Harian Bhirawa Edisi 27 Mei 2015

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Bila tidak standar, kesempurnaan vaksin akan buruk dan pasti kualitasnya akan menurun. Efeknya terhadap tubuh juga akan berbeda,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 3

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kepala Dinkes Jatim dr Harsono

Rabu Legi, 27 MEI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

27 MEI 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo Di Jakarta

 Wagub H Saifullah Yusuf 08.00 13.00 20.00

Menghadiri Peringatan Isra Miroj di PP Miftahus Saadah Mojoagung Jombang Rapat di Kantor PBNU Jakarta Menghadiri Haul KH Moh Ghozali Manan di PP Miftahul Mubtadiin Nganjuk

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 09.00

Membuka Talkshow dan Pameran di Kantor Baperpusip Jatim

Bangil Jadi Ibukota Bakal Disetujui Pasuruan, Bhirawa Sebentar lagi wilayah kecamatan Bangil akan menjadi sebagai ibukota Kabupaten Pasuruan.

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf menyampaikan kepastian itu terungkap saat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang penetapan ibukota kabupaten itu sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI. “Kami sudah mendapatkan informasi bahwa penetapan ibukota Kabupaten Pasuruan sudah

 ke halaman 11

Dua Komisioner Bawaslu Jatim Penuhi Panggilan Penyidik Polda Jatim, Bhirawa Usai menetapkan satu tersangka baru kasus dugaan korupsi dana hibah Bawaslu Jatim, Senin kemarin, Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim kembali melakukan pendalaman dan memeriksa dua Komisioner Bawaslu

hilmi Husain/bhirawa

Sebuah Alun-alun Bangil di Kabupaten Pasuruan makin indah dan sejuk, Selasa (26/5). Pemkab Pasuruan akhirnya mendapatkan sinyal positif terkait wilayah Kecamatan Bangil akan menjadi sebagai ibukota Kabupaten Pasuruan.

Dewan Trenyuh 30% Jalan di Jatim Rusak Berat DPRD Jatim, Bhirawa Dari sekitar 2.000 kilometer panjang jalan provinsi di Jawa Timur, sekitar 30 persennya dalam kondisi rusak berat. Kerusakan itu tersebar di wilayah Pantura, Madura dan Tapal Kuda.

Karenanya, Komisi D DPRD Jatim minta Pemprov Jatim segera turun tangan, apalagi menjelang mudik Hari Raya Idul Fitri di mana banyak masyarakat yang pulang ke desa.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Hamy Wahjunianto membeberkan, persentase jalan nasional yang ada di Jatim pun kondisinya juga tak kalah miris. Fakta ini tentu sangat mengkhawatirkan, terlebih menjelang Ramadan dan Lebaran 2015 yang merupakan puncak lalu lintas arus barang dan orang.

Politisi PKS itu menilai kondisi jalan rusak selalu menjadi masalah yang seperti tak pernah terselesaikan karena lemahnya regulasi. Orang nomor satu di PKS Jatim itu menyebutkan ada dua faktor penyebab jalan cepat rusak. Pertama, kendaraan peti kemas yang tak perlu masuk jembatan timbang dan kedua, biaya denda yang

Jatim Andreas Pardede dan Sri Sugeng Pudjiatmiko, Selasa (26/5).

Didampingi pengacaranya, kedua Komisioner Bawaslu Jatim datang secara bersamaan di Gedung Tipidkor Polda Jatim sekitar pukul 13.00 siang.

Mengenakan kemeja warna biru, An-

Ketua DPRD Dukung Langkah Polisi dan Hormati Proses Hukum

Jombang, Bhirawa Ketua DPRD Jombang Joko Triono mendukung upaya penyidik Subdit Perbankan Ditreskrimsus Polda Jatim untuk mengungkap keterlibatan oknum anggota DPRD Jombang dalam kasus Kredit Usaha Rakyat (KUR) fiktif senilai Rp 24,8 miliar. Pihaknya siap memberikan bantuan kepada penyidik jika memang dibutuhkan.

“Kami mendukung penuh proses hukum yang berjalan di Polda Jatim. Jika dibutuhkan untuk membantu dalam proses penyidikannya, kami juga siap,” ujarnya saat ditemui dalam acara pembu-

kaan seminar Keuangan Inklusi di Pendopo Kabupaten Jombang, Selasa (26/5).

Joko mengakui jika sebelum kasus KUR Bank Jatim mencuat, pihaknya sebagai Ketua

DPRD Jombang pernah didatangi pihak dari Polda jatim yang memberikan informasi terkait kredit yang diduga dinikmati juga oleh anggota legislatif. Namun Joko menyatakan jika dalam kasus itu, ia tak banyak tahu. Karena saat Bank Jatim mengucurkan kredit kepada pemohon KUR 2012 silam, dia belum menjabat sebagai Ketua DPRD. “Pernah ada yang datang, dan saya berharap sebagai pimpinan DPRD paling

Sentil..

 ke halaman 11

 43 PKBpersen siapkan kader muda disandingkan Ilah informal masyarakat Jatim andalkan Saiful permodalan   Mereka Jangan hanya tapiberurusan kapabel, inovatif danbank memiliki visi jelas sudahmuda, paham, dengan berbelit-belit   Operasi Bina Marga ajukan tambahan anggaran Patuh Semeru kedepankan simpati   Jika Jangan hanya nambah anggaran, realisasisimpati di lapangan yang tidak, masyarakat makin kehilangan  penting  Bupati jadi Jukir dadakan di Terminal Malik Ibrahim  Preman Kades penganiaya juru pengairan dituntut tiga bulan penjara jadi tak berkutik   Pemimpin berwatak preman kok bisa kepilih

 ke halaman 11

100 Siswa SMK Jatim Ikuti Teaching Factory di Tiongkok

Tak Tertarik Duduk di DPRD

Khozanah Hidayati

 ke halaman 11

Dua Komisioner Bawaslu Jatim Sri Sugeng Pudjiatmiko dan Andreas Pardede memenuhi panggilan penyidik Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim, Selasa (26/5).

KUR Fiktif di Bank Jatim Jombang Seret Anggota Dewan

 ke halaman 11

SEJAK awal, sosok yang satu ini tidak pernah membayangkan akan duduk sebagai anggota parlemen. Mengingat sejak awal dia tidak tertarik menjadi seorang anggota dewan.

Sebaliknya, Khozanah Hidayati lebih tertarik menjadi seorang guru yang mengabdikan dirinya demi kepentingan generasi muda. ‘’Baru setelah saya dipaksa sampai tiga kali oleh partai, akhirnya sayapun menyerah.

Dan ak-

dreas enggan memberikan keterangan kepada awak media. Hal serupa juga ditunjukkan oleh Sri Sugeng yang hanya tersenyum ketika disapa awak media.

Kasubdit III Ditreskrimsus Polda

abednego/bhirawa

adit hananta utama/bhirawa

Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rahman menerima perwakilan dari Tianjing Education Center, Tianjin Sino Germany dan Tianjin Maritime Vocational College, Selasa (26/5).

Dindik Jatim, Bhirawa Tawaran kerjasama berskala internasional terus mengalir dari sejumlah negara ke Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim. Setelah mematangkan konsep pendidikan vokasional berstandar Jerman, kini para siswa SMK di Jatim kembali ditantang untuk mengikuti teaching factory di Tianjin, Tiongkok.

Tantangan ini digulirkan langsung oleh Tianjin Education Center (TEC) untuk 100 siswa SMK di Jatim. Dalam hal ini, terdapat pilihan kompetensi yang ditawarkan yakni Teknologi Otomotif yang akan ditangani langsung oleh Tianjin Sino

 ke halaman 11

LAKIP Kabupaten/Kota di Jatim Masih Buruk

Pemprov, Bhirawa Kesadaran pemerintah kabupaten dan kota di Jatim masih rendah terkait pembuatan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Dari 38 kabupaten/kota yang membuat LAKIP tidak mencapai 10 daerah yang masuk dalam kategori baik.

“Kita cukup prihatin dengan kondisi ini. Ini menjadi tugas kita untuk memberikan pengarahan agar kabupaten/ kota membuat LAKIP dengan baik. Saat

 ke halaman 11

Proyek Jembatan Ploso Rp 120 Miliar Terkendala Lahan Jombang, Bhirawa Mega proyek pembangunan Jembatan Ploso yang sejak 2013 dikerjakan hingga saat ini masih mangkrak. Hanya tiga tiang pancang yang sudah berdiri sejak pertengan 2014. Proyek senilai Rp 120 miliar itu masih terkendala pembebasan lahan.

Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Jombang Eksan Gunajati, mengakui proyek pembangunan Jembatan Ploso hingga kini masih mandek. Alasannya, karena belum rampungnya proses pembebasan lahan dari warga terdampak. ’’Memang

 ke halaman 11

Oleh-oleh Khas Kota Batu

Cobek, Masih Diminati dan Bahkan Jadi Souvenir Wisatawan Perkakas rumah tangga ini tergolong sederhana.

Perkakas rumah tangga yang biasanya terbuat dari batu dan kayu ini ternyata masih memiliki daya tarik tersendiri yang tak lekang oleh waktu. Walaupun sudah ada mesin blender, toh keberadaan cobek seakan tak bisa tergantikan. Bahkan keberadaannya dijadikan nilai plus oleh para penjaja nasi lalapan.

Supriyanto, Kota Batu Umumnya para penikmat sambal lalapan mengaku lebih nikmat ketika menyantap makanan dengan sambal yang diambil langsung dari cobek. Larena itu wajar kerajinan cobek masih bertahan hingga saat ini, bahkan menjadi salah satu souvenir wisata di

banyak daerah, termasuk di sekitar Taman Rekreasi Sengkaling Kabupaten Malang dan sejumlah penyedia souvenir wisata di Jalan Ir Soekarno Desa Mojorejo Kota Batu.

Kerajinan cobek berkembang di Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.

Salah satu perajin yang

cukup sukses mengembangkan kerajinan cobek adalah Yusmiati (45).

Yusmiati menceritakan, sebagai perajin kelas kampung, ia hanya dimodali dengan dua mesin molen dan tiga mesin bubut. Dengan modal itu, warga Desa Junrejo ini mampu pergi keluar negeri dengan cuma-cuma alias gratis.

Yusmiati yang juga menjadi ketua Kelompok Cluster (kelompok ibu-ibu Home Industri) ini sering diundang mewakili Indonesia untuk prestasinya itu. Ia pernah diundang di Beijing dan Amerika. “Ya, berkat cobek ini saya ke luar negeri gratis, karena

 ke halaman 11

supriyanto/bhirawa

Aneka cobek yang dijajakan di pinggir jalan menjadi salah satu souvenir bagi wisatawan yang datang ke Kota Batu.

SURABAYA

2

Rabu Legi 27 MEI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

KPK Berikan Pendidikan Anti Korupsi pada Pejabat Pemkot, Bhirawa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) Selasa (26/5) kemarin memberikan seminar anti korupsi kepada jajaran pejabat Pemkot Surabaya.

Seminar anti korupsi bertema Kekuatan Perempuan, Inspirasi Perubahan yang digelar di Graha Sawunggaling, Lantai VI kantor Pemkot Surabaya.

Dalam seminar tersebut, tampil sebagai pembicara, Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, Pakar Hukum Universitas Surabaya, Ganjar Laksamana serta Sri Budiarsih yang merupakan agen SPAK (Saya, Perempuan Anti Korupsi) dengan moderator Hesti Armiwulan, mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi

Manusia (KomnasHAM).

Adnan Pandu Praja mengatakan, kegiatan ini berupaya mengoptimalkan peran perempuan agar tercipta tatanan masyarakat yang bersih dan bebas dari korupsi.

Sehingga, pengaruh positif ini, tidak hanya bagi anak dan suaminya, melainkan juga masyarakatnya yang lebih luas lagi di manapun mereka berada.

Sebagai tindak lanjut, KPK akan memberikan pelatihan bagi para perempuan untuk menjadi agen SPAK pada Rabu (27/5) di

Hotel Sheraton Surabaya.

Dalam kesempatan tersebut, Adnan juga mengapresiasi wali kota Surabaya yang disebutnya pantas menjadi contoh bagi kepala daerah lainnya, terutama dalam hal mewujudkan good governance di lingkungan pemerintah yang dipimpinnya. ‘’Bu Risma ini wali kota yang pantas menjadi panutan. Sosoknya sederhana dan apa adanya. Banyak kepala daerah yang belajar kepada Bu Risma,’’ tegas Adnan Pandu Praja Peserta seminar kemarin adalah Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) perempuan di lingkungan Pemkot Surabaya. Mulai kepala dinas, pegawai, hingga camat. Diantaranya Kepala Dinas Kebakaran, Chandra Oratmangun, Kepala Dinas Kesehatan Febria Rach-

manita, Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan, Arini Pakistyaninsih, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD), Mia Santi Dewi, hingga Camat Sukolilo, Kanti Budiarti.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini ketika membuka seminar mengatakan bahwa kaum perempuan, melalui peran sentralnya sebagai ibu, istri dan anggota masyarakat, memiliki kekuatan lebih dibanding pria dalam wujud kemampuan berkomunikasi yang lebih luwes untuk menyebarkan semangat anti korupsi.

Menurut Wali Kota Risma, berdasarkan sebuah penelitian, kaum perempuan ternyata lebih efektif dalam hal pencegahan korupsi karena mudah berkomunikasi dan bisa memberikan pengaruh lebih luas. Dan itu

bisa dimulai dari keluarga. ‘’Kita punya kemampuan menjelaskan di lingkungan sekitar kita. Gunakan itu untuk menjelaskan hal-hal positif. Saya yakin perempuan bisa. Kalau kita semua bergerak, saya yakin, Indonesia makmur itu bisa terwujud,’’ tegas Risma.

Semangat anti korupsi itu, menurut Risma juga diimplementasikan di lingkungan Pemkot Surabaya.

Seringkali, ketika ada acara yang melibatkan SKPD, Wali Kota mengingatkan untuk tidak sekali-sekali tergoda korupsi karena sanksi berupa tindakan tegas sudah menunggu.

Semisal bila ada temuan seperti dugaan kasus pungutan liar yang beberapa waktu lalu ikut menyeret institusi Satpol PP Surabaya, wali kota langsung

meresponnya. ‘’Semisal ada kejadian seperti Satpol PP itu, kita kumpulkan kepala Saptol PP dari kelurahan, kecamatan. Kita undang semua.

Saya ngomong untuk apa kalau punya harta banyak tetapi hidup nggak tenang.

Itu saya ambil sebagai case untuk ngomong ke seluruhnya,’’ jelas Wali Kota.

Wali kota perempuan pertama dalam sejarah pemerintahan Kota Surabaya sejak tahun 1916 ini menjelaskan, menjadi pegawai negeri sipil (PNS) itu memiliki batasan. Sebab, ada hak-hak orang lain yang tidak boleh dilanggar semisal hak anak-anak untuk mendapatkan sekolah layak. ‘’Saya selalu tekankan, menjadi PNS itu pilihan. Jadi harus siap seperti ini. Kalau ndak mau ya silahkan keluar

saja. Jangan sampai kita salah langkah hanya karena ingin puaskan keinginan kita sehingga hak orang lain terabaikan,’’ sambung Risma sapaan akrabnya.

Walikota yang masuk dalam 50 besar tokoh paling berpengaruh di dunia ini menambahkan, tak hanya di lingkungan PNS, semangat anti korupsi itu juga ditanamkan kepada siswasiswi di Surabaya.

Pelajar di Surabaya diberikan pemahaman tentang pentingnya mendapatkan sesuatu melalui kerja keras (belajar) bukan dengan jalan pintas (mencontek). ‘’Mulai tahun ini juga akan kita masukkan kurikulum anti korupsi,’’ sambung mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan kota Surabaya.Q dre

PANGGUNG BIROKRASI

Juli Pergub Nakes Diberlakukan Surabaya, Bhirawa Pemberlakukan Pergub (Peraturan Gubernur) Tenaga Kesehatan (Nakes) akan segera diberlakukan. Rencananya Juli 2015 ini Pergub Nakes akan dilaksanakan. ‘’Kita tunggu saja Pergub ini selesai karena Pergub Nakes ini akan mengatur banyak mekanisme pesebaran tenaga kesehatan di Jatim,’’ ujar Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono.

Selain mengatur persebaran dokter, Pergub Nakes ini nantinya juga dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah dan rumah sakit dalam mengaji tenaga kesehatan termasuk dokter yang bekerja di daerah. Banyak dokter khususnya dokter spesalis yang enggan ditempatkan di daerah lantaran pendapatan atau gaji yang diterima tidak sesuai dengan profesinya. ‘’Ada dokter yang hanya memilih ditempatkan kota-kota besar dan ada yang memilih di tempatkan yang sarana dan prasarana sudah lengkap.

Melihat kondisi ini Pergub Nakes nantinya akan menyelesaikan masalah kesenjangan di lapangan,’’ paparnya.

Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan, total dokter spesialis di Jatim 5.144 orang. Namun, 1.655 orang (32 persen) di antaranya berjejal di Surabaya. Di Kota Malang ada 618 (12 persen) dan Sidoarjo 368 orang (6 persen). Artinya banyak dari dokter spesalis hanya mengumpul di kota besar sedangkan di kota kecil dan terpencil Q dna sangat sedikit yang mau.Q

Siap Rekrut Direksi Baru KBS Surabaya, Bhirawa Badan Pengawas (Bawas) Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS-KBS) siap menggelar rekrutmen calon Direktur Utama PDTSKBS pada 29 Mei hingga 8 Juni mendatang.

Ketua Bawas PDTS KBS Heri Purwanto, di Surabaya, Selasa, mengatakan rekruitmen itu akan diumumkan melalui media massa. Jika sudah ada peminat, selanjutnya para pelamar ini akan menjalani seleksi di Bawas. “Setelah itu, peserta akan menjalani seleksi lagi yang dilakukan oleh konsultan independen,” katanya.

Hasil dari konsultan independen itu, lanjut dia, akan diserahkan lagi ke Bawas PDTSKBS. “Baru setelah itu, nama-nama yang masuk ke kami akan kami serahkan ke wali kota. Keputusan ada di wali kota,” katanya.

Heri mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengalokasikan anggaran untuk rekrutmen dirut BUMD yang bergerak dalam bidang konservasi satwa ini sekitar Rp50 juta.

Anggaran sebesar itu digunakan untuk konsultan independen dan juga pengumuman di media massa. Bawas menilai, anggaran sebesar itu sangat mepet, sehingga dilakukan upaya agar tetap bisa Q dre.ant mencukupi.Q

Presiden Joko Widodo menyalami Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat acara Peluncuran Program Transformasi BPD di Istana Negara Jakarta.

iib/bhirawa

Gubernur Tandatangani MoU Transformasi BPD Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menandatangani memorandum of understanding (MoU) Peluncuran Program Transformasi BPD (Bank Pembangunan Daerah) di Istana Negara Jakarta, Selasa (26/5). Presiden RI Joko Widodo bersama beberapa menteri ikut menyaksikan penandatanganan MoU yang bertujuan meningkatan kapasitas BPD di masing-masing daerah.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta BPD di seluruh Indonesia bersinergi agar bisa menangkap peluang pembiayaan pembangunan infrastruktur di masing-masing daerah. Diharapkan juga BPD lebih banyak masuk ke sektor-sektor produktif dibandingkan konsumtif.

“Kita ingin BPD kita besar. Ini citacita, kita ingin BPD kita juga lincah menangkap peluang. Jangan sampai peluang berseliweran di depan mata tidak bisa diambil BPD,” kata Jokowi.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad menyampaikan, program transformasi tersebut sangat diharapkan bisa membawa dampak perubahan mendasar terhadap kultur BPD agar menjadi lebih profesional, terbuka, dinamis, dan terus proaktif memperbaiki diri. Tak ada pilihan pilihan lain bagi BPD kecuali harus keluar dari “zona nyaman” untuk melangkah ke tahapan yang lebih tinggi dan lebih menantang ke depan sehingga berhasil menjadi pemenang dalam kancah persaingan yang semakin tajam.

Program transformasi BPD merupakan inisiatif strategis yang tidak hanya meningkatkan kinerja, ketahanan dan daya saing kelompok BPD tetapi juga akan berdampak besar bagi pembangunan ekonomi daerah serta akan memperkuat ketahanan industri perbankan nasional. Oleh karena itu, OJK sangat berharap dukungan dari semua

Indonesia. Bank Jatim akan mensinergikan dengan program Pakde Karwo tentang ekonomi kerakyatan seperti pro poor, pro job, pro growth.

Kemudian ada pembagian tugas antara Bank UMKM dengan Bank Jatim agar tidak terjadi rebutan pasar.

“Kita harus mengakses program dengan akses permodalan kepada lembaga keuangan mikro maupun kepada UMKM di Jatim. Kemudian pembagian tugas dengan Bank UMKM yang fokus kepada ekonomi mikro dan makro ditangani oleh Bank Jatim,” pungkasnya.

Beberapa Menteri Kabinet Kerja yang hadir di acara tersebut diantaranya Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Juga hadir Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Q iib Harry Azhar Azis.Q

Harap Paradigma Baru Politik Indonesia, Politisi Gerindra Ikuti ‘Satunama’ Surabaya, Bhirawa Politisi memiliki posisi strategis dan peran signifikan dalam mengembangkan budaya politik demokratis. Posisi dan peran ideal ini akan menjadi nyata jika partai politik mendidik dan mempersiapkan kadernya untuk menjadi pemimpin yang memiliki visi dan nilai demokrasi, menguasai pengetahuan dasar

tentang politik, dan terampil dalam mengartikulasi dan mengorganisasi kepentingan-kepentingan rakyat serta memiliki kesungguhan untuk melaksanakan amanat UU dalam melakukan rekrutmen dan pengkaderan politik.

Pernyataan itu disampaikan Insan Kamil selaku Direktur Sekolah Politisi Muda dalam

Kampung Lawas sebagai Benteng Modernitas Kota Pahlawan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memiliki komitmen untuk tetap menjaga kawasan kampung di tengah modernitas kota Pahlawan. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah dengan menggelar program Festival Kampung Lawas 2015.

Festival yang bertujuan ingin menjadikan kampung-kampung di Surabaya sebagai kampung wisata tersebut diresmikan oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini di Jalan Mespati Kecamatan Bubutan, Selasa (26/5).

Hadir dalam acara tersebut, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Surabaya, Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kota Surabaya, paguyuban dan tokoh masyarakat, serta dari PT Pelindo III. Agenda yang digelar Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta PT Pelindo III ini digelar sebagai bagian untuk menyemarakkan Hari Jadi Kota Su-

pemangku kepentingan terutama pemerintah daerah selaku pemegang saham BPD dan DPRD untuk terus mendorong perubahan BPD untuk lebih baik lagi ke depan.

“OJK telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pengembangan BPD dan dengan Sparkassenstiftung fur Internasional Kooperation (Savings Banks Foundation For International Cooperation) dalam rangka bantuan tekhnis untuk Program Transformasi BPD,” katanya.

Di bagian lain, Dirut Bank Jatim R. Soeroso SE, MM menyampaikan, langkah pertama yang akan dilakukannya adalah menandatangani pakta loyalitas. “Disamping pak gubernur memberikan Pakta Integritas, kami akan mengusulkan Pakta Loyalitas sebagai bentuk loyalitas Bank Jatim kepada pemerintah daerah.,” katanya.

Langkah kedua yakni minta petunjuk gubernur soal apa yang perlu dilakukannya agar bisa membawa Bank Jatim menjadi yang terbaik se

dre/bhirawa

Wali Kota Tri Rismaharini meresmikan kampung wisata di Jalan Mespati Kecamatan Bubutan, Selasa (26/5). rabaya (HJKS) ke-722.

Wali Kota Tri Rismaharini mengatakan, nama Kota Surabaya kini sudah dikenal dunia dikarenakan semangat gotongroyong warganya, termasuk juga keberadaan kampung-kampung.

Karenanya, keberadaan kampung tersebut perlu dilestarikan. ‘’Saya ingin pertahankan kampung-kampung kita. Jangan terpengaruh dengan investor-investor, mari pertahankan sampai

kapan pun karena Surabaya terkenal dengan kampung-kampungnya,’’ tegas wali kota.

Wali kota perempuan pertama dalam sejarah pemerintahan Kota Surabaya ini mengajak warga Kota Pahlawan untuk menjadikan kampung sebagai salah satu potensi ekonomi.

Pemkot, sambung wali kota, ke depannya akan memasukkan kampung sebagai salah satu destinasi wisata.Q dre

pembukaan angkatan Sekolah Politisi Muda Angkatan (Satunama) pertama, di Balai Pelatihan Satunama Yogyakarta beberapa hari lalu.

Menurut Insan Kamil, rekrutmen politik dan pengkaderan yang lemah mengkibatkan munculnya politisi-politisi instan yang miskin nilai, minim pengetahuan, dan kurang ke-

terampilan. Tidak heran kemudian jika politik kita disesaki oleh para politisi yang nirintegritas dan nir-kapasitas.

