama.

Karena isi dari spanduk promosi itu justru mengajak generasi muda yang belum menikah untuk berbuat maksiat di hotel pada Valentine 14 Februari mendatang.

Beruntung saat itu laporan dari FKUI langsung ditanggapi oleh kepolisian dan Satpol PP dengan menurunkan spanduk provokatif tersebut. Namun masalah tak langsung selesai, karena gambar spanduk ajakan berbuat maksiat ini telah beredar di akun sosial dan grup WA. Dikonfirmasi terpisah, Manager Operasional Wonderland Hotel Nurrochman mengakui jika pihaknya melakukan keteledoran dalam memilih kata-kata dalam spanduk promosinya.

“Sebenarnya, yang kita maksud dengan pasangan kekasih untuk menginap di hotel adalah mereka yang sudah menikah,”ujar Nurrochman.

Dan sebagai konsekuensinya, Nurrochman telah membatalkan harga promo kamar hotel yang telah dipromosikan di spanduk tersebut. n nas

Dua Perda Kabupaten Nganjuk Dibatalkan Gubernur l Sambungan hal 1

2014 sesuai Pasal 14 ayat 1, pemkab/pemkot tidak lagi diberikan kewenangan mengatur maupun mengelola potensi minerbanya. Termasuk pengaturan air bawah tanah sesuai dengan lampiran nomor II huruf CC, pemkab/pemkot tidak boleh mengelola maupun mengeksploitasinya.

Dalam UU Nomor 37 Tahun 2014, pengelolaan minerba dan pemanfaatan air bawah tanah menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dalam hal ini Pemprov Jatim. “Kalau kita memaksa untuk memberlakukan kedua Perda itu sama halnya makar dengan pemerintah propinsi dan pusat,” jelas Masduqi.

Dengan dibatalkannya dua Perda yakni No 5 dan 6 Tahun 2014, berdampak terhadap kegiatan pengusaha galian tanah. Karena dalam melakukan kegiatan pengerukan tanah uruk mereka tidak mengantongi izin.

Seperti dikatakan Agus Musonif yang mewakili pengusaha galian tanah uruk di Nganjuk, dia mengaku siap jika ada peraturan khusus terkait hak dan kewajiban yang dibebankan kepada pengusaha galian tanah. Dia juga dengan tegas siap membayar restribusi dan pajak

sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Agus Musonif mengaku heran mengapa Pemkab Nganjuk tidak berani membuat Perda terkait tanah uruk. Pasalnya eksploitasi tanah uruk jauh dari teknis eksploitasi mineral. Karena tanah uruk esensinya hanya memindah tanah dari wilayah kecamatan tertentu ke kecamatan lainnya tanpa ada proses pengolahan. “Lain bila ada proses pengolahan bisa menyalahi UU Nomor 37 Tahun 2014. Wong ini hanya memindahkan tanah dari satu tempat ke tempat lain dan masih dalam satu wilayah di Nganjuk,” jelasnya.

Untuk itu dia mendesak Pemkab Nganjuk untuk berani mengambil langkah dengan membuat Perda terkait eksploitasi tanah uruk yang akan menjadi payung hukum dan usaha bagi pengusaha.

Sementara itu anggota Komisi C DPRD Nganjuk Basori Sag menyatakan masih ada peluang bagi Pemkab Nganjuk untuk mengoptimalkan potensi alamnya. Pasalnya UU Nomor 37 Tahun 2014 itu mengatur pengelolaan dan pemanfaatan air dan minerbanya. Sementara yang menjadi persoalan di Nganjuk bukan pada kedua hal itu, melainkan galian tanah uruk. n ris

Risma Dorong Anak Muda Surabaya Aktif di Industri Kreatif l Sambungan hal 1

film box office Indonesia seperti Ada Apa Dengan Cinta, Jomblo, Ayat-Ayat Cinta dan Sang Pencerah, diharapkan bisa menularkan ‘virus kreativitasnya’ kepada anak-anak muda di Surabaya. ‘’Kalau untuk film, Jakarta kan pusatnya. Ini Bandung juga mulai gerak. Saya juga pengen hidupkan itu. Mungkin anak-anak nanti bisa memproduksi film untuk mereka jual ke Production House (PH). Ini juga ada yang bikin game tentang kepahlawanan Surabaya. Nanti kalau sudah paham, kita bantu untuk bagaimana cari buat terobosan yang menghasilkan dan berguna untuk masa depan mereka,’’ kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Menurut Risma, dorongan kepada anak-anak muda untuk terjun dalam

industri kreatif itu sebenarnya sudah dilakukan Pemkot Surabaya sejak 2014 lalu. Apalagi, di Surabaya sudah ada ‘embrio’ nya berupa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang fokus pada sektor tersebut. ‘’Kami ingin memberikan wawasan kepada anak-anak ini tentang industri kreatif agar mereka nantinya bisa bergerak sendiri tanpa harus mencari kerja.

