Harian Bhirawa Edisi 28 Januari 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Kalau ada praktik jual beli jabatan, langsung laporkan saya. Siapa pun oknum itu akan saya tindak tegas, dan jika ada bukti yang jelas akan kita proses secara hukum,’’

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 5

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus

Rabu Pahing, 28 JANUARI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

28 JANUARI 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 09.00 19.30

Menghadir Musda Organda di Grand Mirama Surabaya Menghadiri Maulid Nabi di Islamic Center

 Wagub H Saifullah Yusuf

13.00 19.30 21.00

Rapat Koordinasi tentang KONI di Kantor KONI Menghadiri Maulid Nabi di Islamic Center Menghadiri Maulid Nabi dan Haul di Masjid Nashruddn Jl Ki Ageng Gribig Kedungkandang Malang

Paguyuban Rektor PTN se-Jatim Sepakat ‘Save Indonesia’ Surabaya, Bhirawa Perseteruan dua institusi penegakan hukum di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri mulai memantik keprihatinan Paguyuban Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-Jatim. Para rektor PTN ini berkumpul dan sepakat mengambil sikap ‘Save Indonesia’ (Selamatkan Indonesia).

Kesepakatan ini muncul atas sejumlah kekhawatiran yang dapat menjadi dampak dari konflik KPK dan Polri. Di antaranya ialah lunturnya kredibilitas hukum di mata masyarakat dan hubungan internasional. Selain itu, dampak lain yang tak kalah dikhawatirkan ialah terganggunya kinerja Jokowi dalam melaksanakan tugasnya sebagai

presiden.

Ketua Paguyuban Rektor PTN seJatim Prof Fasichu Lisan mengatakan, pertemuan ini sepakat mendesak pemerintah melakukan harmonisasi penegakan hukum di Indonesia. Ada tiga poin harmonisasi yang dirumuskan,

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Paguyuban Rektor PTN se-Jatim berkumpul di Universitas Negeri Surabaya untuk membahas rekomendasi terkait konflik KPK – Polri, Selasa (27/1).

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 09.00

Rapat Membahas Persiapan HUT Satpol PP Jatim di Ruang Bhinaloka

Perangkat Desa Tuntut Pencabutan PP 43 Tahun 2014 Trenggalek, Bhirawa Ribuan perangkat desa se-Kabupaten Trenggalek unjuk rasa di jalan raya depan pendopo daerah setempat dan DPRD, menuntut pencabutan PP No 43 Tahun 2014 yang mengatur kesejahteraan dan penghasilan tetap perangkat karena dinilai tidak memihak kepentingan mereka.

“Intinya kami menuntut pemerintah agar merevisi PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” kata koordinator aksi ratusan kades dan seribu lebih perangkat desa se-Trenggalek, Puryono, Selasa (27/1).

Unjuk rasa yang berlangsung kurang lebih dua jam itu sempat membuat Bupati Trenggalek Mulyadi kewalahan meladeni permintaan perangkat saat menanggapi aspirasi warganya tersebut.

Kendati sebenarnya telah disiapkan forum dialog resmi di dalam pendopo kabupaten bersama perwakilan kades dan perangkat, skenario kegiatan itu akhirnya batal digelar karena massa yang terdiri dari anggota Asosiasi Kepala Desa (AKD) dan Persatuan Perangkat Desa (PPD) memilih berorasi di luar.

“Tadi kami akhirnya menemui teman-teman perangkat dan menyampaikan tanggapan pemerintah daerah atas aspirasi mereka terkait polemik PP Nomor 43 Tahun 2014,” kata Mulyadi dikonfirmasi usai unjuk rasa.

 ke halaman 11

Soekarwo Bantah Terlibat Kasus Dugaan Suap Zulkarnain Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo membantah jika dirinya terlibat dalam kasus dugaan suap terhadap Komisioner KPK Zulkarnain saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim. Hal ini diungkapkan Soekarwo, terkait beredarnya kabar kalau dia terlibat dalam kasus hibah Program Penanganan Masalah Sosial Masyarakat (P2SEM) saat menjabat sebagai Sekdaprov Jatim.

Tunggu Juknis UU Desa, Baru Siap Melangkah Pamekasan, Bhirawa Pemkab Pamekasan masih menunggu Juknis dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta proses pengucuran dana dari pemerintah pusat. “Sampai saat ini, kami belum melakukan upaya apapun terkait pelaksanaan undang-undang itu karena belum ada petunjuk teknis lebih lanjut,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bappemas Pemdes) Pemkab Pamekasan Masrukin, Selasa (27/1).

Masrukin menjelaskan, pembahasan terkait pelaksanaan undang-undang itu masih dilakukan di tingkat kabupaten bersama instansi dinas terkait, dan mendiskusikannya dengan DPRD Pamekasan.

Sedangkan, sambung dia, untuk langkah teknis ke bawah yakni kepada kepala desa dan para perangkatnya belum dilakukan.

“Kalau kita mengambil langkah, sedangkan petunjuk teknisnya belum turun, khawatir nantinya kan disalahkan. Makanya lebih baik menunggu

 ke halaman 11

Kurangi Kuota TINGKAT persaingan lulusan SMA untuk masuk ke Universitas Brawijaya (UB) Malang tahun ini diprediksi semakin ketat seiring berkurangnya kuota mahasiswa baru sekitar 10 hingga 15 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 11.500 orang.

Wakil Rektor I UB Prof Dr Bambang Suharto m e n gakui dalam dua t a hun terakhir ini kuota maha-

 ke halaman 11

Dr H Soekarwo

“Kasus Program Penanganan Masalah Sosial Masyarakat (P2SEM) itu saya sudah tidak Sekdaprov lagi.

Saya mundur (persiapan Pilkada) dan saya dilantik menjadi Gubernur Jatim pertama kali 12 Februari 2009,” kata Soekarwo, Selasa (27/1).

Menurut Soekarwo, P2SEM diputus awal 2008.”Lalu dihentikan

pada Desember 2008 karena banyak masalah. Saat itu Gubernurnya Pak Imam Utomo dan berhenti dilanjutkan Pj Setia Purwaka,” sambungnya.

Ketika ditanya, apakah dia pernah mengadakan pertemuan dengan Fathor di rumah dinas Gubernur Jatim Jalan

PTN Akan Tentukan Kuota SNMPTN Per Sekolah Tak Perlu Katrol Nilai Rapor di PDSS Surabaya, Bhirawa Pada pelaksanaan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun lalu, panitia mencoret sejumlah sekolah yang terindikasi melakukan kecurangan dengan mengatrol nilai rapor di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Padahal cara semacam itu tak akan berpengaruh dalam meloloskan siswa ke PTN. Seperti diungkapkan Rektor ITS Tri Yogi Yuwono, mengatrol nilai rapor siswa itu akan sia-sia. Sebab, pihaknya tidak akan membandingkan rapor siswa dari SMA satu dengan SMA lainnya. ITS hanya akan membandingkan nilai siswa dalam satu sekolah. “Dan dalam satu sekolah tidak mungkin nilainya 100 semua. Pasti ada yang sangat bagus, bagus dan biasa,” kata Tri Yogi saat ditemui,

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Pemprov Bakal Tambah UPT RS Kusta Jumlah Penderita Jatim Terbanyak di Indonesia

Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim berencana menambah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Kusta (UPT RS Kusta). Alasannya letak RS Kusta yang dimiliki Pemprov Jatim saat ini di Kediri dan di Pacet Mojokerto, dinilai terlalu jauh dari daerah yang menjadi penyebaran kusta.

“Saya kira perlu ada penambahan UPT untuk menanggulangi penyakit kusta ke daerah-daerah yang menjadi penyebaran penyakit kusta. Mungkin perlu dibuat UPT di Jatim wilayah utara maupun Madura sebagai upaya untuk mengurangi jumlah penderita kusta,” kata Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf saat meninjau RS Kusta di Sumberglagah, Pacet, Kabupaten Mojokerto, Selasa (27/1).

 ke halaman 11

Pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga elpiji 3 kg dan diharapkan Februari nanti sudah ada keputusan. Migrasi pengguna elpiji 12 kg ke elpiji 3 kg pasca kenaikan harga elpiji 12 kg beberapa waktu lalu menjadi salah satu alasan kenaikan harga elpiji melon dalam waktu dekat.

Siap-siap, Pemerintah Naikkan Harga Elpiji Melon Mulai Februari

trie diana/bhirawa

Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf berdialog dengan salah satu pasien saat meninjau RS Kusta di Sumberglagah, Pacet, Kabupaten Mojokerto, Selasa (27/1).

Jakarta, Bhirawa Permintaan PT Pertamina (Persero) agar pemerintah menambah margin biaya distribusi gas elpiji 3 kg disikapi dengan serius oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Salah satu alternatif yang sedang dikaji pemerintah untuk menutupi

 ke halaman 11

Kota Batu Bangun Monumen Pesawat Terbang

Gandeng Lanud Abdul Rahman Saleh Hadirkan Pesawat Tempur Pertama di Indonesia Banyak cara dilakukan agar masyarakat tertarik dengan dunia kedirgantaraan. Seperti yang dilakukan Kota Batu dengan mendirikan Monumen Pesawat Terbang yang menceritakan sejarah pembuatan pesawat tempur dan keterlibatannya dalam operasi perang kemerdekaan.

Anas, Batu Prof Dr Bambang Suharto

Sentil..  Raskin lenyap, seribu warga demo bupati  Ironi warga miskin, hanya jadi objek saat kampanye  Tim independen harus ditarget  Bentuk tim saja seperti gaya Syahrini, maju mundur… cantik  Dindik canangkan tambah asupan gizi siswa  Semoga Indonesia terbebas dari booming generasi lemot

Pangkalan Udara (Lanud) Abdul Rahman Saleh menargetkan ada potensi muda warga Kota Batu maupun wisatawan di kota ini yang tertarik menerjuni dunia kedirgantaraan. Karena itu pemkot setempat akan membuat Monumen Pesawat Terbang. Monumen ini menceritakan sejarah pembuatan pesawat tempur dan keterlibatannya dalam operasi perang kemerdekaan.

Monumen ini akan menyusul kesuksesan pemasangan badan pesawat tempur jenis MiG Fresco 17 di pintu masuk taman hutan kota Jl Sultan Agung, Selasa (27/1).

Pemasangan pesawat ini dilakukan

oleh satu regu anggota TNI Angkatan Udara (AU) dari skuadron teknik 22, Lanud Abdul Rahman Saleh Malang.

Kepala Seksi (Kasi) Pengendalian Kualitas Skuadron Teknik 22, Lanud Abdul Rahman Saleh, Kapten Zulkifli Efendi menjelaskan badan pesawat tempur yang dipasang di Jalan Sultan Agung Kota Batu awalnya terpasang di dekat kolam renang Bendungan Selorejo-Ngantang.

“Proses perakitan badan pesawat setelah dibongkar hanya membutuhkan waktu 13 hari. Namun, pihaknya

 ke halaman 11

anas/bhirawa

Proses pemasangan badan pesawat tempur MiG di pintu masuk Taman Hutan Kota Batu, Selasa (27/1).

SURABAYA

2

Rabu Pahing 28 JANUARI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Perwali Belum Diubah, Tarif Angkot Sudah Turun Surabaya, Bhirawa Para sopir angkutan kota (angkot) di Surabaya sudah menurunkan tarif sendiri tanpa adanya Surat Keputusan (SK) resmi dari Wali Kota Surabaya. Peraturan Gubernur tentang penurunan tariff angkutan umum sendiri telah berlaku mulai Selasa(27/1) kemarin.

Sejauh ini belum ada komunikasi antara Pemkot dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) dengan Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) Surabaya.

Menurut Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kepada Bhirawa untuk menurunkan tarif angkutan harus melalui suatu mekanisme. Ia mengaku tidak bisa serta merta menurunkan tarif angkutan jika belum ada usulan dari Organisasi Angkutan Darat (Organda). ‘’Untuk menaikan dan menurunkan tarif angkutan sebelumnya harus ada usulan dari pihak Organda Surabaya. Kalau turun ya dari dia. Kalau buat SK (penurunan) dasarku opo,’’ jelas Tri Rimaharini.

Risma mengaku, sebenarnya pihaknya belum lama telah merespon usulan Organda untuk menaikkan tarif angkutan kota.

Tepatnya pada tanggal 30 desember 2014. Untuk itu, ia menyerahkan masalah penurunan tarif angkutan kepada Organda.

Kabid Angkutan Umum Dishub Kota Surabaya Tundjung Iswandaru menyebutkan bahwa pemberlakuan Pergub tentang penurunan tarif angkutan umum sebesar 5 persen masih belum bisa disikapi lebih jauh oleh Surabaya. Pasalnya, masih perlu pembahasan lebih lanjut.

“Tapi, kalau di Surabaya acuannya memakai manajemen pasar, dan hargnya sudah turun sendiri begitu harga BBM turun,”

kata Tundjung pada Bhirawa saat ditemui Bhirawa beberapa hari lalu, Selasa (27/1).

Namun Tundjung mengakui bahwa penurunan tarif itu masih bersifat informal dari para pekerja ngkutan umum sendiri.

Sebab, dengan menuruti mekanisme pasar, harga angkuatan umum di Surabaya lebih sensitif.

Pihaknya mencontohkan, saat harga BBM naik akhir tahun lalu, tarif angkutan umum di Surabaya yang awalnya Rp 3800 per 15 kilometer berubah menjadi Rp 5000 per 15 kilometer. Padahal belu ada SK yang diterbitkan.

“Nah begitu juga saat BBM ini turun, mereka otomatis menurunkan harga sendiri. Jadi kondisi di lapangan sekarang sudah turun, tarifnya Rp 4000 per 15 kilometer,” ujarnya.

Mengamini apa yang dikatakan Risma (Wali Kota Surabaya), Tundjung menyatakan bahwa sampai saat ini masih belum ada usulan tarif baru dari Organda dan SPTI yang diajukan

ke pemkot melalui Dishub. Sehingga masih belum ada perubahan tarif.

“Tapi toh, sekarang harga di lapangan sudah turun untuk angkutan umunya. Sebab kalau misal tidak turun, para penumpanglah yang akan protes. Itu juga korelasi dari mekanisme manajemen pasar,” imbuhnya.

Akan tetapi, jika mau bermain hitungan, sebenarnya BBM itu dikatakan Tundjung tidak berpengaruh banyak dengan operasional kendaraan umum. Pengaruhnya hanya 10 – 12 persen saja. Oleh sebab itu, seharusnya kenaikan BBM tidak perlu sampai berpengaruh besar terhadap harga angkutan umum itu sendiri.

“Pergub itu pasti ditindak lanjuti, tapi yang perlu dicacat adalah tarif angkutan umum di Surabaya sudah stabil,” pungkas Tundjung.

Sementara, Ketua Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI), cabang Surabaya, Moch Subekti, mengatakan selama ini,

pihaknya tidak pernah diundang pada forum lalu lintas. Padahal didalamnya membahas soal kenaikan dan penurunan tarif angkot. Sedangkan pemkot melalui Dishub tidak pernah berkoordinasi dengan pihak SPTI terkait turunnya angkot.

Padahal, forum lalu lintas itu dibentuk oleh pemerintah kota demi kesejahteraan penumpang maupun pekerja. “ Nah, jika kita disuruh mengusulkan tarif penurunan angkot, sementara kita ndak pernah diajak komunikasi.

Itu kan sia-sia. Kalau seperti itu kenapa ada forum lalu lintas,” sesalnya ketika dikonfirmasi Bhirawa, Selasa (27/1).

Seharusnya, lanjut Subekti, dengan adanya forum lalu lintas, tidak ada lagi persoalan berkepanjangan soal kenaikan maupun penurunan harga tariff angkot. Apalagi, turunnya harga BBM yang disahkan pemerintah sangat mempengaruhi tarif angkot.

“Pasca turunnya BBM, penumpang juga mendesak untuk

tarif angkot juga harus ada penurunan. Ini kan repot. Sedangkan pemerintah tidak mau tahu persoalan itu. Soal dilapangan, sebaiknya Wali Kota keluarkan SKnya dulu. Baru kita bisa melaksanakan,” lanjutnya.

Tak hanya itu, selama ini dilapangan para sopir juga sudah mempunyai inisiatif untuk menurunkan tarif dari Rp 5000 menjadi Rp 4000 per 15 kilometer. Akan tetapi, selebihnya, akan diberlakukan kenaikan tarif menjadi Rp 100 rupiah per 1 kilometernya.

“Lah ini kan ruwet, para sopir angkot kebingungan untuk menentukan tarif resmi di surabaya, apalagi saat ini peminat calon penumpang bisa dbilang menurun. Kalo seperti ini kita bisa ditinggal pelanggan. Ini yag ditakutkan akan menjadi permasalahan baru atau gejolak, Wali Kota itu lambat untuk keluarkan SK,” tambah Subekti yang juga menjabat sekertaris SPTI Jatim ini.Q geh.dre

PANGGUNG BIROKRASI

Golkar Buka Pendaftaran Cawali Surabaya, Bhirawa DPD Partai Golkar Kota Surabaya mulai membuka pendaftaran bakal Calon Wali Kota (Cawali) Surabaya yang akan dipersiapkan dalam Pilkada 2015.

“Sejak Minggu (27/1) sudah dibuka pendaftaran bakal cawali di kantor DPD Golkar Surabaya,” kata Wakil Ketua Bidang Perempuan DPD Partai Golkar Surabaya, Pertiwi Ayu Krishna, kepada wartawandi Surabaya, Selasa.

Menurut dia, pihaknya menggelar rapat internal sejak SK Tim Seleksi Penjaringan Cawali Surabaya turun. Adapun Ketua Tim seleksi adalah Fatkhur Rahman yang sebelumnya sebagai Ketua Pemenangan Pemilu 2014 di Surabaya.Ia mengatakan Golkar Surabaya menerima bakal calon baik dari kader partai maupun dari luar partai. “Dari mana saja kita akan support, silakan saja,” ujarnya.

Saat ditanya calon dari internal Golkar sendiri, Ayu mengatakan hingga saat ini yang mulai muncul baru Blegur Prijanggono mantan anggota DPRD Surabaya periode 2009-2014 sekaligus Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Timur.

“Saat ini baru pak Blegur yang kelihatan. Kalau Pak Adies Kadir (Ketua DPD Golkar Surabaya dan sekaligus anggota DPR RI) belum jelas. Ditunggu saja,” kata Ayu yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya.

Sementara saat ditanya, apakah ia akan maju dalam Pilkada Surabaya, Ayu mengatakan hingga saat ini belum ada pemikiran ke arah sana. “Saya fokus jadi anggota dewan saja,” katanya.

Begitu juga saat ditanya sosok Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang diperkirakan akan maju lagi dalam Pilkada Surabaya 2015, Ayu mengatakan tidak menutup kemungkinan Golkar akan mempertimbangkan untuk mengusung Rismaharini.

Untuk mengusung calon tersebut, kata dia, pihaknya akan menggelar uji kelayakan terhadap para bakal calon yang sudah mendaftar.

“Tapi tetap mereka akan disurvei untuk mengecek apakah mereka layak pimpin Q gat Surabaya atau tidak,” katanya.Q

Masih Banyak Melanggar Meski sudah dilakukan sosialsiasi terhadap para pengendara yang melintas diatas pedestrian kawasan Urip Sumoharjo Surabaya. Tampak beberapa pengendara masih banyak yang melanggar, Selasa (27/1).

trie diana/bhirawa

Rangkap Jabatan, Bawas PD Pasar Surya Tak Kerja Maksimal Pemkot Tak Optimal Kembangkan Usaha Ekonomi Kecil DPRD Surabaya, Bhirawa Dewan Pengawas (Dewas) Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya dinilai tidak maksimal oleh Komisi B. Hal ini disebabkan Ketua Bawas Samba Prawira Negara ternyata merangkap jabatan sebagai ketua Bawas PDAm Surya Sembada.

“Bagaimana caranya seorang Ketua Dewas PD Pasar Surya juga bisa merangkap sebagai Ketua Bawas PDAM Surya Sembada? Seharusnya Pemkot kan tidak memperbolehkan,” kata anggota Komisi B DPRD Surabaya Achmad Zakaria saat rapat dengar pendapat di ruang Komisi B di Surabaya, Selasa(27/1).

Menurut dia, kondisi ini tak bisa dibiarkan karena bisa merusak tatanan, seperti ketika ada rapat dengar pendapat pada Selasa ini, seharusnya

Ketua Dewas PD Pasar Surya datang, namun yang bersangkutan ada keperluan lain.

Akibatnya, kata dia, kinerja dewas tidak maksimal. Seharusnya yang bersangkutan memilih salah satu dan tak boleh merangkap.

“Jika memang memiliki etika, seharusnya yang bersangkutan tidak ikut seleksi Bawas PDAM ketika posisinya masih sebagai Ketua Dewas PD Pasar masih melekat,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi B Mazlan Mansyur. Ia meminta pemkot untuk tegas yaitu meminta Samba untuk melepas salah satu jabatan yang disandangnnya.

“Kami akan mempelajari aturan, apakah boleh ketua dewas atau bawas bisa loncat ke sana kemari dalam perusahaan daerah di Pemkot Su-

rabaya. Ini biar tidak terjadi seperti ini,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Kota Surabaya Khalid mengakui Samba mendapatkan SK sebagai Bawas PDAM Surya Sembada sekitar November. Terpilihnya Samba sebagai Ketua Bawas berdasarkan SK Wali Kota Surabaya.

“Memang Saudara Samba sekarang posisinya rangkap jabatan di PD Pasar Surya dan PDAM. Hal ini tidak ada larangan dalam aturan sehingga kami pun sendiri tak bisa melarang,” katanya.

Disinggung soal gaji Samba bisa juga rankap dua dari PDAM dan PD Pasar Surya, Khalid mengatakan bisa saja itu terjadi karena meski diangkap sebagai Ketua Bawas PDAM, Samba masih tercatat sebagai Ketua Q gat Dewas PD Pasar Surya.Q

Perwali Surat Ijo Segera Ditetapkan Pemkot, Bhirawa Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang dengan waktu yang cukup lama, akhirnya warga pemukim di lahan yang berstatus surat ijo akan segera jelas nasibnya, karena Pem-

kot Surabaya sedang menyiapkan dikeluarkannya Peraturan Walikota (Perwali) soal pelepasan surat ijo.

Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan Maria Theresia Rahayu, Selasa (27/1) mengaku,

pihaknya sedang menyiapkan konsep Perwali tentang tata cara pelepasan surat izin pemakaian tanah. “Sedang kita siapkan memang Perwalinya, “ ujarnya.

Dalam Perwali tersebut nantinya akan diatur me-

ngenai mekanismenya, prosedur dan alur jika warga mengajukan permohonan.

Perwali tersebut menurutnya merupakan tindaklanjut peraturan daerah. “Acuannya tidak jauh perda, misal terkait batasan luasan, kemudian

peruntukannnya untuk rumah tinggal,” katanya.

Rahayu mengungkapkan, batasan luasan tanah yang dilepaskan maksimal 250 meter persegi, dan merupakan kawasan pemuQ gat kiman.Q

DPRD Surabaya, Bhirawa Legislative mengkritik kurangnya perhatian Pemkot Surabaya dalam pengembangan usaha kecil kreatif dan pedagang tradisional. Pemkot disebut tidak mau mengajukan anggaran ke Pemeritah Pusat dalam menciptakan serta membangun usaha kreatif pribumi pasar tradisional supaya dapat bersaing dengan toko modern serta mall sangat disayangkan para anggota legislatif.

Anggota Komisi B DPRD Khusnul Khotimah mengatakan. Walikota Surabaya tidak memperhatikan nasib warga yang telah menciptkan usaha kreatif dengan menciptakan pasar tradisional untuk memasarkan karya telah diciptakan. Karena tidak adanya media dalam memasarkan hasil karya kreatif sehingga para pedagang tradisional atau usaha kreatif kesulitan memasarkan produknya karena kalah bersaing dengan Mall serta toko moder. “ Padahal pemerintah pusat sudah menyediakan anggaran buat Pemerintah Daerah di seluruh Indnesia untuk membuka pasar rakyat atau pasar tradisional supaya nanti usaha kreatif dapat dipasarkan secara luas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” kata Kusnul Khotimah. Selasa (27/1).

Politikus PDI Perjungan ini menuturkan dengan dikeluarkannya UU Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pemerintah pusat sudah menyediakan dana melalui APBN untuk menciptakan usaha kreatif yang kemudia pemasarannya melalui pasar rakyat atau tradisional. ” Namum sayang Pemkot Surabaya tidak mau mengajuhkannya yang dapat di gunakan membangun pasar rakyat untuk pemasaran usaha kreatif dalam meningkatkan perekonomian warga surabaya serta Q bi penggunaan produk dalam negeri,” bebernya.Q

Rencana Akuisisi Angkot oleh Pemkot

Pengusaha Angkot Minta Pemkot Gelar Sosialisasi Ribuan warga Surabaya dan sekitarnya memadati Kebun Binatang Surabaya (KBS) untuk mengisi liburan Tahun Baru 2015, Kamis (1/1).

trie diana/bhirawa

Pengusaha angkutan umum berharap pemkot lakukan sosialisasi sebelum menerapkan rencana angkutan harus berbadan hukum.

Rencana Pemerintah Kota Surabaya akan mengakuisisi usaha angkutan kota(angkot) dan kewajiban usaha angkutan umum berplat kuning berbadab hukum masih ditanggapi dingin pelaku usaha angkot. Mereka meminta agar Pemkot Surabaya segera melakukan sosialisasi agar pelaku usaha bias melakukan antisipasi.

Seperti yang diungkapkan Djuki salahsatu pemilik angkutan umum lyn BJ yang selalu ngetem di terminal Benowo, pihaknya tidak pernah sama sekali mendengar rencana Pemkot tersebut.

“Seharusnya ada penjelasan lebih kongkrit paling tidak ada sosialisasi untuk tahap permulaannya,” ujar Djuki

atau biasa disebut Abah, Selasa (27/1).

Abah menambahkan, yang terpenting adalah menguntungkan atau merugikan pemilik apabila angkutan umum berbadan hukum dengan menjadi satu di koperasi. “Sekarang masalah pengelolaan baik servis, perbaikan atau surat kendaraan kerusakan siapa yang menanggung, sedangkan status pemilik bagaimana apakah mendapatkan keuntungan atau sistemnya itu disewa perhari,” jelasnya.

Di samping itu yang menjadi persoalan adalah hak dan kewajiban seorang pemilik kendaraan terhadap badan hukum tersebut atau koperasi . “Apakah pemilik

itu setor ke koperasi atau apakah koperasi membayar ke pemilik seperti rental begitu,” ujarnya.

