Harian Bhirawa Edisi 28 Agustus 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Agar calon pejabat memiliki kompetensi sebelum dia menduduki posisi penting di lingkungan Pemkab Malang,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 7

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Bupati Malang H Rendra Kresna

Kamis Wage, 28 AGUSTUS 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

28 AGUSTUS 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo - 08.00 - 14.00

Kesiapan Jatim dalam Menghadapi AFTA 2014 di Gedung Negara Grahadi Pembukaan Kongres Nasional Mahasabha di Untag Surabaya

 Wagub H Saifullah Yusuf

- 10.00

Menghadiri Halal Bihalal PCNU Mojokerto di Dlangu Mojokerto

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 07.00

Di Ruang Kerja

SBY Tolak Naikkan Harga BBM Subsidi Jakarta, Bhirawa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memastikan tidak akan menambah beban masyarakat yang sudah cukup berat di akhir jabatannya, dengan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya harga BBM bersubsidi. Terlebih harga BBM sudah dinaikkan pada 2013 lalu, ditambah dengan adanya kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) pada tahun ini.

“Pemerintahan SBY menilai sudah cukup beban tersebut ditanggung masyarakat. Sehingga tidak selayaknya diberikan beban lagi,” kata Menko Perekonomian Chairul Tanjung dilansir dari laman Setkab, Rabu (27/8).

Chairul menyampaikan sikap tegas pemerintah itu berkaitan dengan munculnya desakan sejumlah kalangan agar

pemerintahan SBY melakukan kebijakan untuk menaikkan kembali harga BBM. CT, panggilan Chairul, mengingatkan bahwa pemerintahan SBY telah berulang kali melakukan kenaikan harga BBM. Bahkan pada 2005 sempat menaikkan sampai 140 persen. Selanjut-

 ke halaman 11

2015, Pemkab Bangkalan Lakukan Pengadaan Ontel Bangkalan, Bhirawa Kelangkaan BBM bersubsidi di sejumlah daerah di Jatim dan nasional memunculkan ide kreatif. Salah satunya Pemkab Bangkalan yang berencana melakukan pengadaan sepeda ontel dinas bagi PNS setempat. Kebijakan ini ditempuh agar PNS juga bisa menjaga kebugaran tubuh.

“Pada 2015 nanti, saya akan melakukan pengadaan sepeda ontel dinas bagi PNS yang ada di lingkungan Pemkab Bangkalan,” terang Bupati Bangkalan RK Muh Makmun Ibnu Fuad kepada wartawan, Rabu (27/8).

Pria yang kerap dipanggil Ra Momon itu menjelaskan, memakai sepeda ontel ke kantor banyak manfaatnya. Salah satunya bisa menghindari kemacetan, dan karena BBM saat ini sulit didapat dan nantinya relatif mahal harganya tentu kebijakan ini bisa untuk penghematan.

“Jika pakai sepeda ontel tidak perlu bingung jika BBM sulit didapat, karena tidak memakai bensin seperti halnya sepeda motor dan mobil, yang membutuhkan bensin,” paparnya.

Gubernur: Belum Ganggu Distribusi Bahan Pokok GUBERNUR Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum menyatakan jika kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah daerah di Jatim masih belum mengganggu proses distribusi kebutuhan pokok maupun distribusi pengiriman barang.

“Meskipun di sejumlah daerah di Jawa Timur terjadi antrean BBM, hingga kini belum mengganggu distribusi kebutuhan pokok maupun distribusi pengiriman barang,” katanya di Surabaya,

 ke halaman 11

 ke halaman 11 sawawi/bhirawa

Kelangkaan BBM subsidi juga terjadi di Situbondo. Akibat kelangkaan ini membuat antrian kendaraan bermotor dan roda empat mengular di SPBU Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji.

Dapat Lampu Hijau Pakde Karwo

Mantan Kepala Bappeda Siap Maju Bupati Sumenep PNS di Kabupaten Bangkalan tahun depan akan mendapat kendaraan dinas sepeda ontel. Selain untuk menjaga kesegaran tubuh, kebijakan ini ditempuh sebagai jawaban atas kelangkaan BBM.

Terkait Petro Reklamasi Gunakan Limbah B3

BLH Gresik Akan Cek Dokumen Amdalnya Gresik, Bhirawa Pengawasan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Gresik terhadap PT Petrokimia Gresik disinyalir lemah. Sebab, lembaga di bawah kepemimpinan Ir Tugas Husni Syarwanto MM itu belum tahu jika perusahaan yang memproduksi pupuk itu dalam melakukan reklamasi untuk pengembangan pelabuhan mengunakan bahan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).

Itu sebabnya, untuk memastikan kebenarannya, Tugas Husni akan memerintahkan anak

Dr Ir H Zaenal Abidin

Pemprov, Bhirawa Tak ingin berlama-lama ‘menganggur’ karena memasuki masa purna tugas sebagai PNS Pemprov Jatim, mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim Dr Ir H Zaenal Abidin, sudah mempersiapkan diri merancang masa depan yang lebih jauh untuk mengabdikan diri kepada masyarakat.

“Dukungan terus berdatangan ke saya untuk maju sebagai Calon Bupati (Cabup) Sumenep. Awalnya saya

tidak mau karena ingin menikmati masa tua bersama anak cucu. Tapi dukungan itu terus mengalir dan saya tak kuasa menolaknya,” kata Zaenal Abidin, Rabu (27/8).

Zaenal menceritakan, setelah banyak pihak dan tokoh di Sumenep yang mengetahui dirinya akan pensiun, mereka berdatangan dan memintanya mau maju Pilkada (Pemilukada) yang kemungkinan bakal diselenggarakan pada pertengahan tahun

Seleksi Dewan Pendidikan Dianggap Ilegal Berpotensi Muncul Dua Versi Kepengurusan

 ke halaman 11

Masak dengan Hati TIDAK ada yang menduga, kalau alumnus Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN ) Malang 1995 ini bakal memenangi lomba membuat nasi goreng antar pejabat di lingkungan Sekretariat Pemkab Sidoarjo belum lama ini. Karena sebelumnya dia termasuk pejabat yang tidak dijagokan sebagai pemenang dalam lomba itu.

Tapi nasib berkata lain. Tim juri malah menetapkan Kabag Pemerintahan Pemkab Sidoarjo ini sebagai juara pertamanya. Apa resep sehingga masakan nasi gorengnya membuat tim juri sampai kepincut

 ke halaman 11

Sugeng Daryanto

Sentil..

 Pemkab Malang Ikuti Langkah Jokowi  Jangan hanya sekadar ikut tren  KPK ajak kelola Minerba secara proporsional  Jadi tak proporsional karena banyak pemain asing terlibat  Timbun BBM, Polres siap tindak tegas  Ini namanya mencari peluang dalam kesempitan

 ke halaman 11

trie diana/bhirawa

Suasana Ujian Nasional (UN) di salah satu sekolah di Surabaya. Kebocoran UN beberapa waktu lalu diduga menjadi salah satu faktor kengototan Dindik Surabaya untuk membubarkan dewan pendidikan lama dan mencari anggota baru.

Dindik Surabaya, Bhirawa Langkah Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya membuka seleksi anggota dewan pendidikan dianggap ilegal. Ini dianggap tak sesuai aturan dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dewan pendidikan, khususnya terkait periodesasi.

Ketua II Dewan Pendidikan Surabaya Isa Anshori menganggap seleksi anggota dewan pendidikan ini hanya didasari kepanikan Dindik Surabaya dalam menyikapi sejumlah persoalan. Sehingga dewan pendidikan yang selama ini aktif memberikan kritik tiba-tiba ingin dibubarkan dan diganti anggota baru. Dia menyebut ada kejanggalan saat Dindik secara tiba-tiba

 ke halaman 11

Jalur ganda Jakarta-Surabaya. Pemkab Banyuwangi berharap pembangunan jalur ganda ini bisa sampai Banyuwangi untuk memicu pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Jawa atau daerah Tapal Kuda.

Double Track KA Diharapkan Tembus Tapal Kuda Banyuwangi, Bhirawa Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mendorong pembangunan jalur ganda (double track) kereta api hingga Banyuwangi. Pembangunan jalur ganda sampai Banyuwangi, kata dia, akan meratakan dan memicu pertumbuhan ekonomi baru hingga kawasan timur Jawa alias Tapal Kuda.

Selama ini ia melihat, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur masih terkonsentrasi di Surabaya dan sekitarnya. “Tidak berhenti pada jalur Jakarta-Surabaya saja,” ujar Bupati Anas, Rabu (27/8).

Menurut dia, jumlah penduduk wilayah Tapal Kuda mencapai 9,006 juta jiwa atau sekitar 24 persen dari total penduduk Jawa Timur.

Kontribusi kabupaten/kota di daerah Tapal Kuda terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp 155,32 triliun atau sekitar 16 persen dari total PDRB Jatim.

Di kawasan itu pun telah berdiri kawasan industri PIER di Pasuruan sekaligus proses pembangunan Banyuwangi Wongsorejo Industrial Estate di Banyuwangi. Termasuk industri berbasis pertanian untuk mengirim hasil produksinya melalui pelabuhan

 ke halaman 11

Setelah SMK Jatim Torehkan Juara III LKS Nasional

Siswa Belum Sempat Pulang, Langsung Siap-siap ke Brasil Penantian panjang menjadi juara tingkat nasional pada Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK akhirnya terjawab sudah. Meski hanya berada di posisi ketiga, apresiasi terhadap para kontingen terus mengalir.

Tidak hanya dari pemerintah, melainkan juga dari Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Dua di antara delapan peraih medali emas itu bahkan langsung mendapat tawaran untuk mengikuti World Skills International di Sao Paulo, Brasil pada 2015 mendatang.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Usai perhelatan berakhir, delapan kontingen yang sukses meraih medali emas di LKS SMK tingkat nasional diundang secara khusus untuk menerima apresiasi dari Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim. Namun di antara delapan kontingen yang hadir itu, satu siswa terlihat absen. Dia adalah Graha Louvit, peraih medali emas bidang industrial control dari SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen, Malang.

Guru pendamping yang hadir saat itu mengakui, sejak lomba LKS SMK berakhir pada 23 Agustus lalu di Palembang, dia langsung ditarik bergabung dengan PT Denso Indonesia di Cikarang. “Jadi waktu pulang, dari Palembang kita transit dulu ke Jakarta. Lalu dari Jakarta Louvit langsung dijemput ke Cikarang,” kata Ivayanti May-

 ke halaman 11

adit hananta utama/ bhirawa

Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi saat mengundang secara khusus para siswa peraih medali emas di LKS SMK tingkat nasional 2014 , Rabu (27/8).

SURABAYA

2

Kamis Wage 28 AGUSTUS 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Gamang, PDIP Tak Permanenkan Koalisi dengan PKB DPRD Jatim, Bhirawa Kegamanangan politik melanda jajaran DPD PDIP Jatim. Partai pengusung Jokowi-JK dalam Pilpres ini justru membuka pintu koalisi politik dengan partai –partai di lluar koalisis Jokowi-JK. Kegamangan ini muncul mengingat proporsi kursi di DPRD Jatim saja, Koalisi Merah Putih menguasai parlemen. PDIP bersama PKB dan dua partai lain hanya mendapat 45 kursi dari 100 kursi DPRD Jatim.

Sekretaris DPD PDIP Jatim Kusnadi menegaskan PDIP tidak akan mempermanenkan koalisi dengan PKB. Sebaliknya, PDIP akan melihat kondisi dan peta politik di Jatim. Termasuk dalam mengusung Pilkada (Pemilukada) di sejunlah kabupaten/ kota di Jatim, PDIP akan melakukan koalisi dengan parpol apa saja. ‘’Artinya PDIP tidak akan mengusung koalisi dalam Pilpres lalu di DPRD Jatim.

Tapi bagaimana PDIP membangun koalisi dengan semua partai khususnya dalam Pilkada nanti demi memberikan kemenangan,’’tegas pria yang juga Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim ini, Rabu (27/8).

Apalagi, lanjut pria yang digadang-gadang menduduki posisi Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2014-2019 ini jika DPP PDIP memberikan amanah kelonggaran kepada PDIP yang ada di daerah untuk berkoalisi dengan semua partai yang tentunya dengan harapan meraih kemenangan. ‘’Bisa saja ketika Pilkada ada di wilayah Tapal Kuda, PDIP menggandeng PKB. Bisa saja suatu saat di wilayah mana, PDIP berkoalisi dengan Partai Golkar, atau juga di tempat lain berkoalisi dengan Demokrat.

Hal itu wajar-wajar saja, yang terpenting PDIP di sini dapat meraih kemenangan,’’tegasnya.

Sementara itu Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Soekarwo mengusulkan

trie diana/bhirawa

Pasang traffic Light Baru

Petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya kembali melakukan penggantian traffic light baru yang lebih besar dari sebelumnya yang dipasang di tiga titik seperti di jalan Walikota Mustajab Surabaya, Rabu (27/8).

PANGGUNG BIROKRASI

Bukti Tak Lengkap, Kejaksaan Kembalikan Berkas Narkoba Staf Sekwan Kejari Surabaya, Bhirawa Penelitian berkas berita acara pemeriksaan (BAP) narkoba Nuri Subagio, staf Sekwan DPRD Surabaya, harus terhambat. Kejaksaan Negeri (Kejari) terpaksan P 19 kan (pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi) berkas tersebut ke penyidik kepolisian.

Jaksa peneliti selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Surabaya, I Wayan Oja Miasta membenarkan, pihaknya menilai banyak kekurangan yang ada pada berkas tersangka Nuri Subagio. Guna merampungkan kasus ini, Ia terpaksa mengembalikan berkas BAP kasus narkoba ini kepada penyidik kepolisian.

“Selama tujuh hari, berkas sudah kami teliti. Namun, berkas kami kembalikan lagi, karena masih ada kekurangan yang perlu dilengkapi oleh penyidik kepolisian,” terang JPU yang sering dipanggil Oja, Rabu (27/8).

Menurut Oja, berkas kemungkinan akan dikembalikan pada Rabu (27/8) atau pada Kamis (28/8) hari ini. Mengenai kekurangan pasa saja yang menyebabkan berkas terpaksa di P 19, Oja enggan menjelaskan kekurangan Q bed yang ada pada berkas kasus ini.Q

Penyidik Kembali Periksa Tersangka MERR II C Surabaya, Bhirawa Dipindahkannya Kasi Pidsus Kejari Surabaya Nurcahyo Jungkung Madyo di Kejaksaan Negeri (Kejari) Papua, tak membuat penyidikan kasus dugaan korupsi pelepasan lahan MERR II C ini selesai. Penyidik kali ini melakukan pendalaman kasus ini dengan memeriksa beberapa tersangka.

Dari pantauan Bhirawa, adapaun tersangka yang menjalani pemeriksaan di ruang pidana khusus Kejari Surabaya adalah Djoko Walujo dan Euis Darlianan. Didampingi pengacara, mereka datang ke kantor Kejari Surabaya sejak pagi tadi (kemarin, red).

“Saat ini ada pemeriksaan kasus MERR dengan dua tersangka laki-laki dan perempuan. Coba anda tenggok di ruang pidsus,” ujar sumber Kejaksaan yang namanya enggan dikorankan, Rabu (27/8).

Sementara Penasehat Hukum tersangka, Muzayyin enggan memberikan keterangan rinci mengenai pemeriksaan kliennya di Kejari Surabaya. Menurut Muzayyin, kedatangannya Q bed saat ini hanya menemani kliennya.Q

untuk membentuk koalisi antar parpol di Jatim dengan nama Koalisi Jawa Timur.

Koalisi ini untuk berbagi kekuasan mulai pimpinan dewan, ketua fraksi hingga pimpinan komisi di DPRD Jawa Timur.

“Pembicaraan sudah kita lakukan dengan sebagian partai politik di Jawa Timur, tapi sebagian belum. Pembicaraan bisa dilakukan kapanpun. Kita sepakat koalisi ini dinamakan Koalisi Jawa Timur,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Gubernur Jatim.

Koalisi Jawa Timur ini kata Soekarwo tidak melihat darimana dan asal parpol karena tujuan utama pembentukan Koalisi Jawa Timur adalah untuk mewujudkan masa depan Jawa Timur supaya menjadi lebih baik.

“Bila di Pusat ada Koalisi Merah Putih (KMP) maka di Jawa Timur akan tampil beda, seluruh parpol akan bergabung menjadi satu dengan nama Koalisi Jawa Timur” harap Pakde Karwo panggilan akrab Soekarwo.

Pertimbangan lainnya lanjut Pakde Karwo koalisi ini juga untuk melanjutkan silaturahim antar parpol-parpol yang sudah terjalin dengan baik selama ini.

“Jawa Timur itu selalu beda dengan provinsi lain. Kita akan kelola sendiri provinsi ini agar menjadi aman dan tentram secara bersama- sama, sehingga tak terpengaruh dinamika politik di tingkat nasional karena memegang teguh prinsip Q cty desentralisasi,” ujarnya.Q

Gus Durian Ancam Demo di Muktamar PKB Ketua Gerindra: Ketua Komisi Dipilih Tolak Muhaimin oleh Anggota, Bukan Penunjukan Pimpin PKB DPW PKB Jatim, Bhirawa Hubungan jajaran pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan massa pendukung pendiri PKB, KH Abdurahman Wahid atau biasa disebut Gus Durian masih saja memanas.

Bahkan, agenda muktamar partai politik bergambar bumi dengan sembilan bintang tersebut mulai diancam pendukung Gusdurian dengan aksi demo.

Bisa jadi, keinginan Ketua Umum Muhaimin Iskandar untuk memimpin PKB terancam tidak berjalan mulus dalam muktamar PKB, minggu (31/8).

Menurut koordinator Gus Durian Jatim, Basuni Alim mengatakan Gusdurian Jatim telah siap untuk menghadang ambisi Muhaimin Iskandar maju sebagai calon Ketum PKB periode 2014-2019. Sesuai dengan aspirasi para Kiai sepuh yang tidak menghendaki Muhaimin memimpin PKB lagi.

“Kami siap mengawal keinginan para Kyai tersebut demi kebesaran PKB dimasa men-

datang,”terangnya saat ditemui di Surabaya, Rabu (27/8).

Basuni mengatakan Gus Durian Jatim akan berjuang dari dalam dan dari luar arena muktamar, karena pengurus PKB saat ini mayoritas adalah Gusdurian.

“Yang ada di dalam akan memperjuangkan penguatan fungsi dan tugas Dewan Syuro serta menghindari pemilihan ketua umum tanfidz secara aklamasi. Sedangkan yang dari luar kami akan mengerahkan massa untuk mensupport teman-teman yang sedang bersidang agar tidak melenceng dari khittah pendirian PKB,”jelasnya.

Ditambahkan oleh Basuni, Gusdurian mempersilahkan Muhaimin datang ke arena muktamar dengan catatan tidak lagi mencalonkan diri sebagai ketua umum Tanfidz.

“Apabila Muhaimin nekat mencalonkan diri maka kamipun juga bisa nekat membubarkan muktamar,”pungkasnya.

Terpisah, Ketua DPW PKB Jatim, A Halim Iskandar menegaskan, pihaknya membi-

arkan sikap berbeda dan bersebrangan dengan PKB. “Saya yakin, kalau ada yang tidak suka dengan PKB, itu partai politik lain,” terang Halim.

Didesak, apakah penolakan tersebut dari kubu Yenni Wahid (putri Gus Dur), Halim Iskandar menolak berkomentar banyak.

“Yang jelas sikap tersebut, bukan orang PKB,” terang Halim.

Sebelumnya para kiai NU menolak pencalonan Muhaimin, jelang pelaksanaan Muktamar PKB yang akan digelar di Surabaya. Beberapa pengurus Dewan Syura PKB di Jatim bahkan mengaku sangat kecewa dengan gaya kepemimpinan Cak Imin panggilan akrab Muhaimin Iskandar saat memimpin PKB. Kekecewaan mereka diungkapkan kepada PWNU Jatim.

“PKB itu dilahirkan dari NU dan menjadikan warga Nahdliyin sebagai basisnya. Ibarat kata, PKB itu cari makan di NU. Tapi kenyataannya, PKB justru melenceng dan tidak sejalan dengan NU. Ini harus diperbaiki dan PKB harus kembali ke nilainilai NU,” tegas Rois Syuriah PWNU Jatim, KH. Miftahul Q cty Achyar.Q

Pemkot : Tidak Ada Pengadaan Mobil Dinas Baru Surabaya, Bhirawa Legislator kota Surabaya dipastikan menggunakan mobil dinas lama periode lalu. Pemkot Surabaya memastikan tidak ada pengadaan mobil dinas (mobdin) baru untuk pimpinan maupun anggota DPRD Kota Surabaya periode 2014-2019.

Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya, Hendro Gunawan, Rabu, mengatakan hal ini dikarenakan, usia mobil anggota dewan sebelumnya, masih tergolong baru, yakni sekitar tahun 2009.

“Tidak ada kendaraan baru, karena kendaraan yang ada masih bagus. Jadi saya kira masih bisa digunakan,” katanya.

Menurut dia, untuk ketua DPRD Kota Surabaya, akan mendapat tiga tunggangan, yakni Toyota Camry, Honda Accord dan Toyota Innova, sedangkan untuk wakil ketua mendapat jatah Honda Civic. Untuk anggota, kata dia, sebagian ada yang mendapat Toyota Kijang dan sebagian lagi mendapat Isuzu Panther.

Ia menegaskan, karena merasa mobil dinas DPRD masih bisa digunakan, maka Pemkot Surabaya pada tahun anggaran 2015 tidak mengalokasikan anggaran untuk pengadaan mobil baru.

“Jenis mobil yang digunakan anggota dewan ini sama seperti pejabat pemerintahan. Jadi, anggota

dewan tidak bisa mengajukan jenis kendaraan seperti apa yang mereka inginkan,” katanya.

Terkait adanya dugaan perilaku nakal anggota dewan yang mengganti platnya dengan warna hitam, Hendro enggan berkomentar karena itu sudah menyangkut sikap dan perilaku dari si pengguna kendaaraan dinas.

Memang secara aturan menyebutkan bahwa, ada ketentuan soal tata cara dalam penggunaan mobil dinas. “Ketentuannya sudah ada, tinggal aplikasinya seperti apa,” kata Hendro.

Sekretaris DPRD Kota Surabaya, M Afghani Wardhan membenarkan bahwa, tidak ada pengadaan mobil baru untuk dewan. Ini karena kondisi kendaraan masih baru dan masih layak untuk dikendarai.Untuk itu, lanjut dia, pihaknya meminta anggota DPRD periode 2009-2014 yang belum mengembalikan kendaraan dinas, segera dikembalikan. Meski masih diberi waktu hingga 24 September mendatang, lebih cepat diserahkan ke sekwan, tentu lebih baik.

“Sebab, nanti jika ada mobil yang mengalami kerusakan akan kami perbaiki.

Sehingga, sewaktu diserahkan pada anggota dewan yang sekarang, kondisinya sudah bagus,” Q ant.gat katanya.Q

DPRD Surabaya, Bhirawa Gonjang ganjing di lingkungan DPRD terkait pembahasan alat kelengkapan dewan terus bergulir tanpa henti, karena sampai hari ketiga, Fraksi Gerindra mengaku masih belum mendapatkan signal untuk diajak bermusyawarah pembentukan alat kelengkapan dewan.

Kondisi ini juga terjadi dengan fraksi PKS yang belakangan mengaku tidak pernah diundang atau dilibatkan.

Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya yang kini terpilih menjadi anggota DPRD Surabaya, BF Sutadi menegaskan agar dalam pembentukan alat kelengkapan dewan di DPRD Surabaya mengacu kepada tata tertib Dewan.

Utamanya untuk posisi alat kelengkapan komisi termasuk ketua komisi, menurut Sutadi seharusnya melalui mekanisme pemilihan di internal komisi bukan karena penunjukan.

“Jika mengacu kepada kepada tata tertib, maka untuk pimpinnan komisi itu harusnya dipilih oleh anggotanya, tidak boleh ada intervensi, namun karena beberapa alasan, praktiknya kan tidak demikian, biasanya partai pemenang akan serta merta menempatkan kadernya yang ditunjuk, ini akan berpengaruh terhadap situasi dan kondisi politik di dewan terutama saat memutuskan kebijakan yang menyangkut kepentingan public,” urainya.

Untuk itu, Sutadi menawarkan agar pemilihan ketua Komisi benar-benar dilakukan oleh anggota Komisi masing-masing. “Silahkan fraksi hanya menyetorkan siapa yang masuk dalam komisi, dan biarkan mereka yang di komisi bertarung menentukan siapa yang sanggupo memimpin,” urainya.

Sebagai sesepuh di fraksi Geridra, BF Sutadi berharap agar partai pemenang yang sekaligus memimpin di DPRD bisa bertindak proporsional dalam membahas soal alat kelengkapan dewan, karena nantinya akan berimbas kepada kualitas kinerja dewan seluruhnya.

“Kami tidak akan bicara soal kuota maupun hak, tetapi kami minta agar PDIP sebagai partai terbesar dan memimpin DPRD selama 5 tahun kedepan bisa memperlakukan kami yang di Fraksi Gerindra secara proporsional, karena diakui maupun tidak, kami juga salah satu partai pemenang,” imbuhnya.

Terkait pembahasan alat kelengkapan dewan, belakangan didapatkan info dari salah satu kader PKS Surabaya jika ternyata FPKS memang tidak pernah mendapatkan undangan bahkan berasumsi bahwa fraksinya tidak akan dilibatkan dalam rangakain pembahasannya.

Pada kesempatan kemarin, terkait pertemuan antar partai di kediaman wakil wali kota Wisnu Sakti Buana yang tidak melibatkan Gerindra dan PKS, Sutadi mengaku bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi lintas partai utamanya yang memperoleh kursi di DPRD Surabaya jauh hari sebelum acara pelantikan.

