Harian Bhirawa Edisi 27 Januari 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Yang atur anak kecil, yang diatur (Presiden) prematur, inkubatur jadinya,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 10

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon

Selasa Legi, 27 JANUARI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

27 JANUARI 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 09.00

Menerima Tamu dari UGM di Lap Keuangan BPKAD Jalan Sikatan Surabaya

 Wagub H Saifullah Yusuf

10.00

Meninjau RS Kusta di Mojokerto

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 11.00

Menggelar Rapat Pembahasan Implementasi UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemda di Ruang Rapat Sekdaprov

Pesawat Susi Air Uji Landasan di Bandara Trunojoyo Sumenep, Bhirawa Maskapai Susi Air melakukan uji landasan di Bandara Trunojoyo Sumenep. Pesawat yang direncanakan melayani jalur keperintisan di tiga rute yakni Sumenep-Surabaya, Sumenep-Bawean (Gresik) dan Sumenep-Kangean ini tiba di bandara milik Pemkab Sumenep , Senin (26/1) pukul 12.00.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Sumenep Moh Fadillah mengatakan, kedatangan

pesawat Susi Air di Bandar Udara Trunojoyo Sumenep ini untuk melakukan uji landasan.

Sebenarnya, bandara ini sudah spesifikasinya ATR 42 dengan kapasitas 45 penumpang, tapi sesuai ketentuan harus ada uji landasan sebelum dilakukan penerbangan perdana.

“Hari ini (kemarin, red) maskapai Susi Air melakukan uji landasan di Bandara Trunojoyo Sumenep. Karena sesuai aturan memang harus

ada uji landasan dulu baru dilakukan penerbangan perdana,” kata Moh Fadillah di Bandara Trunojoyo Sumenep, Senin (26/1).

Menurut Fadillah, maskapai Susi Air ini menggunakan pesawat Cessna Grand Caravan dengan kapasitas 12 penumpang. Direncanakan, Susi Air melayani dua kali penerbangan dalam

 ke halaman 11

Wali Kota Tak Toleransi SKPD Lamban Batu, Bhirawa Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu tak mau kompromi dengan Kepala SKPD yang memiliki kinerja lambat. Mereka tak akan memberikan toleransi kepada SKPD yang program kerja maupun proyeknya belum mulai dikerjakan pada Februari. Ketegasan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso saat memimpin apel Punjul Santoso pagi bersama para kepala SKPD di Balaikota Batu, Senin (26/1).

“Wali kota menginginkan pada Februari depan semua SKPD sudah memulai pengerjaan proyek maupun program kegiatannya. Karena SK penggunaan anggaran dari 40 SKPD sudah ditanda tangani wali kota semuanya. Jadi tidak ada alasan lagi jika program dan proyek itu tidak dilaksanakan,”ujar

 ke halaman 11

wiwieko/bhirawa

Pohon tumbang akibat angin ribut melintang di Jl Panglima Sudirman Kota Tulungagung yang belum disingkirkan dari Jalan Raya, Senin (26/1). Foto diambil pukul 06.30.

Hujan Angin Ribut Tumbangkan Pohon di Tulungagung Tulungagung, Bhirawa Sejumlah pohon di Kota Tulungagung, Minggu (25/1) malam, bertumbangan. Pohon-pohon tersebut tumbang setelah dihempas angin ribut di tengah hujan yang saat itu mengguyur Kota Marmer.

Beruntung angin ribut tersebut tidak sampai membuat bencana yang lebih besar, kendati sempat membuat aliran listrik sebagian warga Kota Tulungagung terganggu dan membuat sejumlah wilayah menjadi gelap gulita karena padamnya lampu listrik.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tulungagung Soeroto Ssos mengatakan sudah mengambil tindakan cepat begitu se-

 ke halaman 11

Melihat Pencuri di Telur TAK semua orang punya kelebihan supranatural. Di antara segelintir orang yang memiliki kemampuan itu adalah Direktur Utama BPR Delta Artha Sidoarjo Ratna Wahyuningsih. Dia mengaku memiliki kelebihan lebih itu saat masih anak-anak, sayang kemampuannya tidak diasah.

“Ketika masih kecil, saya bisa melihat wajah seorang pencuri dalam sebutir telur,” katanya belum lama ini.

Ceritanya, telur –telur ayam kampung milik neneknya yang berada di kandang ayam, tiap hari selalu hilang. Suatu saat perempuan yang saat ini tinggal di perumahan Tenggulunan Mega As r i , Kec Candi ini, ikut s a n g nenek ke kandang ayam.

Betapa

 ke halaman 11

Ratna Wahyuningsih

Sentil..  Peran Wantimpres dipersoalkan  Raja judi masuk anggota, apa kata dunia?  Ditugasi mengisi aktivitas harian, PNS Sidoarjo mengeluh  Bingung mau nulis apa karena terbiasa tedjo (tak jelas)  Masyarakat diajak budayakan minum jamu tradisional  Jual jamu tolak miskin pasti laku

samsul/bhirawa

Pesawat jenis Cessna Grand Caravan dengan kapasitas 12 penumpang milik Susi Air melakukan uji coba landasan di Bandara Trunojoyu Sumenep, Senin (26/1).

Mayoritas Masyarakat Jatim Tak Tahu 2015 Ada Pilkada Serentak Pemprov, Bhirawa Meski pemberitaaan di media massa terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terus berulang, ternyata mayoritas masyarakat Jatim masih belum tahu jika pada 2015 ini akan ada Pilkada serentak. Bahkan masyarakat juga tidak mengetahui siapa tokoh yang muncul sebagai kandidat calon kepala daerah.

Pengamat komunikasi politik asal Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Suko Widodo menuturkan, pihaknya telah melakukan survei ke beberapa daerah di Jatim pada awal Januari 2015.

Hasilnya 91,5 persen masyarakat tidak tahu jika ada Pilkada serentak, sedangkan sisanya 8,5 persen mengetahui.

Selain itu, dalam survei yang diselenggarakan Pusat Kajian Komunikasi (Puskakom) Unair, 95 persen masyarakat tidak tahu tentang se-

jumlah nama calon kepala daerah yang muncul di permukaan. “Hanya tiga persen yang tahu siapa saja bakal calon kepala daerah, kemudian dua persen sisanya tidak menjawab,” kata Suko Widodo, Senin (26/1).

Karena itu, pihaknya berharap kepada penyelenggara Pilkada, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan institusi terkait mulai bersosialisasi

TAHAPAN PILKADA SURABAYA TAHAPAN BAKAL CALON

Tidak disyaratkan dukungan partai Ada uji publik tentang kelayakan menjadi calon  Pendaftaran bakal calon pada 26 Februari – 3 Maret 2015  

TAHAPAN CALON

Untuk maju, calon harus mendapat dukungan partai minimal 20%  Calon perseorangan harus mendapat dukungan minimal 3% dari populasi penduduk dan dukungan itu tersebar di 50% kecamatan.  Pendaftaran calon pada 4-6 Agustus 2015 

Sumber : KPU Surabaya

 ke halaman 11

Konflik KPK-Polri, Aktivis Mahasiswa Desak Presiden Bersikap Tegas Pemprov, Bhirawa Puluhan aktivis mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jatim meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap tegas kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Khususnya dalam persoalan di tubuh kedua institusi hukum tersebut, karena bisa membuat masyarakat tidak tenang.

“Sesungguhnya Presiden Jokowi dapat bertindak tegas dalam menangani kasus yang sekarang sedang terjadi ini dan menjadi perbincangan masyarakat Indonesia,” kata Pengurus IMM Surabaya Tri Aji di sela unjuk rasa sebagai bentuk keprihatinan konflik PolriKPK, di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (26/1).

 ke halaman 11

Pilkada Surabaya, PKS Tolak Dukung Risma DPRD Jatim, Bhirawa Jika sebelumnya PKS mendukung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani untuk maju dalam Pilkada Surabaya Desember 2015 mendatang, namun seiring disahkannya Perppu Pilkada No 1 Tahun 2014, Partai dengan lambang padi dan kapas ini justru menolaknya.

Sebaliknya, PKS lebih memilih untuk mengusung kadernya sendiri.

 ke halaman 11

Seluruh Aset Dikmen Wajib Dilaporkan ke Provinsi Surabaya Masih Ragukan SE Mendagri

gegeh/bhirawa

Aktivis mahasiswa yang tergabung dalam IMM Jatim menggelar unjuk rasa meminta Presiden Jokowi bersikap tegas terhadap masalah Polri-KPK yang sekarang sedang memanas, Senin (26/1).

Dindik Jatim, Bhirawa Pemerintah kabupaten/ kota tak perlu lagi nggandoli urusan Pendidikan Menengah (Dikmen) SMA-SMK. Seluruh aset, tenaga pendidik dan kependidikan wajib dilaporkan ke provinsi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Hal ini tegas diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Jatim Harun menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Mendagri yang membatasi proses peralihan SMA-SMK paling lama dua tahun sejak UU No 23 Ta-

 ke halaman 11

Indonesia Larang Dua Apel Amerika

Kena Bakteri Berbahaya, Masyarakat Diminta Waspada Pemerintah Indonesia melarang perdagangan buah apel jenis Granny Smith dan Gala produksi Bidart Bros, Bakersfield, California, Amerika Serikat mulai Senin (26/1). Dua jenis apel yang biasa dijual dengan merek Granny’s Best dan Big B ini diduga terpapar bakteri Listeria Monocytogenes.

Rachmat Caesar, Surabaya Badan Karantina Pertanian (Berantan) Kementerian Pertanian mengimbau masyarakat agar berhatihati dalam mengonsumsi buah dan sayuran impor. Hal tersebut merespon kasus sejumlah orang yang terinfeksi bakteri bernama Listeria Monocytogenes setelah mengonsumsi candy berbahan baku apel Granny Smith dan Gala asal Amerika.

“Harus waspada, karena produk impor telah mengalami masa penyimpanan dalam durasi lama, makanya rentan bakteri,” kata Kepala Badan Karantina Kementan Banun Harpini, Senin (26/1).

Masyarakat juga diminta menjaga

kebersihan dengan mencuci produk buah dan sayuran yang akan dikonsumsi. Dengan kondisi seperti ini, masyarakat diminta mengonsumsi buah lokal yang nyatanya jauh lebih sehat dan segar. “Sekarang ini kita sedang panen manggis dan rambutan, lebih baik mengonsumsi buah lokal karena jauh lebih sehat dan segar,” kata dia.

Untuk melindungi masyarakat dari bakteri berbahaya akibat apel impor, Barantan telah menginstruksikan seluruh Unit Pelaksana Teknis trie diana/bhirawa untuk memperketat pengawasan Masyarakat diminta berhati-hati mengonsumsi buah apel impor dari Amerika karena

mengandung bakteri berbahaya. Pemerintah secara resmi telah melarang impor

 ke halaman 11 apel jenis Granny Smith dan Gala sejak Senin (26/1).

SURABAYA

2

Selasa Legi 27 JANUARI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Belum Ada Komunikasi Politik, Risma Akan Ditinggal PDIP Belum ada komunikasi politik antara Wali kota Tri rismaharini dengan PDIP, membuat partai banteng ini bakal berencana mengusung kader sendiri di Pemilukada Surabaya 2015.

Sementara PKB yang sebelumnya berinisiatif mendukung Risma, tiba-tiba berbalik menyerang .

Wakil Ketua Bidang Politik DPC PDIP Surabaya, Adi Sutarwiyono, mengatakan sampai sejauh ini kondisi internal partai masih muncul satu nama yang akan diusulkan menjadi calon Wali kota Surabaya ke depan.

“Internal partai menghendaki kader sendiri, dan afiliasinya adalah Pak Wisnu Sakti Buana ( ketua DPC,red) belum ada nama lain,” tegasnya.

Pada kesempatan kemarin Adi juga mempertanyakan niat dan keseriusan Tri Rismaharini jika ingin kembali maju di Pemilukada 2015. Menurutnya pihak PDIP belum mendapat komu-

nikasi apapun dengan Risma.

“Sekarang bergantung Bu Risma, apa membutuhkan PDIP atau tidak. Jika butuh ya komunikasi dong ? itu jika Wali kota ingin kembali dicalonkan melalui PDIP. Apalagi menurutnya, pada Pemilukada Surabaya 2010, pihaknya mempunyai kenangan saat mencalonkan Tri Rismaharini dan Bambang DH, sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota “ tanyanya.

Adi Sutarwiyono yakin, keputusan PDIP dalam menentukan calon yang diusung akan mempengaruhi konstelasi politik di Surabaya. Pasalnya, di kota

Pahlawan ini, PDIP diyakini mempunyai kekuatan politik yang signifikan. Kekuatan itu dibuktikan dengan perolehan suara di DPRD. Jika pada periode sebelumnya hanya meraup 8 kursi, pada pemilu legislatif 2014 mendapatkan 15 kursi.

“Tidak hanya kekuatan politik, dengan networking dan soliditas kepengurusan dan massa pendukungnya secara obyektif mempengaruhi peta politik di Surabaya,” terangnya.

Adi juga menegaskan mekanisme pencalonan kepala daerah di PDIP akan dilakukan sesuai mekanisme internal yang selam ini ada. Sebelum mengusung nama bakal calon Wali kota dalam Pemilukada Surabaya 2015, DPC PDIP Surabaya melakukan konsolidasi internal dengan merestrukturisasi kepengurusan partai.

Menurutnya hal ini sebagai upaya untuk penguatan kepe-

ngurusan dalam menghadapi Pilkada mendatang. “Pembahasan kepengurusan ini penting untuk memperkuat PDIP dalam Pilkada,” tuturnya. (26/1/15) Pria yang akrab disapa Awi ini memperkirakan, pergantian kepengurusan mulai dari tingkat pengurus anak cabang (PAC) hingga ranting akan selesai April.

“Targetnya April konsolidasi selesai,” ujar lulusan FISIP Unair.

Terkait siapa bakal calon walikota yang akan diusung PDIP, Adi Sutarwiyono mengungkapkan, bahwa partainya mempunyai mekanisme dalam pengambilan keputusan tersebut melalui rakercabsus (Rapat kerja Cabang Khusus). Namun, pelaksanaan rakercabsus tersebut masih menunggu kepastian skema waktu tahapan pemilukada.

“Jika penjaringan bakal calon mulai Februari, kita siap gelar raker bulan itu. Jika mundur ya

kita mundur,” terangnya.

Sementara Musyafak Rouf Wakil Ketua DPW PKB Jatim bidang Monitoring dan Evaluasi Pilkada yang mengatakan jika dukungan terhadap Risma mulai luntur meskipun sebelumnya berniat akan kembali mengusung Risma di Pilkada 2015, karena dianggap tak responsif dengan dukungan itu .

“Saya yakin Bu Risma nggak ngreken (Tidak peduli) dengan PKB. Sampai hari ini, gayanya (Tri Rismaharini) harus didekati dan yang nemui saya kira juga tim lapisan ke sekian,” terangnya Mantan Ketua DPRD Surabaya ini mengakui, dalam menentukan bakal calon walikota pihaknya akan melakukan survey dahulu. Ia mengakui, dari survey independen yang dilakukan pihak lain, elektabilitas Tri Rismaharini masih tinggi.

“Elektabilistas Risma di atas 50 persen. Jika incumben di

bawah 50, pasti kalah,” ujarnya.

Untuk mengukur elektabilitas bakal calon yang diusung PKB akan menurunkan tim dari DPP. Musyafak meyakini, tidak hanya PKB, Tri rismaharini juga bersikap jual mahal dengan partai politik lainnya. “Itulah susahnya jika orang terlalu kuat di birokrasi,” kata Musyafak Fatalnya lagi, Musyafak Rouf dengan yakin juga menuding bahwa Tri Rismaharini ternyata tak sebersih yang selama ini diperkirakan orang, karena dirinya mengetahui jika depot milik anak Wali Kota perempuan pertama di Surabaya ini ternyata hasil pembelian salah satu pengusaha di Surabaya.