Untuk itu para pengusaha angkutan ini minta penjelasan lebih kongrit dahulu sebelum rencana Pemkot tersebut dilaksanakan.

“Pemkotkan bisa mengundang para paguyuban angkutan umum untuk diajak musyawarah, supaya tidak ada kesimpang siuran informasi sehingga membingungkan para pengusaha angkutan. Apalagi saat ini angkutan tidak seperti tahun 80 an dimana orang butuh angkutan tapi sekarang angkutan yang butuh orang,” terangnya.

Sedangkan terkait sopir yang nantinya digaji Pemkot dengan melihat banyak hitungan kilometer, mereka sangat setuju. “Kami sangat setuju sekali apabila sopir

digaji asalkan kami mendapatkan kejelasan terlebih dahulu terkait badan hukum dan pembagian keuntungannya,” katanya.

Sementara menurut Sukuji pengusaha 7 angkutan umum lyn G jurusan Joyoboyo-Kr Menjangan, memprediksikan akan banyak pemilik maupun sopir yang tidak setuju dengan rencana pemkot. “Sulit, sebab pemilik atau sopir sudah terbiasa tidak terikat alias bebas seenaknya sehingga mereka bisa sewaktu-waktu narik maupun libur.

Ia menambahkan, sedangkan kalau mengikuti pemkot berarti kerja mereka sudah terikat baik waktu mulai maupun berhenti.

Selain itu rencana pemkot ini juga pernah ada di tahuntahun sebelumnya namun sampai saat ini belum ada Q riq realisasi.Q

Rabu Pahing 28 JANUARI 2015

SURABAYA

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

RAGAM INFO

Dukung Jatim Jadi Lingkar Belajar Nasional Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim, H Soekarwo mendukung ide Jawa Timur menjadi lingkar belajar nasional. Ini penting agar bisa mempromosikan good practice Pemprov Jatim, sehingga memotivasi daerah lain untuk melakukan terobosan praktik pemerintahan yang baik.

Pakde Karwo saat menerima perwakilan The Jawa Pos Institute of ProOtonomi (JPIP) di ruang kerjanya, Selasa (27/1) melalui siaran pers Humas Setdaprov mengatakan, posisi Jatim saat ini telah menjadi hubungan bagi Indonesia bagian timur, khususnya di bidang perekonomian. Karenanya, stimulan yang dilakukan Jatim patut menjadi contoh bagi daerah lain.

Dijelaskan Pakde, kemajuan Jatim tidak akan bisa dilaksanakan jika tidak dibarengi peran partisipatoris, karena penerapan demokrasi harus diikuti dengan bagaimana mengelola pemerintahan yang secara birokratis. Beberapa daerah di Jatim, seperi Madiun misalnya memiliki program Bupati Tilik Desa (BTD), program itu merupakan bentuk pengikutsertaan masyarakat dalam demokrasi. “Contoh lain, Pacitan juga memaksimalkan peran partisipatoris, sedangkan Banyuwangi lebih unggul di sisi leadershipnya,” ungkapnya.

Ia mengusulkan, konsep yang diusung tidak bersifat terlalu mikro tetapi mengedepankan empowering dan partisipatoris. Penilaian makro nantinya harus mencakup pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, penurunan jumlah pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), disparitas Indeks Gini Ratio (IGR), lingkungan Q inf hidup, serta gender.Q

Sediakan Alkes, Gandeng Pihak Ketiga Pemprov, Bhirawa Terbatasnya anggaran rumah sakit pemerintah, membuat RSUD Dr Soetomo melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan sistem Kerja Sama Usaha (KSU), untuk memenuhi tuntutan perkembangan teknologi khususnya pembelian peralatan medis guna mendukung pelayanan pasien.

Direktur Utama RSUD dr Soetomo, Dodo Anondo, di Surabaya, Selasa (27/ 1) mengatakan, rumah sakit pemerintah berbeda dengan rumah sakit swasta besar dan berkelas yang memang mengedepankan lengkapnya peralatan. “Untuk mengatasi persoalan tersebut selama ini beberapa rumah sakit di Jatim menerapkan sistem kerja sama usaha (KSU) dengan pihak ketiga,” kata dr Dodo.

Sistemnya yaitu peralatan dimiliki oleh pihak ketiga, namun digunakan dan dimanfaatkan oleh rumah sakit dan nanti hasil/laba dari penggunaan alat tersebut dilakukan pembagian hasil.

Menurutnya, RSUD dr Soetomo sudah sejak lama dan merasakan manfaat KSU. “Selain dapat memberikan pelayanan yang lengkap dan terbaik bagi pasien.

Dengan KSU ini kita bisa menghemat sehingga anggarannya bisa digunakan untuk pengembangan membuat pelayanan kepada masyarakat dapat terus meningkat,” tutur dr Dodo.

Dikatakannya, infrastruktur, sarana prasana, dan peralatan penunjang menjadi kunci utama operasional layanan rumah sakit. “Apalagi ini terkait dengan kesehatan dan nyawa seseorang, sehingga perlu dipertimbangkan dengan baik,” Q inf terangnya.Q

Gedung PD Pasar Disewakan untuk Tambah Kas Pemkot, Bhirawa Untuk menambah pemasukan ke kas Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya, PD Pasar kota Surabaya ini berencana untuk menyewakan sebagian lantai gedung kantor PD Pasar untuk fresh market.

Hal ini dikatakan Direktur Utama PD Pasar Surya Karyanto Wibowo kepada Bhirawa bahwa lokasi kantor PD Pasar Surya di Jl Manyar Kertoarjo tersebut sangat strategis sehingga sangat tepat jika dimanfaatkan untuk pasar segar dan perkantoran. ‘’Yang akan dikomersilkan adalah lantai 1 yang bisa digunakan untuk fresh market, kalau lantai 2 akan disewakan untuk perkantoran, dan yang lantai 3 digunakan untuk kantor PD Pasar sendiri,’’ jelasnya.

Dia mengatakan, rencana tersebut dilakukan lantaran banyak ruangan dalam gedung kantor PD Pasar Surya yang tidak terpakai. Selain itu, dengan mengkomersilkan gedung tersebut akan menambah penghasilan dalam mencapai target laba tahun ini.

Adapun target pendapatan laba PD Pasar Surya tahun ini adalah Rp56 miliar atau naik dibandingkan pencapaian tahun lalu yakni Rp45 miliar. Dia menambahkan potensi pasar segar di lokasi tersebut dapat dilihat dari kawasan perumahan mewah di Jl. Manyar Kerjoarjo dan serta banyaknya restauran yang berada di sepanjang jalan tersebut.

Sebelum menyewakan lantai gedung tersebut, PD Pasar Surya akan merenovasi bangunan tersebut dengan menyiapkan anggaran sekitar Rp150 juta. ‘’Mungkin bulan depan mulai dikerjakan karena desainnya sudah jadi,’’ imbuhnya.

Sementara itu memasuki tahun 2015, PD Pasar Surya menyiapkan anggaran sekitar Rp7,4 miliar untuk perbaikan fisik pasar. Langkah ini diambil karena bangunan pasar yang ada saat ini rataQ dre rata sudah tua.Q

Sampah di Sekitar Pantai Pantai Kenjeran lama kini mulai kumuh yang disebabkan banyaknya tumpukan sampah yang berserakan disepanjang pantai.

Tampak nelayan saat mensandarkan perahunya ditepi pantai yang banyak sampah,Selasa (27/1).

trie diana/bhirawa

Dugaan Korupsi Alkes RSUD Sampang

Kejari Diminta Segera Selesaikan Penyidikan Kejati Jatim, Bhirawa Kejaksaan Tinggi(Kejati) jatim meminta agar kejari Sampang segera menyelesaikan Penyidikan dugaan korupsi alkes di lingkungan SKPD RSUD Sampang. Kasus dugaan korupsi Alkes tersebut telah dilaporkan oleh Gerakan Anak Indonesia Bersatu (GAIB).

Laporan dugaan penyimpanan proyek pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan (alkes) tahun 2009-2013 dengan total anggaran Rp 1.676.097.700 (Rp 1,6 miliar) di RSUD Sampang, telah dilaporkan GAIB di Kejari Sampang pada tahun 2012.

Bahkan, status pengusutan kasus ini sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.

Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Jatim Abdul Azis mengatakan, pihaknya tetap menghargai dan menindaklanjuti semua laporan terkait kasus korupsi. Terkait laporan ormas

GAIB ke Kejari Sampang, Ia mengatensi hal tersebut dengan menanyakan kejelasan pengusutan kasus ini ke Kepala Kejari (Kajari) Sampang.

“Secepatnya saya inginkan Kasi Intel Kejari Sampang datang ke Kejati untuk membicarakan kasus ini. Sebab, kami juga ingin tahu sampai mana penyidikan kasus ini berlangsung,” kata Asintel Kejati Jatim Abdul Azis.

Menurut Azis, Ia sangat menghargai temuan data dugaan korupsi dari ormas GAIB. Namun, Kejati Jatim dalam hal ini hanya menanyakan dan meminta Kejari Sampang untuk me-

nyelesaikan penyidikan kasus ini.

Terkait proses penanganannya, Azis mengaku hal itu merupakan kewenangan dari Kejari Sampang.

Masih kata Azis, nantinya Kasi Intel Kejari Sampang akan berkoordinasi dengan Kajari Sampang perihal kejelasan kasus ini. Selanjutnya, Kasi Intel Kejari Sampang harus menjelaskan detail penyidikan kasus tersebut. Lanjut Azis, sebagai institusi penegak hukum, Ia inginkan adanya kejelasan pengusutan sebuah kasus.

“Kami hanya membantu memperjelas dan menerangkan proses penyidikan kasus ini. Sebab kasus ini sebelumnya sudah ditangani Kejari Sampang,” tegas Jaksa asal Sampang Madura ini.

Sementara Wakil Ketua Umum DPP Ormas GAIB Habib Yusuf Assegaf menambahkan, niat kedatangannya ke Kejati Jatim yakni untuk mengetahui

tindaklanjut atas laporan yang diberikannya. Pihaknya pun mengaku bersyukur atas kepedulian Kejati Jatim untuk menindaklanjuti kasus ini dengan memanggil pihak dari Kejari Sampang.

“Kasus ini kan sudah ditangani Kejari Sampang, bahkan naik ke penyidikan. Tapi mengapa kok tidak ada kelanjutan atas kasus ini ?,” tambahnya.

Lanjut Azis, semoga dengan dipanggilnya Kasi Intel Kejari Sampang oleh Kejati, bisa membuat jelas penyidikan kasus ini. Sebab, saat ditanya Asintel Kejati, Kasi Intel Kejari Sampang mengaku bahwa kasus ini pernah di ekspose di Kejati. “Kita lihat minggu depan, apakah kasus ini sudah ada kejelasan atau tidak. Kalau tidak, kami bakal mengerahkan massa untuk menanyakan kejelasan kasus ini,” tandasnya.Q bed

Dugaan Korupsi Santri Mes Kemenag Jatim

Ungkap Keterlibatan Pihak ‘Nakal’ dari Keterangan PPHP Dinkes Targetkan 38 Kab/Kota Eliminasi Malaria

bed/bhirawa

Jaksa Trimo selaku Ketua tim penyidik pidsus Kejati Jatim saat memeriksa saksi-saksi dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Selasa (27/1).

Surabaya, Bhirawa santri Kemenag Jatim ini, mePemeriksaan tim penyidik menuhi panggilan penyidik.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim Setibanya di Kantor Kejati kepada lima orang saksi dari Jatim sekitar pukul 10.00 WIB, Kanwil Kemenag Jatim berjalan kelimanya langsung menuju ke lancar. Kelima orang yang me- lantai 5 gedung pidana khusus. rupakan Panitia Penerima Hasil Kelimanya diperiksa satu per Pekerjaan (PPHP) proyek mes satu oleh tim Jaksa dari pidsus

Kejati Jatim. Inti dari pemeriksaan ini adalah terkait kasus proyek pembangunan gedung mes di santri Kanwil Kemenag Jatim dan pengungkapan pihak ‘nakal’ yang bermain dalam proyek ini.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejati Jatim Muhammad Rohmadi membenarkan, pemeriksaan telah dilakukan oleh lima orang dari PPHP. Namun, Rohmadi enggan merincikan materi dari pemeriksaan yang dilakukan tim pidsus Kejaksaan. Ia mengaku pemeriksaan masih sama, yakni terkait proyek pembangunan mes tersebut.

“Kelimanya kami periksa sesuai dengan tupoksinya. Terlebih pada temuan yang ada pada proyek pembangunan mes itu,” kata Rohmadi kepada Bhirawa, Selasa (27/1).

Terkait pemeriksaan selanjutnya, Rohmadi mengaku masih meneliti keterangan dari lima Q bed orang saksi dari PPHP.Q

DWP Biro Humas dan Protokol Beri Santunan Pendidikan dan Kesehatan Pemprov, Bhirawa Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim Ny Artineke Supratomo, menyerahkan santunan pendidikan dan bantuan kesehatan kepada putera-puteri anggota DWP. Penyerahan santunan tersebut merupakan rangkaian acara HUT ke15 DWP ini disaksikan pengurus dan anggota DWP Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim, Selasa (27/1).

Dalam kesempatan itu, isteri Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim Supratomo ini mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian para ibu-ibu anggota DWP. Banyak manfaat yang bisa dipetik dengan santunan tersebut.

“Saya merasa sangat senang dengan acara seperti ini. Kita dapat saling memberi kepada sesama

Ketua DWP Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim Ny Artineke Supratomo didampingi Wakil Ketua Ny Suhartini, bersama tiga siswa penerima santunan pendidikan. iib/bhirawa

khususnya membantu biaya pendidikan anak-anak. Melalui program seperti ini diharapkan dapat meningkatkan rasa kepedulian dan peran serta istri PNS yang tegabung dalam DWP turut berkiprah mengambil bagian dalam upaya membangun bangsa,” kata Artineke.

Adapun nama-nama penerima santunan pendidikan tersebut yakni, Javier Othman Rafif dari SD Muhamadiyah 1-2 Sepanjang Sidoarjo, Afiyah Kurnia Safitri dari SMPN 2 Kesamben Jombang, dan Andra Faisal Armanda Putra Q iib dari SMAN 5 Surabaya.Q

Pemprov, Bhirawa Setelah suskes mengondol sertifikasi bebas malaria tahun 2014 lalu, tahun ini Dinkes Jatim mentargetkan Jatim bebas malaria di 38 kabupaten/kota.

Saat ini sudah ada 34 kabupaten/kota di Jatim berhasil mendapatkan sertifikasi eliminasi malaria yaitu adalah Mojokerto, Bangkalan, Kota Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Kediri, Lamongan, Lumajang, Kota Madiun, Magetan, Kota Malang, Kota Mojokerto, Ngajuk, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Kota Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Kota Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Kota Surabaya, Tuban, Batu, Blitar, Malang, Sumenep dan Tulunggung.

Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono mengaku, dalam pemberlakuan sertifikasi elminasi malaria, setiap daerah harus bebas penularan malaria setempat. Artinya, setiap daerah tidak boleh ada penularan dari daerah setempat (indegenous), jika ada penularan dari tempat lain atau luar Jatim, sertivikasi eliminasi malaria masih dapat dipertahankan. Kabupaten/kota dinyatakan sebagai daerah tereliminasi malaria bila tidak ditemukan lagi kasus penularan setempat (indegenous) selama tiga tahun berturut-turut. ‘’Saat ini kita masih mempunyai PR di empat daerah yaitu Madiun, Pacitan, Trenggalek dan Banyuwangi.

Empat daerah ini yang nantinya akan menjadi fokus garap Dinkes Jatim dan Dinkes kabupaten/kota setempat dalam menghentikan penularan malaria,” kata Harsono.

Harsono mengaku, dengan target eliminasi di 38 kabupaten/kota di Jatim, Dinkes akan berkerja keras agar target tersebut dapat tercapai. Menurutnya, dengan memperkuat survelensi malaria, memperkuat laboratorium malaria, pengendalian vektor dan faktor resiko malaria, pembenahan logistik malaria, penyiapan regulasi untuk sertivikasi dan penguatan jejaring target eliminasi akan cepat tercapai.

Selain itu juga menurutnya, yang tidak kalah pentingya adalah adanya kesadaran masyarakat untuk menggunakan kelambu anti nyamuk pada saat tidur.

Kelambu ini akan menangkal nyamuk anopheles betina yang menjadi penyebab penyakit malaria. ‘’Kelambu ini wajib digunakan jika ada beberapa orang terkena malaria dalam satu tempat atau daerah yang sama. ‘’Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin baik dari level atas (pengambil kebijakan) sampai di level bawah (masyarakat),’’ ucapnya.

Kasi Pemberantasan Penyakit Dinkes Jatim Setyo Budiono.menyatakan, jika dilihat jumlah penderita malaria dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Tahun 2014 jumlah kasus malaria sebesar 462 orang, tahun 2013 jumlah kasus sebanyak 1.070 orang dan tahun Q dna tahun 2012 sebanyak 1.320 orang.Q

Masyarakat Perkotaan Rentan Osteoporosis Gaya hidup masyarakat perkotaan yang tidak aktif, dimana kurang bergerak/olah raga dan lebih banyak duduk atau berdiam diri membuat resiko mereka terserang pengeroposan tulang atau osteoporosis semakin semakin besar.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fonterra Brands tahun 2013 menyebutkan, bahwa masyarakat Indonesia khususnya yang hidup diperkotaan memiliki gaya hidup sedentari atau tidak aktif atau duduk terus yang rata-rata dalam sehari sekitar tujuh jam pada hariu kerja dan lima jam pada akhir pekan.

“Itulah kenapa masyakat perkotaan lebih rentan berisiko osteoporosis ini dibandingkan masyarakat di pedesaan dimana mereka masih jauh lebih aktif,” ujar Muliaman Mansyur, Head of Medical Sales Fonterra Brands Indonesia.

Selain itu dalam penelitian tersebut juga mengungkapkan fakta bahwa hanya 18 persen

penduduk Indonesia yang rutin melakukan olah raga, dimana 22 persen dilakukan oleh pria dan aktivitas olah raga pada wanita justru lebih rendah, yaitu hanya 14 persen.

“Dari 14 persen wanita yang rutin berolah raga tersebut, baru sekitar 61 persen yang disiplin menjalankannya. Sedangkan sisanya masih belum memahami kebutuhan dan manfaat olah raga sepenuhnya,” imbuh Muliaman.

Selain karena gaya hidup tidak aktif, salah satu penyebab masyarakat Indonesia

khususnya para wanita rentan berisiko osteoporosis adalah konsumsi susu atau kalsium yang kurang. Dimana rata-rata konsumsi susu masyakat dunia sekitar 20 liter per kapita per tahun, sedangkan di Indonesia hanya hanya 11, 09 liter per kapita per tahun.

Dari segi kebutuhan kalsium, kebutuhannya adalah 1.000 hingga 1.200 gram per hari, namun yang dikonsumsi masyarakat Indonesia baru sekitar 218,7 gram per hari. hal tersebut menunjukkan masih rendahnya konsumsi kalsium.

Belum lagi 70 persen wanita Indonesia termasuk rendah tingkat konsumsi vitamin Dnya. Hal inilah yang menyebabkan dua dari lima orang Indonesia memiliki resiko tinggi osteoporosis.

“Selain jantung dan kanker, osteoporosis menjadi penyakit yang harus diwaspadai. Apalagi kaitannya dengan gaya hidup masyarakat yang salah.

Oleh karenanya berbagai pihak mengkampanyekan hidup aktif dan perbanyak konsumsi susu untuk kesehatan tulang,” Q dna pesannya.Q

OPINI

4 Tajuk

Gerakan Save KPK “PEDANG” hukum bukan cuma tajam ke bawah, melainkan juga menyengatkan racun ke atas. Tamsil itu sudah dialami oleh personel lembaga negara penegak hukum. Hakim dipenjara, jaksa dibui, serta advokat menjadi pesakitan di Pengadilan. Begitu pula kepolisian sudah sangat sering memecat anggotanya karena terlibat tindak kriminal. Andai Pengadilan benar-benar jeli (dan bersih), maka bisa jadi seluruh penegak hukum bagai antre untuk dihukum.

Inilah konsekuensi negara hukum, sebagaimana diamanatkan UUD pasal 3 ayat (3). Lebih tegas lagi UUD pada pasal 27 ayat (1) menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Tiada yang steril konsekuensi hukum. Seluruh pihak diperlakukan setara dihadapan hukum, equal before the law.

Benarkah (suara pesimisme) bahwa penegak hukum tidak bisa dipercaya? Padahal lembaga inilah yang menjadi sumber daya manusia dalam rekrutmen komisioner KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Sebenarnya masih banyak penegak hukum yang bersih dan dedikatif. Tetapi harus siaga menghadapi upaya kriminalisasi. Seperti yang terjadi berkali-kali terhadap komisioner KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Sebelum kriminalisasi “Cicak versus Buaya” pimpinan KPK sudah tak berdaya melawan dakwaan terlibat dalam pembunuhan. Ketua KPK Antasari Azhar, sudah harus mendekam di penjara. Banyak institusi penegak hukum turut “bermain,” saling intip. Misalnya, (awal April 0210) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan hakim tunggal Nugroho Setiadji, memenangkan gugatan Anggodo.

Berarti hakim ini menganggap, bahwa penghentian kasus kriminalisasi (SKPP) terhadap KPK oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, melawan hukum. Padahal SKPP itu merupakan rekomendasi Tim 8 (yang dibentuk oleh Presiden), berdasar berbagai temuan fakta untuk coba “memberangus” mafia peradilan geng Anggodo. Pelulusan gugatan praperadilan yang diajukan oleh geng koruptor, itu bukan yang pertama.

Upaya yang sama pernah dilakukan oleh pengacara senior (bergelar guru besar pula), namun gagal karena tidak memiliki hak gugat. (Karenanya harus diulang pada waktu yang tepat!) Terbukti Anggodo lebih sakti, dan dianggap memiliki legal standing (hak gugat). Maka memang tak mudah perang jihad melawan pejabat korup dan pejabat antek-antek koruptor.

Sekarang, kriminalisasi KPK berlanjut-lanjut lagi.

Ketua KPK digoyang-goyang dengan pelibatannya sebagai calon wakil presiden. Sedangkan dua komisioner (Wakil Ketua) KPK harus bersiap-siap menjadi tersangka untuk kasus sumir sebelum bekerja sebagai aparat KPK. Juga siap ditahan. Jika Kepolisian dan Kejaksaan bersikukuh melanjutkan kriminalisasi, maka dua komisioner KPK akan memilih non-aktif secara sukarela (sebagai teladan penyelenggara negara).

Modus kriminalisasi terhadap KPK, ternyata masih persis benar seperti yang dulu. Selain sebagai serangan balik, juga untuk melemahkan KPK. Dua komisioner yang tersisa akan bekerja pontang-panting. Walau (dengan sisa dua komisioner) sesungguhnya KPK masih bisa bisa bekerja. Seluruh produknya tetap sah. Lebih lagi dengan dukungan luas masyarakat, KPK memiliki spirit sangat kuat melanjutkan pemberantasan korupsi.

Tetapi pelemahan terhadap KPK akan berdampak buruk terhadap citra pemerintahan. Karena itu dibutuhkan campur tangan presiden untuk mengendalikan aparatnya, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan. Siapa bilang presiden tidak boleh mengendalikan Kepolisian dan Kejaksaan?

Sebagaimana diatur dalam UUD pasal 4 ayat (1), bahwa “Presiden memegang kekuasaan pemerintahan...” Bahkan jika presiden abai terhadap kriminalisasi KPK, maka rakyat akan menganggap presiden tidak memegang kekuasaan pemerintahan.

Saat ini gerakan save-KPK, telah masif digelorakan oleh rakyat di seluruh daerah di tanah air. Ini penguatan moral secara sukarela, bukan dimobilisasi seperti lazimnya dukungan politik praktis. Jika tidak merespons suara rakyat, presiden akan kehilangan popularitas yang dibangun keras selama ini. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Pengalihan Pengelolaan SMA/ SMK ke Provinsi SALAH satu imbas berlakunya Undang Undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah terjadinya pengalihan pengelolaan Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi.

Peralihan itu kabarnya dilatari oleh keinginan pemerintah pusat untuk mengurangi beban Kab/Kota yang sudah kian berat. Harapan lainnya tentu saja untuk mengurangi kesenjangan kualitas SMA antar Kab/Kota. Harus diakui memang, antar kabupatan/kota masih terjadi kesenjangan kualitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Kondisi itu bisa terjadi karena setiap kab/kota memiliki perhatian yang berbeda-beda terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di wilayahnya, akibatnya alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk pendidikan setiap kab/kota berbeda. Imbasnya kemudian adalah terjadi kesenjangan kualitas pedidikan yang dihasilkannya.

Berkaca dari itu, kita sungguh berharap agar berlakunya UU Pemda yang baru ini benar-benar membuat perubahan ke arah positif atas kualitas pendidikan di level SMA/SMK. Kita ingin, sekolah-sekolah yang sebelumnya kurang diperhatikan saat dikelola kab/kota akan semakin baik nasibnya.

Dan publik juga tentu berharap agar kualitas sekolah yang sebelumnya sudah baik dikelola kab/kota akan semakin baik ketika dikelola Kab/kota. Jangan sampai malah terjadi penurunan kualitas penyelenggaraan pendidikan ketika dikelola provinsi.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Rabu Pahing, 28 JANUARI 2015

Penyikapan Turunnya Minyak Dunia bebatuan (disebut shade oil); kemenguatan nilai tukar dolar AS terhadap hampir semua mata uang dunia; serta menurunnya permintaan minyak dunia karena lesunya ekonomi EroLebih mahal sedikit, pa, Tiongkok, Jepang, tetapi dapat BBM dan India. lebih bersih.

Pihak-pihak yang Oleh : Warga yang sudah ’’menyalahkan’’ keAgustin Dwi Haryanti pernah merasakan bijakan pemerintah harga Premium tingmenaikkan harga gi, sekarang ini menBBM premium dari jadi terbiasa membeli Pertamax.