“Sebenarnya kami sudah melakukan komunikasi antar pimpinan partai jauh sebelum pelantikan termasuk dengan PDIP yakni pak Wisnu Sakti Buanan, yang intinya kami sangat menghormati kemenangan PDIP dan siap untuk mendukung kinerja dewan dibawah kepemimpinan Q gat PDIP,” ucap BF Sutadi. (27/8).Q

Fleksibilitas dalam Kompleksitas

Mahasiswa UK Petra Ciptakan Karya Mebel Unik Tren masyarakat untuk sering mengubah tata ruang hunian menuntut perancang mebel untuk memproduksi mebel yang lebih fleksibel. Kondisi ini yang melatarbelakangi Sejumlah mahasiswa UK Petra untuk mengembangkan rak sepatu dan tas multifungsi, fleksibel namun tetap modern.

Mahasiswa Program Studi Desain Interior, Felicia Wagiri dalam tugas akhirnya menciptakan karya unik berupa satu kotak (Box) dapat menjadi lima buah mebel yang masing-masing mebel memiliki dua fungsi. Dari lima buah rak unik ini bisa menjadi beberapa fungsi, antara lain sebagai rak-meja, rak rendahmeja, dan kursi-meja.

Mahasiswa kelahiran Makasar I Maret 1994, Felicia Wagiri mengatakan, mengambil tema ini karena

tertarik sama hal-hal yang unik. Dengan kesukaannya di dunia mebel, membuat dirinya membuat produk retail yang multifungsi.

“Inilah akhirnya saya mencoba menciptakan sebuah desain mebel yang bersifat fleksibel dan adaptable pada berbagai bentuk ruang. Desain rak ini memang dibuat khusus buat ruangan sempit, karena sekarang ini sudah banyak apartemen-apartemen di Indonesia khususnya Su-

rabaya,” kata Wagiri saat memamerkan karyanya di UK Petra yang mrnyabet IPK 3,69, Rabu (27/8).

Ia mengakui, dibutuhkan waktu tiga bulan untuk mengkonsep pengerjaan rak multifungsi ini. Dan proses pengerjaannya sendiri dibutuhkan waktu satu bulan dengan dibantu tukang dalam proses pembuatan hingga sampai finishing.

“Yang terpenting masih ada unsur teknologinya, dan tingkat kesulitannya lebih ke masalah teknisnya,” ungkapnya.

Biaya produksi ini sendiri, Wagiri menambahkan, sudah menghabiskan kurang lebih 11 Juta dalam pengerjaannya sampai jadi.

Diawali dengan analysis mengumpulkan beberapa

engsel untuk mengkaitkan multiplex agar bisa dilipat.

“Saya masih belum terpikirkan membuat hak cipta karya saya ini, karena belum tahu caranya. Kalau semisal ada yang mau membelinya saya pasarkan dengan harga 20 Juta,” harap Wagiri.

Wagiri juga mengungkapkan, selain itu juga sudah membuat beberapa desain yang disimpannya. Karena keterbatasan biaya, pihaknya masih belum bisa merealisasikannya. “ Mudahmudahan ada orang yang bersedia kerjasama dengan saya, karena saya sudah mempunyai kurang lebih 20 desain. Yang jelas konsep fleksibilitas dalam kompleksitas tetap dipakai,” Q geh tambahnya.Q

geh/bhirawa

Mahasiswa Program Studi Desain Interior, Felicia Wagiri dalam tugas akhirnya menciptakan karya unik berupa satu kotak (Box) dapat menjadi lima buah mebel

SURABAYA

Kamis Wage 28 AGUSTUS 2014

3

Waduk di Jatim Masih Batas Aman Pemprov, Bhirawa Musim kemarau yang melanda Jawa Timur membuat volume air di sejumlah waduk berkurang. Namun demikian, Dinas PU Pengairan Jawa Timur menyatakan waduk tersebut sampai saat ini masih dalam batas aman untuk kebutuhan air para petani.

“Tidak ada masalah soal kebutuhan air meski saat musim kemarau. Tahun ini, berdasarkan BMKG, masuk musim kemarau normal,” kata Kepala Dinas PU Pengairan Jatim, Ir Supaad MM didampingi Kepala Bidang Operasional dan Pemeliharaan, Ir Sunoko, di Surabaya, Rabu (27/8).

Ia menjelaskan, di Jawa Timur terdapat sembilan waduk untuk mensuplai kebutuhan air di areal pertanian Jawa Timur. Pada musim kemarau ini kondisi waduk-waduk tersebut memang mengalami penyusutan dalam batas normal. (lihat tabel, red).

Sunoko menambahkan, sebelumnya Dinas Pertanian Jatim dan Dinas PU Pengairan Jatim juga berupaya memberikan pemahaman pada para petani terkait rencana tata tanam. Kondisi saat ini, ternyata petani juga sudah melangsungkan rencana tata tanam agar tidak lagi merasakan kurangnya air pada musim kemarau.

“Biasanya mereka sudah tahu, kalau saat ini sudah saatnya menanam palawija. Kalau tidak menepati rencana tata tanam dan bersikeras menanam padi kemudian kurang air, maka hal itu sudah menjadi resiko mereka,” katanya.

Diakuinya, saat ini memang ada petani yang masih menanam padi, namun daerah tersebut masih tercukupi dengan air. Namun jumlah petani yang masih menanam padi tidak terlalu banyak.

“Apalagi di sebagian wilayah, ternyata hujan masih turun meskipun intensitas

kecil,” ujarnya.

Menurutnya, musim penghujan datang pada bulan Oktober hingga Maret atau November sampai April. “Kalau sampai bulan Desember ternyata tidak ada hujan, maka dikatakan musim kemarau panjang,” katanya.

Di sisi lain, lanjut Sunoko, jika memang terjadi kekurangan air dalam waduk besar di Jatim, maka akan ada tindakan khusus berupa teknologi modifikasi cuaca atau TMC. “Nantinya dilakukan modifikasi hujan buatan. Mengumpulkan awan di sekitar tanggul lalu ditembakkan dengan garam, sehingga terjadi hujan,” katanya.

Sementara Dinas Pertanian Jatim mengakui petani sudah memahami dan mengubah pola tanam. Sehingga saat ini, permasalahan petani mengenai kekurangan air tidak tinggi seperti tahun-tahun sebelumnya, sebab petani sudah tidak lagi menanam padi.

Sebelumnya, dijelaskannya, penanaman padi dilakukan pada luasan 2 juta hektar.

Dari luasan itu, maka ada 1, 2 juta hektar dilakukan penanaman padi pada musim hujan. Selanjutnya, di musim kemarau ke satu musim tanam padi menyusut menjadi 650 ribu ha. Kini musim tanam ke dua berkurang lagi sekitar 250 ribu ha.

Sesuai ARAM BPS, produksi padi tahun 2014 sebanyak 12.101.007 ton, jagung 5,7 juta ton, dan kedelai 327 ribu ton. Sampai bulan Juni, pertanaman padi sudah mencapai 100,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Hal ini menandakan adanya peningkatan produksi padi mengalami kenaikan sekitar 60 ribu ton. Begitupula jagung dan kedelai juga alami kenaikan. Sebab fotosintesis tanaman juga bagus pada saat ini,” Q rac katanya.Q

Kondisi Waduk di Jatim Per Agustus 2014

A

B

C

D

Nama Waduk

Volume Efektif (Juta m3)

Volume Aktual (Juta m3)

WS Brantas Sengguruh (Wd Harian) Malang Sutami Malang Lahor Malang Wlingi (Wd Harian) Blitar Selorejo Malang Bening Nganjuk Wonorejo Tulungagung

2.50 196 .37 25.79 1.28 39.96 23.32 105.74

2.50 117.13 20.66 1.28 30.13 8.91 79.09

WS Bengawan Solo Pacal Bojonegoro Prijetan Lamongan Gondang Lamongan Ngebel Ponorogo Sarangan Magetan Pondok Ngawi Notopuro Madiun Saradan Madiun Dawuhan Madiun Dungbendo Ngawi

25.88 9.45 21.68 19.50 2.65 23.10 2.33 1.54 3.90 1.75

4.75 0.69 6.70 20.78 2.58 13.80 0.27 0.06 1.54 0.95

WS Pekalen Sampean Ranu Pakis Lumajang Ranu Klakah Lumajang

1.68 2.80

1.62 2.77

WS Madura Klampis Sampang

7.25

7.09

Kepala Bapersip Jatim, Mujib Afan ketika membuka kegiatan Workshop Arsip Perbatasan di Surabaya.

rac/bhirawa

Arsip Perbatasan, Penting untuk Cegah Konflik Antar Wilayah Pemprov, Bhirawa Permasalahan terkait perbatasan antar wilayah, khususnya di Jawa Timur bisa diatasi dengan memadainya arsip terkait dengan perbatasan. Arsip perbatasan menjadi sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap konflik yang terjadi di perbatasan wilayah.

Untuk itu arsip wilayah perbatasan harus dimiliki oleh setiap daerah. Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Jatim, Drs Mujib Affan MARS mengatakan, arsip perbatasan atau yang biasa disebut batas wilayah merupakan arsip vital yang harus dimiliki setiap daerah.

“Arsip ini bagian penting layanan informasi untuk mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di wilayahnya,” katanya saat pembukaan Workshop Arsip Perbatasan di Surabaya, Rabu (27/8).

Menurut Affan, sebuah arsip termasuk arsip perbatasan jika tidak diurus dengan baik, maka dapat menimbulkan konflik sosial. Arsip yang tidak dikumpulkan dengan lengkap bisa menimbulkan sengketa bahkan perkelahian.

Di Jawa Timur sendiri konflik perebutan wilayah perbatasan sebenarnya kerap terjadi. Dua yang cuk-

up sensasional adalah diantaranya seperti perebutan kepemilikan seperti Gunung Kelud antara Pemkab Kediri dengan Pemkab Blitar, Kawah Ijen antara Pemkab Bondowoso dengan Pemkab Banyuwangi.

Ditambahkan, Mudjib,salah satu penghambat pembangunan di daerah karena persoalan batas daerah. Di sini peran arsip harus dapat memberikan kontribusi untuk menyelesaikan masalah. Inilah pentingnya mendalami arsip untuk memahami dan menyelesaikan konflik.

“Arsip perbatasan yang sudah ada harus dikelola dengan baik. Pengelolaan arsip yang baik dan benar, dapat menyelesaikan secara cepat permasalahan yang ada, serta kerjasama yang antar lembaga,” tandasnya dalam workshop yang diikuti Bapersip kabupaten/kota se Jawa Timur dan perwakilan Mitra Praja Utama.

Wilayah Jatim, lanjut Affan, saat ini telah menyelesaikan 80 persen dari tahapan penetapan batas daerah. Dari 11 batas atau segmen antar

provinsi dan 68 segmen antar kabupaten/kota, sudah diselesaikan 27 segmen dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri, 20 segmen dalam tahap pengajuan dan sisanya tahap verifikasi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Arsip Statis Bapersip Jatim, Gatot mengatakan, mengatakan, maksud pelaksanaan workshop untuk memberikan pemahaman pentingnya arsip perbatasan yang merupakan hal vital bagi keberadaan suatu daerah kabupaten/ kota, serta bagi kelangsungan kebijakan pembangunan di daerah.

Tujuan workshop untuk mencegah timbulnya konflik di kabupaten/kota akibat tidak adanya arsip sebagai bukti otentik perbatasan wilayah, mempermudah hubungan dan kerjasama yang sinergis antara lembaga kabupaten/kota di sektor ekonomi, sosial, dan budaya, serta pengelolaan kearsipan terkait dengan perbatasan kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik dan tersusun dengan baik, dan memberikan titik temu permasalahan yang ada di perbatasan, mempercepat tertib administrasi pemerintahan berkaitan dengan pengelolaan arsip di perbatasan yang merupakan bukti secara hukum dan teknis yang dapat dipertangQ rac gungjawabkan.Q

SDM Tenaga Kesehatan Harus Berkualitas Surabaya, Bhirawa Menjelang diberlakukannya AFTA (ASEAN Free Trade Area) dan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) tahun 2015 memaksa SDM tenaga kesehatan di tanah air harus dapat bersaing. Dari beberapa evaluasi SDM tenaga kesehatan lokal harus ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dengan asing.

Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Prof. Dr. Ali Gufron Mukti, M.Sc., Ph.D mengatakan, tidak hanya Indonesia saja yang mengalami krisis SDM tena-

ga kesehatan, tapi di seluruh dunia terjadi krisis yang sama.

Di mana terjadinya krisis tersebut menyangkut perencanaan, tentang bagaimana cara merencanakan SDM kesehatan,jenis-jenis pembelajaran yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan. Misalnya, selama ini masih belum ada pendidikan promosi kesehatan.

“Jenis tenaga promosi kesehatan ini harus diadakan sendiri atau semua tenaga kesehatan harus bisa dan mampu melakukan promosi kesehatan di masyarakat. Ini yang menjadi

Perusahaan di Jatim Masih Minim Pekerjakan Penyandang Disabilitas Surabaya, Bhirawa Hanya 30 perusahaan di Jawa Timur tercatat mempekerjakan penyandang disabilitas. Angka ini masih sangat minim, mengingat di Jatim tercatat ada 35.107 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 2.838.259 orang.

Koordinator Proyek PROPEL-ILO Indonesia, Yohanis Pakereng mengatakan, minimnya perusahaan yang memperkerjakan penyandang disabilitas karena banyak dari perusahaan belum paham betul penerapan kuota 1 persen dari 100 karyawan untuk memperkerjakan penyandang disabilitas.

Padahal dalam peraturan perundangan sudah jelas, UU No. 4/1997 tentang penyandang disabilitas dan peraturan pemerintah 43/1998 tentang upaya meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.

“Pada pasal 14 menegaskan bahwa kuota 1 persen untuk ketenagakerjaan penyandang disabilitas di perusahaan pemerintah dan swasta. Jika tidak memperkerjakan perusahaan akan dikenakan denda 200 Juta,” kata Yohanis ketika dihubungi Bhirawa, Rabu (27/8).

Ia menambahkan, keinginannya perspektif publik diubah dalam hal memandang para penyandang disabilitas. Sehingga bisa membuka peluang kepada kaum disabilitas untuk mendapatkan kesempatan kerja yang layak.

“Penyandang disabilitas jangan dilihat disabilitasnya tapi dilihat kemampuannya. Dan kami menyangkal persepsi yang salah, justru perusahaan mendapat keuntungan dari produktivitas jauh lebih unggul,” tambahnya.

Menurut Yohanes, masih banyak nya perusahaan yang belum mempekerjakan penyandang disabilitas merupakan pekerjaan rumah bersama. Tidak hanya tugas pemerintah, tapi juga pengusaha karena penyandang disabilitas ini seperti orang umum lainnya.

“Yang membedakan mereka mempunyai keterbatasan, tapi mereka itu produktif kalau bekerja,” imbuhnya.

Saat Bhirawa bersama ILO bekunjung di salah satu perusahaan yang memperkerjakan penyandang disabilitas di wilayah Sidoarjo. Dari 165 pekerja, ada 26 pekerjanya sebagai penyandang disabilitas Tunarungu dan Tunawicara.

Dari pantauan Bhirawa, tidak ada yang berbeda di perusahaan yang berada di Sidoarjo ini, para pekerja bekerja seperti orang kebanyakan, bahkan terkesan jauh bahwa Q geh.rac mereka mengalami keterbatasan.Q

pekerjaan rumah (PR) bagi seluruh Politeknik Kesehatan (Poltekes) yang ada di Indonesia,” paparnya di sebuah seminar di Poltekkes Kemenkes Surabaya, Selasa(26/8) sore.

Ditambahkannya, selain kuantitas, yang harus diperhatikan juga adalah kualitas SDM tenaga kesehatan. Di mana setiap lulusan perguruan tinggi, tidak hanya tenaga kesehatan, tapi semua jurusan harus memiliki kompetensi yang dapat diterima di negara ASEAN. “Misalnya, analis kesehatan di setiap negara, harus memiliki

standar kurikulum yang sama.

Jika ada tenaga analis kesehatan asing yang ingin bekerja di Indonesia, maka terlebih dahulu akan diselidiki oleh pihak independen untuk mengetahui latar belakang pendidikannya,” tambahnya.

Diungkapkannya, karakter bangsa Indonesia sangat berbeda dengan negara lainnya yang tergabung dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Salah satunya seperti Filipina, masyarakat di sana begitu dilahirkan, mereka sudah mempunyai cita-cita untuk Q dna bekerja di luar negeri.Q

dna/bhirawa

Pelatihan yang dilakukan tenaga kesehatan untuk menghadapi AFTA dan MEA.

OPINI

4

Persoalan Kedaulatan Pemerintahan Baru

Tajuk

Buku Kurikulum Tak Merata TAHUN ajaran baru 2014-2015 sudah dimulai. Tetapi buku kurikulum belum di-distribusikan secara merata.

Beberapa Dinas Pendidikan di daerah coba membuat printout dari CD yang diberikan oleh Pemprop, lalu difotokopi dan dibagikan ke sekolah. Namun kelangkaan buku paket kurikulum 2013 menyebabkan beberapa percetakan menggelontor buku paket ke pasaran. Sehingga buku paket yang seharusnya gratis (dibiayai anggaran BOS dari APBN), kini harus dibeli.

Konon, hal itu disebabkan sistem lelang pencetakan dan distribusi buku paket. Untuk menekan ongkos cetak, percetakan pemenang tender buku menunggu pesanan dari sekolah. Sedangkan pihak sekolah juga menunggu pesanan dari peserta didik. Saling menunggu itu, menyebabkan percetakan langsung melepas buku ke pasaran (toko buku) tanpa menunggu pesanan sekolah. Akibatntya, sebagian orangtua memilih membeli buku di luar sekolah.

Sebagian murid ada yang memilih fotokopi milik teman yang membeli di luar sekolah. Maka yang menunggu distribusi dari sekolah menjadi semakin sedikit. Faktanya, orangtua murid harus mengeluarkan biaya buku. Padahal seharusnya, buku paket diberikan secara gratis. Hal itulah yang menimbulkan kegaduhan pembelajaran di sekolah, karena masih banyak peserta belum memiliki buku paket.

Situasi saat ini, berbagai pihak menjadi serba-salah.

Orangtua, peserta didik, guru dan sekolah, bagai diombangambing ketidak-siapan Kementerian Pendidikan. Membeli di toko buku kahawatir disalahkan, fotokopi disalahkan, menunggu juga salah. Lebih lagi pada bulan September (pekan depan) buku paket sudah menggunakan tema kedua. Jika terlambat lagi, pasti akan terulang kegaduhan serupa.

Tetapi kegaduhan akibat keterlambatan distribusi buku, bukan hanya terjadi pada peserta didik. Melainkan juga dialami oleh guru. Belum semua guru memahami isi kurikulum 2013, karena belum pernah memperoleh bimbingan teknis. Terutama guru tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Murid SD akan belajar di kelas lebih lama 10 jam (menjadi 36 jam per-minggu). Sedangkan jam belajar murid kelas VII sampai IX (SMP/MTs) yang semula 32 jam menjadi 38 jam.

Jenis dan metodologi mata pelajaran pada kurikulum 2013 memang berbeda. Untuk SD, yang semula 10 mapel disusutkan menjadi 6 mapel. Yakni: Matematika; Bahasa Indonesia; Pendidikan Agama; Penjaskes; Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta Kesenian. Untuk jenjang SD, materi IPA dan IPS menjadi tematik di pelajaran-pelajaran lainnya. Sehingga pemahaman guru terhadap kurikulum merupakan keniscayaan.

Misalnya, dalam kurikulum 2013, murid kelas 1-3 SD akan diberi pola pembelajaran yang tematik integralistik.

Apa itu tematik integralistik? Belum semua guru paham benar. Termasuk guru (wali) kelas. Guru kelas inilah yang mengintegrasikan pelajaran IPA dan IPS ke dalam mapel lain. Begitu pula akselerasi kewenangan sekolah dalam implementasi kurikulum 2013.

UU Sisdiknas 2003 pasal 38 ayat (2) menyatakan: “Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan ....” Belum semua Kepala Sekolah paham benar dengan frasa pengembangan kurikulum sesuai relevansi.

Apakah Kepala Sekolah (bersama guru yang dibawahkannya) bisa mengutak-atik kurikulum 2013, bagaimana caranya?

Keniscayaan, bahwa urusan pendidikan mestilah bertumpu pada guru. UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, juga beberapa kali menyebut strategisnya fungsi guru. Terutama dalam hal kompetensi. Karena itu UU tentang Sisdiknas tahun 2003, pasal 41 ayat (3) mengamanatkan : “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.”

Jika pencetakan buku paket (dan distribusinya) untuk peserta didik sudah bermasalah, bagaimana bisa diselenggarakan suasana belajar-mengajar yang kondusif? Siapa sih yang memiliki hak menentukan kurikulum sesuai UU Sisdiknas pasal 36? 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Mencari Pendamping Ahok JOKO WIDODO telah resmi menjadi Presiden terpilih periode 2014-2019. Tanggal 20 Oktober mendatang Jokowipanggilan akrab Joko Widodo, akan dilantik menggantikan Presiden Susilo Bambang Yudhyono. Jokowi yang menjabat Gubernur DKI akan digantikan oleh wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama yang akrab dipanggil Ahok. Posisi Jokowi otomatis digantikan Ahok karena sesuai aturan perundang-undangan demikian adanya.

Politisi PDIP yang juga anggota DPRD DKI, Dwi Rio Sambodo mengingatkan berdasarkan etika pdan attitude politik semestinya pengganti Ahok adalah dari PDIP. Alasannya sederhana, Gerindra sudah mendapatkan jatah Gubernur, semestinya jatah wakil gubernur diberikan kepada PDIP. Pendapat Dwi Rio ini memang memiliki argumentasi kuat jika dilihat dari sisi etika politiknya.

Signal alotnya pembicaraan mengenai pengganti Ahok makin meruncing setelah Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond J Mahesa mengatakan, apabila nantinya hubungan antara PDI-P dan Gerindra tak juga membaik, partainya akan mengusulkan kader Gerindra untuk menjadi wakil gubernur untuk mendampingi Ahok.

Dalam konteks inilah kita mengimbau kepada PDIP dan Gerindra agar bertemu dan membicarakan soal pengganti Ahok dengan musyawarah. Mengingat hubungan kedua partai ini pasca-sengketa pilpres yang tak juga membaik, tidak gampang meminta keduanya untuk mau duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi membahas masalah penggantian wakil gubernur DKI. Namun, kita mengingatkan kepentingan rakyat Jakarta sejatinya menjadi hal yang utama dalam perbedaan pandangan diantara kedua partai tersebut.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Kamis Wage 28 AGUSTUS 2014

Pemerintahan baru dari presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK mencanangkan trobosan baru dalam pemerintahan saat ini, diantaranya selain kemandirian ekonomi dan kepribadian budaya, sebagai salah satu dari tiga unsur revolusi mental yang dicanangkan, kedaulatan merupakan tantangan tersendiri. Indonesia masih harus berkutat dengan perjuangan menjaga kedaulatan NKRI.

P

ersoalan kedaulatan merupakan persoalan yang paling penting di atas persoalan lainnya, sebab kedaulatan bukan hal main-main yang bisa dibuat permainan. Fakta telah menunjukkan lepasnya sebagian wilayah NKRI telah berakibat buruk bagi rakyat sendiri ataupun bangsa ini dan di mata dunia internasional. Pemerintahan yang baru pascaputusan MK harus fokus menjawab tantangan tersebut agar tidak terulang sebagaimana dalam debat capres terdahulu.

Kedaulatan sebagaimana sifatnya merupakan atribut yang membedakan negara dengan persekutuan atau perkumpulan lainnya.

Hanya negaralah yang memiliki apa yang dinamakan kedaulatan.

Perkumpulan lain seperti perkumpulan ekonomi, bisnis, dan sosial lainnya tidak memilikinya sehingga kedaulatan merupakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan sebagai sebuah negara.

Ia merupakan kekuasaan tertinggi dari suatu kesatuan politik yang disebut negara. Tidak hanya berlaku ke dalam kepada warganya, kedaulatan juga menyangkut hubungan dengan negara lain.

Kekuasaan tertinggi itu menentukan kewibawaan sebuah negara.

Semakin dijunjung kedaulatan yang dimiliki, maka tinggi lah kewibawaannya. Namun bila tidak terjaga, berakibat kewibawaan akan semakin menurun. Di sinilah pentingnya menjaga agar kedaulatan jangan sampai terkikis.

Persoalan yang memang kompleks mengakibatkan tindakan yang harus diambil sering kali menjadi dilematis. Kita ingin keluar dari satu persoalan, tetapi justru masuk persoalan baru yang malah lebih rumit. Beberapa peristiwa menunjukkan dilematisnya tindakan yang harus diambil bangsa ini. Timor Timur dan Sipadan Ligitan telah melahirkan

A

yang harus dipertahankan.

Kini bangsa kita tetap terus berperang untuk mempertahankan kedaulatan. Artinya, kita harus memperjuangkan dengan sungguh-sungguh untuk mempertapersoalan lepasnya hankannya. Di satu sebagian kawasan dari Oleh : pihak, kita melawan pangkuan Pertiwi. Hal Yeny Oktarina paham yang ingin itu patut menjadi permemecah belah perhatian segenap anak satuan bangsa berubangsa, tentunya bagi pa usaha-usaha beberapa daerah pemerintah di bawah presiden untuk membentuk kesatuan baru. terlantik untuk mencegah hal itu Di sisi lain, pemerintah baru kembali terjadi. harus bertanggung jawab penuh melindungi segenap wilayah dari Tantangan ancaman pihak asing.

