Harian Bhirawa Edisi 29 April 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Kita tak membendung arus pengaruh asing, tetapi masyarakat malah sibuk dengan konflik,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 5

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Anggota MPR RI H Sungkono

Rabu Pon, 29 APRIL 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

29 APRIL 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 09.00 10.00 16.00

Musrenbangnas di Jakarta Menerima Penghargaan Prangripta Nusantara 2015 Menerima Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik di Jakarta

Plengsengan Tol Gempol-Pasuruan Ambrol, Dua Rumah Tertimbun

 Wagub H Saifullah Yusuf 09.00 15.00

Membuka Acara Wolrd TB Day di Unmuh Surabaya Parenting East Java Scout Challange di GOR Sidoarjo

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 08.00

Pewawancara Lelang Jabatan di BKD Jatim

Banjir Bandang Rendam Sembilan Desa

Pasuruan, Bhirawa Plengsengan Tol Gempol-Pasuruan, tepatnya di Dusun Kesemi, Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan mengalami longsor. Akibat longsor setinggi 8 meter dan lebar kurang lebih 7 meter tersebut, membuat dua bangunan yakni rumah warga dan bangunan kos yang berada tepat di bawah plengsengan mengalami rusak parah lantaran tertimbun material.

Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Hanya saja, pemilik rumah yang bernama Angkik dan Sumianto pemilik kos terpaksa harus mengungsi sementara di rumah kerabat lantaran rumah rusak. Kedua rumah itu tertimbun longsor dengan ketinggian mencapai satu setengah meter.

Pantauan di lokasi, Selasa (28/4) siang, sebuah alat berat masih terlihat membersihkan sisa-sisa material longsor. Sejum-

Nganjuk, Bhirawa Ribuan rumah warga di sembilan desa pada Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Lengkong terendam banjir setinggi 1 meter. Banjir bandang yang terjadi pada Selasa (28/4) dinihari itu akibat meluapnya Sungai Semantok yang bereda di wilayah Kecamatan Rejoso.

Desa di Kecamatan Rejoso yang terendam banjir selama semalam suntuk adalah Desa Rejoso, Sambikerep, Musir Lor, Musir Kidul, Banjarrejo, Klagen, Jatirejo dan Desa Mlorah. Sedangkan di Kecamatan Lengkong hanya Desa Sawahan yang terendam air dengan ketinggian banjir mencapai 1 meter.

Meski tidak menyebabkan korban jiwa, banjir kali ini sempat membuat pakaian dan perabotan rumah milik sejumlah warga hanyut. Karena

 ke halaman 11

 ke halaman 11

ristika/bhirawa

Petugas BPBD Nganjuk membantu warga korban banjir membersihkan lumpur dari dalam rumah saat air mulai surut, Selasa (28/4).

Puskesmas Jombang Kekurangan Tenaga Teknis Jombang, Bhirawa Pelayanan kesehatan di beberapa Puskesmas di Kabupaten Jombang kekurangan tenaga teknis. Hal ini karena adanya larangan merekrut tenaga honorer dari pemerintah pusat. Akibatnya, pelayanan pasien di Puskesmas pun berpotensi mengalami ketimpangan.

Kepala Dinas Kesehatan Jombang dr Heri Wibowo mengatakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, instansinya butuh paling sedikit 440 tenaga teknis. Meliputi dokter umum, dokter gigi, perawat dan bidan. Kemudian disusul asisten apoteker, apoteker, penyuluh kesehatan, gizi, sanitarian dan analis kesehatan. “Di tengah meningkatnya volume pasien, kita justru mengalami kekurangan tenaga teknis. Tapi untung ada

hilmi Husain/bhirawa

Sebuah alat berat tengah membersihkan sisa material longsoran plengsengan Tol Gempol-Pasuruan di Dusun Kesemi Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan yang menimpa dua bangunan milik warga, Selasa (28/4) siang.

Pemotongan Dana Perimbangan, Komisi C Segera Datangi Menkeu DPRD Jatim, Bhirawa Dipotongnya dana perimbangan Provinsi Jatim di APBD 2015 yang mencapai hampir Rp 700 miliar memang sangat disesalkan dewan. Karenanya, dalam waktu dekat ini Komisi C akan segera mendatangi Menteri Keuangan (Menkeu) untuk mempertanyakan alasan dipotongnya dana perimbangan di saat APBD Jatim sudah disahkan. Selain itu, sesuai mekanisme yang terjadi selama ini penurunan dana perimbangan hanya berkisar antara 10 sampai 15 persen.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim Renville Antonio menegaskan tidak seharusnya Menkeu mengambil kebijakan di saat provinsi sudah mengesahkan APBD-nya. Sesuai Permenkeu ada alokasi dana perimbangan sebesar Rp 1,3 triliun untuk Provinsi Jatim. Namun

dalam perjalanannya diinformasikan ada pemotongan sebesar Rp 700 miliar. Kalau hal ini dipaksakan akan menganggu stabilitas anggaran khususnya pada program pembangunan kerakyatan yang memang sudah dialokasikan di

 ke halaman 11

Ketua Dekranasda Provinsi Jatim Dra Hj Nina Soekarwo saat beraudiensi dengan Duta Besar Indonesia untuk Australia Nadjib Riphat Kesoema di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (28/4).

Gubernur Sambut Baik Tawaran Indonesia Australia Fair 2015 Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menyambut baik tawaran untuk mengisi kegiatan Indonesia Australia Fair 2015 yang akan digelar di Canberra Ibukota Australia pada November nanti. Mantan

MENJALANI hidup sehat sebenarnya tidak perlu keluar ongkos banyak. Yang penting memperhatikan pola makan dan olahraga.

Bahkan tidak perlu juga melakukan olahraga yang terlalu lama, cukup sepuluh menit saja per harinya.

Itulah yang dilakoni Kepala Humas Unit Donor Darah Kota Surabaya Agung Trijutanto untuk menjaga kebugaran tubuhnya.

 ke halaman 11

PT Jasuindo Sebut UN CBT Lebih Boros Anggaran Dindik Jatim, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim mulai mendistribusikan naskah soal Ujian nasional (UN) untuk jenjang SMP/ MTs/SMPLB dan program kejar paket B, Selasa (28/4). Dan Rabu (29/4) hari ini, seluruh naskah soal UN dipastikan sudah akan terdistribusi merata ke 38 kabupaten/kota se- Jatim.

Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman mengatakan, tahap pengiriman naskah UN SMP dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama, untuk wilayah kepulauan dilakukan pada 21 April lalu. Tahap kedua untuk 21 kabupaten/ kota terjauh dari percetakan dilakukan

 ke halaman 11

Tiga SKPD Pilot Project Pelayanan Bebas Korupsi

 ke halaman 11

Cukup Sepuluh Menit

Distribusi Naskah UN SMP Jatim Selesai Hari Ini

Sekdaprov Jatim itu optimistis dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut akan sangat bermanfaat bagi Jatim.

“Tapi sebelum pelaksanaan Indonesia Australia Fair, kami akan melakukan pra meeting

untuk membahas dan mencari informasi peluang bisnis yang ada di Australia. Terlebih Jatim sudah memiliki sister province di Western Australia,” kata Guber-

 ke halaman 11

Malang, Bhirawa Kota Batu ingin mewujudkan pelanan prima tanpa korupsi. Tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Malang jadi pilot project pelayanan publik zona integritas bebas korupsi.

Tiga SKPD tersebut adalah Dinas Pendapatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kecamatan Klojen. Ketiganya langsung mendapat pengawasan dari tim Pemkot Malang yang dipandegani Inspektorat.

Wali Kota Malang Muhammad Anton mengatakan penunjukan tiga SKPD tersebut agar pelayanan yang baik pada masyarakat dan bebas praktik korupsi bisa ditularkan pada SKPD lain di ling-

 ke halaman 11

Kreativitas Mahasiswa Universitas Brawijaya

Sulap Limbah Biogas Jadi Paprika Manjur Limbah biogas melimpah yang selama ini dibuang percuma oleh empat orang mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya (FTP-UB) Malang disulap menjadi produk dengan nilai ekonomis tinggi. Limbah itu dibuat menjadi Paprika Manjur .

M Taufik, Malang Agung Trijutanto

Sentil..  PKB Rumah sakit kader tolak muda pasiendisandingkan BPJS terancam sanksi  siapkan Saiful Ilah  Jangan Ah, semoga hanya sekadarinovatif gertakdan memiliki visi jelas  hanya tak muda, tapi kapabel,  Bina 50% Marga masyarakat pinjam dari bank titil  ajukanmasih tambahan anggaran  Jangan Bank resmi birokrasi jugaditinggi  hanya nambah berbelit, anggaran,bunga realisasi lapangan yang penting  Untuk kuasai aset, investor asing menumpang MEA  Kades Lama-lama penduduk asli menyewa di negaranya  penganiaya juru pengairan dituntut tiga bulan sendiri penjara  Pemimpin berwatak preman kok bisa kepilih

Di bawah bimbingan Dr Ary Mustofa Ahmad, ke empat mahasiswa Universitas Brawijaya ini mampu menciptakan Paprika Manjur yang merupakan singkatan dari pakan ternak, pakan ikan, pupuk organik dan media tanam jamur.

“Walaupun sekarang sudah ada produk yang sama dan dijual di pasaran, kami yakin Paprika Manjur akan tetap laku di pasaran karena lebih aman dan diolah dari bahan-bahan alami,” kata salah seorang mahasiswa, Erina Aprilia Hidayati, Selasa.

Selain Erina (FTP 2011), tiga mahasiswa FTP UB lainnya yang tergabung dalam tim yang difasili-

tasi melalui Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Pengabdian Masyarakat (PKM-M) Dikti 2015 itu adalah Munaworoh (FTP 2011), Arif Suryo Nugroho (FTP 2013), dan Faiq (FTP 2011).

Lebih lanjut, Erina mengatakan pembuatan Paprika Manjur tersebut juga tidak membutuhkan biaya mahal, sehingga harga jualnya pun juga tidak mahal. Dengan demikian, ibaratnya sekali mendayung, dua pulau terlampaui, katanya.

Ia mengaku limbah yang awalnya tidak terpakai itu sekarang justru

 ke halaman 11

Paprika Manjur buatan mahasiswa Universitas Brawijaya yang diolah dari limbah biogas.

SURABAYA

2

Rabu Pon 29 APRIL 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Siapkan Pilkada, Dispenduk Capil Harus Intensifkan Update Adminduk Pemprov, Bhirawa Menghadapi Pilkada yang serentak dilaksanakan pada 19 kabupaten/ kota di Jatim, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim meminta agar tiap daerah intensifkan updating administrasi kependudukan(Adminduk).

Masalah data kependudukan merupakan hal paling sensitive selama proses Pilkada karena menyangkut kebenaran data pemilih. Biasanya, permasalahan sensitif yang kerap timbul selama proses pelaksanaan pemilu diantaranya pemutakhiran data dan daftar pemilih. Sebab,

daftar pemilih sebelumnya berasal dari data adminduk yang selanjutnya dicoklit dan dimutahirkan KPU. “Untuk itu, saya sampaikan pada seluruh Dispenduk Capil Kab/kota untuk updating, kita yang pro aktif dalam perluas jaringan untuk menjaring in-

formasi terjadi perubahan data.

Perubahan data itu meliputi meninggal hingga pindah. Kalau tidak, maka masyarakat mempertanyakan mengenai hak pilih,” kata kepala Disnakertransduk jatim, Dr.Edi Purwinarto saat pertemuan dengan para kepala dinas kependudukan se Jatim, Selasa(28/4).

Dalam melakukan updating, lanjutnya, sistemnya yaitu Kab/ kota memberikan masukan pada Menteri Dalam Negeri. “Sehingga kementerian dalam negeri yang akan melakukan updating terhadap database. Tanggal 17 April, Mendagri sudah menye-

rahkan DAK2 kepada Ketua KPU. Nantinya 3 Juni akan diserahkan DP4. Inilah yang nanti dipakai untuk DAK2 menentukan calon independen, sedangkan DP4 menentukan hak pemilih. Masalah itu yang akan diselesaikan Ketua KPU,” paparnya.

Di sisi lain, Edi mengharapkan, masyarakat juga harus pro aktif untuk melaporkan data kependudukannya meskpun sistem adminduk saat ini sudah dinilai cukup bagus. Berkaitan dengan e KTP, Edi juga menjelaskan, pada tahun 2013 lalu memang diharapkan pelaksanaan e KTP

harus tuntas, namun kenyataannya belum.

Lalu 2014 keluar Perpres untuk menunda pelaksanaan e KTP dan menyelesaikan perekaman e KTP. Saat ini, masih ada 3.000.100 jiwa penduduk yang belum melakukan perekaman e KTP. “Tahun ini, tidak ada perpanjangan, tapi masyarakat diberikan pendidikan agar mengetahui pentingnya e KTP dan segera melakukan kepengurusan segera,” katanya.

Menurutnya, dalam Pemilu memang lebih baik menggunakan e KTP memang ideal, namun kondisi riil saat ini Jatim masih

menghadapi 3.000.100 jiwa penduduk belum melakukan perekaman sidik jari. Diantara mereka juga mempunyai hak pilih, maka saat ini pendataan tidak bisa dikomparasi dengan e KTP,” katanya.

Sementara Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito mengatakan, masalah kependudukan sampai saat ini memang masih bergantung dan berhimpitan dengan data pemilih. Sebab data dari Dispenduk Capil nantinya akan diolah lagi oleh KPU dengan coklit (pencocokan dan penelitian) agar diketahui warga yang memang Q rac mempunyai hak pilih.Q

PANGGUNG BIROKRASI Spanduk Cawali Dipampang Jelang pemilihan Wali Kota Surabaya bulan Desember mendatang,tampak berbagai spanduk cawali dan salahsatunya dari partai Gerindra yang mulai bertebaran di jalan-jalan seperti di pertigaan jalan Pucang Anom Sewu Surabaya, Selasa (28/4).

cty/bhirawa

Rieke minta maaf ke buruh yang pilih Jokowi.

Rieke Minta Maaf Ajak Buruh Pilih Jokowi dalam Pilpres Surabaya, Bhirawa Politisi sekaligus anggota DPR RI PDIP Rieke Dyah Pitaloka, tampaknya kecewa dengan dukungan yang diberikannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pilpres lalu. Hal itu terungkap saat dia menghadiri konferensi pers yang digelar oleh Lembaga Badan Hukum (LBH) kemarin (28/4).

Dalam kesempatan itu, Rieke meminta maaf kepada seluruh buruh yang ada di seluruh Indonesia, karena dalam pilpres lalu mengajak mereka memilih Jokowi.

Menurutnya, sebelum pilpres lalu dia telah mengadakan komitmen dengan Jokowi agar membuat hidup buruh menjadi layak.

“Tapi pada kenyataannya yang sekarang menikmati hidup layak hanyalah presiden, dan orang-orang di sekitarnya saja,”tuturnya dengan nada kecewa.

Oleh karena itu, dalam peringatan Hari Buruh atau May Day yang jatuh pada tanggal 1 Mei mendatang, Rieke menyatakan dia siap memimpin para buruh demo di depan istana. “Karena meskipun sudah dipimpin oleh Presiden Jokowi, tapi nasib buruh masih saja jauh dari kata sejahtera, dan memprihatinkan,”ucap perempuan yang kerap disapa Oneng ini.

Dalam aksis itu, rencananya Rieke akan membawa beberapa tuntutan. Salah satunya adalah penghapusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Alasannya, selama ini kiprah PHI lebih banyak menguntungkan para pengusaha. Contohnya, dalam kasus PHK terhadap para buruh, 90 persen di antaranya memenangkan perusahaan yang lebih memilih memecat mereka.

Sehingga, Rieke merasa jika keberadaan PHI saat ini sama sekali tidak memiliki manfaat untuk para buruh.

“Kalau sudah seperti itu ya memang layak Q cty untuk dibubarkan saja,”tegasnya.Q

trie diana/bhirawa

Kemendagri Berikan Penghargaan Otoda ke Pemkot Surabaya LKPj Akhir Masa Jabatan Wali Kota Dibahas Komisi C

Penyerahan penghargaan Otoda di Jakarta.

Pemkot, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali memperoleh penghargaan yang patut dibanggakan. Pemkot Surabaya menjadi satu dari sepuluh pemerintah kota di Indonesia yang oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dinilai telah berhasil mengelola manajemen pemerintahan daerah secara optimal.

dre/bhirawa

Pemberian penghargaan tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah XIX dengan memberikan penghargaan kepada daerah dengan kinerja terbaik.

Penghargaan tersebut diberikan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo kepada Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, di sela upacara hari Otonomi Daerah XIX yang digelar di

lapangan kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (27/4) lalu.

Selain Wali Kota Surabaya, beberapa kepala daerah yang juga menghadiri peringatan ini antara lain Gubernur Jatim Soekarwo, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi serta sejumlah Sekda dari berbagai kota.

Pemberian penghargaan itu berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelanggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2013. Melalui evaluasi tersebut diketahui ada tiga provinsi, sepuluh kabupaten dan sepuluh kota.

Untuk tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan kategori kota yang diberikan penghargaan yakni Surabaya, Blitar, Cimahi, Depok, Madiun, Mojokerto, Probolinggo, Samarinda, Semarang, dan Yogyakarta. Sementara untuk kabupaten ada Bantul, Kulon Progo, Kutai, Lamongan, Pasaman, Pinrang, Purbalingga, SidoQ dre arjo, Sleman dan Tuban.Q

Tekan Angka Prostitusi di Kalangan Pelajar, Perlu Pendidikan Seks di Sekolah DPRD Jatim, Bhirawa Maraknya terungkap prostitusi terselubung yang memanfaatkan media sosial membuat berbagai pihak prihatin. Terlebih pelakunya banyak yang berasal dari kalangan remaja dan masih berstatus pelajar. Menanggapi hal itu, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Ti-

mur, Dokter Beny Kristiyanto mengusulkan perlunya pendidikan pengenalan seks di sekolah. Sebab, menurutnya prostitusi di kalangan pelajar itu berawal dari perilaku seks bebas.

Politisi asal Fraksi Gerindra itu mengungkapkan, pendidikan seks tersebut sebaiknya dimulai sejak tingkat

sekolah menengah pertama (SMP). Sebab pada tingkat itu, siswa didik sudah mengalami puberitas dan organ seks-nya sudah mulai berkembang.

Sehingga keingintahuan tentang masalah seksual mulai berkembang.

Dokter lulusan Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung itu mengingatkan pen-

didikan pengenalan seks itu juga harus dilengkapi dengan pendidikan budi pekerti dan moralitas. “Sudah waktunya Pendidikan seks diajarkan di sekolah. Ketimbang mereka mencari sendiri lewat internet yang belum tentu sumbernya benar. Lebih baik diajarkan secara formal oleh guru di

Unjuk Karya ‘Menembus Batas’ Potensi Anak Berkebutuhan Khusus Jatim Miliki 1.170 Sekolah Inklusif Baru Ratusan karya anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) Jatim memadati atrium Royal Plasa Surabaya sejak kemarin, Selasa (27/4). Karya-karya ini adalah bukti kuat pembuktian diri ABK dengan segala keterbatasan fisik dan mentalnya di tengah-tengah masyarakat umum.

Dalam pameran bertajuk ‘Menembus Batas’, ini karya-karya itu tidak hanya dipajang, melainkan juga dijual bebas. “Yang paling penting ini adalah promosi agar masyarakat lebih kenal dan peduli dengan Pendidikan Khusus (PK),” tutur Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rahman saat membuka Pameran karya ABK ‘Menembus Batas’, kemarin.

Pameran yang digelar sampai tanggal 30 April mendatang ini, memang cukup member gambaran lebih pada kemampuan para anak-anak berkebutuhan khusus. Sejumlah karya menunjukkan kemampuan yang me-

Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rahman melihat batu akik yang disepuh oleh siswa ABK asal Pacitan di atrium Royal Plasa Surabaya, Selasa (27/4). tam/bhirawa

nembus batas.

Seperti karya batu akik yang disepuh ABK asal Pacitan penderita tuna rungu. Demikian indah dan halusnya polesan batu akik ini menunjukkan pembuatnya mampu menggunakan kelebihan lain anggota tubuhnya untuk mencipta.

Pada kesempatan kemarin Saiful juga mengungkapkan, sejauh ini pemerintah telah berupaya memberikan porsi yang sama untuk ABK melalui program pendidikan inklusif. Meski Jatim adalah pertama kalinya provinsi di Indonesia yang berani mengeluarkan regulasi tentang penyelenggaraan pendi-

dikan inklusif, menurutnya ini masih ketinggalan.

“Kita termasuk telat membaca program ini. Di negara maju, pendidikan inklusif sudah berlangsung sejak dulu. Semua fasilitas publik juga ramah dengan ABK. Kita harus mengejar ketertinggalan ini,” kata Saiful.

Mantan Kepala Badiklat Jatim ini menegaskan, pendidikan inklusif adalah cara untuk menghapus diskriminasi bagi ABK. Karena itu, pihaknya terus mendorong agar kabupaten/kota di Jatim ikut menyukseskan proQ tam gram yang mulia ini.Q

sekolah,”tutur pria yang akrab disapa dokter Beny itu, Selasa (28/4).

Pendapat Dokter Beny itu diamini koleganya di Komisi E, Mochammad Eksan. Bahkan politisi Partai NasDem yang berlatar santri itu menjelaskan pesantren sudah selangkah lebih maju dari Q cty sekolah formal.Q

DPRD Surabaya, Bhirawa Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatan Wali kota/Wakil Wali kota Surabaya dari kabar terakhir, hasil rapat Banmus akan dilakukan Komisi C DPRD Surabaya.

Ahmad Suyanto anggota Komisi C asal FPKS yang juga anggota Banmus, menyebut Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) akhir tahun Wali kota dan Wawali kota Surabaya kini sedang dilakukan pembahasan di Komisi B sebagai Pansus.

Karena konteksnya sangat berbeda dengan Laporan Keterangan Pertanggunga Jawaban (LKPJ) akhir masa jabatan Wali kota dan Wawali kota, sehingga memerlukan pembentukan pansus baru.

“Sebagaimana yang dilakukan oleh daerah lain, pansusnya dipisahkan, karena LKPJ akhir tahun adalah evaluasi yang sumbernya RKPD yang tertuang dalam KUA- PPAS, sementara LKPJ akhir masa jabatan memang berbeda, karena menyangkut juga soal misi dan visi Walikota dan Wawalikota,” jelasnya. (28/4/15) Saat ditanya apa pertimbangan Banmus menunjuk Komisi C sebagai Pansus Laporan Keterangan Pertanggunga Jawaban (LKPJ) akhir masa jabatan Wali kota dan Wawali kota, Suyanto mengatakan bahwa hal itu sudah menjadi hak sesuai giliran yang telah disepakati.

“Memang sudah menjadi giliran komisi C sebagai pelaksana Pansus akhir masa jabatan,” jawabnya.

Sempat beredar kabar jika salah satu anggota Komisi C menginginkan agar Pansus Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) akhir masa jabatan Wali kota dan Wawali kota dipimpin M Mahmud mantan ketua DPRD Surabaya yang saat ini menjadi anggota komisi C, dengan alasan agar situasi pembahasan lebih kondusif . Sayangnya kabar ini spontan dibantah oleh Suyanto, karena untuk pemilihan ketua Pansus harus melalui rapat anggota.

“Oh tidak, …..masih belum ditentukan, karena semua anggota punya kesempatan untuk menjadi ketua pansus, tetapi memang ada sebagian anggota yang menyuarakan nama itu,” tangkisnya.

Demikian juga saat ditanya kenapa ketua komisi C tidak otomatis menjadi ketua Pansus Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) akhir masa jabatan Walikota dan Wawalikota, Suyanto mengatakan jika untuk pemilihan ketua Pansus tetap harus melalui mekanisme Q gat musyawarah antar anggota.Q

SURABAYA

Rabu Pon 29 APRIL 2015

3

Permintaan Tinggi Sebabkan Obat Kanker Sediakan Ruang Khusus bagi Pengidap HIV/AIDS ,Tenaga Liponsos Inginkan Baju Safety Habis Surabaya, Bhirawa Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih ternyata memiliki ruang khusus bagi penghuni yang mengidap HIV/AIDS. Meski demikian belum ada fasilitas memadai untuk ruangan yang saat ini dihuni dua orang tersebut. Selain itu Liponsos juga tidak memiliki tenaga khusu untuk penanganan penghuni HIV/AIDS. Kepala UPTD Liponsos Keputih, Erni Lutfiyah mengaku sebagai langkah mengantisipasi penularan penyakit berbahaya HIV/AIDS, pihaknya telah menyediakan ruang khusus terhadap pengidap yang sebelumnya dirantai ini.Namun demikian Erni menegaskan pihaknya belum bisa menyediakan fasilitas memadai termasuk tenaga khusus untuk penanganan penderita HIV Aids.

“Kami memang gak ada tenaga khusus untuk penanganan pendertia HIV. Selain itu, para petugas juga gak dilengkapi baju safety. Untuk mengantisipasi akan penularan tersebut kami menyediakan ruang khusus bagi penghuni (Liponsos) yang positif HIV /AIDS,” terang Erni Lutfiyah saat ditemui Bhirawa, Selasa (28/4) di Liponsos Keputih.

