Harian Bhirawa Edisi 28 April 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Penghargaan ini diberikan untuk memacu pejabat lainnya agar terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 6

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Wali Kota Batu Eddy Rumpoko

Selasa Pahing, 28 APRIL 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

28 APRIL 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 16.00

Menerima Penghargaan Tanda Kehormatan Presiden Samkarya Nugraha Purnakarya Nugraha di Istana Negara

 Wagub H Saifullah Yusuf 08.00 14.00 19.00

Sosialisasi Pembangunan Keuangan Mikro bagi Kelompok Fungsional di Pendopo Pasuruan Menghadiri Haul KH Ahmad Musayyidi di Karangdoro Tegalsari Banyuwangi Sosialisasi Muktamar NU di Pendopo Banyuwangi

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 10.00

Membuka Rakerda BKKBN di Graha Wicaksana Praja Kantor Gubernur Jatim

2015, Bupati Anas Janji Tingkatkan Kinerja Banyuwangi, Bhirawa Pemkab Banyuwangi akan meningkatkan kinerja pada tahun anggaran 2015 setelah merespons rekomendasi DPRD Banyuwangi terhadap nota Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPj) 2014.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan banyak program-program kerja yang mencatatkan hasil positif. Namun, dia mengakui masih ada pekerjaan rumah yang patut dijadikan perhatian karena faktor penunjuk teknis.

Bupati Anas mengaku terpaksa menunda suatu program kerja jika petunjuk teknis belum Abdullah Azwar Anas turun. “Saya prihatin karena juknis berlarut-larut yang membuat program tertunda dan berdampak pada penyerapan anggaran. Keputusan ini harus kami ambil karena masih abu-abu daripada berdampak hukum,” kata Bupati Anas di sidang Paripurna Istimewa Rekomendasi DPRD terhadap Pengajuan Nota LKPj 2014, Senin (27/4).

 ke halaman 11

Gaet Wisatawan Asing, Jember Kembangkan Objek Wisata Tembakau Jember, Bhirawa Untuk menarik wisatawan mancanegara, Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember akan mengembangkan objek wisata tembakau. Sasaran khususnya adalah wisatawan asing dari Eropa. Apalagi selama ini Jember menjadi salah pemasok cerutu ke Eropa.

“Jember dikenal sebagai Kota Tembakau, sehingga proses budidaya tembakau dan melihat sentra tembakau bisa menjadi paket destinasi wisata tembakau di Jember,” kata Kepala Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Jember Sandi Suwardi Hasan, Senin (27/4).

Menurut dia, perusahan-perusahaan tembakau dan beberapa kecamatan yang menjadi sentra tembakau bisa dikemas semenarik mungkin sebagai destinasi wisata tembakau. “Kami sudah berkomunikasi dengan pemilik perusahaan tembakau, sehingga wisatawan mancanegara bisa menikmati perjalanan dengan mengunjungi gudang tembakau dan perusahaan pembuat cerutu yang dapat me-

Gubernur Pertanyakan Keseriusan Pusat Tangani Kerusakan Jalan Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mempertanyakan keseriusan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) terkait penanganan perbaikan jalan nasional di Jatim. Sebab beberapa ruas jalan nasional di Jatim rusak berat salah satunya yang berada di Madura.

“Seperti yang terjadi di Madura, jalan nasionalnya ada yang rusak berat. Kalau mau diserahkan ke provinsi, ya diserahkan dan akan langsung kita perbaiki.

Tapi ini antara diserahkan dan tidak. Makanya tidak kita perbaiki,”

kata Gubernur Soekarwo, Senin (27/4).

Jalan nasional yang rusak parah di Madura yakni antara Bangjalan-Tanjung Bumi.

Jalan tersebut awalnya menjadi wewenang Pemprov Jatim, namun diambil alih oleh pe-

Golkar Jatim, Bhirawa Dualisme kepengurusan di elit Partai Golkar yang hingga detik ini belum menemukan penyelesaian memaksa sejumlah calon kepala daerah dari partai berlambang Pohon Beringin ini mencari dukungan dari partai lain.

Salah satunya adalah Rendra Kresna yang notabene juga Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Malang yang merupakan calon incumbent dalam Pilkada Kabupaten Malang. Untuk running Pilkada, Kresna telah mendapatkan rekomendasi dari DPP Partai NasDem. Demikian halnya dengan Sambari Halim

yang notabene Ketua DPD II Golkar Kab Gresik yang maju lewat PPP. Menyikapi sejumlah Ketua Golkar di kab/kota yang mencari dukungan partai lain untuk maju dalam Pilkada serentak Desember 2015 ini memaksa Wakil Ketua DPD I Golkar Jatim Sahat Tua Simanjuntak angkat bicara. Menurut pria yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar Jatim partai yang akan memberikan penilaian dan catatan khusus kepada Ketua DPD Tingkat II

Golkar se-Jatim yang membelot dalam Pilkada. Artinya maju dalam Pilkada dengan mencari dan memperoleh rekom dari partai lain. Dengan sikap ini loyalitas mereka ke partai dipertanyakan karena kondisi di internal partai lagi konflik, tetapi mereka tidak sabar menanti solusi.

“Silakan saja mereka mencari dan mendapat rekom dari partai lain, tapi partai Golkar akan juga menentukan sikap dengan memberikan catatan khusus dan penilaian khusus kepada mereka. Apalagi kita ketahui untuk pendaftaran calon KDH baru

 ke halaman 11

Sentil..

Pemerasan Komisioner KPU libatkan oknum LSM PKB siapkan Jeruk makankader jeruk muda disandingkan Saiful Ilah Jangan hanya muda, tapi kapabel, inovatif dan memiliki visi jelas Punya produk, Presiden Jokowi optimistis hadapi MEA Bina Marga ajukan anggaran dan dukungan Semua negara punyatambahan produk, kualitasnya Jangan hanya nambah anggaran, realisasi di lapangan yang pemerintahnya yang beda penting  Hari Otoda, jadi momentum tingkatkan pelayanan   Kades publik penganiaya juru pengairan dituntut tiga bulan penjara  Pemimpin berwatak preman kok momentum bisa kepilih Memberikan pelayanan nunggu

       

 ke halaman 11

Calon Rektor Unair Mengerucut Tiga Nama

Siap-siap Pensiun

Vino Rudi Muntiawan

 ke halaman 11

Golkar Ancam Beri Catatan Khusus bagi Ketua Golkar Kab/Kota Maju Lewat Partai Lain

 ke halaman 11

PADA Desember 2016 nanti, orang nomor satu di lingkungan Sekretariat Pemkab Sidoarjo ini, tidak akan lagi ngantor seperti biasanya. Sebab pria dengan satu orang cucu ini akan menikmati masa-masa pensiunnya.

Menjelang purna tugas, selama 2015 ini, Sekretaris Daerah Kab Sidoarjo Vino Rudi Muntiawan SH a k a n mengikuti kegiat-

merintah pusat. Tapi kemudian ada rencana mau diserahkan kembali ke provinsi, tapi statusnya hingga kini masih belum jelas.

Akibatnya, kerusakan jalan semakin

adit hananta utama/bhirawa

Ketua Senat Unair (kiri) Prof dr Moch Amin Sp P( K) dan Ketua Panitia Seleksi Calon Rektor Unair Prof Soetjipto saat memberikan penjelasan ke media, Senin (27/4).

Surabaya, Bhirawa Tiga kandidat rektor Universitas Airlangga (Unair) akhirnya terpilih. Ketiganya berhasil melewati uji kelayakan dan kepatutan dan berhasil menyingkirkan 12 bakal calon rektor lainnya (sebelumnya ada 15 calon).

Para kandidat rektor yang terpilih itu ialah Prof Dr Moh Nasih SE, MT Ak yang saat ini menjabat Wakil Rektor II Unair sekaligus guru besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Calon kedua ialah Dekan Fakultas Farmasi Dr Umi Athiyah, serta Wakil Dekan II Fakultas kedokteran Prof dr Djoko Santoso sebagai kandidat ketiga. Tiga nama hasil pilihan senat ini selanjutnya akan diserahkan ke Majelis

 ke halaman 11

Kerusakan di beberapa ruas jalan provinsi di Jatim cukup parah dan meresahkan warga.

Namun Pemprov Jatim belum bisa memperbaikinya karena status jalan masih belum jelas, apakah diambil alih pusat atau dikembalikan ke Pemprov Jatim .

Dewan Pertanyakan Hilangnya Satu Pasal di Tatib Dewan DPRD Surabaya, Bhirawa Tidak hadirnya Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dalam rapat paripurna DPRD Jatim dengan agenda laporan kinerja Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) gubernur, Senin (27/4) diam-diam membuka tabir. Yakni salah satu pasal dalam Tata Tertib (Tatib) DPRD Jatim yang mengatur soal kehadiran gubernur/ wakil gubernur dalam pengambilan keputusan atau pembacaan nota penjelasan dalam sidang paripurna ternyata tidak ada alias hilang.

Mantan anggota Pansus Tatib DPRD Jatim Kodrat Sunyoto menegaskan dalam pembahasan Pansus Tatib beberapa waktu lalu dipastikan ada keputusan

 ke halaman 11

Dugaan Korupsi Dana Roadshow ke Balikpapan

Ketua dan Mantan Ketua PHRI Diperiksa Bersamaan Batu, Bhirawa Ketua dan mantan Ketua Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu, Senin (27/4). Keduanya diperiksa menjadi saksi terkait kasus dugaan penyelewengan anggaran kegiatan Roadshow Investment Exhibition Balikpapan yang dilakukan Pemkot Batu. Saat ini sudah 20 saksi yang telah diperiksa penyidik, dan atas keterangan yang diperoleh maka

 ke halaman 11

Mantan PNS Bojonegoro Mencoba Berwiraswasta

Melihat Pasokan Kroto Kurang, Tertarik Budidayakan Semut Rangrang Bagi kebanyakan orang, semut hanya dianggap sebagai hewan pengganggu yang harus disingkirkan karena suka menggigit hingga sakit.

Namun, di balik itu semut juga bisa mendulang jutaan rupiah.

Achmad Basir, Bojonegoro Di tangan seorang mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Dinas Pendidikan (Dindik) Bojonegoro, semut diubah menjadi potensi ekonomi yang menggiurkan.

Dialah Jamal (60) yang tertarik membudidayakan semut rangrang (oecophylla smaragdina).

Warga Desa Mojodeso, Kecamatan Kapas ini sudah dua bulan terakhir membudidayakan semut rangrang untuk diambil krotonya atau larva telur dari semut yang banyak digunakan masyarakat sebagai pakan burung kicau, pemancing ikan.

Menurutnya, ide budidaya semut rangrang tersebut bermula saat ia melihat pasokan kroto di alam bebas

yang kian berkurang dan terbatas.

Padahal permintaan kroto cukup tinggi, khususnya dari para pecinta burung kicau, pemancing ikan dan nelayan. “ Dari sini kemudian saya mencari informasi di dunia maya atau internet tentang cara budidaya semut. Setelah tahu teorinya, kemudian saya mengembangkannya sendiri,” kata Jamal kepada Bhirawa kemarin.

Jamal bercerita dalam melakoni bisnis ini, awalnya ia hanya bermodalkan sekitar Rp 2,5 juta.

Modal itu digunakan untuk membeli kayu, triplek dan paralon

 ke halaman 11

achmad basir/bhirawa

Seorang mantan PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Bojonegoro mengembangkan induk semut rangrang untuk diambil krotonya. Potensi pemasaran kroto terbesar untuk pakan burung kicau, pemancing iklan dan nelayan.

SURABAYA

2

Selasa Pahing 28 APRIL 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Disnakertransduk Jatim Minta BNP2TKI Hentikan Launching P4TKI Pemprov, Bhirawa Disnakertransduk Jatim meminta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menghentikan Launching P4TKI Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI yang dilakukan di Madiun.

Dalam kesempatan ini, Kepala Disnakertransduk Jatim, Dr Edi Purwinarto menegaskan kembali adanya kesepakatan bersama antara Pemprov Jatim dengan BNP2TKI terhadap program

pelayanan satu atap.

Dijelaskannya, pada 24 Maret 2015, Pemprov Jatim dan BNP2TKI melangsungkan pembentukan pelayanan pengurusan TKI satu pintu sudah disepakati bersama. Hal itu sesuai dengan Permen No 22 Tahun 2014 tentang tentang Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan TKI. Kesepakatannya pertama, Pemprov Jatim bersama BNP2TKI bergerak bersama dalam pelayanan dan perlindungan

TKI mnelalui layanan satu atap.

Kedua, Gubernur mengeluarkan rekomendasi pembentukan perangkat BNP2TKI untuk kepentingan layanan satu atap, rekomendasi dengan pendirian lembaga bernama UPT Loka P2TKI. “Seharusnya UPT Loka P2TKI yang harus dibentuk BNP2TKI, bukan bentuk lainnyaseperti P4TKI. Hal ini dikarenakan juga terkait pendekatan pemikiran mendekatkan pelayanan yang lebih baik,” katanya, Senin (27/4).

Adanya UPT Loka tersebut, lanjutnya, sebagai wujud kepedulian Pemprov Jatim dalam pendekatan pelayanan. “Bahkan, konsep ke depan tidak hanya didirikan di empat titik, tapi diharap seluruh kabupaten/kota bisa didirkan dan memberikan pelayanan. Kalau hanya empat titik, maka jarak akan menjadi kendala lagi,” katanya.

Dalam pelayanan satu atap tersebut, maka pengurusan TKI jauh lebih mudah dan biaya bisa ditekan lantaran ada bank usaha

mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang bisa memberikan pinjaman dengan bunga rendah.

Dikatakannya, dengan adanya pendekatan pelayanan satu atap juga akan berdampak pada paperless dan pengurangan pola tatap muka. Sebab semuanya dilakukan menggunakan teknologi informasi. “Ketika nanti semuanya sudah digarap melalui proses online maka ke depan tidak perlu lagi ada titik pendirian P4TKI tersebut. Bagi yang mengajukan proses bisa dila-

kukan di rumah,” katanya.

Dikhawatirkan Pemprov Jatim, lanjutnya, P4TKI yang dilaunching BNP2TKI ini akan bergerak secara otonom sehingga tugas yang diberikan diluar misi visi dari pembentukan pelayanan satu atap. “Untuk itu, saya juga sudah tegaskan dalam rapat pada 24 April 2015, rencana P4TKI harus ditunda. Sebelum launching, diharapkan BNP2TKI membuat surat dan membicarakan P4TKI bersama Gubernur,” Q rac katanya.Q

Jelang May Day

Pemprov Imbau Tak Hanya Unjuk Rasa, Diharapkan Aktifkan Kegiatan Sosial Pemprov, Bhirawa Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau Mayday pada 1 Mei mendatang, Pemprov Jatim melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertrandsuk) Jatim mengharapkan para pekerja atau buruh bisa memanfaatkan perayaan tersebut dengan rasa syukur dan mengevaluasi kebijakan kebijakan tenaga kerja saat ini.

trie diana/bhirawa

Antisipasi Banjir

Memasuki musim pancaroba Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Surabaya melakukan pengerukan beberapa anak sungai di Surabaya, seperti di Kali Sumo jalan Ngagel Tama Utara Surabaya, Senin (27/4). Untuk mengantisipasi banjir dikawasan tersebut.

PANGGUNG BIROKRASI

Komisi B Pertanyakan Rendahnya Serapan Anggaran SKPD DPRD Jatim, Bhirawa Kinerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tampaknya masih harus digenjot lagi. Sebab, hingga triwulan pertama kinerja mereka masih diangap sebagian kalangan tak maksimal, salah satunya serapan anggaran yang rata-rata hanya 30 persen.

Disampaikan oleh Anggota Komisi B DPRD Jatim Zainul Lutfi jika terdapat beberapa faktor yang membuat kinerja SKPD tersebut dianggap tak maksimal. “Salah satunya itu adalah serapan anggarannya yang masih terlalu rendah,”jelasnya, Senin (27/4).

Politisi PAN itu melanjutkan, beberapa SKPD terpantau menyerap anggaran tidak sesuai harapan seperti Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Dinas Peternakan. Sayang, saat ditanya mengenai berapa serapan anggaran masing-masing dinas itu, Lutfi tak menjelaskannya secara lengkap.

Pria asal Sidoarjo itu hanya mengungkapkan, jika rata-rata serapan masingmasing SKPD tersebut hanya sebesar 14 persen pada triwulan pertama. Capaian itu dianggap Lutfi masih jauh dari target. “Karena targetnya itu kan pada triwulan pertama seharusnya setiap SKPD bisa menyerap anggaran hingga 30 persen,”paparnya.

Seharusnya , lanjut Lutfi, serapan anggaran tri wulan pertama seharusnya mencapai kisaran 40 persen sampai 45 persen. Lutfi menduga, rendahnya serapan anggaran itu karena banyaknya SKPD yang Q cty tidak menjalankan programnya.Q

Perjanjian Pengelolaan TRS Dipertanyakan DPRD Surabaya, Bhirawa Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya mempertanyakan legalitas perjanjian kerja sama antara pemerintah kota dengan PT Star Taman Remaja dalam pengelolaan tempat hiburan yang melegenda “Taman Remaja Surabaya” (TRS).

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Herlina Njoto, di Surabaya, Senin (27/4), mengatakan, meski perjanjian antara kedua belah pihak akan berakhir 2026, namun ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi.

“Sesuai aturan, dalam penyertaan modal pemerintah daerah ke pihak swasta harus menggunakan peraturan daerah,” katanya.

Menurut dia, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 yang mengatur pengelolaan barang milik daerah, penyertaan modal harus lewat peraturan daerah (perda).

Ia mengatakan apabila penyertaan modal ke pihak swasta melalui perda, maka pembahasannya semestinya dilakukan di DPRD Surabaya.

Ia mengakui, pada 2008, pemerintah kota pernah mengajukan penyertaan modal ke DPRD. Namun, selang beberapa tahun kemudian usulan tersebut dikembalikan.

“Tahun 2008 waktu Ketua DPRD Surabaya Musyafak Rouf, Pemkot Surabaya pernah mengajukan penyertaan modal ke dewan, tapi 2010, ketika Ketua DPRD dipegang Wisnu Wardhana dikembalikan lagi,” katanya.

Herlina mengaku, sebenarnya dirinya mendukung keberadaan Taman Remaja mengingat Kota Surabaya minim tempat hiburan. Untuk menyelesaikan polemik Taman Remaja Surabaya, ia berharap pemerintah kota dengan pengelola Taman Remaja, yakni PT Star Taman Remaja merevisi perjanjian sebelumnya.“Pemerintah kota dan PT TRS harus melakukan pembenahan perjanjian lagi,” tegasnya.

Jika PT Star Taman Remaja menolak pembenahan perjanjian kerja samanya dengan pemerintah kota, Herlina meminta pemeritah kota untuk mengamankan aset miliknya itu.

“Pemkot harus menguasai lahannnya, karena pemanfaatan perjanjian kerja sama tidak mempunyai dasar pemanfaatan lahan,” katanya.

Masalah lain menurutnya, pada tahun 2006 saat pihak pengelola Taman Remaja akan memperpanjang Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Penggunaan Lahan (HPL) yang telah habis, pemerintah kota justru meminta untuk mereview perjanjian sebelumnya.

Pemerintah kota beralasan, karena lahan di kawasan tempat hiburan tersebut nilai jualnya cukup tinggi, sedangkan aset PT Star Taman Remaja menurun. Jadi tidak proporsional apabila komposisi saham pemerintah kota sebesar 37,5 persen, sementara PT Star Taman Remaja Q gat 62,5 persen.Q

Kepala Disnakertransduk Jatim, Dr Edi Purwinarto mengaku pihaknya juga telah berkoordinasi dengan perwakilan buruh/pekerja dan Disnaker Kabupaten/ kota dalam menyikapi pelaksanaan Mayday tersebut.

Biasanya, lanjutnya, kegiatan yang dilakukan para buruh/pekerja tidak hanya pada tanggal 1 Mei saja, namun ada rangkai kegiatan lainnya. “Tidak hanya unjuk rasa, nantinya diharapkan ada kegiatan lainnya seperti kegiatan sosial, istigosah, jalan sehat, pasar murah, hingga donor darah yang diselenggarakan di masing-masing kabupaten/kota (seperti dalam tabel, red),” katanya, Senin (27/4).

Dikatakannya, Pemprov Jatim juga memfasilitasi kegiatan Mayday tersebut dengan menyiapkan panggung orasi sebagai ajang ekspresi buruh/pekerja . Rencananya, kegiatan yang berlangsung di Jalan Pahlawan, depan Kantor Pemprov Jatim tersebut dihadiri Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo SH MHum. Kegiatan May Day yang difasilitasi pemerintah ini, lanjutnya, diharapkan tidak akan mengganggu jalannya pengguna jalan lainnya. “Kalau difokuskan di satu tempat, maka masyarakat juga masih bisa memanfaatkan jalan,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Jatim juga mengungkapkan akan menyiapkan tumpeng bagi kado para pekerja. Bahkan, Pakde Karwo siap berdialog dengan mengutamakan kalangan buruh, karena hal itu yang diinginkan buruh dari tahun-ke tahun dalam peringatan Mayday.

Biasanya masalah-masalah perburuhan yang sejauh ini menjadi perhatian Gubernur Jatim. Diantaranya masalah upah buruh (UMK) yang pasti tidak menemukan titik temu antara buruh dengan Apindo (Asosiasi Pengusaha, red), kebijakan outsourcing, PHK, hingga mengenai BPJS. Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dishub Kota Surabaya, Subagio Utomo memastikan akan memfokuskan pada arus lalu lintas di Gedung Negara Grahadi. Selain itu, pria kelahiran Bojonegoro ini sudah melakukan persiapan-persiapan untuk rekayasa lalu lintas yang ada di Kota Surabaya.

“Dipastikan tidak ada penutupan jalan secara besar-besaran. Namun kalau semisal Jalan menuju Grahadi ditutup, para pengguna jalan disarankan melalui Jalan Embong Malang dan menjauhi titik-titik aksi May Day nanti,” kata Subagio pada Bhirawa.

Subagio telah mempersiapkan anggotanya dalam pengaturan lalu lintas saat perayaan May Day. Titik-titik tersebut antara lain, Grahadi, Tugu Pahlawan, Indrapura, Balai Kota, Polda Jatim yakni Jalan A Yani, dan Darmo.

Temukan Ketidaksiapan Kesiapan pengamanan (PAM) perayaan Hari Buruh atau May Day pada Jumat (1/ 5) mendatang, tidak sepenuhnya dilakukan Polrestabes Surabaya. Ini terbukti dengan temuan Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Yan Fitri Halimansyah yang menilai

anggota dan kendaraan PAM belum siap menangani May Day. Bertempat di halaman Mapolrestabes Surabaya, Senin (27/4), Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Yan Fitri Halimansyah meninjau kesiapan anggota dan kendaraan yang digunakan saat PAM May Day. Sayangnya, dari peninjauan yang dilakukan Kapolres, masih banyak dijumpai ketidaksiapan dari personil dan kendaraan PAM. “Masih kita temukan beberapa kendaraan yang tidak siap untuk menjalankan peranannya. Kesiapan personil juga belum maksimal,” tegas Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Yan Fitri Halimansya usai peninjauan pasukan, Senin (27/4).

Dijelaskan Yan, kesiapan kesatuan merupakan hal utama dalam setiap PAM yang dilakukan anggota Polri. Kesiapan tersebut meliputi perlengkapan seperti kendaraan yang digunakan pada saat PAM. Kedua, kesiapan anggota seperti kesehatan, kerapian, dan kebersihan sangatlah penting dalam menunjang kinerja satuan masing-masing.

Lanjut Yan, jelang perayaan May Day yang tinggal empat hari lagi, pihaknya akan memperbaiki dan mepersiapkan pasukan dan peralatan dengan baik. Dengan kesiapan dari kesatuan, pihaknya yakin akan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. “Masih ada waktu untuk kami membenai kesiapan pasukan dan peralatan PAM,” ungkapnya.

Mengenai jumlah pesonil yang diturunkan dalam PAM May Day mendatang, mantan Direskrimsus Polda Metro Jaya ini menegaskan, sepertiga kekuatan atau sebanyak 3.000 personil akan dikerahkan.

Nantinya, anggota Polrestabes Surabaya akan mendapat back up dari pasukan pengendali massa (Dalmas) Polda Jatim dan Polsek Jajaran.

“Semoga saja dengan pengamanan yang cukup, kegiatan May Day dapat berjalan dengan aman dan tidak mengganggu ketertiban umum, serta aktivitas masyarakat,” imbuh Kapolrestabes Surabaya.

Menjelang perayaan May Day, Polrestabes Surabaya telah menetapkan titik rawan yang dilalui para buruh. Dijelaskan Yan, untuk tanggal 28, petugas menetapkan sekitar 10 titik kumpul. Sementara tanggal 30 terdapat 3 titik kumpul. Pada hari H, tepatnya tanggal 1 Mei, petugas memfokuskan pengamanan di 3 titik kumpul.