Kondisi ini, lanjut Insan mengakibatkan hilangnya makna ideal politik. Politik untuk mencapai kebaikan bersama tereduksi semata-mata menjadi arena kontestasi antar elit politisi melalui mekanisme pemilihan yang ter-

buka dan pembagian kekuasaan di antara mereka sendiri.

“Kondisi ini tidak boleh berlangsung terus-menerus, tanpa ada yang mengupayakan sesuatu. Meski kecil, kita harus berikhtiar, mengembalikan politik pada cita-cita awalnya.

Politik harus memberi manfaat pada semuanya tak terkecuali”, Q cty tegasnya.Q

Rabu Legi 27 MEI 2015

SURABAYA

3

Kajati Gandeng KNPI Berantas Korupsi di Jatim Surabaya, Bhirawa Kejaksaan tinggi Jawa Timur di bawah komando Elvis Jhony mulai melakukan kerjasama di bidang hukum dengan sejumlah elemen masyarakat. Kemarin, Elvis Jhony mengundang pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Timur untuk membahas penegakan hukum di Jawa Timur.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur, Elvis Jhony mengatakan, pihaknya membutuhkan tenaga-tenaga dari generasi muda yang memiliki jaringan dan mobilitas tinggi untuk membantu urusan penegakan hukum. Baik itu hukum Pidana khusus termasuk di dalamnya korupsi dan pidana umum yang terjadi di masyarakat.

“Kami merasa perlu melakukan sinergi dengan organisasi kepemudaan, tujuannya untuk membantu penegakan hukum di Jawa Timur,” kata Elvis, saat menerima audiensi dengan pengurus KNPI Jawa Timur di ruang kerjanya, Selasa (26/5).

Pejabat yang dikenal dekat dengan bawahannya ini mengaku, instansinya tidak bisa berjalan sendiri dalam menyikapi laporan-laporan penyelewengan hukum di Jawa Timur. Pihaknya ingin ada masukan-masukan dari berbagai pihak.

Agar dalam menyelidiki sebuah kasus, bisa menjadi sempurna.

“Ke depan, KNPI bisa juga membantu dalam hal pencegahan terhadap para pemuda tidak terlibat dalam pelanggaran hukum,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua KNPI Jawa Timur Blegur Prijanggono, mengaku siap menjadi mitra strategis bagi kejaksaan tinggi

Jawa Timur dalam penegakan hukum di Jawa timur.

“Ini bukti keseriusan generasi muda di Jawa Timur menjunjung tinggi supremasi hukum, agar tidak terlibat dalam praktek korupsi dan pelanggaran hukum lainnya,” jelas Blegur didampingi Sekretaris KNPI Jatim Aan Ainurrofiq dan Bendahara Umum KNPI Jatim Giri Bayu Kusumah.

KNPI Jatim juga meminta Kejaksaan memberikan pendidikan dan sosialisasi agar generasi muda paham hukum. Persoalanpersoalan hukum yang menimpa sejumlah tokoh-tokoh menjadi pembelajaran supaya tidak terulang lagi di masa mendatang.

“Kami sangat apresiasi dengan ajakan Pak Elvis (Kajati Jatim) kerjasama dengan KNPI Jatim, ini pertanda kejaksaan sekarang benar-benar serius dalam penegakan hukum,” ucap mantan anggota DPRD Kota Surabaya dari Q cty Partai Golkar ini.Q

Penyimpanan Vaksin Harus Terstandardisasi Surabaya, Bhirawa nyimpanan vaksin antarlayanan kesehaStandardisasi penyimpanan vaksin tan berbeda. Yang terbaik adalah penydi tempat layanan kesehatan menjadi impanan vaksin di cold chain atau mesin perhatian khusus Dinas Kesehatan pendingin (suhu di bawah suhu ruangan).

(Dinkes) Jatim. Saat ini Dinkes Jatim “Bila tidak standar, kesempurnaan berupaya keras dalam mengawasi pevaksin akan buruk dan pasti kualitasnnyimpan vaksin. ya akan menurun dan efeknya terhadap Kepala Dinkes Jatim Harsono mengatubuh juga akan berbeda,” ujarnya. takan, bila kualitas vaksin tidak baik, Ia menjelaskan bila penyimpanan maka akan terjadi peningkatan penyakvaksin membutuhkan suatu perhatian it menular. “Standardisasi penyimpankhusus karena vaksin merupakan sedian itu wajib dilakukan dan dijaga secara aan biologis yang rentan terhadap perubaketat,” kata. han temperatur lingkungan. Pada setiap Harsono mengatakan, beberapa contahapan rantai dingin maka transportatohnya adalah vaksin polio yang boleh si vaksin dilakukan pada temperatur 0 Harsono mencair dan membeku tanpa memderajat celcius sampai 8 derajat celcius. bahayakan potensi vaksin. Sedangkan vaksin DPT, Sementara itu Kepala Seksi Pencegahan PenDT, dT, hepatitis-B dan Hib akan rusak bila memgamatan Penyakit dan Penanggulangan Masalah beku pada temperatur 0 derajat celcius.

Kesehatan (P3PMK) Dinkes Jatim Gito Hartono Menurut Petunjuk Pelaksanaan Program Imumengatakan,untuk penyimpanan vaksin yang ternisasi (P3I) Departemen Kesehatan RI tahun 1992 standar dan terjamin kualitasnya ada di Puskesdisebutkan sarana penyimpanan vaksin di setiap mas. Di Puskesmas dan rumah sakit milik pemertingkat administrasi berbeda. Di tingkat pusat, intah kualitas vaksinya terjaga. ‘’Ada beberapa sarana penyimpan vaksin adalah kamar dingin/ rumah sakit swasta yang baik vaksinya tapi dari cold room. Ada dua kamar dingin dengan suhu plus hasil penelitian vaksin di Puskesmas jauh lebih 2 derajat celcius sampai plus 8 derajat celcius dan baik,’’ ucapnya. suhu minus 20 derajat celcius sampai minus 25 Gito berharap dengan penyimpanan vaksin derajat celcius. yang baik diharapkan kualitas vaksin yang Sedang di tingkat provinsi, vaksin disimpan pada diberikan ke bayi dan anak dapat memberikan kamar dingin dengan suhu minus 20 derajat celmanfaat. ‘’Jika vaksinnya baik maka akan bercius sampai minus 25 derajat celcius, di tingkat pengaruh terhadap kekebalan tubuh anak, sekabupaten sarana penyimpanan vaksin mengbaliknya jika vaksinnya sudah rusak maka gunakan lemari es dan freezer. vaksin tersebut tidak memberikan kekebalan Q dna Menurut Harsono, selama ini standardisasi peke anak,’’ tegasnya.Q

4

OPINI

Kontroversi Alquran Langgam Jawa

Tajuk

Petral Wajib Bubar (Benar) TIM Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) sudah menyerahkan daftar nama yang terlibat mafia minyak dan gas. Khususnya terkait penyimpangan fungsi Petral (anak perusahaan PT Pertamina, yang telah dibubarkan). Konon, nama mafia yang diserahkan ke Bareskrim, cocok dengan yang dimiliki Polri. Namun konon pula, tidak mudah menyelidiki dan menyidik mafia migas (minyak dan gas). Terutama berkaitan dengan kekuatan politik besar.

Pembubaran Petral, dikhawatirkan hanya berganti nama perusahaan. Tetapi fungsinya (sebagai makelar impor minyak) akan digantikan “unit lain” di Pertamina.

Jika hanya “berganti kulit,” maka mafia migas akan terus bisa menggerogoti keuangan negara. Khususnya dari hasil per-calo-an ekspor dan impor migas. Semula, Petral difungsikan untuk mengembangkan unit trading Pertamina.

Namun ternyata Petral menjadi “benalu” (istilah oleh Dirut Pertamina, Dwi Soetjipto).

“Benalu” itu berlanjut memungut fee dari usaha pengadaan minyak ke induk semang (Pertamina). Karena itu Petral dibubarkan, dan mengalihkan fungsi pengadaan (impor) minyak pada ISC (Integrated Supply Chain). Dalam paradigma manajemen, “supply chain” merupakan penggabungan antara kinerja produk (materi) dan jasa layanan (pengadaan). Jadi, manajemen supply chain akan lebih menjamin aliran produk, sejak dari supplier sampai konsumen.

Efek supply chain, adalah menjamin kecepatan, ketepatan sekaligus efisiensi dan transparansi. Dalam hal mengganti fungsi Petral, konsep ISC lazimnya akan menjadikan perusahaan (Pertamina) lebih kompetitif.

Ujung-ujungnya, peningkatan laba. Sedangkan selama 5 tahun terakhir (2009 – 2014), PT Pertamina menanggung kerugian besar (trilyunan rupiah). Terutama akibat biaya distribusi. Padahal pada tahun 2007 – 2008, PT Pertamina bisa membukukan laba.

Jika dibiarkan terus merugi, maka PT Pertamina bisa pula dianggap wan-prestasi, melanggar Undang- Undang Nomor 40/ 2007 tentang Perseroan Terbatas. Juga bisa dianggap gagal memenuhi amanat UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Pada pasal 2 ayat (1) huruf b, dinyatakan bahwa maksud dan tujuan didirikannya BUMN adalah untuk “mengejar keuntungan.” Bahkan frasa kata “mengejar keuntungan” diulang lagi pada pasal 12 huruf b, dengan kalimat “mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.”

Sebelum ke Bareskrim Polri, tim RTKM telah memaparkan hasil temuan investigasi kepada presiden Jokowi.

Terdapat lima saran tim RTKM sebagai solusi memperbaiki kinerja urusan migas. Diantaranya, peng-alihan proses pengadaan (impor) minyak mentah dan BBM. Yakni, yang semula dilakukan oleh Petral, mesti dikembalikan kepada Pertamina. Tim juga merekomendasikan penggantian segera susunan pengurus Petral.

Rekomendasi paling istimewa adalah, pemerintah mesti melakukan audit forensik segala proses yang terjadi di Petral. Sebab sejak lama Petral diasumsikan sebagai sarang in-efisiensi. Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) juga mensinyalir reputasi Petral di-persepsi-kan negatif. Persepsi ini bisa mengganggu pencitraan rezim, yang dibangun dengan susah payah (kerja keras).

Namun sebelum dilaksanakan audit forensik, ternyata “tangan-tangan” Petral telah coba membersihkan diri.

Antaralain, mengumpulkan dana sebesar US$ 300 juta sebagai kas simpanan. Serta aset berupa kapal di Zambesi, senilai US$ 13 juta. Ditaksir, total aset Petral mencapai US$ 2 milyar (sekitar Rp 26 trilyun). Petral, memang bukan perusahaan ecek-ecek. Pada neraca tahun 2013, dibukukan laba bersih sebesar US$ 43 juta. Asetnya senilai US$ 3,418 milyar.

Petral (nama ini sejak tahun 2001) diakuisisi oleh PT Pertamina sejak tahun 1998. Saat awal, pemiliknya sahamnya terdiri dari Pertamina (40%), serta masing-masing 20% dimiliki oleh Tommy Soeharto, Bob Hasan, dan karyawan Pertamina. Maka benar Bareskrim Polri, ini bukan menyidik kasus biasa. Akan banyak tokoh politik (berduit pula) menjadi saksi. Juga pertautan berbagai kepentingan. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Hentikan Impor Pangan PEMERINTAH harus menghentikan kebijakan impor pangan, jika Indonesia ingin mencapai kedaulatan pangan.

Semangat impor (pangan) harus dihentikan. Kebijakan impor pangan, hanya akan memberikan keuntungan para mafia pangan, karena mereka turut “bermain” dalam kegiatan importasi bahan kebutuhan pokok tersebut.

Tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tidak mampu mencapai swasembada pangan, karena sumber daya alam melimpah. Kelompok mafia ini akan berteriak kalau bisnis mereka terganggu, karena mereka selalu menikmati keuntungan dari impor pangan. Dengan masuknya beras impor harga (beras) di petani akan jatuh dan ini sangat merugikan petani.

Untuk itu perlu dilakukan gerakan perubahan mental terhadap aparatur negara, khususnya di lingkup Kementerian Pertanian untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan. Gerakan perubahan mental ini tentu bukan hanya ditujukan untuk mengubah mindset menolak impor pangan tetapi juga untuk mencegah terjadinya praktik-praktik koruptif dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan pencapaian target swasembada, Gerakan ini tidak hanya menjadi sebuah retorika dan seremonial belaka, namun mampu mengikis habis kejahatan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Selain itu, mampu memberikan kontribusi nyata terhadap upaya pembudayaan tekad antikorupsi, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Rabu Legi, 27 MEI 2015

Sebagai orang Jawa, sungguh tiada terkira sebelumnya bahwa, melantunkan ayat suci Alquran dengan langgam Jawa, akan menjadi hal yang kontroversial. Sebagian Muslim yang cenderung legalis-tekstualis, menganggap hal itu sebagai bid’ah dan terlarang. Dalam konteks ini, akulturasi budaya adalah unsur yang membahayakan, bagi agama yang dianggapnya otentik.

M

ohon dimaklumi bahwa sebagai orang Jawa, saya tidak mempersoalkan hal tersebut. Sepanjang, ngaji yang dilakukan, masih sesuai dengan kaidah tajwid. Baik makhraj alhurûf, panjang-pendek (mad) dan qal-qalah-nya tidak pernah menyimpang dari kebiasaan orang Arab, maka dianggap sah.

Namun, di saat sama, kita juga mesti menggenapkan kesadaran bahwa, tidak semua etnis di Nusantara ini adalah Jawa.

Ada ribuan etnis yang memerlukan waktu panjang untuk memahami, menikmati dan menghayati estetika lantunan gending Jawa. Karena itu, fenomena ini semestinya mampu membawa kita pada sebuah kesadaran multikulturalistik, yang berbasis Bhinekka Tunggal Ika. Seperti halnya bahasa Melayu yang diadopsi sebagai bahasa kebangsaan Indonesia, juga berdasar pada kesadaran dan kelegaan hati multikulturalistik ini. Para pemuda dari seluruh Nusantara yang sebelumnya berbahasa Belanda, dengan paradigma post-kolonial, mencoba menetapkan lingua franca, yang patut digunakan sebagai bahasa nasional. Pada akhirnya melalui Sumpah Pemuda, dirumuskanlah satu bahasa, yakni bahasa Indonesia.

Mungkin ada istilah Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), atau seruan moral nasionalis, untuk memakai bahasa yang baik dan benar. Tetapi, perkembangan, keluwesan, kebebasan dan kemerdekaan berbahasa, tidak dapat dihindari. Semua orang dapat menggunakan bahasa Indonesia (Melayu yang dimodifikasi), sesuai dengan logat, struktur dan tata aturan kebahasaan yang beraroma etnisitas masing-masing.

Hal yang sama, jelas berlaku bagi pembacaan Alquran. Kendati standardisasi pembacaan Alquran(qirâ’ah) telah dirumuskan, namun perkembangan dan fleksibilitas kultural akan hal

P

demikian sesungguhnya merupakan salah satu model penafsiran (tekstual), yang juga memiliki kebenaran nisbi. Jadi, sesungguhnya, agama yang mereka tafsirkan tidak benar-benar otentik.

Sementara, bagi tersebut, merupakan mereka yang terlamOleh : hal yang tak terelakpau mengunggulkan Hasnan Bachtiar kan lagi. semangat kesukuan, selalu menganggap Mendiagnosa suku mereka sendiri Persoalan yang paling tinggi, Sebenarnya kontroversi pempaling benar dan paling baik. bacaan Alqurandengan langgam Walaupun, sekali lagi, kita sama etnis tertentu, bermuara pada sekali tidak dapat mengatasi perdua persoalan mendasar. Yang soalan relativisme kebudayaan. pertama mengenai pertentangan Sepanjang hal tersebut masih ideologis, khususnya dari kelommerupakan bagian dari cipta, pok konservatisme keagamaan karya dan karsa manusia, maka yang cenderung Arabsentris, selamanya akan terbebani oleh sementara yang kedua, adalah sifat-sifat kemanusiaan yang bisa problem chaunivisme atau fasaja alpa dan salah. Lantas pernatisme berbasis etnis yang sansoalan lain yang muncul adalah, gat primordial. apakah manifestasi keislaman Keduanya, baik yang bermotif dapat diaktualisasikan melalui

Cara membaca fenomena keagamaan melalui pemetaan ketiga dimensi ini (inti, interpretasi dan manifestasi), adalah salah satu cara terbaik dalam memahami, menyadari dan menumbuhkan benih-benih toleransi di antara kaum beragama. Masalahnya adalah, sudah menjadi suratan takdir bila kita tidak bisa memilih dari kultur mana kita dilahirkan. Oleh karena itu pula, maka antara kultur Arab (Islam) dengan yang lain, memiliki jarak yang susah untuk dibendung. ideologis maupun etnis, samasama mengabaikan kenyataan material bahwa, kita sedang hidup di tengah kondisi multikulturalitas yang begitu kaya. Kita, walaupun mayoritas Muslim, tetap menyesuaikan diri dengan latar belakang kultural yang paling alamiah, yakni kultur setempat.

Persoalan ini memang sewajarnya muncul di permukaan.

Bisa jadi, kekaburan dalam memandang proses institusionalisasi agama dalam ruang sosial, menjadi akar persoalan bagi mereka yang kerap berpikir terlampau utopianistik.

Islam misalnya, kerap diartikan sebagai agama yang lebih bersifat asli dan tidak bercampur dengan segala unsur kultural, tatkala merujuk kepada hal-hal yang bersifat tekstual di dalam teks-teks suci seperti Alqurandan al-Hadits.

Meskipun, cara berpikir yang

paradigma dan praktik kultural yang berbeda?

Solusi Alternatif Pertanyaan di atas, sebenarnya merupakan permintaan akan solusi, bagi problem serius yang tengah dihadapi oleh masyarakat religius dewasa ini. Yang perlu disadari bahwa, memang terdapat dimensi inti dari agama. Mengenai dimensi ini, semua orang beriman menerimanya. Oleh karena persoalan inilah, hati dan keimanan kita tertambat pada suatu hal yang bersifat transenden. Dimensi ini, merupakan kepercayaan yang mendasar terhadap adanya eksistensi Allah SWT. Sementara itu, dimensi yang berikutnya adalah interpretasi.

Setiap orang beragama, dalam rangka mencandera kitab suci, senantiasa memperkenankan proses ini. Oleh karena itu, jika

kita menemukan istilah “syariat” sebagai term dalam tradisi keagamaan, maka hal itu sebenarnya hanyalah sekedar sumber rujukan. Sebaliknya, istilah “fiqih” adalah produk interpretasi dari syariat tersebut. Bila siapa saja mengklaim bahwa mereka menentukan hukum keagamaan tertentu atas nama syariat, sebenarnya yang dimaksudkan hanyalah fiqih. Setiap orang beragama, memiliki interpretasi (fiqih)-nya masing-masing.

Dimensi yang lebih kompleks berikutnya adalah manifestasi.

Baik dimensi inti maupun interpretasi, termanifestasikan melalui kultur yang ada. Manifestasi keagamaan bisa berupa pakaian, bangunan, ritus-ritus tertentu dan bahkan hidangan kuliner.

Antara kultur yang satu, dengan kultur yang lain, tentu saja berbeda, karena masing-masing memiliki kekhasan tersendiri. Sementara itu di dalam Islam, tentu terdapat manifestasi yang luar biasa beragam. Karena keragaman inilah, maka kita dituntut lebih dewasa dalam memahami kompleksitas keagamaan.

Cara membaca fenomena keagamaan melalui pemetaan ketiga dimensi ini (inti, interpretasi dan manifestasi), adalah salah satu cara terbaik dalam memahami, menyadari dan menumbuhkan benih-benih toleransi di antara kaum beragama. Masalahnya adalah, sudah menjadi suratan takdir bila kita tidak bisa memilih dari kultur mana kita dilahirkan. Oleh karena itu pula, maka antara kultur Arab (Islam) dengan yang lain, memiliki jarak yang susah untuk dibendung.

Jika kita bisa menyelesaikan persoalan persinggungan lintas kultur, tentu saja di saat yang sama, problem ideologi keagamaan yang utopianistik - yang juga merupakan manifestasi kultural – bisa diselesaikan. Marilah kita melihat keberbedaan dengan cara pandang yang penuh kebahagiaan, rela hati, toleran, penuh kasih sayang dan welas asih. Sekalipun Allah yang menurunkan agama ke muka bumi ini, tetapi tetap melalui tahapantahapan, termasuk tahapan kultural, di mana terdapat perbedaan antara tanah Arab, tanah Jawa dan tanah-tanah yang lain.

Peneliti Filsafat dan Teologi Sosial di Pusat Studi Islam dan Filsafat (PSIF) UMM

Membangun Pendidikan Berkarakter Pancasila

ada awal Mei lalu, dunia pendidikan menggelar perhelatan akbar untuk mengenang bapak pendidikan Indonesia Ki Hadjar Dewantara yang terwujud melalui Hari Pendidikan Nasional. Tema yang diangkat pada tahun ini adalah,”Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Gerakan Pencerdasan dan Penumbuhan Generasi Berkarakter Pancasila”.

Karakter pancasila merujuk pada nilai-nilai luhur seperti bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, cerdas, berakhlaq, berintegritas, cinta ilmu, jujur dan cinta tanah air. Ironinya, para generasi bangsa dewasa ini sangat jauh dari nilai-nilai pancasilais. Hal ini bisa kita lihat pada fenomena miris pasca UN, ada banyak pelajar yang merayakannya dengan ‘pesta seks’, aksi corat-coret seragam dan bahkan terdengar kabar ‘undangan pesta bikini’.

Fenomena-fenomena ganjil dalam dunia pendidikan kita telah memberikan pesan secara implisit, bahwa tujuan pendidikan belum seutuhnya tercapai. Hakikat pendidikan adalah memanusiakan manusia, bukan ‘membinatangkan’ manusia. Senada dengan Driyakara (2008) yang mendefinisikan pendidikan sebagai upaya memanusiakan manusia muda. Pengangkatan manusia ke taraf insani itulah yang disebut mendidik.

Pancasila sebagai ideologi bangsa hendaknya tidaklah hanya menjadi simbol yang diagungagungkan kesana-kemari, tetapi harus mendarah-daging dalam setiap jiwa anak-anak negeri karena nilai-nilai pancasila adalah nilai luhur yang paling ideal dengan kebudayaan dan tradisi ketimuran yang sesuai dengan karakter nenek moyang bangsa Indonesia.

Terkikisnya nilai-nilai luhur pancasila dalam dunia pendidik-

aksi tawuran, pesta an kita disebabkan seks menjadi pelamoleh banyak faktor. piasannya.

Pertama, mengguriFaktor lain dari tanya kecanggaihan minusnya moral tekhnologi seperti anak bangsa adalah gadget atau ponsel menyukai segala sepintar. Melalui ponsel suatu secara instan. pintar yang menyeMereka cendrung diakan banyak fitur tidak mau berprountuk mengakses ses untuk menjadi segala informasi deOleh : sukses, tidak mau ngan jaringan interMuzayyinatul Hamidia belajar keras untuk net, para pelajar denberprestasi. Para gan mudah menyerap pelajar cenderung budaya-budaya barat memandang kesukyang sangat bertolak sesan secara parsial, hal ini belakang dengan adat ketimuran terjadi karena mereka hidup yang menjunjung tinggi nilaipada zaman yang serba mudah nilai luhur pancasila. sehingga memiliki paradigma Kedua, hilangnya kepercayaan

Sudah saatnya bangsa ini membumikan pendidikan berkarakter pancasila, guna mengembalikan moral anak-anak bangsa pada nilai-nilai luhur pancasila. Namun upaya ini sulit untuk berhasil jika hanya dilakukan oleh sepihak (baca: guru), karena masalah pendidikan adalah tanggungjawab bersama yang meliputi orang tua (keluarga), sekolah, masyarakat dan pemerintah. diri akan potensi yang dimiliki oleh setiap pelajar. Maraknya begal yang pada umumnya dilakukan oleh usia pelajar disebabkan oleh kurangnya kesadaran dalam diri pelajar bahwa mereka memiliki potensi yang besar untuk menjadi orang-orang hebat, sehingga ketidakpercayaan ini mengalihkan pikiran dan tindakannya kepada hal-hal negatif.

Usia pelajar adalah masamasa yang ingin mendapat pengakuan dari lingkungan dan teman sebayanya, sehingga untuk mendapatkan pengakuan tersebut mereka cenderung melakukan tindakan-tindakan negatif, akhirnya pembegalan,

bahwa kehidupan yang berkualitas bisa digapai dengan cara-cara instant.

Maka sudah saatnya bangsa ini membumikan pendidikan berkarakter pancasila, guna mengembalikan moral anak-anak bangsa pada nilai-nilai luhur pancasila. Namun upaya ini sulit untuk berhasil jika hanya dilakukan oleh sepihak (baca: guru), karena masalah pendidikan adalah tanggungjawab bersama yang meliputi orang tua (keluarga), sekolah, masyarakat dan pemerintah.