Rp 6.500 pada 18 November 2014 Apalagi harga Pertamax juga ikut tersebut juga mengatakan akibat turun menjadi sama dengan harga negatif dari kebijakan itu ikut Premium pada akhir tahun lalu. menyumbang tingginya tingkat Tanpa terasa dan tanpa dipaksa, inflasi tahun 2014 sebesar 8,36 masyarakat mengubah pola konpersen. Menurut saya kebijakan sumsi BBM dari yang bersubsidi menaikkan harga BBM pada 18 ke BBM nonsubsidi. Kebijakan November 2014 tidaklah salah. harga seperti ini ternyata lebih Pertama; bagaimanapun peefektif dibandingkan imbauan di merintah harus mencabut subsidi berbagai SPBU dan memasang stiBBM yang pada APBN 2014 sudah ker bahwa BBM bersubsidi hanya mencapai Rp 250 triliun. Jika tidak untuk warga kurang mampu. dicabut, subsidi BBM di APBN Untuk selanjutnya penghapusan 2015 bisa mencapai Rp 300 triliun, subsidi BBM ini akan menjadi bahkan lebih. Besarnya subsilebih mudah. Tekanan terhadap di BBM menimbulkan persepsi APBN bisa dikurangi, karena negatif di kalangan pelaku pasar subsidi berkurang. modal dan pasar uang. Para pemiDana subsidi bisa dialihkan lik uang akan segera mengalihkan ke penggunaan yang lebih efektif dolarnya kembali ke AS karena dan lebih produktif, berbarengan ekonomi negara adidaya itu sedang dengan kebiasaan masyarakat dalam proses pemulihan. yang sudah mengonsumsi BBM Kedua; sebenarnya siapa pun nonsubsidi. Pertanyaannya sekatak pernah menduga bahwa harga rang, karena harga BBM dalam minyak dunia akan terus turun negeri mengikuti fluktuasi harga seperti sekarang. Pada saat peminyak dunia, siapkah masyaramerintah menaikkan harga BBM kat dengan harga BBM sangat jadi Rp 8.500 per liter dari Rp tinggi jika harga minyak dunia 6.500 pada 18 November 2014 membubung? Seharusnya siap. masih ada keyakinan kuat bahwa Siapa yang salah dari naik turuharga minyak dunia akan kembali nya harga BBM? normal menjadi sekitar 80-90 dolar AS per barel. Kenyataan ternyata Harga minyak dunia berbicara lain karena harga minyak Banyak pihak kemudian ’’medunia cenderung terus turun dan nyalahkan’’ pemerintah dengan kini sampai 46 dolar AS per barel. mengatakan bahwa mestinya pemerintah tidak perlu cepat-cepat Operasi pasar menaikkan harga BBM dari Rp Penurunan harga BBM pre6.500 menjadi Rp 8.500 pada 18 mium sampai dua kali, bahkan November 2014. Pasalnya, pemedi masa mendatang akan bisa rintah pasti sudah mengetahui turun lagi atau sebaliknya kemtren bahwa harga minyak dunia bali dinaikkan sesuai dengan akan terus turun. fluktuasi harga minyak dunia meTren turunnya harga minyak mang membuat banyak kalangan dunia tersebut disebabkan oleh beterkejut atau heran. Mereka tidak berapa faktor antara lain, meningterbiasa menerima penurunan katnya pasokan (supply) minyak harga BBM berkali-kali, bahkan dunia karena keputusan negarananti juga kemungkinan kemnegara OPEC mempertahankan bali naik. Lalu apa yang harus kuota produksi; ditemukannya dilakukan pemerintah? Pertama; metode baru pembuatan minyak melakukan sosialisasi kepada di AS dengan cara memanaskan masyarakat bahwa harga BBM

Keputusan pemerintah kembali menurunkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dari harga Rp 7.600 per liter. Fakta tersebut merupakan penurunan kedua setelah penurunan pertama dari Rp 8.500 per liter menjadi Rp 7.600 per liter. Hal itu dilakukan setelah harga minyak dunia kembali turun menjadi 46 dolar AS per barel.

Sikap masyarakat Kenyataan itu sontak membuat masyarakat merasakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) premium dua kali dalam beberapa bulan ini. Karena itu, yang terjadi di lapangan pun berkebalikan dengan yang sering terjadi. Dulu, menjelang diberlakukan kenaikan harga, biasanya antrean kendaraan mengular di tiap SPBU hingga menjelang tengah malam.

Kemarin ini, mungkin masyarakat justru menahan diri dan menunggu sampai hari saat harga baru diberlakukan. Dengan demikian pengendara bisa memperoleh Premium dengan harga murah, atau dengan kata lain dengan uang yang sama bisa memperoleh Premium lebih banyak dibanding pada akhir tahun lalu. Hal tersebut tentu cukup melegakan, setidak-tidaknya bisa meringankan dari sisi pengeluaran biaya transportasi, meskipun harga barang-barang yang telanjur naik agak susah turun.

Melihat kenyataan naik, turun, dan turun lagi harga BBM ini bisa dipetik beberapa pelajaran.

Intinya rupa-rupanya Presiden Jokowi by design sedang menyiapkan kultur masyarakat untuk siap dengan perubahan harga BBM, baik naik maupun turun, mengikuti harga minyak dunia.

Penampilan Kepala Negara yang mengumumkan sendiri, tidak menyerahkan kepada menteri rencana penurunan harga BBM menunjukkan desain kultural itu. Ini hanya bisa dilakukan oleh pemimpin yang memahami masyarakatnya.

Pencabutan subsidi BBM mau tak mau harus dilakukan karena subsidi memang menjadi beban APBN. Meskipun pada akhir 2014 ada tren harga minyak dunia turun, pemerintah tetap menaikkan harga Premium. Lihatlah perubahan perilaku masyarakat, dari semula terbiasa mengonsumsi BBM bersubsidi secara sukarela beralih kepada BBM nonsubsidi. Hal ini karena perbedaan harga premium dan Pertamax yang sangat sedikit.

B

bisa naik-turun mengikuti harga minyak dunia. Faktor lain yang diperhitungkan pemerintah untuk menaikkan/menurunkan harga BBM adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Jika dolar AS menguat terhadap rupiah atau rupiah melemah terhadap dolar AS maka harga BBM akan naik, dan sebaliknya.

Pengguna solar untuk industri dan pertamax sudah terbiasa dengan fluktuasi harga seperti itu dan tidak kaget. Kedua; yang menjadi masalah memang adalah bahwa kenaikan premium menyebabkan kenaikan harga barang-barang lain. Celakanya, ketika harga premium sudah turun, harga-harga barang lain itu tidak ikut turun.

Hal ini memang sifat dari harga yaitu ’’fleksibel ketika naik, tetapi kaku ketika harus turun’’.

Untuk itu, kebijakan yang harus diambil adalah kalau yang mengalami kenaikan itu adalah harga barang-barang kebutuhan pokok maka pemerintah lewat Bulog bisa melakukan operasi pasar dengan menjual barang-barang kebutuhan pokok yang harganya naik. Operasi pasar selama ini sering salah sasaran karena dilakukan di pasar-pasar dan yang membeli justru pedagang pasar yang memiliki modal besar.

Seyogianya operasi pasar dilakukan di lingkungan perumahan agar pembelinya rumah tangga yang terkena dampak langsung dari kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok. Hal lain yang perlu dilakukan adalah mencermati ulah spekulan yang memanfaatkan situasi dengan menaikkan harga barang melebihi kewajaran dan menimbun barang. Di tiap daerah sudah ada tim pengendali inflasi daerah (TPID) yang anggotanya merupakan gabungan dari berbagai lembaga, termasuk penegak hukum seperti kepolisian.

Polisi bisa menindak para spekulan ini karena ada landasan hukumnya, yaitu UU tentang Pergudangan. Regulasi itu menyebutkan bahwa pihak yang bisa atau boleh menimbun barang di gudang adalah mereka yang memiliki izin pergudangan. Pihak yang tidak memiliki izin itu andai menimbun barang bisa dikategorikan melanggar hukum atau menjalankan praktik spekulan yang akan berhadapan dengan hukum.

Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang

Guru Panggilan Hati, Bukan Panggilan Gaji

erbagi ilmu kepada orang yang kurang tahu merupakan pekerjaan yang mulia. Predikat mulia ini disandang oleh seorang pendidik, yakni guru. Kemulian ini didasarkan karena peran pentingnya yang memiliki pengaruh besar dalam aspek kehidupan termasuk dalam menopang kehidupan negara. Guru mendidik dan membentuk karakter siswa sebagai generasi pembawa masa depan bangsa. Guru yang cerdas akan melahirkan murid yang cerdas dan menciptakan negara yang cerdas pula.

Menjadi guru adalah profesi mulia dan harus disertai dengan keikhlasan. Ikhlas merupakan sifat tulus tanpa pamrih, termasuk berbagi ilmu kepada orang lain seperti yang dilakukan oleh guru. Ikhlas dalam meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran untuk mengabdi kepada orang atau siswa sebagai objek utama guru dalam berdedikasi.

Betapa mulianya guru dengan segala bentuk pengabdiannya demi membentuk karakter anak bangsa menjadi generasi yang benar-benar bisa diharapkan.

Namun, dewasa ini keikhlasan tersebut sudah mulai tidak terlihat pada pribadi seorang guru. Tidak jarang guru yang pamrih dengan amalan mereka.

Mereka menuntut agar diberikan gaji yang cukup untuk menopang kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Apalagi para guru honorer yang hanya diberi upah minim sesuai jumlah jam mengajar. Mereka sering berontak dengan gaji yang mereka terima setiap bulannya karena tidak sebanding dengan keringat yang dikeluarkan.

Dalam paradigma Filsafat Yunani ada dua karakter pendidik, yakni Filosof dan Sofis.

Keduanya merupakan sebutan

untuk para ilmuwan. sanjungan bagi guru.

Namun, keduanya Saat itu, guru hanya memiliki makna yang diberikan gaji yang berbanding terbalik. sedikit. Karena itu, Filosof adalah seorang demi menghindari berontak dari para ilmuwan yang dengan ikhlas mengabdikan guru dan untuk memilmunya kepada orang buat mereka merasa lain. Sedangkan Sofis dihargai atas jasa adalah ilmuwan yang mereka, Soeharto memberikan pengpamrih dalam memOleh: berikan ilmu kepada hargaan kepada guru Ummi Mukhoyyaroh orang lain. Bahkan, sebagai pahlawan. para Sofis sering Hingga sekarang, mengobral ilmu dan ungkapan ini masih menghalalkan segala cara demi sering disebut-sebut dan esensinmendapatkan keuntungan terya pun masih sama seperti yang masuk membodohi mereka yang dulu. Jika dikorelasikan dengan diberikan ilmu. konteks kehidupan saat ini yang Karakter mayoritas guru di serba membutuhkan finansial, Indonesia tidak jauh beda dengan sanjungan atau pujian saja tidak Sofis. Jika Sofis adalah orang cukup untuk menghargai pengoryang benar-benar pintar, jadi banan para guru. Dengan sanjunwajar jika dia menginginkan gaji. gan dan gaji yang sedikit tidak Ironisnya, guru yang menuntut mampu menopang kebutuhan untuk diberi gaji lebih adalah sehari-harinya. Guru pun butuh guru-guru yang tidak berkualipenghidupan, dan butuh biaya tas. Guru masih pamrih dalam (uang) untuk tetap bisa bertahan mengajar siswa. Bahkan, mereka idup secara layak. yang bukan sarjana pendidikan Seperti yang diungkapkan oleh bisa menjadi guru demi mengisi Menteri Pendidikan dan Kebukekosongan waktu dan tidak didayaan, Anies Baswedan dalam cap sebagai pengangguran. Dari acara yang bertajuk “Indonesia hal ini semakin tampak jelas WOW, Provinsi WOW” di Jakarta, bahwa niat menjadi guru adalah 22 Desember 2014 bahwa beliau karena panggilan gaji. bahwa guru disebut sebagai pahlParadigma seperti inilah yang awan tanpa tanda jasa. Sebab, semestinya dihapuskan dari benak jasa guru selalu melekat pada diri seorang guru. Keinginan untuk setiap warga negara yang pernah menjadi guru seharusnya berasal dididiknya. Dia juga menyatakan dari panggilan hati bukan karena bahwa guru adalah pekerjaan panggilan gaji. Sebab, menjadi yang mulia. Untuk menciptakan guru merupakan sebuah kewasumber daya manusia yang hebat jiban bukan pekerjaan yang harus diperlukan pula guru yang hebat. mendapatkan imbalan, yaitu Anies juga menyatakan bahwa menitik beratkan guru sebagai pihaknya akan meningkatkan sebuah profesi bukan pekerjaan. kesejahteraan guru.

Di sisi lain, ungkapan “PahlaPahlawan Tanpa Tanda Jasa wan Tanpa Tanda Jasa” memiliki Ungkapan ini ada sejak masa makna yang mendalam. Ungkapan pemerintahan Presiden Soeharto ini juga bisa dimaknai dengan “tansebagai wujud penghargaan dan pa pamrih” atau dalam istilah jawa

“sepi ing pamrih, rame ing gawe”.

Maksud dari tanpa pamrih ini adalah niat yang benar, yakni tulus dan ikhlas dalam mengabdi. Niat adalah langkah awal sebelum bertindak.

Niat yang salah akan membuahkan hasil yang salah pula.

Mencerdaskan siswa sebagai tujuan utama dan gaji sebagai tujuan selanjutnya akan mendorong guru untuk mentransferkan ilmunya secara komprehensif dan tidak ala kadarnya. Tidak hanya memeberikan materi yang telah tersusun di kurikulum, tapi juga pelajaran tentang kehidupan yang merujuk pada pengetahuan akhlak untuk membentuk karakter siswa. Sebaliknya, guru yang menjadikan gaji sebagai tujuan awalnya hanya akan mencetak siswa yang tidak berkualitas dan hanya memberikan dampak buruk bagi negara.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dedikasi yang dilakukan oleh guru memberikan kontribusi sangat besar bagi negara. Semua jenis profesi yang ada berawal dari jasa seorang guru. Insinyur, dokter, menteri, bahkan presiden tidak luput dari peran guru yang dengan tulus dan ikhlas mengontribusikan tenaga, waktu, serta fikirannya demi mencetak siswa menjadi orang-orang yang bisa dibanggakan.

Perlu digaris bawahi, bahwa guru merupakan profesi mulia.

Selain harus mendapatkan sanjungan dan kehormatan, mereka juga patut untuk disejahterakan untuk menghargai jasa mereka dalam mendidik anak bangsa.

Menjadi guru bukan berdasar atas panggilan gaji, tapi panggilan hati. Wa Allhu a’lamu bi ash-shawab.

Mahasiswi Jurusan Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah UIN Walisongo Semarang dan Sekjen Center and Democracy of Religius)

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Pahing 28 JANUARI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Satu Pasien DBD Meninggal Sidoarjo, Bhirawa Satu pasien Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kab Sidoarjo meninggal dunia.

Pasien yang bernama Sabrina (5) tahun warga Desa Sepande RT 7/RW 2, Kec Candi, Sidoarjo masuk ruang ICU (Intensive Care Unit) RS Siti Hajar tanggal 24 Januari, sekitar pukul 21.00 WIB dalam kondisi trombositnya diangka 34, jauh dari angka normal yakni 150 an.

Bagian Marketing RS Siti Hajar, Reza Achmadi, Selasa (27/1) kemarin, membenarkan kalau ada salah satu pasien DBD yang telah meninggal dunia. Menurutnya, kondisi pasien waktu itu trombositnya sudah diangka 34, kondisi pasiennya juga sudah gelisah terus, sehingga esoknya tanggal 25 Januari sekitar pukul 12.00 WIB meninggal dunia. Begitu masuk, pasien langsung di ruang ICU. Sementara itu, saat dimintai keterangan jumlah pasien yang kena DBD di RS Siti Hajar. Dijawabnya, kini tidak ada. Sudah pernah ada dua atau tiga orang, namun sudah bisa pulang semua. RS Siti Hajar memang beda dengan RSUD, karena di RS swasta ini kebanyakan pasien penyakit dalam atau paru-paru. ‘’Ya wajar kalau pasien yang terkena DBD Cuma sedikit,’’ tambah Resty, Humas RS Siti Hajar.

Terpisah, Humas RSUD Kab Sidoarjo, Achmad Zainuri juga menjelaskan kalau jumlah pasien yang terinfeksi DBD selama bulan Januari 2015 ini ada lima orang. ‘’Tetapi semuanya sudah bisa teratasi dan sudah pulang, hingga kini masih ada tiga pasien yang masih dirawat,’’ katanya.

Begitu juga, menurut Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinkes Sidoarjo, dr Tamat Edy mengatakan, kalau pihaknya telah melakukan fogging atau penyemprotan di tempat korban. Aturannya setalah ada korban baru bisa dilakukan fogging, kalau fogging dilakukan sebelum ada korban, bisa-bisa nyamuknya akan sangat kebal. ‘’Jadi gerakan yang harus dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi agar Sidoarjo tak terkena KLB DBD seperti di daerah lain. Kita harus melakukan gerakkan sosialisasi secara gencar dan terus-menurus,’’ tandasnya.Q ach

Pasar Krian Menyiasati BTO Jadi BOT Sidoarjo, Bhirawa Pasar Baru Krian (PBK) yang dibangun CV Bangun dengan pola BTO 25 tahun di atas lahan Pemkab Sidoarjo, mulai mensiasati untuk merubah perjanjian setelah dalam 6 tahun ini PBK tak diminati pedagang.

Sejak diserahkan pengelolaannya kepada Dinas Pasar Sidoarjo 6 tahun silam, PBK yang menyediakan 426 stan dalam pasarnya tak laku. Kontradiksi dengan Pasar Krian dan Ramayana di baratnya yang laku dipenuhi pedagang. PBK ini semula jadi tempat penampungan pedagang kaki lima yang ada di seputaran Krian, ada sekitar 200 PKL yang sudah masuk untuk mengisi kekosongan stan tetapi strategi ini tak membantu.

Puluhan PKL yang ‘dipaksa’ masuk ke penampungan PBK, Selasa (27/1) siang melakukan hearing dengan komisi B, untuk meminta berjualan di tepi jalan lagi.

Mereka tak betah berjualan di dalam pasar karena sudah tiga bulan ini sepi. DPRD juga tak merestui mereka kembali berjualan di jalan, karena akan memperparah kemacetan di kawasan langganan macet.

Anggota Komisi B, Mulyono, mengakui untuk mengurai kondisi PKL Krian harus melihat dulu dokumen perjanjian kerjasamanya antara investor CV Bangun dengan Pemkab Sidoarjo. Perjanjian itu menggunakan pola BTO (Build Transver Operation) dengan ketentuan pihak swasta membangun fisiknya dan menjual stand lalu pengelolaannya diserahkan Pemkab. kerjasama dengan BTO ini rupanya tak membawa keberuntungan investor, sehingga ada wacana untuk mengganti perjanjian dari BTO menjadi BOT (Build Operatian Transver) di mana Dinas Pasar yang menjual stand.

PBK ini mati suri sejak lama, pedagang enggan membeli stand karena tak laku. Mereka pernah buka usaha di situ tapi sepi akhirnya kembali berjualan di tepi jalan raya. ‘’Bagaimana dagangan kita bisa laku, jika di luar masih banyak pedagang yang dibiarkan beraktifitas,’’ tutur Imam Busori, Ketua PKL Merah Putih saat hearing.

Jika dalam dua hari ke depan tak ada langkah kongkrit dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini, maka tak mungkin pedagang yang berada di dalam PBK akan gulung tikar. ‘’Kita sudah lima bulan bertahan dengan kondisi sepi seperti ini.Jika tetap dibiarakan, kita terpaksa juga ikut berjualan di luar,’’ tegas Imam. Q hds

RALAT Iklan Advetorial “Ayo Membangun Pemkab Mojokerto Bersama MKP” yang dimuat di Harian Bhirawa pada hari Selasa, 27 Januari 2015 terdapat kesalahan pemasangan Logo. Yang di tampilkan Logo Pemkot Mojokerto, yang benar adalah Logo Pemkab Mojokerto. Demikian Kesalahan telah dibetulkan, dan harap maklum.

Bag. Iklan.

5

Wali Kota Ancam Pidanakan Jual Beli Jabatan Kota Mojokerto, Bhirawa Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus mengancam bakal menindak tegas oknum PNS yang melakukan praktek jualbeli jabatan dalam proses mutasi di lingkup Pemkot Mojokerto. Bahkan orang nomer satu di Pemkot Mojokerto ini tak segan memproses hukum anak buahnya yang melanggar perintahnya itu.

kariyadi/bhirawa

Wali kota Mojokerto H Mas’ud Yunus (depan bertopi) menanam padi bersama TNI, Selasa (27/1) kemarin.

TNI Tanam Padi Bersama Petani Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional Mojokerto, Bhirawa TNI bersama petani siap mendukung program ketahanan pangan nasional yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo, Kodim 0815 Mojokerto menjalin kerjasama dengan Dinas Pertanian Pemerintah Kota Mojokerto sekaligus penanaman padi secara serempak bersama Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus dan Forpimda Mojokerto di areal persawahan Desa Gunung, Gedangan, Selasa (27/1) kemarin.

Dandim 0815/Mojokerto, Letkol Arm Putranto Gatot Sri Handoyo mengatakan pada tiga tahun mendatang Negara Indonesia harus mampu berswasembada pangan, sehingga tak perlu lagi mengimport beras dari negara lain. Melalui Danramil dan Babinsa TNI akan ikut melaksanakan tugas pendampingan, bukan untuk mengambil alih tugas tugas dinas terkait. ‘’Terutama tugas pendam-

pingan musim tanam, menghadapi hama terutama tikus, distribusi pupuk dan lain-lain dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan nasional di wilayah Kota Mojokerto, sehingga baik Danramil maupun Babinsa harus selalu berkoordinasi dengan pihak yang terkait dalam program ini,’’ jelas Dandim.

Ketua Kelompok Tani Gedang Sari dari Desa Gunung Gedangan, Suhartono mengatakan, petani Desa Gunung Gedangan hanya mampu tanam dua kali dalam setahun, terutama disebabkan beberapa kesulitan diantaranya karena kesulitan air pada masa tanam, kedua sehingga hal ini juga berpengaruh pada hasil panen yang tak bisa maksimal. ‘’Maka dengan adanya kegiatan pendampingan dari TNI kami sungguh sangat menyambut baik dan positif , dengan harapan semoga da-

pat meningkatkan hasil panen kami,’’ ujarnya.

Sementara itu, Asisten I Sekda Kota Mojokerto mengatakan, Kota Mojokerto bertekad mendukung suksesnya program Ketahanan Pangan Nasional. ‘’Untuk itu Pemkot Mojokerto siap bekerja sama dengan Kodim 0815 dalam rangka meningkatkan hasil panen di masa yang akan datang, dimana dalam pelaksanaannya akan selalu dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian Kota Mojokerto,’’ kata Marjono.

Usai penandatanganan MoU antara Dandim 0815/ Mojokerto dengan Kepala Dinas Pertanian Kota Mojokerto, disaksikan Danrem 082 CPYJ dan Wali Kota Mojokerto, kegiatan diakhir dengan penanaman padi secara simbolis oleh Wali Kota Mojokerto, Danrem 082/CPYJ, dan segenap anggota Forpimda Mojokerto.Q kar

Untuk mengetahui penyimpangan itu, wali kota membuka ruang bagi publik untuk melaporkan langsung jika mendapati oknum PNS yang menjanjikan jaminan bisa menduduki jabatan strategis. Praktek untuk mendapat jabatan strategis lewat jalur siluman dengan ‘uang pelicin’ untuk penempatan jabatan basah atau naik jabatan diharamkan. ‘’Kalau ada praktek jual beli jabatan, langsung laporkan saya. Siapa pun oknum itu akan saya tindak tegas, dan jika ada bukti yang jelas akan kita proses secara hokum,’’ tandas Mas’ud Yunus, Selasa (27/1) kemarin.

Penegasan Mas’ud Yunus itu terkait bakal digelarnya lelang jabatan untuk tiga kursi kepala unit kerja yang lowong dan kosong di Diskoperindag, Disporabudpar dan Badan KBPP. Selain itu, juga lelang jabatan internal untuk posisi eselon III dan eselon IV. ‘’Saya tak mau ada promosi jabatan tanpa seleksi. Ini amanat UU,’’ tandasnya.

Yang pasti, Mas’ud Yunus akan menggelar lelang jabatan di birokrasi yang dipimpinnya tak sebatas di top level pejabat eselon II semata, namun juga menerapkan promosi jabatan secara terbuka dalam sistem merit untuk pejabat eselon III dan IV, seperti amanat UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. ‘’Untuk bisa menduduki jabatan. Makanya untuk eselon III dan IV juga harus dilelang, meski untuk internal saja, pelaksanaannya kita lakanakan Februari nanti,’’ ulang dia.

Dengan promosi secara terbuka, diharapkan akan mendapatkan pejabat struk tural yang profesional, memiliki kompetensi tinggi, berkinerja baik, berintegritas, dan sesuai harapan organisasi. ‘’Semuanya harus transparan,’’ pungkasnya.

Wali Kota Mas’ud Yunus

kariyadi/bhirawa

H Mas’ud Yunus sejak beberapa waktu lalu merencanakan menggelar lelang jabatan di birokrasi yang dipimpinnya. Promosi jabatan secara terbuka dalam sistem merit untuk pejabat itu, seperti amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, Mas Agoes Nirbito Moenasi Wasono, mengungkapkan Lelang jabatan untuk eselon III dan IV ini merupakan tindak lanjut dari perintah Wali Kota Mojokerto Untuk bisa menduduki jabatan tertentu.

Memang, lanjut Agoes, dengan promosi secara terbuka, kita akan mendapatkan pejabat struktural yang profesional, memiliki kompetensi tinggi, berkinerja baik, berintegritas, dan sesuai harapan organisasi. Namun, kewajiban dalam UU ASN menyebut, lelang jabatan atau promosi terbuka hanya wajib untuk perebutan jabatan di eselon I dan II saja. ’’Tapi ini permintaan dari wali kota.

Dan kita rumuskan dulu seperti apa pelaksanaannya nanti,’’ tegasnya.

Agoes menuturkan, salah satu item yang tengah dirumuskan bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) itu diantaranya batasan peserta. Apakah peserta hanya dibatasi di lingkup pemerintah kota atau terbuka bagi sejumlah daerah. ’’Kalau eselon II sudah jelas. Bisa dari luar,’’ tambahnya.Q kar

Limbah Beracun Delta Grafika Dibuang di BLH Berharap Jadi Kapolres di Gresik Sidoarjo, Bhirawa Lingkungan Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sidoarjo di Jl Trunojoyo, ternyata dikelilingi limbah beracun B3 dari tinta kertas buangan perusahaan percetakan milik Perusahaan Daerah Delta Grafika.

Di kantor yang berada disamping barat Kantor BLH itu terlihat cairan hitam pekat mengaliri selokan, cairan hitam itu kental menempel didinding selokan. Gawatnya tinta bekas cetakan itu hanya mengalir di selokan BLH. Kantor BLH me-

mang berdampingan dengan Delta Grafika bahkan bisa dibilang satu atap. Bahkan satu gudang besar menjadi rebutan antara BLH dan Delta Grafika.

