Harian Bhirawa Edisi 28 Oktober 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Said dikenal orang yang dekat dengan jaringan Washington. Ini konsepnya adalah privatisasi dan menghalalkan utang, alangkah sembrononya Sudirman Said dijadikan Menteri ESDM,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 10

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Direktur Executive Energy Watch Ferdinand Hutahaean

Selasa Kliwon, 28 OKTOBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

28 OKTOBER 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo -08.00

Irup Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Gedung Negara Grahadi

 Wagub H Saifullah Yusuf

-08.00

Menghadiri Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Gedung Negara Grahadi

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi -08.00

Menghadiri Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Gedung Negara Grahadi

Dua Perempuan Pimpin Komisi

setpres

DPRD Surabaya, Bhirawa Pembentukan alat kelengkapan DPRD Surabaya bisa diacungi jempol. Selain berjalan dengan cukup demokratis, pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan yang berlangsung Senin (27/10) menempatkan dua legislator perempuan sebagai ketua komisi.

Dari empat komisi, Herlina Harsono Njoto dari Fraksi Demokrat berhasil duduk di kursi Ketua Komisi A. Sementara politikus lama PDIP, Agustin Poliana menempati posisi Ketua Komisi D. Keduanya dipilih melalui mekanisme pemilihan di komisi masing-masing.

Sementara Ketua Komisi B dipegang oleh Mazlan Mansur dari FPKB dan Ketua Komisi C jatuh

 ke halaman 11

Herlina Harsono Njoto

Agustin Poliana

Pemkot Malang Siap Berikan Insentif bagi Calon Investor Malang, Bhirawa Terobosan dilakukan Pemkot Malang untuk menggaet investor. Mereka siap memberikan insentif bagi calon investor yang mau menanamkan modalnya di kota itu, dengan syarat investor harus mampu menyerap tenaga kerja baru dan usahanya ramah lingkungan.

Kepala Bagian Kerja Sama dan Penanaman Modal Kota Malang Erik Setyo Santoso mengatakan insentif yang bakal diberikan, di antaranya pemotongan pajak, jaminan kemudahan perizinan dan membangun infrastruktur untuk menunjang kegiatan investasi tersebut.

“Hanya saja, kriteria lain investor yang berhak mendapatkan insentif maupun berapa angka pengurangan pajaknya masih kita godok dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Pemberian

 ke halaman 11

Grogi Pimpin Paripurna MESKI sudah menjadi anggota dewan dua periode dan pernah duduk sebagai Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Jatim ternyata grogi masih saja menghinggapi diri Achmad Iskandar.

Politisi asal Partai Demokrat ini mengakui dia sempat grogi saat memimpin sidang paripurna kali pertama yang dihadiri oleh Gubernur Jatim Dr H Soekarwo beberapa saat lalu. ‘’Memang saya akui waktu itu saya grogi.

Sampaisampai mengetuk palu tidak ada suaranya. Bahkan saya terus-terus memperbaiki posisi peci saya,’’tegas Iskandar sambil tersenyum ngakak.

Menurut politisi a s a l Madura ini selama duduk s e b a gai Ketua Komisi E DPRD Jatim, dia tidak pernah grogi Achmad Iskandar

Sentil..

 ke halaman 11

 Disinyalir dekat mafia migas, penunjukan Sudirman Said disoal  Badai bagi kedaulatan energi bangsa  Raskin masih aman hingga 2015  Setelah 2015?  Setahun angka pengangguran turun 3.000 orang  Tunggu sampai pengumuman kenaikan BBM bersubsidi sebentar lagi

Rapat perdana Kabinet Kerja di Kantor Presiden Jl Medan Merdeka Utara, Senin (27/10). Dalam rapat ini, Presiden Jokowi meminta para menteri tak mengedepankan ego kementerian dan ego sektoral. Para menteri juga diminta melakukan penyederhanaan organisasi.

Presiden Jokowi memimpin rapat kabinet perdana di Kantor Presiden, Senin (27/10). Seluruh menteri lengkap hadir ditambah Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Kapolri Jenderal Pol Sutarman.

Penolakan Merebak, KPK Janji Telusuri Kasus Rini Soemarno Jakarta, Bhirawa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan tetap menelusuri kasus-kasus korupsi yang melibatkan menteri yang bertugas di kabinet Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menegaskan, sejak awal KPK tidak pernah menjamin bahwa orang yang tidak punya catatan juga tidak akan korupsi.

Menurut Busro, ketika seseorang diberi kekuasaan, Rini M Soemarno

 ke halaman 11

Rapat Perdana, Jokowi Minta Menteri Segera Langsung Kerja Jakarta, Bhirawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin sidang kabinet yang baru dilantik di Kantor Presiden, Senin (27/10).

Jokowi meminta 34 menteri dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019 untuk langsung bekerja setelah pelantikan.

“Kita tidak boleh ragu-ragu akan kendala apapun, termasuk kendala mengenai penataan organisasi. Bagi menteri yang kementeriannya tak berubah, harus langsung bisa kerja dan tancap gas. Tak usah menunggu apa-apa lagi,” kata Jokowi, Senin (27/10).

Namun, Jokowi meminta menterinya untuk melihat perencanaan dan organisasi dalam kementeriannya sebelum memulai bekerja. “Tolong dilihat yang pertama kalau masuk ke kementerian, tentu saja melihat

perencanaan yang ada di situ, anggaran yang ada seperti apa.

Tolong dilihat dulu,” tuturnya mewanti-wanti.

Sedangkan bagi kementerian yang mengalami perubahaan, Jokowi meminta untuk meng-

gunakan unit organisasi yang ada untuk sementara waktu.

“Kemudian, bagi menteri yang kementeriannya mengalami perubahan, penggabungan maupun pemisahan, agar digunakan unit organisasi yang ada,” pungkasnya.

Persoalan APBN menjadi masalah tersendiri karena terdapat perubahan nomenklatur kabinet. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, salah satu kementerian yang tidak dapat langsung bekerja karena belum ada alokasi anggaran adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dua kementerian ini sudah digabungkan.

 ke halaman 11

18 Pejabat Pemprov Akan Jabat Plt Bupati/Wali Kota Pilkada Digelar Serentak Desember 2015

Pemprov, Bhirawa Munculnya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat yang bakal menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) serentak seluruh Indonesia sekitar Desember 2015 mendatang langsung

disikapi Gubernur Jatim Dr H Soekarwo. Dalam waktu dekat, mantan Sekdaprov Jatim ini akan melakukan konsolidasi dengan KPU dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).

“Saya dapat kabar dari Arif (anggota KPU Pusat Arif Budiman) kalau Pilkada 2015

akan diselenggarakan secara serentak pada akhir tahun.

Kalau bupati atau wali kota yang masa jabatannya sebelum dilakukannya Pilkada serentak ya harus ada Plt (Pelaksana Tugas),” kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, Senin (27/10).

Menurut Pakde Karwo, peng-

Pemprov Tawarkan Industri Strategis ke Timur Tengah Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim menawarkan kerjasama industri strategis kepada negara-negara Timur Tengah yang tergabung dalam Delegasi Middle East Update on Strategic Industries in Indonesia (Meusindo).

Tawaran kerjasama itu disampaikan Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM, saat menjamu makan siang Delegasi Meusindo di Ruang Kertanegara Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan Surabaya, Senin (27/10).

Ia mengatakan, Jatim memiliki beberapa industri strategis besar seperti PT PAL Indonesia, PT Infoglobal, PT Jangkar Nusantara Megah, PT Pindad di Malang, PT Petro Kimia, PT Semen Gresik. Industri-

 ke halaman 11

isian Plt tersebut akan diambilkan dari pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jatim. Itu artinya, pada 2015 nanti akan ada 18 pejabat Pemprov Jatim yang akan menduduki posisi Plt bupati/wali kota.

 ke halaman 11

Sikapi Korpri, Komisi A Pecah DPRD Jatim, Bhirawa Besarnya anggaran untuk Korpri Jatim di RAPBD 2015 senilai Rp14 miliar memantik reaksi Komisi A DPRD Jatim. Mereka minta anggaran Korpri dikepras. Sebagian anggota mendesak Korpri dibubarkan, karena mereka mengganggap kinerja Korpri tak jelas dan tak optimal. Bahkan terkesan menghambur-hamburkan anggaran saja.

Anggota Komisi A DPRD Jatim Bambang DH mengatakan selama ini anggaran Korpri yang diplot dalam APBD Jatim sangat besar. Tapi kenyataannya kinerjanya hingga kini tidak jelas dan tidak optimal. Berdasar kenyataan tersebut, pihaknya setuju jika Korpri dibubarkan daripa-

Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM berbincang-bincang dengan perwakilan Meusindo yang dipimpin Mayjend Waleed Al-Dahri (tengah) di Ruang Kertanegara Kantor Gubernur Jatim, Senin (27/10).

 ke halaman 11

Kisah Pakde Karwo dengan Mobil Dinas Tuanya

Jok Mobil Mulai Kempes dan Pernah Mogok Saat Dampingi Menteri Tak ingin dianggap aji mumpung, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo tetap bertahan dengan mobil dinas bututnya. Kenapa disebut butut ? Sebab selain usia kendaraan sudah mulai menginjak 12 tahun, mobdin Toyota Land Cruiser V8 keluaran 2002 juga pernah mogok dan jok mulai mengeras.

Zainal Ibad, Kota Surabaya Tak bisa dibayangkan bagaimana bingungnya ajudan, sopir, protokol hingga para anak buahnya saat mengetahui tunggangan juragannya mogok di tengah jalan. Meski kendaraan itu hanya mogok biasa, namun kewaspadaan patut menjadi hal utama mengingat Gubernur Soekarwo merupakan orang nomor satu di Jatim. Sehingga keselamatan seharusnya menjadi prioritas utama.

Cerita pernah mogoknya mobdin Ketua DPD Partai Demokrat Jatim ini, disampaikan sendiri oleh Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo usai shalat Jumat di Masjid Baitul Hamdi kompleks

Kantor Gubernur, Jumat (24/10).

Menurut Pakde Karwo, mobdin bernopol L 1711 BS tersebut memang keluaran 2002 dan dipakai pertama kali oleh Gubernur Jatim H Imam Utomo pada 2003. Pada 2008 sampai Februari 2009, mobil produksi Jepang ini ganti digunakan oleh Pj Gubernur Jatim, Setia Purwaka.

Begitu Pakde Karwo dilantik sebagai Gubernur Jatim periode 20092014 pada 12 Februari 2009, ganti dirinya yang memakai mobil berkapasitas mesin 4.500 cc ini. Meski kini

 ke halaman 11

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menunjukkan mesin mobil dinasnya Toyota Land Cruiser V8 keluaran 2002. Meski bodi dan mesin dari luar masih tampak bagus, ternyata ada beberapa komponen yang sudah tua sehingga sering mogok.

SURABAYA

2

Selasa Kliwon 28 OKTOBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Gubernur Perintahkan Bupati/Wali Kota Evaluasi Uji Kir Pemprov, Bhirawa Dalam waktu dekat Gubernur Jatim akan mengirim surat kepada bupati/ wali kota untuk mengevaluasi tempat pengujian kendaraan di masing-masing daerah. Disinyalir kualitas para penguji serta peralatan uji kendaraan bermotor atau uji kir di Jatim masih di bawah standar.

“Untuk pembenahan, Pak Gubernur dalam waktu dekat ini segera berkirim surat ke bupati/ wali kota untuk segera melakukan evaluasi terhadap tempat pengujian kendaraan bermotor,” kata Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan

(Dishub dan LLAJ) Provinsi Jatim, Wahid Wahyudi, Senin (27/10).

Surat bagi bupati/wali kota, kata Wahid, saat ini sudah selesai dibuat dan tinggal menunggu tandatangan dari Gubernur Soekarwo. Dalam surat itu, setidaknya berisi tiga poin yaitu Gubernur akan minta seluruh bupati/wali kota segera melakukan evaluasi terhadap seluruh tempat pengujian kendaraan yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota di Jatim.

Evaluasi yang harus dilakukan adalah menyangkut peningkatan sumberdaya manusia penguji.

Dalam undang-undang tentang angkutan jalan, tempat pengujian kendaraan harus memiliki

empat tenaga ahli pengujian yaitu mulai tingkat pemula, pelaksana, pelaksana lanjutan dan tingkat penyelia.

Empat tingkatan penguji ini masing-masing haruslah memiliki sertifikat kelayakan yang diterbitkan oleh direktorat jenderal perhubungan darat. “Jadi tidak main-main, jangan sampai tak punya sertifikat tapi melakukan uji kir,” kata Wahid.

Berdasarkan tingkatannya, yang berhak menyatakan sebuah kendaraan lolos atau tidak uji kir, hanyalah penguji yang bersertifikat pelaksana lanjutan dan tingkat penyelia. Sayang, mayoritas kabu-

paten/kota ternyata sangat minim memiliki tenaga ahli setingkat pelaksana lanjutan dan penyelia ini.

Akibat minimnya jumlah tenaga ahli setingkat pelaksana lanjutan dan penyelia, banyak kendaraan bermotor yang memiliki uji kir asli tapi palsu. Dia mencontohkan, truk yang beberapa waktu lalu terlibat kecelakaan dengan menabrak beberapa kendaraan di gerbang tol Suramadu sisi Madura, ternyata buku uji kirnya ditandatangani oleh penguji asal Jakarta, padahal mobil tersebut berplat “L” alias plat Surabaya.

Masih menurut Wahid, selain

menyoroiti SDM penguji kir, dalam suratnya Gubernur juga minta dilakukan evaluasi peralatan uji di tempat pengujian.

Seluruh alat uji harus dilakukan kalibrasi untuk mendeteksi apakah alat ukur uji itu benar-benar akurat atau sudah mulai mengalami kerusakan.

Selain itu, jumlah peralatan yang dimiliki haruslah sebanding dengan jumlah kendaraan yang ada di daerah itu. “Jangan sampai alatnya Cuma satu, padahal jumlah kendaraan mencapai ribuan,” ujarnya.

Wahid mencontohkan, peralatan uji kir di Surabaya saat ini

sudah semi otomatis sehingga tak membutuhkan peralatan dalam jumlah yang banyak, tapi di daerah-daerah mayoritas peralatan masih manual sehingga jumlahnya memang harus ditingkatkan. Kalau perlu, peralatan manual harus segera diganti yang otomatis.

Sedangkan poin terakhir yang ada dalam surat Gubernur itu adalah permintaan adanya SOP (standard operating procedure).

Setiap tempat uji kir haruslah memiliki SOP yang jelas dan pasti sehingga mempermudah masyarakat yag akan melakukan Q iib pengujian.Q

Pembinaan Fisik Sekitar 49 Banpol PP (Bantuan Polisi Pamong Praja) Surabaya yang baru saat mengikuti pembinaan fisik, untuk dilatih pengenalan medan dan peraturan dasar militer.

Salah satunya pembinaan fisik dilakukan dengan menggelar gerak jalan bersama dimulai star di Balai Kota memutar ke jalan BKR Pelajar Surabaya,Senin (27/10).

trie diana/bhirawa

PANGGUNG BIROKRASI

Masih Ada 18 Lokalisasi yang Harus Dituntaskan Pemprov, Bhirawa Saat ini masih ada 18 lokalisasi yang ada di Jatim yang harus segera dituntaskan.

Dalam waktu dekat, lokalisasi yang ada tiga daerah di Jatim yaitu Madiun, Nganjuk, dan Malang, dalam proses penutupan di Pemkab masing-masing.

Kepala Dinas Sosial Jatim, Indra Wiragana mengatakan, lokalisasi yang akan ditutup yaitu 1 lokalisasi di Madiun, 8 lokalisasi di Nganjuk, dan 7 lokalisasi di Kabupaten Malang. “Sebelumnya ada 47 lokalisasi di Jatim, kini tinggal 18 lokalisasi termasuk lokalisasi yang ada di tiga kabupaten tersebut,” katanya, Senin (27/10).

Menurutnya, Pemprov Jatim hanya memberikan pembinaan terhadap PSK yang benar-benar ingin mengentaskan diri. “Selama tertangkap dalam operasi yang dilakukan Pemkab/kota dan mau dilatih dan dibina, ya nantinya bisa diarahkan ke Dinsos Jatim melalui UPT yang ada di Kediri,” katanya.

Saat ini, lanjutnya, pendekatan intensif dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat di masing-masing daerah. Sebelumnya Pemprov Jatim menegaskan tidak akan menggunakan cara-cara kekerasan dalam menjalankan Q rac program penutupan lokalisasi.Q

Komisi E Anggap Banyak Program Aksesoris

Anggaran Rp 2,76 T Tak Jelas Perencanaannya DPRD Jatim, Bhirawa Anggaran fantastis sebesar Rp2,76 Triliun yang diajukan Bappeprov (Badan Perencanaan Pembangunan Pemprovinsi) Jatim untuk program SKPD mitra kerja Komisi E mendapat kritikan tajam . Dalam pembahasan RAPBD 2015, baik Bappeprov maupun SKPD terkait tidak bisa menunjukkan perencanaan penggunaan dan analisi kebutuhan yang jelas atas anggaran tersebut. ‘’Total anggaran mitra kerja Komisi E sebesar Rp2,76 triliun, tapi saya pesimis bisa mendukung 4 Indikator Kinerja Utama ((IKU) yang dicanangkan dalam RPJMD Jatim. Ini karena program kerja di SKPD-SKPD di lingkungan Pemprov Jatim tak didasarkan pada need analisis atau analisa yang mendasar,’’ tegas Moh Siroj, Anggota Komisi E DPRD Jatim saat dikonfirmasi Senin (27/10).

Dicontohkan Siroj, pada hampir seluruh mitra kerja Komisi E kebanyakan memiliki program sosialisasi yang bukan subtansi dan solusi mengurai persoalan. “ Kalau menangani masalah perempuan dan anak, yah hendaknya fokus untuk program pemberdayaan dan attitude supaya mereka punya kesibukan yang produktif sehingga bisa menambah kesejahteraan rakyat,” tegas politisi asal PKS ini.

Ia juga menuding tidak sinkronnya program SKPD dengan RPJMD Jatim dikarenakan Sekdaprov selaku ketua tim anggaran kurang mampu menjadi dirijen yang baik, dan Bappeda sebagai otak SKPD juga cenderung hanya berpikir teknis bukan strategis. ‘’Di sini gubernur harus mampu memacu kinerja tim anggaran menjadi lebih baik agar anggaran yang dialokasikan benar-benar memiliki out put dan impact yang

Frontage Road Sisi Barat Ditargetkan Selesai 2015

bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambah Siroj.

Senada, anggota komisi E lainnya, Hj Kartika Hidayati mengakui program SKPD-SKPD mitra kerja komisi bidang Kesra kurang fokus untuk mengurai persoalan sosial kemasyarakatan. Padahal anggaran yang dialokasikan nilainya cukup besar.

Karenanya, lanjut Kartika, daripada anggaran yang besar dihambur-hamburkan dengan program yang tidak jelas lebih dialihkan untuk program kepentingan rakyat yang lebih jelas.

Ditambahkannya, saat ini pihaknya bersama anggota Komisi E akan mencermati anggaran yang diajukan oleh Bappeprov yang merupakan otak dari beberapa SKPD. Dan pihaknya akan tetap meminta jawaban yang jelas dalam setiap pengajuan anggaran plus program yang akan dilakukan apakah sudah sesuai dengan visi dan misi gubernur serta RPJMD. Jika tidak, maka Komisi E akan mengurangi, bahkan mencoretnya.

“Sayang khan jika anggaran yang besar tapi kurang memberi dampak. Karena itu kami tak akan segan-segan mencoret dan mengurangi anggaran SKPD yang out putnya tidak jelas supaya dialihkan ke program lain yang lebih pro rakyat,” Q cty ujar politisi asal PKB.Q

Pemkot, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya saat ini mempercepat pembangunan Frontage Road (FR) sisi barat karena tahun 2015 ditagerkan sudah harus selesai.

Menurut Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini beberapa lahan aset pemerintahan yang belum dibebaskan yakni tinggal lahan milik Polda Jatim, RS Bhayangkara, asrama Polisi, SMA Bhayangkari dan Veterania. ‘’Sekarang yang sedang kami kerjakan kebanyakan lahan milik swasta seperti, Royal Plasa dan UMC Suzuki. Sedangkan persil milik individu ada kendala seperti kesulitan mencari ahli waris,’’ ujarnya.

Rencana pembangunan frontage road di sisi barat Jl. A Yani sebenarnya sudah bisa dilaksanakan tahun lalu. Sebab, dalam perencanaan program sudah tertuang dalam APBD 2012.Meski tidak merinci jumlah lahan yang belum dibebaskan, Risma menargetkan tahun ini pembebasan lahan frontage road sisi barat sudah selesai.

Pihaknya juga sudah membebaskan lahan milik swasta di sisi utara gedung Graha Pangeran Jl. A Yani.

Nilai pembebasan yang sudah dikeluarkan Pemkot Q dre sekitar Rp18 miliar.Q

Satpol PP Surabaya Bongkar Bangunan di Lahan Fasum Darmo Grand Menggunakan kekuatan sekitar 300 personil, petugas gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Pemkot Surabaya mengobrak-abrik ornamen dan taman milik warga perumahan Darmo Grand Garden. Tak hanya itu, petugas juga membongkar pagar besi dan portal keamanan perumahan. Senin (27/10).

Terkait pembongkaran yang dianggap perusakan ini, pasukan yang diterjunkan Pemkot Surabaya tidak menghiraukan penjelasan dan protes warga. Menurut Wijianto Gunawan, salah satu warga perumahan yang ada di lokasi menyayangkan sikap arogan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP. “Pos keamanan dan portal ini sangat penting fungsinya.

Keamanan warga belum ada jaminan. Hal ini sudah kita kordinasikan dengan pihak Polsek agar dinegosiasi dengan Satpol PP agar portal jangan dibongkar, dan itu disetujui. Namun, kenyataannya hari ini dibongkar

H A R I A N

Mata Rakyat Mitra Birokrat PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

juga. Lokasi sekitar sini sangat rawan kejahatan, terlebih saat malam hari kondisinya gelap. Upaya persuasif yang kita tempuh sia-sia, mereka lebih menggunakan kekuasaan dalam melaksanakan pembongkaran ini,” ujarnya.

Sedangkan menurut Irvan, Kasatpol PP Pemkot Surabaya saat dikonfirmasi mengatakan pembongkaran yang pihaknya lakukan adalah upaya penertiban bangunan yang tidak berijin. Ia mengatakan taman dan pos keamanan tersebut menggunakan jalur hijau dan rencana jalan yang akan digunakan Pemkot.

Disinggung soal adanya dua putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memenangkan PT Darmo Greenland, pengembang perumahan Darmo Grand Garden selaku penggugat dalam perkara gugatan terkait penerbitan surat pemkot pembongkaran pembatas perumahan, Irvan mengaku pihaknya belum mengetahui hal itu.

“Yang pasti belum ada putusan sela untuk menganulir surat tersebut, sehingga kita tetap melaksanakan pembongkaran taman dan portal ini,” ujarnya.

Dibantu satu unit alat berat, akhirnya dalam waktu singkat ornament taman pun rata dengan tanah. Malvin Reynaldi SH, MH, kuasa hukum PT Darmo Greenland saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya sangat menyayangkan apa yang dilakukan Pemkot. Menurutnya, pihak pengembang selama ini sudah kooperatif

Alat berat Satpol PP Surabaya saat membongkar batas lahan Darmo Grand. dan tidak mempermasalahkan soal rencana jalan sesuai set plan Pemkot.

“Selama proses itu ditempuh secara aturan yang berlaku, kita bakal men-

dukung upaya Pemkot. Untuk diketahui, taman maupun ornamen yang dibongkar itu, hingga saat ini masih menunggu penyerahan fisik dari pihak penggem-

geh/bhirawa

bang ke Pemkot. Sesuai aturan, penyerahan fisik diserahkan apabila pembangunan perumahan sudah mencapai 75 persen. Sedangkan saat ini masih 25 persen,

sejak 2012 tidak ada penjualan karena adanya permasalahan ini,” ujarnya.