“Banyak orang yang lihat cela Bu risma, kalau anaknya punya warung (Depot) di Kertajaya Indah yang konon dibelikan pengusaha terkenal di Surabaya. Ini tidak Q gat fitnah ini,” pungkasnya.Q

2016, Semua Angkot Dikelola Pemkot Dishub Surabaya, Bhirawa Pemkot menegaskan rencananya untuk mengakuisisi kepemilikan angkot perorangan tahun depan. Sesuai dengan munculnya aturan angkutan umum plat kuning harus berbadan hukum, Pemkot akan membeli setidaknya 4700 unit angkot dan perizinannya untuk dikelola langsung oleh pemerintah kota (Pemkot) Surabaya.

trie diana/bhirawa

Menemui Para Pekerja

Kadisnaker Surabaya Dwi Purnomo SH MM saat menemui 45 pekerja yang mengadu telah di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari Perusahaan di Surabaya. Sementara untuk menyelesaikan masalah ini, kadisnaker menemui mereka sambil bersantai di warung kopi depan kantor Disnaker jalan Jemursari Timur Surabaya. Jadi penyelesaian masalah tidak hanya didalam kantor namun juga bisa bersantai seperti yang dilakukan Kadisnaker tersebut, Senin (26/1).

PANGGUNG BIROKRASI

Tak Setuju Pengiriman TKI Non Formal Pemkot, Bhirawa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menegaskan dirinya sejak dulu tidak sepakat dengan konsep pengiriman TKI ke luar negeri tanpa adanya bekal keterampilan. Sebab, tanpa skill, dikhawatirkan akan membawa situasi kurang menguntungkan bagi pekerja.

Untuk meningkatkan kualitas pekerja Surabaya, pemkot menerapkan upgrade skill. Dikatakan Risma, sedikitnya 50 pelajar jurusan keperawatan dikursuskan bahasa Jepang.

Mereka memang diproyeksikan bekerja di Negeri Matahari Terbit. Informasinya, Jepang memang membutuhkan banyak perawat guna ditempatkan di berbagai fasilitas kesehatan.

Selain itu, sekitar 80-an anak mendapat beasiswa sekolah juru masak. ‘’Anak-anak itu belajarnya di Surabaya tapi penempatan kerjanya di Singapura dan Malaysia. Di sana, kesempatan bekerja sebagai chef profesional terbuka lebar,’’ imbuh dia.

Ke depan, pemkot bakal menggagas sekolah perfilman, animasi dan software berbasis teknologi informasi. Saat ini sudah ada 48 anak yang dijadikan pioner pendidikan khusus ini. Nantinya, kata Wali Kota, bidang studi ini akan diarahkan untuk sektor industri kreatif.

Dengan berbekal skill dan keterampilan yang mumpuni, tenaga kerja Indonesia bisa lebih dihargai dan mempunyai nilai tawar yang baik. Hal itu otomatis juga berdampak Q dre pada penghasilan mereka.Q

Dewan Siapkan Perda Pelayanan Tenaga Kesehatan DPRD Jatim, Bhirawa Menghadapi serbuan tenaga kesehatan yang akan masuk ke Jatim terutama dalam menghadapi MEA 2015, Komisi E DPRD Jatim menyiapkan perda pelayanan tenaga kesehatan masyarakat. Hal ini sebagai upaya untuk melindungi tenaga kesehatan lokal yang memang dalam memiliki keahlian masih sangat minim.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Herry Sugihono mengatakan dengan adanya Perda tersebut diharapkan bisa menjadi standarisasi bagi tenaga ahli kesehatan atau dokter yang akan buka praktek di Jatim.

Di sisi lain nantinya yang terpenting tenaga kesehatan asing yang akan masuk Jatim harus bisa berbahasa Indonesia dan mengetahui sosial budaya masyarakat Jatim.

“Jadi jangan mentang-mentang MEA semuanya bebas masuk. Kami buat standarisasi agar bisa dikontrol dokter-dokter asing atau tenaga kesehatan yang akan buka praktek atau klinik di Jatim,”terangnya saat ditemui dikantornya, Senin (26/1).

Politisi asal Partai Golkar ini mengatakan saat ini perda tersebut masih dalam penyusunan dengan Dinas Kesehatan dan beberapa instansi terkait. “ Masih dibahas standart-standart apa yang diterapkan nantinya untuk dokter atau perawat negara asing yang akan masuk ke Jatim. Pokoknya seleksinya ketat,”pungkasnya.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi E DPRD Jatim, Hery Prasetyo. Menurutnya sudah saat Jatim membentengi diri untuk Q cty menahan serangan dan serbuan tenaga kerja asing ke Jatim.Q

Kabid Angkutan Dishub Kota Surabaya, Tundjung Iswandaru menyebutkan bahwa angkutan umum di Surabaya yang berjumlah 4700 unit semuanya adalah milik perorangan. Dan saat ini, yang sudah mendaftarkan usaha angkutan umumnya ke koperasi masih sangat sedikit. Bahkan tidak mencapai 10 persennya.

“Kami sudah melakukan sosialisasi berulang kali ke para pengusaha angkutan umum, dan mayoritas dari mereka masih enggan untuk menggabungkan diri ke koperasi lantaran takut asetnya akan dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah kota. Jadi nantinya di tahun 2016 murni harus berbadan hukum,” terang Tundjung ketika ditemui Bhirawa di ruang kerjanya, Senin (26/1).

Spekulasi mereka memang tidak salah, namun menurut Tundjung yang masih belum dipahami para pemilik angkutan umum adalah, dengan pembelian armada mereka, bukan berarti para pemilik angkutan umum itu lalu lepas tangan begitu saja.

Melainkan, para pemilik angkutan itu yang misalnya mereka langsung mengemudikan kendaraan, maka mereka akan tetap mengemudikan angkutan umum tersebut sendiri.

Sebab, berdasarkan grand design rerouting Dinas Perhubungan, semua angkutan umum akan terdaftar dalam sebuah koperasi-koperasi. Setelah itu, semua koperasi yang ada ini akan dikelola oleh sebuah operator besar yang memiliki kecakapan dalam hal manajemen angkutan umum. “ Sebab, kalau koperasi itu kan tidak memiliki pengetahuan itu, jadi operator besar inilah yang akan mengendali-

kannya,” imbuhnya.

Selain mengubah konsep manageman angkutan umum, Dishub juga akan mengubah semua rute dan trayek angkutan umum yang ada di Surabaya. Dimana dalam grand desain tersebut, nanti tidak akan ada lagi kejadian dimana angkutan umum ngetem di suatu titik yang menyebabkan kemacetan. Angkutan umum itu akan terus berjalan ada ataupun tidaknya penumpang.

“Dan Insyaallah lelang trayek pada tahun ini (2015). Dan nanti pengemudi akan digaji oleh pemkot Surabaya, dengan hitungan sistem rupiah perliter. Jadi berapa jauh mereka beroperasi, nah itulah yang kita bayar,” bebernya.

Dengan sistem ini, menurut Tundjung, seharusnya akan banyak menguntungkan para pengusaha angkutan umum, khususnya yang juga merangkap sebagai pengemudi. Dimana mereka tidak lagi tertarget harus dapat berapa perhari dan pendapatannya bergantuing pada banyaknya jumlah penumpang. Sebaliknya, semakin banyak hitungan kilometer yang mereka lalui setiapharinya maka pendapatan mereka juga akan semakin banyak.

“Selain itu, kita maunya nanti para penumpang angkutan umum tidak lagi membayar dengan uang tunai. Melainkan dengan menggunakan kartu prabayar,” terangnya. Dengan begitu, maka harapan Dishub dan pemkot, struktur managemen angkutan di Surabaya akan lebih tertata.

“Ya kita akan terus sosialisikan. Sebab nanti yang ikut lelang trayek baru adalah koperasi, jadi kalau angkutan umum tidak daftar ke koperasi, maka tidak bisa ikut Q geh terdaftar di trayek,” pungkasnya.Q

Komisi C Temukan Kerjasama PT PWU dengan PT Benoa Tak Prosedural DPRD Jatim, Bhirawa Kecurigaan Komisi C DPRD Jatim terhadap ketidaktransparanan PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim salah satu BUMD milik provinsi Jatim dalam pengelolaan aset maupun sumbangsih ke PAD semakin menemui jalan terang. Bahkan dari hasil hearing diketahui

kerjasama sewa menyewa aset di jalan Ngagel No. 137 Surabaya ternyata tak prosedural dan deviden ke PAD tak sesuai dengan amanat Perda pendirian PT PWU Jatim.

“Dalam Perda dinyatakan bahwa deviden yang diberikan PT PWU Jatim untuk PAD adalah sebesar 60% dari laba

bersih diputuskan melalui RUPS. Tapi faktanya tidak demikian, jadi PT PWU Jatim sudah melanggar Perda,” ujar Thoriqul Haq ketua Komisi C DPRD Jatim usai hearing dengan Biro Perwkonomian Jatim, Komisaris Utama PT PWU dan Direktur Keuangan PT PWU Jatim di ruang Komisi C

DPRD Jatim, Senin (26/1).

Dicontohkan Thoriq, laba bersih PWU Jatim tahun 2010 mencapai Rp. 5,064 miliar dan deviden yang diberikan ke PAD APBD 2011 sebesar Rp. 3 miliar. Kemudian laba bersih tahun 2011 sebesar Rp.15 miliar tapi PAD 2012 yang disetorkan hanya Rp. 3,270 miliar. “ Ini khan sangat aneh, laba

bersih naik hampir tiga kali lipat tapi PAD yang disetorkan hanya mengalami kenaikan sedikit,” jelas politisi asal PKB. Kemudian laba bersih mengalami penurunan di tahun 2012 sebesar Rp12 miliar, namun PAD 2013 yang disetorkan PT PWU Jatim justru naik sedikit menjadi Q cty Rp. 3,365 miliar.Q

Anies Dibantu Pemkot Pulang dari Malaysia Bekerja di luar negeri tidak melulu menyenangkan. Misalnya seperti yang dialami Anies Deka Sany. Tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia ini sudah setahun terakhir berniat pulang ke tanah air.

Namun apa daya paspor miliknya ditahan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Alhasil, dia pun harus bersabar memendam hasratnya berjumpa dengan keluarga di Kota Pahlawan.

Jalan keluar bagi Anies bermula saat dia menceritakan keluh kesahnya kepada orang tua yang berdomisili di Surabaya. Akhirnya dengan difasilitasi salah satu LSM, mereka menulis surat kepada Wali Kota Tri Rismaharini.

Setelah melalui sejumlah prosedur, pada Senin pagi (26/1), Anies berhasil pulang ke kampung halaman. Dia membawa serta Arief Amir, anaknya yang baru berusia enam bulan. Begitu menginjakkan kaki di Surabaya, Anies langsung mene-

mui Wali Kota Risma untuk mengucapkan terima kasih. ‘’Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemkot Surabaya dan Ibu Wali Kota pada khususnya yang telah sangat membantu memudahkan proses kepulangan saya,’’ ujar Anies saat dijumpai di balai kota.

Perempuan kelahiran 13 Februari 1994 ini lantas menuturkan kronologis pengalamannya selama bekerja di Negeri Jiran. Anies pertama kali memulai karirnya di sebuah perusahaan bidang elektronik pada 2012.

Penghasilannya per bulan berkisar 1.100 ringgit, atau jika dikurskan ke rupiah sebesar Rp3.850.000 (asumsi 1 ringgit = Rp 3.500).

Setelah setahun bekerja, Anies merasa tidak betah.

Pasalnya, atasan kerap bertindak tidak adil. Hak cuti dan hak-hak pekerja lainnya tidak diberikan sebagaimana mestinya. Akhirnya, wanita yang tercatat warga Sidotopo ini memutuskan berhenti.

Keputusannya berhenti bekerja tidak serta-merta mengakhiri masalah. Perusahaan menganggap Anies mengingkari kontrak kerja. Imbasnya, paspor Anies ditahan pihak perusahaan.

Tanpa paspor, dia was-was lantaran takut dianggap tenaga kerja ilegal. Maklum, beberapa waktu terakhir, pemerintah Malaysia gencar melakukan razia imigran.

Sementara, di sisi lain, dia tak bisa pulang tanpa dokumen paspor yang lengkap.

Cerita Anies tersebut mendapat respon dari Risma.

“Sudah mendingan nggak usah kerja-kerja di luar negeri. Kalau tau kondisinya seperti itu, lebih baik kerja

di sini (Surabaya) saja,” kata Wali Kota perempuan pertama di Surabaya.

Risma mengaku menerima surat keluh-kesah dari orang tua Anies. Setelah membaca surat tersebut, dia langsung menginstruksikan dinas sosial untuk menelusuri dan melakukan survei langsung. Tujuannya, guna memastikan bahwa Anies adalah benar warga Surabaya. “Ketika mengetahui ada warga Surabaya yang mendapat kesulitan di luar negeri, kami langsung tindak lanjuti,” terangnya.

Memulangkan Anies ternyata bukan perkara mudah. Perusahaan tetap bersikukuh menahan paspor Anies karena dianggap bekerja tak sesuai kontrak.

Untuk itu, pemkot berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur.

Setelah melalui proses lobi-lobi alot, akhirnya Anies diperbolehkan pulang ke

trie diana/bhirawa

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ketika menggendong bayi Arief Amir putra dari Anies Dekasani saat di Ruang kerja Wali Kota, Senin (26/1).

Surabaya.

Untuk urusan dokumen Anies hanya satu dari seMenurut Risma, langkah akan diselesaikan kemu- kian banyak warga Surabaya pertama yakni koordinasi dian,” katanya. yang mempunyai problem dengan KBRI sangat kruProses pemulangan Anies ketenagakerjaan di Malaysial. Hal itu guna memas- memakan waktu lebih ku- sia. Oleh karenanya, pemkot tikan terlebih dahulu bahwa rang satu minggu sejak pe- akan mencoba menelusuri Anies dalam kondisi sehat laporan hasil survei dinsos kejelasan warganya yang dan aman. “Yang penting ke Wali Kota. Kendati de- mengais rejeki di negeri pekerja ini diamankan dulu. mikian, menurut Risma, orang.Q dre

SURABAYA

Selasa Legi 27 JANUARI 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

SNMPTN 2015

Daftar Prodi Seni dan Olahraga Wajib Sertakan Protofolio Surabaya, Bhirawa Kabar gembira bagi lulusan SMA/SMK yang memiliki bakat seni dan olah raga. Tanpa harus memiliki prestasi ,peminat program studi seni dan olahraga dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun ini bisa berkesempatan lolos di perguruan Tinggi Negeri.

Laiknya audisi acara pencarian bakat, pendaftar SNMPTN prodi seni dan olah raga harus menyiapkan portofolio berbentuk karya sebagai bahan penilaian selain nilai rapor yang sudah dikirim sekolah ke Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).

Humas SNMPTN dari ITS Bekti Cahyo Hidayanto mengungkapkan, portofolio berisi dokumentasi kumpulan karya, penampilan seni atau olahraga yang dihasilkan selama SMA melalui kegiatan formal di sekolah atau di luar sekolah.

“Dokumentasi ini tidak harus prestasi. Meski tidak berprestasi kalau ada dokumentasi yang menunjukkan bakat peminat, itu bisa dimasukkan,” terang Bekti,

Senin (26/1). Jika belum memiliki dokumentasi, peminat bisa mendokumentasikan sendiri penampilannya khusus untuk menyiapkan pendaftaran SNMPTN. Karya/penampilan yang disertakan di portofolio berbedabeda untuk masing-masing prodi. Seperti Seni Rupa yang harus menyertakan satu gambar komposisi benda, satu gambar suasana dan karya tambahan. Sementara Seni Tari harus membuat rekaman tari tunggal (tradisi) dan rekaman tari berkelompok.