Bagi setiap orang tua hendaknya mampu untuk selalu mengontrol anal-anak mereka

dalam menggunakan ponsel pintar, anak yang bermain gadget tanpa pengawasan orang tua akan berakibat fatal. Menemani anak bermain ponsel pintar dan mengajaknya browsing segala sesuatu yang bermanfaat, seperti mengakses ensiklopedia, situssitus sejarah online, video-video berbahasa inggris yang edukatif adalah cara yang bijak dalam menggunakan ponsel pintar bagi anak.

Guru dalam konteks pendidikan di sekolah adalah model bagi setiap peserta didik, maka keteladanan guru sangat berpengaruh bagi perkembangan karakter anak didik. Jika setiap anak didik mau diarahkan pada nilai-nilai luhur pancasila, maka guru sebagai pendidik harus lebih berkarakter pancasilais, artinya usaha guru tidak akan pernah mempan dalam membentuk karakter anak didik, selama gurunya sendiri belum memiliki karakter pancasila. Maka disini, setiap guru dituntut untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu menginspirasi.

Mendarah-dagingkan nilainilai luhur pancasila juga tidak bisa lepas dari peran serta masyarakat dan pemerintah.

Kedua aspek tersebut juga harus berbenah diri guna memberikan contoh yang baik bagi anak-anak negeri. Maraknya koruptor di negeri ini cukup berpengaruh pada perkembangan para generasi bangsa. Maka sudah saatnya, koruptor dibumihanguskan dari bangsa ini.

Mari jadikan moment Hari Pendidikan Nasional ini sebagai pembuka pintu kesadaran diri untuk membangun pendidikan berkarakter pancasila.

Mahasiswi S2 Pendidikan Bahasa Inggris UNISMA, Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Legi 27 MEI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO KELANA

Cari Sesuap Nasi, Banyak Warga Sidoarjo Jual Rokok Ilegal Sidoarjo, Bhirawa Monitoring peredaran rokok bodong atau rokok ilegal di wilayah Kab Sidoarjo setahun dilakukan sampai empat kali.

Meski demikian, peredaran rokok ilegal ini tidak pernah ada habisnya.

Pada monitoring di triwulan kedua 2015 ini, Bagian Perekonomian Sidoarjo sebagai leading sector kegiatan, memulai kegiatan sejak 7 sampai 22 Mei lalu.Hasilnya, masih ditemukan rokok ilegal di sejumlah kios, toko eceran di desa dan di sejumlah pasar tradisional. ‘’ Seperti kita temukan di Pasar Krembung, Pasar Larangan, Pasar Krian dan Pasar Taman,’’ ujar Kasubag Pertanian Bagian Perekonomian Pemkab Sidoarjo Ir Agung Sudijanto, Selasa ( 26/5) kemarin.

Rokok ilegal yang ditemukan tim monitoring ini, kata Agung, semuanya dibeli, selanjutnya dilaporkan pada Bupati Sidoarjo. Kemudian disetorkan ke Bea Cukai Juanda, sebagai pihak yang berhak menindak lanjuti adanya temuan rokok ilegal itu. ‘’ Saya tanya dari kios dan pengecer yang menjual, ternyata penjualnya banyak dari Sidoarjo sendiri, terutama dari Porong dan Jabon,’’ kata Agung.

Informasi yang didapat, para penjual rokok ilegal ini nekat berjualan karena mereka tidak punya pekerjaan. Akhirnya menjual rokok ilegal ini, untuk mencari sesuap nasi. Selain itu, para penjual rokok ilegal ini merasa berat dengan harga pita cukai yang terus naik. ‘’Akhirnya mereka menjual rokok yang harganya di bawah Rp 6.000 ini,’’ kata Agung.Q ali

Anik dan Gus Wawan Dinilai Layak Dampingi Saiful Illah DPW PKB Jatim, Bhirawa Sidoarjo adalah salah satu basis kekuatan politik PKB di Jawa Timur. Terbukti pada Pemilu 2014 lalu, PKB berhasil menjadi pemenang dan meraih 13 kursi di DPRD kabupaten Sidoarjo.

Tak heran, kalau partai berbasis warga NU itu ingin tetap mempertahankan hegemoni mereka. Salah satunya dengan mempertahankan kursi Bupati Sidoarjo yang saat ini diduduki Ketua DPC PKB Sidoarjo Saiful Illah.

Ketua DKW Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (Garda Bangsa) Jawa Timur Muhammad Ka’bil Mubarok menegaskan kader-kader muda PKB yang tergabung dalam Garda Bangsa siap melakukan kerja-kerja politik demi memenangkan kandidat kepala daerah dari PKB

termasuk di Sidoarjo pada Pilkada akhir tahun ini. Politisi muda PKB ini mengungkapkan saat ini tidak ada pilihan lain untuk memimpin Sidoarjo selain Saiful Ilah (Abah Ipul). Sedangkan untuk pendampingnya, Ka’bil sepakat dengan keinginan DPP PKB yang menginginkan

Saiful Ilah didampingi oleh kader muda, baik dari PKB maupun NU. “Saya setuju dengan DPP, demi kaderisasi kepemimpinan sebaiknya Abah Ipul didampingi kader muda.

PKB dan NU punya banyak stok kader muda berkualitas.

Contohnya, Anik Maslachah dan Sulamul Hadi Nurmawan (Gus Wawan),”tutur anggota FPKB Jatim itu, Selasa (26/5).

Anggota DPRD Jatim asal Dapil Surabaya dan Sidoarjo itu menilai sosok Anik Maslachah layak menjadi Cawabup Sidoarjo. Alasannya, Anik yang saat ini tercatat sebagai Sekretaris FPKB Jatim itu berhasil membina ba-

Ada Buaya, Warga Diingatkan Tak Beraktivitas di Pinggir Kali Porong Sidoarjo, Bhirawa Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kab Sidoarjo mengingatkan kepada warganya agar tidak beraktivitas di pinggir Kali Porong. Karena beberapa hari terakhir, ditemukan sejumlah buaya dari muara Kali Porong bermigrasi sampai ke Kali Porong yang ada di Dusun Awar-Awar Desa Tambak Rejo, Kec Krembung. ‘’ Kita imbau agar warga jangan mandi di Kali Porong dan beraktivitas di pinggir Kali Porong, ini demi keselamatan mereka. Untung selama ini tak sampai ada korban,’’ kata Kepala BLH Sidoarjo Ir Siswoyo, Selasa ( 26/5) kemarin.

Meski demikian, warga juga diingatkan agar jangan sampai membunuh binatang itu. Sebab, selain reptil itu binatang langka juga termasuk binatang yang dilindungi.

Agar penduduk tidak resah, pihaknya bersama Muspika di Kec Krembung akan memberi pengarahan pada warga. ‘’ Supaya tidak ada korban,’’ kata mantan Kabag Humas Pemkab Sidoarjo itu.

Siswoyo menjelaskan fenomena migrasinya buaya-buaya dari muara Kali Porong sampai ke hulu itu, bisa karena beberapa fakor. Misalnya terjadi pendangkalan di kawasan muara, di muara mulai sulit mencari makanan dan bisa karena banyak limbah di kawasan muara. ‘’ Faktor pendangkalan bisa menjadi penyebab, sebab beberapa tahun ini pihak BPLS ( Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo ) membuang lumpur Lapindo ke Kali Porong. Tapi kami tidak pernah dapat tembusan misal seperti apa kualitas air Kali Porong,’’ kata Siswoyo.

Disampaikan Siswoyo, penanganan Kali Prorong itu bukan menjadi kewenangan Pemkab Sidoarjo. Tapi oleh Dinas Pengairan Prov Jatim , sebab keberadaan Kali Porong ini lintas Kabupaten. Karena itu diharapkan dari pihak Provinsi Jawa Timur, secepatnya ada tanggapan terkait masalah ini.

Kasus munculnya buaya di Kali Porong beberapa hari terkahir ini memang sempat menggegerkan warga RT 24 RW 12 Dusun Awar-awar Desa Tambakrejo Kec Krembung. Mereka berspekulasi kemunculan buaya ini dampak lumpur lapindo yang dibuang ke kali itu.Q ali

sis perempuan seperti Muslimat, Fatayat dan IPPNU. Terbukti, Sekretaris Perempuan Bangsa Jatim itu berhasil dua kali menjadi anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dan sekarang menjadi anggota DPRD Jatim dari Dapil Surabaya dan Sidoarjo.

Sedangkan Gus Wawan, menurut Ka’bil tak perlu diragukan lagi kompetensi dan loyalitasnya sebagai kader partai. Apalagi saat ini yang bersangkutan mempunyai posisi strategis sebagai Ketua DPRD kabupaten Sidoarjo.

“Mbak Anik punya basis perempuan, Gus Wawan punya basis anak muda NU. Mereka sama-sama layak mendam-

pingi Abah Ipul. Tinggal apa mereka mau ikut pendaftaran Cawabup atau tidak,”tandas Wakil Ketua Komisi B itu.

Ka’bil menambahkan, untuk posisi Cabup, PKB sudah final yakni Abah Ipul. Saat ini PKB hanya melakukan penjaringan untuk Cawabup. Sementara untuk posisi MG. Sutjipto sebenarnya belum sepenuhnya tertutup untuk bisa kembali duet bersama Abah Ipul. Tinggal bagaimana Pak Tjip meyakinkan DPP. “Pak Tjip harus pro aktif meyakinkan DPP. Saya kira peluang duet SUCI jilid 2 masih terbuka,”pungkas politisi muda yang namanya masuk bursa Cabup Sidoarjo tersebut.Q cty

Dalami LKPj, DPRD Panggil Tujuh SKPD

Ny Nun Kembali Terpilih sebagai Ketua DWP Sidoarjo, Bhirawa Setelah habis mengemban masa jabatannya, Ny Nun Vino Rudy Muntiawan kembali terpilih sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sidoarjo dalam Musyawarah Daerah Kabupaten (Musdakab) III DWP Kabupaten Sidoarjo, Selasa (26/5).

Ada tiga kandidat terpilih dalam Musdakab III yang digelar di Pendopo Delta Wibawa kemarin. Selain Ny Nun Vino Rudi Muntiawan, juga Ny Kissowosidi dan Ny Asrofi. Proses pemilihan yang dilakukan oleh unsur pelaksana DWP masing-masing instansi tersebut, akhirnya banyak yang memilih Ny Nun Vino Rudy Muntiawan sebagai Ketua DWP Kabupaten Sidoarjo periode 2014-2019.

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH, MHum yang hadir sekaligus membuka kegiatan tersebut, berharap organisasi istri Pegawai Negeri Sipil (PNS) semakin meningkat dan profesionalisme serta diakui keberadaannya. Untuk itu DWP harus benar- benar dapat menempatkan diri secara profesional sesuai dengan proporsinya. “Anggota DWP harus dapat lebih dewasa dalam ikut serta mendukung suami dalam menjalankan tugasnya,” harap Saiful Ilah.

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah juga berharap kepada seluruh jajaran kepengurusan DWP Kabupaten Sidoarjo agar dapat lebih meningkatkan karyanya secara nyata. “Saya juga meminta agar DPW dapat menyusun program kerja yang mendukung program pemerintah sesuai dengan bidangnya,” pintanya.Q ach

5

ali kusyanto/bhirawa

Bupati Sambari Halim Radianto turun mengatur kemacetan di dekat parkiran makam Malik Ibrahim, Selasa (26/5).

Bupati Jadi Jukir Dadakan di Terminal Malik Ibrahim Gresik,Bhirawa Bupati Gresik Sambari Halim Radianto menjadi Juru Parkir (Jukir) dadakan. Ini terjadi pada saat hendak menuju ke pendopo, mobil dinas yang ditumpangi terjebak kemacetan di Jl Pahlawan, tepatnya parkiran bus peziarah ke makam Malik Ibrahim, Selasa (26/5).

Tanpa merasa canggung lagi, orang nomor satu di jajaran Pemkab Gresik itu langsung turun dari mobil dinasnya dan ikut mengatur kemacetan itu. Meski di tengah terik panas matahari, Bupati Sambari terlihat sibuk ikut mengatur kemacetan yang terjadi akibatnya banyaknya bus rombongan peziarah ke makam Sunan Malik Ibrahim.

Bak Jukir beneran, Bupati Sambari ikut mengatur dan menyuruh sopir bus maju dan mundur sesuai keadaan arena

parkir. Dengan melambailambaikan tangannya, Bupati Sambari memberi abaaba agar sopir bus segera memindahkan busnya masuk terminal dan tidak menumpuk di depan terminal. “Ayo cepat-cepat, cepat jalan,” katanya memberikan perintah kepada sopir bus.

Sekitar 25 menit lebih, Bupati Sambari mengatur bus-bus itu sambil menunggu kemacetan lalulintas lancar kembali. Menurutnya selama terminal bus wisata itu masih berada di tengah kota, kemacetan selalu akan terjadi.

Apalagi di saat-saat tertentu, musimnya para peziarah.

“Kami sudah siapkan terminal baru di Pantai Lumpur.

Kami juga sudah siapkan angkutan. Sebentar lagi keadaan ini akan berubah, hanya soal waktu,”katanya.

Setelah bus - bus pada

masuk ke area tempat parkir, seketika kendaraan yang melintas di Jalan Pahlawan dan arus lalu lintas lancar kembali. Selanjutnya Bupati Sambari langsung meninggalkan tempat parkir dan menuju pendopo kabupaten.

Kepala Bagian Humas Pemkab Gresik Suyono yang mengikuti perjalanan Bupati Sambari mengatakan, memang beberapa hari menjelang Ramadan peziarah ke makam Maulana Malik Ibrahin dan Makam Sunan Giri sangat ramai. Membeludaknya para peziarah ini membuat bus-bus peziarah tak tertampung di terminal.

Banyak bus menumpuk di luar terminal. * Setelah dihubungi, seketika mobil patroli Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Gresik datang dan mengambil alih pengaturan lalu lintas di area itu.Q eri

Kab Mojokerto, Bhirawa Kalangan DPRD Kabupaten Mojokerto yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) 1 memanggil tujuh pimpinan SKPD secara sekaligus, Selasa (26/5) kemarin. Pemanggilan dilakukan karena para wakil rakyat itu ingin mendalami penyusunan Raperda Laporan pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2014.

Dalam pemanggilan kemarin, hampir seluruh anggota Pansus mencerca pertanyaan kepada seluruh pimpinan SKPD. Mulai dari perencanaan program, pelaksanaan, target pencapaian hingga ukuran pencapaian kegiatan masingmasing SKPD. “Hearing ini untuk mendalami kegiatan masingmasing SKPD dalam kaitannya dengan penyusunan Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014 yang akan kita bahas,” kata Ketua Pansus I, Arif Winarko.

Politisi asal PPP ini menambahkan, data dari SKPD itu sangat penting untuk bahan penyusunan Raperda LKPj. “Kita akhirnya memiliki gambaran dari penjelasan pimpinan SKPD ini. Selanjutnya akan kita jadikan bahan pembahasan Raperda LKPj,” tandas anggota DPRD asal Kecamatan Jatirejo ini.

SKPD yang hadir di antaranya Kepala Dinas Pendidikan Yoko Priyono, Plt Kepala Dinas Kesehatan

Siti Asiyah, Direktur RSUD Mojosari dr Sujatmiko, Direktur RSUD Gedeg dr Endang Sulistiowati, Kepala BPPKA Mieke dan Kepala Dipenda Teguh Gunarko.

“Kita sudah jelaskan semua yang dibutuhkan Pansus. Kita juga diminta masukan soal apa saja yang dibutuhkan untuk perbaikan dan penyempurnaan penyusunan Raperda LKPj ini,” terang Direktur RSUD Mojosari dr Sujatmiko usai hearing.

Hal senada juga dilontarkan Kepala BPKA Mieke.

Menurutnya SKPD yang dipimpinnya merupakan satker vital untuk penyusunan LKPj. “Pertanyaan ke BPPKA (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, red) paling banyak.

Karena di BPPKA sebagai pusat pengelolaan anggaran daerah,” tambah Mieke.

Seluruh anggota Pansus yang terlihat kemarin di antaranya Wakil Ketua Ina Mujiastuti (PKS) dan Sekretaris HM Soleh (Nasdem).

Sementara anggota Pansus yang lain di antaranya Anggit Krekating (Nasdem), Miadi (PDIP), Sibro Mulis (Demokrat), Aang Rusli Ubaidillah (Demokrat), HM Fauzi (PBB), Agus Siswahyudi (Hanura), Syaifudin (Gerindra), Hendra Purnomo (Gerindra), Edy Susanto (PKB), Edy Ikhwanto (PKB), Sipon D (PDIP), Eka Kurniawan (PKS), Ainur Rosyid (PPP) dan Madrai (Golkar). Q kar

kariyadi/bhirawa

Anggota Pansus 1 DPRD Kabupaten Mojokerto saat hearing dengan SKPD, Selasa (26/5) kemarin.

Komisi D Beri Waktu Dinkes Dua Minggu Evaluasi Kerja Dokter dan BPJS Dalam hearing Komisi D dengan Dinas Kesehatan ( Dinkes ), Kepala Puskesmas dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ) terkait pelayanan yang belum maksimal, dewan memberi waktu dua minggu untuk Dinkes melakukan evaluasi kinerja dan perbaikan.

Ketua Komisi D DPRD Gresik Ruspandi Sunaryo mengatakan hearing dilakukan karena pihaknya mendapatkan laporan dari beberapa rumah sakit swasta ditolak menjadi mitra BPJS. Padahal, rumah sakit-rumah sakit tersebut sangat layak menjadi mitra BPJS. Selain itu minimnya rumah sakit rujukan yang ada di Gresik, membuat pasien di RSUD Ibnu Sina meluber.

Kondisi ini jelas membuat tidak nyaman masyarakat peserta BPJS, karena merasa tidak terlayani dengan baik.

Tidak hanya BPJS, di Puskemas juga pelayanannya kurang maksimal. Dokter kebanyakan hanya datang sebentar kemudian pulang, sehingga pasien ditangani oleh

perawat. Kondisi ini, menbuat banyak pasien engan berobat sehingga memilih datang ke rumah sakit. “ Tadi sudah diberi ketegasan, bahwa kita memberi waktu dua minggu untuk evaluasi kerja dan perbaikan.

Bila tidak tentu akan ada langkah tegas dari komisi, sebab ini merupakan bentuk disiplin kerja sebagai tanggung jawabnya,”ujar Ruspandi, Selasa (26/5).

Senada juga dikatakan oleh anggota Komisi D Tri Purwito SE. Dia mengatakan dengan beberapa kejadian pelayanan yang masih kurang maksimal membuat prihatin anggota dewan. Karena itu kinerja dan pelayanan mereka harus lebih ditingkatkan. Begitu juga prasarana dan sarana di Puskesmas masih perlu ditambah.

Purwito juga menyebutkan yang sering dikeluhkan warga adalah ambulans. Selama ini justru warga malah sering mengunakan milik swasta begitu juga dengan anggota polisi bila ada kecelakaan.

“Sering bila warga akan mengunakannya, ada saja yang menjadi masalah. Kalau tidak kunci mobil ambulans tidak ada, sopir tidak di tempat.

Ini kan aneh, dan persoalan

ini tidak ada perbaikan sama sekali. Begitu juga dengan obat, dan pelayanan loket Puskesmas jam 12.00 sudah tutup,”ungkapnya.

Sekretaris Komisi D DPRD Gresik Mujid Ridwan mengatakan, bahwa leletnya pelayanan BPJS dikarenakan petugasnya yang minim. Padahal peserta BPJS mencapai 500 ribu orang seluruh Gresik.

Dari ratusan ribu peserta hanya

dilayani 16 petugas. Jelas tidak seimbang, harus ditambah lagi jumlahnya. Terkait dengan dokter Puskesmas yang datang hanya satu hingga dua jam saja, pihaknya minta Dinkes untuk mengevaluasi agar kerja dokter sesuai jadwal. “Komisi D dalam beberapa kesempatan saat sidak beberapa waktu lalu juga sudah mendapatkan kenyataan ini, dan ini merupakan pelanggaran disiplin dokter,” katanya.

Sementara Kepala Operasional BPJS Kesehatan Gresik Titus mengatakan, bahwa ditolaknya RS Wates Husada karena di sana sudah ada RS Walisongo sebagai mitra. Sehingga, tidak mungkin menerima RS Wates Husada yang lokasinya dekat dengan Walisongo.

“Jadi kami maksimalkan Walisongo dulu,” kata dia.

Kepala Dinkes Gresik dr Soegeng Widodo mengatakan, bahwa pihaknya bakal menertib kan dokter-dokter yang mbalelo. rokim/bhirawa Begitu juga dengan BPJS, seSuasana hearing Komisi D dengan Dinas Kesehatan dan Badan hingga pelayanan di Puskesmas bisa berjalan lancar.Q kim.adv Penyelenggara Jaminan Sosial, Selasa (26/5) kemarin.

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Kunjungan Kapolda Berbuntut Pengusiran Wartawan Situbondo, Bhirawa Kunjungan Kapolda Jatim, Irjen Pol Anas Yusuf ke Kab Situbondo berbuntut pengusiran bagi awak media, Selasa (26/ 5) kemarin. Aksi itu terjadi setelah sejumlah awak media massa dan eletronik yang bertugas di Situbondo diusir bagian protokol Polda Jatim, didepan Gedung Bhayangkara Jananuraga, kemarin. Mendapat perlakuan kurang simpati dari aparat penegak hukum, awak media akhirnya meninggalkan lokasi pertemuan.

Padahal, kata salah satu wartawan harian di Situbondo, kedatangan orang nomor satu dijajaran Polda Jatim itu ditunggu-tunggu sejumlah media untuk dimintai seputar kejadian terkini. Namun, begitu acara pertemuan Kapolda Jatim Anas Yusuf diselenggarakan bersama Kapolres Situbondo AKBP Hadi Utomo itu, para awak media dilarang melakukan peliputan. ‘’Kegiatan ini jangan diliput.

Koordinasi dulu dengan Humas Polres,’’ ucap Perwira Bagian Protokoler Polda Jatim.

Aksi pengusiran oleh Perwira Protokoler Polda terhadap awak media yang hendak melakukan peliputan itu sangat disayangkan para wartawan yang tergabung dalam wadah Rumah Satu (Forum Wartawan Harian Situbondo), di depan gedung Bhayangkara Jananuraga, kemarin.

Menurut Ketua Rumah Satu, Zaini Zaini, aksi pengusiran itu terlalu berlebihan. ‘’Tugas kita (wartawan) kan dilindungi UU Poko Pers, kenapa harus diusir,’’ tegas Zaini Zain, kemarin.

Menurut Zaini Zain, pihaknya juga menyesalkan insiden pengusiran wartawan, karena tak sesuai dengan janji Kapolri yang berkomitmen untuk melakukan reformasi ditubuh Polri. Dengan kejadian itu, sambung Zaini Zain, komitmen Kapolri tersebut perlu dievaluasi, dimasa mendatang. ‘’Sebagai pejabat publik harusnya Kapolda tak membatasi diri dengan kalangan wartawan. Sebab statemen Kapolda memang sangat dibutuhkan terhadap adanya masalah yang kini dihadapi masyarakat,’’ papar Zaini Zain.

Disisi lain, Kasubag Humas Polres Situbondo, IPDA H Nanang, ketika ditemui Bhirawa disela-sela jalannya pertemuan Kapolda Jatim, Irjen Pol Anas Yusuf, meminta untuk menunggu acara petemuan hingga selesai. Q awi

43 Persen Masyarakat Jatim Andalkan Permodalan Informal Jombang, Bhirawa Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf meminta koperasi bisa menjadi jembatan permodalan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pasalnya 43% masyarakat Jatim masih mengandalkan permodalan dari sector informal non perbankkan.

Hal ini disampaikan Gus Ipul—sapaan akrab Saifullah Yusuf saat membuka Sosialisasi pembentukan infrastruktur keuangan Lembaga Keuangan Mikro LKM, berbasis kelompok fungsional di Pendopo Kab Jombang, Selasa (26/5) kemarin.

Menurut Gus Ipul, dengan meminjam permodalan disektor informal non bank maka akan memberatkan dalam menjalankan usaha. ‘’Karena Bunganya sangat tinggi, mereka pinjam karena terpaksa.

Dari hasil penelitian, hampir 40% masyarakat kita tak mengetahui atau tak bisa pinjam uang dibbank dan hanya 17% yang mengetahui dan meminjam melalui perbankan,’’ ujarnya mengungkapkan.

Padahal, lanjut Wagub, perekonomian di Jatim 54%-nya ditopang dari sektor UMKM ini. Karena di Jatim kini ada sebanyak 6 juta lebih UMKM. 70% UKM itu diantaranya dimiliki oleh Koperasi Mikro.

Selebihnya, 261 ribu UKM kategori mikro kecil, serta 30 ribu UKM kategori menengah.

Dan hampir separuhnya itu dikelola koperasi,’’ imbuhnya mengatakan.