Ia pun mengatakan, masih ada satu lagi lahan untuk rencana Pemkot seluas 725 meter persegi yang bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang saat ini masih belum dibebaskan oleh Pemkot. “Apabila Pemkot ingin merealisasikan rencana jalan, masih ada satu lahan lagi yang perlu dibebaskan. Dan sesuai NJOP lahan tersebut senilai Rp 4 milyar lebih,” tambahnya.

Sesuai UU 2 tahun 2012 pengadaan tanah untuk kepentingan umum, harus dibebaskan dengan cara memberikan ganti rugi. Sedangkan saat ini pihak Pemkot main bongkar saja, hingga muncul gugatan dan dimenangkan pihak penggembang. Hingga apa yang dilakukan Pemkot tersebut terkesan merampas hak Q geh warga.Q

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN: Wawan Trianto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Bambang WN, Gatot Suryo Widodo REPORTER : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Danang Prastyo, William AK, Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, SEKRETARIS REDAKSI: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Bangkalan: Aditiya Roosvianto, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Iklan: Sufendhi Dimyati (Koordinator), Danang Prastyo, Guruh Eko Prasetyo, William AK, Sri Poernomo, Koordinator Liputan Ekonomi: Bambang WN Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Keuangan: Etti Sri Kustini (Koordinator/Akuntansi), Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

SURABAYA

Selasa Kliwon 28 OKTOBER 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Lima Kali Bolak-balik dari Kejaksaan ke Kepolisian

Jaksa Minta Polisi Buktikan Modus Pencairan Japung Kejati Jatim, Bhirawa Setelah lima kali mengembalikan berkas kasus Japung yang menyeret mantan Wali kota Surabaya, Bambang DH, kali ini Kejati mempertegas agar penyidik kepolisian berkonsentrasi atas modus pencaairan dana Japung. dna/bhirawa

Pelayanan yang diberikan BPJS kepada masyarakat luas.

BPJS Bakal Kerjasama dengan PT POS dan Indomart Surabaya, Bhirawa Untuk m,engoptimalkan layanan, khusunya pendaftaran peserta baru, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bakal bekerjasama dengan PT Pos dan Indomart. Rencananya, dalam waktu dekat badan usaha milik negara ini akan membuka pendaftaran peserta BPJS baru dengan cara memanfaatkan lewat PT POS dan Indomart. ‘’Cara ini akan kita lakukan mengingat banyaknya calo yang memanfaatkan antrian panjang di beberapa kantor Cabang BPJS di Surabaya dan sekitarnya,’’ ucap Kepala Divisi Regional VII Jatim BPJS Kesehatan dr Andi Afdal.

Andi menyatakan, kerjasama dengan PT POS dan Indomart dirasa perlu karena keberadaan PT POS dan Indomart hampir merata di setiap daerah terutama di kecamatan. Di Kecamatan minimal ada Indomart dan kantor POS sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pendaftaran

tanpa lewat kantor cabang BPJS. ‘’Saya yakin jika kerjasama ini terjadi maka antrian untuk menjadi anggota baru BPJS Kesehatan akan berkurang dan calo tidak akan mempunyai peluang,’’ ucapnya.

Andi menyatakan, dalam pelaksanaannya BPJS masih memikirkan bagaimana cara agar kerjasama dengan PT POS dan Indomart dapat berjaan efektif.

Menurutnya, dengan kerjasama dengan PT POS dan Indomart tidak semudah yang dipikirkan.

Saat ini untuk mendaftara peserta BPJS lewat bank tidak ada masalah hal ini disebabkan karena bank memiliki jaringan atau server langsung terkonek dengan pusat pendataan atau server BPJS di Jakarta. ‘’Untuk PT POS dan Indomart saya rasa akan terkendala dengan server pusat hal ini karena PT POS dan Indomart tidak langsung dapat mengakses ke pusat data di Jakarta,’’ ujarnya.

Dikatakannya, saat ini yang

terpenting adalah bagaimana kerjasama dengan PT POS dan Indomart ini dapat segera dilaksanakan. terkait dengan bagaimana pelaksanaannya dirinya yakin BPJS akan dapat mengatasi kesulitan dalam menyambungkan server dengan pusat data. ‘’Jika dilihat memang sulit dilakukan tapi kedepan dengan kemajuan teknologi server BPJS Pusat akan dapat terhubung dengan kantor POS dan Indomart,’’ jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, sudah saatnya BPJS harus mengembangkan kerjasama dengan banyak pihak mengingat praktek percaloan semakin banyak dan pintar. BPJS telah melakukan terobosan dengan cara mendaftar peserta baru wajib dengan menggunakan KTP dan KK yang masih berlaku dan langkah ini dirasa belum 100 menghilangkan praktek percaloan. Selain itu dengan tidak adanya hukuman yang mengikat kepada para calo membuat aksi percaloaan akan Q dna sulit dibasmi.Q

Jaksa Meyakini Terdakwa Bersalah Melawan Hukum

RAGAM INFO

Mahasiswa Boikot Kampus, UTS Stikosa AWS Lumpuh Surabaya, Bhirawa Merasa mendapat kebijkan tak adil dari akademik, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya (Stikosa AWS) melakukan aksi boikot di kampusnya. Dalam aksinya, mahasiswa sekolah jurnalis ini menuntut pencopotan Ratna Amina selaku Pembantu Ketua (PK) III karena dinilai melakukan kebijakan yang tak adil .

Dalam aksinya mahasiswa yang melakukan aksi memblokir akses untuk masuk kampus diblokir dan dijaga oleh mahasiswa.

Setiap sudut tak lepas dari penjagaan oleh mahasiswa, seluruh kegiatan belajar mengajar terlihat lumpuh. Tak hanya dosen pengajar, pegawai akademik dan mahasiswa sebagian tidak bisa masuk ke area kampus.

Akibat aksi ini, Ujian Tengah Semester (UTS) yang seharusnya dilaksanakan, Senin (27/10) mulai hari ini tertunda. Karena setiap ruang bagi mahasiswa untuk belajar, ruang dosen, dan ruang akademik terlilit tali pembatas kuning hitam.

“Aksi Ini bentuk protes mahasiswa terhadap aksi semena-mena Ratna Amina yang sangat tidak memperhatikan kesejahteraan mahasiswa, seharusnya dia kan mengurusi mahasiswa dengan baik dan benar,” Hendriansyah selaku koordinator aksi boikot.Selain memblokir akses masuk kampus, para mahasiswa juga menyegel seluruh ruang akademik sebagai bentuk aksi protes. Para mahasiswa ini juga akan terus melanjutkan aksi boikot kuliah hingga tuntutan mereka Q geh direstui pihak yayasan.Q

Sudah lima kali berkas Bambang DH bolakbalik dari Polda Jatim ke Kejati Jatim.

Namun, belum ada kesepakatan antara Jaksa dan penyidik kepolisian, yang menyatakan berkas itu sempurna (P21).

Terakhir, Senin (27/10) kemarin, Jaksa mengantar berkas tersebut ke Mapolda Jatim karena masih dinyatakan kurang lengkap.

Berkas tersebut dikirim jaksa ke Polda sekitar pukul 11.00 WIB. Pengembalian itu diputuskan setelah tim Jaksa melakukan gelar perkara terhadap berkas pemeriksaan yang dilimpahkan penyidik. Hasilnya, berkas tersebut belum dinyatakan sempurna.

“Isi dari berkas sebagian masih sama seperti sebelumnya. Atas kekurangan itu, penyidik Polisi harus melengkapi kembali berkasnya,” kata Kepala Seksi Penuntutan (Kasitut) Pidana Khusus Kejati Jatim Dandeni, Senin (27/10).

Menurut Dandeni, dalam berkas kali ini, penyidik kepolisian menyebutkan faktafakta terkait penyerahan uang japung yang terjadi dua kali. Pertama, uang diserahkan menjelang hari raya, dengan alasan sebagai pemberian tunjangan hari raya (THR).

Sementara penyerahan kedua, dilakukan bertepatan momen pengesahan R-APBD. “Dari dua momen penyerahan uang ini, penyidik tidak menunjukkan bukti keterkaitan antara penyerahan uang itu dengan momen yang disebutkan. Jadi, runtutan kronologis penyerahan itu menjadi kabur,” terang Dandeni.

Alumnus FH Universitas Padjajaran Bandung ini menjelaskan, dalam berkas penyidikan disebutkan, Bambang ditetapkan sebagai tersangka karena memberi statemen persetujuan terhadap mantan Sekkota Sukamto Hadi yang mengungkapkan permintaan dana japung.

Saat itu, Bambang mengeluarkan statemen “Kalau ada aturannya, silakan diberikan”.

Versi jaksa, bukti itu belum bisa dipakai untuk menyeret Bambang sebagai tersangka. Karena itulah, jaksa meminta fakta lain yang menunjukkan adanya peran serta Bambang. Selama ini, penyidik belum bisa memperbaiki kekurangan itu meski sudah dikembalikan lima kali.

Lanjutnya, penyidik kepolisian belum bisa memperkuat bukti peran serta Bambang dalam pengucuran uang dari kas Pemkot, sehingga ditetapkan sebagai tersangka. Dalam petunjuknya, Jaksa meminta agar penyidik menunjukkan bukti keterlibatan aktif dan runtut kronologis penyerahan dengan momennya.

“Berkali-kali Jaksa peneliti memberikan petunjuk bagi penyidik kepolisian. Namun, adanya ‘modus’ dalam penyerahan uang inilah yang bisa menjadi bukti lain terkait peran aktif Bambang,” ungkapnya.

Sebenarnya penyidik berkeyakinan bahwa Bambang terlibat dalam pencairan uang japung. Tapi keyakinan itu tidak bisa dijadikan dasar sehingga Bambang bisa dijerat pasal korupsi. Sebab, penyidik tidak menyertakan bukti kuat sehingga bisa menjerat terasangka.Q bed

Kondisi Korban Hamil Lima Bulan

Kurator Bebas, Kejati Jatim Polisi Tangkap Guru dan Bapak Pelaku Pencabulan Siswi SD Ajukan Kasasi ke MA Surabaya, Bhirawa Bebasnya terdakwa Jandri Onasis Siadari, seorang kurator kasus dugaan pemalsuan dokumen PT Surabaya Agung Industri and Pulp (SAIP),membuat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim memastikan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas vonis Pengadilan Negeri (PN) Surabaya itu.Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Jatim Andi Muhammad Taufik mengatakan, pihaknya memastikan pengajuan kasasi di MA. “Kami pastikan mengajukan kasasi ke MA. Ada waktu 14 hari untuk mengajukan kasasi, sejak perkara ini diputus di PN Surabaya,” kata Aspidum kepada wartawan, Senin (27/10).

Atas pengajuan kasasi yang dilakukannya, Andi mengaku saat ini tim Jaksa tenga menyusun memori kasasi terdakwa dugaan pemalsuan dokumen PT SAIP tersebut. Menurutnya, tak lama lagi memori kasasi yang disusunnya ini, akan dikirimkan ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Lanjut Andi, dirinya menyayangkan atas putusan Majelis Hakim yang memvonis bebas terdakwa Jandri. Sebab, Jaksa meyakini dan mempunyai bukti kuat terkait surat-surat palsu diantara sekian dokumen terkait utang-piutang PT SAIP. Yang mana, surat tersebut diajukan terdakwa saat perkara PT SAIP diajukan ke Pengadilan Niaga, sehingga berujung pemailitan.Namun, masih kata Andi, pihaknya meyakini adanya persepsi yang berbeda antara Jaksa dengan Majelis Hakim PN Surabaya. Hal inilah yang mengakibatkan terdakwa Jandri divonis bebas dan dinyatakan tak bersalah dalam Pengadilan.

“Surat maupun dokumen tersebut adalah palsu,” tegasnya. Sayangnya, Andi enggan enggan membeberkan surat atau dokumen mana yang disebutnya palsu itu dengan alasan kepentingan kasasi.Sebelumnya, pada sidang Kamis pekan lalu, Ketua Majelis Hakim Risty beserta Hakim anggota Bambang Hermanto dan Bayu, membebaskan terdakwa Jandri Onansis. Dalam amar putusannya, hakim Risti menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan seperti yang didakwakan oleh Jaksa dari Kejati Jatim.Adapun dalam dakwaan, Jaksa menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan pemalsuan dokumen sebagaimana didakwakan jaksa dalam Pasal 263 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun, Majelis Hakim menilai tidak ada satupun bukti-bukti yang memperlihatkan terdakwa Jandri Q bed melakukan rekayasa kepailitan sebagaimana dakwaan Jaksa.Q

Surabaya, Bhirawa Pelaku pencabulan terhadap Bunga (nama samaran) siswi kelas IV SD swasta di Surabaya, berhasil ditangkap Unit PPA Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Kedua pelaku tiada lain yakni bapak kandung korban dan oknum guru agama korban.

Adapun keduanya adalah Suwarto alias Parto ( 57) warga Tambak Asri, merupakan bapak dari korban, dan Agus Jaryanto (50) warga Jalan Banyu Urip Surabaya, guru agama korban. Dari aksi pencabulan tersebut, saat ini korban Bunga tenga hamil lima bulan, dan dirawat oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jatim.

Berdasarkan data yang dihimpun Bhirawa, kasus ini mencuat pada pertengahan bulan Oktober. Yang menerangkan bahwa Bunga yang duduk di kelas VI SD ini, telah mengandung lima bulan. Dari informasi tersebut, jejaring LPA Jatim yang mengetahui kabar tersebut, kemudian menghubungi sekolahan dan korban. Dari hal ini, didapati informasi bahwa Bunga yang kini hamil lima bulan telah digauli bapak dan gurunya.

Selanjutnya, jejaring LPA Jatim langsung diteruskan ke Unit PPA Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Dari laporan tersebut, petugas pun melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku tersebut. Penangkapan yang dilakukan terhadap kedua pelaku, dilakukan pada Kamis (23/10) sekira pukul 09.30 WIB, dan berhasil mengamankan Suwarto, di tempat kerjanya daerah Margomulyo.

Sementara untuk oknum guru yang melakukan pencabulan terhadap Bunga, berhasil ditangkap pada Jumat (24/10) sekira pukul 11.30 WIB di rumahnya Jalan Banyu Urip.

Kasat Reskrim Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya AKP M Aldi Sulaiman mengatakan, dari laporan LPA Jatim, terungkap bahwa bapak korban telah melakukan pencabulan sebanyak tiga kali di rumahnya, yakni pada 6 Februari 2012, 15 Mei 2013, dan 16 Oktober 2014. Tak hanya melakukan pencabulan, Suwanto juga melakukan kekerasan dengan mengikat kedua tangan korban.“Dari laporan menjelaskan, bahwa korban telah dicabuli sebanyak tiga kali oleh bapak kandungnya. Dan kelakuan tidak pantas ini, dilakukan dirumahnya sendiri,” terang Kasat Reskrim kepada wartawan, Senin (27/10).

Lanjut Kasat, korban merupakan anak dari pernikahannya dengan ibu korban yang dinikahinya secara siri. Tak hanya itu, tersangka Suwarto sebelumnya adalah germo di lokalisasi Tambak Asri. “Dalam melakukan pencabulan, korban pernah dipukul ataupun disulut oleh rokok kalau tidak mau melayani,” kata Kasat.

Selanjutnya, dari hasil pemeriksaan, bahwa selain bapak kandungnya, korban juga dicabuli oleh oknum guru honorer bidang studi Agama di SD tempat dirinya belajar. Korban juga mengaku sudah dicabuli oleh oknum guru sebanyak enam kali.“Saat ini kondisi korban sudah hamil lima bulan, dan ditanggung oleh LPA Jatim,” Q bed ungkap Kasat.Q

Ditolak BPJS, Istianah Kesulitan Melakukan Operasi Tumor Karena terkendala dengan kartu Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS), gadis asal Nganjuk, Istianah (33) terpaksa menahan sakit akibat tumor jinak yang hampir menutupi wajahnya. Karenanya, bersama ibunya Tukini, mereka terpaksa wadul ke Komisi E DPRD Jatim agar dapatnya diberikan keringanan saat berobat ke RSUD dr Soetomo Surabaya Dengan mata berkacakaca, Tukini mencoba menceritakan beban yang dirasakan putri ke keduanya hingga menderita tumor di wajah seberat 7 kg yang mengakibatkan bola matanya rusak. Sementara itu, ketika akan mendaftarkan ke RSUD dr Soetomo untuk operasi, ternyata dtolak oleh BPJS, karena Tukini san anaknya tidak masuk daftar, meski mereka mengantongi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). ‘’Saat kami mengurusi kartu BPJS ditolak, karena nama saya tidak masuk.

Karena itu saya diarahkan untuk ikut BPJS Mandiri,

artinya membayar sendiri.

Kalau seperti ini saya tidak kuat membayarnya, karena untuk operasi wajah membutuhkan dana yang sangat besar hingga puluhan juta.

Juga operasi mata, karena bola mata anak saya ini pecah,’’tegas Tukini dengan kalimat terpatah-patah yang didampingi Watono, kader pendamping warga miskin.

Menurut perempuan yang banyak dipenuhi kerutan di wajahnya, jika sejak bayi sudah terkena tumor, tapi waktu itu tidak dia sadari karena bentuknya seperti tahi lalat. Namun seiring perjalanan usinya ternyata

tahi lalatnya membesar hingga tak dapat diatasi dan hampir menutup separuh wajahnya hingga ke dada. ‘’Sebenarnya, kami sudah periksakan ke dokter katanya tidak apa-apa. Tapi ternyata tahi lalat it uterus membesar hingga menutupi separuh wajah anak saya sampai ke dada. Dan Alhamdullilah setelah dilakukan operasitiga kali di RSUD dr Soetomo beban anak saya semakin berkurang. Kami berharap bapak-bapak di dewan membantu operasi anak saya ini, karena BPJS menolak operasi anak saya, dan disuruh ikut BPJS Mandiri,’’tegasnya.

Sedang Istianah mengaku dirinya sudah enakan tidur, saat tumor yang menutupi dadanya sudah diambil.

Sebelumnya dia harus tidur duduk, karena sering sesak napas jika tidur terlentang.

Begitupula saat makan, dirinya selalu menderita

Istiana pasien tumor wajah saat mengadu kepada Komisi E DPRD Jatim. karena harus mengangkat mulutnya yang dipenuhi dengan daging tumbuh. ‘’Sekarang sudah enakan tidurnya. Tinggal beban tumor yang ada di wajah ini terlalu

berat sehingga merusak mata saya yang satu,’’papar perempuan yang sehariharinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Sedang Witono menje-

cty/bhirawa

laskan, Istianah sebenarnya sudah memiliki SKTM dari daerah asalnya dusun patran RT 01/ RW 01 desa sononekel kecamatan Tanjunganom Nganjuk . Bahkan

dia sudah menjalani tiga kali operasi, tapi sejak adanya Program BPJS, Istianah kesulitan untuk kembali berobat karena tidak memiliki BPJS. ‘’Saat mau mendaftar pihak BPJS malah menyarankan untuk daftar di BPJS Mandiri. Padahal Istianah dari keluarga miskin kok disarankan ikut BPJS Mandiri. Untuk itu pihaknya mendatangi komisi E DPRD Jatim, agar wakil rakyat ini membantu dan mengawal proses pengobatan istianah di RSUD dr Soetomo,’’lanjutnya.

Terpisah, Ketua Komisi E DPRD Jatim menuturkan, pihaknya akan mengawal proses pengobatan Istianah. ‘’Yang terpenting rumah sakit dilarang menolak pasien.

Dan jika itu terjadi pihaknya akan koordinasi langsung dengan Direktur RSUD Dr Soetomo, Pak Dodo Arnando,’’tegas politisi asal Partai Q cty Demokrat ini.Q

4

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

Selasa Kliwon 28 OKTOBER 2014

Gerindra Sidoarjo Jadi ‘Macan Ompong’ Fraksi Gerindra Sidoarjo rupanya menjadi macan ompong di DPRD Sidoarjo, partai ini lebih memilih jalan aman dengan menggandeng partai pendukung KIH (Koalisi Indonesia Hebat) dalam perebutan jabatan alat kelengkapan DPRD Sidoarjo.

Gerindra sudah tak peduli dengan nasib partai di KMP (Koalisi Merah Putih) seperti Golkar, PBB dan PAN yang terpuruk kehilangan posisi strategis di alat kelengkapan yang bakal disapu habis PKB, PDIP dan Gerindra.

Untuk menggapai posisi strategis itu, Gerindra bukan saja tak berkordinasi dengan KMP Sidoarjo tetapi juga bergerak liar dengan melakukan manuver semaunya. ‘’Kami benar-benar ditinggal Gerindra,’’ kata Ketua Fraksi Golkar, Warih Andono.

Ketua DPC Gerindra, Ahmad Rivai, herannya ikut bingung dengan keadaan ini. ‘’Ini juga di luar kontrol saya, karena yang bergerak

adalah fraksi,’’ ucapnya.

Tak solidnya KMP di DPRD Sidoarjo ditandai dengan merapatnya Fraksi PKS/Nasdem ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH), kemudian diikuti Fraksi Gerindra, serta Fraksi Demokrat. Dengan demikian, hanya tinggal Fraksi PAN dan Fraksi Golkar-PBB-PPP yang masih solid. Dari tujuh fraksi itu terbelah menjadi dua dengan tak mengikuti struktur KMP ataupun KIH. Yakni lima fraksi bersatu adalah PKB, PDIP, Nasdem/ PKS, Gerindra dan Demokrat.

Ketua DPD Demokrat, Sarto, menyatakan, langkah politik Demokrat tak mengikuti jalur KMP dan KIH. ‘’Kami berpijak

KELANA

Debit Air Bengawan Solo Menipis, Petro Khawatir Gresik, Bhirawa Kemarau panjang saat ini tampaknya tak hanya dirasakan warga untuk mendapatkan air bersih. Namun, hal yang sama juga dirasakan PT Petro Kimia Gresik (PT PKG).Karena menipisnya debit air Bengawan Solo, mebuat perusahaan pupuk terbesar se Indonesia ini sangat kawatir.

Jika dalam waktu dekat hujan tak segara turun, tak menutup kemungkinan perusahaan pupuk berlogo kepala kerbau sawah ini terancam tak bisa produksi karena tak mendapatkan pasokan air.

Bahkan, dari tiga pipa penyedot air di Babat, Lamongan kini tinggal dua yang berfungsi. Sementara, pipa penyedot air satunya sudah tak berfungsi karena posisinya sudah mengantung dari permukaan air. ‘’Tapi mudah-mudahan cukup. Sebelum air Bengawan Solo habis, hujan sudah turun,’’ kata Yusuf Wibosono, Manager Humas PT Petro Kimia Gresik, Senin (27/10).

Dikatakan Yusuf, menipisnya debit air Bengawan Solo belakangan ini memang cukup berpengaruh terhadap Petro, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Karena debit air yang menimpis itu air yang disedot keruh. Selain itu, pengembilan air tak bisa dilakukan di permukaan. ‘’Kalau soal pengaruh jelas berpengaruh. Selain proses penyedotan air berat, air yang dihasilkan juga keruh,’’ jelas Yusuf.

Tapi, kalau misalkan tak cukup, lanjut Yusuf, air Telaga Ngipik, Kec Kebomas bisa dijadikan sebagai alternatif. Tampaknya itu tak sampai akan dilakukan.

Mengingat sejumlah daerah sudah mulai terjadi turun hujan. Untuk kebutuhan air selama ini Petro selain mengandalkan dari Babat, Lamongan juga dari Gunungsari. Dari Gunungsari sebesar 750 meter kubik per jam. Sementara dari Babat 2.050 meter kubik per jam.Q eri

Golkar Boikot Pembentukan Komisi Sidoarjo, Bhirawa Dua fraksi di DPRD Sidoarjo menarik diri dari kesepakatan pembentukan alat kelengkapan. Boikot FPAN dan Golkar/ PBB/PPP ini karena merasa didzalimi.

Akibatnya pembentukan pimpinan komisi-komisi DPRD Sidoarjo molor sampai tak jelas kapan selesainya.

Ketua Fraksi Golkar/PPP/PBB, Warih Andono, Senin (27/10) mengatakan, sudah tak ada kebersamaan lagi di DPRD. Fraksi yang merasa besar mau menangnya sendiri. Karena pihaknya menarik diri dari pembicaraan antar fraksi dan pimpinan. FPAN juga mengambil sikap sama untuk tak mau melanjutkan pembahasan itu.