Erni yang sebelumnya menjabat Kepala UPTD Griya Wreda ini memastikan agar para penghuni Liponsos lainnya tidak tertular penyakit mematikan tersebut. selain itu, para petugas yang hanya berjumlah 53 di Liponsos

Surabaya, Bhirawa Menanggapi habisnya obat kanker di RSUD dr.Soetomo,, dokter spesialis bedah onkologi RSUD dr Soetomo dr Heru Purwanto SpB(K)Onk mengaku habisnya obat untuk kanker (Tamoxifen) obat oral untuk kanker dikarenkan ada ratusan pasien yang membutuhkan obat tersebut. Menurunya, obat kanker ada beberapa jenis misalnya A, B, dan C.

geh/bhirawa

Penderita psikotik terjaring razia, hal ini menambah jumlah penghuni Liponsos Keputih yang sudah overload, Selasa (28/4).

Keputih diimbau agar waspada dan Memang adanya dua penderita derita psikotik . dua diantaranya selalu menjaga kebersihannya.

HIV/AIDS di Liponsos cukup penderita HIV/AIDS. Belum lagi, “Kami sudah berbuat secara maksimengkhawatirkan membuat penykapasitas yang seharusnya ada di mal. Kalau sebelumnya ada perantaian akit mematikan ini mudah menyeUPTD Liponsos yakni 500-600 penitu karena tidak ada ruang khusus jadi bar. Penyebabnya ada total 1.400 ghuni sudah melampaui batas makQ geh jalan satu-satunya dirantai,” imbuhnya. penghuni yang didominasi oleh pensimum hingga tiga kali lipat.Q

Awas, Fogging Bisa Berbahaya bagi Kesehatan Surabaya, Bhirawa Pengamat kesehatan lingkungan dari Universitas Indonesia menilai penanganan dengan cara fogging untuk membasmi nyamuk tidak tepat karena membahayakan kesehatan manusia.Masih banyaknya masyarakat yang menganggap fogging sebagai pencegahan penyakit khas negeri tropis. Dinilai justru mem-

punyai dampak negatif bagi kesehatan manusia dan bisa mencemari lingkungan. Selain itu fogging harganya mahal dan hasilnya tidak begitu signifikan bahkan akan membuat nyamuknya menjadi resisten.

Pengamat Kesehatan UI Dr Tri Yunis Miko di Surabaya megatakan, belum lagi saat ini fogging bukan hanya dari bahan inteksida

melainkan sudah tercampur dari bahan lainnya seperti dari solar yang menjadi bahan pengencer malation.

Hasil pembakarannya mengikat hemoglobin dalam darah dibandingkan oksigen. Selain itu racun hasil pembakarannya mengakibatkan radang paru-paru,penyumbatan bronQ dna chioli serta iritasi.Q

“Masalahnya, obat tersebut direkomendasikan untuk kanker tertentu. Obat yang lain tidak bisa. Sebab, peraturannya harus memakai merek itu yang dihasilkan dari pabrikan khusus.

Sudah sebulan lebih tidak ada,” ujarnya Dokter yang menangani langsung pasien kanker di RSUD dr Soetomo itu menuturkan, obat tersebut sudah diresepkan kepada pasien.

Namun, apotek tidak bisa melayani. Alasannya, obat kosong dari pabrik.

Selain obat oral tersebut, Heru mengakui kekosongan Zoladex. Obat tersebut perlu diinjeksikan setiap bulan ke tubuh pasien sebagai terapi hormonal. Dia pun menyebut hanya bisa menunggu bagian farmasi POSA untuk mengadakan obat tersebut. Sebab, banyak pasien yang sangat membutuhkan. “Semoga segera ada,” ucapnya.

Hingga kini belum ada kejelasan kapan obat tersedia.

Direktur RSUD dr Soetomo dr Dodo Anondo MPH tidak membantah adanya kekosongan obat. Namun, dia mengaku belum mendapat laporan apa pun.

Dodo menyebutkan, jika obat kanker menghilang, ada dua opsi yang ditawar-

kan. Pertama, dicarikan obat pengganti. Sesuai dengan formularium nasional (fornas), ada beberapa jenis obat yang ditanggung BPJS pada satu penyakit. Namun, jika obat yang kosong itu hanya satu-satunya yang bisa diresepkan, Dodo meminta dokter membuat laporan ke rumah sakit.

Dengan begitu, dia menyatakan siap untuk segera melayangkan surat ke Dirjen Bina Kefarmasian (Binfar) Kemenkes pusat. Jika masalahnya pada pabrik yang tidak menyuplai obat, hanya Menkes yang bisa turun tangan. Yakni, menegur pabrik. Selain Kemenkes, ketersediaan obat berkaitan dengan BPJS. “Saya akan minta ke BPJS dan Menkes. Ini sudah urusan tingkat atas. Kami hanya sebagai pengguna,” tegasnya.

Dodo menambahkan, selama ini pasien kanker memang tinggi. Termasuk yang membutuhkan obat.

Misalnya, untuk kemoterapi. Sebanyak 22 kamar tidur di ruang kemoterapi RSUD dr Soetomo penuh setiap hari. “Di POSA itu obat harian. Biasanya oral untuk ditelan. Kalau kemo ada khusus, dilewatkan inQ dna fus,” ujarnya.Q

Dugaan Korupsi DAK Ponorogo Libatkan Wakil Bupati

Rakerda Program Kependudukan dan KB Pembangunan Keluarga (KKBPK) 2015

Wakil Bupati Sidoarjo Terima Penghargaan Dalam Pencapaian CPR Dan TFR Terbaik Untuk Sukseskan Program KKBPK.

Percepat RPJMN, BKKBN Gelar Rakerda Untuk meningkatkan kembali program Kependudukan dan KB Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Jatim, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jatim menggelar Rakerda tahun 2015 di kantor Gubernur Jatim, Jl. Pahlawan Surabaya. Rakerda yang berjalan selama dua hari pada 27-28 April 2015 diharapkan dapat mewujudkan target sasaran tahun pertama RPJMN tahun 2015-2018. ‘’Dalam Rekerda ini, BKKBN akan mengkaji semua kendala dan merumuskan arah kebijakan serta strategi program dalam mempercepat pencapain program selama satu atau lima tahun kedepan,’’ ujar Kepala Perwakilan BKKBN Jatim, Dwi Listyawardani.

Menurut Dani panggilan akrab Dwi Listyawardani, selama ini pencapaian program KKB di Jatim menunjukkan hasil yang mengembirakan, meski ada beberapa program yang belum berhasil tapi akan diperbaiki. Diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi tantangan tersendiri bagi BKKBN. Banyak dari pelayanan KB di rumah sakit tidak dapat optimal dikarenakan ketidakcocokan informasi yang diberlaku-

kan dalam program JKN. ‘’Ketidaksesuaian ini diharapkan dapat tuntas dalam Rakerda 2015 sehingga pelayanan KB kedepan dapat berjalan dengan lancar,’’ ucapnya.

Selain itu dalam Rakerda ini pihaknya ingin pelayanan KB di Jatim dapat merata. Selama ini pelayanan KB belum menyentuh semua lapisan masyarakat sehingga diperlukan kerjasama atau MoU dengan semua pihak. ‘’Kita telah melakukan MoU dengan Universitas Trunojoyo Madura dalam rangka membangun KB di Madura, MoU dengan IDI dalam rangka pelaksanaan program KB di era JKN, lalu MoU denvan Uinbraw malang tentang program program Tri Dharma Perguruan Tinggi,’’ ucapnya.

Sekdaprov Jatim dampingi Deputi Bidang Keluarga Sejahtera Sudibyo menyapa peserta Rakerda.

Deputi Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KSPK) BKKBN, Sudibyo Alimoeso mengatakan, melalui Rakerda ini diharapkan ada program Pendataan Keluarga di Jatim. Menurutnya, program Pendataan Keluarga Tahun 2015 ini sangat penting. Karena datanya akan terus digunakan pada tahuntahun berikutnya. Karena itu, ia minta dukungan dari seluruh pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. ‘’Kita tidak dapat berjalan sendirisendiri diperlukan kerjasama yang apik dengan semua pihak,’’ ucapnya.

Sementara itu dalam Rakerda KKBPK tahun 2015 telah dilakukan peluncuran Sosialisasi Pendataan Keluarga yang ditayangkan perdana spot video yang digaungkan di berbagai media massa di Jatim, MoU antara Perwakilan BKKBN Jatim dengan IDI Jatim serta 12 Poltekes se Jatim. Penyerahan penghargaan bagi kabupaten/kota dengan pencapaian CPR dan TVR terbaik. Penyerahan operasional unit kegiatan mahasiswa kependudukan atau forum mahasiswa peduli kependuQ dna dukan.Q

Sekdaprov Jatim, Deputi Bidang keluarga sejahtera dan Kepala BKKBN Jatim canangkan pendataan keluarga

Tiga Tersangka Dijerat Dua Pasal Tipikor Tipikor, Bhirawa Tiga tersangka kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada proyek pengadaan alat peraga di Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, akhirnya disidangkan di Pengadilan Tipikor, (28/4). Ketiganya disidangkan secara bersamaan.

Mereka yang duduk di kursi pesakitan adalah Nur Sasongko selaku Direktur CV Global Inc, Son Sudarsono selaku Ketua Panitia Pengadaan, dan Marjuki selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK). Jaksa Penuntut Umum (JPU) Happy Al Habibie dalam dakwaannya menjelaskan, terdakwa dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sesuai dengan dakwaan primair.

Dakwaan ini, lanjut Happy, sesuai dengan hasil penyidikan.

Sebab, ketiganya diduga melakukan korupsi secara bersamasama. Tak hanya itu, ketiganya juga diduga melakukan tindak pidana korupsi berkelanjutan, sehingga menyebabkan kerugian uang negara. Dugaan korupsi ini dibuktikan dengan spesifikasi dan kualitas alat peraga pendidikan yang tidak sesuai.

Menurut Happy, alat tersebut sedianya diperuntukkan bagi 164 sekolah dasar di Ponorogo. Sementara temuan lain yakni harga pokok satuan yang tidak sesuai dengan laporan yang ada.

“Perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 2 dan Pasal 3 tentang tin-

bed/bhirawa

Tiga terdakwa kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) pengadaan alat peraga di Disdik Kabupaten Ponorogo menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Selasa (28/4). dak pidana korupsi,” tegas Hap- proyek sebagaimana mestinya, py dalam nota dakwaannya, Se- sehingga ditemukan adanya kerulasa (28/4). gian uang negara,” katanya.

Dijelaskan Happy, selama peSelain tiga orang terdakwa nyidikan, Badan Pengawas Keu- yang disidangkan kemarin, terdaangan dan Pembangunan (BPKP) pat pula empat tersangka lainJatim telah melakukan audit. nya yang akan disidangkan awal Proyek bernilai Rp 8,1 miliar itu, bulan Mei melalui berkas terpditaksir merugikan negara hing- isah. Keempatnya adalah Supega Rp 5 miliar lebih. CV Global no selaku Kepala Dinas PendidiInc sendiri adalah pemenang ten- kan Ponorogo, Anang Prasetyo der dalam proyek tersebut di dan Keke Aji novalin selaku tahun 2013. Pada tahun sebel- Karyawan Global Inc, dan Harumnya, di tahun 2012 juga per- toyo selaku coordinator LSM. nah dilakukan proyek yang sama, Tak hanya itu, dalam kasus ini pemenang tendernya yakni CV sempat menyeret Wakil Bupati Bintang Peraga Nusantara.

Ponorogo, Yuni Widyaningsih. Ia Perusahaan itu memenangkan diseret sebagai calon pesakitan proyek Rp 6 miliar untuk alat karena diduga melakukan pengperaga pendidikan bagi 121 kondisian dengan imbalan fee sekolah dasar. “Para terdakwa sebesar 22 persen dari nominal Q bed tidak menjalankan mekanisme proyek.Q

Industri Bodong Diduga Buang Limbah Tanpa Olah di Kali Surabaya Pemprov, Bhirawa Setiap kali melangsungkan kegiatan inspeksi mendadak di sepanjang Sungai Surabaya atau Kali Surabaya, Tim Patroli Air Terpadu Jawa Timur selalu menemukan industri yang selalu membuang limbah tanpa pengolahan yang benar.

Kali ini , pada inspeksi yang dilakukan Senin (27/4), tim memergoki sebuah pabrik yang diduga tak memiliki dokumen perizinan membuang limbah cair tanpa diolah. Pabrik adalah CV Surabaya Plastik Harapan (SPH) yang berlokasi di Desa Bambe, Driyorejo, Kab Gresik.

Koordinator Tim Patroli Air Terpadu Jatim, Imam Rochani menceritakan ikhwal diketahuinya pelanggaran lingkungan hidup oleh industri tersebut. “Pembuangan limbah diketahui Tim Patroli Air dari Garda Lingkungan Gresik saat menyusuri Kali Tengah. Disekitar, terdapat bau menyengat, akhirnya tim masuk ke lokasi pabrik dan ternyata limbah tidak diolah,” katanya, Selasa (28/4).

Hasil lainnya dari sidak tersebut, PT SPH yang memproduksi tali packing kardus atau strapping band tersebut ternyata tidak memiliki dokumen perizinan sama sekali. Hal itu diketahui dari tidak

adanya izin UKL UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan dan IPLC (izin pembuangan limbah cair).

“Mereka beralasan perizinan belum ada karena baru menunjuk konsultan untuk mengurusnya,” katanya.

Dalam sidak itu, tim memutuskan mengambil sampel limbah cair pabrik yang memproduksi sebanyak 500-700 roll strapping band per hari sekitar pukul 11.38 WIB. Dari hasil uji limbah di lokasi diketahui suhu air mencapai 28,5oC dan pH sebesar 7,12 persen.

Selain PT SPH, tim juga masuk mengecek limbah cair PT Multipack Unggul (MU) dan PT Miwon. Kedua pabrik yang juga berlokasi di Driyorejo tersebut diduga menghasilkan limbah cair yang berbahaya karena tidak diolah dengan optimal.

Alhasil diketahui jika limbah cair MU masih fluktuatif, sehingga masih belum normal dan stabil. “Masih ada kadar parameter zat yang melebihi baku mutu. MU ini tiap bulan mengujikan limbahnya ke lab. Tapi hasil uji Maret 2015 lalu kadar BOD (Biological Oxygen Demand) dan COD (Chemical Oxygen Demand) serta Pb (timbal) meQ rac lebihi baku mutu,” kata Imam.Q

OPINI

4 Tajuk

Babinsa Tangkal Radikalisme POLISI bergerak cepat merespons isu radikalisme agama. Tidak cukup hanya dengan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Melainkan dengan “menyelami” kehidupan sosial masyarakat, secara struktural.

Kerjasama dengan tokoh masyarakat (terutama tokoh agama), mutlak diperlukan. Polisi berhak menghentikan dakwah yang meresahkan setelah mempertimbangkan saran ulama. Juga dapat dilanjutkan pada proses hukum (acara pidana) tentang penghasutan.

Menjamin rasa aman dan ketertiban masyarakat, telah menjadi tupoksi kepolisian, sebagaimana amanat konstitusi. Dalam UUD pasal 30 ayat (4) dinyatakan, “kepolisian negara RI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.” Ini bukan tupoksi enteng.

Polisi telah memiliki struktur kelembagaan yang memiliki tupoksi anti-teroris, sejak dahulu kala. Paling akhir terdapat Densus (Detasemen Khusus) 88, yang dipimpin oleh perwira tinggi muda (bintang satu). Pada masa rezim orde baru, polisi juga memiliki struktur Babinsa (Bintara Pembina Desa), tergabung bersama TNI. Namun konsep tupoksi Babinsa kurang populer (tidak disukai masyarakat).

Karena terlibat politik praktis (ke-parpol-an rezim), dianggap mata-mata pemerintah.

Babinsa masa kini, mestilah berbeda. Polisi (dan TNI) tidak dapat dijadikan sebagai alat politik praktis parpol yang berkuasa. Polisi mesti enteng bekerjasama dengan seluruh golongan dalam masyarakat, tanpa mempertimbangkan altar ke-parpol-an. Lebih lagi parpol rezim yang bukan single majority. Polisi, “hanya” wajib tunduk pada konsitusi (UUD) dan undang-undang lain, terutama UU tentang Kepolisian RI. Sebagaimana UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI, pasal 19 ayat (1), mengamanatkan: ”Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Selain itu masih terdapat Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 14 tahun 2011, tentang Kode Etik Profesi Polisi (KEPP). Pada KEPP pasal 1 (Ketentuan Umum) angka ke-24 disebutkan, “Etika Kemasyarakatan adalah sikap moral Anggota Polri yang senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan mengindahkan kearifan lokal dalam budaya Indonesia.”

Terdapat frasa kata kunci, yakni “mengindahkan kearifan lokal.” Artinya, Babinsa mesti memahami situasi dan kondisi sosial di tempat dinasnya. Mestilah membaur sebagai bagian dari masyarakat. Turut terlibat dalam kegiatan sosial, turut dalam acara adat kampung. Turut istighotsah bersama.

Dan terutama, niscaya me-minimalisir potensi radikalisme.

Radikalisme agama, biasanya memiliki indikasi yang berbeda dengan (makar) politik. Radikalisme agama, lazimnya juga di-dakwah-kan melalui berbagai metode. Antaralain, metode ceramah umum yang bersifat menghasut kelompok internal agama, meng-olok-olok golongan lain.

Begitu pula hasutan antar kelompok agama melalui media sosial berbasis komputer (internet: instagram, facebook, twitter, blogspot, sampai situs dakwah khusus).

Namun modus utama radikalisme sebenarnya tetap.

Yakni, hasutan berupa tuduhan kepada kelompok lain sebagai sesat, khurafat (hampir musyrik), bid’ah, sampai kafir. Kelompok lain salah dalam perilaku agama. Babinsa, mestilah memiliki catatan tentang kelompok radikal. Termasuk gerakan dakwah salafy, dan neo-wahabi sejak lama telah meresahkan masyarakat, menimbulkan perpecahan sosial. Padahal seharusnya, gerakan dakwah melahirkan ketenteraman dan perdamaian umat.

Benarlah saran mantan Ketua PP Muhammadiyah, Prof.

Syafii Maarif. Bahwa masyarakat harus menggunakan akal sehat, agar tidak tertipu oleh kelompok ISIS yang merasa benar di jalan yang sesat. Benar pula saran Ketua Umum PBNU Prof. Said Aqil Siraj, bahwa dakwah jamaah Yasin, jamaah istighotsah dan kelompok tahlil di kampung-kampung mesti lebih digelorakan. ISIS dan radikalisme lain tidak akan bisa menembus benteng dakwah sosial keagamaan yang kokoh. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Aturan Insentif Investasi Hijau Harus Sinergis PEMERINTAH harus memperhatikan SOP (standard operation procedure) yang tengah disusun agar ada sinergi antara Kementerian Keuangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Artinya jangan sampai rekomendasi yang sudah diberikan dengan mengusung semangat percepatan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat, tapi kemudian mekanisme di institusi selanjutnya tidak selaras dengan semangat percepatan itu dan pada akhirnya tujuan untuk percepatan investasi dan merangsang investasi tidak tercapai.

Perlu dibuat mekanisme agar ada sinergi antara Kementerian Keuangan, BKPM dan dunia usaha setelah rekomendasi “tax allowance” diberikan. Sekarang kan sudah zamannya otomatisasi semua serba elektronik jadi jika BKPM memberikan rekomendasi kepada dunia usaha itu harus segera terkonekasi pada Kementerian Keuangan, sehingga otomatis langsung diproses jadi tidak memerlukan waktu yang lebih panjang.

Pemerintah harus bisa menghindari adanya tumpang tindih persyaratan antara dua institusi yang terlibat dalam memberikan rekomendasi. Jangan sampai ada aturan yang sudah dimohon pada satu institusi kemudian diminta lagi di institusi lainnya.

Hal itu termasuk peraturan di tingkat pusat dan daerah. Publik menyambut baik keputusan pemerintah melalui BKPM yang memberikan insentif terhadap 10 bidang usaha investasi hijau.

Hal itu merupakan langkah konkret dalam menjawab kebutuhan dunia usaha guna berinvestasi dalam konteks investasi hijau. Insentif bagi investasi hijau dinilai penting lantaran label ‘peduli lingkungan’ kini menjadi sangat krusial di era globalisasi dan kompetisi usaha, tanpa mengesampingkan tujuan utam perusahaan yaitu profitabilitas atau meraih keuntungan.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Rabu Pon, 29 APRIL 2015

Vonis Hukum Asyani Ketimpangan dan perlakuan tidak adil seringkali dipertontonkan aparat penegak hukum kita, mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan. Kasus-kasus gurem yang melibatkan kaum alitmenjadi trend penegakan hukum.

Berbeda dengan kasus-kasus yang melibatkan kaum elit seringkali terlambat dan tertambat dengan banyak alasan yang tidak masuk akal. Masyarakat miskin kerap menjadi korban ketidakadilan hukum. Mereka adalah kelompok rentan yang tidak cukup memiliki akses terhadap keadilan. Hukum bagi masyarakat miskin menjadi berkepastian tanpa keadilan hukum.

S

alah satu kasus hukum yang menjadi sorotan publik adalah kasus Nenek Asyani (NA,67). Setelah melalui proses hukum yang cukup panjang dan melelahkan (kepolisiankejaksaa-pengadilan), akhirnya majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Situbondo menjatuhkan vonis hukuman1 tahun dengan masa percobaan 15 bulan dan pidana denda sebesar Rp 500 juta kepada NA. NA tidak ditahan, namun jika dalam waktu 15 bulan NA melakukan tindak pidana yang sama, maka NA harus menjalani hukuman.

Sebelumnya NAdidakwa mencuri7 batang pohon jati milik Perhutani di lingkungan rumahnya di desa Jatibanteng Situbondo, Jawa Timur. NA didakwa dengan Pasal 12 huruf d UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), dan dituntut 1 tahun 18 bulan.NA merasa tidak mencuri kayu milik Perhutani, kayu yang ia tebang adalah kayu miliknya yang sudah puluhan tahun ada di sekitar rumahnya.

Ketika di proses di kepolisian setempat, NA mengakusudah meminta maaf kepada pihak Perhutani dan kepolisian yang memeriksanya dengan cara sembah-sembah, namun niat baik NA tidak digubris dan proses hukum terus berlanjut sampai ke meja pengadilan.

Di PN Situbondo, NA kembali meminta “belas kasihan” dengan sembah-sembah majelis hakim agar dirinya tidak dihukum, tidak dipenjara, dan ingin pulang. Atas nama kepastian hukum (positif) NA harus dihukum.

Kasus ini langsung mendapat respon publik; ada sebagian pihak sangat menyayangkan tindakan

P

erapkan untuk orang yang berbeda? Mantan Wa kil Menhukham, Deny Indrayana, pernah mengatakan, persamaan dihadapan hukum bukan berarti hukum harus berlaku sama bagi setiap orang.

Persamaan dihadapan hukum justru menOleh : syaratkan perlakuan Umar Sholahudin hukum yang berbeda kepada setiap orang, dalam situasi dan “pro-aktif” aparat kekondisi yang berbeda. polisian dalam memproses (hukum) Jelasnya, hukum tidak jarang NA.Mengapa kasus sepele dan diharus diperlakukan berbeda, diberlakukan kaumalityang buta hukum lakukan diskriminatif, justru agar seperti NA, hukum begitu kerasnya. hukum itu menjadi adil. Itulah Mengapa polisi tidak mengedepanyang dikenal dengan konsep kan mekanisme restorative justice?. diskriminasi positif (affirmative Jika polisi memahami prinisp dan actions) mekanisme restorative justice dan Dalam perspektif, HAM, Negara melakukan afirmasi, maka NAtidak memiliki setidaknya dua peran sampai bersusah payah menjalani dan tanggung jawab primer, yakni proses hukum yang begitu melelahpertama, tanggung jawab dan kan dan tidak akan mendapatkan kewajiban untuk memenuhi (to cibiran publik. fulfill). Dalamkonteks ini, negara Bagi kaum positivist (hukum), bertanggung jawab dan berkewahukum harus ditegakkan dan kajiban untuk mengambil langkahrenanya siapapun itu yang melanglangkah legislatif, adminsitratif, gar hukum, termasuk NAharus judicial, dan kebijakan praktis diproses secara hukum (equality untuk memastikan hak-hak yang before law).Sementara, bagi kaum menjadi kewajibannya dapat ternon-positivist (hukum), perspektif penuhi sehingga pencapaian maksosiologi hukum, kasus sepele sesimal. Kedua, tanggung jawab perti NAmirip dengan kasus-kasus dan kewajiban untuk melindungi serupa semisal; nenek minah denHAM juga mensyaratkan tindakan gan kakaonya, Kholil dan Basar aktif dari negara, namun berbeda dengan semangkanya, kasus sandal dengan apa yang disebut dalam cepit, dan kasus kecil lainnya yang point satu, yaitu negara berwamenimpa kelompok masyarakat jiban memastikan tidak terjadinya marginal, tidak perlu diproses sepelanggaran HAM, khususunya cara hukum. Ada alternative solusi terkait dengan ketidakadilan yang lebih soft, berkemanfaatan, terhadap masyarakat msikin (Pudan berkeadilan, yakni melalui mesaham UII, 2012; 23). kanisme sosial restorative justice.

Karena itu, dalam konteks penJustru ketika, kasus-kasus seperti egakkan hukum terhadap kelompok itu diselesaikan melalui jalur hurentan tersebut, diperlukan affirmakum (positif) akan menimbulkan tive action/policy. Kelompok rentan/ image ketidakadilan. miskin harus diperlakukan berbeda dalam situasi dan kondisi yang berHukum Boleh Diskriminasi? beda dengan alasan yang positif. Hal Kasus NAdan kasus-kasus yang ini diperlukan agar perbedaan yang serupa dengan NA, menimbulkan mereka alami tidak terus menerus pertanyaan kritis, bolehkah hukum terjadi. Dan memang dengan sidiskriminatif?. Apa makna equafat dan karakter kemiskinannya, lity before the law, persamaan apalagi tindak kejahatan yang didi hadapan hukum? Apakah lakukan (baca: pidana ringan) tidak itu berarti tidak ada perbedaan didasarkan pada motif kriminal sama sekali dalam hukum? dan memperkaya diri (baca: contoh Apakah hukum tidak boleh ditmencuri), tindakan mereka lebih

karena faktor keterpaksaan kebutuhan (criminal by need).

