Harian Bhirawa Edisi 27 Maret 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Masyarakat jangan sampai terbuai imingiming uang. Karena untuk masuk anggota ISIS calon anggota dijanjikan akan diberi uang dengan nilai yang bervariasi mulai dari 20 hingga 500 dolar AS,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 6

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Anas Yusuf

Jumat Kliwon, 27 MARET 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

27 MARET 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 06.30

Senam Bersama di Halaman Kantor Setdaprov Jatim

 Wagub H Saifullah Yusuf 07.00 14.00

Di Ruang Kerja Mengisi Diklat Kades di Malang

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 06.30 08.00

Senam Bersama di Halaman Kantor Setdaprov Jatim Di Ruang Kerja

Pemkab Jember Segera Bangun Pelabuhan Baru di Gumukmas Jember, Bhirawa Pemkab Jember akan membangun sebuah pelabuhan baru di Kecamatan Gumukmas untuk meningkatkan produksi ikan di perairan setempat.

Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Jember M Cahyono mengatakan pelabuhan di Puger kurang optimal untuk meningkatkan produksi ikan karena belum cukup representatif.

“Di pintu keluar masuknya kapal nelayan di Pelabuhan Puger rawan terjadi kecelakaan laut dan terjadi pendangkalan di sekitar pelabuhan karena pelabuhan tersebut berada di muara sungai,” tuturnya, Kamis (26/3).

 ke halaman 11

Anggaran UN Jatim Tembus Rp 44, 9 M Jumlah Sekolah Pilot Project UN CBT Capai 165 Sekolah

Dindik Jatim, Bhirawa Meski tak lagi melibatkan banyak pihak untuk pengawasan dan pengamanan, pemerintah tetap saja harus merogoh anggaran yang cukup besar dalam rangka pelaksa-

naan Ujian Nasional (UN).

Bahkan tahun ini, Jatim akan kembali menerima anggaran dengan nilai yang cukup besar, yakni Rp44,9 miliar.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Harun

MSi mengatakan, alokasi anggaran UN ini baru turun dari pusat kemarin, Kamis (26/3) pagi. Dilihat dari nilainya, anggaran yang

 ke halaman 11

Persiapan pelaksanaan UN dengan metode Computer Based Test (CBT) telah memasuki babak final. Puspendik sudah menetapkan sebanyak 165 sekolah di Jatim yang akan menjadi pilot project UN.

Jabatan Kepala Dindik Jatim Paling Diburu Beredar Kabar Mutasi Digelar Hari Ini

wiwieko/bhirawa

Penyandang disabilitas yang tergabung dalam Percatu meminta kartu sakti Jokowi saat berdialog dengan Komisi B DPRD Tulungagung, Kamis (26/3).

Penyandang Disabilitas Minta Diberi Kartu Sakti Jokowi Tulungagung, Bhirawa Penyandang disabilitas di Tulungagung yang tergabung dalam Percatu (Persatuan Penyandang Cacat Tubuh Tulungagung) meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan mereka. Utamanya soal pemberian kartu sakti yang menjadi program Presiden Jokowi.

Permintaan ini disampaikan Ketua Percatu Kab Tulungagung Didik Prayitno, bersama belasan anggota Percatu yang mendatangi Kantor DPRD Tulungagung, Kamis (26/3). “Selama ini di antara kami belum mendapat Jamkesmas. Sekalipun ada yang dapat tetapi kemudian dicabut lagi.

Kedatangan kami kesini (DPRD Tulungagung) untuk meminta KJS (Kartu Jaminan Sosial) atau kartu sakti,” ujar Didik Prayitno saat berdialog dengan anggota Komisi B DPRD Tulungagung.

Pemprov, Bhirawa Jelang akhir Maret 2015 ini, suasana di lingkungan Pemprov Jatim terasa agak ‘gaduh’. Kegaduhan tersebut tak terlepas dari janji Gubernur Jatim Dr H Soekarwo yang akan menjalankan gerbong mutasi antar pejabat eselon II, III dan IV. Banyak rumor yang berseliweran dan kasak kusuk antar PNS mulai dari staf hingga pejabat. Mereka menerka-nerka kapan mutasi itu digelar hingga siapa yang bakal dimutasi gubernur, dan siapa yang bakal mengisi jabatan yang ditinggal tiga pejabat yang bulan ini me-

masuki masa pensiun.

Tiga pejabat yang bulan ini memasuki masa purna tugas itu adalah Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jatim Dr Harun MSi, MM, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jatim Harjogi SH, MSi dan Kepala Biro

Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jatim Ratnadi Ismaon SH. Dari tiga pejabat tersebut, jabatan yang paling banyak mendapat sorotan adalah Kepala Dindik Jatim. Banyak nama yang muncul menjadi kandidat kuat pengganti Harun. Dua nama yang paling santer disebut-sebut adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jatim Dr H Jarianto MSi dan Kepala Ba-

 ke halaman 11

Garuda Tambah Kantor Layanan di Banyuwangi

RESES dengan turun ke bawah untuk menyerap aspirasi masyarakat memang selalu dinantikan oleh setiap anggota dewan. Lewat reses ini, para wakil rakyat akan mengetahui secara detil keinginan masyarakat termasuk soal program pemerintah yang belum bisa dinikmati oleh mereka.

Tapi apa daya ketika hasil reses sudah dituangkan dalam laporan, namun tidak semua direalisasikan oleh eksekutif. Tentu saja akan membuat

 ke halaman 11

DPRD Jatim, Bhirawa Pasca melakukan sidak ke pabrik gula rafinasi KTM (PT Kebun Tebu Mas) di Lamongan, Komisi B DPRD Jatim terus mengevaluasi terhadap kinerja pabrik PT KTM. Bahkan Komisi B DPRD Jatim tidak segan-segan mengeluarkan keputusan menutup pabrik tersebut jika benar-benar diketahui pabrik tersebut tidak menggunakan tebu petani.

Anggota Komisi B DPRD Jatim Subianto, menegaskan banyak hal yang sekarang men-

 ke halaman 11

Larangan Bansos Dinilai Kebijakan Menyesatkan

 ke halaman 11

Ogah Obral Janji

Komisi B Minta Pemprov Tutup Pabrik Gula Rafinasi di Lamongan

Banyuwangi, Bhirawa Maskapai penerbangan pelat merah, Garuda Indonesia melakukan penetrasi pasar dengan membuka kantor cabang di Kabupaten Banyuwangi. Pembukaan kantor di Jalan Panglima Sudirman ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat di sana akan tingginya jasa penerbangan menyusul pesatnya perkembangan industri pariwisata dan pekonomian di kabupaten ini.

Vice President Region III Garuda Indonesia Flora Izza, mengatakan aksi korporasi merespons prospek cerah bisnis angkutan udara dari dan ke Banyuwangi me nyusul semakin menggeliatnya potensi pariwisata dan ekonomi daerah.

Pertumbuhan hotel berbintang di Bumi Blambangan juga dijadikan per-

 ke halaman 11

Garuda Indonesia agresif melakukan penetrasi pasar di Banyuwangi seiring kian menggeliatnya potensi pariwisata dan ekononomi di daerah ini.

Malang, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo usai menandatangani MoU dengan Universitas Brawijaya (UB) Malang mengatakan jika kebijakan melarang adanya dana Bansos (Bantuan Sosial) merupakan kebijakan yang menyesatkan.

Menurut gubernur yang kerap di-

 ke halaman 11

Dr H Soekarwo

Hobi Bermusik Alfrej U Ikeogu, Mahasiswa Asal Nigeria yang Kini Belajar di UM Surabaya

Suka Bernyanyi, Nekat Ikuti Ajang Pencarian Bakat hingga ke Jakarta Fatin Shidqia, Judika, Dodit Mulyanto, Limbad adalah sederet nama yang kini popeler setelah sukses mengikuti ajang pencari bakat di Indonesia.

Keberhasilan mereka ternyata menarik perhatian jutaan orang untuk mengikuti cara yang sama untuk mengejar kesuksesan serupa. Bukan hanya orang pribumi, mahasiswa asing yang belajar di Indonesia pun tertarik untuk mengadu nasib dengan bakatnya.

Hery Prasetyo

Sentil..  PKB Anggaran UNkader Jatimmuda tembus Rp44,9 miliar  siapkan disandingkan Saiful Ilah  Jangan Wow fantastis, asal jangan untuk dibagi-bagi  hanya muda, tapi kapabel, inovatif dan memiliki visi jelas    

BKD Marga pastikan tidak tambahan ada pejabat yang pensiun Bina ajukan anggaran yang diperpanjang Jangan hanya nambah anggaran, realisasi di lapangan yang Saya tunggu janjinya loh pak penting

   

BBM naik, pedagang tekstil untung tipis Kades penganiaya juru pengairan dituntut tiga bulan penjara Asalkan tidak berimbas padakok kainnya Pemimpin berwatak preman bisa kepilih

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Sebulan lalu, Alfrej U Ikeogu baru saja bertemu dengan Ahmad Dani, Afgan dan Rossa. Pertemuan itu tak akan pernah dia lupakan. Meski di akhir pertemuannya, Alfrej, mahasiswa asal Nigeria, Afrika Barat itu harus rela dipulangkan ke Surabaya.

Ya, dia adalah salah satu peserta dalam audisi menyanyi yang cukup populer di sebuah TV swasta. Dia terpilih sebagai 50 kontestan terbaik perwakilan Surabaya.

“Rossa bilang saya harus pulang belajar lagi, huft….,”serunya.

Meski begitu, Alfrej yang kini mendapat beasiswa program Dharma Siswa dari Dirjen Dikti itu mengaku, pengalaman selama di Jakarta cukup memukau dirinya. Para juri pun sempat kaget ketika tahu ajang tersebut ternyata juga diikuti oleh peserta dari Afrika.

Sebelum masuk ke-50 besar, Alfrej mengaku harus bersaing dengan ribuan orang saat seleksi di Surabaya. Di Jakarta, dia pun beberapa

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Alfrej U Ikeogu, mahasiswa asal Nigeria yang kini tengah menjalani studi di prodi Bahasa Indonesia Unmuh Surabaya.

SURABAYA

2

Jumat Kliwon 27 MARET 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Musrenbang Kota Surabaya Fokus Hadapi MEA Pemkot, Bhirawa Pembangunan kota Surabaya diharapkan tidak dimaknai sebagai pembangunan fisik saja.

Lebih dari itu sebagai sambutan atas pemberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, bisa dimaknai sebagai pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini pengembangan skill warga Kota Pahlawan.

trie diana/bhirawa

Kenalkan Huruf Kanji, Hiragana, Katakana

Mahasiswi Universitas Meiji Tokyo, Ishiga Saki (Miss Saki) mengajari dan memperkenalkan tiga Huruf Kanji, Hiragana dan Katakana kepada siswa kelas V SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya,Kamis (26/3).Pengenalan huruf asli Negara Jepang ini mendapatkan perhatian khusus dari para siswa.

PANGGUNG BIROKRASI

Dipastikan Pekan Depan Penertiban Toko Modern Surabaya, Bhirawa Langkah Pemkot Surabaya menertibkan toko modern tanpa izin di Kota Pahlawan kian dekat. Ada 396 toko modern tak punya izin, sudah mendapat peringatan ketiga. Artinya langkah selanjutnya adalah penutupan paksa. Ini dari hasil verifikasi 508 toko modern yang ditindak di Kota Surabaya.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irvan Widyanto mengatakan, penindakan dilakukan sejak 27 Februari 2015 lalu dengan melibatkan lurah dan camat setempat. Dalam proses penertiban ini, tambahnya, pihaknya berpedoman pada Perda No.4 Tahun 2010 tentang izin HO atau izin gangguan.

“Memang ada Perda No.8 Tahun 2014 tentang pelanggaran ini. Tapi baru dilaksanakan sosialisasi terkait Perda ini jadi belum bisa diterapkan,” tambah dia. “ Pemkot Surabaya tetap membuka peluang agar mereka (pengusaha ritel) segera melakukan pengurusan izin yang dimaksud,” kata Irvan ketika dikonfirmasi Bhirawa, Kamis (26/3).

Mantan Camat Rungkut ini menambahkan, prioritas toko modern yang ditindak adalah yang berada di wilayah pemukiman dan perkampungan.

Selain itu, juga dekat dengan pasar tradisional. “ Senin depan akan kita lakukan penertiban lagi apakah 396 minimarket ini sudah melakukan pengurusan izin atau belum,” Q geh.gat tambahnya.Q

Pemprov Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemprov, Bhirawa Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM meminta kabupaten/ kota di Jatim, agar saat penyusunan APBD mencermati dan mengantisipasi permasalahan yang sewaktu-waktu muncul. Sehingga jangan sampai saat penyusunan APBD sudah selesai ada stagnasi pelayanan kepada masyarakat.

Menurut dia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah hingga kini masih belum bisa dilaksanakan. Sebab masih menunggu peraturan pemerintah (PP), serta petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) UU tersebut.

Sehingga penyusunan Perubahan APBD 2015 dan persiapan awal penyusunan APBD 2016 masih kesulitan jika kepala daerah tidak menetapkan persturan daerah (perda) tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

“Untuk itu, saat penyusunan APBD pemda harus menjaga jangan sampai ada stagnasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang akan berakibat terhentinya pelayanan kepada masyarakat,” kata Sukardi, pada pembukaan rapat Sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Khususnya Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota se-Jatim, di Ruang Graha Wicaksana Praja, Kantor Gubernur Jatim, Kamis (26/3).

Selain itu, pemda juga harus mengantisipasi adanya pengalihan urusan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Pemda dituntut secara seksama menginventarisir pengalihan personel, pendanaan, sarana prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/Kota. Hal ini karena batas waktu pengalihan urusan pemerintahan paling lambat 31 Maret 2016, sedangkan serah terima personel, sarana prasarana, serta dokumen (P2D) paling lambat 2 Oktober 2016.

“Apalagi akhir tahun 2015 beberapa kabupaten/Kota di Jatim akan melaksanakan Pemilukada secara serentak. Saya harap pemerintah kabupaten/kota mempersiapkan pendanaan untuk pelaksanaannya, dan melakukan koordinasi dengan pemprov dan pusat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jatim, Dr Ir Budi Setiawan MMT mengatakan, sosialisasi ini diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman terhadap UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Q iib khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.Q

Harapan tersebut disampaikan Wali Kota Tri Rismaharini ketika membuka acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota Surabaya Tahun 2015, penyusunan rapat kerja pembangunan daerah tahun anggaran 2015 di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Kamis (26/3) kemarin.

Wali Kota Tri Rismaharini menekankan pentingnya pembangunan yang dikorelasikan dengan kesiapan warga Surabaya menghadapi MEA 2015. “Saya harap pembangunan bukan hanya berupa fisik tetapi juga pemberdayaan SDM. Ini jangan hanya dimaknai pemberdayaan anak-anak sekolah, tetapi juga masyarakat seperti misalnya Usaha Kecil Menengah (UKM),” jelas Risma.

Menurut Wali Kota, sangat penting untuk memperhatikan pembangunan SDM selain pembangunan fisik. Ini karena Surabaya memiliki sejumlah faktor sehingga akan menjadi sasaran investasi bagi negaranegara lain. Diantaranya, faktor banyaknya jumlah penduduk (mencapai 2,1 juta jiwa) yang tentunya menjadi pasar potensial bagi investor asing di Surabaya. ‘’Kita ke depan tidak akan lagi bersaing dengan kota-kota tetangga seperti Sidoarjo, Gresik atau Malang, tetapi dengan kotakota di ASEAN. Karena itu, kita bersama harus siap menyambut MEA agar kita bisa menjadi tuan dan nyonya di kota sendiri,’’ sambung Risma yang pernah menjadi atlet lari semasa SMA ini.

Dijelaskan Wali Kota, Musrenbang menjadi tahapan penting dalam pembangunan daerah. Karenanya, Wali Kota meminta agar usulan pembangunan tersebut ditindaklanjuti oleh Bappeko dengan membentuk tim-tim kecil.

Beberapa hal lain yang menjadi perhatian Wali Kota perempuan pertama dalam sejarah pemerintahan Surabaya ini adalah perihal suplai air bersih. Terutama ketika musim kemarau dan juga pengurangan intrusi air laut yang masuk ke daratan.

Wali Kota mengisahkan, dulu intrusi air laut yang naik ke daratan, bisa mencapai 70 persen. Sementara sekarang tersisa kurang dari 10 persen. “Saya senang warga usulkan banyak bozeem sehingga intrusi air laut terus berkurang. Sekarang tinggal sedikit,” ujarnya.

Harapan Wali Kota agar usulan pembangunan tidak melulu berupa pemba-

ngunan infrastruktur, rupanya bisa ditangkap oleh warga Kota Surabaya. Ini terlihat dari adanya usulan warga untuk pengembangan potensi masyarakat di Musrenbang 2015. Salah satunya usulan dari warga Kecamatan Sambikerep.

Parmin, perwakilan dari Kecamatan Sambikerep mengatakan, untuk tahun ini, usulan pembangunan dari warga memang masih didominasi oleh pembangunan dan perbaikan sarana infrastruktur (fisik) seperti normalisasi saluran air dan juga saluran tepi jalan. Namun, ada beberapa usulan yang arahnya fokus kepada peningkatan kompetensi dan skill warga. ‘’Contohnya ada sekitar 15 warga yang mengajukan usulan pelatihan urban farming dan hidroponik. Juga usulan pelatihan pembuatan produk rumah tangga seperti keset atau sulak,’’ ujar Parmin.

Sementara itu anggota DPRD kota Surabaya, Vincensius Awey menyatakan hal senada dengan Wali Kota. Menurutnya, sudah seharusnya bila Musrenbang tidak hanya mengedepankan pembangunan fisik semata, tetapi juga mengutamakan kesejahteraan warga dengan memperhatikan pendidikan dan kesehatan.

Politisi Partai Nasdem ini menilai wajar bila sebagai kota perdagangan dan jasa, ada banyak orang yang tertarik datang ke Surabaya. ‘’Harapan kami tentu Surabaya jangan hanya cantik di luar tetapi juga cantik di dalam. Artinya, selain pembangunan fisik, juga pembangunan mental melalui pendidikan dan kesehatan. Itu yang penting. Karena tidak ada gunanya bila fisiknya baik tetapi yang lainnya di bawah rata-rata,’’ ujar Awey.

Sedangkan Kepala Bappeko Kota Surabaya, Agus Imam Sonhaji dalam sambutannya di awal acara mengatakan, kegiatan Musrenbang Kota Surabaya Tahun 2015 ini penting untuk mengetahui usulanusulan pembangunan melalui partisipatif masyarakat secara bottom up (bawah ke atas).

Menurut Agus, sebelum pelaksanaan Musrenbang Kota Surabaya, telah dilaksanakan Musrenbang tingkat kecamatan dan juga tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Kegiatan ini untuk penajaman dan juga klarifikasi terhadap prioritas rencana pembangunan kota,” tegas Agus.Q dre

dre/bhirawa

Wali Kota Tri Rismaharini ketika memberikan pengarahan dalam Musrenbang Kota Surabaya di ruang pola Bappeko.

Puluhan Truk Ekspedisi Diparkir Melintang Jalan, Wisata Ampel Macet Total Keinginan Pemkot untuk menciptakan kawasan wisata Ampel yang tertib dan bebas macet masih terkendala banyak hal. Parkir sembarangan dan turunnya PKl ke jalan membuat upaya Pemkot memajukan kawasan wisata religi ini masih jauh dari kenyataan.

Dari pengamatan Bhirawa, puluhan truk ekspedisi berukuran panjang diparkir melintang terutama di sepanjang jalan Nyamplungan dan Pegirian untuk bongkar muatan. Setidaknya sekitar 50 perusahaan ekspedisi yang ada di kawasan Nyamplungan yang masuk kecamatan Semampir ini.

Bisa dibanyangkan bila setiap perusahaan ekspedisi memiliki rata-rata dua truk yang diparkirkan secara melintang hingga memakan separuh jalan. Karuan saja arus lalu lintas dari arah Kembang Jepun dan Polsek Semampir berjalan lambat.

Hal ini jelas menghambat program Pemkot Surabaya dalam hal menciptakan kawasan Ampel bebas macet.

Sekertaris Kecamatan Semampir, Enis Susilowati menyayangkan ulah para

pemilik usaha ekspedisi yang ada di kawasan Jalan Nyamplungan dan Jalan Pegirian ini. Meski sudah ada rambu dilarang parkir, namun para sopir truk tersebut sepertinya sengaja mengabaikan.

“Kami juga sudah memanggil para pemilik perusahaan ekspedisi untuk tidak memarkir truk secara melintang. Kami juga gak berhenti untuk koordinasi sama pemilik ekspedisi, tapi tahu sendiri warga sini (Kecamatan Semampir) seperti apa karakternya,” kata Enis ketika ditemui Bhirawa di kantor Kecamatan Semampir, Kamis (26/3).

Enis juga berharap, bukan hanya pihak Kecamatan melalui Trantib yang berperan dalam penertiban truk ekspedisi, melainkan pihak Dinas Perhubungan

(Dishub) juga harus turun karena berhubungan dengan lalu lintas.

“Sudah dua hari dari kemarin petugas Satpol PP sudah ngedrop di kawasan tersebut, tapi masih khusus dalam penertiban PKL-PKL yang berdiri di sepadan jalan. Apalagi Pemkot sudah menyediakan sentra PKL,” harap perempuan yang baru menjabat Sekcam selama enam bulan ini.

Sementara, salah seorang warga di kawasan Ampel, Supriyono, mengatakan bahwa kondisi seperti ini sudah lama tidak ada penertiban dari pihak mana pun. “ Sudah lama truk-truk itu parkir di situ, bahkan sudah menjadi kebiasaan mereka setiap hari. Tidak tahu mengapa pihak polisi membiarkannya begitu saja,” ungkap Supriyono.

Ardi, salah seorang pedagang, mengungkapkan hampir setiap hari dirinya menikmati mobil angkut bermuatan besar milik ekspedisi yang dibentangkan di sepanjang ruas jalan untuk menurunkan dan menaikkan

Truk berukuran besar diparkir secara melintang. barang yang akan di kirim ke hari. Belum lagi pada waktu luar kota. Jalanan yang ada Haul Agung Sunan Amdinilai tidak terlalu besar pel Surabaya yang banyak diisi dengan mobil bermuatan didatangi peziarah dari luar besar sangat mengganggu. kota maupun provinsi pasti “Terutama jika mobil ang- macet sekali. Kita merasa kut itu beroperasi di siang terganggu dengan truk itu.

geh/bhirawa

Truk-truk itu sering buat kemacetan,” aku Ardi saat ditemui.

Pada waktu beroperasi, lanjut Ardi, membutuhkan waktu lama. Karena di samping menurunkan barang

yang dibawa dari luar kota setelah sampai di sini (sekitaran Ampel) itu diturunkan dan dimasukkan ke gudang ekspedisi tersebut.

Belum lagi setelah mereka menurunkan, maka barang yang akan dikirim ke luar kota akan dinaikkan seketika itu.

Jadi butuh sejam lebih untuk menunggu hingga selesai.

“Nah, di sekitaran sini, banyak ekspedisi. Bisa dibayangkan ketika semua ekspedisi itu beroperasi pada waktu bersamaan. Macetnya luar biasa,” tandasnya.

Tak hanya itu, beberapa warga lainnya juga menyampaikan kekecewaan kepada Pemerintah Kota Surabaya.

Terutama petugas penertiban. Pasalnya, selama ini pemerintah tidak pernah melakukan penertiban terkait pengusaha ekspedisi soal mobil angkut yang kerap menjadi biang kemacetan.

Padahal , menurutnya, hampir setiap hari satpol PP melakukan penertiban terhadap para PKL yang berada di sepanjang jalan kawasan.

Karena dinilai menggangu Q geh kenyamanan.Q

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

3

Jumat Kliwon, 27 MARET 2015

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Rapat Kerja Sinkronisasi Program Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2015

Jadikan Perpustakaan Identik ‘Google‘ Sudah saatnya perpustakaan memanfaatkan kecanggihan Teknologi Informasi (TI) untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyedia informasi, apalagi bisa menyerupai situs website penyedia informasi dan search engine nomor satu di dunia yaitu Google.

Sekdaprov Jawa Timur, Dr H Akhmad Sukardi menyapa peserta diklat seusai memberikan sambutan.

D

alam Rapat Kerja Sinkronisasi Program Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2015 Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jatim, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. H. Akhmad Sukardi menginginkan perpustakaan di Jatim bisa dapat menjadi seperti ‘Google’ yang selalu menjadi jujugan banyak orang ketika membutuhkan informasi secara lengkap, cepat, dan bermanfaaat. “Perpustakaan harus menjadi lembaga yang terdepan dan terlengkap dalam penyediaan informasi, seperti ‘mbah google’. Caranya, manfaatkanlah TI,” katanya di Kantor Diklat Kemenag, Rabu (26/3) malam.

Menurutnya, TI dapat dimanfaatkan untuk menginventarisasi buku maupun arsip yang terdapat di perpustakaan dengan menyimpannya melalui database. Meskipun proses inventarisirnya membutuhkan waktu yang cukup lama, namun manfaatnya bisa dirasakan di masa mendatang. “Sama seperti google, tidak ujug-ujug kelengkapan informasinya seperti sekarang, google itu awalnya dari orang-orang dari seluruh dunia yang memasukkan dan menyebarkan informasi melalui dunia maya.

Sama dengan arsip, kalau semua dimasukkan dalam data base, maka lama-lama menjadi database yang besar” ujarnya.

“Jika sudah tersimpan dalam database, maka ketika ada pengunjung perpustakaan yang ingin melihat arsip tersebut, cukup ketik-

Rekomendasi Rapat Singkronisasi Program Perpustakaan Dan Kearsipan Se Jawa Timur Tahun 2015

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. H. Akhmad Sukardi memberikan sambutan pada acara Raker Badan Kearsipan dan Perpustakaan se-Jatim di Kantor Diklat Kemenag.

kan saja, misalnya judul arsip “manajemen resiko” maka akan keluar datanya, ada dimana arsipnya, statusnya bagaimana, dan informasi lainnya. Mirip saat kita ingin mencari data dari mbah google” lanjut Sukardi.