Anggota FPKB, Nur Ahmad Syaifudin, membantah alasan yang digunakan dua fraksi itu. Justru sejak awal sudah dibicarakan pembagian konfigurasi pimpinan komisi. Justru Golkar yang meminta voting ketika kourum menghendaki musyawarah. ‘’Saya tak mau ada voting, lebih baik musyawarah saja,’’ tegasnya. Saat diminta untuk mengirimkan nama-nama anggota untuk masuk dalam komisi, ternyata dua fraksi ini tak menyerahkan nama anggotanya.

Nur Ahamad bisa memahami keinginan Golkar untuk voting, karena akan menumpuk anggotanya di komisi A dengan tiga anggota Fraksi Golkar/PBB/ PPP. Ia mencurigai kenapa Golkar mau menumpuk anggotanya di komisi A. Padahal dalam aturan anggota itu harus disebar di seluruh komisi. Dengan tujuh anggota Fraksi Golkar, bila ditumpuk di komisi A, maka sebaran anggotanya di empat komisi tak akan merata. Ini justru menyalahi aturan.

Nur Ahmad masih mencoba merayu Golkar dan PAN untuk duduk kembali membahas pembentukan alat kelengkapan. Akan dicoba terus untuk merayu tetapi kalau sampai batas waktu tak juga mau berubah. Dewan akan mengirim surat ke Kementerian Dalam Negeri untuk meminta fatwa masalah ini. ‘’Kalau sudah begini, Tupoksi dewan tak bisa dilaksanakan. Silahkan masyarakat yang menilai,’’ tutur Nur Ahmad lagi. Dari data yang ada, tak ada titik temu antar fraksi dalam membentuk komposisi komisi ini, akibat sikap keras salah satu fraksi yang mengotot minta voting.Q hds

kepada koalisi yang menguntungkan Demokrat,’’ ucapnya, Minggu (26/10) lalu.

Jika hanya mengandalkan dua fraksi saja, maka saat pemilihan pimpinan komisi, PAN dan Golkar-PBB-PPP tak akan mendapat porsi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya.

Pimpinan komisi akan diborong oleh Fraksi PKB, Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi PKSNasdem dan Fraksi Demokrat.

Hal ini didasarkan jumlah komposisi anggota dewan, PAN hanya tujuh kursi dan GolkarPBB-PPP juga tujuh kursi. ‘’Kalau pemilihan pimpinan komisi, Fraksi PAN dan Fraksi GolkarPBB-PPP tak akan mendapat porsi pimpinan karena akan kalah saat voting. Sedangkan Fraksi PKB, PDIP, Gerindra, Demokrat dan PKS-Nasdem akan menyapu bersih porsi pimpinan komisi,’’ ujar sumber di DPRD Sidoarjo.

Gerindra dinilai telah bermain sendiri, dengan mengabaikan KMP yang dibangun elit partainya. Seharusnya sebagai partai motor KMP, Gerindra menjaga marwah dan potensi politik yang dimiliki untuk bersamasama membangun kekuatan politik di Sidoarjo seperti yang diinginkan Prabowo dan Abu Risal Bakrie. Bukan mencari keuntungan sendiri. ‘’Kalau begini terbukti bahwa anggota Fraksi Gerindra tak matang dalam berpolitik. Bagaimana fraksi ini bisa bekerja untuk kepentingan masyarakat,’’ ucapnya.

Kekuatan KMP setelah ditinggal Gerindra, PKS dan Demokrat, hanya 14 suara. Otomatis, KIH akan melenggang untuk menyapu bersih posisi pimpinan dewan.

Bahkan, FPKB yang mempunyai 1 kursi akan mendapat dua posisi ketua komisi. Sedangkan untuk dua posisi ketua komisi lainnya

akan diduduki Gerindra dan Demokrat.

Ketua Fraksi Golkar-PBBPPP, Warih Andono menambahkan kondisi KMP di DPRD Sidoarjou masih solid. Namun, dia tak menampik jika ada fraksi yang bergabung di KMP tapi memilih bergabung ke KIH. ‘’Walaupun ada anggota KMP yang berkhianat, kita lihat saja nanti saat pemilihan pimpinan komisi,’’ ujarnya.

Ketua DPRD Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan mengatakan agenda paripurna dewan jumat kemarin adalah pengesahan Tata Tertib (Tatib) dewan.

Setelah pengesahan Tatib, akan dilanjutkan dengan paripurna pengesahan komisi-komisi.

Ditanya terkait pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan, Sullamul mengaku pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya

ist

Sarto

akan divoting. ‘’Jadi tergantung hasil pemilihan anggota komisi, siapa yang akan dipilih menjadi ketua, wakil ketua dan sekretaris,’’ jelasnya.

Setelah terpilih pimpinan komisi, lanjut Sullamul, kemudian akan diumumkan lagi dalam rapat paripurna. ‘’Doakan saja pemilihan komisi berjalan lancar.

Saat ini mayoritas fraksi sudah mengirimkan nama-nama anggota komisi,’’ pungkasnya.Q hds

Setahun Angka Pengangguran Turun 3.000 Orang Gresik, Bhirawa Untuk mengurangi angka pengangguran di Gresik, upaya dilakukan pasangan Bupati-Wabup, Sambari Halim Radianto-Moch Qosim membuahkan hasil meski tak banyak.

Dari tahun 2013 hingga 2014, terjadi penurunan pengangguran sekitar tiga ribuan. Pada tahun 2013 tercatat angka pengangguran di Gresik 30.529 orang. Namun tahun 2014 turun menjadi 27.529 orang.

achmad suprayogi/bhirawa

Seniman dan seniwati saat menghibur masyarakat Sidoarjo dalam rangka HUT Provinsi Jatim ke 69.

Pemprov Jatim Dihadiahi Kesenian Sidoarjo, Bhirawa Memperingati Hari Jadi Provinsi Jatim yang ke 69 tahun 2014 ini. Pemkab Sidoarjo juga ikut memeriahkannya dengan memberikan hadiah khusus yakni dengan menggelar panggung kesenian dan apresiasi anak.

Panggung kesenian yang digelar Hari Minggu (26/10) malam di Pendopo Delta Krida Budaya Dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan, diisi dengan panggung apresiasi anak, diantaranya lomba menyanyi dan menari. Untuk panggung keseniannya diisi pertunjukkan kesenian

rakyat tradisional campursari. Juga pertunjukkan kesenian Campursari Kenanga Indah dari Sidoarjo, ditampilkan untuk menghibur masyarakat Sidoarjo malam harinya.

Pengunjungnya cukup antusias, terbukti pertunjukkan Campursari Kenanga Indah sangat mampu menarik perhatian penonton, sebagai pecinta seni. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sidoarjo, Machmudi Alie SH. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab Sidoarjo, Ir Pramu Sigit Priyan-

dono MM juga hadir dalam kesempatan itu.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kab Sidoarjo, Machmudi Alie mengatakan, perkembangan seni dan budaya di Kab Sidoarjo akhir– akhir ini menunjukkan arah yang positif. Indikatornya adalah semakin seringnya penyelenggaraan event seni budaya yang dilakukan berbagai elemen, kelompok, sanggar dan para seniman. Seperti halnya diselenggarakan pertunjukkan campursari oleh Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sidoarjo kali ini.Q ach

Menurut Kabag Humas Pemkab Gresik, Suryo Wibowo, menurunnya angka pengangguran di Gresik tak bisa lepas dari peran serta semua pihak, mulai instansi terkait seperti SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) dan pelaku industri.

Disnakertrans telah banyak melakukan langkah inovatif untuk menciptakan lapangan pekerjan, mulai menyediakan pelatihan ker ja, sehingga mereka bisa diterima bekerja di beberapa perusahaan dan kegiatan lain. ‘’Kami terus berupaya menekan angka pengangguran di Gresik, karena kami tidak mungkin bisa menghilangkan pengangguran,’’ jelasnya.

Bupati Sambari mengatakan, angka pengangguran di Gresik masih tinggi itu sangat wajar. Sebab, angka kelulusan sekolah, baik dari sekolah tingkat menengah, tingkat atas hingga PT (Perguruan Tinggi) masih sangat tinggi. ‘’Tingginya angka kelulusan itu yang memicu tingginya angka pengangguran di Gresik,’’

kata Bupati.

Bupati Sambari menjelaskan, pihaknya selalu allout untuk mengurangi angka pengangguran di Kab Gresik. Diantara cara yang dilakukannya dengan meminta kepada semua perusahan di Gresik, kalau ada lowongan pekerjaan harus merekrut warga pengangguran yang tinggal di sekitar pabrik. ‘’Kami meminta semua industri di Gresik, kalau ada lowongan pekerjaan harus merekrut warga di sekitar industri itu,’’ terangnya.

Di Kab Gresik sendiri hingga tahun 2014 tumbuh sekitar 1.800 perusahaan, baik skala kecil maupun menengah, baik PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun PMA (Penanaman Modal Asing). Jika keberadaan perusahaan itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemangku wilayah (Bupati), sangat tak mustahil jumlah angka pengangguran di Gresik sangat kecil.

Dan, juga tak kalah pentingnya, keberadaan perusahaan itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di sekitar perusahaan.Q eri

Bupati MKP Bakal Sulap Wisata Padusan Kab Mojokerto, Bhirawa Potensi wisata air panas padusan di Pacet Kab Mojokerto menjadi prioritas Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP). Salah satu potensi wisata andalan ini bakal disulap dan dipercantik. Untuk memoles Infrastruktur di lokasi wisata dan akses menuju lokasi itu, bupati menyiapkan anggaran cukup fantastis senilai Rp50 miliar.

Sebagai langkah awal, orang nomer satu di Pemkab Mojokerto itu pekan lalu melakukan survei ke lokasi wisata itu. Dengan didampingi Kepala Dinas Pariwisata, Kepala

Dinas Perkebunan dan Kehutanan serta perwakilan perum Perhutani KPH Pasuruan, Kepala Bagian Humas dan Protokol, MKP menelusuri lokasi itu dari segala sudut. ‘’Wana wisata Padusan ini mempunyai potensi untuk dikembangkan, karena itu pada anggaran tahun depan akan dibuat usulan pembangunannya,’’ ujar bupat MKP. Salah satu konsep yang akan disusun denga memperluas akses jalan minimal lebar 6 meter, menuju lokasi wisata padusan hingga kawasan puncak dan jalan menuju gunung welirang. Selain itu Pemba-

ngunan lahan parkir serta penataan pasar tempat penjual makanan, buah, sayur dan produk unggulan lainnya. ‘’Akan saya anggarkan Rp50 miliar untuk membangun tempat ini dengan semua fasilitasnya termasuk pasar pusat jajanan, produk unggulan, buah dan sayur, akses jalan, lahan parkir, PJU, kolam pemandian air panas VIP, dan resort dengan banyak pemandangan yang berbeda, termasuk drainase dan tempat pembuangan sampah harus diatur,’’ urai bupati berusia 40 tahun ini.

Langkah lain yang akan dilakukan MKP untuk mewu-

judkan keinginannya yakni akan melakukan koordinasi dengan Gubernur Jatim serta dinas terkait. MKP menambahkan , Pemkab Mojokerto juga telah melakukan MOU dengan Perwakilan Perum Perhutani KPH Pasuruan terkait pembangunan akses jalan dan beberapa fasilitas di Kawasan wisata Taman Hutan Rakyat (Tahura). Bupati MKP juga akan membuat MoU lagi, yang berisi perluasan kawasan wisata padusan hingga ke puncak yang diperkirakan akan membuka lahan seluas 20 hektar. ‘’Kini sering terjadi kebakaran hutan di kawasan Tahura,

karena kurangnya pos pantau.

Saya akan bangun beberapa pos pantau jika akses jalannya sudah ada. Kebakaran juga akan lebih mudah diatasi ketika akses jalan menuju Gunung Welirang diperlebar,’’ tambah MKP lagi.

Menanggapi usulan Bupati MKP, perwakilan KPH Pasuruan menyatakan mendukung. Namun karena banyaknya lahan hutan yang harus dibuka, dia akan mengkoordinasikan usulan ini kembali di instansinya. Serta perlu dibuat MoU lanjutan terkait tambahan lahan yang akan dibuka.Q kar

DPRD Sahkan Tatib dalam Sidang Paripurna Dalam sidang paripurna Senin (27/10) kemarin acara penetapan Tata Tertib (Tatib) DPRD Kab Gresik periode 20142019 disahkan secara aklamasi, meski sebelumnya telah terjadi interupsi dari beberapa anggota. Namun akhirnya pengesahan itu tetap bisa berjalan dengan lancar.

Dengan disahkannya Tatib ini, maka wakil rakyat bisa melanjutkan ketahap selanjutnya, yakni pembentukan alat kelengkapan dewan. Sehingga dalam waktu dekat sudah bisa bekerja dalam tugasnya sebagai wakil rakyat.

Menurut Ketua DPRD Gresik, Ir H Abdul Hamid pada wartawan, penetapan Tatib merupakan pintu masuk para wakil rakyat segera bisa melaksanakan tugasnya sesuai tugas dan fungsinya. Karena selama ini yang ditunggu, sebab setelah Tatib disahkan kemudian dilanjutkan dengan pembentukan alat keleng-

kapan, berupa komisi, Banleg, BK, Tim anggaran, Banmus. ‘’Meski tadi ada beberapa anggota dewan yang melakukan interupsi, sebelum penetapannya didok. Hingga dilanjutkan skors selama dua jam, itu hal yang wajar. Karena belum ditemukan persepsi yang sama, namun setelah ada persamaan persepsinya. Sidang lanjutan penetapan bisa berjalan lancar, tanpa ada sedikit pun kendala,’’ papar Abdul Hamid.

Abdul Hamid sangat bersyukur dengan selesainya permasalahan Tatib ini, sebab pembahasan Tatib ini sudah

berjalan hampir satu bulan.

Semua dilalui dengan liku-liku yang cukup panjang yang hasilnya bisa di banggakan. ‘’Alhamdulillah, saya sangat bersyukur meski banyak masukan, akhirnya Tatib bisa ditetapkan,’’ ujarnya.

Dalam penetapan Tatib ini, wakil rakyat tak merubah sama sekali hasil dari konsultasi kepada Gubernur Jatim. Sebab, sesuai aturan setelah konsultasi draf Tatib harus langsung disahkan. ‘’Tidak kami tambahi dan tidak kami kurangi, hanya saja memang ada beberapa redaksi yang tak konsistin dalam pengetikannya,’’ terangnya.

Ditambahkan Abdul Hamid, untuk masalah kesalahan penulisan merupakan hal yang masih wajar. Yang terpenting, kesalahan itu tak terletak pada esensi dari draf Tatib sendiri. Sehingga nanti masih bisa diperbaiki.

Sementara itu, Ketua FPAN, Faqih Usman mengatakan, pihaknya hanya memberikan catatan kepada pimpinan agar memperbaiki redaksi. Di dalam Tatib banyak redaksi yang tak sama, semisal mengenai Perda,

ada yang ditulis peraturan daerah ada yang ditulis Perda.

Susunan kalimat Ini, pastinya telah mengganggu keindahan penulisan Tatib. Sehingga perlu disingkronkan, supaya kalimatnya bisa baik.Q kim*

rokim/bhirawa

Suasana sidang paripurna dengan agenda menetapkan Tata Tertib (Tatib) DPRD Kab Gresik periode 2014-2019.

JAWA TIMUR

Selasa Kliwon 28 OKTOBER 2014

KILAS JATIM

Perlu Peningkatan SDM, Kelola Dana Desa Rp 1 Miliar Sumenep, Bhirawa Sesuai amanat Undang-undang (UU) nomor 6 tahun 2014, yang salah satunya mengatur dana desa. Dimana dalam UU tersebut, setiap Desa akan mendapatkan dana sebesar Rp 1 miliar dari APBN setiap tahunnya. Untuk merealisasikan aturan itu, perlu peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat desa, seperti Kepala Desa dan Banggota PBD agar dana sebesar Rp1 miliar itu tersalurkan sesuai tujuan perundang-undangan.

Kabag Pemdes, Pemkab Sumenep, Moh Ramli menyatakan, dana sebesar Rp1 milyar itu tidak sedikit dan memerlukan pengelolaan dengan baik agar tidak terjadi kesalahan distribusi dengan bentuk program atau sesuai keperuntukannya. Agar pengelolaannya bisa terlaksana dengan baik, perlu adanya peningkatan SDM ditingkat pemerintahan desa terutama kepala desa dan anggota BPD. "SDM di desa harus ditingkatkan karena untuk mengelola dana tersebut membutuhkan kemampuan, terutama kepala desa dan anggota BPD," kata Moh Ramli, di kantornya, Senin (27/ 10).

Ramli mengungkapkan, untuk meningkatkan kwalitas SDM di desa yang sebentar lagi akan mendapatkan dana dari APBN sebesar Rp1 miliar itu, pihaknya telah mengagendakan pembinaan khusus bagi kades dan anggota BPD terutama sistem pengelolaan anggaran desa tersebut. "Kami akan mengadakan pelatihan khusus bagi kades dan anggota BPD dalam pengelolaan anggaran desa, mulai dari penyusunan regulasi dan penyusunan pagu bantuan dana desa," terangnya.

Selain pelatihan, lanjutnya, pihaknya juga akan membentuk tim penyusunan regulasi dan tim peneyusunan pagu bantuan dana desa untuk mendampingi pemerintahan desa. Tujuan dari dibentuknya tim itu agar dana yang akan turun kesetiap desa itu bisa terealisasi sesuai kebutuhan desa. "Penentuan besar pagu disesuaikan dengan indikatornya di desa tertentu. Kepala desa akan dibantu tim untuk menentukan program didesa itu," ungkapnya.Q sul

Penentuan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan Alot Tulungagung, Bhirawa Rapat Paripurna DPRD Tulungagung tentang penetapan namanama anggota alat kelengkapan dewan, Senin (27/10) berlangsung molor dari waktu yang telah ditentukan. Masalahnya, sebelum rapat paripurna, para ketua fraksi masih melakukan rapat lobi bersama pimpinan DPRD terkait penentuan pimpinan alat kelengkapan dewan.

Rapat pimpinan DPRD dan para ketua fraksi ini memakan waktu yang cukup lama. Sampai menjelang pukul 12.00 WIB, rapat paripurna dewan belum bisa dilaksanakan akibat masih berlangsungnya rapat lobi-lobi tersebut. Padahal rapat paripurna sudah terjadwal dan sedianya akan berlangsung pada pukul 09.00 WIB. Informasi yang diperoleh, rapat lobi-lobi penentuan pimpinan alat kelengkaan dewan di DPRD Tulungagung sebe-

narnya sudah berlangsung dalam beberapa hari lalu. Bahkan Hari Minggu (26/10), para ketua fraksi dan pimpinan dewan sempat pula mengadakan rapat sampai pukul 15.00 WIB. Kabar yang beredar menyebutkan rapat lobi-lobi terus dilakukan karena alotnya menentukan pimpinan alat kelengkapan dewan. Kendati cara musyawarah mufakat akhirnya menjadi pilihan, namun masih ada persoalan

yang mengganjal.

Ketua Fraksi PAN DPRD Tulungagung, Imam Khoirudin SAg, membenarkan jika masih ada rapat kembali terkait pimpinan alat kelengkapan dewan. “Tapi sudah clear. Kita sudah musyawarah mufakat.

Tidak ada masalah,” katanya.

Penentuan pimpinan alat kelengkapan dewan dengan cara musyawarah mufakat merupakan antiklimak dari perjuangan fraksi-fraksi di DPRD Tulungagung yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Sebelumnya mereka ngotot untuk melakukan penentuan pimpinan alat kelengkapan dewan sampai dilakukan voting.

Sampai berita ini ditulis, rapat penentuan pimpinan alat kelengkapan dewan belum berlangsung. Namun demikian sumber Bhirawa di

DPR Tulungagung menyebutkan formasi pimpinan alat kelengkapan dewan yang telah disepakati di antaranya untuk Ketua Komisi A diberikan pada Fraksi PKB, Ketua Komisi B diberikan pada Fraksi Partai Gerindra, Ketua Komisi C diberikan pada Fraksi Partai Hanura dan Ketua Komisi D diberikan pada Fraksi PDI Perjuangan. Sedang Ketua Badan Kehormatan (BK) bakal diberikan pada Fraksi PKB dan Badan Legislasi (Banleg) pada Fraksi PDI Perjuangan.

Fraksi-fraksi yang belum kebagian dijabatan Ketua Komisi, Ketua Banleg dan Ketua BK diberi jatah untuk jabatan Wakil Ketua dan Sekretaris.

Termasuk di dalamnya Fraksi PAN yang diakui Imam Khoirudin bakal mendapat jatah sebagai Seketaris Komisi.

Seperti diberitakan, KMP di DPRD Tulungagung belum solid dalam perebutan pimpinan alat kelengkapan dewan, utamanya pimpinan komisi. Padahal pimpinan partai politik di Tulungagung yang tergabung dalam KMP sudah beberapa kali menggelar rapat bersama.

Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Tulungagung, Gunarto ST MM, anggota dewan yang tergabung dalam KMP, dapat teridentifikasi menjadi tiga bagian. Ada yang benarbenar solid mendukung keputusan pimpinan partai politik yang tergabung dalam KMP dan ada pula sebagian yang masih ragu-ragu. “Sementara yang sebagian lagi ada yang memang tidak setuju dengan keputusan pimpinan partai politik yang tergabung dalam KMP,” terangnya.Q wed

Pawai dan Lomba Bedug Warnai LMF

KUA PPAS Batu Molor karena Masih Dikaji Ulang Batu, Bhirawa Penyerahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) molor dari jadwal yang telah ditentukan DPRD Kota Batu. Wali Kota Batu seharusnya menyerahkan materi KUA PPAS pada minggu lalu, tepatnya 21 Oktober. Namun kenyataannya hingga minggu ini, rancangan tersebut belum juga diserahkan.

Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Nurochman, mengaku Tim Anggaran Pemkot Batu gagal memenuhi target yang telah ditentukan dewan, sehingga Rapat Paripurna Penyerahan KUA PPAS batal dilakukan. “Kita sudah jadwalkan minggu kemarin, tetapi Tim Anggaran ternyata belum rampung menyusun KUA PPAS, sehingga terpaksa kita jadwal ulang,” ungkap Nurochman kepada Bhirawa, Senin (27/10).

Dijelaskan, dewan sebenarnya telah siap untuk menggelar Rapat Paripurna penyerahan KUA PPAS dalam bulan ini, namun kenyataannya Tim Anggaran justru mengaku belum selesai menyusunnya. Oleh karena itu, pihaknya akhirnya menjadwal ulang pada 3 minggu depan. “Kita sudah jadwal ulang 3 Nopember. Mau tak mau harus sudah siap karena waktunya tinggal 2 bulan lagi,” tegas Nurochman yang juga Ketua DPC PKB Kota Batu tersebut.

Terkait dengan molornya penyerahan KUA PPAS tersebut, Nurochman mengaku dewan harus bekerja ekstra karena agar pembahasan KUA PPAS dan RAPBD tuntas sebelum 31 Desember. “Insya Allah bisa kita selesaikan sebelum tahun anggaran berakhir, karena setelah kita setujui harus diserahkan ke Gubernur untuk dikoreksi,” tandas mantan pegawai honorer Pemkot Batu tersebut.Q sup

5

nurkholis/bhirawa

Mahasiswa unjuk rasa Kantor Dispendukcapil Sampang.

PMS Desak Dispendukcapil Tindak Oknum Pungli Sampang, Bhirawa Kecewa terhadap maraknya pungutan liar (Pungli) di dinas kependudukan dan catatat cipil (Dispendukcapil) Sampang, Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Persatuan Mahasiswa Sampang (PMS) Senin (27/ 10), melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Dispendukcapil dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Mereka menuntut kadispendukcapil segera menindak tegas oknum yang melakukan pungli terhadap pengurusan surat-surat kependudukan.

Menurut Solehuddin koordinator aksi (PMS), kantor Dispendukcapil yang seharusnya melayani masyarakat secara gratis untuk mengurus kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) dan lain-lain, namun kenyataanya semua itu masih dikenakan pungli mulai dari Rp 10.000-Rp 20.000 pada masyarakat, lalu ke mana anggaran negara tersebut.