Dalam situsi dan kondisi semacam itu, tindakan afirmatif ini membolehkan negara secara lebih dan “diskriminatif” kepada kelompok tertentu atau warga miskin. Bahkan menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara untuk secara pro aktif untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum yang berkeadilan. Karena bagaimanapun juga, orang miskin yang melakukan pelanggaran pidana tersebut, lebih karena faktor kemiskinannya. Dan kemiskinan mereka lebih karena produk dari kemiskinan struktural, yang mana di sana ada pelanggaran negara dalam memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan masyarakat.

Jika perspektif HAM tersebut kita tempatkan sebagai dasar filosofis dan paradigma berhukum dalam menangani kasus-kasus hukum (ringan) yang menimpa kelompok masyarakat miskin, maka paradigma berhukum negara harus dikembangkan tidak sekedar berhukum dengan peraturan, legalistik-positivistik, namun berhukum juga harus mengikutsertakan segala potensi diri yang dimiliki manusia. Meminjam pemikirannya Satjipto Raharjo (2009) tentang hukum progresif, Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks, menyebutkan bahwa hukum progresif adalah sebuah konsep mengenai cara berhukum yang bersifat non-linear, oleh karena adanya faktor aksi dan usaha manusia yang terlibat di dalamnya; keterlibatan manusia ini menyebabkan cara berhukum tidak melulu berkaitan dengan mengeja teks, melainkan penuh dengan kreatifitas dan pilihan-pilihan.

Bagi hukum progresif “hukum bukan untuk hukum” sebagaimana yang dimaknai oleh kaum positivis, tetapi adalah “hukum untuk manusia”. Hukum tidak sepenuhnya otonom, melainkan senantiasa dilihat dan dinilai dari koherensinya dengan manusia dan kemanusiaan, serta kondisi masyarakat yang menaunginya.

Dosen Sosiologi Hukum FH Unmuh Surabaya, Penulis Buku ; Hukum dan Keadilan Masyarakat (2011)

Memandang PBB Secara Proporsional

idato Presiden Joko Widodo saat membuka Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika (22/4) menuai pujian. Dalam pidatonya, Presiden mendesak dilakukannya reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Harapannya, agar dapat berfungsi sebagai organisasi dunia yang mendorong keadilan bagi semua bangsa. “Sementara makin kuat terlihat bahwa PBB tidak bisa melakukan apa-apa,” katanya.

Banyak pihak yang memuji keberanian Presiden atas desakannya pada reformasi PBB. Kata mereka, tidak banyak pemimpin yang berani bersuara lantang mengkritik international body seperti PBB. Bahkan, tidak hanya PBB, Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa, “Pandangan yang mengatakan bahwa persoalan ekonomi dunia hanya dapat diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF, dan ADB adalah pandangan yang usang dan perlu dibuang.”

Namun, di tengah angin pujian atas pidato itu, di sela-selanya juga muncul badai kritik, terutama di media sosial. Bagi pengkritiknya, Jokowi dituding plagiat! Pasalnya, pidato untuk mereformasi PBB, katanya, hasil contekan dari pidato Prof. Dr Makarim Wibisono.

Dalam pengukuhannya sebagai Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya (11/4), Makarim menyampaikan orasi mengenai perlunya reformasi PBB, yang kurang lebih senada dengan apa yang dikemukakan Jokowi.

Bukan Hal yang Baru Rasanya tidak adil untuk berlebihan memuji pidato Jokowi itu.

Sebab, ide reformasi PBB bukanlah gagasan orisinal Jokowi, dan bukan pertama kali terlontarkan. Tidak adil juga jika menyebut bahwa pidato Presiden adalah hasil plagiat. Itu karena ide dan gagasan reformasi PBB memang bukanlah sesuatu yang baru. Sudah banyak tulisan dan pandangan akademisi mengenai perlunya organisasi PBB direformasi. Hal tersebut mengingat politik global telah berubah dan jauh berbeda dari background

Konsepsi global govawal kelahiran PBB ernance muncul sebapada tahun 1945. gai respons terhadap PBB memang situasi sistem internabanyak dikritik atas sional yang anarki, di beberapa ketidakbermana tidak ada kekuadayaannya dalam mensaan tunggal. Karena ciptakan perdamaian itu, negara-negara dan keamanan dunia. memiliki kesadaran Patut diingat, lahirnya untuk membangun PBB dimotivasi oleh tutata dunia yang aman juan untuk menciptaOleh: dan damai dengan kan perdamaian dunia Najamuddin Khairur Rijal memandang perlunya dan keamanan interinstitusi internasionnasional pasca kehanal yang “mengatur” curan akibat Perang masyarakat internasional. Pada titik Dunia (PD) II. Namun, PBB taminilah, keberadaan PBB merupakan pak tidak berdaya ketika beberapa sebuah kesadaran kolektif atas peraksi kekerasan di berbagai negara lunya mekanisme, norma, aturan, terjadi. Sebut saja sebagai misal, dan manajemen hubungan antara pembantaian terhadap warga Panegara dan aktor-aktor lain. lestina yang terus terjadi, genosida PBB dibentuk untuk menciptadi Kosovo, Rwanda, Serbia, dan kan perdamaian dunia dan keamanlainnya. Juga tindakan unilateral an internasional sebagaimana terAmerika Serikat menyerang Aftuang dalam UN Charter. Hakikat ghanistan dan Irak. dasar dari keberadaannya adalah Namun, juga tidak adil jika menjadi institusi global di mana menutup mata pada kisah kesuknegara-negara membicarakan dan sesan PBB. Pada sisi lain, PBB menyelesaikan konflik dan masalah punya banyak cerita sukses, teruyang terjadi. Akan tetapi, patut tama dalam upaya resolusi konflik. ditegaskan, sebagai global goverSetidaknya, kesuksesan utama PBB nance PBB bukanlah pemerintahan dalam enam puluh tahun eksisdunia (world atau global governtensinya adalah berhasil mencegah ment). PBB tidak memiliki kekuapecahnya PD III. Berbeda dengan tan memaksa dan mengikat secara Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang hierarkis sehingga setiap negara lahir pada 1920 atas trauma meliharus tunduk dan patuh pada hat kekejaman PD I, namun dalam segala aturan dan keputusannya. harus bubar karena tidak berdaya Governance is not government. mencegah terjadinya PD II. Dalam posisinya yang demikiMasalahnya kemudian adalah, an, PBB jelas memiliki kekuatan dalam hal apa PBB perlu direformasi dan kelemahan tersendiri. Untuk dan bagaimana mereformasinya? memahami tugas dan fungsinya Sudah terlalu sering desakan atas serta bagaimana efektivitas peran reformasi PBB dilayangkan. Namun, dan relevansi keberadaannya, PBB tidak banyak yang mengajukan perlu dipandang tidak semata-masolusi how to reformasi itu dilakukan. ta sebagai organisasi internasional Sebab, seruan reformasi PBB tidak (formal organization) per se. PBB mudah diwujudkan. Presiden Jokowi bukan sekadar aktor yang harus juga tidak mengajukan rumusan how terlibat langsung dalam setiap to dalam usaha mereformasi PBB. potensi ancaman bagi perdamaian Jokowi hanya menegaskan perlunya dan keamanan internasional. negara-negara Asia-Afrika mengamJika PBB dikritik akibat bil peran yang lebih besar dalam tata ketidakmampuan perannya dalam dunia global. mencegah atau mengantisipasi beragam konflik dan kekerasan, Global Governance maka hal itu menjadi dilematis.

Menyoal eksistensi PBB yang Sebab, masyarakat internasional dalam beberapa kasus yang nampak memegang adanya prinsip nonintak berdaya, perlu diingat bahwa tervensi (non-intervention) yang PBB merupakan global governance.

tidak memungkinkan institusi atau aktor manapun melakukan intervensi atas apa yang terjadi dalam domestik suatu negara. Prinsip nonintervensi ini dalam perkembangannya juga menciptakan posisi dilematis, apakah perlu melakukan intervensi atas nama kemanusiaan (humanitarian intervention) atau tidak. Dalam posisinya sebagai aktor, maka sangat terbuka memang bagi PBB untuk dikritik.

Namun, PBB juga perlu dipandang rezim internasional.

Keberadaan rezim diperlukan dalam mengelola hubungan antar aktor-aktor internasional terkait persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu atau beberapa negara. Rezim internasional adalah sebuah instrumen yang memfasilitasi kesepakatan melalui penyediaan norma, prinsip, aturan, dan prosedur yang mengatur perilaku aktor-aktor internasional terkait isu-isu tertentu.

Dalam posisinya sebagai rezim, PBB memiliki legal standing untuk menetapkan prinsip-prinsip (ordering principle) hubungan internasional serta mengatur mekanisme, norma, prinsip, kaidah, aturan, komitmen, manajemen atau apapun mengenai apa yang perlu dilakukan dan tidak boleh dilakukan masyarakat internasional guna menciptakan kehidupan dunia yang lebih baik. Sebagai ordering principles, PBB merupakan identitas global serta simbol kesadaran masyarakat internasional untuk bekerja sama, goes hand by hand. Oleh sebab itu, PBB perlu dipandang secara proporsional.

Tidak seolah-olah tugas untuk menciptakan perdamaian dan keamanan dunia sepenuhnya ada pada organisasi itu. Apalagi karena posisinya yang memang bukan global government, melainkan global governance. Kelahirannya memang bukan untuk diberi otoritas sebagai pemerintah dunia dan karena itu kekuasaannya tidak hierarkis.

Staf Pengajar Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Pon 29 APRIL 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Sidoarjo Cocok untuk Pertanian Organik Sidoarjo, Bhirawa Bertempat di Kantor Ketahanan Pangan Kab Sidoarjo, PT Sharprindo Dinamika Prima pada 28 April 2015 mengadakan pelatihan pertanian organik kepada para PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) Kab Sidoarjo.

Tampil sebagai pembicara Ir Purnomo Singgih, pakar pertanian organic yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah.

Dalam pembahasannya, Purnomo menjelaskan, alasan mengapa seharusnya para petani beralih dari pertanian yang sarat menggunakan bahan kimia menjadi pertanian organik.

Di samping biaya yang jauh lebih murah, pertanian organik menghasilkan padi/tanaman yang sehat, serta setara dibanding menggunakan bahan kimia.

Ditambah lagi tren konsumsi masyarakat Indonesia kini cenderung beralih menuju bahan makanan yang hijau, dalam pengertian lebih sehat. Kountur tanah Sidoarjo dinilai tepat untuk pertanian organik.

Dengan meningkatnya jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia, maka mereka menjadi lebih peduli terhadap kesehatan. Mereka bersedia membayar lebih mahal untuk beras, ataupun sayuran organic.

Dalam kesempatan itu pula, Purnomo menjelaskan, peran serta PT Sharprindo Dinamika Prima selaku produsen alatalat pertanian, dengan merek asli Indonesia yaitu Shark, sebagai sponsor utama beliau dalam memberikan pelatihan organic. Purnomo Singgih juga menjelaskan betapa bergunanya alat-alat Shark dalam menunjang aktivitas pertanian organic yang dijalaninya.Q hds

Untuk Kuasai Aset, Investor Asing Menumpang MEA Kekuatan ekonomi dunia kini mengancam Indonesia. Secara sistematis kekuatan ekonomi telah mencaplok aset tanah dan bumi Indonesia. Kerjasama MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) justru mempercepat pengikisan sumber daya Bangsa Indonesia.

Anggota MPR RI, H Sungkono, di depan jamaah LDII di Buduran, mengingatkan kehadiran MEA memang baik bila Indonesia menyiapkan regulasi untuk mengamankan bisnis pengusaha nasional.

Namun kewaspadaan menghadapi MEA harus sudah diantisipasi atau rakyat akan melihat semena-menanya investor asing makin merajalela.

Sepintas itu akan mempermudah kerjasama ekonomi anggota ASEAN. Tetapi bagi negara yang pranata perundang-undangannya tak siap, maka itu hanya menguntungkan Negara yang ekonominya mapan seperti Malaysia dan Singapura.

Ia mencontohkan, bagai-

mana sulitnya perbankan Indonesia untuk menembus jaringan bank di Malaysia dan Singapura. Kedua Negara raksasa ekonomi Asean itu telah membangun sistem (aturan) dengan memasang ramburambu larangan dan persyaratan yang ketat untuk mempersulit pengusaha lain membangun emperium bisnisnya di dua negara itu.

Sementara Indonesia membuka kelonggaran bagi investor asing untuk membangun jaringan bisnisnya, untuk saham membeli bank bisa mencapai lebih 40%. ‘’Coba lihat saja berapa bank yang sahamnya dimiliki Singapura.

Ya ini karena salah kita sendiri,’’ ujarnya.

H Sungkono Ia menyebut seharusnya dibuat UU yang memberi kemudahan pada pengusaha nasional. Sementara untuk usaha asing harus dibuatkan rambu yang ketat agar tak bisa bebas menguasai aset nasional.

Di forum sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, Sungkono mengajak, masyarakat memahami kehidupan berbangsa di mana yang kuat membantu

yang lemah. Agar tak timbul kecemburuan yang berdampak pada konflik horizontal dan vertikal. Sering kali konflik di masyarakat diakibatkan ketimpangan ekonomi. ‘’Kita tak membendung arus pengaruh asing, tetapi masyarakat malah sibuk dengan konflik,’’ ucapnya.

Pemahaman masyarakat akan wawasan kebangsaan dengan latar belakang wilayah Indonesia yang memiliki berbagai perbedaan ras, suku, bahasa dan Agama, sudah cukup mengkhawatirkan. Dulu sebelum masa kemerdekaan hingga awal merdeka, Warga Negara Indonesia seakan memiliki persatuan dan kesatuan yang kuat. Namun kini dengan kondisi masyarakat yang semakin timpang, dan semakin jauhnya perbedaan keadilan ekonomi di Indonesia, membuat kebersamaan itu semakin jauh.

Korupsi Rp 6 Juta, Kades Grogol Didenda Rp 50 Juta Sidoarjo, Bhirawa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jatim, Maratua Rambe, Senin (27/4) kemarin menjatuhkan pidana penjara 12 bulan kepada terdakwa Sumaryo, Kepala Desa (Kades) Grogol, Kec Tulangan, Sidoarjo.

Terdakwa Sumaryo dinilai terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dana PPIP (Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan) 2013 senilai Rp6 juta yang.

Selain itu, terdakwa juga dijatuhi membayar denda sebesar Rp50 juta. Jika dalam jangka waktu satu bulan tak bisa membayar maka terdakwa dikenakan tambahan hukuman penjara selama satu bulan. Sebelumnya, terdakwa dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wahyu SH, pidana penjara 1,6 tahun penjara, karena telah melanggar UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut pertimbangan jaksa, terdakwa terbukti memperkaya diri sendiri menggunakan dana PPIP senilai Rp75 juta pada tahun 2013.

Menurut pertimbangan majelis hakim, terdakwa hanya menggunakan dana PPIP sebesar Rp6 juta. Karena anggaran itu sebelumnya sudah dikembalikan ke desa untuk pembangunan infrastruktur di Dusun Bendo dan Dusun Grogol.

Sementara itu, penasehat hukum terdakwa M Sholeh SH, menyatakan lega mendengar keputusan majelis hakim.

Sholeh bersyukur tuntutan Jaksa tak semua yang dikabulkan majelis hakim.

Terutama dalam dakwaan yang menyatakan terdakwa Sumaryo menggunakan uang PPIP Rp75 juta. Sebab memang selama persidangan terbukti Sumaryo hanya menggunakan uang Rp6 juta, itupun sudah dikembalikan.

Selama dalam persidangan terjadi pengawalan yang cukup ketat, baik dari Mapolres dan Kodim yang melibatkan sebanyak 300 personil. Petugas mengawal mulai dalam persidangan hingga sampai halaman Tipikor. Bahkan petugas juga menerjunkan pasukan anjing pelacak (K9).Q ach

Sungkono menggambarkan, bila dijaman Orde Baru, Cuma ada 13 pengusaha nasional yang menguasai perut bumi Indonesia. Di tahun 2015 ini ada 300 pengusaha raksasa yang menguasai 80% aset nasional. ‘’Dengan kondisi seperti ini, sebagai anggota wakil rakyat, kita memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembenahan secara bertahap.Anggota MPR/DPR, memiliki peran besar dalam membangun bangsa Indonesia ini,” jelas Sungkono.

Politisi PAN ini menuturkan, empat pilar wawasan kebangsaan ini jika tak disosialisasikan secara masif, yang di khawatirkan anak cucu kita di masa mendatang, hanya akan tahu Pancasila melalui gambar. Dengan wawasan kebangsaan yang kuat,maka persatuan Indonesia akan semakin kuat.Q hds

Anggota Dewan dan Rekanan Minta Proyek, Pimpinan SKPD Mengeluh Gresik, Bhirawa Sejumlah pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dijajaran Pemkab Gresik mengeluh. Hal ini karena banyak rekanan yang meminta proyek PL (Penunjukan Langsung) yang nilainya dibawah Rp200 juta.

Dinsos Gencar Razia PSK Mokong Kab Mojokerto, Bhirawa Dinas Sosial Kab Mojokerto bersama Polres menggelar razia Pekerja Seks Komersial (PSK) serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Selasa (28/4) kemarin. Sejumlah lokasi warung yang ditengarai menjadi tempat traksaksi esek-esek menjadi sasaran razia melibatkan Polisi Militer (PM) itu.

Beberapa warung yang menjadi sasaran diantaranya warung di sebelah Jembatan Sawo, Kec Kemlagi dan warung di Dusun Ngrandu, Desa Dawarblandung, Kec Dawar blandong, Dalam razia kali ini hanya tiga penjaga warung yang diduga sebagai PSK berhasil diamankan Dinas Sosial Kab Mojokerto.

Diduga razia kali ini bocor karena di beberapa lokasi yang biasa mangkalnya para PSK tutup dan sepi. Diataranya warung remang - remang di Desa Awang – awing, Kec Mojosari, Kab Mojokerto sejumlah warung pun tutup. ‘’Dari beberapa titik yang biasanya ramai oleh PSK rupanya tempat itu tutup ketiga ada petugas yang datang. Kalau dilihat dari jumlah titik yang dirazia dan hasil yang diperoleh hanya empat orang kemungkinan besar informasi ini bocor,’’ ujar Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Dinsos Kab Mojokerto, Liyanto kemarin.

Liyanto mengatakan, tiga perempatan yang ada di wilayah Mojosari dan Sooko akan disisir untuk mengamankan Anak Jalanan, Pengemis yang semakin marak di Mojokerto. ‘’Yang menjadi perhatian antara lain Simpang Empat Sooko, Simpang Empat Puri dan Simpang Empat Kenanten, keseluruhan hasil dari razia kali ini akan dikirimkan ke UPT Provinsi Jatim yang berada di PMKS di sidoarjo. Namun sebelum dikirimkan mereka akan didata dan dilakukan tes VCT,’’ imbuh Liyanto.Q kar

5

achmad suprayogi/bhirawa

Sekda Prov Jatim menyerahkan piagam penghargaan kepada Wakil Bupati MG Hadi Sutjipto.

Sidoarjo Dapat Penghargaan CPR dan TFR Sidoarjo, Bhirawa Setelah berhasil menjalankan program kependudukan melalui program Keluarga Berencana (KB). Pemprov Jatim akhirnya memberikan piagam penghargaan kepada Kab Sidoarjo, dalam pencapaian CPR (Contraceptive Prevalence Rate) dan TFR (Total Fertility Rate) untuk Mensukseskan Kependudukan, Keluarga Berencana (KB) dan Pembangunan Keluarga di Provinsi Jatim tahun 2015.

Piagam penghargaan yang ditandatangani Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo diberikan langsung oleh Sekretaris Daerah Prov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM kepada Wakil Bupati Sidoarjo MG Hadi Sutjipto SH MM di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, Selasa, (28/4).

Usai menerima piagam pe-

nghargaan, Wakil Bupati Sidoarjo MG Hadi Sutjipto mengaku bangga atas pencapaian prestasi itu. Apresiasi Provinsi Jatim terhadap kinerja Kab Sidoarjo, dalam pencapaian CPR atau angka pemakaian kontrasepsi dan TFR atau angka kelahiran total patut dipertahankan.

Sutjipto mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang mendukung pencapaian itu. Kinerja dari instansi yang membidangi program ini diharapkannya dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Tidak lupa, Wakil Bupati Sidoarjo itu juga mengucapkan kepada masyarakat Sidoarjo atas peran sertanya, dalam mendukung program KB di Kab Sidoarjo. ‘’Tanpa dukungan dari masyarakat, keberhasilan seperti tidak mungkin dapat dipero-

leh,’’ jelasnya.

Sementara itu Sekda Provinsi Jatim, Akhmad Sukardi dalam sambutannya mengatakan, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan angka kelahiran total atau TFR di Jatim dapat ditekan sedemikian rupa. Melalui program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga, angka LPP dan TFR Jatim berada di bawah rata-rata nasional.

Sehingga dampak kenaikan jumlah Penduduk di Jatim relatif bisa dikendalikan. ‘’Jadi, keberhasilan ini tak lepas dari kerja keras yang telah lakukan Pemkab Sidoarjo selama ini. Termasuk dalam menindaklanjuti kesepakatan yang telah dilakukan, antara lain dengan Pangdam V Brawijaya, Tim Penggerak PKK serta dengan IBI,’’ jelas Akhmad Sukardi.Q ach

Formulir Dana Bergulir Mencapai 2 Ribu Berkas Sidoarjo, Bhirawa Antusias masyarakat untuk memanfaatkan dana bergulir sebagai pinjaman permodalan, ternyata disambut luar biasa.

Pasalnya, untuk realisasi tahun 2015 ini Dinas Koperasi Perindag UMKM dan ESDM telah mengeluarkan formulir sebanyak 2 ribu berkas, dan yang mengembalikan sebanyak 950 berkas.

Menurut Kabid Fasilitasi Pelayanan, Dinas Koperasi Perindag UMKM dan ESDM, Dana Riawati Selasa (28/4) kemarin, jumlah formulir untuk pengajuan tahun 2015 berjalan.

Dengan dana yang disediakan

Pemkab Sidoarjo sebesar Rp7 miliar. Realisasi pada tahap pertama ini senilai Rp1,4 miliar untuk 93 UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Sidoarjo.

Penyerahan dana bergulir dilakukan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah SH MHum bersama para debitur yang sudah terseleksi administrasinya, secara resmi dengan bentuk Penandatanganan Akad Kredit Program Perkuatan Permodalan Dana Bergulir UMKM-K di Gedung Dekopinda Kab Sidoarjo.

Usai melakukan penandatanganan akad kredit, Bupati Saiful Ilah menjelaskan kalau

achmad suprayogi/bhirawa

Bupati Saiful Ilah didampingi Kepala Disperindag UMKM Fenny Apridawati menyerahkan berkas akad kredit yang sudah syah.

Pemkab Sidoarjo telah memberikan fasilitas dana bergulir sejak tahun 2002 hingga sekarang. Dengan menggulirkan dana pada koperasi maupun UMKM sebesar Rp54.108.500.000 dengan sasaran 5.091 UMKM dan 225 koperasi. ‘’Jadi, realisasi akad Kredit ini, merupakan wujud konsistensi dan komitmen Pemkab Sidoarjo, untuk terus melaksanakan pembangunan yang berpihak pada pro poor, pro growth, dan pro job melalui upaya pemberdayaan dan pengembangan UMKM-K,’’ kata Bupati Saiful Ilah.

Konsistensi dan komitmen ini semakin nyata, dibuktikan Pemkab Sidoarjo dengan membuat kebijakan baru di tahun 2010, terkait dengan pemberian Pinjaman Kredit Dana Bergulir untuk UMKM Pemula, yaitu pemberian pinjaman tanpa agunan dengan jumlah pinjaman maksimal sebesar Rp10 juta dan untuk pengembangan UMKM dan Koperasi diberikan kebijakan agunan hanya 30% dari total pinjaman. “Untuk UMKM Pinjaman maksimal sebesar Rp50 juta sedangkan untuk koperasi pinjaman maksimal sebesar Rp100 juta,’’ jelas Bupati Saiful Ilah.Q ach

Tak hanya rekanan, oknum anggota DPRD Gresik juga meminta jatah proyek.

Jika tak diberi maka oknum dewan itu bahkan mengancam tak akan meloloskan anggaran yang diajukan pada APBD tahun depan. ‘’Kalau tak dikasih anggaran yang kita ajukan terancam akan dicoret. Makanya dengan terpaksa harus memberi proyek PL,’’ kata pejabat eselon III ini enggan disebutkan namanya, Selasa (28/4) kemarin.

Jelang pelaksaan proyek APBD 2015, memang sejumlah pimpinan SKPD pusing. Apalagi bagi SKPD yang mempunyai banyak paket pekerjaan. Seperti Dinas Pendidikan (Dispendik), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Kesehatan (Dinkes), RSUD Ibnu Sina dan SKPD lainnya. Sebab, yang meminta proyek PL itu tak hanya para rekanan saja, tapi juga dari oknum dewan, Ormas dan komunitas lain. Yang bikin kecewa, setelah diberi, proyek itu tak dikerjakan sendiri.