Karena mereka bisa menciptakan pekerjaan sendiri melalui teknologi yang ada saat ini. Awalnya mungkin bingung tapi kita akan arahkan,’’ tambah Risma.

Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini sangat mendukung pengembangan industri kreatif di Surabaya. Hal ini mengingat selain Jakarta dan Bandung, Kota Surabaya juga mempunyai potensi. ‘’Jadi ini bukan hal sulit untuk memulainya karena sudah ada basisnya.

Tinggal bagaimana anak-anak ini dibuka wawasan dan didorong kreatif menciptakan sesuatu,’’ imbuh Risma sapaan akrab warga kepada Wali Kota Surabaya.

Sementara Dennis Adhiswara yang datang dengan beberapa temannya dari bidang industri kreatif, mengaku senang bisa berbagi ilmu kepada para pelajar di Surabaya. Saking senangnya, pemeran Memed di film laris Ada Apa Dengan Cinta ini tidak butuh persiapan panjang untuk hadir di acara ini. Dia mengaku persiapannya baru mulai Senin (26/1) lalu. ‘’Kita senang banget bisa sharing ke adik-adik. Kita juga sudah melihat ada banyak potensi dari anak-anak Surabaya. Ini saya bawa teman-teman dari Jakarta, Bandung, Jogjakata. Kita pengen share karena sekarang saatnya Surabaya,’’ ujar sutradara muda ini.

Dennis mengatakan, generasi muda

sekarang ini sebenarnya lebih mudah diarahkan untuk aktif dalam dunia industri kreatif berbasis teknologi. Ini karena anak-anak muda sekarang sudah terbiasa mengoperasikan smartphone dan juga jejaring sosial macam Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, Path, serta piawai mengakses Youtube dan juga aktif nge-blog. Bahkan, ketika para pelajar tersebut ditanya apakah ada yang belum mengenal Facebook atau belum pernah buka Youtube, tidak ada satupun anak yang angkat tangan. ‘’Kalau di antara kalian ada yang sudah berkarya, kita ingin karyanya adik-adik bisa dikenal di luar kota, di luar pulau, atau bahkan di luar negeri.

Itu memungkinkan sekali karena kalian didukung oleh teknologi,’’ sambung pria yang memiliki 71 ribu follower di akun Twitternya ini. *

UTAMA

12

Kamis Pon, 29 JANUARI 2015

Wabah DB Makin Meluas

Gubernur Jatim Belum Tetapkan KLB Provinsi Pemprov, Bhirawa Meski 18 kabupaten/kota di Jatim telah dinyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa Demam Berdarah (KLB DB), Gubernur Jatim Dr H Soekarwo masih belum menyatakan provinsi yang dipimpinnya sebagai KLB DB. Alasannya, rasio perbandingan antara total penduduk dengan total penderita masih belum besar.

“Secara materiil sudah KLB. Tapi secara formal, Provinsi Jatim itu jumlah penduduknya mencapai 38 juta orang. Sedangkan jumlah penderita DB sekitar 1.817 orang.

Jadi status KLB masih sebatas di kabupaten/kota saja, belum ditingkatkan menjadi KLB provinsi,” kata Gubernur Soekarwo, dikonfirmasi, Rabu (28/1).

Meski begitu, lanjut Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, Pemprov Jatim tetap melakukan upaya maksimal untuk melakukan pencegahan dan pengobatan. Seperti menyediakan semua yan dibutuhkan untuk fogging atau pengasapan, alat-alat kesehatan serta obat-obatan untuk pengobatan DB. “Jika kabupaten/kota merasa kekurangan sesuatu untuk penanganan DB ini harus melaporkan ke provinsi.

Nanti provinsi siap membantunya. Tapi jangan sampai yang dibantu soal DB mintanya bantuan soal puskesmas. Kalau itu ya tidak dibantu,” katanya.

Terkait anggaran penanganan DB ini, mantan Sekdaprov Jatim ini menegaskan, anggaran pemprov tidak terbatas untuk KLB DB ini. “Semua anggaran tidak terduga itu banyak sekali. Jadi aman soal anggaran, tidak ada masalah,” tegasnya. Menurut dia, saat ini terdapat metamorvisis penyakit DB ini. Jika dulu penyebab awal orang terkena DB ada bintik-bintik merah, sekarang orang yang terkena DB tidak tampak tanda-tanda itu. Padahal masyarakat masih mengandalkan tanda-tanda awal itu untuk mengetahui orang terkena DB atau tidak.