"Memang di kasir dispendukcapil saja ada tulisan gratis mengurus KTP dan lain-lain, namun kenyataanya semua pengurusan suratsurat warga masih ditarik biaya oleh oknum nakal dispendukcapil, oleh sebab itu, kami perwakilan mahasiswa akan mendesak kepala Dispendukcapil untuk segera memberikan sanksi terhadap anak buahnya yang nakal, atau jangan-jangan prilaku pungli tersebut sudah diketahui kepala dispendukcapil,” tegasnya.

Masih dikatakan Solehuddin, tuntutan pada kadispendukcapil adalah, segera memberikan sanksi pada oknum yang melakukan pungli, meminta komitmen kadispendukcapil,

sekda segara turun tangan untuk melakukan sidak oknum nakal, Bupati segera berikan sanksi pada pejabat nakal. “Jika dalam waktu dekat tidak ada tindak lanjut mulai dari kepaladinas hingga Bupati, maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi,” tegas dia.

Suhri kepala Dispendukcapil yang menemui massa pengunjuk rasa, berjanji akan segera menindaklanjuti tuntutan mahasiswa terkait dugaan pungli di institusinya tersebut, namun alangkah baiknya jika mahasiswa bisa memberikan bukti-bukti terhadap dugaan pungli tersebut. “Agar kami bisa langsung bertindak untuk melaporkan pada pimpinan,” kata Suhri.

"Sebab jika tidak ada bukti-bukti terhadap dugaan pungli tersebut, maka kami tidak bisa menindaklanjuti tanpa ada bukti-bukti yang cukup, oleh sebab itu, kami berharap mahasiswa yang berunjuk rasa bisa memberikan data valid terkait dugaan pungli tersebut,” harap Suhri yang juga mantan sekretaris Dinas Sosial Sampang.

Setelah diberikan penjelasan langsung dari kepala dispendukcapil, para pengunjuk rasa tidak puas dan memaksa menyegel kantor Dispendukcapil, namun aksi penyegelan tersebut digagalkan aparat kepolisian yang bersiaga di kantor Dispendukcapil Sampang, karena jumlah polisi lebih banyak dari pengunjuk rasa akhirnya para pengunjuk rasa bisa digagalkan melakukan penyegelan kantor Dispendukcapil.Q lis

Lamongan, Bhirawa Pergantian tahun baru 1 Muharram 1436 H di Lamongan diawali dengan pawai bedug perwakilan 27 kecamatan. Tidak hanya melakukan pawai, ke-27 peserta tersebut juga saling berlomba, unjuk kebolehan dalam menabuh bedug di Alunalun Kota Lamongan, pekan lalu.

Setelah berkeliling Kota Lamongan, rangkaian pawai yang diberangkatkan Asisten Tata Praja Akhmad Farikh tersebut kemudian finis di dalam Alun-alun. Selanjutnya satu persatu peserta berlomba beradu kebolehan menabuh bedug.

Seusai pawai dan lomba, ke-27 bedug tersebut kemudian dibunyikan secara bersamaan tepat pada jam 17:29 WIB. Yakni saat pergantian tahun baru 1 Muharram 1436 H bersama Bupati Fadeli, Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) setempat dan Ketua MUI Lamongan KH Abdul Aziz Choiri.

Dalam refleksi peringatan 1 Muharram, Bupati Fadeli menyebut hakekat dalam memperingati pergantian tahun baru adalah untuk introspeksi dan mawas diri.

Merefleksikan apa yang sudah dilakukan, agar kedepan lebih baik lagi sehingga

menjadi insane yang lebih baik, lebih bermakna dan bermanfaat.

Dia juga mneyebut pergantian tahun baru hjriyah kali ini memiliki nilai tersendiri karena hampir bersamaan dengan dilantiknya presiden dan wakil presiden RI periode 2014-2019, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla. “Di hari yang baik ini, marilah kita doakan agar Bapak Presiden Haji Joko Widodo dan Wakil Presiden Haji Muhammad Jusuf Kalla agar mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memajukan Indonesia lebih baik lagi,“ kata dia.

Peringatan pergantian tahun baru Hijriyah di Lamongan rutin digelar dengan tajuk Lamongan Muharram Festival (LMF). Di gelaran yang ketiga ini, rangkaian kegiatannya diawali dengan lomba da’i cilik dan pengajian leh Kh Aad Ainurrussalam di Alun-alun Lamongan, Rabu (22/10).

LMF juga diisi dengan pawai ta’aruf, parade drum band dan sejumlah kesenian tradisional Lamongan seperti Jaran Jinggo pada 25 Oktober di depan Pendopo Lokatantra. Kemudian ditutup dengan nada dan dakwah pada Senin, (27/10).Q yit

Keterangan Mantan Plt Dinas PU, Perberat Terdakwa Madiun, Bhirawa Sidang perkara penipuan dengan terdakwa Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan (DKP) Kabupaten Madiun non aktif, Antonius Djaka Priyanto, kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang juga mantan Pelaksana Tugas (PlT), Dinas Pengairan Kabupaten Madiun, Budi Cahyono, Senin (27/10).

Dalam keterangan saksi Budi Cahyono dihadapan majelis hakim yang diketuai Agus Pambudi, dirinya tidak pernah membuat Surat Perintah Tugas (SPT) untuk terdakwa Antonius Djaka Priyanto untuk pergi ke Jakarta guna mengurus proyek infrastruktur bidang pengairan. Karena memang proyek tersebut tidak ada.

"Saya tidak pernah membuat SPT untuk pak Antonius pak Hakim. Menurut pengakuan Fathurrozy (pejabat di Dinas PU Pengairan) kepada saya, surat itu yang membuat Fathurrozy sendiri. Tandatangan saya discan. Surat itu juga tidak ada arsipnya," terang saksi Budi Cahyono, yang saat itu menjabat Asisten II Sekda dan sebagai PlT Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Madiun, kepada majelis hakim.

Menurutnya lagi, proyek yang bersumber dari dana APBN/ Perubahan, sebenarnya tidak bisa 'diurus' seperti yang dilakukan oleh terdakwa Antonius saat masih menjabat sebagai sekretaris di Dinas PU Pengairan. Karena daerah bisanya hanya mengusulkan. Sedangkan masalah disetujui atau tidak, itu urusan pusat.Q dar

Bupati Blitar Imbau Warga Segera Urus e-KTP Program Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau yang biasa dikenal dengan E-KTP yang telah digulirkan oleh Pemerintah Pusat, diharapkan bisa terealisasi 100 persen di Kabupaten Blitar.

Hal ini diungkapkan Bupati Blitar, H Herry Noegroho, SE, MH. Pihaknya meminta kepada semua warga Kabupaten Blitar yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau yang biasa dikenal dengan e-KTP untuk segera melakukan pengurusan.

“Bagi penduduk yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau yang biasa dikenal dengan e-KTP kami harapkan segera mengurus, sehingga di Kabupaten Blitar bisa tercapai secara maksimal sesuai dengan jumlah penduduk di Kabupaten Blitar wajib memiliki e-KTP,” kata H Herry Noegroho, SE, MH. Lanjut H Herry Noegroho, SE,

MH, dengan dimilikinya e-KTP, akan memudahkan pendataan penduduk di Kabupaten Blitar, di mana jumlah penduduk Kabupaten sebanyak 1 juta lebih tentunya setiap tahunnya akan mengalami perubahan wajib e-KTP karena usianya bertambah. “Sehingga bagi mereka yang sudah wajib mengurus E-KTP, sebaiknya segera dilakukan. Karena E-

KTP sebagai data menghimpun data induk untuk melapenduduk dari sekukan kepengluruh Indonesia. urusan administraFakta tersebut mesi lainnya,” ujarnya. mberi peluang peDitambahkan nduduk yang ingin Kepala Dinas Keberbuat curang dapendudukan Dan lam hal-hal tertentu Pencatatan Sipil dengan mangganKabupaten Blitar, dakan KTP-nya.

Eko Budi Winarso, Misalnya dapat S.Sos, Program edigunakan untuk KTP dilatarbelakamenghindari pajak, ngi oleh sistem memudahkan pempembuatan KTP buatan paspor yahartono/bhirawa konvensional/nang tidak dapat disional di Indonesia H Herry Noegroho, SE, MH buat diseluruh kota, yang memungkinmengamankan kokan seseorang dapat memiliki le- rupsi atau kejahatan/kriminalitas bih dari satu KTP. lainnya, menyembunyikan idenHal ini disebabkan belum ada- titas (seperti teroris) serta memalnya basis data terpadu yang sukan dan menggandakan KTP.

“Oleh karena itu didorong oleh pelaksanaan pemerintahan elektronik (e-Government) serta untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerapkan suatu sistem informasi kependudukan yang berbasiskan teknologi yaitu Kartu Tanda Penduduk elektronik atau E-KTP,” terang Eko Budi Winarso, S.Sos. Sedangkan fungsinya, selain sebagai identitas jati diri juga berlaku secara Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya, juga untuk mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP, serta terciptanya keakuratan data penduduk untuk

mendukung program pembangunan, utamanya pelaksanaan pembangunan Daerah dengan data penduduk yang akurat dengan syarat telah berusia 17 tahun, menunjukkan surat pengantar dari Kepala Desa/Kelurahan, mengisi formulir F1.01 (bagi penduduk yang belum pernah mengisi/belum ada data di sistem informasi administrasi kependudukan) ditanda tangani oleh Kepala Desa/Kelurahan dan foto kopi Kartu Keluarga (KK).

“Berbeda dengan KTP biasa, untuk E-KTP selain terdata secara Nasional, data yang ada pada masing-masing E-KTP tidak bisa dipalsukan karena tersimpan secara elektronik,” imbuhnya.Q htn, adv

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Lomba Kompetensi Siswa SMK Jatim ke XXIII

Selasa Kliwon, 28 OKTOBER 2014

6-7

Bojonegoro, 27 – 30 Oktober 2014

2.500 Siswa SMK Jatim Adu Kompetensi di LKS 2014

Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf

Songsong MEA 2015, Perkuat Kompetensi Lulusan SMK

Tambah Jargon, ‘SMK Bisa’ Hebat SLOGAN ‘SMK Bisa’ telah lama akrab di dunia pendidikan kejuruan. Maksud yang dikandung adalah para siswa SMK yang dididik dengan lebih menekankan keterampilan dibanding teori bisa menentukan banyak pilihan. Diantaranya ialah bisa kerja, bisa kuliah, bisa berwirausaha.

Slogan tersebut tampaknya belum dapat mencukupi hasrat pemerintah Provinsi Jatim dalam mencetak lulusan SMK yang unggul. Hingga Wakil Gubernur Jatim Drs H Syaifullah Yusuf meluncurkan slogan baru untuk SMK, yakni ‘SMK Bisa Hebat’. Artinya siswa SMK bisa hebat dalam bekerja, bisa hebat di kuliah dan bisa hebat berwirausaha. “SMK Bisa saja tidak cukup. Masih perlu tambahan hebat,” kata Gus Ipul.

Dihadapan guru dan siswa SMK seluruh Jatim yang hadir di kegiatan LKS SMK Jatim 2014 Gus Ipul menekankan, pentingnya standarisasi terhadap sumber daya yang ada. Standarisasi menjadi sesuatu yang penting di dalam memenuhi permintaan di pasar tenaga kerja. Standarisasi dilakukan tidak hanya standar dari Standart Nasional Indonesia (SNI) melainkan harus diakui di pasar kerja international.

Ke depan, siswa SMK tidak boleh lengah terhadap kemajuan zaman yang pesat. Pemerintah dan dunia pendidikan akan terus bekerja keras agar lulusan SMK dapat melahirkan lulusan yang hebat dan berdaya saing. “Semoga SMK di Jatim bisa menjadi pelopor lahirnya SMK-SMK unggulan yang ada di Indonesia,” terangnya.  tam*

Kepala Dinas Pendidikan Jatim Dr Harun MSi

Tidak Sekadar Prestisius, Kompeten dan Siap Bersaing Lebih Penting LOMBA selalu identik dengan prestasi menjadi pemenang atau juara. Siapa juara, dialah yang hebat. Namun tidak demikian dengan Lomba Karya Siswa (LKS) SMK Jatim.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Harun Msi menegaskan, LKS SMK menjadi ajang untuk memacu kompetensi siswa SMK. Meski dalam LKS, Dindik Jatim juga punya kepentingan untuk menyeleksi siswa-siswa yang kompeten untuk didelegasikan mewakili Jatim dalam LKS tingkat nasional. “Yang penting itu kompetensi siswanya terpacu. Kalau hanya prestasi saja untuk apa,” tegas Harun.

Ungkapan Harun memang cukup beralasan.

Sebab, kompetensi menjadi sangat penting seiring momentum Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan segera dihadapi Indonesia. Persaingan cukup keras, tak terkecuali persaingan tenaga kerja.

“Persaingan tenaga kerja harus disiapkan dengan sumber daya manusia yang terampil. SMK menjadi salah satu tumpuannya. Baik melalui pembelajaran dan praktek di sekolah, maupun uji kompetensi,” kata Harun.  tam*

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan dan Perti Drs Hudiyono MSi

Optimalkan Program Kompetensi LKS Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK menjadi salah satu cara Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim dalam mengevaluasi hasil belajar dan mengoptimalkan kompetensi siswa. Karena itu, jenis kompetensi yang dilombakan seyogyanya dapat melengkapi seluruh program kompetensi yang ada di SMK. “Saat ini, ada 62 jenis kompetensi SMK yang dilombakan dalam LKS 2014. Jenis kompetensi ini belum sempurna, karena masih banyak kompetensi yang belum tertampung dalam ajang tahunan ini,” kata Kabid Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur) dan Perti Dindik Jatim Drs Hudiyono MSi. Menurut Hudiyono, ada sejumlah program kompetensi yang belum tertampung dalam LKS tahun ini. Seperti teknik sepeda motor, teknik farmasi dan ilmu kesehatan. Padahal, ketiga program tersebut telah banyak dibuka kompetensinya oleh satuan pendidikan SMK di Jatim. “Karena itu, LKS ini masih perlu pengembangan. Ke depan, kita berencana menambah kompetensi baru sesuia kebutuhan dan program kompetensi di SMK,” kata dia.

Selain program yang belum dibuka, ada pula program yang telah tersedia namun tidak terlalu banyak yang minat untuk mendaftar sebagai peserta.

Diantaranya ialah, plumbing instalasi pipa, neutika perikanan laut dan kria tekstil serta kayu. “Seluruh kompetensi SMK harus dioptimalkan. Melalui LKS ini kita dapat melihat perkembangan kompetensi apa yang sedang diminati dan kurang diminati siswa,” pungkas Hudiono.  tam*

Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro Husnul Khuluq

Keuntungan bagi SMK di Bojonegoro SAMBUTAN Kabupaten Bojonegoro menjadi tuan rumah LKS SMK XXIII Jatim ditunjukkan dengan penuh totalitas. Ini dianggap menjadi momentum penting, karena pertama kalinya siswa SMK se Jatim tumpah ruah di Bumi Angling Darma itu.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim karena mau menempatkan kegiatan ini di Kabupaten Bojonegoro,” kata Kepala Dindik Kabupaten Bojonegoro Husnul Khuluq.

Menurut dia, ini akan membawa keuntungan besar bagi dunia pendidikan, khususnya SMK di Kabupaten Bojonegoro. Sejauh ini, program pengembangan SMK di daerahnya selalu bersinergi dengan provinsi. Diantaranya ialah kuantitas SMK dengan SMA yang telah mencapai 60 banding 40. “Kita juga ikut mengejar target itu sesuai yang menjadi orientasi pendidikan kejuruan di Jatim,” kata dia. Selain itu, upaya untuk melengkapi lulusan SMK dengan sertifikat uji kompetensi juga akan segera direalisasikan.

Ditanya tentang target juara, Husnul tidak terlalu berat memikirkannya. Sebab, yang lebih penting dari penyelenggaraan ajang ini adalah effort pemerintah terhadap dunia pendidikan kejuruan. “Kalau ingin menang dan jadi juara umum itu memang iya.

Tapi yang penting itu perhatiannya terhadap SMK,” kata dia.  tam*

Kompetensi menjadi kunci utama dalam mengukur keberhasilan pendidikan kejuruan. Out put yang dihasilkan, adalah lulusan yang terampil dan memiliki daya saing di pasar tenaga kerja serta dunia usaha. Utamanya dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK 2014, menjadi salah satu pilihan untuk memacu kompetensi siswa SMK di Jatim.

M

engapa SMK? Pertanyaan itu muncul lantaran lima tahun terakhir Provinsi Jatim begitu menggebu-gebu membangun SMK baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Bukan tanpa alasan, SMK merupakan lembaga pendidikan formal yang fokus mencetak tenaga terampil. Inilah yang dibutuhkan Dunia Usaha dan Dunia (DUDI). Terlebih dalam persaingan tenaga kerja MEA 2015.

Fakta mencatat, keberadaan lembaga SMK di Jatim tumbuh 60 banding 40 persen dengan SMA. Tidak berhenti, pertumbuhan ini bahkan akan semakin ditingkatkan menjadi 70 banding 30 persen dengan SMA. Tidak hanya kuantitas, kualitas lulusan maupun guru juga mulai dilengkapi sertifikat kompetensi yang telah disesuaikan dengan standar kompetensi nasional.

Wakil Gubernur Jatim, Drs H Saifullah Yusuf mengungkapkan, dalam menghadapi derasnya mobilitas arus orang, barang dan jasa pada MEA 2015, salah satu yang harus diperkuat adalah keterampilan khususnya melalui sektor pendidikan. Ini pun telah berlaku untuk negaranegara maju di Eropa yang memberikan perhatian besar kepada sekolah kejuruan.

“Sejak lima tahun terakhir, pemerintah memang fokus berusaha mengembangkan SMK di Jatim. Baik dari sisi kuantitas dan kualitas,” kata Gus Ipul, sapaan akrab Wagub Jatim saat membuka LKS SMK Jatim ke XXIII di GOR Sekolah Model Terpadu (SMT) Bojonegoro, Senin (27/10).

Menurutnya, perkuatan sekolah kejuruan oleh negara eropa seperti Jerman, Denmark dan Norwegia dalam kesiapannya menghadapi pasar tunggal eropa telah memfokuskan jumlah sekolah kejuruan sebesar 70 persen dibanding sekolah umum sebesar 30 persen.

“Jerman telah memberikan perhatian lebih kepada sekolah kejuruan yang telah memiliki sumber daya yang siap bekerja di pasar tenaga kerja. Mereka bahkan menggandeng perusahaan yang membutuhkan skill dan

Setyo mengaku bangga karena daerahnya dipercaya Pemprov Jatim untuk menyelenggarakan LKS SMK ke XXIII. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Dr. Harun mengatakan, tujuan khusus diselenggarakan LKS ini yakni merencanakan program pengembangan dan pembinaan SMK kearah peningkatan kualitas dan relevansi lulusan sesuai kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, LKS merupakan ruang yang tepat untuk menguji hasil pembelajaran di SMK. Apalagi, kegiatan ini merupakan salah satu langkah menyiapkan tenaga terampil dan handal untuk menghadapi MEA 2015.

“Kami tidak main-main menyeleksi siswa di ajang LKS ini. Ada juri dari perguruan tinggi, Dispendik, dan P4TK. Nanti yang lolos akan mewakili Jatim ke tingkat Nasional,”tandasnya.

Tahun ini, Jatim telah memperoleh peringkat ketiga nasional. Maka target menjadi juara umum di tahun berikutnya akan semakin dekat dan mudah dicapai.

Harun menambahkan, LKS ini juga mempromosikan kompetensi lulusan SMK kepada dunia usaha dan Industri sebagai pengguna tenaga kerja.

“Dari kesemuanya ini, hasil yang diharapkan adalah terus meningkatknya citra SMK sebagai pilihan tepat dalam menentukan pendidikan yang berkualitas,” tutupnya.

Pada tahun ini, tambah Harun, terdapat 63 jenis kompetensi yang dilombakan.

Sembilan diantaranya merupakan kelompok olahraga. Dari seluruh jenis kompetensi yang ada, sebanyak 2.500 siswa SMK ikut terlibat sebagai peserta dalam kegiatan ini. Menurut Harun, antusiasme peserta ini dapat menjadi bukti bahwa SMK juga telah diterima di tengah masyarakat.

Kabid Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur) dan Perti Dindik Jatim, Drs Hudiyono MSi menambahkan, perkembangan SMK telah mencapai titik yang paling tinggi. Namun perkembangan ini tidak boleh berhenti, sebab target 70 banding 30 SMK dengan SMA masih harus terkejar.

Wakil Gubernur Jatim Drs H Syaifullah Yusuf didampingi Wakil Bupati Bojonegoro Setyo Hartono dan Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi membuka secara resmi LKS SMK Jatim ke “Peningkatan tidak boleh berhenti. KomXXIII dibuka petensi juga harus ditingkatkan terus,” tutur dia. kemitraan antara sekolah dengan perusahaan dalam mencetak tenaga kerja terampil dan disesuaikan kompetensi dari tenaga terampil di SMK untuk diajak Untuk mengembangkannya, saat ini Dindik Jatim menyapkan tenaga kerja terampil di bidangnya bisa dengan kebutuhan dari perusahaan yang berdiri di bekerja dalam perusahaannya,” ujarnya. juga terus menggelar kerjasam dengan DUDI baik skala terakomodasi dengan baik,” imbuhnya. masing-masing daerah,” contohnya.

Gus Ipul sapaan akrabnya mencontohkan, Pemkab regional maupun nasional. Hingga kini, sudah ada 300 Senada dengan hal tersebut Wakil Bupati BojoneIa menambahkan, mendirikan SMK disesuaikan denBojonegoro melalui Dinas Pendidikan telah membangun industri dan pelaku usaha yang telah membuat Memogoro, Setyo Hartono mengatakan kegiatan ini diharapgan kebutuhan daerah akan memberikan keuntungan SMK khusus jurusan minyak dan gas dari antisipasi dari randum of Understanding (MoU) dengan Dindik Jatim. kan mampu untuk memotivasi guru dan siswa dalam positif. Perusahaan tidak perlu mencari tenaga kerja dari beroperasinya perusahaan minyak di daerah tersebut.

“Semakin besar kerjasama, akan membuka pelumeningkatkan kualitas sehingga muncul konseptor luar daerah, mereka cukup menunggu lulusan SMK yang “Saya sangat bangga, terhadap respon dari peang pasar tenaga kerja yang besar pula. Karena itu handal dari lulusan SMK. “Manfaatkanlah momentum telah dipersiapkan diri dilatih skill, kemampuan, pengetamerintah daerah yang mendirikan sekolah kejuruan peningkatan SMK tidak boleh berhenti sampai di sini,” ini, sehingga mutu dan kualitas dari SMK bisa diakui di huan dan kompetensinya pada saat di sekolah. menyesuaikan dengan pasar dan sumber daya di setiap tutur dia.  tam* pasar kerja Asean 2015,” ujarnya.

“Inilah salah satu contoh yang baik, dimana daerah. Sekolah kejuruan seperti itulah yang akan

Kepala SMKN Sugihwaras Bojonegoro Drs M Akhyar MPd

Kuota Lomba Perlu Ditambah ANTUSIASME peserta dalam LKS SMK Jatim ke XXIII memang luar biasa. Berbagai SMK berusaha menjadi bagian di dalamnya sebagai peserta lomba. Sayang, tidak semua dapat tertampung karena keterbatasan kuota lomba.

Seperti yang sudah diakui Kepala SMKN Sugihwaras Bojonegoro Drs M Akhyar MPd. Sekolah yang dia pimpin hanya dapat mengirim satu siswa untuk mengikuti lomba, yakni Bahasa Indonesia. “Kuotanya sudah penuh yang lain,” kata dia. Dia pun berharap, ke depan kuota lomba perlu ditambah lagi agar semakin banyak yang dapat ikut lomba. Dengan begitu, suasananya pun akan semakin kompetetif.

“Sebenarnya sosialiasisasi sudah kita terima jauh-jauh hari. Tapi karena banyak yang ingin ikut, jadi kuotanya sampai tidak cukup,” kata dia.