Tapi dijual ke atau disubkan ke pihak ketiga. ‘’Karena tak mempunyai bendera. Apalagi paket pekerjaan itu bukan bidangnya,’’ jelasnya.

Seperti disampaikan Nanang Setiawan, Kepala Bagian Perlengkapan Pemkab Gresik. Ia sampai mengaku pusing membagi proyek PL yang ada di SKPD yang dipimpinnya. Ini karena ban-

yaknya rekanan yang meminta proyek PL. Saat ini, kata Nanang, hampir 52 lebih rekanan yang meminta jatah proyek. Padahal, paket pekerjaan yang ada hanya 32 paket. ‘’Lha terus bagaimana saya harus mem baginya. Kalau mau ya saya janjikan nanti PAK (Perubahan Anggaran Keuangan). Itu kalau ada,’’ katanya Nanang.

Selain itu, Nanang juga membenarkan ada sejumlah oknum anggota Dewan Gresik yang meminta jatah proyek kepadanya. Oknum anggota dewan yang berasal dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan Demokrat ini hampir setiap tahun selalu minta jatah proyek.

Kalau sudah menghadapi oknum anggota dewan, Nanang mengaku tak mampu untuk menolaknya.

Bahkan, ada juga mantan anggota dewan terus bergerilya hampir ke semua SKPD minta proyek. Semua proyek dibabat habis. Meski nilai proyek dibawah Rp5 juta, juga diambilnya. Oknum mantan anggota dewan ini selalu mengatasnakaman orang dekat atau orang kepercayaan Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto.

Akibatnya, pimpinan SKPD tak bisa berkutik ketika menghadapi mantan anggota dewan asal Golkar yang sempat terbuang dari partai berlambang pohon beringin ini.Q eri

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Banyak SKPD Tidak Paham Pembuatan Perda Bangkalan, Bhirawa Bimtek yang dilaksanakan Kabag Hukum Kabupaten Bangkalan (28/4), menuai kritik dari kalangan pakar hukum Bangkalan, sehingga semua yang terkait peraturan di SKPD menumpuk di Kabag Hukum yang otomatis akan memperlambat perencanaan yang akan di lakukan SKPD. Menurut Syafi, salah satu pakar hukum asal Universitas Trunojoyo Bangkalan, filosofi hukum menganggap, semua orang paham hukum, walaupun kenyataannya tidak paham hokum. “Sehingga semua yang berada di bawah naungan Negara hukum akan mengalami dampak dari hukum itu sendiri,” terang Syafi. ?Menurut Kabag Hukum Bangkalan, bahwa sampai saat ini mayoritas SKPD tidak ada yang mempunyai Perda untuk mengatur Program yang akan dilakukan.

"Selama ini SKPD hanya menyerahkan peraturannya ke bagian Hukum Pemkab," ungkap Joko, Kabag Hukum Pemkab Bangkalan.

Pasalnya, ?memang selama ini seluruh SKPD yang ada di Bangkalan tidak pernah beranggapan bahwa ada beberapa kegiatan yang bersifat pengembangan potensi daerah dibuat payung hukum sehingga banyak potensi unggulan yang ada di Bangkalan terkikis dengan sendirinya.Q mb8

Rabu Pon 29 APRIL 2015

Cairkan Dana Pilkada, KPU Siapkan Draf NPHD KPUD Situbondo Butuh Tambahan Anggaran Rp 18 Miliar Sumenep, Bhirawa Guna mencairkan dana pemilihan kepala daerah (Pilkada), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep menyiapkan draf naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Ketua KPU Sumenep, A Warits menyatakan, hasil koordinasi penyelenggara pemilu dengan pemerintah setempat, disepakati sama-sama membuat draf naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), kemudian disingkronkan. "KPU dan Pemerintah sama-sama membuat draf NPHD untuk disinkronkan," kata A Warits, diruangan kerjanya, Selasa (28/4).

Ia menerangkan, secara teknis pencairan dana pilkada, KPU sudah berkoordinasi dengan Pemkab setempat, sehingga disepakati akan membuat draf NPHD yang menjadi salah satu persyaratan dana tersebut bisa dicairkan. "Untuk sementara ini, dana pilkada yang tersedia di kas daerah dan bisa dicairkan itu sebesar Rp30 miliar. Sedangkan mekanisme pencairan dana itu harus didahului de-

ngan penandatanganan NPHD oleh para pihak terkait," ungkapnya.

Warits menegaskan, penandatanganan draf NPHD dana pilkada itu bisa dilakukan pada pekan ini agar dana tersebut bisa secepatnya dimanfaatkan untuk tahapan pilkada karena saat ini penyelenggaran pemilu sudah menggelar rekrutmen PPK, PPS dan KPPS. "Harapan kami NPHD itu bisa dilakukan penan-

datanganan pada minggu ini agar sebagian dana pilkada tersebut bisa cair untuk digunakan biaya operasional pelaksanaan tahapan pilkada," tuturnya.

Pada pilkada Sumenep ini, kata Warits pemerintah setempat menyiapkan dana sebesar Rp48,9 miliar dengan perincian kebutuhan di KPU sebesar Rp33,9 miliar, panitia pengawas (Panwas) Rp8,3 miliar, dan pengamanan untuk Polres Rp5,1 milyar dan TNI sebesar Rp1,5 milyar. "Namun, untuk sementara ini yang tersedia di kas daerah baru sekitar Rp30 miliar. Sisanya Rp18,9 miliar akan dipenuhi pada Perubahan APBD Sumenep 2015," tambahnya.

Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep periode 2010-2015 akan berakhir pada bulan Oktober 2015. Sedangkan Pilkada Sumenep akan digelar pada 9 Desember d2015. Saat ini KPU setempat

sudah mulai melaksanakan tahapan pilkada, yakni rekrutmen anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS).

Tambahan Anggaran Sementara itu, untuk suksesnya pelaksanaan pilkada pada 9 Desember tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Situbondo, membutuhkan dana tambahan sebesar 18 milyar rupiah. Sebelumnya Pemkab telah menganggarkan melalui APBD 2015 sebesar 25 milyar rupiah. Namun mengingat ada beberapa perubahan Peraturan KPU, maka KPUD Situbondo akan mengajukan anggaran kembali sebesar 18 milyar rupiah.

Menurut Ketua KPUD Situbondo, Joedo Fadjar Riawan, total anggaran yang dibutuhkan KPUD untuk pelaksanaan pilkada mencapai 43 milyar

rupih. Kekurangan anggaran ini karena adanya PKPU baru yang mengatur tentang alat peraga kampanye dan bahanbahan kampanye. Joedo Fadjar Riawan menambahkan, semua kebutuhan anggaran telah diajukan ke Pemkab Situbondo. “Ini karena kebutuhan Pilkada harus dianggarkan melalui APBD di daerah masing-masing,” ujar Joedo.

Lebih jauh Joedo Fadjar Riawan mengatakan, saat ini KPUD Situbondo sudah mulai melakukan berbagai tahapan Pilkada. Salah satunya melakukan penjaringan Panitia Pemilihan kecamatan (PPK).

KPUD Kabupaten Situbondo telah menyiapkan sekitar 400 formulir untuk menjaring 85 PPK di 17 Kecamatan. Hingga kemarin baru 49 pelamar mengambalikan formulir. “KPU Situbondo akan menutup pendaftaraan penerimaan PPK Kamis (30/4) mendatang,” pungkas Joedo.Q sul,awi

Lamongan Terbaik Kinerja Penyelenggaraan Pemda Lamongan, Bhirawa Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Pemkab Lamongan dinilai daerah terbaik di Indonesia. Sehingga atas prestasi itu, Bupati Fadeli diundang untuk menerima penghargaan secara langsung dari Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Selasa (28/4).

Seusai menerima penghargaan tingkat nasional itu Fadeli menyebut Penghargaan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LPPD) itu tidak bisa dilepaskan dari kerja keras dan sistem manajemen di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Lamongan.

Dia berharap semoga kinerja bagus itu agar dipertahankan dan terus dilanjutkan oleh seluruh SKPD. Namun yang lebih penting lagi, sambung Fadeli, baiknya kinerja manajemen pengelolaan pemerintahan ini bisa berimplikasi positif bagi Lamongan yang lebih sejahtera.

Disampaikan terpisah oleh Kabag Humas dan Infokom Sugeng Widodo, penghargaan itu diberikan kepada daerah yang dinilai berhasil dalam melaksanakan otonomi daerah. Terutama dari aspek manajemen pemerintahan LPPD sendiri merupakan kewajiban kepala daerah yang dilaporkan setiap tahun kepada presiden dan dievaluasi oleh Kemendagri. LPPD ini menggambarkan kinerja berbagai urusan yang ditangani pemerintah daerah.Q yit

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha, th. 2006, Merah Marun, AG4765SG, a/n. Saiful, Dsn. Kalituri, Ds. Waung, BoyolanguT.Agung No. 818/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2012, Merah, AG2875OJ, a/n.

Saifudin Zuhri, Ds. Nglampir, Bandung-T.Agung No. 819/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2012, Merah, AG3011OJ, a/n.

Suwoto, Ds. Bungur, Karangrejo-T.Agung No. 820/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2002, Hitam, AG6993SK, a/n.

Dian Pujianto, Ds. Tapan, Kedungwaru-T.Agung No. 821/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2013, White Silver, AG4385RAA, a/n. Mujoko, Ds. Besole, Besuki-T.Agung No. 822/IMB/BI-II/2015

wiwie eko/bhirawa

Sepeda motor dinas anggota DPRD Tulungagung periode 2009-2014 saat diperiksa petugas BPK tahun lalu.

Kendaraan Dinas Anggota Dewan Tulungagung Mangkrak

Warga saat terima bantuan raskin di Desa ragung Kec, Pengarengan Sampang.

nurkholis/bhirawa

Warga Miskin Keluhkan Kualitas Raskin Sampang, Bhirawa Beras bantuan rakyat miskin (Raskin) bagi warga miskin, dikeluhkan karena kualitas berasnya dianggap tak layak komsumsi.

Kualitas beras raskin yang tidak layak komsumsi ini dikeluhkan warga Desa Ragung, Kecamatan Pengarengan, Sampang saat pendistribusian, Selasa (28/4).

Pendistribusian Raskin bagi warga Desa Ragung, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang telah menebus bulan Januari 2015 ke bulog dan langsung dikirim ke titik distribusi (TD), yaitu ke rumah Kepala Desa Ragung.

Kepala Desa Ragung, Hj. Suhartatik, saat dikonfirmasi mengatakan, beras bagi RTSM yang dari bulog kualitasnya jelek, warnanya kuning dan bau apek. “Tidak layak untuk di konsumsi. Saat pertama mobil truk menurunkan beras sekitar 3 sak oleh petugas bulog yang mengawal diperlihatkan contoh berasnya

yang bagus dan putih. Namun, setelah dicek sendiri ke sak yang lain, ternyata yang lainlain ditemukan warna berasnya kuning dan baunya apek.

H. Suhriyah, salah satu warga Desa Ragung yang kebetulan ada rumahnya Kades Ragung juga mengecek Raskin mengatakan berasnya warnanya kuning. “Baunya gak enak dan tidak bisa dimasak,” ucapnya.

Berdasarkan data pagu, pengiriman raskin dari Bulog ke Desa Ragung, setiap bulannya beras yang di kirim sebanyak 545 sak 8.175 ton.

Terpisah Karrom Amrullah koordinator pengawas raskin Kabupaten Sampang saat dikonfirmasi, pihaknya akan melakukan pengecekan langsung pada desa setempat terkait buruknya beras raskin, sebab berdasarkan aturan yang ada, jika benar ditemukan kwalitas beras raskin tak layak komsumsi, maka pihak Bulog wajib mengantinya.Q lis

Tulungagung, Bhirawa Keberadaan kendaraan dinas berupa sepeda motor anggota DPRD Tulungagung periode 2009-2014 kini mangkrak. Puluhan sepeda motor merk Honda Tiger keluaran tahun 2009 itu hanya disimpan di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung.

Kendati dikabarkan akan segera dilelang, namun sampai Selasa (28/4) kemarin, sepeda motor-sepeda motor tersebut masih teronggok di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung.

Belum ada kejelasan kapan dilelang atau bakal dipergunakan lagi sebagai kendaraan operasional dewan.

Sekretaris DPRD (Sekwan) Tulungagung, Drs Budi Fatahilah Mansyur MSi, ketika dikonfirmasi, Selasa (28/4), menyatakan kendaraan roda dua yang digunakan anggota DPRD periode 2009-2014 masih dalam proses lelang. “Proses lelang terus berjalan. Masih ada yang belum lengkap jika harus dilakukan lelang sekarang,” ujarnya.

Menurut mantan Camat Kota Tulungagung ini, banyak item persyaratan yang harus dipenuhi sebelum lelang dilakukan. Tak terkecuali syarat peserta lelang haruslah PNS yang telah

mengabdi minimal 10 tahun.

Diakui Budi Fatahilah Mansyur, penyimpanan sepeda motor dinas eks anggota dewan periode 20092014 di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung sudah berlangsung cukup lama. Yakni mulai Agustus 2014.

Catatan Bhirawa, kala itu, Budi Fatahillah berusaha mengumpulkan seluruh aset kendaraan dinas, terutama kendaraan dinas yang masih berada di pemakainya yang tidak lagi terlantik sebagai anggota dewan periode 2014-2019.

Ketika ditanya masih ada anggota dewan lama yang belum mengembalikan kendaraan dinas sehingga memperlambat proses lelang, Budi Fatahillah Mansyur tidak membantahnya.

Menurut dia masih ada satu aset sepeda motor dinas yang belum dikembalikan oleh politisi PDI Perjuangan yang gagal kembali menjadi anggota dewan.

“Kami sudah berkali-kali meminta untuk segera dikembalikan, tapi sampai saat ini belum juga dikembalikan. Hanya satu sepeda motor itu saja. Yang lainnya sudah dikembalikan dan tersimpan di Ruang Aspirasi,” paparnya.Q wed

Bupati Gelar Rembuk Bersama 540 Pelaku Pertanian Promosikan Bibit Unggul dan Panen Raya Bersama Petani Bupati Amin Said Husni kembali menunjukkan keseriusannya dalam rangka mendukung upaya sur plus padi yang dicanangkan Presiden Jokowi pada tahun 2017 mendatang. Langkah tersebut dilakukan dengan mengumpulkan sedikitnya 540 pelaku pertanian yang didalamnya dilakukan dialog serta dilakukan promosi bibit unggul serta penen raya, dengan memilih lokasi di Desa Cindogo Kecamatan Tapen dengan memilih lahan pertanian milik Wahyudi Arifin, Senin (27/4) kemarin.

Dalam acara tersebut hadir Dandim 0822 Letkol Sudrajat, Kepala Dinas Pertanian H Hindarto SP MSi, Kepala Dishutbun Ir HM. Erfan Ghani, Kepala Kantor Ketahanan Pangan Ir Aris Wasiyanto serta para PPL, Gapoktan, HIPPA, Kelompok Tani serta Kelompok Wanita Tani.

Dalam sambutannya usai panen raya, Bupati mengharapkan pada petani untuk tidak ragu menggunakan bibit unggul serta mengikuti petunjuk pertanian yang benar, karena dengan cara itu maka hasil yang akan diper-

oleh akan lebih besar dibandingkan dengan menggunakan bibit lokal.

Karena saat ini menurutnya, sebagaimana dicanangkan Presiden Jokowi pada tahun 2017 Indonesia diharapkan sur plus padi, sehingga untuk memenuhi target tersebut maka diperlukan kesamaan pandangan dan langkah-langkah konkrit dan strategis salah satunya dengan menggunakan teknologi pertanian yang benar.

“Sudah saatnya kita memilih bibit unggul dan menimba ilmu pertanian yang benar agar hasil-

nya maksimal, maka juga kita perlu pengkaderan agar anak cucu kita cinta pertanian dengan kesadaran tinggi dan ilmu yang mumpuni,” kata Bupati kemarin.

Bupati juga mengaku bangga atas dukungan Damdim dan jajarannya yang terus mendorong pertanian Bondowoso dengan beragai langkah konkrit, diantaranya dengan turut serta memperbaiki saluran dan ikut mengawal penyaluran pupuk.

Sementara itu dalam sesi dialog yang dipandu oleh H Hindarto selaku Kepala Dinas Pertanian para petani, pelaku usaha tani hingga PPL berkesempatan menyampaikan aspirasinya pada Bupati dengan harapan akan diikuti kebijakan yang berpihak kepada mereka, sehingga bertani akan menjadi pilihan sadar dan menguntungkan.

Wahyudi Arifin selaku petani yang menjadi lokasi panen raya mengeluhkan kebijakan pasca

panen yang belum melindungi petani sebagaimana terjadi di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB), karena sebagaimana di Lombok menurutnya ada regulasi dalam bentuk Perda yang menjamin harga pembelian yang melindungi petani dan pembeli agar saling menguntungkan. “Saya berharap di Bondowoso nantinya jga akan ada aturan semacam ini, sehingga saat panen harga jual tidak anjlok, namun petani dan pembeli bias berembuk untuk menentukan harga beli,” katanya.

Sementara itu salah satu PPL, berharap agar Bupati menyediakan sedikitnya 1 Hektar lahan untuk setiap BPP, karena dengan begitu akan menjadi area percontohan pada petani yang saat ini masih suka meniru jika ada petani yang sukses.

Menanggapi bernagai keluhan dan masukan tersebut Bupati mengaku akan memasukkan usulan tersebut pada APBD atau

samsul tahar/bhirawa

Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni saat memberi sambutan dalam acara rembuk tani bersama 540 pelaku pertanian. jika tidak mampu akan diteruskan pada pemerintah Pusat.

“Saya tentu akan membawa masukan ini untuk menjadi kebijakan, karena saat ini Bondowoso su-

dah sangat dikenal di tingkat nasional atas segala prestasi yang diperoleh baik oleh PPL, Petani, HIPPA dan lainnya,” pungkasnya.Q har

JAWA TIMUR

Rabu Pon 29 APRIL 2015

KILAS JATIM

Jalur Malang Selatan Ditutup Mulai 2 Mei Lumajang, Bhirawa Bagi pengendara yang biasanya menggunakan jalur Malang Selatan dari Kabupaten Lumajang bersiaplah untuk mencari alternative jalan lain. Terhitung 2 Mei 2015, Jembatan Kalimujur di Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang akan ditutup untuk sementara waktu.

Hal ini karena jembatan tersebut akan diperbaiki menyusul semakin parahnya kondisi jembatan penghubung LumajangMalang tersebut. ‘’Penutupan tersebut hanya berlaku untuk beberapa jenis kendaraan saja. Yaitu, truk tronton, trailer dan dump truck kecil dengan batasan muatan 8 ton sampai 14 ton.

Jenis kendaraan tersebut dilarang melintas di Jembatan Kalimujur," jelas Iptu Setyo Budi Kaur Bin Ops Satlantas Polres Lumajang.

Sebagai langkah antisipasi, kata Setyo Budi jajaran Satlantas Polres Lumajang bersama Dishub akan memasang ramburambu petunjuk di sisi utara maupun selatan Jembatan Kalimujur. "Agar para sopir mengetahui, rambu petunjuk larangan ini akan dipasang di Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang dan di Jembatan Gladak Abang yang menjadi akses sentral menuju jalur selatan Lumajang," paparnya.

Terkait sampai kapan penutupan jembatan ini diberlakukan, Iptu Setyo mengatakan perbaikan diperkirakan akan selesai Juni mendatang. ‘’Namun ada kekhawatiran tidak selesai tepat waktu, sehingga tidak menyebutkan secara jelas pada rambu-rambu yang dipasang,’’ imbuhnya.Q yat

KTNA Deklarasi Dukung Agung Mulyono Jelang Pilkada Suhu Politik di Banyuwangi Memanas Banyuwangi, Bhirawa Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak yang digelar pada 15 Desember 2015, suhu politik di beberapa daerah di Jatim mulai memanas. Termasuk di wilayah paling ujung di sebelah selatan Pulau Jawa, yaitu Banyuwangi. Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Banyuwangi siap memberikan dukungan kepada bakal calon (bacalon) Bupati Banyuwangi Agung Mulyono dalam Pilkada di Banyuwangi akhir tahun 2015 nanti.

Ketua KTNA Banyuwangi, Adil Radiono mengatakan KTNA Banyuwangi yang berjumlah kurang lebih 1000 KTNA sepakat akan memenangkan Agung Mulyono sebagai Bupati Banyuwangi. "Beliau merupakan putra Banyuwangi yang terlahir dari keluarga petani.

Apa salahnya keluarga besar petani mendukung keluarga sendiri yang ingin memberikan kesejahteraan petani dan nelayan di Banyuwangi," kata Adil saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Selasa (28/4).

Adil mengatakan Agung Mulyono dihadapan para anggota KTNA se Banyuwangi sudah berkomitmen untuk me-

majukan Banyuwangi dan mau mencurahkan hidupnya untuk Banyuwangi jika terpilih nanti.

"Inilah dasar kami untuk memberikan dukungan kepada Agung Mulyono karena dia bertekad akan perbaiki Banyuwangi terutama di sektor pertanian dan nelayan di Banyuwangi," pungkasnya.

Sementara itu, hampir 100 pedagang di Pasar Sumber Beras Kec. Muncar mendukung penuh terhadap Agung Mulyono. Alasannya, karena pria yang juga Ketua Komisi E DPRD Jatim ini sangat memperhatikan para pedagang yang selama ini masih dipandang sebelah mata oleh pemkab.

Banyuwangi.

Hartiani, salah satu pedagang sayur di Pasar Sumber Beras secara blak-lakan mengaku mendukung penuh Agung Mulyono. Sebagai wakil rakyat, Agung dianggap sangat perhatian kepada para pedagang. Buktinya, Agung akan memberikan akses infrastruktur bagi para pedagang yang akan mengangkut dagangannya dari kebun ke pasar. Di sisi lain akan diperbaiki sejumlah fasilitas umum (fasum) yang mendukung para pedagang dan pembeli. ‘’Dr Agung berharap pasar tradisional bisa bersaing secara sehat dengan pasar modern.

Karenanya Pak Agung berjanji akan memperbaiki dan menambah fasum, yang membuat pembeli betah untuk berbelanja. Ini karena pasar tradisional selalu diidentikan dengan bau menyengat dan becek,’’ tegas ibu tiga anak ini.

Terpisah, dr Agung Mulyono mengaku senang dengan semakin banyaknya dukungan ma-

siti s/bhirawa

KTNA siap dukung dan menangkan Agung Mulyono. eksis ketika perekonomian global diterjang krisis. ‘’Seharusnya mereka ini mendapat perlindungan dari pemerintah.

Karenanya mereka telah membuktikan tetap eksis ditengah krisisi ekonomi. Bukan sebaliknya, mereka dimusuhi,’’ lanjutnya.Q cty

syarakat yang mengalir ke dirinya. Untuk itu, pihaknya berjanji akan memenuhi apa yang dijanjikan ke masyarakat Banyuwangi. Ini karena selama ini para pedagang masih dipandang sebelah mata keberadaannya oleh Pamkab.

Padahal mereka ini paling

Satpol PP Akan Tertibkan Baliho Balon Kepala Daerah

Penerima PKH Butuh Pengawasan Intensif Kab Kediri, Bhirawa Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Kediri perlu adanya pengawasan yang lebih intensif, sebab Penerima PKH tahun 2015 ini masih menggunakan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2011. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri Eko Setiono, mengatakan, memang sejauh ini penerima PKH masih menggunakan data lama tahun 2011 yang seharusnya data baru 2014 yang saat itu tidak bisa karena verivikasinya bebarengan adanya Pileg maupun Pilpres.

Untuk berikutnya akan menggunakan data baru 2015 yang saat ini mulai dilakukan verivikasi dari Pemerintah Kabupaten Kediri bersama dari BPS. “Kemungkinan bisa penerima dana PSKS itu juga terdaftar di Data PKH tapi kategori penerimanya sangat berbeda karena sudah ada aturan tersendiri sehingga tidak akan dobel,” ungkapnya.

Dia menjelaskan menjelaskan, untuk penerima dana PKH di Kabupaten Kediri dari 26 Kecamatan ada 20.814 jiwa sesuai data 2011 dengan nilai nominal uang Rp 5,7 Miliar. Sementara untu penerimanya memiliki kreteria keluarga sangat miskin dan data ini bisa sama dengan PSKS namun belum tentu terima PKH karena harus memiliki kategori ibu hamil miliki anak ditingkatan SD sampai SMP klas 1 sehingga penerimaan nilai rupiahnya bervariasi.

Dengan masih menggunakan data lama tahun 2011 penerima dana PKH ini bisa dobel dengan Penerima PSKS, meski ada kreteria tertentu dari program PKH ini yaitu dikreteriakan pada ibu hamil, dan kepemilikan anak yang memiliki jenjang pendidikan hingga SMP Klas 1.Q van

7

hartono/bhirawa

Tampak Community Mental Health Nourse Jawa Timur dan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kota Blitar membebaskan salah satu penderita gangguan jiwa yang puluhan tahun telah dipasung keluarganya, Selasa (28/4) kemarin.

Sakit Jiwa Puluhan Tahun, Dua Warga Dibebaskan dari Pasung Kabupaten Blitar, Bhirawa Dua penderita gangguan jiwa asal Kota Blitar yang dipasung oleh keluarganya, dibebaskan oleh tim gabungan dari Community Mental Health Nourse Jawa Timur dan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kota Blitar, Selasa (28/4) kemarin.