Pemerintahan baru wajib beruLagi-lagi Sun Bin berkata, saha agar bisa menjaga kedaulat“Bertindaklah jika Anda sudah an bangsa ini supaya kita mensiap. Jika benteng pertahanan jadi bangsa yang benar-benar Anda tidak cukup besar tetapi berdikari. Seorang cendekiawan kekuatannya mantap, berarti Tiongkok, Sun Bin, dalam buku benteng Anda berisi cukup banyak Seni Berperang pernah mengungpersediaan.” Tekad kuat dari selukapkan kalimat perang dalam ruh anak bangsa untuk bersikap memaknai kedaulatan dengan tegas terhadap upaya mempermengatakan, “Kemenangan dalam mainkan kedaulatan kita adalah peperangan merupakan sarana

Pemerintahan baru wajib berusaha agar bisa menjaga kedaulatan bangsa ini supaya kita menjadi bangsa yang benar-benar berdikari. Seorang cendekiawan Tiongkok, Sun Bin, dalam buku Seni Berperang pernah mengungkapkan kalimat perang dalam memaknai kedaulatan dengan mengatakan, “Kemenangan dalam peperangan merupakan sarana untuk mempertahankan bangsa dari kebinasaan dan masyarakat yang abadi. untuk mempertahankan bangsa dari kebinasaan dan masyarakat yang abadi. Kekalahan dalam peperangan merupa kan hilangnya suatu kawasan dan terancamnya kedaulatan.“ Begitulah makna kedaulatan bagi sebuah bangsa bisa digambarkan.

Itu tentu tidak bermaksud meng anjurkan penyelesaian sebuah persoalan ditempuh melalui jalan peperangan, tetapi ingin menggambarkan arti pentingnya kedaulatan bagi sebuah bangsa

modal utama kita. Dalam rangka memelihara kedaulatan bangsa, diperlukan sikap dan tindakan dari seluruh bangsa Indonesia guna menciptakan rasa cinta tanah air.

Di tingkat elite berusaha sebisa mungkin berpikir dan bertindak agar bermanfaat bagi penyelesaian persoalan bangsa dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Disamping itu, mereka dituntut mampu mengoptimalkan penggunaan alat keamanan negara yang kuat dan modern untuk menjaga

wilayah negara, seperti pesawat tanpa awak yang pernah ditawarkan Jokowi bisa menjadi pilihan.

Dengan demikian, tentu saja rakyat akan senang dan mendukung dengan sepenuh hati.

Kesadaran Kesadaran akan kedaulatan oleh warga negara dan pemerintah melaku kan tindakan yang tepat.

Sikap tegas harus mampu ditunjukkan aparat pemerintah yang baru. Ada sejumlah hal yang seharusnya disadari pemerintah baru negara kita. Pertama, adanya aparat di daerah mesti dimaknai agar pemerintahan menjadi dekat dengan rakyat. Menempatkan aparat di daerah-daerah bertujuan mengatasi segenap wilayah agar tersentuh langsung oleh kebijakan pemerintah. Kesadaran itu patut menjadi pegangan aparat negara di daerah. Merekalah yang menjadi ujung tombak bagi berjalannya kewenangan pemerintahan di seluruh wilayah negara ini.

Kedua, mendorong adanya pemahaman yang baik tentang pentingnya kedaulatan negara, baik kepada masyarakat lebihlebih aparat pemerintah. Harapannya, kebijakan apa pun yang dikeluarkan tidak akan menabrak kedaulatan dan terus berlangsungnya negara. Kalau ada indikasi ke arah sana, pemerintah dapat segera mencegahnya sejak dini. Dengan pemahamannya, masyarakat juga tidak berusaha mencari-cari celah kelemahan untuk kepentingannya.

Ketiga, pemerintah baru sebagai pembuat dan pemegang kebijakan harus jeli. Efek apa yang akan muncul dari peraturan yang dibuat? Tidak hanya untuk saat ini, tapi juga waktu ke depan. Dibutuhkan kemampuan prediktif dalam menyusun dan menjalankan aturan-aturan yang berlaku. Tindakan tegas diperlukan guna menghindarkan kedaulatan negara dari ancaman.

Bila tidak, nikmatnya kebebasan untuk menentukan nasib sendiri sebagai sebuah bangsa yang berdaulat akan tinggal mimpi.

Pengajar Civic Hukum (PPKn) Universitas Muhammadiyah Malang

Bijak Menyikapi Keputusan MK

khirnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelesaikan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) di meja hijau dan mengumumkannya pada 21 Agustus kemarin. Alhasil, keputusan MK menolak gugatan pasangan calon presiden (capres) Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Keputusan itu berdasarkan pertimbangan tuduhan-tuduhan Prabowo atas kecurangan Pilpres yang dilakukan secara terstruktur, sistemis, dan masif oleh tim Jokowi dan juga melibatkan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai lemah. Sebab, tim Prabowo tidak memiliki bukti kuat untuk membuktikan tuduhannya. Itu artinya, Jokowi telah sah menjadi presiden Indonesia ketujuh yang akan menggantikan rezim pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY).

MK telah memberikan keputusan dengan berbagai macam pertimbangan berasarkan keterangan para saksi di meja hijau baik dari pihak tim Prabowo, maupun Jokowi dan KPU. MK telah membuktikan konsistensi independensinya dalam memutuskan sengketa tersebut. Meskipun mendapat banyak “tekanan” dari berbagai pihak, MK tetap berupaya menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan kebijaksanaan dan berupaya membuktikan konsistensi independendensinya kepada publik dari intervensi pihak luar atas keputusannya dari persidangan awal hingga akhir. Itu dilakukannya sematamata demi terciptanya keputusan yang seobjektif dan seadil-adilnya supaya tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan termarjinalkan atas keputusan itu.

Dengan demikian, diharapkan tetap terwujudnya kondisi negeri ini yang aman, damai, dan sejahtera tanpa ada perselisihan dan masih belum bisa menerima keputusan MK. Sebagai insan berakal, kita dituntut untuk bisa mengatur mainset dalam benak kita supaya selalu ber-positif thinking terhadap

segala sesuatu. Secara orang-orang beriman kodrati, manusia hansupaya mentaati Tuya berhak ber usaha han, Rasul, dan para dengan maksimal unpemimpinnya. tuk mencapai suatu Sebagai sesama tujuan. Selanjutnya, warga Negara Inmanusia tidak berhak donesia, kita harus memutuskan kebermenjunjung tinggi hasilan atau kegagalan persatuan dan keatas usahanya. Setelah satuan berbangsa dan berusaha, manusia bernegara. Jangan Oleh: hanya berhak pasrah karena keputus an Mochammad kepada Tuhan. Sebab, MK, menyebabkan Sayyidatthohirin Tuhanlah yang meukhuwah di antara mutuskan segalanya. kita menjadi retak Apabila kita masih dan puar. Jangan mengalami kegagalan, sebaiknya sampai ada satu pihak yang tidak kita berpasrah diri kepada keputerima dengan keputusan MK. Itu tusan Tuhan. sungguh tidak diinginkan. Sebab, Sebab, dengan begitu, apabila kunci kokohnya negeri ini terletak kita mendapat suatu masalah, pada kekuatan persatuan dan kes-

Kita semua harus menerima keputusan MK dengan sikap yang bijak. Jika kita berada di kubu pemenang sengketa Pilpres, kita tidak perlu sampai bersikap euforia. Artinya, dengan kemenangan itu, kita jangan sampai salah dalam berekspresi dan bersikap sebagai manifestasi dari rasa senang, sehingga kita keluarkan kata-kata yang seharusnya tidak keluar kepada pihak lawan yang kalah. maka kita bisa memberikan solusi yang tepat. Dan akhirnya masalahpun bisa terselesaikan dengan baik. Begitu pula sebaliknya.

Bila alam menyelesaikan suatu masalah diiringi dengan keamarahan dan mengandalkan ego, maka jangan heran jika masalah tersebut tidak selesai, bahkan akan menambah masalah.

Analogi tersebut sangat tepat untuk diimplememtasikan dalam kondisi saat ini, yaitu dalam menyikapi keputusan MK. Untuk itu, kita sebagai warga Negara yang baik sudah seharusnya mematuhinya. Patuh terhadap pemerintah (yang benar) menjadi suatu keniscayaan bagi kita semua. Hal ini selaras dengan firman Allah Surat Al-Nisa’:59 yang memerintahkan

atuan seluruh elemen masyarakat Indonesia. Toh, keputusannya sudah diupayakan berlandaskan nilai kejujuran dari para saksi di persidangan meja hijau.

Kita semua harus menerima keputusan MK dengan sikap yang bijak. Jika kita berada di kubu pemenang sengketa Pilpres, kita tidak perlu sampai bersikap euforia. Artinya, dengan kemenangan itu, kita jangan sampai salah dalam berekspresi dan bersikap sebagai manifestasi dari rasa senang, sehingga kita keluarkan kata-kata yang seharusnya tidak keluar kepada pihak lawan yang kalah. Atau bahkan kita mengejek dan bersikap menghina kepada lawan. Kita harus bisa mengamalkan toleransi dalam

berpolitik.

Sebenarnya itu sungguh perbuatan keji. Sebab, perkataan dan sikapnya bisa “melukai” pihak lawan. Jika sudah demikian, maka jangan salahkan bila akan timbul kerusuhan di negeri ini. Implikasinya sungguh besar. Sebab, itu bisa menimbulkan malapetaka besar bagi bangsa Indonesia. Terutama keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan terancam dan dalam keadaan bahaya.

Begitu pula sebaliknya. Sebagai pihak yang kalah, jangan sampai melakukan tindakantindakan yang berunsur negatif seperti menimbulkan kerusuhan, melakukan kekerasan, dan bahkan hingga pembunuhan sebagai pengungkapan rasa kecewa.

Tentunya kita sebagai warga Negara yang baik, kita harus bisa bersikap bijak dalam menanggapi masalah ini. Kedua sikap tersebut harus kita hindari sejauh-jauhnya bila masih ingin Indonesia aman, sejahtera, dan sentosa. Sebab, kedua sikap tersebut hanya akan menimbulkan mudharat dan membahayakan nasib bangsa ini. Itu merupakan sikap yang berlebihan. Padahal, ketika kita bersikap berlebihan dalam setiap hal apapun, pasti akan berakibat tidak baik. Begitu pula dalam hal ini. Ini sesuai firman Allah dalam surat Al-A’rof:31 yang memerintahkan umat manusia supaya tidak bersikap berlebihan dalam melakukan setiap hal, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.

Sehubungan dengan momen Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia, untuk menghormati perjuangan para leluhur, mari kita sambut keputusan MK dengan bersikap dewasa, saling menghormati dan menghargai, dan tetap menjaga ukhuwah antara sesama warga Negara Indonesia.

Wallahu a’lam bi al-showab.

Mahasiswa Peraih Beasiswa Bidikmisi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Wage, 28 AGUSTUS 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Rokok Ilegal di Sidoarjo Menurun Sidoarjo, Bhirawa Keberadaan rokok tanpa cukai atau rokok ilegal di wilayah Sidoarjo tahun 2014 ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Meski monitoring dan evaluasi terhadap rokok ilegal di pasar tradisional se Kab Sidoarjo tahun ini belum selesai semuanya, tapi penjual rokok ilegal ini dibanding tahun sebelumnya mengalami penurunan.

Misalnya penjual yang ada di Pasar Loak Krian, tahun lalu ada lima pedagang, kini turun jadi tiga pedagang, ditemukan 10 merek. Di pasar tradisional Krembung juga turun, ditemukan cuma 1 merk. ‘’Di Porong malah gak ada, tapi tahun lalu ada,’’ jelas Kasubag Pertanian Bagian Perekonomian Kab Sidoarjo, Ir Agung Sudijanto, Selasa (26/8) kemarin, usai monitoring di sejumlah pasar tradisional.

Penurunan jumlah pedagang rokok ilegal ini, menurut Agung, selain karena alasan takut hukum juga karena rokok ilegal itu tak laku. ‘’Tahun ini trennya positif, penjualnya turun,’’ lanjut Agung.

Untuk monitoring dan evaluasi terhadap rokok ilegal di pasar tradisional se Kab Sidoarjo tahun ini, telah dimulai sejak 19 Agustus lalu sampai 29 Agustus nanti. Pasar tradisional yang belum di monitoring tinggal Kec Taman, Sukodono, Sedati dan Waru.

Untuk monitoring ini, pihaknya bekerja sama dengan sejumlah petugas dari Satpol PP, Bagian Hukum dan Diskosperindag. Petugas berpakaian preman.

Produk rokok ilegal dibeli tapi tak mengaku sebagai petugas. ‘’Kami hanya memberikan informasi untuk dilaporkan pada Bea Cukai Juanda, mereka yang menindak,’’ kata Agung.Q ali

Ketua DPC PDIP Jabat Ketua DPRD Sementara Sebanyak 25 anggota DPRD masa jabatan 2014 - 2019 dilantik Ketua PN Mojokerto di gedung dewan, Rabu (27/8) kemarin. Ketua DPC PDIP Kota Mojokerto, Yunus Suprayitno terpilih sebagai Ketua DPRD sementara karena sebagai pemenang Pileg. Sebagai pendampingnya ditunjuk Umar Faruq kader PAN selaku Wakil Ketua DPRD sementara. ‘’Jabatan ini saya emban hingga terpilihnya pimpinan DPRD definitif dan seluruh alat kelengkapan dewan,’’ ujar Yunus Suprayitno usai pelantikan kemarin.

Dari 25 anggota dewan terpilih hasil Pileg 9 April 2014 itu, 12 orang diantaranya merupakan anggota dewan petahana. Sumpah jabatan 25 anggota dewan yang menjabat kurun 2014 -2019 tersebut dipandu Ketua Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto, MT Tatas Prihyantono SH. ‘’Saya bersumpah berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota DPRD Kota Mojokerto dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundangan dengan berpedoman pada Pan-

casila dan UUD 1945,’’ kata Tatas Prihyantono membacakan isi sumpah anggota dewan.

Penyerahan pimpinan , palu pimpinan dan buku kilas balik usai pelantikan 25 anggota dewan baru, dilakukan penyerahan pimpinan ditandai penyerahan palu sidang dan buku kilas balik DPRD Kota Mojokerto 2009-2014. ‘’Kami sebagai wakil rakyat akan berusaha selalu memperjuangkan aspirasi rakyat yang kami wakili,’’ kata Yunus Supraayitno, mengawali sambutannya sebagai Ketua DPRD sementara.

Sementara itu, Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus saat memberi sambutan mengatakan, suara rakyat yang dititipkan merupkan amanah yang harus dijalankan. ‘’Saya

berharap antara eksekutif dan legislatif terjadi kemitraan yang saling memperkuat visi pembangunan, sebagai service city Kemitraan yang saling memperkuat. Sehingga visi Kota Mojokerto sebagai Kota Service City terwujud,’’ pesannya.

Pada periode kali ini komposisi wakil rakyat juga mengalami perubahan yang cukup signifikan. Partai Demokrasi Indonesia Per-

juangan (PDIP) mendominasi kursi DPRD dengan jumlah enam kursi. Di posisi kedua ditempati Partai Amanat Nasional (PAN) yang pada periode sebelumnya menjadi leader dengan lima kursi, kini meraup empat kursi. Disusul PKB, Partai Golkar dan Partai Gerindra, masing-masing tiga kursi. Posisi berikutnya, berturut-turut Partai Demokrat, PKS, PPP dengan perolehan dua kursi.Q kar

Fasilitas Mobdin Dewan Baru Awal Bulan Gresik, Bhirawa Keceriaan nampak di wajah anggota dewan periode 2014 -2019 yang baru dilantai sebagai anggota dewan.Setelah mendapatkan kepastian kalau 1 September hingga 3 September akan menerima gaji perdana. Kali ini, Anggota DPRD Gresik kembali mendapat kepastian pembagian Mobil Dinas (Mobdin) dari Pemkab Gresik. Rencananya Mobdin itu akan dibagikan pada 1 Septemer mendatang sembil menunggu perbaikan.

Menurut anggota DPRD Gresik dari Fraksi PDIP, Noto Utomo, saat ini pihaknya belum mendapatkan Mobdin.

Sehingga kalau mau masuk kantor pihaknya masih menggunakan Mobdin pribadi. Dan kalau ada anggota dewan yang memakai Mobdin itu, mereka adalah anggota dewan incumbent. Kalau yang baru belum dapat, namun kapan waktunya Noto mengaku belum tahu.

Terpisah Sekretaris DPRD Gresik, Hari Soerjono pada wartawan Rabu ( 27/8 ) mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat permintaan pinjam pakai kepada Pemkab Gresik. Kabarnya akan diserahkan pada 1 September, anggota dewan sudah bisa mengunakan fasilitas mobil dinasnya yaitu jenis Terios TX. Yang digunakan untuk menunjang kinerjanya sebagai anggota dewan.

Sebelum mobil itu diserahkan kepada anggota dewan,nanti lebih dahulu akan diserahkan Pemkab pada Sekwan DPRD. Kemudian akan diteruskan Sekwan pada masing-masing anggota dewan, sesuai daftar anggota dewan yang telah mengajukan pinjam pakai Mobdin itu. Kalau anggota dewan tidak mengajukan pinjam pakai, tentunya mereka tak mendapatkan Mobdin, sebab itu prosedurnya.Q kim

Daftar Nama 25 Anggota DPRD Kota Mojokerto Periode 2014 - 2019 PDIP 1. Yunus Suprayitno (petahana) 2. Suliyat (petahana) 3. Purnomo 4. Darwanto 5. Febriana Meldyawati 6. Gusti Patmawati PAN 1. Aris Stariyo Budi (petahana) 2. Umar Faruq 3. Suyono 4.Yuli Veronica Maschur PKB 1. Abdullah Fanani (petahana) 2. Junaidi Malik (petahana) 3. Choiroyaroh Partai Golkar 1. Sonny Basuki Raharjo (petahana) 2. Hardiyah Santi (petahana) 3. Anang Wahyudi Partai Gerindra 1. Dwi Edwin Endra Praja 2. Mochamad Harun 3. Ita Primaria Lestari Partai Demokrat 1. Deni Novianto (petahana) 2. Uji Pramono (petahana)

kariyadi/bhirawa

Yunus Suprayitno (kiri) menerima palu dari Ketua DPRD lama Mulyadi, Rabu (27/8) kemarin.

PKS 1. Odiek Prayitno (petahana), 2. M Cholid Firdaus PPP 1. Riha Mustofa (petahana), 2. Gunawan.

Ruang Gerak Makelar Tanah Makin Dipersempit Sidoarjo, Bhirawa Mulai 1 September mendatang, BPN (Badan Pertanahan Nasional) Sidoarjo membuka dua loket baru yang kegunaannya kontradiksi. Satu loket baru diperuntukkan bagi pemohon yang mengurus kepentingannya sendiri, loket lain dibuka untuk pemohon yang mengurus jasa orang lain.

Usulan Ketua Fraksi Di-deadline Jumat Besok Gresiik, Bhirawa Dalam pertemuan pimpinan partai politik dengan Ketua DPRD Gresik sementara, Ir H Abdul Hamid Rabu (27/8 ) kemarin di ruang rapat pimpinan dewan, disepakati penyerahan rekomendasi ketua fraksi dideadline tanggal 29 Agustus.

Namun,hingga kini PKB belum memastikan siapa direkomendasikan. ‘’Langkah cepat yang saya ambil sebagai ketua dewan sementara, agar alat kelengkapan bisa cepat terbentuk. Dari rapat yang dihadiri masing-masing ketua partai, disepakati penyerahan ketua fraksi dideadline Hari Jumat 29 Agustus (besok, red). Dan tanggal 2 September akan digelar sidang paripurna membacakan nama ketua fraksi,’’ kata Ketua DPRD Gresik sementara Ir H Abdul Hamid.

Pengumpulan berkas rekomendasi ketua fraksi pada 29 Agustus bisa dipenuhi, kalau ada yang telat kemungkinan ditinggal. Karena kesepakatan sudah dibuat bersama, ini dibuat agar 50 anggota dewan bisa bekerja. Sebab setelah dilantik sebagai anggota dewan, masyarakat menunggu kinerjanya.

Rapat juga telah mendapatkan, bahwa anggota DPRD Gresik dari Partai Nasdem yaitu Nur Hudi. Yang mendapat satu kursi telah bergabung dengan Fraksi PDIP. Sehingga begitu mendapatkan kepastikan sudah tidak ada anggota dewan yang non fraksi,’’ Jelasnya.

Ketua Umum DPD PAN Gresik, Khamsun mengatakan, pihaknya juga sudah memastikan Faqih Usman yang akan direkomendasikan untuk menjadi ketua fraksi. Sebab Faqih, memiliki struktural tertinggi di tataran DPD. Kini telah menjabat bendahara umum partai, dan juga politisi senior di jajaran parlemen.

Sementara Sekretaris PPP, Nur Qolib mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan kader muda untuk menjadi pimpinan partai. Dalam jajaran kader di parlemen ada Khoirul Huda, menjadi kader yang memiliki kans kuat untuk direkomendasikan. Q kim

5

Guru SD di Sidoarjo mendapat pelatihan menjadi kader penyuluh Narkoba.

alikusyanto/bhirawa

Siswa SD Nol Kasus Narkoba Sidoarjo, Bhirawa Sesuai data Wasidik Direktorat Narkoba Polda Jatim, hingga kini belum ada siswa SD yang terjerat kasus penyalahgunaan Narkoba. Namun kalau anak SMP dan SMA sudah ada. Dalam semester pertama kini sudah ada 50 orang tersangkut kasus Narkoba. ‘’Rata-rata mereka memakai pil koplo dan ekstasi,’’ jelas AKBP Setya Budi SH MH, Kabag Wasidik Direktorat Narkoba Polda Jatim, usai memberikan pelatihan kader penyuluh anti Narkoba di lingkungan pendidikan, kepada 50 guru SDN di Sidoarjo, di Sun Hotel Sidoarjo, Rabu ( 27/8) kemarin.

Budi berharap, mudah-mudahan dengan kegiatan itu,

setidaknya bisa mengurangi terjadinya kejahatan dari pengaruh Narkoba. Para guru-guru SD diharap bisa jadi penyuluh kepada siswanya, kemudian lingkungan sekolah, lingkunan sekitarnya dan keluarganya.

Penyuluhan kepada siswa SD, karena menurut Budi, anak usia SD bisa saja tak menutup kemungkinan memakai Narkoba. Karena kini perkembangan pengaruh Narkoba sudah sangat pesat. Bisa karena pergaulan, perkembangan teknologi, sehingga anak SD pun bisa terkena Narkoba, ‘’Kegiatan ini diharapkan bisa mencegah penyalahgunaan Narkoba, sehingga anakanak usia SD tak menggunakan Narkoba sampai akhir

hidupnya,’’ ujar Budi.

Terhadap pemakaian Narkoba oleh anak-anak sekolah, menurut Budi pengawasannya harus kerja sama dengan guruguru. Ketika anak didik di sekolah, maka diserahkan pada guru, bila di rumah diserahkan pada orang tua dan bila di luar rumah maka kepolisian akan memantaunya.

Menurut pendapat Iwan, peserta dari guru SDN 4 Kebon Agung 4 Porong. Iwan sangat mengapresiasi kegiatan yang terselenggaran atas kerja sama BNNK Sidoarjo dengan Polda Jatim itu. Menurutnya pelatihan ini sebagai upaya preventif agar anak - anak SD tak sampai coba-coba mengkonsumsi Narkoba.Q ali

Pelantikan Dewan Disambut Demo Mahasiswa Kota Mojokerto, Bhirawa Puluhan aktifis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mojokerto berunjuk rasa, mempersoalkan pelantikan para anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2014-2019, Rabu (27/8) kemarin.

Puluhan aktifis dari Perguruan Tinggi swasta di Mojokerto itu memulai aksi dengan longmarch

dari Pasar Tanjung Anyar yang berjarak sekitar satu kilometer dari lokasi pelantikan.

Sepanjang perjalanan mereka meminta tanda tangan di kain putih sepanjang dua meter dari para pedagang yang ada di luar Pasar Tanjung. Namun ketika sampai di depan RSU Kota Mojokerto lama dan hampir sampai di gedung dewan, pu-

kariyadi/bhirawa

Aksi longmarch mahasiswa PMII menuju Gedung DPRD Kota Mojokerto, Rabu (27/8) kemarin.

luhan aktifis mendapatkan penghadangan ratusan petugas keamanan dari Polres Mojokerto.

Koordinator Aksi Nur Kholis mengatakan, mereka menuntut kinerja dewan lebih baik dibandingkan kinerja anggota dewan sebelumnya. ‘’Jangan hanya janji politik tetapi tak berbuat apa-apa,’’ jelasnya.

Secara terpisah Ketua Umum PMII Cabang Mojokerto, Arief Subagiyo menuturkan, ada beberapa tuntuntan yang nantinya akan disampaikan kepada anggota dewan terpilih. ‘’Kami akan menyerahkan surat untuk audiensi, nota kesepakatan untuk tak akan korupsi,’’ jelasnya.

Masih menurut Arief, semua elemen mahasiswa akan turut serta mengawal kenerja anggota dewan periode 2014-2019. ‘’Bila nanti ada penyelewengan maka kami akan kembali turun ke jalan dengan massa aksi yang lebih banyak lagi,’’ pungkasnya.

Aksi demontrasi ini ditutup dengan aksi teatrikal dan pembacaan puisi karya Gus Mus yang berjudul Kau Ini Bagaimana. Serta penyerahan bukti tanda tangan kepada perwakilan anggota dewan yang menemui massa aksi.Q kar

Kepala BPN Sidoarjo, Nandang Agus Taruna, di ruang kerjanya, Rabu (28/8) membenarkan dibukanya loket baru untuk dua kelompok pemohon yang berbeda. Dengan dibuka dua loket yang peruntukannya beda, maka akan kelihatan di layar CCTV siapa yang mengurus untuk orang lain, dan siapa yang mengurus urusannya sendiri. ‘’Previleg ini memberi teraphy kepada masyarakat agar membiasakan mengurus sendiri, untuk menghapus kesan bahwa mengurus surat tanah itu tak sulit. Prosedurnya gampang.

Pihak BPN Sidoarjo maka senang bila pemohon langsung datang sendiri ke kantor BPN. Loket juga dibuka Hari Sabtu, untuk memberi kesempatan masyarakat yang biasanya tersita waktunya pada jam kerja SenenJumat.