Sayangnya, Yan enggan merincikan mana saja titik kumpul pengamanan oleh anggotanya. “Anggota kami akan disiagakan di masing-masing titik kumpul yang tersedia. Perayaan May Day tetap menjadi perhatian bagi kami,” ucapnya.

Terkait kemungkinan aksi sweping yang dilakukan para buruh, Yan meyakini bahwa aksi tersebut tidak akan terjadi. Pihaknya meyakini bahwa perayaan Hari Buruh akan berjalan dengan aman dan tertib, sehingga tidak mengganggu kegiatan masyarakat.

“Insya Allah tidak ada aksi sweping yang dilakukan oleh para buruh. Ini kan ulang tahunnya mereka. Jadi mereka pasti bisa menjaga Q rac.bed. geh ketertiban,” pungkasnya.Q

HUT Padmaning Café dan Galeri

Nafas Seni Budaya yang Bersentuhan dengan Masyarakat Seiring perkembangan zaman, café tak sekadar menjadi tempat minum kopi. Tak hanya tempat nongkrong, café kini juga menjadi tempat melakukan berbagai kegiatan seperti kesenian. Para pengelola berlomba-lomba dalam mengemas sebuah café agar tetap eksis di mata masyarakat.

Café dan galeri telah menjadi fenomena atau malah mungkin budaya baru yang menjawab kebutuhan masyarakat modern. Berkurangnya ruang publik yang nyaman dan fleksibel membuat cafe menjadi ruang alternatif yang perlahan menjadi pilihan utama untuk berinteraksi dan bersosialisasi.

Seperti Padmaning café dan galeri yang terletak di Surabaya selatan tepatnya di samping Kecamatan Dukuh Kupang ini. Café bernuansa seni ini genap setahun dalam dunia bisnis dan galeri untuk pameran lukisan, patung, diskusi publik khususnya seni dan budaya.

Pengelola Padmaning café dan galeri, Handito Gutama

mengatakan, tepat 26 April Padmaning café dan galeri genap setahun. Rangkaian acara kali ini memang bernuansa kesenian agar anakanak muda terus tergugah dalam berkarya.

Melalui café dan galeri ini, Dito sapaan akrabnya sangat mendukung karya-karya para seniman muda dan tua untuk saling mendukung.

Selain itu, sebagai wadah kepada masyrakat peminat seni maupun seniman untuk dapat lebih bebas berkreasi dan lebih memahami mengenai seni lukis.

“Café yang dilengkapi galeri ini menjadi salah satu sarana pendukung untuk menarik masyarakat terutama kaum muda untuk berkunjung. Selain itu, ter-

bukanya wawasan masyarakat tentang dunia seni dan dapat lebih berkreasi menghasilkan ide-ide baru dari karakternya masing-masing,” kata Dito pada Bhirawa, saat merayakan HUT Padmaning café dan galeri yang bertempat di Raya Dukuh Kupang Barat XXIV, Minggu (26/4) malam.

Pemberian nama Padmaning, Dito menjelaskan diambil dari kata bening itu membahagiakan. Menurutnya, sesuatu yang bening itu bahagia. “ Jadi pemikiran itu kan orang sering kemrunsung dalam kehidupan.

Dan bening itu diartikan hati dan pikiran jadi bening, melakukan sesuatu dengan hati yang bening. Bukan hasil yang dicari tapi kebahagiaanlah yang dicari,” imbuh Dito.

HUT Padmaning café dan galeri kali ini bertemakan ‘New Age’ yang artinya adalah suatu entah. Karena tidak ada makna didalamnya, maka tema ini adalah

tematik. Melainkan lebih memperlihatkan permainan kata antara dua hal. “ Tanpa perlu bersolek dengan banyak pernak-pernik pengetahuan, tetapi juga hadir dengan seribu wajah, sejuta bentuk, semiliar cita rasa dan gaya,” pungkasnya.

Sementara itu, seniman lukis yang juga memarkan karya lukis bertema etnik, Amdo Brada mengatakan, sangat mengapresiasi dengan adanya Padmaning café dan galeri sebagai bentuk kepeduliannya terhadap pelaku seni. Menurut seniman era 80an ini, bangsa ini memiliki spirit dan heroic, dan ini adalah bentuk inteprestasinya saat ini. “ Saat ini karakter bangsa semakin hilang, dengan adageh/bhirawa nya ini (pameran) karakter Sebanyak 26 lukisan karya para seniman yang dipamerkan di Padmaning café dan galeri, Minggu (26/4) malam. bangsa akan muncul kemsebentuk permainan makna. yang tidak memiliki garis Arifin memaparkan, ada bali dengan ide-ide anak Sebentuk pengolahan kata teritori yang jelas antara 26 lukisan yang dipamerkan muda dan tua menyatu,” yang dapat berbalik mundur nyata, mimpi dan syahwat,” dari 25 seniman lukis di kata Amdo seniman era dan maju. “ Atau bahkan ke ujar Mohammad Arifin sela- Padmaning. Dengan tema tahun 80an ini yang mesembarang arah dalam ba- ku ketua panitia HUT Pad- ‘New Age’, Arifin tidak ingin mamerkan lukisan etnik Q geh tas imajinasi, suatu batas maning café dan galeri ini. menekankan pada makna tentang tradisi ini.Q

Selasa Pahing 28 APRIL 2015

SURABAYA

3

HUT Otoda

Penataan Daerah Fokus Daerah Terpencil Pemprov, Bhirawa Jangkauan pelayanan kepada masyarakat sangat penting. Untuk itu penataan daerah difokuskan pada daerah-daerah terpencil, pulaupulau terluar, daerah rawan bencana dan rawan konflik. Hal ini dilakukan agar dapat menciptakan pusat pertumbuhan baru, serta tersedianya pelayanan, tentunya dengan tetap memperhatikan skala ekonomis dalam pelaksanaannya.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM, saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, pada upacara dalam rangka peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XIX, di halaman Kantor Gubernur Jatim, Senin (27/4).

Menurutnya, Otonomi Daerah harus dapat mengelola daerah otonom baru, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Saat ini terdapat 542 daerah otonom, yang terdiri dari 34 provinsi, 415 Kab dan 93 kota. Hal ini memerlukan pengaturan yang bersifat generik untuk menjamin sinergitas perencanaan dan pembangunan na-

sional, tapi karakteristik setiap daerah harus diakomodir, termasuk daerah yang bersifat khusus dan istimewa.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Apalagi dengan adanya MEA memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan daya saing, baik barang maupunn jasa di kancah Asia Tenggara.

“Pemberian otonomi kepada Daerah merupakan kesempatan untuk mempercepat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peran aktif seluruh pemangku kepentingan di daerah,”

katanya. Selain itu, lanjutnya, meningkatnya perekonomian masyarakat di daerah akan mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, mendorong terciptanya lapangan kerja.

Dengan pemberian Otonomi kepada daerah, juga dapat menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, kerukunan antar suku dan agama, serta meminimalisir berbagai pengaruh dari dalam dan luar negeri yang menimbulkan tindakan radikalisme dan mengancam keamanan nasional maupun regional.

Sukardi mengatakan, dalam peringatan Hari Otoda ini, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menerima penghargaan sebagai Provinsi Berperingkat Pertama Kinerja Pemerintahan Terbaik Nasional. Jatim berhasil Juara I, disusul Jawa Tengah, dan DIY juara ke-III. “Bapak Gubernur berpesan untuk menyampaikan terima kasih kepada semua jajaran SKPD dan Instansi terkait dan

Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM menyerahkan trophy penghargaan kepada para camat terbaik dalam peringatan Hari Otoda XIX di halaman Kantor Gubernur Jatim.

iib/bhirawa

semua staf yang telah mendukung kinerja, sehingga Gubernur mendapat prestasi yang luar biasa. Prestasi tersebut atas dukungan semua pihak, terutama aparatur pemerintah Provinsi Jatim,” ujarnya.

Tema HUT Otoda “Menghad-

irkan pemerintahan daerah yang demokratis dan melayani masyarakat dalam mendorong terbentuknya daya saing, kreatifitas dan inovasi dengan mengandalkan kekhasan daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat”

Untuk itu, segenap pemerintahan daerah haarus menampilkan kinerja dengan maksimal untuk memberikan pelayanan publik guna mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri demi mewujudkan keQ iib sejahteraan.Q

Beri Kritik Masyarakat Penggila Batu Akik Festival Penulisan Naskah dan Fragmen Budi Pekerti se-Jatim

LKPJ Bupati Sidoarjo Diterima dengan Catatan Peningkatan jalan di Kabupaten Sidoarjo harus dibarengi dengan perbaikan drainase jalan agar air hujan tidak terlalu lama menggenang permukaan jalan. genangan air berdampak pada kerusakan jalan. DPRD Sidoarjo. mendesak agar tahun 2015 tidak ada lagi kerusakan jalan.

Ali Masykuri MPd selaku juru bicara Pansus V DPRD Sidoarjo, menganggap masih banyaknya jalan rusak yang ditemukan. Kondisi yang terjadi di tahun 2014, tidak boleh terjadi di tahun 2015. Dalam perbaikan dan peningkatan jalan, harus mempertibangkan pembangunan drainase (saluran) agar berfungsi normal agar tidak menimbulkan banjir.

Untuk itu Pansus memberikan rekomendasi kepada PU Bina Marga, untuk proyek yang pelaksanaanya lebih dari satu tahun, maka pelaksanaan kontrak proyeknya harus dilakukan tahun jamak. Program peningkatan jalan dan drainase harus dikedepankan, serta harus ada ketegasan terhadap pelanggaran kelas jalan oleh dinas terkait, yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungani.

Pansus V juga menyoroti turunnya prestasi ujian nasional di Sidoarjo.

Apalagi hal ini diduga akibat peningkatan yang signifikan pada kerusakan ruang belajar di jenjang SD dan MI. Maka Pansus memberikan rekomendasi kepada Dinas Pendidikan Kab. Sidoarjo untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait kualitas program pendidikannya."Sistem pendidikan dan lain tahun ini harus lebih baik dari tahun sebelumnya.

Anggota DPRD menyimak laporan paripurna tentang LKPJ.

Soal kesehatan, Pansus menyoroti peningkatan angka kematian ibu karena terlambatnya deteksi dini dan penanganan keluhan kesehatan sang ibu. Pansus melihat hal ini karena banyaknya 9 dari 18 program dinas kesehatan yang serapannya rendah.

Diantaranya program peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Program pengadaan perbaikan dan peningkatan kesehatan Puskesmas dan Puskesmas pembantu.

Pogram standarisasi layanan kesehatan, program layanan kesehatan usia sekolah dan program layanan kesehatam lansia Pansus V memberikan rekomendasi kepada SKPD terkait, harus melakukan evaluasi menyeluruh, kenapa program tidak berjalan dengan baik. SKPD harus berani dan bersungguh-sungguh menjalankan program sesuai dengan peraturan yang berlaku,i.Soal parkir berlangganan yang diterapkan di Kab. Sidoarjo, tingkat keluhan masyarakat masih tinggi. Oleh karenanya, Dinas Perhubungan harus bisa mengimple-

mentasikan program ini dengam melayani sebaik-baiknya.ia berharap tingkat pengawasan parkir berlangganan juga ditingkatkan agar keluhan masyarakat tidak terjadi. Adanya pelanggaran yang terjadi, mungkin juru parkirnya nakal, pungli dan lainnya, Dishub harus bertindak. "Dewan mendesak Pemkab. Sidoarjo untuk konsisten menerapkan aturan parkir berlangganan sesuai dengan harapan masyarakat," sarannya.

Pasca dibacakan pandangan dari Pansus dan ditawarkan oleh Ketua DPRD Sidoarjo H. Sulamul Hadi Nurmawan ke seluruh anggota dewan yang hadir, soal LKPj itu, semua anggota DPRD Sidoarjo menyatakan setuju dan menerima LKPj Bupati Sidoarjo tahun 2014 beserta catatan yang ada.

Diterimanya LKPj tahun 2014 dengan catatan yang ada, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH.MHum menyatakan akan melakukan kinerja secara optimal. Termasuk dalam penyerapan anggaran di masing-masing harus bisa dilakukan sesuai program yang Q hds,adv dicanangkan.Q

Dindik Jatim, Bhirawa Fenomena batu akik tengah meledak di tengah masyarakat kini. Orang mengoleksinya tidak hanya untuk perhiasan, tetapi banyak pula yang percaya ada kekuatan di dalamnya. Maka tak heran, jika orang-orang terus berlomba mencari dan mengoleksi batu dengan berbagai jenis karakter unik ini.

Begitulah fenomena yang ditangkap para siswa dari SMKN 1 Tuban yang divisualisasikan dalam sebuah fragmen bertajuk ‘game stone’. Dalam ceritanya, pemeran utama digambarkan sebagai sosok pencari batu akik yang sangat fanatik. Dia mencari dua batu bernama ‘junjung drajat’ dan ‘raja biru’. Untuk mencarinya, butuh ritual khusus lengkap dengan persembahanpersembahan.

“Akhirnya pencarian itu gagal hingga membuat sang pencari batu akik sakit jiwa,” tutur Rahmad Dinar Maulidio, pemeran utama ‘Game Stone’, usai tampil pada Festival Penulisan dan Fragmen Budi Pekerti di Kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Jalan Jagir Sidoresmo 5 Surabaya, Senin (27/4).

Maulidio mengaku, cerita ini

tam/bhirawa

Fragmen bertajuk game stone ditampilkan oleh siswa-siswi SMKN 1 Tuban dalam Festival Penulisan Naskah dan Fragmen Budi Pekerti Dindik Jatim. merupakan kritik bagi masya- asannya,” tandasnya. rakat yang kini sedang tergila-gila Kabid Pendidikan Non Formal dengan batu akik. Mereka mem- dan Informal (PNFI) Dindik Japercayai dengan mengenakan batu tim Abdun Nasor mengatakan, akik mampu meninggikan derajat festival fragmen ini merupakan kemuliaan manusia. Padahal, sosio drama yang mengangkat kemuliaan manusia menurutnya kehidupan masyarakat dalam adalah datang dari tingkah laku sebuah teater singkat. Karena manusia itu sendiri. itu, cerita-cerita yang ditampil“Sekarang orang seperti diper- kan sangat dekat fenomena kemainkan oleh batu akik dengan kinian, seperti bahaya kenakalan anggapan yang berlebihan. Pada- remaja, perjuangan mencari citahal, kemuliaan manusia di mata cita hingga yang ngetren seperti Q tam Tuhan tidak dilihat dari perhi- batu akik ini.Q

Saat Ini, 301.312 Anak Jatim Kena ISPA Surabaya, Bhirawa Tingginya polusi udara membuat banyaknya penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) atau pneumonia. Berdasarkan data Dinkes Jatim, saat ini terdapat 301.312 anak di Jatim menderita penyakit ISPA. Bahkan dari jumlah tersebut, 23 anak di Jatim meninggal dunia. Penyebab paling banyak adalah karena penyakit pneumonia atau radang paru-paru.

Wilayah yang paling banyak terserang ISPA adalah Gresik, Bojonegoro, dan Sidoarjo. Untuk jumlah penderita pneumonia di Kabupaten Gresik mencapai 11.439 anak. Sementara Kabupaten

Bojonegoro sebanyak 8.801 anak dan Sidoarjo sebanyak 8.429 anak.

Kasi Pemberantasan Penyakit Dinkes Jatim, Setyo Budiono, mengatakan, banyaknya penyakit pneumonia dan ISPA pada anak disebabkan beberapa faktor. Di antaranya polusi udara, jeleknya sanitasi, gizi buruk, dan anak tidak imunisasi secara lengkap.

“Untuk sanitasi memang tidak banyak berpengaruh, tapi dapat menjadi pemicu terjadinya pneumonia dan ISPA,” jelasnya. Karenanya Dinkes Jatim dan Dinkes kabupaten/kota berusaha menemukan anak yang menderita pneumonia untuk seQ dna gera diobati.Q

bed/bhirawa

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Takdir Mattanete saat menunjukkan barang bukti beserta ratusan tersangka kasus 3C, Senin (27/4).

Kapolrestabes Surabaya: Tindak Tegas Pelaku Curas di Surabaya Polrestabes Surabaya, Bhirawa Aksi pelaku 3C (Curat, Curas, Curanmor) di Kota Surabaya mendapat perhatian serius oleh Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Yan Fitri Halimansyah.

Di usia kepemimpinan mantan Direskrimsus Polda Metro yang baru berjalan beberapa hari ini, Kapolrestabes Surabaya memerintahkan anggota Polsek jajaran untuk menindak tegas pelaku 3C terutama Curas.

Perintah tindak tegas pelaku Curas ditegaskan Kombes Pol Yan Fitri dalam acara hasil ungkap kasus 3C selama lomba Crime Hunter, Senin (27/4). Pihaknya memberi waktu sepekan untuk anggota Polrestabes Surabaya dan Polsek jajaran dalam men-

gungkap kasus Curas. Dengan catatan, petugas harus menindak tegas para pelaku Curas yang meresahkan warga Kota Surabaya.

“Saya beri waktu sepekan untuk mengungkap pelaku Curas. Tidak ada kata ampun, tindak tegas para pelakunya,” tegas Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Yan Fitri Halimansyah di halaman Mapolrestabes Surabaya, Senin (27/4).

Sementara Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Takdir Mattanete menjelaskan, lomba ungkap kasus 3C oleh Crime Hunter Polrestabes Surabaya dan Polsek jajaran ini diadakan selama satu bulan sejak tanggal 7 Maret sampai 7 April ini.

Sebanyak 144 kasus 3C berhasil diungkap dalam waktu Q bed satu bulan.Q

OPINI

4 Tajuk

’Duet’ Pimpinan Polri INDONESIA sudah memiliki Kapolri (Kepala Kepolisian RI). Setelah menjalani Plt (Pelaksana Tugas), Badrodin Haiti, benar-benar dilantik sebagai Kapolri. Dan hanya berselang 5 hari, “duet” pasangannya pucuk pimpinan di Kepolisian, juga dilantik. Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan, juga benar-benar dialntik sebagai Wakil Kapolri.

Sejumlah “beban” telah menanti keduanya, tugas politik maupun ke-profesi-an.

Setelah bertandang ke rumah Komjen Badrodin Haiti, Komisi III DPR-RI, melempangkan jalan menuju pelantikannya sebagai “benar-benar” Kapolri. Namun sebelumnya,presiden Jokowi, mestilah memberi penjelasan kepada DPR tentang pencalonan Kapolri terdahulu. Setelah kendala “sosial piskologis” selesai, duet pucuk pimpinan Polri harus segera tancap persneling, melaksanakan amanat kontitusi.

Badrodin Haiti (asal Jember,Jawa Timur), merupakan alumnus Akpol 1982, sekaligus sebagai penerima pedang Adhi Makayasa, lulusan terbaik. Sebelum diangkat menjadi Wakapolri, (27 Pebruari 2014), ia menjabat Kabaharkam Mabes Polri.

Pada saat “berbintang dua,” Badordin adalah Kapolda Jawa Timur. Ia dikenal sederhana (cenderung low profile), memiliki integritas dan ketegasan (dalam melaksanakan tugas.

Sedangkan Komjen Budi Gunawan, sebelumnya telah pernah dicalonkan sebagai Kapolri. Sehingga dikahawatirkan terjadi “matahari kembar” di tubuh Polri. Namun hal itu tidak mungkin terjadi. Berdasar UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian negara RI, Wakapolri disaring berdasar rekomendasi Wanjakti (Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi) Polri.

Pengangkatan dan pelantikannya dilakukan oleh Kapolri.

Andai “tak cocok,” Jenderal Badrodin memiliki kewenangan mutlak menolak Komjen Budi Gunawan untuk dicalonkan sebagai Wakapolri. Lebih lagi secara struktural ke-organisasi-an, ketundukan terhadap komando tertinggi, tak beda dengan TNI. Terdapat Tribatra dan Catur Prasetya, yang menjamin sistem komando. Selain itu, sebagai “Kepala Sekolah,” Budi Gunawan, juga mengajarkan hierarkhi sistem komando kepolisian.

Melaksanakan Tribrata dan Catur Prasetya, niscaya, lebih penting dibanding berebut pengaruh komando. Sebagaimana amanat UUD pasal 30 ayat (4) secara spesifik menyebut “kepolisian negara RI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.” Pelaksanaan Catur Prasetya, akan diuji secara masif dalam pengamanan pelaksanaan pilkada serentak.

Berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Pilkada, akan terdapat tiga gelombang pilkada (Bupati, Walikota dan Gubernur). Ketiga gelombang dilaksanakan mulai 9 Desember 2015, Desember 2016 dan Pebruari 2017.

Dus, selama kepemimpinan duet Badrodin – Budi, sampai pensiun akan sibuk mengurus pilkada. Padahal pilkada serentak merupakan pertama terjadi di Indonesia, dilaksanakan di 271 daerah.

Terdapat perbaikan norma aturan Perppu Nomor 1 dan Perppu Nomor 2 tahun 2014, dituangkan dalam UU Nomor 1 tahun 2015. Diantaranya, jadwal pilkada (Bupati, Walikota dan Gubernur). terhadap kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2015 hingga Juni 2016, penyelenggaran Pilkada digelar Desember 2015. Sedangkan kepala daerah yang berakhir pada Desember 2016, pemungutan suara dilakukan pada Februari 2017.

Polisi, meski rutin mengurus pilkada (bahkan sebagai penyelenggara, tergabung dalam Badan Pengawas), belum pernah mengurus pilkada bareng-bareng. Ini pengalaman baru KPU, KPUD, Polisi, parpol, dan masyarakat. Setelah cukup pengalaman (selama 10 tahun), pilkada yang benar-benar serentak (seluruh Indonesia) akan dilaksanakan pada tahun 2027.

Tugas berat Jenderal Badrodin sudah di depan mata.

Bukan hanya pilkada serentak, maupun pemberantasan aksi begal. Melainkan riuhnya sengketa kriminalisasi oleh kepolisian, serta “tipikorisasi” perwira polisi. Perseteruan antara Polisi dengan KPK, tidak bisa tidak, mencemaskan masyarakat. Banyak desakan rakyat (kepada presiden) untuk menghentikan kriminalisasi maupun tipikorisasi.

Kriminalisasi maupun “tipikorisasi” telah menjadi komoditas politik “high-class,” mengarah pada pergulatan antar-elit. Bahkan berpotensi menjadi degradasi legitimasi politik presiden Jokowi. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Lokalisasi Bukan Solusi Prostitusi ADANYA pandangan bahwa lokalisasi diperlukan agar praktik prostitusi tidak menimbulkan kerugian bagi perempuan dan menghindari penyebaran HIV/AIDS, dengan menyatakan hal tersebut bukanlah sebuah solusi.

Pandangan tersebut hanya menunjukkan cara berpikir pragmatis, kompromis dan sekuler. Prostitusi adalah perilaku terlarang menurut pandangan agama dan norma mana pun.

Setiap yang bertentangan dengan agama hanya akan melahirkan bahaya dan kerusakan. Membuka peluang terjadinya prostitusi, hanya mengurangi risiko kriminalitas dan penyakit HIV/AIDS. Menganggapnya sebagai bagian dari perwujudan hak asasi manusia hanya akan memarakkan kemaksiatan dan melahirkan berbagai persoalan baru.

Gaya hidup liberal, yang lepas dari tuntunan agama, merupakan sumber maraknya prostitusi. Apalagi prostitusi saat ini juga ditawarkan melalui media sosial secara daring yang belakangan menggegerkan publik. Gaya hidup liberal tersebut telah semakin mewarnai kehidupan masyarakat. Rendahnya ketakwaan dan tuntutan gaya hidup yang konsumtif nan mewah merupakan pendorong langsung maraknya prostitusi secara daring. Meskipun faktor kemiskinan juga seringkali menjadi alasan bagi seseorang untuk terjun ke dunia prostitusi.

Islam secara tegas telah menetapkan hukuman bagi pelaku prostitusi dan zina. Hukuman bagi orang yang berzina adalah rajam bila pernah menikah atau cambuk 100 kali bila belum pernah menikah dan kemudian diasingkan selama satu tahun. Islam menerapkan hukuman atau sanksi tegas kepada semua pelaku prostitusi atau zina. Tidak hanya mucikari atau germo, pekerja seks dan pemahai jasanya juga harus dikenai sanksi.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Selasa Pahing, 28 APRIL 2015

Budaya, Jantungnya Sekolah Berkualitas “In toxic schools, the elements of culture reinforce negativity. Values and beliefs are negative. The cultural network works in opposition to anything positive. Rituals and traditions are phony, joyless, or counterproductive“ (Deal and Peterson, 1999, p. 119).