Hal ini dilakukan untuk mengobati penderita gangguan jiwa di Kota Blitar dengan cara membebaskan dari pasungan dan mengajak hidup bersosialisasi di masyarakat sehingga metodenya lebih manusiawi. Hal ini diungkapkan Ketua Tim Gabungan Community Mental Health Nourse Jawa Timur dan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kota Blitar (TPKJM) Kota Blitar, Sri Winarti. “Kami telah membebaskan dua dari 22 orang penderita gangguan jiwa yang dipasung di Kota Blitar,” kata Sri Winarti.

Lanjut Sri Winarti, metode pembebasan dari pasungan ini dilakukan agar penderita gang-

guan jiwa lebih manusiawi dan tidak hanya membebaskan dari pasungan. Bahkan tim juga melakukan pendampingan terhadap penderita gangguan jiwa untuk menjalani kehidupan sehari-hari seperti minum obat sampai makan. “Agar penderita gangguan jiwa bisa melakukan aktivitas sendiri dan tidak menimbulkan persoalan lain,” ujarnya.

Sedangkan dua orang penderita gangguan jiwa yang telah dibebaskan, yakni Mutiah (65), warga Kelurahan Blitar Kecamatan Sukorejo yang sudah 30 tahun dipasung oleh keluarganya dan Wahyudi (35) merupakan warga Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul yang juga sudah dipasung selama dua puluh tahun oleh orang tuanya. “Kami berharap dengan dibebaskannya dua orang ini dari pasung, bisa menjadikan mereka lebih manusiawi meskipun tetap harus diawasi dengan melakukan perawatan kejiwaan,” jelasnya.Q htn

Tuban, Bhirawa Mulai maraknya baliho bergambar tokoh dan dikungkinkan para bakal calon (Balon) kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kabupaten Tuban yang dipasang pada sejumlah titik atau lokasi yang melanggar peraturan daerah (Perda) membuat petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab setempat geram.

Selain dinilai tidak mengindahkan estitika dan salah dalam penempatan, membuat petuas Satpol PP akan menurunkan secara paksa baliho berukuran besar milik Balon kepala daerah meski belum ada ketentuan pasti pemasanga baliho balon oleh panitia pelaksana.

"Kami akan lakukan cek lapangan, sejauh mana pelangaran yang dilakukan, jika tidak sesuai perda langsung akan kami turunkan," kata Kepala Satpol PP Pemkab Tuban, Heri Muharwanto.

Menurut Heri, pihaknya juga sudah berkordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tuban, terkait keberadaan baliho yang sudah dipasang oleh para tim sukses balon kepala daerah, meski tahapan pemilihan umum (Pemilu) untuk sosialisasi calon masih cukup jauh. "Kami sudah kordinasi dengan KPU, karena belum ada tahapan, Peraturan Bupati (Perbup) juga masih digodog, sementara akan digunakan Perda, untuk menertibkanya," terang Heri.

Adapun Perda yang dimaksud adalah Perda Nomor 15 tahun 2002 tentang

Reklame dan Perda Nomor 16 tahun 2014, tentang pemasangan poster dan alat promosi ditempat yang melanggar, seperti tiang listrik, pohon pinggir jalan dan lampu jalan serta fasilitas umum sejenisnya. "Dua Perda itu yang digunakan, namun akan kami lihat duluh melanggar apa tidak, kalau tidak, pemasangan itukan diperbolehkan," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPUD Tuban, Divisi pendaftar dan pemilih, Yayuk Dwi Agus Sulistyo Rini mengungkapkan, sampai hari ini tahapan Pemilu masih persiapan. Jika banyak ditemukan baliho tokoh yang terindikasi Balon, bukan wewenang KPU untuk menindak.

Sejauh ini KPU baru tahap perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). "Tahapanyakan masih jauh, ini pendaftaran calon juga belum, kalau memang sudah memasang baliho, KPU masih belum menganggap itu calon sebab belum terdaftar," terang Yayuk.

Dikabarkan sebelumnya, sejumlah bahilo berukuran besar yang diperkirakan milik para bakal calon Bupati atau Wakil Bupati Tuban, mulai menghiasi berbagai wilayah, tidak hanya kecamatan, baliho besar juga memghiasi hingga jalan pelosok desa. Messki belum secara terang-terangan menyatakan Maju dalam pemilihan Bupati pada Desember mendatang, baliho itu terlihat menonjolkan takoh tertentu lengkap dengan jargon-jargonya.Q hud

Rela Hari-harinya Habis untuk Layani Pasien Balita Berkebutuhan Khusus

Mirahati Safira, Kisah Wanita Ahli Akupunktur/Akupresure di RPG Situbondo Sejak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) resmi memiliki Rumah Pemulihan Gizi (RPG) dua tahun lebih, banyak elemen dan lembaga kesehatan asal luar daerah melakukan studi banding perihal cara kerja dan sosok pengelola lembaga yang menaungi peningkatan gizi balita di Kota Santri tersebut.

Satu di antaranya yang menjadi jujugan adalah melihat kiprah Mirahati Safira, wanita muda yang kesehariannya bertugas khusus pada bagian akupuntur (pijat) balita berkebutuhan khusus. RPG Situbondo ini di bawah pembinaan Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto bersama Kepala Dinkes Abu Bakar Abdi, Kabid PKMK Sumarno dan Kasi Gizi Rina Widharnarini.

Kepada Bhirawa, Fira-panggilan akrab Mirahati Safira-mengatakan, sejak awal terjun bertugas di RPG Situbondo, ia rela dan ikhlas hari-harinya habis untuk melayani balita yang masuk katagori berkebutuhan khusus. Kalau dicatat, kata Fira, hingga saat ini pihaknya berhasil melayani 420 lebih balita berkebutuhan khusus. “Dengan penuh sabar dan telaten, saya rela melayani mereka secara bergiliran,” ujar Fira, baru-baru ini.

Wanita lulusan Akademi Akupunktur Surabaya ini memang

sengaja memilih bekerja sebagai ahli pijat, di Rumah Pemulihan Gizi (RPG) Dinas Kesehatan (Dinkes) Situbondo, karena beberapa alasan.”Saya bertugas sebagai ahli akupunktur (pijat tusuk jarum) dan akupresure (pijat tangan) sejak RPG didirikan pada Februari 2013 silam.

Hingga saat ini sudah menangani sedikitnya 420 pasien balita. Dari jumlah tersebut, 61 diantaranya berhasil disembuhkan melalui terapi pijat,” aku Fira.

Menurut Fira, pasien yang ditanganinya bukan pasien biasa, melainkan balita yang mengalami sejumlah kelainan bawaan.

Misalnya, sebut dia, jenis down syndrome atau lebih dikenal lamban berjalan/berbicara/mendengar serta Celebral Palsy (Cipi) atau biasa disebut kelumpuhan otak. “Biasanya kami setiap dua kali dalam seminggu berkumpul dengan mereka untuk memberikan terapi pijatan. Mereka ratarata memang berkebutuhan khu-

sus dan harus ditangani secara serius,” bebernya.

Masih menurut Fira, dirinya akan melakukan pijatan sesuai dengan kebutuhan anak. Jika menangani pasien penderita Cipi maka akan dilakukan tusuk jarum pada bagian kepala si penderita. Sebaliknya jika pasien balita itu tergolong pada penyakit Down syndrome, maka akan dilakukan pijatan tangan biasa atau akupresure. “Sejak menjalani profesi ini saya selalu dengan suka cita setiap harinya. Sebab tugas ini selain mulya juga membantu di bidang kemanusiaan,” papar Fira.

Fira memastikan, profesinya tersebut dinilai berhasil setelah melihat pasiennya bisa sembuh.

Bahkan Fira merasa bahagia jika pasien yang awalnya tidak mendengar menjadi bisa mendengar, yang tidak bisa berjalan lalu bisa berjalan. Termasuk juga pasien yang idak bisa bicara kemudian menjadi bisa bicara. “Hal itulah yang membuat kami senang dan bahagia, dalam menekuni tugas profesi in,” ujar Fira dengan semringah.

Dikisahkan Fira, setiap pasien umumnya membutuhkan waktu penyembuhan secara bervariasi.

Jika pasien itu, urai dia, meng-

alami gangguan ringan maka dalam waktu satu bulan bisa disembuhkan. Namun jika penyakit yang diderita pasien tergolong parah, maka akan membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan sampai satu tahun.

Berdasarkan pengalaman yang dipernah dilalui Fira, rata-rata pasien yang menderita penyakit khusus ini disebabkan oleh gizi buruk. Bagi pasien penderita gizi buruk sejak berada dalam kandungan, dirinya berpesan agar setiap orang tua hamil bisa menjaga kesehatan kandungannya.

Ini untuk mencegah janin yang dilahirkan tidak mengalami gizi buruk. “Kami minta para ibu hamil itu bisa menjaga gizi makanannya. Mulai sejak hamil muda hingga melahirkan. Sebab jika dibiarkan maka balita itu yang akan menjadi korban,” urai Fira.

Fira juga menceritakan bahwa masalah itu bukan hanya soal gizi melaikan juga soal minimnya perhatian orang tua. Ini terjadi, karena masih banyak orang tua yang malas membawa anaknya untuk diberi terapi. Biasanya para orang tua beralasan tempat terapi yang jauh. Sementara, rata-rata penderita memang berasal dari daerah pegunungan

sawawi/bhirawa

Mirahati Safira (kiri) saat mempelajari data medis pasien di RPG Kabupaten Situbondo. dan tergolong kurang mampu.

Pihaknya, kata Fira, memandang kejadian itu tidak bisa berbuat banyak. Untuk dia berharap orang tua balita bisa sadar dan secara aktif membawa anaknya ke RPG Situbondo. “Kalau apa solusinya, ya tidak ada.

Solusinya itu ya kesadaran dan pengorbanan dari orang tua untuk membawa anaknya ke RPG. Bisa juga para orang tua membawa anaknya ke Puskesmas terdekat,”

tegasnya.

Bagi masyarakat yang memiliki balita berkebutuhan khusus, Fira menyarankan untuk menjalani terapi akupunktur di RPG Kabupaten Situbondo yang persis berada di belakang Kantor Dinkes setempat. “Disini banyak ruangan yang khusus menangani masalah penyakit yang disebabkan oleh gizi buruk. Saya sendiri memiliki ruangan di ruang pijat,” pungkas Fira.Q awi

OLAHRAGA

8

Rabu Pon 29 APRIL 2015

Tim Sea Games 2015 Butuh Pelatih Asing Jakarta, Bhirawa Tim Indonesia yang dipersiapkan untuk SEA Games 2015 di Singapura membutuhkan seorang pelatih asing guna membantu menyiapkan strategi dan meningkatkan mental bertanding sebelum tampil pada pesta olahraga se-Asia Tenggara itu.

“Bukan untuk melatih teknik.

Atlet kita sudah siap untuk itu.

Yang dibutuhkan sekarang adalah pelatih yang mampu membantu menyiapkan strategi bertanding,” kata manajer tim biliar Indonesia, Abdul Hafil Fuddin di sela kunjungan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan ketua kontingen (CdM) SEA Games di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, saat ini pihaknya telah menentukan pelatih asing yang diharapkan mampu membangkitkan semangat juara bagi Ricky Yang dan kawan-kawan.

Rencananya pelatih yang akan direkrut berasal dari India.

“Makanya saya sampaikan langsung di hadapan Ketua KOI

dan CdM karena kebutuhan pelatih asing sangat mendesak,” katanya menambahkan.

Pria yang juga Ketua Harian PP POBSI itu menjelaskan, secara umum persiapan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik. Apalagi pemusatan latihan sudah dilakukan dalam satu tahun terakhir berikut uji coba ke luar negeri.

Pada kejuaraan dua tahunan itu, tim Indonesia mendapatkan target yang cukup tinggi dari Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) yaitu dua emas, satu perak dan satu perunggu. Target ini dinilai cukup realistis jika dilihat dari kemampuan atlet saat ini.

“Target memang realistis.

Kami mempunyai atlet yang mempunyai peluang besar untuk merebut emas terutama di nomor pool. Tapi semuanya harus dimaksimalkan,” katanya.

Tim Indonesia pada SEA Games 2015 akan diperkuat 10 atlet yang terdiri atas empat atlet pool,

dua atlet snooker, satu atlet caroom dan tiga atlet Inggris biliar. Masing-masing nomor didampingi satu orang pelatih.

Demi merealisasi target, kata Hafil Fuddin, pihaknya juga terus menggembleng atletnya dengan banyak uji coba di beberapa negara mulai Taiwan, Thailand, Tiongkok hingga Vietnam. Bahkan saat ini beberapa atlet akan turun pada kejuaraan dunia di Kuala Lumpur Malaysia.

Selain memperbanyak uji coba, pihaknya juga sudah mulai memetakan kekuatan calon lawan.

Untuk pool, lawan yang berat berasal dari Filipina. Untuk snooker dari Thailand dan Malaysia, caroom dari Vietnam dan Inggris biliar dari Singapura, Thailand dan Malaysia.

Sementara itu, Ketua KOI Rita Subowo meminta atlet yang akan turun di SEA Games 2015 mempersiapkan diri dengan baik terutama masalah daya tahan tubuh. Apalagi biliar dikenal dengan olahraga yang membu-

ist

Manajer tim biliar Indonesia membutuhkan pelatih asing untuk membantu menyiapkan strategi dan meningkatkan mental bertanding di ajang SEA Games 2015. tuhan tenaga yang luar biasa. musatan latihan biliar di ka- Mantan atlet bulu tangkis nasional “Kebugaran harus dijaga. wasan Gelora Bung Karno Se- itu terus memotivasi atlet IndoneAtlet harus benar-benar siap nayan, Jakarta. sia agar mampu meraih hasil pada kejuaraan nanti,” katanya Begitu juga dengan CdM SEA terbaik pada kejuaraan olahraga Q ant di sela kunjungannya ke pe- Games 2015, Taufik Hidayat. bergengsi di Asia Tenggara.Q

Guru Banyuwangi Adu Kemampuan Olahraga Banyuwangi, Bhirawa Tiga ribu guru adu kemampuan dalam perlombaan olahraga/seni tradisional yang digelar Dinas Pendidikan, Selasa (28/4).

Perlombaan yang melibatkan berbagai instansi pendidikan di Banyuwangi seperti Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP dan SMA, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) ini merupakan rangkaian kegiatan memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2015.

Wakil Bupati Banyuwangi, Yusuf Widyatmoko, memberikan acungan jempolnya atas ide cerdas para insan pendidikan yang tak hanya sekedar peduli berolahraga, tapi juga mau melestarikan

permainan-permainan tradisional dan perlombaan seni yang bisa meningkatkan kecintaan masyarakat pada budaya aslinya.

“Saya salut dan memberikan penghargaan setinggitingginya atas kegiatan ini.

Siapa lagi yang akan menjaga kelestarian budaya berupa permainan dan bermacam tradisi, kalau bukan kita sendiri? Sebab saat ini sudah teramat banyak hal yang bisa mengancam budaya asli kita,”ujar Wabup seraya mencontohkan masuknya gadget di masa kini yang merampas waktu bermain anak-anak, sehingga mereka tak lagi mengenal permainan tradisional.

Jika upaya penjagaan terhadap budaya ini terus dijaga, tambah Wabup Yusuf, olahraga dan seni tradisional dipastikan akan terus eksis dan bisa dinikmati hingga generasi mendatang.

“Olahraga dan seni tradisional ini harus terdokumentasikan agar jangan sampai hilang dan musnah, sehingga dapat terus diwariskan pada anak cucu kita. Selain itu juga agar dunia luar tahu betapa kaya budaya kita dan bisa dijadikan aset ekonomi dalam bidang pariwisata,” tandas Wabup yang usai membuka acara ini menyempatkan diri berkeliling untuk melihat perlombaan yang sedang dilangsungkan.

Saat lomba berlangsung, supporter masing-masing tim tak kalah seru dalam menyemangati tim kesayangannya. Arena lomba

justru ramai dan meriah dengan tingkah polah para supporter yang meneriakkan yel-yel, membawa bendera, meneriakkan nama atau asal tim, hingga lompat-lompat di garis tepi tempat perlombaan.

Dalam ajang yang rutin diadakan tiap tahun ini, semangat bertanding para insan pendidikan tersebut tak ubahnya seperti semangat murid-murid mereka sendiri. Seru, riuh bersoraksorai dan sportif dalam berkompetisi. Apalagi jenis permainan yang dilombakan membutuhkan kekompakan dan kerjasama tim.

Yakni permainan dagongan (hampir sama dengan tarik tambang, tapi yang digunakan bukan tambang, melainkan bambu. Dan yang dilakukan bukan menarik bambu tersebut, tapi mendorongnya, Red), egrang,

gobak sodor, balap terompah, nyanyi Osing dan MTQ. Satu diantara jenis permainan yang ramai dukungan adalah lomba egrang.

Peserta yang turun bertanding pun juga sesekali berteriak saat ia melangsungkan pertandingan atau berada di garis terdepan dibanding lawannya. Dalam lomba egrang ini, satu tim yang terdiri dari 4 orang secara estafet akan menaiki egrangnya. Mereka beradu cepat dengan tim lainnya. Tim UPTD Pendidikan Kecamatan Tegaldlimo, salah satunya. Saat menang melawan UPTD Pendidikan Kecamatan Songgon, Cluring, dan Kecamatan Banyuwangi Kota, mereka meluapkan kegembiraannya dengan melompat-lompat dan berteriak kegirangan. Namun itu tak berlangsung lama. Mereka

bergegas langsung ‘membaca’ strategi lawan yang menang dari kelompok selanjutnya.

Sebab sebagai pemenang di putaran awal, mereka masih harus bertanding melawan tim lainnya, sehingga nantinya didapat pemenang di urutan I, II dan III. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Sulihtiyono, di sela mendampingi Wabup Yusuf mengatakan, kegiatan ini sekaligus menjadi ajang pemanasan bagi Festival Mainan Anak Tradisional yang dihelat 15 Juni mendatang di Taman Blambangan. “Kalau gurunya sudah lebih dulu memahami permainan ini, dipastikan para pelajar nanti yang akan mempertandingkan hal yang sama juga akan terlatih,” kata Sulihtiyono.

Sulihtiyono juga mengaku menyelenggarakan acara ini di RTH yang ada dengan

tujuan untuk memanfaatkan dan meramaikan RTH. “Kita punya banyak RTH di Banyuwangi yang tersebar di tiap-tiap kecamatan. Sayang kalau tidak kita ramaikan dengan kegiatan positif yang edukatif semacam ini. Karena itu untuk pelaksanaannya akan terus digilir di masing-masing kecamatan,” tukas Sulihtiyono.

Ini adalah untuk ketiga kalinya Dinas Pendidikan menggelar ajang ini. RTH Kabat mendapatkan giliran ketiga yang ketempatan lomba, setelah sebelumnya di tahun kedua diselenggarakan di RTH Maron Genteng, dan di tahun pertama di Taman Blambangan. Selanjutnya, dalam lomba yang berlangsung sehari ini juga akan diundi, kecamatan mana yang berikutnya yang ketiban sampur untuk menyelenggarakan even serupa Q nan untuk tahun depan.Q

Ong Stevanus Naik Kelas Karena Malas Diet Kabupaten Gresik Targetkan Empat Besar Porprov Jatim Jakarta, Bhirawa Bagi atlet taekwondo andalan Indonesia, Ong Stevanus Ario Suseno meraih hasil terbaik pada sebuah kejuaraan adalah harga mati karena persiapan yang dilakukan juga maksimal.

Seperti menjelang pelaksanaan SEA Games 2015 di Singapura. Pria kelahiran Pati Jawa Tengah, 14 Juni 1990 terus berusaha menyiapkan fisik maupun teknik untuk menghadapi kejuaraan bergengsi di Asia Tenggara itu. Apalagi pada SEA Games Singapura harus naik kelas.

Naik kelas dari 58 kg menjadi 63 kg ternyata mempunyai cerita tersendiri bagi atlet yang cukup senior pada tim Indonesia. Alasannyapun cukup mengejutkan karena Ong Stevanus sudah lelah untuk melakukan diet.

“Sudah males diet. Makanya pilih naik kelas. Dulu harus diet sebelum tanding. Padahal

berat badan saya sudah cukup untuk kelas 63 kg,” kata Ong Stevanus.

Meski naik kelas, persiapan untuk menghadapi kejuaraan Juni nanti dilakukan sama baiknya saat dirinya turun kelas 58 kg. Bahkan, dirinya bakal jauh lebih siap karena tidak harus memikirkan diet jelang pertandingan.

Saat ini, tim taekwondo Indonesia terus mendapatkan pemusatan latihan di Cibubur.

Sesuai dengan rencana seluruh tim yang berjumlah 12 atelt dari nomor pomsae dan kyorugi akan menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan selama satu bulan.

“Kita tinggal mengasah strategi saja. Untuk fisik sudah tidak ada masalah. Saya juga sudah mulai nyaman dengan naik kelas ini. Terbukti saya bisa merebut emas pada ASEAN University Games di Palembang,” kata Ong

menambahkan.

Pada ASEAN University Games di Palembang, Ong Stevanus mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya dengan merebut medali emas pada kelas 63 kg.

Bahkan, taekwondoin peraih perak pada SEA Games 2013 di Myanmar sudah cukup mengenal calon lawannya.

“Lawan gak jauh beda. Jadi sedikit banyak saya telah mengetahui kekuatan calon lawan. Yang jelas saya akan berusaha untuk merebut emas,” kata atlet yang berharap bisa bersantai ria di Pantai Pattaya Thailand itu.

Taekwondoin yang akan turun nomor kyorugi atau tarung itu mengaku tantangan pada SEA Games 2015 memang akan ketat. Untuk itu pihaknya akan terus berkonsentrasi dalam menyiapkan fisik dan strategi termasuk memperbanyak Q ant uji coba.Q

BNNK Trenggalek Advokasi P4GN bagi Karangtaruna Desa Nglebo Kecamatan Suruh Dalam rangka mencegah dan menanggulangi peredaran gelap Narkoba, BNNK Trenggalek selenggarakan advokasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) bagi anggota Karang Taruna Desa Nglebo Kecamatan Suruh, Kegiatan tersebut di laksanakan di Balai Desa Nglebo Senin (27/4).

Pada kegiatan kali ini di hadiri kepala BNNK Trenggalek I made Arjana, SH, MH & Kasie Pencegahan BNNK Trenggalek Trikoranto, SE hadir pula Kepala Desa Nglebo beserta Perangkat desa setempat yang ikut serta mendampingi para pemuda karang taruna. Hal ini diungkapkan Kepala desa agar selain para pemuda desa, Perangkat desa juga mendapatkan informasi lebih terutama terkait bahaya narkoba.

Menurut Kepala BNNK Trenggalek, I Made Arjana, saat ini permasalahan yang dihadapi yakni maraknya produksi, perdagangan dan penyalahgunaan narkoba secara gelap. Hal itulah yang mendasari BNN mengintensifkan kegiatan semacam ini.

“Untuk memerangi itu, kami menggencarkan penyuluhan dan

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pelatihan bagi remaja,” jelasnya.

Narkoba sendiri menurut UU RI No. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yg berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semesintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

“Harapannya dari kegiatan ini agar tumbuh kesadaran, yang belum terkena narkoba bisa lebih waspada.

Sedangkan bagi pemakai agar cepat sadar akan bahaya narkoba dan segera berhenti memakai narkoba,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pencegahan BNNK Trenggalek, Trikoranto, SE. menambahkan, BNN tak dapat bergerak sendiri dalam memerangi Narkoba. Perlu

peran serta masyarakat dan seluruh stakeholder terkait. “Kegagalan dalam menangani narkoba biasanya terjadi karena masyarakat hanya mengandalkan pemerintah saja.

Padahal peran serta masyarakat tak bisa dilepaskan,” imbuhnya.

Pada intinya masyarakat banyak yang belum memahami terutama terkait wajib lapor bagi penyalahguna narkoba kepada Institusi Penerima Wajib lapor (IPWL). Pada umumnya mereka takut apabila melapor justru akan mendapatkan masalah baru karena takut ditangkap.

Oleh karena itu, dalam kesempatan tersebut I Made Arjana selaku pemateri antusias sekali memberikan pemahaman bagi para peserta agar tidak perlu ragu untuk melaporkan diri apabila ada keluarga, tetangga, atau dirisendiri yg terlanjur menyalahgunakan narkoba untuk segera disembuhkan melalui rehabilitasi.Q wek,adv

Gresik, Bhirawa Kabupaten Gresik, Jawa Timur menargetkan masuk jajaran peringkat “empat besar” pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim V/2015 yang akan berlangsung di Kabupaten Banyuwangi, sebagai tuan rumah tunggal penyelenggara agenda olahraga tersebut.

Wakil Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Gresik, Sudiyono, Selasa, mengatakan target masuk jajaran peringkat

empat besar adalah sangat realistis, karena itu pihaknya tidak menargetkan juara umum.

Menurut dia, target empat besar itu secara umum naik dibandingkan dengan saat agenda Porpov yang digelar di Madiun 2013, yang hanya mampu menduduki posisi keenam dengan raihan 26 medali emas.

“Dengan target masuk empat besar, berarti emas yang harus diraih Kabupaten Gresik pada Porprov 2015 sekitar 30 emas dari 35 cabang olahraga (cabor)

yang dilombakan, sebab pada Porpov Madiun hanya dilombakan 30 cabor,” ucapnya di Gresik.