Kepala SMKN 2 Singosari, Malang Drs H Suudi Faisol

Perbanyak Kompetensi Lain

SUDAH ada 63 jenis kompetensi di LKS SMK Jatim ke XXIII. Namun itu saja ternyata masih belum cukup. Seperti diungkapkan Kepala SMKN 2 Singosari, Malang Drs H Suudi Faisol, banyak kompetensi lain yang belum tertampung dalam LKS. “Yang sekarang ini sudah bagus. Tapi kami berharap untuk ditingkatkan lagi. Khususnya kompetensi yang dilombakan agar ditambah lagi lebih banyak dari tahun ini,” kata dia.

Dengan pilihan kompetensi yang lebih banyak, Suudi yakin akan semakin banyak pula siswa SMK yang terpacu untuk ikut menjadi peserta.

Kepala SMK PGRI 2 Bojonegoro Slamet Tri Prasetyo

Perlu Diadakan LKS Kabupaten/Kota AJANG LKS SMK tingkat provinsi selalu ditunggu-tunggu satuan pendidikan SMK di daerah. Dapat menjadi peserta saja itu menjadi kebanggaan tersendiri apalagi keluar sebagai pemenang. Menurut Kepala SMK PGRI 2 Bojonegoro Slamet Tri Prasetyo, LKS SMK dinilai akan semakin memacu kompetensi jika dilakukan juga seleksi tingkat kabupaten/kota.

“Kalau bisa, diadakan juga LKS SMK tingkat kabupaten/kota. Supaya kita bisa berkompetisi antar SMK di daerah,” kata dia. Melalui LKS SMK ini, Slamet menuturkan, kesempatan untuk mengukit prestasi itu terbuka lebar.

Kepala SMK Darul Hikmah Jember Siswandi

Sayang Tak Bisa Ikut

DI tengah antusiasme SMK-SMK di Jatim berebut juara di LKS SMK, SMK Darul Hikmah Jember justru tidak mengirimkan kontingennya sama sekali. “Sebenarnya kepingin. Tapi belum ada siswa yang memiliki kompetensi di atas rata-rata untuk diadu dengan siswa SMK lain,” kata Kepala Darul Hikmah Jember Siswandi. Meski belum dapat terlibat langsung, Siswandi optimis, tahun depan siswanya akan datang dan siap menjadi peserta LKS SMK Jatim.

LKS SMK di Mata Peserta Rivaldi SMKN 1 Sampang

Gerogi

PENGALAMAN pertama memang seringkali diiringi dengan rasa gerogi. Begitu yang dirasakan Rivaldi asal SMKN 1 Sampang. Siswa Kelas XI jurusan teknik computer itu mengaku baru pertama kali mengikuti LKS SMK tingkat Provinsi Jatim.

Dia memilih ikut dalam lomba kompetensi IT net working support.“Gerogi sekali,” tuturnya singkat dan polos. Meski gerogi, Rivaldi optimis dapat berhasil dalam lomba ini.

Sebab, dia telah mempersiapkannya dengan matang. Baik dengan belajar intensif, maupun mempelajari kisi-kisi dalam lomba. “Senang bisa ikut lomba seperti ini,” kata dia.

M Rizkilah Himam SMKN 2 Bangkalan

Optimistis Menang

KEYAKINAN kuat menyelimuti hati M Rizkillah Himam dari SMKN 2 Bangkalan. Siswa kelas XI jurusan teknik sepeda motor ini yakin dapat mengerjakan semua soal yang disajikan dalam lomba yang akan dia hadapi. Sesuai kemampuannya, dia mengikuti lomba kompetensi Matematika.

“Nilai matematikannya tidak pernah di bawah 90. Jadi saya yakin pasti bisa,” kata dia. Apalagi sebelum lomba, satu bulan dia mengikuti bimbingan khusus dengan guru pembimbing khusus pula. Meski baru pertama kali, Rizki sama sekali tidak gerogi. Sebab, dia sudah terbiasa mengikuti lomba sepak bola di kampung. “Biasanya ikut lomba sepak bola di kampung berani.

Sekarang juga harus berani,” yakin dia.

Gus Ipul, Dr Harun MSi dan Husnul Khuluq disambut para siswa SMT Bojonegoro sebagai tuan rumah LKS SMK Jatim ke XIII.

Sapaan hangat dari Gus Ipul dan Harun saat tiba di GOR SMT Bojonegoro.

Gus Ipul meresmikan pameran pendidikan dalam rangka LKS SMK Jatim ke XXIII.

Wahyu AW dan Ahmad Setiawan SMKN 3 Jombang

Bersahabat

DUA siswa tampak bersahabat terlihat di arena pembukaan LKS SMK XXIII Jatim. Setelah ditanya, mereka adalah perwakilan dari SMKN 3 Jombang. Namanya Wahyu AW dari jurusan otomotif yang mengikuti lomba Matematika dan Ahmad Setyawan dari jurusan tekno industri yang mengikuti lomba Fisika.

“Kita ini sudah dibimbing khusus sama sekolah.

Kita juga akan sama-sama berjuang untuk mengharumkan nama sekolah,” kata Wahyu. Selama tiga minggu terakhir mereka berdua memang disibukkan dengan soal-soal yang diprediksi akan keluar dalam LKS SMK.

Kevin Agus SMK Dirgahayu Kedungadem, Bojonegoro

Jago Desain Baju

Kepala Dindik Jtim Dr Harun MSi menulis kesan-pesan untuk sekolah peserta pameran pendidikan.

Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi bersama Kepala Bidang Dikmenjur dan Perti serta perwakilan dari kabupaten/kota.

Peserta antusias mengikuti pengarahan dalam pembukaan LKS SMK Jatim ke XXIII

Kevin Agus punya keahlian diluar kompetensi yang sehari-hari dia pelajari di sekolah. Siswa kelas 1 jurusan administrasi perkantoran ini memilih ikut lomba kerajinan tekstil. “Saya memang jagonya desain baju. Bisa buat baju apa aja atau tas juga,” kata dia.

Dia tidak memilih lomba yang sesuai dengan kompetensinya karena telah diisi oleh teman satu sekolahnya.

Karena itu, dia pun menggunakan keahlian keduanya, yakni mendesain baju. “Sebenarnya ini keahlian sudah lama tapi sudah jarang dipraktikan lagi. Tapi dengan adanya LKS SMK ini, saya pun harus latian lagi,” tutur dia.

JAWA TIMUR

8 KILAS JATIM

Warga Keluhkan Taman Jadi Objek Negatif Pasuruan, Bhirawa Fungsi taman untuk tempat santai atau melepas lelah. Namun di Kota Pasuruan sejumlah taman beralih fungsi menjadi tempat ajang obyek vulgar para remaja memadu cinta hingga berbuat negatif. Ironisnya, perbuatan tersebut kebanyakan dilakukan pada malam hari, sebab kondisi sejumlah taman-taman di Kota Pasuruan masih minim penerangan.

Salah satu warga, M Rokhmadi menyampaikan suasana taman pada siang hingga sore hari berjalan seperti biasa, namun ketika malam tiba tak dipungkiri hal-hal yang tidak semestinya dilakukan lantaran suasana malam terbilang remang-remang.

“Pada siang hingga sore hari taman banyak digunakan untuk bermain anakanak kecil. Untuk malam hari, apalagi pada Sabtu malam Minggu keadaan taman berubah. Biasanya digunakan santai tapi malah digunakan untuk berpacaran, hingga mojok kearah vulgar,” kata M Rokhmadi, warga Kota Pasuruan yang mencontohkan taman Sekargadung, Senin (27/10).

Terpisah, Kepala Satpol PP Kota Pasuruan Erwin Hamonangan mengakui pihaknya banyak menerima laporan dari masyarakat berkait dengan aktivitas muda-mudi berbuat hal negatif di malam hari ditaman-taman Kota Pasuruan lantaran minimnya penerangan. Menurutnya, untuk meminimalir hal tersebut pihaknya selalu menugaskan petugas Satpol PP untuk menyisir taman-taman.

Terutama taman-taman yang sering dijadikan tempat ajang memadu kasih.Q hil

Lega, Proyek Block Office Bisa Dilanjutkan Batu, Bhirawa Jalan keluar sebagai titik terang sudah terlihat pada proyek pembangunan Perkantoran Terpadu atau block office (BO) yang sempat mangkrak (tak tergarap) berkepanjangan. Pemerintah Kota (Pemkot) Batu telah menemukan pemenang lelang untuk melanjutkan proyek bernilai Rp 173 miliar tersebut. Bahkan minggu ini proyek block office sudah mulai dilanjutkan.

“Pada tanggal 24 Oktober kemarin sudah ada pengumumam lelang. Bahkan kita juga sudah melakukan teken kontrak dengan pemenang lelang. Mungkin pada minggu ini proyek block office sudah bisa dilanjutkan,” ujar kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Arif Setiawan, Senin (27/10).

Arif menjelaskan bahwa proyek BO ini tetap menggunakan system multi years. Karena itu, pada tahun ini yang hanya menyisakan 2 bulan ini tak banyak anggaran yang terserap. Dari nilai total kontrak sebesar Rp 173 miliar, diperkirakan tahun ini (2014)

hanya Rp 25- 30 Miliar saja yang akan terserap.

Pada dua bulan tersisa ini, maka pemkot membuat anak kontrak dari turunan induk kontrak yang bernilai Rp 173 miliar. Dalm hal ini pihak pemenang lelang/kontraktor akan lebih banyak melakukan persiapan konstruksi bangunan. Namun demikian, pelaksanaan persiapan ini tak hanya fokus pada blok tertentu di Gedung yang sudah berdiri.

Tetapi focus persiapan dilakukan pada blok A sampai blok I yang ada di konsep pembangunan BO. Diketahui, pemenang dalam

lelang ulang block office adalah PT Prambanan dari Surabaya.

Selain pembuatan kontrak untuk pengerjaan proyek di tahun 2014, pemenang lelang ini juga diajak pembuatan kontrak turunan untuk pengerjaan proyek untuk tahun 2015. Dan untuk pembuatan kontrak ini, pemkot telah menggandeng tim ahli dari Universitas Brawijaya (UB) Malang.

Dalam penawaran lelang ulang, nilai proyek BO ditawarka sebesar Rp 175 miliar. Nilai tersebut untukl membiayai pengerjaan dan penyelesaian pembangunan semua unit dari blok A sampai blok i. Jadi PT Prambanan sebagai pemenang lelang telah memberikan harga Rp 2 miliar lebih rendah dari angka yang ditawarkan pemkot.

Sebelumnya, Pemkot Batu menerima banyak kritikan terkait ketidakseriusan dalam melaksanakan program pembangunan gedung block office. Akibatnya, proyek ini terkatung-katung selama tiga tahun.Q nas

500 Pramuka Siaga Adu Kreativitas Lamongan, Bhirawa Setidaknya sebanyak 500 pramuka siaga di Lamongan beradu kreatifitas dalam Giat Pramuka Siaga di Bumi Perkemahan Waduk Gondang, kemarin pekan. Kegiatan untuk pramuka berusia 7-10 tahun ini dibuka Ketua Kwartir Cabang (Kakwarcab) Gerakan Pramuka Lamongan Yuhronur Efendi.

Menurut Panitia Giat Pramuka Siaga, Chayatun, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan dan ketangkasan peserta. Selain itu, berbagai kegiatan yang diikuti bisa menanamkan rasa percaya diri kepada peserta yang masih duduk di bangku SD tersebut.

“Setidaknya ada delapan kegiatan yang dirancang untuk adu kreatifitas bagi pramuka golongan siaga. Selama mengikuti kegiatan, juga diharapakan bisa menumbuhkan rasa persaudaraan dan solidaritas diantara anggota, “ kata Chayatun.

Di antara kegiatan tersebut adalah melukis, belajar tari dolanan dan kegiatan menangkap hewan. Juga diadakan lomba gelang estafet dan sejumlah kegiatan out door dan haling rintang.Q yit

ramadlan/bhirawa

Bupati Nyono Suharli bersama Forpimda, Ketua PB NU Jombang, KH Isrofil Amar dan Pengasuh Pesantren Alquran, KH Masduqi Abdurrahim ikut menulis Alquran dalam rangka peringatan tahun baru Islam yang digelar di ALun alun setempat.

13 Ribu Pelajar dan Santri se-Jombang Khataman Alquran dengan Menulis Jombang, Bhirawa Sebanyak 13 ribu pelajar dan santri se Kabupten Jombang, mengikuti Khataman Alquran dengan cara menulis, Sabtu (25/10).

Kegiatan bertajuk ‘Khotmil Quran Bil Qolam’ di alun-alun setempat ini digelar PC NU Jombang bersama pemerintah kabupaten dalam rangka memperingati tahun baru hijriyah, 1 Muharram 1436 H. Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko yang ikut serta menulis mengaku bangga dengan adanya gerakan menulis Alquran yang diikuti belasan ribu pelajar dan santri.

Hal ini semakin menunjukkan Jombang sebagai kota santri. ”Kita tahu di sini ada sekitar 225 pesantren dengan jumlah santri tidak kurang 50 ribu orang berasal dari berbagai penjuru Nusantara,” ujarnya mengatakan.

Nyono berharap, kegiatan ini bisa diselenggrakan setiap tahun dengan harapan semakin membudayakan dan menumbuhkan kecintaan masyarakat khususnya pelajar untuk mencintai Al Quran. "Budaya santri seperti Khotmil Quran dan menulis sangat bagus. Kami juga sangat mendukung jika acara ini digelar setiap tahun," kata bupati yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jombang me-

nambahkan.

Khataman Alquran dengan cara menulis ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok, dengan rincian satu kelompok atau kafilah terdiri dari 603 orang. Selanjutnya, setiap kelompok tersebut menuliskan satu Mushaf Al Quran dengan acar menebali ayat ayat yang telah disediakan dengan mengggunakan pensil.”Peserta datang dari berbagai pesantren di Jombang dan juga dari pelajar madrasah mulai Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah sederajat serta Perguruan Tinggi Islam,”ujar KH Salmanudiin Ketua LP Ma’arif NU mengatakan.

Ketua PC NU Jombang, KH Isrofil Amar mengatakan, kegiatan khatmil Quran bil Qalam ini sekaligus untuk memperingati tahun baru Hijriyah.”Ini untuk menumbuhkan jiwa santri dan siswa sejak dini lebih mencintai kitab Sucinya,” tuturnya.

Selain Bupati Nyono Suharli, nampak kegiatan menulis mushaf Alquran ini juga diikuti wakil bupati Hj Mundjidah Wahab, Kepala kantor Kementrian Agama, Bahrozi serta jajaran Forpimda bersama seluruh badan otonom NU dan pengasuh pesantren Al Qur’an, KH Masduqi Abdurrahman.Q rur

Ajari Anak Mencintai Lingkungan dengan Sekolah Alam Berawal dari konsep untuk ikut menjaga dan melestarikan alam, Taman bermain dan Taman Kanak-Kanak Hijau Daun ini didirikan. Sekolah alam yang didrikan tiga tahun lalu memiliki metode pengajaran langsung bersentuhan dengan alam.

Di sekolah ini para siswa yang ratarata masih berumur 2-5 tahun ini dididik untuk mencintai lingkungan dan melestarikan alam sekitar, namun pendidikan formal seperti berhitung dan menggambar juga tidak dikesampingkan.

Dalam pembelajaranya, para siswa ini dikenalkan dnegan bergbagai jenis tanaman dan fungsinya, sehingga dengan sekolah di alam terbuka bisa membuat anak lebih kreatif dan memiliki imajinasi tentang manfaat alam.

"Dengan menggunakan alam sebagai metode belajar mengajar dapat mengembangkan imajinasi anak untuk memahami lingkungan sekitar," kata Salah satu Walimurid Tutik Widayati.

Dengan metode belajar di alam ini, menurut Ny Tutik, anaknya lebih mencintai dan menghargai berbagai jenis tanaman yang ada di rumahnya. "Bahkan ketika di rumah dia juga sering menyirami bunga," ungkapnya.

nas/bhirawa

Proyek pembangunan perkantoran terpadu yang telah mangkrak selama 3 tahun akhirnya bisa segera dilanjutkan

Raskin Masih Aman hingga 2015

Lagi, Satu Jamaah Haji Meninggal Dunia Bojonegoro, Bhirawa Menjelang kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Bojonegoro pada 30 Oktober 2014 mendatang. Kabar duka kembali datang, seorang jemaah asal Kecamatan Nagasem, Kabupaten Bojonegoro meninggal di Rumah Sakit King Faisal sekitar pukul 18.00 Waktu Arab Saudi (WAS) kemarin.

“Jemaah haji tersebut bernama Masripah (55) asal Desa/Kecamatan Ngasem, tergabung dikloter 50 Bojonegoro,” kata Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bojonegoro, Wakhid Priyono kepada Bhirawa, Senin (27/10).

Menurut Wakhid, informasi yang saya terima, Ia menjelaskan penyebab kematian jemaah haji satu orang yang meninggal dunia dikarenakan sakit. “Masripah meninggal dunia setelah menjalani perawatan selama dua hari di Rumah Sakit King Faisal karena sakit komplikasi diabet dan ginjal,” ungkapnya.

Jamaah haji yang meninggal merupakan istri dari Ketua Rombongan 4 kelompok terbang (kloter) 50, H. Mohammad Adnan Abdul Ghofur. Beliau sudah menjalankan semua kegiatan haji, hanya tinggal menunggu kepulangan ke tanah air.Q bas

Selasa Kliwon 28 OKTOBER 2014

Yang menarik di Sekolah Alam ini, biaya sekolah bisa dibayar dengan menggunakan limbah rumah tangga, sehingga dapat membantu wali murid keuangan rumah tangga dengan memanfaatkan limbah tersebut. Hal ini mendorong orang tua murid untuk aktif memebersihkan sampah di lingkungannya, karena bisa dijadikan biaya sekolah. Sampah tersebut dikumpul-

kan ke Bank sampah dan kemudian disetorkan ke administrasi sekolah.

Pengeloala dan pendiri sekolah Alam hijau daun di Kelurahan Bujel, kecamatan Mojoroto Kediri, Endang Pertiwi menjelaskan, pendirian sekolah ini berawal dari keprihatinan terhadap lingkungan sekitar yang tidak bisa melestarikan lingkungan. "Di sini siswa dididik untuk mengerti tentang alam dan bagaimana cara melestarikan, bahkan orang tua pun juga mendapatkan hikmah dari sekolah ini dengan bisa memanfaatkan limbah rumah tangganya," ungkapnya.Q mb2

mb2/bhirawa

Suasana belajar mengajar di Taman Bermain dan Taman Kanak-kanak Hijau Daun.

Tuban, Bhirawa Meski pengadaan Beras untuk warga miskin (Raskin) skala nasional tidak memenuhi target, akan tetapi, Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional (Sup Divre) Tuban, Lamongan dan Bojonegoro masih mampu mensuplai Raskin untuk tiga kabupaten hingga bulan Nopember 2015.

“Untuk wilayah kita masih mampu hingga tahun 2015, akan tetapi untuk skala nasional memang kurang, banyak rekanan yang tidak mampu lagi mensuplai, karena harga beras saat ini lagi mahal, juga karena faktor cuaca/musim kemarau,” kata Efdal MS, Kabulog Sub Divre Tuban Lamongan Bojonegoro.

Efdal MS juga mengungkapkan, selama musim kemarau, penyerapan beras menuru derastis dibanding musim sebelumnya. Meski tidak secara detail disebutkan penurunan volume penyerapanya, namun dari target penyerapan tahun ini sebanyak 200.000 ton, baru terpenuhi 106.000 ton. “Memang, ini disebabkan musim kemarau yang membuat produksi gabah menurun. Senada dengan hal itu, penyerapan juga berkurang," kata Efdal.

Musim kemarau saat ini,

tidak saja berdamak pada penurunan produksi gabah petani, akan tetapi harga gabah serta beras juga mengalami peningkatan. Akibatnya nilai (Harga) untuk pengadaan beras miskin yang dimuat dalam Intruksi Presiden (Impres) Nomor 3 tahun 2012, yakni Rp6.600 per kilo gram (Kg), dianggap masih terlalu rendah, sehingga mitra Bulog yang biasanya mampu menyediakan beras dengan harga tersebut juga berkurang.

"Selain itu, mitra kami yang juga berkurang, jika saat musim panen harga beras bisa sedikit lebih murah, saat ini harganya juga cukup mahal, sementara harga yang dapat kami berikan sesuai Impres hanya Rp6.600 perkilo," terang Efdal.

Meski penyerapan beras untuk logistik untuk Raskin mengalami pengurangan, pihak Bulog tidak akan melakukan membeli beras dari daerah lain diluar Sub Divisinya. Sebab, kondisi serupa diperkirakan juga terjaadi diseluruh daerah di Indonesia saat musim kemarau seperti sekarang ini.

"Untuk pengadaan kami mengambil dari wilayah setempat, tidak ada dari wilayah luar," Pungkas Efdal.Q hud

khoirul huda/bhirawa

Stok beras untuk warga miskin di Gudang Tuban masih mencukupi hingga 2015.

EKONOMI - BISNIS

Selasa Kliwon 28 OKTOBER 2014

Bank Jatim Urutan Kedua Laba Tertinggi BPD Nasional

Kurs JUAL

BELI

USD

12,102.00

11,982.00

SGD

9,494.74

9,399.86

EUR

15,365.91

15,211.15

JPY

11,211.78

11,095.47

GBP

19,485.43

19,287.43

sumber: Bank Indonesia (28 April 2014) trie diana/bhirawa

RAGAM EKBIS

PTPN XI : Stop Gula Rafinasi Impor Surabaya, Bhirawa Beredarnya gula rafinasi di pasaran dengan harga murah, membuat petani tebu dan pedagang gula lokal merasa terancam.

Bahkan beberapa waktu lalu para petani di Lumajang mengancam akan membuang tebu di jalanan.

Menyikapi masalah ini, corporate Secretary PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) atau PTPN XI, Moch Khoiril menegaskan sudah menghentikan impor gula rafinasi per Bulan Oktober agar tidak merugikan petani tebu maupun pedagang.

Lebih lanjut ia mengatakan, impor gula perlu dilakukan jika stok gula dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan. Selain itu tata cara impor juga harus diatur, contohnya jika bulan ini melakukan impor, maka bulan berikutnya tidak perlu lagi.

“Sehingga tidak menimbulkan masalah yang bisa merugikan masyarakat luas,” katanya Senin (27/10).

Lebih jauh Khoiril menjelaskan, bahwa persoalan impor ini awalnya berejalan lancar sesuai dengan kebutuhan, namun dalam perkembangannya tidak sesuai ketentuan. “Misalnya gula yang dibutuhkan hanya 20 ton namun impornya bisa sampai 200 ton bahkan lebih,” Q ma tutupnya.Q

KEHILANGAN SITUBONDO HILANG STNK nopol P 2622 EM, a/n Siti Rahayu, Ds. Tokelan, rw 04/03, Kec. Panji, Situbondo.

No. 1649/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 9079 E, a/n Suwarno, Kel. Mimbaan, rw 03/01, Kec. Panji, Situbondo.

No. 1650/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 4398 EF, a/n Subairi/P Samsul Arifin, Ds. Gadingan rw 04/11, Kec. Jangkar, Situbodo.

No. 1651/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 6240 EK, a/n Sani, Kel. Mimbaan rw 01/02, Kec. Panji, Situbondo.

No. 1652/IMB/BI-II/2014 HILANG BPKB no F9833278J, Nopol P 2359 ER, a/n Misnayo, Jl. Hasan Asegaf, Gg An-Nur rw 03/04, Kel. Dawuhan, Kota Situbondo.

No. 1653/IMB/BI-II/2014

9

Petugas Gabungan dari Disperindag Jatim, Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur I dan Polda Jatim menggelar inspeksi mendadak (sidak) penjualan daging impor di beberapa Swalayan di Surabaya.

Disnak Larang Daging Impor Dijual di Supermarket Pemprov, Bhirawa Hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim, ternyata masih ditemui adanya penjualan daging impor berada di supermarket.

Menilik hal tersebut, Dinas Peternakan Jatim (Disnak) Jatim memberikan peringatan pada pengelola supermarket agar tidak menjual daging impor yang berujung pada bocornya daging impor di pasaran.