K

utipan tersebut ingin menggambarkan betapa berbahasanya budaya sekolah yang buruk dan negatif. Sebagai lawan dari budaya sekolah yang sehat dan positif, budaya sekolah yang negatif secara perlahan, tetapi pasti akan membuat semua bangunan struktur mental komunitas sekolah akan hancur, karena di dalamnya terjadi banyak kebohongan dan kepura-puraan.

Adakah sekolah jenis ini di dalam sistem pendidikan kita?

Pertanyaan yang sering muncul ketika berinteraksi dengan para guru dan orangtua ialah apa penanda bahwa sebuah sekolah dikatakan bermutu? Secara lebih aktual, tak sedikit juga orangtua yang bertanya tentang sekolah yang tepat bagi putra-putri mereka. Tentu, tak mudah menjawab pertanyaan itu, mengingat kebutuhan anakanak di mana pun sangat berbeda, ditambah lagi dengan keinginan orangtua yang juga beragam. Namun, jika dilihat dari perspektif dan kepentingan jangka panjang, memilih sekolah yang baik bagi putra-putri kita bisa dimulai dengan melihat visi sekolah tersebut dengan bangunan tradisi belajar yang ada di dalamnya.

Budaya sekolah bisa jadi merupakan persoalan subjektif, tetapi perlu diberikan bingkai yang relevan dengan tuntutan proses belajar mengajar saat ini karena budaya sekolah ialah satu elemen sekolah yang teramat penting dan nyata meskipun sangat sulit untuk mendefinisikannya. Pemahaman terhadap budaya sekolah merupakan salah satu faktor penting dalam struktur reformasi dan kebijakan pendidikan di mana pun. Apa pun jenis perubahan yang diinginkan dalam suatu sistem pendidikan pasti akan mengalami resistansi. Karena itu, perlu dilakukan pendenisian yang bijak tentang budaya sekolah serta sejauh mana para pengambil kebijakan dan pelaksana sekolah memahami makna budaya sekolah dalam konteks peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Salah satu ciri sekolah yang memiliki budaya sekolah yang sehat dapat dilihat dari bagaimana

S

masyarakat, tempat mereka masih sedang dikembangkan. Seperti hidrogen yang merupakan elemen utama air, maka nilainilai dalam masyarakat juga merupakan sekolah mengembagian utama dari bubangkan budaya daya sekolah. sekolah dalam prakTata kelola dan tik keseharian belajar Oleh : kepemimpinan (leadmengajar. Keduanya Atok Miftachul Hudha ership) dari pengelola memberi arti banyak pendidikan dan sekolah dalam menentukan juga dapat membenperspektif dan ragam tuk budaya sekolah. tindakan pengajaran, Dalam konteks ini, kebijakan yang yakni guru dalam konteks budaya dibuat oleh otoritas pendidikan dapat memengaruhi setiap aspek secara langsung juga dapat medari proses belajar mengajar (Pemengaruhi budaya sekolah yang terson, 1998). Karena itu, pensedang dan akan berlangsung. ting dikemukakan hal-hal yang Dengan demikian, birokrasi dapat berkaitan dengan budaya sekomenjadi penghambat dan sekaligus lah, seperti definisi, efek budaya stimulus yang konstruktif terhasekolah terhadap keseluruhan dap keberlangsungan sebuah buperformasi guru dan siswa, serta daya sekolah yang ingin dan akan implikasinya terhadap kebijakan dikembangkan oleh komunitas bidang pendidikan dalam konteks sekolah (McLaren, 1999). budaya sekolah.

Budaya sekolah adalah detak jantung sekolah itu sendiri dan Menemukan budaya sekolah perumusannya harus dilakukan Bayangkan Anda memasuki sedengan sebuah komitmen yang buah sekolah, hal apa kirakira yang jelas dan terukur oleh komunitas akan Anda lihat dan dengar? Sulit sekolah, yakni guru, siswa, manaatau mudah memasuki lingkungan jemen sekolah, dan masyarakat. sekolah tersebut? Bagaimana cara Dengan demikian, perumusan guru dan siswa menyapa Anda? budaya sekolah harus dimulai oleh Bagaimana dengan pengaturan seluruh pemangku kepentingan ruang administrasi dan papan (stakeholders) sekolah dengan demo keterampilan siswa ditata merumuskan visi dan misi sekolah. dan ditampilkan serta ruang kelas Jika di tingkat ini belum selesai, dibentuk? Bagaimana suasana bejangan berharap akan ada budaya lajar mengajar berlangsung? Yang sekolah yang berkualitas di dalam tidak kalah pentingnya, bagaimana sekolah tersebut. Selain visi dan kondisi kamar kecil (toilet) sekolah? misi sekolah yang biasanya mengPertanyaan-pertanyaan tersebut gambarkan karakter dasar sebuah merupakan pertanyaan budaya sekolah, maka ada tiga ciri lain dari karena sekolah sedang berusaha budaya sekolah yang berkualitas. memberikan impresi terhadap tamu Pertama, melihat apakah sedan pengunjung lainnya bahwa kolah tersebut juga memiliki meinilah kami, inilah budaya sekolah kanisme penilaian yang dilakukan kami. Jika budaya kita definisikan oleh para siswa mereka sendiri sebagai seperangkat norma, nilai, (student self-evaluation). Dalam kepercayaan, dan tradisi yang buku yang lumayan lawas karya berlangsung dari waktu ke waktu, William Glasser yang berjudul budaya sekolah adalah satu set The Quality School: Managing ekspektasi dan asumsi dari norma, Students without Coercion (1992), nilai dan tradisi yang secara diamkemampuan leadership kepala sediam mengarahkan seluruh aktivikolah, guru, dan orangtua dalam tas personel sekolah. memberikan kepercayaan terhaBudaya sekolah bukan suatu dap siswa dan anak-anak mereka entitas statis, maka proses pemuntuk mengevaluasi proses belabentukan norma, nilai, dan tradisi jar mengajar yang mereka lakusekolah akan terus berlangsung kan ialah ciri dari budaya sekolah melalui interaksi dan refleksi teryang berkualitas. hadap kehidupan dan dunia secara Kedua, ketiadaan pemaksaan umum (Finnan, 2000). Sebagai (coercion) terhadap siswa dalam agen perubahan, sekolah dibentuk proses belajar mengajar ialah ciri oleh praktik dan nilai budaya serta yang juga melekat dari sebuah merefleksikan norma-norma dari

budaya sekolah. Pemaksaan dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan ini bisa berupa kebijakan yang tidak menyenangkan siswa untuk belajar, seperti praktik kekerasan guru terhadap siswa dalam proses belajar mengajar yang lebih dominan penugasan dari pada memberikan kesempatan siswa untuk belajar secara mandiri.

Ketiga, sebuah sekolah memiliki semangat dan budaya sekolah yang sehat, dapat dilihat dari bagaimana sekolah mengembangkan budaya sekolah dalam praktik merancang anggaran belanja sekolah serta praktik keseharian interaksi guru dan siswa dalam proses belajar mengajar.

Keduanya memberi arti banyak dalam menentukan perspektif dan ragam tindakan pengajaran, yakni guru dalam konteks budaya, dapat mempengaruhi setiap aspek dari proses belajar mengajar (Peterson, 1998). Karena itu, penting untuk dirumuskan kembali mekanisme sekolah dalam merancang, merencanakan, dan melaksanakan APBS sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan, transparan, dan akuntabel.

Jika tidak, efek budaya sekolah terhadap keseluruhan performansi guru dan siswa, serta implikasinya terhadap kebijakan bidang pendidikan dalam konteks budaya sekolah, pasti akan terus terpuruk.

Ratusan ribu sekolah di Indonesia, menurut hemat saya, memiliki budaya sekolah yang buruk dan negatif, karena tata kelola keuangan sekolah yang berasal dari dana BOS, DAU, dan DAK tidak dibuat berdasarkan kebutuhan proses belajar mengajar.

Banyak uang BOS yang dikelola secara tidak transparan alias penuh kecurangan, karena baik kepala sekolah maupun dinas pendidikan secara menyengaja membiarkan praktik tak sehat pengelolaan dana BOS itu terus berlangsung dari hari ke hari.

Di tingkat sekolah dasar misalnya, pembelian buku dan LKS menjadi ajang yang kasat mata penuh dengan budaya koruptif.

Belum lagi, dana-dana program pengembangan kapasitas guru yang dikelola seadanya, tanpa ada rujukan yang jelas.

Pengajar dan Trainer P2KK Universitas Muhammadiyah Malang

Hadapi MEA dengan Investor Relations

emakin meningkatnya pasar modal di Indonesia semakin banyak memberikan kontribusi bagi perekonomian dalam negeri. Dengan ini maka akan memberikan banyak manfaat bagi Indonesia, terutama dalam perindustrian. Salah satunya dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Dengan semakin berkembangnya lapangan pekerjaan maka akan semakin mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia yang sampai saat ini masih cukup tinggi. Menurut data BPS angka pengangguran terbuka mencapai 5,7 % atau 7, 15 juta Jiwa pada februari 2014.

Tingkat pengangguran di Indonesia akan semakin tinggi jika tidak dibarengi dengan lapangan kerja yang tersedia. Apalagi pada akhir 2015 MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) akan diterapkan. Hal ini jelas akan menambah persaingan baru dalam mencari kerja, sebab pencari kerja bukan hanya dari Indonesia, tapi juga dari semua anggota ASEAN, kecuali Timor Leste yang belum berpartisipasi dalam MEA. Untuk itu, perlunya kesiapan tenaga kerja profesional agar mampu bersaing dengan negara lain, dan tentunya harus meningkatkan lapangan kerja agar tidak memunculkan pengangguran profesional. Dengan hal ini tentunya perlu peran para investor baik investor domestik maupun non domestik untuk menanamkan sahamnya di berbagai perusahaan.

Pasar Tunggal Asia Tenggara atau MEA yang akan dilaksanakan 31 Desember 2015 sangat menentukan masa depan Indonesia terutama dalam bidang ekonomi.

Pada tahap awal Masyarakat Ekonomi ASEAN tersebut tenaga kerja dari berbagai negara masih dibatasi pada 12 sektor,

lations) di sini tidak yaitu lima sektor jasa: hanya mampu meyapariwisata, logistik, kinkan para pemodal pelayanan kesehatan, lewat retorika dan transportasi udara, menulis saja, tetapi dan telematika, serta seorang IR memiliki tujuh sektor produk, skill yang kompeten yaitu perikanan, perterutama dalam dunia tanian, otomotif, elekfinansial, analisis jamtronik, tekstil, kayu, inan dan pemasaran. dan karet. Kedua belas Investor relations sektor tersebut tenOleh: (IR) di sini berbeda tunya berada dalam Sihabuddin dengan public relasebuah perusahaan tions (PR) yang suatau instansi sesuai dah lama dikenal di dengan bidang masingmasyarakat karena perannya masing. Atau berada dalam satu begitu penting dalam sebuah inperusahaan yang memiliki anak stansi. Investor relations adalah cabang dengan berbagai bentuk cabang dari public relations yang perusahaan. saat ini masih belum populer di Indonesia namun perannya suInvestor Relations Solusinya dah sangat kelihatan. Meski pun Mencari investor untuk sebuah hal ini sudah terspesialisasi sejak perusahaan tidak semudah mem30 tahun yang lalu di Amerika Sebalikan telapak tangan. Apalagi rikat. Investor relations berperan mencari investor baru yang belum

Investor relations (IR) di sini berbeda dengan public relations (PR) yang sudah lama dikenal di masyarakat karena perannya begitu penting dalam sebuah instansi. Investor relations adalah cabang dari public relations yang saat ini masih belum populer di Indonesia namun perannya sudah sangat kelihatan. Meski pun hal ini sudah terspesialisasi sejak 30 tahun yang lalu di Amerika Serikat. Investor relations berperan untuk menjaga hubungan baik dengan para investor, dengan dibekali kemampuan dibidang keuangan, analisis jaminan, dan keahlian pemasaran. pernah menanamkan modalnya, biasanya calon investor tersebut berpikir seribu kali untuk menanamkan modal karena tidak mau mengalami kerugian, disebabkan tidak ada pengalaman dan tidak mengetahui dunia pasar modal.

Untuk menangani hal ini diperlukannya peran investor relations profesional untuk meyakinkan para investor. IR (Investor Re-

untuk menjaga hubungan baik dengan para investor, dengan dibekali kemampuan dibidang keuangan, analisis jaminan, dan keahlian pemasaran. Dengan keahlian tersebut, diharapkan para investor semakin percaya pada perusahaan untuk menanamkan sahamnya di tengah sengitnya persaingan perusahaan untuk mendapatkan modal.

Keahlian yang harus dimiliki investor inilah yang menjadi perbedaan antara investor relations dengan public relations.

Bagi perusahaan penanaman modal para investor atau investor tunggal sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan sebuah perusahaan yang pastinya membutuhkan modal, apalagi perusahaan tersebut perusahaan baru yang belum memiliki reputasi tinggi di masyarakat.

Tentunya membutuhkan biaya lebih, seperti dalam mengurus surat izin pemerintah, perikalanan, dan semua hal yang terkait agar mendapat tempat di hati masyarakat. Nah, untuk meyakinkan para investor agar menanamkan modal tentunya perusahaan membutuh investor relations profesional. Sebab, menjadi seorang investor relations bukan asalasalan. Seorang investor relations harus memiliki keahlian khusus yang telah disebutkan di atas.

Di sinilah sangat kelihatan peran investor relations dalam membangun masa depan Indonesia. Sebab, tidak mungkin masyarakat mendapatkan pekerjaan jika tidak ada lahan seperti perusahaan. Membuka usaha sendiri pun juga membutuhkan modal yang cukup. Tidak mungkin, sebuah perusahaan berdiri tanpa adanya modal pribadi maupun para investor. Tidak mungkin juga para investor langsung mau atau sepenuh hati dalam menanamkan modal pada perusahaan jika tidak ada professional investor relations.

Sebab, para investor tidak ingin rugi dalam berbisnis. Jika investor relationsnya bagus maka perusahaannya semakin berkembang dan tentunya akan menambah pendapatan negara seperti pasar modal.

Maka dari itu, masa depan investor relations sangat berpengaruh bagi masa depan bangsa.

Mahasiswa Pascasarjana (S2) Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Pahing 28 APRIL 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Sanjungan Asmaul Husna Diredesain Sidoarjo, Bhirawa Neon box asmaul husna yang menempel di tiang PJU (Penerangan Jalan Umum) di sepanjang Jl Jenggolo, Sidoarjo, diturunkan untuk dilakukan perubahan desain yang disesuaikan dengan wajah Kota Sidoarjo.

Anggota DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlory, Senin (27/4), siang, mengungkapkan kekesalannya atas dibongkarnya kalimat 99 sebutan indah kepada Allah, yang baru sekitar 4 tahun dipasang, kenapa sekarang dibongkar. Pada saat pemasangan dulu dilakukan atas permintaan para kiai. ‘’Kalau para kiai tahu pasti marah kalau tahu asmaul husna dibongkar,’’ terangnya.

Dhamroni belum mengkonfirmasi ke DKP (Dinas Kebersihan Pertamanan), apakah hanya dilakukan redesain tiangnya ataukah mengganti bola lampunya.

Tetapi ia akan menyoal bila neon box asmaul husna itu tak dipasang di tempat asalnya lagi. Ia akan berbicara keras bila DKP berbuat yang aneh-aneh. Kondisinya kini menjelang Pilbup, hal ini sangat sensitif. Para kiai dulu meminta pemasangan tulisan sanjungan terhadap Allah itu menjelang Pilbup 2010. ‘’Tetapi kenapa menjelang 2015, tulisan itu diturunkan. Justru jumlah Asmaul Husnah yang lengkapnya berjumlah 99 itu harus dilengkapi,’’ pintanya.

Kepala DKP Sidoarjo, Bahrul Amig, menegaskan, neon box ini bukan diturunkan, hanya dilakukan redesain. Untuk perubahan desain itu diserahkan ahlinya dari ITS, bagaimana membentuk desain yang apik. ‘’Saya belum tahu desainnya seperti apa nanti. Rata-rata tiang penyangga asmaul husna ini berusia 15 tahun, sudah waktunya untuk diganti,’’ jelasnya.

Selain sudah berusia 15 tahun, lanjut Amiq, lampu penerangan yang digunakan sebagai penerangan asmaul husna, juga masih lampu TL (tubular lamp). ‘’Kini masanya sudah menggunakan lampu Led. Maka lampu TL akan diganti seluruhnya dengan led,’’ jelas Amiq.Q hds

Penyidik Kejari Geledah Rumah Bendahara BPBD Terkait Dugaan Korupsi Rp 2,1 M Kab Mojokerto, Bhirawa Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto menggeledah Rumah Bendahara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab Mojokerto, Joko Sukartiko di Perumahan Kranggan Permai Blok F-5 Kota, Mojokerto, Senin (27/4) kemarin.

Penggeledahan dipimpin Kepala Seksi Intelijen (Kasi), Dinar Kripsiaji SH itu terkait status Joko Sukartiko yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi sebesar Rp2,1 miliar Dalam penggeledahan ini, penyidik mengamankan barang bukti diantaranya, alat komunikasi (Ponsel) dan beberapa dokumen di kamar tersangka Joko. Dokumen yang disita itu diduga kuat terkait dengan pencairan dana di rekening Penanggulangan Ben cana Daerah (BPBD) Kab Mojokerto yang berisi Rp10,7 miliar. Sementara dana yang dibobol tersangka Rp2,1 miliar. ‘’Pembobolan dilakukan tersangka sampai 10 kali dan itu dilakukan sejak akhir 2013 hingga Maret 2015,’’ tutur Kasi Intelijen, Dinar Kripsiaji di sela-sela penggeledahan kemarin.

Tim kejaksaan tak menemui kendala saat penggeledahan.

Istri tersangka Joko Sukartika, Sita yang bekerja di lingkungan Pemkab Mojokerto saat itu ada di rumah karena sakit. Joko sendiri saat penggeledahan tak ada di rumah.

Bahkan diakui salah seorang tetangganya, Joko sudah sebulan ini tidak pulang. ‘’Sudah sebulan ini tak kelihatan Pak Joko pulang,’’ tutur tetangganya.

Berdasarkan pengamatan Bhirawa di lapangan, garasi mobil yang ada di sisi utara ruang tamu, hanya berisi tiga unit motor. Diduga empat unit mobil yang dibeli dari hasil pembobolan uang di rekening

BPBD disembunyikan Joko.

Dinar Kripsiaji menambahkan, dalam kasus pembobolan rekening BPBD, penyidik juga mengarahkan pada istri kedua tersangka Joko Sukartika.

Informasinya, istri kedua Joko dibuatkan rumah dan usaha salon. Namun sejauh mana keterlibatannya, penyidik mengaku masih mengembangkannya. ‘’Info yang masuk memang seperti itu, tapi masih terus kami selidiki,’’ tambah Dinar lagi.

Menurut Dinar, penyidik juga menginventarisir dana yang dibobol tersangka Joko.

Namun penyidik masih belum bisa memastikan apa saja yang dibeli dari hasil kejahatan. ‘’Joko sendiri sampai sekarang masih belum kami periksa. Ya karena Joko tak ada di rumah atau di kantor,’’ jelasnya.

Menurut Dinar, ada orang lain yang diduga terlibat dalam kasus yang menggegerkan Mojokerto itu. Karena ada indikasi orang lain yang membantu dalam pencairan dana itu. ‘’Kemungkinan ada ter-

Bupati Saiful Ilah, saat memberikan Raskin pada warga miskin di Sidoarjo

sangka lain dan kini tengah kami dalami,’’ tandas Dinar.

Sebelumnya dana bencana yang disimpan di rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi di BPBD Kab Mojokerto senilai Rp10,7 miliar menguap sekitar Rp2,1 miliar. Dana Rp10,7 miliar itu turun dari pusat sekitar Desember 2013 dan langsung dimasukkan dalam rekening Rehabilitasi

dan Rekonstruksi. Begitu uang masuk sekitar awal Januari 2014, uang yang ada dalam rekening sudah diambil Joko.

Posisi Joko sendiri di BPBD sebagai bendahara. Pada 13 Maret 2015, penggerogotan uang di rekening mulai terendus karena dari pihak BPBD mengevaluasi dana yang ada. Ternyata uangnya berkurang Rp2,1 miliar.Q kar

kariyadi/bhirawa

Kasi Intel Kejari Mojokerto, Dinar Kripsiaji usai pengeledahan di kediaman Joko Sukartiko, di Perum Kranggan Permai F-5, Kota Mojokerto, Senin (27/ 4) kemarin.

Pemkab Fasilitasi Pertemuan BUMD dan BUMN

Warga Miskin di Sidoarjo Belum Dapat Raskin Gratis Sidoarjo, Bhirawa Pemkab Sidoarjo masih belum bisa menjanjikan, kapan beras Raskin bisa diterima warga miskin di Kota Delta ini secara gratis. Pemkab Sidoarjo harus bicara lebih dulu dengan Tim Anggaran dan DPRD sebab program untuk menggratiskan beras Raskin ini butuh anggaran yang tak sedikit.

Menurut Sekda Kab Sidoarjo, Vino Rudi Muntiawan, bila ingin mengratiskan beras Raskin maka tak bisa hanya menggratiskan program Raskin salah satu saja. Bila Raskin APBD gratis, maka Raskin APBN juga harus gratis. ‘’Tak bisa cuma gratis Raskin salah satu saja, kalau gratis harus gratis semua, tidak beli tidak beli semua,’’ komentar, Senin ( 27/4) kemarin.

Karena belum ada kepastian, sehingga pelaksanaan Raskin tahun 2015 ini, baik raskin APBD maupun Raskin APBN, tetap dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau sudah dibicarakan dan mampu, pasti akan diberi Raskin secara gratis.

Menurut data di Bagian Kesra Pemkab Sidoarjo yang melaksanakan program Raskin APBN, pada tahun 2015 ini jumlah Rumah Tangga Sasara (RTS) yang berhak menerima Raskin ada sebanyak 78.103 RTS. Sedangkan data dari Dinas Sosial Tenaga Kerja Kab Sidoarjo, jumlah RTS yang menerima Raskin APBD 2015 sebanyak 4210 RTS. Bupati Sidoarjo, SaifulIlah, dalam kesempatan mendistribusikan Raskin APBD 2015 di Pendopo Delta Wibawa, baru-baru ini, meminta supaya beras Raskin yang kualitasnya tak bagus atau jelek, tak sampai diberikan kepada warga miskin. Dalam distribusi Raskin tahun 2015 ini, tiap KK akan mendapatkan jatah 10 kg dan per KK akan mendapatkan sampai 10 bulan. Harga tebus Rp1.600 per kg.Q ali

5

achmad suprayogi/bhirawa

Wakil Gubernur Jatim Gus Ipul saat menyerahkan penghargaan kepada Pembina KIM, Muhammad Rofik.

Sidoarjo Borong Empat Gelar di Pekan KIM 2015 Sidoarjo, Bhirawa Dalam gelar lomba Pekan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ke VIII tahun 2015. Kab Sidoarjo telah berhasil memborong empat gelar sekaligus, dari lima kegiatan yang dilombakan.

Diantaranya, sebagai juara Pertunjukan rakyat (Pertura), Lomba Cerdik Cermat Komunikatif (LCCK) sebagai Juara III, Lomba Blog juara kedua dan Pemeran Pria Terbaik.

Kegiatan yang digelar di GOR Bung Karno Kab Nganjuk yang berlangsung mulai 20-24 April 2015, ditutup secara resmi oleh Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf pada malam harinya.

Kabag Humas dan Protokol Pemkab Sidoarjo, Machmudi Ali SH usai menerima peng-

hargaan dari Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf, ditemui, Senin (27/4) mengatakan, kalau Gus Ipul—sapaan akrab Wagub, pihaknya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemkab Sidoarjo, yang telah berhasil menggondol dua kategori juara, yakni Juara II Lomba Pertura dan Pemeran Pria Terbaik.

Kabag Humas, Machmudi Ali juga merasa bangga dengan KIM Melati binaannya, yang sudah tampil maksimal dalam lomba LCCK 2015 hingga tingkat Provinsi. Meski hanya juara III, namun prestasi ini cukup membanggakan, mengingat baru pertama kali ini KIM Melati bisa lolos hingga tingkat provinsi.

Termasuk dalam Lomba Blog, KIM Melati mendapat Juara II tingkat Propinsi. Ia berpesan kepada anggota KIM Melati yang di Ketuai Listyowati untuk terus menciptakan inovasi-inovasi baik yang berbasis IT, maupun produk unggulan. Sehingga KIM Melati kedepannya mampu menjadi kekuatan ekonomi, yang bisa turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desanya.