Pemanfaatan TI juga sangat penting untuk menyelamatkan arsip agar tidak hilang datanya karena telah disimpan secara digital. “Arsip ini jangan hanya dibiarkan menjadi tumpukan, sebab arsip sangat penting bagi generasi sekarang dan anak cucu kita. Jadi simpanlah arsip dengan teliti baik lewat hardcopy maupun softcopy nya” tuturnya. Senada dengan Sukardi, Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Jatim, Drs. Sudjono, MM mengatakan, pemanfaatan TI juga mendukung keberadaan perpustakaan yang tingkat kunjungannya cukup memuaskan.

Tercatat, hingga Maret 2015 total pengunjung Badan Perpustakaan dan Kearsipan Jatim pada 2015 telah mencapai 267.677 orang, jumlah peminjam 250.279 orang, dan jumlah member mencapai 43.241 dengan mayoritas anak-anak

muda. Dikatakan Sudjono, lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) juga mendukung program Bapersip Jatim yaitu wisata arsipnya melalui bus wisata jejak arsip dan program ini digadang akan menjadi percontohan nasional. Bus wisata jejak arsip bertujuan agar generasi muda mengetahui sejarah kepahlawanan di Jawa Timur, khususnya di Surabaya.

Sudjono menambahkan, tujuan diselenggarakannya raker adalah membangun sinergi antara Instansi Perpustakaan dan Kearsipan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta menyukseskan pelayanan publik di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Sementara peserta raker tersebut diantaranya dari lembaga perpustakaan dan arsip kabupaten/kota, kepala UPT Museum Bung Karno Blitar, pejabat struktural fungsional di jajaran Badan Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Jatim, serta mengundang narasumber dari Perpustakaan Nasional RI, Arsip Nasional RI, dari ITS, komisi E drprd jatim, dan perpustakaan UPN. Q rac* Peserta raker mendengarkan sambutan dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. H. Akhmad Sukardi yang memotivasi untuk meningkatkan perpustakaan dan kearsipan di Jatim.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Mengingat Perpustakaan dan Kearsipan merupakan 2 (dua) urusan wajib berdasarkan UU No. 23/2014 Pasal 12b, maka lembaga perpustakaan dan kearsipan Kabupaten/Kota wajib menjadi eselon 2(b) sesuai dengan beban tugas berdasarkan UU No. 43/2007 dan UU No. 43/2009 untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang konkuren (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota) secara bersama-sama.

Dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perlu ada keterlibatan dari lembaga perpustakaan dan kearsipan, karena perpustakaan merupakan bagian integral dari pendidikan yang memiliki kesamaan visi didalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Surat dari Gubernur Jawa Timur ke Bupati/Walikota se Jawa Timur yang lembaga Perpustakaan dan Kearsipannya masih eselon III a, didalamnya menyarankan peningkatan eselonering lembaga Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota se Jawa Timur guna percepatan peningkatan IPM, pemberantasan buta aksara, mencerdaskan kehidupan masyarakat, dan mewujudkan pelayanan Prima pada Masyarakat, serta meningkatkan kepuasan Indeks Pelayanan Minimal urusan Perpustakaan dan urusan Kearsipan.

Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten/Kota bersama-sama mendesak Pemerintah Pusat untuk mendorong percepatan pengembangan perpustakaan dan kearsipan dengan penambahan anggaran dana dekonsentrasi untuk perpustakaan dan Kearsipan, sekaligus Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jatim dan masing-masing kabupaten/Kota berusaha keras memberikan pemahaman pada tim anggaran akan pentingnya menambah anggaran Pendidikan pada Perpustakaan; Mendorong seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota untuk segera menyusun Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43/2007 dan PP No. 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU No. 43/ 2009 dan UU No.23/2014, khususnya urusan wajib perpustakaan dan urusan wajib kearsipan; Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi dan Badan/KantorPerpustakaan Kabupaten/Kota melakukan program/kegiatan pembudayaan kegemaran membaca dan tertib arsip melalui pemberdayaan perpustakaan secara masif, berjenjang dan sinergi dengan melibatkan seluruh kompenan masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat dan tokoh budaya.

Mendorong Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional RI. Serta Kementerian Dalam Negeri merumuskan kebijakan bersama upayakan pengembangan perpustakaan dan Arsip desa/kelurahan didanai oleh APBDes dan pendampingan oleh APBD Kabupaten/Kota.

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dan Badan/Kantor Perpustakaan Kabupaten/ Kota melakukan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota untuk memasukkan indikator pengukuran keberhasilan di bidang perpustakaan dan Kearsipan.

Mendorong Perpustakaan Nasional, ANRI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB serta Badan Kepegawaian Negara untuk merumuskan kebijakan sistem outsourcing tenaga perpustakaan dan Kearsipan untuk di tempatkan di daerah.

Hasil Reses Anggota DPRD Jatim Dapil XI (Madura) Pelaksanaan reses yang berlangsung satu Minggu mulai 23 sampai 28 Maret 2015 benar-benar dimanfaatkan oleh setiap anggota DPRD Jatim. Karenanya mereka benar-benar turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi. Buktinya banyak sekali kebijakan pemerintah yang tidak sampai bahkan tidak optimal di masyarakat.

Achmad Iskandar

Keluhkan Mutu Raskin dan Anjloknya Harga Cabe Seperti halnya yang dirasakan oleh masyakarat di Desa Sentol Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep misalnya banyak mengadukan berbagai persoalan yang dialaminya kepada Anggota DPRD Jatim saat reses. Mulai dari masalah pertanian, raskin hingga tunjangan untuk sertifikasi guru. Nawari salah satu masyarakat di Desa Sentol Daya menyampaikan untuk masalah beras miskin (raskin) mengungkapkan, sangat tidak layak untuk dimakan. Bahkan, raskin yang diberikan ke masyarakat tersebut menurutnya juga tidak layak jika diberikan kepada hewan.

"Syukur - syukur bapak banyak mengatasi persoalan kami. Tapi, yang paling urgen dan mendesak persoalan raskin.

Raskin yang diberikan ke kami, beras

yang tidak layak dikonsumsi. Baunya sudah apek dan hitam - hitam," kata Nawari kepada Ahmad Iskandar, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur saat reses. Diibaratkannya untuk dikasihkan ke hewanpun, beras tersebut tidak layak. "Bahkan kalau beras itu dibuat makan hewan, hewannya tidak bakal mau," tuturnya Selain mengenai raskin, ia juga mengungkapkan permasalahan pertanian.

Menurutnya biaya produksi pertanian dengan hasil penjualannya, tidaklah seimbang. Bahkan, ia menyampaikan seringkali rugi. Karenanya ia meminta kepada wakil rakyat untuk memperjuangkan aspirasnya. "Masalah pupuk sering langka. Kalaupun ada, harganya mahal. Tidak sesuai dengan hasil produksi kami. Di sini mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani.

Mulai dari jagung, tembakau dan lombok (cabe,red). Bahkan untuk cabe perkilonya harnya Rp400," tandasnya Selain itu, Kyai Imron tokoh masyarakat di Desa Sentol Daya juga mengeluhkan mengenai tunjangan sertifikasi guru.

Menurutnya, sejak lulus sertifikasi guru di Tahun 2009, para guru yang ada di desanya tidak pernah mendapatkan tunjangan. Padahal menurutnya, perbulan tunjangan untuk sertifikasi guru senilai Rp1,5 juta. "Tapi sejak tahun 2009 hingga sekarang, guru - guru yang ada di yayasan kami belum pernah menerima sepeserpun," ungkapnya. Karenanya ia meminta agar tunjangan sertifikasi guru untuk segera dicairkan. Ini lantaran guru yang ada di yayasannya dan mayoritas di Desa Sentol, tidak mendapatkan gaji bulanan. Mereka mengajar para santri atau murid hanya dibayar dengan peralatan dan perlengkapan mandi.

"Para guru khan juga punya isteri. Kami

Muhammad Bin Mu’afi Zaini

Minta Pemerintah Atasi Kesenjangan Pelayanan Kesehatan di Madura Kendati sudah ada jembatan Suramadu yang bisa menjadi solusi dari disparitas wilayah antara Madura dan luar Madura, ternyata masyarakat Madura masih belum menikmati pelayaan kesehatan yang maksimal, serta pendidikan yang berkualitas. Hal itu disampaikan oleh Muhammad Bin Mu’afi Zaini saat melakukan reses di

Kabupaten Sampang Madura. ‘’Kesimpulannya masyarakat masih mengeluhkan adanya kesenjangan antara daerah madura dengan luar madura dan antara masyarakat Madura sendiri juga masih terjadi kesenjangan,’’kata Muhammad Bin Mu’afi Zaini.

Politisi yang duduk di komisi E DPRD

Jawa Timur ini mencontohkan mengenai pelayanan kesehatan. Menurutnya rumah sakit yang ada di empat daerah di Madura berada di ibukota kabupatennya yang mayoritas berada di wilayah selatan. Akibatnya, masyarakat dikabupaten tersebut yang berada di wilayah utara cenderung tidak mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal. ‘’Contohnya di Kabupaten Sampang.

Rumah sakitnya khan ada di kotanya yang secara teritorial berada di wilayah selatan.

Akibatnya, masyarakat di kecamatan Ketapang maupun Pasean, kesulitan mendapat pelayanan kesehatan yang maksimal,” tutur politisi dari Fraksi Golkar ini.

Disinggung apa yang akan dilakukannya sebagai Anggota DPRD Jatim? politisi yang biasa dipanggil Gus Mamak ini menjawab pihaknya meminta kepada pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi untuk turun tangan.

Menurutnya, hal itu bisa dilakukan den-

juga kadang sampai tidak tega. Tapi, mau gimana lagi. apalagi kabarnya dana bos madin akan dihapus. Kami minta itu jangan sampai dihapus," ungkapnya Menanggapi keluhan dari masyarakat, Achmad Iskandar Wakil Ketua DPRD Jawa Timur menyampaikan banyak permasalahan yang terjadi di masyarakat terutama masalah pertanian. Ini menurutnya akan disampaikan kepada Soekarwo gubernur Jawa Timur. Sebagai wakil rakyat pihaknya akan memperjuangkannya. "Masyarakat tidak pernah menikmati hasil pertanian karena disisi lain banyak mengalami kesulitan mengenai pupuk. bukan lagi mahal, tapi juga langka," ungkapnya. Q cty*

gan pembangunan rumah sakit tipe C diwilayah utara kabupaten Sampang. “Ya kalau bisa dibangun rumah sakit. yang tipe C, nggak apa - apa. karena masalah akses kesehatan sering dikeluhkan oleh masyarakat di wilayah utara kabupaten Sampang,” tuturnya. Selain mengenai pelayanan rumah sakit, Gus Mamak juga menilai pentingnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Madura.

Berdasarkan data yang diperolehnya, untuk IPM di Kabupaten sampang hanya 6,3.

IPM tersebut merupakan terendah di Jawa Timur. “dan dalam skala nasional, IPM di Kabupaten Sampang itu terendah nomer 3 dari bawah. Itu Se Indonesia,” ungkapnya Karena itu, upaya untuk meningkatkan IPM tersebut adalah dengan cara melakukan peningkatan di bidang pendidikan.

Yakni dengan mendirikan dan meningkatkan kualitas perguruan tinggi yang ada di Madura. “Dengan begitu maka IPM akan meningkat. Tokoh agama juga meminta Bosda Madin tidak dihapus karena sangat membantu pendidikan diniyah yang ada di wilayah Madura, khususnya di Sampang,” pungkasnya. Q cty*

H Hisan

Lindungi Harga Tembakau, Gagas Bentuk Perda Para petani tembakau mengeluh terhadap anggota dewan soal tidak adanya standarisasi harga tembakau. Akibatnya para petani tembakau seringkali rugi, lantaran biaya penjualan hasil produksinya tidak sebanding dengan biaya produksinya.

Hal itu merupakan temuan dari Hisan Anggota DPRD Jawa Timur saat melakukan reses di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Madura."Masyarakat banyak yang mengeluhkan terkait permainan harga tembakau. Mereka meminta supaya ada standarisasi minimal untuk harga tembakau. sehingga ketika musim tembakau, para petani tembakau tidak selalu rugi. Standarisasi minimal harga ini seperti yang diterapkan untuk harga gula dan harga garam," kata Hisan anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Partai Demokrat.

Ditambahkannya, selama ini masyarakat selalu rugi ketika musim tembakau. Ia menuturkan ada permainan harga tembakau yang dilakukan oleh oknum tertentu. akibatnya para petani tembakau, seringkali menjadi korban dari permainan harga itu. "Indikasinya para petani menjual tembakaunya ke pedagang. misalnya kalau harga tembakau di gudang mencapai Rp30 ribu, para pedagang membelinya ke petani dibawah Rp10 ribu, setelah itu pedagang menjualnya ke gudang dengan harga Rp30 ribu. Petani khan tidak tahu harga yang sebenarnya di gudang," ungkapnya.

Karena itu politisi asal Sampang Madura ini meminta supaya ada perda perlidungan untuk para petani tembakau. Pihaknya tidak mempersoalkan apakah perda tersebut diusulkan nantinya oleh pemprove Jatim maupun DPRD Jatim dan dibahas ditingkat provinsi, maupun diusulkan oleh Pemkab kabupaten atau oleh DPRD Kabupaten. "Yang pasti harus ada regulasi yang melindungi para petani tembakau. Mereka sudah seringkali dirugikan," tuturnya Selain itu, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan Kepala Bakorwil IV Drs Ec Jonathan Judianto. Menurutnya Bakrowil punya kewenangan untuk berkoordinasi dengan empat bupati yang ada di Madura.

"Dengan kewenangannya itu, kami berharap bakorwil bisa mengumpulkan empat bupati yang ada di pulau Madura ini guna mencari solusi dari keresahan para petani tembakau," harapnya. Selain masalah tembakau, masyarakat di Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang juga mengeluhkan mengenai kurangnya air bersih. Bahkan menurutnya, sehari - harinya masyarakat di kecamatan tersebut membeli air bersih ke kota Sampang dengan menggunakan tangki. Satu tangki biasanya mencapai Rp200 ribu. "Masalah air bersih memang selalu menjadi problem di Sampang. Di kecamatan karang penang ada sumber besar yang bila dikelola dengan baik, bisa mencukupi kebutuhan air di satu kecamatan itu. karenanya ini juga perlu sentuhan Pemkab Sampang maupun PDAM," pungkasnya. Q cty*

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

4 KELANA

Ada Pelantikan, Hearing Komisi C Batal Gresik, Bhirawa Gara-gara Bupati Gresik menggelar pelantikan 195 pejabat di lingkungan Pemkab Gresik, akibatnya upaya Komisi C DPRD Gresik untuk mengungkap kasus anggaran siluman pembangunan GOR Menganti senilai Rp12 miliar batal dilaksanakan. Karena Kadis PU secara mendadak membatalkan hearing dengan alasan harus mengikuti pelantikan.

Informasi yang berhasil dihimpun Bhirawa, pembatalan rapat hearing secara mendadak. Padahal anggota Komisi C DPRD Gresik hampir seluruhnya sudah hadir di kantor dewan, setelah ditunggu sesuai jadwal undangan pukul 10.00 WIB tak datang. Kemudian melakukan komunikasi dengan Kadis PU Bambang Isdianto via handpone. Bambang beralasan tak bisa hadir karena harus menghadiri pelantikan dan meminta untuk dijadwal di lain hari.

Kondisi ini membuat para anggota komisi banyak yang kecewa, seharusnya pembatalan waktu tak mendadak seperti ini. ‘’Seharusnya bisa diberitahukan minimal sehari sebelumnya dan tidak mendadak seperti ini. Tadi kami berangkat terburu-buru tetapi disini ditunda. Terus terang kami kecewa berat, nanti kalau hearing kami akan ungkapkan supaya hal ini tak terjadi lagi di kemudian hari,’’ kata Noto Utomo politisi muda dari PDIP. Menurut Wakil Ketua Komisi C DPRD Gresik, Moh Syafi’ AM, memang benar ada pembatalan hearing dengan DPU terkait dengan pembangunan GOR Menganti.

Pembatalan itu mendadak, dengan alasan adanya undangan pelantikan dari Bupati Gresik. Dan undangan yang diterimanya juga mendadak, sehingga pembatalan juga mendadak. Dengan adanya pelantikan ini, memang membuat kecewa beberapa anggota.

Sebab, beberapa anggota sudah terlanjur datang untuk mengikuti hearing. Q kim

UNESCO - Pemkot Mojokerto Teken MoU Pelatihan Difabel Kebijakan Pemkot Mojokerto memberikan kesempatan bekerja dan pendidikan kepada kelompok difabel mendapat apresiasi UNESCO. Salah satu elemen Peserikatan Bangsa Bangsa (PBB) bidang pendidikan dan kebudayaan itu, meneken Memorandum of Undestanding (MoU) dengan Pemkot Mojokerto, Kamis (26/3) kemarin.

UNESCO Jakarta Office yang diwakili Irakli Khodeli, Head of Social and Human Sciences mengatakan, kerjasama dengan Pemkot Mojokerto merupakan bagian dari upaya mempromosikan implementasi konvensi hak-hak penyandang disabilitas. ‘’Secara konkrit kerjasama dengan Pemkot Mojokerto ini dalam bentuk dukungan penyediaan pengetahuan, informasi serta keahlian teknis bagi para penyandang disabilitas dan aparatur sipil,’’ kata Irakli Khodeli usai penandatanganan MoU. Nota kesepahaman itu sebelumnya sudah dilakukan Mr

Shahbaz Khan di Kantor UNESCO Jakarta. ‘’Direktur UNESCO (Mr Shahbaz Khan) kini tak berada di Indonesia.

Mengingat UNESCO Jakarta Office membawahi enam negara,’’ imbuh Irakli Khodeli.

Menurutnya, MoU atas permintaan dan inisiatif Disnakertrans Kota Mojokerto untuk mewujudkan Kota Mojokerto sebagai Kota Inklusi berstandar internasional. ‘’Kami sangat mengapresiasi inisiatif ini. Hal itu sesuai komitmen UNESCO untuk menciptakan lingkungan yang lebih akses dan memungkinkan partisipasi penuh para di-

fabel,’’ kata Irakli Khodeli.

Sementara itu, Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus mengatakan, nota kesepahaman dengan UNESCO akan memberikan nilai positif untuk peningkatan kapasitas penyandang disabilitas agar memiliki daya saing di dunia kerja. ‘’Kini tengah dalam proses pengesahan rancangan Perda (peraturan daerah) tentang pengaturan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.

Raperda ini telah mendapat dukungan dari ILO Jakarta Office karena sesuai dengan konvensi PBB dan Kementerian Tenaga Kerja,’’ ujarnya.

Jika peraturan perundangan mewajibkan perusahaan mem pekerjakan penyandang difabel minimal 1% dari total tenaga kerjanya, Perda itu, kata Mas’ud Yunus, mewajibkan minimal 2%.

Amin Wachid Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmgrasi

Bupati Kembali Gulirkan Mutasi Gresik, Bhirawa Menjelang masa jabatannya berakhir.

Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto kembali mengulirkan gerbong mutasi, Kamis (27/3) kemarin, sebanyak 195 pejabat, baik eselon II, III dan IV yang terkena mutasi.

Untuk pejabat yang menduduki eselon II, ada 2 orang. Mereka adalah Kepala Dispendik (Dinas Pendidikan), Mahin Spd. Dia sebelumnya menjabat Kepala Bagian Umum Setda. Kemudian, Kepala DPU (Dinas Pekerjaan Umum), Ir Bambang Isdianto MM. Yang kembali dikukuhkan menjadi Kepala DPU, karena dinas teknis itu ada penambahan struktur baru.

Kemudian, dari jajaran eselon III yang dimutasi diantaranya, Camat Manyar, Abdul Hakam pindah menjadi Kabag Umum. Camat Kedamen, Haris Irianto pindah menjadi Camat Manyar. Sekretaris Bappelu, Darman pindah menjadi Camat Kedamean.

Kepala Bagian Umum Setwan DPRD, Kunto Purnomo pindah menjadi Kepala Bagian Risalah dan Persidangan Setwan DPRD. Kepala Bagian Umum Setwan DPRD, Zainal Arifin pindah menjadi Kepala Bagian Risalah dan Persidangan.

Sekretaris Dishub, Mahfud Ahmadi pindah menjadi Sekretaris Dinas Pertanian. Sekretaris Dinas Pertanian, Dwi Purbo Wahyono pindah menjadi Sekretaris Dishub. Sekretaris DPU, Ida Lailatussa’diyah dikukuhkan menjadi Sekretaris DPU.Camat Tambak, Gatot Subroto pindah menjadi Sekretaris Dinas Sosial dan Sekretaris Kec Driyorejo, Narto pindah menjadi Camat Tambak.Q eri

Kota Mojokerto menambahkan jika kini sejumlah perusahaan di Kota Mojokerto yang menampung difabel sebagai karyawannya.

Diantaranya Perusahaan Sepatu Dragon, Rokok Bokor Mas, PT Geristha

Agung dan PT Bumi Indo. ‘’Di Kota Mojokerto sejak 2013 lalu ada difabel sebanyak 489. Melalui job fair yang digelar, sebagian dari mereka bisa tertampung,’’ tandas Amin Wachid.Q kar

kariyadi/bhirawa

Wali Kota Mas’ud Yunus (kanan) didampingi Kadisnaker Amin Wachid dan perwakilan UNESCO, menandatangani MoU, Kamis (26/3) kemarin.

Petro Rangkul TNI AD Salurkan Pupuk Bersubdisi Gresik, Bhirawa Sebagai salah satu produsen pupuk bersubsidi, PT Petrokimia Gresik (PT PG) siap mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan. Selain itu, Petro juga siap bersinergi dengan instansi terkait dalam hal penyaluran pupuk bersubsidi, termasuk TNI AD.

Minimarket di Sidoarjo Sering Jadi Sasaran Rampok Sidoarjo, Bhirawa Perampokan di sejumlah minimarket di Kab Sidoarjo untuk sementara boleh berpesta menikmati hasil kejahatannya.

Tapi polisi sudah mengantongi identitas pelakunya. Kasat Reskrim Polres Sidoarjo, AKP Ayub Diponegoro, menegaskan polisi segera melakukan pengejaran pada semua pelaku. ‘’Polisi sudah mengantongi identitas pelaku perampokan minimarket dalam sepekan ini,’’ kata Ayub, Selasa (24/3) kemarin.

Menurut Ayub, di Kab Sidoarjo kini sedang marak perampokan minimarket.

Dalam sepekan ini, sudah dua minimarket yang telah dibobol perampok.

Pertama, di Ds Banjarkemantren Buduran, 20 Maret , Alfamart disikat perampok Rp19 juta. Kemudian, Senin 23 Maret, Indomart di Sedati, disikat Rp38 juta.

Di Sedati, menurut Ayub, pelaku terindikasi sama dengan perampokan di Jombang bulan lalu. Sedangkan di Buduran, pelaku sama dengan kejadian di Kec Taman. Kini Polres Sidoarjo telah membentuk tim gabungan dengan Polsek-polsek di Sidoarjo.

Ayub menghimbau minimarket yang operasi 24 jam, agar ada yang menjaga.

Bila ada kejadian, supaya sgera hubungi Polsek setempat. Perampokan minimarket sudah lama dan bukan trend baru. Ini terjadi bila ada niat dan kesempatan. Maka semua pihak diajak supaya bisa meminimalisir agar jangan sampai terjadi.

Sidoarjo langganan perampokan minimarket saat ini. Pada 15 Januari Indomert di Taman dirampok Rp12 juta.

Kemudian 16 maret Alfamart di Sukodono, dirampok Rp36 juta. Terakhir di Balongbendo, Alfamart dibobol maling Rp5 juta.Q ali

Jumat Kliwon 27 MARET 2015

Bupati Saiful Ilah mengucapkan selamat kepada pelaku UMKM yang mendapat modal.

achmad suprayogi/bhirawa

Pelaku UMKM Hanya Terkendala Modal Sidoarjo, Bhirawa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Sidoarjo tak merasa kesulitan dalam hal promosi dan pemasarannya. Mereka ternyata hanya merasa kesulitan dalam hal permodalan. hal ini terungkap saat Bupati Sidoarjo membuka sosialisasi dana bergulir untuk permodalan, Kamis (26/3) kemarin di Pendopo Kec Buduran, Sidoarjo kepada 150 orang pelaku UMKM, maupun pengurus koperasi di tiga kecamatan, yakni Kec Sidoarjo dan Candi serta Kec Buduran.

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah SH MHum mengatakan, salah satu kendala yang dihadapi UMKM selama ini pada aspek permodalan. Sehingga Pemkab Sidoarjo memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan itu. Salah satunya dengan digulirkannya dana bergulir bagi UMKM-K tiap tahunnya sebesar Rp7,7

miliar.

Menurutnya, sejak tahun 2002 sampai sekarang Kab Sidoarjo telah menggulirkan pinjaman kredit dana bergulir sebesar Rp54 miliar lebih.

Dana bergulir dari APBD itu telah diberikan kepada 5.091 UMKM dan 225 koperasi yang ada di Sidoarjo.

Tahun 2010 lalu, kebijakan pemberian pinjaman kredit dana bergulir maksimal sebesar Rp10 juta tanpa agunan diberlakukan. Hal itu dilakukan semata-mata untuk memperkuat permodalan UMKM-K Sidoarjo dalam mengembangkan usahanya.

Bupati berharap, pinjaman dana bergulir dapat benarbenar dirasakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. ‘’Dana bergulir yang diterima jangan sampai digunakan untuk keperluan konsumtif.

Tapi benar-benar digunakan sebagai tambahan modal usaha dalam mengembangkan usahanya,’’ tegas Saiful

Ilah.