Kepala Dinas Peternakan Jatim, Ir Maskur MM mengatakan, jika ada supermarket yang melakukan tindakan penjualan daging impor, maka akan diberikan pembinaan yang selanjutnya jika masih tidak mengindahkan peringatan tersebut selanjutnya dilakukan tindakan administratif bertahap.

Daging impor yang berada di Jatim, lanjutnya, tidak begitu banyak yaitu sebanyak 890 ton. Daging tersebut lebih banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan hotel, restoran, katering atau kebutuhan khusus, dan industri. “Sedangkan di supermarket atau pasar, kebanyakan harus benar-benar daging

lokal,” katanya, Senin (27/10).

Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI nomor 84 tahun 2013 yang didalamnya menyatakan kalau daging import tak diperkenankan di perjual belikan langsung pada masyarakat. “Biasanya pelaku ada yang legal atau illegal atau juga menyalahgunakan,” katanya.

Jika menemukan supermarket melangsungkan penjualan daging impor, maka setidaknya melaporkan ke Dinas Peternakan Jatim. “Jika ada yang ketahuan, memang daging impor tersebut akan diminta ditarik semua dan dikembalikan atau istilah reekspor. Serta tidak boleh diperjualkan di pasaran lagi. Kalau masih terjual, maka daging tersebut illegal dan melanggar tata niaga,” katanya.

Menurutnya, pengawasan selalu dilakukan juga tidak hanya dilakukan di kota Surabaya saja. Tapi Disnak akan bekerja sama dengan Dinas Peternakan di kabupaten/kota seluruh Jawa Timur. “Tidak hanya berhenti sampai disini, pengawasan akan lebih kita Q rac tingkatkan,” kata Maskur.Q

Tingkatkan SDM, Jamkrida Jatim Gelar Workshop Surabaya, Bhirawa PT Jamkrida terus berbenah agar bisa menjadi salah satu perusahaan daerah yang bisa membantu pertumbuhan perekonomian di Jatim. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) agar bisa memberikan pelayanan kepada nasabah.

Dihadapan para karyawan, anggota Komisaris PT Jamkrida, Chusunul Arifien mengatakan kalau semua pegawai harus memahami pedoman organisasi perusahaan. Selain itu mereka juga harus bisa melakukan analisis kredit agar tidak kebobolan saat memberikan sertifikat penjamin kredit kepada calon nasabah atau UKM. “Karyawan harus memahami proses

analisis kredit agar bisa mengetahui kondisi calon nasabah atau UKM bermasalah atau tidak, sehingga Jamkrida tidak mengalami kerugian,” katanya, pada acara yang ‘Workshop Dalam Rangka Meningkatkan Motifasi dan Kinerja Seluruh Karyawan PT Jamkrida’ yang dihadiri oleh Dirut PT Jamkrida, Nur Chasan dan pembicara dari widya iswara Badiklat, Dr. Samidi di Hotel Elmi Surabaya, Senin (27/10).

Sementara itu, Samidi menjelaskan, peran karyawan untuk memajukan perusahaan sangat besar, sehingga mereka juga dituntut memiliki skil dan pengetahuan tentang usaha yang saat ini dijalani oleh PT Jamkrida yakni di bidang Q wwn penjaminan kredit.Q

Surabaya, Bhirawa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) menduduki peringkat kedua bank daerah di Indonesia setelah Bank Jabar, Banten dengan laba tertinggi. Dimana sesuai data yang ada laba bersih yang dicapai Bank Jatim sebesar Rp613 miliar (Juli) dan per Oktober 2014 ini sudah mencapai Rp1,171 triliun. Diharapkan hingga akhir tahun mencapai Rp1,3 triliun “Secara nasional, Bank Jatim meraih di posisi 14 dengan laba bersihnya. Namun kalau di BPD, Bank Jatim menempati urutan ke dua setelah Bank Jabar, dengan total laba setelah pajak kami sekitar Rp 613 Miliar,”tegas Dirut Bank Jatim, Hadi Sukrianto usai menggelar Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Hotel Bumi Surabaya, Senin (27/10).

Kini laba sebelum pajak yang dibukukan Bank Jatim pada periode September 2014, sebesar Rp 1,05 triliun (year on year/YoY). Dan Oktober 2014 sebesar Rp1,17 triliun.

“Atau meningkat sekitar 10,28 persen dibanding periode yang sama tahun 2013 lalu. Ini juga tidak lepas dari ekspansi jaringan dan fokus di sektor UMKM,” tukas Hadi.

Menurutnya, ada 6 indikator yang menjadi tolok ukur naiknya kinerja Bank Jatim hingga kuarter III/ 2014. Antara lain, total aset Bank Jatim naik 20,24 persen dan DPK (dana pihak ketiga) juga meningkat sekitar 24,54 persen.

Selain aset dan DPK, bank yang notabene saham terbesarnya dimiliki Pemprov Jatim tersebut ikut mendongkrak penyaluran kredit, pendapatan bunga serta laba operasional dan laba bersih perseroan. Dari ke 6 indikator tersebut, kenaikan tertinggi dalam prosentase masih dicapai DPK. “Nilai peningkatan DPK sebesar Rp 35,70 triliun,” tuturnya.

Namun, pendapatan laba bersih perseroan pada periode September

2014 mencapai Rp 742,89 triliun atau naik sekitar 9,08%. Sedangkan, nilai total aset Bank Jatim dari kenaikan 20,24% tersebut membukukan capaian Rp 42,69 triliun.

“Penyaluran kredit kami naik 21,18 persen atau sebesar Rp 26,09 triliun, kemudian pendapatan bunga mencapai Rp 2,93 triliun atau naik 22,72 persen dengan laba operasional sebesar Rp 1,03 triliun atau naik 9,87 persen,” tandasnya.

Selain membubuhkan laba bersih yang cukup signifikan, Bank Jatim juga melakukan pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur bekerjasama dengan beberapa BUMD. Diantaranya membangun jaringan jalan tol SurabayaPadaan, Surabaya-Mojokerto dan beberapa jalan tol di Surabaya selain di Jakarta. ‘’Untuk saat ini kami baru bisa menyalurkan dana untuk pembangunan infrastruktur berupa pembangunan jalan tol sebesar Rp2 triliun. Kami akui bila hal itu belum berjalan secara optimal, karena di lapangan masih ada kendala soal pembebasan lahan. Akan tetapi kami terus berusaha untuk menggelar kerjasama secara intensif sehingga akan meningkatkan laba Bank Jatim,’’papar Hadi yang saat itu mengumumkan adanya pergantian Direksi seperti Eko Antono yang sebelumnya menjadi Direktur SDM kini menjadi Direktur Kepatuhan dan SDM, sementara Rudi H kini menjabat sebagai Direktur Q cty Operasional.Q

Dirut Bank Jatim, Hadi Sukrianto (tengah) bersama para pejabat usai menggelar Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Hotel Bumi Surabaya, Senin (27/10). cty/bhirawa

TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2007, AG3964SN, a/n.

Sukoyo, Ds. Karangtalun, Kalidawir-T.Agung No. 1654/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, Ungu, th. 2012, AG4451OG, an. Farida Andry Astuti, Ds. Mangunsari, KedungwaruT.Agung No. 1655/IMB/BI-II/2014

SURABAYA Pengumuman I KEHILANGAN BPKB kendaraan Isuzu TBR52 BFSR Nopol : W 1279 PG Nosin : A121884 Nomor BPKB : 3781852 J Atas Nama : Ami Sudarmiyati Alamat : Pepelegi RW 05/04 SDA / DS Pepelegi Pengumuman II KEHILANGAN BPKB kendaraan Isuzu TBR52 BFSR Nopol : W 1279 PG Nosin : A121884 Nomor BPKB : 3781852 J Atas Nama : Ami Sudarmiyati Alamat : Pepelegi RW 05/04 SDA / DS Pepelegi Pengumuman III KEHILANGAN BPKB kendaraan Isuzu TBR52 BFSR Nopol : W 1279 PG Nosin : A121884 Nomor BPKB : 3781852 J Atas Nama : Ami Sudarmiyati Alamat : Pepelegi RW 05/04 SDA / DS Pepelegi

Gandeng Dua Bandara, SIA Promosikan Wisata di Eropa Bekerja sama dengan Bandara Changi Singapura dan Munich Airport, Singapore Airlines (SIA) menyelenggarakan seminar roadshow dengan para mitra di Ballroom JW Marriott Surabaya, Senin (27/10). Seminar kali ini mengusung Business to Business (B2B) dimaksudkan untuk mempromosikan berbagai tempat wisata dan atraksi yang ada di kota Bavaria, Tirol dan Salzburg (Eropa).

Gelaran kali ini, berlangsung selama satu hari dan ditujukan bagi para agen perjalanan yang dibagi menjadi tiga sesi. Antara lainnya, lokakarya dan pelatihan bagi staf front line, konferensi pers bagi awak media di Surabaya.

General Manager (GM) Singapore Airlines Indonesia, Vinod Kannan mengatakan, mengaku senang dapat berbagi informasi dan inspirasi berharga mengenai paket tour serta insentif ke Bavaria, Triol dan Salzburg bersama-sama dengan Bandara Chan-

17 Perusahaan Farmasi Tak Penuhi Standar Surabaya, Bhirawa Sebanyak 17 perusahaan farmasi di Jawa Timur belum memenuhi standar cara pembuatan obat yang baik, sehingga dikhawatirkan tidak bisa bersaing saat pasar bebas Asean diberlakukan pada 2015 mendatang.

Menurut Ketua Gabungan Farmasi Jatim, Paulus Totok Lucida, mengungkapkan bahwa setiap industri farmasi dituntut untuk memenuhi standart farmasi internasional, yakni good manufacturing product standar global. Standar itu digunakan untuk produk bisa dijual di dalam negeri maupun dapat dilakukan penjualan lintas negara.

“Saya mengkhawatirkan 17 perusahaan ini akan sulit bersaing pada pasar bebas. Karena standar produksi dalam produksi obat yang baik belum tercapai. Pada hal, Pasar bebas ASEAN sudah di depan mata, persaingan perusahaan farmasi di lintas ASEAN akan jauh lebih ketat dan lebih kejam,” ungkapnya dengan mimik wajah serius, Senin (26/10) kemarin.

Saat ini jumlah perusahaan farmasi di Jatim mencapai 37 perusahaan, dan hanya 20 perusahaan farmasi saja yang telah memiliki kemampuan untuk memenuhi standar cara produksi obat-obatan. 17 perusahaan lainnya kesulitan untuk memenuhi standar produksi obat yang benar.

“17 Perusahaan yang mengalami kesulitan bukan karena mereka tidak memiliki SDM yang baik, tetapi lebih karena biaya investasi saja yang belum bisa dicapai oleh ke 17 perusahaan tersebut. Untuk mencapai standar produksi obat yang baik, diperlukan Rp.2 miliar untuk melakukan investasi alat. Karena dari alat tersebut secara otomatis standar kualitas farmasin akan tercapai,” ujar Paulus.

Contoh yang ada seperti setiap obat harus terbebas dari kandungan udara. Tetapi dengan aturan internasional lebih memberikan aturan yang cukup ketat, yakni obat harus benar-benar bebas kandungan udara 100%.

“Kebanyakan dari 17 perusahaan tersebut bergerak dalam bidang produkQ wil si obat jenis oral.Q

trie diana/bhirawa

General Manager Singapore Airlines Indonesia Vinod Kannan (tengah) bersama para mitra usai menggelar road show seminar bagi mitra agen perjalanan untuk mempromosikan The Jewels of Romantic Europe,Bavaria,Tirol dan Salzburg di JW Mariott Surabaya, Senin (27/10). gi Singapura dan Munich Airport ketensial dan merupakan kota terbesar pada para mitra agen perjalanan. kedua di Indonesia dengan pertumbu“Bukan sebuah kebetulan kami mehan ekonomi yang pesat. Ini berarti mutuskan memilih di Surabaya sebahwa permintaan perjalanan untuk bagai kota pertama yang kami kunbisnis dan wisata menuju kota ini juga jungi. Surabaya merupakan pasar pomeningkat,” terang Vinod.

Pihaknya memaparkan, mitra-mitra yang berpartisipasi dalam acara ini adalah Munich Airport, Munich Tourist Office, Salzburg Tourist Office, Insbruck Tourist Office, Swarovski Crystal World. Selain itu juga, Zugspitze – Top of Germany, Saltmine Berchtesgaden,Lownbrau Keller, Alpha Travel dan Pegasus Incoming. “ Badan pariwisata Bandara Changi Singapura juga turut berpartisipasi pada acara ini sebagai salah satu mitra kerja,” tambahnya.

President for Passenger Development CAG, Peh Ke-Wei juga mengatakan, ini merupakan saat yang tepat untuk tidak hanya mengungkap Munich-Jewel of Romantic Eropa, tetapi juga manfaat berpergian melalui bandara Changi Singapura. Pihaknya mengakui, dengan program Transit Changi yang tengah berjalan, pengalaman wisatawan Indonesia yang melakukan transit akan meningkat.

“Penumpang transit yang terbang bersama Singapore Airlines akan dapat menukarkan Changi Dollar Voucher senilai 40 US Dollar dan menggunakannya di setiap toko ritel dan layanan yang berjumlah 350 dan lebih dari 120 outlet mamin di Bandara Q geh Changi,” papar Peh Ke-Wei.Q

NASIONAL-POLITIK

10

Selasa Kliwon 28 OKTOBER 2014

Disinyalir Dekat Mafia Migas, Penunjukan Sudirman Said Disoal Jakarta, Bhirawa Rekam jejak Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dinilai kurang memuaskan. Bahkan bisa menjadi bumerang bagi pemerintahan Jokowi sendiri yang ingin memberantas mafia migas.

Relawan Jokowi sekaligus Direktur Executive Energy Watch Ferdinand Hutahaean menilai masuknya nama Sudirman Said menjadi Menteri ESDM dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi merupakan bencana dan badai bagi kedaulatan energi bangsa.

“Rekam jejak Sudirman Said tidaklah bagus. Kedekatan Sudirman Said dengan mafia migas Ari Soemarno bersaudara dan Arifin Panigoro disinyalir sebagai tiket masuk Sudirman ke istana,” kata Ferdinand dalam siaran persnya, Senin (27/10).

Lanjut dia, sosok Sudirman Said sangat dekat dengan jaringan Washington, Amerika Serikat. Hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan borok di kabinet Jokowi.

“Said dikenal orang yang dekat dengan jaringan Washington. Ini konsepnya adalah privatisasi dan menghalalkan utang, alangkah sembrononya Sudirman Said dijadikan Menteri ESDM,” terang dia.

Ferdinand menyebut bahwa tidak bisa berharap banyak dengan naiknya Sudirman menjadi Menteri ESDM. “Kami tidak

mengerti mengapa Jokowi mau tunduk pada kepentingan mafia.

Padahal dulu begitu gencar menyatakan perang dengan mafia migas,” ucapnya.

Akan tetapi, lanjutnya, sekarang faktanya bahwa irisan mafia justru diberi ruang yang besar oleh Jokowi. Dirinya yakin misi dari Sudirman tidak akan jauh beda dari gagasan sebelumnya seperti ISC (Integrated Supply Chain).

“Kita ragu kedaulatan energi bisa tercapai di bawah Sudirman.

Tapi meski demikian kita hormati keputusan presiden dan kira akan kritisi pemerintahan ini ke depan,” ujarnya.

Untuk diketahui Presiden Jokowi menunjuk Sudirman Said untuk memimpin Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral lima tahun ke depan dalam Kabinet Kerja 2014-2019. Sudirman saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Pindad dan sebelumnya menjabat sebagai sebagai Wakil Direktur PT Petrosea.

Presiden Jokowi memastikan proses pemilihan penetapan menteri dilakukan dengan hati-hati dan cermat karena menteri akan be-

kerja selama lima tahun ke depan.

“Kita ingin mendapatkan orangorang yang terpilih, orang-orang yang bersih, sehingga kita mengonsultasikan kepada KPK dan PPATK karena kita ingin akurat, karena kita ingin tepat, dan kita semua tentunya percaya kepada KPK dan PPATK. Yang kita pilih, selain kemampuan di bidangnya juga mempunyai operasional leadership yang baik,” ujar Presiden Jokowi seperti dilansir laman ESDM, Senin (27/10).

Menurut Presiden Jokowi, ESDM adalah sektor yang sangat besar, untuk itu maka dirinya menitipkan sektor yang sangat strategis kepada Sudirman Said.

Sudirman Said adalah seorang manajerial yang handal, aktivis anti korupsi, pernah sebagai Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dan saat ini adalah Direktur Utama PT Pindad.

Sudirman Said dilahirkan di Brebes, 16 April 1963. Dia menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (Pendidikan Diploma pada 1984 & pendidikan Sarjana pada 1990), kemudian pada 1994 melanjutkan studi di George Washington University, Washington DC, USA untuk program Master of Business Administration, Majoring in Human Resources Manage-

Aktivitas Sudirman Said (tengah) saat masih menjadi Direktur Utama PT Pindad. Penunjukan Sudirman Said sebagai Menteri ESDM disoal sejumlah kalangan karena kedekatannya dengan mafia migas. ment and Organizational Behavior & Development.

Sebelum diangkat menjadi Direktur Utama di PT Pindad (Persero), Sudirman Said telah berpengalaman di berbagai institusi dan perusahaan. Pada

Anas yakin, latar belakang dan kompetensi Arief akan semakin memajukan pariwisata Indonesia. Arief merupakan pemegang gelar master bidang Perangkat Lunak dan Telekomunikasi dari University of Surrey, Inggris. Arief juga dikenal mendalami dunia pemasaran dan dinobatkan sebagai Marketeer of the Year 2013 oleh sebuah lembaga riset pemasaran. “Latar belakang beliau, punya prestasi, dan marketer yang hebat akan mampu memasarkan pariwisata Indonesia lebih hebat lagi,” kata Anas.

Sementara itu, kompetensi Arief di bidang teknologi informasi juga dianggap tepat, karena pemasaran pariwisata berbasis digital adalah kebutuhan mutlak

saat ini. “Dengan potensi pariwisata daerah yang besar dan kehadiran Pak Arief Yahya, Indonesia bisa bersaing dengan negara yang telah terlebih dahulu mampu memasarkan wisatanya dengan efektif. Saya yakin kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara dalam lima tahun ke depan, seperti ditargetkan Pak Presiden Jokowi bisa tercapai,” katanya.

Banyuwangi berharap, Kementerian Pariwisata ke depan bisa semakin bersinergi dengan daerah. Sebab, kiprah Arief Yahya sebelumnya di Telkom yang mendukung pengembangan teknologi informasi di banyak daerah diyakini sebagai modal kuat bagi Kementerian Pariwisata agar lebih erat lagi mendukung

Utama di PT Pindad (Persero), dia beraktivitas di Indika Energy Group antara lain menjabat sebagai Direktur Eksekutif, APEC CEO Summit 2013 dan terakhir sebagai Wakil Direktur Utama PT Petrosea Tbk.Q ira, ins

SDA Tantang Romi Bertarung di Muktamar Jakarta

Arief Yahya Jadi Menteri, Banyuwangi Yakin Pariwisata Makin Moncer Banyuwangi, Bhirawa Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas optimistis pengembangan pariwisata nasional bakal semakin berkembang. Penunjukan Dirut PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Arief Yahya sebagai Men teri Pariwisata dinilai tepat.

Menurut Anas, Arief yang juga putera Banyuwangi memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan pemasaran, dua bidang yang dibutuhkan untuk menunjang pengembangan pariwisata. Banyuwangi dalam tiga tahun terakhir cukup intens memacu sektor pariwisata.

“Selamat kepada Pak Arief Yahya. Sangat tepat be liau memimpin Kementerian Pariwisata,” ujar Bupati Anas, Senin (27/10).

2003-2005 dia menjabat sebagai Direktur Keuangan & Administrasi di PT Petrokimia Nusantara Interindo. Dia juga pernah menjadi Staf Ahli Direktur Utama PT Pertamina (Persero) pada 20072008. Sebelum menjadi Direktur

Arief Yahya pengembangan wisata di berbagai daerah agar tidak selalu tertuju pada Bali.

“Banyuwangi telah memasarkan pariwisata dengan aplikasi berbasis Android yang berisi lengkap peta jalan dan destinasi wisata. Juga lewat media sosial. Itu antara lain juga berkat dukungan Telkom semasa Pak Arief Yahya menjabat sebagai Dirut,” kata Anas.Q nan

Jakarta, Bhirawa Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) mengajukan syarat kepada Romahurmuziy (Romi) jika ingin datang ke Muktamar VIII partai berlambang kakbah tersebut pada 30 Oktober - 2 November 2014 di Hotel Grand Sahid Jakarta.

SDA meminta Romi harus meletakkan jabatannya sebagai Ketua Umum PPP dan menyatakan muktamar yang berlangsung di Surabaya tidak sah. SDA juga menantang Romi untuk bertarung di Muktamar Jakarta.

Secara gamblang, SDA memberikan tawaran untuk Romi apabila ingin datang ke muktamar versi dirinya.

“Syaratnya itu saja, jika dia penuhi, kami akan undang dia,” jelas SDA di DPP PPP Jakarta Pusat, Senin (27/10).

Dia mengaku, telah mengundang pihak Romi untuk hadir di muktamar di Jakarta. Namun, Romi menolak bertemu SDA yang sudah

lama menunggunya. “Saya sudah menunggu dia selama satu jam, saya tidak mau mengalami pengalaman pahit kedua kalinya,” tambahnya.

Seperti diketahui, internal PPP Sedang mengalami perseteruan antara kubu SDA dengan Romi. Konflik itu semakin meruncing, setelah dua kubu mengklaim sebagai sebagai Ketua Umum PPP yang sah.

SDA mengetakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan datang di Muktamar PPP VIII di Hotel Grand Sahid, 30 Oktober.

Kata SDA, Kyai Maimoen Zubair yang mengundang Megawati untuk dapat hadir di muktamar yang digelar kubu SDA cs itu. “Kyai Maimoen sudah komunikasi dengan Megawati, dia bilang oke,” ujar SDA. SDA pun mengontak langsung Mega untuk dapat hadir di muktamar yang akan dilangsungkan di Jakarta.

“Saya juga sudah menghubungi beliau, dia bilang akan datang,” tambahnya.

Selain Megawati, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah diundang SDA untuk datang di muktamar legal tersebut. Jokowi diagendakan memberikan arahan dan pembekalan bagi kader partai berlambang kakbah tersebut.

“Insya Allah Jokowi akan hadir, sudah kami undang.

Dia akan memberikan arahan dan sambutan pembukaan muktamar,” tutupnya.

Sementara itu Majelis Silaturahmi Kiai dan Pengasuh Pondok Pesantren se-Indonesia (MSK P3I) yang tak lain adalah Majelis Partai PPP mengimbau SDA dan Romi untuk datang ke muktamar pada 30 Oktober.

Para kiai se-Indonesia yang melakukan muktamar islah nasional untuk rakyat itu menyatakan, muktamar 30 Oktober memiliki agenda penting bagi kemaslahatan partai.Q cty,ins

OLAHRAGA

LINTASAN

Dua Cabor Tradisional Masuk POR Banyuwangi Banyuwangi,Bhirawa Pekan Olah Raga (POR) VIII Kabupaten Banyuwangi mempertandingkan dua olahraga tradisional asal Jawa Timur, yakni Hadang (gobak sodor) dan dagongan (tarik tambang). Di even POR sebelumnya, dua olahraga tradisional ini tidak dipertandingkan. Secara keseluruhan, 14 cabang olahraga meramaikan even dua tahunan yang diikuti pelajar sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Bumi Blambangan.

Selain hadang dan dagongan, POR VIII mempertandingkan cabor prestasi: panahan, atletik, bulu tangkis, bola volli, tenis meja, tenis lapangan, renang, pencak silat, sepak takraw, senam artistik, senam ritmik dan silat. POR VIII Banyuwangi dimulai pada Selasa (28/10). Perwakilan SD dan MI dari 24 kecamatan se Banyuwangi turut berpartisipasi dalam POR VIII. Menurut Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Banyuwangi, Khoirullah, dua olahraga tradisional ini ditampilkan seiring upaya Pemprov Jawa Timur menggencarkan permainan hadang dan dagongan. “Kami memasukkannya dalam POR,” kata Khoirullah disela-sela pembukaan di Taman Blambangan, Senin (27/10).