“Untuk tari berkelompok, peserta pendaftar harus me makai kostum yang berbeda,” imbuhnya.

Sementara Seni Musik harus

membuat rekaman menyanyikan lagu wajib tanpa iringan musik dan rekaman praktek alat musik atau menyanyi dengan iringan musik. “Dalam rekaman harus menyertakan wajah pesertanya.

Karena tahun lalu ada rekaman main gitar tapi hanya gitar dan tangannya saja yabg direkam.

Sedangkan pemainnya tidak kelihatan. Ini kan meragukan,” katanya.

Sedangka. Seni Drama membuat rekaman monolog dan pantomin. Dan olahraga membuat rekaman ketrampilan/teknik cabang olahraga serta dokumen informasi kesehatan siswa. Masing-masing karya harus dilampiri lembar pernyataan orisinalitas karya yang ditandatangani siswa dan kepala sekolah berikut stempel sekolah dan bukti raihan prestasi jika ada.

Khusus olahraga harus menyertakan surat rekomendasi KONI atau pengurus cabang olahraga. Proses pengunggahan dokumen portofolio ini dilaksanakan bersamaan dengan pro-

ses pendaftaran SNMPTN 2015.

“Proses verifikasi bersamaan dengan masa pendaftaran bagi siswa yang lulus seleksi (9 Juni 2015). Jika panitia ragu maka peserta bisa diminta mempraktekkan keahiannya,”tegasnya.

Di ITS, Bekti merinci prodi yang mewajibkan mendaftar dengan portofolio antara lain desain produk dan desain komunikasi visual.

Selain ITS, PTN di surabaya yang paling banyak mensyaratkan portofolio adalah Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Ada tujuh prodi yang wajib menyertakan portofolio yakni Pendidikan Seni Rupa, Ilmu Seni Rupa, Pendidikan Sendratasik, Seni Musik, Desain Komunikasi Visu¡l, Pendidikan Keolaragaan, Pendidikan Kepelatihan dan Ilmu Keolahragaan.

“Selama ini kami cukup percaya dengan portofolio yang dikirim pendaftar, tentu yang sesuai kriteria. Karena itu kami tidak perlu mengetes peserta lagi,” kata Kepala Humas Une-

sa Suyatno.

Salah satu kriteria yang wajib dipenuhi pendaftar adalah orisinalitas atau keaslian karyanya. Diakui doktor sastra ini, selama ini banyak sekali karya yang meragukan. Seperti menari

dengan menggunakan topeng, memainkan elektone yang hanya terlihat tangan tanpa ada wajah pemainnya serta foto lukisan yang hanya terlihat tanganya.

“Kalau seperti ini sudah pasti Q tam kami tolak,” kata Suyatno.Q

RAGAM INFO Kunjungan Menko Kemaritiman

Biar PD, Pakai Sabu, Tiga Wanita Diringkus Polisi Polrestabes Surabaya, Bhirawa Keberadaan tempat hiburan malam di Surabaya, acap kali digunakan sebagai sarang peredaran narkotika. Kali ini Satreskoba Polrestabes Surabaya berhasil membongkar peredaran narkoba dikalangan pegawai tempat hiburan malam yang berada di kawasan Surabaya Barat.

Ketiga tersangka yang berhasil diamankan petugas adalah Erkas alias Shela (22) warga Jl Dukuh Kupang Surabaya, Wiwik (31) dan Devi (29) warga Jl Siwalan Kerto Surabaya. Dari ketiganya, petugas berhasil mengamankan barang bukti 1 poket sabu seberat 0,37 gram, 1 buah pipet kaca berisi sabu seberat 2,16 gram, 1 buah kompor bakar, dan 1 unit HP. Kanit Idik I Satreskoba Polrestabes Surabaya AKP Moch Yasin mengatakan, ketiga tersangka ini merupakan satu teman kerja di tempat hiburan malam di kawasan Surabaya Barat. Mereka mengaku menggunakan narkoba jenis sabu untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada saat melayani tamu. Tak hanya itu, ketiganya cukup lama menggunakan Q bed barang haram tersebut.Q

Segera Laporkan Kader Pemboikot ke DPP DPRD Surabaya, Bhirawa Ketua DPC Gerindra Surabaya, BF Sutadi menegaskan bakal ada punishmen bagi kader dan pengurus yang melakukan boikot acara partai termasuk Raker DPC Gerindra yang digelar awal bulan lalu.

Minggu (25/1) lalu DPC Gerindra Surabaya menggelar rapat konsolidasi partai dengan agenda meminta klarifikasi sejumlah PAC dan Aden Dharmawan Bendahara DPC yang dianggap telah melakukan boikot terhadap kegiatan partai yakni Sarasehan/Raker Gerindra Surabaya pada tanggal 8/1/15 minggu lalu.

Dalam waktu dekat, Ketua DPC Gerindara akan melaporkan kejadiannya ke DPP dan meyakini bahwa kader yang telah melakukan boikot akan mendapatlan sangsi partai.

Desakan sejumlah PAC partai Gerindra Se Surabaya dan pengurus harian DPC Gerindra Surabaya untuk meminta klarifikasi terhadap sejumlah PAC dan Aden Dharmawan Bendahara DPC terkait sikap boikot yang dilakukan rupanya akan Q gat berlanjut ke tingkat DPP.Q

Untuk mendukung kebijakan poros maritim, rencana TNI AL akan menyiapkan pangkalan penyanggah di kawasan perbatasan yang terdiri dari tiga pangkalan di wilayah Armabar dan tiga pangkalan di wilayah Armatim. Tampak TNI ADE Supandi bersama Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo menuju ruangan Apel Komandan Satuan (AKS) TNI AL 2015 di Gedung Graha Samudera Bumimoro Surabaya, Senin (26/1). trie diana/bhirawa

Peserta KB Baru Pusyan Gatra Meningkat Jember Diingatkan Lebih Peduli Lingkungan Pelayanan yang diberikan Pusyan Gatra kepada masyarakat. dna/bhirawa

Surabaya, Bhirawa Jumlah peserta KB baru di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan Gatra) BKKBN Jatim terus meningkat. Jika dilihat total peserta KB baru dari bulan Januari-Desember 2014 mencapai 262 orang, sedangkan jumlah peserta KB lama sebesar 577 orang.

Ketua Pusyan Gatra I BKKBN Jatim Kustiyah Wardhani S.S menyatakan, banyaknya peserta KB baru disebabkan karena pelayanan yang diberikan

kepada masyarakat dinilai memuaskan. Selain itu kerja keras dari relawan atau kader KB di lapangan menjadi faktor penentu dalam menambah peserta KB baru. ‘’Jika dilihat kerja keras dari relawan KB saat ini sudah baik tinggal bagaimana kita bisa memaksimalkannya’’ ucapnya.

Dijelaskannya, sampai saat ini jumlah pelayanan KB di Pusyan Gatra mencapai 942 orang sedangkan untuk pelayanan Keluarga Sejahtera (KS) di Pusyan

Gatra telah melayani 756 orang.

Untuk jumlah kunjungan (kasus) mencapai 1.698 orang. Menurutnya, dari banyaknya pelayanan KS banyak didominiasi oleh golongan lansia sebanyak 639 orang, remaja 104 orang dan balita 13 orang. Sedangkan untuk pelayanan peserta KB baru terbanyak didominasi oleh Medis Operasi Pria (MOP) sebanyak 116 orang, Implant 100 orang dan IUD 46 orang. ‘’Di Pusyan Gatra untuk jumlah peserta yang kontrol (peserta KB lama) mencapai 217 orang rinciannya adalah 1 MOW, 58 MOP, 88 IUD dan 70 MOP,’’ ucapnya.

Wanita berjilbab ini menuturkan, untuk tahun 2015, Pusyan Gatra tidak memberikan target berapa jumlah kunjungan dan pelayanan yang harus dicapai. Semakin banyaknya jumlah pelayanan dan kunjungan masyarakat ke Pusyan Gatra akan memberikan prestasi tersendiri bagi Pusyan Gatra ke Q dna depan.Q

Dugaan Penyalagunanan Pembangunan Mes Santri Kemenag Jatim

Hari Ini Penyidik Panggil Lima Saksi PPHP Kejati Jatim, Bhirawa Pemeriksaan tiga saksi dari Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang dijadwalkan penyidik Kejaksaan

Tinggi (Kejati) Jatim, Senin (26/ 1) kemarin terpaksa gagal.

Mengaku berhalangan hadir, ketiga saksi terkait dugaan penyalagunaan proyek pemba-

ngunan mes santri Kanwil Kemenag Jatim ini tak memenuhi panggilan penyidik.

Ketidakhadiran ketiga saksi ini tak membuat penyidik menye-

rah. Tepatnya Selasa (27/1) hari ini, penyidik pidsus Kejati Jatim memanggil lima orang dari PPHP Kemenag Jatim. Nantinya , pemanggilan terhadap

lima orang ini ada kaitannya dengan proses pembangunan proyek mes yang diduga terdapat penyalagunaan spek Q bed pembangunan.Q

Pemprov, Bhirawa Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jatim memandang hingga saat ini kepedulian Pemkab Jember terhadap lingkungan hidup masih kurang. Apalagi, upaya lingkungan dalam kapasitas mengikuti kegiatan Adipura, Adiwiyata, dan Kalpataru.

Kepala BLH Jatim, Bambang Sadono mengatakan, kegagalan kab/kota memang banyak disebabkan oleh kepala daerah yang tidak care. Artinya, dalam setiap kebijakan hingga pengalokasian APBD kab/kota tidak berbasis lingkungan.

“Nanpaknya untuk Kabupaten Jember perlu upaya lebih. Masyarakat harus tetap didorong untuk berkegiatan lingkungan. Saat ini dorongan dari Pemkab juga masih kurang keras, seharusnya kepala daerah juga harus bisa menjaring kegiatan berbasis lingkungan,” kata Bambang didampingi Kabid Konservasi dan Pemulihan Lingkungan, Uda Hari Pantjoro.

Menurutnya, selama ini meskipun berganti kepala daerah dan kepala dinasnya namun upaya terhadap kepedulian lingkungan masih belum menjadi salah satu prioritas. Padahal, Pemprov Jatim melalui Gubernur Jatim menegaskan perlunya pro enviroment atau kepedulian terhadap lingkungan.

Selain itu dari kriteria lain penilaian Adipura, lanjutnya, penyebab dari kegagalan beberapa daerah tersebut seperti dari kebersihan tempat umum, seperti pasar dan terminal belum terkelola dengan baik, serta pengelolaan sampah di TPA dari aspek pemilahan sampah organik/anorganik atau kering dan basah belum dilakukan dengan baik.

Begitupula dengan Adiwiyata, lanjutnya, lagi-lagi Jember belum ada perhatian secara khusus. Padahal, respon kabupaten/kota lainnya sudah mulai menggeliat.

“Seperti Malang dan Sidoarjo juga mengundang BLH Jatim untuk turut serta melangsungkan pembinaan Adiwiyata Provinsi dan Mandiri,” katanya.

Untuk Adiwiyata, seperti diketahui di Jatim terdapat 108 sekolah sudah Adiwiyata Mandiri, 238 sekolah Adiwiyata Nasional, dan 334 sekolah sudah Adiwiyata Q rac Provinsi.Q

Godok Kurikulum Berstandar Jerman, Jatim Siap Kirim Naker Bersertifikat Rencana Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim mengirimkan lulusan SMK bekerja ke Jerman kian matang. Koordinasi lintas institusi dilakukan, seperti Kadin Konstan Jerman, Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) Jatim dan SMK rujukan yang menjadi leading sector.

Ada 50 siswa dari enam SMK yang digadang-gadang akan dikirim ke negara federasi di Eropa Barat ini. Mereka berasal dari jurusan informasi teknologi (IT), mekatronika dan keperawatan.

Saat ini, keenam SMK itu bersama Dindik Jatim dan BKSP Jatim tengah menggodok kurikulum yang dapat menghasilkan sertifikati kompetensi bagi mereka.

Ketua Badan Kooordinasi Sertifikasi Profesi Jatim Setiyo Agustiono mengatakan, sertifikat kompetensi lulusan SMK ini

tak hanya berstandar Indonesia tetapi juga diakui perusahaan Jerman. Dengan sertifikat kompetensi ini lulusan SMK tidak perlu melalui proses Mutual Recognition Agreement (MRA) antara dua negara.

“Tanpa melalui (MRA) pun, lulusan kami bisa diakui karena kompetensinya disesuaikan dengan Jerman,”tegas Setiyo, Senin (26/1).

Terobosan Dindik Jatim ini diakui Setiyo cukup strategis untuk segera merealisasikan target pengiriman lulusan SMK ke

Jerman. Sebab, jika harus melewati proses MRA, waktu dan prosedur yang harus dilewati terlalu panjang.

“Kita buat strategi ini memang sengaja menyiasati MRA. Tapi dengan kualitas lulusan yang kompeten dan memang diakui,” tutur dia.

Pelaksanaan program ini, menunggu kelulusan siswa yang diperkirakan tuntas pada April 2015 mendatang. Setelah itu, pada Mei hingga Juli 2015, 50 siswa yang terpilih akan diberikan pendidikan khusus untuk menyesuaian kurikulum di Jerman. Hal ini dirasa perlu karena kurikulum di Indonesia berbeda dengan Jerman. “Di Jerman 60 persen praktek, jadi tambahan inilah yang akan kami ajarkan

usai kelulusan,”terangnya.

Kemudian pada Juli hingga November 2015, 50 siswa ini rencananya akan dimagangkan di perusahaan Jerman. Dan setelahnya, mereka akan diuji kompetensinya lagi sebelum dikirim ke Jerman.

Dengan mekanisme ini Setiyo optimis, 50 siswa yang dipersiapkan itu mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Jerman. “Kami harapkan industri Jerman menyerap. Kalau tidak di Jerman, paling tidak industri Jermandi Indonesia bisa menyerap,”tegasnya.

Kooordinator Program Kemitraan Pendidikan Kejuruan Jerman di Indonesia Andreas Gosche sebelumnya juga mengungkapkan, kebutuhan tenaga ahli

lulusan SMK di Jerman sangat tinggi. Selama ini kebutuhan itu banyak diisi tenaga dari Philipina. “Kami harapkan dari Indonesia bisa memanfaatkan peluang ini. Tentu tanpa mengurangi suplay tenaga kerja yang dibutuhkan di sini. Karena kami tidak mau dikatakan mencuri tenaga kerja yang dibutuhkan di sini,”kata Gosche dengan bahasa Indonesia yang lancar.

Hingga kemarin, Gosche bersama timnya masih mengaji bidang-bidang apa saja yang bisa diisi lulusan SMK dari Jatim. “Mungkin teknik, pertukangan, IT dan kesehatan,” sahut Birgif Steffan, salah satu tim dari Jerman.

Disinggung tentang sertifikat kompetensi yang saat ini sedang

diburu siswa, menurut Gosche, sertifikat itu bukan satu-satunya pertimbangan tenaga kerja bisa diterima masuk Jerman atau tidak. Sejak April 2012 silam di Jerman diberlakukan undangundang sertifikat lulusan asing untuk pendidikan kejuruan.

Ketika ada tenaga asing yang akan masuk ke Jerman, akan ada proses verifikasi dari lembaga khusus. Lembaga ini akan menilai kelengkapan administrasinya seperti sertifikat, ijazah atau tanda kecakapan lainnya.