Untuk Fertival Pertura yang berlangsung mulai tanggal 20-23 Juli 2015 itu telah diikuti sebanyak 12 group. ‘’Mereka perwalilan dari empat Bakorwil se-Jatim dan gelarnya berakhir hingga pukul 03.30 dini hari,’’ terang Machmudi Alie.Q ach

Gresik, Bhirawa Pemkab Gresik memfasilitasi pertemuan antara 210 Badan Usaha Milik Desa yang ada di Kab Gresik dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pertemuan perwakilan dari kedua badan usaha milik dsesa dan milik negara itu berlangsung di Ruang Mandala Bakti Praja, Kantor Bupati Gresik Senin (27/4).

Pertemuan yang bertajuk Pembinaan Pengurus Badan Usaha Milik Desa itu disaksikan Wakil Bupati Gresik, Mohammad Qosim dan Kepala Bapemas Gresik, Agus Budiono. Turut hadir Kepala Biro CSR PT Semen Indonesia, Hari Kurniawan dan Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik, Tri Ariprabowo SE MSi. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Agus Budiono yang menggagas acara ini mengatakan, upaya pembinaan ini dilakukan semata untuk meningkatkan peran BUMDes di desa. Berbagai unit usaha dikelola 210 BUMDesa yang terdaftar di Bapemas Kab Gresik. Mereka mengelola unit usaha simpan pinjam, rental, pengadaan sarana produksi serta obat-obatan pertanian dan beberapa diantaranya bergerak di sector riil.

Menurutnya, selain pembinaan tehnis pengelolaan dan manajemen, yang tak kalah penting, menurut Agus, masalah permodalan.

Dalam kesempatan itu Agus juga mengundang pihak Biro Corporate Social Responbility (CSR) PT Semen Indonesia. ‘’Kami berharap BUMN terbesar di Indonesia ini bisa memberikan

kontribusi terkait permodalan. Tentunya dengan suku bunga yang sangat ringan. Agar BUMDes bisa lebih berperan untuk kesejahteraan rakyat,’’ katanya.

Saat membuka acara, Wabup Qosim menyampaikan terima kasih kepada para pengurus BUMDes yang telah ikut meningkatkan kualitas perekonomian di desa. Qosim menyebutkan tingkat peredaran uang di Kab Gresik beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang pesat. Kalau sebelumnya hanya sekitar Rp20 triliun hingga Rp24 triliun kini meningkat menjadi Rp56 triliun hingga Rp58 triliun. ‘’Anda termasuk orang yang berjasa menggerakkan ini semua,’’ puji Qosim.

Qosim juga berharap agar para pengurus Bumdes ini bisa berkontribusi lebih kepada masyarakat di desanya masing-masing. ‘’Kendati honor anda tak terlalu besar bahkan gratisan, namun peran anda semua ini harus bisa menjadi pembeda. Tentunya ada peningkatan kesehateraan dibanding desa yang tak mempunyai BUMDes,’’ tambah Qosim.

Sementara, Kepala Bagian Humas, Suyono yang hadir pada kesempatan itu mengatakan, materi penting dan bagus disampaikan Rektor Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik, Tri Ariprabowo SE MSi, yang memberi materi tentang mengembangkan Motivasi Kewirausahaan di Desa. Semoga materi yang bagus ini bisa dilaksanakan pada BUMDes di desanya.Q eri

Sidak Komisi D Temukan RS Hanya Miliki Surat Penyataan Urus Izin Banyaknya laporan RS swasta izinya telah habis, membuat Komisi D DPRD Gresik harus melakukan Sidak. Dari hasil Sidak ternyata ditemukan beberapa RS swasta di Kab Gresik belum memiliki izin.

Terbukti di RS Rahma Dewi saat disidak tak memiliki izinnya.

Dalam melakukan Sidak Komisi D yang membidangi pendidikan dan kesehatan, bersama dengan staf perwakilan Dinas Kesehatan (Dinkes) di beberapa RS swasta. Diantaranya, RS Denisa, RS Rahma Dewi dan Klinik Aisiyah GKB. Dari tiga RS ini, hanya RS Denisa yang tak memiliki izin.

Menurut Anggota Komisi D DPRD Gresik, Syaichu Busyiri, Sidak pada beberapa RS dilakukan untuk mengecek administrasi. Karena tak ingin masalah itu mencuat ketika sedang ada masalah, seperti terjadi pada dugaan malpraktik di RS

Ibu dan Anak (RSIA) Nyai Ageng Pinatih Jalan Abdul Karim. Setelah ditelusuri ternyata izinya telah habis dan masih dalam proses, dalam Sidak Komisi D juga menemukan klinik Rahma Dewi tak memiliki izin.

Selain itu, izin yang dimiliki sebelumnya hanya untuk klinik persalinan. Meskipun tak memiliki izin beroperasi, klinik bersalin itu ternyata sudah berubah menjadi RS. Bahkan, RS yang sebelumnya klinik persalinan itu kini sudah membuka beberapa poli. KIni Komisi D sedang meluruskan, agar bila ada masalah tempat itu tidak bertambah disalahkan.

‘’Izinnya habis dua bulan lalu, dengan alasan pengurusan izin terlalu rumit. Tak hanya itu, peralihan menjadi RS ternyata juga belum ada izinnya. Namun mereka tetap saja buka dan melayani pasien yang datang, selain itu Komisi D juga menemukan beberapa kejanggalan lain, sehingga RS itu boleh beroperasi. Seperti RS itu memberikan surat pernyataan yang akan menyelesaikan perizinan dalam jangka waktu dua minggu,’’ ujarnya.

Ditambahkan Syaichu Busyiri yang juga politisi asal Partai PKB, persoalan di RSAI ketika terjadi persoalan dugaan malpraktik. Telah mengurus izin namun yang sekarang masih buka hanya selembar surat pernyataan malah diperbolehkan beroperasi. Makanya ini nanti akan dikaji, bersama Dinkes

dalam rapat hearing terpisah dalam temuan Sidak komisi D ini.

Karena dengan adanya tempat itu bisa beroprasi, yang pasti menimbulkan ketidakadilan bagi yang lain.

Sementara Sekretaris Komisi D, Mujid Ridwan berharap, RS itu dihentikan dan ditutup sementara.

Ini dilakukan hingga seluruh kelengkapan administrasi bisa diselesaikan. Dan hasil Sidak kali ini, dalam waktu dekan rencananya akan disampaikan kepada Dinkes. Ini sekaligus sebagai evaluasi terhadap kinerja Dinkes, karena masih banyak RS tak berizin tapi tetap beroperasi. ‘’Nanti rencananya akan hearing dengan Dinkes, sekaligus untuk melakukan evaluasi. Karena tak selayaknya RS yang belum berizin tetapi boleh beroperasi, apalagi hanya mempunyai selembar surat pernyata-

rokim/bhirawa

Sidak komisi D di RS Rahma Dewi an izin akan diurus. Dasar ini tak cukup kuat sehingga membuat karena bisa beroprasi. Kondisi seperti ini, menunjukan lemahnya pengawasan yang di lakukan

Dinkes Pemkab Gresik. Dan bila terjadi sesuatu dalam pelayanan terhadap pasien Maka Kepala Dinkes juga harus ikut bertanggungjawab.Q kim.adv

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

DPRD Pantau Kesiapan UN SMP Online Lumajang, Bhirawa DPRD Kabupaten Lumajang bakal melakukan pemantauan kesiapan UN SMP khusunya yang online. Di Lumajang bersama 10 SMP se Jawa Timur, SMPN 1 SUT Lumajang, akan menggelar Ujian Nasional Computer Base Test (UN CBT/ UN Online).

Pantauan ini dilakukan untuk melihat kesiapan menjelang UN sistem online yang kali digelar di Lumajang ini. Mulai dari perangkat keras dan lunaknya berupa komputer dan jaringannya sampai pada perangkat kerasnya seperti genzet hingga persiapan guru dan mental peserta didik.

Atas keputusan menggelar UN Online, pihak DPRD Lumajang, menyambut baik dan berharap agar UN Online lebih baik dari pada UN manual. “Kita masih berpikir positif kalau itu (UN Online, Red) lebih baik dan tidak merugikan siswa,” kata Sujatmiko, Wakil Ketua DPRD Lumajang.

Meski demikian, kata Sujatmiko dewan perlu memanggil pihak dinas pendidikan bersama pihak penyelenggara UN Online dalam hal ini SMPN 1 SUT untuk menjelaskan alasan menggelar UN Online, apa saja kelebihannya, kekurangannya dan kelemahan-kelemahan lain. ‘’Dengan begitu, pada saat hari pelaksanaan, UN Online semuanya sudah tidak ada masalah, terutama terhadap anak didik,’’tambahnya.Q yat

48 Orang Tak Lolos Verifikasi PPK Jember, Bhirawa Hasil verivikasi administrasi calon Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) Kab Jember, 48 orang dari 624 peserta yang mendaftar dinyatakan tidak lolos untuk mengikuti tahapan berikutnya. Dengan begitu, sekitar 576 peserta yang berhak mengikuti test tulis yang akan digelar 29 April 2015 mendatang.

Hal ini diungkapkan oleh komisioner KPU Jember Devisi Sosialisasi dan Hubungan Antara Lembaga Ahmad Hanafi, SE, Senin (27/4) siang. Menurut Hanafi, mereka yang tidak lolos administrasi disebabkan kelengkapan data yang kurang lengkap dan terdeteksi sebagai pengurus partai aktif.

"Ada 4 orang yang tercatat sebagai pengurus partai aktif, kemudian KTP yang tidak sesuai dengan domisili, ada yang ber KTP luar Jember, ada yang tidak melapirkan ijasah dan ada pula yang ijasahnya tidak diligalisir," rincinya.Q efi

Terpidana Mati Asal Spanyol Akan Dimakamkan di Madiun Madiun, Bhirawa Raheem Agbaje Salami, terpidana mati dalam kasus Narkoba asal Cordova, Spanyol, hampir dapat dipastikan akan dimakamkan di Kota Madiun, setelah dieksusi di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Kabar tentang kepastian jika Raheem akan dimakamkan di Kota Madiun, diterima oleh Kepala Bidang (Kabid) Pemakaman, Taman dan Penerangan Jalan Umum (PTP) Dinas Kebersihan dan Pertaman (DKP) Kota Madiun, Hari Joko Widodo, dari Kepala Seksi Pidum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Madiun, R.Wisnu Bagus Wicaksono.

Menurut Hari Joko Widodo, kemarin malam (Minggu 26/4), Kasi Pidum menelepun dirinya agar menyiapkan segala sesuatu untuk pemakaman Raheem di TPU Pace Keras, Jalan Makam Tentara, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, atau yang lebih dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama, Makam Kerkorf.

"Tadi malam (Minggu malam) sekitar pukul 23.30 WIB, saya ditelepun langsung oleh pak Bagus (Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Madiun, R.Wisnu Bagus Wicaksono) agar menyiapkan segala sesuatunya untuk pemakaman terpidana mati (Raheem)," terang Kabid PTP DKP Kota Madiun, Hari Joko Widodo, kepada wartawan di TPU Kerkorf, Senin (27/4).

Sebenarnya, papar Hari Joko, makam untuk terpidana mati Raheem sudah digali sejak tanggal 11 Maret lalu.

Pada saat itu, DKP membuat dua liang lahat dengan ukuran 1,8 meter X 1,05 meter X 2,2 meter. Meski jaraknya hanya terpaut sekitar 10 meter antar liang lahat, namun beda ke-

lompok. Satu liang lahat di pemakaman tak dikenal, satu lagi di pemakaman Kristen.

"Tapi karena dia (Raheem) beragama Kristen, kemungkinan liang lahat yang akan dipakai yang di pemakaman Kristen. Tapi dua-duanya tetap kita siapkan. Ini semua sudah kita kuras air dan lumpurnya.

Kita tinggal menunggu perintah saja," tambah Hari Joko.

Kalau untuk pemakamannya nanti, lanjut Hari Joko, DKP akan menyiapkan tenaga sebanyak 12 orang. Selain itu juga disiapkan sebuah tenda dengan ukuran 6 x 6 meter untuk mengantisipasi kalau turun hujan saat pemakaman.

"Pokoknya kita sudah siap 99,9 persen. Mulai tenaga, tenda serta lampu jika nanti jenazahnya datang malam hari. Cuma kita tidak tahu kapan dia (Raheem) akan dieksekusi. Yang jelas pak Bagus (Kasi Pidum) bilang dalam waktu dekat. Mungkin satu dua hari ini," pungkas Hari Joko.

Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Madiun, R.Wisnu Bagus Wicaksono, tidak berada di

sudarno/bhirawa

Raheem Agbaje Salami, terpidana mati dalam kasus Narkoba asal Cordova, Spanyol, dapat dipastikan dimakamkan di TPU Pace Keras, Jalan Makam Tentara, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, atau yang lebih dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama, Makam Kerkorf. kantornya ketika akan dikonfirmasi wartawan perihal pemakaman Raheem. "Pak Kasi Pidum ke Surabaya ada acara dinas," kata petugas piket Kejaksaan Negeri Madiun kepada wartawan, Senin (27/4).

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo menolak grasi (pengampunan) yang diajukan oleh terpidana mati dalam kasus penyelundupan Narko-

TULUNGAGUNG

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 2657 EF, a/n Hafid Rasyid, Karang Asem rw 01/03, Kel. Patokan, Kec. Kota Situbondo.

No. 815/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 4008 Ez, a/n Edin, Ds. Wringin Anom, rw 03/02, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 816/IMB/BI-II/2015

SURABAYA HILANG STNK, Honda, th. 2002, Hitam, W 2434 MG, a/n.

Suyitno, Setro Rt. 05/03 Desa Setro Kec. Menganti Kab. Gresik.

No. 817/IMB/BI-II/2015

ba di Bandara Juanda Surabaya tahun 1999 lalu, Raheem Agbaje Salami. Penolakan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4/ 2015 tertanggal 9 Januari 2015.

Karena hak-hak hukum terpidana telah terpenuhi semua, Raheem yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Madiun, kemudian di-

pindah ke Nusakambangan, Jumat 27 Pebruari 2015 dinihari, untuk persiapan menjalani eksekusi di tempat tersebut.

Sedangkan mengenai pemakamannya di Madiun, merupakan permintaan terpidana sendiri sebelum dipindah ke Nusakambangan dengan alasan jiwanya sudah menyatu dengan Kota Madiun.Q dar

Hari Otoda Jadi Momentum Ugal-ugalan, Bus Mira Terguling Tingkatkan Pelayanan Publik

KEHILANGAN HILANG STNK, Honda, th. 2008, Hitam, AG2380TA, a/n.

Dwi Lenawati, Ds. Balerejo, Kauman-T.Agung No. 807/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2012, Merah, AG4679OH, a/n.

Saikan, Ds. Ngentrong, Campurdarat-T.Agung No. 808/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2012, Hitam, AG6709OM, a/n.

Vanni Lindawati, Perum Palm Park II Blok B II RT/RW: 002/ 001, Kel. Kepatihan-T.Agung No. 809/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2013, Hitam, AG6966OO, a/n.

Sulasmi, Ds. Plandaan, Kedungwaru-T.Agung No. 810/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2010, Hitam, AG4750TZ, a/n.

Harmoko, Ds. Tapan, Kedungwaru-T.Agung No. 811/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2013, Merah, AG5479RAD, a/ n. Sujarwo, Ds. Tanggulkundung, Besuki-T.Agung No. 812/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2007, AG4269SK, a/n.

Supardi, Ds. Padangan RT/RW : 001/002, Ngantru-T.Agung No. 813/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki UY125 SAT, th. 2008, Hitam, AG6828TF, a/n. Tin Kabtiasih, Ds. Bendungan, GondangT.Agung No. 814/IMB/BI-II/2015

Selasa Pahing 28 APRIL 2015

supriyanto/bhirawa

Wali kota Batu saat menyerahkan penghargaan kepada Camat, lurah dan kades terbaik.

Kota Batu, Bhirawa Wali Kota Batu Eddy Rumpoko menginggatkan momentum peringatan hari Otoda ke19 merupakan momentum peningkatan pelayanan publik. ER berpesan agar semua pejabat dan staf di Lingkungan Pemkot Batu harus bisa memaknai hari Otoda dengan meningkatkan perannya dalam melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

Dalam peringatan tersebut, Wali Kota Batu menyerahkan penghargaan kepada Camat, Lurah dan Kepala Desa terbaik.

Dalam hal ini penghargaan diberikan kepada Camat Bumiaji Aris Imam Wahyono sebagai Kecamatan teladan dalam disiplin aparat terbaik, Lurah Temas Aditya Prasaja sebagai

Lurah teladan dalam memacu kemajuan ke arah lebih baik,serta Kepala Desa Sumber Gondo Suliono menerima penghargaan dalam pelaporan dana ADD terbaik.

"Penghargaan ini diberikan untuk memacu pejabat lainnya agar terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat merasa terayomi, terlayani dengan baik dan meningkat kesejahteraannya," tegas ER. Peringatan hari otonomi daerah tahun 2015 ini mengusung tema Menghadirkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis dan Melayani Masyarakat dalam mendorong terbentuknya daya saing,kreatifitas dan inovasi dengan mengandalkan ke-

khasan daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Upacara ini diikuti oleh jajaran Forkompinda Kota Batu, Anggota LVRI Kota Batu, Kepala SKPD Kota Batu serta seluruh aparat pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Kota Batu.

Dalam kesempatan itu Walikota Batu Eddy Rumpoko yang membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo yang isinya mengajak segenap pemerintahan daerah bahu-membahu menampilkan kinerja semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan publik.

Mendagri juga dalam sambutannya juga mengatakan bahwa saling mendukung dalam memberikan pelayanan publik, agar bisa mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri dalam menggapai kesejahteraan yang hakiki dalam kerangka NKRI. Apalagi menurutnya, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Kebijakan otonomi daerah juga katanya, menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan.

Dalam otonomi daerah dituntut untuk menumbuhkan kemandirian penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang aspiratif, transparan dan akuntabel.Q sup. nas

Nganjuk, Bhirawa Sopir ugal-ugalan saat mengemudi, bus Mira Nopol S 7282 US jurusan JogjaSurabaya terguling di jalur by pas Nganjuk. Akibatnya, sepuluh dari dua puluh penumpang terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka parah. Bus Mira yang dikemudikan Supardi (45) warga Desa Badung Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen ini terguling dengan kondisi depan bus menabrak pohon sementara bagian belakang berada di sawah pinggir jalan raya.

Akibat kecelakaan empat penumpang bus terpaksa dilarikan ke unit gawat darurat RS Bhayangkara dan enam lainnya dirawat di RSU Nganjuk. Rata-rata korban mengalami luka pada bagian kepala tangan serta kaki.

Sedangkan sepuluh penumpang yang tidak mengalami luka langsung melanjutkan

perjalanan ke Surabaya menggunakan bus lain.

AKP Rise, Kasatlantas Polres Nganjuk mengungkapkan dari hasil olah TKP pihaknya menduga kecelakaan tunggal ini disebabkan pengemudi bus Mira yang ugal-ugalan. Menurut keterangan sejumlah saksi bus berpenumpang 20 orang itu ketika berada di tikungan tajam jalur by pass, bus melaju sangat kencang.

Sehingga saat tiba di tikungan tajam pengemudi tidak mampu menguasainya kemudinya. Akibatnya bagian belakang mobil keluar jalur dan terguling dan bus akhirnya terhenti setelah menabrak pohon di pinggir jalan raya. "Hasil olah TKP, kecelakaan bus ini akibat ulah sopir yang ugal-ugalan dan memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi," terang Kasatlantas Polres Nganjuk.Q ris

ristika/bhirawa

Bus Mira terguling dan puluhan penumpangnya dirawat di RSUD Nganjuk karena luka parah.

Selamatkan Kelestarian Hutan, Perhutani Bersama IJTI Gelar Workshop Guna untuk menyelamatkan kelestarian hutan, Kantor Kesatuan Pemangku Hutan (KKPH) Perhutani Bondowoso, bersama IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia) Tapal Kuda, menggelar workshop dengan tema ‘jurnalisme kehutanan dan lingkungan hidup serta penandatanganan nota kesepahaman ‘save our forest’ di Hotel Sido Muncul Situbondo, kemarin.

sawawi/bhirawa

Administratur KKPH Perum Perhutani Bondowoso Adi Winarno, menyampakan arahan pada acara workshop jurnalisme kehutanan dan lingkungan hidup di kawasan wisata Papu Situbondo, Sabtu kemarin.

Acara yang dilaksanakan selama dua hari itu dibuka langsung Bupati Situbondo Dadang Wigiarto bersama Forpimda Kabupaten Situbondo. Tak ketinggalan Kepala Divre Perhutani Jatim, Adik Purwadi beserja jajaran serta Kepala KPH Bondowoso Adi Winarno, ikut serta dalam suksesnya acara tersebut.

Tak hanya itu, puluhan wartawan yang tergabung dalam IJTI Tapal Kuda, para rimbawan, perwakilan Taman Nasional Meru Betiri, Baluran dan sejumlah pemerhati lingkungan dan kehutanan di wilayah tapal kuda, juga terlibat didalam acara yang baru pertama kali digagas Perhu-

tani tersebut.

Administratur KPH Bondowoso mengatakan, didalam hutan itu terdiri dari tiga elemen, diantaranya hutan itu sendiri, hantu dan Tuhan. Sehingga, lanjut Adi, dalam menerjemahkan tiga kata itu tergantung kepada kita untuk memilihnya.

Yang pasti, kata Adi, tujuan utama kegiatan workhsop ini adalah untuk memperat hubungan kemitraan dan kerjasama antara Perhutani dan kalangan wartawan. “Ini terealisasi berkat adanya kerjasama antara Perum Perhutani Divisi Regional II Jatim dan IJTI Tapal Kuda,” jelas Adi, dihadapan peserta workshop,

kemarin.

Sementara itu Bupati Dadang Wigiarto, menuturkan bahwa kegiatan pelaksanaan workshop merupakan berkah dari kasus nenek Asiyani. Dengan kegiatan ini pula, sambung Bupati Dadang, akan tercipta komunikasi yang bagus antara Perhutani dengan semua elemen dimasa mendatang. “Hutan ini kan juga milik rakyat, maka itulah mari kita bersama-sama menjaga kelestarian hutan. Mari kita semua menjaga hutan yang luas ini untuk dipelihara secara bersama-sama,” ajak orang nomor satu dijajaran Pemkab Situbondo itu.

Disisi lain, Kadivre II Perhutani Jatim, Adik Purwadi, menandaskan bahwa workshop ni memiliki makna dan fungsi yang sangat besar bagi kedua belah pihak serta sejumlah mitra kerja Perhutani di Jatim. Apalagi Perhutani saat ini, urai Adik Purwadi, memiliki program pengelolaan

hutan lestari yang unggul. “Seiring dengan berjalannya waktu, kami ditarget untu mengelola 1 juta hektar lebih lahan di kawasan Perhutani. Diharapkan nantinya hutan kita akan menjadi hijau dan produktif,” terang Adik Purwadi.

Terakhir, Ketua IJTI Tapal Kuda, Samsul Choiri, berjanji akan mendukung penuh seluruh program pengelolaan hutan oleh Perhutani, sehingga memiliki manfaat bagi bangsa, negara dan masyarakat. Namun demikian, Samsul bersama jajaran IJTI Tapal Kuda untuk tetap menjaga konsistensi dan profesionalisme jurnalis, dalam brmitra dan mengawasi kinerja Perhutani secara proporsional, sesuai dengan UU Pers. “Dalam workshop ini kami menghadirkan dari berbagai perspektif. Mulai dari kalangan ormas, penegak hukum dan perwakilan IJTI Jatim,” pungkas Samsul.Q awi

JAWA TIMUR

Selasa Pahing 28 APRIL 2015

7

Bantu PAUD, Bupati Berharap Tingkatkan Kualitas Pendidikan Di Situbondo, Dipendik Gelar Lomba Kreativitas Pendidik PAUD Non Formal Bondowoso, Bhirawa Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni berjanji akan terus berupaya membantu para pendidik anak Usia Dini yang tergabung dalam Forum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang saat ini diketuai Hj Faizah Aamin Said Husni, karena menurutnya pendidikan ini akan turut serta meningkatkan kemajuan pembangunan Bondowoso khususnya pada sektor Sumber Daya Manusia (SDM).

Hal ini disampaikan Bupati saat Pengukuhan Pengurus Forum PAUD yang digelar di Pendopo Bupati kemarin. Hadir dalam acara tersebut selain pengurus Forum PAUD Kabupaten, juga seluruh pengurus Forum PAUD yang tersebar di 23 Kecamatan se- Bondowoso.

Dalam sambutannya bupati berharap pengurur yang sudah dikukuhkan, terus berupaya agar kualitas pendidikan untuk anak usia dini (PAUD) terus ditingkatkan guna kemajuan pembangunan kabupaten bondowoso di masa mendatang. Karena pada usia dini ini karakter anak bangsa akan terbentuk. ”Anak usia dini ini adalah usia emas (Golden age), sehingga penentu pembentukan karakter akan terbentuk pada usia ini,” katanya.