Cabor dalam POR nantinya juga dipertandingkan di Porprov 2015, kecuali hadang dan dagongan. Selain bertujuan meningkatkan kualitas SDM, kata Khoirullah, POR buat meningkatkan kesehatan mental dan wahana pembinaan prestasi di bidang olahraga di level SD/ MI. Termasuk mencari bibit-bibit baru pengembangan prestasi di Banyuwangi.

Peserta POR VIII tidak dibatasi tingkatan maksimal peserta didik sekolah dasar. “Dulu anak kelas 5 dan 6 SD tidak boleh ikut karena sudah mulai diproyeksikan untuk mengikuti ujian akhir.

Kali ini dibebaskan,” ujarnya.

Dengan menunjukkan piagam prestasinya, peserta diuntungkan bisa mendapat poin saat mendaftar di sekolah tertentu. Prestasi bisa terus dipupuk oleh sekolah yang bersangkutan. Atlet berprestasi di POR akan mendapatkan medali. Bahkan diberi kesempatan untuk ikut seleksi mengikuti Porprov 2015.

Lomba mengambil tempat di GOR Tawang Alun, Universitas Banyuwangi, lapangan kertosari dan Taman Blambangan.Q nan

Nasib Persebaya Tergantung Persib Surabaya, Bhirawa Gagal meraih poin penuh saat melawan Pelita Bandung Raya (PBR) di Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Minggu (26/10) membuat peluang Persebaya untuk menembus semifinal Indonesia Super League (ISL) semakin berat. Sebab nasib tim yang dilatih oleh Rahmad Darmawan itu tergantung Persib Bandung yang sudah memastikan lolos ke babak empat besar.

Dian Novi, Atlet tenis meja Putri Korpri Sidoarjo saat menerima emas.

ali kusyanto/bhirawa

Hamil Enam Bulan, Atlet Sidoarjo Dapat Emas Sidoarjo, Bhirawa Kontingen Kab Sidoarjo menyabet juara 2 dalam kegiatan Porprov Korpri Jatim tahun 2014 ini. Dengan memperoleh satu emas, lima perak dan satu perunggu.

Untuk emas disumbang dari cabor tenis meja beregu putri, untuk perak disumbang dari cabor bola voli putri, tenis lapangan beregu putra dan putri, senam putri, dan bulu tangkis beregu putra. Sedangkan perunggu, dari cabor bulu tangkis beregu putri. ‘’Paduan suara yang kali pertama diikuti Sidoarjo juga mampu dapat posisi sebagai juara harapan 1,’’ terang Sekretaris

Korpri Sidoarjo, Yustina Tri Prastiwi, yang dihubungi Bhirawa, Minggu (26/10) kemarin.

Sedangkan untuk posisi juara satu, disandang oleh Korpri Kediri, dengan memperoleh dua emas.

Disampaikan Yustina, meski kontingen korpri Sidoarjo sebagai juara nomor 2, tapi untuk perolehan skornya, kontingen dari Sidoarjo paling tinggi dari daerah lain, yaitu 22.

Sementara daerah lain ratarata hanya 10. Termasuk juara 1 Korpri Kediri yang dapat 2 emas, skornya juga hanya 10. ‘’ Tapi informasi yang diperoleh dari panitia, sudah terlanjur ketentuan bahwa pe-

rolehan emas yang menentukan sebagai juara. Bukan dari skor yang diperoleh,’’ jelas Yustina.

Menurut Yustina, ada kebanggan tersendiri dan istimewa, saat Korpri Sidoarjo mampu memperoleh satu emasnya itu. Sebab penyumbangnya dari cabor tenis meja beregu putri itu, salah satu atlitnya saat itu sedang hamil enam bulan. ‘’ Ia seorang guru SD Negeri di Buduran,’’ ujar Yustina.

Untuk penyerahan piala seba gai juara umum, kata Yustina, nanti akan dilakukan pada 29 November nanti, saat puncak perayaan HUT Provinsi Jatim.Q ali

Dengan hasil seri yang keempat dari lima laga selama babak delapan besar (satu laga lainnya kalah), Persebaya tetap berada di posisi terbawah klasemen dengan nilai 4, sama dengan Mitra Kukar yang berada di urutan ketiga. Namun Mitra Kukar lebih unggul karena sudah mengoleksi satu kemenangan.

Sedangkan Pelita Bandung Raya (PBR) naik satu tingkat ke posisi kedua dengan nilai 5, di bawah Persib Bandung yang sudah memastikan lolos empat besar dengan nilai 13.

Untuk bisa lolos ke semifinal, Persebaya harus meraih kemenangan saat bertanding melawan Mitra Kukar di Stadion Aji Imbut, Tenggarong. Tapi nasib tim berjuluk bajol ijo tergantung Persib, karena jika sampai tim maung bandung itu kalah atas PBR, maka Fandi Utomo dan kawan-kawan gagal melaju ke semfinal.

Meski kondisi terjepit, Pelatih Persebaya Rahmad Darmawan masih optimis timnya bisa menang di Tenggarong dan membawa tiket ke semifinal. “Saya akan tetap menjaga asa. Tetap optimis untuk pertandingan terakhir di Mitra Kukar.

Memang harus menang kalau masih mau bicara kesempatan lolos ke babak empat besar,” tegas mantan pelatih Timnas U-23 itu.

Ia menegaskan sekecil apapun peluang yang ada

harus tetap dimaksimalkan, kendati situasi semacam ini sebenarnya tidak pernah diduga, mengingat performa timnya selama babak reguler sangat meyakinkan.

“Saya bertanggung jawab atas hasil seri ini. Anakanak sudah berjuang dengan sangat maksimal dan punya banyak peluang mencetak gol, tetapi keberuntungan belum berpihak,” lanjutnya.

Pada pertandingan yang disaksikan ratusan bonek mania, Persebaya sempat unggul lewat gol Emmanuel “Pacho” Kenmogne pada babak pertama, pertahanan Persebaya teledor dan kecolongan gol balasan PBR yang dicetak Agus Indra Kurniawan pada awal babak kedua.

Penampilan apik penjaga gawang PBR Dennis Romanov membuat Persebaya gagal menambah gol, terutama pada babak kedua saat Pacho, Issac Pupo dan pemain lainnya beberapa kali melepaskan sepakan terarah ke gawang.

Pelatih PBR Dejan Antonic mengakui Persebaya adalah tim yang tangguh dan solid, sehingga hasil imbang ini menjadi sangat berarti bagi timnya. “Saya dengar beberapa pemain inti Persebaya sedang cedera dan itu berdampak pada penampilan mereka. Tapi, saya lihat Persebaya tetap agresif dan kami bersyukur bisa mengambil satu poin,” ujarnya.Q wwn

SAMBUNGAN

Selasa Kliwon 28 OKTOBER 2014

Dua Perempuan Pimpin Komisi l Sambungan hal 1

di tangan Syaifudin Zuhri asal FPDIP. Pembentukan pimpinan alat kelengkapan dewan sendiri sejatinya berjalan cukup alot. Mulai dari pembentukan komisi, Badan Kehormatan (BK), Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran (Banggar) serta Badan Pembuat Perda.

Terutama di Komisi D, pelaksanaan pemilihan berjalan lebih lama dari komisi yang lain. Diperkirakan usulan PDIP menempatkan Agustin Poliana sempat mendapat perlawanan mengingat di komisi yang berisi 13 anggota tersebut terdapat calon kuat lain seperti Dyah Katarina dan BF Sutadi yang sempat mengenyam proses di eksekutif.

Namun di menit teraklhir ternyata semua anggota Komisi D bersedia menerima Agustin Poliana sebagai ketua komisi yang didampingi oleh Junaidi dari Demokrat sebagai wakil ketua.

Sementara perjalanan Herlina Harsono Njoto untuk menduduki kursi Ketua Komisi A berjalan cukup mudah. Hal ini dikarenakan posisi Herlina yang cukup aktif dan berpengalaman sebagai ketua pansus saat duduk di Komisi C periode lalu.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Masduki Toha yakin dengan terbentuknya susunan anggota legislatif periode 2014-2019 ini, semakin dapat memajukan Kota Surabaya. “Kalau memang didasari dengan hati yang tulus maka saya yakin Surabaya bisa maju,” tegasnya, Senin (27/10).

Adapun untuk jabatan di setiap komisi ialah Ketua Komisi A Herlina Harsono Njoto (Demokrat), Wakil Ketua Anugerah Ariadi (PDIP), Sekertaris Ghofar Ismail (PAN).

Ketua Komisi B Mazlan Mansur (PKB), Wakil Ketua Tri Didik Ngadiano (PDIP), Sekretaris Edi Rachmat (Handap). Ketua komisi C Syaifudin Zuhri (PDIP), Wakil Ketua Buchori Imron (Handap), Sekretaris Camelia Habibah (PKB).

Ketua komisi D Agustin Poliana (PDIP), Wakil Ketua Junaedi (Demokrat), Sekretaris Fatchul Muid (Handap). Sementara untuk Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Dulunya Badan Legislasi) Ketua M Machmud, Wakil Ketua Sugito. Badan Kehormatan (BK) diisi oleh Minun Latif dari fraksi PKB (Ketua), Baktiono fraksi PDIP (Wakil Ketua). n gat

Pemkot Malang Siap Berikan Insentif bagi Calon Investor l Sambungan hal 1

insentif itu nanti juga disesuaikan dengan jenis usaha investor bersangkutan, misalnya investasi di bidang transportasi umum, bisa saja insentifnya berupa bantuan infrastruktur,” katanya, Senin (27/10).

Ia mengemukakan saat ini Raperda tersebut sudah dimasukkan dalam program legislasi daerah 2014 dan diharapkan akhir tahun ini sudah tuntas serta disahkan menjadi Perda. Menurut Erik, pemberian insentif bagi investor merupakan yang pertama kalinya dilakukan Pemkot Malang.

“Kami yakin terobosan baru ini akan banyak mengundang pengusaha untuk menginvestasikan modalnya di Kota Malang, yang pada akhirnya juga berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masuk ke kas daerah,” ujarnya.

Hanya saja, Erik mengaku sampai saat ini pihaknya belum mendata secara rinci berapa jumlah pengusaha yang menginvestasikan dananya di Kota Pendidikan itu, namun kontribusi pengusaha dari hasil penyewaan aset milik Pemkot Malang dari tahun ke tahun terus meningkat.

Erik menambahkan untuk memberikan insentif pada investor, pemkot juga mewajibkan pengusaha membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), sehingga bisa diukur berapa nilai investasi pengusaha di wilayah itu sekaligus bisa memantau perkembangan masing-masing usaha. “Karena sampai sekarang belum ada aturan terkait penanaman modal, kami belum bisa memantau satu per satu perusahaan tersebut, termasuk jenis usahanya secara detail dan rinci,” ucap Erik. n mut

Grogi Pimpin Paripurna l Sambungan hal 1

seperti saat memimpin sidang paripurna.

Maklum yang dia hadapi adalah Kepala SKPD yang notabene pernah dia lakoni. ‘’Saat jadi ketua komisi saya sangat galak. Bahkan kalau ada SKPD yang tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran bisa saya coret. Dan itu tidak main-main,’’tambah ayah dari dua putera ini.

Namun sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim sangat beda dengan saat duduk sebagai Ketua Komisi E DPRD Jatim. Dia harus mampu memimpin 95 anggota dewan dan mereka semua harus dia hadapi saat rapat paripurna digelar. ‘’Bayangkan biasanya tidak menghadapi anggota dewan segitu banyaknya plus SKPD se-Pemprov Jatim, tapi harus menghadapi mereka semua. Tentu grogi juga ada, wong saya hanya manusia biasa,’’tambahnya.

Begitupula saat menghadapi Gubernur Soekarwo ternyata Iskandar juga grogi. Padahal saat pertemuan internal partai, kebetulan Pakde Karwo, panggilan akrab Soekarwo adalah Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, sedangkan Iskandar adalah Bendahara DPD Partai Demokrat Jatim, dia mengaku tidak ada kata grogi. Bahkan dia sering memberikan masukan terkait kinerja dewan dan anggota partainya. n cty

Rapat Perdana, Jokowi Minta Menteri Segera Langsung Kerja l Sambungan hal 1

Seluruh anggaran masih harus dibahas dulu melalui pembahasan APBNP yang diajukan oleh pemerintah. “Kementerian yang belum dapat bekerja yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena belum adanya anggaran. Ini ekses negatif yang muncul dari perubahan nomenklatur,” katanya.

Politisi Demokrat itu menambahkan, setelah digabungkan, kementerian itu juga tidak bisa menggunakan anggaran yang terdapat di KLH atau Kementerian Kehutanan. Tetapi harus dibicarakan terlebih dahulu antara pemerintah dan DPR. Kemudian harus merevisi undang-undang agar kedua kementerian yang digabungkan itu dapat segera berjalan.

“Penggabungan dua kementerian tentu memiliki dampak sosial dan politik. Dampak sosial dari jumlah karyawan yang tentu akan sangat berpengaruh.

Dampak politis, dari lingkungan bersifat lebih global dan kehutanan bersifat sektoral,” katanya.

Presiden Jokowi juga meminta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman langsung bekerja, meski belum memiliki kantor.

Seperti diketahui, kementerian yang dipimpin oleh Indroyono Soesilo itu baru saja dibentuk dalam Kabinet Kerja. “Bagi menteri yang kementeriannya baru, belum ada ruang kantor maupun staf yaitu Kemenko Kemaritiman segera berkoordinasi dengan Mensesneg dan Menteri Pan/RB. Mulai bekerja gunakan apa yang ada dan bekerja secepat-cepatnya,” jelasnya.

Menteri Koordinator Bidang Maritim Indriono Soesilo menjelaskan bahwa Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman juga diperintahkan oleh Presiden Jokowi untuk tidak membuang anggaran guna memenuhi fasilitas operasional kementerian. “Dalam rangka mengangkat isu maritim, diperintahkan oleh Presiden untuk persiapan bekerja jangan terpaku. Jangan bikin gedung baru dan jangan mengangkat pegawai baru. Karena pegawai banyak, gedung juga banyak,” tuturnya.

Selain itu,dirinya juga menjelaskan bahwasanya kementrian yang dipegangnya merupakan yang diandalkan oleh Presiden Jokowi saat kampanye dan dia tertarik untuk melaksanakan amanah tersebut. “Tapi kantor masih nggak ada, nggak apa-apa. Kami juga punya staf yang bisa bantu ke manamana. Dari tadi malam setelah diperkenalkan,kami langsung nyari tempat,” ungkapnya.

Sementara itu, mengenai dana operasional untuk keberlangsungan Menko Maritim, Menteri Keuangan yang akan menyiapkan. “Sedangkan, kabinet Menko Kemaritiman ini, nanti disiapkan oleh Mensesneg.

Lalu,Kementrian Aparatur Negara (Menpan) siap untuk mengorganisasikannya” tutupnya.

Bahas Perubahan Anggaran Pakar hukum dan tata negara Margarito Kamis meminta pemerintah dan DPR segera membahas pengubahan anggaran kementrerian yang sudah disusun dalam APBN 2015 menyusul adanya penetapan pengubahan nomenklatur kementerian dalam Kabinet Kerja.

Meski sudah melalui pertim-

bangan oleh DPR, kementerian dalam Kabinet Kerja besutan Presiden Jokowi masih belum mempunyai dana atau ruang gerak untuk menjalankan program kerjanya. Pasalnya, anggaran kementerian yang dibiayai oleh APBN 2015 disusun oleh Susilo Bambang Yudhoyono—presiden sebelumnya sesuai dengan nomenklatur yang ada saat itu.

“Jadi, presiden Jokowi dan DPR harus mempercepat pembahasan APBN perubahan yang diajukan oleh pemerintah untuk memberikan ruang gerak kepada kementeriannya,” katanya, Senin (27/10).

Jika pengubahan anggaran kementerian tidak segera dibahas, tuturnya, akan berdampak buruk pada pemerintahan Jokowi.

“Para menterinya tidak bisa menjalankan program karena tidak ada biaya. Konkretnya, pemerintahan akan berjalan lamban,” katanya.

Menurut Margarito, pembahasan pengubahan anggaran kementerian tersebut harus dibahas dengan masing-masing komisi yang menjadi rekan kementerian, lalu diharmonisasi oleh badan anggaran, dan selanjutnya disahkan melalui paripurna DPR. Untuk itu, sebelum menyegerakan pembahasan pengubahan APBN, lanjutnya, DPR harus lebih dulu menyelesaikan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang di dalamnya berisi antara lain komisi-komisi, badan anggaran, dan badan legislasi.

“Pembahasan anggaran untuk Kabinet Kerja tidak akan tercapai jika komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya belum terbentuk,” kata Margarito. n ira, cty, ins

Penolakan Merebak, KPK Janji Telusuri Kasus Rini Soemarno l Sambungan hal 1 maka bisa saja orang itu menjadi lupa. “Demikian juga kalau orang itu diberi catatan, kemudian disampaikan pada Jokowi, kemudian orang itu dipilih menjadi menteri, itu juga tidak ada jaminan 100 persen orang itu akan korupsi,” katanya di Gedung KPK Kuningan Jakarta, Senin (27/10).

Sementara terkait 34 menteri baru pada kabinet Jokowi-JK, KPK menandai delapan calon menteri dengan tanda merah dan kuning untuk mereka yang diduga terlibat kasus korupsi.

Salah satu nama yang mencuat adalah Rini M Soemarno. Rini yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangam di masa Presiden Megawati, kembali menjadi sorotan. Apalagi setelah dia ditunjuk Jokowi sebagai Menteri BUMN. Rini disebut-sebut terkait dalam kasus pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), ketika Rini menjadi menteri. Dia bahkan telah diperiksa KPK terkait kasus BLBI pada Selasa, (25/6).

Saat dikonfirmasi, Busyro Muqoddas berjanji akan memastikan kem-

bali dan melakukan pengecekan terkait hal itu. “itu kan banyak yang diajukan, kemudian saya tidak ingat.

Harus saya cek dulu,” kata Busro.

Busyro menegaskan bahwa KPK akan terus memantau perkembangan kasus Rini. “Kita lihat dulu perkembangannya, pokoknya kita lihat.

Saya tidak tahu apakah yang dipilih kemarin diumumkan, itu ada catatan atau tidak, dari KPK. karena ini sekali lagi yang tahu hanyalah pimpinan KPK. jadi tidak disampaikan pada kami di struktural,” katanya.

Keputusan Presiden Jokowi menunjuk Rini M Soemarno menjadi Menteri BUMN menuai penolak­ an. Bahkan relawan Jokowi dalam beberapa hari terakhir menolak penunjukan Rini menjadi Menteri BUMN. Mereka juga demo saat pengumuman Kabinet Kerja oleh Presiden Jokowi, Minggu kemarin.

Orang dekat Megawati itu disinyalir salah satu yang mendapat catatan merah atau kuning dari KPK. Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, mengatakan Presiden Jokowi yang semestinya menjawab kontroversi nama Rini di Kabinet Kerja.

“Kalau ada kontroversi terkait dengan Bu Rini itu biarkan Pak Jokowi yang menerangkan, men-

gapa tetap beliau yang dijadikan sebagai menteri,” kata Hidayat di Gedung DPR Senayan.

Anggota Majelis Syuro PKS itu juga meminta KPK untuk mengusut delapan nama calon menteri yang diberi tanda merah dan kuning.

“Segera buktikan yang salah siapa, agar diproses kasus hukum. Kalau tidak salah ya segera dibuktikan dalam tanda kutip klarifikasi agar mereka tidak lagi tersandera,” jelasnya.

Direktur Polcomm Institute, Heri Budianto mensinyalir pengaruh Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dalam penyusunan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih sangat kuat.

Ini tercermin dari dua tokoh politisi partai berlambang kepala banteng moncong putih ini serta orang dekat Mega yang duduk di posisi strategis pos kementerian. Adapun, dua tokoh di PDIP yang menduduki posisi menteri strategis, yakni Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri BUMN Rini Soemarno. “Terutama nama Puan dan Rini, saya melihat ini digaransi Bu Mega. Keduanya memiliki posisi strategis”,” katanya. n ira, ins

Pemprov Tawarkan Industri Strategis ke Timur Tengah l Sambungan hal 1

industri strategis ini sangat potensial dan telah menunjang pertumbuhan ekonomi di Jatim.

Selain industri strategis, juga ditawarkan potensi-potensi lain yang dimiliki Jatim seperti di bidang pariwisata, perindustrian dan perdagangan, pertanian. “Kerjasama ini bisa mendorong perekonomian kedua belah pihak untuk menginformasikan kepada para mitra di masing-masing negara untuk melakukan investasi,” ujarnya.

Di bidang pariwisata, Jatim lokasinya sangat strategis karena diapit dua daerah tujuan wisata yakni Bali dan Jogjakarta.

Berbagai kekayaan alam yang terdapat di Jatim pun menarik seperti Gunung Bromo, Kawah Ijen, Pantai Plengkung.

Di bidang perdagangan dan industri, Jatim memiliki sekitar 6,8 juta UKM yang menyokong tidak kurang dari 55 persen PDRB Jatim. Bidang UKM sangat beragam mulai dari produkproduk makanan minuman, produk pertanian hingga kerajinan. Perusahaan-perusahaan berkelas dunia seperti PT Tjiwi

Kimia, PT Maspion, PT Semen Gresik memiliki kantor pusat dan berbasis di Jatim.

Dijelaskan Sukardi, infrastruktur dan fasilitas di Jatim tersedia cukup baik dan terus dilakukan pengembangan. Jatim memiliki penerbangan internasional langsung dari Surabaya ke beberapa negara tujuan seperti Hongkong, Guangzhou, Taiwan, Kuala Lumpur Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Saudi Arabia.

Selain itu, pembangunan pelabuhan, pembangunan jalur ganda (double track) dapat memuat 85.000 ton per hari, yang dapat menunjang perekonomian Jatim. “Kunjungan ini diharapkan ada kerjasama antara negara-negara Timur Tengah dengan beberapa industri strategis di Jatim yang nilainya sekitar 5,7 juta dolar AS,” ujarnya.

Direktur Timur Tengah Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri, Febrian A Ruddyard mengatakan, pejabat pemerintah dan pengusaha dari negara-negara Timur Tengah, termasuk Mayor Jenderal Waleed Al-Dahri, Asisten Operasi Panglima Angkatan

Bersenjata Saudi Arabia, serta sejumlah pengusaha Yordania dan Uni Emirat Arab, melakukan kunjungan ke sejumlah industri strategis di Indonesia pada 26-31 Oktober 2014.

Para delegasi mengunjungi PT PAL Indonesia dan PT Infoglobal di Surabaya pada 27-28 Oktober 2014, PT Dirgantara Indonesia dan PT Pindad di Bandung, serta PT Dahana di Subang 30 Oktober 2014.

Ia menuturkan, kegiatan Meusindo 2014 diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri sebagai upaya untuk mempromosikan industri strategis Indonesia kepada calon-calon pembeli potensial dari kawasan Timur Tengah seperti Saudi Arabia, Yordania, dan Uni Emirat Arab.

“Industri yang tergolong strategis bila dikelola secara memadai mampu memberi kontribusi berharga kepada ketahanan ekonomi. Pengembangan industri strategis tidak hanya akan membantu perkembangan ekonomi negara tetapi juga membuka ruang lebih besar bagi riset dan pengembangan inovasi teknologi,” jelasnya. n iib

11 Sikapi Korpri, Komisi A Pecah l Sambungan hal 1

da harus membebani anggaran yang sebenarnya bisa dioptimalkan untuk kepentingan rakyat. ‘’Kami minta Korpri dibubarkan saja daripada menghambur-hamburkan anggaran. Apalagi selama ini tidak ada sedikitpun kinerja Korpri yang mampu menyejahterakan anggotanya. Terbukti banyak anggotanya yang notabene para PNS yang berurusan dengan hukum tapi tidak ada bantuan hukum sama sekali,’’tegas Bambang DH, Senin (27/10).

Padahal, pasca era reformasi pemerintah giat mengampanyekan optimalisasi anggaran untuk rakyat, bukan untuk aparatur negara agar pembangunan pro rakyat benar-benar bisa terwujud. “ Pembinaan PNS itu bisa melekat ke kepala daerah dan didistribusikan ke pimpinan SKPD atau Unit Satuan Kerja sehingga Korpri tidak memerlukan sekretariat dan anggaran sendiri,”tambahnya.