Masih menurut Gus Ipul,

koperasi merupakan tulang punggung perekomonian negera Indonesia termasuk di Jatim. Dan prioritas koperasi Jatim yang digalakkan sekarang berbasis jamaah ibu ibu. ‘’Saya titip bantuan Koperasi Wanita (Kopwan) ini bisa disukseskan dan bisa menjadi contoh dalam pengelolaan permodalan untuk usaha kecil menengah. Artinya jika ada orang butuh permodalan untuk kegiatan usaha UMKM datang dan layani di koperasi jangan sampai mereka pinjam ke bank titil,’’ ujarnya seraya mengatakan adanya koperasi juga bisa menyerap ribuan tenaga kerja.

Sementara itu, untuk pengembangan usaha menghadapi MEA yan bakal diberlakukan akhir 2015 mendatang, Pemprov Jatim memberi perhatian khusus kepada UKM asal Jatim dan Koperasi mikro agar produknya mampu bersaing dengan produk luar negeri.

Salah satunya, kata Saifullah Yusuf, dengan cara mempermudah akses permodalan. ‘’Meningkatkan kualitas SDM-nya, produknya, mempermudah akses permodalannya, dan yang penting lagi adalah memperluas pasar.

ramadlan/bhirawa

Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf bersama Bupati Jombang Nyono Suharli Wakil Bupati Hj Munjdjidah Wahab Sekdakab Ita Triwibawatid, juga Ketua DPRD Jombang Joko Triono.

Kita ingin pasar dalam negeri dikuasai produk-produk dalam negeri. Nah untuk bisa bersaing, tidak ada pilihan lain, mereka harus berstandar internasional, produknya, bungkusnya, manajemennya,

TULUNGAGUNG

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 6211 EC, a/n Utik Rahmatillah, Kel. Mimbaan, rw 14/01, Kec. Panji, Situbondo.

No. 1000/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 1792 J, a/n Kristanto, Kel. Mimbaan, rw 03/01, Kec.ppanji, Situbondo.

No. 1001/IMB/BI-II/2015

khoirul huda/bhirawa

Wakil Bupati Tuban Ir. H. Noor Nahar Husein M.Si didampingi General Manager PT Holcim Indonesia Tbk, Sidik Darusulistyo serta Ketua Yayasan Damandiri, Prof. Haryono Suyono saat berdialong dangan peserta saat dialog interaktif setelah meluncurkan program Posdaya.

Tuban, Bhirawa Dengan menerapkan program Corporate Social Responsibilty (CSR) yang selaras dengan kebutuhan lokal yang berkelanjutan, Holcim Indonesia bersinergi dengan Yayasan Damandiri dan Pemkab Tuban meluncurkan program Posdaya yang dirangkai dalam acara talksow yang berlokasi di Pendopo Kab Tuban Selasa (26/3) kemarin.

Peluncurkan program Posdaya ini dihadiri Ketua Yayasan Damandiri, Prof Haryono Suyono, Wakil Bupati Tuban Ir H Noor Nahar Husein MSi, General Manager PT Holcim Indonesia Tbk, Sidik Darusulistyo, serta beberapa wakil perusa-

haan dan universitas di Tuban.

Posdaya atau Pos Pemberdayaan Keluarga sendiri merupakan suatu forum silaturahmi, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi. Wahana pemberdayaan fungsi keluarga secara terpadu, utamanya fungsi kesehatan, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi lingkungan.

Penguatan fungsi-fungsi utama itu diharapkan memungkinkan setiap keluarga makin mampu membangun dirinya menjadi keluarga sejahtera, keluarga yang mandiri dan keluarga yang sanggup menghadapi tantangan masa depan dengan lebih baik. Pemben-

Semarak HJL ke-446 Diwarnai Pawai Budaya suprayitno/ bhirawa

Bupati Fadeli dan isterinya, Makhdumah Fadeli, saat pawai budaya dalam rangka kirab pataka lambang daerah Hari Jadi Lamongan (HJL) ke-446.

Lamongan Bhirawa Hari Jadi Lamongan (HJL) ke446 tahun 2015 yang bertepatan pada Hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Kali ini Pemkab Lamongan menggantinya dengan pawai budaya.

Pawai itu sendiri dilaksanakan setelah upacara pembukaan selubung pataka lambang daerah di halaman Gedung DPRD Lamongan, Selasa (26/5). Kirab pataka lambang daerah dan pawai budaya diikuti itu Bupati Fadeli, Froum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Sekkab Yuhronur Efendi beserta istri, para Asisten Sekda, Kepala SKPD, Camat, Pejabat Eselon III, Lurah dan lembaga pendidikan.

Selama pawai, Fadeli yang mengenakan kostum kesultanan ala era Rangga Hadi, Adipati

pola pemesarannya, itu cara yang kita lakukan,’’ kata mantan Ketua PP GP Ansor ini mengatakan.

Karenanya pihaknya sangat berharap pasar dalam negeri harus bisa dikuasai pedagang

Pemkab Bersama Holcim Luncurkan Program Posdaya

KEHILANGAN HILANG STNK, Yamaha, th. 2005, Biru, AG5953SM, a/n.

Mirah, Ds. Ngunggahan, Bandung-T.Agung No. 993/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki FD125XSD, th. 2005, Biru Hitam, AG4316SC, a/n. Hariyono-T.Agung No. 994/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2013, Merah, AG3217RAH, a/ n. Rokhani/Ummi Munawaroh, Ds. Nyawangan, SendangT.Agung No. 995/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2013, Merah, AG2410RAC, a/ n. Istik Wulandari, Ds. Sobontoro, Boyolangu-T.Agung No. 996/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB, Honda NC11B3CAT 110CC, th. 2010, Hitam, AG6524RQ, a/n. Agustina Ernawati, Dsn. Pelem RT 02/02, Serut, Boyolangu-T.Agung No. 997/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda NF125, th. 2013, Hitam Silver, AG3520RP, a/n. Pemkab Tulungagung-T.Agung No. 998/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2001, Merah, AG4325RQ, a/ n. Suliyatun, Jl. Pahlawan I No. 05, Kedungwaru-T.Agung No. 999/IMB/BI-II/2015

Rabu Legi 27 MEI 2015

Lamongan pertama yang bergelar Tumenggung Surajaya, naik kereta kencana keliling Kota Lamongan diiringi kelompok drum band dari MAN Lamongan, MTs Putra Putri Lamongan, SMPN 4 Lamongan dan SMPN 1 Pucuk.

Seusai Kirap Pataka Lambang Daerah dan Pawai Budaya, dilanjutkan dengan Pasamuan Agung di Pendopo Lokatantra. Yakni menyemayamkan lagi pataka lambing daerah dan oncer sesanti.

Pasamuan Agung sendiri di era Rangga Hadi adalah prosesi wisuda beliau menjadi Tumenggung Surajaya oleh Sunan Giri IV. Dalam pembukaan Pasamuan Agung juga ditampilkan Tari Runtik yang dilatarbelakangi perebutan tahta Majapahit oleh garwo Prameswari dengan garwo selir Dewi Andhongsari yang sedang hamil. Dengan tipu mus-

lihatnya, garwo Prameswari berhasil menyingkirkan Dewi Andhongsari dari kerajaan hingga terusir di tengah hutan belantara dan hendak dibunuh.

Namun atas kehendak Tuhan dutaning garwo Prameswari tak tega dan ditinggalkanlah Dewi Andhongsari di tengah Hutan Gung Liwang Liwung yang kini tempat itu diberi nama Gung Ratu yang terletak di Desa Cancing, Kec Ngimbang, tempat dimakamkannya Dewi Andhongsaro. Dewi Andhongsaro sendiri diyakni masyarakat Lamongan sebagai ibunda dari Joko Modo yang kelak menjadi Mahapatih Gajah Mada.

Fadeli saat di Pendopo Lokatantra menyebut berbagai agenda dan program prioritas pembangunan yang sudah berjalan saat ini, akan terus ditingkatkan dan dilanjutkan. Seperti bidang kesehatan dan infrastruktur serta pendidikan. Dikatakannya, perbaikan jalan secara keseluruhan sudah mencapai 90% dalam kondisi baik. Pelayanan mobil sehat akan ditargetkan 1 desa 1 mobil sehat serta peningkatan kapasitas ruang pelayanan kelas III yang sudah sejak lama digratiskan di RSUD Soegiri. ‘’Komitmen untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat Lamongan ini akan terus kami pegang dan kami tingkatkan. Agar Lamongan semakin memiliki daya saing, dan agar Lamongan lebih sejahtera,’’ kata dia.Q yit

tukan Posdaya bertujuan mengembangkan potensi yang ada di tengah masyarakat, termasuk pula menekankan pentingnya berorganisasi. ‘’Tujuannya agar organisasi yang dibentuk masyarakat mampu menjadi organisasi sosial yang memiliki peran penting ditengah masyarakat, agar masyarakat menjadi mandiri dalam menyelesaikan permasalahan terutama dalam pengentasan kemiskinan,” Kata Sidik Darusulistyo, General Manager PT Holcim Indonesia Pabrik Tuban dalam sambutanya.

Dalam melaksanakan program ini, Holcim Indonesia berkolaborasi dengan Yayasan Damandiri selaku pemilik dan penggagas Program Posdaya di Indonesia. Holcim juga menggandeng Pemkab Tuban dengan harapan Posdaya yang dibentuk Holcim bersama dengan Universitas Airlangga ini dapat berkembang dengan lebih cepat.

Posdaya merupakan salah satu instrumen yang dipilih Holcim Indonesia yang diyakini dapat membantu memberdayakan masyarakat melalui pemberdayaan keluarga. Posdaya akan dilaksanakan di enam desa sekitar Pabrik Holcim di Tuban dan difokuskan pada ekonomi kreatif, seperti usaha kecil bidang kuliner dan kerajinan, lingkungan, pendidikan dan kesehatan. Q hud

atau pengusaha dalam negeri sendiri. ‘’Kita ingin pasar dalam negeri harus dikuasai pedagang dalam negeri. Untuk bisa bersaing harus berstandar internasional, Ini salah satu cara kita,’’ pungkasnya.Q rur

Bupati Anas Relokasi Sejumlah Venue MTQ Banyuwangi, Bhirawa Untuk menjamin kelangsungan jalannya lomba Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) Jatim XXVI agar lancar dan nyaman, Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, merelokasi sejumlah venue yang dianggap tak representatif.

Diantaranya venue cabang lomba MTQ golongan remaja dan tuna netra. Perlombaan yang sebelumnya digelar di Gedung Korpri itu dipindah ke Aula Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Banyuwangi. Begitu juga venue lomba MHQ 30 juz dan tafsir Bahasa Arab yang semula di Aula Universitas PGRI Banyuwangi (Uniba) dipindah ke aula ruangan yang ber – AC, yakni Minakjinggo Kantor Pemkab Banyuwangi.

Pemindahan venue itu, dilakukan setelah Bupati Anas melakukan peninjauan sejumlah venue, pada Minggu (24/5). Kala itu bupati mendapati sejumlah temuan kurang menggembirakan. Seperti suhu ruangan tempat pelaksanaan lomba kurang dingin dan suara sound system yang berdengung. ‘’MTQ Jatim yang digelar di Bumi Blambangan harus berjalan baik. Setiap kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan even akbar yang satu itu bisa menimbulkan citra negatif Banyuwangi. Agar citra Banyuwangi tak ternoda, kami tidak mempedulikan apakah kekurangan itu terjadi pada pos yang merupakan domain panitia lokal, panitia provinsi, ataukah EO. Yang kurang baik harus diperbaiki,’’ tegas Bupati Anas, Selasa (26/5).

Dikatakan Bupati Anas, Pemkab Banyuwangi tak ingin kecolongan dengan keteledoran staf atau miskomunikasi antara panitia lokal, panitia provinsi dan event organizer (EO). Bahkan, Bupati Anas langsung meminta panitia lokal, panitia provinsi dan EO melakukan rapat setiap malam untuk mengevaluasi setiap kekurangan yang terjadi di lapangan. ‘’Kami juga meminta beberapa bagian meninjau seluruh lokasi MTQ. Seluruh kafilah MTQ merupakan tamu kehormatan yang datang ke Banyuwangi untuk melantunkan ayat-ayat suci Alquran. Sangat tak pantas kalau tamu-tamu kehormatan itu tak disambut dengan baik,’’ kata Bupati Anas.Q nan

Perpustakaan Desa di Bojonegoro Wakil Jatim di Tingkat Nasional Perpustakaan Desa Tunas Asa yang berada di Desa/Kec Margomulyo membawa nama harum Kab Bojonegoro bahkan di tingkat Jatim. Dimana perpustakaan desa itu meraih juara I dalam lomba perpustakaan desa tingkat Jatim.

Perpustakan Tunas Asa berhasil mengalahkan pesaingnya seperti wilayah Surabaya, Malang, Ngawi maupun Lumajang. Sehingga perpustakaan ini berhak mewakili Provinsi Jatim dalam ajang tingkat Nasional yang akan diselenggarakan dalam beberapa waktu mendatang.

Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kab Bojonegoro, Slamet Taufik kepada Bhirawa, Selasa (26/5) kemarin. Menurutnya, kemenangan ini diraih usai tim juri melakukan penilaian saat berkunjung ke setiap perpustakaan desa yang ada di 38 Kab/Kota yang ada di wilayah Jatim. ‘’Setelah melakukan penilaian secara administrasi berkas peserta lomba perpustakaan umum, hasil presentasi dan visitasi ke lokal perpustakaan, berdasarkan pedoman dan kriteria membuat Perpustakaan Tunas Asa terpilih sebagai juara I tingkat Jatim,’’ jelas Taufik.

Perpustakaan Tunas Asa terpilih menjadi juara I karena beberapa faktor diantaranya gedung perpustakaan berdiri sendiri. Bahkan fasilitas pun lengkap seperti Informasi Teknelogi (IT) serta buku yang lengkap. ‘’Perpustakaan berdiri sendiri bahkan

fasilatas lengkap, seperti di kabupaten lain yang masih ikut satu atap dengan Balai Desa/ Kelurahan,’’ tambahnya.

Bahkan perpustakaan di wilayah Margomulyo ini juga ditunjang Surat Keputusan (SK) Bupati Kab Bojonegoro seperti Gerakan Gemar Membaca seperti di SK Nomor 1 tahun 2009, Gerakan Desa/Kel Sehat dan Cerdas di SK Nomor 47 tahun 2014 serta SK Nomor 88 tahun 2015 tentang Rumah Inovasi Cerdas. ‘’Adanya progam pemerintah yang tertuang dalam SK Bupati membuat peminat baca maupun perpustakaan yang ada di tingkat desa, kecamatan

maupun Kab Bojonegoro semakin tinggi. Dengan kemenangan ini otomatis membuat perpustakaan desa ini dengan juara I bisa mewakili Provinsi Jatim di tingkat Nasional yang akan di selenggarakan Pemerintah Pusat,’’ pungkasnya.

Ditambahkan Taufik, pihaknya tak henti-hentinya mendorong peningkatan minat baca masyarakat. Salah satu strategi yang ditempuh dengan membiasakan membaca.Selain itu, kehadiran perpustakaan punya banyak manfaat. Disamping mencerdaskan masyarakat, perpustakaan juga dapat berfungsi untuk mengalihkan anak-anak dari budaya negatif. ‘’Kemajuan teknologi tak bisa dipungkiri banyak membawa dampak negatif. Dengan membaca bisa menjadi salah satu cara membentengi diri dari terpaan hal-hal negatif Q bas, adv itu,’’ tandas Taufik.Q

basir/bhirawa

Terlihat antusias warga saat gemar membaca di perpustakaan Desa Margomulyo di wilayah Bojonegoro.

JAWA TIMUR

Rabu Legi 27 MEI 2015

KILAS JATIM

BNK Pamekasan Tes Urine Siswa SMA Pamekasan, Bhirawa BNK (Badan Narkotika Kabupaten) Pamekasan, melaksanakan tes urin kepada siswa-siswa SLTA di wilayah ini.

Tes urin ini sudah menjadi program BNK yang berganti nama Satgas P4GN, juga atas dorongan ulama dan organisasi pemuda, seperti HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang Pamekasan.

Wakil Bupati Pamekasan, H Halil, selaku Ketua BNK itu, bersama Kasat Narkoba Polres Pamekasan, AKP Sarpan SH, memantau langsung tes urin . Sekretaris BNK Pamekasan, Syaiful mengatakan, mendekteksi secara dini tentang penggunaan obat-obat terlarang, seperti Narkoba itu agar para anak didik kita jangan sampai terkena teracuni.

Kegiatan yang terprogram, para siswasiswa SLTA terlebih dulu diberikan penyuluhan tentang bahaya Narkoba dan kiat-kiat untuk dalam menghindarinya.

Lalu, diadakan tes uren kepada siswa diambil secara sampling. ‘’Tes uren secara acak, mengingat keterbatasan alat tes yang tersedia dan terbatas waktu karena mengingat banyak jumlah siswa,’’ jelas Syaiful, menjabat Kabag Administrasi Kemasyarakatan Pemkab Pamekasan.

Dikatakan, kegiatan terus berlangsung itu masih belum diketahui berapa banyak siswa yang sudah menjalani tes uren.

Diperkirakan setiap sekolah antara 30 sampai 50 sampling, tujuan agar para siswa dapat memetik pelajaran akan bahaya yang ditimbulkan. ‘’Tujuan akhirnya bukan saja untuk bisa melacak siapa? Pengguna Narkoba itu.

Lebih jauh lagi. Yaitu mencegah agar siswa-siswa kita sebagai generasi bangsa menjauhi barang haram itu,’’ pesan Ketua BNK, H Halil, melalui Sekretaris BNK, Syaiful.

Untuk itu, bagaimana hasilnya, nanti akan dijelaskan setelah tuntas pelaksanaan kegiatan ini. Semantara ini, sosialisasi dan tes uren di SMA 2 Pamekasan, SMA 1Pademawu, SMA 4 Pamekasan dn SMA Wahid Hasyim Pamekasan.Q din

Dinkes Beri Sanksi Kepala Puskesmas Karangrejo Tulungagung, Bhirawa Buntut tidak diberinya jatah makan bagi pasien rawat inap di Puskesmas Karangrejo selama dua hari, Kepala Dinas Kesehatan Kab Tulungagung, dr Gatot Dwi Prijo P MKK, akhirnya mengaku sudah memberi sanksi pada Kepala Puskesmas Karangrejo, Suparno SSos. ‘’Sudah saya beri sanksi.

Sanksinya teguran dan peringatan tertulis,’’ ujar Gatot pada Bhirawa, Selasa (26/5).

Menurut Gatot, surat pemberian sanksi itu juga ditembuskan ke DPRD Tulungagung dan Inspektorat Kab Tulungagung. ‘’Jadi DPRD juga sudah tahu jika Kepala Puskesmnas sudah kami beri sanksi,’’ imbuhnya.

Sebelumnya, Gatot ketika dihubungi Minggu (17/5) lalu kendati mengatakan bakal memberi sanksi pada Kepala Puskesmas Karangrejo namun

belum memastikan kapan sanksi itu akan terealisasi. ‘’Tunggu saja kalau sudah tiba saatnya. Pasti ada (sanksi, red),’’ begitu bunyi pesan pendek melalui telepon seluler pada Bhirawa.

Relatif lambatnya, Gatot memberikan sanksi bagi Kepala Puskesmas Karangrejo sempat membuat Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi, prihatin. Dia menyebut jika sudah terjadi kelalaian tugas yang faktanya sudah ada tak perlu menunggu waktu la-

weweik eko/bhirawa

Gatot Dwi Prijo P ma untuk memberi sanksi. ‘’Minimal sanksinya peringatan tertulis langsung diberikan.

Jangan menunggu terlalu lama,’’ tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi C DPRD Tulungagung, Heru Santoso SPd MPd, kemarin masih belum puas dengan sanksi yang diberikan pada Kepala Puskesmas Karangrejo. Menurutnya, kejadian di Puskesmas Karangrejo termasuk kelalaian yang bisa saja terjadi di seluruh Puskesmas di Tulungagung. ‘’Jadi kami tetap akan segera memanggil Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas Karangrejo dan seluruh Kepala Puskesmas se-Tulungagung. Ini masalah pelayanan di Puskesmas,’’ papar politisi asal Kec Karangrejo ini.

Namun, pernyataan berbeda disampaikan Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Drs Subani. Yang mengatakan perlu

ada evaluasi selama dua pekan untuk menindaklanjuti pemberian sanksi bagi Kepala Puskesmas Karangrejo. ‘’Kita lihat dulu dua minggu.

Bagaimana yang terjadi setelah dua minggu. Kami tak perlu tergesa-gesa melakukan tindakan, apalagi sudah ada surat peringatan dari Kadinkes,’’ tuturnya.

Subani kemudian memperlihatkan pada Bhirawa tembusan berkas surat dari Gatot yang didalamnya terdapat foto kopi surat teguran/peringatan pada Kepala Puskesmas Karangrejo. ‘’Dalam berkas surat ini disertakan pula foto kopi surat dari Kepala Puskesmas Karangrejo yang memberi peringatan pada juru masak Puskesmas Karangrejo, karena tak memberitahu tidak masuk kerja saat kejadian,’’ beber Subani lagi.Q wed

APBD Kota Kediri Belum Berpihak pada Ponpes Muktamar PBNU, KH Said Aqil Siradj Siap Pimpin NU Lagi

Puluhan Tukang Becak Datangi Sekkab Nganjuk, Bhirawa Dilarang masuk kota, sekitar 30 orang perwakilan tukang mecak mesin mendatangi Kantor Sekretariat Daerah Pemkab Nganjuk. Kepada Seretaris Kabupaten (Sekkab), Drs Masduqi, mereka mempertanyakan aturan yang diterapkan Pemkab Nganjuk sehingga mengakibatkan nafkah tukang becak terganggu.

Puluhan tukang becak mesin yang tergabung dalam Paguyuban Becak Sejahtera begitu datang ke Kantor Pemkab Nganjuk langsung menuju ruang pertemuan sekretariat daerah. Ditemui langsung Sekkab Masduqi, puluhan tukang becak langsung menanyakan peraturan larangan becak mesin masuk kota. ‘’Bapak Sekkab Masduqi, alasan apa sehingga kami para tukang becak dilarang masuk wilayah kota. Padahal, sumber nafkah kami ada di kota,’’ tanya Agung Supriyadi, Ketua Paguyuban Becak Sejahtera.

Saat itu, Sekkab Masduqi yang didampingi Kepala Dinas Perhubungan, Hendro dan Asisten Pemerintahan Gunawan, mengungkapkan alasan pelarangan becak mesin masuk kota. Diantaranya terkait penilaian Wahana Tata Nugraha yang akan dilakukan antara tanggal 8 Juli hingga 15 Juli mendatang. Karena salah satu penilaian Wahana Tata Nugraha adalah ketertiban lalu lintas, maka becak mesin dilarang masuk kota.

Secara hukum, keberadaan becak mesin melanggar UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Karena itu selama penilaian Wahana Tata Nugraha, becak mesin dilarang beroperasi di jalan protokol seperti Jl Ahmad Yani, Jl Dr Soetomo, Jl Supriyadi dan Jl Diponegoro serta Jl Panglima Sudirman. ‘’Jadi yang dilarang masuk kota adalah becak mesin, sedangkan becak tanpa mesin atau kayuh tetap boleh beroperasi,’’ papar Masduqi.

Meski sempat terjadi perdebatan, namun akhirnya Sekkab Nganjuk mempersilahkan untuk becak mesin beroperasi kembali setelah masa penilaian Wahana Tata Nugraha selesai. Tetapi selama masa penilaian Wahana Tata Nugraha, Sekkab Nganjuk berharap agar para tukang becak mesin untuk menghindari jalur-jalur protokol. ‘’Karena Wahana Tata Nugraha adalah program pemerintah, sedangkan para tukang becak mesin juga mencari nafkah silahkan untuk beroperasi setelah penilaian selesai,’’ ujar Masduqi.Q ris

7

har/bhirawa

Staf Ketahanan Pangan Neneng didampingi Kepala Kantor Ketahanan Pangan saat mengambil sampel beras untuk di Uji keasliannya.

Pastikan Bondowoso Bebas Beras Sintetik Staf Kantor Ketahanan Pangan Gelar Sidak Bondowoso, Bhirawa Dalam rangka menjamin Kab Bondowoso bebas dari beras sintetik yang kini sedang ramai dibicarakan disejumlah daerah, bahkan sudah beredar dalam beras untuk keluarga miskin (Raskin) yang disalurkan Bulog, Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Bondowoso yang dipimpin Ir Aris wasiyanto MM menggelar Inspeksi Mendadak (Sidak) pada sejumlah pertokoan dan pusat grosir beras, bahkan juga ke pasar Induk Bondowoso, Selasa (26/5) kemarin.

Dalam Sidak yang diikuti beberapa staf itu juga diambil sampel beras untuk diuji keasliannya, apakah beras itu beras sintetik yang kini sudah banyak beredar disejumlah daerah, hasilnya ternyata Kab Bondowoso kini dinyatakan aman dari peredaran beras berbahaya itu.