Pembuangan limbah tinta ini sebetulnya sudah lama dikeluhkan pegawai BLH namun tak pernah mendapat tanggapan.

Begitu kentalnya limbah tinta itu sehingga menempel ketat di dinding selokan, walaupun digelontor dengan air hujan tetapi tetap saja tak maul hilang. Menurut sumber di BLH, pegawai Delta Grafika itu mem buang sembarangan limbah itu

Limbah beracun B3 dari tinta kertas buangan perusahaan percetakan milik Perusahaan Daerah Delta Grafika menempel di dinding selokan, ini sulit hilang meski sudah digelontor air hujan.

itu. Padahal selokan itu sebenarnya berfungsi untuk buangan air dari kamar kecil kantor itu. Pembuangan limbah itu sudah berjalan lama, pihak Delta Grafika rupanya menganggap biasa limbah seperti ini. Padahal sebenarnya ini merupakan limbah beracun.

Kepala BLH, drs Siswoyo saat dikonfirmasi, membenarkan, selokan kantornya dipenuhi limbah tinta hitam pekat. ‘’Tapi saya tak tahu, apakah itu cairan limbah beracun atau bukan,‘’ ujarnya.

Pihaknya juga pakewuh dengan adanya limbah tinta ini karena instansi perusahaan daerah di bawah Pemkab Sidoarjo. Limbah tinta itu sulit digelontor dengan air, walaupun digelontor berulangkali, tintanya tetap nempel di dinding selokan.

Anggota komisi C DPRD, meminta perusahaan daerah ini harus memberi contoh yang baik kepada instansi lain. Dewan sering mengkritisi pabrik swasta yang membuang limbah sembarangan. Tapi ini malah ada perusahaan plat merah yang membuang limbah beracun di selokan tengah kota. Ini jelas sangat berbahaya dan harus diakhiri, karena akan membahayakan lingkungan sekitarnya.Q hds

Gresik, Bhirawa Sebanyak 10 personel kepolisian dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) mahasiswa STIK (Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian) mengunjungi Kantor Bupati Gresik, Selasa (27/1). Mereka diterima Bupati Gresik, Sambari Halim Radioanto di Ruang Graeta Eka Praja.

Kunjungan mahasiswa STIK ini merupakan kegiatan pengabdian masyarakat mahasiswa STIK – PTIK angkatan 64 di wilayah hukum Polres Gresik dengan didampingi Ketua Perwira Pendamping, Kombes Pol Drs Priyanto.

Kombes Pol Drs Priyanto menjelaskan, maksud kunjungan para mahasiswa ini adalah melaksanakan tugas untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapat di bangku kuliah secara teori, agar bisa diterapkan di wilayah yang kini di laksanakan kegiatan Selain itu, juga membangun sinergi Polri, Pemkab dan masyarakat. Sasaran kegiatan pengabdian ke masyarakat selama satu minggu ini diantaranya, Polres, SMK PGRI, SMAN I Gresik, DPRD, Kantor Bupati, beberapa Masjid serta Polsek kota.

Sementara itu Bupati Gresik, Sambari Halim Ra-

dianto menjelaskan, Gresik merupakan kota yang perusahaan dan industrinya, serta 10 pelabuhan, tentu gesekan dan permasalahan semakin banyak, Namun kenyataannya tak demikian, justru Gresik yang berpenduduk lebih 1 juta jiwa ini ternyata kondusif dan aman.

Hal ini tak lepas dari kerjasama dan koordinasi yang terus-menerus dilakukan lewat Forpimda. ‘’Kalau toh ada demo, itu dikarenakan perusahaan telat atau kurang dalam membayar UMK yang telah di terapkan,’’ kata Bupati.

Kondisi yang kondusif ini juga didukung UMK Gresik sebesar Rp2.707.500 ini merupakan UMK tertinggi disbanding kabupaten lain Jatim, bahkan di Jawa Tengah maupun Jawa Barat.

Bahkan setiap peringatan hari buruh, selalu diadakan istiqotsah bersama di halaman Kantor Bupati Gresik. Orang nomor satu di Gresik berharap mereka yang bertugas di Gresik saat ini bisa ditempatkan di Gresik hingga menjadi Kapolres. ‘’Banyak pimpinan Polres yang sudah berhasil dan berprestasi dari Gresik kini sudah menduduki jabatan lebih tinggi atau berbintang,’’ tandasnya.Q eri

Takut Banjir di Gempolsari dan Kalitengah Terulang Sidoarjo, Bhirawa Selain 18 wilayah kecamatan yang wajib dipantau kondisinya dalam Bulan Januari sampai Pebruari ini terkait kewaspadaan bencananya, ternyata ada dua lokasi lagi yang khusus mendapat perhatian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab Sidoarjo.

Yakni Desa Kali Tengah dan Gempolsari, Kec Tanggulangin, Sidoarjo.

Menurut Kepala Seksi (Kasi) Pencegahan BPBD kab Sidoarjo, Sunoto SH, menurut data dari BMKG Juanda, pada Bulan Januari dan Pebruari masih deras-derasnya musim hujan itu. Sedangkan dua desa yakni Desa Kali Tengah dan Gempolsari tak sampai dilanda banjir kembali seperti

tahun 2014 lalu. Saat itu, banjir sampai setinggi lutut orang dewasa. ‘’Sehingga disana tempatkan petugas, supaya bisa cepat berkoordinasi bila terjadi banjir seperti tahun lalu,’’ kata Sunoto, Selasa ( 27/1) kemarin.

Dua desa ini tahun 2014 lalu kebanjiran akibat pendangkalan Kali Ketapang, karena luberan dari Lumpur Lapindo.

Kini diharapkan tak sampai meluber, sebab telah dibuatkan sejumlah pond-pond untuk penampungan Lumpur Lapindo.

Karena kejadian itu, warga Desa Gempolsari yang tinggal di RT 9 dan RT 10, serta sejumlah KK di Desa Kali Tengah yang tinggal di perbatasan antara dua desa itu, sampai dievakuasi ke Balai

ali kusyanto/bhirawa

Banjir di Desa Gempolsari tahun 2014 lalu, airnya setinggi lutut orang dewasa dan masuk rumah-rumah warga.

Desa Gempolsari selama enam hari. ‘’Bencana memang tak bisa diprediksi, tapi untuk me-

mantau kondisi bencana itu mengikuti ramalan dari BMKG, karena itu pantauan khusus di Desa Kalitengah

dan Gempolsari dibatasi sampai pada Bulan Pebruari,’’ kata Sunoto.

Hujan seperti nya menjadi momok bagi warga di sekitar pusat semburan Lumpur Lapindo. Setiap terjadi hujan dengan lama di atas 10 menit, warga khawatir tanggul Lumpur Lapindo jebol, kemudian diikuti limpahan air dari pusat semburan lumpur ke rumah warga.

Seorang warga Desa Gempolsari, Sulastri, sempat mengatakan, saat hujan deras mengguyur meski tak sampai dua jam, 21 rumah yang berada di sisi selatan Kali Ketapang tenggelam. Rata-rata ketinggian air yang masuk rumah mencapai 50 sentimeter hingga 70 sentimeter atau setara lutut orang dewasa.Q ali

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Gubernur Takziah ke Bupati Masdar Lumajang, Bhirawa Gubernur Jawa Timur Dr Soekarwo takziyah ke Bupati Lumajang Dr Sjahrazad Masdar dan diterima langsung oleh adik almarhum Ir Indah Amperawati di Pendopo Kabupaten Lumajang didampingi istri almarhum dan putra putrinya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Soekarwo sempat mengagumi sosok Almarhum Bupati Masdar. ‘’Jawa Timur merasa kehilangan sosok pemimpin yang mandiri dan pandai dalam mencetak SDM birokrasi yang displin dan tegas,’’ katanya di sela-sela takziah di Pendopo Kabupaten (26/01).

Gubernur menambahkan dirinya dengan almarhum bagaikan saudara.

Kedekatan itu bukan hanya dikarenakan mereka bernaung dalam satu partai yang sama. ‘’Akan tetapi telah terjalin erat jauh sebelumnya. Silahturahmi dan komunikasi antara dua keluarga kami juga sering kami lakukan,’’ kenangnya.

Menyusul wafatnya Bupati Lumajang, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, menyatakan pemerintahan di Lumajang akan dikendalikan oleh Wakil Bupati, As'at Malik. "Secara Otomatis, Pemerintahan sekarang dikendalikan oleh pak Wabup," kata Soekarwo, saat ditanya wartawan mengenai pemerintahan Lumajang saat ini.Q yat

Ketua FKB Kritik Pembangunan PLTMH Bondowoso, Bhirawa Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Kabupaten Bondowoso, H. Tohari, S.Ag mengkritik rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hidro (PLTMH) yang akan dibangun di Desa Besuk, Kecamatan Klabang, Bondowoso.

Pembangunan ini sebagaimana direncanakan Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang dialokasikan melalui APBD Propinsi Jatim Tahun Anggaran 2015 senilai Rp 2, 25 Miliar.

Pasalnya, daerah tersebut merupakan daerah rawan bencana banjir. Bahkan, berdasarkan pengalaman sebelumnya, program PLTMH tahun 2013 kemarin rusak akibat diterjang banjir. Selain itu, saat ini Desa Besuk, Kecamatan Klabang tidak membutuhkan tenaga listrik karena di daerah tersebut aliran listrik sudah terpenuhi secara keseluruhan.

"Untuk PLTMH yang rencananya akan dibangun di desa Besuk, kita sarankan agar dicek dulu di lapangan terkait dengan sumberdaya alam.

Kita tak ingin setelah program itu dilaksanakan tidak berfungsi dengan baik seperti tahun sebelumnya, sebab di desa Besuk itu rawan banjir, oleh karena itu kita harap agar Pemprop Jatim berpikir ulang untuk melaksanakan kegiatan itu,” jelas Tohari saat ditemui Bhirawa di kantor DPRD, Senin (26/1) kemarin.

Dalam kesempatan tersebut Tohari juga menjelaskan jika program tersebut dipaksakan, maka nantinya menjadi beban pemerintah untuk melakukan perawatan. Dia mencontohkan seperti pemba-

mb7/bhirawa

H. Tohari, S.Ag ngunan tower TVRI yang dibangun di Sukorejo beberapa waktu lalu yang secara manfaat tidak maksimal dan malah menjadi beban daerah untuk membiayai perawatan dan karyawannya. "Solusi yang kami tawarkan, sebaiknya program itu dialihkan ke Program Listrik Masuk desa yang saat ini sedikitnya masih ada 156 dusun di Kabupaten

Pemkab Targetkan Bangun 55 Embung Bojonegoro, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Pengairan, di tahun 2015 ini mentergetkan pembangunan 55 embung. Anggaran sebesar Rp 5 Miliar telah disiapkan oleh pemerintah setempat. Kepala Dinas Pengairan, Edy Susanto Selasa (27/1) mengatakan, pembangunan tersebut sebagai upaya untuk memenuhi progam 1000 embung dari Bupati Suyoto.

Saat ini pembangunan embung di Bojonegoro masih mencapai 30 persen atau sebanyak 318 embung di bebara titik wilayah rawan kekeringan. “Kendala yang selama ini terjadi di lapangan adalah penggunaan lahan di atas Tanah Kas Desa (TKD). Namun, pemerintah desa masih enggan untuk melepaskan TKD tersebut guna pembangunan embung,” terangnya.

Disampaikan, tidak semua pemdes merelakan TKD nya untuk embung.

Sehingga untuk tetap melanjutkan program ini, pihaknya terus melakukan sosialisasi dan upaya pendekatan bahwa lahan yang digunakan adalah non produktif dan manfaat embung itu sendiri. “Jadi tahun ini ada 55 embung yang akan dikerjakan terlebih dahulu,” tegasnya.

Ditambahkan, untuk pengerjaan embung ini menggunakan system swakelola dengan menggunakan armada sendiri yakni 9 eskavator, 2 buldoser, 1 begho lowder dengan masing-masing ukuran normatif 50×70 meter, kapasitas 8000 meter kubik air.Q bas

Bondowoso yang belum memiliki aliran listrik,” ujarnya.

Dia menjelaskan jika dana senilai Rp 2,25 Miliar tersebut jika dianggarkan ke listrik masuk desa, diperkirakan mampu memenuhi sekitar 10 dusun. Sehingga ini akan mempercepat proses pemenuhan kebutuhan listrik di desa yang selama ini dicicil pembangunannya melalui APBD Kabupaten Bondowoso.

"Ini tentu akan lebih efektif, dana itu direalisasikan ke Kabupaten Bondowoso. Dengan upaya ini mengurangi beban rakyat yang memang tidak mampu untuk membayar pemasangan listrik,” jelasnya.

Sementara itu berdasarkan keterangan dari Kepala Bagian Ekonomi, Muh Halil, bahwa program PLTMH tersebut sebelumnya memang pernah dibangun di Desa Besuk, Kecamatan Klabang. Namun program tersebut hancur akibat banjir dan saat ini tidak dapat difungsikan. "Jadi hal

seperti ini sudah pernah dibangun, namun terkena bencana dan tidak dapat bern tidak dapat berfungsi,” jelas Halil.

Namun sebagai aparatur pemerintah pihak hanya menunggu, selama hal itu bisa bermanfaat untuk masyarakat maka realokasi menjadi hal yang lebih baik, ia akan menerimanya. "Tapi itu kita serahkan ke Pemprop Jatim," katanya.

Sementara itu, H. Imron tokoh masyarakat setempat menjelaskan bahwa di desa Besuk, Kecamatan Klabang tidak membutuhkan listrik, sebab masyarakat Besuk saat ini sudah menikmati listrik secara keseluruhan. Sehingga dia menyarankan kepada pemerintah untuk mengalokasikan pada yang lebih membutuhkan. "Kita gak butuh, Pak. Disini sudah listrik terpenuhi, sebaiknya dialihkan ke tempat lain saja semisal Dusun Alas Lanjeng, Dusun Pandak dan sebagainya yang lebih butuh," katanya.Q mb7

Dindik Canangkan Tambah Asupan Gizi Siswa

Wali Murid Minta Bus Sekolah Dioperasikan Malang, Bhirawa Dukungan agar segera dioprasikannya bus sekolah di Kota Malang, makin banyak. Selain datang dari wali murid juga datang dari Komite sekolah se-Kota Malang. Mereka mendesak Pemkot Malang agar segera mengoperasikan bus sekolah. Perwakilan komite sekolah Selasa (27/1) kemarin, mendatangi Wali Kota Malang, Muhammad Anton. Mereka mendesak Wali Kota Malang yang kerap disapa Abah Anton itu, agar bus sekolah secepatnya dioperasikan.

Hesi Hasniah perwakilan Komite SMP,1 Malang, mengutarakan, sebenarnya banyak wali murid yang menginginkan pengoperasian bus sekolah segera dilakukan. Karena bus sekolah dinilai sangat membantu masyarakat kecil. Selama ini, lanjut Hasniah, banyak siswa yang terlambat ke sekolah karena menunggu mikrolet. Sebab mikrolet baru mau jalan ketika penumpang sudah penuh.

"Sering kali, saya melihat siswa menunggu tumpangan di pinggir jalan.

Kondisi itu membahayakan keselamatan siswa. Karena itu, semua pihak harusnya bisa memilah-milah bahwa bus sekolah untuk kepentingan anak, dan tidak ada yang dirugikan," kata Hesi.

Pengoperasian bus sekolah menurut dia, akan bermanfaat bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Para siswa kurang mampu bisa memanfaatkan fasilitas bus sekolah gratis untuk berangkat dan pulang dari sekolah. Hal senada, dilontarkan perwakilan komite sekolah SMP 15, Trimurti Handayani. Dia melihat, sering kali mikrolet tidak menurunkan siswa sampai tujuan terakhir.

Q mut

Rabu Pahing 28 JANUARI 2015

Sesaat Polisi operasi Jukir liar di depan Pasar Srimangunan, Sampang.

nurkholis/bhirawa

Polisi Jaring Jukir Liar di Pasar Sampang, Bhirawa Sedikitnya satu kompi pasukan polisi Polres Sampang, melakukan operasi Bina Kusama di depan Pasar Srimangunan Sampang. Selama operasi, tiga orang juru parkir (Jukir) yang diduga liar tanpa dilengkapi indentitas resmi terjaring razia, ketiga Jukir diangkut ke Mapolres Sampang untuk dimintai keterangan lebih lanjut, Selasa (27/1).

Operasi yang dilakukan aparat kepolisian Polres Sampang konsentrasi di Pasar Srimangunan Sampang. Lokasi tersebut dinilai paling ramai jalur lalu lintas di Kota Sampang. Selain aparat kepolisian terlihat petugas Dishubkominfo, dan Satpol PP Sampang ikut membantu operasi Bina Kusuma.

Kompol Sarwo Waskito Kkabag OPS Polres Sampang, menjelaskan operasi bina kusuma ini merupakan intruksi Polda Jawa Timur dengan sasaran operasi di antaranya, penertiban Premanisme, Juru Parkir liar, jasa pengamanan, pemalakan, gepeng dan lain-

lain.

"Dari operasi yang kami lakukan terjaring tiga orang juru parkir yang diduga liar, sebab mereka tidak bisa menunjukkan identitas resmi sebagai pengelola parkir di depan Pasar Srimangunan Sampang. Saat ini ketiga JUKIR kami periksa lebih lanjut, jika tidak ada unsur pidananya maka kami hanya akan melakukan pembinaan saja. Tetapi jika ditemukan ada unsur pidananya, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Sementara beberapa pengemis ketika ada petugas di lokasi operasional sudah berlarian dan menghindar. “Kami akan terus melakukan operasi bina kusuma ini secara rutin, agar tercipta keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Sampang. Memang untuk saat ini operasi masih di satu titik di depan Pasar Srimangunan Sampang, karena lokasi tersebut paling ramai. Apalagi hari ini (kemarin –red.) tepat hari pasaran,” tambahnya.Q lis

Kota Batu, Bhirawa Untuk mencetak generasi penerus yang sehat dan cerdas, Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Batu pada tahun ini memprogramkan penambahan (asupan) gizi untuk anak-anak sekolah. Program ini dikhususkan bagi siswa SD/MI dan SMP/MTs se Kota Wisata Batu, baik sekolah negeri maupun swasta.

Demikian diungkapkan Kepala Dindik Kota Batu, Hj Mistin, kepada bhirawa, Selas kemarin (27/1).

Menurut Mistin, program penambahan gizi itu merupakan kelanjutan dari program sebelumnya. Pada tahun lalu, semua pelajar diberi tambahan asupan gizi berupa minum susu dan untuk tahun ini ditambah dengan pemberian makanan tambahan. "Kami akan mengaktualisasikan program itu. Setidaknya setiap pekan para siswa itu diberi makanan yang sesuai 4 sehat 5 sempurna," kata Mistin.

Program itu merupakan ide dari Walikota Batu Eddy Rumpoko yang termaktub dalam visi misi berjargon Shining Batu. Meliputi tiga asa, yaitu pendidikan, pertanian dan pariwisata. Ditambahkan, program penambahan gizi yang sudah disetujui oleh DPRD itu akan melibatkan paguyuban wali murid atau Komite sekolah. Dengan begitu diharapkan program ini sesuai sasaran sekaligus menambah peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Untuk penambahan gizi ini sudah tercantum dalam APBD tahun 2015 dengan anggaran sebesar Rp5,5 miliar. "Anggaran itu sudah mencakup pemberian susu dan asupan makanan tambahan," tukas mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu ini.

Teknisnya, lanjut dia, pemberian susu itu akan bekerjasama dengan peternak sapi perah melalui koperasi. Dengan harapan bisa membantu pemasaran. Sekaligus membudayakan anak kota ini terbiasa minum susu.

"Walau kota ini penghasil susu, namun anak-anak jarang minum susu. Mereka tidak dibiasakan untuk minum susu. Selain itu program ini juga untuk meningkatkan kesejahteraan para peternak sapi perah," terangnya.

Untuk asupan gizi itu juga akan membantu petani sayur.

Para petani ini bisa menyalurkan hasil pertaniannya kepada paguyuban atau komite sekolah. Bukan itu saja peternak ayam potong dan sapi pedaging bisa mendapatkan manfaat dari program ini.

"Dalam prakteknya, kami akan memberikan daftar menu makanan kepada sekolah-sekolah. Sehingga akan lebih seragam dalam menyediakan makanan asupan tersebut. Jangan sampai asupannya nanti mi instan," ucap Mistin.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud, mendukung program tersebut. Dengan harapan program itu sesuai dengan maksud dan tujuan awal. Dewan akan melakukan kontrol sesuai dengan fungsinya. Bahkan akan siap menerima aduan dari masyarakat terkait program ini. "Tujuannya baik, siapa tahu praktiknya melenceng.

Pastinya akan melakukan kontrol sesuai fungsi kami," tukas Didik, politisi dari Partai Golkar ini.

Didik berharap makanan asupan itu dibuat variatif dan bergizi, jangan tiap hari diberi soto, sekali-sekali rawon. "Kalau menunya ituitu saja kan anak-anak bosan. Apalagi kalau hanya dikasih mi instan, di rumah sudah biasa diberi mi kok mi lagi," tegas Didik.

Kasek SMP Dharus Sholihin, Sugeng Subagyo, mengatakan program ini bagus.

Tetapi jangan sampai sekolah yang direpotkan, terutama soal pembiayaan. "Seperti biasa dinas selalu telat dan molor kalau mencairkan anggaran. Semoga saja dalam program ini tidak sekedar wacana. Baik dalam teori, prakteknya tidak demikian," tegas Sugeng.Q sup

Chikungunya Meluas, Warga Mangaran Minta Difogging Kabupaten Situbondo akhir-akhir kian kritis karena dihantam wabah penyakit cikungunya. Bahkan kondisinya kian mengkawatirkan karena sejumlah warga yang tersebar di Desa Mangaran, Kecamatan Mangaran, Situbondo menjadi sasaran keganasan virus chikungunya. Jika dikalkulasi, Kali ini penyakit cikungunya ini sudah menyerang puluhan warga di lingkungan RT 2 RW 3, Desa setempat.

Informasi Bhirawa menyebutkan, penyebaran serangan penyakit cikungunya ini sangat sporadis. Ppasalnya, sebelumnya penyakit serupa juga terjadi di lingkungan RT 3 RW 11 Desa setempat. “Tak hanya orang dewasa dan lansia, penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk aides aigepty itu juga menyerang anak-anak,” ujar Budi, salah satu penderita chikungunya, kemarin.

Kata Budi, sejauh ini warga mengaku berobat sendiri ke

Puskesmas setempat. Sebagian warga yang lain datang berobat ke dokter praktek.

Puluhan warga desa setempat mengaku kecewa, karena hingga kini belum ada petugas Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Situbondo maupun Puskesmas yang mau melakukan fogging. “Kami minta Dinkes segera memerintahkan stafnya untuk melakukan fogingisasi, sehingga penyebaran nyamuk bisa berhenti,” ujar Budi.

Menurut Budi, salah seorang warga, penyakit cikungunya mulai menyerang lingkungannya sejak sepekan terakhir ini.

Biasanya, kata pria paruh baya itu, para penderita mengalami demam tinggi kemudian kaku pada bagian persendian hingga tak bisa berjalan.

Budi berharap adanya penanganan medis yang lebih cepat, agar penyakit cikungunya tak terus menyebar luas di Kecamatan Mangaran. Menurut Budi, jika salah satu anggota keluarga terkena cikungunya, maka bisa dipastikan akan menular tehadap keluarga yang lainnya. “Penyakit ini penyebarannya sangat cepat sekali.

Makanya kami bersama warga yang lain, meminta Dinkes segera mencegah penyebaran penyakit yang menyerang pusat persendian kaki tersebut,” pungkas Budi.Q awi

sawawi/bhirawa

Sejumlah warga Desa/Kecamatan Mangaran, duduk diteras rumah, setelah terkena wabah penyakit chikungunya.

JAWA TIMUR

Rabu Pahing 28 JANUARI 2015

7

Kasus DB Melonjak, Dinkes Belum Tetapkan KLB Bupati Banyuwangi Kunjungi Pasien DBD Kota Kediri, Bhirawa Meski penderita demam berdarah di wilayah Kota Kediri di awal tahun 2015 ini pada bulan Januari naik dua kali lipat dibandingkan bulan januari 2014 lalu, namun pihak Dinas Kesehatan Pemkot Kediri belum menyatakan Kota Kediri sebagai kejadian luar biasa (KLB).

Dikatakan Kabid Pengendalian Penyakit dan Masalah Keshatan ( P2MK) Dinkes Kota Kediri Anita Sulityowati, sesuai data sejak tiga tahun terakhir tahun 2015 cukup tinggi, tahun 2013 jumlah kasus 274 dengan 2 meninggal dunia, untuk tahun tahun 2014 terdapat kasua 142 dengan meninggal dunia. "Sementara di awal tahun 2015 per 27 januari sudah ditemukan 29 kasus, naik dua kali lipat jika dibandingkan bulan januari 2014 yang hanya 14 kasus," kata Anita pada Wartawan.

Menurut Anita, dengan terus meningkatnya pendrita demam berdrah ini pihaknya langsung melakukan gerakan serentak di lingkungan swasta pendidikan serta koordinasi lintas sektor untuk menaosialisikan pemberantasn sarang nyamuk (PSN).

"Hal itu dilakukan sebab adanya penurunan perilaku masyrakat

yang kurang peduli terhadap kesehatan dan pola hidup bersih," terang Anita.

Selain itu, Anita mengatakan melonjaknya penderita demam berdarah akhir-akhir ini juga kurang optimalnya Juru pemantau jentik (jumntik) di lapangan. "Selain itu juga menurunnya kegiatan kader jumantik di lapangan, untuk itu kami langsung menggalakkan kembali kader jumantik di lapangan," jelas Anita.

Sementaa itu, anggota komisi C DPRD Mujono berharap, gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dengan melibatkan berbagai instansi segera dilakukan, sehingga penderita demam berdrah tidak semakin meluas. "Kami meminta agar Dinkes Kota Kediri segera tanggap dengan persoalan ini, dengan melakukan fogging secara menyeluruh dan tidak menunggu

jatuh korban," tandasnya.

Diketahui, dalam aturan penetapan status KLB di suatu daerah jika jumlah kasus demam berdarah di suatu daerah meningkat hingga dua kali lipat pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya, namun hingga sekarang Dinkes Kota Kediri juga belum menetapakan status KLB meskipun jumlah kasus DB meningkat 2 kali lipat.