Menurut pria yang juga mantan Wakil Wali Kota Surabaya, dalam RAPBD Jatim 2015, sekretariat Korpri Jatim dialokasikan sebesar Rp14 miliar itu merupakan pemborosan sehingga bisa dikurangi dan dialihkan untuk SKPD lain yang mengurusi kepentingan masyarakat. “Apalagi pengajuan sebesar itu perinciannya kurang mendetil sehingga saya mengusulkan supaya alokasi anggaran Korpri dikurangi, bahkan kalau bisa dibubarkan saja,” tegasnya.

Di sisi lain, pihaknya juga mendapatkan kabar anggota Korpri dikenai iuran bulanan sesuai golong­an dan kepangkatan masingmasing PNS. “Besaran iuran itu bervariasi sesuai golongan dan kepangkatan yakni antara Rp10 ribu - Rp40 ribu. Kalau masih minta anggaran APBD kan bisa

dobel anggaran,” kelakar Bambang DH. Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy mengaku dalam hearing di Komisi A sempat muncul wacana soal pembubaran Korpri . Tapi terlepas dari itu pihaknya tidak setuju jika Korpri yang merupakan korps dari PNS harus dibubarkan.

Sebaliknya yang ada adalah efesiensi anggaran. Menginggat anggaran di PABD 2015 yang diajukan cukup besar mencapai Rp14 miliar, sementara SKPD teknis seperti Biro Hukum hanya sebesar Rp 8 miliar. ‘’Secara pribadi Korpri masih penting keberadaannya. Karena itu saya masih mendukung adanya keberadaan Korpri.

Apalagi dalam UU Aparat Sipil Negara (ASN) mengamanatkan adanya korps namun didesak untuk bekerja secara profesional. Dalam masalah ini saya hanya mengusulkan anggaran yang diusulkan dikepras saja,’’tambah politikus asal Partai Golkar Jatim ini.

Terpisah kepala Sekretariat Korpri Jatim Hizbul Waton mengatakan bahwa anggaran Korpri itu bukan untuk kemasyarakatan tapi difokuskan untuk kegiatan pembenahan internal PNS. “Ada sekitar 5 kegiatan di sekretariat Korpri. Saya jamin tidak ada kegiatan yang fiktif dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Sementara soal pembubaran institusi Korpri, lanjut Hizbul pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada DPRD karena pembentukan Korpri berdasarkan Perda inisiatif Dewan Jatim yang mengacu pada amanat Undang-Undang. “ Bagi saya no problem dibubarkan asal tidak menyalahi aturan. Apalagi, sekarang sudah ada UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),” pungkasnya. n cty

18 Pejabat Pemprov Akan Jabat Plt Bupati/Wali Kota l Sambungan hal 1

Pengisian Plt dari pejabat pemprov ini harus dilakukan, kata Pakde Karwo, sebab kepala daerah tidak diperbolehkan diperpanjang masa jabatannya.

“Bupati dan wali kota tidak boleh diperpanjang masa jabatannya. Kalau habis ya habis. Meski kepala daerah itu tidak bisa mencalonkan lagi tetap tidak boleh diperpanjang dengan alasan apapun,” ungkapnya.

Pakde Karwo mengatakan, penunjukan Plt bupati/ wali kota tersebut merupakan hak prerogratif gubernur untuk menentukannya.

“Mau bagaimana lagi, nanti akan ada yang merangkap jabatan,” katanya.

Sekadar diketahui, ke18 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada yaitu Kabupaten Ngawi (April), Kota Blitar, Lamongan, Ponorogo, Kabupaten Kediri (Mei), Situbondo, Jember, Gresik, Kota Surabaya (Juni), Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Mojokerto, Kota Pasuruan, Banyuwangi, Sumenep, Kabupaten Malang (Juli), Sidoarjo (Agustus), Kabupaten Blitar (Oktober), dan Pacitan (November).

Menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji materi atas UU Pilkada, Pakde Karwo mengaku telah menyiapkan skenario menghadapi Pilkada di Jatim pada 2015 mendatang. Skenario itu merupakan Pilkada secara langsung yang akan diterapkan dalam Pilkada di 18

kabupaten/kota di Jatim pada 2015 mendatang.

“Yang kami siapkan (skenario) langsung. Kan MK menolak tentang semua judicial review oleh beberapa pihak. Jadi, saya mau konsolidasi dengan KPU dan Bawaslu persiapannya seperti apa nantinya,” ungkapnya.

Sementara itu, KPU Pusat menargetkan setidaknya tiga peraturan dapat diselesaikan di akhir 2014, untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Pilkada serentak pada 2015 “Setidaknya tiga peraturan KPU akan bisa kami selesaikan sampai Desember tahun ini, sehingga pelaksanaan pemungutan suara Pilkada secara serentak bisa dilakukan pada 2015,” kata Komisioner Hadar Nafis Gumay.

Dia menjelaskan ketiga peraturan tersebut adalah terkait Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada, Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pilkada serta Pedoman Teknis Pencalonan Pilkada.

Setelah ketiga peraturan tersebut disahkan dan ditetapkan, maka KPU daerah dapat segera menjalankan proses pelaksanaan Pilkada di daerah masing-masing. “Kalau peraturan tersebut bisa selesai sebelum atau pada Desember tahun ini, maka pemungutan suara Pilkada serentak bisa dilakukan pada Desember 2015.

Dan itu bisa terjadi kalau DPR dan pemerintah bisa menanggapi lebih cepat terkait peraturan kami yang berdasarkan Perppu,” jelas Hadar. n iib

Jok Mobil Mulai Kempes dan Pernah Mogok Saat Dampingi Menteri l Sambungan hal 1

Pakde Karwo sudah menjabat gubernur dua periode, dirinya tetap masih setia menggunakan mobil Toyota Land Cruiser ini.

Pakde Karwo mengaku, sebetulnya mobdin itu sudah beberapa kali mogok saat dirinya melakukan perjalanan dinas ke luar kota. Contohnya saat perjalanan dinas ke Jombang bersama Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto beberapa pekan lalu.

“Saat itu saya sedang mendampingi Pak Menteri PU. Eh ternyata mobdinnya ngadat di tengah jalan.

Akhirnya saya terpaksa pindah ke mobil Kijang Innova yang digunakan pejabat lain. Setelah diutakatik sopir, mobdin itu baru hidup

kembali,” ungkapnya.

Selain sering mogok, kondisi interior dan aksesoris mobdin Pakde juga sudah terlihat butut.

Jok kursi sudah pada terkelupas.

Karpet warnanya sudah berubah.

Beberapa sisi langit-langit sudah muncul titik-titik pulaunya. Meski dari luar masih kelihatan cukup kinclong, karena rutin dipoles.

Salah seorang sopir Mobil Gubenur Jatim, Suryanto mengatakan, dengan usia mobdin yang sudah sekitar 12 tahun, dirinya harus melakukan pemeriksaan rutin secara ekstra setiap harinya untuk memastikan bahwa kondisi mobil benar-benar siap. “Itu saya lakukan, agar tidak sampai terjadi apaapa di tengah jalan,” katanya.

Selain sopir mobdin, Bagian

Kendaraan Biro Umum Setdaprov Jatim juga rutin melakukan pemeriksaan terhadap mobdin jadul yang dipakai Pakde Karwo. Pemeriksaan biasanya dilakukan mingguan, sementara servis minimal sebulan sekali.

Untuk servis dan penggantian onderdil, biasanya dilakukan ketika Pakde Karwo sedang berada di luar kota. Jadwal itu diatur betul, agar tidak mengganggu aktivitas dan pekerjaan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah.

Selain Toyota Land Cruiser V8 tahun 2002, Gubernur Jatim juga mendapatkan mobil dinas Volvo tahun 2005, dan Toyoa Innova 2012.

Tapi kedua mobil ini sangat jarang dipakai. Pakde Karwo lebih memilih menggunakan mobil pribadinya

yakni Toyota Alphard.

Lebih lanjut Pakde Karwo mengatakan, sebenarnya pemprov sudah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan mobdin tahun depan. Namun, pengadaan tersebut bukan untuk mobdin gubernur maupun wakil gubernur, melainkan untuk sekdaprov dan para asisten.

“Rencananya, pemprov akan membeli lima mobil baru jenis Toyota Kijang. Jenisnya nanti menyesuaikan. Yang penting sesuai ketentuan Mendagri (Menteri Dalam Negeri) untuk kapasitas mesinnya. Tidak boleh lebih,” tambahnya.

Menurut dia, pengadaan mobdin untuk sekda dan asisten itu memang diperlukan. Sebab, mobdin yang dipakai sekda dan para

asisten saat ini merupakan kendaraan bekas anggota DPRD Jatim.

“Usianya sudah belasan tahun.

Kondisinya juga kurang bagus.

Lama-lama ya kasihan,” katanya.

Sementara untuk anggaran pembelian mobdin baru untuk gubernur pada RAPBD 2015, Pakde Karwo meminta untuk dihapus.

“Saat ini sensitif, awalnya sudah dianggarkan, tapi saya minta untuk dihapus karena saya pikir belum waktunya,” bebernya.

Meski pemprov adalah pengelola APBD, tapi soal fasilitas mobdin untuk sejumlah pejabat masih kalah dibanding anggota DPRD Jatim. Seperti untuk Ketua DPRD menggunakan mobdin Toyota Alphard keluaran terbaru, yakni 2012. Sedangkan empat

Wakil Ketua memakain mobdin Toyota Camry keluaran terbaru, dengan tahun yang sama.

Kondisi ini tentunya berbeda dengan gubernur, wagub, sekda hingga asisten semua menggunakan mobdin bekas alias lungsuran. Bahkan sekda dan para asisten lungsuran dari mobdin yang sebelumnya dipakai oleh pimpinan DPRD Jatim, jenis Toyota Camry tipe lama.

Dikonfirmasi hal itu, Sek­ daprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM membenarkan bahwa mobdin yang dipakainya untuk menjalankan aktivitas seharihati lungsuran dari pimpinan DPRD Jatim. “Tapi mobilnya masih bagus dan sangat layak,” je­lasnya singkat. n

12

Selasa Kliwon, 28 OKTOBER 2014

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur UPT Diklat Koperasi dan UMKM Jawa Timur

Pelatihan Singkat dan Praktik bagi Koperasi Wanita 2014 Dr H Soekarwo Drs H Saifullah Yusuf

Hotel Newstart Trawas Kabupaten Mojokerto, 9 – 11 Oktober 2014

Diklat Perkuat Kemampuan Ekonomi Kopwan Dari 38 kabupaten dan kota se-Jawa Timur, hingga saat ini sudah terbentuk 8.506 Koperasi Wanita (Kopwan) yang digagas Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo SH, MHum. Perkembangan Kopwan yang luar biasa itu terjadi karena Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim terus mendorong Kopwan berekspansi hingga ke pelosok desa. Langkah Dinas Koperasi dan UMKM ini merupakan strategi menghadapi ketatnya persaingan dengan perbankan yang kini banyak menggarap segmen mikro di daerah-daerah.

’’S

etelah Kopwan sudah banyak terbentuk di desa-desa, program Pak Gubernur selanjutnya adalah meningkatkan dan memperkuat Kopwan dengan menggelar Diklat,” terang Kepala UPT Diklat Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Agus Pudji Waluyo SSos, MSi, terkait kegiatan Diklat anggota Ko pwan yang digelar di Hotel Newstart Trawas Kabupaten Mojokerto, 9 hingga 11 Oktober.

Menurut Agus Pudji, langkah ekspansi Kopwan hingga ke pelosok desa dijadikan strategi ampuh menjaga lembaga yang berbasis kekeluargaan ini tetap eksis. Selain itu jika Kopwan kuat, akan menjadi kekuatan ekonomi bagi masyarakat di pedesaan khususnya kaum wanita. “Ekspansi Kopwan perlu dilakukan, mengingat potensi pembiayaan di tingkat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masih cukup besar. Dan sebagian besar

itu berada di desa-desa,” tambah Agus Pudji.

Meski keberadaan Kopwan itu sama-sama di desa,dan persaingan memperoleh margin usaha memang semakin ketat, tapi satu sama lain Kopwan tidak mungkin saling mematikan, karena segmentasinya sendiri-sendiri.

“Bahkan bisa jadi keberadaan mereka bakal saling menguatkan,” imbuhnya.

Seiring dengan program Gubernur Jatim yang begitu terkenal yaitu satu desa satu Kopwan, maka UPT Diklat Koperasi dan UMKM terus menelurkan program Diklat yang terus berkelanjutan bagi seluruh Kopwan di Jatim.

“Tahun ini kita siapkan Diklat untuk 26 kabupaten dan kota se-Jatim.

Dan ini sebagian besar sudah berjalan,” tandasnya.

Setiap satu angkatan, akan diikuti 40 orang anggota Kopwan dengan mendapatkan materi pelatihan

Upacara pembukaan Diklat pelatihan singkat dan praktik di Hotel Newstart Trawas, Kabupaten Mojokerto.

manajerial dan praktik. Untuk pemilihan daerah kabupaten / kota yang menjadi sasaran Diklat diprioritaskan bagi daerah yang sama sekali belum pernah mendapatkan pelatihan. “Dengan model bergilir ini, maka seluruh Kopwan yang ada di Jatim akan tersentuh program Diklat ini,” urai Agus Pudji.

Kegiatan Diklat yang digelar di Trawas Kabupaten Mojokerto merupakan rangkaian agenda kegiatan UPT Diklat Koperasi dan UMKM Jatim. Materi yang disaji-

kan dikemas secara sederhana agar bisa langsung diterapkan pengurus Kopwan sebagai upaya memperkuat kemampuan, baik usaha maupun manajerial. “Pada 2009 lalu, kegiatan Diklat seperti ini masih dihandel Dinas Koperasi.

Tapi sejak 2010 kita yang melakukan melalui UPT Diklat Koperasi,” tandasnya.

Dengan kegiatan Diklat yang dijadwalkan keliling, akan memiliki dampak positif memperkuat Kopwan di seluruh wilayah Jatim.

Pasalnya hampir materi pokok perkoperasian disampaikan kepada peserta meski secara sekilas.

Mulai dari Undang-undang No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Pajak Koperasi, LPJ pengurus dan pengawas serta rapat anggota, RK/RAPB pengurus dan pengawas koperasi, interpersonal skill, pedoman umum akuntansi koperasi secara sederhana, dan praktik penyusunan laporan keuangan hingga praktik aneka keterampilan untuk modal wirausaha.

Target diklat bagi pengurus kopwan yang dibentuk di setiap desa di Jatim, yakni karena mereka merupakan bibit-bibit unggul yang akan menjadi penyokong perekonomian masyarakat. Mereka bakal digembleng untuk menjadi pelakupelaku koperasi yang handal dan tangguh. Tak hanya itu, mereka yang telah mengikuti Diklat dengan tuntas, bisa menjadi corong untuk meneruskan ilmunya kepada masyarakat anggota dan pengurus Kopwan yang lain.  kar*

Peserta melakukan praktik membuat kerajinan batik painting.

Matur Nuwun Pakde Karwo BAGI Siti Rodijah (38), pengalaman mengikuti Diklat yang digelar di hotel selama tiga hari merupakan pengalaman yang tak bisa begitu saja ia lupakan. Selain pengalaman baru bisa istirahat dan menimati fasilitas hotel, mendapatkan pelajaran administrasi dan praktik membuat kerjinan, juga membuat ibu dua orang anak ini bersyukur luar biasa. “Seneng, materinya bisa menambah ilmu untuk mengerjakan pembukuan koperasi di desa nantinya. Apalagi ini baru pertama kali saya ikut acara di hotel,” ujar Siti Rodijah usai pelatihan.

Rodijah menceritakan, ketika mendengar dari instruktur bahwa program Diklat merupakan program rutin yang dicanangkan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, wanita yang membuka usaha pracangan ini berharap bisa diikutkan lagi tahun depan. “Kalau tahun depan ada lagi saya pingin ikut lagi, karena bisa dapat tambahan ilmu. Matur nuwun kepada Pakde Karwo yang sudah memperhatikan para wanita yang ada di desa,” tambah Siti Rodijah lagi.

Setelah mengikuti Diklat, Rodijah mengaku tidak lantas mendiamkan ilmu yang didapat. Pertama yang akan dilakukan yakni berbagi kemampuan dengan anggota Kopwan lain yang ada di desanya. Kemudian dikembangkan lagi ke tingkat kecamatan dan seterusnya.

“Pokoknya saling berbagi ilmu dengan anggota lain yang belum ikut. Supaya semuanya jadi pinter,” imbuhnya.

Tidak hanya ilmu yang didapat Siti Rodijah dan kawan-kawannya. Usai menerima sertifikat, seluruh peserta juga mendapatkan peralatan untuk membuat berbagai keterampilan secara gratis. Di antaranya alat dan bahan cat warna, kuas, kain serta peralatan menyulam. “Bahan ini sebagai peralatan awal. Nanti kalau sudah pinter, koperasi yang belanja alatnya dan hasilnya bisa dijual kepada anggota atau dititipkan di toko-toko,” terang Rodijah lagi.

Ada pengalaman dan pengetahuan lain yang bisa dipetik Rodijah selama pelatihan. Yakni sikap dan pelajaran tentang kemandirian secara ekonomi yang ia sadap dari pengalaman yang diceritakan para instruktur. Menurut Rodijah, dari berbagi pengalaman itulah, ia dapat mengambil ilmu bahwa meskipun tinggal di desa, seorang wanita itu harus memiliki kemampuan secara ekonomi agar bisa mandiri. “Pokoknya kita dapat manfaat banyak dari pelatihan ini,” pungkasnya. kar*

Siti Rodijah.

Materi Diklat Gampang Diaplikasikan UPT Diklat Koperasi dan UMKM Jawa Timur selaku penyelenggara Diklat mengemas materi yang disajikan dalam bentuk sederhana dan aplikatif. Materi teori berupa manajemen laporan keuangan sederhana koperasi dan pinjaman tanggung renteng Kopwan. Sedangkan materi praktik berupa teknik batik painting, pembuatan hantaran Sutoyo SE, MM lamaran, taplak, ikat celup, aneka kerajinan dari klobot jagung hingga pembuatan topi dari daun pandan.

“Materinya memang sengaja kita susun yang sederhana, dan mudah dimengerti. Dan yang paling penting yakni materi Diklat harus gampang diterapkan di lapangan oleh ibu-ibu anggota Kopwan,” terang Kasie Pengembangan Diklat UPT Diklat Koperasi dan UMKM Jatim Sutoyo SE,MM ditemui di sela-sela Diklat.

Ia mencontohkan, dalam materi penyusunan laporan keuangan koperasi, peserta diajari tentang perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan aset hingga catatan atas laporan kuangan. Semua materi tersebut, disusun dan disajikan dengan format yang sudah disederhanakan. “Setelah mendapatkan penyajian secara teori, seluruh peserta langsung diajari praktik. Dan hasilnya sangat efektif, para peserta sudah bisa menyusun laporan keuangan koperasi secara sederhana namun sesuai dengan standar akuntansi

Peserta mengikuti materi pelatihan manejemen penyusunan laporan keuangan.

dan bisa dipahami,” tambah Sutoyo.

Sedangkan untuk praktik keterampilan, Sutoyo mengaku sengaja mencari nara sumber yang profesional di bidangnya. Nara sumber tersebut diambilkan dari para pelaku usaha kerajinan yang sudah eksis dari Surabaya, Malang dan Lamongan. “Karena instrukturnya dari profesional, maka tidak terlalu banyak teori yang diajarkan, tapi para peserta langsung diajarkan praktik.

Dan Alhamdulillah para peserta langsung bisa,” imbuh pejabat asal Gempol ini.

Materi Diklat pelatihan manejemen laporan keuangan sederhana maupun praktik keterampilan memiliki tujuan berbeda. Penyusunan laporan keuangan diberikan agar seluruh pengurus Kopwan dapat bekerja dengan tertib adminitrasi. Sedangkan praktik keterampilan bertujuan agar seluruh peserta memiliki keterampilan yang pada akhirnya mampu

menjadi seorang wirausaha. “Sesuai dengan harapan Pak Gubernur bahwa penguatan Kopwan ini untuk menjadikan para ibu-ibu mandiri. Karena secara fundamental ekonomi, koperasi itu merupakan lembaga yang paling kuat dari terpaan krisis ekonomi,” urainya.

Dalam pelatihan yang digelar selama tiga hari mulai 9 hingga 11 Oktober itu, seluruh peserta mendapatkan pelajaran secara maraton. Materi manajemen koperasi dan laporan keuangan disajikan Drs Agus Muharno MM dan Moch Munir dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mojokerto. Sedangkan materi praktik keterampilan disajikan secara bergantian oleh Ir Harry Susetyo dan Ir Indah Nurchoriah. “Di akhir kegiatan, seluruh peserta kita berikan sertifikat sebagai bukti telah tuntas mengikuti Diklat,” pungkas Sutoyo. kar*

Kopwan Kuat, Siap Kikis Bank Tithil praktik bank tithil yang meresahkan itu,” tandas Sudiono dengan semangat. Selama ini diakui Sudiono, bank tithil memang kerap berkeliaran mencari nasabah dari desa ke desa.

Sebagai pejaSutoyo SE, MM bat yang pernah menjadi camat, Sudiono paham betul kondisi kaum wanita di pedesaan yang kerap menjadi sasaran bank tithil. Dengan keberadaan Kopwan di masing-masing desa, maka para anggota Kopwan dapat memperoleh pinjaman dana dengan bunga yang relatif jauh lebih ringan ketimbang bank tithil. “Diklat ini kan merupakan upaya meningkatkan kualitas Kopwan, baik secara manejemen maupun usahanya.

Kalau Kopwan kuat di setiap desa, maka secara perlahan tapi pasti Sebagian peserta foto bersama instruktur dan pejabat UPT Diklat KOperasi praktik bank tithil akan hilang dengan sendirinya,” tambah mantan Camat dan UMKM Jatim, Dinkop UKM Kabupaten Mojokerto.

MOMENT Diklat yang digelar UPT Diklat Koperasi dan UMKM Jatim yang digelar di wilayah Kabupaten Mojokerto disambut hangat Dinkop dan UKM Kabupaten Mojokerto. Meskipun tidak seluruh Kopwan yang sudah terbentuk di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto berkesempatan ikut dalam Diklat tersebut.

“Kita memberikan apresiasi positif program yang dilaksanakan Dinkop Jatim ini. Meski pada kesempatan ini baru bisa 20 Kopwan yang diberi-

kan kesempatan untuk mengikuti Diklat ini,” ujar Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mojokerto Sudiono yang menghadiri pembukaan Diklat di Hotel Newstart Trawas.

Di Kabupaten Mojokerto lanjut Sudiono, saat ini sudah terbentuk 304 Kopwan yang tersebar di 304 desa di 18 kecamatan. “Di seluruh desa sudah terbentuk Kopwan.

Keberadaan Kopwan yang kuat secara kelembagaan dan keuangan bertujuan untuk mengikis

Trowulan ini.

Karena pentingnya materi Diklat itu, Sudiono menekankan kepada peserta yang sudah terpilih agar benarbenar memanfaatkan kesempatan tersebut. Materi soal penyusunan laporan keuangan menurut Sudiono merupakan pelajaran penting bagi ibu-ibu pengurus Kopwan. “Karena kesalahan dalam pembukuan itu bisa berakibat fatal. Dan jika jumlahnya besar maka bisa berimplikasi kepada kasus hukum. Makanya para ibu-ibu pengurus Kopwan setelah Diklat ini harus melakukan pembukuan dan laporan keuangan dengan benar,” lontar pejabat alumnus APDN Malang ini.

Sudiono menambahkan, dalam Diklat kali ini terpilih 20 Kopwan yang masing-masing mengirimkan dua anggotanya. Karena tidak seluruhnya mendapat kesempatan ikut Diklat, maka anggota Kopwan yang sudah ikut Diklat harus mau membagikan ilmunya kepada anggota Kopwan yang lain. “Kita di Dinas Koperasi nantinya yang akan mengatur soal transfer ilmunya itu,” tambahnya. kar*