Seperti yang dilakukan pada pusat Grosir Beras di Jl KH Wahid Hasyim Bondowoso, pemilik Pusat Grosir beras itu menyatakan jika dirinya hanya menyalurkan beras yang diproduksi dari penggilingan lokal Bondowoso, sehingga pihaknya menjamin jika beras yang diedarkan adalah benar-benar asli dan merupakan produk daerah Bondowoso. ‘’Saya yakin beras saya sangat asli pak, apalagi kita hanya menyalurkan beras asli Bondowoso yang sangat terjaga kualitasnya,’’ katanya.

Begitu juga saat sidak dilakukan di Pasar Induk Bondowoso, salah satu pedagang menjamin jika beras yang dijual di pasar induk semuanya asli, karena distributor yang menyalurkan juga asli Bondowoso dengan penggilingan padi yang juga di Daerah Pujer Bondowoso.

Sementara itu, KKP Bondowoso, Ir Aris Wasiyanto MM yang ditemui Bhirawa usai Sidak itu mengakui, jika inisiatif ini dirinya lakukan setelah ada informasi adanya beras sintetik yang juga masuk ke Bulog, sehingga

dirinya mengaku merasa perlu untuk mengecek kelapangan, bahkan juga tak segan meminta izin pada pedagang untuk mengambil sampel dalam rangka menguji keasliannya.

Bulog Bojonegoro Belum Temukan Beras Sintetis Sementara itu, kepala Bulog Sub Drive III Bojonegoro, Efdal menegaskan, semenjak ada isu beredarnya beras sintetis atau beras plastik di wilayah Indonesia, pihaknya menyatakan sejauh ini untuk di wilayah kerjanya yakni Kab Bojonegoro, Tuban dan Lamongan masih aman alias belum ditemukan beras sintetis.

Meskipun demikian, pihaknya terus meningkatkan kewaspadaan tetap aman di wilayah kerjanya.Salah satunya dengan memberikan informasi maupun pengawasan kepada para rekanan, agar tak salah melangkah maupun berbuat kecurangan dengan memasukan beras itu ke Bulog, bahkan jika itu dilanggar maka pihaknya akan memberikan sanksi sesuai permasalahan. ‘’Kami akan melaporkan ke polisi jika ada rekanan yang berbuat curang dengan memasukan beras sintetis. Sehingga kita meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan survei lapangan kepada beras yang masuk ke tiap gudang,’’ tegasnya.

Untuk itu pihaknya berharap kepada para rekanan agar segera menginformasikan kepada pihaknya jika dalam pembelian beras menemukan beras sintetis, sehingga pihaknya bisa mengambil langkah supaya beras Bulog tidak terkonteminasi beras plastik.

Sementara itu, di tahun 2015 jumlah stok beras di pihaknya mencapai 38 ribu ton beras. Jumlah itu mampu untuk mencukupi kebutuhan beras di wilayahnya sampai delapan bulan kedepan baik itu untuk penyaluran Raskin.Q har, bas

Ruas Jalan Tergenang, Pemkot Normalisasi Drainase

irvan/bhirawa

Pegawai Dinas Kebersihan membersihkan drainase dari sampah dan kotoran yang menghambat aliran air.

Kota Kediri, Bhirawa Masih banyaknya titik genangan air yang tersebar di beberapa ruas Kota Kediri, membuat Pemkot Kediri, melalui Dinas Pertamanan dan Kebersihan (DKP) Kota Kediri mengambil sikap dengan melakukan normalisasi saluran air (Drainase), Kepala DKP Kota Kediri melalui Kasi Saluran dan Kebersihan Jalan, Eko Budi Santoso mengatakan, ada puluhan titik ruas jalan di Kota Kediri yang terendam genangan air jika hujan terjadi, yang disebabkan tersumbatnya drainase oleh sampah

yang dibuang sembarangan ‘’Normalisasi drainase dilakukan dengan cara menggali parit untuk mencegah pendangkalan akibat lumpur dan sampah yang dibuang secara sembarangan,’’ kata Budi pada wartawan Budi menjelaskan, banyak penyebab yang menjadikan banyaknya ruas jalan di Kota Kediri tergenang air ketika hujan, diantaranya kurang sadarnya masyarakat tentang arti kebersiahan, banyaknya kiriman sampah di wilayah kabupaten ‘’Selain itu, memang sudah saatnya drainase dilakukan

pelebaran dan pendalaman dan kami berharap dengan dilakukannya normalisasi drainase ini, banjir tidak terjadi lagi dikota Kediri,’’ harap Budi.

Diakui Budi, normalisasi drainase tak menjadi jaminan untuk menghindari banjir, namun yang lebih ditekankan dalam mengatasi banjir di Kota Kediri adalah perilaku masayarakat sendiri, meskipun pemerintah sudah maksimal jika masyarakat tidak merubah perilaku dalam membuang samapah mustahil persoalan banjir dapat diatasi.Q van

Kota Kediri, Bhirawa Dalam Halaqah Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradapan Indonesia dan Dunia yang digelar di Pondok Pesantren Al Amin, Kiai Anwar Iskandar selaku pengasuh Ponpes mengkritik keberadaan warga NU yang selama ini duduk di pemerintahan baik di pusat maupun daerah.

Menurut Gus War, banyaknya permasalahan di negeri ini, kurangnya perhatian dari pemerintah terkait adanya madarasah diniyah maupun pondok pesantren.

Anggaran APBD seperti di Kota Kediri misalnya, sangat minim sekali untuk pesantren, tapi kalau untuk jaranan sangat luar biasa perhatiannya. ‘’Padahal, dengan diperkuatnya pesantren, NU atau Muhammadiyah, maka akan melahirkan akhlakul karimah. Islam Nusantara merupakan Islam yang penuh toleransi. Islam itu agama yang toleran, tidak gampang mengkafir-kafirkan orang,’’ ujarnya.

Lebih detail, Gus War

menjelaskan, hingga kini tak ada APBD yang berpihak Pondok Pesantren yang ada di Kota Kediri. Sebenarnya saya sudah kritik pada pemerintah daerah maupun DPRD, Kritik bagi pemerintah.Terus berjuang, untuk memperbaiki aklaqul yang benar.

Gus War juga menyinggung agenda muktamar di Jombang nanti akan dilakukan musyawarah secara mufakat. ‘’Kalau bisa untuk menghindari kegaduhan, muktamar dilakukan musyawarah mufakat, jangan voting,’’ harapnya.

Sementara dalam kegiatan itu juga dihadiri ketua PBNU, KH Said Aqil Siradj, dalam konfrensi per, Ketua PBNU KH Said Aqil Siradj mengaku siap menjadi Ketua PBNU periode berikutnya jika amanat itu masih diberikan kepadanya. ‘’Jika masih diamanatkan mengemban saya siap, masih banyak PR yang belum terselesaikan, saya menginginkan RS ada di seluruh wilayah NU, saat ini baru emapat,’’ terangnya.Q van

hilmi husain/bhirawa

Salah satu taman di jalan A Yani mendapatkan perawatan khusus dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan, Selasa (26/5).

Sejumlah Taman di Kota Pasuruan Dipercantik Pasuruan, Bhirawa Pemerintah Kota Pasuruan semakin getol melestarikan lingkungannya. Salah satunya dengan mempercantik sejumlah taman yang ada di wilayahnya. Upaya itu, selain menjaga kelestarian lingkungan hidup juga sebagai pendukung pada penilaian adipura.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan Dwi Fitri Nurcahyo menyampaikan tahun ini ada beberapa lokasi taman yang menjadi pusat perhatian. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan estetika kota. ''Upaya mempercantik sejumlah taman agar keindahan kota bisa menjadi indah, asri dan sejuk,'' ujar Dwi Fitri Nurcahyo, Selasa (26/5).

Beberapa lokasi taman yang menjadi fokus untuk perawatan taman yaitu di jalan A Yani dekat Yon Zipur, jalan Soekarno Hatta, jalan raya Kraton, Perumahan Gading dan Perumahan Bugul Kidul. Untuk pembuatan taman baru lokasinya berada di jalan Patiumus dan HOS Cokroaminoto. ''Ada tanaman yang perlu diganti, seperti di jalan A Yani didekat Yon Zipur. Sedangkan untuk tanaman yang sudah kering akan kami ganti dengan yang baru,'' tandas Dwi Fitri Nurcahyo.

Berbicara soal anggaran, Pemkot Pasuruan sudah menyiapkan anggaran Rp1,65 miliar untuk perawatan taman. Besaran dana untuk digunakan untuk membuat dan mengganti jenis tanaman. ''Karenanya kami mengupayakan jangan sampai ada taman yang gersang dan tamanan yang rusak. Perawatan dan pengawasan rutin akan kami lakukan setiap harinya.

Dan kami minta kepada masyarakat supaya menjaga keindahan Kota Pasuruan ini,'' tambahnya. Q hil

MALANG RAYA

8 KILAS AREMANIA

Operasi Patuh Semeru Kedepankan Simpati Kota Batu, bhirawa Operasi cipta kondisi menjelang bulan Ramadan, dimulai sejak kemarin (26/5) hingga 9 Juni mendatang dalam bentuk Operasi Patuh Semeru tahun 2015.

Sasaran operasi ini tidak hanya melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, namun juga untuk menekan angka kriminalitas serta menjaga citra Kepolisian.

Di Kota Batu, operasi patuh ini diawali dengan Apel Gelar Pasukan yang dilaksanakan di halaman Mapolres Batu.

Diawali penyematan pita tanda dimulainya operasi kepada personil Satlantas, TNI serta Dinas Perhubungan oleh Kapolres Batu, AKBP Decky Hendarsono.

Dalam operasi tersebut, kapolres berpesan kepada seluruh personil yang terlibat dalam operasi untuk menjadikan truk, bis dan kendaraan pribadi roda empat sebagai salah satu sasaran prioritas operasi.

“Saya ingin selain ada tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, truk, bis, kendaraan pribadi yang tidak dilengkapi surat-surat harus ditindak juga. Termasuk menjaga kemungkinan adanya pengguna kendaraan yang membawa sajam, senpi dan barang berbahaya lainnya,” ujar kapolres saat memberikan sambutan ditengah apel gelar pasukan.

Menurut kapolres, indikasi kendaraan yang tidak memiliki surat-surat kendaraan, hingga hasil kejahatan selalu ada dalam operasi patuh ini pihaknya akan memberikan tindakan simpatik terhadap pelanggaran tersebut. Apalagi saat ini, Kota Batu sedang dibanjiri rombongan wisatawan, khususnya pelajar. Sehingga potensi gangguan keamanan juga perlu menjadi kewaspadaan. Selain melakukan operasi di jalan raya, pihaknya akan melakukan operasi di tempattempat tertentu, termasuk di lahan parkir bus yang ada di kota wisata untuk menjaring bus yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan.Q sup

Mahasiswa Tuntut Berantas Money Politics dalam Pilbup Kab Malang, Bhirawa Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Malang, melakukan aksi blokir jalan di depan gedung DPRD kabupaten setempat, Selasa (26/5) siang kemarin. Aksi unjukrasa mahasiswa tersebut menuntut pemerintah untuk memberantas praktik money politics pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pimilukada) Kabupaten Malang 2015, yang akan dilaksanakan secara serentak, pada 9 Desember 2015 mendatang.

Awalnya, aksi unjukrasa itu digelar di depan pintu masuk gedung DPRD Kabupaten Malang. Selanjutnya, mereka memaksa untuk masuk halaman gedung wakil rakyat tersebut, namun di depan pintu masuk sudah dipagar betis oleh puluhan personel Kepolisian dari Polres Malang.

“Kita tak bisa masuk ke gedung DPRD, sehingga kami dan rekan-rekan terpaksa blokir jalan,” jelas Koordinator Aksi Unjukrasa Mahasiswa yang tergabung dalam aktivis GMNI Malang Robianto, Selasa (26/5) kemarin.

Ada beberapa tuntutan, kata dia, diantaranya soal pemberantasan praktik money politics jelang Pemilukada yang digelar serentak seluruh Indonesia. Aksi mahasiswa kali ini juga mendesak semua elemen, parpol dan pemerintah untuk bergerak bersama-sama memberantas praktik money politics yang diduga akan marak terjadi di momentum Pemilukada nantinya.

“Terutama Pemilukada Kabupaten Malang. Dan sebagai langkah awal untuk membersihkan Indonesia dari praktik money politics, maka Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bersikap tegas dan menjadi pelopor dalam pemerintahannya memberantas praktik money politics,” papar Robianto. Q cyn

Rabu Legi 27 MEI 2015

Panwaslu Ancam Hentikan Kegiatan Minggu Ini, Bupati Malang Dideadline Penuhi Kebutuhan Operasional Kab Malang, Bhirawa Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Malang menghentikan kegiatan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2015 Kabupaten Malang. Hal itu disebabkan enam orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang seharusnya bertugas untuk membantu administrasi di Sekretariat Panwaslu, hingga kini belum mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Bupati Malang. Serta dana untuk operasional Panwaslu belum juga dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.

supriyanto/bhirawa

Eddy Rumpoko saat sidak di Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kota Batu, Selasa (26/5) kemarin.

Berharap ADD dan Dana Desa Cair Hari Ini Kota Batu, bhirawa Walikota Batu Eddy Rumpoko meminta agar Anggaran Dana Desa dari pusat dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD dicairkan Rabu (27/5) hari ini.

“Masak Dana Desa dan ADD terlambat 5 bulan. Kan kasihan Kadesnya, anggaran itu kan harus segera terserap dalam setahun ini,” kata Eddy Rumpoko saat sidak di Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kota Batu, Selasa (26/5).

Oleh karena itu, ER minta agar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Edi Murtono dan Kabag Pemerintahan Sriana untuk lembur.

“Pak Edi dan Bu Sri tolong dilembur agar besok bisa

dicairkan. Perwalinya tolong ditaruh di meja saya, nanti langsung saya tanda tangani.

Masak nunggu Perda bisa nggak cair-cair nanti,” perintah Eddy Rumpoko.

Diharapkan seluruh dokumen sudah lengkap, baik dari Pemkot Batu maupun pemerintah desa, sehingga dapat segera dicairkan.

Lebih lanjut dikatakan, Dana Desa dan ADD diberikan kepada pemerintah desa dalam upaya mendorong percepatan pembangunan dan ekonomi di daerah. Kalau pencairannya molor hingga tengah tahun, maka Kades akan kesulitan dalam melakukan serapan anggaran.

“Tolong kawal dan dampingi, jangan sampai terjadi kesalahan dalam perencana-

an, pelaksanaan maupun per tanggungjawabannya. Dana Desa ini harus menjadi berkah bukan bencana bagi pemerintah desa,” pesannya.

Sebagaimana diketahui, Kota Batu mendapat anggaran Dana Desa sebesar Rp 6 milyar untuk 19 desa. Anggaran tersebut masih ditambah dengan ADD yang bersumber dari APBD yang jumlahnya mencapai Rp 9 milyar.

Pemkot Batu memang telah mengajukan Raperda Pemerintahan Desa ke DPRD setempat. Namun hingga saat ini, Raperda tersebut masih dalam proses pembahasan bersama sejumlah Raperda lainnya. Akibatnya, pencairan anggaran Dana Desa dan ADD hingga saat ini masih belum dicairkan. Q nas, sup

Ketua Panwaslu Kabupaten Malang M Wahyudi, Selasa (26/5), kepada wartawan mengatakan, belum dikeluarkannya SK Bupati Malang terkait enam orang PNS untuk membantu Panwaslu, hal ini akan berdampak pada lambatnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati (Pilbup) Malang periode 2015-2020.

“Karena kelima Komisioner Panwaslu saat ini tidak bisa bekerja,” paparnya.

Selain belum dikirimkannya enam orang PNS untuk diberbantukan di Sekretariat Panwaslu, lanjut dia, pemberhentian kegiatan itu juga dikarenakan belum cairnya anggaran dari Pemkab Malang. Padahal, Bupati Malang H Rendra Kresna sudah menyetujui penetapan anggaran untuk Panwaslu sebesar Rp 11,067 miliar. Namun, hingga sekarang dana tersebut belum dicairkan.

Sementara, jelas Wahyudi, angggaran sebesar itu, akan digunakan untuk melakukan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Malang 2015, yang akan digelar KPU kabupaten setempat, pada 9 Desember 2015 mendatang.

Di antaranya dana tersebut untuk biaya seleksi penerimaan anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) yang saat ini sedang berlangsung.

“Kami hingga kini belum menerima dana operasional sama sekali dari Pemkab Malang,” tuturnya.

Menurutnya, total anggaran untuk Pemilukada Kabupaten Malang yang telah

resmi disepakati oleh Pemkab Malang bersama KPU dan Panwaslu, dan juga telah ditandatangani bersama, pada 18 Mei 2015, yakni totalnya sebesar Rp 50,367 miliar. Sedangkan kesepakatan tersebut tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Sementara, besarnya anggaran untuk Pemilukada Kabupaten Malang itu dibagi dua, yakni untuk KPU sebesar Rp 39,3 miliar, dan Panwaslu sendiri mendapatkan anggaran sebesar Rp 11,067 miliar. Jika dalam satu Minggu ini, tegas Wahyudi, dana untuk tahapan Pemilukada belum juga cair, dan ditambah lagi enam orang PNS belum mendapatkan SK, kami pastikan Panwaslu Kabupaten Malang tidak akan melakukan kegiatan atau berhenti total.

Karena selain Panwaslu tidak bisa bekerja, juga tidak ada biaya untuk operasional.

“Kami berharap agar Pem kab Malang segera mencairkan anggaran Panwaslu,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui dalam ketentuan Permendagri, pejabat pengelolaan keuangan adalah PNS, sehingga SK pengangkatan dan penugasan pejabat di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Malang sangat mendesak. Tanpa dukungan anggaran, kinerja Panwaslu tentu akan pincang. Sekretariat Panwaslu membutuhkan setidaknya 6 PNS, terdiri dari Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendaharawan dan staf pembantu. Q sup, cyn

Penunjukan Direktur PDAM Daerah Harus Alokasikan APBD untuk Sepakbola Batu Terhambat Aturan Batu, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) terus berupaya segera menemukan sosok yang patut menjadi Direktur PDAM. Namun upaya itu terhambat adanya aturan yang mengharuskan orang yang akan ditunjuk sebagai pejabat direktur memiliki pengalaman sebagai direksi PDAM. “Kalau mengacu pada sosok yang harus memiliki pengalaman sebagai direksi, hal ini berat bagi PDAM Kota Batu. Karena PDAM Kota Batu masih terbilang sebagai perusahaan baru,”ujar Walikota Batu, Eddy Rumpoko, Senin (25/5).

Pemkot juga sempat mempertimbangkan untuk merekrut orang dari luar untuk menduduki jabatan direktur PDAM Kota Batu. Namun pertanyaan kembali muncul, apakah harus orang dari luar Batu?.

Karena masih banyak tokoh di Kota Batu yang telah mengerti seluk-beluk dan permasalahan tentang air di Kota Wisata ini.

Dengan kondisi inilah maka Tim Seleksi Direktur PDAM yang telah dibentuk tengah melakukan kajian agar tokoh dari Kota Batu ini bisa menjadi direktur PDAM Kota Batu tanpa harus melanggar aturan.

“Bisa jadi tokoh yang ditunjuk itu didasarkan pengetahuan tentang air di Kota Batu, ataupun dari sisi pengalaman organisasi yang dimiliki,”tambah Eddy.

Masalah perekrutan Direktur PDAM Batu ini merupakan masalah yang mendesak. Karena saat ini pejabat direktur PDAM Batu dijabat oleh Pelaksana Tugas (PLt). Akibatnya, DPRD Kota Batu terus mendesak agar Pemkot segera melakukan seleksi atau penjaringan untuk jabatan Direktur PDAM Batu.

Diketahui, saat ini jabatan direktur dipegang oleh Zainul Arifin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) yang jabatannya akan segera berakhir pada Juni nanti. Diharapkan keberadaan pejabat direktur definitive ini akan mampu menjawab keluhan warga Batu terkait ketersediaan air bersih.

Ketua DPRD Batu, Cahyo Edi Purnomo, menyatakan keberadaan PDAM ini sangat penting untuk mendukung kemaslahatan masyarakat. Dan jabatan direktur PDAM menjadi sangat urgen karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Q nas

Batu, Bhirawa Semua daerah kota/ kabupaten di Indonesia harus mengalokasikan anggaran dari APBD-nya untuk membangun/ pembinaan sepak bola. Hal ini sebagai salah satu koreksi dari Walikota Batu, Eddy Rompoko sebagai anggota dari Tim Transisi PSSI yang dibentuk Menpora. Koreksi ini juga untuk menjawab adanya surat edaran dari Menteri Dalam Negeri (Mendari) tentang penggunaan anggaran. Dalam surat edaran itu dikatakan bahwa APBD tidak diperuntukkan untuk membiayai sepak bola.

“Adanya koreksi ini juga sudah saya sampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi saat beliau berkunjung ke Kota Batu beberapa waktu lalu,”ujar Eddy Rumpoko saat ditemui usai memimpin ‘rapat kopi morning’ bersama para kepala SKPD, Senin (25/5).

Dalam melakukan pembinaan persepakbolaan, katanya, tentu tidak bisa lepas dari campur tangan

anas bachtiar/bhirawa

Eddy Rumpoko

daerah baik kota maupun kabupetan. Untuk itu harus ada alokasi anggaran untuk pembinaan persepakbolaan di daerah. Artinya, ada alokasi dari APBD yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

“Jika perseriakatan bisa digulir, maka banyak daerah yang akan membangun stadion. Hal ini akan membuat keinginan dan minat generasi muda untuk ikut sepak bola akan semakin besar.

Dengan demikian potensi pemain bola yang dimiliki Negeri ini akan semakin banyak pula,”papar Eddy.

Dalam pertemuan yang telah dilakukan, Tim Tran-

sisi ingin menghidupkan kembali keberadaan sepak bola perserikatan. Dan dalam pembinaan perserikatan ini juga tidak menutup kemungkinan untuk mengambil ahli atau praktisi dari luar negeri.

“Misalnya untuk membina perserikatan ini maka diambilkan wasit dari Eropa.

Inikan tidak apa-apa dan malah bagus bagi perserikatan,”tambah Eddy. Dengan semakin baiknya mutu dan kualitas liga yang digelar perserikatan, maka PSSI tak harus selalu melirik liga professional ISL (Indonesia Super League) untuk mencari pemain Tim Nasional (Timnas). Perekrutan Timnas akan terseleksi dengan sempurna melalui ISL dan Perserikatan.

Dan untuk melaksanakan semua itu, butuh kerja keras dari para punggawa PSSI. Apakah PSSI yang ada saat ini harus kembali menggelar kongres?.

“Hal itu terserah dari kebijakan dari pemerintah,”jawab ER singkat. Q nas

Batu Zeolite, Harta Terpendam di Malang Selatan Kabupaten Malang memiliki kekayaan batuan mineral yang melimpah.

Daerah yang memiliki deretan pegunungan kapur dan diapit pegunungan vulkanik tersebut menyimpan beribu jenis batuan yang belum banyak dimanfaatkan.

Selama ini, batuan di kabupaten Malang yang banyak dimanfaatkan hanyalah batu kapur, pasir dan batu kali untuk bahan bangunan. Dan belakangan kemudian memanfaatkan batuan silika dari kabupaten Malang untuk bahan baku keramik. Padahal masih banyak jenis batuan lainnya di kabupaten Malang yang memiliki nilai ekonomis tinggi, serta sangat bagus untuk menunjang kehidupan manusia. Diantaranya yaitu batuan jenis Zeolite dan Batu Akik.

Batuan Zeolite selama ini sudah banyak dimanfaatkan oleh Jerman dan negara maju lainnya untuk bidang kesehatan, industri dan pertanian. Diantara produkproduk kesehatan yang menggunakan Zeolite yaitu filter bagi alat penyaring air untuk kesehatan, bahan pencampur susu berkalsium tinggi,dan bedak/ make up. Selain itu juga untuk membersihkan ketel uap, pencampur pupuk pertanian dan

usaha perikanan. Sedangkan di Indonesia, penggunaan zeolite umumnya hanya untuk batu penghias di aquarium maupun dinding rumah saja.

Ketua Koperasi Tambang Rakyat (Koptara) R Moch Achjadi mengatakan selama ini pemanfaatan Zeolite memang belum dilakukan secara maksimal. Padahal batuan ini bernilai ekonomis sangat tinggi dan memiliki nilai manfaat yang cukup banyak.

Koptara yang bermarkas di Talok Turen Kabupaten Malang ini sudah menggeluti pengembangan pemanfaatan batuan zeolite sejak 15 tahun lalu.

Dikatakan, secara ilmiah Zeolite adalah senyawa zat kimia alumino-silikat berhidrat dengan kation natrium, kalium dan barium. Zeolite memiliki molekular sruktur yang unik, dimana atom silikon dikelilingi oleh 4 atom oksigen sehingga membentuk semacam jaringan dengan pola yang teratur.