“Setelah tiga bulan diteliti, baru ada jawaban apakah dia boleh masuk ke jerman atau tidak. Tetapi untuk bekerja tergantung dari perusahaannya,”teQ tam rangnya.Q

OPINI

4 Tajuk

Roadmap Swasembada Pangan PRESIDEN Jokowi berjanji memberikan apa saja untuk mewujudkan swasembada pangan. Dalam kurun waktu tiga tahun mendatang, Kementerian terkait harus dapat mewujudkan ketahanan pangan. Pada akhir tahun 2017, impor beras tidak akan ditolerir lagi. Salahsatu road-map menuju swasembada, adalah pangan melalui peningkatan hasil panen, sampai minimal 8 ton per-hektar. Namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, termasuk kartel beras (impor).

Kondisi ketahanan pangan yang rapuh dengan iklim alam Indonesia (hujan tropis), seolah-olah tidak saling berhubungan. Padahal sejak lama Indonesia (terutama Jawa) dikenal sebagai negeri gemah-ripah loh jinawi, subur tan-sarwo tinandur. Kawasan yang subur dan makmur.

Karena itu banyak negeri Eropa berebut bisa menguasai Indonesia.

Sejak awal dekade 1980-an, rezim pemerintah mulai terhenyak dengan fakta harus impor beras. Lalu pada tahun 1985 sampai 1987 berhasil swasembada. Tetapi sejak tahun 1988 sudah mulai mengimpor beras lagi.

Bahkan ketika masa transisi pemerintahan (tahun 1999), impor beras semakin meliar, mencapai lebih dari 6 juta ton.

Sejak itu (1999) laporan tentang stok pangan selalu tidak menentu. Semakin menjadi “permainan” kartel.

Bahkan seiring otonomi daerah status ke-swasembadaan semakin tidak jelas. Secara resmi, pemerintah pusat membuka keran impor beras dalam jumlah besar. Sekaligus pemerintah mengambil untung, karena beras lokal lebih mahal. Namun beberapa daerah (di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur) malah ekspor beras! Faktanya, beberapa daerah memang surplus beras, sekaligus tergiur harga jual (ekspor) yang lebih tinggi.

Dikotomi beras, tak terelakkan. Namun secara umum skala nasional, terkalkulasi hasil panen beras tidak mencukupi kebutuhan. Tidak bisa tidak harus impor. Semester I Tahun 2014 lalu, impor beras lebih dari 176 ribu ton, senilai US$ 76,2 juta (hampir Rp 1 trilyun). Akan disusul masuknya beras impor dari Vietnam pada bulan Juli dan Agustus, sebanyak 500 ribu ton. Tren-nya meningkat (hampir dua kali) dibanding tahun 2013.

Tren impor beras semakin merisaukan pemerintah pusat. Hal itu bisa menggerogoti APBN dengan defisit neraca berjalan makin besar. Sehingga presiden Jokowi akan memberikan apa saja (prasyarat), asalkan swasembada beras tercapai. Jika terjadi sebaliknya, kementerian terkait ketahanan pangan akan dicopot.

Sebenarnya, sejak pemerintahan SBY kerisauan impor beras sudah diantisipasi.

Tidak tanggung-tanggung, kinerja sektor pangan masuk dalam audit APBD tahun 2012 oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Yang dinilai merupakan rangkaian upaya pemerintah daerah mencapai swasembada beras berkelanjutan, sejak tahun 2010 hingga semester I tahun 2012. Hasilnya, kinerja pangan belum menunjukkan kesungguhan.

Terdapat 15 catatan BPK terhadap kinerja ketahanan pangan. Audit BPK dilakukan mula dari tim Pembina P2BN (Peningkatan Produksi Beras Nasional), kegiatan optimalisasi lahan, penyuluhan pertanian sampai pemantauan ketersediaan gabah/beras. Hasilnya, seluruh catatan BPK menunjukkan rapor merah. Bahkan beberapa diantaranya terindikasi KKN yang bisa berurusan dengan KPK maupun Kejaksaan.

Secara umum, BPK merekomendasikan agar seluruh tim Badan Ketahanan Pangan (propinsi maupun kabupaten/kota) diberi sanksi. Bahkan Gubernur dan 8 Bupati direkomendasikan untuk memberi sanksi kepada Kepala Dinas Pertanian masing-masing. Terdapat 6 institusi utama yang diperiksa BPK untuk audit swasembada beras. Yakni, Dinas Pertanian, Dinas PU Pengairan, Badan Ketahanan Pangan, BP4K, Bappeda, serta Divre Bulog.

BPK juga menyertakan “alat” khusus, berupa peraturan terkait sektor pertanian. Diantaranya UU 41 tahun 2009 serta PP Nomor 68 tahun 2002. Andai untuk kinerja ketahanan pangan diberikan opini, hasilnya akan setara dengan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Akan ditagih perbaikannya pada tahun berikutnya. Jika tidak, akan menjadi urusan kejaksaan atau KPK. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Pak Jokowi Saatnya Anda Membuktikan !

KONDISI gonjang ganjing di pentas politik nasional benar-benar menjadi batu ujian bagi Presiden Jokowi untuk membuktikan kepada pihak-pihak yang selama ini meragukannya. Saat sebelum pemilihan, harus diakui banyak pihak yang menyangsikan keberanian Jokowi dalam melawan dominasi partai.

Pernyataan Jokowi yang mengaku sebagai petugas partai kini menjadi bahan olok-olok di media sosial. Berlarut-larutnya penyelesaian konflik KPK dan Polri memang menunjukkan betapa sikap Presiden Jokowi yang kurang tegas. Bahkan pernyataan-pernyataan resmi Presiden di hadapan media massa juga terkesan ragu-ragu dan tidak tegas. Bisa jadi Jokowi saat ini tengah berada dalam tarik menarik kepentingan yang luar biasa. Di satu sisi, Jokowi harus mempertimbangkan partai politik yang telah ‘berjasa’ mengusungnya, namun pada sisi lain Jokowi juga tidak boleh lupa pendukung utamanya yakni rakyat yang telah memilihnya.

Kalau melihat di media, satu per satu relawan yang mendukungnya telah menjauh karena sikap Jokowi yang kurang memihak suara rakyat. Namun menurut saya, semua belum terlambat.

Bapak Presiden Jokowi harus segera berani bersikap untuk menunjukkan karakternya sebagai pemain yang selama ini diidentikkan dengan peduli rakyat kecil. Jangan sampai masyarakat yang sebelumnya memilih bapak karena keberanian dan kejujuran sikap bapak menjadi kecewa. Rakyat harus dibela dan diperjuangkan aspirasinya. Pak Presiden, rakyat menunggu sikap bapak untuk berani memberantas korupsi. Jangan takut apalagi takluk oleh orang-orang yang ada di sekitar anda. Andalah pemimpin kami, pemimpin rakyat Indonesia.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Selasa Legi, 27 JANUARI 2015

Wantimpres dan Inkonsistensi Jokowi pentingan dan politik sandera-menyandera dapat dilokalisir. Dengan begitu, harapan publik agar JokowiKalla ditemani kaum presional dan cerdik pandai dalam mengelola bangsa ini dapat terwujud. caya dengan orang Tidak sebaliknya parpol, meskipun kesan yang ada samnanti de ngan berOleh : pai saat ini pemilihan jalannya waktu tidak Ani Sri Rahayu susunan Watimpres, ada masalah selama Presiden Jokowi seWantimpres memipertinya pasrah terhaliki kontribusi positif dap nama-nama yang disodorkan bagi bangsa Indonesia. Sebab oleh partai politik pendukungnya bagaimanapun juga keputusan saat pilpres lalu. Hal tersebut bisa Jokowi lebih percaya pada orang dimaklumi lantaran Jokowi-JK parpol dibandingkan profesional dan partai pendukung sedang itu hak prerogratif presiden. menikmati bulan madu atas keWantimpres yang akan memberhasilan mereka pada pilpres beri nasehat dan masukan pada kemarin. Tak heran, apabila tupresiden untuk membuat kebidingan publik terhadap komposisi jakan-kebijakan dapat simpulkan Watimpres sekadar bagi-bagi kue bahwa presiden Jokowi lebih kekuasaan. Namun, lain halnya mengandalkan orang-orang parjika Jokowi memilih, nama-nama pol untuk menjadi penasehatnya seperti Romo benny, Hasyim itu sah-sah saja dan tidak salah Muzadi, Abdul Malik Fadjar, jika dikemudian hari Dewan PerAhmad Syafii Maarif, Yusril Ihza timbangan Presiden (Watimpres)

Pelantikan sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh presiden Jokowi telah mengundang kontroversi. Sebagian besar yang diangkat jadi Watimpres adalah orang dekat atau mereka yang ikut mendukung Jokowi maju sebagai capres, baik perorangan maupun dari partai politik.

K

esembilan anggota Wantimpres tersebut adalah Rusdi Kirana (pengusaha dari PKB), Sidarto Danusubroto (mantan ketua MPR dari PDIP), Suharso Monoarfa (mantan Menteri Perumahan Rakyat dari PPP), Subagyo Hadi Siswoyo (pensiunan TNI), dan ekonom Sri Adiningsih. Empat orang lainnya, Abdul Malik Fadjar (Muhammadiyah), Ahmad Hasyim Muzadi (NU), Jan Darmadi (pengusaha), dan M Yusuf Kartanegara (Pensiunan TNI).

Sembilan Wantimpres tersebut diangkat berdasarkan keputusan presiden (Keppres) Nomor 6/P/2015 yang dinyatakan bahwa atas jabatan tersebut mereka berhak mendapatkan fasilitas setara menteri. Sedangkan secara landasan konstitusional Wantimpres tercantum dalam Pasal 16 UUD 1945, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2006, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wantimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pengundang kontroversi dari sembilan wantimpres tersebut pasalnya sembilan anggota tersebut, enam diantaranya berasal dari partai yang mengusung Jokowi pada pemilihan presiden lalu. Realitas tersebut terlihat bahwa Presiden Joko Widodo telah mengingkari janji karena melantik anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) berasal dari partai politik.

Inkonsistensi Jokowi Padahal, Jokowi sebelumnya berjanji akan meminimalkan anggota parpol masuk dalam jajaran pemerintahannya. Meskipun penunjukan anggota Wantimpres memang hak presiden sepenuhnya. Sebab, pengguna Wantimpres ini adalah presiden langsung.

Realitas Wanpinpres terlihat jelas bahwa presiden Jokowi tidak konsisten dengan keputusannya Selain itu ada indikasi bahwa penunjukan politikus sebagai dewan pertimbangan menunjukkan bahwa Jokowi lebih per-

G

Tak heran, apabila tudingan publik terhadap komposisi Watimpres sekadar bagi-bagi kue kekuasaan. Namun, lain halnya jika Jokowi memilih, nama-nama seperti Romo benny, Hasyim Muzadi, Abdul Malik Fadjar, Ahmad Syafii Maarif, Yusril Ihza Mahendra, Kwik Kian Gie, dan BJ Habibie, masuk dalam komposisi Wantimpres. Kalau nama-nama itu besar kemungkinan tudingan bagi-bagi kue kekuasaan dapat diminimalisir. tidak dapat bekerja profesional.

Itu dilatarbelakangi enam dari sembilan anggota Watimpres masih aktif di partai politik.

Peneliti senior Founding Fathers House (FFH) Dian Permata, mengatakan, politik kepentingan dan balas budi tidak bisa dilepaskan dan menjadi instrumen utama masuknya nama-nama dalam Wantimpres. Menurut Dian Permata, keenam namanama tersebut sangat berkaitan erat dengan keterlibatan mereka pada Pilpres 2014. Jika keenam nama-nama tersebut sudah melepaskan ikatan dan motif politik dari masing-masing habitatnya yakni parpol maka bisa saja peluang Wantimpres profesional menjadi lebih terbuka lebar, sehingga langkah alternatif yang perlu dilakukan agar Wantimpres bisa bekerja secara profesional salah satunya dengan upaya memutus mata rantai politik dengan partai asal mereka. Sehingga, politik ke-

Mahendra, Kwik Kian Gie, dan BJ Habibie, masuk dalam komposisi Wantimpres. Kalau nama-nama itu besar kemungkinan tudingan bagi-bagi kue kekuasaan dapat diminimalisir.

Sembilan orang yang tergabung dalam Wantimpres tersebut hanya tiga orang yang tidak memiliki afiliasi politik langsung dengan partai politik pendukung Presiden. Meskipun anggota Wantimpres adalah hak prerogratif presiden, namun Presiden diminta mempertimbangkan kepakaran, integritas, rekam jejak, kebutuhan dan karakter nonpartisan. Harapannya bukan sekadar bagi-bagi jabatan untuk parpol pendukungnya, dan nantinya pembenaran kepakarannya dicari-cari atau dipas-paskan.

Prioritas utama yang sebenarnya perlu mendapat perhatian adalah bagaimana memerankan Wantimpres secara optimal bukan hanya pembisik yang kadang bi-

sikannya pun tidak pernah didengar Presiden, seperti semasa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Artinya, Wantimpres, jangan hanya menjadi penampung keluh kesah tetapi gagal mendelivery pesan kepada presiden.

Saat ini, komposisi orang-orang di Wantimpres adalah produk dari petimbangan kompromi politik Presiden. Wajar adanya jika ada pihak yang meragukan apakah mayoritas dari mereka bisa memberikan pertimbangan politik yang sehat kepada Presiden. Tugas dari Wantimpres itu idealnya memberi masukan dan pertimbangan kepada Presiden. Namanya juga kan dewan pertimbangan, jadi menimbang-nimbang masukan untuk Presiden. Di sisi lain tetap Presiden yang memutuskan.

Benturan realitas politik Pilihan komposisi Wantimpres Joko Widodo (Jokowi) yang didominasi anggota partai politik pendukungnya dapat dinilai sebagai peguatan posisi pemerintahan.

Sebab pasalnya saat masa kampanye Jokowi menjanjikan kabinetnya akan diisi oleh kalangan profesional, tapi faktanya Jokowi terbentur realitas politik. Ada nilai transaksionalnya lebih kuat.

Pilihan Presiden Jokowi yang didominasi oleh orang partai politik merupakan hal yang wajar dalam politik. Hal yang wajar pilihannya dari orang-orang yang ada di lingkaran partai pendukung.

Fakta tersebut mengesankan presiden Jokowi kalang kabut dengan kepentingan koalisi dan intervensi petinggi parpol Koalisi Indonesia Hebat. Sangat kelihatan menekan dan mengatur Presiden.

Hak prerogatif Presiden hanyalah sebagai simbol yang tidak berarti bagi KIH, sehingga kesan kuat terbaca bahwa presiden Jokowi seakan terbelenggu dengan tekanan dari KIH dengan bagi-bagi kursi dan jabatan. Singkat kata, begitulah nasib presiden yang petugas partai dan bukan penentu di partainya. Sebab, seharunya Wantimpres adalah orang-orang yang netral dari kepentingan partai politik.

Melihat realitas politik yang demikian sudah saatnya masyarakat setidaknya mau belajar dalam mencari calon pemimpin berikutnya, bagaimana untuk tidak termakan janji-janji manis. Hal itu seperti yang dahulu didengungkan oleh Jokowi yang menegaskan koalisi tanpa syarat. Suatu pembelajaran ke depan bagi rakyat Indonesia. Mahalnya sebuah realisasi janji kampanye, visi, dan misi yang tidak sekadar ada dalam janji-janji di mulut dan atau tertulis.

Pengajar Civic Hukum (PPKn) Universitas Muhammadiyah Malang

Mendamba Guru yang Digugu dan Ditiru

uru merupakan salah satu sosok yang penting dalam dunia pendidikan.

Mulai dari pendidikan formal, in formal, dan non formal, semua itu sangat dituntukan oleh keberadaan guru. Dengan demikian, guru menjadi mesin penggerak perubahan kemajuan suatu bangsa. Sebab, kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari kualitas pendidikan.