Mantan Kabid Pemetaan Kanwil BPN Banten ini terkesima dengan kearifan lokal karyawan BPN Sidoarjo dalam berbusana.

Sebagai pejabat baru awalnya ia merasa aneh melihat seragam pakaian karyawan kantor BPN hanya dipakai Hari Senin dan Sabtu, selebihnya memakai baju batik. Ternyata ini salah satu bentuk kearifan lokal yang layak dipertahankan. ‘’Saya bisa memahami keadaan

ini,’’ tandasnya.

Di DKI Jakarta dan Bali misalnya, seragam karyawan juga menyesuaikan budaya setempat. Hanya yang terus membuatnya terhentak saat baru sepekan menjadi Ka BPN Sidoarjo langsung dihantam dengan isu kurang sedap pada pelayanan Prona yang melibatkan anak buahnya. “Sudah mabuk saya,” katanya setelah mendengar masalah ini.

Nandang meminta pers Sidoarjo untuk menjaga keseimbangan berita dengan meminta konfirmasi.

Nandang menyatakan sangat terbuka terhadap pers yang mengkritisi kinerja BPN, tetapi hendaknya seim bang dalam menulis berita. ‘’Iya kalau beritanya betul, kalau tidak betul yang kasihan anak buah saya,’’ tandasnya.

Nandang merasa iba dengan karyawan yang sudah bekerja siang malam untuk menjalankan program prona tetapi masih diisukan tidak sedap. Dalam menjalankan prona masal, menurut Nandang, sudah ada protapnya bahwa petugas BPN tak boleh mengutip biaya. Seluruh kepala desa yang ketempatan program itu dikumpulkan dulu untuk diberi masukan tentang aturan ini. Jadi tidak mungkin karyawan main-main dalam program ini.Q hds

PSK Eks Dolly Terjaring Razia di Mojokerto Kab Mojokerto. Bhirawa Sejumlah Pekerja Seks Komersil (PSK) yang diduga berasal dari eks Lokalisasi Dolly Surabaya mulai beroperasi di Mojokerto. Dinas Sosial Kab Mojokerto yang menggelar razia di sejumlah warung dan tempat yang biasa sebagai tempat aktivitas PSK menemukan sejumlah PSK. Dari 10 PSK yang terjaring, lima diantaranya mengaku berasal dari eks Lokalisasi Dolly.

Mereka terjaring dari warung remang-remang di sepanjang Jalan Desa Awang-Awang, Kec Mojosari.

Selain tempat ini, pekerja seks itu juga diangkut dari warung yang sama di Desa Desa Ngrame, Kec Pungging, Kab Mojokerto. Selain itu, sejumlah tempat di Sooko, Puri, dan Dlanggu juga tak luput dari razia. ‘’Dari 10 PSK, lima diantaranya pemain lama dan sisanya lagi pemain baru di Mojokerto. Tak tertutup kemungkinan luberan dari Dolly. Semua masih didata.

Ada enam lokasi yang dirazia,’’ kata Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinsos Kab Mojokerto, Liyanto, usai razIa, Rabu (27/8) kemarin.

Petugas Dinsos sempat kesulitan mendata mereka yang terjaring razia. Diantara PSK itu ada yang tuna rungu. Akibatnya, sulit perempuan ini menceritakan identitas dirinya. Rata-rata mereka mengaku sudah lama menekuni profesi sebagai pekerja seks komersil.

Selain pekerja seks, para petugas Dinsos juga melakukan razia untuk anak-anak jalanan dan pengemis. Petugas yang dibantu Satpol PP itu melakukan penertiban seiring mulai dijalankannya Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang ketertiban umum.

Dilarang meminta-minta di jalan umum seperti perempatan lampu merah.

Para Anjal dan pengemis yang terjaring razia tadi siang diamankan dari perempatan Sooko dan perempatan Kenanten, Kec Puri. ‘’Para pekerja seks akan kami tes kesehatan mereka. Tim VCT yang akan menanganinya untuk mendeteksi apakah terjangkit HIV/AIDS atau tidak,’’ pungkas Liyanto.Q kar

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Banyuwangi Deklarasikan Pendidikan Inklusif Banyuwnagi, Bhirawa Kabupaten Banyuwangi mendeklarasikan diri menjadi kabupaten inklusif lewat sistem pendidikan tanpa diskriminasi. Status itu memberi kesempatan pendidikan kepada semua anak, baik anak normal maupun anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk bisa belajar di sekolah yang sama, mempelajari mata pelajaran yang sama dan mengikuti semua kegiatan belajar tanpa diskriminasi.

Pendeklarasian dihadiri oleh Wakil Bupati Banyuwangi, Yusuf Widyatmoko; Direktur Pendidikan Khusus Layanan Khusus Kemendiknas, Dr Mujito; dan sejumlah kepala SKPD di Taman Blambangan, Rabu (27/8).

Melalui telekonference, Bupati Banyuwang, Abdullah Azwar Anas mengatakan, pendidikan merupakan hak azasi setiap warga negara tanpa membedakan SARA dan berkebutuhan khusus. Deklarasi ini sebagai komitmen membantu masyarakat yang mengalami hambatan, agar mudah mengakses segala hal sebagaimana manusia normal lainnya. "Ini bagian dari upaya kami menghapus sekat. Termasuk tidak boleh ada pembedaan latar belakang ekonomi," ujar Anas.

Di Banyuwangi saat ini, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif berjumlah 115 sekolah. Terdiri atas 28 sekolah PAUD, 44 SD/MI, 26 SMP/MTs dan 17 SMA/MA. Sekolah-sekolah itu dilengkapi guru pembimbing khusus dan sarana prasarana yang aksesibel bagi ABK. Kehadiran sekolah inklusif akan memberi kemudahan bagi ABK. "Salah satunya, mereka bisa bersekolah yang terdekat dengan rumah. Jadi anak-anak tidak perlu jauh-jauh datang ke sekolah khusus,” ujar Bupati Anas.

Bupati Anas berharap, Banyuwangi mampu mewujudkan pendidikan yang ramah anak, tidak diskriminatif dan penuh toleransi bagi ABK yang menuntut ilmu di sekolah reguler. Dengan begitu, antara ABK dan masyarakat bisa belajar saling menyesuaikan diri dan menerima satu sama lain. mb5

KEHILANGAN TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Yamaha 2P2, th. 2006, AG3710SG, a/n. Sutoyo, Dsn/Ds. Ngunggahan RT 01/03, BandungT.Agung No. 1237/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2008, Biru, AG3554RW, a/n. Kristiyanti Utami, Kel. Karangwaru-T.Agung No. 1238/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2011, Hitam, AG4468OC, a/n. Supriyanto, Ds. Majan, Kedungwaru-T.Agung No. 1239/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2009, Hitam, AG2752TI, a/n. Imam Bukori, Ds. Aryojeding RT 3/10, RejotanganT.Agung No. 1240/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Kawasaki Kaze R, th. 1999, Hitam, AG3175TS, a/n. Wardji, Ds. Pandansari, Ngunut-T.Agung No. 1241/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Mobil Suzuki Carry, Biru Metalik, AG1469RJ, a/n. Ismadi, Ds. Kalangan, Ngunut-T.Agung No. 1242/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 6489 EH, a/n Mudher, Ds. Paowan rw 0/02, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 1243/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 2856 EA, a/n Ahmad Isnain, Ds. Awar Awar, rw 03/01, Kec. Asembagus, Situbondo.

No. 1244/IMB/BI-II/2014

Timbun BBM, Polres Siap Tindak Tegas Kediri Krisis, Bojonegoro Aman Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapolres Blitar, AKBP Indarto. Ia mengatakan telah mengintruksikan jajaran Kepolisian untuk mengamankan semua SPBU yang terjadi antrian dengan Mobil Patroli dan menempatkan minmal 3 orang petugas Kepolisian.

“Hal ini dilakukan sebagi langkah antisipasi adanya kerusuhan antara masyarakat yang sedang mengantri atau antara masyarakat dengan pemilik SPBU,” kata AKBP Indarto.

Selain itu pihaknya juga melakukan tindakan antisipasi maraknya penimbunan bahan bakar bersubsidi oleh oknum yang ingin mencari keuntungan saat Pemerintah memberikan keputusan kebijakan untuk membatasi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Bahkan pihaknya juga melakukan pengawasan secara ketat pada sejumlah industri yang berpotensi menimbun BBM. “Jika ditemukan ada yang menimbun BBM kami akan mengambil tidakan secara tegas sesuai dengan undang-undang,” tegasnya.

Sementara berdasarkan pantauan di lapangan banyak pedagang eceran premium maupun solar yang sudah tidak berdagang lagi karena kesulitan untuk mendapatkan BBM di SPBU. Bahkan banyak masyarakat mengeluhkan kesulitan mendapatkan premium bersibsudi karena banyak SPBU dan pedagang eceran yang tidak menjual, kalaupun ada harganya sudah mencapai lebih dari Rp 8.000,per liternya untuk premium yang harganya resmi sebesar Rp 6.500,- sebagai BBM bersubsidi.

Kediri Krisis Sementara itu, pengurangan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubdisi oleh pemerintah sejak sepekan terakhir ini terus menuai dampak. Sudah 3 hari di Kota K ediri terjadi antrean panjang pembeli solar dan premium di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) di Kota Kediri.

Dari pantauan terlihat pu-

luhan truk yang tengah mengantre untuk dapat membeli BBM jenis solar subsidi terjadi di SPBU Desa Tambi Bendo Kecamatan Mojom, Kabupaten kediri sejak dini hari, truk-truk terlihat mengular ke jalan raya hingga mencapai 1 kilometer dari SPBU. “Seharusnya pembatasan pembelian solar yang diberlakukan mendadak sebab kebutuhan khusus untuk truk angkutan umum seharusnya tidak dibatasi karena ini ber akibat sopir kebingungan untuk mencari tambahan solar sebagai bahan bakar,” kata Andik salah Sopir truk.

Selain itu, juga terjadi antrean ratusan jurigen dan pengendara sepeda motor yang akan membeli Premium bersubsidi , namun pembelian mereka dibatasi oleh pihak SPBU, untuk pembeli solar ,maksimal hanya Rp 100 ribu rupiah sedangkan pembeli premium Rp 150 ribu pembatasan ini berlaku baik pembeli truk maupun pembeli jurigen.

“Hanya di perboleh kan Rp 100 ribu rupiah sedangkan pembeli premium Rp 150 ribu “ kata Iwan salah satu penjual bensin eceran.

Bojonegoro Aman Sementara itu, meski ada pengurangan, namun pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Bojonegoro, masih belum terjadi antrian.Polis belum.

Menurut Iksan, petugas SPBU Desa Ngrowo di Jalan Sawunggaling, Kota Bojonegoro, sejak diberlakukannya pembatasan penjualan solar bersubsidi pada awal Agustus lalu,

Situbondo, Bhirawa Terbitnya aturan berupa Perda tentang struktur organisasi dan kelembagaan bagi terbentuknya nama baru sejumlah SKPD, membuat Pemkab Situbondo melakukan pengukuhan bagi pejabat struktural, pagi kemarin (27/8). Hal itu dilakukan Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto SH, melalui Sekda Syaifullah saat meresmikan pembentukan nama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan, dari nama semula Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo.

Acara pengukuhan sekitar 25 pejabat struktural di lakukan di lantai I Kantor Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupa-

pasokan BBM yang diterima SPBU memang dikurangi. Jika biasanya sebesar 24.000 liter, turun menjadi 16.000 liter.

“Hingga saat ini pasokan lancar meski jatah dikurangi,” ungkap Iksan kepada Bhirawa, Rabu (27/8) kemarin.

Pengurangan itu, dikarenakan adanya pembatasan BBM bersubsidi dari pusat. Terutama, untuk solar bersubsidi dibatasi dengan diganti dengan solar dex. Dengan adanya pengurangan ini, jika biasanya BBM habis pada pukul 17.00 WIB, sekarang waktunya lebih awal. “Ya, kadang siang hari telat datang beberapa saat saja,” imbuhnya.

Kecepatan kiriman datang, lanjut dia, dikarenakan keberadaan SPBU dekat dengan Depot Pertamina di Kabupaten Bojonegoro. Sehingga, jarak

ten Situbondo dengan dipimpin langsung Sekda Syaifullah. Prosesi pengukuhan dimulai sekitar pukul 09.00 wib, tampak berjalan lancar sekitar 1 jam lebih.

Seluruh pejabat struktural hadir, mulai Kepala Dinas hingga Kepala Seksi (Kasi). “Dalam pengukuhan kali ini hanya ada tambahan satu UPTD baru yakni di Kecamatan Panji.

Selebihnya tidak ada perubahan,” ujar Sekda Syaifullah saat memberikan arahan kemarin.

Menurut Sekda Syaifullah, perubahan SKPD ini nantinya akan berhubungan dengan pelaksanaan tugas penganggaran sesuai dengan klomenklatur yang baru. Dalam perubahan nama SKPD ini, sebut Sekda,

HILANG STNK nopol P 3354 ET, a/n M. Imam Fauzi, Kel. Patokan, rw 02/01, Kec. Kota Situbondo.

No. 1246/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 5354 ET, a/n Fadili, Ds. Sletreng rw 02/04, Kec. Kapongan, Situbondo.

No. 1247/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 5951 EL, a/n Mat Yanto, Ds. Curah Tatal rw 01/03, Kec. Arjasa, Situbondo.

No. 1248/IMB/BI-II/2014

HILANG STNK nopol P 3146 EB, a/n Sukik Ds. Jangkar, rw 02/02, Kec. Jangkar, Situbondo.

No. 1250/IMB/BI-II/2014

htn/bhirawa

Tampak salah satu SPBU di jalan Tanjung Kota Blitar kehabisan semua jenis Bahan Bakar Minyak yang berdampak pada kelangkaan BBM di Blitar. tempuh yang dekat antara SPBU dengan Depot menjadikan waktu yang diperlukan armada mobil tangki pengangkut BBM tidak terlalu lama.

Sementara untuk mencegah terjadinya penimbunan solar yang dilakukan konsumen sehubungan dicabutnya solar bersubsidi per 4 Agustus 2014, jajaran Polres Bojonegoro siap mengamankan seluruh SPBU yang ada di Kota Ledre. “Hasil pengecekan di lapangan belum ada antrean dan kelangkaan atau kekurangan pasokan BBM, sehingga kami hanya memantau saja dulu,” kata Kapolres Bojonegoro, AKBP Ady Wibowo.

Kapolres sudah melakukan monitoring di 17 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tersebar di Bojonegoro. Hanya kuotanya saja dikurangi tapi pasokannya

lancar. Sehingga masyarakat tidak perlu panik, apalagi konsumsi solar di Bojonegoro tidak terlalu signifikan, seperti pemakaian bensin.

Kendati tidak menerjunkan personel untuk pengamanan di SPBU, Kapolres tetap menginstruksikan kepada jajaran kepolisian yang ada diwilayah ini untuk mengawal, memantau dan pengamankan seluruh SPBU yang ada diwilayah masing-masing.

“Seluruh petugas, mulai dari polres hingga polsek tetap disiagakan terutama pengawalan, pemantau guna mencegah pembelian solar secara berulang-ulang dengan mengawasi setiap kendaraan yang dimodifikasi maupun yang membawa jeriken penampung solar di kendaraannya,” pungkasnya. htn,mb2,bas

Sekda Kukuhkan 25 Pejabat Struktural Pejabat SKPD

HILANG STNK nopol P 6777 EO, a/n Misto, Ds. Wringin Anom, rw 05/03, Kec. Asembagus, Situbondo.

No. 1245/IMB/BI-II/2014

HILANG STNK nopol P 5120 EQ, a/n Suhartono, Ds Pesisir rw 02/01, Kec. Besuki, Situbondo.

No. 1249/IMB/BI-II/2014

Kamis Wage 28 AGUSTUS 2014

sawawi/bhirawa

Sekda Drs Syaifullah MM, bersama Kadis PU Bina Marga dan Pengairan Kab Situbondo, Ir H Yoyok Mulyadi Msi dan Kabid Bangsi BKD, Buhari saat pengukuhan pejabat struktural di kantor setempat, pagi kemarin.

ia minta kepada pejabat baru di UPTD Panji untuk segera mengatasi masalah yang dialamatkan kepada BLK Panji. “Kepada pimpinan UPTD Panji yang baru saya minta segera turun kelapangan untuk segera mencari solusi soal PKL yang ada di depan BLK Jatim itu.

Lakukanlah dengan pendekatan yang baik,” pinta Sekda Syaifullah.

Persoalan lain yang harus segera dipriortaskan Dinas Pu Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo, sebut Sekda lagi, adalah soal datangnya musim kemarau saat ini. Sebab, ujar mantan Kepala Bapeda itu, jika persoalan pengairan tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah (bentrok) diantara sesama petani. “Kalau di Madura, gara-gara rebutan air bisa menimbulkan carok. Tidak tahu kalau di Situbondo,” imbuh mantan Kepala Dinas Sosial (Kadisos) Kabupaten Situbondo itu.

Sementara itu Kepala DPU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo, Ir. H Yoyok Mulyadi Msi, usai proses pengukuhan pejabat struktural kemarin menandaskan bahwa perubahan nama SKPD yang ia pimpin tidak memiliki dampak apapun. Termasuk diantaranya, kata H Yoyok, tidak akan mengalami penambahan nilai anggaran pagu proyek yang telah ditetapkan. “Paling yang berubah hanya soal surat menyurat saja,” pungkas mantan Kabid Bina Marga itu kemarin. awi

Terancam 'Diamputasi' Batu, Bhirawa Buruknya kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Batu membuat sang Wali Kota, Eddy Rumpoko, dan Wakil Wali Kota, Punjul Santoso, gerah. Rabu (27/8), keduanya melakukan evaluasi menyeluruh dengan mengumpulkan para pejabat SKPD di ruang Bina Praja, Balai kota. Mereka menuntut pasca penetapan PAK (Perubahan Anggaran Keuangan -red), tidak ada lagi SKPD yang terlambat dalam melaksanakan program maupun proyek.

Jika setelah evaluasi walikota kemarin masih ada pejabat SKPD yang tidak cakap atau gagal dalam menjalankan program atau proyek, maka walikota akan bertindak tegas dengan melakukan amputasi jabatan. “Artinya, pejabat bersangkutan akan dicopot dari jabatannya dan dinonjobkan,”ujar Wawali kota Punjul Santoso.

Kegerahan wali kota dan wawali kota bermula saat melakukan pengecekkan terhadap program maupun proyek yang seharusnya selesai pada bulan Juli, ataupun sudah harus dilelang pada bulan tersebut.

Namun pada kenyataannya, masih banyak proyek yang ‘masih tercecer’ dan belum masuk lelang.

Untuk itu, kata Punjul, SKPD dituntut untuk lebih meningkatkan kordinasi dan bekerja scara simultan.

Ia mencontohkan rencana pembangunan SMAN 3 Batu. Ia menuntut semua SKPD terkait bisa melakukan kordinasi secara cepat dan akuran sehingga tidak ada lagi keterlambatan dalam pengerjaan di lapangan.

Wali kota juga mengevaluasi kinerja bagian hukum pemkot yang dinilai lambat. Dari Perda yang sudah disetujui dewan, bagian hukum masih lambat dalam menyusun perwali yang akan digunakan dalam menerjemahkan dan mengaplikasikan perda tersebut.

Dengan fakta yang ada, wali kota dan wawali kota meminta kepala SKPD untuk lebih tegas dalam mengawasi pejabat setingkat, kabag, kabid dan kasie. “Jangan sampai kepala SKPD justru melindungan bawahannya yang indisipliner. Jika sampai ditemukan hal seperti itu, maka kita (wali kota-wawali kota) telah menginstruksikan BKD (Badan Kepegawaian daerah), Inspektorat, dan Sekda untuk menindak tegas,” tambah Punjul. nas

Mahasiwa Tujuh Negara Saksikan Siraman di Tuban Wabup Berharap Bisa Dicatat dalam Kalender Seni Nasional Puluhan mahasiwa dari tujuh (Tujuh) negara yang melakukan studi di kampus Universtitas Airlangga (Unair) dan Institut Teknonologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya kemarin (27/8) menyaksikan proses siraman seniman langen tayub di sumber mata air pemandian Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Tuban.

Prosesi siraman yang setiap tahun dilakukan pada bulan selo atau bulan serta penangalan jawa, dan yang kerap disebut wisuda sindir (waranggono. -red) khas Bumi Wali Tuban ini diikuti oleh 196 seniman seniwati serta tokoh seni dan budayawan.

“Selain para mahasiswa dari luar negeri tadi, kita juga mengundang Dewan Kesenian Propinsi dan UPT taman Budaya Jawa

Timur, juga kali ini kita undang sejumlah perguruan tinggi yang memiliki jurusan sendratasik, baik itu Unesa, STKW juga pemerhati seni dari Universitas Jember (Unej),” kata Ir. Farid Achmadi, M.MT Kepala Dinas Perekonomian Dan Pariwisata Kabupaten Tuban.

Lebih lanjut diterangkan, dalam siraman seniman langen tayub selian bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan daya

pariwista serta kebudayaan khas Tuban, juga sekaligus dalam rangka pembinaan agar para pegiatan seni tetap bisa melestarikan dan mengembangkan warisan seni budaya luhur dikabupaten Tuban.

“Yang terpenting adalah agar para pegiatan seni ini lebih profesional dalam menjalankan profesi-nya juga untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) mereka, serta kesenian atau budaya ini sangat berhubungan dengan potensi wisata. Jika potensi wisata ini maju akan dapat menarik para wisatawan untuk datang kesini. Sehingga, wisata ini dapat menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tuban,” terang Farid.

Sementara dalam sambutan Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Husain, M.Si pada kesempatan tersebut, berharap ritual siraman waranggono bisa menjadi agenda nasional. Pasalnya, agenda tersebut merupakan salah satu kegiatan untuk melestarikan budaya bangsa Indonesia yang adiluhung serta bisa dicatat dalam kalender kegiatan nasional.

“Kami berharap kegiatan uri-uri budaya asli dari Tuban ini bisa dicatat pada kalender kegiatan seni nasional. Sehingga, siraman waranggono ini bisa rutin. Dan setiap tanggal ini masyarakat sudah tahu waktunya ritual siraman waranggono,” kata Wakil Bupati Tuban Ir. H. Noor Nahar Husain, M.Si. hud

khoirul huda/bhirawa

Para Waranggono, Pramugari, Pengrawit dan tokok seni saat melakukan prosesi sakral di sumber mata air di pemandian desa Bektiharjo Kecamatan Smending Tuban disaksikan oleh masyarakat dan tamu undangan serta mahasiswa dari luar negeri.

Kamis Wage 28 AGUSTUS 2014

KILAS JATIM

Kirab Pendidikan Kebanjiran Peserta Malang, Bhirawa Rencana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Malang, menggelar kirab pembangunan dan pendidikan bakal kebanjiran perserta. Pasalnya seluruh intitusi dan perbankkan di Kota Malang, menyatakan akan ambil bagian pada even yang akan digelar pada tanggal 30 Agustus mendatang itu.

Kepala Dinas Budpar Sri Wahyuningtyas, kepada wartawan Rabu (27/8) kemarin mengutarakan, pihaknya siap membuat gebrakan untuk menarik para wisatawan berkunjung ke Kota Malang.

Karena itu Kegiatan Kirab Budaya, Pembangunan dan Pendidikan (BPP) yang juga digelar dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI yang ke-69 ini akan dilangsungkan di sepanjang jalan protokol di Kota Malang.

Sri Wahyuningtyas, membeberkan bahwa nanti pada tanggal 30 Agustus 2014 Kota Malang akan mengelar gawe besar, Kirab BPP. Kirab ini nanti akan dilangsungkan semeriah mungkin, menampung berbagai kreatifitas seganap elemen masyarakat.

Pihaknya berharap semua pihak yang menyatakan berperan serta dalam acara BPP ini untuk tampil dengan maksimal.

Karena kegiatan ini, bisa semakin meningkatkan citra Kota Malang, dan berdampak pada kunjungan wisata baik lokal maupun manca negara.Q mut

JAWA TIMUR

Pemkab Malang Ikuti Langkah Jokowi Promosi Jabatan Harus Melalui Lelang Jabatan Kab Malang, Bhirawa Langkah Gubernur DKI Jaya, yang kini juga sebagai Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi), terkait lelang jabatan kepada pejabat pemerintah setempat, akan segera diikuti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Sedangkan lelang jabatan tersebut dikhususkan pada pejabat Eselon II, baik itu kepala dinas, kepala badan, maupun direktur perusahaan daerah.

Hal ini dibenarkan Bupati Malang H Rendra Kresna, Rabu (27/8), kepada wartawan, bahwa pada 2015 mendatang, untuk promosi jabatan di lingkungan Pemkab Malang harus melalui proses lelang. Sehingga promosi jabatan pada Eselon II tidak hanya ditentukan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) saja. “Agar calon peja-

bat itu sendiri harus memiliki kompetensi sebelum dia duduk sebagai posisi penting di lingkungan Pemkab Malang,” ucapnya.

Ditegaskan, lelang jabatan setingkat Eselon II itu merupakan ketentuan dari pemerintah pusat. Karena hal itu sesuai ketentuan Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni Pasal 108

UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 pada ayat 3 yang menyebutkan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi.

“Kompetensi untuk menempati jabatan pada Eselon II itu sebagai kualifikasi, yakni seperti kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, integritas, persyaratan jabatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” terang Rendra.

Sementara, masih dikatakan dia, mekanisme baru tersebut dinilai lebih objektif dalam menentukan figur untuk mengisi jabatan tertentu.

Sebab, hanya mereka yang

97 Desa Nunggak Uang Raskin Capai Rp 780 juta Bojonegoro, Bhirawa Sedikitnya 97 dari 430 Desa / Kelurahan yang tersebar di 19 wilayah Kecamatan Kabupaten Bojonegoro, selama empat bulan tercatat menunggak pembayaran beras untuk rumah tangga miskin (raskin). Pasalnya 97 Desa/Kelurahan masih nunggak raskin mulai bulan MeiAgustus 2014.