Di beberapa tempat di jaringan ini, atom Silicon digantikan degan atom Aluminium, yang hanya terkoordinasi dengan 3 atom Oksigen. Atom Aluminium ini hanya memiliki muatan 3+, sedangkan Silicon sendiri memiliki muatan 4+. Keberadaan atom Aluminium ini secara keseluruhan akan menyebababkan Zeolith memiliki muatan negatif.

Muatan negatif inilah yang menyebabkan Zeolite mampu mengikat kation.

Zeolite juga sering disebut sebagai ‘molecular sieve’ / ‘molecular mesh’ (saringan molekuler)karena zeolit memiliki pori-pori berukuran melekuler sehingga mampu memisahkan/ menyaring molekul dengan ukuran tertentu.

Zeolite mempunyai beberapa sifat antara lain mudah melepas air akibat pemanasan, tetapi juga mudah mengikat kembali molekul air dalam udara lembap.

Oleh sebab sifatnya tersebut maka zeolite banyak digunakan sebagai bahan pengering. Disamping itu zeolite juga mudah melepas kation dan diganti dengan kation lainnya, misal zeolith melepas natrium dan digantikan dengan mengikat kalsium atau

supriyanto/bhirawa

Batuan Zeolite selama ini sudah banyak dimanfaatkan oleh Jerman dan negara maju lainnya untuk bidang kesehatan, industri dan pertanian. magnesium. Sifat ini pula menyebabkan zeolite dimanfaatkan untuk melunakkan air. Zeolite dengan ukuran rongga tertentu digunakan pula sebagai katalis untuk mengubah alkohol menjadi hidrokarbon sehingga alkohol dapat digunakan sebagai bensin.

Karena sifat-sifatnya tersebut, Zeolite sangat bagus untuk budidaya pertanian dan perikanan.

“Kami sudah melakukan uji coba

untuk budi daya ikan lele dan hasilnya luar biasa. Penggunaan Zeolith di kolam membuat tingkat kematian bibit ikan rendah, pertumbuhan ikan lele lebih cepat dan merata, serta mengurangi biaya produksi pakan,” terang Achjadi.

Penggunaan zeolite di kolam ikan akan meningkatkan kadar O2 dan menetralkan tingkat ph air, menyerap racun dalam air,

mendorong pertumbuhan plankton, mengontrol polusi sisa makanan dan kotoran ikan.

Sementara untuk bidang pertanian, pemakaian zeolite untuk pencampur pupuk akan bermanfaatkan untuk mengontrol ph tanah, meningkatkan O2, mengikat unsur N dan menyerap racun tanah. Dengan menambahkan zeolite dalam tanah, maka juga akan terjadi perbaikan struktur tanah. “Fungsi zeolite itu mengikat pupuk, sehingga tidak gampang larut oleh air maupun menguap karena sinar matahari.

Mencampurkan zeolite dalam pupuk akan membuat daya tahan pupuk lebih lama, sehingga tanaman bisa menyerap pupuk secara maksimal,” tuturnya.

Penggunaan zeolite di bidang pertanian ini, Koptara telah mengujicobakan ke tanaman perkebunan, seperti kopi di Dampit, pertanian padi dan lainnya.

“Kopi yang mendapat perlakuan dengan penambahan zeolite, tumbuhannya lebih subur, daunnya lebih hijau dan buahnya lebih lebat. Demikian juga pemakian untuk tanaman pertanian lainnya,” tandas aktifis Granat dan tenaga penyuluh di BNN Kota Malang tersebut. Q sup

OLAHRAGA

Rabu Legi 27 MEI 2015

9

Bonek 1927 Kecam Wapres Cabut SK Pembekuan

LINTASAN

Ribuan Suporter Persipura Demo di DPR Papua Jayapura, Bhirawa Sebanyak seribu lebih suporter tim Persipura yang datang dari berbagai tempat di Kota Jayapura dan sekitarnya berunjuk rasa di halaman Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Selasa siang, menyuarakan ketidakadilan yang dialami tim Mutiara Hitam.

Ribuan "Persipuramania" itu datang dengan menumpangi angkutan umum, bus, truk, serta kendaraan pribadi roda dua dan empat.

Berbagai spanduk aspirasi juga dibentangkan oleh pendukung fanatik Mutiara Hitam itu, "Menpora dan BOPI sudah menyakiti hati orang Papua", Jangan diskrimnasi tim kami Persipura, kami juga bagian dari Indonesia," Selain itu, bendera 'merah hitam' sebagai lambang klub yang telah empat kali juara Liga Indonesia itu juga mewarnai aksi yang dikawal ketat oleh kepolisian setempat.

"Ini adalah aksi kami Persipuramania, menuntut ketidakadilan," kata Irawan, koordinator umum Persipuramania.

Menurut dia, setelah berdemo dan menyampaikan aspirasi ke DPRP, ribuan Persipuramania bergerak ke kantor Imigrasi Papua.

"Kami akan menyegel kantor Imigrasi, sebagai tanda, simbol, bahwa kami protes. Kami tidak akan anarkis, kami inginkan perubahan, tapi bukan dengan korbankan tim kami yang menjadi langganan juara," katanya.

Sebelumnya, ribuan pendukung Boaz TE Salossa dan kawan-kawan itu berkumpul di Taman Imbi, pusat Kota Jayapura sebelum berpindah ke halaman DPRP yang berjarak 100 meter.

Mereka juga meneriakan yel-yel, caci maki kepada institusi pemerintah yang dianggap paling bertanggung jawab atas persoalan yang dialami tim kebanggaan orang Papua itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, tim asuhan Oswaldo Lessa gagal menggelar laga 16 besar AFC Cup di Stadion Mandala Jayapura pada Selasa (26/5).

Hal itu karena tiga pemain asing tim lawan Pahang FA asal Malaysia tidak mendapatkan visa masuk ketika berada di Cengkareng pada Sabtu (23/5), sehingga tim asal negeri tetangga itu memilih kembali ke negara asalnya.Q ant

gegeh bagus/bhirawa

Arek Bonek menolak tindakan Wapres Jusuf Kalla yang mengarah pada upaya pencabutan SK pembekuan PSSI, Senin malam di Wisma Eri Irianto.

Surabaya, Bhirawa Para suporter Persebaya 1927 (Bonek) menolak tindakan Wakil Presiden Jusuf Kalla bakal dicabutnya pembekuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Bonek 1927 menilai JK telah mencederai nilai-nilai dalam Revolusi Mental dan Nawa Cita yang selama ini menjadi cita-cita pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pasalnya, JK tidak satu suara dengan Jokowi dan menterinya dalam memutuskan pembekuan PSSI. Arek Bonek 1927 merasa kecewa dengan sikap JK yang mendesak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk mencabut pembekuan PSSI. Ratusan pendukung Persebaya

1927 berjuluk Bajul Ijo ini berkumpul di Wisma Eri Irianto atau bekas markas klub Persebaya 1927, Jalan Karanggayam, Senin (25/5) malam. “ Tindakan Wakil Presiden Jusuf Kalla berkonspirasi melindungi mafia sepak bola jelas mencederai bangsa Indo-

nesia. Kita patut berduka, karena Wakil Presiden sudah terpengaruh oleh antek-antek PSSI,” kata Andi Peci selaku koordinasi aksi.

Menurut Andi yang juga selaku Presidum Arek Bonek 1927 mengaku kecewa dengan sikap JK yang menekan-nekan Menteri Olahraga Imam Nahrawi untuk mencabut pembekuan PSSI. Padahal, tambahnya, pembekuan PSSI merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu agar sepak bola lebih sehat dan bermartabat. “ Anehnya, kenapa JK tidak sependapat dengan Menpora dan Presiden. ada apa ini? harusnya kan satu suara,” ujar Andi.

Terhadap persoalan ini, Arek Bonek 1927 menyatakan sikap tetap mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo dan Imam Nahrawi membenahi sepak bola menjadi lebih baik, sehat dan bermartabat.

Selain itu, dia juga mendukung Presiden dan Menpora memberantas mafia sepak bola di Indonesia, serta menolak tindakan JK yang mengarah kepada upaya pencabutan surat keputusan pembekuan PSSI. Seharusnya, kata Andie, JK patuh pada Presiden yang mendukung Menpora membekukan PSSI, bukan malah patuh pada antek-antek PSSI. “ Siapa yang patut dituruti, Presiden atau wakil Presiden?

“ tanya andi.

Menpora Imam Nahrawi membekukan PSSI sejak April 2015 lalu. Pada Senin, 25 Mei 2015, JK mengatakan bahwa pemerintah akan mencabut pembekuan itu untuk menghindari sanksi dari badan sepak bola dunia yakni FIFA. Menurut Andie, Arek Bonek 1927 menolak tegas intervensi JK. Mereka mendukung sepenuhnya kebijakan Menpora, yang telah disetujui oleh Presiden, dan bahkan siap untuk mem-backup-nya. “ Kami dukung kebijakan politik Jokowi untuk membenahi sepak bola nasional ke depan,” tambahnya.

Pembenahan itu setidaknya ada dua hal, yaitu pembenahan di sistem dan kepengurusan PSSI. “Kepengurusan PSSI saat ini mayoritas dihuni orang-orang lama yang sempat terkena kasus korupsi," tandasnya.

Selain itu, Arek Bonek 1927 menganggap bahwa JK sudah dipengaruhi PSSI. Terbukti dengan adanya beberapa pertemuan yang digelar sebelumnya antara keduanya. “Kami menduga ada relasi politik antar keduanya, sehingga keputusannya tidak sama dengan Presiden. Pertemuan JK sama PSSI itu sudah dua kali pertemuannya,” sambungnya.

Andie mengaku telah menghubungi Imam Nahrawi untuk memberikan dukungan agar tidak mencabut pembekuan PSSI. “ Kita tetap mendukung Menpora, dan kami menelpon langsung Pak Imam untuk tetap konsisten,” tambah Andi.

Ratusan pendukung Persebaya 1927 yang tidak diakui PSSI itu menyanyikan beberapa yel-yel Bonek dan sumpah Bonek 1927 sambil membentangkan spanduk bertuliskan ‘Dukung Menpora, Sehatkan Sepak Bola Indonesia #Bonek melawan’. Q geh

Puas Hasil Try Out, Kodrat Terkendala Surat KONI, Menpora: Tidak Ada Perbedaan Jatim Bentuk Tim Teknik Petinju Jatim Belum Puslatada Presiden-Wapres Sikapi PSSI Surabaya, Bhirawa Ketua Umum Pengprov Keluarga Olahraga Tarung Derajat (KODRAT) Jatim, Bambang Haryo mengaku puas dengan hasil try out di Semarang, Jateng. Namun untuk meningkatkan kemampuan para atlet ia akan membentuk tim teknik.

Upaya ini dilakukan agar teknik dan kondisi atlet semakin bagus saat mereka tampil di kejuaraan nasional (Kejurnas) Pra Pon yang digelar tiga bulan mendatang.

"Waktu efektif kita tinggal tiga bulan lagi. Semuanya harus ditingkatkan, kita akan bentuk tim teknik, " kata Bambang Haryo, Selasa (26/5).

Lebih lanjut ia menjelaskan, tim teknik akan membantu dua pelatih yang saat ini sudah ada di Jatim. Yaitu Pelatih Teknik Deni Buldani dan Pelatih Fisik Tutur Djatmiko, "Kita ingin tampil di semua nomor Pra PON, tidak cukup dengan satu pelatih teknik dan satu pelatih fisik saja. Kita akan tambah lagi pelatih, " ucap pria yang menjabat anggota DPR RI ini.

Secara garis besar penampilan atletnya di try out minggu lalu menghadapi Jateng sudah cukup memuaskan, "Jateng adalah juara umum PON lalu, kita sudah bisa mengimbangu. Memang ada yang secara teknik mengalami peningkatan. Namun juga ada yang masih turun soal fisik. Jadi hasil ini bisa k ita jadi bahan evaluasi untuk benar-benar siap meng-

hadapi Pra PON nanti, " ucapnya.

Sementara Ketua Harian Kodrat Jatim Erwin Poedjono berjanji akan mencari tambahan pelatih teknik, "Kemungkinan besar memang akan kita ambil tambahan pelatih dari luar Jatim. Dalam waktu dekat ini akan kita datangkan ke Surabaya, " tandasnya.

Sebenarnya, lanjut Erwin, saat ini salah satu atlet sparing Imam Wahyudin sudah diberbantukan di tim teknik untuk membantu dalam analisa data penampilan setiap atlet dalam latihan maupun pertandingan, "Kalau memang atlet punya kemampuan soal kepelatihan, kita akan manfaatkan semaksimal mungkin sesuai kemampuannya, " ujarnya.

Dalam laga ujicoba di Semarang, Jatim membawa tujuh atlet, lima diantaranya berstatus sebagai penghuni Puslatda Jati. Yaitu Resmianty Amelia, Maki Mubarok, Hetty, Aulia Nurdini, M. Sobari, Cahyo Harjo. Dua lagi M. Kahirul Hidayat atlet sparing dan debutan Jenar yang berstatus juara Kejurda 2015. ?Kontingen Jateng yang berstatus juara umum PON 2012 menurunkan kombinasi atlet senior dan yunior. Salah satunya, Maruf pemengang medali emas Kejurnas Piala Presiden 2013.

"Kita tahu Jateng juga menyimpan beberapa atlet, kita juga menyimpan. Ini bagian dari startegi karena jelang Pra PON memang harus hati-hati, " ucapnya.

Q wwn

Surabaya, Bhirawa Konsetrasi tinju Jatim persiapan PON Jabar 2016 terganggu, pasalnya ada beberapa petinju yang belum bisa bergabung ke Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) Jatim karena masih terkendala surat dari KONI Jatim.

Humas Pertina Jatim Arifin Hamid mengakui pihaknya merasa kesulitan untuk memanggil atlet puslatda agar segera bergabung untuk menjalani latihan.

"Ada beberapa atlet tinju yang belum terima surat pemanggilan dari KONI melalui Pengprov," kata Arifin kepada wartawan, Selasa (26/5).

Atlet yang belum terima surat pemanggilan resmi tersebut adalah Randy Ngabalin yang bertarung di kelas 52 kg. Randy yang kini bekerja di ousorching di sebuah pabrik tersebut mengaku membutuhkan surat pemanggilan tersebut agar dapat ijin dari pekerjaannya untuk mengikuti latihan setiap hari dengan dua kali sesi yaitu pagi dan sore.

Menurutnya, bila ada surat keputusan atau surat panggilan dari KONI ke Pengprov diyakini akan dipenuhi atlet. "Kalau lolos di Pra pon sampai PON kan harus tinggalkan kerjaan. Itu yang membuat petinju kami minta kepastian," terusnya.

Diketahui, ada 9 petinju puslatda yang dimiliki Jatim. Adapun ke-9 petinju puslatda itu yakni Abniell daniel (52 kg), Jeffry Hitarihun (46 kg), Libertus Gha (60 kg), M Ramadhani (56 kg), Randy Ngabalin (52 kg), Vidal (60 kg), Bogi Andriano (49 kg), Danang (75 kg) dan Alexander (78 kg).

Dari 9 petinju itu, empat petinju yang sudah bergabung adalah Abniell Daniel, Jeffry Hitarihun, Libertus Gha, M Ramadhani.

Sementara itu Kabid Binpres KONI Jatim Irmantara Subagya mengatakan bila atlet tinju yang belum bergabung karena merupakan hasil seleksi pengprov. "Petinjunya sendiri memilih tidak mau gabung karena kerjaannya yang tidak memungkinkan," kata Ibag. Q wwn

Jakarta, Bhirawa mencabut surat Menteri Pemuda pembekuan, kedua, dan Olahraga (Menpembekuan PSSI pora) Imam Nahrawi dicabut, dan ketiga, menyatakan tidak SK pembekuan itu ada perbedaan andirevisi. Dari tiga opsi tara Presiden Joko tersebut akan kami Widodo dengan kaji lebih dalam lagi, Wakil Presiden Juapa baik dan busuf Kalla dalam meruknya, termasuk ternyikapi surat pemhadap putusan sela bekuan PSSI. PTUN soal penun"Sekali lagi, saya daan SK pembekuan menginginkan PSSI," katanya. jangan ada panMenurut Menpora, dangan kalau kami semua yang dila'mengadu domba' kukannya sematasikap antara Premata untuk kebaikan siden dan Wapres dan kemajuan sepak terhadap masalah bola Indonesia ke dePSSI," katanya sepan. "Dari tahun ke perti dalam ketetahun fakta yang terrangan resmi Tim jadi kita selalu minim Menteri Pemuda dan Olahraga Media Kemenpora di prestasi, mari kita Imam Nahrawi Jakarta, Selasa. sama-sama untuk beDari hasil perterperan memberikan muan itu (25/5), Presiden dan Wapres tata kelola sepak bola Indonesia dengan memiliki pandangan dan cita-cita yang baik," tuturnya. sama untuk memperbaiki masa depan Ia juga menambahkan Tim Transisi sepak bola Indonesia agar lebih baik. nanti akan tetap berjalan dan akan Menpora juga menyatakan sampai bekerja lebih maksimal untuk saat ini belum mencabut surat pemmemberikan pengawasan terhadap bekuan terhadap PSSI karena dari hasil PSSI. pertemuan tersebut bahwa Menpora "Kami ingin transparansi harus munbersama Tim Transisi akan terus mecul, akuntabel, dan yang paling penting ngkaji beberapa opsi dalam menyikapi memberikan kenyamanan terhadap surat tersebut. masyarakat sepak bola Indonesia de"Ada tiga opsi, pertama, tetap tidak ngan prestasi," kata Menpora.Q ant

Budi Leksono Terpilih sebagai Ketua Percasi Kota Surabaya ist

Kedepan Budi Leksono akan menggelar turnamen antar club dengan tujuan mencari bibit-biti atlet catur yang baru dengan caracara yang professional.

Surabaya,Bhirawa Anggota Komisi A DPRD Surabaya ,Budi Leksono akhirnya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Persatuan Catur Indonesia (Percasi) Kota Surabaya, Senin(25/5) malam.

Untuk mendapatkan kepengurusan yang baru, Persatuan Catur Indonesia (Percasi) Kota Surabaya menggelar musyawarah kota (muskot) di Stadion Gelora Sepuluh Nopember Tambak Sari Surabaya dengan agen-

da pemilihan ketua Percasi Kota Surabaya.

Percasi Kota Surabaya memiliki anggota 36 club, sementara yang hadir dalam Muskot pemilihan ketua berjumlah 32 club sehingga dianggap telah memenuhi kuorum. Dalam pemilihan muncul 2 kandidat yakni Budi Leksono yang saat ini menjadi anggota Komisi A DPRD Surabaya asal FPDIP dan Wimbardi, namun disaat proses pemilihan berlangsung, mengerucut kepada

satu nama yakni Budi Leksono.

Hal ini dikarenakan Wimbardi akhirnya memilih mundur pasalnya hanya mendapatkan dukungan dari 1 club, sementara Budi Leksono mendapat dukungan jauh lebih besar yakni 12 club.

Namun Wimbardi mengaku akan mendukung kepengurusan Budi Leksono yang dianggapnya akan mampu membesarkan Percasi Kota Surabaya di masa mendatang.

Seperti yang dikatakan Imam

Buchori wakil dari Percasi jatim dan masuk dalam struktur di Porprov Jatim di bidang pembinaan dan prestasi (Binpres) yang bertindak sebagai pimpinan sidang pemilihan ketua Percasi Kota Surabaya, bahwa Budi Leksono terpilih mutlak secara aklamasi setelah pesaingnya bernama Wimbardi mundur.

“Sebelumnya kami telah menawarkan kepada kuorum, apakah proses pemilihan ketua Percasi kota Surabaya yang baru bisa digelar dengan 2 calon yakni Budi Leksono dan Wimbardi, ternyata disampaikan bisa, makanya kami langsung menggelarnya, namun karena pak Wimbardi merasa hanya mendapatkan dukungan 1 club sementara pak Budi 12 club, maka kuorum memilih agar pak Budi sebagai ketua terpilih, dan pak Wimbardi bisa menerima,” jelasnyanya. Senin (25/5) pukul 21.30 wib.

Didampingi sekretaris Yoseph Sanggalangi, dan Wijaya Rusli anggota, Imam Buchori berpesan agar Budi Leksono sebagai ketua yang baru bisa segera membentuk kepengurusan paling akhir ta-

nggal 25 Juni 2015, karena datanya segara akan diserahkan ke Porvinsi Jatim melalui KONI. “Paling lambat kepengurusan sudah harus terbentuk tanggal 25 Juni, karena datanya akan kami kirim ke Provinsi dengan rekomendasi KONI, agar segera dibuatkan SK dan dilakukan pelantikan,” pintanya.

Usai mendapatkan ucapan selamat dari puluhan peserta sidang, sebagai ketua terpilih Budi Leksono mengatakan jika dirinya akan meneruskan kepemimpinan yang lama dengan membawa perubahan-perubahan system yang dianggapnya bisa memberikan kebaikan bagi pengurus dan atlet.

“Kepemimpinan sebelumnya sudah baik, dan untuk mempertahankan itu bukan persoalan yang mudah, apalagi untuk memberikan perhatian yang lebih kepada club-club catur yang ada di Kota Surabaya, utamanya soal kesejateraan sebagai atlit, kedepan saya berharap kepengurusan yang baru bisa memberikan reward kepada seluruh atlet catur yang berprestasi,” jawabnya.

Ditanya soal programnya, Budi Leksono mengatakan jika dalam program jangka pandeknya akan menggelar turnamen antar club yang bertujuan untuk menggali atlet catur generasi penerus, dengan system yang professional bukan KKN. “Program jangak pendek, kami akan menggelar turnamen antar club dengan tujuan mencari bibitbiti atlit catur yang baru dengan cara-cara yang professional, bukan lagi factor yang lain, kedekatan misalnya,” tandasnya.

Tidak hanya itu, Budi juga berharap bahwa yang terlibat di Porprov Jatim adalah pengurus yang baru agar tidak terjadi ketimpangan, utamanya terhadap para atlet catur yang sedang berlaga.

“Saya juga berharap yang terlibat dalam Porprov adalah kepengurusan yang baru, yang benarbenar incash di Percasi, sehingga bisa mengawasi para atlet catur dengan sebaik-baknya, karena kalau mereka bukan pengurus maka akan terjadi ketimpangan,” ucap Budi yang enggan menjelaskan apa yang dimaksud ketimpangan itu. Q gat

EKONOMI - BISNIS

10

Rabu Legi, 27 MEI 2015

Usulkan Bulog Beli Gabah Sesuai Harga Survei BPS Pemprov, Bhirawa Kepala Badan Ketahanan Pangan Jatim mengusulkan agar Bulog dapat membeli gabah beras petani sesuai dengan harga survei yang dilakukan BPS (Badan Pusat Statistik). Hal ini mengingat belum optimalnya serapan gabah dan beras oleh Perum Bulog hingga jelang akhir Mei ini karena dipicu harga di tingkat petani yang sudah di atas HPP (Harga Patokan Pemerintah).

“Kami pernah usulkan di era Pak SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) agar Bulog beli beras petani pakai harga survei BPS. Saat itu bisa dilakukan dan hasil serapan optimal. Saat ini kondisi panen melimpah tapi tak terserap Bulog karena harga sudah di atas HPP yang ditetapkan dalam Inpres, sehingga stok Bulog masih sedikit,” kata Kepala BKP Jatim Tutut Herawati, Selasa (26/5).

Dijelaskannya, harga gabah beras yang melambung karena Bulog harus bersaing dengan tengkulak atau pedagang swasta yang berani beli harga tinggi. “Sangat wajar jika petani menjual ke pedagang karena berani beli harga tinggi dan Bulog sulit membeli karena dibatasi HPP,” katanya.

Menurutnya, harga survei yang dilakukan BPS mengikuti per-

kembangan di tingkat petani hingga di tingkat pasar. Artinya, penentuan harga dari BPS itu sesuai dengan kondisi terkini di lapangan. Namun usulan pembelian dengan harga survei tersebut, lanjutnya, idealnya diajukan oleh Perum Bulog sendiri. Tahun ini, Tutut meyakini kalau stok gabah dan beras Bulog masih bisa terpenuhi. Sebab, masih ada dua kali panen yang dilakukan sekitar Juli dan Oktober mendatang.

Untuk itu, penyerapan masih bisa terus dioptimalkan.

Sementara, Kepala BPS Jatim Sairi Hasbullah mengatakan, BPS juga melakukan survei mengenai harga gabah beras petani.

Namun, berkaitan dengan usulan itu, Sairi lebih menyerahkan hasil usulan tersebut pada Bulog dan Pemerintah. “Silahkan saja jika memang BKP mengusulkan sep-

RAGAM EKBIS

Desy Sari Dewi

Dukung Pelaku UKM dengan Layanan SME Goes Mobile Surabaya, Bhirawa Untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan bagi kalangan pelaku usaha kecil menengah di Indonesia, PT XL Axiata Tbk (XL) telah menyediakan layanan yang bisa dimanfaatkan di setiap peluang yang ditawarkan melalui keberadaan layanan internet dan teknologi digital.