Menurut akronim Jawa, guru berarti digugu dan ditiru. Digugu artinya dapat dipercaya, sedangkan ditiru berarti dapat dijadikan sebagai suri tauladan atau contoh yang baik.

Dua hal tersebut harus menjadi satu kesatuan yang idealnya harus ada dalam jiwa seorang guru. Guru menjadi orang yang dipercaya, sehingga tingkah lakunya secara umum akan diikuti oleh para anak didiknya.

Kedudukan guru memiliki makna yang sarat dengan nilainilai filosofis dalam kehidupan.

Oleh sebab itu, ia mampu memiliki peran utama sebagai pengajar dan pendidik. Seorang guru diharapkan mampu memberikan pengarahan, membimbing, dan memberi contoh yang baik kepada peserta didik. Guru memiliki fungsi pendidik, yaitu memberikan pengajaran kepada peserta didik agar menjadi generasi yang cerdas, baik dalam hal intelektual, emosional, maupun spiritual.

Untuk menjadi guru yang digugu dan ditiru, syarat utama yang harus dimiliki adalah sehat jasmani dan rohani. Sehingga, guru bisa mentransferkan ilmunya kepada siswa secara komprehensif,

tidak hanya sekedar Ibrahim: 24-25. mengajar mata pelaDalam pendidikan informal, guru bukan jaran intra. Tetapi, guru juga harus bisa sebagai pengajar pelamemberikan pelajaran jaran seperti apa yang terkait kehidupan sesada dalam tugasnya. uai dengan pengalamNamun, dipandang an atau track record sebagai sosok yang selama menjalani kememiliki budi pekerti hidupan. Jadi, tugas luhur dan wawasan seorang guru tidak yang luas. Oleh kaOleh: hanya sebagai perena itu, apabila seSelviana Zakiyah nyampai materi sesorang guru memiliki uai kurikulum formal pemikiran yang tidak saja, tetapi juga harus sesuai dengan apa mampu menciptakan suatu tayang dipandangnya, terlebih jika tanan kondisi anak didiknya. seorang guru tidak memahami Hal ini telah dicontohkan pada kalau dia seorang guru, maka hal saat Rasulullah pertama kali meitu akan menimbulkan suatu pernyebarkan wahyu kepada umat masalahan. Betapa pentingnya somanusia. Beliau berdakwah ke bersok guru yang selalu menampilkan bagai penjuru kota Makkah dengan pribadi panutan bagi anak didiknya menggunakan berbagai cara untuk maupun masyarakat. mengedapankan akhlak mulia, baik Karena tuntunan profesi, maka kepada kerabat sendiri maupun seorang guru harus lebih berperan orang kafir Quraiys. Hal tersebut sebagai pendidik multikultural. Jika bertujuan untuk merubah perilaku pendidikan multikultural didasari manusia dari kerusakan akidah dan dengan asumsi, maka tiap manuakhlaknya, sehingga menciptakan sia akan memiliki pengalaman peradaban baru yang sesuai dengan hidup yang berbeda-beda. Seperti syari’at islam. halnya kegiatan belajar-mengajar Dari contoh diatas, seorang guru yang tidak ditujukan agar anak hendaknya dapat meniru keteladidik menguasai sebanyak mungdanan Rasulullah dalam proses kin meteri, ilmu atau nilai. Akan pembelajaran. Oleh sebab itu, guru tetapi, lebih hasil yang diharapkan harus mempunyai rambu dan etika, lebih mampu menjadikan dirinya diantaranya harus memiliki sifat lebih baik secara individu maupun keibu bapakan untuk menghadapi sosial. Oleh sebab itu, pribadi guru peserta didik, serta memiliki khasabenar–benar dipertaruhkan dilingnah intelektual yang bersumber dari kungan sosial. Sehingga, guru yang al-Qur’an dan Hadits. Tujuannya merupakan harus digugu dan ditiru agar dapat membangun pribadi anak dapat menjadikan doktrin karena didik yang cerdas dan berakhlak mutuntunan profesi. lia, sesuai dalam firman Allah Qs. Mengingat besarnya peran

guru dalam kehidupan, maka seorang guru harus mampu menjadi proklamator dalam artian mampu menjadi penggerak kehidupan, terutama generasi muda. Memperbaiki kualitas diri sudah menjadi keniscayaan bagi setiap guru, agar ke depan tidak salah dalam melangkah.

Jangan sampai pepatah kuno “guru kencing berdiri, murid kencing berlari” menjadi hal yang terjadi dalam kehidupan. Pepatah tersebut harus dihindari, karena memberikan kesan yang kurang baik.

Selain itu, seorang guru juga harus memiliki akhlak yang baik layaknya akhlak nabi Muhammad, diantaranya, sidiq, amanah, tablik, fathonah. Keempat akhlak nabi tersebut harus benar-benar dimiliki dan dilaksanakan oleh setiap guru, serta diajarkan kepada peserta didik. Apabila para guru mampu menerapkan keempat akhlak tersebut saja, maka bukan tidak mungkin kualitas pendidikan di Indonesia akan bisa lebih baik, terutama dalam pendidikan akhlak atau pendidikan karakter.

Dalam urusan intelektual, maka kualitas seorang guru juga harus memadai. Jangan sampai ketika menjadi sosok guru yang digugu dan ditiru justru memiliki kualitas yang kurang baik. Oleh sebab itu, seorang guru harus selalu menambah kualitas keilmuannya, agar bisa menjadi pengajar yang mampu mencerdaskan dan memahamkan.

Sekretaris Komunitas Center for Democracy and Religious Studies (CDRS) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Legi 27 JANUARI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Pilbup Mojokerto Ikut Gerbong Pilkada Serentak Desember 2015 Kab Mojokerto, Bhirawa Pelaksanaan Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto menapat kepastian bakal digelar dalam Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar secara nasional Desember 2015 mendatang.

Kepastian ini menyusul turunnya SE (Surat Edaran) KPU Pusat yang berisi tahapan Pilkada secara serentak itu.

Awal Tahapan pelaksanaan Pilbup Kab Mojokerto diperkirakan bakal dilaksanakan awal Bulan Pebruari. Ini menyusul pernyataan KPU Pusat terkait pelaksanaan Pilkada serentak Bulan Desember 2015 nanti.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab Mojokerto, Ayuhanafiq mengatakan, pihaknya memang belum menerima surat keputusan penetapan tanggal pelaksanaan Pilkada serentak dari KPU Pusat. Tapi, KPU Kab Mojokerto sudah mendapat surat edaran (SE) KPU tentang pelaksanaan sosialisasi ke masyarakat terkait Pilkada langsung. ‘’Kalau keputusan tanggal pastinya masih belum, tapi sesuai SE KPU Pusat diperintah untuk melaksanakan sosialisasi Pilkada langsung kepada masyarakat,’’ ujarnya, Senin (26/1) kemarin.

Yuhan menegaskan, jika pihaknya segera berkoordinasi dengan Pemkab dan Intansi yang terkait untuk membahas persiapan Pilkada. Koordinasi ini juga menyangkut besaran anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pilkada langsung nantinya. ‘’Secepatnya akan kita koordinasikan dengan Pemkab Mojokerto. Ini agar pelaksanaan tahapan nanti tak menuai masalah dan tak menyalahi aturan,’’ ujarnya.

Kabag humas dan Protokol Pemkab Mojokerto, Alfiah Ernawati menjelaskan, hingga kini Pemkab Mojokerto belum menerima kepastian pelaksanaan Pilbup dari KPU Pusat. Meski demikian, menurutnya Pemkab sudah siap dalam menggelar Pilbup, baik itu Pilbup secara langsung maupun lewat DPrD.Q kar

Ditugasi Mengisi Aktivitas Harian, PNS Sidoarjo Mengeluh Sidoarjo, Bhirawa Mengisi aktivitas hariannya secara online, untuk mendukung program Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di Kab Sidoarjo, ternyata masih banyak PNS di Kota Delta ini yang mengeluh. Padahal program ini sudah disosialisasikan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo.

PNS perempuan yang menjadi sumber Bhirawa yang berada di Sekretariat Setda Sidoarjo, yang berusia 54 tahun sempat mengatakan, kalau saat ini pekerjaannya tambah ruwet karena dirinya dituntut untuk mengisi aktivitas hariannya. ‘’Enak yang sudah pensiun duluan, gak pakai macam-macam,’’ komentarnya, Senin (26/1) kemarin.

PNS lain yang berada di Dinas Koperasi Perindag, bahkan mengaku pasrah untuk tak mengisi aktivitas hariannya. Ia bahkan mengaku tidak kalau masalah, kalau nantinya tunjangan penghasilan pegawai (TPP) nya akan berkurang karena tak mengisi

aktivitas hariannya. ‘’Saya merasa sudah tua, meski diajari mengisi dengan komputer tetap saja lupa, sebab saya kurang dua tahun lagi pensiun,’’ katanya.

Tapi menurut PNS yang usianya masih muda, untuk mengisi aktivitas harian secara online ini, mungkin sarana dan prasarananya harus ditambah.

Misalnya Banwit internetnya.

Sebab kadang saat masih mem buka saja, jalan internetnya lelet bukan main. Sebab banyak yang sama-sama membuka komputer untuk mengisi aktivitas hariannya.

Sedangkan, menurut komentar PNS yang sudah menduduki posisi pejabat, kadang ia

tak sempat untuk mengisi aktivitas hariannya, sebab tiap hari pekerjaannya menumpuk.

Diakui Kabid Pembinaan BKD Sidoarjo, Happy Setyaningtias, mengisi aktivitas harian secara online itu termasuk program baru. Sehingga diakui banyak PNS Sidoarjo yang kaget. Menurutnya pada tahun 2014 lalu, hal semacam ini masih dilakukan secara manual. Tapi karena saat ini zamanya sudah IT (Informasi Tehnologi) maka harus diikuti. ‘’Kalau tidak dilakukan, kapan lagi. Sebab nantinya tidak jalan-jalan, nanti lama-lama akan terbiasa, seperti yang sudah berjalan di Surabaya, ‘’ ujar Happy.

Disampaikan Happy, kini untuk memperoleh TPP, tidak hanya faktor kehadiran saja, tapi juga harus didukung dengan catatan kerja aktitas harian yang dilakukan PNS. Menurut Happy, bila saat mengisi aktivitas harian komputer di kantor sedang lambat,

ali kusyanto/bhirawa

PNS di Kab Sidoarjo masih banyak yang mengeluh untuk mengisi catatan kerja aktivitas hariannya, apalagi bila harus dilakukan secara online. Program baru ini diterapkan tahun 2015 ini untuk mengukur sasaran kinerja pegawai (SKP). maka bisa mengisi aktivitas harian di rumah, tidak harus dilakukan di kantor. Selain itu, bila tidak memakai komputer, juga bisa memakai HP. ‘’Kita buat fleksibel saja,’’ katanya.

Selain itu, lanjutnya, aktivitas harian itu tak harus diisi

tiap hari, tapi bisa tiga hari sekali, atau diisi maksimal sampai 15 hari. Yang penting tidak lama-lama atau tidak lebih dari 15 hari. Sebab nanti dikhawatirkan pimpinan sudah lupa saat mengoreksi aktivitas hariannya.Q ali

Satu Korban AirAsia Asal Mojokerto Ditemukan

Karyawan PT Artawa Datangi DPRD Gresik, Bhirawa Setelah tuntutan yang sudah disuarakan di Disnaker Kab Gresik belum mendapat kepastian. Akhirnya puluhan karyawan PT Artawa meluruk Kantor DPRD Gresik. Para karyawan meminta ikut menyelesaikan persoalan. Dengan memanggil Disnaker dan manajemen PT Artawa dalam hearing di komisi, ditemui Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Saidah dan Sholihuddin di ruang rapat pimpinan berlangsung sekitar satu jam.

Menurut Koordinator Aksi, Isa mengatakan, kedatangannya kepada wakil rakyat untuk meminta kejelasan terkait hak-hak yang seharusnya diterima dari PT Artawa. ‘’Salah satu upah lembur yang belum diberikan, uang pesangon juga sama sekali belum diberikan. Juga meminta hak kami, sebesar Rp1.055.000.000 untuk 95 karyawan yang di PHK sepihak,’’ kat Isa. Masalah ini dibawa ke Disnaker dan DPRD, karena kekesalan para karyawan memuncak setelah pihak perusahaan hanya memberi Rp400 juta dari jumlah yang diminta. Sehingga para karyawan menolak dengan tegas karena ini telah melanggar aturan. Sebelumnya hanya ditawari Rp350 juta, kemudian dinaikan Rp400 juta dan kami tetap menolak,’’ ujarnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Gresik, Sholihuddin mengatakan, pihaknya akan mendisposisikan permasalahan ini kepada Komisi D untuk hearing. Sehingga nanti bisa dilakukan mediasi antara Disnaker dan perusahaan, dan karyawan bisa duduk satu meja. Supaya tak berlarut, nanti Komisi D akan kita minta untuk menentukan secepatnya hari dan semoga minggu ini bisa. ‘’Kami akan menindaklanjuti hal ini, soalnya ini merupakan kepentingan banyak orang. Sebenarnya Disnaker telah menetapkan angka Rp1.055.000.000, yang harus dibayar perusahaan kepada karyawan yang di PHK. Namun, pihak perusahaan belum melakukan ketetapan yang dikeluarkan Disnaker. Dan Disnaker sebenarnya sudah menanggapi, kini tinggal perusahaannya saja yang harus bertindak. Karena belum ada kepastian sehingga para karyawan menindaklanjutinya ke DPRD,’’ ungkapnya.Q kim

5

Bupati didampingi Wakilnya serta Kapala BKD saat mengalungkan tanda peserta.

achmad suprayogi/bhirawa

CPNS Mendapat Pembekalan di Markas Arhanudse Sidoarjo, Bhirawa Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) yang dinyatakan lulus pada rekruitmen formasi tahun 2014. Sebanyak 117 orang CPNS telah mendapatkan pembekalan pendidikan di Batalyon Arhanudse (Artileri Pertahanan Udara Sedang)-8 di Gedangan Sidoarjo.

Mereka digembleng ilmu kedisiplinan melalui pelatihan baris berbaris dan dinamika kelompok atau outbond. Termasuk juga wawasan kebangsaan nasionalisme serta wawasan nusantara Republik Indonesia. Juga dengan materi pembentukan jiwa korsa PNS dengan pelaksanaan mulai tanggal 26 hingga 29 Januari 2015. Prosesi pembekalannya dibuka Bupati Sidoarjo Saiful

Ilah SH MHum bersama Wakilnya, MG Hadi Sutjipto SH MM di Pendopo Delta Nugraha, Senin (26/1).

Usai penyematan tanda peserta, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengatakan kalau Pemkab Sidoarjo terus berupaya meningkatkan kinerja SDM PNS. Upaya dan strategi itu dimulai ketika pelamar CPNS dinyatakan lulus rekruitmen.

Selanjutnya mereka akan men dapatkan pembekalan dengan materi yang beragam. Mulai bidang birokrasi pemerintah, maupun tugas pelayanan publik yang prima dan pembinaan mental spritual.

Tak hanya berhenti sampai disitu, setelah menjadi PNS, ada proses formal yang harus dilalui. Yakni dengan mengikuti berbagai macam program Diklat (Pendidikan dan

Pelatihan). Baik yang bersifat struktural maupun teknis dan fungsional. Sehingga Bupati Saiful Ilah berharap melalui pembekalan CPNS ini, diharapkan para CPNS dapat menyesuaikan diri di tempat kerja yang baru. ‘’Selain itu, peningkatan kinerja dapat ditunjukkan para CPNS di tempat kerjanya masing-masing,’’ harap Saiful Ilah.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo, Sri Witarsih SH mengatakan pembekalan CPNS tahun 2014 ini diikuti CPNS dari Formasi honorer Kategori-2 (K-2), serta dari Formasi khusus dokter spesialis. Dalam program pembekalan CPNS kali ini, Pemkab Sidoarjo menggandeng Batalyon Arhanudse-8 Sidoarjo.Q ach

Kota Mojokerto, Bhirawa Penantian panjang keluarga korban pesawat Airasia asal Kota Mojokerto membuahkan hasil. Satu dari tiga korban jatuhnya pesawat bernomer QZ8501 asal Kota Mojokerto, yakni Liasari (36) berhasil teridentifikasi Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jatim.