Kunjungan Bupati Sementara itu, merespons status Kondisi Luar Biasa kasus Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Banyuwangi, Bupati Abdullah Azwar Anas langsung membesuk puluhan pasien DBD yang terbaring di RSUD Genteng dan RS Al Huda kabupaten setempat. Menurut Bupati Anas, mobilitas masyarakat yang tinggi dan curah hujan tak menentu membuat perindukan nyamuk aedes aegypti tumbuh subur.

Kondisi semakin parah karena pola hidup tidak bersih masyarakat. Pihaknya juga mensinyalir ban yang digunakan buat penyangga buah naga dan bambu untuk pagar hias berkontibusi memicu kasus DBD. Anas menuturkan,

jumlah penderita DBD di Banyuwangi sejatinya masih di bawah Kabupaten Jember pada periode Januari 2015.

Namun lantaran terjadi lonjakan pasien lebih dari dua kali lipat dibanding Januari 2014, menyebabkan Banyuwangi ditetapkan KLB DBD. Di Banyuwangi, sepanjang Januari 2015 tercatat 96 orang terjangkit DBD, naik ketimbang periode yang sama pada 2014 sebanyak 22 jiwa. "Kecamatan Tegaldlimo dan Purwoharjo dengan pasien terbanyak, satu orang meninggal dunia," kata Bupati Anas di RSUD Genteng, Selasa (27/1).

Bupati Anas telah menginstruksikan langkah-langkah strategis untuk meminimalkan penyebaran DBD. Langkah ini terdiri atas: pemberantasan sarang nyamuk dan pemantauan jentik berkala; promosi kesehatan; dan penyelidikan epidemologi mencari penderita di masyarakat. Kemudian tata laksana penanganan penderita hingga pengobatan di puskesmas, fogging (pengasapan) di tempat tinggal pasien, dan penyemprotan insektisida.

Direktur RSUD Genteng, Dian

Lestari, mengatakan 35 pasien DBD tercatat opname di rumah sakit tersebut dengan rentang usia penderita mulai 9 bulan hingga 36 tahun. Dari jumlah itu, masih menyisakan tujuh pasien yang rawat inap. Menurut ia, umumnya pasien DBD kerap telat saat dirujuk ke rumah sakit atau puskesmas.

"Rata-rata mereka rawat inap 4-7 hari di sini. Januari tahun 2014, jumlahnya hanya 22 penderita DBD yang opname," kata Dian.

Selain membesuk pasien DBD, Bupati Anas menyambangi satu per satu ruangan medis di RSUD Genteng. Menariknya, Anas banyak menemukan puntung rokok dan sampah berserakan di beberapa selasar ruang rawat inap.

"Tolong ini ditertibkan. Kok masih ada orang merokok dan buang sampah sembarangan di sini, kalau bisa dibuatkan satu pintu biar tertib," kata Anas.

Masuk KLB Jatim Sementara itu, penyebaran penyakit demam berdarah dengue (DBD) pada awal tahun 2015 ini yang terjadi di Kabupaten Probolinggo, peningkatannya cukup tinggi dan menjadi salah satunya kabupaten

yang dinyatakan KLB (Kejadian luar biasa) dari 11 daerah di Jawa Timur.

Hal ini diungkapkan oleh Sugianto, Humas RSUD Waluyo Jati Kraksaan, Selasa (27/1).

Selama bulan Januari 2015 ini, penderita DBD yang dirawat di rumah sakit Waluyo Jati tersebut mencapai 108 orang, dan itu didominasi anak-anak dan balita,” Januari 2015, ada belasan pasien anak-anak yang harus menjalani perawatan intensif,”ujar Sugianto. Ada 6 anak yang ditangani saat ini, terbilang cukup parah. 4 anak masih diruang perawatan biasa yakni di ruangan Dahlia, 2 anak lainnya sudah dipindah ke UPI (Unit Perawatan Intensif).

Berdasarkan data dari RSUD Waluyo Jati, Sugianto menyebutkan, selama tahun 2013 tingkat penderita DBD sebanyak 197 orang.

Pada tahun 2014 sebanyak 113 orang. Sedangkan dari Januari 2015, penderita DBD jumlah keseluruhan mencapai 108 orang. Meninggal 3 orang. “Saat ini penderita DBD terbilang mengalami peningkatan sekitar 10 persen disbanding dari tahun 2013 dan tahun 2014 lalu, dan itu di dominasi anak-anak,”jelas Sugianto.Q van,nan,wap

KILAS JATIM

Pengembangan RSIA IPHI Jalan di Tempat Batu, Bhirawa Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kota Batu dituntut untuk memperbaiki pengelolaan tiga aset yang dimiliki.

Salah satunya melakukan pengembangan Rumas Sakit Ibu dan Anak (RSIA) IPHI yang berada di Jl.Sultan Agung.

Namun pengembangan ini terkendala dengan masalah sertifikat tanah akibat campur tangan oknum tidak bertanggung jawab. Hal ini membuat pengurus IPHI Batu melakukan audiensi dengan Wakil Wali Kota Batu yang digelar di Kantor Balai kota, Selasa (27/1).

Ketua IPHI Batu, H.Hadi Nuryatim mengatakan, ada tiga aset milik IPHI Batu pengelolaannya membutuhkan perbaikan.

Yaitu, Rumah Sakit Ibu Anak IPHI, Masjid Sultan Agung, dan KBIH Al-Ikhlas.

Keberadaan RSIA ini mendapatkan banyak sorotan dari masyarakat akibat pengelolannya yang kurang optimal.

“Karena itulah kita akan melakukan pengembangan rumah sakit dengan membangun apotek dan memperbaiki fasilitas umum yang ada. Termasuk memperbaiki sarana tempat wudhu dan kamar mandi yang ada di Masjid Sultan Agung,” ujar Hadi Nuryatim, Selasa (27/1).Q nas

Polisi Tangkap Pemerkosa Anak di Bawah Umur Kab Malang, Bhirawa Warga asal Desa Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang berinisial AW, pada Selasa (27/1) siang ditangkap Anggota Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Malang. Penangkapan terhadap AW tersebut, karena memperkosa gadis berusia 16 tahun berinisial DS. Akibat perbuatan AW itu, kata Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Reskrim Polres Malang Iptu Sutiyo, Selasa (27/1), saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, AW akan dijerat dengan pasal 81 dan 81 junto pasal 76 huruf e Undang-Undang (UU) Nomor 35 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak.

“Pelaku terancam 7 tahun kurungan penjara,” ungkapnya.

Menurutnya, pelaku dibekuk usai memperkosa korban yang masih tetangganya sendiri, dan awal mulanya pelaku berkenalan dengan korban. Korban dan tersangka baru kenalan sekitar tiga hari. Saat kejadian, pelaku mendatangi rumah korban melalui jendela kamar. Sesampainya di dalam kamar korban, pelaku memaksa korban berhubungan intim.

Selain itu, lanjut Sutiyo, pelaku mengancam akan melukai jika menolak berhubungan intim, dalam kondisi terancam, korban diperkosa tersangka. Dalam aksi pemerkosaan itu terungkap setelah orang tua korban memergokinya dalam kamar.

Orang tua korban meminta bantuan warga, agar mengamankan pelaku.Q cyn

khoirul huda/bhirawa

Kondisi jalan dan jembatan di Desa Desa Boncong, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban yang terancam ambrol karena minim peratawan.

Minim Perhatian, Jalan Nasional dan Jembatan Rawan Ambrol ristika/bhirawa

Penerima dana kompensasi yang terdiri dari warga dan PSK Kandangan berjubel menunggu giliran dipanggil oleh petugas Dinsosnakertrans.

Dana Kompensasi PSK Rp 1,263 M Bocor Nganjuk, Bhirawa Dana kompensasi terhadap warga terdampak dan pekerja seks komersial (PSK) Rp 1,263 miliar dalam APBD 2015 yang dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans Pemkab Nganjuk ditengarai bocor. Ditunjukkan dengan masih banyaknya PSK dan warga terdampak yang tidak mendapat kompensasi. Bahkan ada 20 PSK asal Kandangan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom yang menghadap Sekretaris Kabupaten Nganjuk, Masduqi untuk meminta jatah kompensasi.

“Kami ini PSK asal Kandangan, yang lain dapat kompensasi kami ini kok tidak, kami merasa dicurangi,” ungkap PSK Kandangan yang enggan namanya dikorankan. Para PSK yang berada di Kantor Sekretariat Kabupaten Nganjuk mengaku kalau sebeleumnya mereka telah masuk data untuk mendapat santunan.

Namun begitu pelaksanaan kompensasi diberikan mereka justru hanya menjadi penonton.

Meski telah menunggu selama dua jam, para PSK asal Kandangan itu oleh Satpol PP dilarang masuk ke ruang Roro Kuning dimana sedang digelar rapat yang membahas soal penutupan lokasi PSK. Karena tidak mendapat jawaban, para PSK asal Kandangan akhirnya memilih pulang. Kekecewaan para PSK yang tidak menerima kompensasi sangat beralasan karena kompensasi yang

seharusnya diterima Rp 4,8 juta. “Awalnya ada 123 PSK yang masuk data untuk mendapat kompensasi, tetapi yang menerima kompensasi hanya 41, pasti ini ulah pejabat yang maling,” ujar para PSK dengan nada jengkel.

Sementara itu di Kantor Dinsosnakertrans, warga terdampak asal lokasi PSK Kudu Kecamatan Kertosono dan lokasi PSK Kandangan antri untuk mendapat pembagian dana kompensasi. Dari total penerima asal lokasi PSK Kudu ada 31 PSK dan 44 warga terdampak, sedangkan dari lokasi PSK Kandangan hanya 41 PSK dan 191 warga terdampak yang mendapat kompensasi. Dimana besaran kompensasinya Rp 2,298 juta untuk warga terdampak dan 4,8 juta untuk PSK. Bhirawa juga sempat menemui Amin Tohari warga terdampak asal lokasi PSK Kandangan yang tidak mendapat kompensasi. Amin Tohario yang sempat menanyakan ke petugas mendapat jawaban yang tidak memuaskan. Amin Tohari mengaku dirinya memiliki wisma di lokasi PSK Kandangan yang dia sewa Rp 25 juta setahun. Karena lokasi PSK ditutup, Amin Tohari bingung harus bekerja apa. “Saya juga warga terdampak, tapi tidak dapat kompensasi lalu saya harus meminta keadilan sama siapa. Wisma saya dan alat karaoke saya jadi nganggur,” ujar Amin Tohari.Q ris

Tuban, Bhirawa Minim perawatan, jembatan jalur pantura yang berada di Desa Boncong, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban yang merupakan jalan nasional terancam ambrol. Jembatan yang sebelumnya pernah ambrol pada 2013 silam, kini kondisinya semakin memperhatinkan.

Karena, kedua ujung jalan jembatan tersebut aspalnya mulai retak. Bahkan, bekas aspal yang pernah ambrol juga mulai retak dan tampak ambles. Tidak hanya itu, di sisi tengah jembatan juga banyak yang berlubang.

"Benar jembatan ini sudah lama tidak dirawat, jika dibiarkan terus menerus pasti akan ambrol. Lihat saja bekas yang dulu pernah ambrol, kini mulai retak dan ambles. Jika segera tak ditangani maka bisa ambrol," kata Suwandi warga setempat ketika melintas di jalur tersebut (27/1).

Menurutnya, kondisi jembatan yang rusak hingga saat ini belum ada tanggapan dari pemerintah dan bahkan terkesan cuek. Karena, sudah berbulan-bulan

rusak belum saja ditangani.

"Sudah tau kalau jembatannya banyak yang retak dan berlobang, tapi pemerintah diam saja. Padahal, jembatan itu adalah jembatan utama yang sering dilewati truk-truk besar," terang Suwandi.

Karena kondisi jembatan yang rawan dengan kecelakan dikarenakan banyak lubang ditengah jembatan, banyak masyarakat serta penguna jalan khususnya sopir truk besar mengeluh serta takut. Karena mereka khawatir ketika melintas tiba-tiba jembatan ambrol dan mengakibatkan kecelakaan. "Sebenernya takut jika mau melintasi jembatan ini, tapi gimana lagi soalnya tidak ada jalur lain selain melintasi jembatan ini," kata Suwarno Sopir Truk gandeng ketika melintas dari Surabaya hendak menuju Semarang ini.

Sementara itu, UPT Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur selaku pemiliki wewenang menagani jembatan itu ketika dikonfirmasi belum memberikan tanggapan.Q hud

Raskin Lenyap, Seribu Warga Demo Bupati Sebanyak seribu warga desa Guluk-guluk, kecamatan Guluk-guluk, kabupaten Sumenep melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Bupati setempat. Mereka menuntut keadilan masalah realisasi beras bagi warga kurang mampu (raskin) sejak tahun 2010 hingga 2014 yang tidak tersalurkan sesuai mekanismenya.

Seribu massa itu mengendarai 17 kendaraan roda empat jenis pikup ke kantor Bupati setempat.

Sampai didepan kantor Bupati, mereka langsung membaca tahlil dan doa bersama yang dipimpin salah seorang tokoh masyarakat setempat, kemudian dilanjutkan dengan orasi secara bergantian.

"Kami rakyat kecil meminta keadilan, program yang memang untuk rakyat harus direalisasikan dengan baik sesuai mekanisme," teriak koordinator aksi, H

Sarbini, di depan kantor Bupati Sumenep, Selasa (27/1).

Menurut Sarbini, jatah raskin yang tidak direalisasikan sesuai mekanisme itu sejak tahun 2010 hingga 2014. Di desa Guluk-guluk sebanyak 1648 KK yang masuk pada Daftar Penerima Manfaat (DPM) dari 3678 KK yang ada.

"Jatah raskin itu sebanyak 24 ton 7 kwintal 20 kg yang merupakan jatah untuk desa Guluk-guluk selama satu tahun, tapi ternyata jatah raskin itu hanya

diberikan sebanyak 2 kali dalam setiap tahun dan per penerima hanya mendapatkan jatah 5 kg dengan tebusan Rp9 ribu per penerima," ujarnya.

Dengan sistem realisasi raskin yang dibuat sendiri oleh kepala desa Guluk-guluk, Ikbal, dinilai merugikan rakyat setempat.

Sebab, sesuai mekanisme yang resmi, raskin itu diberikan setiap bulan kepada penerima manfaat dengan jatah 15 kg masingmasing penerima. "Tapi kenapa di Guluk-guluk ini tidak direalisasikan. Ini kan jatah orang miskin, kenapa tidak disampaikan, dikemanakan raskin kami itu," ungkapnya.

Ia menegaskan, pada tahun 2014 saja, raskin itu dibagi 1 kali seberat 3 kg per DPM, kemudian

menjelang pelaksanaan pilkades sekitar bulan Juli, raskin kembali dibagikan dengan secara gratis karena pada waktu itu Ikbal menjadi salah satu kandidat kades serentak yang dilaksanakan pemkab setempat. "Ini benarbenar tidak beres. Raskin hanya dijadikan alat kepada masyarakat. Sedangkan masyarakat miskin hanya dijadilan alasan untuk memperkaya diri sendiri," jelasnya.

Puas berorasi di depan kantor Bupati, massa langsung melanjutkan aksinya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep guna menindaklanjuti dugaan penggelapan raskin tersebut. Dikantor Bupati, mereka tidak sempat ditemui oleh siapapun sehingga melanjutkan ke Kejari.Q sul

sul/bhirawa

Warga desa Guluk-guluk aksi unjuk rasa di kantor Bupati Sumenep.

8

EKONOMI - BISNIS

Kurs

Harga Daging di Kediri Masih Melambung

JUAL

BELI

USD

12,502.00

12,378.00

SGD

9,470.49

9,373.72

EUR

15,209.93

15,056.60

JPY

10,477.71

10,372.05

GBP

19,469.36

19,271.31

Sumber: Bank Indonesia (10 JANUARI 2015)

RAGAM EKBIS

Pupuk Mahal, Petani Produksi Pupuk Organik Kab Malang, Bhirawa Sejumlah kelompok tani di wilayah Kabupaten Malang kini telah beralih menggunakan pupuk organik. Sebab, selain pupuk organik tidak rentan terhadap penyakit pada tanaman dibanding pupuk kimia, harga pupuk oraganik lebih murah dari pada pupuk kimia. Ketua Kelompok Tani Rukun Makmur Desa Sempol, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang Budiono, Selasa (27/1), kepada wartawan, bahwa para petani yang tergabung dalam kelompok tani kini telah beralih pupuk organik. “Meski pupuk organik lebih lambat pertumbuhan tanaman, bila dibanding kecepatan pertumbuhan tanaman dengan menggunakan pupuk kimia.

Namun, kualitas yang dihasilkan tanaman padi maupun jagung tidak kalah dengan menggunakan pupuk kimia,” ungkapnya.

Menurut dia, pupuk organik yang digunakan para petani di wilayah Desa Sempol ini, didapat atau diproduksi dari kelompok tani sendiri. Sedangkan produksi pupuk organik kita namai Bokasi, yang kini mampu menghasilkan tanaman padi seberat 40 ton dalam semusim atau selama tiga bulan. Dan pada awal pembuatan pupuk organik yakni pada tahun 2008, hanya mampu memproduksi padi seberat 5 kwintal.

Dengan beralih pupuk dari kimia ke organik, kata Budiono, biaya produksi berkurang. Sebab, jika kita menggunakan pupuk kimia dalam menyuburkan tanah pada tanaman padi, biaya perawatan lebih mahal dan juga biaya operasionalnya. Q cyn

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha, th. 2009, Merah, AG4825SX, a/n.

Yasin, Ds. Pulotondo, Ngunut-T.Agung No. 193/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki FU 150 SCD2, th. 2014, Hitam, AG2283RAK, a/n. Nurul Khotimah, Ds. Tanen, RejotanganT.Agung No. 194/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda NC11B3CA/T, th. 2011, Putih, AG2649R, a/n. Ristiani, Ds. Bangoan, Kedungwaru-T.Agung No. 195/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha FIS, th. 1995, Hitam, AG3655RR, a/n. Mochamad Rochim, Ds. Tawangsari RT 04/01, Kec. Kedungwaru-T.Agung No. 196/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 6249 EU, a/n Moch. Tayyib H, Kel. Mimbaan rw 04/02, Kec. Panji, Situbondo.

No. 197/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6127 EQ, a/n Bagus Yahyono, Ds. Sumberkolak rw 05/04, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 198/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2196 FA, a/n Hadi Lutfi, Ds. Kalibagor, rw 02/01, Kec. Kota Situbondo.

No. 199/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 5759 GB, a/n IdaSuryaning Kartini Dra, Ds. Kilensari, rw 01/01, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 200/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 8424 UE, a/n Seniman, Ds. Panji Kidul, rw 03/02, Kec. Panji, Situbondo.

No. 201/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 4115 FD, a/n Muh. Rizqi Shonhaji Anhar, Ds. Demung, rw 02/02, Kec. Besuki, Situbondo.

No. 202/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6014 FE, a/n Kasiyati, Ds. Landangan, rw 03/02, Kec. Kapongan, Situbondo.

No. 203/IMB/BI-II/2015

Kota Kediri, Bhirawa Harga daging sapi di Kediri masih melambung, meskipun Pemerintah sudah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini disebabkan dampak dari larangan Pemerintah untuk pemotongan sapi betina. Kondisi ini berbeda dengan beberapa komoditi lain yang berangsur turun mengikuti turunnya harga BBM, harga daging di Kabupaten Kediri hingga sekarang mencapai Rp 90-100 ribu Salah satu pedagang daging di Pasar Pare Kabupaten Kediri Rianti, melanjoknya harga daging ini sejak dua bulan lalu, dan hingga saat ini belum ada penurunan harga “Hingga dua bulan terakhir harga daging yang mencapai Rp 100 ribu bertahan, meskipun haga BBM saat ini sudah turun” kata Rianti, Selasa (27/1). Diakuinya, jika kebijalkan pemerintah melarang untuk peneyembelihan Sapi Betina denagan alasan untik produksi Sapi saat ini semakin ketat, hingga menimbulkan lonjakan harga daging “Saat ini pun harga sapi betina di Pasar Pare selisih lebih rendah dari harga sapi jantan, hingga mencapai Rp

Rabu Pahing, 28 JANUARI 2015

Hingga dua bulan terakhir di Kediri harga daging yang mencapai Rp 100 ribu bertahan, meskipun haga BBM saat ini sudah turun

2 juta “ kata Rianti Diketahui harga daging sapi sebelum BBM naik hanya berkisar Rp 85 ribu per Kilogram, untik kualitas daging nomor 1 harga men-

capai Rp 100 ribu sementara harga daging sapi untuk kualitas nomor 2 sebesar Rp 75 ribu dan tulang hanya Rp 50 ribu Disisi lain harga daging ayam di-

dok/bhirawa

pasaran saat ini saat in i masih relatif tinggi, yakni mencapai harga Rp 28 ribu per kilogram dari harga sebelum BBM naik yakni hanya berkisar Rp 22 ribu per kilogram. Q van

Jatim Masih Impor Bahan Baku Penolong untuk Industri m ali/bhirawa

Dari kiri-kanan : Edy Juwono Slamet (direktur program Kadin-Plan), M Alyas (Manajer rekruitmen), Setyo Agustiono (ketua BKSP Jatim), Jepi jumiarsih (TVET Supervisor program YEE Plan Indonesia).

Hadapi MEA, Plan Indonesia Kadin Jatim Terus Genjot SDM Surabaya,Bhirawa Pasar Masyarakat Ekonomi Asean yang mulai diberlakukan Bulan Desember tahun ini, tidak hanya menjadi persaingan dibidang ekonomi bisnis, namun masyarakat harus mampu menigkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar bisa bersaing dengan tenaga asing. Untuk mengatasi masalah hal tersebut Plan Indonesia terus melakukan upaya meningkatkan profesional dalam kemampuan pada pekerja maupun buruh disuatu perusahaan yakni, Pelatihan dan penempatan tenaga kerja bertajuk “Presentasi Progress Report, Pembelajaran dan Tantangan Pelatihan dan Penematan kerja “ di Gedung Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim di Surabaya, Selasa (27/1).

Direktur Teknis Plan Kadin, Edy Juwono Slamet mengatakan, program pelatihan keterampilan pada karyawan maupun buruh disuatu perusahaan perlu diberlakukan.

Hal ini, dikarena ketrampilan pada karyawan maupun buruh wajib dilakukan tata cara bagaimana menjadi seorang karyawan / buruh profesional dan beretika. “Program Pemberdayaan Ekonomi Kaum Muda yang dilaksanakan oleh Kadin Provinsi Jatim (Pelati-

han Ketrampilan dan Penempatan Kerja) bekerjasama dengan Plan Indonesia sudah berjalan lebih dari 3 (tiga) tahun. Adapanya pelatihan keterampilan ini diharapkan pekerja maupun buruh bisa menjadi profesional nantinya,” terang Edy di sela acara pelatihan keterampilan di Surabaya kemarin.

Edy menjelaskan, hingga saat ini ( Plan Iindonesia ) sudah mencetak tenaga pekerja dan buruh sudah didik mencapai 2, 350 orang. Sementara target tahun ini mencetak karyawan / buruh di Jatim berkisar 2.500 orang.

“Selama hadir dijatim dari angka 2.500 ini 80 % adalah kaum perempuan dan sisanya 20 % adalah pria.

Sementara usia yang kami bidik adalah di usia 18 tahun.

Meraka di usia muda akan mampu melakukan bekerja profesional dan tata cara kerja yang baik,” ujarnya.

Ia menyebutkan, dalam pelaksanaan program tersebut banyak sekali pembelajaran dan tantangan yang dihadapi. Tantangan tersebut dimulai dari proses sosialisasi dan mobilisasi kaum muda, pelatihan ketrampilan yang harus sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan pasar produksi serta jaminan penempatan kerja. Q ma

Pemprov, Bhirawa Selama November 2014 Jatim impor bahan baku penolong untuk industri mencapai 86,73 persen disusul impor barang modal 6,99 persen dan barang konsumsi 6,28 persen. Impor bahan baku industri Jatim masih cukup tinggi tetapi untuk memenuhi kebtuhan bahan baku industri di di Jawa dan di Indonesia Timur.

Kepala Badan Pusat Statistik Jatim, M Sairi Hasbullah mengatakan, nilai impor JawaTimur pada November 2014 sebesar 1,974 miliar dollar AS atau turun 12,51 persen dibanding impor Oktober 2014 mencapai 2,256 miliar dollar AS. “Secara kumulatif, nilai impor Januari - November 2014 sebesar 22,628 miliar dollar AS atau turun 0,79 persen dibanding periode yang sama 2013 mencapai 22,809 miliar dollar AS,” katanya, Selasa (27/1).

Sedangkan impor migas Jatim pada November 2014 mencapai 665,09 juta dollar AS atau naik 15,60 persen dibanding impor migas Oktober 2014 hanya 575,36 juta dollar AS. Sedangkan selama Januari - November 2014 impor migas sebesar 6,105 miliar dollar AS atau mengalami penurunan 0,12 persen dibanding impor migas periode

yang sama pada 2013 mencapai 6,113 miliar dollar AS. Sementara impor non migas Jatim pada November 2014 sebesar 1,308 miliar dollar AS atau turun 22,13 persen dibanding impor non migas Oktober 2014 yang mencapai 1,680 miliar dollar AS Sedangkan selama Januari - November 2014 impor non migas Jatim sebesar 16,522 miliar dollar AS atau mengalami penurunan 1,04 persen dibanding periode yang sama 2013 mencapai 16,696 miliar dollar AS. Selama November 2014 impor non migas Jatim didominasi oleh besi dan baja dengan nilai 154,84 juta dollar AS, diikuti mesin-mesin/peralatan mekanik 136,53 juta dollar AS. Sedangkan plastik dan barang dari plastik 118,80 juta dollar AS, gandum-ganduman sebesar 88,56 juta dollar AS, serta

bungkil industri makanan 87,33 juta dollar AS. Komoditi Utama dari kelompok barang besi dan baja (HS 72) adalah Besi / non-paduan cont.by 0,25 persen <= karbon <= 0,6 persen senilai18,919 juta dollar AS atau naik 401.069 persen dibanding bulan sebelumnya. Sedangkan di kelompok mesin-mesin/alat mekanik (HS 84) komoditi utamanya adalah mesin untuk cetak artikel di pulp kertas, kertas / karton. dengan listrik senilai 5,496 juta dollar AS, naik 100 persen dari sebelumnya.