Dana itu sudah dapat dirasakan 171.264 UMKM serta 1.321 koperasi. Proses dan syarat-syaratnya sangat mudah. Bunganya juga sangat ringan, hanya 6% per tahun, bahkan pinjaman kredit dana bergulir maksimal sebesar Rp10 juta diberikan tanpa agunan. ‘’Sedangkan pinjaman diatas Rp10 juta, agunan yang dikenakan cukup 30% dari total pinjaman,’’ jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kab Sidoarjo, Fenny Apridawati SKM MKes mengatakan, Kab Sidoarjo tak hentihentinya menumbuhkan kekuatan perekonomiannya.

Keberadaan UMKM maupun koperasi terus didukung keberadaan dan perkembangannya. Pasalnya pertumbuhan ekonomi di Kab Sidoarjo tak terlepas dari keberadaan UMKM dan koperasi yang ada.Q ach

Menurut Sekretaris Perusahaan (Sekper) PT Petrokimia Gresik, Wahjudi menjelaskan, pasca penandatanganan MoU antara TNI AD dan Kementerian Pertanian (Kementan) awal Januari 2015, Petro terus meningkatkan koordinasi dengan TNI AD. Bahkan, Petro menjadi pembicara dalam kegiatan Kodim 0817 Gresik yang menggelar pertemuan bersama Danramil dan seluruh anggota Banbinsa, mantra pertanian dan petugas PPL di GOR Tri Dharma pada Rabu (28/1) lalu.

Selain itu, Petro juga mem berikan sosialisasi mengenai pupuk bersubsidi serta peran Petro dalam penyalurannya kepada Pangdam V/Brawijaya Mayjen, TNI Eko Wiratmoko bersama jajarannya di Surabaya belum lama ini. Selain itu, juga melakukan rapat koordinasi bersama distributor Petro di wilayah I (JawaBali) yang juga dihadiri Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko.

Kemudian rapat koordinasi bersama distributor Petro di wilayah II (luar JawaBali) yang turut dihadiri Aster Kasad TNI AD Brigjen TNI Kustanto Widiatmoko di Jakarta, Kamis-Jumat (26-27/2).

Dikatakan Wahjudi, terkait maraknya isu penyelewengan pupuk bersubsidi di sejumlah daerah, secara internal, Petro semakin memperketat pengawasan terhadap distributor dan kios. Adapun modus penyelewengan pupuk bersubsidi tambah Wahjudi, diantaranya adalah pupuk bersubsidi dibawa keluar wilayah untuk dijual ke wilayah lain yang bukan peruntukannya.

Selain itu, pupuk bersubsidi pun dijual dengan

harga jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Menimbun dan mengalihkan pupuk bersubsidi ke non-subsidi dengan membuat kemasan/kantong baru.

Mengoplos pupuk bersubsidi dengan campuran unsur/ material lainnya. ‘’Sehingga mengurangi komposisi unsur hara yang terkandung dalam pupuk bersubsidi,’’ terang Wahjudi.

Oleh sebab itu, kata Wahjudi, Petro menghimbau kepada masyarakat bahwa penyelewengan pupuk bersubsidi merupakan tindakan melawan hukum yang dapat dipidanakan. Produk pupuk bersubsidi Petro merupakan produk resmi dan terdaftar. ‘’Barang siapa menggunakan dan memperdagangkan pupuk produksi Petro yang memiliki persamaan secara keseluruhan, maupun persamaan pada pokoknya dengan merek milik Petro dalam jangka waktu tertentu harus menarik pupuk itu dari peredaran. Jika tidak, Petro dapat mengajukan tuntutan, baik secara pidana melalui melapor ke kepolisi, maupun secara perdata melalui Pengadilan Negeri setempat,’’ ancam Wahjudi.

Selain dengan TNI AD, Petro juga terus meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya yang meliputi dinas pertanian, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), kepolisian, dan sebagainya. Petro juga berharap partisipasi aktif masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan kepada pihak berwajib.” Jika mengetahui adanya penyelewengan pupuk bersubsidi maupun peredaran pupuk tiruan atau palsu, silahkan melapor,’’ pungkas Wahjudi.Q eri

Pansus Pilkades Minta Usulan AKD Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Rapeda) Pilkades, mengumpulkan Asosiasi Kepala Desa (AKD) Gresik. Guna mendapat saran dan masukan yang akan dituangkan dalam Raperda, kini sedang digodok untuk proses menjadi Perda.

Rapat yang dilakukan di Ruang Paripurna DPRD Gresik, berjalan dengan harmonis.

Beberapa masukan dan usulan telah disampaikan masingmasing anggota AKD, diantara keterwakilan perempuan, usia, masalah hukum, panitia pengawas Pilkades. Juga banyak yang meminta Raperda itu bisa segera didok menjadi Perda supaya bisa segera dilaksanakan.

Menurut Ketua Pansus Pilkades DPRD Gresik, Abdul Qodir, sebelum melakukan finalsasi Raperda. Proses pencarian masukan dan saran harus dilakukan kerena itu sudah diatur, dan proses ini

tengah dilakukan. Pada Raperda Pilkades ini acuan yang dipakai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dan kerja Pansus tak akan bertele-tele, sehingga bisa tepat waktu pada 15 April nanti bisa digedok.

Kehadiran AKD yang telah memberikan saran, masukan, gambaran atau pemikiran. Ini nanti bisa dimasukan dalam finalisasi Raperda, sehingga kearifan lokal untuk menjaga demokrasi masih bisa baik. Itu harapan kami, sehingga berlakunya Perda nanti bisa berjalan maksimal. ‘’Yang menarik tadi usulan mengenai pembiayaan Pil-

kades tak dibebankan pada APBdes, mereka mintanya biaya itu dibebankan pada anggaran APBD. Juga mengenai panitia Pilkades dan adanya keterwakilan perempuan, entah satu atau dua yang penting ada. Masukan ini baik, nanti dalam finalisasi terutama anggaran Pilkades dibiayai APBD akan diperjuangkan,’’ ujarnya.

Pembahasan yang agak panjang pada pembahasan Tempat Pemungunan Suara (TPS). Dimana ada TPS yang lebih dari karena ini merupakan amanah dari PP Nomor 43 Tahun 2015. Karena selama ini pilkades masih mengunakan satu TPS, ini masih dikaji lagi dan dikonsultasikan pada Mendagri. Dan Raperda ini akan dikebut, sebab bila tidak diperkirakan tahun ini ada 50 kepala desanya yang akan diPjs-kan. Bila itu terjadi, makan staf di kecamatan akan habis

karena Pjs kepala desa diambilkan dari PNS kecamatan.

Ditambahkan Abdul Qodir, politisi senior dari PKB ini, yang menyatakan pada intinya dari AKD telah sepakat adanya Perda Pilkades. Dan meminta segera dilakukan pengesahan atau didok DPRD, itu dilakukan

agar kepala desa tak terlalu lama dijabat Pejabat Sementara (Pjs). Karena kalau ada yang masalah yang urgent, Pjs tak bisa berbuat banyak. Dengan kondisi ini yang dirugikan tentu saja masyarakat, makanya meraka tadi mintanya dipercepat.Q kim.adv

rokim/bhirawa

Rapat Pansus Pilkades dengan AKD

JAWA TIMUR

Jumat Kliwon 27 MARET 2015

KILAS JATIM

Demi Keamanan Soal UN Diknas Libatkan Polisi Bojonegoro, Bhirawa Di tahun 2015 ini, untuk pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2015 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam pengamanan soal, tidak melibatkan kepolisian, meskipun demikian demi keamanan Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro menyarankan agar pihak kepolisian dilibatkan ikut menjaga keamanan soal.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Bidang (Kabid) SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro, Puji Widodo, Kamis (26/3). Menurutnya selama ini pendistribusian soal dari Provinsi Jawa Timur ke Kantor Disdikda Bojonegoro hingga diambil masing-masing sub rayon menjelang pelaksanaan melibatkan pihak kepolisian. “Tapi tahun ini, ketika proses pendistribusian dan penyimpanan, tidak melibatkan kepolisian sebagai keamanan sebagaimana kebijakan dari Kemendikbud,” ujarnya.

Bahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, pengawas dan Disdikda, agar tetap melibatkan kepolisian. Sebab ia memastikan, cenderung percaya tidak bocor jika disimpan di Polsek. Meski, UN tahun ini tidak menjadi penentu kelulusan siswa, tetapi rencananya nanti sekolah akan dirangking dari Kemendikbud langsung. “Terkait hasil belajar mengajar. Tentunya hal itu berpotensi untuk terjadinya kebocoran.

Apalagi, ancamannya sertifikasi kepala sekolah dan pengawas akan dicabut,” tegasnya.

Wacana penghapusan sertifikasi kepala sekolah dan pengawas berasal dari Kemendikbud. Pihaknya tidak mendukung hal tersebut diberlakukan di wilayah Bojonegoro.Q bas

Tak Laksanakan Program Terancam Dinonjobkan Kota Batu, Bhirawa Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Kota Batu tahun 2014 yang mencapai Rp 185 miliar membuat risau Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batu Widodo. Pasalnya selaku Ketua Tim Anggaran, SILPA yang sangat besar tersebut menunjukkan kalau perencanaan program yang dibuat SKPD asalasalan.

"Dari SILPA Rp 180 milyar, memang sebagian besar karena anggaran Block Office yang dianggarkan Rp 175 milyar hanya terserap Rp 26 milyar. Tetapi juga banyak program yang tidak terlaksana, ini yang akan kita evaluasi," kata Widodo kepada bhirawa, Kamis kemarin (26/3).

Dikatakan, idealnya SILPA yang wajar itu antara 10 - 15 persen. Namun nyatanya SILPA tahun 2014 mencatat rekor tertinggi. "Saya akan usulkan sanksi bagi kepala SKPD yang gagal melaksanakan program. Sanksinya mulai mutasi hingga non job," tegas Sekda yang juga menjabat Ketua Tim Baperjakat tersebut.

Lebih lanjut dikatakan, sanksi diperlukan agar SKPD tidak asal-asalan dalam merancang program dan anggaran.

"Kalau ada program yang tidak bisa dilaksanakan berarti perencanaannya tidak baik. Sehingga dia dapat dikategorikan tidak bisa melaksanakan kegiatan dengan baik dan tidak bisa melaksanakan program yang telah dibuat. Makanya perlu di impeachment," terang widodo.Q sup

Dorong Kualitas UMKM Via Koperasi Syariah Lamongan, Bhirawa Dari sekitar 6 juta pelaku Usaha Mikro Kecil Menangah (UMKM) di Jatim, hanya ada 280-an saja di antaranya yang memiliki kualitas ekspor. Sementara sisanya masih perlu didorong agar bisa memiliki produk yang berkualitas.

Itu dinyatakan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) seusai menghadiri Sosialisasi Pembentukan Infrastruktur Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Kelompok Fungsional kemarin di Pendopo Lokatantra Lamongan.

“Ada tiga upaya yang akan kami lakukan untuk membantuk pelaku UMKM di Jatim agar mampu bersaing dan memiliki produk yang berkualitas. Yakni dengan melakukan pelatihan SDM, mempermudah akses pembiayaan serta membantu pemasaran. Ketiga jalan upaya ini harus saling terintegrasi, tidak boleh sepotong-potong,“ ujarnya didampingi Bupati Lamongan Fadeli.

Terkait itu, di Pendopo Lokatantra dilakukan peluncuran program bantuan hibah koperasi bagi kelompok fungsional seperti majelis taklim, yasinan dan Aisyiyah serta Fatayat NU. Di Lamongan, akan dibentuk 225 unit koperasi syariah sebagai implementasi pembentukan lembaga keuangan mikro bagi lembaga fungsional tersebut.

Gus Ipul sendiri menyebut

dasar pembentukan koperasi syariah tersebut didasari gagasan Gubernur Jatim Soekarwo bersamanya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat. Termasuk harus bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada rakyat.

“Mayoritas penduduk Jatim adalah muslim namun mampu menciptakan suasana yang stabil. Tapi itu bukan berarti semuanya baik-baik saja. Karena ada kesenjangan antara kaya dan miskin serta antara daerah satu dan lainnya di Jatim,“ katanya menjelaskan.

“Yang kami inginkan adalah adanya pertumbuhan ekonomi di Jatim yang berpihak pada rakyat. Terutama rakyat yang tidak mampu,“ sambungnya.

Dikatakan olehnya, modal penting untuk mewujudkan itu adalah dengan pengarusutamaan gender. Yakni melakukan penguatan terhadap kaum perempuan. “Jika kaum perempuan cukup ilmu dan cukup sehat, maka seluruh keluarga akan menjadi sehat,“ katanya.

Sementara di sisi lain, sambung dia, akses permodalan masih belum bis amenjangkau

suprayitno/bhirawa

Gus Ipul ditemani Bupati Fadeli dan anggota DPRD Jatim Kartika Hidayati meninja pameran produk unggulan. semua rakyat. Dengan meluncuran program keuangan mikro berbasis syariah kepada ibu-ibu majelis taklim, dia berharap program itu bisa berjalan. Sebagaimana halnya program terdahulu, Koperasi Wanita (Kopwan).

Bupati Fadeli menyebut program Kopwan di Lamongan berjalan cukup sukses. Itu menurut dia dapat dilihat dari modal awal seluruh Kopwan di Lamongan yang sebesar Rp 3,7 miliar, saat ini sudah berkembang menjadi Rp 42,99 miliar.

Dia kemudan mencontohkan Kopwan Amaliya Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring yang menjadi percontohan Kopwan di Jatim. Dari modal awalnya yang Rp 50 juta, kini total asetnya sudah mencapai Rp 2,5 miliar.Q yit

Ketua Pansus BUMD Migas Terpilih Aklamasi BAZ Salurkan Bantuan Sampang, Bhirawa Setelah sempat berjalan alot, menuai protes dari beberapa fraksi di DPRD Sampang terhadap pengumuman dan penetapan nama-nama anggota dewan yang akan duduk di Pansus BUMD migas, akhirnya ketua panitia khusus (pansus) H. Nasir dari partai Gerindera terpilih secara aklamasi, Kamis (26/3).

Rapat pengumuman dan penetapan tim pansus yang digelar di aula mini DPRD Sampang, menuai protes langsung Akhsan Jamal sebagai ketua fraksi partai kebangkitan bangsa (PKB). Pasalnya penetapan dan pengumunan tim pansus tersebut cacat hukum, dengan ditolaknya dua fraksi di DPRD Sampang untuk masuk di pansus, diantaranya fraksi gotong royong yang terdiri dari PDI-P dan Nasdem, dan fraksi Hanura. Oleh sebab itu, anggota dewan dari fraksi PKB memilih keluar dari rapat. Hal serupa juga dilakukan fraksi Madani yang terdiri dari PKS dan PAN memilih walk out.

Ketua pimpinan rapat Fauzan Adima, menghargai keputusan keluarnya dua fraksi yakni fraksi PKB dan fraksi Madani dari rapat pengumuman dan penetapan ketua pansus pengelolaan BUMD migas. Namun perlu diketahui alasan mereka menolak tersebut karena dua fraksi tidak diakomodir dalam

pansus tersebut.

“Kami pimpinan rapat melakukan tersebut, karena dua fraksi tersebut secara administrasi tidak memenuhi syarat, sebab surat pengajuan namanama dari fraksi mereka, tidak ditandatangani oleh ketua fraksi dan sekretaris fraksi. Kami selaku pimpinan tetap berpijak pada tata tertib dewan tahun 2014-2019,” terang politisi partai Gerindera.

Masih dikatakan Fauzan Adima, keputusan ini sudah sesuai prosedur yang ada, terpilihnya H. Nasir sebagai ketua pansus pengelolaan migas secara aklamasi dalam rapat pengumuman.

Adapun nama-nama anggota pansus dari fraksi yang secara administrasi legal sebagai berikut, berdasarkan surat yang masuk fraksi partai Gerindera mengusulkan 4 nama, frakasi Madani 4 nama, fraksi PPP 4 nama, fraksi Demokrat 3 nama, dan PKB 4 nama, sehingga totalnya nama-nama yang masuk di pansus sebanyak 19 anggota.

“Kami berharap kinerja pansus pengelolaan BUMD migas ini, nantinya benar-benar bekerja secara optimal, sehingga bisa memberikan solusi terhadap persoalan carut-marutnya tata kelola BUMD migas di Kabupaten Sampang,” tambahnya.Q lis

nurkholis/bhirawa

Rapat pengumuman dan penetapan ketua pansus BUMD migas di DPRD Sampang.

APBD Jatim 2015 Siapkan Dana Pengembangan Wisata Kesehatan Sumenep, Bhirawa Untuk pengembangan wisata kesehatan Pulau Giliyang, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, Pemerintah Propinsi Jawa Timur menyiapkan dana di APBD Jatim tahun ini. Anggota DPRD Jawa Timur, Malik Effendy mengatakan, tempat wisata kesehatan di Pulau Giliyang itu perlu penambahan fasilitas infrastruktur penunjang seperti dermaga di Dungkek dan Giliyang sehingga akses

5

pengunjung kelokasi wisata bisa terjamin.

Infrastruktur itu direncanakan dibangun tahun ini melalui dana APBD Jatim.

"Tahun ini akan dibangun dermaga disisi Dungkek dan Giliyang untuk kepentingan wisata kesehatan Pulau Giliyang," kata Malik Effendi, di Sumenep, tanpa menyebut besaran dana yang dianggarkan Pemprov Jatim, Kamis (26/3).

Malik memaparkan, potensi Pulau Giliyang yang

memiliki kadar oksigen tertinggi kedua di dunia setelah Yordania telah menjadi perhatian Nasional. Sehingga, daerah juga harus ikut memperhatian penambahan fasilitas penunjang di Pulau tersebut. "Pengembangan Pulau Giliyang menjadi wisata kesehatan itu didanai Kementrian kesehatan. APBD Jatim hanya mendukung dalam segi infrastrukturnya," ungkapnya.

Ia menegaskan, sesuai hasil penelitian tahun 2006

yang dilakukan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang menaungi Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim kadar oksigen di Pulau Giliyang mencapai 21,5 persen atau 215.000 ppm. Kemudian tahun 2012, Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Jawa Timur juga melakukan survei serupa. Hasilnya tidak berbeda dengan survei

LAPAN. "Hasil penelitian BBTKLPP tercatat kadar oksigen di Pulau Giliyang mencapai 21,5 persen atau 215.000 ppm, kemudian karbondioksida 265 ppm dengan ambang batas 387 ppm, dan tingkat kebisingan 36,5 db. Tingginya kadar oksigen itu ditengarai membuat warga di Pulau Giliyang rata-rata memiliki umur panjang, yakni 80 - 90 tahun," tegasnya.Q sul

kepada Masyarakat Bondowoso, Bhirawa Dalam upayanya membantu masyarakat Bondowoso diluar bantuan APBD, Badan Amil Zakat (BAZ) yang diketuai Drs KH Salwa Arifin yang saat ini juga menjabat Wakil Bupati Bondowoso terus melakukan upaya membantu masyarakat yang membutuhkan khususnya disektor ekonomi produktif dan pendidikan.

Hal ini sebagaimana terlihat kemarin, ratusan warga di Kecamatan Kota Bondowoso mendapat bantuan berupa peratan usaha, seperti Rombong, Kompresor dan beberapa peratalan lainnya serta pemberian bantuan beasiswa dan peralatan sekolah seperti sepeda ontel bagi anak berpretasi dan berasal dari keluarga kurang mampu.

Acara pemberian bantuan dihadiri ratusan penerima juga dihariri semua pengurus BAZ, diantaranya Sekretaris H.Ir Muhammad Gani, Bendahara H.Imam Soerodjo, pengurus NU Cabang Bondowoso dan sejumlah pengurus lainnya.

KH Salwa Arifin, dalam sambutannya mengatakan, pemberian bantuan ini merupakan hasil pengumpulan zakat yang dikumpulkan setiap bulan oleh BAZ, sehingga hari ini dari diberikan kepada yang masyarakat yang membutuhkan.

Untuk tahun 2015 ini dana BAZ yang terkumpul hampir mencapai 2 miliar, meningkat saratus persen dari tahun 2014 yang hanya berkisar 800 juta hingga satu miliar. Maka pada hari dapat disalurkan kepada masyarakat, karena semakin banyak pengajuan pada BAZ. “Direncanakan untuk tahun 2015 ini pemohon bantuan ini dapat mencapai 1000 orang pemohon, sehingga dana yang terkumpul benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata Wakil Bupati Bondowoso.

Dalam penyaluran bantuan ini menurut KH Salwa, selain dilakukan verifikasi oleh petugas dari BAZ, juga di koordinasikan dengan Kepala desa atau dinas terkait, sehingga dalam penyalurannya tidak terjadi tumpah tindih. “Kami berharap kepada masyarakat Bondowoso dapat mengajukan permohonan bantuan ini kepada BAZ. Tapi sesuai dengan kebutuhan yang ada dan tentu akan diberikan sesuai kemampuan,” kata Pengasuh Ponpes Manbaul Ulum Desa Tangsil ini.

Menurut KH Salwa Arifin, Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pembentukan BAZ pertama kali ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang Badan Amil Zakat sesuai amanat Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang berlaku saat itu. “BAZ berperan sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin di Daerah, dan kehadiran lembaga ini menopang tugas pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat,” ujarnya.

Dijelaskan, Peran dan kontribusi BAZ kepada masyarakat, khususnya umat Islam, tidak hanya dalam ukuran yang bersifat kuantitatif, tetapi juga ukuran yang bersifat kualitatif, terutama peran BAZ dalam menyebarluaskan nilai-nilai zakat di tengah masyarakat.

Nah, dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, etos kerja, etika kerja dalam mencari rezeki yang halal dan baik, serta nilai-nilai zakat yang terkait dengan pembangunan karakter manusia (character building) sebagai insan yang harus memberi manfaat bagi sesama,” imbuhnya.Q mb7

Cek Keterlibatan Narkoba, 291 Pejabat Tuban Dites Urine Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban benar-benar mengibarkan bendera perang pada peredaran Narkoba dan penyalahgunakan obat daftar G, sebanyak 291 pejabat eselen II, III dan IV melakukan tes urine untuk mengetahui, apakah para abdi negara ini juga ikut sebagai penguna atau dan atau bahkan terlibat dalam jaringan peredaran narkotikan di Bumi Wali.

khoirul huda/bhirawa

Wakil Bupati Ir.H.Noor Nahar Hussain, M.Si saat melihat hasil sementara tes urine para pejabat, serta Bupati Tuban H. Fathul Huda saat menyerahkan urine pada kasat Narkoba Polres Tuban untuk dilakukan pemeriksaan.

Tes urine yang dilakukan di Pendopo Krido Manunggal bekerjasama dengan Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro ini juga diikuti oleh, Bupati Tuban H. Fathul Huda, Wakil Bupati Ir.H.Noor Nahar Hussain, M.Si serta Plt. Sekda Dr.ir.Budi Wiyana, M.Si, serta beberapa perwakilan-perwakilan dari masing-masing instansi yang ada indikasi sebagai pengguna salah satu obat terlarang.

“Perwakilan-perwakilan yang sebenarnya dalam tanda petik kita pilih yang terindikasi (meng-

gunakan narkoba), pemberitahuannya baru kemarin sore kami kirimkan, sehingga mendadak,” kata Webub Tuban Noor Nahar Hussein, usai mengikuti tes urine, Kamis (26/3).

Wabub yang juga Ketua Tanfidz Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Tuban ini juga menjelaskan, apabila ada pegawai yang dinyatakan positif dalam tes urine ini. Wabup menyebut akan dilakukan penelurusan kembali apakah pegawai ini benar-benar menggunakan narkoba atau ba-

rang sejenisnya.

“Kita akan dalami dan telusuri terlebih dahulu apakah ada yang dinyatakan positif menggunakan Psikotropika, termasuk didalamnya menggunakan Karnopen, Kalau benar akan dilakukan pemanggilan serta memberlakukan sangsi kepegawaian sebagaimana mekanisme yang ada, serta akan melakukan upaya pembinaan atau mungkin rehabilitasi apabila bisa disembuhkan,” terang Noor Nahar.

Pada kesempatan yang sama, Bupati juga menyatakan, akan melakukan pengawasan peredarannya di Apotek nakal yang tidak mengunakan standar atau resep dokter terkait dengan penjulan obat daftar G. “Jika benarbenar diketahui adanya permainan oleh Apotik maka akan ditindak tegas, seperti dengan

ditutupnya produsen-produsen arak yang dulunya banyak beroperasi. Baik Karnopen maupun arak menjadi musuh bersama yang harus dihapuskan dari Bumi wali,” kata Bupati Huda.

Sementara itu, Wakapolres Tuban, Kompol Ali Machfud, SIK, MIK saat dikonfirmasi menyatakan bahwa pada dasarnya di Tuban tidak ada Narkoba, kalaupun ada jumlahnya sangat sedikit, yang ada adalah penyalahgunaan Karnopen.

“Di tahun 2014 saja berhasil di tangkap 33 Pengedar dengan ditemukannya 732.000 Pil karnopen. Bahkan pernah dilakukan Riset disalah satu kecamatan, dari 10 orang yang ditanya terindikasi 8 orang pernah atau sedang menggunakan Karnopen,” kata Kompol Ali Machfud.Q hud

JAWA TIMUR

6

Jumat Kliwon 27 MARET 2015

Kapolda Pastikan Tiga Terduga ISIS Diamankan Bondowoso Antisipasi Masuknya ISIS Malang, Bhirawa Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Jawa Timur Irjen Polisi Anas Yusuf, kepada wartawan di Mapolres Malang Kota, Kamis (26/3) kemarin memastikan jika tiga terduga anggota ISIS telah dimanakan, mereka berasal dari lokasi berbeda di Kota Malang.