Sudiyono menegaskan target ini harus bisa diwujudkan dengan kerja keras, sebab beberapa daerah kini sudah mulai berbenah, karena tidak mau tertinggal dalam pembinaan dan prestasi olahraga.

“Beberapa daerah juga berusaha meningkatkan targetnya, seperti Lamongan yang juga ingin berusaha meraih prestasi maksimal di Q ant Porprov Banyuwangi.Q

Dua Atlet Pekanbaru Ikuti Turnamen di Belgia Pekanbaru, Bhirawa Wali Kota Pekanbaru, H.Firdaus, melepas keberangkatan dua pesilat asal kota itu, yakni Diki Amanda dan Ozi Frahengky, untuk memperkuat Kontingen Indonesia pada Turnamen Silat Internasional di Belgia, 9-10 Mei 2015.“Selamat berjuang semoga bisa mengharumkan nama bangsa,” kata H. Firdaus di Pekanbaru, Selasa.

Wali Kota mengatakan bahwa ia sangat mengapresiasi prestasi yang diraih oleh para atlrt dan olahragawan Pekanbaru, khususnya pesilat. Karena mampu

mengharumkan nama daerah di kancah nasional bahkan internasional.“Olah raga tidak hanya membentuk mental dan fisik yang tangguh namun mengandung nilai prestasi bagi generasi muda,” ujar Wali Kota.

Selanjutnya, Wali Kota berpesan kepada para atlet agar selalu menjaga kesehatan dan kekompakan tim dan disiplin dalam pelatihan maupun pembekalan, agar menjadi atlet yang kuat secara fisik, mental, dan tangguh terhadap berbagai Q ant kemungkinan cuaca yang ekstrem.Q

Advokasi P4GN BNNK Trenggalek bagi PIK-R Bendungan Demi mewujudkan masyarakat Indonesia sehat dan bebas dari jerat narkoba, BNNK Trenggalek tak henti-hentinya melaksanakan upaya pencegahan kepada berbagai elemen masyarakat baik di instansi pemerintahan maupun yang ada pada organisasi kemasyarakatan.

Berbagai faktor yang menyebabkan peredaran narkoba masuk ke kalangan instansi swasta, diantaranya disebabkan oleh kurangnya informasi tentang bahaya narkoba di kalangan instansi swasta, pegawai telah memiliki penghasilan, adanya beban atau tekanan kerja, dan pengawasan yang lemah.

Seperti halnya kegiatan kali ini Selasa (28/4) seksie Pencegahan BNNK Trenggalek berikan advokasi P4GN bagi anggota Asosiasi PIK-R Kecamatan Bendungan yang bertempat di SMAN 1 Bendungan,, Tim pencegahan BNNK Trenggalek memberikan advokasi P4GN kepada para remaja PIK-R Bendungan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kasie pencegahan Trikoranto, SE dan Dewan Pembina PIK-R Kecamatan Bendungan Mbak Sari yang

sekaligus membuka acara Berkesempatan memberikan materi dalam kesempatan tersebut Penyuluh BNNK Trenggalek Zainul Adib.

Dalam acara ini juga terdapat pemaparan tentang bahaya narkoba serta gerakan rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba “Penyalahguna yang tertangkap tangan idealnya diasesmen oleh tim asesmen terpadu sehingg pasal yang dikenakan adalah Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 agar bisa ditempatkan di tempat rehabilitasi.

Sementara itu, penyalah guna yang dengan sadar melaporkan diri ke IPWL setempat tidak dikenai hukum pidana sama sekali, dan akan men-

dapat pemulihan rehabilitasi tanpa dipungut biaya. Ungkap Zainul Adib.

Lebih lanjut Zainul Adib.Mengatakan “.Usia dewasa tidak ada jaminan untuk bebas dari penyalahgunaan narkoba. Masyarakat harus tetap waspada di manapun berada. Keadaan ini tentunya harus kita waspadai bersama”, kata Zainul Adib..

Dengan adanya advokasi tersebut, diharapkan peran PIK-R dalam P4GN akan semakin maksimal, karena dalam menanggulangi permasalahan narkoba, tidak mungkin BNN sendiri mampu tanpa adanya peran serta dari masyarakat lainnya.Q wek,adv

Rabu Pon 29 APRIL 2015

NASIONAL-POLITIK

9

PTUN Tak Selesaikan Konflik Partai Jimly Sarankan MA Percepat Putusan Dualisme Parpol Jakarta, Bhirawa Pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak menyelesaikan konflik partai yang tengah bertikai, sehingga tidak layak untuk dinantikan berkaitan penyelenggaraan pilkada serentak.

“PTUN hanya mengesahkan atau tidak mengesahkan SK Menkumham atas kepengurusan partai politik. Mereka (partai bertikai) nanti berkelahi lagi di Pengadilan Negeri atau Mahkamah Partai. Karena itu tidak penting menunggu putusan inkrah PTUN,” kata Refly Harun dalam diskusi di Jakarta, Selasa.

Refly mengatakan partai bertikai dalam hal ini PPP dan Golkar, juga tidak bisa kembali kepada kepengurusan lama, karena kepengurusan lama sudah dibatalkan kedua Muktamar/ Munas yang dilakukan kedua kubu.

Kedua kubu bertikai di PPP dan Golkar pun apabila menyatakan

islah tidak bisa serta merta melakukan kepengurusan silang, karena tidak memiliki dasar hukum.

“Kecuali mereka menggelar Muktamar atau Munas Luar Biasa, baru dasarnya sah,” kata Refly.

Oleh karena itu, Refly berpendapat, KPU sebaiknya berpegang pada perundang-undangan dalam menetapkan partai yang berhak ikut pilkada serentak, yakni mengikutsertakan partai yang tercatat di Kemenkumham.

“Menkumham memang terburu-buru, tapi masalahnya kepengurusan PPP dan Golkar sudah tercatat di sana. Sebelum ada putusan pengadilan, me-

nurut undang-undang yang tercatat itu lah yang sah. Memang pendukung KMP tentu akan memaki-maki, tapi menurut undang-undang begitu,” kata Refly.

Refly mencontohkan pertikaian partai pernah melanda PKB di pemilu beberapa tahun silam.

Kala itu Muhaimin Iskandar dan Yenny Wahid bertikai, namun kepengurusan PKB yang tercatat di Menkumham adalah Muhaimin sebagai ketua umum dan Yenny Wahid sebagai sekjen.

“Maka jadi lah mereka berdua datang ke KPU sambil ‘cemberutcemberut’, karena nama keduanya yang terdaftar di Menkumham,” kata Refly.

Percepat Putusan Dualisme Parpol Di tempat terpisah, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie menyarankan Mahkamah Agung (MA) mempercepat proses peradilan dualisme ke-

pengurusan partai politik yang kini bersengketa sehingga ada keputusan final dan mengikat.

“Kita meminta Mahkamah Agung (MA) untuk mempercepat prosesnya dengan cara mengambil langkah khusus agar proses ini bisa lebih cepat,” katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (28/4). Karena, menurutnya, jika proses di pengadilan terlalu lama, maka partai politik (Golkar dan PPP) tidak akan bisa mengikuti pilkada serentak 9 Desember 2015.]

Ia mengatakan, para hakim bisa mengajukan permohonan prioritas kepada ketua pengadilan agar proses peradilan dipercepat. “Kita memang tidak bisa mendikte, karena memang prosedurnya sudah ada. Tetapi, para hakim bisa diminta memprioritaskan masalah ini,” ujarnya.

“Mestinya bisa. Yang sulit itu independensi dan netralitas. Dua itu paling sulit sebenarnya,” ujarnya.

Refly Harun Jimly menjelaskan, putusan yang ditunggu adalah keputusan pengadilan yang final dan mengikat. Karenanya, kalau belum keluar putusan final dan mengikat, lebih baik diatur saja, mengajukan calon hanya satu, sehingga kedua kelompok itu tidak usah lagi berkonflik di daerah.

Kemkominfo-BPKP Tandatangani MoU Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

KILAS NASIONAL

Menhan Kaji Ulang Hibah Alutsista Jakarta, Bhirawa Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, pihaknya akan mengkaji ulang tentang kebijakan menerima hibah alat utama sistem senjata (Alutsista) dari negara lain.

“Kami akan berpikir ulang soal kebijakan itu (menerima hibah). Sebetulnya pesawat itu tidak bekas betul sih. Bekas mereka (AS) lebih baru dari bekas kita yang ada, tapi ke depan kita akan berpikir ulang,” kata Menhan di sela-sela Forum Akuntabilitas Nasional Bidang Pertahanan di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa. Namun, mantan KSAD ini menilai apabila mendapat hibah alutsista dari negara lain, pemerintah Indonesia tetap akan menerima.

“Kalau dihibah ya namanya dikasih ya diterimalah, ngasih dengan tulus ya kami terima dengan tulus juga dong,” imbuhnya.

Terkait penyebab terbakarnya pesawat F-16 milik TNI Angkatan Udara beberapa waktu lalu, kata Menhan, saat ini masih dalam investigasi.

“Sampai sekarang masih diinvestigasi, tunggu saja,” ujar Ryamizard.

Pemerintah Indonesia memperoleh hibah 24 pesawat F-16 dari Amerika.

Meski namanya hibah, Indonesia tetap harus mengeluarkan kocek sebesar 800 juta dolar AS untuk biaya mendatangkan pesawat dan biaya “upgrade”.

Rayamizard menilai TNI membutuhkan alutsista tergantung ancaman yang saat ini terjadi di Indonesia. Dalam waktu singkat ini, Indonesia tengah membutuhkan alutsista untuk menghadapi terorisme, bencana alam, serta pelanggaran wilayah.

“Ancaman kita kan tidak perang besar, perang konvensional tidak. Karena kita bukan negara agresor, kita di tengahtengah Asean yang sudah sepakat kalau ada perselisihan tidak boleh menggunakan kekerasan atau persenjataan atau selesaikan dengan cara damai dan dialog,” ucapnya, menegaskan. Q ant

Realisasi Investasi Tiongkok 7 Persen Jakarta, Bhirawa Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia menyampaikan investasi langsung Tiongkok dalam lima tahun terakhir hanya terealisasi sekitar tujuh persen.

“Nilainya 1,5 miliar dolar Amerika Serikat (AS), sedangkan rencana investasi mereka dari tahun 2010-2014 sebenarnya mencapai 23,3 miliar dolar AS,” kata Direktur Perencanaan Infrastruktur BKPM Rudy Salahudin di Jakarta, Selasa (28/4) kemarin.

Ketika ditemui usai seminar bertajuk “chinese business enterpreuner dialogue”, ia menyampaikan penanaman modal asing (PMA) Tiongkok memiliki peranan penting bagi Indonesia.

Khusus untuk tahun 2014 total realisasi investasi Tiongkok mencapai 800 juta dolar amerika, atau tumbuh sebesar 169 persen dibandingkan tahun 2013, kata Rudy memaparkan.

“Mayoritas investasi dari Tiongkok ke Indonesia ada di sektor utilitas seperti listrik, gas, dan air, lalu di pertambangan, industri logam, juga perdagangan,” tuturnya menjelaskan.

Pada kegiatan tersebut ia juga menjelaskan bahwa sekitar 52 persen investasi Tiongkok direalisasikan di luar Pulau Jawa, namun data tersebut belum termasuk investasi di sektor keuangan dan hulu migas.

“Saya harap ke depan investasi Tiongkok bisa berjalan dengan baik, karena perkembangan ekonomi di Indonesia masih mengalami pertumbuhan di atas rata-rata negara Asia,” tukas Rudy.

Ia meyakini bahwa minat dalam berinvestasi di akan mengalami tren positif, sebab saat ini terdapat 11 perusahaan Tiongkok di Indonesia yang masuk dalam kategori perusahaan terbesar di dunia.

“Berdasarkan data ‘fortune international’ ada 95 perusahaan Tiongkok yang masuk jajaran 500 perusahaan besar dunia. 11 sudah di Indonesia, dan ada 12 perusahaan yang sedang tahap perencanaan investasi,” ujarnya. Q ant

Jimly Asshiddiqie “Jadi, silakan calonnya siapa saja, asalkan calonnya satu.

Tetapi seandainya tidak bisa satu calon, dua-duanya tidak usah diberikan kesempatan mengikuti pilkada. Lebih baik digugurkan saja. Biar mereka diberi dulu kesempatan menikmati konflik, konfliknya dinikmati, biarkan saja,” ujarnya. Q ant

istimewa

Presiden Jokowi bersama para buruh PT Dok & Perkapalan Bahari menunjukkan KIS, saat, di Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (28/4)

Rumah Sakit Tolak Pasien BPJS Terancam Sanksi

Jakarta, Bhirawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan memberi sanksi kepada rumah sakit yang menolak melayani pasien yang memegang Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Nanti akan ada sanksi yang diberikan kepada rumah sakit yang tidak mau melayani pasien BPJS. Dengan kewenangan Presiden akan membuat semua rumah sakit tersebut bekerja sama dengan BPJS,” kata Presiden Jokowi usai menyerahkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada buruh perkapalan di PT DOK & Perkapalan Kodja Bahari, Cilincing, Jakarta Jakarta Utara, Selasa (28/4).

Dalam kunjungannya itu, Presiden Jokowi juga menyempatkan waktu untuk melakukan dialog dengan para pekerja serta mendengar keluhan seputar pelaksanaan

pelayanan BPJS di lapangan.

Presiden Jokowi berpendapat bahwa wajar jika masih terdapat beberapa rumah sakit yang menolak pasien BPJS, karena banyak yang belum paham. “Awal-awal pasti seperti itu, tapi nanti kalau sudah enam bulan pasti mapan,” kata Presiden. Nanti, lanjut Jokowi, akan ada sanksi yang diberikan kepada rumah sakit yang tidak mau melayani pasien BPJS. Dengan kewenangan Presiden akan membuat semua rumah sakit tersebut bekerja sama dengan BPJS. “Kenapa pegang (kartu) ini?

Kalau ke rumah sakit ditunjukkan kartu ini, sudah (bisa ditangani). Kalo tidak pegang, bayangkan. Saya punya pengalaman di DKI Jakarta, masuk ke kampung-kampung, ada yang sakit sudah dua tahun tidak berobat karena mahal,” kata Presiden Jokowi.

Meski sudah mendapatkan KIS, Presiden mengingat masyarakat harus tetap menjaga kesehatan, pola makan diatur, olahraga teratur. “Banyak masyarakat yang mudah terkena penyakit karena pola hidup tidak sehat,” tuturnya.

Dalam acara tersebut Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri, Menteri BUMN Rini Sumarmo dan Dirut BPJS Fahmi Idris.

Sebagai informasi, ada sekitar 600 rumah sakit swasta yang masih belum bekerja sama dengan BPJS dari total 2500 rumah sakit swasta di seluruh Indonesia. Nantinya, tidak ada lagi pasien yang ditolak, karena rumah sakit tidak boleh menolak pasien dalam keadaan gawat darurat, kalau menolak akan dikenai pidana. Q ist

Abraham Samad Siap Terima Hasil Pemeriksaan Makassar, Bhirawa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Abraham Samad menyatakan siap menjalani proses pemeriksaan dan menerima hasil dari pemeriksaan lanjutan di kantor Reskrim Polda Sulselbar.

“Saya siap memenuhi undangan Polda sulselbar sebagai tersangka. Sebagai orang taat hukum saya hadiri pemeriksaan hari ini dan menjalaninya agar kasus ini terang-benderang,” kata Abraham usai mengelar konsolidasi bersama kuasa hukumnya di Kantor Anti Corruption Commitee Sulawesi, Makassar, Selasa (28/4) kemarin.

Ia mengatakan mengenai persiapan pemeriksaan dirinya bersama tim hukum telah melakukan diskusi terkait hasil

yang akan dikeluarkan kepolisian menyangkut kasus yang menimpa dirinya.

“Persiapannya normatif saja, kita diskusi dengan tim lawyer, memberi masukan dan lainnya.

Yang jelas hari ini kita akan memenuhi panggilan Polda sulsel untuk menghadiri pemeriksaan lanjutan,” tutur Abraham kepada wartawan.

Mantan Direktur ACC Sulawesi ini berharap agar perjuangan dalam memberantas korupsi di Indonesia terus berjalan dan tidak gentar dengan segala risikonya dalam menengakkan kebenaran.

“Saya berharap teman-teman seperjuangan terus tetap semangat, karena saya yakin apa yang menimpa kita baik sekarang maupun akan datang

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif Abraham Samad menjawab pertanyaan wartawan di Kantor ACC Sulawesi, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (28/4) kemarin.

adalah risiko dari sebuah perjuangan panjang untuk memberantas korupsi,” tegas alumnus master hukum Unhas itu.

Dirinya juga meyakini apa yang terjadi terhadap dirinya dan institusi KPK adalah sebuah proses untuk menunjukkan kebenaran yang hakiki serta bentuk perlawanan atas perbuatan korupsi di Indonesia.

“Yakinlah bahwa kebenaran itu akan muncul. Yang jelas saya sampaikan kembali kepada Anda semua, bahwa kami bukan malaikat,” ucapnya.

Abraham meyakini dirinya tidak bersalah atas kasus yang dialamatkan kepadanya karena itu merupakan cara-cara kotor yang tidak dapat ditoleransi untuk menjatuhkan seseorang.

“Saya tidak mungkin melakukan langkah-langkah pelanggaran hukum seperti yang dtuduhkan sekarang ini,” tuturnya menegaskan.

Saat ditanya apakah akan ada penahanan usai pemeriksaannya nanti, kata dia, tidak ingin berspekulasi mengenai hal tersebut dan semua diserahkan kepada tim hukum yang membelanya.

“Saya belum bisa berspekulasi karena sebagai manusia saya akan ikut prosedur pemeriksaan saja. Jadi saya belum bisa berspekulasi tentang itu,” ujarnya. Q ant

Jakarta, Bhirawa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menandatangani nota kesepahaman (MoU) guna penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dengan Kepala BPKP Ardan Adiperdana di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (28/ 4) kemarin.

Kerja sama tersebut meliputi pendampingan dan pengembangan dalam pelak sanaan tata kelola pemerintahan yang baik, pendampingan dalam implementasi peningkatan kualitas manajemen risiko, pendampingan dalam pengelolaan manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pendampingan dalam peningkatan kualitas manajemen pengawasan, pendampingan dalam peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang meliputi probity audit, perbaikan kinerja dan verifikasi, pendampingan dalam peningkatan kualitas dan kompetensi aparat pengawasan internal dan bimbingan teknis lainnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika dalam sambutannya mengatakan, dengan kerja sama tersebut diharapkan mampu men-

dorong tata kelola yang lebih baik, sehingga pengelolaan keuangan dapat lebih transparan, akuntabel dan kredibel. Sehingga Kementerian Kominfo dapat meraih predikat Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangannya.

“Selama beberapa tahun ini Kominfo tidak pernah WTP, sekarang kita usahakan WTP,” katanya.

Menteri mengharapkan kerja sama ini nantinya akan memperkuat Satuan Pengawas Internal (SPI) sehingga dapat mencegah hal-hal yang tidak benar dalam pengelolaan keuangan.

“Dalam hal ini SPI ibaratnya polisi yang berada di depan ‘verboden’ (tanda larangan) untuk mencegah, bukan yang berada di belakang ‘verboden’ (ingin menindak), menindak setelah ada kejadian yang salah,” katanya.

Ia menambahkan, mencegah terjadinya kasus-kasus yang tidak perlu dan mampu memanajemen risiko akan menyelesaikan setengah pekerjaan di depan. Sementara itu, Kepala BPKP menyambut baik kerja sama tersebut dan menyatakan pentingnya penguatan SPI dalam kementerian dan lembaga.

“Kasus (korupsi) Hambalang ternyata di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) disebutkan karena SPI tidak dilaksanakan,” katanya mencontohkan. Q ant

Terpidana Mati Dieksekusi Serentak Jakarta, Bhirawa Jaksa Agung M Prasetyo menyatakan eksekusi terhadap sembilan terpidana mati dalam kasus narkoba akan dilakukan serentak dalam waktu dan tempat yang sama.

“Sembilan orang itu akan dieksekusi serentak pada detik yang sama tidak akan saling menunggu, tidak ada antrean,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (28/ 4) kemarin. Ia menyebutkan sembilan terpidana mati itu antara lain dari dari Brazil, Nigeria, Kordova, Ghana, Indonesia dan Filipina.

Dalam kesempatan itu M Prasetyo Jaksa Agung berharap para pengacara dalam kasus itu bisa memberikan penjelasan kepada klien mereka bahwa hak hukum semua terpidana sudah diberikan, tidak ada satupun yang tertinggal.

“Mestinya mereka bisa memberi pencerahan ketika ada permintaan untuk mencari upaya hukum lain, jelaskan bahwa seluruh upaya dan hak hukum sudah diberikan sehingga tidak ada yang bisa dilakukan karena melakukan itu berarti hanya sekadar mengulur waktu,” ucapnya.

Menurut dia, mestinya dengan adanya grasi itu sudah tuntas karena grasi itu berarti mengaku salah menerima putusan dan meminta ampun sehingga tidak ada upaya hukum lain.

Jaksa Agung belum menyebutkan kapan eksekusi akan dilakukan, namun ia berjanji akan mengumumkan secepatnya setelah eksekusi.

“Yang penting jangan ada pihak-pihak yang menekan untuk menunda apalagi membatalkan kalau itu dilakukan berarti Indonesia lemah mengatasi narkoba,” ujarnya, menegaskan.

Mengenai ancaman keamanan menjelang eksekusi, Prasetyo mengatakan keamanan sekarang ini diperketat.

“Ini bukan pekerjaan menyenangkan, tetapi harus kita lakukan untuk menyelamatkan bangsa ini dari cengkeraman bahaya narkoba,” tukasnya.

Menanggapi ancaman sejumlah negara menarik dubesnya, ia mempersilahkan, namun ia berpikir tidak akan terjadi.Q ant

EKONOMI - BISNIS

10

Rabu Pon, 29 APRIL 2015

50% Masyarakat Masih Pinjam dari Bank Titil

Kurs JUAL

BELI

USD

12,927.00

12,799.00

SGD

9,579.81

9,483.55

EUR

13,919.79

13,776.84

JPY

10,859.37

10,749.14

GBP

19,302.60

19,105.07

Sumber: Bank Indonesia (17 APRIL 2015)

RAGAM EKBIS

VTI Siap Amankan Data Secara Optimal Surabaya,Bhirawa Virtus Technology Indonesia (VTI), penyedia solusi infrastruktur TI dan anak perusahaan PT Computrade Technology International (CTI Group) meyatakan siap mengamankan data secara optimal.

Presiden Direktur Virtus Erwin Kuncoro.saat ditemui di acara VTI di hotel ShangriLa Selasa ( 28/4) kemarin. Untuk memantapkan posisinya ini kembali menyelenggarakan Virtus Showcase 2015.

Meski baru pertama kali diadakan di Surabaya, pemilihan kota ini didasari oleh predikat Surabaya sebagai kota melek teknologi di mana individu maupun korporasi secara aktif memanfaatkan teknologi untuk operasional harian mereka.

Gelaran Virtus Showcase 2015 diadakan di Hotel Shangri-La Surabaya dengan menampilkan Walikota Surabaya Tri Rismaharini sebagai keynote speaker dan didukung oleh Deputy Director of Huawei Enterprise Business Group in South Pacific Region Francis Wong dan Senior Partner Business Manager VMware Indonesia Pieter Harianto. Mengusung tema “The Power of Analitycs: Delivering on the Promise of Big Data”, Virtus Showcase yang menyasar para profesional di bidang TI ini akan mengeksplorasi value bisnis yang dapat diraih melalui penggunaan teknologi analitik untuk menyusun strategi pengembangan bisnis di era Big Data.

“Setiap perusahaan menghasilkan begitu banyak data setiap harinya. Dengan semua data yang mereka pegang, hanya sedikit dari mereka yang dapat mengolahnya menjadi informasi yang paling esensial bagi perusahaan. Melalui Virtus Showcase ini, kami ingin membantu para profesional bisnis dan TI di Indonesia untuk lebih memahami pelanggan melalui teknologi analitik sehingga memudahkan para petinggi dalam mengambil keputusan strategis,” tandas Erwin Kuncoro. Q ma

Pasuruan, Bhirawa Keberadaan koperasi wanita di Jatim saat ini membantu laju perekonomian daerah, khususnya pemberdayaan ekonomi makro dan mikro. Meski demikian, keberadaan itu ternyata masih ditemui adanya hambatan masyarakat dalam memperoleh kredit perbankan.

“Yang mengenal kredit perbankan saat ini hanya 50 persen, sedangkan sisanya masih menggunakan sistem tradisional dengan meminjam uang melalui bank titil,” ujar H Saifullah Yusuf, Wagub Jatim saat membuka Sosialisasi Pembentukan Infrastruktur Keuangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Berbaris Kelembagaan Fungsional Jawa Timur Tahun 2015, di Pendopo Kabupaten Pasuruan, Rabu (28/4).

Karenanya, Wagub asal Purwosari Kabupaten Pasuruan ini menghimbau agar jumlah koperasi wanita semakin diperbanyak. Salah satunya koperasi wanita berbasis syariah maupun komunitas. “Jika ada banyak koperasi, setidaknya banyak manfaatnya. selain anggotanya yang bisa merasakan manfaat, masyarakat juga dimudahkan dalam hal simpan pinjam,” kata Gus Ipul panggilan akrabnya.

Khusus untuk pemban-

gunan gender, iapun menargetkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim tahun 2019 akan mengalami peningkatan dari 70,3 persen menjadi 70,9 persen. Untuk masalah kemiskinan juga akan turun, dari 9,97 persen menjadi 9,47 persen. Bengitupula angka penurunan pada angka pengangguran terbuka dari 3,6 persen menjadi 3,54 persen.