Atas permintaan pihak keluarga, jenazah ibu satu anak yang memiliki KTP Kota Mojokerto ini dimakamkan di Surabaya, kota asal korban. Meski dimakamkan di Surabaya, Pemkot Mojokerto menyiapkan seluruh kebutuhan transportasi mulai dari Bandara Juanda, RS Bhyangkara hingga rumah duka di kawasan Petemon, Surabaya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mojokerto, Christiana Indah Wahyu mengatakan, pihaknya men dapatkan informasi dari Tim DVI Polda Jatim yang berhasil mengidentifikasi dua jenazah korban pesawat AirAsia QZ8501. ‘’Hari ini, Tim DVI berhasil mengidentidikasi dua jenazah korban, satu diantaranya terdaftar memiliki KTP sebagai warga Kota Mojokerto,’’ ungkapnya saat dihubung, Senin (26/1) kemarin.

Indah menambahkan, dua jenazah korban itu masingmasing atas nama, Herumanto Tanus 46 asal Surabaya dan Liasari (36) asal Kota Mojokerto. Liasari merupakan istri dari Mulya Hadi Kusuma (35) asal Kota Mojokerto. Keduanya dikaruniai satu putri atas nama, Angelina Ester Emmanuel (3) yang juga turut menjadi korban dan jenasah nya masih belum berhasil ditemukan. ‘’Korban yang sudah te-

kariyadi/bhirawa

Christiana Indah Wahyu ridentifikasi itu memang warga Kota Mojokerto setelah menikah. Tapi atas perminta an orang tuanya, korban dimakamkan di kota asalnya yakni di Petemon, Kota Surabaya. Sehingga jenazah korban tak dibawa pulang ke Kota Mojokerto tapi dari RS Bhayangkara Polda Jatim langsung dibawa ke Petemon,’’ imbuh Indah.

Ditambahkan Indah, mobil jenazah yang digunakan untuk membawa jenazah korban dari RS Bhayangkara Polda Jatim adalah mobil jenazah milik Pemkot Mojokerto. Mobil jenazah itu selama ini dikirim Pemkot Mojokerto dan distandbaykan di Crisis Center Polda Jatim. ‘’Sejak awal musibah lalu, kita memang menyiapkan ambulan dan mobil jenasah yang selalu standby di Crisis Center Juanda,’’ tanas Indah.

Dengan ditemukannya dan teridentifikasi jenazah Liasari, dua korban pesawat AirAsia QZ8501 asal Kota Mojokerto yang juga suami Liasari, Mulya Hadi Kusuma (35) dan putri mereka Angelina Ester Emmanuel (3) masih belum ditemukan.

Ketiganya bersama keponakan Liasari berlibur ke Singapura dengan menumpang pesawat naas AirAsia QZ8501.Q kar

Badan Lingkungan Hidup Sidoarjo Jadi Instansi Penghasil PAD Sidoarjo, Bhirawa Badan Lingkungan Hidup Sidoarjo akan menjadi instansi penghasil PAD setelah permohonan memiliki balai akreditasi lab disetujui KAN (Komite Akreditasi Nasional).

Kini piranti uji lab sudah disiapkan untuk mendukung operasional uji limbah cair itu.

Menurut Kepala BLH Si-

doarjo, drs Siswoyo, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (26/1) kemarin, membenarkan balai uji lab untuk limbah cair ini akan memberi kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah). ‘’BLH nantinya tak hanya menyerap APBD tetapi bisa menjadi instansi penghasil PAD. Seluruh perangkat keras pengujian lim-

bah cair itu sudah ditempatkan di ruang khusus. Seluruh bantuan alat uji lab dibantu pemerintah pusat,’’ paparnya.

BLH Sidoarjo menerima bantuan pusat itu dalam bentuk sudah jadi. Tinggal menambah sedikit menambah kekurangan alat maka balai uji lab sudah bisa melayani kebutuhan industri akan kualitas limbah cair

yang dihasilkan pabriknya.

Selama ini seluruh industry di Sidoarjo yang berjumlah puluhan ribu itu melakukan uji lab limbah cair COD dan BOD nya di BTKL (Balai Teknik Kesehatan Lingkungan).

Menurut Siswoyo, Sidoarjo sebenarnya sudah sangat terlambat memiliki uji lab. Pemkab Mojokerto dan Surabaya

sudah lama memiliki balai ini.

Padahaljumlah industry Sidoarjo tak kalah jumlahnya dengan Mojokerto dan Surabaya. Sehingga BLH Sidoarjo ingin cepat bergerak melayani kebutuhan uji limbah ini secara mandiri, maka pabrik Sidoarjo tak perlu jauh-jauh untuk dapat menguji kualitas limbah industrinya.Q hds

Hadiri Rembug Desa, Bupati MKP Jalan Kaki Keliling Desa Sapa Warga Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa (MKP) memiliki program baru yang ia beri nama rembug desa. Sebelum menghadiri rembug desa yang digelar di Balai desa, MKP mengawali dengan jalan kaki keliling desa dan menyapa warga desa.

Seperti yang ia lakukan Senin (26/1) kemarin. MKP melewati berkilo-kilo meter jalan setapak yang tak mulus, jalan-jalan sawah yang becek dan kotor di pinggiran sawah. Sebelum memimpin kegiatan rembug desa, MKP, keliling 6 dusun di desa Kupang Kecamatan Jetis.

Diawali di Dusun Wates, MKP langsung menginstruksikan perbaikan jalan lingkungan yang tidak layak serta pembuatan saluran air. Di dusun selanjutnya Warugunung Tengah, Kepala Desa Kupang, Andridi menunjukkan kepada bupati bahwa desa Warugunung Tengah dan sekitarnya sering terjadi banjir akibat dari saluran irigasi yang tidak memadai.

Melihat itu, Mustofa berjanji mendatangkan alat berat jenis backhoe untuk mengeruk dan melebarkan saluran yang sudah dangkal. Tak hanya itu jalan makadam dan jalan sawah di dusun Warugunung Tengah dan dusun lainnya juga akan dicor serta dipasang lampu penerangan jalan. Tak ketinggalan jalan makam sepanjang 500 meter juga akan dicor.

Di Desa Pasinan Wetan, Mustofa mempunyai wacana pengelolaan lahan kosong seluas 8 ha untuk pembangunan pabrik dan kemudian.menyempatkan mampir ke sebuah warung yang kondisinya memprihatinkan. Pekab Mojokerto mempunyai anggaran untuk bedah warung senilai

kariyadi/bhirawa

Bupati MKP mampir ke warung milik warga.

Rp12 Miliar. Nantinya setiap warung akan mendapat bantuan Rp10 juta per warung untuk perbaikan.

Disela-sela perjalanan menyusuri desa Kupang sepanjang 5

kilometer, Bupati juga mampir kerumah warga untuk menyapa dan berdialog serta terkadang memberikan santunan kepada warga yang kurang mampu. Q kar.adv

kariyadi/bhirawa

Bupati MKP menyapa warga di sawah.

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

KPU Optimistis Pemilukada Serentak Dilaksanakan 2015 Jember, Bhirawa Meski KPU Pusat menunda tahapan Pilkada serentak, namun KPU Jember tetap optimis pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jember bakal dilaksanakan tahun 2015 ini. Hal ini diungkapkan oleh Komisioner KPU Jember Achmad Hanafi.

Menurut Hanafi, penundaan tahapan yang dilakukan KPU Pusat, bukan masalah Pemilukada serentak bisa dilaksanakan tahun 2015 atau tidak, tapi penundaan ini dilakukan terkait masalah teknis saja. "Seperti halnya apakah dalam Pemilukada serentak nanti hanya memilih Kepala Daerah saja (Bupati/ Walikota) atau berpasangan seperti seblumnya. Ini yang selama ini masih dalam tahapan koreksi setelah UU Pemilu Pilkada ditetapkan oleh DPR beberspa waktu lalu," ujarnya.

Hanafi memprediksi tahapan pelaksanaan pemilu serentah tetap dimulai akhir februari atau awal Bulan Maret 2015 nanti. Karena saat ini masih digodok di DPR. Tapi yang jelas Hanafi pelaksanaan Pilkada serentak ini tetap dilaksanakan tahun 2015." Kita lihat saja nanti pertengahan februari, hasil pembahasan perbaikan UU Pilkada ini bisa diketahui kapan tahapan Pemilukada bisa dimulai," katanya optimis.

Bahkan dalam pembenahan atau revisi UU Pilkada nanti, Hanafi juga memprediksi akan diperpendek masa pelaksanaanya. Mantan reporter salah satu televisi swasta ini mengaku, jika mulai awal tahapan hingga pelaksanakaan nanti akan diprediksi memakan waktu 11 bulan." Ukuran waktu ini, untuk 2 kali putaran lho," katanya pula.Q efi

Pemkab Tagih Pengembangan Tanjung Wangi Banyuwangi, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menagih PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) untuk serius mengembangkan pembangunan Pelabuhan Tanjung Wangi. Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, mengatakan pelabuhan Tanjung Wangi saat ini menjadi pintu keluar masuk arus perdagangan dengan volume bongkar muat yang banyak.

Untuk menopang kegiatan itu, kata Anas, membutuhkan infrastruktur pendukung semacam alat bongkar muat berikut layanannya yang dapat meningkatkan kinerja.

"Arus volume bongkar muat di Tanjung Wangi sudah sangat

tinggi mengingat ada sejumlah perusahaan besar yang kini telah beroperasi di Banyuwangi seperti PT Semen Bosowa, PT Semen Gresik dan Pabrik Kertas PT Basuki Rahmat," kata Azwar Anas saat dikonfirmasi wartawan, Senin

(26/1).

Ia mengklaim, arus barang termasuk petikemas yang bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Wangi mencapai 1.000 box per bulan. Sementara komoditas curah kering dan komoditas lainnya juga memiliki tren meningkat. "Pemkab Banyuwangi perlu mengingatkan sekaligus menagih janji PT Pelindo III agar Tanjung Wangi bisa segera dikembangkan menjadi pelabuhan yang representatif bagi proses ekspor-impor termasuk perdagangan antar pulau," kata Anas.

Bupati Banyuwangi itu akan mendorong upaya merealisa-

sikan pengembangan Pelabuhan Tanjung Wangi menjadi lebih komprehensif. Menurut dia, semua stakeholder yang terlibat di Tanjung Wangi perlu bersinergi, seperti Bea Cukai, agen pelayaran, pengusaha angkutan logistik, dan pihak lain. "Kecuali KUA (Kantor Urusan Agama)," ujarnya.

Ketua Umum DPW ALFI Jawa Timur, Hengki Pratoko, mengatakan pihaknya serius mendorong pertumbuhan ekonomi daerah lewat aktivitas logistik perdagangan dan industri. Di Banyuwangi, kata Hengki, ada beberapa anggota ALFI yang beroperasi seka-

ligus mendorong bergeraknya perekonomian di daerah. "Bila ekonomi daerah bergerak dan berdaya maka otomatis arus barang khususnya logistik dipastikan juga mengalami pertumbuhan," kata Hengki.

Khusus pengembangan Pelabuhan Tanjung Wangi, pihaknya sangat mendukung proses pengembangan dan pembangunan fasilitas infrastruktur transportasi tersebut. Langkah ini akan berdampak terhadap arus logistik. "Kinerja anggota ALFI di Banyuwangi juga bertambah besar volumenya dan kapasitasnya," ujar dia.Q nan

sawawi/bhirawa

Danial Maulana, saat dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto, kemarin.

Danial Maulana Dilantik Kedua Kali

Sengketa Tanah Warga, Pejabat Absen di Lokasi Sampang, Bhirawa Dua warga yang mengklaim pemilik tanah sah seluas 1.235 M2, di Kampung Bere' Leke Desa Gulbung Kecamatan Pengarengan Sampang Madura Jawa Timur, terlibat konflik sengketa tanah.

Tampak di lokasi aparat TNI dan Polri mengamankan agar tidak terjadi konflik meluas, tetapi sayang selama proses tersebut tidak terlihat di lokasi satu pun pejabat pemerintah setempat mulai pejabat tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten Sampang, Senin (26/1).

Sutina (32) salah satu warga yang mengaku memiliki serifikat tanah seluas 1.235 M2, hendak membangun rumah di tanah tersebut, namun pihak tetangga yang masih ada hubungan famili menolak pembangunan tersebut dengan alasan tanah yang akan dibangun merupakan tanah warisan dari orang tua mereka.

"Bahkan kami selaku pemegang sertifikat sudah berusaha mengajak komunikasi dengan pihak yang menolak pembangunan rumah, dengan tetap memberikan jalan setapak dengan lokasi yang digeser dari tempat semula. Namun hingga saat ini masih belum disepakati dan pembangunan rumah-pun masih ditunda,” jelas Sutina.

Sementara Rukmi (50), salah satu pihak yang keberatan atas pembangunan rumah di atas tanah warisan orang tua yang sudah meninggal. “Memang kami sebagai salah satu ahli waris dengan 4 bersaudara tidak pernah mengajukan permohonan sertifikat ke BPN, karena tanah tersebut sudah puluhan tahun warisan orang tua, namun kami sangat kecewa dan keberatan terhadap pihak yang ingin membangun rumah dengan memindah jalan setapak dan lokasi sumur yang dibangun orang tua kami sejak puluhan tahun lalu,” kata Rukmi.Q lis

Selasa Legi 27 JANUARI 2015

ristika/bhirawa

Waduk Jurang Linmas di Desa Joho Kecamatan Pace jebol sepanjang 10 meter meski belum setahun dibangun.

Polisi Usut Dugaan Korupsi Proyek DAS Nganjuk, Bhirawa Waduk Jurang Linmas di Desa Joho Kecamatan Pace yang merupakan proyek dari Balai Besar daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas jebol meski belum setahun selesai dibangun. Karena diduga kuat ada indikasi korupsi pada proyek senilai Rp 4.837.476.000 yang bersumber dari APBN, Polres Nganjuk turun tangan melakukan penyelidikan.

“Kami memang tengah mendalami adanya dugaan korupsi pada waduk yang dibangun tahun 2014 lalu di Desa Joho Pace,” ujar Kapolres Nganjuk AKBP Moch. Anwar Nasir.

Kapolres Nganjuk mengungkapkan, indikasi adanya korupsi pada proyek pembangunan waduk jurang linmas Nampak pada kontruksi fisik bangunan. Terbukti, belum ada setahun waduk dibangun, sudah jebol selebar 10 meter. Selain itu, dari sejumlah pihak yang telah dimintai keterangan dapat diketahui di beberapa bagian fisik waduk ada ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis, Namun demikian, dari hasil penyelidikan sementara Kapolres mengungkap bahwa proyek waduk jurang linmas masih dalam masa perawatan. Artinya, kerusakan yang muncul selama masa perawatan merupakan tanggung jawab PT Jaya Etika Teknik Surabaya. “Untuk penjelasan teknis, Polisi masih akan melakukan konsultasi dengan ahli. Sementara ini, Polisi hanya menduga berdasarkan fakta di lapangan,” papar Kapolres Nganjuk saat ditanya Bhirawa.