Pernyataan itu disampaikan oleh Waka Bulog Sub Divre Bojonegoro, Soni Supriyadi, Rabu (27/8) kemarin. Keterlambatan pembayaran raskin dari 97 desa tersebut akan mempengaruhi pendistribusian raskin kepada rumah tangga sasaran (RTS) pada bulan berikutnya. “Jumlah tunggakan dari 97 desa tersebut mencapai Rp 780.384.000 dengan jatah raskin ratusan ton beras,” ungkap Soni kepada Bhirawa.

Dari 97 Desa yang belum membayar tunggakan raskin sejak Mei - Agustus 2014 yaitu Desa Sukorejo Kecamatan Kota Bojonegoro. Sedangkan desa lainnya tunggakan raskin mulai Juli-Agustus.

Sedangkan desa lainnya merupakan tunggakan berjalan. Namun khusus Desa Sukorejo merupakan tungakan lama untuk pembayaran.Q bas

berkompeten saja yang bisa masuk dalam bursa calon pejabat yang nantinya dipilih oleh tim seleksi. Sedangkan lelang jabatan itu adalah sebagai uji kompetensi bagi para calon pejabat agar pejabat benar-benar memiliki kompetensi sesuai dengan tingkat kemampuannya dalam memimpin SKPD. "Kami tahun depan sudah melakukan lelang jabatan, dan siapapun calon pejabat yang naik eselonnya harus melalui uji kompetensi melalui proses lelang, tidak hanya pejabat eselon II saja, tapi juga eselon di bawahnya,” paparnya.

Selain itu, Rendra juga menyinggung terkait mekanisme lelang jabatan, dirinya akan terlebih dahulu membentuk

panitia seleksi yang dibentuk melalui seleksi secara terbuka.

Dan panitia seleksi kemudian mencari tiga nama calon untuk setiap lowongan jabatan yang dilelang. Selanjutnya, tiga nama calon tersebut diserahkan kepada bupati selaku pejabat pembina kepegawaian.

Sedangkan keputusan finalnya, ia melanjutkan, tetap ada di tangan bupati, tapi bupati tetap akan memberikan pertimbangan. Namum tidak mengabaikan calon yang terjaring melalui mekanisme lelang dan uji kompetensi tersebut.

“Apalagi nama mereka terjaring dan lolos melalui seleksi yang cukup ketat,” tegas Rendra, yang kini juga sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Malang.Q cyn

Tiga CJH Asal Tuban Undurkan Diri Dapat Tambahan Kuota Nasional Empat Kursi

Perampokan Modus Tembak Ban Terjadi Lagi di Lamongan Lamongan, Bhirawa Perampokan modus tembak ban kembali terjadi di Kabupaten Lamongan. Seorang karyawan Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Brondong, Rabu (27/8) menjadi korban perampokan. Uang sebesar Rp 30 juta yang baru saja diambil dari Bank Mandiri, dibawa kabur kawanan perampok.

Di jalanan ramai lingkungan Pagerwojo Kelurahan Sukomulyo Kecamatan Kota Lamongan inilah, Sujak, karyawan BPR Nusamba Brondong Lamongan, warga Desa Kedagaran, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Gresik, mengalami nasib naas. ’’Saya menarik uang Rp 30 juta dari Bank Mandiri,’’ kata Sujak.

Uang Rp 30 juta yang baru saja diambil dari Bank Mandiri guna kepentingan perusahaannya, dibawa kabur dua orang perampok. Peristiwa itu terjadi ketika mobil korban, mengalami kempes ban tepat di depan bengkel mobil. Korban sempat ditolong pekerja bengkel untuk meminggirkan mobil, agar tidak menimbulkan kemacetan. ''Pada saat korban turun dari mobil untuk mengecek ban kempes, tiba-tiba datang dua orang berboncengan sepeda motor menghampiri mobil korban. Tanpa disadari, tas berisi uang 30 juta yang ditaruh korban di jok depan sebelah kanan, dibawa kabur perampok,'' kata Kapolsek Kota, Kompol Slamet.Q mb1

7

Pilot dan Co-Pilot saat mengisi BBM Jenis Avtur ke Helly yang ditumpanginya.

efi/bhirawa

Helikopter Mendarat di Alun-alun Jember Jember, Bhirawa Siang bolong, suasana alun-alun Jember dikejutkan oleh mendaratnya sebuah pesawat helikopter milik polisi, Rabu (27/8) siang. Tanpa ada pemberitahuan maupun persiapan seperti layaknya pesawat akan mendarat, heli tersebut langsung mendarat. Kontan saja, ini menjadi perhatian masyarakat yang ada di sekitar alunalun dan Pemkab Jembet. Bukan hanya itu, pesawat heli untuk 4 orang ini, diserbu oleh masyarakat dan siswa untuk berfoto bersama.

Saat Bhirawa menghampiri pesawat heli tersebut, ternyata ada seorang perwira menengah polisi dari Polda Jatim. Pria berpangkat melati 3 (Kombes) ini bernama Heidi Handoko, pilot dan co-pilot. "Ada agenda apa di Jember ndan, tidak ada hanya berkunjung ke Polres Jember," ujar Kombes Heidi Handoko tersenyum. Kombes Heidi Handoko men-

jabat Kabitkum Polda Jatim.

Beberapa menit Kombes Heidi menunggu di pesawat, kemudian muncul Kapolres Jember AKBP Awang Rumitro bersama Kasat Lantas AKP Akmal datang sambil tergopohgopoh menghampiri Kombes Heidi. Setelah berbincang sejenak, pamen tersbut meninggalkan pesawat ke Polres Jember. Namun selang beberapa menit kemudian, dua tong BBM Avtur datang diangkut truk polisi. Dua tong Avtur untuk mengisi BBM pesawat.

"Mestinya, kalau ada kunjungan atau pesawat mau mendarat, lapangan harus steril dari masyarakat. Selain itu ada tandaa atau hellyped agar pesawat mendarat mulus. Ini tidak ada sama sekali, pesat sempat berputar-putar dan langsung mendarat seperti kondisi emergency," ujar Harto salah satu warga yang kebetulan berada di alun-alun.Q efi

Tuban, Bhirawa Tiga dari 770 Calon Jamaah Haji (CJH) asal Kabupaten Tuban, yang dijadwalkan akan berangkat ke tanah suci makkah pada musim haji tahun ini terpaksa mundur dikarenakan kondisi fisik CJH yang tidak memungkinkan untuk tetap berangkat menunaikan rukun Islam yang kelima.

Hal ini disampaikan oleh Kasi pemberangkatan haji dan umroh, Kementrian Agama (Kemenag), Kabupaten Tuban Hj. Siti Maulidiyah. Menurut dia, CJH yang batal berangkat tahun ini adalah, Mukti dan istrinya Azizah warga desa Laju, Kecamatan Linggahan dan Sukarti warga Bangilan, Kecamatan Bangilan.

"Memang ada calon jamaah haji yang batal berangkat musim pemberangkatan tahun ini dikarenakan sakit. Sebenarnya dua yang sakit, namun jamaah haji asal Laju, Singgahan yang suami istri memutuskan untuk ikut mundur suaminya yang kena strok," kata Siti Maulidiyah.

Menurut Maulidiyah, dengan mundurnya calon jama-

ah haji tersebut, kuota pemberangkatan haji berkurang dari 770 menjadi 767 orang calon jamaah yang masuk Kloter 54-55 dan akan diberangkatankan pada tanggal 23 September. Padahal sebelum kemunduran tiga orang tersebut, Kabupaten Tuban telah mendapatkan tambahan kuta dari sisa kuota nasional sebanyak empat kursi. "Awalnya ada 766 jamaah, kemudian mendapatkan tambahan 4 kursi menjadi 770, karena mundur tiga yang akan berangkat dari Tuban sisa 767 jamaah saja," terang Maulidiyah.

Disampaikanya, jika memang kuota tiga orang tersebut akan tetap diisi, maka calon jamaah yang akan ditunjuk adalah jamaah haji lanjut usia, namun penunjukan itu pun tidak dapat dilakukan oleh Kemenag Tuban dan menunggu intruksi dari jawa timur. "Kalau memang diisi, tiga kursi kosong ini akan diberikan kepada mereka calon jamaah haji yang sudah usia lanjut, namun kita masih menunggu intruksi dari Kanwil Kementrian Agama Jawa Timur," katanya.Q hud

khoirul huda/bhirawa

Para CJH asal Kabupaten Tuban yang mempersiapkan diri dan melengkapi kelengkapan berkas serta pemeriksaan kesehatan di Kementerian agama setempat sebelum diberangkatakan.

Dewan Baru Siap Tuntaskan Pekerjaan Lama Kabupaten Blitar, Bhirawa Setelah resmi dilantik, 50 Anggota DPRD Kabupaten Blitar periode 20142019 memiliki tugas untuk menyelesaikan pekerjaan Dewan lama.

Pelantikan 50 Anggota DPRD Kabupaten Blitar periode 2014-2019 telah dilaksanakan pada Rabu (27/8) kemarin dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Blitar dengan agenda Peresmian Pemberhentian Ang-

gota DPRD Kabupaten Blitar Masa Jabatan 2009-2014 dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Blitar masa jabatan 2014-2019. 50 Anggota Dewan baru diwarnai wajah baru dengan Anggota Dewan lama yang terpilih kembali sebanyak 24 orang sementara 26 orang Anggota Dewan merupakan wajah-wajah baru.

Sedangkan untuk memulai pekerjaan dan tugasnya sebagai Anggota

DPRD Kabupaten Blitar, segera dibentuk dan disusun alat kelengkapan DPRD Kabupaten Blitar yang ditargetkan 15 hari selesai. Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Blitar Sementara Marhenis Urip Widodo.

Meski Anggota DPRD Kabupaten Blitar periode 2014-2019 resmi dilantik pada Rabu (27/8) kemarin belum bisa beraktivitas sebagai wakil

rakyat. Sebab mereka masih terganjal belum adanya alat kelengkapan DPRD seperti pembentukan Tata Tertib (Tatib), Fraksi-Fraksi, KomisiKomisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan.

“Para wakil rakyat tersebut baru bisa efektif menjalankan tugasnya setelah alat kelengkapan DPRD selesai dibentuk,” kata Marhenis Urip Widodo.

Q htn

Kota Madiun Raih Penghargaan dari BKKBN

TFR Lebihi Nasional dan Didukung APBD Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, mendapat penghargaan Manggala Karya Kencana dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pusat.Penyematan Manggala Karya Kencana diberikan langsung oleh Kepala BKKBN pusat, Prof. Dr. Fasli Jalal , Ph.D, Sp.GK kepada Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, SH. MM di Wisma Haji Kota Madiun, Rabu (27/8).

sudarno/bhirawa

Kepala BKKBN Pusat, Prof. Dr. Fasli Jalal , Ph.D, Sp.GK menyematkan Manggala Karya Kencana kepada Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, SH. MM (kanan) di Wisma Haji Kota Madiun, Rabu (27/8).

Acara tersebut juga dihadiri perwakilan BKKBN Provinsi Jatim, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jatim, jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kota Madiun serta ratusan kader Keluarga Berencana (KB).

Prof. Dr. Fasli Jalal saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, ada beberapa kriteria penilaian

hingga Pemkot Madiun meraih penghargaan tersebut. Diantaranya adalah komitmen politik, pemeliharaan SDM serta upaya penggunaan dana APBD untuk mendukung program KB. Menurutnya lagi, cakupan KB di Kota Madiun diniai melampaui nasional, Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran sebanyak 1,9 anak dari setiap pasangan usia produktif. Sementara di tingkat

nasional mencapai 2,6 anak.

“TFRnya Madiun itu sudah 1,9 anak. Sementara di nasional itu 2,6 anak. Jadi jauh prestasinya nasional. Kalau kita lihat di atas Madiun, kan seharusnya Jatim.

Jatim itu aja sudah 2,1 bertahan terus sampai hampir 8 tahun.

Jadi Jatim merupakan kontributor pencapaian suksesnya KB secara nasional. Kemudian Madiun ini lebih baik lagi dari ratarata Provinsi Jatim,” terang Kepala BKKBN pusat, Prof. Dr. Fasli Jalal , Ph.D,Sp.GK, kepada wartawan.

Sementara itu, Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, SH. MM mengatakan, penghargaan dari BKKBN pusat ini merupakan prestasi yang baru kali pertama diraih Pemkot Madiun. Di daerah

lain, penyematan dilaksanakan di kantor BKKBN pusat. Namun di Kota Madiun, Kepala BKKBN beserta jajaran Deputi BKKBN datang langsung ke Madiun.

Karena itu, untuk mempertahankan prestasi tersebut, Bambang Irianto menginstruksikan kepada kader KB melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) untuk melakukan pembinaan dan evaluasi.

“Penghargaan ini kan pengakuan dari pemerintah. Untuk ke depannya akan kita lakukan pembinaan dan kita akan evaluasi terus. Apa yang sudah dilakukan kemarin, apa yang perlu kita tingkatkan,”tegas Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, kepada wartawan.Q dar

OLAHRAGA

8

Isnawati Susul Haerullah Masuk Pelatnas SEA Games

LINTASAN

Peluang Persita Hindari Degradasi Masih Terbuka Tangerang, Bhirawa Peluang Persita Tangerang, Banten, menghindari degradasi kompetisi Indonesia Super League (ISL) masih terbuka lebar karena ada dua pertandingan yang tersisa di Bandung dan Karawang, Jawa Barat.

“Kami tetap optimistis bahwa tim tetap eksis dan menapak ISL pada musim laga tahun berikutnya,” kata Sekretaris Klub Persita Ali Subhan Waisulkarni di Tangerang, Rabu.

Dia mengatakan dua pertandingan, yakni menghadapi Persib rencananya digelar di Stadion Singaperbangsa, Karawang pada Minggu (31/8) kemudian dialihkan ke Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.

Namun pemindahan lokasi pertandingan itu karena alasan keamanan dan petugas kepolisian setempat akhirnya tidak bersedia mengeluarkan izin.

Bahkan untuk pertandingan menghadapi Pelita Bandung Raya pada Jumat (5/9) disetujui dilaksanakan di Karawang.

Ali Subhan mengharapkan dalam pertandingan itu masing-masing tim untuk dapat menjaga sportifitas dan semoga saja wasit tidak memihak.

Menurut dia, para pemain Persita sudah menjalani latihan dan menerapkan instruksi pelatih Fabio Oliveira untuk menghadapi kedua tim itu demi menghindari degradasi.

“Sekarang itu tergantung pemain dan pelatih, apakah mereka mau turun tahta ke Divisi Utama atau tetap bertahan di ISL,” katanya.Q ant

10 Peserta Lomba Darwin-Ambon Masuk Finis Ambon, Bhirawa Sebanyak 10 dari 19 perahu peserta lomba layar International Darwin-Ambon Yacht Race (DAYR) 2014 sudah masuk finis di Pantai Negeri Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku.

“Perahu peserta yang pertama mencapai finis yakni perahu layar Antipodes dengan kapten Geoff Hill bersama 16 anak buahnya tiba pada Senin (25/8) pukul 23.30 WIT, setelah dilepas pada Sabtu (23/8) dari Pantai Darwin (Australia Utara),” kata Robyn Dix anggota Panitia asal Darwin di lokasi finis Negeri Amahusu, Rabu.

Perahu kedua yang masuk finis adalah Nautilus dengan kaptennya John Punch pada Selasa (26/8) pukul 03.44 WIT, dan perahu ketiga yakni Australian Maid dengan kaptennya Jon Wardill masuk finis Selasa pagi pukul 10.13 WIT. “Pada Selasa siang masuk finis berturut-turut perahu Evan Karma dengan kapten John Hardy, Gameset kaptennya John Mulkeans, Fredom Expres kaptennya Ros dan Deb Mc Combe, serta perahu Wallop dengan kaptennya Lorenso Lodge,” ujarnya.

Sedangkan yang masuk hari ini atau Rabu sejak pukul 11.30 WIT yakni perahu layar Anistasia dengan kapten Peter Charles, Madamelau dengan kapten John Jordan, dan perahu Luna dengan kaptennya Fraser Petrie.

Robyn mengatakan, perkiraan perahu peserta yang akan masuk finis hari ini sebanyak delapan perahu, dan dari pagi sudah tiga perahu yang tiba, dengan demikian dari siang hingga malam hari akan masuk sebanyak lima perahu lagi.

“Perkiraan lima perahu yang akan masuk yakni Sotalia dengan kapten Robert Larner, Perahu Byzance dengan kapten Denis Henkens, kemudian perahu Wing won dengan kapten Peter Charles, perahu Jupiter expres kaptennya Doug Booth dan perahu Escondido dengan kaptennya Paul Brown,” katanya.Q ant

Makassar, Bhirawa Peanggar andalan Sulawesi Selatan, Isnawati Sir Idar, menyusul rekannya Muhammad Haerullah masuk pelatnas proyeksi SEA Games Singapura 2015 setelah berhasil meraih medali emas Kejurnas Anggar Kaltim, 20-28 Agustus 2014.

Pelatih Anggar Sulsel Ira Sir Idar, saat dihubungi dari Makassar, Rabu, mengatakan peraih medali perak SEA Games 2011 itu berhak menghuni pelatnas setelah memastikan sebagai yang terbaik usai mengalahkan peanggar asal Jawa Barat di babak final degen putri.

“Kami bersyukur dua atlet andalan kita sukses mempersembahkan medali emas untuk tim. Keberhasilan ini sekaligus membut keduanya berhak mengikuti pelatnas SEA Games 2015,” jelasnya.

Mantan atlet anggar Sulawesi Selatan ini menjelaskan, keberhasilan Isnawati merebut emas sekaligus menambah perolehan medali Sulsel menjadi dua emas dan satu perunggu. Adapun untuk medali perunggu dipersembahkan Almaidah untuk kategori junior.

“Perolehan medali ini masih berpeluang bertambah mengingat Sulsel masih menyisakan beberapa nomor. Kita berharap hasil sementara ini semakin menambah motivasi atlet lain untuk memberikan prestasi maksimal,” katanya.

16 atelt Puslatda akan beruji coba melawan petarung dari NTB pada Bulan September.

Muhammad Haerullah sebelumnya mengaku bersyukur sekaligus bangga karena kerja keras yang dilakukan selama ini bisa berbuah manis.

“Kejurnas Kaltim 2014 merupakan ajang seleksi tim SEA Games Singapura 2014 sehingga atlet peraih emas secara otomatis akan masuk pelatnas. Saya tentu bersyukur sekaligus bangga karena kerja keras yang saya lakukan berbuah maksimal,” ujarnya.

Peraih medali emas SEA Games 2009 itu menjelaskan, untuk agenda pelatnas kemungkinan besar akan mulai digelar seusai pelaksanaan Kejurnas Kaltim. Dirinya bertekad menjaga penampilannya agar bisa terpilih masuk tim utama pada ajang olahraga terbesar seAsia Tenggara tersebut.

Sebagai mantan atlet SEA Games, dirinya mengaku tidak gentar menghadap lawan manapun. Peraih emas PON 2004 dan 2009 ini juga mengakui bahwa persaingan di pelatnas masih akan terbuka sehingga tetap harus fokus dalam setiap latihan.

Mengenai keputusannya “turun gunung” ke kejurnas, karena keputusan Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (PB Ikasi) yang tidak menerapkan pembatasan usia atlet untuk tampil di Pekan Olahraga Nasional (PON) Jabar 2016.Q ant

Kodrat Jatim Gubernur Sumsel Akan Jajal Kekuatan Hadiri Pembukaan Asian Games Petarung NTB Surabaya, Bhirawa Pengprov Keluarga Olahraga Tarung Derajat (Kodrat) Jatim akan membawa 16 atlet terbaiknya untuk melakukan uji coba ke Nusa Tenggara Barat (NTB) 11-14 September melawan atlet asal Bumi Gora.

Menurut Ketua Harian Kodrat Jatim, Erwin Haricahyo alasan dipilihnya NTB karena memiliki altet di nomor tarung yang sangat bagus di level nasional.

“Semua atlet kami bawa ke NTB, total ada 16 atlet. Ini adalah salah satu program yang didukung KONI sebagai persiapan jangka panjang menuju PON 2016 di Jabar nanti, “ ujar Ketua Harian Pengprov Keluarga Olahraga Tarung Derajat (Kodrat) Jatim, Erwin Haricahyo, kemarin, Rabu (27/8).

Selain NTB, atlet tarung derajat yang saat ini diwaspadai oleh Jatim yakni Bali, dan Jabar. “Kemampuan atletnya merata dan tidak mungkin akan menjadi pesaing terberat Jatim di PON nanti,” katanya.

Selain NTB memiliki kualitas petarung cukup sepadan, lokasi try out juga cukup bagus untuk menempa fisik para atlet. Sebab, selama tiga hari akan berada di tepi Pantai Senggigi, “Berlatih di pasir pantai juga bi-

sa untuk meningkatkan fisik para atlet. Sekaligus juga mencari suasana lain. Karena psikologi atlet juga penting, latihan di matras terus bisa bosan,” tambah Ketua Bidang Pembinaan Kodrat Jatim, Muhammad Muchsen.

Sebelumnya, pada awal bulan Agustus lalu, latihan fisik juga sempat digelar Kodrat Jatim di kawasan Gunung Bromo, Pasuruan, “Hasilnya akan kita lihat dalam try out ini, fisik ada peningkatan atau tidak. Meski eksebisi dalam pertandingan nanti, kita minta semua tampil maksimal, “ ucapnya Wajar jika seluruh atlet di minta tampil maksimal selama di NTB nanti. Sebab, akan menjadi salah satu acuan dalam menetapkan skuad yang akan di terjunkan dalam Kejurnas Piala Presiden di Semarang, Desember mendatang, “Ini juga persiapan menghadapi Kejurnas.

Harus sungguh-sungguh jika tetap ingin bertahan di Puslat-

ist

Kapolda Jatim, Irjen Pol Unggung Cahyono terpilih secara aklamasi untuk menjadi Ketua Umum PBVSI Jatim. Wakapolda Jatim, Brigjen Pol Suprodjo WS bersama Ketua PP PBVSI, Komjen Pol Imam Sudjarwo.

PBVSI Jatim Kembali Dipimpin Kapolda Surabaya, Bhirawa Kapolda Jatim, Irjen Pol Unggung Cahyono dipastikan kembali memimpin Pengprov Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Jatim periode 2014-2018, setelah terpilih secara aklamasi di musyawarah provinsi (Musprov) yang digelar di Mapolda, Rabu (27/8).

Rapat yang dipimpin Eko Priyono tersebut berlangsung cepat. Kurang lebih satu jam. Pengcab PBVSI seluruh Jatim juga sepakat mengusung Kapolda untuk menjadi ketua. Seusai terpilih menjadi Ketua Umum PBV-

Kamis Wage 28 AGUSTUS 2014

SI Jatim, Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakapolda Jatim Brigjen Pol Suprodjo WS, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

“Kami berharap, kepengurusan yang baru mampu memberikan dorongan bagi peningkatan kinerja, serta memotivasi semangat pengabdian bagi para pengurus dan anggota. Guna mewujudkan bangkitnya kejayaan bola voli Jatim menuju pretasi nasional dan internasional,” ucapnya.

Sementara itu, Musprov juga di

hadiri Ketua Pengurus Pusat (PP) PBVSI, Komjen Pol Imam Sudjarwo.

Dalam sambutannya, Imam menyebut Jawa Timur sebagai gudangnya pemain-pemain voli di Indonesia yang selalu menjadi langganan tim nasional.

Jatim juga disebut sebagai barometer bola voli nasional. Terbukti, Jatim selalu menjadi juara di Kejuaraan Nasional (Kejurnas) maupun kejuaraan antar klub profesional.

Selain berjaya di voli indoor, Jatim juga memiliki pemain-pemain bola voli pantai yang berprestasi internasional. Q wwn

da, sudah ada beberapa yang kita degradasi karena tidak sesuai harapan, “ ucapnya.

Tahun ini, KONI Jawa Timur sudah tidak memandang sebelah mata dengan cabor tarung derajat dibuktikan dengan mendukung penuh program try out ke NTB, “Pengajuan kita try out ke NTB langsung di ACC oleh KONI, kami tidak ingin mengecewakan, “ tandasnya.

Bisa jadi dukungan KONI Jatim diberikan setelah Kodrat Jatim mampu menunjukan prestasi megesankan dalam Kejurnas Piala Presiden, Desember lalu. Saat itu, Jatim membawa pulang tiga medali emas. Sementara di PON 2012, tarung derajat menyumbag satu medali perak. Q wwn

Palembang, Bhirawa Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin bersama rombongan dijadwalkan menghadiri pembukaan dan penutupan Asian Games ke-17 di Incheon, Korea Selatan, 18 September serta 4 Oktober 2014.

Kehadirian pada pembukaan dan penutupan Asian Games dikarenakan Sumsel bersama DKI Jakarta akan menjadi tuan rumah pesta olahraga se-Asia ke-18, kata Gubernur kepada wartawan usai rapat persiapan ke Negeri Ginseng, di Palembang, Rabu.

Apalagi saat penutupan nanti bendera Asian Games akan diserahkan ke Indonesia karena akan menjadi tuan rumah pesta olahraga negara-negara Asia tersebut pada 2019.

Sehubungan dengan itu, kehadiran itu menjadi penting supaya persiapan sebagai tuan rumah Asian Games mendatang semakin matang, kata dia.

Khusus untuk acara penutupun akan ditampilkan tarian Indonesia supaya kepercayaan peserta ke tuan rumah benar-benar meyakinkan.

Memang, lanjut Gubernur, sebagai tuan rumah, Indonesia harus mempersiapan diri secara maksimal sehingga utusan dari Sumsel perlu belajar dengan negara penyelenggara.

Sementara mengenai pembagian cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Indonesia nanti pihaknya masih menunggu keputusan.