Tiga tersangka yang saat ini masih diamankan di Mako Brimob Ampeldento yakni Abdul Hakim warga Kasin, Helmi Muhammad Alamudi warga Karang Besuki, dan Ahmad Junaidi warga Bumiayu Kota Malang. Menurutnya, tiga tersangka yang ditangkap merupakan jaringan Salim Mubarok Atamimi alias Abu Jandal. Ketiganya memiliki peran masing-masing dalam keikutsertaannya dalam kelompok terlarang tersebut.

Menurut Kapolda, tersangka AH pernah berangkat ke Suriah pada bulan Agustus 2013 selama enam bulan untuk mendapatkan pelatihan militer. Sedangkan tersangka HMA bertugas sebagai koordinator dan fasilitator bagi calon anggota yang akan berangkat ke Suriah. Bahkan HMA pernah ke Suriah selama satu bulan untuk mengetahui situasi dan jalur masuk ke nagara tersebut.

Sedangkan AJ pernah berangkat ke Suriah 2014 lalu untuk mengikuti Camp Harairy bersama Abu Jandal, bersama dengan enam WNI lainnya, dan kem-

bali ke Indonesia pada September 2014. Dari tiga tersangka, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti diantaranya handphone, KTP, STNK, SIM, CD berisi materi ajaran ISIS, serta sejumlah barang bukti lainnya.

HMA, yang warga Jalan Sapotan Nomor 2 Karangbesuki Kota Malang, mengakui jika dia telah memberangkatkan 18 warga Malang ke Suriah untuk tergabung dalam ISIS. HMA, bergabung dengan ISIS sejak tahun 2014 bertugas sebagai koordinator dan fasilitator orang-orang yang mau berangkat ke Suriah.

Selain Helmi, Satgas Anti Teror Densus 88 dan Polda Jatim juga menangkap anggota ISIS lainnya asal Malang yakni Abdul Hakim dan Ahmad Juanidi. "Sejauh ini kita baru menangkap tiga tesangka, namun kemungkinan jumlah anggota ISIS di wilayah Malang dan Jatim masih banyak," tuturnya.

Terkait fenomena yang menyimpang dari ajaran agama dan NKRI ini, pihaknya menghimbau masyarakat agar tidak mudah

terpancing pada aliran radikal."Masyarakat jangan sampai terbuai iming-iming uang. Karena untuk masuk anggota ISIS calon anggota dijanjikan akan diberi uang dengan nilai yang bervariasi mulai dari 20 hingga 500 dolar AS,” imbuh Kapolda.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo saat ditemui di Universitas Brawijaya menyatakan, pihaknya telah meminta guru agama turun tangan untuk menangkal penyebaran aliran ISIS di wilayah Jawa Timur. Guru agama diharapkan mampu memberikan pengajaran soal aliran Islam yang sebenarnya pada genarasi muda.

Pemahaman soal ajaran Islam yang sebenarnya, ujar Gubernur harus dimulai sejak di bangku sekolah. Di sinilah peran guru untuk memberikan pemahaman agar generasi muda tak terjerumus aliran Islam radikal. Menurutnya, guru harus mampu menguasai perkembangan isu dan media sosial. Sehingga bisa memberikan pemahaman yang benar pada siswa. Peran guru dalam rangka pencegahan penyebaran aliran seperti ISIS lebih efektif.

Antisipasi Dalam rangka mengantisipasi masuknya ajaran gerakan radikal ke Bondowoso seperti yang terjadi di daerah lain semisal

gerakan ISIS, Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bondowoso menggelar silaturrahim dengan para tokoh agama (toga) dan tokoh masyarakat (tomas) bertempat di Pesantren asuhan KH Kamil Haddadi, Kamis (26/3) kemarin.

Hadir dalam acara itu Kapolres Bondowoso AKBP Djajuli, Dandim 0822 Sudrajat, SH, Kajari Sri Sektiyanti, Kepala Kemenag Slamet, Kepala Bakesbang Pol Drs Abdul Manan, Ketua PCNU dan ketua MUI KH Abdul Qodir Syam, serta para tokoh masyarakat dan tokoh agama lainnya dari seluruh Kecamatan di Bondowoso.

Dalam sambutannya dihadapan para toga dan tomas tersebut Bupati mengingatkan agar para toga dan tomas yang selama ini dekat dengan masyarakat dalam berbagai majelis untuk terus meningkatkan kepekaannya terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat, khususnya menghadapi perkembangan para pelajar dan kawula muda lainnya.

Sebagaimana diketahui menurutnya saat ini para pemuda sudah sangat sulit untuk dikontrol karena arena permainan mereka sudah bergeser ke arena on line atau melalui alam maya, sehingga para toga dan tomas juga diharapkan belajar terkait perkem-

bangan teknologi informasi (TI).

“Para tokoh ini saya harap juga mengikuti perkembangan teknologi, karena cara mudah untuk mengontrol anak muda juga melalui perkembangan teknologi informasi yang umumnya melalui jejaring social,” kata Bupati kemarin.

Bupati yang alumnus PP Nurul Jadid Paiton ini menambahkan, selain mengikuti perkembangan melalui TI, diharapkan setiap perubahan ataupun gejala yang ada di masyarakat yang mengarah pada adanya paham radikal untuk segera dikoordinasikan dengan pihak terkait seperti misalnya kepolisian untuk dilakukan pemantauan.

“Walaupun saat ini di Bondowoso masih kondusif, namun hal ini janganlah membuat kita lengah dan terlena, karena kewaspadaan kita semua akan membuat jaringan paham radikal ini sulit bergerak dan berkembang di Bondowoso,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua PCNU Bondowoso yang juga ketua MUI KH Abdul Qodir Syam mengungkapkan jika pihaknya melalui jaringan NU yang tersebar hingga tingkat desa bahkan melalui struktur MUI terus melakukan pendekatan pada masyarakat melalui berbagai majelis taklim atau pengajian dengan selalu mengkampanyekan ajaran Islam

Disperindag dan ESDM Jember Cetak Ribuan Wirausahawan Baru

KILAS JATIM

60 Nama Incar Posisi Wabup Lumajang Lumajang, Bhirawa Siapa bilang posisi orang nomer dua sepi peminat. Di Lumajang posisi Wakil Bupati Lumajang yang sebentar lagi ditinggal Drs As’at Malik karena naik tingkat menjadi Bupati Lumajang ternyata sudah diincar oleh 60 nama. Bukan hanya satu latar belakang tertentu namun hampir semua golongan ada.

Mulai dari kalangan politisi, akademisi, wakil rakyat hingga rakyat biasa.

Bahkan tidak sedikit nama-nama yang masuk dan diajukan kepada Bupati Lumajang, Drs. KH. As’at, M. Ag. “Ada sekitar 60 an nama-nama yang masuk ke saya,” ungkap Wakil Bupati As’at Malik.

Nama-nama yang masuk dan diusulkan sebagai calon wabup ada yang melalui surat resmi ada juga lewat pesan pendek.

Lebih lanjut As’at Malik mengungkapkan pihaknya menampung semua masukan yang masuk. ‘’Semua boleh mengusulkan nama-nama sebagai Calon Wakil Bupati ,” ungkapnya. Kata Wabup, siapapun tanpa terkecuali boleh mengusulkan nama calon wabup. Apalagi tidak ada kriteria khusus bagi calon wabup.

“Malah ada nama yang masuk ke saya mengaku dari wartawan, dari Tempursari,” ujarnya. Q yat

Pemohon e-KTP di Kab Malang Melonjak Kab Malang, Bhirawa Pemohon elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di wilayah Kabupaten Malang melonjak sejak pemerintah pusat tidak lagi memberlakukan penggunaan KTP lama yakni KTP Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) per 31 Desember 2014.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang Purnadi, Kamis (26/3), kepada wartawan mengatakan, Kantor Dispendukcapil telah melayani masyarakat yang mengurus pembuatan e-KTP, baik itu perpanjangan atau baru.

Rata-rata per hari instansinya menerima pengajuan e-KTP sebanyak 300 orang pemohom. “Hal itu sangat jauh berbeda dengan tahun 2012 silam, Dispendukcapil rata-rata telah menerima pemohon pembuatan KTP hanya 10 orang pemohon,” ungkapnya.Q cyn

yang ramah dan toleran sebagaimana diajarkan oleh para Walisongo yang sukses menjadikan masyarakat Indonesia hampir 100 persen memeluk ajaran Islam.

Ajaran ini menurut KH Qodir selalu menjaga tradisi yang ada di masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kultur bukan melalui pendekatan kekerasan apalagi pemaksaan untuk membuat orang lain yang memiliki keyakinan berbeda menjadi sama.

“Islam Indonesia itu adalah Islam ramah dan toleran dan Bondowoso yang mayoritas memeluk Islam yang ramah tersebut tidak boleh dikotori oleh ajaran yang mengajak pada kekerasan bahkan menyimpang dari ajaran Rasulullah,” ungkapnya.

Drs Abdul Manan Kepala Bakesbangpol Bondowoso yang menjadifasilitator acara silaturrahim tersebut mengaku akan terus meningkatkan soliditas toga dan tomas yang ada di Bondowoso dengan terus melakukan silaturrahim secara intens baik secara formal maupun informal, sehingga setiap informasi apapun yang berkembang di masyarakat dapat segera diketahui dan diatasi jika mengarah pada ajaran yang menyimpang.Q mut,mb7

hilmi husain/bhirawa

Sebuah pertigaan di jalan raya Soekarno Hatta di Kota Pasuruan akan dijadikan jalur JLU, Kamis (26/3). Pembanguan JLU sepanjang 10 KM ini akan menumbuhkan perekonomian baru masyarakat pesisir utara Kota Pasuruan.

DPRD Dorong Pemkot Percepat Pembangunan JLU Pasuruan, Bhirawa DPRD Kota Pasuruan terus mendorong Pemkot Pasuruan untuk mempercepat pembangunan jalan lingkar utara (JLU) di Kota Pasuruan. Selain menumbuhkan perekonomian masyarakat pesisir utara, posisi JLU nantinya bisa untuk mengembangkan industri perikanan. Karena dahulu kala, Kota Pasuruan dikenal dengan kota yang maju dengan keberadaan pelabuhannya.

Ketua DPRD Kota Pasuruan, Ismail Marzuki mengatakan Pemkot Pasuruan harus melakukan berbagai terobosan dan inovasi baru untuk membangun sebuah JLU. Diantaranya adalah pembangunan sarana dan prasarananya.

“Pihak dewan selalu mendorong agar secepatnya membangun JLU di wilayah pesisir utara Kota Pasuruan. Tapi harus dibarengi dengan sebuah terobosan maupun inovasi yang harus dibangun disana sebagai pendukungnya,” ujar Ismail Marzuki disela-sela melihat langsung kondisi pedagang burung di pasar Kebon Agung Kota Pasuruan yang sebentar lagi akan direlokasi ke Pasar Randusari, Kamis (26/3).

Menurut Ismail, kawasan utara di Kota Pasuruan memiliki potensi lahan namun belum banyak dimanfaatkan. Padahal, kawasan itu bisa menjadi lokasi yang tepat untuk mengem-

bangkan industri perikanan. Termasuk juga bisa dijadikan lokasi usaha seperti pada bidang perdagangan dan jasa, industri maupun wisata.

“Dulunya Kota Pasuruan merupakan kota yang maju dengan keberadaan pelabuhan yang besar. Ditambah lagi posisi kawasan utara berada di pesisir pantai yang nantinya bisa menjadi lokasi yang tepat untuk mengembangkan usaha,” tambah Ismail Marzuki.

Berbicara soal tol Gempol-Pasuruan, dinyakini tidak akan mengganggu jalannya JLU. Menurutnya, pembangunan tol akan menumbuhkan perekonomian baru masyarakat Kota Pasuruan.

“Ada tol ataupun tidak, tetap menjadi kebutuhan kita untuk membangun JLU. Disamping itu juga butuh peran masyarakat Kota Pasuruan, khususnya warga pesisir utara demi terealisasinya JLU ini. Makanya, dengan pembangunan ini akan dapat mengangkat seluruh potensi dikawasan pesisir utara,” jelasnya.

Diketahui, Pemkot Pasuruan sudah mengumpulkan tabungan dana cadangan hingga 2015 sudah mencapai Rp66 miliar. Besaran dana itu untuk menyelesaikan pembebasan lahan. Sedangkan untuk pembangunan konstruksi jalan, pihaknya akan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Q hil

Jember, Bhirawa Dinas Perindustraian Perdagangan (Disperindag) dan ESDM Kab. Jember mencetak ribuan wirausahawan baru. Kerja sama dengan Politeknik Negeri Jember, para wirausaha baru ini akan dibekali ilmu keterampilan dan skill sesuai dengan keinginan mereka. ”Ini bertujuan bagaimana masyarakat itu bisa mandiri dengan dibekali skill dan ketrampilan dengan tidak dipaksakan. Ada 25 item jenis makanan dan makanan yang kami sediakan. Mereka memilih sesuai dengan hati nurani dan kemampuan mereka masing-masing,” ujar Kepala Disperindag dan ESDM Kab. Jember Achmad Sudiyono usai membuka kegiatan Training On Trainner (TOT) kepada 100 orang calon pelaku usaha di Jember, Kamis (26/3).

Achmad Sudiyono mengatakan, kegiatan ini angkatan kedua atau sudah dua tahun berjalan. Tahun pertama (2014), sasarannya 1000 orang eks karyawan PT. Sampoerna yang jadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) “Untuk tahun kedua ini sasarannya masyarakat umum. Hari ini kita melatih 100 orang calon trainer yang menjadi trainer dimasingmasing kelompoknya.

Masing–masing kelompok nantinya berjumlah 10 orang. Mereka akan dibekali keterampilan dan skill 25 item produk makanan dan minuman. Tahun ini sengaja kami kembangkan item produknya, kalau tahun kemarin 15 item sekarang 25 item dengan berbagai produk makanan dan minuman yang bahan bakunya banyak dijumpai di Kabupaten Jember. Seperti buah jeruk, kita bisa membuat minuman kemasan tanpa bahan pengawet, salah kita bisa buat minuman atau dibuat

krip[ik, banyak contoh-contoh lainnya yang akan kita kembangkan,“ katanya.

Menurut Achmad, 100 orang peserta ini akan dibekali kertampilan dan skill selama 5 hari oleh para trainer handal dari Polteknik Negeri Jember. Para peserta memilih item produk yang disukai dan diminati tidak dipaksakan. ”Kalau tidak dipaksakan, mereka bisa mengembangkan kesenangan itu, tapi kalau dipaksankan mereka akan kesulitan. Misalnya, mereka tidak bisa bengkel, tapI kita paksakan diberi peralatan perbengkelan, makan ini akan menjadi mubadzir, peralatannya bisa-bisa dijual dan mereka akan menjadi pengangguran lagi,” ujar mantan Kepala Dinas Pendidikan ini kemarin.

Usai pelatihan mereka tetap kita kawal selama lima bulan agar betul-betul menjadi wira usahawan andal. ”Mereka bukan hanya dibekali ilmu, tapi mereka akan dibantu peralatan dan bahan bakunya. Tidak sedikit biaya yang kami keluarkan, Rp 5 miliar lebih anggaran APBD yang kita persiapkan untuk membangkitkan para pelaku ekonomi baru di Jember. Sekarang bukan lagi musimnya hanya diberi pelatihan tanpa dibantu dengan perlatan dan bahan yang memadai. Nanti pulangnya jadi pengangguran lagi kalau tidak didukung dengan dengan peralatan yang memadai,” tandasnya pula.

Terkait pemasaran hasil produk yang dihasilkan, Achmad Sudiyono pemerintah dalam hal ini Disperindag akan membantu pemasarannya. Menurut Achmad, produk apapun yang dihasilkan asalkan enak, higenis cara pengepakannya, bias dijual ke toko-toko yang ada di Jember.Q efi

Bakesbangpol Adakan Penelitian Penyusunan Pendaftaran Baru Guna untuk menertibkan keberadaan LSM-Ormas di Kota Santri, Badan Kesatuan Bangsa Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Situbondo, menggelar penelitian dan penyusunan pendaftaran baru sejak kemarin (26/3). Dengan dipimpin langsung Kepala Bakesbangpol Edi Susilo dan Kabid HAL (hubungan antar lembaga) Akhmad Munir, tim melakukan survei lokasi kemarin. Kegiatan ini mengacu pada SE Bupati Situbondo nomor 065/0362/431.006.1/2013, perihal pengajuan SKT bagi ormas-LSM atau organisasi lainnya.

Kepala Bakesbangpol Kabupaten Situbondo, Edi Susilo mengatakan, untuk pendaftaran ormasLSM, saat ini ada beberapa ketentuan baru. Diantaranya, sebut Edi Susilo, jika induk LSMOrmas itu ada di Kabupaten Situbondo, maka aktenya harus sesuai dengan akte induk.

Sebaliknya, kata Edi, jika LSM-Ormas itu merupakan cabang dari daerah/provinsi lain atau DKI Jakarta, maka cabang di Situbondo hanya cukup memberitahukan saja. “Tentunya dengan melampirkan susunan kepengurusan pusat dan daerah yang sudah disahkan serta lengkap

dengan alamat induknya. Jika data itu bersesuaian dengan induknya, maka akan ditetapkan sebagai cabang Ormas-LSM di Situbondo,” terang Edi Susilo.

Selain itu, sambung Edi, saat ini juga ada ketentuan registrasi petunjuk pendataan ulang ferivikasi. Terbukti, urai Edi, saat disurvey ada beberapa LSM tidak melengkapi pemberkasannya sehingga Bakesbangpol meminta untuk melengkapinya.

“Saat kita data, ada LSM tapi tidak memiliki kantor. Lalu ada kantor LSM tapi tidak memiliki papan nama. Temuan lain juga terungkap, ada LSM memiliki

akte tapi tidak sesuai dengan pengurusnya. Ini rutin dilakukan, tidak lain untuk menertibkan administrasi dan sebagai bahan laporan rutin ke Provinsi Jatim.

Sebab setiap bulan secara berkala kami melaporkan aktivitas Ormas-LSM tersebut,” ungkap Edi. Menurut Edi, saat ini jumlah LSM-Ormas di Situbondo yang teregistrasi di Provinsi Jatim sekitar 182 lembaga. Dari jumlah tersebut, ungkap Edi, yang aktif sekitar 30 persen (43 lembaga).

Sisanya, lanjut mantan Staf Ahli Bupati itu, sekitar 139 lembaga, diketahui tidak aktif. “Makanya kita akan melakukan verifikasi agar diketahui seberapa banyak aktif tidaknya lembaga tersebut.

Di samping itu kita juga melakukan pencocokan kesesuaian bidang LSM-Ormas tersebut. Jika bergerak dibidang Lingkungan Hidup, kita harapkan harus punya tenaga ahli dibidang tersebut.

Jangan sampai keahlian di bidang pendidikan, menangani masalah keuangan. Atau ahli dibidang keuangan tetapi menangani

masalah teknik,” ujar Edi mencontohkan.

Langkah penertiban administrasi ini, ujar Edi, untuk meniru pola NGO yang ada di luar negeri, dimana disana memiliki pendanaan dan mencari pendanaan dari sumber yang sah. Selain itu, kata mantan Kepala Dinas Perhubungan itu, lembaga tersebut memiliki legalitas dan tenaga ahli yang dibutuhkan. “Sehigga, kita harapkan LSM-Ormas itu sama seperti NGO itu, yang faktanya bisa membantu program-program pemerintah,” jelas Edi. Ke depan, terang Edi, LSMOrmas itu benar-benar mempunyai sifat yang jelas dan action yang sesuai dengan namanya atau sesuai dengan bidang yang ditangani. Edi memastikan bahwa tupoksi lembaga itu untuk menunjang/membantu program pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan fisik atau SDM yang ada di Kabupaten Situbondo.

Sehingga, tutur Edi, LSM-Ormas bisa ikut memantau atau bisa juga melakukan kerjasama

sawawi/bhirawa

Kasubid H Hasan bersama Kabid HAL Bakesbangpol Kabupaten Situbondo saat melakukan survey di kantor salah satu ormas kemarin. dalam pelaksanaannya. “Jika sifat LSM-Ormas itu sudah jelas, maka kita akan melakukan kerjasama, misalnya berupa survey atau pendataan potensi, peman-

tauan program yang ada di wilayah pedesaan,” pungkas Edi seraya menambahkan bahwa pola ini untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan sosial.Q awi

EKONOMI BISNIS

Jumat Kliwon 27 MARET 2015

7

Miliki Aset Rp 71 Miliar

Pemprov Kampanyekan Sukses Koperasi SBW Malang, Bhirawa Wakil Gubernur Jatim Saifulah Yusuf, saat menghadiri rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Setia Budi Wanita (SBW) Malang, Kamis 26/ 3 kemarin mengutarakan jika Pemerintah Provinsi Jatim akan mengkampanyekan suksesnya Koperasi Wanita SBW ke seluruh penjuru tanah air.

Menurut Wakil Gubernur yang kerap disapa Gus Ipul itu, Koperasi Wanita (Kopwan) SBW Malang, telah berhasil membuat sejarah, perkembangan koperasi di Indonesia, sehinga saat ini memiliki aset yang fantastis mencapai Rp.71 miliyar.

Kopwan SBW, lanjut Gus Ipul, adalah contoh koperasi yang berkembang dengan baik, bahkan jika ada lima besar koperai di Jatim maka Koperasi SBW menjadi salah satu didalamnya.

Karena riil usaha yang dilakukan dan manajemen yang diterapkan membuat SBW makin besar.

“Ini contoh Koperasi di Indoensia yang baik, makanya harus dicontoh di daerah lain, kita akan menyampaikan kepada masyarakat lainya bahwa SBW, berhasil menjadi koperasi yang berkembang pesat, ditangan para perempuan,”tutur Gus Ipul.

Wagub, juga menyampaikan jika SBW mampu menjawab pertanyaan sebagian besar masyarakat, akan keberadaan kope-

rasi. Jika selama ini masyarakat memandang remeh terhadap koperasi maka kondisi seperti itu tidak terjadi di SBW. Pihaknya berharap, Kopwankopwan lain di Jatim ini mampu berkembang dengan baik seperti halnya SBW, apabila itu yang terjadi maka kesejahteraan masyarakat akan terangkat. Sebab jika koperasi wanita berkembang maka kesejahteraan kaum wanita juga terangkat, secara otomatis akan berdampak pada keluarga mereka.

“Inilah yang dicita-citakan Bung Hata, saat mendirikan koperasi dulu, makanya kami mendorong seluruh koperasi wanita di Jatim ini, terus berkembang. Apalagi dengan akan adanya pasar bebas satau-satunya lembaga yang bisa membentengi kesejahteraan anggotanya adalah koperasi,”tuturnya.

Secara khsusus, Pemerintah Jatim lanjut Gus Ipul, telah mendorong, pertumbuhan Koperasi Wanita dengan mem-

berikan stimulus modal, kepada 8.000 kopertasi wanita di seluruh desa dan kelurahan bahkan bagi koperasi yang telah memberikan pelaporan dengan baik terhadap perkembangan mereka Pempov Jatim menambah modalnya.

“Sebelumnya kita telah memberikan modal awal kepada 8.000 Kopwan, kita akan memberikan tambahan modal Rp.50 juta, kepada 4.000 kopwan yang telah berkembang, dengan harapan mereka ini bisa semakin besar,”imbuhnya.

Saat ini di Jatim terdapat 30741 Koperasi, sebanyak 24512 bergerak dibidang jasa keuangan, dengan jumlah anggota 3 783757, dan Aset Rp. 1 trilyun lebih. Ini menurut Wagub akan terus dikembangkan.

Pada kesempatan tersebut secara khusus pihaknya juga berjanji akan merespon keinginan Kopwan SBW, untuk pengembangan lahan. “SBW melalui ketuanya Bu Untari memang mengharapkan ada bantuan untuk penambahan lahan, ini akan kita bicarakan dengan Pak Gubernur,”ujar Gus Ipul.

Sementara itu, ketua Kopwan SBW Sri Utntari Biso Warno, melaporkan Kopwan yang dipimpinnya itu, kini telah mengalami perkembangan yang mengembirakan, saat ini total aset yang

mut/bhirawa

Wakil Gubernur Jatim Saifulah Yusuf berbincang dengan Ketua Koperasi SBW Sri Untari di depan Kopwan SBW Kamis (26/ 3) kemarin. dimiliki SBW sebesar RP. 71 M. Aset sebesar itu, komposisi modal l luar hanya 15 persennya saja, sedangkan selebihnya merupakan milik seluruh anggota koperasi. Bahkan kini 9000 ang-

gotanya telah dijamin kesehatanya, jauh sebelum ada jaminan dari pemerintah.

“Semua aset ini merupakan miliki anggota, bahkan saat ini para anggota juga memiliki ja-

Pertamina Training 200 Teknisi AC

Kurs Jual

Beli

USD

13,068.00

12,938.00

SGD

9,538.69

9,442.42

EUR

14,343.44

14,199.46

JPY

10,951.14

10,840.39

GBP

19,459.56

19,258.21

Sumber : Bank Indonesia ( 26 MARET 2015 )

RAGAM EKBIS

Perluas Pasar Musicool Surabaya, Bhirawa PT Pertamina (Persero) menggelar training bagi 200 teknisi AC (Air Conditioner) untuk memperkuat penetrasi pasar serta meningkatkan minat masyarakat terhadap penggunaan produk refrigerant Musicool.

“Musicool merupakan produk refrigerant berbahan baku gas alam yang ramah lingkungan.

Saat ini di pasaran, produk refrigerant masih didominasi produk berbasis sintetik yang bisa menimbulkan kerusakan lapisan ozon,” ungkap Asistant Manager External Relations Pertamina MOR V, Heppy Wu-

lansari di sela pelatihan teknisi AC di Fakultas Teknik Mesin Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Kamis (26/3) kemarin.