Menurut Jumali Kepala Desa Joho, akibat waduk jurang linmas jebol sepanjang 10 meter tersebut, Dusun Bareng, Dusun Plosorejo, Dusun Joho wire, sebagian dusun Batu dan Dusun Watudandang tergenang air

setinggi 1 meter. Kerusakan terparah ada di Dusun Bareng dan Dusun Plosorejo dimana sejumlah rumah warga roboh. Bahkan tidak sedikit ternak peliharaan warga banyak yang mati atau hanyut.

Kades Joho mengaku, bersama warga dusun yang terkena dampak banjir itu akan menuntut PT Jaya Etika Teknik karena dinilai sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dalam kasus banjirnya empat dusun itu. "Rumah warga roboh, ternak banyak yang mati akibat terendam banjir bandang jebolnya waduk jurang linmas,” ujar Jumali.

Samino anggota DPRD Kabupaten Nganjuk, mengatakan jebolnya waduk jurang linmas lebih dikarenakan buruknya kontruksi bangunan. Sehingga waduk yang seharusnya mampu menampung air dalam intensitas tinggi langsung jebol saat curah hujan tinggi.

Samino datang ke lokasi jebolnya waduk jurang linmas mengakui bahwa spesifikasi fisik bangunan tidak sesuai dengan yang telah diusulkan oleh dewan. “Hujan dengan curah yang rendah saja waduk sudah jebol, apalagi kalau curah hujan tinggi bias-bisa Kecamatan Pace tenggelam,” tegas Samino, politisi Gerindra yang berasal dari Kecamatan Pace ini.

Hal senada juga diungkapkan Karyo anggota DPRD Nganjuk lainnya. Menenurut Karyo banjir yang melanda Desa Joho merupakan kesalahan mutlak dari pelaksana proyek waduk tersebut. Apabila ini dikaitkan dengan bencana alam maka dia yang paling tidak setuju.”Ini merupakan tanggung jawab dari pelaksana proyek, segala kerusakan yang diakibatkan banjir merupakan kesalahan pelaksana,” tegasnya.Q ris

Situbondo, Bhirawa Karena melebihi target pendapatan asli daerah (PAD) sekitar Rp 200 juta, Danial Maulana kembali dilantik Bupati Situbondo Dadang Wigiarto menjadi Direktur Perusahaan Daerah (Perusda) Pasir Putih yang kedua kalinya, pagi kemarin (26/1). Agar target periode kedua lebih besar dari target, Danial Maulana pun berjanji akan memenuhi komitmen tersebt dengan berbagai terobosan menarik, dalam pengelolaan Pasir Putih ke depan.

Danial Maualana, bersama seluruh karyawan Papu mengucapkan teima kasih kepada masyarakat atas pengembangan Papu sehingga tempat wisata kebanggaan masyarakat Situbondo itu terus diminati para wisatawan. Ke depan, kata Danial, ia akan bertekat membuat perubahan dan inovasi sehingga Papu lebih dikenal lebih luas lagi. “Kita akan perkuat kerjasama dalam membangun keberadaan Papu. Selain itu kami akan berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang besar sehingga akan membawa perubahan besar terhadap PasirPputih,” ujar Danial.

Masih kata Danial, soal target itu baru bisa diketahui setiap akhir tahun. Namun demikian, Papu kedepan dihadapkan pada pemasalahan Surat Edaran Kemenpan yang melarang pertemuan di lakukan di hotel.

“SE ini pasti akan berdampak luas. Pastinya kita lihat satu tahun dampak gimana.

Yang pasti kami akan melakukan gebakan dan gerakan sehingga Papu lebih dikenal

dan PAD-nya kian bertambah besar. “Kami optimis target 2015 akan terlampaui,” terang Danial.

Sementara itu Bupati Dadang Wigiarto, meminta jajaran Direksi Papu harus berani membuat gebrakan dan inovasi. Sebab jika tidak demikian, maka dikawatirkan nilainya Papu merosot dan bisa dimungkinkan pula tidak layak lagi sebagai tempat hunian para wisatawan.

Maka dari itu, manajemen bagus yang sudah diraih Papu terus digenjot sehingga PAD semakin meningkat.

“Saya ingin berkomunikasi dengan DPRD, bahwa PAD jangan dijadikan target semata. Tetapi modalnya juga harus diperbesar dan tempat sarana untuk tamutamu penting disediakan.

Yang pasti ukuran sehatnya Papu tergantung pada manajamen dan belanja modal,” urai Bupati Dadang.

Masih kata Bupati Dadang, ia juga meminta Papu segera membuat perencanaan yang jelas dan terukur dimasa periode kedua. Sebab, di mata Bupati Dadang, kepemimpinan Danial Maulana sudah berprestasi dan memiliki nilai kinerja 90 persen dalam realisasi pelaksanaan program yang sudah dilakukan.

“Masa periode pertama kali, sudah bisa menata berapa targetnya dan berapa belanja modalnya. Faktanya mengalami kenaikan yang signifikan. Ini karena ditopang oleh kemauan yang sungguh-sungguh srta mau memperbaiki kinerja, sehingga hasilnya terus membaik,” pungkas Bupati Dadang.Q awi

Taman Semeru Diresmikan Wali Kota Terbuka bagi Masyarakat Tanpa Dipungut Biaya Usai diresmikan, Taman Semeru sudah bisa dikunjungi oleh masyarakat.

Meski sebenarnya, sudah cukup banyak warga yang mengajak teman, maupun keluarga untuk mengunjungi taman tersebut, sebelum peresmian, apalagi tidak ada biaya. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) kota Probolinggo Tutang Heru, Senin (26/1).

Sampai dengan saat ini pengelolaan Taman Semeru masih ditangani oleh kontraktor pelaksana, CV Faradis Mulia. Mengingat masih dalam tahap pemeliharaan hingga 6 bulan mendatang, tepatnya berakhir bulan Mei 2015.

Apabila masa garansi/pemeliharaan sudah habis, baru akan dikelola oleh BLH. Selanjutnya akan ditempatkan personil untuk menata maupun menjaga taman itu. Dengan begitu bisa terawat keberadaannya,” ujarnya.

Ada beberapa masukan dari warga sekitar maupun pengunjung Taman Semeru. Contohnya, dibutuhkan pagar sehingga lebih

rapi dan indah. Lampu penerangan yang masih kurang, sehingga perlu penambahan. Khususnya malam hari, biar lebih bagus apabila ditambahkan lampu sorot juga.

“Memang harus bertahap. Dan akan dievaluasi setelah diserahkan ke BLH. Namun saya juga berharap masyarakat ikut menjaga keberadaan taman ini. Supaya tidak rusak dan dipakai untuk hal-hal yang negatif,” pintanya.

Fasilitas yang terbangun di Taman Semeru sudah mencerminkan 6 dari 8 atribut kota hijau yaitu: Green open space, berupa 16 jenis tanaman yang tersedia.

Green transportation, berupa jalan paving, parkir sepeda, serta lantai terapi.

Green water, berupa pembuatan sumur resapan, kolam teratai, wastafel, dan air bersih. Green waste, berupa tempat sampah dan komposter. Green building, berupa rumah jaga dan toilet, rumah baca, gazebo, area bermain anak. Green energy, berupa listrik tenaga surya dan pemakaian lampu LED untuk seluruh taman dan bangunan, paparnya.

Anggaran Taman Semeru berasal dari dana APBN melalui program P2KH, dengan nilai kontrak sekitar Rp. 829 juta lebih. Taman tersebut dibangun diatas tanah asset Pemerintah Kota seluas 5600 meter persegi.

Lebih lanjut Tutang mengatakan, pembangunan Taman Semeru merupakan langkah perwujudan Kota Probolinggo sebagai kota hijau. Untuk pemenuhan RTH (ruang terbuka hijau) sebe-

sar 30 persen, juga mewujudkan kota hijau bukanlah program yang singkat. Dibutuhkan keberlanjutan dan dukungan pemerintah serta masyarakat.

Secara terpisah Wali Kota Probolinggo Hj. Rukmini mengatakan, langkah riil mewujudkan kota hijau, salah satunya, memanfaatkan lahan kosong disekitarnya. Seperti warga membiasakan tanam pohon ataupun tanaman di pot maupun halaman rumah.

Sementara itu, di Kota Probolinggo sendiri sudah membangun beberapa taman, di antaranya TWSL, RTHKP Kedopok, Taman Maramis Timur dan Barat, taman manula, serta alun-alun. Taman itu sudah populer dan menjadi jujugan untuk refreshing keluarga.

"Ditambah satu taman lagi, yaitu Taman Semeru yang baru.

Semua demi kenyamanan masyarakat. Semoga nanti bisa dibangun lebih banyak taman yang

wap/bhirawa

Wali Kota Probolinggo Hj. Rukmini, saat meresmikan Taman Semeru. indah di lokasi yang belum tersentuh. Baik oleh pemerintah maupun pihak swasta," harapnya.

Keberadaan Taman Semeru ini, diharapkan bisa menambah luasan RTH publik, serta dapat memberikan fungsi interaksi sosial secara aktif, bagi masyarakat secara umum. Taman ini pun bisa dimanfaatkan untuk bermain, istirahat, refreshing,

olahraga, berkesenian serta menambah ilmu dengan taman baca.

Dari sektor perekonomian, diharapkan bisa menggerakkan ekonomi di wilayah selatan. Contohnya, penjualan souvenir maupun kuliner. Taman ini menjadi warisan bagi anak cucu kita, dengan pohon yang semakin hijau dan rindang, tambah Hj. Rukmini.Q wap

JAWA TIMUR

Selasa Legi 27 JANUARI 2015

KILAS JATIM

Pilih Ketua Baru, PGRI Gelar Pra Konferensi Situbondo, Bhirawa Guna melancarkan pelaksanaan pemilihan Ketua PGRI yang baru, sedikitnya 154 pengurus Cabang dan Ranting seKabupaten Situbondo menggelar Pra Konferensi, pagi kemarin (26/1). Acara yang dipusatkan di gedung SDN 3 Patokan itu dibuka langsung Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, DR Fathor Rakhman dengan didampingi Ketua PGRI Moh. Hasyim beserta jajarannya. Direncanakan, pelaksanaan pra konferensi akan mengagendakan beberapa kegiatan. Salah satu di antaranya, laporan pertanggungjawaban dan peraturan tahapan pemlihan Ketua PGRI. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, Dr Fathor Rakhman, mengatakan, dirinya berharap PGRI Cabang Situbondo di bawah kepemimpinan Moh. Hasyim, bisa memberikan manfaat serta meningkatkan pengabdiannya kepada dunia pendidkan dan masyarakat Kota Santri pada umumnya. “Saya mengapresiasi keberadaan PGRI Cabang Situbondo, karena hingga saat ini kiprahnya bisa dibanggakan,” ungkap Fathor Rakhman di sela-sela memberikan arahan, kemarin.

Mantan Kadisparporabud Kabupaten Situbondo itu menambahkan, menjelang pemilihan pengurus baru, ia meminta agar selalu menjaga kekompakan dan menghindari adanya gesekan diantara sesama calon. Apalagi, kata Fathor, saat ini PGRI sudah berhasil menjalankan kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan dunia pendidikan. “Yang membanggakan, PGRI Cabang Situbondo sudah berhasil memberikan bukti dan karya nyata, sehingga berbagai kemajuan kini bisa diraih Kabupaten Situbondo,” tegas Fathor Rakhman.

Tak hanya itu yang ditekankan Fathor Rakhman, menjelang pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Situbondo masa bakti 2015-2010, PGRI yang notabene memiliki pengurus dan anggota yang besar harus tetap berdiri secara netral dan tanpa berpihak kepada aliansi manapun. “Ini sudah sesuai dengan aturan dimana PGRI harus netral dan tidak boleh mencampuri dengan urusan calon kepala daerah yg nantinya akan dipilih menjadi calon Bupati Situbondo.

Tetapi kalau masyarakat sangat mutlak untuk mendukung, demi suksesnya pilkada Situbondo,” papar Fathor.Q awi

Ketua Parade Madiun Divonis Bersalah Kab. Madiun, Bhirawa Setelah melalui sidang yang melelahkan selama empat bulan, akhirnya Ketua Persatuan Rakyat Desa (Parade) Kabupaten Madiun, Dimyati Dahlan, divonis bersalah dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Senin (26/1).

Sebelum membacakan amar putusannya, Ketua Majelis Hakim, Udjiati, membacakan hal yang meringankan dan yang memberatkan. Hal yang meringankan, terdakwa Dimyati Dahlan belum pernah dihukum. Sedangkan hal yang memberatkan, terdakwa berbelitbelit saat memberikan keterangan di persidangan.

"Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan penganiayaan terhadap korban Tri Lestari. Untuk itu, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 3 bulan penjara," kata Ketua Majelis Hakim PN Kab. Madiun Udjiati dalam amar putusannya di hadapan terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Tunik Pariyanti.

Dalam sidang sebelumnya dengan agenda tuntutan, JPU menuntut terdakwa selama 3 bulan penjara. Dengan begitu, vonis hakim conform (vonis sama dengan tuntutan JPU). Atas putusan ini, terdakwa langsung mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur. "Saya banding bu Hakim," kata Dimyati Dahlan, singkat.Q dar

7

Kasus DB Melonjak Sembilan Kali Lipat Kab Kediri, Bhirawa Kasus Demam Berdarah (DB) di Kabupaten Kediri melonjak hingga 9 kali lipat dibulan yang sama ditahun sebelumnya. Dengan kejadian itu Pemerintah Kabupaten Kediri menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB). Wabah penyakit Demam Berdarah (DB) awal tahun 2015 ini menurut catatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kediri terjadi lonjakan yang signifikan jumlah kasus DB pada bulan Januari ini.

Kepala Dinkes Kabupaten Kediri Adi Laksono mengatakan, lanjakan kasus DB hingga 9 kali dibandingkan bulan sama tahun sebelum-

nya, menurutnya Kejadian Luar Biasa ditetapkan apabila terjadi peningkatan jumlah kasus DB dua kali lipat pada bulan yang sama dari tahun

sebelumnya. "Jadi status KLB ditetapkan jumlah kasus demam berdarah disuatu daerah meningkat hingga dua kali lipat pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya" kata Adi Laksono.

Berdasarkan data Dinkes Kabupaten Kediri selama kurun waktu awal tahun hingga akhir Januari 2015 telah terjadi 87 kasus DB ,sedangkan pada bulan Januari 2014 lalu hanya 9 kasus. Dari jumlah total kasus DB bulan ini, ada dua korban dinyatakan meni-

nggal dunia (MD) masih berusia anak-anak, DB menyerang anak usia sekolah antara 5 sampai 14 tahun.

Sementara wilayah persebaran penyakit mematikan akibat gigitan nyamuk aides aigepty ini hampir terjadi pada seluruh kecamatan di Kabupaten Kediri, 25 kecamatan masuk kategori endemis DB ,sedangkan satu kecamatan sporadis.

Serangan DB kali ini diduga adanya siklus 3 tahunan, dari 26 kecamatan yang terserang

DB Kecamatan Pare menduduki peringkat pertama dengan jumlah korban 10 orang, Kecamatan Kandangan dan Ngadiluwih 7 orang, Ringinrejo 5 orang dan kecamatan lainnya rata-rata 4 orang.

Saat ini Pihak Dinkes Kabupaten Kediri berupaya mengatasi wabah DB ini dengan Program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Dinkes menggalakkan PSN untuk memutus rantai nyamuk mematikan ini.Q van

bas/bhirawa

Puluhan tenaga bidan dan PTT mendapat pengarahan dan penjelasan dari asinsten III di kantor pendopo pemkab setempat.

16 Bidan Siap Ditempatkan di Dusun Terisolir

suprayitno/bhirawa

Kamabicab Fadeli bersama Kakwarcab Yuhronur Efendi targetkan pramuka Lamongan mampu juara EJSC 2K15.