Ditemui usai acara Bupati menjelaskan untuk mengembangkan pendidikan bagi anak usia dini membutuhkan peran semua

hu membahu untuk bekerja maksimal mengembangkan kualitas pendidikan di Bondowoso,” pungkasnya.

Gelar Lomba Sementara itu, untuk memeriahkan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2015, Dinas Pendidikan (Dipendik) Kabupaten Situbondo melalui Bidang PNF (Pendidikan Non Formal) menggelar lomba kreatifitas pendidik, Senin kemarin (27/ 4). Agenda yang rutin diadakan setiap setahun sekali itu dibuka Ketua TP-PKK Kabupaten Situbondo Hj Ummi Kulsum bersama Kabid PNF H Abdurrahman dan Kasi PAUD Purwati.

Kabid PNF Dipendik Kabupaten Situbondo, H Abdurrahman, melalui Kasi PAUD Purwati mengatakan, khusus lomba kreatifitas pendidik PAUD Kabupaten Situbondo selalu kebagian waktu pada bulan April. Ini karena, pihaknya akan mengikuti tahapan selanjutnya pada lomba tingkat Provinsi Jatim, dua bulan kedepan. Adapun sasaran dari kegiatan ini, kata Purwati, para pendidik PAUD non formal seKabupaten Situbondo yang diikuti 17 Kecamatan. “Masingmasing perwakilan Kecamatan mengirimkan lomba,” ujar Purwati Untuk lomba tahun ini, sambung Purwati, meliputi lomba cipta senam untuka anak usia dini, lomba mencipta alat permainan educatif (APE), lomba merancang pembelajaran berbasis kurukulum 2013, lomba membuat gambar seri, lomba penilik penyuluhan PAUD pada lembaga tingkat Kecamtan se-Kabupaten Situbondo. “Tujuannya untuk meningkatkan kreatifitas pendi-

unsur mulai dari pemerintah setempat orang tua serta organisasi masyarakat ini karena program tersebut merupakan program nasional sebagai salah satu upaya untuk mempersiapkan pembentukan karakter pribadi generasi penerus bangsa yang baik. “Tentu dalam upaya ini semua, pemerintah Kabupaten serta pengurus yang ada tidak akan bias bekerja maksimal tanpa dukungan semua pihak, khususnya orang tua masing-masing anak,” ungkapnya.

Menurut Bupati usia anak nol hingga 6 tahun merupakan waktu yang tepat untuk pembentukan kepribadian dan fisik yang sehat sebab 80 persen masa tumbuh kembang anak terjadi pada usia tersebut. Dalam forum PAUD, berbagai unsur masyarakat juga dilibatkan dalam rangka pengembangan pendidikan anak usia dini secara terpadu seperti dinas pendidikan dinas Kesehatan, Bappeda, PKK serta elemen masyarakat lain, melalui forum PAUD maka visi dan misi masing masing lembaga untuk pengembangan paud ke depannya bisa tercapai sesuai harapan.

“Harapan saya tentu Jombang, Bhirawa semua elemen yang Tudingan pemerasan yang dilakukan terlibat ini akan baJanda Rina Suherlina (46) kepada Komisioner KPU Jombang, Djakfar (50) diduga melibatkan oknum Lembaga Swadaya Masayarakat (LSM). Tersangka RS melakukan pemerasan dengan ancaman akan menyebarkan foto dan video Tuban, Bhirawa mesum pelapor melalui media social jika Meski tahapan pemilihan tidak memberikan sejumlah uang. kepala daerah (Pilkada) Kabu“Hasil pemeriksaan sementara, tersapaten Tuban yang direncanakan ngka mengaku memberikan sebagian uang akan digelar secara serentak hasil pemerasan itu ke salah satu oknum pada desember 2015 ini, akan LSM. Jumlahnya cukup banyak, dan tetapi salah satu Partai Goloterkait hal ini kita akan panggil oknum ngan Karya (PG) yang saat ini LSM yang bersangkutan,” kata Kasatdirundung konflik pada level reskrim Polres Jombang, AKP Harianto paling atas (DPP) sudah meRantesalu, Senin (27/4) mengungkapkan. mastikan tidak akan berkoalisi Dugaan keterlibatan oknum LSM ini, dengan Partai Kebangkitan dikatakan Kasatreskrim, tidak hanya Bangsa (PKB). “Kami emoh dan dari pengakuan tersangka. Akan tetapi tidak kolaisi dengan PKB, karedikatakannya, pelapor Djakfar pernah na mereka sudah mempunyai mengungkapkan hal itu sebelumnya. calon bupati sendiri,” kata Rudi “Waktu pertama melapor, korban mengaHarianto sekretaris DPD PG takan jika RS punya banyak relasi dari Kabupaten Tuban (26/4). kalangan LSM. Bahan korban juga meRudi yang juga menjabat ngaku pernah didatangi oleh salah satu sebagai wakil DPRD Tuban ini oknum LSM itu,” tambahnya. menyatakan tidak berkenanDitanya soal nama oknum dan LSM nya partai berlambang pohon yang diduga terlibat dalam pemerasan beringin ini berkoalisi dengan itu, Harianto enggan menjawab, karena PKB, karena partainya akan masih dalam proses penyelidikan. “Ditumengusung calon sendiri. “Tunggu saja, penyidik masih terus melanggu sajalah lah gimana nanti kukan pemeriksaan. Yang jelas LSM itu strategi kami, yang pasti kami berkantor di salah satu desa di Kecaakan mengusung calon sendiri, matan Diwek,” tandasnya.Q rur

KILAS JATIM

Pemerasan Komisioner KPU Libatkan Oknum LSM

sawawi/bhirawa

Kasi PAUD Bidang PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, Purwati, saat meninjau lomba membuat gambar seri bagi pendidik PAUD, di GOR Baluran, kemarin. dik PAUD agar dewasa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran terhadap anak usia dini,” tandas Purwati.

Mantan Kasi PLS itu menambahkan, selain itu kegiatan lomba juga untuk melatih kreatifitas dan inovasi pendidik dalam mengamalkan kurikulum yang ada serta mengandung kearifan lokal.

“Kegiatan ini juga penting bagi pendidik dalam melatih pembuatan alat peraga pemainan

edukatif sehingga kedepan tidak selalu menggantungkan pada Provinsi Jatim dan Kabupaten Situbondo. Kami juga berharap agar pendidik PAUD bisa menciptakan APE yang berkaitan dengan kearifan lokal,” terangnya.

Menurut Purwati, pendidikan sejak dini harus menerapkan karakter kepada anak. Ini sudah dibuktikan, lanjut dia, sejak dahulu dimana sudah diawali oleh pembentukan lembaga

PAUD. Khusus untuk lomba gambar berseri diharapkan pendidik bisa juga kreatif, sehingga dapat menceritakan hasilnya kepada anak usia dini hingga anak usia 6 tahun. “Ini nanti kami ambil peraih juara 1,2 dan 3 serta juara harapan 1, 2 dan 3.

Selanjutnya juara 1 akan dikirim pada lomba serupa tingkat Provinsi Jatim, pada Juni 2015 mendatang,” pungkas Purwati.Q har,awi

Golkar Enggan Koalisi dengan PKB, PDIP Mulai Jaring Balon Calon baik dari internal kader mau- mensi perolehan suaranya saat "Kami pastikan PDIP siap bagus dan siap berjuang berpun luar kader,” terang Rudi. ini menurun selian sudah resmi bertarung di Pilkada serentak sama PDIP, maka kita juga Partai golkar menyakini bisa berkoalisi dengan PKS, juga tidak nanti. Namun, tidak menutup siap mengusung," kata Andik lolos mengusung dan mendaf- menutup kemungkinan berkoa- kemungkinan kita juga ber- Hartanto yang baru terpilih tarkan calon bupati. Pasalnya, lisi dengan partai selian PKB. kolalisi dengan partai lain, untuk sebagai ketua DCP PDIp bebeporelahan suara baik ditingkat “Intinya problem ditingkat Pu- siapa figur yang kita usung, rap bulan yang lalu. parlemen maupun dari kedar sat, tidak mengganggu kami tunggu keputusan dari DPP," Salh satu bakal calon yang mampu memperoleh 38 persen mengusung calon bupati sendiri,” kata Andik Hartanto, Ketua DPC sudah mendaftar di PDIP diansuara. Belum lagi ditambah terang Rudi.

PDI Perjuangan Tuban (26/04). taranya adalah Amir Burhadengan koalisi dengan Partai Smentara itu, Dewan PimDiteragkan, sampai saat ini nudin. Politisi muda yang juga Keadilan Sejahtera (PKS). pinan Cabang (DPC) PDIP sudah ada nama-nama calon pengurus PSSI Jawa Timur Sehingga, dengan kekuatan Kabupaten Tuban sudah me- yang siap maju bersama PDIP. mengaku bahwa ia terpanggil itu, Golkar yakin bisa meng- nyiapkan figur calon untuk siap Tidak hanya itu, calon yang di untuk memenangkan Pilkada usung calon bupati dan wakil di usung dalam Pilkada Tuban usung partai berlambang ban- Tuban bersama PDIP. "Saya bupati sendiri pada pilkada mendatang. Kesiapan untuk tai gemuk moncong putih ini bagian dari keluarga PDIP, serentak desember 2015 men- bertarung di tunjukan PDIP tidak harus dari kader inter- saya merasa terpangil untuk datang. “Koalisi dengan PKS dengan dimulainya proses nal sendiri, tapi terbukan un- menjalankan amanah partai itu sudah pasti, karena kami penjaringan bakal calon dan tuk luar partai maupun non dengan memenangkan Pilkada sudah ada ikatan. Dalam frak- berkomunikasi lintas partai. partai. "Selama figur calon itu Tuban," kata Amir.Q hud si saja kami sudah berkolaisi, makanya dalam pilbub nanti kami juga akan REKOMENDASI APEKSI KE-11 DI KOTA MALANG berkolaisi dengan PKS,” terang politisi asal KeMalang, Senin 27 Maret 2015 bertempat di Hotel Atria dilaksanakan Rapat Koordinasi ke-11 APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota rek ini.

Seluruh Indonesia) Komisariat Wilayah IV. Tiga belas (13) Walikota dan delegasi yaitu Kota Madiun, Kota Malang, Kota Batu, Kota Surabaya, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Denpasar, Kota Kupang, Kota Bima dan Kota Partai yang pernah Mataram hadir dalam acara ini. Rakor dengan tema "Sinergitas Pembangunan Kota Melalui Csr Dalam Rangka Meningkatkan Daya berkuasa selama 10 taSaing Daerah" berlangsung dengan antusias. hun di Bumi Wali Tuban

Masuk Siaga Hijau, Bojonegoro Tetap Waspada Meski debit sungai Bengawan Solo kembali masuk siaga hijau, air mulai menunjukkan penurununan. Saat ini dari pantauan papan duga di Taman Sungai Bengawan Solo (TBS) menunjukkan titik 13.17 peilschaal pada pukul 09.00 wib. Kondisi ini sedikit membuat masyarakat tenang karena luapan sungai berangsur-angsur surut.

Asalkan tidak ada hujan lokal di Bojonegoro, maka posisi air di permukaan Bengawan Solo masih kategori siaga satu atau level peringatan pertama banjir. “Selama tak ada hujan lokal, dan kondisi bengawan solo tidak tinggi, Bojonegoro masih aman,” ujar Kasi Operasi UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro

Mucharom, Senin (27/4).

Penurunan tinggi muka air ini disebabkan cuaca cerah mulai dari hulu sampai hilir. Dalam kondisi seperti sekarang kemungkinan tren air belum stabil.

Faktor hujan lokal memberikan kontribusi paling banyak menimbulkan genangan di permukiman.

“Kita sudah koodinasi dengan UPT Bengawan Solo memaksi-

achmad basir/bhirawa

Sejumlah warga dan aktivitas penyebarangan perahu tradisional di wilayah Bojonegoro.

malkan tiga pompa air di dalam kota,” kata Mucharom.

Mucharom mengatakan jika terjadi hujan lokal dan intensitas airnya tinggi, maka akan berdampak pada meluapnya 14 anak Sungai Bengawan Solo di kiri-kanan badan Sungai Bengawan Solo. “Jika ada banjir di Madiun, Ngawi, dan Solo serta hujan lokal di Bojonegoro, kata Mucharom, dipastikan air akan tinggi,” terangnya.

Sementara untuk mengatasi luapan bengawan solo, pihaknya, mengaku menutup tiga pintu pompa air pengendali banjir.

Pintu tersebut terletak ditiga titik yakni Ledok Kulon, Karang pacar dan Banjarjo. “Kalau tidak ditutup akan terjadi bajir kota.

Setelah lepas siaga aman baru kita buka sesuai kebutuhan,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan pihaknya tetap mewaspadai hujan yang terjadi selama April, yang berpotensi menimbulkan banjir. “Sesuai prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Karangploso, Malang, curah hujan yang terjadi selama April masih tinggi,” pungkasnya.

Surutnya permukaan air bengawan juga disambut lega warga di kawasan kota yang rumahnya berbatasan langsung dengan Bengawan Solo. Diperkirakan permukaan bengawan hari ini akan terus surut hingga lepas siaga. Sebab dari wilayah barat sudah menunjukkan penurunan debit air cukup signifikan.Q bas

Dalam Rakor yang dipimpin Walikota Madiun, H. Bambang Irianto dari isu-isu strategis yang berkembang dihasilkan empat belas (14) rekomendasi eksternal, enam (6) rekomendasi eksternal dan tujuh (7) Program Kerja. Berikut empat belas (14) rekomendasi eksternal Rakor ke-11 APEKSI Komwil IV Tahun 2015 yaitu: 1. Peninjauan kembali substansi penyerahan urusan bidang pendidikan pada UU 23/2014 terkait pengelolaan pendidikan menengah; 2. Peninjauan kembali Permenpan 6/2015 tentang pelaksanaan rapat/pertemuan diluar kantor, terkait dengan kriteria pilihan sarana prasarana yang diatur ; 3. Peninjauan kembali Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi pejabat negara, Pegawai Negeri, dan pegawai tidak tetap ; 4. Peninjauan kembali kebijakan moratorium pengadaan CPNS; 5. Peninjauan kembali Peraturan mengenai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ( DBHCHT) yaitu PMK.No.84/PMK.07/2008 dan PMK No.20/PMK.07/2009 sangat membatasi daerah untuk pemanfaatan dana cukai ; 6. Perlu adanya Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi oleh dan antar kementrian / lembaga sebelum mengeluarkan peraturan perundang-undangan.

7. Pengintegrasian Penyusunan LKPJ, LPPD, dan LAKIP ke dalam satu format laporan ; 8. Penyusunan Grand Design dan Roadmap pengembangan terintegrasi kerjasama dalam semua sektor khususnya UMKM dan ketenagakerjaan dalam menghadapi MEA ; 9. Percepatan pembangunan infrastruktur khususnya Indonesia bagian timur disesuaikan dengan kebutuhan lokalitas secara proporsional ; 10. Perlu keseimbangan alokasi anggaran pusat dan daerah serta memformulasikan kembali struktur penganggaran daerah dalam bentuk DAU dan DAK ; 11. Tidak boleh ada kriminalisasi kebijakan, perlunya perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara melalui sinkronisasi peraturan perundang-undangan Tipikor dan UU ASN ; 12. Mendorong realisasi janji Presiden alokasi dana anggaran 50 Milyar tiap Kota untuk peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan; 13. Mempertegas pembiayaan keamanan dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015 ; 14. Perlu peninjauan kembali UU 32 Tahun ... Khususnya mengenai standarisasi jumlah organisasi kemasyarakatan yang dibutuhkan suatu pemerintah daerah ** Berikut enam (6) rekomendasi internal Rakor ke-11 APEKSI Komwil IV Tahun 2015 yaitu: 1. Pembentukan Badan Kerjasama yang dikelola secara independen dengan pendanaan dari iuran masing-masing anggota agar dapat dijalin kerjasama yang lebih erat antar kota yang menjadi Anggota Komwil IV APEKSI ; 2. Pengembangan potensi daerah dalam segala bidang, sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tawar Pemerintah Daerah .

Termasuk pula penguatan jaringan kerja yang saling menguntungkan antar pemerintah daerah ; 3. Upaya peningkatan promosi / investasi daerah ; 4. Pembentukan Sekretariat Tetap Komisariat Wilayah IV ; 5. Mendorong seluruh pemerintah Kota tetap mengikuti kegiatan APEKSI ; 6. Perlu Adanya Support dana dari Apeksi Pusat. ** Berikut tujuh (7) Program Kerja APEKSI Komwil IV Tahun 2015, yaitu : 1. Program Kerja Bidang Konsolidasi Organisasi dan Program Kerja.

2. Program Kerja Bidang Kerjasama.

3. Program Kerja Bidang Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kota 4. Program Kerja Bidang Advokasi Dan Regulasi 5. Program Kerja Bidang Informasi Dan Komunikasi 6. Program Kerja Bidang Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup 7. Program Kerja Bidang Hubungan Antar Lembaga Malang, 27 Maret 2015 KEPALA BAGIAN HUMAS ttd M. NURWIDIANTO, S.SOS PEMBINA NIP. 19700206 199602 1 001

OLAHRAGA

8

Kejurnas Karate Menkopolhukam I

LINTASAN

90 Atlet Berebut Tiket ke Jepang

PVBSI Jabar Genjot Prestasi Voli Pasir Bandung, Bhirawa Pengda PBVSI Jawa Barat menggenjot prestasi bola voli pantai dengan mendorong sejumlah kabupaten berpantai untuk menjadi kekuatan olahraga itu.

"Kekuatan bola voli pasir saat ini masih di Kota Bandung, namun ke depan akan digenjot untuk kabupaten yang memiliki pantai wisata untuk menjadi kekuatan bagi Jabar," kata Ketua Pengda PBVSI Jabar periode 2015-2019 MQ Iswara di Bandung, Senin.

Menurut dia daerah yang akan digenjot kekuatan voli pantai atau pasirnya itu antara lain Kabupaten Bekasi, Karawang, Indramayu dan Cirebon serta Pangandaran, Tasikmalaya dan Garut.

"Pokoknya mereka yang punya pantai wajib memiliki tim voli pantai yang tangguh dan aktif dalam berbagai kejuataan tingkat daerah maupun nasional," kata Iswara.

Selain itu, menurut dia klub bola voli pasir juga akan dikembangkan sehingga mereka memiliki sponsor untuk mengikuti berbagai kejuaraan.

Menurut dia, ajang olahraga voli pantai sebenarnya lebih simpel karena jumlah pemainnya hanya dua orang sehingga bisa efektif.

Selain itu juga, ajang kejuaraan voli pasir juga kerap digelar, khususnya di daerah wisata. Ia juga mendorong Jabar , terutama kabupaten kota untuk memperbanyak kejuaraan bola voli, salah satunya voli pasir.

"Dari sisi atlet Jabar tidak masalah, bisa dari voli indoor," katanya.

Sedangkan target kepengurusan Pengda PBVSI Jabar ke depan, kata Iswara fokus pada PON XIX/2016 dimana Jabar menargetkan sapu bersih medali emas voli indoor dan satu dari voli pantai.Q ant

Arema Wacanakan Berkompetisi di Liga Singapura Malang, Bhirawa Manajemen Arema Cronus Indonesia, Malang, Jawa Timur, mewacanakan tim berjuluk Singo Edan itu untuk mengikuti kompetisi di Liga Singapura karena persoalan legalitas yang menjerat tim itu tidak kunjung tuntas.

"Saya pernah menyampaikan ide mengikuti kompetisi di luar negeri pada forum informal PT Liga Indonesia (PT LI) selaku operastor kompetisi Liga Super Indonesia (LSI), artinya Arema bakal meninggalkan liga di Tanah Air," kata General Manager Arema Rudy Widodo, Senin.

Rudy mengaku ide itu dilontarkan ketika persoalan PSSI dengan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) dan Menpora mulai memanas, apalagi akhirnya Arema tidak dimasukkan sebagai salah satu kontestan dalam kompetisi LSI bersama Persebaya Surabaya.

Ia mengemukakan setelah munculnya persoalan tersebut, Arema merasa tidak enak dengan 16 klub lain. Oleh karena itu, daripada memberatkan, Arema mempersilakan ke-16 klub lainnya itu tetap lanjut dan Arema biar ikut liga Singapura saja.

Menurut Rudy, PT Liga tidak bisa menggulirkan kompetisi dengan jumlah hanya 16 klub karena berlawanan dengan aturan FIFA. Dan, sebenarnya kompetisi LSI 2015 diikuti 18 klub itu sudah final, bahkan itu sesuai regulasi dan mengacu pada kompetisi sebelumnya.

Sementara itu Manajemen Arema, Minggu (26/4) bertolak ke Jakarta untuk menghadiri undangan PT Liga Indonesia yang menghadirkan 18 tim peserta liga. Pertemuan ini untuk membicarakan evaluasi sejumlah pertandingan yang dibatalkan ketika kompetisi digulirkan kembali setelah Menpora Imam Nahrawi mengeluarkan kebijakan pembekuan PSSI. Setelah dicoretnya Arema dan Persebaya dari kepesertaanya dalam kompetisi LSI 2015 dan berlanjut dibekukannya PSSI oleh Menpora, dalam sepekan terakhir ini baik Aremania maupun Bonekmania terus menerus menggelar unjuk rasa di wilayah masingmasing (Malang dan Surabaya).

Bahkan, sejak Sabtu (25/ 4) hingga Minggu (26/4) Aremania bersama pelatih dan pemain tim berjuluk Singo Edan itu menggelar sepak bola di jalanan setelah menggelar unjuk rasa besar-besaran di kawasan Balai Kota Malang.Q ant

Selasa Pahing 28 APRIL 2015

Surabaya, Bhirawa Jawa Timur kembali mendapat kepercayaan untuk menjadi tuan rumah kejurnas karate full body contact, jika 2014 menggelar Piala Pangkostrad, tahun ini giliran memperebutkan Piala Bergilir Menkopolhukam I yang akan dilaksanakan di GOR CLS Kertajaya Timur pada 3 Mei. Dari data panitia, sebanyak 90 karateka dari 12 provinsi akan turun untuk mengikuti kejuaraan tersebut. Event semakin menarik karena para juara berpeluang untuk mendapat tiket turun di Kejuaraan Dunia Sosai Oyama, atau lebih dikenal dengan nama Grand Master Oyama di Jepang Bulan September mendatang.

Menurut Ketua Pelaksana Sensei Rudy Hartono, untuk kejurnas kali ini akan mempertandingkan dewasa putra dan dewasa putri. "Sedangkan kelas junior putra dan kelas remaja putra hanya eksebisi," katanya, saat ditemui di Sekretariat FORKI Jatim di Jalan Pandegiling Surabaya, Senin (27/4).

Untuk kelas dewasa putra mempertandingkan tiga kelas yakni 60kg, 61-70kg dan 71 kg ke atas. Sedangkan dewasa putri hanya maksimal 65kg.

Nantinya hanya atlet yang berhasil meraih juara di kelas dewasa akan mendapat tiket ke Jepang. "Kejuaraan Dunia di Jepang hanya memberikan tempat untuk dewasa saja.

Jadi pemenang dari Kejuaraan ini yang akan kami kirim,” katanya.

Saat disinggung mengenai persiapan Jatim, Rudy optimistis kalau nanti karateka Jatim bisa merebut juara terutama di kelas 71kg. Karena dikelas ini tuan rumah memiliki tiga karateka andalan yakni, Sandy Sudibyo juara Piala Pangkostrad 2014, Sunarto dan Fajar. "Jatim akan menurunkan 20 atlet di Kejurnas," katanya.

Namun ia mengakui kalau untuk bisa merebut juara di event kali ini sangat berat, sebab ada beberapa atlet terbaik nasional dipastikan turun, seperti Filipus dari Balikpapan-Kaltim dan Gatot Yusef dari DKI Jakarta. "Bahkan tidak menutup kemungkian ada juara baru di even ini," katanya.

Jika tidak ada kendala, satu hari menjelang Kejurnas, Kancho Yoshikazu Oyama akan hadir di Surabaya untuk memberikan refreshing pembinaan kepada atlet di Dojo Forki Jatim di Jalan Kertajaya.

wawan triyanto/bhirawa

Ketua Pelaksana Rudy Hartono (berdiri) bersama Erick Sastrodikoro dan Alex Suantoro saat memberikan keterangan kepada wartawan.