Ia menambahkan, selain mem berikan training kepada 200 teknisi berasal dari Jawa Timur dan Bali, pihaknya juga ingin memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus memperluas pemasaran Musicool sebagai produk refrigerant ramah lingkungan karena terbuat dari bahan alam, yakni 99,5 persen hidrokarbon jenis propan atau bahan yang sama seperti yang digunakan dalam pem-

BI Sarankan Transaksi Gunakan Rupiah Surabaya, Bhirawa Keberadaan rupiah semakin hari semakin terpuruk terhadap dolar AS, BI Jatim minta pengusaha agar konsisten menggunakan rupiah saat bertansaksi, sebab jika menggunakan nilai mata uang dolar As dalam bertansaksi, BI Jatim minta agar polisi menangkapnya.

Karena selain akan memperparah kondisi rupiah terhadap dolar, juga mereka telah melanggar UU No. 7 tahun 2011 tentang mata uang. Kakanwil BI Jatim Benny Siswanto di gedung BI Jatim Jl.Pahlawan Kamis (26/3) kemarin , kendati demikian menurut Benny tidak ada batasan untuk peredaran uang dolar dalam di Jatm,” Berapapun tidak ada masalah,” ungkap Benny.

Pada kesempatan tersebut juga dijelaskan aktivitas konsumsi rumah tangga diyakini masih tumbuh positif di awal tahun, walaupun dengan kecenderungan melambat.

Optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini serta relatif stabilnya sisi permintaan, menjadi faktor utama penggerak konsumsi yang merupakan kontributor terbesar dalam struktur ekonomi di Jawa Timur (63,83%). Hal ini terkonfirmasi melalui 2 (dua) hasil Survei yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur periode bulan Maret 2015 yaitu Survei Konsumen dan Survei Penjualan Eceran. ma

KEHILANGAN SURABAYA

achmad tauriq/bhirawa

Teknisi AC saat memperaktekkan refrigerant Musicool di Fakultas Teknik Mesin Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

buatan elpiji.

Sedangkan pelatihan para teknisi ini nantinya juga sekaligus menjadi frontliner dalam edukasi dan pemasaran.

“Teknisi yang mengikuti training ini terdiri dari 150 bengkel dengan 4 agen di Jawa Timur dan 50 bengkel dari 2 agen Bali, diharapkan mereka bisa menjadi frontliner karena selain tidak menyebabkan kerusakan ozon, produk ini diklaim mampu membuat konsumsi listrik 24 persen lebih rendah dibandingkari penggunaan refrgerant sintetik,” katanya.

Sementara pengguna produk tersebut lebih didominasi di hotel-hotel maupun tempat wisata yang ada di Bali dan Lombok. “Pengguna produk ini masih minim untuk wilayah Surabaya, Malang, Jember dan rencananya akan kami lakukan penambahan,” ujarnya.

Untuk itu Pertamina mentargetkan pemasaran produk Musicool bisa tumbuh 55 persen dibandingkan dengan tahun lalu. “Kami akan fokus memasarkan ke instansi pemerintahan untuk pendingin ruangan di kantor serta ke hotel dan apartemen,” pungkasnya. riq

Biaya Operasional Tinggi, Pedagang Tekstil Naikkan Harga Surabaya, Bhirawa Tak ingin kehilangan pelanggan, pedagang tekstil di Jembatan Merah Plaza rela untuk mendapatkan untung minim, meskipun beberapa kebutuhan operasional seperti listrik, BBM,dan kenaikan upah pegawai menjadi alasannya. Pedagang mengakui, kenaikan harga tekstil di Tahun 2014 sudah cukup tinggi, tetapi pedagang hanya menaikkan margin keuntungannya hanya 5-7% dari harga jual.

Salah satu pedagang Imam Yakub (60) mengutarakan, kenaikan harga tekstil sudah naik sejak mulai dari pabrikan. Pedagang pun harus menaikan harga pada konsumen mereka, karena laba yang di dapat pada

tahun 2014 sudah tidak bisa dipertahankan. “ Laba di tahun kemarin sudah tidak bisa dijadikan patokan, karena kalau diteruskan kami semua akan mengalami kerugian,” jelas pria yang telah berdagang tekstil sejak tahun 1995, di Surabaya Kamis (26/3) kemarin.

Lanjut Imam, selama tahun kemarin pusat perbelanjaan tekstil di JMP sudah mengalami kenaikan sebanyak tiga kali.

Kenaikan tersebut terjadi di awal tahun, saat lebaran, dan pada akhir tahun. Kenaikan tersebut karena banyak masyarakat yang membutuhkan pakaian baru, terutama perusahaan konveksi untuk kelas menengah kebawah.

“Paling banyak pembeli kita adalah masyarakat kelas menengah, terutama perusahaan konveksi yang berada di perumahan. Selain itu, tingkat kebutuhan pakaian baru pada bulan-bulan orang menikah sangat banyak peminatnya. Karena memang ada yang membuat pakaian seragam,” tuturnya.

Sementara itu menurut Aminah warga Kapasari yang berdagang kain BSY dan katun, mengutarkan kenaikan kain dari pabrik naik mulai dari harga Rp.1000-1500 per yar.

Kain jenis BSY dan katun merupakan yang paling banyak peminatnya, sehingga dari pabrik pun sudah mengalami kenaikan. wil

minan kesehatan sendiri selain BPJS, termasuk santunan kematian, bagi anggota keluarganya,”kata Sri untari yang juga Sekretarsi DPD PDI Jatim itu. mut

Diserahi Pengamanan Sumur Tua PEP Tuban, Bhirawa Salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) Aneka Tambang Pemkab Tuban, bersama salah satu Kerja Sama Operasional (KSO) Pertamina Eksplorasi dan Produksi (Pertamina) EP Asset IV Field Cepu, dalam hal ini PT Tawun Gegunung Energi (PT TGE) akan diberikan ‘mandat’ untuk penertiban penambangan sumur tua yang ada di bumi wali Tuban ini.

“Sumur tua di Tuban masuk wilayah KSO TGE Mas, kalaupun diperlukan penertiban akan dikordinir oleh TGE, “Kata Sigit Dwi Aryono Legal and Relations Pertamina EP saat dikonfirmasi Bhirawa (26/3).

Hal ini berbeda dengan penertiban sumur tua yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Di wilayah tersebut, penertiban sumur yang dibor sebelum tahun 70 an ini dilakukan langsung Pertamina EP, bekerjasama dengan beberapa pihak, temasuk dari anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). “Kalau kalau tujuan penertiban adalah sama, yakni pengelolaan sumur tua lebih tertib dan hasil produksinya diserahkan kepada Pertamina,” Terang Sigit.

Sementara itu, pihak PT TGE membenatrkan akan hal tersebut. Dia menjelaskan, salah satu asset negara yang harus diamankan adalah keberadaan sumur tua. Selain itu dia mengatakan kalau sumur tua harus dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat secara luas.

“Pada prinsipnya, kami akan melakukan pengamanan asset negara, keberadaan sumur tua merupakan asset negara yang harus diamankan dan dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan,” kata External Relation PT TGE, Zainul Arifin melalui ponselnya.

Lebih lanjut diterangkan, pengelolaan sumur tua yang tersebar di lapangan Tawun Gegunung ini, selian akan menggandeng BUMD Tuban, Perusahaanya juga mengklaim akan mengelola sumur tua dengan aspek HSE (Health, Safety, Environment) beserta legal formalnya. “Kita akan kelola dengan aspek HSE dan legal formal.”jelas Zainul.

Sedangkan data yang ada di PT TGE, ada sekitar 25 sumur tua yang tersebar di lapangan Tawun Gegunung. Dia mengatakan kalau tidak semua sumur tua di lokasi adalah sumur minyak. Tetapi juga ada sumur gas dan sumur injeksi yang berfungsi sebagai pengontrol tekanan bawah tanah. “Ada 25 sumur tua yang ada di lapangan tawun dan gegunung, ya kita laihat saaja nanti, karena tidak semua semur tua adalah sumur minyak,”Pungkas Zainul Arifin. hud

khoirul huda/bhirawa

Gambaran sumur tua yang tambang secara illegal oleh warga sekitar karena selama ini tidak manfafatkan kembali.

Hilang STNK, a.n Sunarsih jl Pulosari 3K/60 Sby,

kendaraan R2 Yamaha Nopol : L 6253 GR, Noka : MH328D00A9J639325, Nosin : 28D-637626 No.626/IMB/BI-II/2015

TULUNGAGUNG Hilang STNK, Honda, th. 2012, White Blue, AG4278OJ,

a/n. Suyanto, Ds. Welahan RT 07/02 Tanggul Welahan, Besuki-T.Agung No.627/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK , Honda Vario, th. 2013, Merah, AG3321RAH, a/n. Titik Lestari, Ds/Kec. Ngunut-T.Agung No.628/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Sepeda Motor Fukuda FK70-8, th. 2006, Hitam, AG2761ST, a/n. Siti Asiyah, Ds. Gendingan, Kedungwaru-T.Agung No.629/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Honda, th. 2012, Putih, AG4339OH, a/n.

Tuti Ratnawati, Ds. Wajak Kidul, Boyolangu-T.Agung No.630/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Yamaha, th. 2008, AG6914RAF, a/n.

Sukarman, Ds. Tanjungsari, Kedungawaru-T.Agung No.631/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Suzuki, th. 2004, Biru, AG9461RE, a/n.

Neni Supriati, Jl. P Sudirman No.73-T.Agung No.632/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO Hilang STNK, nopol P 3784 EP, a/n Pemkab Situbondo,

Kel. Patokan, no 1. Rw 00/00, Kec. Kota Situbondo.

No.633/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, nopol P 4386 EU, a/n Thoriqusy S. Al Aziz, Ds. Gebangan, rw 03/01, Kec. Kapongan, Situbondo.

No.634/IMB/BI-II/2015

Warga Batu Dilatih Menjadi Pengusaha Sabun Herbal Puluhan warga Kota Batu mendapatkan bekal dan wawasan untuk mengeksplorasi kekayaan alam di sekitar tempat tinggalnya.

Kamis (26/3), bertempat di Pusat Latihan Usaha Terpadu (PLUT) mereka mendapatkan pelatihan kewirausahaan tentang pembuatan sabun herbal. Dengan metode yang diberikan, warga bisa membuat produk sabun yang ramah lingkungan.

Produk herbal ini dikatakan ramah lingkungan karena sabun ini tidak menimbulkan limbah deterjen yang biasanya sulit terurai dan merusak lingkungan. Selain itu warga juga bisa memanfaatkan tumbuhan dan bahanbahan lain yang banyak tersedia di sekitar kita.

“Sebagai bahan pembuatan sabun ini, kita bisa memanfaatkan bunga mawar, melati, ataupun buah-buahan. Selain itu kita juga bisa memanfaatkan bumbu-bumbu dapur seperti bawang putih, sere wangi, bahkan kopi juga bisa dibuat bahan sabun ini,”ujar trainer pelatihan, Saptini Mukti Rahajeng.

Ia bersama Dinas Koperasi,

Perindustrian, dan Pedagagan (Diskoperindag) Kota Batu termotivasi untuk memberikan pelatihan kepada warga, karena pembuatan sabum herba ini tergolong mudah. Ada dua tahapan yang harus dilakukan warga untuk bisa membuat sabun herbal ini. Pertama adalah membuat bahan dasar sabun, dan kedua adalah mencampurkan bahan aktif pada sabun tersebut. “Pada tahap kedua inilah kita bisa mencampurkan bahan-bahan dari tanaman di sekitar kita sesuai dengan yang kita inginkan.

Boleh berupa sayuran maupun buah-buahan,” tambah Saptini.

Hanya butuh waktu dua hari bagi warga untuk membuat

nas/bhirawa

Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso (kiri), saat meninjau lokasi praktikum pembuatan sabun herbal di PLUT sabun herbal. Selama proses pembuatan juga tidak terlalu menyerap banyak waktu, sehingga warga bisa melakukannya sembari mengerjakan rutinitas rumah tangga. Dan untuk sebuah produk, warga hanya membutuhkan biaya Rp. 200.000 hingga

Rp. 300.000 saja.

Dengan biaya tersebut, warga sudah bisa membuat 60 batang sabun dengan ketebalan 2,5 cm. Padahal untuk 1 batang sabun bisa dijual dengan harga Rp 15.000. Tentu saja keutungan yang diperoleh

sangat menggiurkan. Karena warga bisa memperoleh laba hingga 200 persen.

Nampaknya pelatihan pembuatan sabun herbal ini membuat para peserta sangat antusias. Mereka terlihat serius mengikuti materi hingga praktek pembuatan sabun yang diberikan. Salah satu peserta dari Desa Oro-Oro Ombo, Rusmin Nuryadin, mengaku membutuhkan ilmu ini untuk diterapkan di rumahnya.

Sebelum mengikuti pelatihan ini, kata Rusmin, dirinya telah membuat home industry pembuatan sabun. Namun ia menggunakan bahan baku dari susu sapi untuk membuat sabun susu. Degan adanya metode baru ini, ia mengaku sangat tertarik. Karena bahan bakunya lebih mudah didapat dan lebih murah. “Saya akan membuat sabun herbal ini, tetapi pembuatan sabun susu yang telah saya buat tetap akan saya pertahankan,”ujar Rusmin. nas

OLAHRAGA

8 LINTASAN

Tim Pra PON Jatim Ingin Jajal Kekuaran Arema Surabaya, Bhirawa Dua kali meraih kemenangan dan sekali seri saat melakukan uji coba melawan kesebelasan yang berlaga di Indonesia Super League (ISL), ternyata tidak membuat tim sepak bola Pra PON Jatim puas, rencanannya Ridho Nurcahyo dan kawan-kawan ingin menjajal kekuatan Arema Cronous.

Hasil uji coba yang dilakukan oleh Tim Pra PON Jatim sebenarnya sudah cukup bagus dengan meraih kemenangan atas Persegres United dan Persela Lamongan dengan 4-2 dan menahan imbang Persebaya 2-2.

"Kami sudah merencanakan ada uji coba dengan Arema. Tapi belum ada kepastian kapan dan dimana," ungkap Wakil Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Jatim dr Wardi Azhari, Kamis (26/3).

Menurutnya, tim Pra PON Jatim sempat dijadwalkan melawan klub Divisi Utama Perssu Sumenep. Namun, agenda tersebut harus dibatalkan karena progres positif yang ditunjukkan tim asuhan Hanafing di dua uji coba terakhir melawan kontestan ISL. "Sebelumnya banyak tawaran latih tanding untuk tim Pra PON Jatim. Tapi, kebanyakan klub Divisi Utama. Selain Perssu ada PSBK Kota Blitar, Persenga Nganjuk dan dari luar Jatim. Hanya saja, dengan pertimbangan untuk meningkatkan passing anak-anak, diputuskan melawan klub ISL dulu," jelasnya.

Dari keterangan Hanafing, anak asuhnya selama ini membukukan catatan lebih dari 600 passing per pertandingan. Bahkan, masih menurut Hanafing, saat meladeni Persegres, timnya mencatat angka hampir 700 umpan. "Angka itu sejajar dengan permainan klub-klub ISL. Saya inginnya anak-anak bisa mencapai angka itu demi target di PON," kata mantan winger Mitra Surabaya itu. Q wwn

310 Atlet MI se-Situbondo Rebut Tiket Olahraga Jatim Situbondo, Bhirawa Sebanyak 310 peserta dari 29 Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri/ swasta yang ada dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Situbondo mengikuti kegiatan seleksi aksioma (ajang kompetisi seni dan dan olahraga madrasah) kelima, pagi kemarin. Acara yang dipusatkan dihalaman MIN Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, itu dibuka langsung Kepala Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Situbondo, HM Bakri dengan didampingi Kasi Pendma, Susiawan Setya Budi. Termasuk 22 panitia yang terdiri dari 9 orang PPAI dan 13 orang kepala definitif ikut serta dalam kemeriahan acara dua tahunan tersebut.

Menurut Ketua panitia aksioma, Artiono, acara tersebut digelar untuk mengembangkan potensi dan kreatifitas siswa MI serta untuk menanamkan ukhuwah islamiyah, solidaritas dan sportivitas antar keluarga besar MI dilingkungan Kemenag Situbondo.

“Tujuan lain untuk menemukan potensi dan bakat unggulan seni dan olahraga yang dimiliki siswa di Kabupaten Situbondo. Selain itu, untuk mencari bibit unggulan olahragawan yang akan dikirim ke tingkat Provinsi Jatim, dalam event yang sama, dalam waktu dekat ini,” terang Artiono, dengan didampingi Gatot, salah seorang wakil ketua panitia, kemarin.

Menurut Artiono, dalam aksioma tahun 2015 ini panitia menyelenggarakan 7 cabang olahraga (cabor) dan 9 cabang seni. Cabor tersebut, ujar

Artiono, meliputi lari sprint, tolak peluru, catur, tenis meja, lompat jauh dan bola serta bulu tangkis. Sedangkan cabang seni meliputi lomba kaligrafi, melukis, pidato bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Arab. “Sisanya lomba MTQ, paduan suara, samro dan lomba baca puisi.

Bagi peraih juara 1, 2 dan 3 berhak mendapatkan piala serta mewakili Kabupaten Situbondo di event Provinsi Jatim,” papar Artiono.

Dalam kegiatan aksioma ini, lanjut Artiono, pihaknya menjunjung tema ‘menumbuhkembangkan sikap sportif, kreatif potensial dalam mewujudkan madrasah berprestasi dan bermartabat’. Masih kata Artiono, inti dari kegiatan aksioma adalah untuk menggugah siswa menyalurkan bakat dan minat yang dimiliki.

Sehingga, kata Artiono, ke-

PWI Gelar Lomba Olahraga Menembak Senpi dalam Rangkaian Kegiatan HPN ke 69 Kab Malang, Bhirawa Dalam menghadapi lomba menembak pistol antara wartawan dengan Pimpinan Daerah seMalang Raya, maka sejumlah wartawan melakukan latihan menembak sasaran atau target dengan menggunakan senjata api (senpi) jenis pistol genggam di Lapangan Tembak Kesatriya Pusdik Arhanud Karangploso, Kabupaten Malang.

Lomba menembak yang akan digelar PWI Malang Raya yakni dalam rangkaian kegiatan Hari Pers Nasioanal (HPN) yang ke 69.

Sementara, lomba menembak tersebut, PWI telah diberikan fasilitas baik itu berupa tempat kegiatan hingga disediakan pistol jenis FN beserta amunisinya oleh Pusdik Arhanud Karangploso.

Hal ini dibenarkan Komandan Pusdik Arhanud Karangploso Kolonel (Arh) Toto Nugroho, Kamis (26/3), seusai latihan menembak bersama wartawan di Lapangan Tembak Kesatriya Pusdik Arhanud Karangploso, jika pihaknya telah memberikan fasilitas kepada PWI Malang Raya dalam kegiatan lomba menembak antara wartawan dan muspida.

“Kami memberikan fasilitas kepada PWI Malang Raya, karena selama ini Pusdik Arhanud telah memiliki hubungan yang baik dengan wartawan. Sehingga Pusdik yang kami pimpin ini, terbuka tidak hanya kepada

Peserta Piala Presiden Capai 280 Petinju Makassar, Bhirawa Jumlah peserta Kejuaraan Tinju Internasional Piala Presiden di Palembang Sport & Convention Center, Sumatera Selatan, 19-25 April 2015, telah tercatat sebanyak 280 petinju.

"Jumlah petinju yang terdaftar hingga saat ini sudah mencapai 280 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan yang lebih besar jelang pelaksanaan Piala Presiden," kata Ketua Bidang Pertandingan dan Kompetisi PP Pertina John Amanupunyo saat dihubungi dari Makassar, Kamis.

Pada pertengahan Maret 2015, jumlah pentinju baru mencapai 180 atlet yang berasal dari puluhan negara.

Namun jelang pelaksanaan semakin besar setelah beberapa negara yang sebelumnya belum mendaftarkan atlet kini telah memberikan konfirmasi.

Pihak penyelenggara Piala Presiden masih akan menunggu pendaftar lain hingga 1 April 2015. Untuk waktu tersebut, seluruh atlet sudah berstatus "entry by name".Q ant

Jumat Kliwon 27 MARET 2015

sawawi/bhirawa

Dua kontingen antar MI saat melakukan seleksi lomba cabang olahraga bola volly dilapangan Tanjung Pecinan, kemarin. giatan tersebut bisa membentuk siswa unggulan dibidang olahraga dan seni ditingkat Kabupaten Situbondo. ”Makanya kami menggelar lomba aksioma ini agar siswa yang memiliki potensi baru dan memiliki kecerdasan bisa tersalurkan dan terwadahi deng-

an baik,” tutur Artiono.

Disisi lain, Kepala Kemenag Kabupaten Situbondo, HM Bakri, mengaku bangga atas kiprah duta olahraga yang berasal dari MI se-Situbondo dalam ajang seleksi aksioma tahun 2015. Bakri meminta kepada seluruh peserta untuk

menjaga sportivitas dalam merebut juara lomba olahraga dan seni, sehingga mampu mengangkat citra olahraga ditingkat Jatim maupun nasional. “Menanglah dengan cara yang terhormat dalam semua ajang lomba olahraga,” pinta Bakri. Q awi

Wali Kota Madiun, Resmikan Rumah Pintar Puri Cendekia Perpustakaan Umum Sekolah dan Kelurahan Dilengkapi Perpustakaan Agar Warga Melek Informasi Mutu pendidikan di Kota Madiun merupakan prioritas utama untuk penanganannya. Misalnya bagi pendidikan 12 tahun gratis dan ada beasiswa di perguruan tinggi khususnya bagi warga Kota Madiun. Karena itu, tidak ada salahnya, apabila Pemkot Madiun menyediakan sarana dan prasaranya.

cyn/bhirawa

Komandan Pusdik Arhanud Karangploso Kolonel (Arh) Toto Nugroho (kiri) saat latihan bersama dengan wartawan di Lapangan Tembak Kesatriya Pusdik Arhanud Karangploso, Kab Malang. wartawan saja, tapi juga kepada masyarakat pada umumnya,” ucap dia.

Selain Pusdik Arhanud memberikan fasilitas untuk lomba menembak kepada PWI Malang Raya, lanjut perwira menengah (pamen) berpangkat tiga melati ini, yakni sekaligus bisa untuk mencari bibit atlet menembak.

Dan acara menembak tersebut tujuan utamanya selain sebagai ajang silahturahmi antar wartawan, pejabat pemerintah daerah, pejabat TNI/Polri, dan pengusaha, ini juga salah satu untuk menyalurkan bakat dalam olahraga menembak target maupun reaksi.

Ditempat yang sama, Ketua PWI Malang Raya Sugeng Irawan mengatakan, lomba menembak target yang akan digelar di Pusdik Arhanud Karangploso, dalam rangkaian kegiatan HPN ke 69, yang baru pertama kali kita digelar selama kepemimpinan

dirinya. Sedangkan tujuan acara tersebut yang tak lain untuk mempererat tali silahturahmi antar pejabat se-Malang Raya.

“Dan kami juga berharap agar di wilayah Malang Raya ini akan bermunculan atlet-atlet baru di cabang olahraga (cabor) menembak target dan reaksi, terutama pada teman-teman wartawan,” paparnya.

Menurut Irawan, lomba menembak yang akan kita gelar ini, akan diikuti 75 orang peserta, yang terdiri dari pejabat di lingkungan tiga pemerintah daerah yakni Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, dan Pemkot Batu. Serta Pimpinan TNI/ Polri, Kejaksaan, Pengadilan, pengusaha se-Malang Raya, dan wartawan. Sementara, acara pelaksanaan akan kita rencanakan pada akhir bulan April 2015 mendatang.Q cyn

Untuk itu, agar warga Kota Madiun melek informasi dalam berbagai hal, sehingga setiap sekolah dan kelurahan harus ada perpustakaan.

Sebab, dengan adanya perpustakaan setidaknya akan memberikan ketertarikan atau menimbulkan minat warga turut serta membaca di perpustakaan tersebut. Karena itu, Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) memberikan bantuan satu unit bus pintar untuk Kota Madiun “Masalahnya, melek informasi akan membuat orang jadi pintar dan mengerti berbagai hal. Dengan harapan orang pintar dan mengerti akan memutus atau mengurangi tingkat kemiskinan,”kata Wali Kota Madiun, H. Bambang Irianto, SH. MM di dampingi Ketua TP PKK Kota Madiun, Lies Bambang Irianto pada pereswmian Rumah Pintar Puri Cendekia di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Madiun Rabu (25/3).

Kesempatan itu, Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, SH.MM sekaligus membuka Lomba Bercerita Bahasa Indonesia tingkat Sekolah Dasar, Lomba Uji Cerdas Cermat tingkat SMU, Lomba Perpustakaan tingkat SD.MP, SMA, Lomba Perpustakaan Kelurahan serta Lomba Menggambar tingkat SD dan Lomba Mewarnai tingkat TK/RA se Kota Madiun pada Rabu dan Kamis (25, 26 Maret 2015.

Pada kegiatan terurai diatas, hadir pula, Wakil Wali Kota Madiun, Sugeng Rismiyanto, SH. M.Hum, Sekda Kota Madiun, Drs. Maidi, SH. MM. M.Pd, Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd, para Kepala SKPD,

Ketua Paguyupan Rumah Pintar Jawa Timur dan Perwakilan SIKIB. Masih menurut Wali Kota Madiun, H. Bambang Irianto, SH.MM dalam upaya menggalakkan gemar mebaca perlu penyediaan bahan pustaka yang mencakup segala lapisan masyarakat. Untuk itu, dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas bahan pustaka, pemerintah bersama masyarakat mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memanfaatkan perpustakaan karena perpustakaan sebagai sumber informasi dan sarana edukasi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Tim Asisten Program Rumah Pintar SIKIB, Deden E Ariffan, rumah pintar adalah salah satu program SIKIB. Dari sabang sampai Merauke, ada 516 rumah pintar. Saat ini sudah ada payung hukumnya yakni Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang pendirian satuan

pendidikan informal. Secara garis besar, rumah pintar bertujuan mencapai masyarakat beradab, pembelajaran berkelanjutan dan menghantarkan bangsa kepada masyarakat yang makmur.