Hal ini karena tuan rumah pelaksanaan Asian Games di Indonesia mendatang bukan saja Sumsel tetapi DKI Jakarta.Q ant

Terinspirasi Pengeran Timoer, Bupati Muhtarom Naik Kuda Sapa Warganya

Pemkab Madiun Boyongan ke Puspem di Mejayan Untuk Kemakmuran Bersama Hari Rabu (27/8) secara resmi Pemkab Madiun telah boyongan dari semula berada Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota madiun pindan dan menempati pusat pemerintahan (puspem) Kabupaten Madiun di Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Boyongan Pemkab Madiun ke puspem yang baru sangat meriah dengan iring-iringan pasukan berkuda, kereta (dokar) dan puluhan mobil hias, sehingga menarik perhatian masyarakat Madiun sekitarnya sepanjang jalan 23 Km Madiun – Surabaya.

Kirap boyong diberangkatkan pukul 13.15 WIB ditandai dengan penyerahkan pusaka tombak Kiai Balabar diserahkan dari mantan Bupati Madiun Drs. H. Bambang Koesbandono kepada bupati Madiun yang ke 37, H. Muhtarom, S.Sos dilanjutkan diserahkan kepada Ketua Panitia Kirap Boyong Puspem Kabupaten Madiun, Anang Sulistiyono, M.Si di Pendapa Muda Graha Pemkab Madiun, Rabu siang (27/8).

Ikut menyaksikan kirap boyong puspem Kabupaten Madiun ke Mejayan ini, mantan bupati Madiun, Ir. Kadiono, Drs. H. Djunaedi Mahendra, M.Si bersama istri. Yang menariknya yakni Bupati Madiun Muhtarom, S.Sos berpakaian ala kerajaan dan berperan sebagai Ronggo Jumeno untuk memimpin arak-arakan boyongan ke puspem yang baru di Mejayan tersebut. Pakaian ala kerajaan itu, juga dikenakan oleh Wabup Madiun, Drs. Iswanto, M.Si dan Sekda Kabupaten Madiun, Drs. Soekardi, M.Si. Demikian para Kepala Badan, Kadin, Camaat dan Kabag di Kabupaten Madiun berpakaian adat jawa memenuhi kereta (dokar) beriring-iringan.

Kesempatan itu, Bupati Madiun Muhtarom sebagai Ronggo Jumeno membawa pusaka Tombak Kiai Balabar dan Pataka yang dikirap diatas kereta kencana dan dikirap mulai pukul 13.00 WIB. Selama perjalanan menuju ke Puspem Kabupaten yang baru di Mejayan, Muhtarom bupati Madiun sebagai Ronggo Jumeno, selalu melambaikan tangan dan menyapa warga yang menyaksikan kirap boyongan Pemkab Madiun ke Mejayan tersebut. “Ya lebih dari setelah boyongan kirap ke puspem ke Mejayan ini, kita harus mensyukuri. Semoga boyongan ini bisa menjadi tonggak sejarah baru bagi Kabupaten

Madiun,”tegas Bupati Muhtarom kepada wartawan.

Yang jelas lanjut Bupati Muhtarom, perpindahan puspem Kabupaten Madiun ini bukan pertama kalinya. Sejarah mencatat, wilayah yang secara sah berdiri pada 18 Juli 1568 ini, beberapa kali pindah puspem. Misalnya, di era Kesultanan Demak, yang dulu puspem bernama Purabaya itu diboyong dari Ngurawan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, pindah ke Desa Sogaten (sekarang Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun).

Momentur tersebut ditandai dengan pernikahan putra mahkota Demak Pangeran Surya Patiunus dengan raden Ayu Retno Lembah sekitar tahun 1521 lalu.

Hal itu berlanjut kepemimpinan Pangeran Timoer pada tahun 1575, puspen kembali berpindah dari Sogaten ke Desa Wonorejo (sekarang Kelurahan Kuncen Kecamatan Taman Kota Madiun). Bersamaan itu, secara yuridis formal Kabupaten Purabaya menjadi pemerintahan dibawah masa pemerintahan pengawasan Purabaya yang sebelumnya dipegang Kyai Rekso Gati atas nama Demak pada tahun 1518-1568.

Bupati Muhtarom terinpirasi Pangeran Timoer, pindah puspem di Mejayan untuk memajukan kemakmuran masyarakat atau kemakmuran bersama. “Yang jelas, pindah puspem tujuannya pasti demi dan untuk rakyat.

Bukan karena yang lainnya,”tegas Muhtarom mantap.

Tujuan pokok lainnya yakni pindah puspem di Mejayan dengan harapan mampu menjadi multiplier effect bagi warga Kabupaten Madiun khususnya yang tinggal di sekitar puspem. “Kalau dulu pemimpin punya alasan. Mengapa puspem harus dipindahkan. Sekarang kami boyongan puspem ini juga punya tujuan. Yakni untuk memajukan dan mensejahterakan rakyatnya,”kata Muhtarom memberikan alasan. Q dar*

Kamis Wage, 28 AGUSTUS 2014

NASIONAL-POLITIK

KILAS NASIONAL

KPK Ajak Kelola Minerba Secara Proporsional Jakarta, Bhirawa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak sektor swasta untuk mengelola sektor mineral dan batu bara (minerba) secara proporsional.

“Ini bagian dari transparansi dan demokratisasi sektor minerba agar pengelolaan minerba itu menjadi komitmen bersama swasta sebagai pelaku yang harus didukung. Kami mengundang pelakunya supaya proporsional dihadapkan dengan pejabat-pejabat terkait di pusat,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas seusai pertemuan “Koordinasi dan Supervisi Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia” di gedung KPK Jakarta, Rabu (27/8) kemarin.

Hadir dalam pertemuan tersebut selain pimpinan KPK adalah Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri Irjen Pol Suhardi Alius, Dirjen Pajak Fuad Rahmany, Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) R Sukhyar, perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.

Menurut Busyro, para pengusaha sektor minerba juga rela untuk diawasi saat menjalankan bisnisnya.

“Tadi ada kalimat-kalimat yang menarik dari beberapa pengusaha seperti ‘Silakan kami juga diawasi’. Ini menarik sekali buat kami karena bisa komunikasi dua arah. Lalu ada pertanyaan kenapa lama keluarkan IUP (Izin Usaha Pertambangan), itu bagus sekali,” ungkap Busyro. Apalagi menurut Busyro, sektor swasta adalah pilar pembangunan yang tidak bisa diabaikan peranannya. Dirjen Pajak Fuad Rahmany dalam kesempatan yang sama menyatakan bahwa memang ada sejumlah perusahaan yang punya masalah pajak.

“Perusahaan-perusahaan itu bukan pengemplang pajak murni tapi ada yang interpretasinya berbeda yaitu ada masa saat UU Pajak batu bara kena pajak tapi ada juga kemudian masa aturan yang menyatakan batu bara tidak kena pajak sehingga perusahaan tidak bisa menarik restitusi, yang masalah seperti itu tapi kita harus lihat kasus per kasus,” ungkap Fuad.Q ant

Pastikan Antrean BBM Segera Normal Jakarta, Bhirawa Menteri ESDM Jero Wacik memastikan antrean kendaraan membeli BBM subsidi di SPBU sejumlah wilayah di Indonesia bakal segera normal kembali pada Rabu malam.

“Siang ini, sudah 85 persen terurai atau tinggal 15 persen yang masih ada antrean. Malam ini, bisa 100 persen normal,” katanya di SPBU Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Rabu (27/8) kemarin.

Jero yang didampingi antara lain Dirjen Migas Kementerian ESDM Edy Hermantoro dan Ketua Hiswana Migas Eri Purnomohadi, meninjau SPBU untuk memastikan ketersediaan BBM. Menurut Jero, penormalan pasokan berlangsung cepat dikarenakan stok BBM dalam jumlah cukup.

Mulai Selasa (26/8) sore, sesuai dengan perintah pemerintah, PT Pertamina (Persero) menormalkan kembali penyaluran BBM subsidi ke

SPBU. Jero mengatakan, pihaknya akan memikirkan kem bali solusi kelebihan konsumsi terhadap kuota BBM subsidi pascapenormalan pasokan.

“Itu nanti dipikirkan. Sekarang Agustus, kalau ‘over’ masih November, kita lihat nanti solusinya. Paling penting sekarang adalah rakyat tercukupi kebutuhan BBMnya dan tidak ada lagi antrean,” ujarnya.

Menurut dia, kalaupun terjadi kelebihan kuota BBM subsidi, pemerintah dan DPR bisa merevisi UU. “Aturan dibuat untuk kepentingan rakyat,” katanya.

Ia menambahkan bahwa dirinya sudah tiga kali mengatasi kelebihan kuota se-

lama menjadi ktur Pemasaran Menteri ESDM. dan Niaga Per“Tiga kali saya tamina Hanung atasi kuota jebol.

Budya mengatKalau mau ada akan bahwa pepenambahan merintah telah kuota, bisa bilang menjamin akan ke DPR,” katanbertanggung jaya. Meski demiwab atas kelebikian, dia memashan kuota BBM tikan kuota BBM bersubsidi. sebesar 46 juta Jaminan terseist kiloliter tidak but disampaikan Jero Wacik berlebih sesuai Menko Perekonodengan UU mian Chairul Tan APBN Perubahan 2014. jung kepada Hanung di Dili, “Kalau lebih, langgar UU. Timor Timur, Selasa (26/8).

Kami akan lakukan sejumlah Saat pertemuan tersebut, cara agar 46 juta kiloliter pemerintah sudah meminta cukup sampai akhir tahun,” Pertamina menormalkan kem katanya. bali pasokan BBM. Ia juga menambahkan, berChairul, lanjut Hanung, juga dasarkan laporan, antrean akan menyampaikan potensi BBM terjadi di SPBU wilayah penggantian subsidi atas kelepantai utara Jawa, Yogya- bihan kuota BBM kepada Mekarta, Bandung, Jatim, Bali, nteri Keuangan.

Sumbar, dan Sumut.

“Artinya, kebijakan penorDi tempat terpisah, Dire- malan kembali ini, tidak

merugikan Pertamina berupa subsidi yang tidak dibayar dan ini menjadi pegangan,” ujarnya.

Sesuai dengan surat Menkeu ke Menteri ESDM tertanggal 27 Juli 2014, pemerintah tidak akan membayar subsidi atas kelebihan kuota. Pertamina, lanjutnya, akan mengirimkan surat secara resmi kepada Menko Perekonomian terkait arahan pemerintah di Dili tersebut. Hanung juga mengatakan bahwa pengurangan penyaluran BBM subsidi ke SPBU dilakukan karena kebijakan pengendalian sesuai dengan surat edaran BPH Migas tidak efektif mengurangi konsumsi.

Contohnya, pengurangan premium subsidi di SPBU jalan tol mencapai 700 kiloliter. Namun, terjadi peningkatan SPBU di luar tol sebanyak 700 kiloliter juga.

“Artinya, terjadi efek balon,” katanya.Q ant

Kepercayaan Publik pada Lembaga Negara Merosot, Terutama DPR

Kemenhub- ESDM Bentuk Tim Energi Terbarukan Jakarta, Bhirawa Kementerian Perhubungan berkolaborasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia membentuk Tim Kerja Pemanfaatan Bahan Nabati Pada Pesawat Udara dan Energi Terbarukan di Bandar Udara.

“Inisiatif ini menyikapi kondisi penyediaan bahan bakar yang menipis dan memanfaatkan energi selain migas,” kata Sekjen Kemenhub Santoso Edi Wibowo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (27/8) kemarin.

Tim kerja itu, ujar dia, juga merupakan inisiatif Indonesia dalam pemanfaatan bahan bakar terbarukan pada subsektor angkutan udara agar dapat terealisasi selaras dengan Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca.

Sebagaimana diketahui, Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RANGRK) Kemenhub 2010-2020 melalui keputusan Menteri Perhubungan KP 201 Tahun 2013 antara lain mencapai target bauran bahan bakar nabati sebesar 2-3 persen.

Keputusan tersebut juga diperkuat oleh Kementerian ESDM melalui keputusan Menteri ESDM No PM 25 Tahun 2013.

“Keberhasilan program Tim Kerja sangat tergantung pada komitmen semua pemangku kepentingan dalam memfasilitasi dan memberikan kontribusi baik pada aspek manajemen, sumber daya manusia, teknologi dan pengetahuan, serta keuangan dan anggaran,” ucapnya. Dengan demikian, lanjutnya, semua pihak berkewajiban memberikan dukungan secara berkelanjutan sesuai dengan “road map” (peta jalan) implementasi pengurangan karbon sampai tahun 2020.

Pemerintah juga mendorong inisiatif dan mempromosikan model kemitraan bersama unsur swasta dan industri sebagai cara terbaik untuk mendorong keterlibatan semua sumber daya nasional guna mengurangi dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca.Q ant

9

antara foto

TUNANETRA AJUKAN UJI MATERI Seorang penyandang disabilitas Yudi Yusfar (kiri) dan Edi Supriyadi mendengarkan tanggapan hakim konstitusi dalam sidang uji materi UU Pemilu di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/8). Ikatan Tunanetra mengajukan uji Undang-Undang Nomer 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD khususnya terkait alat bantu seperti penggunaan huruf braille dalam kertas suara.

Masyarakat Jatim Deklarasi Tolak Terorisme Surabaya, Bhirawa Masyarakat Jawa Timur bersepakat menyatakan menolak terorisme. Deklarasi bersama tersebut menandai penutupan acara workshop anti terorisme yang digelar Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) 26 – 27 Agustus 2014 kemarin.

Dalam acara yang digelar di salah satu hotel bintang lima di Surabaya itu mengundang berbagai elemen masyarakat seperti pelajar, mahasiswa, kalangan organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan, lembaga

agama dan juga kalangan pendidik (guru).

“Kegiatan ini sebagai upaya memperluas jejaring FKPT dalam melakukan pencegahan terorisme di Jatim,” kata Ketua FKPT Jatim Dr Soubarisma, SH MH saat ditemui Bhirawa seusai menutup acara workshop.

Harapannya, lanjut Soubar, para peserta yang berasal dari berbagai daerah dan unsur masyarakat tersebut akan menjadi mitra strategis bagi FKPT Jatim.

“Jangan sampai komunikasi hanya terjadi di forum ini, tetapi

why/bhirawa

Ketua FKPT Jatim Dr Soubarisman SH MH (tengah) dan Prof Syamsul Arifin saat berfoto bersama dengan para peserta workshop

saat kembali ke daerah saya harapkan kita tetap membangun komunikasi,” pinta Soubar lagi.

Sebelum penutupan, beberapa pihak telah diundang sebagai narasumber untuk memberi bekal kepada para peserta workshop seperti guru besar sosiologi agama Unmuh Malang Prof Syamsul Arifin, pimpinan NII Crisis Center Syarwani, sekretaris FKPT Jatim Dr Hesti Armiwulan dan dari Polda Jatim Dr Yahman.

“Pencegahan terorisme membutuhkan terbangunnya early warning system dalam masyarakat,” pesan Prof Syamsul Arifin. Menurut Syambul, kewaspadaan dini masyarakat harus terus ditumbuhkan ketika melihat ada perubahan di lingkungan sosialnya.

Ketika ditanyakan soal, adanya kelompok-kelompok dalam Islam yang mengajarkan paham-paham yang cenderung ekslusif dan radikal Syamsul menyarankan agar kelompokkelompok tersebut menjadi partai politik sehingga jelas medan perjuangannya.

“Biarlah demokrasi yang akan menentukan paham seperti apa yang bisa diterima masyarakat Indonesia,” pesan Syamsul lagi. Q why

Jakarta, Bhirawa Kepercayaan publik kepada lembaga negara makin merosot, terutama pada DPR. Kemerosotan kepercayaan pada DPR terutama oleh kinerjanya yang buruk dan praktek korupsi berjemaah. Juga ketidak di siplinan, kemalasan dan pelanggaran etika yang lumrah dilakukan oleh sebagian wakil rakyat.

“Saya prihatin terhadap kemerosotan kepercayaan publik pada lembaga lembaga negara terutama DPR. Sebab DPR yang wakil rakyat dan bertugas sebagai legislator, pengawas dan membuat anggaran negara.

Justru paling getol melakukan korupsi, contoh konkret kasus Hambalang,” ungkap Waka Badan Kehormatan (BK) DPR RI Siswono Yudohusodo dalam diskusi “Membrantas Korupsi Melalui Legislasi” di press room DPR RI. Nara sumber lain Ronald Rofiandri Direktur Advokasi PSHK. Siswono lebih jauh menilai, revisi UU MD3 yang telah berhasil dilakukan DPR saat ini, merupakan bentuk pelanggaran etika kekuasaan. Dimana DPR telah membuat aturan yang me nguntungkan diri sendiri.

Misalnya dalam UU MD3 hasil revisi itu, anggota DPR tidak bisa diseret KPK jika belum mendapat persetujuan BK DPR. Hal ini seolah tersangka anggota DPR tidak bisa cepat diperiksa sebelum BK mem beri lampu hijau. Hal ini dicibir publik sebagai hak imunitas anggota DPR, yang dibuat oleh

DPR sendiri.

“Di negara adijaya Amerika Serikat, presiden Obama membuat UU Kenaikan Gaji bagi seluruh pegawainya. Namun kenaikan gaji tersebut tidak berlaku bagi diri Obama sendiri, tapi baru berlaku untuk Presiden yang akan datang,” jelas Siswono.

Di negara negara maju, politisi atau pejabat yang melakukan tindak tercela atau korupsi, merasa malu dan mengundurkan diri. Di Jepang, Menteri yang dituduh korup, langsung mundur. Di Korsel Perdana Menteri dituduh korup bahkan bunuh diri. Direktur CIA yang dituduh berseling kuh tanpa babibu, mundur. Di Indone sia boro boro mau mundur, dalam tahanan saja masih terima gaji utuh.

Terkait korupsi di Parlemen, Siswono menyatakan dunia interna sional melalui GOPAC (The Global Organization of Parliamentarians Against Coruption) sudah berkomitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi di parlemen. Bahkan lokakarya lembaga SEAPAC (Southeast Asean Parliamentarians Against Corrup tion) akan diselenggarakan di Jakarta tanggal 28/29 Aguustus 2014 ini. Presiden SEAPAC adalah Marzuki Ali (Ketua DPR RI) dan Ketua GOPAC Indonesia Pramono Anung (Waka DPR).

“Saat ini pimpinan SEAPAC adalah Indonesia.

Jadi diharapkan dari workshop ini, bisa diperoleh resep penanganan jitu mengatasi korupsi,” harap Siswono. Q ira

Indonesia Butuh Tambahan 27.269 Penyuluh Pertanian Jakarta, Bhirawa Menteri Pertanian (Mentan) Suswono mengatakan Indonesia masih membutuhkan tambahan 27.269 penyuluh pertanian yang siap ditempatkan di berbagai pelosok negeri.

“Jumlah penyuluh pertanian saat ini belum memenuhi kebutuhan yang ada,” kata Suswono lewat siaran persnya yang diterima di Jakarta, Rabu (27/ 8) kemarin.

Dia mengatakan saat ini jumlah penyuluh pertanian di Indonesia hanya 47.955 orang yang terdiri dari 27.476 orang penyuluh ist PNS dan 20.479 Tenaga Harian Lepas Tenaga BanSuswono tu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP). Jumlah itu belum sebanding dengan jumlah desa/kelurahan yang ada di Indonesia yang berjumlah sekitar 75.224.

“Kondisi ini kurang sejalan dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang membutuhkan sekurangkurangnya satu penyuluh untuk setiap desa. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan tambahan 27.269 penyuluh pertanian,” kata Mentan. Selain itu, kata dia, jumlah profesionalitas penyuluh juga belum memenuhi kebutuhan yang ada. Tuntutan terhadap kemampuan profesionalitas penyuluh pertanian oleh petani semakin tinggi.

“Karena itu, saya memandang kiprah Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian dalam menyelenggarakan program pendidikan vokasi (diploma empat) Ahli Penyuluhan Pertanian sangatlah penting untuk memenuhi kebutuhan tenaga penyuluh pertanian yang profesional,” kata dia.

Mentan mengatakan hakekat pendidikan vokasi Ahli Penyuluhan Pertanian adalah untuk menciptakan lulusan dengan kemampuan menciptakan pekerjaan bagi dirinya maupun orang lain.

“Lulusan vokasi ditargetkan dapat berhasil menunjukan peluang-peluang usaha baru bagi petani dan memberikan keteladanan dalam mengembangkan usaha yang dirintis sehingga petani mau mengikuti anjuran yang diberikan. Q ant

EKONOMI - BISNIS

10

Kamis Wage, 28 AGUSTUS 2014

BBM Langka, Harga Sayuran dan Sembako Naik Pasuruan, Bhirawa Dampak kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai berimbas pada kebutuhan pokok seperti harga sayur mayur dan sembako di Pasar Kebonagung maupun di pasar Besar Kota Pasuruan.

Harga sayur manyur mulai merangkak naik dengan kisaran kenaikan antara Rp1.000-Rp3.000 per/kg.

Pantuan di lokasi Pasar Kebonagung Kota Pasuruan, kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada kentang dari sebelumnya Rp8.000 per/kg kini menjadi Rp11.000 per/kg. Wortel dari

harga Rp6.000 per/kg menjadi Rp8.000 per/kg, kubis dari Rp3.000 per/kg menjadi Rp5.000 per/kg. Ucet sebelumnya Rp5.000 per/kg kini menjadi Rp7.000 per/ kg, tomat dari Rp5.000 per/kg

HARGA SAYUR DAN SEMBAKO DI KOTA PASURUAN Komoditi

Harga Lama

Harga Baru

Kentang Wortel Kubis Tomat Jagung manis Bronkol Cabai merah besar Cabai merah kecil Bawang putih Bawang merah Beras IR 64 Ayam potong

Rp8.000 per/kg Rp6.000 per/kg Rp3.000 per/kg Rp5.000 per/kg Rp6.000 per/kg Rp10.000 per/kg Rp6.000 per/kg Rp10.000 per/kg Rp10.000per/kg Rp15.000 per/kg Rp7.400 per/kg Rp30.000 per/kg

Rp 11.000 per/kg Rp8.000 per/kg Rp5.000 per/kg Rp6.000 per/kg Rp7.000 per/kg Rp12.500 per/kg Rp10.000 per/kg Rp15.000 per/kg.

Rp11.000 ribu/kg Rp20.000 per/kg Rp7.900 per/kg Rp35.000 per/kg

menjadi Rp6.000 per/kg.

Begitupula harga jagung manis Rp6.000 per/kg menjadi Rp7.000 per/kg serta bronkol dari Rp10.000 per/kg saat ini menjadi Rp12.500 per/kg. Cabai merah besar sebelumnya masih Rp6.000 per/kg menjadi Rp10.000 per/kg serta cabai merah kecil dari Rp10.000 per/kg menjadi Rp15.000 per/kg.

Salah satu pedagang sayur masyur di Pasar Kebonagung, Luluk Musrifah mengatakan berangsur naiknya harga sayur mayur ini akibat adanya kelangkaan harga BBM. “Mulai dua hari kemarin harga sayuran naik. Hal itu karena biaya transportasi naik akibat dari sulitnya mencari BBM,” kata Luluk Musrifah kepada Bhirawa, Rabu (27/8).

Tak hanya harga sayur mayur yang naik, komoditas lainnya juga ikut naik. Seperti, harga bawang putih dari Rp10.000per/ kg menjadi Rp11.000 ribu/kg, bawang merah dari Rp15.000 per/kg menjadi Rp20.000 per/kg.

Harga beras IR 64 dari Rp7.400 per/kg menjadi Rp7.900 per/kg.

hilmi husein/bhirawa

Pedagang di pasar Kebonagung Kota Pasuruan mengaku harga kebutuhan pokok semakin naik karena imbas dari kelangkaan BBM bersubsidi, Rabu (27/8).

Sedangkan harga ayam potong, bila sebelumnya dijual Rp30.000 per/kg, kini naik menjadi Rp35.000 per/kg. “Rata-rata sayuran maupun yang lainnya ini pasokannya dari luar Pasuruan. Otomatis biaya distribusinya pun juga naik akibat dari

kelangkaan bahan bakar. Imbas sekarang juga pada sepi pembeli,” kata Luluk Musrifah.

Kenaikan komoditas ini dikeluhkan sejumlah warga di Kota Pasuruan. Misalnya, Siti Aminah mengaku terkejut dengan adanya harga sembako yang mulai naik.

The Alana Andalkan Sajikan Sangu Timeul

Kurs JUAL

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

GBP

19,865.96

19,662.72

Sumber: Bank Indonesia (27 AGUSTUS 2014)

RAGAM EKBIS

Bus Jurusan Surabaya - Jember Tempuh Setengah Jalan Surabaya, Bhirawa Pembatasan pembelian solar oleh BPH Migas berdampak pada angkutan massal, terutama untuk jenis bus. Bahkan sejumlah SPBU yang tepat di arah Surabaya-Jember sempat terjadi kelangkaan Solar. Akibatnya sopir bus memilih untuk berjalan setengah perjalanan, jika biasanya dari terminal Bungurasih, Sidoajo hingga terminal Talang Alun, Jember kini hanya Bungurasih sampai terminal Banyuangga, Kabupaten Probolinggo.

Wakil Ketua DPD Organda Jatim, Firmansyah mengungkapkan jika keadaan dibiarkan seperti ini terus maka akan berpengaruh terhadap sopir dan pemilik Perusahaan Otobus (PO), dan terlebih lagi masyarakat yang menggunakan jasa transportasi bus.

“Memang benar terjadi permasalahan terutama pasokan solar pada daerah Surabaya-Jember. Sehingga banyak sopir bus yang bekerja pada setengah perjalanan.

Artinya penumpang tidak sekali angkut dari Surabaya ke Jember, namun harus berganti angkutan di terminal Banyuangga. Masyarakat yang akan merasa terbebani, karena mereka harus mencari bus pengganti ke daerah tujuan dan menambah biaya kembali. Sedangkan Sopir tidak mau menanggung kerugian dengan busnya mogok ditengah jalan karena pasokan Solar yang tidak lancar,” jelasnya Rabu (27/8) kemarin di Surabaya. Q wil

trie diana/bhirawa

HASIL PANEN MELIMPAH

Hasil panen padi bulan ini mengalami peningkatan setelah menggunakan pupuk NPK Phonska PT Petrokimia Gresik. Hal ini diakui Marwah saat panen padi jenis C 64 di lahan persawahan perkotaan di jalan Kertomenanggal Surabaya, Rabu (27/8).