“Yang sekolah tidak hanya dokternya, tapi nyamuknya juga sekolah. Sekarang tidak ada tanda-tanda merah dibadan. Panas badannya pun hampir sama dengan panas lainnya. Makanya banyak yang terlambat berobat dan akhirnya meninggal seperti di Jombang,” ungkapnya. Sementara itu data terakhir Dinkes Jatim 28 Januari 2015 menyebutkan jumlah status KLB mencapai 18 daerah yaitu Kabupaten Sumenep, Kabupaten Jombang, Kabupaten Trenggalek,Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pono-

rogo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi.

Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono menyatakan, dari 18 daerah ada lima daerah dengan jumlah penderita terbanyak yakni Kabupaten Sumenep dengan 289 penderita, Jember 239 penderita, Pacitan 150 penderita, Jombang 110 penderita dan Trenggalek 105 penderita. Sedangkan untuk lima daerah yang sedikit penderitanya meliputi Kota Pasuruan 9 penderita, Kabupaten Lumajang 8 penderita, Kota Batu 7 penderita, Kota Malang 6 penderita dan Kota Mojokerto tidak penderita.

Menurutnya, saat ini jumlah kasus DBD bulan januari 2015 di daerah Jatim menujukkan kenaikan yang signifikan. Jika dilihat total kasus DBD mencapai 2.294 orang, dimana sebelumnya jumlah kasus DBD di bulan Januari 2014 yaitu 980 orang. ‘’Untuk jumlah kasus penderita yang meninggal saat ini mencapai 46 orang sedangkan dibulan yang sama (Januari 2014, red) hanya 9 orang,’’ ucapnya. Q iib,dna

trie diana/bhirawa

Meski status KLB masih sebatas di kabupaten/kota saja, belum ditingkatkan menjadi KLB provinsi namun pencegahan dari DB sangat diperlukan, salah satunya dengan fogging.

Sembilan Fraksi di DPRD Jatim Siap Kawal Lima Perda Diantaranya Terkait Perubahan Perda yang Ada Sembilan Fraksi yang ada di DPRD Jawa Timur siap untuk mengawal lima raperda yang diusulkan oleh DPRD Jawa Timur. Kelima raperda tersebut yakni Raperda tentang perubahan atas perda Provinsi Jatim nomor 9 tahun 2012 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin, Raperda tentang perlindungan petani, Raperda perubahan atas perda Provinsi Jatim No. 10 Tahun 2000 tentang penggabungan dan perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah BPR kredit usaha rakyat kecil Jatim menjadi PT BPR Jatim, Raperda tentang penyelenggaraan kearsipan dan Raperda tentang perubahan atas perda Provinsi Jatim nomor 1 tahun 2013 tentang pembentukan perda.

J

uru Bicara dari Fraksi Partai Amanat Na sional (PAN), Zainul Luthfi menyampai kan Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang menjadi pioneer regulasi daerah mengenai bantuan hukum, sebagaimana telah ditetapkan dalam perda No. 9 tahun 2012 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin. “Tapi meskipun telah ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 1 oktober 2012, perda ini belum sepenuhnya diimplementasikan,” kata Zainal Luthfi.

Karena itu, politisi yang juga duduk di komisi B DPRD Jatim ini menegaskan fraksi PAN mendukung adanya revisi perda tentang bantuan hukum ini. Diantara alasannya yakni mempertimbangkan konteks historis dan hubungan antar aturan hukum mengenai bantuan hukum. Perda bantuan hukum menurutnya lahir setelah berlakunya UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.

“Tapi, perda Jawa Timur tersebut mendahului ketentuan pelaksanaan UU bantuan hukum yang tertera dalam PP No. 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberi-

an bantuan hukum,” tuturnya.

Pertimbangan lainnya mengenai dukungan Fraksi PAN terhadap revisi perda bantuan hukum ini berdasarkan konteks faktua. Menurutnya bantuan hukum yang dilakukan oleh beberapa organisasi bantuan hukum (OBH) yang telah memperoleh akreditasi dari kementerian hukum HAM Kanwil Jawa Timur, juga sedang berlangsung.

“Jadi dalam pemberian bantuan hukum dan ruang lingkup bantuan hukum harus lebih diutamakan dari organisasi lembaga bantuan hukum,” urai pria yang juga mantan anggota DPRD Sidoarjo ini. Sementara itu Hamy Wahyunianto Juru bicara fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam konteks raperda perlindungan petani menyampaikan dalam pembangunan di Jatim, sector pertanian bagaikan ‘anak tiri’, kurang mendapat perhatian secara memadai. Kita bisa lihat juga alokasi anggarannya yang masih relative kecil.