“Yang jelas, pada saatnya nanti tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang butu huruf dan tidak ada lagi yang buta teknologi. Anak Indonesia harus cerdas, kreatif, berdaya juang tinggi dan berakhlak mulia. Sehingga mereka sebagai generasi penerus bangsa dapat membawa Indonesia menjadi lebih sejahtera,”kata dai.

Sementara itu, Kepala Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Madiun, Diyah Indrianita Prabandari, selama ini pihaknya telah melayani sirkulasi peminjaman buku, perpustakaan keliling, internet atau hot spot gratis. Demikian halnya Rumah Pintar Puri Cendekia yang berfungsi sentra baca, bermain, komputer, panggung dan visual dan kriya.

“Fasilitasnya lengkap, kami juga terus sosialisasi ke sekolah-sekolah dan media. Karena perpustakaan selain tempat buku juga sarana rekreasi edukatif bagi anak. Sebab, membaca adalah cendela dunia,”kaQ dar.adv tanya.Q sudarno/bhirawa

Wali Kota Madiun, H. Bambang Irianto, SH. MM di dampingi Ketua TP PKK Kota Madiun, Ny. Lies Bambang Irianto, bersama para pelajar Kota Madiun mengajak gemar membaca di Perpustakaan Umum dan Arsip Ddaerah Kota Madiun.

BNNK Trenggalek Lakukan Tes Urine di STKIP PGRI Trenggalek

BNNK Trenggalek Lakukan Seminar Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Perang terhadap NARKOBA selalu di galakkan oleh BNNK Trenggalek, Baik di kalangan Masyarakat maupun di dunia Pendidikan, Begitu pula di kalangan Mahasiswa. Demi menciptakan peran serta mahasiswa dalam pemberantasan Narkoba, dan peran serta kampus dalam menciptakan lingkungan kampus bebas narkoba. Kali ini BNNK Trenggalek Lakukan Tes Urine Di STKIP PGRI Trenggalek, Kamis (12/03)..

Kasi Dayamas BNNK Trenggalek, Tarmianto S.Sos mengatakan, “"Terpenting adalah memberikan wawasan tentang bahayanya narkoba bagi remaja terutama kalangan Mahasiswa, Kegiatan ini akan terus berkelanjutan, tidak hanya sekedar tes urine, kemudian ditinggalkan,".ungkapnya.

Kegitan Tes Urine di lingkungan Kampus STKIP PGRI Trenggalek ini diikuti tidak kurang dari 100 mahasiswa yang di mulai sejak pukul 14.00 s/d 16.00.

Mengenai hasil dari tes urine tidak perlu dipublikasikan, Bila ada indikasi ditemukan Mahasiswa terbukti peng-

DEMI menciptakan lingkungan kerja bebas Narkoba kali ini BNNK Trenggalek kembali lakukan sosialisasi dan diskusi di lingkungan kerja Swasta, Yaitu Para Nelayan di Kecamatan Watulimo. Pada Senin (16/03).

Bertempat di Balai Pertemuan Perikanan Prigi Watulimo Trenggalek Dengan Diikuti tidak kurang dari 50 peserta yang tergabung dalam Kelompok Nelayan, diskusi terkait bahaya Narkoba bersama BNNK Trenggalek berhasil dilaksanakan dengan lancar tanpa hambatan dan di sambut Gembira oleh Kelompok Nelayan Watulimo.

Dalam diskusi ini menghadirkan dua narasumber yaitu dr. Reza Firman Satria (dokter puskesmas watulimo), dan Moh Sidiq Shihab atau Sony Andika (tokoh masyarakat).

Para pekerja swasta dihimbau untuk mengenali narkoba, memahami bahaya penyalahgunaannya dan melakukan tindakan wajib lapor bagi mereka yang menjadi pecandu dan korban penyalahguna narkotika di Kabupaten Trenggalek

guna narkoba, akan tetap dilakukan pembinaan oleh pihak Kampus bekerjasama dengan BNNK Trenggalek.

Kegiatan tersebut, merupakan kegiatan rutin dalam upaya pemberantasan Narkoba yang dilakukan BNN Trenggalek di tahun 2015 yang nantinya akan menyasar ke seluruh Kampus maupun Sekolah Negeri dan Swasta di Kabupaten Trenggalek. Q wek.adv

untuk segera di rehabilitasi baik medis maupun sosial”.

Para peserta kali ini tampak begitu antusias memanfaatkan momen diskusi dan Tanya jawab bersama BNNK Trenggalek.

“Diharapkan dengan adanya seminar dan diskusi ini, mereka menjadi lebih memahami tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan dapat berperan dalam rangka melaksanakan P4GN di lingkungan kampus mereka,” ujar nara sumber Dr.Reza Firman Satria ”. Q wek.adv

Jumat Kliwon 27 MARET 2015

NASIONAL-POLITIK

Perppu ISIS Tidak Mendesak

KILAS NASIONAL

Penembakan Personel TNI Tidak Boleh Terulang

Penanganan Paham Isis Kurang Sinergis

Jakarta, Bhirawa Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan penculikan dan penembakan dua personel TNI di Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, tidak boleh terulang lagi.

“Jangan sampai terjadi lagi ke depan.

Kalau ini terjadi berulang-ulang lagi nanti malah ada DOM (Daerah Operasi Militer)DOM lagi. Tidak boleh. Kalau tentara begitu, bagaimana rakyat sipil, menjadi tidak aman nanti,” tutur Ryamizard seusai menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada Duta Besar Singapura untuk Indonesia Amil Kumar Nayar di Kantor Kedutaan Besar Singapura di Jakarta, Kamis (26/3) kemarin.

Ia menilai Kodim 0103/Aceh Utara melakukan kesalahan sehingga insiden itu terjadi. Ia menekankan TNI seharusnya selalu waspada untuk menghindari hal-hal semacam itu.

Selalu bersikap waspada, ujar dia, berbeda dengan curiga yang menyimpan sangkaan buruk pada pihak lain. Kewaspadaan ini, kata dia, yang harus ditingkatkan untuk menghindari insiden penembakan, baik yang melibatkan pihak militer maupun sipil.

“TNI harus waspada, waspada itu berbeda dengan curiga, kalau curiga itu menyangka,” tutur dia.

Ia juga mengimbau kepada TNI mengutamakan keamanan dalam menjalankan tugas, terutama di daerah yang rawan konflik.

Sebelumnya Panglima Kodam Iskandar Muda Mayjen TNI Agus Kriswanto mengatakan dua anggota Kodim 0103 Aceh Utara yakni Sertu Hendrianto dan Serda Indra Irawan diculik belasan kelompok sipil bersenjata yang kemudian ditemukan tewas dengan kondisi penuh luka tembak. Dua personel itu diculik usai melaksanakan tugas pembinaan teritorial di Nisam Antara.

Ia menegaskan insiden tersebut akan diusut tuntas. Untuk itu, TNI akan bekerja sama dengan polisi dalam mengungkap dan menangkap pelakunya. Q ant

Jakarta, Bhirawa Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait pencegahan paham pembentukan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) tidak mendesak untuk dilakukan.

istimewa

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana tiba di Beijing, RRT, Rabu (25/3), disambut Wakil Menlu RRT dan Dubes RI di Beijing Sugeng Rahardjo

Tiba di Beijing, Jokowi Disambut Wakil Menlu RRT Beijing, Bhirawa Setelah terbang selama sekitar 2 jam 45 menit dari Nagoya, Jepang, Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ibu Negara Iriana dan rombongan tiba di Bandara Capital International Beijing (BCIA), Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Rabu (25/3) petang pukul 16.45 waktu setempat.

Kedatangan Presiden Jokowi dan rombongan oleh Wakil Menteri Luar Negeri RRT Liu Zhen Min, Duta besar RRT untuk RI Wang Tan, dan disambut Duta Besar LBBP RI untuk RRT Sugeng Rahardjo dan atase pertahanan KBRI Beijing.

Saat tiba di Beijing, suhu udara setempat dilaporkan mencapai 18 derajat Celsius.

Seusai mendarat di Bandara Capital International Beijing, Presiden Jokowi dan rombongan langsung menuju ke Hotel St Regis, tempat menginapnya selama di Beijing.

PP Muhammadiyah Kumpulkan Tokoh Bangsa Jakarta, Bhirawa Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengumpulkan tokoh-tokoh bangsa untuk mendiskusikan dan mencari solusi atas beragam problematika yang tengah dihadapi bangsa Indonesia.

“Silahturahmi ini mengambil tema sentral problematika bangsa dan solusinya. Problematika itu lebih dari sekadar masalah, tapi ada dimensi bahwa masalah itu sudah sangat akut, kronis, kompleks, dan rumit,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (26/3) kemarin.

Dalam pertemuaan silahturahim itu, tampak sejumlah tokoh bangsa, antara lain Mahfud MD, politikus Golkar Fadel Muhammad dan Akbar Tandjung, Fuad Bawazier, Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, politikus Yenny Wahid, rohaniawan Katolik Romo Franz Magnis Suseno, Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki, dan sejumlah tokoh lain.

Menurut Din, kehadiran tokoh-tokoh itu mengatasnamakan pribadi, bukan institusi atau tempat di mana mereka bernaung saat ini.

“Silahturahmi ini memang terbatas karena keterbatasan tempat, sehingga tidak bisa menampung semua tokoh,” katanya.

Din mengatakan seluruh tokoh akan mendiskusikan sejumlah problematika bangsa. Mereka, katanya, juga berupaya bersama-sama mencari solusi, untuk selanjutnya bisa disampaikan kepada pemangku amanat.

“Kita sengaja tidak tentukan problematika yang dibahas secara spesifik.

Biar itu nanti terbuka, sekaligus membicarakan solusinya. Paling tidak menjadi acuan di lembaga di mana kita berada untuk terlibat dalam pelaksanaan solusi itu,” kata dia. Q ant

Kunjungan Presiden RI ke Beijing direncanakan berlangsung tanggal 25-27 Maret 2015, kemudian dilanjutkan ke Provinsi Hainan untuk menghadiri Boao Forum for Asia 2015 pada tanggal 28 Maret 2015. Presiden Jokowi dijadwalkan akan menjadi salah satu pembicara dalam forum ekonomi tersebut.

Selama di Beijing, Presiden RI akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping, Ketua Kongres Nasional Rakyat Zhang Dejiang, dan Perdana Menteri Li Keqiang.

Selain itu, dalam kunjungan Presiden Jokowi ke RRT ini, akan dilakukan penandatanganan beberapa Memorandum Kesepahaman di berbagai bidang, termasuk keuangan, perindustrian, infrastruktur, penanggulangan bencana, dan antariksa.

Selain itu, di sela-sela rangkaian kunjungan kenegaraan,

juga akan dilaksanakan pertemuan bisnis antara pengusaha RI dan RRT yang akan dihadiri oleh Presiden RI dan Perdana Menteri RRT. Kedatangan Presiden RI di RRT kali ini diharapkan akan semakin memperkokoh kerja sama bilateral kedua negara dan mendorong berbagai upaya promosi Indonesia di RRT. Selain itu, diharapkan dapat mendorong kedua negara untuk terus meningkatkan kerja sama ekonomi serta menjaga stabilitas di kawasan.

Mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana dalam kunjungan ke RRT kali ini di antaranya Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno L.P. Marsudi, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri BUMN Rini Soemarno, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, dan Kepala BKPM Franky Sibarani. Q ist

PAN Dukung Komjen Badrodin Haiti Jadi Kapolri Jakarta, Bhirawa Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menegaskan partainya mendukung Komjen Pol Badrodin Haiti menjadi Kepala Kepolisian RI karena memenuhi berbagai aspek persyaratan calon Kapolri.

“Pak Badrodin memiliki rekam jejak luar biasa karena berhasil menjalankan tugas dengan baik, kaya pengalaman dan matang,” katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (26/3) kemarin.

Dia menilai BH merupakan sosok yang memenuhi seluruh aspek persyaratan yang harus dimiliki oleh calon Kapolri sehingga tidak ada alasan untuk menolaknya.

Zulkifli menegaskan PAN meminta semua pihak menyukseskan proses uji Zulkifli Hasan kelayakan dan kepatutan calon Kapolri tersebut di Komisi III DPR RI. “Jadi kami meminta untuk menyukseskan (BH sebagai Kapolri) walaupun memang perbaikan surat menyurat adalah masalah teknis,” ujarnya.

Zulkifli mengatakan DPP PAN tidak secara khusus memerintahkan anggotanya di Komisi III DPR RI untuk mendukung memperlancar proses BH menjadi Kapolri.

Menurut dia kader PAN di Komisi III DPR RI memiliki kecerdasan dalam menilai sosok calon Kapolri yang baik.

“PAN tidak perlu melakukan perintah karena mereka bukan anakanak dan kader kami sudah pintar,” katanya.Q ant

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUMAJANG Jalan Mayjen Panjaitan No. 106 Telp. (0334) 887014 LUMAJANG

PENGUMUMAN TENTANG SERTIFIKAT HILANG Nomor : 281/Peng-35.08/III/2015

Untuk mendapatkan sertipikat baru sebagai pengganti yang hilang berdasarkan pasal 59 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa : No. Nama / Alamat Pemohon Hak Atas Tanah Jenis & Nomor Hak 1.

2.

3.

9

NIB

Terdaftar Atas Nama

Tanggal Pembukuan

Letak TanahDesa / Kelurahan

Hak Milik No. 242 ENDANG ERMIWATIJl. Wijayakusuma 18 RT. 004 RW.001 Desa Grati, Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang

-

ENDANG ERMIWATI

07-11-1995

Desa GratiKec. Sumbersuko

1. Surat Pernyataan dibawah Sumpah /Janji tgl. 26-03-2015 2. Surat Tanda Lapor Kehilangan tgl. 0403-2015 No. Pol : BKAP/85/III/2015/ POLSEK

Hak Milik No. 1716 RAZAKDusun Krajan Rt.001 Rw.002 Desa Bades, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang

-

ABDUL RADJAK alias Pak BAWON BAHRI

17-03-1996

Desa Gondoruso Kec. Pasirian

1. Surat Pernyataan dibawah Sumpah / Janji tgl. 26-03-2015 2. Surat Tanda Lapor Kehilangan tgl.07-03-2015 No. Pol : STLPL/178/III/ 2015/Polsek

HARTINIDusun Krajan Hak Milik No. 499 Rt.006 Rw.003 Desa Klampokarum, Kec. Tekung, Kab. Lumajang

-

HARTINI

13-11-1993

Desa Tukum Kec. Tekung

1. Surat Pernyataan dibawah Sumpah / Janji tgl. 26-03-2015 2. Surat Tanda Lapor Kehilangan tgl.27-02-2015 No. Pol : BKAP/18/II/ 2015/Polsek

Keterangan

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengumuman ini bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan–keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan Pengganti Sertipikat tersebut diatas, maka Sertipikat Pengganti akan diterbitkan dan berlaku syah menurut hukum dan Sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Lumajang, tgl. 26 Maret 2015 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUMAJANG Drs. TONTON SUDIYANTO, MH. NIP 19600707 198403 1 013

“Cukup undang-undang yang ada saja, teroris kan selama dia berbuat jahat ya siapa saja itu harus dihukum. Tidak perlu pakai Perppu untuk itu, tetapi undang-undang antiteroris kita sudah cukup kuat sebenarnya,” kata Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis (26/3) kemarin.

Dia menjelaskan dengan UU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tindak Pidana Terorisme sudah mengatur pasal-pasal mencegah dan menanggulangi aksi terorisme di Tanah Air. UU Nomor 15 Tahun 2013 merupakan pengesahan atas Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Terkait rencana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly yang akan menyusun Perppu soal pencegahan ISIS, Wapres mengaku tidak mengentahui substansi yang akan diatur di dalamnya.

“Saya belum tahu, tetapi intinya kita sudah punya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menghukum siapa saja yang berbuat salah. Apa saja yang menimbulkan masalah seperti itu (terorisme) ya tidak boleh, tidak perlu ada spesifik ISIS atau apa saja,” kata Wapres.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna H. Laoly menyatakan pihaknya sedang menyusun Perppu terkait status kewarganegaraan 16 WNI yang ditahan di Turki namun enggan dideportasi ke Indonesia.

“Kami sedang membahas dan menyinkronkan itu, mungkin bisa Perppu, tapi masih akan dilihat lagi. Karena UU kita tidak mengatur ‘state-

less’, jadi kalau dicabut mereka jadi ‘no citizen’ dan UU kita tidak memungkinkan itu,” kata Yasonna.

Penanganan Kurang Sinergis Pengamat politik Timur Tengah dan dunia Islam Hasibullah Sastrawi mengatakan penanganan paham Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Indonesia kurang sinergis sehingga membuat paham tersebut bagi menarik warga negara Indonesia, termasuk remaja dan anak-anak.

“Karena kurang bersinergi, sehingga tidak berpikir urgensi penggunaan media.

Perang terhadap ISIS yang terjadi di Indonesia saat ini kan hanya terjadi di media, baik media sosial maupun konvensional,” kata Hasbullah Sastrawi dihubungi di Jakarta, Kamis.

Direktur Aliansi Indonesia Damai (AIDA) itu mengatakan selama ini belum ada sinergi dan koordinasi antara pemerintah dengan media terkait pemberitaan tentang ISIS sehingga ideologi tersebut menjadi menarik.

“Jadi pertanyaannya bukan apa yang menarik dari paham ISIS, tetapi apa yang membuat paham tersebut menjadi menarik,” tuturnya.

Hasib mengatakan daripada menyebarluaskan tentang bahaya paham ISIS, akan lebih baik bila pemerintah lebih fokus pada menanamkan pemahaman Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Selama ini hanya bahaya ISIS yang diberitakan sementara NKRI justru ditinggalkan. Penolakan terhadap ISIS jangan malah meneror nasionalisme kita,” katanya. Q ant

BNNK Trenggalek Advokasi P4GN di HIMPAUDI dan IGTKI Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang merupakan masalah yang krusial yang ada di Indonesia dan butuh reaksi cepat dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya.

Salah satu kegiatan yang dilakukan BNNK Trenggalek untuk mewujudkan Trenggalek bebas Narkoba adalah memberikan sosialisasi terhadap organisasi swasta HIMPAUDI dan IGTKI di Kecamatan Watulimo. Kegiatan Sosialisasi P4GN di instansi swasta yang digagas BNN Kabupaten Trenggalek ini dilakukan untuk menjangkau semua kalangan SeKabupaten Trenggalek.

Turut hadir dan membuka acara advokasi ini, Kepala UDPK Kecamatan Watulimo, Jauhari SPd, MM dan dilanjutkan sambutan dari Kasie Pencegahan BNNK Trenggalek Trikoranto, SE. Saat pembukaan Kepala UDPK Watulimo Jauhari SPd, MM mengatakan adanya pencerahan narkoba dapat mengantisipasi se-

cara dini bahaya narkoba serta dapat memilah pergaulan positif dan negatif dalam lingkungan pekerjaan.

Sementara Kasie Pencegahan BNNK Trenggalek Trikoranto, SE menjelaskan sosialisasi antinarkoba di Organisasi Swasta merupakan bentuk preventif agar tidak menjadi korban.

Melalui kegiatan ini bisa mengetahui, memahami, dan mengerti tentang bahaya narkoba. Sehingga dapat meminimalisir tingkat

Penyalahgunaan Narkoba di berbagai kalangan.

Penyampaian materi P4GN kali ini disampaikan oleh Staf Pencegahan BNNK Trenggalek Zaenul Adib.

“Terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Organisasi Swasta merupakan salah satu pilar bangsa yang memiliki potensi kuat sebagai pelaku dalam rangka mengakselerasikan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), khususnya dalam bidang Pencegahan baik dalam lingkungan keluarga maupun di Instansi tempatnya bekerja,” ungkap Zaenul Adib.

Q wek,adv

Kegiatan advokasi P4GN di HIMPAUDI dan IGTKIdi Kecamatan Watulimo, Trenggalek

BNNK Trenggalek Lakukan P4GN di Kalangan Kesehatan BNNK Trenggalek tak henti-hentinya melakukan pemberantasan dan pencegahan peredaran gelap serta penyalahgunaan Narkoba di berbagai kalangan. Kali ini BNNK Trenggalek melakukan advokasi P4GN pada 40 orang pegawai di Puskesmas Panggul Kecamatan Panggul, Trenggalek pada Rabu (25/3).

Kegiatan advokasi ini bertujuan untuk menyusun Kebijakan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahguna an dan Peredaran Gelap Narkoba) yang akan dilaksanakan di lingkungan PUSKESMAS Panggul. Selain itu juga bertujuan untuk membentengi terhadap segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan kesehatan maupun di masyarakat sekitar.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kasie Pencegahan Trikoranto, SE yang ber-

tindak sebagai narasumber dengan memberikan paparan mengenai Kebijakan dan Strategi Menciptakan Lingkungan Bersih dari Penyalahgunaan Narkotika.

“Kita menyadari bahwa bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang ada di Indonesia cukup memprihatinkan sehingga Presiden mendeklarasikan “Indonesia darurat Narkoba” dan BNN RI mencanangkan program Penyelamatan para korban penyalahgunaan narkoba dengan merehabilitasi

100.000 pecandu di tahun 2015,” jelas Trikoranto.

Pada sesi dialog, peserta terlihat antusias untuk menyampaikan usulan dan masukan terkait penyusunan kebijakan P4GN yang akan diterapkan di lingkungan PUSKESMAS Panggul.

Diharapkan dengan adanya upaya semacam ini dapat memberikan pemahaman lebih bagi instansi pemerintah yang secara langsung berhubungan dengan masalah kesehatan masyarakat, yang tidak menutup kemungkinan juga sering kali menangani pasien yang terindikasi menyalahgunakan narkoba.

Tim penyuluh BNNK Trenggalek juga menekankan kembali akan pentingnya rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Q wek,adv

SURABAYA

10

Jumat Kliwon 27 MARET 2015

Kebijakan Sesuai Peraturan Kapolri

Kapolda Siap Laksanakan Penggunaan Jilbab Polwan Polda Jatim, Bhirawa Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf segera menindaklanjuti terbitnya Peraturan Kapolri (Perkap), terkait penggunaan jilbab bagi Polisi Wanita (Polwan) di lingkungan mapolda Jawa Timur. Terlebih setelah adanya penandatanganan yang dilakukan Waka Polri Komjen Pol Badrodin Haiti.

bed/bhirawa

Kepala Humas BNN Kombes Pol Slamet Pribadi (kanan) mendampingi Kepala BNN pusat Komjen Pol Anang Iskandar (kiri) saat diskusi panel di Unair, Kamis (26/3).

Sebanyak 33 Orang Meninggal Tiap Hari Akibat Narkoba Data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2014 menyebutkan, sebanyak 33 warga negara Indonesia meninggal dunia setiap harinya akibat mengonsumsi narkoba. Terus bertambahnya jumlah korban akibat narkoba membuat Indonesia menetapkan darurat narkoba.

Kepala Humas BNN Kombes Pol Slamet Pribadi menjelaskan, di tahun 2014 sebanyak 12.044 warga Indonesia meninggal akibat mengkonsumsi narkoba. BNN pusat juga mendapati sebanyak 4 juta orang atau warga Indonesia yang telah menjadi pecandu atau mengkonsumsi narkoba.

“Selama tahun 2014 kerugian akibat penyalagunaan narkoba mencapai Rp 63,1 triliun,” tegas Kombes Pol Slamet Pribadi usai acara Diskusi Panel Kelompok Ahli Badan Narkotika Nasional di Kampus C UNAIR, Kamis (26/3).

Berdasarkan pantauan BNN pusat, lanjut Slamet, kebanyakan pengguna maupun pecandu narkoba di indonesia di dominasi dari kalangan produktif seperti kalangan remaja dan pemuda. Guna menekan peredaran dan pecandu narkoba di Indonesia, kegiatan sosialisasi dan informasi dampak bahaya narkoba harus disampaikan secara luas.

Selain itu, guna mengentaskan pecandu narkoba agar tidak kembali mengkonsumsi barang tersebut, BNN bekerjasama dengan berbagai pihak ingin mewujudkan Program Rehabilitasi 100 Ribu Penyalahgunaan Narkoba pada tahun 2015.

“Pecandu tidak dikenakan biaya untuk rehabilitasinya, sebab rehabilitasi ini ditanggung oleh negara. BNN bekerjasama dengan Kemenkes, Kemensos, TNI, Polri, Lapas, dan Perguruan Tinggi untuk mewu-

judkan program rehabilitasi 100 ribu pecandu narkoba,” urainya.

Dari empat juta pecandu narkoba di Idonesia, sambung Slamet, 50,34 persen adalah kalangan pekerja, 27,32 pelajar, dan 23,34 mereka yang tidak bekerja.

Oleh karena itu rehabilitasi bagi pecandu narkoba dinilai sangat penting dari pada harus memenjarakan mereka.

Slamet berharap, melalui program ini, pengguna narkoba mendapatkan kesempatan untuk tidak dikenai tindak pidana jika yang bersangkutan mau melapor diri ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di Indonesia, seperti klinik, puskesmas, rumah sakit, rumah sakit jiwa, dan panti rehabilitasi.

“Jika pengguna atau pecandu narkoba dimasukkan penjara dan dipidana, ditakutkan justru akan memperparah mereka. Bahkan mereka akan menjadi kurir dan bandar baru jika mereka bertemu dengan bandar di dalam penjara,” tegasnya.

Slamet menambahkan, banyak masyarakat yang enggan untuk melakukan rehablitasi. Mereka malu, bahkan takut. “Padahal kalau lapor, UU narkotika memberikan kekebalan hukum, tidak bisa dituntut, dan tidak bisa dipidana,” tandasnya.

Bangun Tempat Rehabilitasi Tingginya penggunaan narkoba di Ja-

tim membuat Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim berencana membangun rumah sakit khusus rehabilitasi. Rencananya tahun 2016 Dinkes akan membangun rumah sakit rehabilitasi. ‘’Tahun 2015 kita tida bisa membangun rumah sakit rehabilitasi, hal ini dikarenakan anggran untuk membangun belum dicantumkan dalam APBD tahun ini,’’ ujar Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono.