Kemudian di kelompok plastik dan barang dari plastik (HS 39) komoditi utamanya adalah Polypropylene dalam bentuk butiran senilai 32,362 juta dollar AS doll atau naik 2,54 persen dibandingkan dengan Oktober 2014. Selama November 2014, jika dilihat menurut negara asal impor barang, Cina merupakan negara pemasok barang impor non migas Jatim terbesar dengan nilai 355,19 juta dollar AS. Diikuti Amerika Serikat 96,69 juta, Thailand 92,95 juta dollar AS. Kontribusi ketiganya mencapai 41,63 persen. Q rac

Pemkab Blitar Target Produksi Pangan Meningkat 50% Kabupaten Blitar, Bhirawa Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Blitar, Jatim terus berupaya untuk meningkatkan target produksi pangan, untuk mendukung program swasembada pangan.

Hal ini seperti diungkapkan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Blitar, Eko Prio Utomo mengatakan Pemerintah Kabupaten Blitar mendukung program Pemerintah swasembada pangan.

“Untuk target swasembada pangan secara meningkat 10 juta ton atau sekitar 50 persen, se-

dangkan untuk tingkat Propinsi Jatim sebesar 15 juta ton,” kata Eko Prio Utomo. Lanjut Eko Prio Utomo, Pemkab Blitar berupaya meningkatkan penanaman lahan, maupun meningkatkan pertanaman sawah. Dimana lahan pertanian ditargetkan mampu menghasilkan 6 ton per hektar. “Dan selama ini untuk Kabupaten Blitar telah melebihi target, karena setiap hektarnya mencapi 6,3 sampai dengan 6,5 ton,” ujarnya.

Meski demikian pihaknya juga tetap terus meningkatkan produkti-

fitas tanaman pangan di Kabupaten Blitar, mengingat Kabupaten Blitar merupakan satu diantara Kabupaten penyangga pangan Nasional.

“Karena Kabupaten Blitar mampu produksi pada 315 ribu ton gabah kering, sehingga surplus 100 ribu ton pertahun,” terangnya. Lebih jauh Eko Prio Utomo mengungkapkan yang menjadi kendala saat ini diantaranya terkait dengan air. Sehingga diharapkan dengan adanya rehabilitasi irigasi bisa meningkatkan Indeks Pertanaman Kabupaten Blitar Semekin tinggi. Q htn

Kreativitas para Istri Peternak Sapi Memberdayakan Ekonomi

Ciptakan Aneka Mamin dari Susu Sapi Perah Setiap hari membantu suami memerah susu sapi, membuat para istri peternak punya ide kreatif untuk menambah penghasilan. Jika biasanya susu sapi distor ke pabrik dalam bentuk mentah, namun ditangan dingin kaum hawa, susu itu bisa dibuat aneka makanan dan minuman.

Dibawah binaan Dinas Peternakan (Disnak) Situbondo, para istri kelompok ternak sapi yang tersebar di pusat peternakan dan pembibitan sapi perah di Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo kini menjadi pusat pengembangan ekonomi kreatif.

Puluhan isteri-siteri peternak sapi itu kini sudah ahli dalam pembuatan yogurt, permen, tape, dodol dan eskrim yang terbuat dari susu sapi perah unggulan yang mereka kelola dan kembangkan dalam beberapa bulan terakhir ini.

Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo, Aries Marhaento, melalui Kepala Bidang Usaha Peternakan, Andre Sastra A, ketika dikonfirmasi mengatakan, awal pembuatan makanan dan minuman dari susu sapi perah ini didasarkan pada terbatasnya produksi susu segar di Kabupaten Situbondo. Tak hanya itu saja, karena market terbatas dan tidak adanya pabrik pengelolaan

susu segar, sehingga Disnak bersama isteri kelompok ternak sapi meluncurkan sentra makanan dan minuman (mamin) dari susu sapi perah di Desa Wonorejo.

Untuk bisa menjadi sentra susu sapi perah, lanjut Andre, harus punya beberapa persyaratan minimal. Diantaranya, sebut dia, dalam sehari Situbondo harus bisa memproduksi 1000 liter susu sapi perah dengan asumsi minimal harus ada 100 ekor sapi. “Sedangkan di Desa Wonoreo, yang dikenal sebagai sentra pengembangbiakan sapi perah, saat ini hanya ada sekitar 50 ekor lebih. Khusus untuk sapi yang bisa memproduksi susu (laktasi) baru 12 ekor. Sehingga untuk menjadi sentra susu segar dirasa sangat tidak memungkinkan,” ujar Andre.

Mengacu pada kenyataan tersebut, sambung Andre, pihaknya akhirnya mengembangkan susu perah beruapa makanan dan minuman sehingga memiliki nilai tambah. Dengan men-

gadakan kegiatan awal mengolah susu menjadi suatu olahan yang berbentuk minuman dengan kemasan, maka terciptalah jenis eskrim, yogurt, permen susu, dudul susu dan tape susu. “Berangkat dari sanalah, akhirnya kita menggandeng Disperindag Kabupaten Situbondo untuk mengajak isteri-isteri peternak sapi membuat kegiatan home industri susu itu agar berkembang pesat,” ucapnya.

Dengan semangat itulah, akhirnya hingga saat ini pusat makanan dan minuman yang terbuat dari susu sapi perah di Desa Wonorejo sudah semakin dikenl.

Bahkan, kata Andre, kini banyak banyak pembeli dari Kabupaten tetangga seperti Banyuwangi dan Jember, ukut menjadi pelanggan tetap. Tak hanya itu, para ister-isteri peternak sapi perah itu juga memperluas jangkauan pemasaran ke berbagai sekolahan yang tersebar di Kabupaten Banyuwangi. “Kedepan kita terus akan menciptakan kemasan yang lebih bagus lagi.

Kita juga akan mencoba merekayasa bentuk kemasan serta labelnya, sehingga peminatnya semakin besar,” beber Andre.

Kiprah Disnak yang mengem-

bangkan pusat ekonomi kreatif akhirnya diketahui Pemkab Situbondo dan memberikan perhatian besar atas inisiatif membanggakan tersebut. Dengan menggandeng media online yang digarap Pemkab itulah, kata Andre, kini pusat makanan dan minuman dari bahan susu perah itu lebih mudah dipasarkan diwilayah regional maupun nasional. “Bagi konsumen yang berminat membeli, sekarang sudah lebih mudah lagi. Mereka cukup melakukan kontak dan alamat yang tercantum dalam media online itu, semua sudah bisa dilayani dengan baik,” papar Adre.

Kedepan, menurut Andre, prospek susu perah di Desa Wonorejo akan lebih cerah lagi, seiring akan dilaunchingnya Desa tersebut menjadi Desa Kebangsaan dan Desa Wisata. Dengan adanya sentra kuliner dan potensi lokal, nanti Dinas Peternakan akan mengandalkan produk olahan kemasan itu untuk dipasarkan. “Itu akan mendapat respon yang baik dari para pengelola kuliner—kulier di desa Wonorejo. Memang kita akan mengarahkan dengan memproduksi dengan lebih banyak lagi. Tentunya, dengan bahan baku yang besar

sawawi/bhirawa

Ir. Andre Sastro A, Kabid Usaha Peternakan Dinas Peternakan Situbondo saat memamerkan yogurt dan eskrim hasil dari proyeksi susu sapi perah yang digarap kelompok ternak di Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo.

dan menambah populasi ternak sapi,” terang Andre.

Untuk mewujudkan itu, ujar Andre, pihaknya kini masih membutuhkan biaya yang besar, termasuk alat mesin yang memadai.

Meski peralatan sudah dibantu Disperindag dan Disnak Kabupaten Situbondo, hal itu masih dirasa belum mencukupi. “Tujuan

pembuatan sentra Ini untuk memberdayakan masyarakat kelompok peternak sapi sehingga mereka mendapatkan penghasilan tambahan. Kami berharap nanti akan menjadi pusat sentra produksi susu yang besar,” pungkas mantan Kabid Kelembagaan Diskop dan UMKM Kabupaten Situbondo itu. Q awi

Rabu Pahing 28 JANUARI 2015

LINTASAN

Pebalap Maluku Bikin Kejutan di Sirkuit Sepang Jakarta, Bhirawa Pebalap asal Maluku, David Sitanala membikin kejutan dengan menjadi yang terbaik pada kejuaraan Asia Rotax Invitational Race di Sepang International Karting Malaysia, Minggu (25/1) meski pebalap berusia 15 tahun ini baru naik kelas.

Hasil yang dicapai David Sitanala pada seri pertama Asia Rotax Invitational Race 2015 ini bisa dikatakan sebagai hadiah setelah naik kelas dari Junior Rotax Max ke Senior Rotax Max. Apalagi lawan yang dihadapi adalah pegokart berpengalaman seperti Zahir Ali, Julio Prost maupun Eric Louis asal Malaysia.

"Saya sempat tidak percaya dengan hasil ini. Baru turun di kelas senior langsung juara. Hasil seri pertama ini akan saya jadikan motivasi untuk seriseri berikutnya," kata David Sitanala di Jakarta, Selasa.

Bagi pegokart terbaik Junior Max tingkat nasional versi IMI ini, kemenangannya di Sirkuit Sepang diluar dugaan.

Menurut David, kemenangan yang diraih merupakan buah dari kerja keras dirinya serta timnya yaitu Nizra Motorsport.

Hal ini juga diakui Manajer Tim Nizra Motorsport, Budi Rusman. Menurut dia, persiapan untuk menghadapi seri pertama Asia Rotax Invitational Race 2015 dinilai kurang maksimal karena hanya dilakukan sekali. Itupun dilakukan di Sirkuit Karting Sentul, Bogor, Jawa Barat.

"Persiapan saya nilai pas-pasan. Tapi hasilnya luar biasa. Meski baru naik kelas langsung juara. Hasil ini juga berkat dukungan dari Nizra Motorsport," katanya saat mendampingi David Sitanala.

Menurut Budi, hasil yang diraih oleh David Sitanala juga diluar target. Pada awalnya, pebalap yang pernah mewakili Indonesia pada kejuaraan di Spanyol di kelas junior itu hanya disiapkan untuk meraih posisi tiga sampai lima besar.

Dengan meraih hasil terbaik di seri pertama Asia Rotax Invitational Race 2015, Nizra Motorsport akan mendukung penuh pebalap asal Maluku ini dalam menyelesaikan balapan musim 2015 baik di Indonesia maupun luar negeri.Q ant

Dionysius Hayom Rumbaka

OLAHRAGA

9

Venue Porprov Belum Siap, KONI Jatim Panggil Banyuwangi Surabaya, Bhirawa Hasil resume yang disampaikan oleh technikal delegate kalau beberapa venue di Banyuwangi tidak layak untuk dijadikan tempat lomba maupun pertandingan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).

Dalam waktu dekat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim akan memanggil pihak KONI Banyuwangi.

Jika tidak ada kendala, akhir Bulan Januari KONI Jatim akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait pelaksanaan Porprov V Banyuwangi 2015. Sebelum dilakukan rapat, pihak KONI sudah meminta agar tim technical delegate untuk membuat resume kesiapan tuan rumah Banyuwangi untuk menggelar multieven dua tahunan itu.

"Akhir bulan ini kita akan evaluasi penyeluruh dan mengadakan pleno. Kita juga akan mengundang KONI sekaligus Bupati Banyuwangi untuk menjelaskan persiapan Porprov. Kemudian resume tim delegate akan dilaporkan ke PB Porprov," terang, Ketua Harian KONI Jatim, Dhimam Abror Djurait, Selasa (27/1).

Berdasarkan hasil kunjungan technical delegate ke Banyuwangi, didapati fakta bahwa beberapa venue belum siap. Seperti pada cabang olahraga (cabor) renang, sepakbola dan atletik. "Di beberapa cabor krusial harus dikawal ekstra," katanya.

Kabupaten Banyuwangi hanya memiliki waktu sekitar empat bulan untuk mempersiapkan venue. Sebab Porprov dijadwalkan dilangsungkan pada Juni mendatang.

Sebelumnya KONI Jatim juga meragukan kesiapan Banyuwangi, terutama terkait fasilitas venue, akomodasi dan transportasi yang selama ini selalu menjadi kendala utama disetiap penyelenggaraan Porprov.

Setidaknya terdapat tiga venue cabang olahraga (cabor)

Venue kolam renang dinilai oleh tim technical delegate masih belum siap. yang belum siap 100 persen.

Ketiga venue yang dimaksud oleh Abror adalah sepakbola, renang dan atletik.

Untuk cabor sepakbola, menurut Abror Banyuwangi baru memiliki satu venue, yakni Stadion

Hayom Sukses Redam Kekuatan Thailand Denpasar, Bhirawa Atlet tunggal putra klub Djarum Kudus Dionysius Hayom Rumbaka sukses meredam kekuatan tunggal putra Granular Thailand Prinyawat Thongnuam dalam Djarum Superliga Badminton 2015.

"Saya dapat menguasai permainan dari awal meski tidak merencanakan strategi apa pun karena baru kali ini bertemu dia," kata Hayom selepas bertanding melawan Thongnuam di GOR Lila Bhuana Denpasar Bali, Selasa.

Mantan atlet pelatnas itu melibas Thongnuam dengan skor 219 dan 21-15 dalam waktu 32 menit.

"Hari ini saya lebih enak saat bermain dibanding hari pertama karena sudah beradaptasi," kata Hayom yang juga mengeluhkan suhu panas di dalam GOR Lila Bhuana.

Pada Minggu (25/1), Hayom juga unggul saat menghadapi tunggal putra Suryanaga Surabaya Alamsyah Yunus dengan skor 21-9 dan 21-17 selama 41 menit.

Hayom yang menduduki peringkat 32 dalam catatan Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) itu tetap berharap dapat mengikuti Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro.

"Usaha saya yaitu dengan ikut bertanding dalam turnamen-turnamen internasional.

Sekitar 15 turnamen," kata Hayom.

Hayom yang juga kekasih atlet putri pelatnas PBSI Bellaetrix Manuputty itu menargetkan diri dapat masuk dalam peringkat 10 besar BWF pada akhir 2015.

Tim putra Djarum Kudus berhasil merebut kemenangan penuh dari tim putra Granular Thailand dalam babak penyisihan hari ketiga Superliga Badminton 2015 dengan skor 5-0.

Selain dari Hayom, kemenangan Djarum Kudus juga diperoleh dari tunggal putra Son Wan Ho yang merupakan atlet Korea Selatan dari Moh. Arif bin Abd. Latif dengan skor 21-19 dan 21-15 selama 39 menit pertandingan.Q ant

Firman Kaget Bertemu Pemain Bertangan Kiri Denpasar, Bhirawa Pebulu tangkis tunggal putra klub Mutiara Cardinal Bandung Firman Abdul Kholik mengaku kaget bertemu lawan main yang juga menggunakan tangan kiri dalam turnamen Djarum Superliga Badminton 2015.

"Sebenarnya sama saja, tidak ada perbedaan di lapangan. Tapi tetap sempat kaget," kata Firman selepas bertanding melawan tunggal putra Tonami Jepang Sho Sasaki di GOR Lila Bhuana Denpasar Bali, Selasa.

Dalam pertandingan selama 55 menit itu, pebulu tangkis kelahiran 11 Agustus 1997 itu kalah dengan skor 21-16, 18-21, dan 12-21.

"Lawan lebih susah selain pengaruh angin juga. Dia lebih berpengalaman dan lebih kuat secara fisik," kata atlet pusat pelatihan nasional Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Cipayung Jakarta itu.

Firman mengatakan telah berusaha menaikkan tempo permainan pada game kedua dan ketiga untuk membalikkan skor dan meraih kemenangan, tapi tidak mampu mengejar ketertinggalan dari Sasaki.Q ant

Diponegoro. "Ini yang harus jadi penekanan. Dengan 12 tim, tidak bisa kalau harus pakai satu stadion," ungkap Abror.

Kemuidan venue renang dan atletik ternyata belum siap juga. Hal ini diketahui setelah

wawan triyanto/bhirawa

KONI Jatim mengirimkan technical delegate ke Banyuwangi tengah pekan lalu.

Abror juga sudah mengonfirmasi hal ini ke Abdullah Azwar Anas, Bupati Banyuwangi. Q wwn

Wagub Dukung Anugerah Olahraga SIWO PWI Jatim Surabaya, Bhirawa Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim), Saifullah Yusuf memberikan dukungan kepada Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Provinsi Jatim, atas penyelenggaraan Anugerah Olahraga 2014.

Dukungan yang disampaikan oleh Saifullah dituturkan saat menjamu sejumlah perwakilan SIWO Jatim di ruang kerjanya, akhir pekan lalu. "Ini kegiatan yang bagus dan positif. Saya siap support acara ini," ujar Gus Ipul, sapaan akrabnya.

Saifullah menambahkan, sudah sepantasnya insan olahraga di Jawa Timur, baik itu atlet, pelatih, induk organisasi maupun instansi dan perseorangan yang mendukung kemajuan olahraga, mendapat apresiasi sepadan atas kinerjanya

selama tahun 2014.

Gus Ipul sendiri sudah ditetapkan untuk menerima anugerah spesial award.

"Ini penghargaan khusus. Mengapa Pak Wagub? Karena beliau memiki peran sentral atas kesuksesan Jawa Timur pada PON Remaja akhir tahun lalu," jelas Arief Sosiawan, Ketua SIWO PWI Jatim.

Anugerah Olahraga 2014 - SIWO PWI Jatim akan mempersembahkan 12 kategori. Antara lain, atlet putra dan putri terbaik, pelatih terbaik, tim/beregu/ duet terbaik, atlet muda berbakat, atlet paralimpian berprestasi, induk organisasi olahraga tTerbaik , pembina olahraga terbaik, instansi peduli olahraga, Kota/ Kabupaten peduli olahraga, penghargaan lifetime achievement dan special award.Q wwn

KONI Optimistis Sepatu Roda Berkembang di Sumbar Padang, Bhirawa pemahaman tentang pertandingan sepatu Komite Olahraga Nasional Indonesia roda yang benar.

(KONI) Sumatera Barat (Sumbar) optiIa menambahkan hal tersebut perlu mistis cabang olahraga sepatu roda sinergitas antara pengurus cabang olahberkembang di daerah itu. raga sepatu roda dengan klub-klub yang "Sepatu roda selama ini dikenal hanya ada saat ini. sebagai permainan, namun sekarang "Bisa saja dalam klub itu sudah persepatu roda juga menjadi salah satu sonal yang sudah mahir dalam olahraga cabang olahraga yang dipertandingkan, sepatu roda, dan itu bisa diproyeksikan kami optimistis cabang itu berkembang untuk menjadi atlet," ujarnya. di Sumbar," kata Wakil Ketua Umum Sementara itu, Ketua Harian Persatuan KONI Sumbar, Handrianto di Padang, Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia Selasa.

(Porserosi) Sumbar, Syaiful mengatakan Menurut dia, pada era tahun 1990-an, saat ini dari 19 kabupaten/kota di Sumbar sepatu roda sempat menjadi salah satu tujuh diantaranya sudah membentuk olahraga yang digemari banyak orang, kepengurusan daerah.Q ant baik dari tingkat usia remaja maupun dewasa.

"Sekarang sejak ditetapkannya sepatu roda sebagai salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di SEA Games, hal itu mendapat respon tinggi dari masyarakat dibeberapa provinsi di Indonesia," ujarnya.

Ia mengharapkan hal yang sama juga terjadi dimasyarakat Sumbar, karena sudah ada beberapa klub sepatu roda yang saat ini masih ada dan tetap menjalani latihan.

Ia mengatakan hal itu KONI Sumbar ptimistis cabang olahraga sepatu roda berkembang secepatnya difasilitasi agar di daeranya. klub tersebut diberikan

Sosialisasi BNNK Trenggalek di SMPN 5 Trenggalek BNNK Trenggalek melalui Seksie Pencegahannya, melakukan Sosialisasi dan Diskusi di SMPN 5 Trenggalek.

Dengan mengusung tema peran serta nyata pelajar dalam menanggulangi ancaman perdaran narkoba di lingkungan sekolah, kegiatan ini nantinya mengaharapkan sekolah menindaklanjuti uapaya tersebut di lingkungan sekolahnya masingmasing. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengukur presentase Pelajar di tingkat SMP/SMA yang hidup sehat dan tidak menyalahgunakan narkoba. Kepala BNNK Trenggalek sendiri I made Arjana, SH, MH hadir dalam kesempatan tersebut serta berikan bebrapa pesan kepada

siswa agar senantiasa menjauhi narkoba.

Direncanakan kegiatan ini berlangsung 2 hari sampai tanggal 23 januari besok.

Dihari kedua siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi bersama-sama dengan narasumber dan menyampaikan ide maupun gagasannya terkait peran mereka nantinya di sekolah. Q adv

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

KPK Bukan Malaikat, Tak Butuh Imunitas Pekanbaru, Bhirawa Wacana untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk memberikan impunitas terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat sorotan tajam dari Bibit Samad Rianto, mantan wakil ketua lembaga antisuap itu.

Ia menyebut pemberian kekebalan hukum justru akan merusak tatanan hukum itu sendiri.

“Karena KPK bukan malaikat, bukan juga dewa. Godaan itu (untuk berbuat salah) pasti ada,” kata Bibit Samad Rianto ketika dihubungi Antara dari Pekanbaru, Selasa.

Sebelumnya, sejumlah LSM meminta Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Perppu Imunitas khususnya bagi pimpinan KPK. Hal ini merupakan buntut dari kasus Wakil Ketua KPK Bambang Widjoyanto yang dijadikan tersangka oleh Polri, yang mereka tuding merupakan sebuah rekayasa.

“Perppu Imunitas akan merusak tatanan hukum karena seharusnya ada kesamaan hak dan kewajiban setiap warga negara dimata hukum,” ujarnya.

Bibit Samad Rianto bersama komisioner KPK Chandra Hamzah pernah melalui masalah hukum yang hampir sama dengan kondisi Bambang Widjoyanto saat keduanya juga menjadi tersangka dugaan suap oleh Bareskrim Polri tahun 2009. Kasus tersebut tidak sampai ke persidangan karena Kejaksaan Agung mengeluarkan keputusan deponeering atau mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

“Akhirnya terbukti kalau kasus yang menimpa saya tidak bisa dibuktikan karena tidak memenuhi unsur dan kurang barang bukti,” katanya.Q ant

Tim Independen Harus Ditarget Jakarta, Bhirawa Direktur Institut Madani Nusantara Prof Nanat Fatah Natsir mengatakan Tim Independen yang dibentuk Presiden Jokowi untuk mengatasi konflik antara institusi Kepolisian RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus diberi target waktu dan pencapaian.

“Tim tersebut harus diberi target, sampai kapan akan bekerja dan apa yang akan dihasilkan. Sejauh ini belum disampaikan apa yang menjadi target tim tersebut,” kata Nanat Fatah Natsir dihubungi di Jakarta, Selasa (27/1) kemarin.

Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu tetap mengapresiasi tim bentukan Presiden dan tokohtokoh yang duduk di dalamnya.

Dia berharap bersama tim tersebut, Presiden bisa segera menyelesaikan permasalahan yang muncul antara Polri dan KPK. Nanat mengaku sangat prihatin atas konflik yang terjadi di antara dua institusi penegak hukum tersebut. Karena itu, Presiden jangan sampai terlambat untuk turun tangan dan mengatasi permasalahan

tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan tim independen yang dibentuk Presiden Joko Widodo harus memiliki kewenangan dalam mengumpulkan data terkait kasus yang melibatkan petinggi KPK-Polri, agar bisa menemukan fakta-fakta sesungguhnya.

“Tim harus diperkenankan (diberikan kewenangan) mendapatkan data yang akurat supaya fakta-fakta hukumnya jelas dan pasti,” kata Siti Zuhro, Selasa (27/1) kemarin.

Menurut dia, kurang tepat apabila tim independen yang beranggotakan tujuh orang itu hanya bertugas mengamati konflik KPK-Polri dari luar.

Siti Zuhro

Jimly Asshiddiqie

“Kayaknya kurang akurat (kalau hanya mengamati). Tidak ada bedanya dengan publik yang mengamati dari luar,” ujar dia.

Dia mengatakan konflik KPK-Polri pernah terjadi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sehingga SBY membentuk Tim 8.

Menurutnya, jika Jokowi mau belajar dari pengalaman sebelumnya, maka memang bisa saja dibentuk tim independen.

Penyelesaian konflik kali ini juga semestinya dijadikan sarana untuk menghentikan/mengunci agar tak ada lagi cek-cok antarlembaga penegak hukum.

“Kalau tidak, maka cekcok atau konflik serupa akan terus berlangsung ketika peluang politisasi hukum dimungkinkan,” ujarnya.

Jimly Asshiddiqie, salah satu anggota Tim independen yang dibentuk Presiden Joko Widodo, mengatakan untuk mengatasi polemik KPK dan Polri tim sudah mulai bekerja terhitung Selasa (27 Januari).

“Tim terdiri dari sembilan orang. Diketuai oleh Syafii Maarif sedangkan saya menjadi wakil ketua tim,” kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini saat ditemui di gedung Sekretariat

Ketua DPR Lantik Lima Anggota Baru Jakarta, Bhirawa Ketua DPR RI Setya Novanto melantik lima anggota baru DPR setelah sebelumnya dilakukan mekanisme Pergantian Antar Waktu oleh masing-masing partai politik.

Acara pelantikan dipimpin oleh Ketua DPR RI Setya Novanto dalam sidang paripurna DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1) kemarin.

Politisi PKB Arzeti Bilbina dilantik menjadi anggota DPR untuk menggantikan (pergantian antar-waktu/PAW) Imam Nachrowi yang telah menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Selain itu dua politisi PKB juga dilantik menjadi anggota DPR, yaitu Arifin Hakim Toha dan Holil Kaumas.

Arifin menggantikan Marwan Jafar yang saat ini menjadi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, sedangkan Hakim menggantikan Hanif Dhakiri yang menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selain itu Setya juga melantik Ali Mahin sebagai anggota DPR dari Partai Nasdem menggantikan HM Prasetyo yang menjadi Jaksa Agung dan politisi Partai Demokrat Mufniati dilantik menjadi anggota DPR menggantikan Sutan S yang meninggal dunia.

Arzeti Bilbina mengatakan dirinya siap ditempatkan di komisi manapun untuk mengabdi untuk bangsa dan negara.

Dia menjelaskan modalnya sebagai “public figure” menjadi poin plus memudahkannya melaksanakan tugastugasnya menyerap aspirasi masyarakat.

“Figur publik atau bukan menurut saya bukan halangan dan tidak perlu dibedakan. Setiap orang punya hak yang sama untuk memilih dan dipilih,” ujarnya.Q ant

Negara, Selasa.