“Semuanya itu harus dilakukan berbagai strategi diantaranya melakukan strategi sinergi segitiga emas kesejahteraan, yakni iman, aman dan amin. Usaha itu harus juga mendapatkan dukungan dan kekompakan semua pihak, mulai dari masyarakat, swasta, dunia usaha dan pemerintah,” jelas Gus Ipul.

Sementara itu, Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf berharap dengan sosialsasi tersebut setidaknya koperasi wanita di Kabupaten Pasuruan bisa

Pengusaha Anggap MEA Buka Peluang Usaha Surabaya, Bhirawa Pasar bebas Asean atau yang dikenal Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) diterapkan mulai Desember mendatang, beberapa pengusaha di Surabaya sudah tidak sabar untuk memasarkan produknya. Mereka melihat MEA adalah peluang untuk mengembangkan usaha dan merebut pasar d idalam maupun luar negeri.

Trully Nurul Evandiary, salah satu perajin handmade dengan bahan dasar batu dan tembaga yang berada di BG Junction ini mengaku optimis mampu bersaing dengan produk dari Asean lainnya. Karena produknya tidak dibuat dengan mesin, melainkan dengan tenaga manusia yang mengandung unsure seni. “ Dengan persaingan terbuka jadi terlihat siapa kompetitor kita, sehingga persaingan yang sehat dapat terjadi. Kita juga bisa sharing ilmu dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Berunai,” jelas Trully Selasa (28/4) kemarin. Dari segi harga produk yang dijual antara produk handmade asli Surabaya, relatif masih terajangkau jika dibandingkan dengan produk dari negara tetangga. Selain itu, keunggulan produk dari UKM ini bebas pajak, jadi harga yang ada hanyalah modal dasar, dan biaya kerja. Selebihnya harga jual mengikuti selera pasar. Q wil

hilmi husein/bhirawa

Wagub Jatim, H Saifullah Yusuf bersama Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf saat melihat stand-stand UKM di Pendopo Kabupaten Pasuruan Rabu (28/4).

mengembangkan perkoperasian dan kelompok ekonomi wanita berbasis fungsional.

Menurutnya, saat ini jumlah koperasi di Kabupaten Pasuruan tercatat sudah mencapai 1.017 unit dengan 74

koperasi diantaranya merupakan koperasi pondok pesantren dan 365 unit koperasi merupakan koperasi wanita yang tersebar di 341 desa, 24 kelurahan, dan 24 kecamatan.

“Koperasi wanita di Kabu-

XL Future Leader Sediakan Kuota Khusus 20% Surabaya, Bhirawa PT XL Axiata Tbk (XL) menyelenggarakan sosialisasi Program XL Future Leader untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa berkompetisi mendapatkan pendidikan kepemimpinan dengan kurikulum khusus yang berorientasi pada pembentukan karakter pemimpin global di masa depan yang diselenggarakan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS), Selasa (28/4) kemarin.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya pihaknya akan memberikan kuota khusus bagi mahasiswa dari Kawasan Timur Indonesia (KTI) juga kuo-

ta khusus bagi mahasiswa berprestasi yang kurang mampu secara ekonomi sebesar 20 persen dari 145 mahasiswa.

“Kami kembali datang ke Surabaya melakukan sosialisasi karena kami yakin masih banyak anak-anak muda di Surabaya, termasuk di pelosok yang mempunyai potensi besar menjadi pemimpin masa depan, sama dengan potensi anak-anak di bagian Indonesia lainnya,” ungkap Presiden Direktur XL, Dian Siswarini usai melakukan sosialisasi di hadapan 500an mahasiswa di Graha ITS Surabaya.

Dia menambahkan, Program Future Leaders akan membekali

KINERJA PELAYANAN PRIMA

Pakde Karwo Raih Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha Kerja keras Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo dalam membangun wilayahnya berbuah gemilang. Setelah meraih penghargaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2013 dengan predikat terbaik dari Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di puncak peringatan hari Otoda XIX, kini orang nomor satu di pemerintahan ujung timur pulau Jawa ini kembali menerima penghargaan dari pemerintah pusat berupa lencana, karena penghargaan berturut-turut Samkaryanugraha Parasamya Purna Karya Nugraha empat tahun terakhir.

P

enghargaan berupa anugerah tanda kehormatan Satyalanca na Karya Bhakti Praja Nugraha itu disematkan secara langsung Presiden RI Joko Widodo kepada Gubernur Soekarwo, di Istana Negara Jakarta, Selasa (28/4). Selain Gubernur Jatim, penganugerahan berupa pin itu juga diraih Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Gubernur DI Jogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Penganugerahan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha yang diperoleh Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Soekarwo tersebut, merupakan penghargaan tertinggi untuk bidang pemerintahan daerah. Dari 13 kabupaten dan kota peraih penghargaan tahun ini, 42 persen atau 7 Kabupaten/Kota dari Jatim meraih penghargaan tersebut.

Usai menerima penghargaan, Pakde Karwo menyampaikan rasa syukur atas diterimanya penghargaan tersebut. “Saya merasa bersyukur dengan penghargaan ini, karena ini adalah agregat dari kinerja Kabupaten dan kota yang ada di Jatim.

Masyarakat Jatim bagus sekali. Kul-

tur masyarakat pekerja keras. Dan itu harus dirumuskan dengan cara demokrasi yang produktif,” kata Pakde Karwo. Lebih lanjut Pakde Karwo menjelaskan, kalau Jatim dinilai telah empat kali berturut-turut menerima penghargaan tersebut sebagai juara pertama. Untuk kali ini, Jatim mendapatkan angka 3.100. Sedang Jawa Tengah mendapatkan skor 2.900 dan DI Jogyakarta meraih 2.700.

“Sebenarnya evaluasi hanya judulnya, yang tepat kinerja Pemda. Evaluasi dari mendagri objeknya kinerja Pemda. Di bidang pembangunan pemerintahan sosial kemasyarakatannya luar biasa,” terangnya.

Pakde Karwo menambahkan, parameter penilaian yang sangat tinggi adalah tentang dinamika masyarakatnya yang bekerja luar biasa. Disamping itu, 138 indikator yang dinilai telah menunjukkan angka yang cukup tinggi. Dari keseluruhan penilaian, Pakde Karwo menyebutkan kalau pokok penilaian itu adalah pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, gender, menumbuhkan rasa aman dan nya-

Presiden Joko Widodo menyematkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha pada Gubernur Jatim Dr H Soekarwo di Istana Negara.

man dalam kehidupan lingkungan hidup serta disparitas antar wilayah.

“Bagian pokok, disitu ada kebebasann berpendapat, berorganisasi.

Dengan luas wilayah dan beraneka ragam. Kabupaten kita bagus dan kotanya tumbuh kreatifitas dan inovasinya,” ungkap Pakde Karwo.

Sementara soal demokrasi, orang nomor satu di Jatim itu menilai sangat dinamis jika itu mampu dikelola dengan baik dan benar. “Bahkan itu bisa dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat kita. Kondisi demokrasi di Surabaya berbeda dengan Probolinggo. Tuban beda dengan Madiun, dengan Lamongan. Jadi ada hal yang dikembangkan secara lokal wisdom. Mendengarkan aspirasi untuk digerakkan,” jelasnya.

Sementara menanggapi diterimnya penghargaan tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahyo Kumolo usai acara mengucapkan selamat kepada Gubernur Soekarwo. Mendagri menilai, dari seluruh provinsi di Indonesia, tiga gubernur yang mendapatkan penghargaan tersebut telah mampu menunjukkan prestasi yang cukup menggembirakan dalam pembangunan pemerintahannya.

“Prestasi Jatim sekarang sudah merata. Tidak hanya Surabaya tetapi sudah sampai Banyuwangi, Tuban dan Sidoarjo. Dan yang kedua, BUMD evaluasi kami terbaik pengelolaannya secara professional dan transparan. Ini pesan Bapak Presiden mari digerakkan daerah-daerah seperti Jatim. Daerah lain mari belajar. Bagaimana antara pimpinan dan rakyat mendekat. Daerah lain harus digerakkan,” kata Mendagri.

Sementara itu Presiden Jokowi mengapresiate penghargaan yang baru saja disampaikan, dengan harapan hal ini menjadi pemicu gerak pembangunan. “Kita akan terus melakukan percepatan pembangunan, bulan Mei ini akan dimulai karena baru pertengahan Januari ini perubahan APBN digedog dan lelang baru saja selesai dilakukan,” tambahnya.

Penganugrahan Tanda Kehormatan ini selain satya lencana kepada tiga gubernur juga diberikan kepada Bupati Lamongan, Bupati Pinrang, Bupati Sidoarjo, Bupati Bantul, Bupati Kutai Kartanegara, Wali Kota Blitar, Wali Kota Surabaya, Wali Kota Cimahi dan Wali Kota Jogjakarta. Selain itu juga diberikan penghargaan piala/trophy Samkaryanugraha Parasamya Purna Karya Nugraha kepada Bupati Tuban, Bupati Purbalingga, Wali Kota Madiun dan Wali Kota Mojokerto. Q iib*

paten Pasuruan kontribusinya sangat baik. Jumlah anggota keseluruhan koperasi di Kabupaten Pasuruan sebanyak 183.494 orang, dengan total modal sendiri Rp216 miliar,” ucap Irsyad Yusuf. Q hil

achmad tauriq/bhirawa

Presiden Direktur XL, Dian Siswarini saat bincang-bincang dengan peserta XL Future Leader Batch 3 saat talkshow tentang program XL Future Leaders 4 dalam acara University Roadshow di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Selasa (28/4).

para peserta dengan berbagai pengetahuan dan keahlian dasar yang berguna dalam merintis jalan menjadi pemimpin masa depan di tingkat global. Dan melalui program ini ia berharap dimasa depan akan muncul pemimpin-pemimpin lembaga tingkat global yang berasal dari Surabaya.

Sementara kebijakan mengenai kuota khusus bagi mahasiswa putra daerah KTI dan dari kalangan ekonomi kurang mampu merupakan salah satu bentuk komitmen XL untuk mendukung pemerintah dalam memperluas pemerataan kesempatan mendapatkan program-program pendidikan.

“Kebijakan ini sekaligus merupakan penerapan atas masukan dari Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) beberapa waktu lalu. Maka dengan demikian akan semakin luas kesempatan yang bisa didapatkan oleh mahasiswa di seluruh Indonesia untuk mengikuti XL Future Leaders,” ujarnya.

Sedangkan roadshow sosialisasi Program XL Future Leaders untuk tahun ajaran 2015-2016 diawali dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta yang dilanjutkan ke beberapa universitas di Indonesia, termasuk di Universitas Tanjungpura Pontianak.

“Total, sosialisasi akan berlangsung di 18 perguruan tinggi negeri dan swasta, yang tersebar di hampir seluruh wilayah Nusantara, antara lain Medan, Pekanbaru, Palembang, Pontianak, Surabaya, Mataram, Makassar, dan Manado,” jelas Dian. Q riq

Rakor Apeksi Lahirkan 14 Rekomendasi Rapat Kordinasi (Rakor) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indoensia (Apeksi) Wilayah IV ke 11 yang di helat di Hotel Atria Malang, Senin 27/4 kemarin melahirkan 14 rekomendasi, yang akan disampaikan pada Rakernas Apeksi di Ambon tanggal 5 hingga 8 Mei 2015 mendatang di Kota Ambon.

S

ekretaris Apeksi Drs. Maidi, MPd, usai memimpin Rakor, kepada sejum lah wartawan, mengutarakan jika Apeksi Korwil IV, telah merumuskan 14 rekomendasi yang akan dibawa pada rakor Nasional Apeksi. Salah satunya, terkait persoalan pendidikan, Apeksi Korwil IV akan meminta penjelasan dari pemerintah pusat terkait dengan rencana ditariknya lembaga pendidikan SMA dan SMK ke pusat.

“Salah satu poin penting yang ingin kita bawa di Rakornas Apeksi adalah, sejauh ini anggota Apeksi belum memahami terkait rencana Pemerintah Pusat yang akan menarik pengelolaan pendidikan SMA dan SMK,”tuturnya. Meskipun diakui dia selama ini, Pemerintah Pusat telah memberikan sosialisasi tetapi masih belum bisa difahami secara menyeluruh, apa saja

yang akan diperoleh Pemerintah Daerah jika SMA dan SMK ditarik ke pusat.

Menurut dia, penarikan lembaga pendidikan ke tingkat pusat tidak ada masalah, senyampang Pemerintah Pusat memberikan penjelasan dan jaminan terkait dengan kualitas Pendidikan, Sumber Daya Manusianya (SDM) serta kualitas alumninya.

“Kalau semua bisa dijalaskan dan semua persoalan bisa diatasi, kita yang didaerah tidak ada masalah. Makanya harus dibahas secara detail, agar tidak bermasalah dikemudian hari,”imbuhnya.

Bahkan pihaknya berharap dipanggil oleh Mendiknas, sehingga masing-masing daerah bisa memberikan sharring, (pemikiran) kelebihan dan kekurangan masing-masing lembaga pendidikan. “Prinsipnya kita tidak menolak, tapi kita ingin sharring, dan menyarankan, jalan terbaiknya seperti apa.

14 rekomendasi eksternal Rakor APEKSI ke 11 Komwil IV Tahun 2O15 1. Peninjauan kembali substansi penyerahan urusan bidang pendidikan pada UU 23/2014 terkait pengelolaan pendidikan menengah ; 2. Peninjauan kembali Permenpan 6/2015 tentang pelaksanaan rapat/pertemuan diluar kantor, terkait dengan kriteria pilihan sarana prasarana yang diatur ; 3. Peninjauan kembali Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/ 2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi pejabat negara, Pegawai Negeri, dan pegawai tidak tetap ; 4. Peninjauan kembali kebijakan moratorium pengadaan CPNS; 5. Peninjauan kembali Peraturan mengenai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ( DBHCHT) yaitu PMK.No.84/PMK.07/2008 dan PMK No.20/PMK.07/2009 sangat membatasi daerah untuk pemanfaatan dana cukai ; 6. Perlu adanya Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi oleh dan antar kementrian / lembaga sebelum mengeluarkan peraturan perundang-undangan.

7. Pengintegrasian Penyusunan LKPJ, LPPD, dan LAKIP ke dalam satu format laporan ; 8. Penyusunan Grand Design dan Roadmap pengembangan terintegrasi kerjasama dalam semua sektor khususnya UMKM dan ketenagakerjaan dalam menghadapi MEA ; 9. Percepatan pembangunan infrastruktur khususnya Indonesia bagian timur disesuaikan dengan kebutuhan lokalitas secara proporsional ; 10. Perlu keseimbangan alokasi anggaran pusat dan daerah serta memformulasikan kembali struktur penganggaran daerah dalam bentuk DAU dan DAK ; 11. Tidak boleh ada kriminalisasi kebijakan, perlunya perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara melalui sinkronisasi peraturan perundang-undangan Tipikor dan UU ASN; 12. Mendorong realisasi janji Presiden alokasi dana anggaran 50 Milyar tiap Kota untuk peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan ; 13. Mempertegas pembiayaan keamanan dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015; 14. Perlu peninjauan kembali UU 32 Tahun 2014. Khususnya mengenai standarisasi jumlah organisasi kemasyarakatan yang dibutuhkan suatu pemerintah daerah.

Berikut Enam (6) Rekomendasi Internal Rakor ke-11 APEKSI Komwil IV Tahun 2O15 1. Pembentukan Badan Kerjasama yang dikelola secara independen dengan pendanaan dari iuran masing-masing anggota agar dapat dijalin kerjasama yang lebih erat antar kota yang menjadi Anggota Komwil IV APEKSI ; 2. Pengembangan potensi daerah dalam segala bidang, sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tawar Pemerintah Daerah . Termasuk pula penguatan jaringan kerja yang saling menguntungkan antar pemerintah daerah ; 3. Upaya peningkatan promosi / investasi daerah ; 4. Pembentukan Sekretariat Tetap Komisariat Wilayah IV ; 5. Mendorong seluruh pemerintah Kota tetap mengikuti kegiatan APEKSI ; 6. Perlu Adanya Support dana dari Apeksi Pusat.

Dan yang jelas kalau SMA dan SMK ditarik oleh Pusat, logikanya daerah akan mendapat apa,”imbuhnya. Ganti yang dia sebut itu, tentunya bukan berbentuk materi, tetapi infrastruktur atau kompensasi lainya.

Tetapi kalau hanya dicabut tanpa ada penjelasan maka tidak salah jika Pemerintah Daerah mempertanyakan. Selain persoalan pendidikan, Rakor juga akan membawa persoalan petunjuk teknis terkait dengan bantuan hibah. Karena di semua daerah ada hibah yang itu diberikan kepada MUI, FKUB, Pramuka dan lembaga-lembaga lainya.

Sejuah ini, menurut Maidi tidak ada aturan yang jelas, berapa banyak dana hibah itu boleh diberikan.”Kita ingin tahu batasan minimal dan maksimalnya, karena ini sangat rawan untuk jadi persoalan hukum. Kalu kita salah memberikan dana hibah bisa di penjara, ”tuturnya. Dana hibah lanjutnya, sebelum diterbitkan UU 32 tahun 2014, Pemerintah Daerah bisa langsung memberikan bantuan kepada lembaga pada saat lembaga yang bersangkutan mengajukan bantuan. Q adv

Rabu Pon, 29 APRIL 2015

SAMBUNGAN Distribusi Naskah UN SMP Jatim Selesai Hari Ini

Banjir Bandang Rendam Sembilan Desa

l Sambungan hal 1

l Sambungan hal 1

banjir yang datang dinihari itu terjadi saat sebagian warga telah terlelap tidur.

Seperti dialami Winoto (35) warga Desa Musir Lor yang mengaku kaget saat air tiba-tiba menggenangi rumahnya. Awalnya air masuk rumah setinggi lutut, sehingga Winoto yang terbangun dari tidur tidak sempat menyelamatkan perabotan rumahnya. “Pakaian dan perabot televisi sempat terendam air karena air datang dengan cepat,” aku Winoto, Selasa (28/4).

Kondisi yang hampir serupa juga dialami Mustakim warga Desa Rejoso yang rumahnya terendam air hingga 1 meter.

Meski sempat menyelamatkan perabotan miliknya, namun sejumlah barang milik Mustakim tidak terselamatkan karena terendam air yang bercampur lumpur.

Banjir yang melanda dua kecamatan ini mulai surut setelah sempat menggenangi pemukiman selama kurang lebih lima jam. Begitu banjir surut, warga mulai membersihkan sisa-sisa lumpur di dalam rumahnya.

Joko Dewo petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nganjuk mengatakan, banjir kali ini merupakan banjir kelima kalinya yang terjadi selama 2015. Banjir bandang di Kecamatan Rejoso dan Lengkong ini lebih disebabkan faktor curah hujan yang tinggi dengan intensitas waktu yang cukup lama. Akibatnya Sungai Semantok yang melintas di delapan desa dan Sungai Bangle di Kecamatan Lengkong meluap tidak mampu menampung debit air.

“Akibat debit air tinggi, itu tanggul darurat sepanjang 30 meter di Desa Musir Lor jebol, sehingga air merendam pemukiman warga,” ujar Joko Dewo.

Selama bencana terjadi, diakui Joko Dewo, petugas dari BPBD berupaya mengevakuasi warga dan perabotan ketempat yang lebih aman. n ris

Puskesmas Jombang Kekurangan Tenaga Teknis l Sambungan hal 1

tenaga praktik, sehingga pelayanan ke­ sehatan kepada masyarakat tetap optimal,” ujarnya, Selasa (28/4).

Heri menambahkan, saat ini Puskesmas di Jombang baru memiliki dokter umum sebanyak 51 orang. Jumlah itu, kata Heri tidak sebanding dengan volume pasien yang ada di Puskesmas. “Paling sedikit kita butuh 21 tambahan dokter umum lagi,” lanjutnya.

Meski ada tenaga magang atau praktik, namun jumlah dokter yang tak sebanding dengan volume pasien tetap akan berpotensi mengurangi optimalnya pelayanan.

“Setiap hari banyak pasien yang harus mengantre, dan menunggu giliran dilayani selama berjamjam. Itu karena jumlah dokter dr Heri Wibowo terbatas,” ujar Heri.

Belum lagi jika jumlah pasien rawat inap di Puskesmas meningkat dalam waktu bersamaan. Heri mengakui, proses pengangkatan dokter baru harus melalui seleksi dan memenuhi persyaratan kedokteran.

“Penerimaan dokter tidak mudah, meski memenuhi syarat tapi terkadang yang bersangkutan belum tentu mau,” tandasnya.

Lagi pula, pengisian jabatan dokter di Puskesmas juga bergantung pada rekrutmen CPNS dan formasi yang ada. Sebab menurut Heri saat ini moratorium berupa larangan tak boleh merekrut tenaga ho­ norer masih berlaku. “Jadi karena tak boleh merekrut tenaga honorer, posisi dokter belum bisa diisi. Hanya melalui penerimaan CPNS jalur umum saja yang bisa dilakukan,” ucapnya.

Yang bisa dilakukan pihaknya saat ini, adalah mengusulkan rekrutmen dokter sesuai kebutuhan. “Dasar kami mengacu PP No 53 Tahun 2012 tentang Pengangkatan PNS. Kebutuhan dokter dan tenaga teknis lainnya sudah kita sampaikan ke BKD,” pungkasnya. n rur

Cukup Sepuluh Menit l Sambungan hal 1

Salah satu olahraga yang dilakukannya adalah lari pagi karena dengan lari pagi banyak manfaat yang didapat. Di antaranya menjaga kesehatan jantung, menguatkan tulang, melancarkan pikiran dan lainnya.

“Diusahakan olahraga rutin tiap hari maka hasilnya bisa dirasakan sendiri,” ungkap mantan reporter radio SS di era 83-an.

Kenapa harus sepuluh menit, menurutnya olahraga disesuaikan dengan kemampuan dan usia. Dan waktu sepuluh menit itu sudah cukup bisa menghindarkan kita dari segala penyakit. “Dengan usia setengah abad lebih dikit seperti ini harus diimbangi dengan olahraga yang sesuai dengan kemampuan. Kalau tidak ya siapsiap diterjang penyakit,” ujar penghobi badminton ini.

Untuk itu ia juga mengingatkan bagi siapa saja yang berusia di atas 30 tahun untuk mulai gemar melakukan olahraga secara rutin. Kalaupun tidak kuat berlari bisa juga dengan berjalan kaki. “Asalkan disesuaikan dengan kemampuan fisik, jangan sampai dipaksakan,” kata ayah dua puteri.

Bahkan ia juga tidak membatasi meng­ onsumsi makanan setelah melakukan lari pagi khususnya sarapan. Makan apa saja langsung disikat asal tahu takarannya.

“Karena dengan sarapan akan membangun energi yang kita butuhkan untuk berkarya,” tutur penggemar kuliner ini. n riq

11

adit hananta utama/bhirawa

Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rahman memberangkatkan naskah UN SMP dari PT Jasuindo Tiga Perkasa Sidoarjo untuk 21 kabupaten/kota se-Jatim, Selasa (28/4).

Pemotongan Dana Perimbangan, Komisi C Segera Datangi Menkeu l Sambungan hal 1

setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sekaligus harus ada reposting program dalam pembahasan PAPBD 2015 yang rencananya digelar pada Juli mendatang.

“Seharusnya Mendagri konsisten dengan kebijakannya.

Bukan mengambil keputusan secara tiba-tiba yang merugikan daerah. Seperti yang dialami Provinsi Jatim di mana pemotongan dana perimbangan dilakukan setelah APBD Jatim digedok.

Kondisi ini juga terjadi di provinsi lain. Asal tahu, pembahasan APBD itu tidak mudah karena diperlukan sinkronisasi dan kinerja di ma­sing-masing SKPD. Karenanya kalau kemudian dipotong di tengah jalan, maka berimbas pada nasib sejumlah program pembangunan yang sudah diploting,”papar politisi asal Partai Demokrat, Selasa (28/4).

Kondisi yang dihadapi Pemprov Jatim semakin berat di

saat Mendagri menerapkan pajak angkutan barang dan orang ditarik pusat yang berpotensi lost sebesar Rp 180 miliar per tahun. Untuk itu, dewan berharap kebijakan pemotongan dana perimbangan ini diterapkan pada 2016, sehingga tidak membebani dana APBD Jatim.

Seperti diberitakan Bhirawa sebelumnya, dana perimbang­ an dari pemerintah pusat untuk Provinsi Jatim pada 2015 menurun. Dari sebelumnya Rp 1,3 trilun, dikepras menjadi Rp 700 miliar. Akibat pemotongan dana ini dikhawatirkan akan berdampak pada program pembangunan di masyarakat.

Terpisah, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengaku penurunan dana perimbangan disebabkan DBH (Dana Bagi Hasil) Migas turun hampir 50 persen diakibatkan harga minyak dunia di pasar turun drastis hingga 30 persen, dari 110 dollar AS per barel menjadi 40 dollar AS per barel sehingga

penerimaan DBH Migas untuk Jatim juga ikut turun.

“Harusnya DBH Migas yang diterima Jatim itu sekitar Rp 1,3 triliun, tapi yang masuk dalam APBD murni 2015 baru Rp 600 miliar, sehingga minus sekitar Rp 747 miliar. Ironisnya lagi, kekurangan itu tak akan terpenuhi hingga akhir tahun anggaran mendatang,” tegas mantan Sekdaprov Jatim ini.