Harsono mengaku, untuk membangun rumah sakit rehabilitasi dibutuhkan lahan yang luas. Rencananya, luas tanah rumah sakit khusus rehabilitasi narkoba mencapai 4,2 hektare, dan dibangun di kecamatan Dungus, Kabuapetn Madiun.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan tukar guling tanah seluas 8, 2 hektare dengan pihak Perhutani selaku pemilik lahan. Selain itu rumah sakit rehabilitasi diharapkan mampu menampung banyak pasien. ‘’Dengan daya tampung 600 pasien maka rumah sakit rehabilitasi dapat dikatakan sebagai rumah sakit rehabilitasi terbesar di Indonesia,’’ terangnya.

Pria berkacamata ini menuturkan, penanganan dan pemberantasan narkoba saat ini harus dilakukan secara intensif, karena jumlah pengguna narkoba semakin hari semakin banyak. Penguna narkoba tidak hanya dipakai oleh orang dewasa saja tetapi remaja dan anakanak terkadang terkena. ‘’Narkoba tidak memandang usia, status dan tingkat pendidikan, hal ini yang menjadikan penggunaan narkoba sangat tinggi dan sulit dikendalikan,’’ ucapnya.Q bed.dna

Sekda Himbau Setiap Kabupaten Punya Perpustakaan Pemprov, Bhirawa Perpustakaan adalah tempat untuk mencerdaskan bangsa, demikian dikatakan Sekdaprov Dr. H. Akhmad Sukardi, MM. Untuk itu ia menghimbau kepada setiap Kabupaten/Kota untuk menciptakan sebuah ruang baca yang kreatif.

Layanan Perpustakaan dan Kearsipan, lanjut Sekdaprov, merupakan layanan dari pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) dari kota maupun desa.

Menurut Sukardi, setiap Kabupaten harus memiliki perpustakaan sebanyak-banyaknya.

“Jangan menunggu Bupati bertindak un-

tuk menciptakan sebuah ruang baca”, jelas Sukardi saat menghadiri Rapat Kerja Sinkronisasi Program Perpustakaan dan Kearsipan yang bertempat di Balai Diklat Keagamaan Surabaya (25/03).

Hal ini juga diperjelas pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan khususnya di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjabarkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan daerah Kabupaten/Kota.

Dengan kata lain, koordinasi antar lembaga pemerintahan tingkat Provinsi dengan Kabupaten/Kota mutlak sangat dibutuhkan

di dalam melakukan pembangunan dalam bidang Perpustakaan Dan Kearsipan di wilayah Pemerintahy Provinsi Jatim.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk mendorong Kabupaten agar memiliki sebuah ruang baca yang bermanfaat bagi masyarakat.

Hal ini dibuktikan dengan adanya program Perpustakaan Desa yang saat ini terus berjalan dan sudah ada 1000 buku yang disumbangkan untuk Perpustakaan Desa.

Pemprov juga berharap agar setiap Kabupaten menjadikan Perpustakaan dan Kearsipan sebagai sentral informasi dan Q rac.tim menjadi sebuah wisata.Q

Kebijakan ini tertuang di dalam Keputusan Kapolri No 245/III/2015 tentang perubahan atas sebagian Surat Keputusan (SK) Kapolri no pol SKEP/702/X/2005, tentang sebutan penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri. Atau terkait aturan penggunaan jilbab bagi Polwan, yang sebelumnya hanya berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf menyambut positif aturan ini.

Guna menyesuaikan aturan dari pimpinan, Polda Jatim akan segera melakukan koordinasi terkait penggadaan barang atau pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri.

“Polda Jatim siap melaksanakan Keputusan dari Kapolri, sembari menunggu instruksi Mabes Polri soal pengadaan barang. Selanjutnya penggunaan jilbab akan segera dilakukan di jawa timur,” tegas Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf usai Rapim Polda Jatim, Kamis (26/3).

Lanjut Kapolda, jajaran Polda Jatim siap melaksanakan Perkap (Peraturan Kapolri) terkait pemakaian jilbab untuk Polwan. Tentunya, penggunaan jilbab akan disesuaikan dalam Perkap tahun 2015.

“Kalau keputusan pusat pengadaan diserahkan tinggal pakai, ya kita tinggal pakai. Kalau untuk Polda Jatim, kami akan menunggu intruksi lebih lanjut dari Mabes Polri,” ungkapnya.

Anas menjelaskan, penggunaan jilbab dapat disesuaikan dengan Unit masing-masing dimana Polwan ditempatkan. Anas memberikan contoh, untuk Polwan Unit lalu lintas menggunakan jilbab warna putih. Hal ini disesuaikan dengan seragam yang Ia (Polwan) gunakan di lapangan.

“Kalau saya lihat di gambar ada yang warna putih, ada yang coklat, kemudian yang di Obvit mungkin yang kemerah-merahan. Saya belum tahu,” ungkap Kapolda Jatim.

Untuk diketahui, dari Mabes Polri telah ditandatangani Perkap, isinya mengijinkan penggunaan jilbab bagi anggota polisi wanita.

Penggunaan jilbab bagi Polwan susai yang tertuang dalam Keputusan Kapolri No 245/III/2015 tentang perubahan atas sebagian surat keputusan Kapolri no SKEP/702/X/ 2005 tanggal 30 September 2006 tentang sebutan penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri.Q bed

Tersangka Kadin Kembali Serahkan Uang Jaminan Rp 750 Juta Kejati Jatim, Bhirawa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim kembali menerima penyerahan uang jaminan dari tersangka dugaan kasus korupsi dana hibah dari Pemrpov Jatim ke Kadin Jatim, Kamis (26/3). Uang jaminan sebanyak Rp 750 dari tersangka Nelson Sembiring, langsung disita Kejaksaan sebagai barang bukti.

Sekitar pukul 14.00 siang, melalui pengacara John Frederick Hengstz, tumpukan uang pecahan Rp 50 ribu terbungkus plastik itu langsung dibawa ke lantai 5 ruang pidana khusus (Pidsus) Kejati Jatim. Hanya beberapa menit saja penyerahan uang itu dilakukan, penyidik bersama pengacara Nelson langsung menitipkan uang itu di salah satu bank di Jl Basuki Rahmat Surabaya.

Disinggung terkait penyerahan uang ini, John enggan menjelaskan hal itu kepada wartawan. “Lebih jelsanya tanya penyidik Kejaksaan saja,” terangnya saat dicercah pertanyaan oleh wartawan, Kamis (26/3).

Sementara Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto menerangkan, penyerahan uang Rp 750 juta ini merupakan kedua kalinya dari tersangka Nelson. Sebelumnya tersangka sudah menyerahkan uang sebesar Rp 2,5 miliar untuk jaminan kerugian negara.

Lanjut Romy, total penyerahan uang jaminan yang dilakukan tersangka Nelson, yakni sebesar Rp 3.250 miliar. apabila digabung dengan uang yang diserahkan tersangka Diar, maka jumlah totalnya Rp 5.750 miliar.

“Kerugian negara atas kasus ini belum diketahui secara pastinya. Tapi, kerugian negaranya bisa lebih dari itu dan bisa kurang dari itu,” tegas Romy.

Tak hanya penyerahan uang dari tersangka Nelson, penyidik pidsus Kejati juga memeriksan tersangka Diar Kusuma Putra. Pemeriksaan Diar, sambung Romy, dilakukan penyidik pidsus sejak pukul 11.00 pagi.

Didampingi pengacaranya, Adik Dwi Putranto, pemeriksaan tersangka Diar masih saja berjalan tertutup di salah satu ruangan di lantai 5.

“Sejak pukul 11 pagi, penyidik pidsus Kejaksaan memeriksa tersangka Diar Kusuma Putra,” terang pria asal Jambi ini.

Selain dua tersangka yang sudah menjalani pemeriksaan, penyidik Kejati Jatim juga akan memanggil saksi-saksi atas dugaan korupsi kasus Kadin Jatim. Terkait pemanggilan Ketua Kadin Jatim, Romy tak menampik hal tersebut. “Pekan depan yang bersangkutan (La Nyalla) akan Q bed dipanggil oleh penyidik Kejaksaan,” ucapnya.Q

Temukan IPAL Industri Rusak, Potensi Cemari Kali Surabaya

Mei, Pembayaran Korban PAT Dituntaskan Sidoarjo, Bhirawa Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo membawa kabar gembira untuk korban PAT (Peta Area Terdampak) Porong, seusai bertemu dengan pejabat kementrian PU di Jakarta, kemarin. Dana ganti rugi sebesar Rp 781 miliar akan direalisasi pelunasannya bulan Mei ini.

Anggota Pansus lumpur Porong, Widagdo, ditemui Kamis (26/3) membetulkan, pemerintah sudah menjanjikan pembayaran ganti rugi setelah dananya sudah masuk dalam PAK APBN. “Yang saya tahu uang itu sudah masuk tinggal menyelesaikan hal teknisnya saja,” ucapnya.

Masalah teknis yang dimaksud tentang data penerima ganti rugi, bukti kepemilikan tanah dan sejauh apa keterlibatan PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) dalam proses pembayaran nanti. Memang selama ini MLJ yang menangani pembayaran untuk korban di luar PAT. Sedangkan untuk korban di dalam PAT, menurut Widagdo, akan ditangani pembayaran oleh tim teknis. Seperti apa tim teknisnya, nanti pemerintah yang mengarahkan.

Ia meminta, pernyataan kementrian PU yang menjanjikan pencairan dana pada bulan Mei mendatang, jangan dijadikan bahasa politis yang hanya berwujud janji-janji saja. “Kok sepertinya ini hanya politis saja,” ucapnya.

Di dalam lahan PAT sebenarnya juga terdapat pengusaha yang belum menerima pembayaran. Bagaimana penanganannya terhadap pengusaha ini, mereka tidak bisa diabaikan.justru

Ketua pansus lumpur, Machmud, menjelaskan soal kasus lumpur.

pengusaha yang memiliki banyak karyawan perlu diperhitungkan. Cuma masalahnya kemungkinan ada pabrik yang sudah diasuransikan ke bank, atau sertifikat yang diagunkan di bank.

Tidak mudah prosesnya bila sertifikat berada di pihak bank.

Namun sepanjang ada niat baik dari semua pihak pasti ada jalan ke luar untuk menyelesaikan masalah ini.

Ketua Komisi C DPRD, Nur Ahmad Syaifudin, mengungkapkan, hubungan Bisnis to bisnis (B to B) antara MLJ dengan pengusaha pernah ada kesepakatan yang tidak terselesaikan.

Yakni ada sebagian pengusaha yang menarik kembali sertifikat yang pernah dititipkan ke MLJ sebagai syarat pembayaran. MLJ memberi 20%, tetapi karena kesalahpahaman akhirnya sertifikat ditarik pengusaha. Nah persoalan ini menjadi ganjalan yang tidak

miudah diselesaikan.

Saat ini pemerintah yang menalangi pembayaran dengan konsesi MLJ akan melunasi pembayaran ke pemerintah selama 4 tahun. Ia setuju pemerintah juga melunasi pembayaran untuk pengusaha sekitar Rp 540 miliar. Dalam perkembangannya, apakah pengusaha mau lahannya dibeli Rp 300 ribu seperti kesepakatan awal, sementara harga tanah warga biasa dihargai Rp 1 juta/meter.

Setelah berjalan 9 tahun korban, baik warga maupun pengusaha yang belum dibayar mengalami kerugian besar. Pemerintah harus cepat mengambil alih pembayaran setelah sekian lama tidak ada kepastian.

Widagdo menambahkan, di dalam PAT itu ada sebagian lahan pengusahanyang belum terbayar maka pemerintah juga mengalami kesulitan untuk Q hds,adv melakukan penanggulan.Q

Tim Patroli Air Terpadu Jawa Timur melangsungkan inspeksi mendadak ke sepanjang Kali (sungai, red) Surabaya. Hasilnya, limbah PT Miwon mencemari Kali Surabaya yang disebabkan kerusakan pada pompa blower IPAL (instalasi pengolahan air limbah), sehingga limbah tak terolah dengan baik.

“Limbah Miwon ini bulan lalu tanggal 26 Februari 2015 sudah diambil tim saat menyusuri Kali Surabaya. Setelah diujikan hasilnya jelek tidak memenuhi baku mutu. Setelah diklarifikasi ternyata pompa blowernya rusak sudah sebulan ini,” kata Koordinator Tim Patroli Air Terpadu Jatim, Imam Rochani, Kamis (26/3).

Ia menjelaskan, tidak berfungsinya pompa di IPAL seharusnya dilaporkan pada instansi terkait seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kab Gresik atau BLH Jawa Timur. Sayangnya, tidak adanya laporan tersebut maka Imam menduga tidak ada itikad baik dari pihak Miwon untuk memperbaiki kinerja IPAL. “Seharusnya lapor kalau ada kerusakan di IPAL sehingga dari BLH Gresik atau BLH Jatim bisa segera memberikan masukan agar perbaikan bisa dilakukan segera. Kalau sudah sebulan ini rusak dan limbahnya yang di buang di Kali Surabaya buruk, tentu ini akan sangat berbahaya,” tandasnya.

Dari pantauan tim patroli di lokasi IPAL pabrik penyedap rasa tersebut, diketahui pompa blower yang rusak berada di bak

rac/bhirawa

Tim Patroli Air Jatim ketika mengambil sample untuk mengetahui tingkat pencemaran. aerasi unutk proses biologis lim- derajat celcius dan pH 7,91. bah. Dengan begitu, bak tidak diSelanjutnya, Tim Patroli Air fungsikan dan limbah tidak mela- Jatim melalui BLH (Badan Linglui proses yang semestinya. kungan Hidup, red) Jatim memTak hanya pompa yang tidak buatkan berita acara pengambiberfungsi, timjuga menemukan lan sampel limbah pabrik yang banyak lagon (kolam penam- berlokasi di Driyorejo Gresik pungan limbah di lahan Miwon tersebut. Salah satu karyawan yang hanya menggunakan me- Miwon bernama Wahyu yang dia tanah bukan bak cor. Luas- mendampingi tim patroli dalam dengan luas kolamnya pun cuk- memantau IPAL dan pengambiup besar di lahan sekitar satu lan sampel limbah memberikan hektare. Lagon tersebut juga klarifikasi. berpotensi mencemari tanah “Sejak sebulan yang lalu mekarena limbah yang belum tero- mang pompa blower kami yang di lah bisa meresap.

IPAL mengalami kerusakan. BeDari kedua temuan tersebut, tim berapa waktu lalu kami sudah pun mengambil sampel dari titik memanggil tim dari Korea untuk lepas outlet limbah yang menga- memperbaiki. Namun karena rah ke Kali Surabaya dan di lagon mesinnya yang rusak maka harus sekitar IPAL. Untuk titik outlet ada proses penggantian,” ungkap limbah saat diuji petugas dari Wahyu pada tim.

Perum Jasa Tirta (PJT) I pukul Saat ini pihaknya masih 14.45 WIB diketahui limbahnya menunggu kabar dari teknisi asal bersuhu 32,8 derajat celcius den- Korea. Rencananya mesin blower gan pH 7,88. Sedangkan limbah yang rusak akan diganti namun yang berada di lagon diambil harus menunggu kiriman suku Q rac pukul 15.45 WIB dengan suhu 35,2 cadang dari negeri ginseng.Q

Jumat Kliwon 27 MARET 2015

Pemkab Jember Segera Bangun Pelabuhan Baru di Gumukmas l Sambungan hal 1

Menurut dia, Kabupaten Jember memiliki potensi perikanan tangkap lestari ikan kakap sekitar 40.000 ton, tetapi baru 25 persen saja yang sudah tergarap.

“Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya ikan kakap di Jember karena belum adanya pelabuhan yang memadai, sehingga perlu pelabuhan baru untuk meningkatkan produksi ikan,” paparnya.

Ia menjelaskan pihaknya menilai salah satu lokasi yang strategis uintuk dijadikan pelabuhan baru yakni di kawasan Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas.

“Di kawasan tersebut dianggap cukup strategis dan memenuhi syarat untuk dijadikan pelabuhan baru, sehingga diharapkan mendorong para nelayan untuk meningkatkan hasil tangkap ikannya,” katanya.

Cahyono menuturkan pihaknya sudah mengajukan studi kelayakan ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten (Bappekab) Pemkab Jember, agar selanjutnya diteruskan kepada Bupati Jember MZA Djalal. “Apabila status tanah dan studi kelayakan sudah tuntas diproses maka pembangunan pelabuhan baru di Kecamatan Gumukmas dapat segera direlisasikan karena sudah didukung oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

Pembangunan pelabuhan baru di Kabupaten Jember dikabarkan sudah masuk ke dalam rencana induk pembangunan pelabuhan baru Kementerian Perikanan dan Kelautan karena kementerian tersebut akan membangun 24 pelabuhan baru di Indonesia, khususnya di daerah yang memiliki potensi ikan melimpah. n efi

Penyandang Disabilitas Minta Diberi Kartu Sakti Jokowi l Sambungan hal 1

Hadir dalam dialog tersebut Ketua DPRD Tulungagung Supriyono SE, MSi yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung dan Wakil Ketua DPRD Tulungagung Adib Makarim MH, sekaligus Ketua DPC PKB Tulungagung.

Menurut Didik Prayitno, sekalipun selama ini sudah ada perhatian dari peme­ rintah daerah atau pun pemerintah pusat, namun untuk layanan BPJS belum dapat mereka nikmati. Padahal, para penyandang cacat daksa yang tergabung dalam Percatu semuanya tergolong berekonomi lemah.

“Tolong kami diprioritaskan untuk mendapat Kartu Indonesia Sehat (KIS), atau Kartu Indonesia Pintar (KIP). Semuanya kami butuhkan,” pintanya.

Supriyono ketika menanggapi permintaan tersebut berjanji akan mengusahakannya. Ia mengatakan sudah seharusnya para penyandang disabilitas yang tergolong berekonomi lemah mendapat prioritas dalam mendapatkan kartu sakti program Presiden Jokowi.

“Sudah selayaknya mereka mendapat prioritas. Nanti kami akan koordinasi de­ ngan instansi terkait,” tandasnya.

Sebelumnya Ketua Komisi B DPRD Tulung­agung Widodo Prasetyo SP, meng­ ungkapkan permasalahan jaminan sosial kesehatan yang diminta Percatu bukan menjadi wewenang Komisi B. Masalah kesehatan merupakan wewenang Komisi C DPRD Tulungagung.

Meski demikian kedatangan dan permintaan anggota Percatu tetap menjadi perhatian Komisi B. “Dalam pertemuan ini kami sudah memanggil Dinsosnakertrans dan Bagian Kesra Pemkab untuk menanyakan program-program sosial yang bisa didapat oleh Percatu,” katanya.

Seusai dialog, Didik Prayitno pada Bhirawa kembali berharap apa yang telah dilakukannya bersama anggota Percatu dapat segera terealisasi. “Kami akan menunggu janji dari ketua dewan,” tandasnya.

Ia mengakui juga merasa heran dengan kedatangannya yang ditemui oleh Komisi B, bukan Komisi C. Menurutnya, ketika setahun lalu meminta untuk diberikan kartu BPJS mereka ditemui oleh Komisi C. “Kalau nanti ternyata kartu sakti juga tidak diberikan seperti kartu BPJS, kami akan kembali ke DPRD untuk menemui Komisi C,” katanya lagi. n wed

Ogah Obral Janji l Sambungan hal 1

para wakil rakyat ini kecewa.

Anggota DPRD Jatim Hery Prasetyo misalnya mengaku dia tidak akan berani mengumbar janji saat reses. Pasalnya, model reses akan lebih diperketat karena disinyalir banyak terjadi penyelewengan di lapangan yang dilakukan oleh oknumoknum yang tidak bertanggungjawab.

Banyak anggota dewan disinyalir obral janji pada masyarakat dan ketika janji tak direalisasikan, masyarakat menilai mereka berbohong dan membuat imej anggota dewan tercoreng.

Ironisnya hal ini digebyah uyah seakanakan seluruh wakil rakyat doyan umbar janji. ‘’Karenanya saat reses nanti saya tidak akan mengobral janji kepada konsti­ tuen. Hal ini perlu saya lakukan daripada saya dianggap berbohong,’’tegas politisi asal Demokrat.

Namun terlepas dari itu semua, politisi asal Lumajang ini mengaku puas ketika tahu keinginan masyarakat terkait program pembangunan dapat terpenuhi. Apalagi selama ini tidak semua program pemerintah dapat dinikmati oleh masyarakat yang hidup jauh dari perkotaan. Karena itu reses merupakan program yang mampu membantu pemerintah agar program pemerintah merata sampai di tingkat desa. n cty

SAMBUNGAN Jabatan Kepala Dindik Jatim Paling Diburu l Sambungan hal 1

dan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Provinsi Jatim Dr Saiful Rachman MM, MPd. Dua pejabat tersebut disebutsebut layak menjabat Kepala Dindik karena keduanya adalah mantan pejabat yang pernah duduk di Dindik Jatim. Meski begitu, beredar rumor lain jika pejabat yang bakal mengisi jabat­an itu bukan berasal dari orang Dindik. Namun pejabat yang memiliki kemampuan leadership yang sangat mumpuni. Sama seperti yang diinginkan Gubernur Jatim yang menyebut 50 persen kesuksesan organisasi ditentukan kepemimpinan.

Meski sudah beredar namanama pengganti Harun, namun di lingkungan Dindik Jatim justru beredar rumor yang sa­ngat mengejutkan. Yaitu, Harun bakal diperpanjang dua hingga tiga bulan ke depan. Alasannya untuk mengurus persiapan Ujian Nasional (UN) yang pelaksanaannya tinggal menghitung hari. Harun dipertahankan karena berhubungan dengan tanggung jawabnya sebagai Ketua Panitia UN Jatim.

Namun hal ini kemungkinan sangat kecil, sebab berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara, usia pensiun pejabat eselon II adalah 60 tahun. Itu artinya, setelah menginjakkan usia enam puluh tahun, seorang pejabat tidak boleh diperpanjang lagi.

Tak hanya itu, nama-nama pejabat yang sudah menduduki satu jabatan hingga lima tahun lebih juga tak luput dari sorotan.

Ada beberapa nama pejabat ese­lon

II yang sudah menduduki posisi lebih dari lima tahun. Yaitu, Kepala Dinas Pertanian Jatim Ir Wibowo Ekoputro MT yang telah menjabat selama enam tahun satu bulan.

Lalu, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Jatim Dr Sukesi Apt MRAS yang telah bertugas selama enam bulan satu bulan.

Wakil Direktur Pendidikan dan Pengembangan Profesi RSU Dr Saiful Anwar Malang Dr dr Budi Siswanto SpOG yang telah menjabat selama enam tahun satu bulan, Wakil Direktur Penunjang Pelayanan RSU Dr Saiful Anwar Malang drg Lalu Suparna yang telah menjabat selama enam tahun satu bulan. Kemudian, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ir Dewi Juniar Putriatni MSc yang telah menjabat selama lima tahun tiga bulan dan Kepala Badan Kepega­waian Daerah (BKD) Dr H Akmal Boedianto SH, MSi yang telah menjabat selama lima tahun tiga bulan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara disebutkan, pejabat bisa menduduki satu jabatan maksimal paling lama lima tahun saja. Meski begitu, dalam sebuah kesempatan Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soe­karwo pernah mengatakan, pejabat bisa menduduki jabatan lebih dari lima tahun dengan catatan pejabat tersebut sangat dibutuhkan, dan tidak ada penggantinya.

Dalam kesempatan itu, mantan Sekdaprov Jatim ini juga mencontohkan jabatan yang kini diemban Dewi J Putriatni bisa saja diperpanjang lebih dari lima

tahun. Alasannya mencarikan pengganti Dewi J Putriatni tidak gampang, karena membutuhkan keahlian khusus bidang ESDM. Terkait kapan pelaksanaan mutasi, banyak info yang berkembang mutasi bakal digelar, Jumat (27/3) hari ini. Namun ada pula yang menyebut mutasi digelar pekan depan, bisa pada 30, 31 Maret atau 1 April. “Soal waktu mutasi memang sangat sulit ditebak. Bisa sewaktu-waktu karena persiapan mutasi sudah rampung, tinggal melaksanakannya saja,” ungkap sumber di lingkungan Pemprov Jatim.

Dikonfirmasi mengenai mutasi ini, Kepala BKD Provinsi Jatim Dr H Akmal Boedianto tidak mau berkomentar ba­n yak. Ia hanya mengatakan, semua PNS yang tahun ini memasuki usia pensiun sudah mengajukan MPP (Masa Persiapan Pensiun).

Akmal juga memastikan semua pejabat yang tahun ini memasuki masa pensiun tidak mungkin diperpanjang lagi karena akan melanggar peraturan.

“Tidak ada lagi perpanjangan pejabat eselon II. Maksimal 60 tahun. Kalau dipaksa memperpanjang justru melanggar aturan,” ungkapnya.

Sementara itu, ketika dimintai komentarnya terkait siapa penggantinya sebagai Kepala Dindik Provinsi Jatim, Harun juga tidak berkomentar banyak. Meski terus didesak siapa kandidat kuat penerusnya di Dindik, Harun tetap tak mau berkomentar. “Gak eroh (tidak tahu),” katanya singkat melalui BlackBerry Messenger (BBM). n iib

Anggaran UN Jatim Tembus Rp 44, 9 M l Sambungan hal 1

dialokasikan tahun ini meningkat dari tahun lalu yang hanya Rp 40,4 miliar. Anggaran tersebut tidak hanya untuk provinsi, melainkan juga diperuntukkan untuk pelaksanaan UN di kabupaten/kota hingga satuan pendidikan.

“Anggaran bagi kabupaten/kota tidak sama.