Ia menjelaskan tim independen akan bekerja selama 30 hari ke depan dengan kemungkinan perpanjangan masa tugas selama 30 hari lagi.

“Tim akan mencari fakta, mengundang dan mendatangi pihak terkait dan memberikan rekomendasi,” kata Jimly.

Namun dia menegaskan tim independen tidak akan ikut campur dalam proses hukum yang sedang berlangsung saat ini.

Diantara sembilan anggota tim independen yakni mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie, mantan Wakil Kepala Polri Komjen Polisi (Purnawirawan) Oegroseno, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dan Erry Riyana Hardjapamekas, Sosiolog Imam Prasodjo dan mantan Kapolri Jenderal Sutanto. Q ant

Dualisme Parpol Harus Selesai Sebelum Pilkada

Staf Gadungan Presiden Diproses di Polda Jateng Semarang, Bhirawa Seorang pria yang mengaku sebagai staf Presiden Joko Widodo akan diproses secara hukum di Polda Jawa Tengah setelah tertangkap basah oleh Gubernur Ganjar Pranowo.

Kepala Sub Direktorat IV Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda Jawa Tengah AKBP Ahmad Sukandar di Semarang, Selasa (27/1), mengatakan sudah dilakukan pengecekan terhadap tanda pengenal dan atribut yang dipakai staf gadungan presiden itu.

Sebelumnya, seorang pria bernama Supardi menemui Gubernur Ganjar Pranowo dan mengaku sebagai staf kepresiden dari Kementerian Sekretaris Negara.

Sukandar mengatakan konfirmasi atas tanda pengenal staf gadungan tersebut telah dilakukan ke Kementerian Sekretaris Negara secara langsung.

“Sudah dikonfirmasi langsung, ternyata tanda pengenal yang dimaksud tidak pernah dikeluarkan,” katanya.

Selanjutnya, kata dia, penipu tersebut akan diproses secara hukum dengan sangkaan pelanggaran pemalsuan dokumen.

Bersama dengan staf gadungan tersebut juga diamankan tanda pengenal berupa lencana istana kepresidenan bergambar Garuda Pancasila.

Selain itu terdapat pula dua tanda pengenal dan surat kerja dengan kop Kementerian Sekretariat Negara berstempel logo bintang.

Supardi datang bersama dua orang saat menemui Ganjar.

Salah satu orang tersebut bernama Sarjono (54) yang mengaku hanya diminta untuk mengantar bertemu gubernur.

Adapun satu orang lainnya diketahui bernama Rizal dari Komite Penegak Keadilan. Staf gadungan tersebut mengaku akan melakukan monitoring anggaran bencana Banjarnegara. Q ant

Rabu Pahing 28 JANUARI 2015

istimewa

Presiden Jokowi saat melakukan teleconference bersama Badan Pengelola KEK Sei Mangkei yakni PTPN III, usai pencanangan dimulainya tujuh proyek strategis Sumut di Pelabuhan Multi Purpose, Kuala Tanjung, milik PT.Pelindo I.

Presiden Minta Promosikan KEK Sei Mangkei Sumut, Bhirawa Presiden Joko Widodo meminta Badan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, di Simalungun agar gencar mempromosikan diri untuk menarik investor.

“Harus dipromosikan. Sampaikan ke investor bahwa infrastruktur seperti pelabuhan (Kuala Tanjung, Batubara) sedang dalam proses pembangunan,” katanya di Batubara, Selasa (27/ 1) kemarin.

Presiden mengatakan itu saat melakukan teleconference bersama Badan Pengelola KEK Sei Mangkei yakni PTPN III, usai pencanangan dimulainya tujuh proyek strategis Sumut di Pelabuhan Multi Purpose, Kuala Tanjung, milik PT.Pelindo I. Menurut dia, pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung dijanjikan selesai Maret 2017.

“Industri dibangun, pelabuhan dibangun.

Pembangunan kawasan industri selesai, pelabuhan selesai juga,” katanya.

Presiden juga meminta semua

pihak yang terkait dengan proyek KEK Sei Mangkei membantu dan mendukung sehingga kawasan itu diminati investor dan membuat banyak industri masuk ke kawasan tersebut.

Manajemen PTPN III kepada Presiden melaporkan luasan kawasan KEK Sei Mangkei mencapai 1.933,8 hektare.

Adapun investor yang sudah masuk ke kawasan itu adalah Unilever seluas 18 hektare dan penjualan 9 hektare lagi sedang dalam tahap negosiasi. Untuk PLN sendiri ada investasi seluas 14,2 hektare.

Sementara, sejumlah investor lagi sudah berencana masuk KEK Sei Mangkei. Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho mengatakan infrastruktur di kawasan KEK untuk tahap I dan fasilitas pendukungnya sudah selesai 90 persen dan siap dioperasikan.

Infrastruktur di kawasan yang meliputi jalan kawasan, sistem drainase, sistem dan fasilitas pengelolaan air limbah, fasilitas persampahan, penyediaan air ber-

Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi menerima cinderamata dari CEO Singapore Cooperation Enterprise (SCE) Kong Wy Mun dalam kunjungan ke Singapura (26/ 1).

Gandeng Singapura, Integrasikan e-Government Singapura, Bhirawa Pemerintah Indonesia tengah menjajaki kerja sama dalam pengembangan dan penerapan e-government dengan Singapura.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menegaskan, penerapan e-government dalam rangka reformasi birokrasi pelayanan publik di Indonesia.

“Selain Korea Selatan, kita ingin jajaki dengan Singapura yang juga dikategorikan terbaik di dunia e-governmentnya,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi saat kunjungan ke Singapura, Selasa (26/1).

Singapura merupakan negara ketiga terbaik dalam mengembangkan egovernment setelah Korea Selatan dan Australia. Sejak 1980-an, Singapura telah menerapkan e-government dengan aplikasi program Alice for Cooperate (ACE) yang membantu efisiensi waktu dan biaya penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Yuddy, e-government memudahkan rakyat Singapura mengakses langsung birokrasi pemerintah, termasuk memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah.

“E-government juga dimanfaatkan oleh Pemerintah Singapura untuk menyampaikan diseminasi informasi secara real-time kepada warga negara, pelaku usaha, maupun pejabat pemerintah,” kata Yuddy yang didampingi Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Rini Widiyanti.Q ist

sih, instalasi jaringan listrik dan pasokan listerik sebesar 5,68 MVA. Listrik sebesar 5,68 MVA itu terdiri dari PLN 2,18 MVA dan pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBS) PTPN III 3,5 MVA Menurut gubernur, sumber daya manusia meliputi administrator KEK dan badan usaha pengelola juga telah ditetapkan dan siap melaksanakan tugas serta fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada investor.

“Perangkat pengendalian administrasi, meliputi sistem pengelolaan kawasan dan pelimpahan perizinan juga sudah dilakukan,” katanya. Dewasa ini, kata gubernur, PT Unilever Oleochemical Indonesia telah berinvestasi sebesar Rp1,5 triliun dan siap beroperasi.

“Tetapi Pemprov Sumut tetap membutuhkan bantuan dan dukungan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan keberhasilan KEK seperti perlunya percepatan penerbitan insentif perpajakan, kepabeanan dan cukai bagi para investor,” ujarnya.Q ant

Jakarta, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum mengimbau partai politik segera menyelesaikan persoalan dualisme dalam internal partai sebelum tahapan pencalonan pilkada dimulai, kata Ketua Husni Kamil Manik di Jakarta, Selasa (27/1) kemarin.

“Permasalahan yang muncul selama pelaksanaan pilkada ini ada di tahapan pencalonan, soal kepengurusan ganda. Sehingga harapan kami masalah itu bisa selesai Husni Kamil Manik sebelum pilkada dimulai,” kata Husni di Gedung KPU Pusat Jakarta.

Kepengurusan ganda menjadi soal yang paling sering dibawa ke pengadilan tata usaha negara (TUN). Dalam hal ini, KPU sebagai tergugat seringkali dianggap berpihak kepada salah satu kubu.

Terkait akan hal itu, Husni mengatakan jajarannya berupaya sebisa mungkin untuk bersikap independen dengan tidak memihak pada salah satu kubu. Selain itu, KPU juga akan meminta surat keterangan resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terkait kepengurusan partai yang sah.

“Kami ingin menutup celah itu dengan mengacu pada undang-undang yang berlaku.

Maka legalitas formal yang akan menjadi sikap kami. KPU tetap netral dan tidak berpihak pada kubu yang bersengketa,” kata mantan anggota KPU Provinsi Sumatera Barat itu.

Sementara itu, ditemui secara terpisah, Komisioner Hadar Nafis Gumay mengatakan pihaknya mengirimkan surat kepada Kemenkumham guna meminta keterangan resmi mengenai daftar kepengurusan 12 partai politik.

“Kami akan terus bertanya secara tertulis, nanti berdasarkan jawaban Kemenkumham itu yang kami jadikan landasan,” kata Hadar.

Proses meminta keterangan Kemenkumham tersebut dilakukan KPU setelah masa pendaftaran bakal calon kepala daerah. Dalam proses verifikasi tersebut, KPU akan melakukan cek silang terhadap berkas administrasi para bakal calon dengan SK Kemenkumham.

Sejauh ini terdapat dua partai politik yang mengalami masalah internal dualisme kepengurusan, yakni Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan. Q ant

Sosialisasi BNNK Trenggalek di MAN Panggul Trenggalek Bhirawa Dalam rangka mengukur presentase Pelajar di tingkat SMP/SMA yang hidup sehat dan tidak menyalahgunakan narkoba, pada hari senin (26/1/2015) BNNK Trenggalek melaui seksie Pencegahannya kembali lakukan sosialisasi dan diskusi kepada pelajar MAN Panggul.

Dengan masih mengusung tema peran serta nyata pelajar dalam menanggulangi ancaman perdaran narkoba di lingkungan sekolah, untuk mendukung kegiatan tersebut, BNN menghaidrkan

narasumber Kepala Puskesmas Karangan dr. Tita Riskana yang menyampaikan materi narkoba dengan metode yang sangan fun. Menurut dokter Tita, hal ini agar sosialisasi tersebut selain mudah dimengerti juga diharapkan diminati oleh seluruh peserta. Direncanakan kegiatan ini akan dilaksanakan hingga hari selasa (27/1/2015). Dihari kedua, siswa akan berdiskusi dan menyampaikan ide-idenya terkait peran nyata mereka dalam rangka ikut mensukseskan P4GN di lingkungan sekolah.Q adv

Rabu Pahing 28 JANUARI 2015

Perangkat Desa Tuntut Pencabutan PP 43 Tahun 2014 l Sambungan hal 1

Namun, lanjut dia, pihaknya tidak bisa serta merta memenuhi tuntutan para perangkat. Pasalnya, penetapan maupun implementasi PP Nomor 43 Tahun 2014 sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. “Daerah dalam hal ini hanya bisa menampung dan meneruskan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat untuk dilakukan evaluasi,” ujarnya.

Khusus menanggapi permintaan revisi ataupun pencabutan PP No 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014, Mulyadi menyarankan agar perangkat desa melalui organisasi masing-masing mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. “Karena ini menyangkut undang-undang dan peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan, jalan tengah yang bisa dilakukan adalah dengan mengajukan judicial review,” ujarnya.

Aksi demo yang berlangsung mulai pukul 10.00 itu sempat memicu kema­cetan arus lalu lintas di ruas jalan protokol tersebut. n wek

SAMBUNGAN Soekarwo Bantah Terlibat Kasus Dugaan Suap Zulkarnain l Sambungan hal 1

Imam Bonjol Surabaya, Soekarwo tidak menampik. Menurut dia, pertemuan tersebut atas permin­taan Fathor dan Arif Junaedi. Ketika itu, Fathor dan Arif merupakan politikus Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Jatim.

Pertemuan itu, ujar Soekarwo, membicarakan kasus P2SEM. Namun, karena dirinya baru menjadi gubernur, Soekarwo mengaku tidak paham de­ ngan masalah yang dibicarakan. “Tidak ada (pembicaraan) soal membereskan kasus. Juga tidak betul bahwa Chusnul Arifien Damuri (Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Jawa Timur ketika itu) hadir di pertemuan seperti yang dituduhkan,” ujarnya.

Soekarwo juga membantah memberikan hadiah Toyota Camry kepada Zulkarnain. Menurut dia, Toyota Camry itu merupakan kendaraan dinas peja-

bat Forum Pimpinan Daerah Jatim, termasuk Kepala Kejaksaan Tinggi.

“Itu mobil pinjaman dan sudah dikembalikan,” ujarnya.

Meski demikian, kata Soekarwo, dirinya siap untuk diperiksa dan memenuhi panggilan aparat penegak hukum untuk menjelaskan kasus ini .

“Sebagai warga negara sudah menjadi kewajiban dan saya siap,” tandasnya.

Bahkan, Soekarwo berjanji akan mengizinkan aparat penegak hukum untuk memeriksa pejabat Pemprov Jatim yang diduga mengetahui kasus P2SEM. Kasus dugaan suap hibah P2SEM yang melibatkan nama Komisioner KPK Zulkarnain ini kembali mencuat, setelah mantan Ketua DPRD Jatim Fathorrasjid berencana mengadukan Zulkarnain ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI. Fathor menuding Zulkarnain pernah menerima uang suap sekitar Rp 5 miliar

untuk menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah P2SEM Jatim pada 2008. Ketika itu, Zulkarnain menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim. “Kasus tersebut berkaitan dengan penguasa Jawa Timur, Gubernur Soekarwo,” ujar Fathor yang sudah menjalani masa tahanan selama empat tahun.

Mantan politikus PKB itu pun ‘bernyanyi’. “Waktu itu Pakde (panggilan karib Soekarwo) mengatakan kepada saya, tenang saja kasus (P2SEM) ini sudah diselesaikan. Saya tidak tahu itu maksudnya apa,” kata Fathor.

Namun, ia menduga omongan Soe­ karwo tersebut ada keterkaitannya dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim yang kala itu dijabat Zulkarnain. Selain itu, muncul testimoni dari seseorang berinsial IS yang mengaku menjadi tim pelobi antara petinggi Pemprov Jatim dengan Kajati Jatim.

IS membeberkan, kasus dugaan suap ini berawal dari inisiatif petinggi

Panitia SNMPTN 2015 meminta sekolah tidak melakukan kecurangan dengan mengatrol nilai rapor siswa.

Sebab cara ini tak akan berpengaruh dalam meloloskan siswa ke PTN.

l Sambungan hal 1

Kurangi Kuota l Sambungan hal 1

siswa baru di UB terus dikurangi. Bahkan tahun lalu pengurangannya cukup drastis, dari sekitar 17 ribu mahasiswa baru yang diterima pada 2013, termasuk program pascasarjana, turun menjadi 11.500 mahasiswa pada 2014. Dan pada 2015 ini hanya menerima sekitar 10 ribu mahasiswa.

“Meski ada program studi baru dan bisa menerima mahasisawa baru, kuotanya tetap kami kurangi karena untuk menyeimbangkan rasio jumlah dosen dengan mahasiswa. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran secara bertahap, sebab dampaknya nanti pada kualitas lulusan,” tegas Bambang belum lama ini.

Bambang menjelaskan kuota sebanyak 10 ribu mahasiswa baru itu diterima dari beberapa jalur, yakni jalur Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dengan kuota 50 persen, Seleksi Bersama Mahasiswa PTN (SBMPTN) 30 persen dan seleksi jalur mandiri 20 persen.

Menurut dia, kuota tersebut juga sudah termasuk mahasiswa yang mengikuti program Bidikmisi yang mendaftar lewat jalur SNMPTN maupun afirmasi dari sejumlah daerah tertinggal, khususnya dari Kawasan Timur Indonesia, seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hanya saja, lanjutnya, pengurangan kuota itu hanya berlaku bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan program sarjana strata 1 (S1), sedangkan untuk program pascasarjana, baik magister (S2) maupun doktoral (S3) bertambah sesuai jumlah pendaftar yang lolos seleksi. n mut

Pemprov Jatim untuk mendekati Kajati Jatim Zulkarnain. Karena itu, dicarilah orang yang bisa menembus Kajati Jatim untuk melobi.

Nah, saat itulah dirinya dipercaya untuk melakukan pendekatan dengan Kajati Jatim Zulkarnain, karena selama ini dikenal dekat dengan orang di Kejaksaan Agung. Lewat mediator orang dari Kejaksaan Agung itulah, akhirnya IS bisa melobi Zulkarnain.

Dia mengaku, mengadakan pertemuan dengan Zulkarnain di Kantor Kejati Jatim Jalan A Yani Surabaya.

Tapi, dia lupa hari, tanggal dan bulan apa pertemuan itu terjadi. “Saya datang sendiri membawa uang Rp 2,68 miliar, tapi saya tidak ditemui Zulkarnain di ruang Kajati. Uang itu diterima langsung oleh Zulkarnain di suatu tempat tapi masih di lingkup kantor Kejati Jatim,” ungkap IS dengan nada pasti. n cty

Paguyuban Rektor PTN se-Jatim Sepakat ‘Save Indonesia’

Tunggu Juknis UU Desa, Baru Siap Melangkah petunjuk teknisnya dulu, baru kemudian mengambil langkah sesuai dengan petunjuk teknis itu,” kata Masrukin.

Mantan Kepala Satpol PP Pemkab Pamekasan ini lebih lanjut menjelaskan, pemkab juga belum mengetahui secara detil tentang proses pencairan dana alokasi desa yang disediakan pemerintah pusat yang mencapai Rp 1,4 miliar per desa itu.

“Demikian juga, ketentuan atau prasyarat untuk mendapatkan dana itu, kami juga belum memahami karena Juknis memang belum turun,” katanya.

Selama ini, kata dia, memang banyak aparat desa dari 178 desa di 13 kecamatan di Pamekasan yang mempertanyakan terkait program pemerintah pusat itu. “Ada yang menanyakan kapan akan ada pelantikan. Ya saya jawab bahwa Juklak dan Juknis belum turun,” tutur Masrukin.

Sementara, berdasarkan informasi yang dihimpun Komisi I DPRD Pamekasan ke sejumlah desa di Kabupaten Pamekasan beberapa hari lalu, terungkap bahwa banyak kepala desa yang merasa keberatan dengan batasan usia bagi aparat, yakni mulai 20 hingga 40 tahun. Hal ini terjadi, karena banyak perangkat desa yang telah berusia lebih dari 40 tahun dan hingga kini masih menjabat sebagai aparat desa.

Penambahan alokasi dana desa ini direalisasikan setelah pemerintah dinilai ingkar janji. Seperti diketahui dalam kampanye Pilpres Juli lalu, Jokowi pun tak mau kalah dengan Capres Prabowo Subianto yang akan mengalokasikan dana Rp 1 miliar untuk satu desa. Dalam kampanyenya kala itu, Jokowi berjanji akan melaksanakan amanat UU Desa dengan memberikan dana Rp 1,4 miliar setiap desa Namun nyatanya, Pemerintah Jokowi hanya mampu memberikan dana Rp 120 juta untuk satu desa. Hal ini diungkap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar yang mengatakan alokasi dana untuk desa tidak mencapai angka Rp 1,4 miliar karena minimnya dana yang dianggarkan. “Pemerintah mengalokasikan Rp 9,01 triliun untuk alokasi dana ke desa-desa, atau masing-masing desa hanya mendapatkan Rp 120 juta,” kata Marwan pada akhir Desember lalu.

Hal senada juga dikatakan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat penyerahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) 2015 yang mengatakan masing-masing desa akan mendapatkan dana sebesar Rp 150 juta. ”Dari APBN 2015, anggarannya untuk desa di Jatim dapat Rp 1,161 Triliun, padahal terdapat di 29 kabupaten dan kota jumlahnya mencapai 7.722 desa. Dengan begitu dalam APBN setiap desa di Jatim hanya mendapat bantuan dana rata-rata sekitar Rp 150 juta,” jelas Karwo. n din

11

PTN Akan Tentukan Kuota SNMPTN Per Sekolah l Sambungan hal 1

Selasa (27/1).

Dijelaskan Tri Yogi, dalam penilaian SNMPTN ini pihaknya lebih dulu akan menilai masing-masing sekolah. Parameter penilaiannya dilihat dari nilai alumni SMA itu yang kuliah di ITS, akreditasi sekolah serta prestasi-prestasi sekolah.

Dari parameter ini akan diranking nilai masing-masing sekolah untuk menentukan kuota siswa di sekolah itu yang bisa masuk ke ITS. Selanjutnya, pihaknya baru melihat nilai siswa dari prestasi akademik yang terkait dengan nilai rapornya. Nilai siswa ini selanjutnya diranking.

Siswa yang masuk ranking di dalam kuota sekolah, maka dialah yang akan masuk ITS. “Misalnya SMA A dapat kuota 50. Maka siswa yang masuk ranking 1 hingga 50 itulah yang akan masuk sesuai dengan prodi pilihannya,” terang Guru Besar Teknik Mesin itu.

Menurut Yogi, mekanisme ini cukup adil karena tidak akan terpengaruh dengan mark up nilai yang dibuat sekolah. “Jadi tidak perlu membanding-bandingkan nilai sekolah satu dengan lainnya. Karena persaingan hanya akan terjadi di dalam sekolah itu,” tukasnya.

Hingga kemarin, ITS belum menentukan kuota mahasiswa baru pada 2015. Dia hanya memperkirakan kuota akan turun sekitar 5 persen dari sebelumnya sekitar 3.357 mahasiswa baru pada 2014.

Penurunan kuota ini disebabkan karena tenaga pengajar (dosen) di ITS banyak yang pensiun.

Dari 945 dosen pada 2013, kini tinggal sekitar 900 dosen. Itupun sudah termasuk dosen yang tugas belajar.

Meskipun tahun ini ada rekrutmen dosen, Tri Yogi memastikan tetap akan menurunkan kuota mahasiswanya demi kualitas pendidikan di ITS. Pihaknya memang menstandarkan perbandingan dosen dan mahasiswa maksimal 1:20.

Sementara itu, Universitas Negeri Surabaya juga akan menggunakan mekanisme yang sama dengan ITS. Yakni melihat dulu nilai sekolah baru nilai siswa.

Dengan mekanisme ini persaingan antar siswa dalam satu sekolah cukup besar, terutama untuk prodi-prodi tertentu.

Rektor Unesa Prof Warsono menyarankan para siswa untuk pintar memilih prodi, disesuaikan dengan nilai dan prestasinya.

“Jangan sampai ada dua siswa yang memiliki rankingnya ber-

jauhan tetapi memilih prodi yang sama. Ya pasti ranking yang tinggi akan dipilih. Siswa harus belajar itu,” terang Guru Besar Pendidikan Kewarganegaraan.

Warsono juga mengingatkan sekolah untuk tidak me-mark up nilai sekolah dan siswanya. Jika hal itu terjadi, maka akan menjadi catatan untuk SNMPTN 2016. Saat ini saja pihaknya sudah mengantongi nama-nama sekolah yang diduga me-mark up nilai siswa di SNMPTN tahun lalu. Dan sekolah ini akan menjadi catatan khusus. “Kami ingin membangun karakter sekolah dan kontinuitas pendidikannya. Jadi kecurangan ini akan menjadi catatan khusus,” tegasnya.

Selain mempertimbangkan nilai sekolah dan nilai siswa, kampus pencetak guru ini juga akan mempertimbangkan penyebaran wilayahnya. Karena itu pihaknya menarget seluruh provinsi di Indonesia akan mendapat jatah mahasiswa baru.

Hanya saja, kuotanya disesuaikan dengan pendaf­tarnya. “Kalau dari kualitas keseluruhan, kan tidak mungkin membandingkan wilayah Papua dengan sini (Jatim), tetapi pasti ada yang bagus dari sana.

Karena itu kami akan menampung masing-masing provinsi,” pungkasnya. n tam

Pemprov Bakal Tambah UPT RS Kusta l Sambungan hal 1

Menurut dia, penambahan UPT tersebut seharusnya bisa dilakukan dengan cepat mengingat jumlah penderita kusta di Jatim terbanyak di Indonesia. Bahkan, Jatim masuk dalam urutan tiga besar dengan jumlah penderita terbanyak di dunia.

Selain penambahan UPT tersebut, Gus Ipul, sapaan lekat Saifullah Yusuf, juga mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk memperkuat preventif dan promotif dalam menangani penyakit kusta. Dengan cara ini, diharapkan jumlah data dan kasus penderita kusta lebih akurat.

“Semakin banyak data yang masuk jumlah penderita kusta akan semakin banyak. Dengan begitu, pemerintah akan lebih mudah dalam memetakan dan mengatasi penyakit kusta,” jelas mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal ini.

Saat ini, penanganan secara kuratif untuk penyakit kusta telah dilakukan di dua rumah sakit kusta di Jatim. Penanganan juga dilakukan di Puskesmas, yakni meliputi perawatan dan pelayanan bagi pasien kusta. Penanganan secara kuratif tidak boleh dijadikan sebagai prioritas utama akan tetapi juga perlu secara preventif dan promotif.

“Tindakan nyata tersebut diwujudkan dengan turun langsung

ke lapangan untuk menjemput para pasien kusta melalui UPT yang dimiliki Dinas Kesehatan Jatim. Hasilnya kelihatan, jumlah penderita kusta bertambah. Hal tersebut bukan hasil yang jelek, akan tetapi merupakan kemajuan bagi Jatim. Karena makin banyak pasien kusta yang terdeteksi dini, makin banyak yang bisa diobati sejak awal,” ujarnya.

Gus Ipul menegaskan, penyakit kusta bisa disembuhkan apabila dideteksi sejak dini. Di mana, pengobatan sejak awal bagi yang terindikasi penyakit kusta akan dilakukan. “Sebagian besar masyarakat malu untuk meme­ riksakan diri, dan baru ke rumah sakit ketika penyakit kusta sudah menimbulkan efek pada organ tubuhnya. Paradigma seperti itu keliru, oleh sebab itu preventif dan promotif dalam menangani kusta perlu dilaksanakan, “ ucapnya.

Setiap tahunnya, jumlah penemuan penderita baru kusta cukup banyak, pada 2012 sebanyak 4.807 pasien. Pada 2013 turun menjadi 4.132 pasien. Pada 2014 ini, jumlah penderita turun lagi menjadi 3.153 pasien. “Hal itu menunjukkan, pentingnya peran serta instansi kesehatan dan masyarakat tentang pentingnya deteksi dini penyakit kusta,” paparnya.

Indonesia menduduki peringkat kasus baru terbanyak ketiga setelah India dan Brasil. Jatim adalah

provinsi dengan kasus kusta terbanyak di Indonesia. Jumlah penderita baru di Jatim merupakan 15 persen pasien di ASEAN dan 24,5 persen pasien di Indonesia.