Upaya Pemkot Surabaya Menghadapi AFTA 2015

Gandeng Komunitas Bahasa Asing dan Konsulat Jenderal Surabaya, Bhirawa Segala upaya dilakukan Pemkot Surabaya untuk menghadapi Asean Free Trade Area (AFTA) pada 2015 mendatang, salah satunya adalah dengan menggandeng komunitas bahasa asing dan Konsulat Jenderal Negara Sahabat untuk menambah ragam bahasa

di rumah bahasa.

Kepala Bagian Kerjasama, Ifron Hadi Susanto rumah bahasa terus berbenah demi peningkatan kualitas kepada masyarakat. Salah satunya dengan terus menambah ragam bahasa asing. Ifron mengatakan pihaknya tidak mau cepat puas dengan tersedianya

Biaya Produksi Hambat UKM Surabaya, Bhirawa Ketua III Forum Daerah Usaha Kecil Menengah (Forda UKM) Jawa Timur, Chilman Suaidi menyatakan, meningkatnya biaya produksi menghambat pengusaha di Indonesia terutama UKM guna menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. “Dengan tingginya biaya produksi akibatnya saat ini harga produk UKM menjadi lebih mahal,” katanya di Surabaya, Rabu (27/8). Dampak lain, ungkap dia, selama ini daya saing yang dimiliki pengusaha dari kalangan UKM menjadi kurang kompetitif. Bahkan, mereka sulit bersaing dengan harga jual produk UKM dari negara lain. “Sementara, pemicu besarnya biaya produksi di antaranya tingginya suku bunga, bahan baku, serta naiknya biaya hidup sehingga upah tenaga kerja ikut meningkat,” ujarnya.

Saat ini, jelas dia, dari sisi suku bunga komersial yang masih berlaku yakni berada di kisaran 12 persen atau lebih. Padahal di negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand suku bunga komersialnyanya hanya di kisaran dua hingga tiga persen. “Akibat rendahnya suku bunga komersial di negara tetangga, harga produk impor bisa lebih murah 20-30 persen dibandingkan produksi lokal,” katanya.

Meski begitu, imbau dia, sebagai persiapan menghadapi persaingan atau minimal dengan sesama negara ASEAN maka seharusnya pelaku UKM diberi kemudahan misalnya memberikan suku bunga rendah. “Suku bunga ideal bagi UKM sekitar empat persen,” katanya.

Kalau suku bunga turun, optimistis dia, biaya produksi lebih rendah. Dengan cara itu maka UKM bisa meningkatkan produksi hingga 20 persen pada masa mendatang. “Apalagi secara keterampilan, industri kreatif di Jatim tidak memiliki kendala. Bahkan, tentang kualitas dan desain, kami berani bersaing dengan pengusaha asing,” katanya. Q ant

Menurutnya, kondisi tersebut memaksa ibu rumah tangga ini harus menambah biaya lagi.

“Sempat kaget saat belanja di pasar tadi. Karena harga kebutuhan pokok terutama sayuran naik tajam.

Sebagai perwakilan dari ibu rumah tangga hanya berharap kepada pemerintahan baru ini, yakni Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla supaya tidak menaikkan harga BBM. Sebagian para pedagang mengatakan, ini imbas dari kelangkaan BBM. Jika pemerintahan baru ini masih menaikkan BBM, maka mereka bukan pro rakyat,” kata Siti Aminah.

Terpisah, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Pasuruan, Sumarni berkilah bahwa kenaikan itu harga sayur mayur itu tak ada kaitannya dengan langkahnya BBM. Menurutnya, kenaikan ini merupakan hal yang wajar di dalam ilmu perdagangan. “Kenaikannya wajarlah. Naik turun lantaran pasokannya dari luar Pasuruan. Semuanya itu tak ada kaitannya dengan kelangkaan BBM,” kata Sumarni. Q hil

andre/bhirawa

Wali Kota Tri Rismaharini ketika meninjau tempat pendaftaran warga yang bisa mendaftar langsung di tempat pendaftaran yang terletak di bagian depan.

delapan bahasa asing. ‘’Penambahan akan terus dilakukan. Kami menargetkan nantinya ada 15 bahasa asing yang bisa dilatih di Rumah Bahasa,’’ tutur alumnus Monash University, Melbourne, Australia ini, Rabu (27/8).

Dalam waktu dekat, Bahasa Arab bisa dilatih di rumah bahasa. Bahasa-bahasa negara Asia Tenggara seperti Tagalog (Filipina) dan Vietnam akan menyusul. Di samping, bahasa negara Eropa antara lain Italia dan Spanyol yang juga masuk dalam bidikan.

Demi memuluskan upaya tersebut, Ifron menggandeng sejumlah komunitas, universitas dan Konsulat Jenderal (Konjen) beberapa negara sahabat. Beberapa waktu lalu, Korea Trade-Investment Promotion Agency (Kotra) yang merupakan perwakilan perdagangan

Korea di Surabaya memfasilitasi tenaga pengajar bahasa Korea. Dua mahasiswi Busan University of Forign Study yang sedang magang di Kotra menjadi tutor bagi sekumpulan guruguru yang diproyeksikan dikirim ke Busan, Korsel.

Pemkot Surabaya dan Pemkot Busan memang menjalin kerjasama sister city. Salah satu program kerjasama tersebut yakni pertukaran guru dan pelajar kedua kota. Nah, pelatihan berbahasa Korea di rumah bahasa ini diharapkan menjadi bekal para guru sebelum diutus berangkat ke Negeri Ginseng. ‘’Kami senang bisa berpartisipasi dalam program Rumah Bahasa ini. Ke depan, tidak menutup kemungkinan partisipasi ini akan terus ditingkatkan,” kata Dirjen Kotra, Son Byong CheQ dre ol di Surabaya.Q

Surabaya, Bhirawa Keberagaman pilihan kuliner membuat banyak orang tertarik untuk berwisata ke Surabaya, mulai dari pilihan makanan lokal hingga internasional pun dapat dinikmati. Akan tetapi diantara begitu banyak pilihan makanan, masakan khas Indonesia tetap menjadi juaranya.

The Alana Surabaya salah satunya yang selalu mensajikan menu masakan Indonesia khusunya masakan daerah-daerah yang memiliki keberagaman kuliner yang mungkin bisa dinikmati tanpa harus datang ke daerahnya. Salahsatu menu daerah yang disajikan adalah Sangu Timeul atau biasa disebut Nasi Timbel yang merupakan makanan khas Jabar.

Nasi timbel atau sangu timeul, begitu masakan ini biasa di sebut di daerah asalnya, yang selalu disajikan bersama sambal terasi. “Perpaduan nasi timbel dengan ayam bakar begitu menggoda selera ditambah lagi dengan lalapan sayuran segar seperti mentimun dan daun kemangi. Selain dipadu dengan Ayam Bakar, Nasi Timbel The Alana Surabaya Hotel ini juga disajikan bersama sayur asam segar sehingga lebih terasa nikmati,” ungkap Executive Chef The Alana SurabayaSusanto Antok, Rabu (27/8). Ia menambahkan, sepaket Nasi Timbel dan ayam bakar bisa dinikmati di Oryza Restaurant, The Alana Surabaya Hotel, hanya dengan harga Rp 35.000 net per porsi,” katanya.

Menurut Public Relations Officer The Alana Surabaya Hotel, Halida Bahalwan mengungkapkan tujuan mensajikan menu khas Jawa Barat ini karena selama ini di hotelnya masih belum pernah mensajikan menu nasi timbel, meskipun banyak disediakan masakan tradisional lainnya di Oryza Restaurant. “Ini varian baru dan menu masakan tradisional ditempat kami lebih dominan dan banyak disukai oleh para tamu baik para tamu lokal maupun tamu ekspatriat. Selain itu kami menyediakan Nasi Timbel ini juga untuk para tamu yang ingin menikmatinya tanpa harus ketempat asalnya yakni Jabar,” pungkasnya. Q riq

achmad tauriq/bhirawa

Perpaduan Sangu Timeul dengan ayam bakar menambah menu masakan tradisional di The Alana Surabaya Hotel.

Kamis Wage 28 AGUSTUS 2014

2015, Kemdikbud Rencanakan Indeks Kinerja Guru Malang, Bhirawa Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemdikbud Prof Dr Syawal Gultom menyampaikan rencana Kemdikbud pada 2015 membuat indeks kelulusan siswa (indeks siswa), indeks kinerja guru (indeks guru), indeks efektivitas sekolah (indeks sekolah), indeks kepala sekolah, dan indeks pengawas.

“Nantinya, tunjangan profesi (selain gaji guru) untuk guru akan didasarkan pada indeks guru, tapi kalau hasilnya ada yang jelek, justru hasil itu akan dijadikan dasar oleh pemerintah untuk melakukan intervensi, misalnya melakukan pelatihan guru pada bidang tertentu, sehingga semua guru akan berkualitas dan tentu akan semakin sejahtera,” katanya setelah mencanangkan Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan (SB-SNP) di Universitas Negeri Malang (UNM), Rabu (27/8).

Didampingi Direktur Program USAID PRIORITAS Indonesia Stuart Weston, Kepala LPMP Jatim Prof Salamun, Rektor UNM Prof Suparno, dan Wali Kota Malang Anton P, ia menjelaskan hal yang sama juga akan berlaku untuk dukungan sarana dan prasarana serta anggaran dari pemerintah untuk sekolah akan didasarkan pada indeks sekolah.

“Kalau hasilnya jelek, maka dukungan pemerintah akan besar, tapi ukuran dukungan akan disesuaikan dengan indeks sekolah,” katanya.

Namun, katanya, intervensi pemerintah untuk siswa, guru, sekolah, kepala sekolah, dan pengawas itu akan dilakukan pada 2016, karena pengukuran indeks akan dilakukan selama setahun pada kurun 2015. “Untuk tahun ini, kita melakukan persiapan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Direktur Program USAID PRIORITAS Indonesia Stuart Weston menyatakan perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia memang belum sempurna, namun inovasi dalam perbaikan pembelajaran itu sudah berhasil. n mut,ant

BLH Gresik Akan Cek Dokumen Amdalnya l Sambungan hal 1

buahnya untuk mengecek dokumen Amdal yang digunakan serta kebenaran bahan yang digunakan untuk proses reklamasi.

Jika memang terbukti menggunakan bahan limbah B3, menurutnya itu jelas pelanggaran berat yang dilakukan perusahaan besar seperti Petro. ”Makanya kita akan cek dokumen Amdalnya dulu. Nanti baru akan ketahuan bahan apa yang digunakan,” terang Tugas, Rabu (27/8).

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov Jatim melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jatim telah melayangkan surat peringatan keras atau sanksi administrasi paksaan pemerintah terhadap salah satu Badan Umum Milik Negara (BUMN) yaitu PT Petrokimia Gresik karena telah mereklamasi lahan dengan menggunakan material limbah B3.

Perusahaan itu diketahui telah melanggar UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dari pantauan BLH Jatim setelah melakukan hasil uji sampel, diketahui di antaranya TSS (padatan yang menyebabkan kekeruhan air, tidak terlarut dan tidak dapat mengendap langsung, red) melebihi baku dari 80 mg/l menjadi 105 mg/l. Sedangkan Ammonia total sebesar 0,3 mg/l namun hanya 2,88 mg/l.

Kepala BLH Jatim, Indra Wiragana SH mengatakan, ada beberapa pelanggaran yang dilakukan PT Petrokimia Gresik. Di antaranya, tidak mengolah lebih lanjut material uruk berupa limbah padat sisa produksi yang tergolong limbah B3.

Selain itu, PT Petrokimia Gresik juga dilarang menyebarluaskan/menyerahkan ke pihak lain untuk menggunakan atau memanfaatkan limbah B3 sebelum mendapatkan izin atau persetujuan dari KLH RI. Lebih jauh Tugas menjelaskan reklamasi menggunakan limbah B3 jelas itu tidak boleh.

Kalau pun boleh, yang berhak menggeluarkan izin adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Dan itu pun lanjut Tugas, prosesnya tidak mudah. Sebab, limbah B3 itu cukup berbahaya.”Jadi Kementerian LH sendiri tidak mudah mengelurkan izin karena limbah B3 itu berbahaya sekali,” terangnya.

Tugas sendiri merasa kecolongan jika benar Petro dalam melakukan pengembangan pelabuhan reklamasi itu menggunakan bahan limbah B3, meski pengawasan rutin terhadap Petro selalu dilakukan. Sebagai perusahaan BUMN kata Tugas, seharusnya itu tidak dilakukan. Selain akan menimbulkan imej negatif, juga bukti bahwa Petro perusahaan yang tidak patuh terhadap lingkungan. n eri

Masak dengan Hati l Sambungan hal 1

dan memujinya? ‘’ Saya memasaknya dengan hati,’’ ujar Sugeng Dariyanto, pria kelahiran Buduran Sidoarjo itu sembari tersenyum.

Memasak dengan hati itu menurut pria berbintang Pisces itu, apa yang diolah dalam masakannya itumampumenyatudenganbumbu-bumbuyangdicampurkan.‘’Sehinggaapayangkitamasakitu,kalau memakai istilah orang Jawa mampu membuat manunggaling roso,’’ kata pria kelahiran 24 Maret 1962 itu.

Apa yang diramu semuanya bisa menyatu dengan pas. Sehingga inilah yang membuat rasa nasi goreng buatannya lain daripada yang lain.

Sugeng mengakui, dalam hal masak memasak dirinya boleh dibilang cu­ kup mandiri. Karena pernah sekolah di APBD pada 1995 di Malang dan tentu saja harus tinggal di asrama. Inilah yang membuat dirinya harus bisa mandiri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, termasuk urusan makanan. Masak memasak bukan hal yang asing baginya. Bahkan dia piawai membuat beberapa masakan yang dia sukai.

Lomba memasak seperti ini, ia anggap bisa menghilangkan stres dan menghilangkan rutinitas pekerjaan sehari-hari. n ali

SAMBUNGAN

11

SBY Tolak Naikkan Harga BBM Subsidi Seleksi Dewan Pendidikan l Sambungan hal 1

nya pada 2013 lalu juga sudah menaikkan kembali harga BBM sekitar 33 persen.

“Kenaikan tersebut sudah tentu memberatkan masyarakat, apalagi awal 2014 pemerintah SBY juga baru menaikkan kembali TDL. Dan dalam waktu dekat, atas permintaan Pertamina, harga gas elpiji 12 kg non subsidi juga akan dinaikkan. Tentu akan menjadi beban berat untuk masyarakat,” ujar CT. Oleh karena itu, lanjut CT, pemerintah tidak akan melakukan tambahan beban lagi terhadap masyarakat. “Bukan berarti pemerintah sekarang tidak berani menaikkan harga BBM, atau ada yang bilang, jangan sampai (kenaikan) BBM diserahkan pada pemerintah yang akan datang,” ujarnya.

Menurutnya setiap terjadi kenaikan BBM akan memacu terjadinya inflasi dan tentunya kenaikan angka kemiskinan.

“Ini keprihatinan pemerintah sekarang. Oleh karenanya, langkah-langkah yang diambil masih langkah-langkah penghematan yang tidak menimbulkan dampak langsung pada masyarakat,” jelas CT. Pemerintah menyebut stok BBM bersubsidi saat ini dalam kondisi cukup. Karena itu, dipastikan dalam waktu kurang dari tiga hari tidak akan ada lagi antrean panjang

masyarakat untuk membeli BBM bersubsidi di SPBU atau pom bensin. “Dalam waktu kurang dari tiga hari tidak boleh lagi ada antrean yang tidak perlu,” tegasnya.

Menanggapi banyaknya antrean di SPBU hampir seluruh Indonesia, CT mengatakan terjadinya antrean di daerah tersebut dikarenakan kebijakan yang bersifat lokal yang dilakukan oleh Pertamina daerah tertentu guna melakukan pembatasan untuk penghematan. “Ini bukan merupakan kebijakan pemerintah secara umum,” katanya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sejak beberapa hari terakhir terjadi antrean panjang di sejumlah SPBU di berbagai daerah termasuk di berbagai kota di Jatim, di antaranya Malang, Batu, Kediri, Trenggalek, Sidoarjo.

Sementara untuk Surabaya masih relatif aman. Selain itu banyak SPBU di sejumlah daerah di Jatim kehabisan stok BBM bersubsidi.

PT Pertamina (Persero) menjamin akan menyelesaikan permasalahan panjangnya antrean pembelian BBM, khususnya yang bersubsidi. Untuk itu, Pertamina telah menambah pasokan BBM ke SPBU. “Pertamina sudah komit terhadap pemerintah, Pertamina siap menjalankan kebijakan ini, Pertamina akan menyelesaikan antrean sesegera mung-

kin,” jelas Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya di Bandara Halim Perdanakusumah Jakarta, Rabu (27/8). “Kita akan menambah (pasokan BBM) 30 persen. Kalau tidak cukup, kita akan tambah. Kita memastikan sampai tidak ada antrean,” jelas dia.

Sementara itu Menteri Keuangan Chatib Basri saat ditemui di DPR RI mengaku tidak mau berspekulasi apakah ke depannya BBM bersubsidi akan dinaikkan ataupun tetap dengan harga yang sama. Namun demikian, dirinya menjelaskan mengenai dampak normalisasi, diharapkan ke depannya tidak akan ada kelangkaan stok BBM di setiap SPBU. “Harus dijaga kuotanya, Pertamina tahu caranya, saya bukan direktur utama Pertamina, jadi nggak bisa jawab teknisnya gimana jangan tanya saya, tapi tetap akan dijaga sambil tetap nggak akan ada kelangkaan stok,” jelasnya.

Dia mengatakan karena penambahan kuota tidak diperbolehkan dalam UU APBN, maka yang harus dilakukan hanyalah menjaga stok dengan kuota yang ada. “Saya pada waktu itu kan pernah bilang minta catatan supaya tidak dipatok stoknya. Nah tapi kan sekarang UU APBN-nya sudah ditetapkan seperti itu. Ya yang harus dilakukan adalah tetap dengan kuota yang sama sambil dijaga,” tutupnya. n ira, cty, geh, ins

Mantan Kepala Bappeda Siap Maju Bupati Sumenep l Sambungan hal 1

depan. Tokoh-tokoh Sumenep tersebut mengatakan, Sumenep membutuhkan orang yang sangat berpengalaman untuk membangun Sumenep yang lebih baik dan maju.

“Waktu itu sudah saya tegaskan saya tidak mau. Semakin saya tegas tidak mau, semakin kuat pula mereka mendorong.

Saya katakan saya tidak mau cari jabatan lagi. Mereka justru senang dengan perkataan saya itu. Karena mereka cari orang yang tidak mau berburu jabatan. Meski hanya satu periode tidak apa-apa katanya,” ungkap Zainal.

Karena terus mendapat dorongan, niatan maju sebagai Cabup pun muncul dari diri mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jatim ini. Dengan bekal dan pengalaman yang pernah ia dapat selama ini, ia optimistis

bisa memberikan pelayanan dan pengabdian diri kepada masyarakat Sumenep.

“Meski niatan itu sudah ada, tapi saya tegaskan saya tidak cari jabatan. Niatan itu murni karena saya ingin mengabdikan diri untuk masyarakat Sumenep. Hati saya terketuk setelah mendengar cerita dari tokohtokoh Sumenep. Saya tidak mencari kekuasan. Saya tidak mau itu,” ungkapnya.

Zaenal mengatakan, menjadi seorang bupati di Madura tidaklah gampang dan tugasnya sangat berat. Membutuhkan konsep dan parameter yang sangat matang dan terukur. Seperti memajukan dan menghilangkan kemiskinan di Sumenep yang sangat tinggi. Semua itu membutuhkan konsep yang matang dan terencana dengan baik.

“Sumenep merupakan kabupaten yang memiliki 140 pulau dan 40 pulau yang terhuni. Agar semua kebutuhan pokok terpenuhi, harus ada

sistem logistik yang bagus di kepulauan ini. Jangan sampai stok pangan menipis karena ombak tinggi. Semua itu harus dikonsep dengan baik,” tutur lulusan S1 Teknik Kimia ITS, dan S2 Teknik Perencanaan dan S3 Studi Ekonomi Universitas Brawijaya ini.

Tak hanya itu, konsep pembangunan yang dirancang Gubernur Jatim Dr H Soekarwo juga harus berjalan di Sumenep.

“Sekarang beberapa kabupaten sudah mengikuti konsep Pak Gubernur tersebut, seperti Kabupaten Banyuwangi. Saya juga ingin konsep itu berjalan di Sumenep,” jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur Soekarwo sudah mengeluarkan pernyataan, mendukung PNS Pemprov Jatim yang memiliki potensi dan peluang untuk maju sebagai kepala daerah. “Saya kira perlu kita dukung jika ada PNS yang memiliki potensi kesana. Itu bagus,” ungkapnya. n iib

Bupati Malang Segera Terapkan Lelang Jabatan l Sambungan hal 1 yang ada di wilayah timur seperti Pelabuhan Probolinggo atau Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi.

Dampaknya bisa mereduksi beban Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Gresik yang overload dan memicu ekonomi biaya tinggi (high cost economy).

Setiap tahunnya, diperkirakan sekitar 30 persen teus kontainer yang ada di Jawa Timur berasal dari wilayah Tapal Kuda. “Jika ada double track, sistem logistik dari timur Jawa ini bisa dikatakan beres. Nantinya harus menghubungkan dua sentra industri baru di kawasan timur, yaitu kawasan industri PIER di Pasuruan dan Wongsorejo di Banyuwangi,” ujarnya.

Saat ini, aktivitas muat barang dari Jatim yang akan dikirim ke luar provinsi terpusat di Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Gresik hingga sekitar Rp 60 triliun per tahun atau 83,68 persen dari total aktivitas muat di Jatim. Adapun aktivitas bongkar dari luar provinsi yang masuk ke Jatim juga terpusat melalui Pelabuhan Gresik dan Tanjung Perak Surabaya hingga mencapai senilai Rp 111,76 triliun per tahun atau 82,41 persen dari total nilai aktivitas bongkar di Jatim.

“Ini harus dipecah, karena pelabuhan di wilayah timur sebenarnya cukup memadai, seperti Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, yang kedalamannya sudah 14 Low Water Spring (LWS) sehingga bisa disandari

kapal besar. Kalau ada double track, industri di sepanjang Tapal Kuda bisa murah saat kirim barang lewat Pelabuhan Tanjung Wangi di Banyuwangi atau juga lewat Pelabuhan Probolinggo,” jelas Anas.

Pengembangan jalur ganda hingga Banyuwangi juga akan memacu kinerja sektor pariwisata. Jalur ganda meningkatkan aksesbilitas destinasi wisata yang ada di timur Jawa. Angkutan penumpang transportasi jalan raya masih mendominasi hingga 85 persen dan kereta api baru sekitar 6,3 persen. Sisanya transportasi laut dan udara. “Jadi kalau ada rel ganda kereta, bisa lebih mudah. penumpang wisatawan tidak hanya menumpuk di jalan raya,” ia menjelaskan. n mb5

2015, Pemkab Bangkalan Lakukan Pengadaan Ontel l Sambungan hal 1

Saat ini pihaknya masih menyusun bersama tim terkait teknis untuk pengadaan sepeda ontel dinas bagi PNS. Pemba-

hasannya sudah hampir rampung, tinggal diajukan kepada DPRD Bangkalan.

“Tahun depan PNS bakal naik sepeda angin dinas. Tidak hanya PNS yang naik sepeda,

nanti saya juga pakai sepeda angin dari pendopo ke kantor bupati. Bila perlu wartawan juga pakai sepeda angin,” ucap Bupati termuda se-Indonesia ini sambil tersenyum. n geh, okz

Dianggap Ilegal

l Sambungan hal 1

menganggap periodesasi dewan pendidikan telah habis.

Padahal pada 2013 lalu, dua lembaga ini masih duduk bersama membicarakan program pendidikan.

“Kalau memang periodesasi kita dianggap telah habis sejak 2012 lalu, mengapa pada 2013 dan seterusnya kita masih diundang sebagai dewan pendidikan. Ini kan janggal sekali,” kata Isa saat dihubungi, Rabu (27/8).

Jika masa akhir jabat­a n pada 2012 itu diungkit kembali, itu artinya Dindik inkonsistensi. Semestinya sejak awal dewan pendidik­ an sudah diambil alih.

Seperti diberitakan sebelumnya, Dindik Surabaya telah membentuk panitia seleksi dewan pendidikan yang terdiri dari lima orang. Di antaranya ialah, Mantan Rektor Unesa Prof Dr Muchlas Samani, Ketua De­wan Pendidikan Jatim Prof Dr Zainudin Maliki, Ketua Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Dr Seger Handoyo, Ketua Ombudsman RI Jatim Dr Agus Widiyarta dan Anggota Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jatim Deni Wicaksono. Lima anggota ini selanjutnya akan membuat nominasi sebelum anggota dewan pendidikan dipilih dan dilantik Wali Kota Surabaya.

Meski agenda pembentukan anggota dewan pendidikan ini sangat tiba-tiba, Kepala Dindik Surabaya Ikhsan, membantah hal ini dilakukan untuk membubarkan pengurus lama. Dia menegaskan, pergantian pengurus baru dewan pendidikan ini lantaran periodesasi yang telah habis. Sehingga perlu dipilih lagi untuk menentukan anggota dewan pendidikan periode 2014-2015.

“Tantangan pendidikan ke depan semakin besar. Kita butuh orang-orang yang punya kepedulian sama seperti kita terhadap pendidikan.

Itu lah sebabnya kita bentuk anggota dewan pendidikan untuk lima tahun mendatang,” kata Ikhsan.