Sebab, besarannya ditentukan banyaknya satuan pendidikan yang menyelenggarakan dan peserta yang mengikuti di daerah masing-masing ,” tutur Harun usai melaksanakan MoU penyelenggaraan UN dengan 38 kabupaten/kota se Jatim di Hotel Sahid, Surabaya, Kamis (26/3).

Harun mengatakan, anggaran UN untuk provinsi ini akan digunakan untuk pembiayaan mulai dari pendataan, sosialiasi, pengawasan di satuan pendidikan dan pemindaian lembar jawaban untuk jenjang SMP/MTs. Selain itu, anggaran ini juga digunakan untuk pencetakan ijazah serta Sertifikat Hasil UN (SHUN). “Yang paling besar untuk dua item ini. Mencetak ijazah dan SHUN,” kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, Harun juga mengungkapkan persiapan pelaksanaan UN

terdapat empat perguruan tinggi negeri (PTN) yang akan terlibat melakukan pemindaian soal-soal UN. Diantaranya ialah Universitas Negeri Surabaya yang akan bertanggung jawab untuk Kabupaten dan Kota Madiun, Kabupaten dan Kota Mojokerto, Sidoarjo, Nganjuk, Situbondo, Bondowoso, Jember dan adit hananta utama/bhirawa Banyuwangi. Institut Penandatanganan MoU pelaksanaan UN tahun ajaran Teknologi 10 Nopem2014-2015 antara Dindik Jatim dengan Dindik 38 kabu- ber (ITS) bertanggung paten/kota se Jatim di Hotel Sahid, Surabaya. jawab untuk Surabaya, dengan metode ComTerkait ini, Harun Kabupaten dan Kota puter Based Test (CBT) meminta kepada selu- Pasuruan, Jombang, telah memasuki babak ruh kepala Dindik kabu- Kabupaten dan Kota final. Puspendik sudah paten/kota untuk meng- Probolinggo, Tuban, menetapkan sebanyak klarifikasi ke Puspendik Pacitan, Trenggalek dan 165 sekolah di Jatim yang rencananya hari Lumajang. Di Univeryang akan menjadi pilot ini, Jumat (27/3) akan sitas Airlangga (Unair) project UN CBT melalui menggelar sosialisasi di memindai untuk Gresik, sesuai lampiran surat Jatim. Harun mewanti- Bojonegoro, Lamongan, Puspendik Nomor 0327/ wanti betul kepada daer- Ngawi, Magetan, PoH4/TU/2015. ah untuk melaksana- norogo, Pamekasan, Penetapan ini sem- kan UN CBT ini dengan Sampang, Sumenep dan pat membuat bingung seksama. Sebab, Jatim Bangkalan. Sedangkan Dindik Jatim lantaran merupakan provinsi untuk Universitas Negsebelumnya Puspendik dengan penyelenggara eri Malang pemindaian telah menetapkan 131 UN CBT dengan jum- untuk Kabupaten dan sekolah. Jumlah 131 lah terbanyak se Indo- Kota Malang, Batu, lembaga tersebut meru- nesia. “Tolong semua Kabupaten dan Kota pakan hasil verifikasi dicek, mulai dari jarin- Blitar, Kabupaten dan dari 197 lembaga yang gan hingga perangkat Kota Kediri serta Tuditunjuk Puspendik se- kerasnya. Tak terkecuali lunggagung.

“Kita akan berkejarbagai pilot project UN aliran listrik. Silahkan CBT se Jatim. “Kita berkoordinasi dengan kejaran dengan panitia belum tahu kenapa tiba- PLN atau menyiapkan SNMPTN. Jadi kami harap pengawas di tiba jadi 165 sekolah. Ini genset,” tandas Harun. pasti ada penambahan, Sementara itu, Pani- sekolah benar-benar tapi kita belum tahu tia Pemindaian UN Ja- jeli melaksanakan tutambahannya sekolah tim Alimufie Arif me- gasnya,” pungkas dia. mana saja,” tutur dia. nambahkan, di Jatim n tam

Garuda Tambah Kantor Layanan di Banyuwangi l Sambungan hal 1

timbangan oleh emiten berkode GIAA tersebut karena membuka ceruk bisnis MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition). “Kami ingin meningkatkan pelayanan dan pengembangan bisnis di sini. Melihat load factor pesawat, prospeknya bagus dan inline dengan tourism di Banyu­ wangi,” kata Flora Izza di selasela peresmian, Kamis (26/3).

GM Garuda Indonesia Cabang Banyuwangi Ismu Gito Waluyo, mengatakan sejak Garuda melayani penerbangan rute Surabaya-Banyuwangi-Denpasar pergi pulang pada 1 Mei 2014, load factor atau tingkat keterisian kursi pesawat rata-rata 76 persen. Di rute ini, Garuda menggunakan jenis pesawat ATR 72-600 berkapasitas 70 kursi. “Saat peak season

bisa 90-100 persen,” kata Ismu.

Ismu melihat, rute ini sangat strategis karena saling menghubungkan dua bandara internasional yakni Juanda (Surabaya) dan Ngurah Rai (Denpasar). Bahkan untuk rute Banyuwangi-Denpasar, kata dia, load factor bisa menyentuh angka 90 persen. Oleh karena itu, ia telah menyusun feasibility study perihal perlu tidaknya menambah frekuensi penerbangan atau mengganti ATR 72-600 dengan pesawat jenis CRJ 1.000 berkapasitas 90 kursi.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mengatakan Banyuwangi menyimpan prospektus yang semakin kentara menyusul gencarnya promosi pariwisata dan pembangunan hotel berbintang di kabupaten berjuluk Sunrise of Java tersebut.

“Kami menjadikan Banyuwangi tempat yang nyaman untuk meeting dan liburan,” kata Bupati Anas.

Apalagi Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk mengucurkan duit Rp 164 miliar untuk kebutuhan membangun sarana dan prasarana di Bandara Blimbingsari.

Pembangunan ini mencakup panjang landasan pacu, taxi way, appron, dan sarana ke­selamatan. Contohnya run way akan diperpanjang dari 1.800 meter menjadi 2.250 meter. Kondisi ini membuatnya yakin bahwa arus penerbangan dari dan ke Banyuwangi akan meningkat. “Sekarang masih tender di pusat. Bukan dalam bentuk uang, tapi pengerjaan proyek langsung,” ujarnya.

Secara khusus, Bupati Anas mengapresiasi atas keinginan Garuda Indonesia menggelar rapat koordinasi di Banyuwangi.

Menurut dia, forum ini efektif untuk menyebarkan testimoni soal Banyuwangi ke khalayak luas. n nan

11 Larangan Bansos Dinilai Kebijakan Menyesatkan l Sambungan hal 1

sapa Pakde Karwo itu, Bansos merupakan upaya peme­rintah untuk memberikan perhatian kepada warganya yang memiliki persoalan sosial, yang tidak mungkin lagi diberikan bantuan pendidikan atau keterampilan.

“Kalau ada orangtua yang sudah renta, usianya di atas 60 tahun, perhatian pemerintah yang bisa dilakukan adalah memberikan bantuan sosial, karena mereka tidak mungkin lagi menerima pendidikan se­ perti layaknya masyarakat yang masih muda,”tuturnya, Kamis (26/3).

Dijelaskan Pakde Karwo, jumlah orang berusia lanjut di Indonesia cukup banyak, terutama di daerah-daerah pinggiran. Mereka membutuhkan uluran tangan dari pemerintah untuk memenuhi dan meningkatkan ekonomi mereka.

Terhadap orang-orang seperti ini, yang dibutuhkan adalah bantuan yang riil, semisal mereka membutuhkan kambing untuk bisa dipelihara kemudian diambil untungnya. Jadi kebutuhan riil yang mereka butuhkan harus dipenuhi lebih dulu.

Makanya, yang bisa dilakukan pemerintah adalah memberikan bantuan langsung, berupa barang agar kesejahteraan mereka terangkat. Satu-satunya cara, ujar Pakde Karwo, adalah dengan memberikan bantuan sosial.

Menurut Pakde Karwo bantuan sosial itu sebenarnya juga diberikan di luar negeri, hanya saja namanya berbeda. Tetapi inti program itu adalah pemberian dana kepada masyarakat usia lanjut yang tidak mungkin lagi diberikan pendidikan atau keterampilan.

“Kalau usianya sudah tua, bagaimana mung-

kin diberikan pendidikan keterampilan, terkadang untuk mengingat usia mereka saja sudah lupa.

Tapi jika mereka diberi bantuan yang bisa dikembangkan seperti kambing dan sejenisnya masih bisa menghasilkan,”imbuhnya.

Program Bansos itu, kata Pakde Karwo masih tetap dibutuhkan oleh masyarakat.

Hanya saja untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, maka harus dilakukan pengawasan.

Pihaknya menolak jika program Bansos itu merupakan sarana kampanye pejabat untuk memperpanjang jabatanya. Ia mengatakan penilaian itu sangat naif, dan tidak berdasar.

Apalagi jika dicurigai untuk dana kampanye, itu menyedihkan dan tidak masuk akal.

‘Bansos itu diberikan oleh pemerintah siapapun yang menjabat, jadi jangan dimaknai untuk pencitraan apa­ lagi untuk sarana kampanye, tetapi yang jelas masyarakat membutuhkan karena kondisi mereka,”timpalnya.

Menurutnya kalau untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, caranya sangat mudah. Misalnya pemberian Bansos jangan dilakukan pada saat musim kampanye. “Kalau dicurigai ya jangan dilakukan pada saat kampanye. Itu persoalan teknis saja, tetapi yang jelas masyarakat membutuhkan itu,”tuturnya.

Selain melakukan MoU dengan UB terkait dengan pendidikan dan kesehatan, Pakde Karwo juga memberikan kuliah tamu kepada mahasiswa UB pada acara workshop aktivis di Gedung Widyaloka Kampus UB. Pada kesempatan itu, gubernur yang juga tokoh GMNI itu, memberikan kuliah tamu bertajuk Leader for Change, Responsive, Creative Initiative. n mut

Komisi B Minta Pemprov Tutup Pabrik Gula Rafinasi di Lamongan l Sambungan hal 1

jadi bahan evaluasi Komisi B terkait pabrik gula rafinasi di Lamongan. Salah satunya ternyata pabrik tersebut hanya mempunyai 150 hektare lahan tebu, itupun untuk pembibitan, bukan untuk bahan giling saat pabrik dibuka pada Agustus nanti.

“Kapasitas produksi pabrik KTM atau PT Kebun Tebu Mas itu sebesar 12 ribu TCD (Tonnes of Canes per Day) setiap giling. Artinya mereka membutuhkan tebu dari lahan 21 ribu sampai 24 ribu hektare, sedangkan yang dia punya cuma lahan pembibitan. Permasalahan ini yang akan dipertegas oleh Komisi B karena komisi tidak ingin petani Jatim kembali menjadi korban,” ujar politisi dari Fraksi Demokrat ini, Kamis (26/3).

Subianto, menegaskan, jika pabrik tersebut tidak memiliki lahan tebu yang siap giling, artinya pabrik tersebut akan impor row sugar untuk bahan pembuatan gula. Apalagi pabrik tersebut mempunyai izin impor dari pemerintah pusat, sehingga kemungkinan besar mereka akan melakukan impor dan jika itu terjadi maka nasib petani tebu Jatim akan kembali hancur.

Sebelumnya Komisi B DPRD Jatim mengapresiasi berdirinya pabrik rafinasi pertama di Jatim. Namun de­n gan catatan pabrik tersebut harus dapat menyerap tebu petani. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi B Muhammad Ka’bil Mubarok.

Komisi B DPRD Jatim pun menggelar sidak ke pabrik gula KTM di La­

mongan untuk mencari kebenaran informasi jika KTM tak menyerap tebu petani.

Jika mereka mengimpor raw sugar dikhawatirkan bocor ke pasar.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Jatim H Rofik menambahkan, yang pasti Komisi B menolak dan melarang pabrik tersebut impor row sugar. Jika itu sampai terjadi Komisi B DPRD Jatim tidak segansegan merekomendasikan untuk menutup pabrik tersebut. Untuk itu sebelum pabrik tersebut berproduksi Komisi akan memastikan lahan yang dimiliki, minimal 10 ribu hektare tebu siap giling. Jika tidak bisa memenuhi target lahan 10 ribu maka komisi siap melarang pabrik gula itu buka.

“Komisi juga akan mempertegas sistem jual putus, minimal harga pembeliannya harus 1,5 kali lebih tinggi dari harga pasaran, karena sistem putus ini petani tidak mendapatkan apa-apa, tidak memiliki tetes dan gula, jadi harganya harus lebih tinggi dari harga pasaran saat ini 50 juta per ton,” tegas politisi dari Fraksi PPP ini.

Sementara itu, Operation Director PT KTM Agus Susanto menyatakan dibangunnya pabrik gula ini akan menyerap tebu petani tidak hanya dari Lamongan, tapi juga dari luar Lamongan yaitu Tuban dan Bojonegoro, Madiun dan wilayah lain di Jatim. Di mana gula tersebut untuk memenuhi kebutuhan nasional yang masih ada kekurangan. Sedang untuk gula rafinasi pihaknya komitmen untuk memenuhi kebutuhan perusahaan makanan dan minuman. n cty

Suka Bernyanyi, Nekat Ikuti Ajang Pencarian Bakat hingga ke Jakarta l Sambungan hal 1

kali mengikuti tahap seleksi. Beberapa lagu populer milik Josh Groban dia siapkan untuk dinyanyikan saat berhadapan dengan dewan juri. Namun, ternyata dewan juri punya keinginan lebih. Dia diminta menyanyikan lagu berbahasa Indonesia dengan persiap­ an satu jam. “Waktu itu disuruh nyanyi lagu dua cincin milik Hello Band. Lagunya asyik sebenarnya.

Saya suka tapi karena tidak siap jadi tidak maksimal,” kata dia.

Bagi Alfrej menang atau tidak dalam ajang tersebut itu tidak penting.

“Waktu di Jakarta saya bisa mengenal anak-anak Indonesia. Dari Aceh hing-

ga Papua ada di sana. Kita bernyanyi dan saling bercerita kotanya. Meski belum keliling Indonesia, saya sudah bisa membayangkan keindahan budaya mereka,” tutur dia.

Sekilas Alfrej memang bukan seperti orang asing. Logatnya fasih dalam menggunakan Bahasa Indonesia. Orang mungkin mengira Alfrej hanyalah orang dari Papua. Meski ada kalimat yang kerap dibolak-balik, namun penggunaan bahasa Indonesia Alfrej tergolong bagus. Padahal, pria kelahiran Portharcourt Nigeria, 23 Desember 1994 itu baru belajar bahasa Indonesia enam bulan lalu di Prodi Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Surabaya.

“Saya belajar bahasa Indonesia baru enam bulan. Lumayan sulit tapi karena selalu ada yang mengajak komunikasi, makanya bahasa Indonesia saya terlatih terus,” ungkap Alfrej.

Alfrej memang mahasiswa yang cukup berbakat. Di samping mahir bernyanyi, bermain musik dan mencipta lagu, dia juga mahir menguasai bahasa asing. Selain Indonesia, dia juga menguasai bahasa Spanyol, Inggris, Perancis, dan beberapa bahasa di Nigeria seperti Yoruba, Pigeon dan Igbo.

Awalnya Alfrej tak menyangka bisa mendapatkan kesempatan dari Kedutaan Nigeria akan menerima beasiswa ini. Bahkan, demi belajar

bahasa Indonesia di Surabaya, Alfrej harus rela meninggalkan pekerjaannya sebagai pegawai pemerintah dan aktivis gereja. Padahal, dua profesi itu sudah membuat keluarganya bangga.

“Dari kecil saya sudah ingin belajar bahasa dari semua negara. Sekarang saya sudah menguasai sejumlah bahasa,” ungkapnya dengan wajah sumringah.

Alfrej paham betul, bagaimana caranya jika ingin menjadi orang berpengaruh di level internasional. Salah satunya ialah dengan menguasai bahasa sebanyak mungkin. “Saya ingin jadi public relation level internasional.

Karena itu harus paham banyak bahasa,” pungkas dia.*

12

Jumat Kliwon, 27 MARET 2015

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh) Pertanian Provinsi Jawa Timur

Jatim Siap Dukung Target Swasembada Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah bertekad mendukung target pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dengan menambah 10 persen produksi pangan nasional pada 2015. Oleh karena itu, Pemprov Jatim terus berupaya memacu produktivitas hasil pangan melalui berbagai program pertanian yang bukan saja dimaksudkan untuk menopang swasembada pangan, tetapi juga mewujudkan ketahanan pangan di Jawa Timur.

B

adan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Jatim juga menyatakan kesiapannya un tuk berperan dalam memacu produktivitas hasil pangan di Jawa Timur. Kepala BKP Provinsi Jatim Dra Hj Tutut Herawati, MM memberi perhatian khusus terhadap berbagai kebijakan strategis dan unggulan yang berkaitan erat dengan produksi pangan di Jawa Timur. Kebijakan-kebijakan strategis tersebut misalnya pengembangan Karangkitri, Program Desa Mandiri Pangan (Demapan), Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan pemberdayaan Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh) Pertanian Jawa Timur.

Dalam upaya memastikan berjalannya program-program tersebut, beberapa waktu lalu Kepala BKP Jatim Dra Hj Tutut Herawati MM

melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah untuk melihat secara langsung pelaksanaan program unggulan di atas di masing-masing daerah. “Kami ingin memastikan bahwa program strategis Bapak Gubernur untuk penguatan ketahanan pangan di Jatim berlangsung seperti harapan,” kata Tutut Herawati kepada Bhirawa kemarin.

Kepada Bhirawa, Tutut berharap pemerintah pusat juga lebih optimal optimal untuk mewujudkan hal tersebut dengan mengatasi masalah dan hambatan yang dialami daerah, termasuk Jawa Timur. Tutut menggambarkan salah satu hambatannya yakni, benih bantuan dari pemerintah. Ia menilai selama ini bantuan tersebut belum memenuhi prinsip enam tepat, yakni tepat waktu, jumlah, varietas, tem-

Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Jatim Dra Hj Tutut Herawati, MM saat melakukan peletakan batu pertama KRPL Kebun Bibit di Jember.

pat, mutu dan harga. Sehingga, menurut dia, bantuan benih kurang berpengaruh secara nyata. Selain itu, menurut Tutut, distribusi pupuk juga sering kali tidak sesuai kebutuhan, sehingga produktivitas tanaman tidak optimal.

Begitu juga dengan lemahnya penanganan serangan hama penyakit, belum optimalnya penanganan panen dan pascapanen, serta rendahnya harga pokok pembelian (HPP). Selain itu, Tutut juga menyampaikan, faktor ketersediaan air juga menjadi masalah penting.

Tekad pemerintah pusat untuk mewujudkan swasembada hasil pertanian Padi, Jagung dan Kedelai membuat Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh) pertanian Jatim menggeliat.

“Kami akan melakukan pendampingan ter-

hadap penyuluh pertanian dan meningkatkan kapasitas balai penyuluh pertanian,” kata sekretaris sekretariat Bakorluh Jatim Darminto.

Menurut Darminto salah satu metode penyuluhan pertanian untuk memperlihatkan secara nyata, baik cara maupun hasil dari penerapan suatu inovasi teknologi yang telah teruji adalah dengan demonstration ferming (Demfarm). Demfarm sebagai sarana pembelajaran mempunyai tujuan mempercepat proses diseminasi teknologi pertanian, meningkatkan ketrampilan dalam penerapan teknologi dan menumbuhkembangkan kelembagaan petani dan penyuluh pertanin.

Kepada Bhirawa, Darminto juga mengingatkan bahwa selain terus memacu produksi

beras, yang tak kalah pentingnya adalah untuk mengurangi konsumsi beras baik langsung maupun tidak langsung.

“Selain meningkatkan produksi beras, juga perlu didorong mengurangi konsumsi beras,” kata Darminto lagi. Ketika ditanyakan hambatan yang mungkin dihadapi terkait dengan pemenuhan target swasembada beras, jagung dan kedelai di Jatim, Darminto menjelaskan persoalan lahan akan jadi masalah.

“Pemenuhan swasembada untuk tiga komoditas secara bersamaan jelas akan berdampak para perebutan lahan pertanian yang luasnya kian menyusut ini. Belum lagi kebutuhan lahan untuk hasil pertanian lainnya,” kata Darminto. Q why*

Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Jatim Dra Hj Tutut Herawati, MM saat melakukan monitoring program Desa Mandiri Pangan di Tulungagung.

Mulai dari “Karangkitri” hingga “Aksi Desa Mandiri Pangan” Sejak tahun 2014 di Jatim telah melaksanakan kegiatan optimalisasi pemanfaatn pekarangan melalui kegiatan Pengembangan Karangkitri. Lahan pekarangan perlu untuk dikembangkan mengingat potensi pekarangan yang ada di Jatim cukup luas, namun sayangnya potensi ini belum dikelola secara optimal.

“Apabila dapat dikelola secara optimal akan memberikan konstribusi yang positif terhadap ketersediaan pangan, peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi, mengurangi pengeluaran keluarga serta menambah pendapatan keluarga,” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Jatim Dra Hj Tutut Herawati, MM Menurut Tutut, kegiatan pengembangan Karangkitri melalui pemanfaatan lahan pekarangan secara intensif yang dikelola oleh dasawisma desa maupun kota dengan menanam aneka tanaman sayuran, buah-

buahan, dan Tanaman Obat Keluarga (TOGA). “Program ini menjadi salah program unggulan pemerintah Provinsi Jatim yang kemudian menjadi ikon Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Jatim dan sejalan dengan strategi pemebnagaunjawa Timur,” kata Tutut lagi.

Selain program unggulan Karangkitri, di Jawa Timur juga dikembangkan Program Aksi Desa Mandiri Pangan. Program ini diarahkan agar masyarakat desa mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi, sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif secara berkelanjutan. “Upaya tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat guna mengenali potensi dan kemampuannya untuk mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah, sekaligus mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara efisien dan

Pelatihan pendampingan partisipatif di Kabupaten Blitar.

berkelanjutan,” kata Tutut Herawati.

Menurut Tutut, program ini merupakan upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di desa rawan pangan, dengan karakteristik kualitas sumberdaya masyarakat rendah, terbatasnya sumber daya modal, akses teknologi, dan infrastruktur pedesaan.

“Proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pelatihan, pendampingan dan peningkatan akses untuk pengembangan kerjasama partisipasi inklusif, pengembangan kapasitas individu, pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat, pengembangan sosial dan ekonomi serta, pengembangan ketahanan pangan,” kata Tutut lagi. Adapun sasaran pemberdayaan ditujukan untuk mengembangkan kelembagaan aparat, kelembagaan masyarakat, dan kelembagaan pelayanan di pedesaan.

Melalui fasilitasi pemerintah, kelembagaan tersebut mampu mengoptimalkan input yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dana, teknologi dan kearifan lokal untuk menggerakan sistem ketahanan pangan. Lebih lanjut menurut Tutut, ketahanan pangan masyarakat memerlukan dukungan koordinasi dan integrasi program lintas sektor yang diimplementasikan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana pedesaan.

Kegiatan Demapan dilaksanakan dalam empat tahap: persiapan, penumbuhan, pengembangan, dan kemandirian. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat miskin, penguatan kelembagaan masyarakatdan pemerintah desa, pengembangan sistem ketahanan pangan, dan peningkatan koordinasi lintas subsektordan sektor untuk mendukung pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perdesaan. Q why*

Monitoring program Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Jember.

Lindungi Gapoktan Lewat Penguatan LDPM Dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani, kelompok tani (poktan) dan atau gabungan kelompok tani (Gapoktan) terhadap jatuhnya harga gabah dan jagung pada saat panen raya dan aksesibilitas pangan, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui dana APBN telah melaksanakan kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (L-DPM).

Kepala BKP Jatim Tutut Herawati menjelaskan melalui kegiatan PenguatanLDPM ini pemerintah memberikan dana belanja bantuan sosial (bansos) yang bertujuan untuk mewujudkan stabilisasi harga pangan di tingkat petani dan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga petani.

Cara yang dilakukan, lanjut Tutut melalui pengembangan unit-unit usaha (unit usaha distribusi atau pemasaran atau pengolahan dan unit usaha pengelolaan cadangan pangan) dan pembangunan sarana penyimpanan milik Gapoktan sehingga dapat meningkatkan posisi tawar petani, meningkatkan nilai tambah produksi petani dan mendekatkan akses terhadap sumber pangan. Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk mendukung upaya petani memperoleh harga produksi yang lebih baik disaat panen raya; meningkatkan kemampuan petani memperoleh nilai tam-

bah produksi pangan dan usahanya melalui kegiatan pengolahan atau pengepakan atau pemasaran sehingga terjadi perbaikan pendapatan di tingkat petani dan memperkuat kemampuan Gapoktan dalam melakukan kegiatan pengelolaan cadangan pangan sehingga mampu mendekatkan akses pangan anggotanya saat menghadapi paceklik atau tidak ada panen.

“Dengan adanya kebijakan pemberdayaan Gapoktan di daerah sentra produksi maka diharapkan dapat meminimalkan tingkat fluktuasi harga di wilayah pada saat panen raya, sehingga terwujudnya stabilisasi harga di tingkat petani.

Dengan mengendalikan tingkat harga pangan diharapkan dapat mengatasi inflasi dan memotivasi bekerjanya mekanisme pasar secara efektif dan efisien,” harap pejabat yang dikenal santun ini. Lebih lanjut menurut Tutut, pelaksanaan penguatan-LDPM mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 sebanyak 154 Gapoktan yang tersebar pada 23 Kabupaten sentra produksi padi/jagung. Total alokasi dana Bansos Penguatan-LDPM yang sudah disalurkan ke Gapoktan sebesar Rp 32,4 milyar. Pada tahun anggaran 2014, Gapoktan yang dibina sebanyak sebanyak 42 Gapoktan. Q why*

Kepala BKP Jatim Dra Hj Tutut Herawati, MM dan rombongan saat kunjungan kerja ke Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Sekar Arum Banyuwangi.