Adapun layanan yang ditawarkan untuk pelaku bisnis UKM ini adalah SME Goes Mobile (Small Medium Enterprise) di mana mereka bisa memanfaatkan layanan promosi yang terintegrasi secara mudah, efektif, dan efisien dalam hal tarif.

“Layanan ini sudah dirintis sejak 2013 dan terus kami tingkatkan nilai manfaatnya dengan menambah sejumlah fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan kalangan pelaku usaha kecil menengah di Indonesia,” ungkap Vice President XL East Region Desy Sari Dewi di ruang kerjanya, Selasa (26/5) kemarin. Sementara XL membidik pelaku UKM yang memiliki usaha menjual produk atau jasanya baik industri rumahan maupun industri skala kecil menengah, pertimbangannya adalah 57 juta lebih UKM di Indonesia telah memberikan kontribusi PDB (Produk Domestik Bruto) kepada negara lebih dari 57 persen, berdasarkan data 2013.

“Hanya sedikit dari UKM tersebut yang memiliki akses atas ruang iklan digital yang efektif, efisien, terjangkau dan tepat sasaran. Bahkan saat ini jumlah pelanggan UKM yang telah memanfaatkan layanan SME Goes Mobile ada sebanyak tidak kurang dari 600 pelanggan UKM. Untuk itu XL berharap hingga akhir tahun 2015 ini akan ada 2500 pelaku UKM yang akan bisa memanfaatkan layanan ini,” harap Desy.

Sedangkan seiring dengan meningkatnya kebutuhan promosi yang terjangkau dan mudah serta tidak tepat sasaran dari kalangan UKM, karena media promosi yang ada pada waktu itu didominasi oleh media tradisional dan online dengan biaya yang relatif mahal dan jauh dari jangkauan UKM. Sementara melalui layanan SME Goes Mobile ini diharapkan para pelaku UKM mendapatkan akses ke ruang dan media berpromosi melalui kanal digital yang terintegrasi, terjangkau serta tepat sasaran. Q riq

erti itu. Namun, saya dalam posisi netral. Silakan saja pihak Bulog atau pemerintah yang memutuskannya,” katanya. Seperti diketahui, saat ini Bulog masih menggunakan acuan dari Instruksi Presiden (Inpres) No 5 Tahun 2015 telah menetapkan kenaikan HPP gabah dan beras berkisar 10%. Sesuai dengan Inpres No 5 itu, HPP baru sebesar Rp 3.700 per kg untuk gabah kering panen, Rp 4.600 untuk gabah kering giling, dan Rp 7.300 per kg untuk beras.

Guna memperkuat Inpres, Kementerian Pertanian juga mengeluarkan Permentan Nomor 21/PP.200/4/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras di Luar Kualitas Pemerintah. Dalam Permentan pedoman HPP dibagi dalam dua jenis. Pertama, HPP gabah di luar kualitas pemerintah di penggilingan. Kedua, HPP beras di luar kualitas di Gudang Bulog dengan kualitas premium.

Untuk gabah beras di luar kualitas pemerintah dibagi menjadi tujuh jenis plus kriteria kadar air dan kadar hampa. Pertama yakni gabah kering giling (GKG) dengan kadar air maksimum 14% , kadar hampanya maksimum 3%

Belum optimalnya serapan gabah dan beras oleh Perum Bulog hingga jelang akhir Mei ini karena dipicu harga di tingkat petani yang sudah di atas HPP (Harga Patokan Pemerintah).

dengan harga Rp 4.600 per kg.

Kedua gabah kering simpan 1 (GKS-1) dengan kadar air maksimum 14%, kadar hampa 4% sampai 6% seharga Rp 4.150 per kg.

Untuk GKS-2 dengan kadar air 14%-18% , kadar hampa 7%-10% seharga Rp 4.000 per kg.

Sementara gabah di luar kualitas 1 (GLK-1) kadar air 14%-18%

dengan kadar hampa 11%-15% seharga Rp 3.900 per kg. Untuk GLK2 dengan kadar air 19%-25% kadar hampa sebesar 11%-15% maka harganya Rp 3.500 per kg. Sedangkan GLK-3 dengan kadar air 26%30% dan kadar hampa 11%-15% dengan harga Rp 3.300 per kg.

Untuk gabah kering panen (GKP) dengan kriteria kadar air

19%-25% , kadar hampanya 710% seharga Rp 3.750 per kg. Selain itu, HPP beras di luar kualitas di Gudang Bulog dengan kualitas premium (KP) I seharga Rp 7.700 per kg. KP II ditetapkan sebesar Rp 7.500 per kg, kualitas medium HPP sebesar Rp 7.300 per kg dan kualitas rendah seharga Rp 7.150 per kg. Q rac

Membangun Smelter Jawaban Tepat Larangan Ekspor Jakarta, Bhirawa Ketua MPR RI Zulkifli Hasan tidak setuju ekspor bahan mentah khususnya Minerba (mineral dan batubara) seperti emas/ perak/tembaga, bauksit. Sebab selain tidak sejalan dengan amanat UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tambang Minerba, ekspor bahan mentah juga sama dengan menjual Tanah Air. Membangun smelter fasilitas pengolahan dan pemurnian bahan tambang mineral, adalah jawaban tepat untuk larangan ekspor bahan mentah mineral.

“Pembangunan smelter untuk jangka pendek memang tak nampak mendatangkan untung karena tak memberikan hasil seketika. Namun dalam

jangka panjang keuntungan jelas yakni nilai tambah barang olahan Di samping penyerapan tenaga kerja di tempat smelter dibangun,” ungkap Zulkifli Hasan, Selasa (26/5).

Seperti diketahui, larangan ekspor bijih bauksit lewat Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah lewat Pengolahan dan Pemurnian Mineral, telah menghilangkan pendapatan dari industri bauksit senilai Rp 22 triliun per tahun, dan PHK 40.000 pekerjanya. Sementara untuk membangun smelter dibutuhkan dana besar sekitar Rp 7 triliun untuk kapasitas 1 juta ton biji bauksit. Dana sebesar itu sulit dimiliki pengusaha bauk-

Membangun smelter fasilitas pengolahan dan pemurnian bahan tambang mineral, adalah jawaban tepat untuk larangan ekspor bahan mentah mineral.

sit dalam negeri, kecuali pemerintah turun tangan.

Permen ESDM tersebut dianggap datang tiba-tiba oleh kalangan industri bauksit sehingga sulit dipenuhi. Namun diharapkan pemerintah mengimbangi dengan membantu percepatan pembangunan smelter bagi yang mampu. Sebab kebutuhan dalam negeri pada aluminium pada 2015 ini mencapai 800.000 ton. Jumlah itu bisa melonjak sampai 2,3 juta ton pada 2025 nanti.

Dari Kemenkeu didapat data per tumbuhan ekonomi saat ini hanya 4,71 % dan ekspor tumbuh negatif yakni minus 0,5%.

Ketergantungan pada komoditas membuat Indonesia tidak siap menghadapi fluktuasi ekonomi. Melambatnya ekspor disebabkan melemahnya pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang utama, yakni Tiongkok.

Sementara dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) didapat data, sejak Oktober 2014 minat investasi mencapai nilai 150 miliar dollar AS. Teridentifikasi 5,2 miliar dollar di antaranya termasuk investasi kategori serius.

Investor terbesar asal Tiongkok dengan nilai investasi sekitar 80,4 miliar dollar AS. Lalu investor Korea Selatan senilai 9,7 miliar dollar AS, investor Jepang senilai lebih dari 5 miliar dollar AS dan Taiwan 30 juta dollar AS. Q ira

Menperin Akui Sejumlah Industri TPT Rumahkan Karyawan Jakarta, Bhirawa Akibat daya beli masyarakat yang menurun, Menteri Perindustrian Saleh Husin mengakui terdapat sejumlah industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) merumahkan karyawannya. “Memang saat ini ada beberapa industri tekstil yang merumahkan para karyawannya. Ini sebenarnya hanya industri tekstil yang orientasi pasarnya domestik,” kata Saleh Husin di Jakarta, Selasa (26/5).

Sedangkan untuk industri TPT yang berorientasi ekspor, lanjutnya, justru sedang mengembangkan usaha dan memperluas pasarnya.

Kementerian, tambahnya, dalam hal ini mengupayakan beberapa langkah, antara lain memberikan

kemudahan dalam mendapatkan bahan baku, memberi kemudahan pembiayaan, membangun buffer stock atau stok bahan baku dan melakukan koordinasi dengan kementerian lainnya.

“Kami

juga mendorong, agar industri yang berorientasi domestik untuk melakukan ekspor,” kata Menperin. Menperin meyakini, kondisi tersebut hanya terjadi sementara, karena pada triwulan I 2015 permintaan menurun, yang berakibat pada produksi menurun.

Sehingga banyak karyawan yang dirumahkan. Q ira

Saleh Husin

Galangan kapal milik PT PAL Surabaya diharapkan bisa menambah penyerapan tenaga kerja.

Industri Perkapalan Surabaya Harus Mampu Serap Tenaga Kerja Surabaya,Bhirawa Program pemerintah untuk memeratakan pembangunan tol laut perlu mendapatkan atensi yang lebih.

Terutama bagi stakeholder yang berkecimpung dalam pembangunan kapal yang nantinya akan digunakan untuk memeratakan pembangunan. Dampak dari dibangunnya tol laut adalah penyerapan tenaga kerja produktif yang di prediksikan bisa mencapai puluhan ribu orang.

Drs Wiyono Pontjo Haryo MMAk, pengisi acara Financial Serenity mengungkapkan dengan majunya galangan kapal milik PT PAL Surabaya diharapkan bisa menambah penyerapan tenaga kerja. Hal ini berkaca kepada beberapa negara di ASEAN yang membangun galangan kapal dengan penyerapan tenaga kerja lebih banyak.

“Dasar dari industri perkapalan adalah memiliki multiplier effect untuk menggerakkan sektor industri lainnya dan berpotensi besar menciptakan lapangan kerja. Hal ini merupakan langkah jitu dalam menghadapi problem melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional yang mulai terjadi pada 2015,” ujarnya, Selasa (26/5) kemarin di Surabaya.

Lanjut Wiyono, terdapat tiga industri inti di sektor perkapalan, yaitu industri pembuatan kapal (ship building), jasa reparasi kapal (ship repair), dan jasa

pemotongan kapal (ship breaking). Setiap bagian tersebut dipercaya dapat membuat lapangan kerjaan, hingga setelah kapal tersebut selesai maka akan dibutuhkan anak buah kapal.

“Berdasarkan pengalaman Tsuneishi, industri galangan kapal mereka di Cebu, Filipina dapat menyerap tenaga kerja hingga 11.400 orang. Jika kita berhasil mengembangkan industri perkapalan ini, tenaga kerja dapat terserap sehingga mengatasi persoalan pengangguran sekaligus menggerakkan perekonomian. Belum lagi berkembangnya industri pendukung, seperti besi dan baja sebagai bahan pembuatan kapal yang tentunya dapat menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit,” jelasnya.

Kebutuhan tersebut tidak terbatas pada kapal angkutan barang, tapi juga kapal penumpang, kapal penangkap ikan, kapal patroli, kapal navigasi, dan kapal pesiar. Jumlah docking kapal saat ini baru sekitar 250 unit yang terkonsentrasi di dua pulau, Jawa dan Batam, sehingga diperlukan yang berteknologi canggih dan efisien di wilayah yang tersebar. “ Potensi tersebut harus terus dikembangkan, karena ada beberapa pelabuhan seperti Teluk Lamong yang harus dikembangkan, Lamongan Intergrated Shorebase juga tempat yang bisa digarap dalam pengembangan tol laut,” tutupnya. Q wil

Bulog Tidak Punya dan Tidak Mengedarkan Beras Palsu Beras yang ada di gudang-gudang Bulog di pelosok Tanah Air, seluruhnya beras asli dan aman dikonsumsi. Tidak ada beras palsu atau sintetis (beras plastik) yang masuk ke gudang Bulog karena kualitas dan kontrol ketat dalam pemasukan maupun penyaluran beras Bulog. Saat ini kualitas kontrol pada beras masuk dan keluar gudang Bulog, dilakukan setiap minggu untuk menghindari lolosnya beras palsu.

Tidak ada beras palsu atau sintetis (beras plastik) yang masuk ke gudang Bulog karena kualitas dan kontrol ketat dalam pemasukan maupun penyaluran beras Bulog.

“Antisipasi beras palsu, Bulog telah mengintruksikan Divre-Divre melakukan kualitas kontrol ketat di daerah masing-masing.

Demi keamanan beras Bulog, keluar masuk gudang juga harus dicek kualitasnya oleh petugas survei. Yakni mengenai persentase kadar air, menir dan kotoran lainnya. Bulog mendukung upaya hukum yang tengah dilakukan untuk memberi sanksi berat pada pel-

aku beras palsu,” ujar Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Djoni Nur Ashari kepada wartawan, Selasa (26/5) kemarin.

Upaya menangkal beredarnya beras palsu, menurut Djoni, Bulog menerjunkan Satgas sampai ke penggilingan kecil-kecil. Juga meningkatkan pengadaan gabah menjadi 25% dari sebelumnya yang hanya 9%. Sedang pengadaan beras yang 75% berasal dari

1.600 unit penggilingan mitra kerja dan dari unit pengolahan beras milik Bulog sendiri.

Tentang keamanan stok beras menjelang Ramadan dan Lebaran 2015, baik jumlah dan kualitas persediaan aman. Stok Bulog saat ini cukup untuk kebutuhan 5,5 bulan ke depan. Pengadaan beras dalam negeri dewasa ini masih berlanjut rata-rata 25.000 ton per hari. Target pengadaan sebesar 1,1 juta ton akan terlampaui hingga 1,3 juta ton, sebab stok akan bertambah terus. Sedang untuk pengamanan harga, penyaluran Raskin tetap lancar. Bulog siap menggelar Operasi Pasar bila diperlukan untuk stabilisasi harga.

Djoni mengakui masih ada Raskin berkualitas jelek yang disebab-

kan oleh kurang baiknya sistim penyimpanan di titik-titik distribusi. Untuk beras jelek tersebut, berapapun jumlahnya, Bulog sanggup mengganti dengan beras yang berkualitas baik. Tim koordinasi Raskin di tingkat kabupaten akan mengkaji lagi sistim penyaluran agar Raskin tetap berkualitas sampai ke tangan pengguna.

Menjawab pertanyaan tentang keluhan banyak KUD yang ditolak jadi mitra kerja Bulog, Djoni menyatakan setiap KUD yang masih hidup dengan managemen bagus, dipastikan bisa menjadi mitra kerja pengadaan beras Bulog. Contohnya di Banyumas, KUD yang managemen dan kinerjanya bagus telah menjadi mitra kerja pengadaan beras Bulog. Q ira

Rabu Legi, 27 MEI 2015

Bangil Jadi Ibukota Bakal Disetujui l Sambungan hal 1

masuk Prolegnas. Ini sekaligus sinyal positif,” tandas Bupati Irsyad Yusuf, Selasa (26/5).

Selanjutnya, dari pembahasan itu bakal ada tim dari lintas kementerian yang akan melakukan survei finalisasi langsung terkait penetapan ibukota tersebut. Sedangkan dari hasil survei finalisasi, bakal ada rekomendasi yang harus dilakukan oleh Pemkab Pasuruan.

“Tentunya kami akan proaktif dan selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Karena kewenangan itu ada di pemerintah pusat,” kata Irsyad Yusuf.

Adik kandung Wagub Jatim ini juga menargetkan, tahun ini finalisasi bakal rampung. Adapun sejumlah upaya telah dilakukan, misalnya proses pemindahan SKPD ke wilayah Bangil. “Saat ini kami sudah mendirikan komplek gedung pemerintahan yang ada di Raci Bangil,” imbuhnya.

Agar Kecamatan Bangil menjadi ibukota, pihaknya harus mendapatkan dukungan penuh dari semua elemen masyarakat, khususnya masyarakat Bangil dan sekitarnya. “Tanpa adanya dukungan masyarakat, ibukota ini tak akan terwujud. Karenanya kami mengharapkan agar masyarakat mendukung penuh program ini,” pungkasnya. n hil

KUR Fiktif di Bank Jatim Jombang Seret Anggota Dewan l Sambungan hal 1

tidak ada pemberitahuan jika ada anggota yang dipanggil oleh Polda,”imbuhnya seraya mengatakan dalam prosesnya nanti jika ada mantan atau anggota dewan aktif terlibat dalam KUR fiktif, Joko akan menghormati proses hukum yang berjalan.

Meski tak banyak tahu terkait proses realisasi KUR pada 2012 silam, Joko mengaku prihatin jika ada wakil rakyat terlibat menikmati fasilitas pinjaman dari negara itu.

“Agar tidak menjadi bola liar, kami harap penyelidikan kasus ini agar segera diselesaikan. Saya tidak banyak tahu karena hal itu merupakan urusan individu, bukan atas nama anggota DPRD,” tambahnya.

Joko menyebut, sebelum keluar penetapan tersangka bebe­r apa penyidik Polda Jatim sempat berkomunikasi dengan pimpinan DPRD. “Mereka (penyidik) pernah komunikasi dengan pimpinan dewan terkait upaya penyelidikan kasus KUR yang melibatkan oknum anggota dewan. Kami mempersilakan, dan menghormati proses hukum

yang ada,” pungkasnya.

Seperti diketahui Polda Jatim menetapkan Bambang Waluyo, pimpinan Bank Jatim Cabang Jombang sebagai tersangka pencairan KUR fiktif 2012 silam senilai Rp 24,8 miliar. Selain karena laporan Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) ke Polres Jombang, penyelidikan KUR fiktif juga dilakukan setelah Bank Indonesia (BI) merilis hasil audit pada 2012 yang menyebut jika Bank Jatim Cabang Jombang melanggar SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam realisasi KUR. Selain Bambang Waluyo, dalam kasus itu juga melibatkan wakil pimpinan cabang, dua supervisor, dan delapan analis kredit.

Penyidik menduga, para pejabat Bank Jatim Cabang Jombang itu bekerjasama dengan pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah pengusaha dan oknum anggota DPRD Jombang. Dugaan ini bisa saja benar, sebab FRMJ menemukan indikasi kongkalikong antara politisi di Kabupaten Jombang dan petugas bank untuk meloloskan pengajuan kredit yang masuk.

Sebagai contoh, FRMJ menemu-

LAKIP Kabupaten/Kota di Jatim Masih Buruk l Sambungan hal 1

kan seorang warga penerima KUR bernama Waris, asal Kecamatan Wonosalam. Waris yang butuh modal Rp 40 juta untuk usaha cengkih, kenal dengan salah satu anggota DPRD Jombang dari PDIP. Dia kemudian dibantu anggota dewan itu untuk mendapat kredit dari Bank Jatim.

Pengajuan kredit yang dibantu oknum anggota DPRD itu diterima Bank Jatim Cabang Jombang dengan menggunakan agunan sertifikat tanah dan rumah milik teman Waris di Sidoarjo. “Dana yang masuk ke rekening Waris Rp 500 juta, tapi anehnya dia hanya terima Rp 40 juta. Sisa uang di rekening dibawa anggota dewan itu,” ungkap Koordinator FRMJ Joko Fatah Rokhim.

Menurut Fatah, ada dua anggota DPRD Jombang yang saat itu terlibat dalam pencairan kredit milik Waris, yakni bernisial MT dan HD. Tiga politisi itu diduga memanfaatkan kondisi Waris yang buta huruf dan tak tahu segala konsekuensi sebagai penerima kredit. “Ada lagi mantan anggota DPRD berinisial UT, dia yang membawa buku rekening dari bank,” pungkasnya. n rur

100 Siswa SMK Jatim Ikuti Teaching Factory di Tiongkok l Sambungan hal 1

Banyak jalan di Jatim dalam kondisi rusak berat, salah satunya di Madura. Pemprov Jatim diminta segea turun tangan mengatasi apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri di mana arus lalulintas akan mengalami peningkatan luar biasa.

Dewan Trenyuh 30% Jalan di Jatim Rusak Berat l Sambungan hal 1

sangat murah yaitu, maksimal Rp 100.000 kalau muatan kendaraan melebihi standar.

“Sumber kerusakkan jalan di Jatim karena banyak truk peti kemas yang tidak masuk jembatan timbang. Padahal bobot muatannya sangat besar. Wajar saja kalau akhirnya jalan cepat rusak. Ini harus jadi perhatian bersama,”tandas Hamy, Selasa (26/5).

Pria yang masuk dalam bursa kandidat Pilkada Surabaya ini berharap di lapang­ an antara petugas Dishub dan LLAJ bisa berkoordinasi dengan petugas Kepolisian.

Sebab, Dishub dan LLAJ tidak punya wewenang menindak kendaraan yang melebihi tonase di luar jembatan timbang.

Padahal, jam kerja polisi lalu-lintas umumnya hanya sampai jam 5 sore. Situasi itu membuat banyak truk dan kontainer dengan tonase di atas beban jalan bisa lolos dari penindakan dan melaju di jalan raya. Akibatnya, jalan menjadi cepat rusak karena harus menahan beban tonase di atas kemampuan. Terlebih hal itu terjadi secara rutin dengan volume yang luar biasa.

“Pihak Dishub dan LLAJ harus ber­ koordinasi dengan pihak kepolisian untuk mencegah dan menindak truk bermuatan overload melintas di jalan raya. Hal itu demi menyelamatkan kualitas jalan,”ujar mantan Direktur YDSF Al Falah itu.

Politisi yang akrab disapa Ustad Hamy itu berharap, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo segera mengambil inisiatif untuk mempertemukan stakeholder terkait seperti Kemenhub, Dishub LLAJ, Bina Marga, ESDM, Polri, DPR RI dan DPRD Jatim. Dengan adanya koordinasi yang baik, penyebab kerusakan jalan akibat menurunnya kualitas jalan karena overloadnya muatan bisa diminimalisir hingga sampai tahap ditiadakan.

“Saya kira Pakde Karwo bisa mengambil inisiatif untuk koordinasi dengan lintas institusi. Dan beliau punya kapasitas tersebut. Kita di parlemen hanya mendo­ rong saja agar segera terealisasi,”pungkas Hamy. n cty

Tak Tertarik Duduk di DPRD l Sambungan hal 1

hirnya saya terpilih menjadi anggota dewan dan duduk di DPRD Jatim,’’tegas perempuan ayu berjilbab belum lama ini.

Diakui, sebelumnya dia sangat tidak nyaman ketika harus berpisah dengan suami dan tiga putera-puterinya. Maklum keluarga besarnya ada di Tuban, sementara Khozanah bekerja di Surabaya. “Terpaksa saya harus bolak balik Tuban-Surabaya.

Untung jaraknya tidak terlalu jauh, sehingga di perjalanan saya tidak terlalu capek,’’lanjut perempuan yang juga Bendahara DPC PKB Tuban ini.

Meski demikian, sebagai seorang ibu, tentunya dia berkeinginan selalu dekat dengan keluarga. Akhirnya diputuskan pada awal tahun lalu untuk pindah ke Surabaya. Termasuk memboyong sekolah putera-puterinya. ‘’Sekarang sih tidak terlalu membutuhkan waktu lama-lama berkumpul bersama keluarga,’’papar Khozanah yang mengaku mengundurkan diri menjadi tenaga pengajar pada 2009 ini.

Karenanya, saat dia dipercaya duduk sebagai wakil rakyat, maka dia akan berjuang dan mendarmabaktikan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan rakyat.

Termasuk ketika dirinya dipercaya duduk di Komisi D DPRD Jatim yang membawahi masalah pembangunan, maka dia akan memperjuangkan sejumlah program pembangunan yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. “Salah satunya soal penyelesaian Jalur Lintas Selatan (JLS) yang diharapkan mampu mengurangi angka disparitas wilayah di selatan Jatim,’’ungkapnya sembari tersenyum. n cty

11

SAMBUNGAN

Germany. Selain itu, penawaran juga diberikan untuk bidang kompetensi Teknologi Kemaritiman dan Kepariwisataan yang akan ditangani oleh Tianjin Maritime Vocational College.

“Kita menyambut tawaran ini dengan baik dan akan segera kita tindak lanjuti,” tutur Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rahman saat menerima perwakilan dari TEC, Selasa (26/5).

Saiful mengatakan, para siswa ini akan mengikuti teaching factory selama satu bulan penuh. Sebagai dukungan riil, Dindik Jatim akan memfasilitasi pemberangkatan para siswa. “Kita siapkan transpornya. Nanti selama satu bulan, para siswa akan mendapatkan uang saku dari perusahaan yang menerima,” tutur Saiful.

Mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini menegaskan, kerjasama

internasional sengaja digencarkan sebagai pemanasan untuk menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). “Kita menyambut MEA dengan menyiapkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang unggul dan memiliki kompetensi skala internasional,” tutur dia.