"Biasanya moment ini akan diikuti oleh ratusan peserta yang ingin mendapat latihan secara langsung dari Kancho

Advokasi P4GN BNNK Trenggalek bagi Tutor PAUD

TIDAK selamanya penyalah guna narkoba adalah berasal dari kalangan remaja yaitu pelajar dan mahasiswa saja. Namun, usia pekerja yang sudah matangpun bisa terjebak dalam jeratan narkoba. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukan jumlah penyalah guna narkoba di tempat kerja terus meningkat, pada 2011 tercapat jumlah pengguna narkoba di tempat kerja mencapai 70 persen dari total populasi berjumlah 4,2 juta orang. Oleh karena itu pencegahan Narkoba harus di lakukan sejak Dini.

Demi mewujudkan masyarakat Indonesia sehat dan bebas dari jerat narkoba, BNNK Trenggalek tak henti-hentinya melaksanakan upaya pencegahan kepada berbagai elemen masyarakat baik di instansi pemerintahan maupun yang ada pada organisasi kemasyarakatan. Berbagai faktor yang menyebabkan peredaran narkoba masuk ke kalangan instansi swasta, diantaranya disebabkan oleh kurangnya informasi tentang bahaya narkoba di kalangan instansi swasta, pegawai telah memiliki penghasilan, adanya beban atau tekanan kerja, dan pengawasan yang lemah.

Seperti halnya kegiatan kali ini Jum'at, (24/4) bertempat di Gedung PAUD Taman SKB Trenggalek, Tim pencegahan BNNK Trenggalek memberikan advokasi P4GN kepada para tutor PAUD di Kecamatan Trenggalek.

Berkesempatan memberikan materi dalam kesempatan tersebut I Made arjana, SH, MH (KA BNNK Trenggalek) yang hadir didampingi Kepala Seksie Pencegahan BNNK Trenggalek Trikoranto, SE. Dalam acara ini juga terdapat pemaparan tentang bahaya narkoba serta gerakan rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba Kepala BNNK Trenggalek I Made arjana, SH. “Penyalahguna yang tertangkap tangan idealnya diasesmen oleh tim asesmen terpadu sehingg pasal yang dikenakan adalah Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 agar bisa ditempatkan di tempat rehabilitasi.

Sementara itu, penyalah guna yang dengan sadar melaporkan diri ke IPWL setempat tidak dikenai hukum pidana sama sekali, dan akan mendapat pemulihan rehabilitasi tanpa dipungut biaya. Ungkap I Made arjana, SH. Lebih lanjut I Made Arjana Mengatakan “.Usia dewasa tidak ada jaminan untuk bebas dari penyalahgunaan narkoba. Masyarakat harus tetap waspada di manapun berada. Keadaan ini tentunya harus kita waspadai bersama”, kata I Made Arjana.

Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan para tutor memiliki informasi lebih terkait mengenali bahaya narkoba, seperti apa ciriciri penyalahgunanya dan upaya apa untuk menanggulanginya, sehingga dapat diterapkan pada anak didik dalam upaya pencegahan dini Q wek.adv dari bahaya narkoba.Q

Advokasi P4GN BNNK Trenggalek bagi Karang Taruna Desa Dermosari UPAYA Pencegahan Narkoba di berbagai kalangan terus di lakukan oleh BNNK Trenggalek, Terutama di kalangan Remaja. Kali ini BNNK Trennggalek melakukan upaya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di kalangan Karangtaruna agar para pemuda bebas dari pengaruh kejam Narkoba, Oleh karena itu para pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna harus melakukan aksi nyata, menjadi pelopor serta memberikan keteladanan kepada masyarakat lainnya agar terciptanya lingkungan bersih narkoba.

Hal itu diungkapkan Kepala Seksie Pencegahan BNNK Trenggalek Trikoranto, SE dalam Seminar tentang peran organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam Karang Taruna untuk peduli akan bahaya narkoba, di di Balai Desa Dermosari Kecamatan Tugu yang diikuti 40 orang peserta, Selasa (20/04).

Dalam kesempatan itu hadir Kepala Desa Dermosari, Totong Bekti, SE mendampingi para peserta sekaligus membuka acara.

Dalam sambutannya, Totong menghimbau agar masyarakat senantiasa menjaga diri dan keluarga dari pengaruh buruk narkoba serta beliau tak lupa memberikan suport kepada anak-anak karang taruna di Desa Dermosari untuk terus berkegiatan posistif dan membantu BNN dalam melindungi generasi dari bahaya penyalahgunaan narkoba Materi P4GN disampaikan oleh penyuluh BNNK Trenggalek Wahyu Aristo, S.AP didampingi oleh Kepala Seksie Pencegahan Trikoranto, SE dan tim penyuluh BNNK Trenggalek.

Menurut Wahyu Aristo, S.AP, menyikapi fenomena remaja dan pemuda Indonesia saat ini dihadapkan pada suatu kondisi yang dapat mengancam kelangsungan hidup, masa kini dan masa depan pemuda, sehingga Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Trenggalek menggandeng Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan di Indonesia nonpartisan yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial.

“Kondisi Darurat Narkoba di Indonesia saat ini terbukti banjirnya pasokan narkoba yang

diperankan oleh para pelaku kejahatan dari dalam dan luar negeri, sehingga Indonesia menjadi pasar yang besar dengan harga yang tinggi (great market and great price)”.

“Angka prevalensi menunjukan 2,2% atau sekitar 5 juta jiwa menjadi pecandu narkoba, mereka berada dalam kelompok usia produktif.

Angka kematian 15.000 orang dalam satu tahun, atau sedikitnya 42 orang/hari, satu sampai dua orang/jam, ditambah kerugian ekonomi sebanyak Rp48,2 trilyun biaya.

Fantastis sia-sia hanya untuk membeli narkoba,” kata Wahyu Aristo, S.AP. Lebih lanjut Wahyu Aristo, S.AP menjelaskan, kejahatan narkoba merupakan kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime) yang dapat merusak seluruh komponen masyarakat dan bangsa bahkan menyebabkan hilangnya generasi bangsa ( lost generation), sehingga dibutuhkan peranserta masyarakat dalam upaya P4GN sebagai benteng dalam menciptakan lingkungan bersih narkoba.

Respon positif disampaikan Ketua Karang Taruna Dermosari, didukung oleh unsur Pemerintahan desa Dermosari yang akan saling bahu membahu, membantu dan bekerjasama antar pemuda dengan unsur pemerintah untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

“Peredaran gelap narkoba mengancam kelangsungan hidup generasi bangsa, khususQ wek.adv nya di Maleber,” katanya.Q

Yoshikazu Oyama," katanya.

Nantinya Kancho Yoshikazu Oyama juga akan hadir pada pembukaan Menkopolhukam I

yang rencanannya dibuka secara langsung oleh Menkopolhukam Tedjo Eddy Purdijatno. Q wwn

Antisipasi Bahaya Narkoba, BNNK Trenggalek Tes Urine Pelajar SMPN 1 Tugu

ANTISIPASI bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Trenggalek melaksanakan Peran Serta Sekolah dalam menciptakan Sekolah bebas Narkoba dengan menggelar tes urine terhadap 50 siswa di SMPN 1 Tugu Trenggalek. Senin (27/04). Kegiatan ini di mulai sejak pukul 09.00 s/d 10.00 WIB. Kepala BNNK Trenggalek I Made Arjana mengungkapkan, tes urine ini merupakan langkah konkret yang dilakukan pihaknya untuk mendeteksi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.

"Justru tes urine ini adalah salah satu indikator sejak dini apakah anak terlibat narkoba atau tidak. Ini merupakan wujud kepedulian BNN. Apakah Pelajar di Trenggalek masuk dalam kategori darurat atau tidak, harus ada penelitian secara

khusus. " kata I Made Arjana.

Tak hanya di lingkungan sekolah, I Made Arjana. juga berjanji pihaknya akan menyentuh berbagai kalangan agar melakukan Tes urine, sehingga pencegahan Peredaran gelap narkoba dan rehabilitasi bagi pecandu bisa dilakukan sejak Dini.

"Kami sudah lakukan itu, meski sifatnya baru sebatas sosialisasi dan tes urine belum sampai ke tahap razia. Namun, kami siap jika memang diperlukan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala SMPN 1 Tugu mengungkapkan, pihaknya memang sengaja melakukan tes urine kepada anak didiknya dengan menggandeng BNN. "Ini merupakan bentuk nyata kami dalam memerangi bahaya narkoba. Kami ingin mengantispasi peredaran narkoba di sekolah. Saya setuju jika pecandu atau pengguna narkoba itu di rehabilitasi," tegas Kepala SMPN 1 Tugu Lebih lanjut, dia menambahkan, jika nantinya dalam tes urine ini ada anak didiknya yang positif mengonsumsi narkoba, Pihak sekolah berjanji akan segera mengambil tindakan agar di rehabilitasi oleh pihak BNNK Trenggalek.

"Kami akan selalu berkoordinasi dengan BNN. Alhamdulillah, selama ini sekolah aman dan untuk menjamin itu, kami akan gencar mengadakan tes urine dengan harapan mampu mencegah terjadinya peredaran narkoba di lingkungan sekolah," ungkap Kepala SMPN 1 Tugu. Q wek.adv

Advokasi P4GN BNNK Trenggalek kepada TAGANA BADAN Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Trenggalek Kamis (23/4) melaksanakan Advokasi Implemantasi Kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) kepada anggota Tanggap Bencana (TAGANA) Kabupaten Trenggalek.

Pada kesempatan ini di hadiri oleh 40 anggota Tanggap Bencana (TAGANA) Kabupaten Trenggalek. Kegiatan kali ini bertempat di Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial kabupaten Trenggalek,.

Kepala BNN Kabupaten Trenggalek I Made Arjana SH, MH. kepada wartawan mengatakan, “kegiatan ini merupakan langkah awal. Dia berharap kedepannya sesuai dengan kesepakatan akan melaksanakan aksi baik itu dalam bentuk workshop, satgas anti narkoba, ataupun langsung turun ke masyarakat.”

“Hasil dari advokasi ini Sesuai dengan 2 payung hukum Permendagri nomor 21 tahun 2013 tentang fasilitasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika, Adiktif lainnya, BNN siap mendukung, bekerjasama dan membantu pemerintah daerah, terkait kekhawatiran narkoba, kerena Indonesia sekarang sudah Darurat Narkoba,” tambahnya.

Dia melanjutkan, Indikasi para pecandu sudah banyak di Indonesia, dan Bandar tidak gentar walaupun sudah ada hukuman mati, karena berbicara keuntungan yang besar. Kecuali bisa menutup semua akses masuk narkoba ke Indonesia. Karena Indonesia terlalu banyak pintu masuk yang tidak terjaga, dan jalur laut menjadi Favorit para pemasok.

Lebih Lanjut I Made Arjana SH, MH. Mengatakan “Kita perlu sadari pergerakan pencegahan dan pemberantasan narkoba ini harus dari semua pihak, Oleh sebab itu kita perlu komitmen bersama dari semua stakeholder. Tidak hanya untuk

memberantas tetapi juga untuk mencegah, agar tahun 2015 ini bisa bebas Narkoba, karena Narkoba ini menjadi persoalan negara,” ucapnya Dia menambahkan, dengan adanya kegiatan tersebut bisa menjadi kegiatan bersama, agar seluruh komponen bersama-sama berkomitmen termasuk Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Agar terkordinir secara terpadu, dalam rangka pengoptimalan penyebarluasan pemberantasan dan pencegahan narkoba tersebut.

“Apa yang bisa kita lakukan, akan kita lakukan, semoga bisa disampaikan dan di implementasikan dengan baik di Instansi masing-masing. Semoga diskusi Advokasi Implementasi ini bisa menjadi aksi nyata dan rekomendasi bagi pemerintah daerah, agar bisa menjadikan Trenggalek bebas narkoba,” ungkapnya.

Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, tagana sebagi bagian dari organisasi kemasyarakat yang eksis dalam kegiatan sosial mampu berperan tidak hanya tanggap dalam bencana alam, akan tetapi juga tanggap terhadap bencana darurat narkoba yang kini sudah dialami oleh bangsa kita. Q wek.adv

NASIONAL-POLITIK

Selasa Pahing 28 APRIL 2015

KILAS NASIONAL

KPS Tutupi Kekurangan Dana Infrastruktur

Putusan MPG di Luar Kelaziman Muladi Menolak Hadiri Sidang PTUN Golkar

Jakarta, Bhirawa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof A. Chaniago mengaku yakin investasi swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS) hasil revisi, akan mampu menutupi kekurangan anggaran pemerintah untuk membangun infrastruktur.

Setelah membuka seminar “Rembug Nasional Membangun Indonesia dari Pinggiran” di Jakarta, Senin (28/4), Andrinof mengatakan skema KPS atau lebih dikenal dengan “Public Private Partnership (PPP)” telah rampung disempurnakan dan akan optimal menarik investasi swasta.

“Pendanaannya akan dari sumber sumber yang bisa dikerjasamakan swasta. Kita sudah rancang kriterianya,” kata Andrinof.

Dia mengatakan, investasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur strategis di luar Pulau Jawa.

Sementara pembangunan infrastruktur di dalam Pulau Jawa akan ditawarkan kepada investor swasta karena memiliki sisi keuntungan yang tinggi.

“2016, investasi pemerintah lebih banyak di daerah. Yang memiliki sisi ekonomi akan dikerjakan swasta,” kata dia.Q ant

Pilkada Tak Boleh Terpengaruh Dualisme Partai Jakarta, Bhirawa Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak gelombang pertama harus berjalan dan tidak boleh terpengaruh dengan persoalan internal dalam tubuh partai tertentu.

“Pilkada harus jalan terus, kalau satu tahun (persoalan internal partai) tidak kelar memangnya tidak mau pilkada selama setahun gara-gara itu? Kan tidak,” katanya di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (27/4) kemarin.

Oleh karena itu dia memperingatkan kepada para elit partai yang sedang bertikai di pengadilan untuk segera menyelesaikan persoalan dualisme kepengurusannya, apalagi tahapan pendaftaran calon kepala daerah sudah dekat.

“Partai itu memang harus menyelesaikan masalah internalnya, pendaftarannya itu kan Juli, masih dua bulan lagi,” tambahnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga saat ini belum mengesahkan tujuh draf peraturan terkait pilkada karena masih ada satu draf yang belum mendapat persetujuan dari Komisi II DPR, yakni peraturan terkait pencalonan.

Dalam draf peraturannya, KPU mengatur partai yang masih berperkara hukum di pengadilan hanya dapat mendaftarkan calon kepala daerah jika sudah mendapat keputusan berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Artinya, untuk Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) harus menunggu putusan tertinggi proses peradilan yang prosesnya cukup lama.

Namun, Panitia Kerja dari Komisi II berpendapat yang berhak mendaftarkan calon kepala daerah adalah partai yang kepengurusannya sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), sesuai dengan perintah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Terkait akan hal itu, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan pihaknya akan menuntaskan semua draf peraturan terkait pilkada paling lambat pada Kamis (30/4).Q ant

9

Jakarta, Bhirawa Pakar hukum tata negara Lintong Oloan Siahaan memandang struktur putusan Mahkamah Partai Golkar (MPG) terkait dualisme kepengurusan partai beringin itu berada di luar kelaziman, namun tetap bisa dipahami.

istimewa

Presiden Jokowi saat memasuki lokasi pembukaan KTT ASEAN ke-26, di KLCC, Kuala Lumpur, Senin (27/4)

Punya Produk, Presiden Jokowi Optimistis Hadapi MEA Kualalumpur Bhirawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kesiapan Indonesia dalam menghadapi masa berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dimulai pada awal 2016 mendatang.

“Kita harus optimistis karena Indonesia punya produk yang macam-macam, dan itu yang harus diidentifikasi, mana yang punya daya saing untuk masuk ke negara kanan kiri,” kata Presiden Jokowi usai menghadiri Gala Dinner atau jamuan makan malam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke26, di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (26/4) malam.

Presiden juga menyatakan optimistis dan tidak mundur lagi terkait akan diterapkan MEA mulai awal 2016, karena produk yang dimiliki Indonesia sangat beragam.

“Kita tidak bisa mundur, harus siap, yang paling pen-

ting menurut saya identifikasi produk-produk,” jelas Presiden Jokowi.

Guna mempersiapkan diri menghadapi MEA itu, Presiden Jokowi menegaskan perlunya segera dilakukan identifikasi produk-produk dalam negeri yang memiliki daya saing.

“Akan identifikasi dalam waktu yang sangat dekat ini, produk-produk yang mempunyai compatible (memiliki daya saing, Red), yang bisa masuk, bisa menyerang kanan kiri negara kita,” ujarnya.

Dalam KTT ASEAN di Malaysia yang akan berlangsung mulai Senin (27/4) ini, salah satu yang dibahas adalah kesiapan negara-negara ASEAN terkait pelaksanaan MEA 2016.

KTT ke-26 ASEAN yang diselenggarakan pada 26-29 April 2015 ini digelar dalam dua sesi, yaitu sesi pleno di Kualalumpur dan “retreat” di Langkawi, Kedah.

Di sela KTT, para kepala negara atau kepala pemerintahan negara-negara anggota ASEAN dijadwalkan akan bertemu dengan perwakilan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), ASEAN Business Advisory Council (ABAC), ASEAN Youth Rep re sentatives, dan Civil Society Organizations (CSO) Representatives. Selain itu, para kepala negara/pemerintahan ASEAN juga diundang untuk menghadiri ASEAN Leadership Forum ke12 di Kuala Lumpur.

Dalam rangkaian KTT ASEAN ke-26, pada 28 April 2015 di Langkawi ini, juga akan diselenggarakan pertemuan para kepala negara/ pemerintahan dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) dan Indonesia-MalaysiaThailand Growth Triangle (IMT-GT). Q ist

“Putusan MPG memang ada yang lain dari kelaziman, tapi bisa dipahami, karena pemutus-pemutus ini orang pandai namun bukan berkarier hakim,” kata Lintong Oloan Siahaan seusai menjadi saksi ahli dalam sidang gugatan SK Menkumham atas pengesahan kepengurusan Partai Golkar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Senin.

Sintong menjelaskan struktur putusan yang dikeluarkan MPG terkait sengketa partai beringin itu tidak terlalu sama dengan putusan yang dikeluarkan hakim profesional.

Dia menjelaskan, umumnya putusan yang dikeluarkan hakim berisi dengan identitas, duduk perkara, pertimbangan hukum, hingga rincian diktum.

“Nah ini (putusan MPG) tidak (rinci). Tapi bukan berarti tidak ada putusan,” kata Lintong.

Lintong berpendapat meskipun ada perbedaan pendapat antara empat hakim Mahkamah Partai Golkar, namun mahkamah sejatinya tetap mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat, karena akhir putusan itu ditandatangani empat orang hakim.

“Kan akhir putusannya ada kata-kata ‘demikian diputuskan’, lalu ditandatangani empat orang hakim MPG,” kata dia.

Muladi Menolak Hadiri Sementara itu, Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi menolak menghadiri sidang gugatan SK Menkumham atas kepengurusan Partai Golkar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Senin.

“Saya merasakan tidak sewajarnya, apabila sebagai salah satu hakim Mahkamah Partai Golkar yang telah mengadili perkara kemudian

diminta hadir untuk didengar keterangannya di pengadilan PTUN dalam kasus yang telah diputuskan,” kata Muladi melalui keterangan tertulis yang disampaikan kepada Ketua Majelis PTUN Jakarta.

Muladi sejatinya diundang untuk hadir pada sidang lanjutan gugatan SK Menkumham atas kepengurusan Partai Golkar, Senin hari ini, guna dimintai keterangannya atas putusan Mahkamah Partai Golkar. Namun, Muladi tidak hadir dan hanya menyampaikan keterangan tertulis.

Dalam keterangannya Muladi menyatakan bahwa tidak adil apabila hanya dirinya yang dimintai keterangan, sementara hakim Mahkamah Partai Golkar berjumlah empat orang.

Kehadirannya sebagai saksi di PTUN menurutnya hanya akan menuai protes dari hakim Mahkamah Partai Golkar yang lain.

Mantan hakim konstitusi Maruarar Siahaan menilai ketidakhadiran Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi dalam sidang gugatan SK Menkumham atas kepengurusan Partai Golkar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Senin sudah tepat.

“Seorang ketua pengadilan tidak lazim didengar keterangannya di pengadilan lain. Ketika ketua pengadilan dipersoalkan keputusannya dan dipanggil ke persidangan, itu akan menurunkan wibawa,” kata Maruarar Siahaan seusai menjadi saksi ahli dalam sidang sengketa kepengurusan Partai Golkar di PTUN Jakarta, Senin (27/4).

Menurut Maruarar, sebaiknya Muladi memang tidak datang menghadiri sidang PTUN. Pemanggilan Muladi dinilainya sebagai langkah keliru dan tidak pas. Q ant

Denny Penuhi Panggilan Pemeriksaan Bareskrim Jakarta, Bhirawa Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana memenuhi panggilan pemeriksaan Bareskrim Polri, Senin, dalam kasus dugaan suap program pembayaran paspor secara elektronik di Kementerian Hukum dan HAM. “Nanti ya setelah pemeriksaan,” kata Denny saat tiba di Gedung Bareskrim, Jakarta.

Kali ini merupakan pemeriksaan ketiga Denny dalam statusnya sebagai tersangka

dalam kasus payment gateway.

“Saya datang untuk pemeriksaan lanjutan,” katanya.

D a l a m k a s u s i t u , i a d iduga melanggar Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 KUHP Tentang Penyalahgunaan Wewenang.

Penyelidikan Polri terhadap kasus Payment Gateway bermula dari laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Desember 2014.

Kemudian pada 10 Februari 2015, Bareskrim Polri menerima laporan Andi Syamsul Bahri atas dugaan keterlibatan Denny Indrayana dalam kasus korupsi ketika masih menjabat sebagai Wamenkumham.

Polri telah memeriksa 21 saksi dalam penyidikan kasus tersebut, termasuk mantan Menkumham Amir Syamsuddin. Hingga saat ini, baru Denny yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Q ant

Mantan Wamenkum HAM Denny Indrayana (tengah) menjawab pertanyaan wartawan setibanya di Bareskirim Mabes Polri, Jakarta, Senin (27/4). Denny diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Payment Gateway Kemenkum HAM tahun 2014.

Hakim Tolak Keberatan Sutan Bhatoegana Jakarta, Bhirawa Majelis hakim menolak nota keberatan atau eksepsi mantan Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana yang didakwa menerima hadiah terkait pembahasan APBN Kementerian ESDM. “Mengadili, menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan per-

kara, menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir,” kata Ketua Majelis Hakim Artha Theresia di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (27/4) kemarin.

Kuasa hukum Sutan, Eggi Sudjana sebelumnya menyampaikan sejumlah nota keberatan yang seluruhnya ditolak oleh majelis hakim yang terdiri atas Artha Theresia, Syaiful Arif, Casmaya,

Terdakwa kasus suap Kementrian ESDM dan SKK Migas Sutan Bhatoegana (kanan) menyalami jaksa penuntut umum usai mengikuti sidang lanjutan dengan agenda putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (27/4). Dalam sidang tersebut, majelis hakim menolak eksepsi mantan Ketua Komisi VII DPR itu serta memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara.

Anwar, dan Ugo. “Keberatan penasihat hukum yang menyatakan KPK tidak mengajukan Anggota Komisi VII lainnya menjadi tersangka atau terkdakwa tidak relevan karena penetapan seseorang menjadi tersangka atau terdakwa merupakan kewenangan penuntut umum,” kata hakim Artha.

Selanjutnya, keberatan apakah Sutan sendiri yang mengambil uang atau orang lain merupakan materi perkara itu sendiri yang harus dibuktikan dalam persidangan.

“Keberatan terdakwa ditetapkan sebagai tersangka tanpa dilakukan lebih dulu pemeriksaan dalam penyelidikan karena KPK menetapkan dulu terdakwa sebagai tersangka baru men cari bukti-bukti dan keterangan saksi, selanjutnya KPK tidak memberitahukan dengan jelas apa yang disangkakan karena terdakwa menjadi saksi dalam penyelidikan pemberian THR tapi menjadi terdakwa dalam pemberian hadiah APBN Perubahan 2013 juga bukan materi keberatan seperti Pasal 143 KUHAP tidak beralasan secara hu-

kum dan ditolak,” tegas Artha.

Sehingga, karena semua keberatan ditolak maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan. Atas putusan tersebut, Eggi Sudjana menyatakan banding.

“Kami sepakat banding karena kami melihat majelis yang mulia semua beralasan kewenangan penyidik. Dalam pengertian lebih lanjut putusan ‘copy paste’ dari KPK. Tidak ada pendapat yang mulia, pertanyaan seriusnya kewenangan kami sebagai advokat apa? Kok tidak dipertimbangkan? Kenapa dari penyidik saja di-’copy paste’?