Terkait hal ini, Isa menganggap Dindik terlalu bernafsu mengambil alih dewan pendidikan. Menurutnya, ini tidak lepas dari persoalan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan yang jumlah nominalnya sempat simpang siur di tangan Dindik. Kasus ini bahkan sempat menarik perhatian aparat hukum dan membuat Kepala Dindik Sura-

baya dipanggil aparat untuk diperiksa. “Cara yang dilakukan Dindik ini cara preman.

Kalau memang ada persoalan kenapa tidak dibicarakan dulu. Tiba-tiba langsung mau mengambil alih dewan pendidikan,” tegas dia.

Selain persoalan DAK, hal lain yang menurut Isa telah memantik nafsu Dindik untuk mengambil alih dewan pendidikan adalah terkait kebocoran saat Ujian Nasional (UN) dan siswi hamil. “Kalau tidak mampu mengatasi persoalan pendidikan, jangan dewan pendidikannya yang disuruh mundur. Mestinya kepala dinasnya yang mundur,” tutur dia.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan terdapat ketentuan tentang periodesasi dewan pendidikan selama lima tahun. Menurut Isa, ketentuan itu hanya berlaku saat dewan pendidikan baru pertama kalinya dibentuk. Untuk periode selanjutnya, pembentukan dewan pendidikan diatur dalam AD/ART. Di situ diatur, pemilihan pengurus dilakukan melalui musyawarah untuk memilih lima anggota formatur. Lima anggota formatur itu selanjutnya akan memilih 11 orang yang akan dijadikan sebagai pengurus.

“Anggota formatur bisa saja masuk kepengurusan. Tapi juga bisa tidak, karena formatur memang tugasnya membentuk,” kata dia.

Meski dianggap ilegal, Isa mengaku tetap akan tenang menyikapi hal ini. Pihaknya hanya akan membiarkan dan menunggu semua proses yang sekarang berjalan rampung. Pada saat itu, kepengurusan baru akan kelimpungan untuk melengkapi administrasi. Sebab, semua dokumen termasuk stempel organisasi ada di pengurus lama. “Kalau sampai pengurus baru membuat stempel organisasi baru berarti ini pemalsuan,” kata dia.

Dengan adanya konflik dua institusi pendidikan ini, hampir bisa dipastikan akan muncul dua versi lembaga dewan pendidikan Surabaya. Sebab, anggota dewan pendidikan sendiri tidak akan ikut dalam proses seleksi ini. “Kalau benarbenar dibentuk baru, dewan pendidikan versi Dindik juga ilegal. Kami memiliki seluruh kelengkapan dokumen,” tutur dia. tam

Gubernur: Belum Ganggu Distribusi Bahan Pokok l Sambungan hal 1

Rabu (27/8).

Ia mengatakan, sampai dengan saat ini distribusi tersebut masih belum terganggu dengan adanya kelangkaan BBM dan kondisi ini di Jawa Timur masih terpantau normal. “Sejauh ini belum ada kelangkaan BBM yang parah. Hanya ada antrean di sejumlah SPBU karena pasokan dari Pertamina terlambat,” ucapnya.

Ia mengatakan, sekalipun ada antrean ken­ daraan, kondisi seperti itu tidak berlangsung lama karena pasokan BBM yang masuk ke SPBU cepat datang. “Antrean selesai se­ telah pasokan datang. Artinya, saat ada antrean bisa ditanggulangi dalam waktu singkat,” tukasnya.

Oleh karena itu, kata dia, kekhawatiran antrean akan mengganggu distribusi kebutuhan bahan pokok tidak

terjadi, sebab pasokan BBM masih normal.

Pemprov Jatim, juga sudah melakukan koordinasi dengan Pertamina Jatim supaya setiap ada antrean bisa diatasi secepatnya. Dia tidak tahu pasti berapa pasokan BBM untuk wilayah Jawa Timur yang disiapkan Pertamina. “Namun, Pertamina menyatakan kesanggupannya bila ada SPBU yang kosong segera diatasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, adanya kelangkaan di Jatim tidak separah Jawa Tengah, Sebab, Jawa Tengah memang menjadi tumpuan kendaraan dari berbagai provinsi, seperti Jabar, Jakarta dan Jateng, ditambah dari Jatim. “Oleh karena itu, kondisi di Jawa Timur terkait dengan hal ini masih terbilang aman dan belum mengganggu distribusi logistik dan pengiriman barang,” tuturnya. n ma,cty

Siswa Belum Sempat Pulang, Langsung Siap-siap ke Brasil l Sambungan hal 1

sarah, guru pendamping dari SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen, Malang.

Iva mengaku sejak lomba berlangsung, siswanya sudah diincar pihak perusahaan untuk ikut bergabung. Selain untuk bekerja di perusahaan yang ber­gerak di bidang spare part mobil itu, dia juga akan disiapkan untuk mengikuti World Skills di Brasil. Louvit diincar perusahaan setelah sukses membuat panel otomasi industri.

Panel ini merupakan alat untuk mengontrol seluruh fungsi mesin yang terdapat di dalam industri. “Kami sengaja melatih siswa membuat panel dengan standar internasional. Jadi panel otomasi ini benarbenar bisa diunggulkan,” tutur dia.

Tak tanggung-tanggung persiapannya. Selama delapan bulan sebelum perhelatan LKS SMK tingkat nasional ini dimulai, Iva bersama tim dari sekolahnya melatih Louvit secara intensif.

Mulai Desember 2013 sampai April 2014, latihan dilakukan setiap hari sepulang dari sekolah, yaitu mulai pukul 14.00 sampai 18.00. Usai mengikuti Ujian Nasional (UN) pada April hingga Agustus,

jadwal latihan semakin panjang, yaitu mulai pukul 08.00 hingga 17.00.

Bimbingan tidak hanya untuk menguasai teori dan teknik membuat panel otomasi. Melainkan juga untuk membekali mental siswa agar benar-benar prima saat praktik di lokasi lomba dan saat presentasi di hadapan dewan juri. “Di lokasi lomba, siswa harus mengerjakan panel otomasi mulai pukul 08.00 sampai 17.00. Setelah itu mereka juga diminta presentasi. Kalau tidak kuat mental dan fisiknya tentu siswa akan keteteran,” kata dia. Berkat latihan itu, siswanya pun berhasil menyingkirkan sebelas provinsi lain yang menjadi pesaingnya.

Selain Louvit, peraih medali emas yang akan dikirim ke Brasil adalah Prima Andy Saputro dari SMKN 4 Malang. Di tingkat nasional Prima sukses dalam lomba bidang printing. Dia sukses mencetak kalender dengan mesin printing digital dalam waktu 105 menit dari total waktu yang disediakan 120 menit. Kecepatan membuat kalender juga diukur dengan kualitas warna dan presisinya dengan model yang diinstruksikan. “Yang paling susah adalah menyeimbangkan antara air dan tinta yang

digunakan pada plat,” kata dia.

Siswa jurusan Teknik Produksi Grafika ini menjelaskan, semua proses dalam pembuatan kalender ini menggunakan mesin digital. Sehingga perhitungan harus benar-benar tepat. Jika sedikit saja terjadi kesalahan prosedur, mesin printing akan error dan tidak dapat melakukan produksi.

Seperti Louvit, Prima juga langsung dilirik pihak luar yang saat itu juga memantau lomba. Dia langsung ditarik untuk melanjutkan kuliah gratis di Politeknik Negeri Media, Jakarta. “Ini akan menjadi kesempatan saya untuk sekaligus berlatih menyiapkan diri mengikuti kompetisi di Brasil,” tutur dia.

Sementara itu, Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi mengutarakan apresiasinya atas prestasi yang berhasil diraih para siswa. Baik mereka yang meraih medali emas, perak, perunggu hingga peraih juara harapan 1 dan 2. Menurutnya, prestasi ini cukup melejit di banding tahun lalu.

Sebab, tahun lalu Jatim berada di posisi keempat dengan hanya mengoleksi tiga medali emas. “Kalau tahun ini sudah bisa mengoleksi delapan emas itu berarti peningkatan yang bagus,” kata dia.

Menurut Harun, selisih antara juara 1, 2 dan 3 tidak terpaut jauh. Sehingga pada tahun berikutnya peluang untuk mengunggulinya akan terbuka lebar. Sebagai peringkat pertama misalnya, Provinsi DKI Jakarta menjadi juara umum dengan 13 medali emas dan Jateng sebagai Juara 2 berhasil mengoleksi 11 medali emas.

Kabid Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur) Drs Hudiyono MSi menambahkan, Jatim berhasil meraih peringkat tiga setelah mengoleksi meraih 8 medali emas, 8 perak, 5 perunggu, 3 harapan satu dan 5 harapan dua. Jumlah medali ini meningkat dari tahun lalu saat LKS digelar di Jakarta. Yaitu 3 medali emas, 5 medali perak, 7 medali perunggu, 6 harapan satu dan 9 harapan dua.

Keberhasilan ini menandakan bimbingan yang dilakukan baik oleh guru maupun Dindik Jatim telah berhasil.

Sebab, pihak Dindik Jatim secara khusus telah menerjunkan tim yang terdiri dari perguruan tinggi dan industri untuk melakukan pembinaan kepada siswa.

“Kita latih mereka mulai dari kompetensinya hingga keterampilan dalam menjelaskan karya,” kata dia.*

12

Kamis Wage, 28 AGUSTUS 2014

Dr H Soekarwo Drs H Saifullah Yusuf

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim

Menumbuhkembangkan Koperasi Wanita Lewat Pelatihan Teknis Koperasi wanita (Kopwan) di Sidoarjo hingga 2014 terhimpun sebanyak 353 lembaga. Meski seluruhnya tumbuh berkembang, namun masih banyak yang butuh mendapat bimbingan untuk menjadi dewasa dan matang. Mereka perlu sentuhan di sana-sini, agar cepat berkembang sesuai kinerja koperasi dan tuntutan zaman.

B

imbingan kepada Kopwan tak sekadar arahan dalam membuat laporan keuangan. Tetapi, mereka juga butuh kreativitas untuk memajukan koperasinya. Salah satunya adalah dengan menciptakan kegiatan yang bisa ditularkan kepada anggotanya.

Semisal kegiatan membuat keset (alas kaki) atau pelindung botol air mineral, atau menjahit baju, dan lain-lain.

Dalam pembuatan laporan keuangan, peran Dinas Koperasi

UMKM, Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Sidoarjo terus berkomitmen untuk membimbing mereka. “Lewat pelatihan akuntansi seperti ini, diharapkan Kopwan di Sidoarjo bisa membuat laporan keuangan sesuai harapan kita. Kalau pengurus Kopwan bisa membuat laporan keuangan, mereka tak perlu minta jasa orang lain dalam pembuatan laporan keuangannya,” kata Kepala Seksi Kelembagaan Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan, dan

Sebanyak 40 peserta yang terdiri dari pengurus Kopwan di Sidoarjo mengikuti pelatihan akuntansi di Hotel Halogen Sidoarjo, mulai 6-8 Agustus 2014.

Peserta mengakui mendapatkan wawasan ilmu akuntansi sebagai modal untuk membuat laporan keuangan koperasi mereka.

Kepala UPT Dinkop dan UMKM Provinsi Jatim Sutoyo, Kasi Bina Usaha Dinkoperindag dan ESDM Kabupaten Sidoarjo Ismail, Kasi Kelembagaan Dinkoperindag dan ESDM Kabupaten Sidoarjo Dra Indah Suatmi MSi (dari kiri ke kanan)

ESDM Kabupaten Sidoarjo, Dra Indah Suatmi MSi. Dicontohkannya dalam pelatihan singkat dan praktik bagi koperasi wanita yang bertajuk ‘Penyusunan Laporan Keuangan dan Keterampilan Perca, Batik, Handicraft” di Hotel Halogen, Sidoarjo pada 6-8 Agustus 2014, adalah salah satu bentuk komitmen Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo untuk membimbing Kopwan tumbuh berkembang.

Acara tersebut diikuti oleh 40 Kopwan yang telah berakta pendirian pada 2010. Dimaklumi, kiprah Kopwan di Sidoarjo tergolong muda usianya. Awalnya pada 2009 yang terbangun sebanyak 83 Kopwan yang telah memiliki akta pendirian. Mereka adalah generasi pertama berdirinya Kopwan di Kabupaten Sidoarjo, sehingga operasional kegiatannya saat ini dianggap telah matang dan dewasa.

Dalam perkembangannya hingga 2014 ini telah berdiri sebanyak 353 Kopwan yang tersebar di tiap desa di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Karenanya, Dinas

Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur sangat komit dalam memajukan dan menumbuhkembangkan dunia perkoperasian, khususnya Kopwan.

Kehadiran Kopwan dinilai memiliki dampak ganda, yaitu sebagai sumber kehidupan untuk mengendalikan ekonomi setiap rumah tangga. Sehingga, bimbingan berupa pelatihan terus digiatkan, agar mereka tumbuh berkembang sesuai pengaruh zaman.

Kini modal usaha Kopwan di Sidoarjo berkembang menjadi gemuk, lantaran bimbingan dari Dinas Koperasi dan UMKM Pemprov Jatim maupun dari dinas setempat. Dana

pancingan sebesar Rp 25 juta dari Pemprov Jatim untuk tiap Kopwan yang telah digulirkan sebagai modal awal, kini berkembang dan banyak dinikmati masyarakat desa.

Untuk menumbuhkembangkan Kopwan, diakui oleh Ismail, Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi, Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Sidoarjo, dibutuhkan gerak langkah bersama. Beruntunglah, kata Ismail, meski ada keterbatasan sumber daya manusia di dinas, namun masih mampu saling berinteraksi dengan pengurus Kopwan yang tersebar di desa-desa.

Sehingga, bimbangan terhadap

Majulah Koperasi Wanita Sidoarjo IHWAL pendirian Kopwan di Sidoarjo tak bisa lepas dari peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Dinkop dan UMKM) Provinsi Jatim.

Berawal pada 2009, Dinkop dan UMKM Provinsi Jatim bersemangat membangun 8.506 unit Kopwan yang tersebar di tiap wilayah desa di Jawa Timur.

Tiap unit Kopwan mendapatkan dana hibah sebesar Rp 25 juta sebagai modal awal operasional koperasi. Dalam satu tahun, bila Kopwan tersebut mengalami pertumbuhan baik modal maupun anggota, maka dikucurkan kembali dana hibah tambahan sebesar Rp 25 juta.

Pendirian Kopwan di desa ini diharapkan dapat mengeliminasi gerak rentenir. Selama ini sebagian besar perempuan desa menjadi alternatif pencari nafkah keluarga. Namun, keberadaannya banyak dimanfaatkan oleh bank swasta atau rentenir dengan bunga cukup tinggi. Akhirnya mereka terlilit utang dan tidak bisa membayar.

Dengan keberadaan Kopwan ini, diharapkan bisa membantu pembiayaan usaha warga desa.

Modal awal Rp 25 juta yang didapat dari dana hibah pada 2009 itu kini berkembang di Kopwan Amanah, Desa Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Hingga Juli 2014, Kopwan Amanah telah menghimpun dana sebesar Rp 228.337 juta. Apa resep keberhasilan menghimpun dana sebesar itu?

“Kesungguhan dalam pengelolaan,” kata Endang Tutik, Sekretaris Koperasi Amanah, yang berakta pendirian pada 2009.

Koperasi Amanah kini diperkuat oleh 186 anggota, yang sebagian besar adalah pedagang kecil di wilayah setempat. Dalam catatan pembukuan, diakui oleh Endang Tutik hanya ada empat anggota yang ‘bermasalah’ dengan kredit, dengan total pinjaman sebesar Rp 584 ribu. “Insyaallah secepatnya akan tertutup. Karena anggota kami memiliki kesadaran tinggi dan handarbeni terhadap kelangsungan koperasi ini,” jelas dia.

Pihaknya menerapkan suku bunga 1,5 persen untuk pinjaman, dengan masa pengembalian untuk pinjaman di bawah Rp 1 juta sebanyak 5 kali angsuran, dan di atas Rp 1 juta sebanyak 10 kali angsuran.

Pedagang kecil yang menjadi anggota Koperasi Amanah didominasi oleh pedagang makanan dan minuman, seperti penjual soto, bakso, atau angkringan kopi. Kondisi geografis Desa Sidokumpul yang terletak di pusat Kota Sidoarjo, memungkinkan warganya yang berwirausaha di sektor pedagang kaki lima berjualan makanan dan minuman.

Menurutnya, warga Sidokumpul yang berwirausaha di sektor produksi tidak banyak membutuhkan bantuan jasa Kopwan. “Ada yang berkegiatan memproduksi tempe atau tahu. Tapi, persentasenya tidak sebanyak pedagang kaki lima,” jelas perempuan berusia 62 tahun ini.

Kopwan Amanah tergolong Kopwan yang mandiri dan dewasa. Setidaknya itu ditinjau dari akta pendirian pada 2009 dan kesehatan keuangannya yang mumpuni. Hal sama terjadi pada Kopwan Sakinah di Desa Jedong Cangkring, Kecamatan Prambon, yang berakta pendirian pada 2009.

Kini, Kopwan Sakinah berhasil menghimpun dana sekitar Rp 200 juta lebih hingga periode Juli 2014. Sukses yang dipetik Kopwan Sakinah dengan cara angsuran pinjaman dilakukan pada tiap hari Jumat setiap minggunya. Lewat cara itu, besaran uang yang dikembalikan tetap terjaga, namun proses pengembaliannya lebih cepat.

“Perhitungan itu berdasarkan aspirasi anggota yang kami tampung pada saat RAT,” ujar Dilah Mei Dwi Harini, Ketua Koperasi Sakinah dalam perbincangan kemarin.

Dilah menegaskan, bahwa koperasi yang dikendalikannya sejak 2009 hingga kini tak memiliki kredit macet dari anggotanya. Maksimal pinjaman yang diberikan kepada anggota sebesar Rp 2 juta. Namun bila digunakan untuk usaha, diberikan Rp 3 juta.

Suku bunga yang ditetapkan sebesar 2 persen.

Menurutnya, warga desa di tempatnya bermukim dikenal lugu-lugu dan penurut. Sebagian besar dari anggota koperasinya berkegiatan di bidang pengepul barang bekas rosokan. Selebihnya adalah pedagang kecil yang berjualan rujak, gorengan, atau penjual bakso.

Desa Jedong Cangkring memiliki tiga pedukuhan dengan 16 RT. Di masing-masing RT, terdapat ketua kelompok koperasi yang bertugas membina anggota koperasi. Pemilihan ketua kelompok didasarkan pada aktivitas yang dijalaninya, seperti aktif di kegiatan PKK atau Dasa Wisma. Dengan cara begitu, ketua Kopwan Sakinah tidak kesulitan untuk terhubung komunikasi dengan masing-masing ketua kelompok.

Ada yang unik dalam mewujudkan pembagian SHU di Kopwan Sakinah, yakni direalisasikan dengan cara tamasya bersama anggota. Jadi tidak ada pembagian SHU dalam bentuk uang yang diterima anggota. Pada tahun lalu, tamasya ke Wisata Bahari Lamongan menggunakan dua bus. Sedangkan tahun ini rencananya tamasya ke Jogjakarta.  *

Peserta yang akan mengikuti pelatihan pembuatan perca, batik, dan handycraft.

Persiapan pelatihan membuat perca, batik, dan handycraft.

koperasi wanita terus berjalan.

Wilayah Kabupaten Sidoarjo, menurutnya, memiliki 1.316 unit koperasi (termasuk di dalamnya 353 Kopwan), dan 171.264 unit UMKM. Yang tergolong usaha mikro sejumlah 100 ribu unit lebih, yang tergolong usaha kecil sekitar 15 ribu unit, dan yang masuk dalam klasifikasi usaha menengah sekitar 4.000 unit.

Dari diskripsi yang dipaparkan, Ismail berharap bila ada lembaga Kopwan yang membutuhkan bantuan, agar tak segan-segan untuk mendatangi kantor Dinas Koperasi Sidoarjo. Dia berharap, lewat pelatihan akuntansi secara singkat, tiap Kopwan mampu membuat laporan akuntansi keuangan.

“Kalau koperasi mau meningkatkan modal usahanya harus memenuhi laporan keuangan yang rutin tiap bulan atau tiga bulan. Selain itu juga laporan keuangan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dari situlah, akan diketahui kinerja koperasi apakah layak untuk mendapatkan modal usaha tambahan, atau masih perlu dilakukan pembinaan,” kata Ismail kepada peserta pelatihan di Hotel Halogen.

Menurutnya, masih ada Kopwan yang belum rutin membuat laporan keuangannya. Kondisi itu ditolerir, karena banyak pengurus Kopwan yang belum memahami persoalanpersoalan teknis pembuatan laporan. Apalagi secara kelembagaan, akta pendirian koperasi tergolong baru. Sehingga dengan pelatihan singkat akuntansi, diharapkan Kopwan tidak ‘menjahitkan’ (meminta bantuan pihak lain) dalam menyusun laporan keuangannya.

Pelatihan singkat akuntansi yang digelar kemarin mengacu pada sistem laporan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik) yang diberlakukan sesuai Peraturan Kementerian.

Sebelumnya, menggunakan PSAK No 27 (Peraturan Standar Akuntansi) yang kini mulai tidak digunakan.

Di sisi lain, Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo bangga terhadap kinerja usaha Kopwan yang dianggap telah dewasa dan matang.

Sukses Kopwan di Sidoarjo itu di antaranya dicapai oleh Koperasi Wanita Amanah di Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Juga Koperasi Wanita Sakinah di Desa Jedong Cangkring, Kecamatan Prambon.

Serta Koperasi Kalimati di Desa Kalimati, Kecamatan Tarik. Modal usaha untuk ketiga Kopwan itu kini telah mencapai ratusan juta rupiah, dan kenaikan anggota mengalami peningkatan pesat. *

Pelatihan Singkat yang Mencerdaskan KEGIATAN pelatihan singkat akuntansi yang diikuti 40 pengurus Kopwan Sidoarjo di Hotel Halogen belum lama ini, diakui oleh peserta sangat mencerdaskan pikiran. Pengakuan itu diungkap Hj Siti Aminah, Sekretaris Koperasi Bunga Teratai, Desa Sidorejo, Kecamatan Krian.

Dengan bekal pelatihan itu, Siti Aminah mengaku mendapat gambaran yang utuh tentang tata laksana pembuatan laporan akuntansi. Dia baru dua tahun ini mengabdikan diri sebagai sekretaris di Kopwan Bunga Teratai.

“Sebelumnya, koperasi kami belum pernah tersentuh oleh kegiatan seperti ini. Apalagi, pelatihan singkat di bidang akuntansi sangatlah membantu dalam pembuatan laporan keuangan. Ini sangat bermanfaat, karena dengan bekal ilmu akuntansi sederhana, kami bisa mempraktikkannya,” kata perempuan berusia 48 tahun, yang juga istri dari sekretaris desa setempat.

Diakuinya, pembuatan laporan keuangan biasanya dilakukan dengan meminta bantuan pihak lain. Karena, katanya, pengurus Kopwan mayoritas adalah ibu rumah tangga dengan bekal wawasan koperasi yang minim.

Namun, dengan pelatihan singkat ini didapat bekal wawasan yang mengembangkan pikiran untuk diaplikasikan di lembaga koperasinya.

“Insyaallah, setelah dari pelatihan

ini saya akan menularkan ilmu kepada teman-teman pengurus di koperasi.

Sehingga dengan demikian, kami akan memahami bersama dalam mempraktikannya,” kata Aminah bernada optimistis.

Menurutnya, akta pendirian koperasi Bunga Teratai didapat pada 2010 dengan modal usaha awal Rp 25 juta dari Pemprov Jatim. Kini, katanya, telah berkembang menjadi Rp 45 juta dalam dua tahun ini.

Kopwan Bunga Teratai memiliki anggota sekitar 112 orang. Mereka sebagian besar adalah pedagang kecil yang beraktivitas di pasar desa setempat. Di Desa Sidorejo, terdapat tujuh pedukuhan.

Dalam mengembangkan keanggotaan, kata Aminah, pihaknya memasang koordinator di masing-masing pedukuhan dan perumahan desa setempat. Koordinator itu membawahi anggota koperasi yang bermukim di wilayahnya.

Dalam memanajemeni koperasi, Aminah mengaku kendala yang dihadapi adalah ketika ada anggota yang nakal dalam mengembalikan kredit. Biasanya, dia bersama pengurus koperasi menagih kepada suami dari anggota yang memiliki pinjaman.

Lewat cara itu dianggap paling halus dan jitu, sehingga pengurus bisa menyelamatkan uang koperasi.

“Jumlah kredit macet seperti itu memang tidak besar. Tetapi cukup

Suasana pelatihan pembuatan perca, batik, dan handycraft

mengganggu arus kas keuangan.

Sehingga kalau bisa dikumpulkan dari kecil, Insyaallah modal usaha bisa berkembang terus,” lanjut dia.

Ungkapan kepuasan dalam mengikuti pelatihan singkat juga diakui oleh Eddy, pengurus Kopwan Lily Sejahtera, Desa Jemundo, Kecamatan Taman.

Menurutnya, dengan mengikuti pelatihan singkat ini, ketidaktahuannya dalam penyusunan laporan keuangan menjadi terpecahkan. Artinya, kini pihaknya mulai tergambar penyajian laporan keuangan yang tersusun secara baik, dan memahami prinsipprinsip koperasi, serta kaidah bisnis yang sehat dalam menggerakkan usaha koperasi. “Sebagai pengurus koperasi, saya mendapatkan wawasan ilmu akuntansi dari pelatihan ini, sehingga memicu harapan kami dalam mengembangkan koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri,” katanya bernada semangat.

Menurutnya, segala peluang di pasar dan perkembangan teknologi dan informasi menjadi keharusan bagi tiap-tiap koperasi. Sehingga dari situ eksistensi Kopwan akan diakui sekaligus dapat meningkatkan perkembangan dan kemajuan koperasi. Apalagi, Kopwan Lili Sejahtera yang terletak di kawasan Desa Jemundo sebagai kawasan bisnis, perannya dapat berkembang sesuai pengembangan wilayah kerjanya.  *