Sementara itu, Kabid Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur) Dindik Jatim Hudiyono menambahkan, setiap kerjasama selalu terkait dengan kompetensi yang dibutuhkan. Karena itu, tidak semua sekolah bisa terlibat. Sebab, masing-masing sekolah memiliki konsentrasi bidang keahlian yang berbeda. Pada program ini, ada empat SMK yang rencananya akan ditunjuk. Yakni SMKN 5 Surabaya, SMKN 6 Surabaya,SMK ST Louis dan SMK Bhakti Samudra Surabaya.

“Kita akan terus kembangkan kerjasama. Dengan Jerman kita siapkan enam SMK rujukan,

untuk pemagangan di kapal ikan Jepang juga sudah dilakukan oleh SMK Puger, Jember,” tutur Hudiyono.

Untuk program di Tianjin ini, akan dibagi dalam dua bidang.

SMKN 5 Surabaya dengan SMK St Louis akan mengikuti bidang keahlian Teknologi Otomotif. Sedangkan kerjasama untuk SMKN 6 Surabaya dan SMK Bhakti Samudra di bidang Teknologi Maritim dan Pariwisata.

Perwakilan Tianjin Sino Germany MR Cheng menyebutkan, tawaran kerjasama ini sengaja dilakukan mengawali momentum ekonomi yang sangat penting di ASEAN, yakni MEA. Tidak hanya siswa, melainkan guru SMK juga dapat terlibat dalam program ini. “Asalkan memenuhi syarat.

Bisa berbahasa Inggris dan kompetensinya sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan,” kata Mr Cheng. n tam

ramadlan/bhirawa

Masib mega proyek Jembatan Ploso hingga kini tak jelas. Pembangunan mangkrak karena terkendala pembebasan lahan. Foto diambil Selasa, (26/5).

Proyek Jembatan Ploso Rp 120 Miliar Terkendala Lahan l Sambungan hal 1

masih ada sebagian masyarakat yang belum bersedia melepaskan lahannya untuk dibebaskan,’’ ujarnya ditemui di Pendopo Kabupaten Jombang, Selasa (26/5) kemarin.

Dikatakannya, alasan warga terdampak proyek belum mau melepas tanahnya tersebut, disebabkan belum ada titik temu antara P2T dengan pemilik lahan.

Hal itu dipicu oleh besaran harga appraisal yang telah ditetapkan P2T tidak sesuai dengan keinginan warga. ’’Biasa, kalau ada pembangunan harga tanah memang naik. Makanya saat ini kami terus mengupayakan agar masyarakat bisa menerima harga yang sudah ditentukan sesuai appraisal yang sudah ditetapkan gubernur,’’ tambahnya.

Masih menurut Eksan, pembebasan lahan untuk di wilayah selatan sungai, hingga saat ini sudah mencapai angka 93 persen dari jumlah keseluruhan. ’’Sampai sekarang tinggal 7 ruas lahan dari empat pemilik yang belum selesai

dibebaskan di wilayah selatan Brantas,’’ jelasnya.

Sedangkan di wilayah utara Sungai Brantas, lanjut Eksan, memang belum dilakukan upaya pembebasan. Sebab, pihaknya masih menunggu proses pembebasan lahan di wilayah selatan sungai selesai dikerjakan. ’’Kalau wilayah utara memang belum. Setelah selatan sungai selesai kami langsung akan fokus pada wilayah utara Brantas,’’ imbuhnya.

Selain itu, pihaknya pun berharap warga terdampak proyek bisa secepatnya untuk melepaskan tanahnya. Sehingga proses pengerjaan proyek jembatan senilai Rp 120 miliar dari APBN tersebut bisa kembali dimulai pengerjaannya. ’’Kami berharap, masyarakat bisa melepaskan tanahnya. Karena pembangunan ini bukan untuk kepentingan pemkab, namun untuk kepentingan masyarakat banyak,’’ pungkasnya.

Sekadar diketahui jembatan penghubung antara Kabupaten Jombang dengan Lamongan – Tuban dan Bojonegoro ini diproyeksikan sepanjang 1,3 kilometer. Me-

liputi panjang bentang jembatan 258 meter dengan lebar jalan 14 meter untuk dua jalur. Sedangkan sisanya diperuntukkan sebagai jalan oprit dan existing sisi selatan 349 meter dan 250 sisi utara (Desa Rejoagung Kecamatan Ploso).

Pembebasan lahan di Desa Rejoagung Ploso sedianya menyentuh 13.884 bidang tanah. Meliputi lahan pekarangan, lahan umum dan lahan kosong milik warga.

Sedangkan untuk bangunan terdampak tercatat ada sebanyak 1.801 bangunan. Antara lain rumah, gedung dan bangunan lain. Namun pemprov belum akan merealisasi pembayaran ganti rugi sebelum pembebasan lahan oleh Pemkab Jombang dituntaskan.

Pembebasan lahan Jembatan Ploso Baru juga menjadi tanggungjawab Pemprov Jatim. Pemprov sudah menyiapkan dana sebagai ganti rugi sebesar Rp 48 miliar. Dana tersebut sedianya digunakan untuk membayar pembebasan lahan di sisi utara Sungai Brantas. Persisnya lahan terdampak pembangunan proyek jembatan Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso. n rur

pra evaluasi gelombang ketiga beberapa waktu lalu sudah ada perkembangan dan para sekda yang memaparkan kinerjanya. Tapi tetap saja masih kurang bagus,” kata Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim Setiadjit SH, MM dikonfirmasi, Selasa (26/5).

Dari data yang didapat di Biro Organisasi, daerah yang tergolong LAKIP-nya baik yaitu Kabupaten Banyuwa­ ngi, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Probolinggo dan Kota Kediri. Sedangkan kabupaten/kota lainnya masih tergolong kurang baik dan buruk.

Menurut Setiadjit, faktor utama daerah tak mampu membuat LAKIP dengan baik adalah soal kemampuan SDM yang terbatas. “Masih banyak kabupaten/kota tidak paham dengan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Peme­ rintah). Mereka menganggap sistem yang kurang penting,” ungkapnya.

Dari LAKIP yang baik ini, jelas mantan Kepala Bakorwil Bojonegoro ini, dapat dipastikan kinerja pemerintahan termasuk penggunaan anggarannya juga baik. Sebab faktor penggunaan anggaran dan hasil kinerja pemerintahan seperti dua sisi mata uang. Jika laporan keuangannya buruk dapat dipastikan laporan kinerjanya juga

buruk pula.

“Kalau LAKIP SKPD di lingkungan Pemprov Jatim sudah sangat bagus. Insya Allah pada LAKIP tahun ini tidak ada yang mendapat nilai C, minimal mendapat B. Tentunya ini perkembangan yang sangat baik karena tahun lalu ada yang mendapat nilai C bahkan D,” katanya.

Meski LAKIP di lingkungan Pemprov Jatim baik, lanjutnya, Pemprov Jatim tidak akan bangga jika LAKIP kabupaten/ kota tidak baik. Untuk itu, Pemprov Jatim terus mendorong kabupaten/ kota untuk membuat LAKIP dengan baik, sebelum evaluasi dari pemerintah pusat pada 28 Juni nanti.

“Pak Gubernur (Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, red) ingin semua instansi peme­ rintah di Jatim LAKIP-nya baik. Makanya kita dorong terus untuk melakukan perbaikan.

Setiap saya paparan di kabupaten/kota, hal ini juga saya sampaikan ke bupati atau wali kota, bagaimana pentingnya LAKIP,” ungkapnya.

Upaya yang dilakukan pemprov ini, kata Setiadjit, adalah satusatunya di Indonesia.

Di provinsi lain tidak ada pemprov yang ikut andil dan mendorong kabupaten/kotanya untuk membuat LAKIP yang baik. “Ini adalah inisiatif dari kita membuat pra evaluasi LAKIP, sebelum evaluasi betulan dari pemerintah pusat,” jelasnya. n iib

Dua Komisioner Bawaslu Jatim Penuhi Panggilan Penyidik l Sambungan hal 1

da Jatim AKBP Tony Surya Putra mengatakan, pemanggilan dua Komisioner Bawaslu Jatim merupakan tindaklanjut dari dua panggilan dua panggilan sebelumnya yang tidak dipenuhi. Lanjut Tony, pada panggilan sebelumnya, keduanya mengaku berhalangan hadir karena mengikuti rapat di Kantor Bawaslu Jatim.

“Kami (penyidik) tidak sampai melakukan penjemputan paksa. Sebab, kedua tersangka yakni AP dan SSP sudah berinisiatif memenuhi panggilan penyidik,” terang Kasubdit III Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Tony Surya Putra di sela-sela pemeriksaan, Selasa (26/5).

Sama seperti pemeriksaan sebelumnya, peme­riksaan terhadap Andreas dan Sri Sugeng juga berlangsung lama.

Pemeriksaan berlangsung hingga menjelang petang.

Tak seperti dua rekanan kasus ini, yakni Indriyono dan Ahmad Kuasini.

Nasib kedua Komisioner Bawaslu Jatim ini sedikit mujur. Sebab, penyidik tidak berencana mena­ han dua komisioner muda tersebut.

Penyidikan kasus dugaan korupsi Bawaslu Jatim ini masih akan berlangsung. Rencananya, Rabu (27/5) hari ini penyidik akan memeriksa Gatot Sugeng Widodo, Bendahara Bawaslu Jatim. Ia menjadi orang terakhir yang diperiksa penyidik dalam statusnya sebagai tersangka.

Terpisah, Kepala Seksi Penuntutan (Kasitut) Kejati Jatim Dandeni Herdiana didampingi Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto mengaku, pihaknya (Kejaksaan) baru menerima Surat

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari enam tersangka kasus Bawaslu dari penyidik Polda Jatim. Untuk satu tersangka baru, Dandeni mengaku belum menerima SPDPnya. “Ya, kami baru terima SPDP enam tersangka kasus dugaan korupsi Bawaslu Jatim,” terangnya kepada Bhirawa.

Tak hanya SPDP enam tersangka, Dandeni menambahkan, pihaknya sedang mengebut berkas tiga tersangka yang ditahan penyidik Polda (Amru, Indriyono, dan Ahmad Kusaini) dan segera menyerahkan ke penuntutan. “Berkas ketiganya akan kami kebut.

Ini berhubungan dengan terbatasnya masa penahanan mereka,” tegas Dandeni.

Terkait pasal yang akan disangkakan untuk tersangka, pria asal Jawa Barat ini menjelaskan, pasalnya yakni Pasal 2 dan 3 Jo Pasal 55 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Tersangka kami sangkakan pasal tersebut (Pasal 2 dan 3 Jo Pasal 55, red),” tandasnya.

Sebagiama diberitakan Bhirawa, Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim telah menetapkan enam tersangka dugaan korupsi Bawaslu Jatim.

Keenamnya adalah AMR selaku Sekretaris Bawaslu Jatim, IDY selaku rekanan, SU selaku Ketua Bawaslu Jatim, AP selaku Komisioner Bawaslu Jatim, SS selaku Komisioner Bawaslu Jatim, dan GWS selaku Bendahara Bawaslu Jatim. Terbaru, penyidik menetapkan AK (rekanan) sebagai tersangka. n bed

Cobek, Masih Diminati dan Bahkan Jadi Souvenir Wisatawan l Sambungan hal 1

diundang dan mewakili Kabupaten Malang (Kota Batu saat itu masih menjadi bagian kecamatan dari Kabupaten Malang,red) dalam kegiatan di berbagai negara,” ucapnya seraya tertawa renyah belum lama ini.

Bu Yus, begitu ia akrab disapa, meng­a ku bisa menghasilkan 5.000 cobek per hari untuk satu pesanan. Kini pelanggan tetapnya adalah PT Freeport (Papua) dan Matahari Department Store seluruh Indonesia. “Banyak juga pesan-

an dari Kalimantan dan Bali,” katanya.

Dengan koneksinya yang begitu banyak, Yusmiati cukup mengandalkan jaring­ annya. “Aku wis gak perlu pemasaran online. Alhamdulillah koneksiku wis akeh,” ujarnya diikuti tertawa ringan.

Dulu, ibu tiga orang anak ini mendapat bantuan modal dari Disperindag Kabupaten Malang. Bentuknya berupa mesin pada 1988 silam.

Hal serupa juga dialami Sateno.

Hasil kerajinannya kini terus berkembang. Praktis, usahanya tidak pernah seret dari tahun ke tahun . “Uangnya

memang kecil, ya antara lima ribu sampai tiga puluh ribu, tapi kalau ngumpul ya kan jadi besar,” tuturnya.

Cobek di desa ini punya dua jenis.

Cobek kayu dan batu. Kini Sateno sehari-hari dibantu 10 karyawannya.

“Saya kebagian memantau saja, untuk menjaga kualitas produk,” tegasnya.

Selain menghasilkan cobek, perajin di kawasan ini juga menghasilkan produk alat rumah tangga lainnya, seperti entong (untuk mengambil nasi), suthil (untuk menggoreng), telenan (landasan untuk mencacah sayur

mayur) dan juga parut.

Kerajinan alat rumah tangga dari kayu saat ini memang mulai kesulitan berkembang. Selain faktor kehadiran alat-alat rumah tangga modern dari aluminium dan metal, juga karena semakin mahal dan sulitnya menda­ patkan bahan baku kayu.

“Selain cobek, alat-alat rumah tangga dari kayu prospeknya masih sangat baik. Hal ini karena banyaknya produk rumah tangga dari teflon. Sehingga banyak yang cari suthil dan entong kayu,” tandas Sateno.*

12

Rabu Legi, 27 MEI 2015

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur

Dr H Soekarwo

UPT Balai Diklat Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawa Timur Pelatihan Singkat dan Praktik Ikat Celup Drs H Saifullah Yusuf

Di Aula PKPRI Jember, Kamis 21 Mei 2015

50 Anggota Kopwan Diberi Pelatihan Keterampilan Ikat Celup Sedikitnya 50 anggota Koperasi Wanita (Kopwan) dari 25 Kopwan di Kabupaten Jember mengikuti pelatihan singkat dan Praktik keterampilan pembuatan kain ikat celup yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Diklat Dinas Koperasi dan UMKM Pemprof Jawa Timur di Aula PKPRI Jember, Kamis (21/5).

K

egiatan yang dibuka oleh Kepala Dinas Koperasi Kab Jember Ir Mirfano ini, mendapat antusiasme yang tinggi dari peserta. Apalagi mereka langsung mendapat ilmu dan praktik pembuatan kain ikat celup langsung dari Dapur Design Ksatria Q Lamongan milik H Budi Karuniadji yang juga sebagai istruktur.

Perwakilan UPT Balai Diklat Koperasi dan UMKM Luluk Ernaning mengatakan tahun ini merupakan kegiatan kedua lembaganya menggelar pelatihan.

Pada 2015 ini menurut Luluk ada 7 kabupaten yang akan diberikan pelatihan yang sasarannya Kopwan. “Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan pengelolaan Kopwan dalam membangun koperasi dan bisa dikembangkan di lingkungan sekitarnya, serta meningkatkan peran serta wanita dalam berumah tangga. Sehingga diharapkan bisa membantu meningkatkan perekonomian keluarga,” ujar Luluk dalam sambutannya kemarin.

Menurut Luluk, dalam pelatihan ini mereka akan diberi materi tentang manajerial dan praktik pembuatan kain ikat celup yang dipandu langsung oleh Dapur Design Kstaria Q Lamongan. “Mereka akan melakukan pelatihan sehari sekaligus praktik. Dengan harapan selain mereka mampu mengelola koperasi, mereka bisa mengembangkan keterampilan ikat celup ini. Mereka nanti juga bisa menularkan ilmunya kepada para anggotanya, sehingga menjadi tambahan penghasilan.

Syukur-syukur setelah

pelatihan dan praktik pembuatan kain ikat celup ini menjadi home industry yang menghasilkan bagi Kopwan di Jember,” ujar wanita berwajah manis ini.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jember Ir Mirfano saat membuka kegiatan ini. Menurut Mirfano, kondisi perekonomian saat ini semakin pelik dan tidak menentu.

Apalagi kondisi rupiah semakin terpuruk atas dollar. Sehingga mau tidak mau, masyarakat yang akan terdampak langsung dengan kondisi ini. “Kita harus kencangkan ikat pinggang untuk mengatasi kondisi ini. Kalau seperti PNS tidak terasa dampaknya, tapi bagi pengusaha akan sangat terasa dampaknya,” ujar Mirfano yang mantan Ketua Bappekab ini.

Oleh karena itu, harus dilakukan beberapa terobosan untuk bisa menambah pendapatan. Salah satunya kegiatan praktik pembuatan kain ikat celup ini.”Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk dijadikan ladang usaha baru.

Kalau kerajinan ikat celup ini bisa dikembangkan, saya yakin akan menambah penghasilan untuk kesejahteraan warga,” ujarnya.

Oleh karena itu, Mirfano menyampaikan terima kasih kepada UPT Diklat Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim yang memberikan pelatihan kepada para Kopwan di Jember. “Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan nilai ekonomis dan bisa menjadi kegiatan alternatif usaha yang bisa dikembangkan di masa-masa sulit seperti ini.

Karena keterampilan pembuatan kain ikat celup ini biayanya tidak mahal dan tidak terlalu rumit,” ujarnya.  efi*

foto-foto:effendi/bhirawa

Instruktur keterampilan kain ikat celup H Budi Karuniadji saat memberikan materi kepada peserta.

Perwakilan UPT Balai Diklat Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim Luluk Ernaning saat memberikan laporan dalam kegiatan tersebut.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab Jember Ir Mirfano (tengah berkacamata) didampingi instruktur kain ikat celup H Budi Karuniadji (kiri) danLuluk Ernaning dari UPT Balai Diklat Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim (kanan) bersama peserta pelatihan.

Ikat Celup Alternatif Usaha Baru di Jember

Kepala Dinas Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Jember Ir Mirfano saat berbincang dengan peserta.

Ir Mirfano Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jember

Atasi Ekonomi Sulit Melalui Usaha Kecil KONDISI ekonomi yang semakin tidak menentu, diharapkan para usaha kecil menengah dan mikro untuk tidak coba-coba membuat usaha yang belum pernah dilakukan.

Sebab hal ini tidak akan menguntungkan bagi para pelaku usaha.

Apalagi coba-coba usaha yang membutuhkan dana besar, sangat riskan.

Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jember Ir Mirfano dalam acara Pelatihan Singkat dan Praktek Ikat Celup yang diselenggaran oleh UPT Balai Diklat Dinas Koperasi dan UMKM Pemprof Jawa Timur, Kamis (21/5). Menurut Mirfano, usaha yang bersifat coba-coba dengan modal yang cukup besar, akan semakin merugikan para pelaku usaha.” Jangan coba-coba bikin usaha yang utamanya membutuhkan modal yang sangat besar.Karena dengan kondisi sekarang ini, tidak akan menguntungkan bagi para pengusaha kecil maupun menengah,” ujar Mirfano.

Pelatihan dan praktik pembuatan kain ikat celup ini kata Mirfano, salah satu alternatif usaha yang bisa ditekuni dan dikembangkan. Karena biaya yang dibutuhkan sangat murah dan pembuatannya sangat mudah. Oleh karena itu, lembaganya, akan membanftu untuk pengembangannya.

“Kita akan memberikan dukungan informasi, karena untuk memberikan diklat lanjutan, kami tidak bisa berjanji karena anggaran sudah berjalan semua. Tapi kita akan memberikan informasi dan konsultasi ketika mereka bisa mengembangkan kegiatan ini meski dengan skala kecil. Dari yang kecil itu kita akan membantu seoptimal mungkin untuk bisa mengembangkan usahanya ke skala yang lebih besar,”

tandasnya.

Menurut Mirfano, di Kabupaten Jember saat ini sudah berdiri 300 Kopwan yang tersebar di 31 kecamatan se-Kab Jember. Selain berbagai pelatihan yang diberikan kepada para Kopwan baik dari Dinas Koperasi dan UMKM Jember dan Provinsi Jatim, Dinas Koperasi dan UMKM Jember membangun klinik bisnis yang baru berdiri sebulan lalu. “Kami sudah membangun klinik bisnis atau bangun inkubator bisnis di Jember. Mudah-mudahan inkubator bisnis ini bisa menjadi media usaha mikro dan usaha kecil untuk bisa lebih berkembang,” ungkapnya.

Untuk menjalankan klinik bisnis atau inkubator bisnis ini, Dinas Koperasi dan UMKM Jember telah melatih sekitar 50 orang yang diharapkan mampu menjalankan klinik bisnis ini.

“Kita melatih mereka dengan program SIBET yang diambilkan dari program ILO. Tampaknya program ini banyak diminati oleh pengusaha kecil dan menengah. Pola kerjanya, mereka berkelompok dan masing-masing membuat program dan membuat jaringan. Melalui jaringan yang ada ini produknya nanti akan dijual,” kata mantan Kepala Bappekab Jember ini kemarin.

Mirfano mencontohkan beras cemani.

Beras cemani ini, katanya diolah seminimal mungkin, sehingga keberadaannya berbeda dengan beras yang dikonsumsi saat ini. “Tidak seperti beras yang kita konsumsi sekarang yang terlalu banyak diproses. Jadi kita back to basic. Beras minimalis harganya lebih murah. Dan kita pasarkan kepada mereka yang pernah kita latih. Kita terus melakukan itu mulai usaha yang lebih kecil untuk terus dikembangkan menjadi besar,” pungkasnya. efi*

KAIN ikat celup kini sudah mulai diperkenalkan di Kab Jember. Selain memiliki corak dan motif yang unik, ikat celup ini sudah merambah dunia fesyen di Tanah Air selain batik. Ikat celup ini merupakan hasil karya anak negeri yang sangat mudah dan murah, namun memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

Seperti pengakuan instruktur keterampilan pembuatan kain ikat celup H Budi Karuniadji saat memberikan pelatihan keterampilan pembuatan kain ikat celup kepada 50 anggota Kopwan di Kabupaten Jember, Kamis (21/5) lalu.

Budi yang juga owner Dapur Design Ksatria Q Lamongan ini mengaku bangga bisa menularkan ilmunya kepada masyarakat Jember utamanya bagi ibu-ibu rumah tangga. Karena, dengan bahan baku yang murah dan mudah didapat, mereka bisa mengembangkan usaha ini untuk menambah penghasilan untuk keluarga.

“Saya sangat senang ditunjuk oleh UPT Balai Diklat Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim sebagai instruktur dalam pelatihan sekaligus praktik pembuatan kain ikat celup kepada masyarakat Jember. Karena dengan begitu, saya bisa menularkan ilmu saya sekaligus berbagi usaha yang nantinya bisa dikembangkan menjadi usaha baru mereka.” ujar H Budi.

H Budi mengaku usaha kain ikat celup sudah lama ditekuninya, selain batik tulis yang juga menjadi keahliannya. Dengan ketekunannya selama ini, kain ikat celup ini sudah mulai dikenal di masyarakat. Bahkan kain ikat celup miliknya sudah mulai mengisi konter-konter batik yang ada di Jakarta, Surabaya. “Saat ini banyak di beberapa gerai batik di hotel-hotel internasional sudah ada kain ikat celup. Dan nilai jualnya cukup lumayan, untuk ukuran saya,” ungkapnya.

Menurut H Budi, kenapa dalam pelatihan ini pihaknya lebih memilih keterampilan ikat celup ketimbang batik tulis karena cara

Peserta saat membuat motif gambar sebelum kain dicelupkan ke pewarna.

pembuatan kain ikat celup ini tidak membutuhkan waktu lama, dan mudah. Sebelum memasuki praktik pewarnaan, H Budi terlebih dahulu mengisi keterampilan dengan teori sambil membagikan bahan baku yang akan digunakan untuk praktik. “Dibutuhkan kreativitas tinggi untuk menghasilkan kain celup yang baik dan bagus,” ujar mantan Kabid Promosi dan Perdagangan di Dinas Koperasi dan Perdagangan (Diskopindag) Kab Lamongan ini.

Usai memberikan materi, kegiatan yang dibagi menjadi empat kelompok ini langsung melakukan praktik pembuatan motif hingga pewarnaan.Mereka dengan atusias mengikuti keterampilan ini. “ Ternyata cara membuat kain ikat celup cukup mudah dan tidak membutuhkan waktu

lama. Kami tinggal membuat motif gambar yang kami inginkan, terus melakukan pewarnaan dengan cara mencelup warna sesuai dengan selera. Ini menjadi usaha baru yang bisa ditularkan kepada anggota kami. Kebetulan anggota kami mayoritas ibu-ibu rumah tangga, dan kain ikat celup ini bisa menambah penghasilan juga,” ujar salah satu peserta yang enggan dikorankan namanya sambil tersenyum.

H Budi Karuniadji mengaku mendapat tugas sebagai instruktur keterampilan pembuatan kain ikat celup di 7 kabupaten di Jawa Timur. Yakni, Kab Probolinggo, Kota Mojokerto, Jember, Kediri, Sumenep, Sidoarjo dan Lumajang. “Jember urutan ketiga, nanti kami akan memberikan pelatihan yang sama di Kediri,” pungkasnya.  efi*

Peserta saat melihat proses pewarnaan pada kain yang dilakukan oleh tim Dapur Design Ksatria Q milik H Budi Karuniadji dari Lamongan.