Yang mulia juga khilaf mengenai pasal 39 UU KPK yaitu jelas syarat penyidik dari kepolisian, kemudian PNS, di KUHAP juga demikian, tapi yang mulia lompat ke Pasal 45. Kehilafan ini serius. Prediksi intelektual saya meski klien kami tidak bersalah, tapi tetap akan dinyatakan bersalah, lebih baik tidak usah sinetron sidang, lebih baik langsung putusan saja,” kata Eggi. Menanggapi hal itu, hakim Artha meminta agar Eggi menyampaikan ke beratan secara tertulis. Q ant

Sayuran Hidroponik Terus Dikembangkan di Puspa Agro

M

anajemen PT Puspa Agro terus men-support pengembangan aneka sayur dengan sistem hidroponik di area pasar induk agrobis Puspa Agro. Karena itu, lewat mitra binaannya, yakni Koperasi Petani Hidroponik Jatim, pengembangan sayuran hidroponik tidak sebatas pada budi dayanya, tetapi juga terkait penyelanggaraan diklat bagi masyarakat yang berminat, penyediaan sarana produksi, hingga membuka akses pemasarannya.

Sejak 22 Maret 2015 lalu, sebagian area Puspa Agro diplot untuk pengembangan aneka sayur dengan pola hidroponik. Selain peresmian pembukaan dan pemanfaatan lahan untuk kebun hidroponik, momentum itu juga ditandai dengan pelaksanaan “Gathering Hidroponik” yang mempertemukan para petani hidroponik se-Indonesia di aula Gedung Tani Puspa Agro.

Even yang digelar Komunitas Hidroponik Surabaya (KHS) dan Koperasi Petani Hidroponik Jatim ini menghadirkan sekitar 500 petani hidroponik dari berbagai daerah di Indonesia, di antaranya Medan, Balikpapan, Banjarmasin, Bali, bahkan dari Malaysia, serta Surabaya dan sekitarnya .

Melalui pertemuan antarpem budi daya sayur dengan sistem hidroponik ini, para peserta saling bertukar pikiran dan pengalaman masing-masing untuk pengembangan hidroponik di Indonesia. Pada gilirannya, makin banyak masyarakat khususnya generasi muda, tertarik dan mau bercocok tanam dengan sistem hidroponik.

Untuk sosialisasi dan pengembangannya ke masyarakat, KHS dan koperasi melakukan serangkaian diklat yang dibuka untuk umum, khususnya generasi muda yang memiliki minat pada budi daya ini. Dari aspek bisnisnya, koperasi siap menampung hasil panen petani anggotanya, termasuk penyediaan sarana dan peralatan untuk bercocok tanam.

Sementara untuk pengembangan pasar skala besar, Puspa Agro juga siap memfasilitasi dengan membuka peluang pasar seluas-luasnya, di antaranta memasukkan hasil panen petani anggota keperasi ke pasar-pasar modern dan perusahaan katering yang sudah menjalin kerja sama dengan Puspa Agro.

Seperti diketahui, untuk pemasaran komoditas sayur dan buah, Puspa Agro sudah bekerja sama dengan pasar modern Carrefour dan Super Indo, serta segera disusul Hypermart.

Selain itu, Puspa Agro juga telah bekerja sama dan aktif memasuk ke perusahaan katering nasional yang biasa melayani perusahaan besar di wilayah Indonesia Timur.*

EKONOMI - BISNIS

10 Kurs JUAL

BELI

USD

12,927.00

12,799.00

SGD

9,579.81

9,483.55

EUR

13,919.79

13,776.84

JPY

10,859.37

10,749.14

GBP

19,302.60

19,105.07

Sumber: Bank Indonesia (17 APRIL 2015)

RAGAM EKBIS

Triwulan Pertama, Penjualan Motor Turun Surabaya, Bhirawa Triwulan Pertama di Tahun 2015, penjualan motor baru yang menggunakan jasa pembelian leasing mengalami penurunan.

Turunnya penjualan lebih disebabkan karena nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika, yang masih tinggi. “ Pengaruh-pengaruh yang saya sampaikan diatas, adalah kondisi nyata bahwa pasar motor di Surabaya saat ini lesu.

Bahkan pertumbuhan penjualan motor baru sudah tidak segemilang di tahun kemarin yang mencatatkan Rp.2.5 miliar. Justru penjualan motor bekas yang sedikit mengalami kenaikan, terutama untuk motor Tahun 2010 keatas,” kata Sales Director OTTO Finance Surabaya, Teguh Hartono, Minggu (27/4). Tunas Mandiri Finance, selaku anak perusahaan Bank Mandiri mencatatkan kredit yang dikucurkan kepada konsumen pada triwulan pertama ini hanya tercapai Rp. 734,256,497 berbeda dengan posisi tiga bulan kemarin yang mencapai Rp. 2,3 miliar.

Manager Sales Tunas Mandiri Finance, Jovita Tondoharto mengungkapkan turunnya pencapaian memamg tidak lepas banyaknya masyarakat yang lebih menyimpan anggaran mereka untuk keperluan lebaran di bandingkan membeli motor. Namun hal tersebut akan berbanding terbalik ketika sudah memasuki Lebaran, terutama dua minggu sebelum hari H, permintaan kredit motor akan meningkat 50%.

Secara financial, ketika anggaran yang tersedia ada sisa barulah masyarakat berlomba-lomba untuk mengajukan kredit kepemilikan motor baru. Bisa jadi motor baru dipilih karena sudah minim perawatan, dan kualitas mesin yang masih menjanjikan. Q wil

Selasa Pahing, 28 APRIL 2015

OJK Edukasi Literasi Keuangan bagi Penyandang Disabilitas Surabaya, Bhirawa Kepedulian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap kaum disabelitas dan masyarakat yang terpencil untuk tetap mendapatkan layanan yang aman dan nyaman tentang keuangan sangat besar. Hal ini dibuktikan dengan gelar sosialisasi edukasi keuangan bagi penyandang disabelitas di Hotel Sheraton Senin (27/4) kemarin.

Menurut Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Kusumaningtuti S Soetiono, kegiatan ini untuk memberikan pengetahuan tentang keuangan kepada penyandang disable untuk bisa memanage keuangan dengan baik. Disamping itu, untuk keuangan tanpa kantor, OJK juga mengeluarkan kebijakan sesuai Uandang-Undang (UU) No 21, Tahun 2011 dengan mengeluarkan program Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif atau Laku Pandai. “Kini, kami mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas perlindungan konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan sosialisasi serta pelatihan literasi keuangan bagi insan disabilitas di wilayah Jatim,” kata Kusumaningtuti S Soetiono.

Selain itu, pelatihan yang diadakan saat ini juga bertujuan meningkatkan kehidupan penyandang disabilitas dan ke-

m ali/bhirawa

Dari kiri, Slamet Thoharii peneliti Disabel Unibraw, Kusumaning Tuti anggota komisioner bidang edukasi OJK, Bambang Wijanarko dari OJK Kr lll, Antok Prabowo Ka Departemen perlindungan konsumen OJK saat memberilan penjelasan.

luarganya menjadi lebih baik. Kegiatan ini merupakan tidak lanjut dari program yang telah dilaksanakan pada tahun 2014. “Hal itu diwujudkan dengan melakukan pelatihan dan pembuatan buku panduan untuk financial literacy bagi penyandang disabilitas,” katanya.

Agenda sama, tambah dia, perlu diperluas di berbagai kota di Tanah Air. Dengan

demikian, para penyandang disabilitas dapat melek keuangan dan akhirnya dapat meningkatkan literasi keuangan. “Sesuai hasil Survei Nasional Literasi Keuangan yang dilaksanakan OJK pada semester I/ 2013, hanya 21,84 persen penduduk Indonesia yang tergolong well literate,” katanya.

Kemudian, sebut dia, indeks literasi penduduk yang tidak mengenyam pendidikan

sebesar 16,3 persen. Lalu, indeks literasi penduduk dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi sebesar 56,4 persen.

“Melalui kondisi itu, perlu ada peningkatan akses dan layanan keuangan yang lebih luas bagi kehidupan masyarakat. Misalnya, tabungan, pembayaran, kredit usaha, dana pensiun, asuransi kesehatan, dan asuransi pendidikan,” katanya. Q ma

Pertimbangan Biaya

Jatim Pilih Impor Sapi dari Australia Pemprov, Bhirawa Upaya pemerintah pusat mengalihkan impor susu dan sapi perah dari Australia ke Selandia Baru dan Polandia tidak bisa langsung dilaksanakan di Jatim. Pertimbangannya jauhnya jarak dua negara tersebut yang berdampak mahalnya biaya kirim

Ir Maskur

Selama ini Selandia Baru terkenal memiliki sapi perah jenis Jersey, namun jika dibandingkan dengan sapi Friesian Holstein (FH) yang biasa diimpor dari Australia, postur dan hasil susu sapi Jersey masih kalah.

“Memang Jersey pakannya lebih sedikit, tapi kalau lebih kualitas produksi tetap me-

milih sapi FH. Jatim belum berpikir untuk beralih ke Selandia Baru maupun Polandia, salah satunya karena jaraknya yang jauh,” kata Kepala Dinas Peternakan Jatim, Ir Maskur, Senin (27/4).

Diakuinya juga tidak menutup kemungkinan untuk beralih ke Selandia Baru , namun pihaknya tetap mem-

pertimbangkan harga dan biaya angkut. “Mengikuti mekanisme pasar saja, kalau lebih murah tidak masalah, tapi kalau sama mending milih Australia yang lebih dekat,” katanya.

Sekedar diketahui, kalau kebutuhan susu di Jawa Timur sendiri mencapai 980 ribu liter per hari atau 410 ton susu per tahun dan hanya bisa dipenuhi sekitar 650 liter perhari. Sedangkan sisanya harus dipenuhi dari impor.

“Ini untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan susu (IPS) dan kebutuhan susu nasional. Sedangkan

untuk kebutuhan konsumsi sudah terpenuhi, karena konsumsi susu di jatim hanya 7-8 liter per hari per kapita,” jelasnya.

Sebelumnya pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian berencana akan mengalihkan impor sapi perah ke Selandia Baru dan Polandia. Upaya ini untuk mengantisipasi jika hubungan dagang kedua negara terganggu akibat imbas hubungan diplomatik kedua negara yang sering kali mengalami pasang surut. Q rac

Selasa Pahing, 28 APRIL 2015

2015, Bupati Anas Janji Tingkatkan Kinerja l Sambungan hal 1

Ia mengatakan, rekomendasi DPRD atas nota LKPj 2014 akan dijadikan ajang instropeksi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan pada 2015. Bupati Anas berharap, masukan dan saran dari DPRD ikut berkontribusi memperbaiki kualitas layanan masyarakat dan pembangunan daerah di Banyuwangi. “Kita akan tingkatkan terus kinerja bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata, UMKM koperasi, peternakan, infrastruktur, kependudukan, dan ketenagakerjaan atas dasar saran dan masukan anggota dewan,” Bupati Anas menambahkan.

Ketua Pembahas LKPj 2014 sekaligus Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Ismoko, mengatakan ada 14 rekomendasi saran dan masukan yang dihasilkan terhadap nota LKPj 2014. Keempatbelas rekomendasi ini berdasarkan indikator kinerja wajib, pilihan, dan urusan pekerjaan umum yang dijalankan oleh Pemkab Banyuwangi pada 2014. Indikator kinerja wajib terdiri atas pendapatan daerah dan belanja, pendidikan, kesehatan dan pertanian.

Indikator pilihan terdiri atas pariwisata, UMKM dan koperasi. Adapun urusan pekerjaan umum terbagi ke dalam infrastruktur, ketenagakerjaan, kependudukan dan catatan sipil, perizinan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kelautan dan perikanan, peternakan dan lingkungan hidup. Indikator perizinan dan kelautan-perikanan, kata Ismoko, berhasil mencapai target yang ditetapkan setelah menyesuaikan RPJMD 2010-2015 dan RKPD 2014.

Sementara sisanya masih ditemukan beberapa indikator belum terealisasi sesuai target yang ditetapkan. “Kami mendorong pemkab untuk lebih meningkatkan kinerja di sejumlah sektor pada 2015 ini. Secara umum, kinerja 2014 cukup baik karena terbukti ba­nyak penghargaan yang diterima oleh Pemkab Banyuwangi, seperti Adipura Kota Sedang, Wahana Tata Nugraha Lalu Lintas Kota Sedang, dan banyak lagi,” ujarnya.

Ismoko juga memberikan catatan terkait realisasi PAD dan belanja daerah yang masih di bawah target. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2014 realisasinya Rp 2,266 triliun dari target Rp 2,291 triliun. Adapun belanja daerah 2014 terealisasi Rp 2,289 triliun dari target Rp 2,557 triliun. “Ke depan, pemkab perlu mendorong kinerja Dipenda dan DPPKAD agar pendapatan optimal dan perlu terobosan supaya wajib pajak proaktif bayar pajak dan retribusi,” ujar Ismoko.

Pihaknya mendorong supaya Pemkab Banyuwangi melakukan reorientasi dan menata regulasi. Strategi ini untuk mempercepat pertumbuhan dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat. n nan

Gaet Wisatawan Asing, Jember Kembangkan Objek Wisata Tembakau l Sambungan hal 1

narik minat wisatawan untuk mengetahui lebih jauh tentang proses penanaman tembakau hingga menjadi cerutu,” paparnya.

Selain itu, lanjut dia, Kantor UPT Peng­ujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Disperindag Jatim di Jember juga memiliki museum dan perpustakaan tembakau. “Di musem itu, wisatawan bisa mengenal tembakau secara utuh, bahkan produk diversifikasi tembakau juga dipajang dalam musem itu, sehingga tidak hanya produk cerutu dan rokok saja,” katanya.

Ia berharap wisatawan mancanegara akan tertarik mengunjungi Kabupaten Jember karena kabupaten tersebut juga menjadi salah satu pemasok tembakau cerutu terbaik ke Eropa. Data Kantor Pariwisata mencatat peningkatan kunjungan wisatawan dalam negeri, pada 2012 sebanyak 741.279 orang, kemudian pada 2013 meningkat menjadi 841.148 orang dan tahun 2014 sebanyak 882.826 wisatawan domestik.

Sedangkan wisatawan mancanegara meningkat tidak terlalu signifikan, pada 2012 tercatat sebanyak 1.018 orang, pada 2013 meningkat menjadi 1.155 orang dan pada 2014 sebanyak 1.212 orang. Kabupaten Jember memiliki sekitar 27 objek wisata baik wisata alam maupun wisata buatan, seperti seperti pantai, panorama pegunungan, kolam renang dan agro­ wisata. n efi

Siap-siap Pensiun l Sambungan hal 1

an kewirausahaan yang tiap tahun selalu diselenggarakan oleh pihak Sekretariat Korpri Sidoarjo untuk PNS Sidoarjo yang akan memasuki masa pensiun. ‘’ Kalau saya nilai materi ada yang cocok, mungkin saya akan ikut. Tapi kalau tidak cocok, ya saya tidak ikut supaya tidak sia-sia saja,’’ ujar ayah 3 orang putera ini usai memimpin Rakor Korpri Sidoarjo barubaru ini.

Untuk memilih jenis kewirausahaan bagi PNS yang akan memasuki masa purna tugas itu, pembina Korpri Sidoarjo ini tidak akan memaksakan kehendak agar cocok dengan keinginannya. Tapi pria kelahiran Ponorogo 59 tahun silam itu, menyerahkan sepenuhnya pada pihak Sekretariat Korpri Sidoarjo. ‘’Saya tidak mau memaksakan kehendak saya, silakan cari kegiatan yang tepat,’’kata suami Nun Choillah itu.

Pihak Sekretariat Korpi Sidoarjo masih mencari masukan dari berbagai pihak, kira-kira kegiatan kewirausahaan apa yang tepat untuk PNS yang akan memasuki purna tugas. Pada dua tahun terakhir ini, jenis pelatihan kewirausahaan yang pernah dilakukan di antaranya pelatihan budidaya ulat Jerman dan budidaya jamur.

Menurut Vino, jenis kewirausahaan yang mungkin akan dipilih yakni mengandung prospek bisnis yang bisa dilakukan di masa pensiun, juga tak lupa ada unsur hiburannya. n ali

SAMBUNGAN

11

Gubernur Pertanyakan Keseriusan Pusat Tangani Kerusakan Jalan l Sambungan hal 1

parah ka­rena pemerintah pusat belum bisa memperbaiki dengan alasan kekurangan dana. Sementara Pemprov Jatim juga tidak berani mengucurkan dana karena bukan kewenangannya.

Oleh karena itu, kata Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, bila pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PU menyerahkan ke Pemprov Jatim secara penuh, maka akan langsung diperbaiki. “Kalau sekarang diperbaiki pemprov, pasti disalahan sebab bukan kewenangannya,” ujarnya.

Pihaknya menunggu keseriusan Kementerian PU menyerahkan kewenang­an itu ke Pemprov Jatim, sehingga perbaikan bisa dilakukan secara cepat. Meski diakui untuk saat ini belum bisa karena perencanaan perbaikan satu tahun sebelumnya.

Menyinggung soal kerusakan jalan lain, Pakde Karwo menyatakan, untuk jalan provinsi tidak ada masalah karena perbaikan sering dilakukan, namun yang menjadi masalah adalah jalan kabupaten. “Jalan yang menghubungkan antara desa dan kecamatan banyak yang rusak. Tapi, diperbaiki dan mulus saat menjelang Pilkada, dan ini terjadi di mana-mana,” katanya.

Untuk itu, mantan Sekdaprov Jatim ini minta bupati serius apakah ada Pilkada atau tidak, jalan kabupaten tetap dirawat agar tidak muncul protes dari warga. “Saya sudah ingatkan berkali-kali soal ini ke para bupati,” tandasnya.

Sementara itu, DPRD Jatim meminta Pemprov Jatim terutama Dinas PU Bina Marga untuk memperbaiki segera jalan yang mengalami kerusakan. Anggota DPRD Jatim, Kodrat Sunyoto mengatakan saat reses di wilayah Gresik banyak warga yang mengeluhkan karena jalan provinsi yang berada di wilayah mulai perempatan Legundi hingga barat Wringinanom rusak.

“Setelah mendapatkan keluhan tersebut, kami langsung mengecek ke lokasi dan benar di lokasi wilayah legundi hingga ke Wringianom Gresik tidak memenuhi syarat bahkan tidak layak dilewati oleh kendaraan kecil seperti motor dan mobil,”ujarnya.

Ia menjelaskan, banyak jalan provinsi yang rusak di wilayah Gresik tersebut dikarenakan banyak ken­ daraan besar yang berasal dari pabrik di sekitar Legundi dan Wringinanom.

“Rusaknya jalan tersebut bisa berakibat fatal bagi aktivitas masyarakat seperti terjadi kecelakaan hingga kendala ekonomi masyarakat sekitar. Oleh

karena itu Pemprov Jatim juga harus menegur mereka dan menyurati pemilik perusahaan tersebut untuk ikut bertanggungjawab terhadap rusaknya jalan tersebut,” katanya.

Lebih lanjut politisi asal Golkar ini juga meminta Dinas Bina Marga Jatim harus secepatnya menyelesaikan atau memperbaiki jalan nasional tersebut.

“Jangan sampai Gubernur Jatim digugat warga karena adanya jalan rusak tersebut. Harus ada sikap tegas dari Pemprov Jatim,”ujarnya.

Jalan Provinsi di Pasuruan Sementara itu dari Pasuruan dilaporkan Pemprov Jatim menggelontorkan dana perawatan jalan provinsi sebesar Rp 3,6 miliar. Besaran dana perawatan selama satu tahun ke depan itu berada di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jatim Eddy Paripurna mengatakan perawatan jalan provinsi itu tak lain untuk memperlancar ekonomi masyarakat sekitar. “Kami tak ingin gara-gara jalan rusak, ekonomi masyarakat sekitar tersendat. Maka­nya, perawatan jalan antar kecamatan ini penting sekali demi memberi kemudahan bagi masyarakat setempat,” ujar Eddy Paripurna, Senin (27/4) sore.

Menurut Eddy, sejumlah jalan milik

Golkar Ancam Beri Catatan Khusus bagi Ketua Golkar Kab/Kota Maju Lewat Partai Lain l Sambungan hal 1

dibuka pada Mei hingga akhir Juli, mengapa mereka tidak sabar sedikit untuk menunggu hasil keputusan PTUN yang rencananya diumumkan pada 4 Mei 2015,”ujar politisi yang duduk sebagai anggota Komisi C DPRD Jatim, Senin (27/4).

Ditambahkannya, penilaian khusus tersebut menyesuaikan dengan lo­yalitas mereka terhadap Partai Golkar yang saat ini ada masalah. “Dengan mereka berusaha

meraup dukungan dari partai lain, itu menunjukkan loyalitas mereka kepada partai tidak total. Bahkan bisa dikatakan sibuk memikirkan diri sendiri. Mereka lupa siapa yang dulu mengusungnya dan siapa yang memperjuangkannya hingga bisa jadi. Harusnya mereka loyal dengan partai yang telah menjadikan mereka, bukan malah tidak sabar dan takut tidak memiliki kendaraan untuk bisa maju kembali, sehingga mencari rekom dari parpol lain. Yang pasti sikap-sikap seperti itu juga akan men-

jadi catatan khusus kami kepada yang bersangkutan,” pungkas politisi yang terkenal vokal dan tegas ini.

Seperti diketahui, dari beberapa kader Partai Golkar yang maju dalam Pilkada 2009 lalu, hanya dua orang yang lolos, yaitu masing-masing Rendra Kresna dan Sambari Halim.

Kabarnya dua orang ini akan maju kembali dalam Pilkada serentak 2015 ini. Rendra misalnya mengaku optimistis mendapat rekom dari Partai Golkar, meski saat ini masih ada konflik. n cty

Dugaan Korupsi Dana Roadshow ke Balikpapan Ketua dan Mantan Ketua PHRI Diperiksa Bersamaan l Sambungan hal 1

Kejari segera menetapkan tersangka atas kasus ini.

Saksi pertama yang diperiksa adalah Uddy Syaifuddin. Ia diperiksa atas kepasitasnya sebagai Ketua Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu pada November 2014. Yakni pada saat kegiatan Roadshow Investment Exhibition Balikpapan dilaksanakan. Saat ini Uddy sudah tidak menjabat lagi sebagai ketua di PHRI Batu.

“Sebelumnya Uddy Syaifuddin sudah pernah kita panggil dan kita periksa. Namun saat itu peme­ riksaan dilakukan dalam rangka penyelidikan. Dan saat ini Uddy kembali kita periksa dalam rangka sebagai saksi penyidikan dalam kasus Roadshow Investment Exhibition Balikpapan,”ujar Kasie Pidsus Kejari Batu, Jendra Firdaus, Senin (27/4).

Selain memanggil mantan Ketua PHRI Batu, dalam waktu bersamaan penyidik juga melakukan pemanggil­

an kepada Bambang Satya Dharma sebagai Ketua PHRI Batu saat ini. Namun Jendra tak berkenan untuk menjelaskan kenapa ketua dan mantan Ketua PHRI ini harus dipanggil secara bersamaan. Hanya saja dengan sudah diperiksanya me­ reka berdua, maka saksi yang sudah diperiksa penyidik hingga saat ini berjumlah 20 orang.

Dengan telah diperiksanya ketua dan mantan Ketua PHRI ini, kata Jendra, maka pihaknya akan segera memberangkatkan tim penyidik ke Kota Balikpapan. Pada intinya, tim akan melakukan pemeriksaan terkait penyelenggaraan acara roadshow di kota tersebut. “Kita akan temui pihak penyelenggara (panitia) yang dari Kota Balikpapan. Karena selain panitia dari Kota Batu sendiri, pasti akan ada panitia dari pihak Kota Balikpapan,”tambah Jendra.

Ditemui usai diperiksa, Bambang Satya Dharma mengatakan bahwa pemanggilan dirinya ke Kejari bukan dalam statusnya sebagai Ketua PHRI

saat ini. Ia menyatakan kepada penyidik bahwa keikutsertaannya dalam kegiatan Roadshow Balikpapan tersebut karena dirinya ditunjuk sebagai narasumber.

Bambang mengaku bahwa awalnya ia menolak saat diajak dalam roadshow ini. Namun pada saat itu (November 2014), kondisi perhotelan di Kota Batu sangat memprihatinkan. “Banyak hotel yang pemasukannya sangat rendah semenjak adanya kebijakan larangan instansi peme­ rintah menyelenggarakan kegiatan di hotel. Dengan kondisi tersebut akhirnya saya memutuskan untuk ikut roadshow ini,”ujar Bambang.

Adapun detil kegiatan diketahui oleh Uddy Syaifuudin sebagai Ketua PHRI saat itu. Namun sudah sejak beberapa saat lalu ia mengalami stroke dan harus duduk di kursi roda.