Indikator lesunya perekonomian Indonesia termasuk Jatim dapat terlihat dari turunnya produksi dan penjualan ken­ daraan bermotor baru. Berdasarkan data yang ada, kata Pakde Karwo pada triwulan pertama 2015, penjualan kendaraan bermotor baru mengalami penurunan hingga 30 persen.

“Bahkan market share beberapa perusahaan di Jatim sekarang ini tak berani menargetkan 100 persen melainkan hanya 70 persen, karena sudah tidak percaya lagi dengan pasar akibat lesunya perekonomian secara global,” tambahnya. n cty

Plengsengan Tol Gempol-Pasuruan Ambrol, Dua Rumah Tertimbun l Sambungan hal 1

lah warga sekitar juga sibuk membantu membersihkan.

Ambrolnya plengsengan Tol Gempol-Pasuruan terjadi, Senin (27/4) sekitar pukul 16.30. Sebelum ambrol, di sekitar kawasan tersebut diguyur hujan deras.

“Mendadak plengsengan tol tiba-tiba ambrol dan menimpa rumah Angkik dan Sumianto

hingga tertimbun material tol.

Saat ini, mereka sedang mengungsi di rumah kerabatnya karena takut ada longsoran susulan,” tandas Moch Miskan, salah satu warga Dusun Kesemi Desa Gununggangsir, Selasa (28/4).

Kepala Bagian Logistik Adhi Karya Proyek Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pasuruan, Saiful Manan menyampaikan akan menanggung semua biaya

perbaikan dua rumah warga yang rusak tertimpa longsoran plengsengan Tol Gempol-Pasuruan.

“Kerusakan ini akan kami kaji nanti. Apakah kerusakan itu akibat konstruksi atau bencana alam. Jika akibat plengsengan yang ambrol kami pastikan akan bertanggungjawab. Meski hasil kajian belum keluar, kami tetap membantu perbaikan rumah warga yang rusak,” ujar Saiful Manan. n hil

Selasa kemarin dan tahap ketiga dilakukan Rabu hari ini untuk 17 kabupaten/kota terdekat.

“Jumlah naskah UN SMP yang kita distribusikan sebanyak 9.686 boks. Jumlah itu meliputi SMP/SMPLB/MTs dan Paket B,” tutur Saiful saat ditemui di perusahaan pencetak naskah UN untuk wilayah Jatim, PT Jasuindo Tiga Perkasa Sidoarjo kemarin.

Tidak hanya naskah UN tulis yang didistribusikan, tetapi juga naskah braile UN untuk siswa SMPLB-A (tuna netra).

Ada 28 paket naskah UN braile untuk 16 kabupaten/kota yang memiliki peserta didik dengan ketunaan tipe A. Sebelumnya, Saiful mengakui jadwal pendistribusian naskah UN SMP dilakukan lebih awal lantaran mengantisipasi May Day alias hari buruh yang jatuh pada 1 Mei mendatang. Pada saat itu, aparat keamanan lebih fokus pada pengamanan aksi buruh. Meski dalam Prosedur Operasional Standar (POS) tidak tercantum peran kepolisian.

Pengamanan dari pihak kepolisian dinilai masih penting.

“Petugas yang mengambil naskah dari Dindik setempat, didampingi dua petugas kepolisian, satu Kasi Kurikulum Dikmen, satu orang dari Kemenag dan satu Kasi dari Bidang PNFI (Pendidikan Non Formal dan Informal),” kata dia.

Petugas pengambil naskah dari percetakan sampai pada titik penyimpanan naskah soal di gudang kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaan UN SMP ini, hampir seluruh sekolah menggunakan metode Paper Based Test (PBT). Di Jatim, ha­ nya ada sebelas sekolah penyelenggara UN Computer Based Test (CBT). Di antaranya ialah, SMPN 4 Kediri, MTsN 2 Kediri, SMPN1 Gresik, SMP Muhammadiyah 12 Gresik, SMPN 1 Lamongan, SMPN 1 Mejayan Madiun, SMPN 1 Geger Madiun, SMPN 1 Singosari Malang, SMPN 4 Kepanjen Malang, SMPN 2 Pandaan Pasuruan dan SMPN 1 Lumajang. “Jumlahnya lebih sedikit daripada jenjang SMA/SMK lalu,” tutur Saiful.

Terkait adanya perubahan metode UN dari PBT ke CBT ini, Manajer Pemasaran PT Jasuindo Tiga Perkasa Hendro Susanto mengaku tidak pernah khawatir akan berkurang omzetnya. Dia mengaku, kesiapan untuk melakukan UN CBT secara serentak masih jauh.

Sebab, dari sisi sarana dan prasarana tidak semua daerah

memadahi.

Hendro mengkritik tegas pilihan pemerintah mengganti metode UN PBT menjadi CBT. Hal ini dianggap sebagai langkah yang tidak efektif dan tidak efisien. Sebab, dengan mengganti metode ke CBT, biaya yang dibutuhkan tetap mahal. Waktu yang dibutuhkan juga semakin lama.

“Kita lihat saja, saat peserta UN PBT sudah selesai semua.

Peserta UN CBT masih harus ujian. Apalagi pelaksanaannya di shift sampai tiga kali sehari,” tutur dia. Dari sini, Hendro mengaku sudah terlihat biaya yang tinggi untuk membiayai tenaga manusianya, baik teknisi maupun pengawas. Contoh lain, sistem seleksi PNS yang menggunakan metode CAT yang memakan waktu hingga sebulan. Padahal yang diseleksi hanya sekitar 10 ribu calon PNS. “Percuma saja, costnya tetap tinggi pakai CBT itu. Belum lagi kalau ada erorr dan hacker,” pungkas dia.

Bojonegoro Siap UN Sementara itu di Kabupaten Bojonegoro, Dinas Pendidikan setempat mulai mengambil naskah soal dan lembar jawaban, Selasa (28/4). Kepala Bidang SMP/ SMA/MA dan SMK Dinas Pendidikan Bojonegoro Puji Widodo mengatakan naskah dan lembar jawaban diambil di PT Jasuindo Tiga Perkasa dan selanjutnya disimpan di Eks Mapolwil Bojonegoro.

“Sama dengan pengambilan naskah dan lembar jawaban UN tingkat SMA, pengambilan naskah juga mendapat peng­ awalan ketat petugas kepolisian.

Dan untuk UN sendiri kita sudah 100 persen siap,” tegas Puji.

Dikatakannya demi keamanan, naskah UN SMP akan disimpan di Eks Mapolwil Jalan Imam Bonjol dan itu berbeda dengan naskah UN SMA yang disimpan di aula Dinas Pendidikan setempat. Setelah disimpan di Eks Mapolwil, naskah akan dipecah dan pada Sabtu (2/5) akan didistribusikan ke sekolah yang ditunjuk.

“Untuk tahun ini jumlah peserta UN SMP di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 6.205 siswa dari 56 lembaga SMP Negeri dan 51 lembaga SMP swasta,” jelasnya.

Sedangkan untuk jadwal UN akan dilaksanakan pada 4 hingga 7 Mei mendatang.

Untuk mata pelajaran pada hari pertama yakni Bahasa Indonesia, hari kedua Bahasa Inggris, hari ketiga Matematika dan hari terakhir Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). n tam,bas

Tiga SKPD Pilot Project

Gubernur Sambut Baik Tawaran Indonesia Australia Fair 2015 Pelayanan Bebas Korupsi l Sambungan hal 1

nur Soekarwo saat menerima audiensi Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema di Gedung Grahadi Surabaya, Selasa (28/4).

Menurut Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo, kesempatan perluasan kerjasama antara Jatim dan Australia sangat besar, karena tetangga dekat Jatim dan hubungan yang sudah terjalin sejak lama. Namun saat ini kondisi ekspor Jatim ke Australia defisit, ka­renanya melalui pameran itu diharapkan bisa dikembangkan lebih banyak lagi.

“Utamanya untuk ekspor buah-buahan Jatim karena ada ciri buah tropis terdapat bintik, sehingga tidak bisa masuk ke Australia. Standar makanan dan minuman Australia sangat tinggi, karenanya kami berencana membuat ekstrak agar buah-buahan dari Jatim bisa diterima,” katanya.

Selain kerjasama di bidang perekonomian, Pakde Karwo juga berniat untuk membangun kerjasama di bidang pendidikan. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Mini yang telah dikembangkan Pemprov Jatim adalah filial yang berstandar internasional.

Bahkan, lanjutnya, sebagian kepala sekolah SMK Mini tersebut masih dilatih di Jerman untuk peningkatkan kualitas.

“Dengan mendapatkan standar sertifikasi pendidikan dari Australia, merupakan pintu gerbang masuk ke Uni Eropa,”

lanjutnya.

Lebih lanjut disampaikan, meskipun saat ini kondisi politik antara Indonesia dan Australia sedang turun, namun hubungan bisnis tidak bisa berhenti begitu saja. Konsep bisnis harus berjalan, karena untuk mendukung kondisi perekonomian wilayah. “Politik dan ekonomi adalah konsep yang berkaitan namun berbeda. Ini penting untuk menunjang kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Dubes Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema mengatakan, Indonesia Australia Fair adalah kombinasi business summit dan pameran ekonomi kreatif, wisata dan budaya Indonesia di Australia yang rencananya nanti digelar 13-15 November 2015. Jatim dipilih sebagai salah satu peserta perwakilan Indonesia karena kemajuan pertumbuhan ekonominya, juga cara beretika masyarakatnya yang bisa dicontoh daerah lain di Indonesia.

Nadjib menambahkan, saat ini neraca perdagangan di Indonesia secara umum defisit terhadap Australia. Ini disebabkan menurunnya jumlah ekspor minyak kelapa sawit pada 2014.

Kondisi tersebut cukup tidak adil karena Indonesia adalah negara pengimpor gandum, kapas, dan sapi terbesar di Australia.

“Saya sudah bertemu dengan Menteri Perdagangan Australia terkait kondisi ekspornya yang sangat menurun terhadap Indonesia. Karenanya sekitar akhir

Mei maksimal Juni rombongan Menteri Perdagangan dan 200 pengusaha dari Australia akan datang ke Indonesia,” terangnya.

Selain bertemu dengan Pakde Karwo, Dubes Indonesia untuk Australia Nadjib Riphat juga bertemu dengan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Jatim Dra Hj Nina Soekarwo. Dalam kesempatan itu, Bude Karwo, sapaan lekat Nina Soekarwo mengapresiasi tawaran Indonesia Australia 2015 sebagai ajang promosi kerajinan, wisata, budaya, dan ekonomi kreatif Jatim.

“Kami akan mempersiapkan kerajin­an unggulan batik, karena 38 kabupaten/kota di Provinsi Jatim memiliki batik khasnya masing-masing. Dan setiap pameran yang telah dilakukan Dekranasda Provinsi Jatim ternyata batik banyak penggemar dan peminatnya,” ungkap Istri Gubernur Jatim ini.

Selain batik, lanjutnya, kerajinan perak dan kayu juga menjadi unggulan karena harganya relatif tidak mahal. Berdasarkan data dari Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Jatim, data ekspor furnitur kayu cukup tinggi ke Australia, itu menunjukkan selera pangsa pasar Australia cukup bagus.

“Berdasarkan informasi yang diperoleh masyarakat Australia tidak terlalu konsumtif, dan tidak menyukai harga barang yang tinggi. Mereka akan mengambil harga middle ke bawah dan kita akan menyesuaikan,” jelasnya. n iib

l Sambungan hal 1

kungan Pemkot Malang. Ke depannya semua SKPD harus menjadi zona anti korupsi.

Secara khusus, untuk mengimplementasikan program pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih ini, Pemkot Malang bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Universitas Brawijaya dan Ombudsman RI. Tiga SKPD tersebut, sambungnya dinilai telah menjalankan fungsinya dengan baik, Dipenda telah memiliki sejumlah inovasi pelayanan yang baik pada masyarakat termasuk menggandeng aparat pe­negak hukum dalam melakukan penarikan pajak.

Sedangkan Dispendukcapil dipilih ka­rena banyak berhubungan dengan layanan masyarakat. Termasuk adanya pelayanan KTP elektronik yang saat ini sudah berjalan dengan tuntas. Demikian halnya dengan Kecamatan Klojen. ”Semoga saja penunjukan pilot project ini bisa jadi shock therapy bagi SKPD untuk memperbaiki pelayanannya,” tandas wali kota yang kerap disapa Abah Anton itu.

Sementara itu, proses pilot project pelayanan bebas korupsi itu, peng­awasannya melibatkan Ombudsmen RI dan Kementerian Aparatur Negara (Kemen-

pan) dan Reformasi Birokrasi (RB). Pemantauan tersebut merupakan bentuk implementasi pencanangan Kota Malang sebagai zona bebas korupsi.

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Akun­ tabilitas Aparatur dan Pengawasan PAN RB Didit Noordiatmoko mengutarakan dalam kurun waktu enam bulan ke depan pihaknya akan melakukan pemantauan tiga SKPD tersebut dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

Selain pemantauan, Kemenpan juga akan melakukan survei dengan turun langsung ke masyarakat untuk mengetahui kualitas pelayanan. Survei ini untuk mengetahui persepsi layanan dan persepsi apakah pelayanan tersebut ada unsur korupsinya atau tidak.

Apabila dalam hasil survei ternyata pelayanan publik di Kota Malang masih koruptif, status pencanang­an dan pilot project ini bisa dicabut.

Di tempat yang sama Kepala Perwakilan Ombudsman RI di Jawa Timur Agus Widiarta mengungkapkan pihaknya akan melakukan pengawasan pada instansi yang bersangkutan tanpa pemberitahuan alias investigasi.

Dari hasil investigasi yang dilakukan nanti, pihaknya akan melakukan evaluasi dengan Menpan dan KPK. Dia berharap pelayanan publik di Kota Malang sudah bebas dari praktik korupsi dan KKN. n mut

Sulap Limbah Biogas Jadi Paprika Manjur l Sambungan hal 1

bisa dijual dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus bisa menyelamatkan lingkungan dari pencemaran limbah biogas di kawasan peternakan sapi di Dusun Toyomerto, Desa Pesanggrahan, Kota Batu.

Pemanfaatan limbah ini dapat dilakukan dengan menggunakan spiner untuk memisahkan padatan dan cairan serta alat pembentuk pakan ikan (pellet). Proses pembuatannya pun relatif sederhana, yakni dengan menambah-

kan bahan tambahan dedak dan tepung ikan sebagai campuran pakan ikan serta EM4 untuk membantu proses fermentasi limbah biogas. “Hasil dari padatan ini dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, pakan ikan, pupuk padat dan media tanam jamur. Sedangkan hasil cair dapat dimanfaatkan sebagai pupuk cair,” katanya.

Sebagian besar warga Dusun Toyomerto berprofesi sebagai peternak yang menggunakan biogas sebagai bahan bakar pengganti gas elpiji dengan memanfaatkan kotoran ternak sebagai

bahan bakunya. Namun, biogas tidak hanya menghasilkan gas metana yang bermanfaat sebagai pengganti epiji, tetapi juga menghasilkan masalah baru, yakni limbah dari reaktor atau biasa disebut limbah biogas.

Ketua Kelompok Tani Sumber Hasil Toyomerto Soedardji mengatakan selama ini limbah biogas tidak termanfaatkan dan dibuang. Tidak jarang warga bingung untuk membuangnya, sehingga limbah biogas yang berbentuk cair langsung dialirkan ke sungai dan kemungkinan besar juga mence-

mari lingkungan.

Padahal, limbah biogas masih memiliki banyak nutrisi, seperti protein dan unsur hara yang dapat dimanfaatkan kembali. Dengan sedikit usaha, limbah yang semula tidak berguna dapat dimanfaatkan menjadi beberapa produk yang bernilai ekonomis. “Sekarang limbah biogas tersebut sudah diolah dan dikemas menjadi beberapa produk yang bernilai ekonomis, bahkan produknya juga sangat aman untuk ternak maupun tanaman,” ujar Soedardji. *

12

Rabu Pon, 29 APRIL 2015

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Bidang PNFI dan Nilai Budaya Festival Penulisan Naskah dan Fragmen Budi Pekerti 2015 Surabaya, 27 April 2015

Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman memberikan penghargaan kepada para pemenang Festival Penulisan Naskah dan Fragmen Budi Pekerti 2015.

Kabid PNFI Dindik Jatim Nasor didampingi Kasie PKPB Endang Widiastuti memukul kentongan sebagai tanda pembukaan Festival Penulisan dan Fragmen Budi Pekerti 2015 dibuka.

Penampilan SMAN 1 Tuban bertajuk Game Stone yang mengangkat cerita tentang pencarian batu akik keramat.

Angkat Kehidupan Masyarakat di Atas Panggung Fragmen Tanamkan Budi Pekerti, Tangkal Pengaruh Budaya Asing Sendi-sendi kehidupan masyarakat memiliki ragam yang berbedabeda. Ada persoalan ada jalan keluar, ada usaha ada pencapaian, ada pertentangan ada pula keselarasan. Semua terbangun seperti fragmen-fragmen dalam sebuah panggung sandiwara.

B

egitu pula Festival Penulisan Naskah dan Fragmen Budi Pekerti 2015 yang berhasil mengangkat beragam potret tentang kehidupan masyarakat. Festival yang digelar Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Bidang Pendidikan Non Formal, Informal (PNFI) dan Nilai Budaya ingin membuka mata anak-anak didik di Jatim agar lebih peka terhadap berbagai persoalan. Khususnya yang sedang berkembang di tengah-tengah mereka.

Kepala Dindik Jatim, Dr Saiful Rahman mengatakan, permasalahan yang terjadi pada anak-anak remaja kerap muncul karena sebuah akulturasi budaya. Budaya asing yang masuk ada yang positif tapi banyak juga yang tidak sesuai dengan norma dan etika bangsa Indonesia.

“Budaya itu masuk melalui film, sinetron dan

Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rahman bersama seluruh penerima penghargaan dalam Festival Penulisan Naskah dan Fragmen Budi Pekerti 2015, Senin (27/4) malam.

berbagai acara televisi juga saluran informasi lainnya. Tontonan itu lalu dipahami sebagai tuntunan. Di sini masalahnya,” tutur Saiful di sela acara penutupan Fetival Penulisan Naskah dan Fragmen Budi Pekerti 2015 di Kantor Dindik Jatim Jalan Jagirsidoresmo 5 Surabaya, Senin (27/4) malam.

Budaya asing yang masuk itu perlu disaring dengan baik. Caranya ialah dengan

Kabid PNFI Dindik Jatim Nasor dan Kasi PKPB Endang Widiastuti bersama para pengisi acara pembukaan Festival Penulisan Naskah dan Fragmen Budi Pekerti dari STKW Surabaya.

menanamkan budi pekerti sejak dini. Pondasi budi pekerti ini harus kokoh sehingga mampu menjadi tameng dan menangkal berbagai pengaruh asing yang negatif. Pada tujuan inilah, tontonan yang mendidik seperti fragmen budi pekerti perlu dilestarikan. Tidak boleh kalah dengan serial televisi yang mampu menghipnotis anak-anak muda.

“Sebenarnya budaya dari negara tetangga itu baik. Contohnya Jepang, mereka biasa membungkuk pada orang yang ditemui sebagai rasa hormat,” kata Saiful. Sayang, di film-film budaya yang baik itu tidak menjadi bagian penting tontonan.

Kabid PNFI dan Nilai Budaya, Abdun Nasor mengatakan, festival ini merupakan konsep sosio drama yang mengangkat kehidupan masyarakat dalam sebuah teater singkat. Cerita-cerita yang ditampilkan sangat dekat dengan fenomena kekinian, seperti bahaya kenakalan remaja, perjuangan mencari cita-cita hingga yang ngetren seperti fenomena batuk akik.

Melalui fragmen, ia berharap adanya proses belajar siswa baik dari segi bakat teaternya maupun pesan-pesan budi pekerti yang terkandung. Di samping cerita tentang kehidupan masyarakat, festival fragmen ini juga memberi kesempatan para perwakilan tim untuk membawa cerita sesuai kearifan lokal masing-masing. Misalnya legenda atau cerita rakyat. “Sejauh mana kualitas dan keberhasilannya menyampaikan pesan, tergantung pada penyutradaraan dan totalitas penyajiannya,” jelasnya.

Menurut Nasor, fragmen yang baik adalah

fragmen yang memiliki nilai budi pekerti luhur.

Hal itu akan terlihat dari naskah dan totalitas penampilannya. “Jika hanya cerita klise biasa, ditampilkan dengan artistik yang biasa pula, orang tidak akan tertarik. Kalau penonton tidak tertarik, pesan tidak mungkin tersampaikan.

Jadi harus ada harmonisasi antara naskah dan penampilan panggungnya,” kata dia.

Kasie Pendidikan Karakter dan Pekerti Bangsa Dindik Jatim Endang Widiastuti menambahkan, festival fragmen tahun ini diikuti 25 tim yang mewakili 25 kabupaten/ kota se-Jatim. Para penyaji fragmen ini merupakan tim dari sutradara yang sebelumnya sudah dilatih menulis naskah oleh Dindik Jatim. “Sutradaranya, gurunya

sendiri. Mereka sebelumnya mengikuti workshop penulisan naskah fragmen dan hasilnya dinilai melalui penampilan para siswanya di festival ini,” Jelasnya.

Endang mengungkapkan, ada sejumlah penghargaan yang diberikan bagi peserta dalam berbagai kategori. Diantaranya ialah, 10 penulis naskah terbaik non ranking. 10 penyaji terbaik non ranking. Tiga sutradara terbaik non ranking dari Kabupaten Jombang, Surabaya dan Kota Mojokerto. Sedangkan, tiga aktor terbaik non ranking dari Kota Probolinggo, Gresik dan Lumajang. “Kita juga memberikan tiga penghagaan untuk aktris terbaik dan tiga penata artistik terbaik,” pungkas Endang. Q tam*

SMAN 3 Jombang Sabet Tiga Penghargaan

Ilham Fatahillah, SMAN 2 Probolinggo Peraih Aktor Terbaik

Nekad Tampil, Tak Peduli Bertentangan Arah Ada banyak cerita di balik panggung pementasan fragmen ini. Para pesera, baik penulis naskah maupun aktor adalah seniman-seniman yang punya tekad baja. Tak kenal menyerah meski kadang harus menantang arah.

Ilham perwakilan dari tim Kabupaten Probolinggo adalah salah satunya. Dia adalah salah satu pemenang dengan kategori aktor terbaik. Perasaannya begitu terharu ketika namanya dipanggil

untuk menerima trophy dari Kepala Dindik Jatim. “Ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya. Khususnya ayah yang selama ini menentang saya ikut teater,” tutur dia sambil menitikkan air mata.

Ilham mengaku, selama ini ayahnya tidak suka jika dia aktif dalam dunia teater.

Sebab, bermain teater dianggap sebagai kegiatan yang tidak ada gunanya. Padahal dia sudah senang ikut teater sejak duduk di bangku SD. Sejak saat itulah, setiap kali dia bermain teater selalu dimarahi ayah-

Ilham Fatahillah dari SMAN 2 Probolinggo menunjukkan trophy atas penghargaan sebagai aktor terbaik.

nya. “Sekarang ingin saya buktikan kepada ayah bahwa saya bisa bermain teater dengan baik,” tutur dia.

Dalam pementasannya, Ilham tampil sebagai sosok anak durhaka yang terjerumus dalam dunia kenakalan remaja. Dia kerap menghabiskan uang hanya untuk berfoyafoya. Perilakunya bahkan sampai diluar kendali karena berani menghardik orangtuanya sendiri. Namun akhirnya dia pun menyesal. Dia ditangkap polisi sebagai buron jaringan narkoba. Q tam*

Ilham Fatahillah berakting memohon belas kasihan ibu karena telah durhaka.

Agus Tri Prasetyo bersama tim mengangkat tiga trophy kemenangan dari Festival Penulisan Naskah dan Fragmen Budi Pekerti.

Khawatir Tak Bisa Pulang Jika Tak Menang Para siswa SMAN 3 Jombang berhasil membawa pulang tiga penghargaan sekaligus dalam festival tersebut. Yakni sutradara terbaik, penulis naskah terbaik, dan menjadi salah satu penampil terbaik.

Dibalik keberhasilan itu, ada Agus Tri Prasetyo yang menjadi otaknya.

Agus adalah sutradara sekaligus guru yang getol untuk bisa mengikuti festival yang digelar Dindik Jatim ini. Dia sempat tak diizinkan kepala sekolah berangkat ke acara lomba karena berbagai alasan. Namun ini tak membuat mereka menyerah.

Berbagai cara ditempuh. Salah satunya meminta dukungan Dinas Pendidikan setempat dan akhirnya dia pun mendapat izin

membawa rombongan ke Surabaya.

Sebagian beban biaya yang semula ditanggung sendiri, akhirnya lebih ringan karena dibantu dinas pendidikan. “Sekolah tak beri izin, sehingga saya harus membiayai sendiri semua kebutuhan tim,” kata Agus Tri Prasetyo. Namun, jerih payah mereka akhirnya terbayar di malam festival itu berakhir. Tiga penghargaan ini mampu disabet. Sejak awal dia punya target harus menang jika ingin pulang. Karena hadiah yang dia peroleh akan digunakan untuk menutup kekurangan biaya persiapan mengikuti festival. “Kalau tidak menang, saya tidak bisa pulang. Alhamdulillah, ternyata menang,” tutur dia. Q tam*

Penampilan SMAN 3 Jombang garapan Agus Tri Prasetyo mengangkat tema hari terindah tentang perjuangan seorang wanita menjadi penari.