Menurutnya, setiap tahun alokasi untuk sector pertanian tak lebih dari 2 persen dari total anggaran. “Bagaimana mau memper-

baiki sektor pertanian dan mengurangi angka kemiskinan, jika kebijakan pembangunan dan anggarannya tidak berpihak pada petani,” ungkapnya. Politisi yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PKS Jatim menambahkan Jatim merupakan lumbung sector pertanian karena beberapa komoditas strategis pangan berasal dari Jatim seperti beras, gula, jagung dan kedelai. Tapi, kinerja sector pertaniannya sedemikian terpuruk.

“Bahkan pertumbuhannya lebih rendah dari pertumbuhan nasional yang sebesar 2,9 persen pada tahun 2010,” jelasnya. Dengan beberapa pertimbangan tersebut, Fraksi PKS menurutnya mendukung prakrasa raperda tentang perlindungan terhadap petani yang diusulkan oleh komisi B DPRD Jatim.

Menurutnya, sudah saatnya membuat regulasi yang progresif yang lebih beripihak pada hajat hidup orang banyak. Yakni dissector pertanian dan para petani. “kami sangat mendukung reperda ini. Diharapkan dengan adanya raperda ini bias memperbaiki pertumbuhan di sector pertanian. Dengan semakin baiknya pertumbuhan sector pertanian maka dengan sendirinya kehidupan para petani akan semakin membaik,” ujar pria yang juga menjabat sebagai wakil ketua komisi D DPRD Jatim ini.

Sedangkan Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur, Kusnadi menyampaikan mengenai raperda tentang Badan hukum perusahaan daerah provinsi Bank

erkreditan Rakyat menjadi perseroan terbatas yang diinisiasi oleh komisi C DPRD Jatim, merupakan perubahan nomenklatur perbankan sesuai dengan basis filosofis – sosiologisnya yang sedemikian merakyat, berupa PT Bank BPR Jatim atau Bank UMKM Jatim.

“Penamaan ini juga telah mendapatkan seritifikat merek dari kemenkumhak tertanggal 28 oktober 2013 atas pengajuan permohonan hak merek Indonesia dari PT Bank BPR Jatim,” tuturnya. Ditambahkannya, terhadap fakta sosial dan yuridis administrative tersebut, maka dipandang perlu unruk melakukan perubahan perda No. 10 tahun 2010.

Sekaligus untuk merespon adanya peningkatan jumlah setoran modalm jangkauan ruang lingkup pelayanan dan kesesuaian dengan regulasi otoritas jasa keuangan.

“Dengan beberapa pertimbangan tersebut, Fraksi Demokrat mendukung usulan perubahan perda Nomor 10 tahun 2000 tentang penggabungan dan perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah BPR Kredit Usaha Rakyat kecil Jatim menjadi PT BPR Jatim,” kata politisi yang juga duduk di komisi C DPRD Jawa Timur ini.

Mengenai Raperda tentang kearsipan, Giyanto juru bicara dari Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan, selama ini arsip sering dipandang sebelah mata saja. Padahal, arsip memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dan strategis sebagai alat bukti yang sah sekaligus rekonstruksi sejarah bangsa.

“Arsip juga akan memberi bagi generasi mendatang tentang sejarah pemerintahan,” katanya. Karena itu, ada beberapa hal yang menurutnya menjadi pertimbangan untuk mempertajam penyusunan perda ini. Diantaranya, masih belum ada sanksi (minimal sanksi administrative) apabila terdapat lembaga yang tidak melakukan pengelolaan arsip sebagaimana diwajibkan pada pasal 19 ayat (1).

“Disamping itu perlu juga mempertimbangkan lebih cermat terkait penetapan standar biaya pelayanan jasa sebagaimana pasal 52 ayat (5),” tuturnya. Politisi yang duduk di komisi C DPRD Jatim ini menambahkan, perlu adanya penjelasan dalam naskah akademik tentang jumlah tenaga fungsional kearsipan yang ada di pemerintah provinsi Jatim saat ini dan penyebarannya bertugas di SKPD mana saja. “Informasi ini penting karena tentang pembinaan SMD,” ungkapnya.

Aisyah Lilia Agustina Juru Bicara Fraksi PKB menjelaskan adanya perubahan terhadap undang – undang tentang pemerintahan daerah, dari UU Nomor 32 tahun 2004 menjadi UU Nomor 23 tentang pemda, serta terjadinya perubahan terhadap UU Nomor 27 tahun 2009 menjadi UU Nomor 17 tahun 2014 tentang Majlis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

“Karena itu fraksi PKB berpandangan perlu penyesuaian peraturan daerah yang harus dilakukan,” pungkasnya. Q cty*