Akibatnya, Bhirawa juga kesulitan untuk mewawancarai Uddy, karena saat datang ke Kejari yang bersangkutan berada dalam pengawasan dokter. n nas

Calon Rektor Unair Mengerucut Tiga Nama l Sambungan hal 1

Wali Amanah (MWA) untuk kembali mengikuti tahapan Pilrek yakni debat publik di salah satu stasiun televisi swasta nasional.

“Dengan siaran langsung, calon rektor diharapkan bisa menunjukkan kemampuan dan kapabilitasnya tidak hanya di hadapan masyarakat kampus melainkan juga bisa diketahui secara langsung oleh masyarakat Indonesia,” kata Ketua Senat UA Prof Dr dr Muhammad Amin SpP(K) dalam konferensi pers di Media Center Kantor Manajemen Unair, Senin (27/4).

Menurut Amin, proses pemilihan rektor saat ini sudah memasuki tahap pemilihan di tingkat Majelis Wali Amanah, yaitu sebuah lembaga yang disusun oleh Menteri Pendidikan. Itu artinya, hasil penilaian dalam uji kelayakan sebelumnya di hadapan 41 senat akademik dan masyarakat kampus tidak masuk dalam penilai­ an selanjutnya. “Tiga calon rektor ini mulai dari nol lagi. Mereka (calon rektor,red) harus melakukan strategi ulang untuk menarik Majelis Wali

Amanah,” jelas pria yang juga menjabat sebagai Direktur Pelayanan dan Penunjang Medik Rumah Sakit UA tersebut.

Menurutnya, ada beberapa hal yang akan dinilai oleh MWA. Di antaranya, sistematika penyampaian visi misi oleh calon rektor, gaya kepemimpinan, track record, strategi untuk mengembangkan UA dan lainnya.

Dalam keputusan Kemendikbud RI No 202/MPK.A4/KP/2012 Majelis Wali Amanah sendiri terdiri dari 21 orang yang terdiri dari Menteri Perguruan Tinggi Riset dan Teknologi M Nasir. Enam anggota senat yaitu Prof Amin Alamsyah, Prof Sri Hajati, Prof Fendy Suhariadi, Prof Noor Cholis Zaini, Prof Moh Sumedi dan Prof Moch Amin.

Sedangkan nama MWA yang me­ rupakan wakil dari masyarakat Indonesia adalah Prof M Nuh, Prof Hatta Ali, Choirul Tanjung, Sudi Silalahi, Prof Dikman Ansar, Triyono Wibowo dan lainnya. Perwakilan mahasiswa yakni Presiden BEM UA. “Dalam penilaiannya nanti mo­ deratornya langsung Prof Choirul

Tanjung (pemilik Trans Corp), karena beliau kebetulan juga anggota Majelis Wali Amanah,” ujarnya.

Setelah debat ini, Majelis Wali Amanah akan menentukan siapa Rektor Unair selanjutnya. “ Persentase penilaian 35 persen dari Kemenristek sisanya 65 persen dari anggota WMA. Rektor sudah terpilih sebelum 15 Juni karena rektor incumbent memang akan habis masa jabatannya pada 15 Juni. Sehingga pada 16 Juni langsung pelantikan rektor masa jabatan 2015 - 2020,” jelasnya.

Sementara Ketua Panitia Seleksi Calon Rektor Unair Prof Soetjipto menambahkan sebelum masuk ke tahap pemilihan di MWA, senat universitas juga telah melakukan proses penjaringan yang menghasilkan 15 nama calon. Proses tersebut dilakukan dari mulai sosialisasi, pendaftaran hingga uji kelayakan di hadapan masyarakat kampus. “Dari 15 nama telah dilakukan proses pemilihan di tingkat senat universitas dan memunculkan tiga nama dengan proses yang sangat demokratis dan terbuka,” tandasnya. n tam

provinsi yang mendapatkan perawatan rutin tahun ini adalah jalan di Kecamatan Pandaan menuju Kecamatan Prigen, jalan di Kecamatan Kejayan menuju Kecamatan Purwosari, jalan di Kecamatan Purwodadi arah ke Kecamatan Tutur dan jalan di Kota Pasuruan menuju ke Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Sedangkan, pengerjaannya akan dikerjakan secara swakelola oleh Pemprov Jatim.

“Pengawasan untuk perawatannya kami minta harus dilakukan setiap dua bulan sekali. Karena besaran anggaran itu merupakan yang terbesar dikeluarkan oleh pihak Pemprov Jatim,” jelas Bung Eddy panggilan akrabnya.

Di sisi lain, jika empat jalan antar kecamatan tersebut mendapatkan anggaran perawatan, namun berbeda bagi jalan dari Kecamatan Kejayan menuju ke Kecamat­ an Tosari. Jalan provinsi itu mendapatkan anggaran untuk peningkatan jalan.

Besaran anggaran yang disiapkan untuk peningkatan jalan itu mencapai Rp 1,3 miliar. “Kemungkinan pengerjaannya untuk jalan dari Kecamatan Kejayan hingga ke Kecamatan Tosari pada awal Mei nanti.

Nantinya, jalan itu diaspal semua. Anggar­ an­nya mencapai Rp 1,3 miliar,” ujar Eddy Paripurna yang pernah menjabat sebagai Wabup Pasuruan. n iib, hil

Dewan Pertanyakan Hilangnya Satu Pasal di Tatib Dewan l Sambungan hal 1

untuk memasukkan pasal terkait perlunya kehadiran kepala daerah atau wakilnya dalam mengambil sebuah keputusan atau pembacaan nota penjelasan dalam rapat paripurna. Namun ketika hal itu dicek kembali ternyata pasal terkait tidak hadirnya gubernur atau wakil gubernur dalam rapat paripurna telah hilang.

“Saya tidak tahu apakah hilangnya pasal tersebut disengaja atau tidak. Tapi yang pasti waktu pembahasan Pansus Tatib, saya ngotot untuk memasukkan pasal tersebut. Ini karena dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 pasal 75 tentang Pembentukan Raperda DPRD di sana dikatakan adanya keharusan kepala daerah/wakilnya hadir dalam pengambilan keputusan atau pembacaan nota penjelasan dalam sidang paripurna,’’tegas politisi asal Partai Golkar Jatim ini, Senin (27/4).

Karenanya, ketika dicek tiba-tiba pasal tersebut hilang tak jelas jluntrungnya pihaknya kaget. Timbul pertanyaan, siapakah yang telah menghilangkannya.

Mengingat dalam rapat Pansus Tatib sudah jelas semua anggota menyetujui dan memutuskan untuk memasukkan pasal tersebut.

Bahkan waktu itu, Ketua Pansus Tatib Freddy Poernomo juga menyetujuinya.

Mantan Ketua Pansus Tatib DPRD Jatim Freddy Poernomo yang diklarifikasi terpisah mengakui jika pasal tentang kewajiban gubernur atau wakilnya hadir dalam pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dewan sudah final. Bahkan disetujui untuk dimasukkan dalam salah satu pasal di Tatib. Kalau kemudian di tengah jalan ternyata pasal tersebut hilang, maka perlu dipertanyakan.

Bahkan konsekuensi paling jelek, dikhawatirkan ada oknum yang mencoba bermain dengan menghilangkan pasal tersebut. ‘’Prediksi terjelek saya, ada oknum yang mencoba menghilangkan pasal tersebut.

Ini karena Pansus Tatib sudah sepakat dan menjadi persetujuan semua anggota untuk memasukkan klausul tersebut pada salah satu pasal di Tatib dewan,” kata Ketua Komisi A DPRD Jatim ini.

Namun kalau dalam perjalanan hilang, maka Tatib yang ada harus dibahas mulai awal, seperti Perda-perda yang lain yang ada. Misalnya bantuan hukum untuk masyarakat miskin dilakukan revisi karena ada pasal yang tidak sesuai dengan UU. Berdasar kenyataan tersebut, selaku Ketua Tim Penyusunan Tatib pihaknya akan mengusulkan ke pimpinan DPRD Jatim untuk dilakukan pembahasan ulang. ‘’Namanya manusia, pastilah ada yang lupa.

Daripada saling tuduh lebih baik dilakukan pembahasan ulang saja,’’tambahnya.

Seperti diketahui dalam rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terkait Laporan Pansus LKPj Gubernur, Soekarwo tidak hadir karena menerima penghargaan dari pemerinta pusat berupa provinsi berperingkat pertama kinerja pemerintahan. Dalam aturannya seharusnya diwakili oleh Wagub Jatim Saifullah Yusuf. Namun karena Gus Ipul berhalangan hadir karena harus ke Blitar, akhirnya diwakili oleh Sekdaprov Sukardi.

Namun karena dalam aturannya tepatnya UU tidak memperbolehkan seorang Sekdaprov mengambil sebuah keputusan, akhirnya pimpinan dewan minta paripurna ditunda. ‘’Karena gubernur dan wakilnya tidak hadir, maka diputuskan rapat paripurna ditunda dan ini sudah sesuai UU,’’papar Ketua DPRD Jatim A Halim Iskandar. n cty

Melihat Pasokan Kroto Kurang, Tertarik Budidayakan Semut Rangrang l Sambungan hal 1

yang dirangkai sedemikian rupa untuk dibuat lemari tempat budidaya.

Sementara untuk tempat rangrang, hanya menggunakan barang botol atau toples bekas sosis.

“Sedangkan untuk semut rangrangnya, awalnya saya membeli bibit dari temannya. Selain itu untuk mendapatkan toples-toples tersebut saya memberdayakan warga sekitar untuk mencari toples bekas sosis dengan dihargai Rp 1.000 per toples,” ujarnya.

Dikatakannya, setelah rangrang ditempatkan di media yang telah dibuat, dalam beberapa hari rangrang akan membuat sebuah koloni dan berkumpul dalam satu toples. Satu toples atau botol tersebut bisa menampung satu koloni semut rangrang yang jum-

lahnya mencapai ribuan ekor.

Selang beberapa hari kemudian semut rangrang akan mengeluarkan semacam benang sutra dari mulutnya sebagai bahan membuat sarang dan berkembangbiak menghasilkan kroto.

“Budidayanya tergolong mudah dan simpel. Intinya, semut rangrang dijauhkan dari hewan pengganggu se­ perti cecak, ayam, tokek, katak maupun tikus. Serta diberi makanan ulat Hongkong dan minum air gula yang cukup serta tambahan nutrisi makanan. Sementara agar rangrang tidak dapat keluar dari area lemari, saya tempatkan bakul bekas dikasih oli bekas di setiap kaki-kaki lemari tersebut.

Tak hanya itu alas kaki lemari diberi lantai terbuat dari triplek dan sekeli­ lingnya dibuat saluran air terbuat dari paralon. Hal itu untuk menghindari

ancaman hewan supaya tidak bisa melintasi area tersebut,” papar Jamal.

Dijelaskan Jamal, untuk saat ini hasil kroto belum dijual dulu. Sebab sekarang fokus untuk mengembangbiakkan telur semut rangrang dulu. Targetnya 10 lemari terpenuhi dulu dan kini baru ada 3 lemari dengan isi 900 toples. “Sekarang saya fokus terhadap pengembangbiakan semut rangrangnya, namun kalau ada yang beli bibit semut rangrang kita jual Rp 150 ribu per toples. Satu lemari dengan 4 tingkat atau tangga isinya 300 toples,” imbunya.

Jamal mengaku telaten mengurus semut. Dia harus memberi makan dan minum secara teratur pada semut peliharaannya agar tidak mati dan cepat bertelur. Suhu tempat tinggal semut ini harus diperhatikan agar betah tinggal dan tidak kabur. “

Perawatan mudah, rutin setiap tiga hari sekali harus mengecek makan dan mengganti minumannya supaya tetap bersih. Selain itu juga rajin membersihkan kotoran hasil makanan yang jatuh ke bawah, supaya lingkungan tetap bersih,” kata dia.

Menurutnya, dengan cara ini dia mengaku dapat memetik hasil berupa telur semut rangrang atau yang biasa dikenal dengan sebutan kroto. Di pasaran, harga kroto cukup lumayan tinggi, mencapai 150 ribu per kilogram.

Dengan semangatnya kini, Jamal mulai berinovasi untuk mengembangkan usahanya dengan menambah induk semut rangrang. Harapannya, ia mampu berbudidaya sarang semut tanpa harus mencari induk dari alam sehingga tidak mengganggu populasi semut rangrang yang hidup di alam.*

12

Selasa Pahing, 28 APRIL 2015

KINERJA PELAYANAN PRIMA

Pemprov Jatim Kembali Raih LPPD Terbaik Pemprov Jatim kembali mendapat penghargaan dari pemerintah pusat. Kali ini, pemprov menerima piagam penghargaan sebagai provinsi terbaik Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2013 dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tjahjo Kumolo SH.

Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo bersama Bude Karwo berfoto bersama dengan juara pertama Turnamen Bude Karwo Cup di GOR Brawijaya Kediri.

Bude Karwo Cup Pelopor Sepak Bola Wanita di Indonesia

P

enghargaan tersebut diterima langsung Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo, saat Up acara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XIX bertema ‘Menghadirkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis dan Melayani Masyarakat Dalam Mendorong Terbentuknya Daya Saing Kreatifitas dan Inovasi Dengan Mengandalkan Kekhasan Daerah Demi Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat’, di halaman Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (27/4).

Perlu diketahui, penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah yang memiliki kinerja terbaik secara nasional, khususnya dalam penyelenggaraan urusan tata kelola pemerintahan. Setiap kepala daerah diwajibkan menyampaikan laporan LPPD yang dievaluasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 dan 70 UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain Jatim, provinsi yang menerima penghargaan serupa adalah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan kabupaten/kota peraih penghargaan, Jatim cukup mendominasi. Dari 10 Kabupaten dan 10 Kota terbaik, ada delapan kabupaten/kota yang meraih penghargaan di Jatim, yakni Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, dan Kota Surabaya. “Penyelenggaraan otonomi daerah

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menerima penghargaan provinsi dengan kinerja terbaik dari Mendagri Tjahjo Kumolo pada peringatan Hari Otonomi ke XIX di Jakarta.

di Jatim menjadi contoh bagi provinsi lain. Jatim menjadi provinsi paling siap dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang baik,” kata Tjahjo Kumolo, ditemui usai upacara.

Menurutnya, dibandingkan provinsi lain, Jatim memiliki kemampuan lebih unggul dalam penyelenggaraan pemerintahannya khususnya dari segi infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Tata pengelolaan pemerintahan daerah dan otonomi daerah di Jatim telah memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat yakni pengoptimalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Salah satu yang membuat Jatim unggul dibandingkan provinsi lain adalah memiliki BUMD yang mampu menyokong PAD seperti Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jatim. Hal seperti itulah yang harus ditularkan ke provinsi lain di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Tjahjo Kumolo mengatakan, sesuai dengan tema Hari Otonomi Daerah XIX mengajak pemerintah

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dan Mendagri Tjahjo Kumolo beramah tamah di selasela peringatan Hari Otonomi ke XIX di Jakarta.

daerah bekerja secara maksimal dalam memberikan pelayanan masyarakat. Sehingga akan terwujud masyarakat yang berdaya saing, mandiri dan tercapai kesejahteraan.

“Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur sendiri urusan pemerintah dan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh sebab itu pemberian otonomi daerah seluasnya harus dimaknai sebagai kesempatan percepatan kesejahteraan masyarakat melalui peran aktif seluruh pemangku kepentingan di daerah,” ucapnya.

Ia mengingatkan, semua pemerintah daerah harus menyelesaikan strategi kebijakan pemerintah jangka pendek tahun 2015 yakni menjadi poros pemerintah, negara mampu mewujudkan otonomi daerah agar keberadaan ontomi daerah dirasakan masyarakat secara maksimal, membangun tata kelola pemerintahan secara efektif, efisien, bersih berwibawa, tata hukum dan melayani masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo mengatakan, kunci dari otonomi daerah adalah terciptanya masyarakat yang sejahtera. Apabila PAD sebuah daerah kecil, pasti masyarakatnya kurang sejahtera. Langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah agar masyarakatnya lebih sejahtera adalah memperbaiki infrastruktur.

“Dengan adanya infrastruktur yang baik, akan mengungkit kesejahteraan sebuah daerah.Kemudian, pemanfaatan BUMD agar lebih berperan dalam meningkatkan masyarakat,” jelas Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Soekarwo. Q iib*

Sebagai pelopor turnamen sepak bola wanita di Indonesia, Bude Karwo Cup telah berhasil menyumbang 11 pemain tim sepak bola nasional. Sebelas pemain yang terdiri dari tujuh orang senior dan empat yunior itu nantinya akan mewakili Indonesia di ajang piala ASEAN Football Federation (AFF) di Vietnam. “Ternyata turnamen sepak bola wanita ini membawa manfaat yang luar biasa, dan bisa dianggap sebagai awal bangkitnya sepak bola wanita khususnya di Jatim,” kata Dra Hj Nina Soekarwo, selaku Pembina Sepak Bola Wanita Provinsi Jatim, saat penutupan Bude Karwo Cup IV Tahun 2015, di Gelanggang Olahraga (GOR) Brawijaya Kota Kediri, Senin (27/04).

Menurut istri Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo ini, ajang pencarian bakat pesepak bola wanita itu akan dilaksanakan setiap tahun dan ditingkatkan kualitasnya.

Dengan adanya peningkatan kualitas level turnamen tim-tim sepak bola wanita Jatim harus meningkatkan prestasinya.

“Ke depan persaingannya tak lagi sebatas tingkat Jatim namun akan ditambah peserta dari level nasional. Walaupun ada permasalahan di PSSI saat ini, khusus untuk piala Bude Karwo Cup akan terus dilaksanakan untuk mencari bibit atlet sepak bola putri,” ungkapnya.

Dalam perkembangannya nanti, lanjut Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jatim ini, turnamen sepak bola wanita pada 2017

juga akan menjadi salah satu pertandingan yang diperlombakan pada ajang dua tahunan Pekan Olahraga Provinsi (Poprov).

“Pada Porpov tahun 2015 adalah tahun eksebisi untuk turnamen sepak bola wanita. Kami berkomitmen 2017 pertandingan sepak bola wanita bisa ikut dalam Porprov,” kata Bude Karwo, dalam penutupan turnamen yang juga dihadiri Dra Hj Fatma Saifullah yusuf, Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar beserta istri selaku tuan rumah, Ketua Harian Koni Jatim, Dhimam Abror, dan Forpimda Jatim.

Pertandingan Piala Bude Karwo Cup IV yang diikuti oleh delapan tim sepakbola wanita tersebut dimenangkan oleh Tim Putri Surabaya, setelah melaluli adu tendangan penalti dengan skor 6-4.

Sebagai juara pertama tim Putri Surabaya mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp12 juta, juara kedua diperoleh tim Banteng Muda Batu yang memperoleh uang pembinaan sebesar Rp10 juta, juara ketiga tim Candra Kirana Kabupaten Kediri memperoleh uang pembinaan sebesar Rp8,5 juta, dan juara keempat Tim Putri Kota Kediri mendapat uang pembinaan Rp5 juta.

Selain itu, pencetak gol terbanyak diraih oleh Rani Suryani dari tim Putri Surabaya dengan perolehan gol sebanyak 9 gol selama pertandingan. Untuk pertandingan Piala Bude Karwo Cup V Tahun 2016 akan digelar di Kota Batu. Q iib*

Bude Karwo selaku Pembina Sepak Bola Wanita Provinsi Jatim menyematkan medali kepada juara pertama tim Putri Surabaya turnamen Bude Karwo Cup.

Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan “Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tahun 2015” Asrama Haji Surabaya, 27 – 29 April 2015

Dindik Tantang PTK-PAUDNI Jatim Rebut Juara Nasional Apresiasi untuk pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal (PAUDNI) kembali digulirkan Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim. Tahun ini, ada 45 penghargaan disiapkan bagi para perwakilan PTK-PAUDNI se Jatim untuk 15 kategori lomba.

K

epala Dindik Jatim, Dr Saiful Rahman me negaskan, tahun ini para peserta apresia si PTK-PAUDNI Berprestasi tidak boleh hanya ikut berlomba sekadar lomba. Sebab, mereka akan menjadi perwakilan Jatim di ajang serupa tingkat nasional. Dia pun menargetkan tahun ini harus mampu menjadi juara umum tingkat nasional. “Jatim itu orang-orangnya petarung. Kita keturunan gajah mada. Kalau sampai kalah sayang sekali,” tegas Saiful memberi semangat para peserta dalam pembukaan Apresiasi PTK-PAUDNI Berprestasi 2015 di Asrama Haji Surabaya, Senin (27/4).

Saiful mengatakan, untuk mencapai prestasi itu sejumlah upaya perlu dilakukan. Diantaranya peran dewan juri yang harus selektif menilai lomba, baik dari karya tulis maupun karya nyatanya. Sedangkan bagi para peserta, karya nyata atau inovasi yang dibuat harus benar-benar baru dan lain dari pada yang lain.

Di sini, baik juri maupun peserta harus ‘abnormal’, artinya berinovasi secara tidak biasa.

“Orang di luar Jatim biasa belajar ke sini (Jatim). Jangan sampai kita yang sering mengajari justru dikalahkan sama yang diajari,” katanya. Selain berupaya untuk merebut prestasi, Saiful mengakui, apresiasi ini merupakan alat untuk mengukur sumber daya

Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rahman menyematkan tanda peserta Apresiasi PTK-PAUDNI Berprestasi 2015 (atas). Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rahman bersama Direktur PPTK PAUDNI Kemendikbud Dr Nugaan Yulia Wardhani Siregar dan Kabid Tendik Dindik Jatim Gatot Gunarso SH,MHum membuka acara Apresiasi PTK-PAUDNI Berprestasi 2015 di Asrama Haji, Surabaya (kanan).

manusia pada PAUDNI. Dalam hal ini, sangat erat kaitanya dengan momentum Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah sangat dekat. “Akhir 2015 ini MEA dimulai. Kalau SDM kita tidak siap, kita bisa digerus dengan negara lain,” tutur Saiful.

Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Kemendikbud, Nugaan Yulia Wardhani mengungkapkan, di Indonesia ada empat provinsi yang kerap mendapat gelar juara tingkat nasional. Salah satunya adalah Jatim. “Tolong, seleksi di tingkat

Kepala Dindik Jatim dan Kabid Tendik menyapa para peserta.

provinsi ini benar-benar dilakukan secara fair agar tidak mengecewakan Jatim di tingkat nasional,” tutur dia. Nugaan mengatakan, para juara satu dari 15 kategori ajang serupa tingkat nasional di Medan, Sumatera Utara.

Kabid Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dindik Jatim, Gatot Gunarso SH,MHum mengungkapkan, apresiasi ini merupakan salah satu cara Dindik Jatim untuk memberikan porsi yang sama antara pendidikan non formal dan informal. Sejauh ini, pembinaan yang dilakukan Dindik Jatim terus digulirkan tidak hanya melalui apresiasi lomba, melainkan juga pendampingan, pelatihan hingga pemberian beasiswa S1. “Tahun ini ada 770 pendidik jenjang TK dan SD yang kita berikan beasiswa S1. Guru-guru PAUD termasuk dalam kategori TK itu,” kata Gatot.

Setiap tahun, para penerima beasiswa ini menerima Rp3 juta untuk biaya pendidikan.

Perguruan tinggi yang ditunjuk untuk melaksanakan program ini antara lain Universitas Terbuka Jember, Malang, Surabaya dan Universitas Negeri Surabaya. “Kita tidak ingin memandang sebelah mata PTK-PAUDNI. Pendidik PAUDNI yang bermutu, akan memberi sumbangsi bagi anak-anak usia dini yang merupakan generasi emas bangsa ini,” tutur Gatot.

Sementara itu, Kasi Tenaga Formal dan Informal Dindik Jatim Dra Rahmi Sariwati MM menambahkan, dari 15 kategori yang dilombakan, ada sebanyak 302 naskah yang masuk ke panitia. Masing-masing akan dipilih 10 nominasi untuk selanjutnya ditetapkan sebagai juara satu, dua dan tiga.15 kategori lomba itu antara lain, apresiasi penilik ber-

prestasi, pamong belajar, kepala SKB, pengelola PAUD, pendidik PAUD, pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), pengelola Taman Baca Masyarakat (TBM), pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan tutor keaksaraan. Selain itu, ada pula kategori untuk instruktur dari berbagai kompetensi. Diantaranya instruktur kursus komputer, kursus tata rias pengantin, kursus tata boga, kursus baby sitter, kursus tata busana dan kursus otomotif roda dua.

“Sebelum masuk dalam 10 nominasi, calon peserta ini sudah menghadapi dua tahap seleksi. Yakni, seleksi administrasi dan seleksi naskah,” kata Gatot. Setelah masuk 10 nominasi, para nominator akan dites kembali melalui tes tulis, presentasi, wawancara dan inovasi praktik pembelajaran. Q tam*

Tari Sparkling Surabaya dibawakan SMKN 12 Surabaya memeriahkan pembukaan Apresiasi PTK-PAUDNI Berprestasi 2015