“Kabupaten dengan jumlah pasien baru terbanyak pada 2014 adalah Kab Sumenep dengan 516 pasien, Kab Sampang sebanyak 386 pasien dan Kab Bangkalan sebanyak 249 pasien,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim dr Harsono menjelaskan program pemberantasan penyakit kusta di Jatim mulai dilaksanakan sejak 1989 yang meliputi wilayah Gerbangkertasusila dan dikembangkan ke seluruh kabupaten/kota. Pada 1994 penderita kusta yang telah diobati sebanyak 11.427 pasien dengan angka prevalensi 3,40 per 10.000 penduduk.

Pada 2014, jumlah penderita yang diobati sebanyak 4.047 pasien dengan prevalensi 1,05 per 10.000 penduduk. “Diharapkan pada 2017, angka prevalensi kurang dari 1 per 10.000 penduduk atau jumlah pasien yang diobati kurang dari 3.800 pasien,” jelasnya.

Setiap tahun, penderita kusta yang dapat menyelesaikan peng­ obatan Multi Drugs Treatment (MDT) rata-rata sebanyak 5.300 orang. Sejak awal program pada 1994 sampai dengan 2014 , Pemprov Jatim telah menyembuhkan 132.021 penderita kusta. n iib

l Sambungan hal 1

yaitu harmonisasi struktural, substansial dan kultural.

“Dari tiga poin ini kita berharap ada keselarasan struktur, wewenang dan budaya antar lembaga hukum yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara,” tutur Fasich yang juga menjabat Rektor Unair usai memimpin rapat koordinasi Paguyuban Rektor PTN se-Jatim di Unesa, Selasa (27/1).

Harmonisasi ini, lanjut Fasich, harus menghindari kepentingan kelompok sebagaimana yang menjadi pemicu konflik antara KPK dan Polri.

Ditambahkan Rektor Unesa Prof Warsono, konflik dua lembaga penegak hukum ini dapat dibaca sebagai perang antar kepentingan. Sehingga harmonisasi struktural dan substansi penting dilakukan agar setiap yang memiliki kewenangan menegakkan hukum tidak digunakan untuk kepentingan perorangan atau kelompok. “Semuanya sama, tidak ada yang kebal hukum,” tutur dia.

Warsono menegas-

kan, forum tersebut tidak ditujukan untuk mendukung salah satu pihak, KPK maupun Polri. Namun, semua yang terlibat akan diberi masukan, termasuk presiden. Meski dia memahami saat ini Jokowi tengah menghadapi tekanan dari berbagai pihak untuk bersikap tegas. “Kami yakin sudah banyak yang memberi masukan ke Jokowi.

Tapi pilihan presiden serba salah. Pun jika diam, presiden akan disalahkan,” kata dia.

Dalam pertemuan itu, hadir delapan rektor dari sepuluh anggota Paguyuban Rektor PTN se-Jatim. Mereka yang hadir antara lain, Rektor Universitas Airlangga, Rektor ITS, Rektor Unesa, Rektor Universitas Brawijaya, Rektor Universitas Negeri Malang, Rektor Universitas Negeri Jember, Rektor Universitas Trunojoyo, dan anggota baru Rektor UPN Surabaya.

Sementara dua rektor tidak hadir di antaranya Rektor UIN Sunan Ampel dan Rektor UIN Malik Ibrahim Malang. n tam

Siap-siap, Pemerintah Naikkan Harga Elpiji Melon Mulai Februari l Sambungan hal 1

kerugian biaya distribusi elpiji melon adalah dengan menaikkan harga jual dan diharapkan Februari sudah ada keputusan.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmadja mengatakan pemerintah tengah menghitung kenaikan harga jual elpiji 3 kg yang ideal.

Menurutnya, pilihannya antara menaikkan harga jual elpiji sebesar Rp 1.000 per kg ke masyarakat atau menutupinya dengan pengalihan subsidi yang diambil dari pengurangan subsidi BBM dan listrik. “Kedua opsi ini masih digali agar pemerintah tidak menambah beban masyarakat.

Tapi agen dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) juga tidak boleh rugi karena kalau terus rugi mereka lamalama bisa bangkrut. Mudah-mudahan Februari nanti sudah ada keputusan ,” terang Wiratmadja di Jakarta Convention Centre, Selasa (27/1).

Dia menerangkan, adanya kajian terhadap opsi tadi berangkat dari usulan Pertamina yang ingin pemerintah merevisi formula margin distribusi dari penjualan gas bertabung hijau tersebut.

Usulan Pertamina tersebut juga didasarkan pada laju

inflasi yang diklaim menambah biaya oprasional.

“Selain Pertamina, distributor dan SPBE mengalami kenaikan beban ope­ rasional. Jadi mereka meng­ ajukan usuluan dan kita sedang evaluasi,” ujarnya.

Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang mengatakan kenaikan harga ini juga dimaksudkan agar perbedaan harga gas melon dengan elpiji 12 kg tidak terlalu tinggi. Saat ini, perbedaan harga gas 3 kg dan 12 kg yang begitu besar telah memicu migrasi konsumsi besar-besaran ke gas subsidi.

Bambang mengatakan, jika usulan diterima, bakal ada margin hingga 2 persen dari penjualan gas elpiji 3 kg. Margin juga akan berlaku ke penyalur gas elpiji dari perusahaan minyak pelat merah ini.

Sebelumnya Vice President LPG dan Gas Product Pertamina Gigih Wahyu Hari Irianto meminta pemerintah segera menyesuaikan formulasi keuntungan baru bagi perseroan. Pasalnya, formula penentuan margin distribusi yang diamanatkan ke Pertamina sudah dipakai sejak 2009.

Sebagai catatan, saat ini pemerintah masih menyubsidi penjualan gas elpiji 3 kg. Tahun lalu, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 pemerintah menganggarkan besaran subsidi gas melon tersebut mencapai Rp 55,1 triliun. n ira, wwn

Gandeng Lanud Abdul Rahman Saleh Hadirkan Pesawat Tempur Pertama di Indonesia l Sambungan hal 1

tidak langsung memasang di atas pondasi monumen yang terbuat dari beton cor dan baja profil U,”ujar Zulkifli, Selasa (27/1).

Ia menjelaskan bahwa proses perakitan badan pesawat ini terbilang cepat. Namun demikian mereka harus menunggu selesainya proses pengecoran pondasinya. Setelah dicor menunggu kering sampai 30 hari.

Akhirnya baru Selasa (27/1) kemarin, badan pesawat bisa dipasang di atas pondasi monumen.

Diterangkannya, badan pesawat tempur MiG ini pernah ikut dalam operasi pembebasan Irian Barat dari tangan penjajah. Awalnya badan pesawat tersebut dipasang di tengah pulau jalan di Jl Sultan Agung.

Namun setelah direncanakan ulang, badan pesawatnya dipasang di pintu masuk taman hutan kota dengan posisi terbang.

“Kalau kita paksakan dipasang di tengah pulau Jalan Sultan Agung, pasti pesawat ini akan jadi latar belakang foto-foto bagi masyarakat.

Padahal arus kendaraan di Jalan

Sultan Agung padat. Kami tidak ingin menimbulkan masalah baru lagi,” jelas Zulkifli.

Pesawat tempur ini, katanya, dibuat pada 1960 di Rusia. Dan pesawat tempur ini merupakan pesawat tempur pertama yang dimiliki Indonesia. Awalnya menjadi anggota skuadron 11 Madiun. Di bagian kepala pesawat tertulis 1101. Artinya pesawat ini dulu anggota skuadron 11 Madiun. Dan pesawat tempur pertama yang berhasil mendarat di Tanah Air. Sehingga nomor regestasinya nomor 01.

Sementara, Yusuf warga Kelurahan Ngaglik, Kota Batu terlihat senang dengan pemasangan Monumen Pesawat Terbang di taman hutan kota. Hal itu menambah daya tarik taman yang sekarang ini tidak pernah sepi dari aktivitas warga untuk olahraga, istirahat dan rekreasi.

“Di taman hutan kota yang kurang area play groundnya. Kalau ada tempat bermain untuk anak-anak, pasti suasana di taman ini akan terus ramai mulai siang sampai malam hari,” ujar Yusuf. *

UTAMA

12

Rabu Pahing, 28 JANUARI 2015

Wabah DB Meluas, KLB Jadi 15 Daerah Pemprov, Bhirawa Wabah demam berdarah (DB) di Jatim terus meluas dan bertambah. Setelah pada pekan lalu, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menetapkan 11 daerah di Jatim Kejadian Luar Biasa (KLB) DB, pecan ini cakupan KLB tersebut bertambah menjadi 15 kabupaten/kota.

Empat daerah yang dinyatakan tambahan KLB DB tersebut, yaitu Kabupaten Magetan, Ponorogo, Lamongan, dan Kota Mojokerto. Sedangkan 11 daerah yang pekan lalu ditetapkan KLB yakni, Kabupaten Jombang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Kediri, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Mojokerto, serta Kabupaten dan Kota Madiun.

“Empat daerah tambahan yang kita nyatakan KLB demam berdarah ini sudah saya laporkan ke gubernur.

Dengan begitu, hingga hari ini (kemarin) sudah ada sebanyak total 15 daerah kabupaten/kota di Jatim yang telah dinyatakan KLB demam berdarah,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jatim, Harsono, dikonfirmasi, Selasa (27/1).

Menurut mantan Bupati Ngawi ini, jumlah 15 daerah dengan status KLB ini kemungkinan besar bisa bertambah. Oleh karena itu, pihaknya kini sedang gencar-gencarnya melakukan tindakan preventif untuk daerah lainnya, agar penderita DB tidak terus bertambah banyak. Dalam catatan

LINTAS PERISTIWA

Berharap Dana BOS Cair Batu,Bhirawa Menjelang berakhirnya awal bulan di tahun ini, dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat tak kunjung cair. Hal ini membuat Kepala SD,MI, SMP Negeri dan swasta di Kota Batu resah. Akibatnya, mereka dipaksa menunggu proses pencairan dana BOS untuk semester II. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Kota Batu, Kasmuri Idris menyatakan, beberapa orang kepala SD-SMP di Kota Batu mengadukan keresahannya kepadanya. Para kepala sekolah berharap Ketua PGRI Kota Batu bisa menjembatani pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Kota Batu untuk membahas masalah itu.

“Baru tahun ini pencairan dana Bos terlambat. Dana BOS itu sangat dibutuhkan sekolah untuk menutupi biaya operasional di sekolah. Saat dana BOS belum cair, biasanya bendahara sekolah meminjam kepada pihak ketiga. Bisa juga meminjam uang pribadi kepala sekolah dulu,” ujarnya, Selasa (27/1).

Ketika dana BOS belum cair yang paling resah justru sekolah negeri. Karena kepala sekolahnya tidak mungkin memuQ nas ngut iuran sekolah dari wali murid.Q

trie diana/bhirawa

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menetapkan 11 daerah di Jatim KLB DB, pecan ini cakupan KLB tersebut bertambah menjadi 15 kabupaten/kota.

Dinkes Jatim, terhitung mulai 1 Januari hingga 27 Januari 2015 kemarin, terdata 1.817 kasus demam berdarah. Jumlah ini meningkat 85,41 persen dibandingkan bulan yang sama pada tahun 2014 lalu yang terdata sebanyak 980 kasus.

Harsono menyebut, lima daerah di Jatim dengan jumlah penderita terbanyak ad-

alah Kabupaten Sumenep dengan 286 penderita, Jember 199 penderita, Jombang 110 penderita, Bondowoso 100 penderita, dan Banyuwangi 96 penderita. Sementara total jumlah kematian hingga kemarin terdata sebanyak 32 kasus atau 1,7 persen dari jumlah penderita.

Menurut Harsono, jumlah kematian tahun ini men-

KPU Jatim, Bhirawa Meski Perppu nomor 1/2014 tentang Pilkada masih dalam revisi di DPR RI, namun KPU Jatim optimistis Pilkada di Jatim dilaksanakan secara serentak pada Desember 2015 ini. Untuk itu KPU Jatim telah mengumpulkan KPU Kab/kota. se-Jatim untuk melaksanakan sosalisasi terkait Perppu Pilkada yang telah disetujui DPR RI yang dilaksanakannya secara langsung. Komisioner KPU Jatim, Choirul Anam menegaskan jika pihaknya telah mengumpulkan KPU Kab/kota se-Jatim untuk melakukan sosialisasi ke semua parpol terkait dengan telah disahkannya Perppu 1/2014 terkait Pilkada langsung oleh DPR RI. Namun demikian pihaknya optimis tahapan pilkada akan berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU RI yaitu 26 Februari 2015 ini.

“Memang kami masih menunggu hasil revisi Perppu Pilkada yang selanjutnya diundangkan dan dimasukan dalam lembaran negara. Sesuai janji DPR RI, hal itu akan selesai pada 18 Pebruari 2015. Selanjutnya kami akan melakukan tahapan Pilkada diantaranya pendaftaran calon sebelum penetapan dan penjadwalan,”tegas Anam yang juga mantan Komisioner KPU Kota Surabaya saat diklarifikasi lewat telepon genggamnya, Selasa (27/1). Bagaimana dengan kabar adanya perpanjangan jadwal Pilkada Jatim pada 2016, dijelaskan Anam jika pihaknya tetap optimis Pilkada Jatim tetap digelar akhir 2015 ini. Alasannya, karena dalam revisi Perppu nomor 1/2014 hanya beberapa pasal diantaranya uji kelayakan bagi calon yang akan maju dan beberapa pasal lagi yang tidak terlalu signifikan. Q cty

Accrual Basis Harus Ada Political Will dari Pemimpin

I

sanakan sosialisasi peraturan-peraturan Gubernur Jatim Selain itu, Pemprov Jatim juga melakukan pelatihan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan Fungsi Akuntansi SKPD, membuat klinik berbasis akrual, menyusun LKPD Tahun Anggaran 2014 dengan basis kas menuju akrual dan menyajikan kembali (restatement) dengan basis akrual, serta menyiapkan aplikasi sistem akuntansi berbasis akrual.

Dikatakannya, terdapat perubahan yang mendasar dalam standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis kas menuju akrual dengan SAP yang berbasis akrual. Dalam SAP berbasis kas menuju akrual, komponen LKPD terdiri dari empat laporan yakni laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas (LAK), dan catatan atas laporan keuangan (CaLK). Sedangkan SAP berbasis akrual tidak hanya menggunakan empat laporan, tetapi ditambahkan dengan tiga laporan antara lain laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL), laporan operasional (LO), dan laporan perubahan ekuitas (LPE). Lebih lanjut disampaikannya, SAP berbasis kas menuju akrual penyajian aset dalam neraca belum mencerminkan nilai bersih karena belum memperhitungkan penyusutan dan penyisihan piutang.

Sedangkan untuk SAP berbasis akrual, penyajian aset dalam neraca mencerminkan nilai bersih dengan memperhitungkan penyusutan dan penyisihan piutang. Menurutnya, laporan keuangan berbasis akrual dapat memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan daerah, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah, dan digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi dan pencapaian tujuan.

Laporan keuangan berbasis akrual memiliki manfaat yakni menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya entitas serta penyeba-

romadlon/bhirawa

Bupati Jombang, Nyono Suharli saat meninjau tangga sekolah MIN yang ambruk dan menyebabkan tujuh siswa terluka.

Tangga Ambruk, Tujuh Siswa MIN Terluka Bupati Gratiskan Biaya Pengobatan

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo berikan materi kepada mahasiswa Program Pendidikan Profesi Akuntansi UGM di Lab Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jatim.

mplementasi pengelolaan keuan gan berbasis akrual (accrual ba sis) pada pemerintahan, harus ada keinginan politik (political will) pemimpin yang kuat. Pemimpin harus memiliki kesungguhan untuk menerapkan pengelolaan berbasis akrual.

Tujuan adanya political will dari pimpinan ini agar pengelolaan keuangan pemerintah lebih akuntabel, transparan, dan dapat melihat pengelolaan keuangan mulai dari pengelolaan, perencanaan, hingga monitoring dan evaluasi (monev).

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, saat memberikan materi ‘Implementasi Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Provinsi Jatim’ dihadapan Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Akuntasi (PPAk) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gajah Mada (UGM) Angkatan XXIX, di Auditorium UPT Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jatim Jalan Sikatan Surabaya, Selasa (27/1).

Menurut Gubernur, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengimplementasikan pengelolaan keuangan berbasis akrual antara lain menetapkan Pergub Jatim tentang kebijakan akuntansi pemerintahan daerah berbasis akrual, sistem akuntansi pemerintahan daerah berbasis akrual, dan bagan akun standar berbasis akrual, membentuk tim penerapan akuntansi berbasis akrual, melak-

Komisi E DPRD Jatim meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim segera gerak cepat dalam menangani status KLB DBD atau kejadian luar biasa Demam Berdarah Dengue. Hal ini penting agar DBD tidak semakin menyebar ke daerah lain.

Jika Dinkes lamban dalam menangani, akibatnya penyebaran DBD akan semakin meluas. Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim meminta pemprov harus segera memetakan daerah yang terjangkit DBD, lalu melakukan langka penyemprotan daerah sasaran agar tidak menyebar ke daerah lain.

Dan rumah sakit harus menyiapkan berbagai langkah tepat dalam menghadapi membludaknya pasien agar penderita bisa langsung ditangani, tanpa harus menunggu.

“Kita tahu jika Jatim menetapkan status Kejadian Luar Biasa atau KLB untuk penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Menyusul ada 11 daerah yang memiliki kasus penderita demam berdarah serta jumlah pasien yang meningkat secara signifikan. Menyikapi fakta itu kami minta Pemprov Jatim segera memetakan daerah yang terjangkiti DBD,”tegas politisi asal PAN Jatim ini, Selasa (27/1). Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Jatim, Heri Prasetyo menambahkan Dinkes Jatim harus segera turun langsung dan mengambil langkah-langkah tepat dalam penanganan KLB DBD di sejumlah wilayah di Jatim.

Apalagi dalam APBD Jatim itu ada alokasi dana cadangan.

Dimana dana tersebut dialokasikan untuk menangani bencana ataupun kejadian luar biasa. “Untuk itu Dinkes harus cepat dalam melakukan penanganan, agar virus DBD tidak semakin menyebar dan pasien bisa langsung diobati,”tegas politisi asal Partai Demokrat (PD) ini. Q cty

KPU Jatim Optimistis Pilkada Serentak 2015

KINERJA PELAYANAN PRIMA

Implementasi pengelolaan keuangan berbasis akrual (accrual basis) pada pemerintahan, harus ada keinginan politik (political will) pemimpin yang kuat. Pemimpin harus memiliki kesungguhan untuk menerapkan pengelolaan berbasis akrual.

ingkat sebesar 91,77 persen dibandingkan pada bulan Januari 2014 yang cuma sembilan kasus. Selanjutnya, Harsono menganjurkan agar kepala daerah terkait yang telah dinyatakan KLB agar menangani persoalan demam berdarah seperti yang sudah diatur. “Gubernur sudah menginstruksikan langsung melalui surat dan kepala daerah wajib menanganinya dengan cara KLB. Itu perintah Gubernur,” tegasnya.

Harsono berharap, keaktifan masyarakat untuk mencegah ancaman nyamuk demam berdarah yang bisa menyerang siapa saja dan berapapun usianya. Pemberantasan sarang nyamuk (PSN), menurunya, merupakan cara paling efektif untuk mencegah nyamuk aedes aegypti berkembang biak, antara lain dengan gerakan 3M, yakni mengubur, menguras dan menutup. Q iib

DPRD Minta Pemprov Petakan Wilayah DB

ran sumber daya tersebut, menilai kinerja posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas, serta pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya atau melakukan bisnis dengan suatu entitas.“SAP berbasis akrual ini lebih lengkap dan sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah mulai dari pengelolaan, perencanaan, hingga monitoring dan evaluasi (monev) menjadi satu entitas yang harus dilakukan dalam sistem akuntansi pemerintahan,” ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.

Selain itu, Pakde Karwo menyampaikan tujuh langkah aksi menjaga kualitas laporan keuangan yakni penguatan komitmen pengelolaan keuangan yang professional dari seluruh pimpinan, pembinaan secara berkesinambungan dari PPKD terhadap semua SKPD, pengembangan yang berkesinambungan terhadap SDM pengelola keuangan daerah melalui pendidikan dan pelatihan, dukungan audit internal oleh Inspektorat Provinsi Jatim, peningkatan akuntabilitas dan manajemen aset daerah, kajian kelengkapan aspek legalitas dalam seluruh aspek pengelolaan keuangan, dan peningkatan sistem pengendalian internal melalui mekanisme check and balance di seluruh SKPD. Sebagai wujud inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemprov Jatim melakukan kerjasama dengan BPK untuk melakukan e-Audit pada seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Jatim, melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan daerah, analisis kajian keuangan daerah, basis data keuangan, dan clinic center.

Kunjungan mahasiswa PPAk FEB UGM ke UPT Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur sebanyak 80 orang. Tujuan kunjungan untuk menjembatani akademisi dengan dunia kerja terutama pemerintahan, sehingga mahasiswa tidak kaget ketika memasuki dunia kerja. Q iib*

Jombang, Bhirawa Tangga sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Kauman Jombang, Selasa (27/1) ambruk. Akibatnya tujuh siswa kelas V mengalami luka dan harus dilarikan ke Rumah sakit karena mengalami memar dan patah tulang. Ambruknya tangga beton yang baru dibangun itu terjadi saat pelajar kelas V yang menempati ruang kelas dua lantai itu sedang bermain di tangga beton yang baru dibangun, sedangkan kondisi tangga masih belum kuat. “Ini musibah, memang tangga beton tersebut baru selesai dibangun.

Namun pagi tadi sejumlah murid sudah bermain-main di lokasi tersebut. Saat asyik bermain itulah tiba-tiba tangga tersebut ambruk hingga menimpa mereka,” ujar Zainut

Tamam Kepala Sekolah MIN Kauman menceritakan.

Dikatakannya, pembangunan tangga diakuinya memang tidak bersamaan dengan pembangunan gedung dua lantai yang kini sudah ditempati siswa untuk proses belajar mengajar.” Itu memang baru, setelah gedung selesai baru dibangun tangga,”ujarnya.

Tamam mengatakan, para siswa yang menjadi korban karena mengalami luka memar dan ada yang mengalami patah tulang langsung dilarikan ke rumah sakit yakni Rumah Sakit Islam dan RSUD Jombang.

Dari tujuh korban, dua orang sudah diperbolehkan pulang karena hanya menderita luka ringan. Sedang lima korban lainnya masih menjalani perawatan intensif. “ Dua siswa dira-

wat di RSUD Jombang, dan tiga korban lagi di RSI Jombang, ”tandasnya. Pantauan di lokasi, tangga beton tersebut leter L. tangga itu memang terlihat belum selesai pembangunannya . Ujung dari tangga sekitar 1,5 meter itulah yang abrol hingga mengenai bocah-bocah yang sedang bermain.

Ambruknya tangga sekolah MIN langsung mendapat perhatian Bupati Jombang, Nyono Suharli, bersama sekda dan beberpa kepala SKPD, orang nomor satu itu langsung meninjau lokasi.”Berdasarkan laporan dari Kepala MIN, ambrolnya tangga tersebut karena ada kesalahan kontruksi. Untuk korbannya Alhamdulillah sudah tertangani,” kata Bupati Nyono saat meninjau MIN Kauman. Q rur

3 Bulan, Ternak Ayam Gemerlap Raup Rp 22 Juta Akurasi data menjadi penentu kesuksesan sebuah program kegiatan pemerintah. Di Desa Pule, Kecamatan Modo Lamongan, Jatim bantuan ternak ayam petelur yang diberikan melalui Program Gerakan Membangun Ekonomi Masyarakat Lamongan Berbasis Pedesaan (Gemerlap) kepada Kelompok Ternak Barokah menjadi harapan baru bagi kesejahteraan.

Suharna, Ketua Pelaksana Harian Kelompok Ternak Barokah, desanya memang sangat ideal untuk peternakan. Bukan hanya ayam petelur, namun juga ternak sapi dan perikanan.

Karena menurut dia, sumber daya untuk bahan baku pakan ternak, seperti jagung dan dedek, sangat melimpah. Selain itu sumber air di Desa Pule, terutama di Kecamatan Modo dan sekitarnya juga melimpah. “Disini bahan untuk pakan ternak melimpah. Sehingga ongkos produksi untuk pakan ternak bisa ditekan, “ ungkap Suharna. Kelompok Ternak Barokah sendiri mendapat bantuan Program Gemerlap tahun 2014 sebanyak 3 ribu ekor ayam petelur. Dengan dikoordinir kelompok ternak, produksi telur hariannya rata-rata mencapai 90 persen atau sekitar 155 kilogram.

Telur produksi itu kemudian dijual di Pasar Modo. Padahal kebutuhan di Pasar Modo setiap harinya mencapai 400 kilogram, yang banyak disuplai dari Blitar. “Masih terbuka pasar yang sangat luas disini untuk perkembangan ternak ayam. Terlebih lagi harga dari kami sangat bersaing karena mampu

menekan ongkos produksi dan transportasi, “ ujar dia. Untuk menjaga keberlangsungan ternak milik kelompok tersebut, bersama Ketua Kelompok Ternak Barokah Suharto yang memiliki 23 anggota, keuntungan dari ternak itu dimasukkan ke Koperasi Barokah yang dibentuk warga.

“Dengan adanya koperasi ini, warga bisa memanfaatkan dananya untuk kegiatan simpan pinjam ketika ada kebutuhan mendesak untuk sekolah atau berobat. Sehingga bisa menjauhkan dari rent-

enir, “ jelas dia. Selain itu, lanjut Suharna, kelompok ternak di tepian kawasan hutan ini sudah bersepakat bahwa sisa hasil usaha (SHU) dari koperasi itu akan digunakan untuk ongkos produksi pembelian ayam yang sudah afkir.

“Ayam petelur ini hanya bisa berproduksi hingga 18 bulan nanti, dan kemudian afkir. Jika tidak difikirkan sejak sekarang keberlanjutannya, kegiatan yang sangat bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan warga Pule ini hanya akan berlangsung selama 18 bulan, “ katanya memberi penjelasan. Dia kemudian menyebut angka Rp 22 juta selama tiga bulan, sebagai keuntungan penjualan yang sudah bisa diraup dari beternak ayam ini. Itu juga karena didukung harga telur yang saat ini sangat tinggi, mencapai Rp 19 ribu perkilogram. Q yit

suprayitno/bhirawa

Kandang ayam petelur milik Kelompok Ternak Barokah saat ditinjau Bupati Fadeli.