Pramuka Lamongan Ditarget Wakili Jatim ke Amerika Lamongan, Bhirawa Sebanyak 2.500 pramuka penggalang se Kabupaten Lamongan bakal adu kecakapan dalam East Java Scout Challenge 2K15.

Dalam kompetisi pramuka beregu ini, satu regu putra dan satu regu terbaik putri se Jatim bakal mendapat reward belajar kepramukaan di Amerika Serikat.

Dikatakan oleh Sekretaris Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Lamongan A. Farikf, sebanyak 250 regu putra dan putri Lamongan sudah mendaftar untuk mengikuti seleksi tingkat kabupaten di Bumi Perkemahan Waduk Gondang pada 18-23 April mendatang. Tiap regu terdiri dari 10 orang pramuka penggalang, sehingga total peserta mencapai 2.500 orang.

Dari seleksi di tiap kabupaten, termasuk dari Lamongan, ungkap Farikh, hanya akan meloloskan 3 regu terbaik putra dan 3 regu terbaik putri untuk berkompetisi di babak final East Java Scout Challenge 2K15, pada 14 Agustus nanti.

Dia menyebut ada setidaknya 11 tantangan yang menuntut kecakapan, kreatifitas dan kecerdasan pramuka penggalang.

“Karena membludaknya peserta, perkemahan dalam East Java Scout Challenge 2K15 di Lamongan akan dilaksanakan dalam tiga gelombang. Dengan masing-masing gelombang berlangsung selama dua hari,“ sebut

A. Farikh saat Technical Meeting East Java Scout Challenge 2K15 di Pendopo Lokatantra, Senin (26/1).

Kesebelas tantangan itu sendiri akan terbagi dalam kompetisi Winning Eleven, Golden Scouts Challenge, Fun Balls Challenge, Tent Challenge, Quiz Bowl dan Wild Card Challenge. Sementara Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Kamabicab) Gerakan Pramuka Lamongan Fadeli berani menargetkan Pramuka Penggalang Lamongan bakal menjadi yang terbaik di kompetisi final.

“Saya memiliki keyakinan, Insya Allah pramuka dari Lamongan yang akan mendapat reward berlajar pramuka ke Amerika Serikat. Ini menilik prestasi pramuka Lamongan selama ini yang selalu berpartisipasi dan berprstasi dalam setiap event yang diikuti, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional,“ kata Fadeli didampingi Kakwarcab Yuhronur Efendi.

Mengakhiri sambutannya, dia berpesan agar Pembina pramuka terus melakukan inovasi dalam melakukan pembinaan kepramukaan. “Maju mundurnya pramuka terletak di pundak kakak-kakak pembina. Dengan SDM Lamongan yang tidak berhenti berprestasi, jika disentih dengan inovasi, anakanak pramuka kita pasti mampu berprestasi, “ pesan dia.Q yit

Bojonegoro, Bhirawa Untuk mewujudkan program pemerintah dalam pemerataan pelayanan dan pembangunan diberbagai sektor, namun upaya yang dilakuakn Pemkab Bojonegoro tidak hanya menyediakan inftrstruktur semata akan tetapi juga pada tenaga kesehatan yang handal mumpuni untuk memberikan layanan.

Seperti yang tampak pada Senin (26/1) kemarin, di Kantor Pendopo pemkab Bojonegoro dilaksanakan acara penjelasan penerimaan tenaga bidan dan perawat untuk daerah terisolir di Bojonegoro. Pada kesempatan itu Yayan Rohman selaku asisten III bidang Administrasi dan Umum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, menyampaikan bahwa daerah yang akan menjadi medan juang mereka adalah daerah terisolir dan terpencil. “Dicontohkan beberapa dusun yang terisolir ini hanya bisa dijangkau dengan menggunakan kendaraan jenis trail saja,” ungkapnya.

Bahkan ada juga dusun yang dalam mobilitasnya untuk menangani pasien yang harus mendapatkan perawatan lanjutan dengan menggunakan tandu. Menurut Assisten III itu adalah beberapa gambaran yang bisa diketahui oleh para pendaftar.

Dia menjelaskan, pada tahun 2014 terdapat 32 dusun yang terisolir. Sebanyka 17 diantaranya sudah terisi dan memiliki tenaga bidan. Sedangkan sisanya sejumlah 15 dusun masih kosong dan akan diisi dari rekrutmen tenaga PTT bidan dan Perawat yang akan segera dilaksanakan.

“Dari 15 dusun tersebut

akan ditambah satu dusun yang berada di Desa Klino Kecamatan Sekar, sehingga total tenaga bidan yang akan diambil untuk menempati daerah terisolir adalah 16 orang. Sedangkan untuk perawat yang akan ditempatkan di Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) yang akan diisi adalah 18 orang,” jelasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dr. Sunhadi menjelaskan, bahwa untuk penerimaan tenaga PTT Bidan dan Perawat nantinya tidak ada test tulis. “Namun berkas yang masuk akan diseleksi oleh tim berdasarkan kelengkapan berkas yang dikirimkan, selain itu dengan mempertimbangkan pula beberapa faktor di antaranya usia,domisili, tahun kelulusan,” ujarnya.

Ditambah pula pengalaman magang baik di Rumah Sakit maupun Puskesmas juga menjadi salah satu point penilaian dan tentunya adalah Indeks Pembelajaran Komulatif (IPK).

Keabsahan daripada berkas juga akan diverifikasi untuk mengetahui bahwa berkas yang dikirim adalah benar adanya.

Selanjutnya dari berkas nantinya akan dilakukan skoring sesuai dengan daerah yang dituju. Jumlah pendaftar yang mengikuti seleksi mencapai 333 orang yang terdiri dari 112 orang pelamar dari perawat dan 221 adalah tenaga bidan.

Dari jumlah ini nantinya akan mengisi formasi untuk 18 orang perawat di Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) sedangkan untuk bidan akan diambil kurang lebih 16 orang yang akan menempati dusun-dusun terisolir di wilayah Bojonegoro.Q bas

Masyarakat Diajak Budayakan Minum Jamu Tradisional Jamu tradisional tetap akan lestari, di tengah-tengah modernisasi, apabila ada upaya dari Pemerintah daerah untuk perduli terhadap para penjual jamu tradisional (Jamu. Gendong). Upaya pelestarian minum jamu, tampaknya akan terus dilakukan oleh Wali Kota Malang, Muhammad Anton. Bahkan Senin (26/1) kemarin, Wali Kota yang kerap disapa Abah Anton itu, mengundang 22 penjual Jamu Gendong untuk berjualan di Balai Kota Malang.

"Kita ingin Jamu Gendong ini tetap laris, karena selain menyehatkan, juga berdampak ekonomi bagi masyarakat kecil, buktinya ada masyarakat yang secara turun-temurun mereka hidup dari Jamu Gendong, bahkan ada yang mampu membiayai anaknya sampai ke jenjang perguruan tinggi," tutur Abah Anton.

Abah Anton usai memimpin apel, seluruh pejabat dan pegawainya diajak minum jamu. Ini semata-mata agar pejabat juga memberikan perhatian kepada

penjual Jamu Gendong. "Hari ini kita ajak semua pejabat dan karyawan Pemkot Malang untuk minum jamu, mereka boleh memilih ada kunir asem, beras kencur, luntas, temu lawak, pokoknya banyak silahkan minum semua, agar badan segar," tutur Abah Anton.

Abah Anton ditemani Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang, Dewi Farida Anton dan Wakil Walikota Sutiaji, menyapa satu persatu penjual Jamu Gendong seraya memberi contoh mi-

num Jamu Gendong didepan para pejabat dan karyawan Pemkot Malang.

Bahkan, Pemkot memang sengaja mendirikan tenda khusus menampung penjual Jamu Gendong. Sebanyak 22 penjual jamu diundang untuk mempromosikan produknya di balai kota. "Jamu itu menyehatkan dan badan jadi enak. Usai minum jamu, bekerja jadi lebih semangat, selain itu sebelum ada obat-obatan kimia, masyarakat selalu memanfaatkan jamu untuk antibiotik, sebagai obat herbal," urai Abah Anton.

Langkah Abah Anton meminum jamu dikuti ratusan pegawai dan pejabat di balai kota, karena itu dalam waktu sekejab jamu yang disediakan habis tanpa sisa. Menurut Abah, Pemkot Malang akan mengambil peran pelestarian jamu tradisional, melalui pembinaan penjual Jamu Gendong dan pemanfatan

lahan yang dimiliki oleh masyarakat, untuk ditanami tanaman obat keluarga (Toga). Agar keberadaan jamu yang merupakan, produk lokal dapat terlindungi.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang, Ny. Dewi Farida Anton, menambahkan pihaknya akan terus mensosialisasikan kepada kaum perempuan untuk selalu minum jamu. Sebab kata wanita yang kerap disapa Umi Farida itu, jika budaya minum jamun tidak digalakan secara terus menerus, maka budaya bangsa ini lambat laun akan menghilang.

"Yang berkewajiban menjaga budaya luhur berupa Jamu Gendong adalah kita sendiri, Makanya akan kita galakan agar masyarakat Kota Malang menjadi masyarakat yang gemar minum jamu, meskipun ditengah jaman yang moderen," tutur Umi Farida.Q mut

mut/bhirawa

Wali Kota Malang Muhammad Anton mengundang 22 penjual Jamu Gendong untuk berjualan di Balai Kota Malang. Usai memimpin, apel seluruh pejabat dan pegawainya diajak minum jamu.

EKONOMI - BISNIS

8

Selasa Legi, 27 JANUARI 2015

2015, Jamkrida Target Jamin 100 Ribu UMKM Surabaya, Bhirawa PT Penjaminan Kredit Daerah (PT Jamkrida) Jawa Timur di tahun 2015 memiliki target bisa Komisaris Utama Jamkrida Dr. Ahmad Sukardi (kanan) memberikan potongan tumpeng kepada Direktur Utama PT Jamkrida, Drs Achmad Nur Chasan, MM pada peringatan HUT ke 5 Jamkrida Jatim, Jumat malam (23/1).

Kurs

memberikan jaminan kredit kepada 100 ribu nasabah dan nilai jaminan sebesar Rp1 triliun.

Untuk bisa merealisasikan target tersebut, Komisaris Utama Jamkrida Dr. Ahmad Sukardi meminta agar para karyawan di semua jajaran perusahaan daerah yang berada di Jalan A. Yani Surabaya itu untuk terus melakukan koordinasi dan bekerja keras.

“Semua karyawan maupun direk-

tur harus bekerjasama dan menjaga kekompakan. Karena di perusahaan ini semua saling terkait,” kata Sukardi, Senin (26/1).

Selain itu menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), tantang UMKM yang selama ini menjadi salah satu poros ekonomi di Jatim cukup berat, sehingga dibutuhkan peran PT Jamkrida untuk bisa memberikan jaminan kredit. “Semakin banyak UMKM

yang dijamin, semakin bagus agar UMKM bisa bersaing di MEA,” kata Sukardi yang juga menjabat sebagai Sekdaprov Jatim itu.

Sementara itu, Direktur Utama PT Jamkrida, Drs Achmad Nur Chasan, MM menjelaskan, sejak diresmikan pada tahun 2010 hingga tahun 2014 Jamkrida sudah berhasil menjamin kredit senilai Rp2 triliun kepada 230 ribu UMKM di Jatim. Q wwn

Antisipasi Penyelewengan Pupuk

JUAL

BELI

USD

12,502.00

12,378.00

SGD

9,470.49

9,373.72

EUR

15,209.93

15,056.60

JPY

10,477.71

10,372.05

GBP

19,469.36

19,271.31

Sumber: Bank Indonesia (10 JANUARI 2015)

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2013, Putih, AG2826OO, a/n.

Pusparini, Kel. Jepun-T.Agung No. 174/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Daihatsu Minibus, th. 2013, Abu-abu Metalik, AG1306RY, a/n. Mariana Dian Andriani Singkal, RT 03/03 Ketanon, Kedungwaru-T.Agung No. 175/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda Beat, th. 2013, Merah, AG6976OO, a/n. Masgundik, RT 01/03, Tanjungsari, Boyolangu-T.Agung No. 176/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda Vario, th. 2013, Putih Silver, AG3419RAG, a/n. Puspita Ayu Baito, Ds/Kec. Boyolangu-T.Agung No. 177/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2009, AG5046TU, a/n. Rajianto, Ds. Kedoyo, Sendang-T.Agung No. 178/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Truck, th. 1990, Kuning, AG8322US, a/n.

Suparmi, Ds/Kec. Kedungwaru-T.Agung No. 179/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda C70, th. 1976, Merah, AG5554RAH, a/n. Imam Nurhadi, Ds. Tanggung, Campurdarat-T.Agung No. 180/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 4324 FD, a/n Rudi Sudianto, Ds. Semiring rw 01/01, Kec. Mangaran, Situbondo.

No. 181/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 3062 FB, a/n Udaya Damaryanti, Ds. Kalimas, rw 01/03, Kec. Besuki, Situbondo.

No. 182/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2468 EZ, a/n Sunarto, Ds.Kalimas rw 01/03,Kec. Besuki, Situbondo.

No. 183/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 8715 HB, a/n Hasan Asyari, Murtaqih, Ds. Alasmalang rw 04/02, Kec. Panarukan Situbondo.

No. 184/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 3490 EU, a/n Hawadi, Ds. Ketowan rw 09/02, Kec. Arjasa, Situbondo.

No. 185/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2204 ES, a/n Mukhlis, Ds. Sumberejo, rw 04/01, Kec. banyuputih, Situbondo.

No. 186/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 3282 EZ, a/n Achmad Tolak Hartono, Ds. Mojosari rw 05/01, Kec. Asembagus, Situbondo.

No. 187/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 4007 EY, a/n Tojari, Ds. Sumberwaru, rw 09/03, Kec. Banyuputih, Situbondo.

No. 188/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 4621 EV, a/n Hendra Yudi Hartono, Kel. Mimbaan rw 15/03, Kec. Panji, Situbondo.

No. 189/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 930 EB, a/n Brian Tjiasmanto, Kel. Patokan rw 02/03, Kec. Kota Situbondo.

No. 190/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2684 EK, a/n Safrawi, Ds. Jetis, rw 01/02, Kec. Besuki, Situbondo.

No. 191/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2434 FB, a/n Masudi Sahud,H, Kel. Mimbaan rw 20/01, Kec. Panji, Situbondo.

No. 192/IMB/BI-II/2015

PT Petrokimia Beri Bag Code Tuban, Bhirawa Seringnya terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi pada musim tanam, PT Petrokimia Gresik telah melakukan upaya pencegahan dan pengamanan pada saat pendistribusian pad distributor, kios hingga para petani.

Upaya pengamanan dan pencegahan tersebut diantaranya dengan memberikan kode pada zak (bag code), pewarnaan pada jenis pupuk, serta memberikan striker pada kendaran pengangkut.

“Semua itu kita lakukan akar petani tidak dirugikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, selian juga agar pendistribusian pupuk tepat sasaran,” Kata Yusuf Wibisono ManagYusuf Wibisono er Humas PT Petrokimia Gresik saat bertandangh di Kantor Balai wartawan Kabupaten Tuban Jl. Pramuka No 1 Tuban(26/1).

Selain itu, upaya pengawasan dilapangan juga dilakukan, baik melalui KP3 (Komisi Pengawas Pupuk Dan Pestisisda), pengawas oleh petugas lapangan PKG juga pengawasan melalui sistem pelaporan penyaluran pupuk. “Sebenarnya semua pengawsan sudah di-

ist

PT Petrokimia Gresik memberikan kode pada zak (bag code), pewarnaan pada jenis pupuk, serta memberikan striker pada kendaran pengangkut.

lakukan dan sudah ada, akan tetepi kami mengakui seperti KP3 yang anggotanya terdiri dari beberapa lembaga belum maksimal,” terang Yusuf Wibisono.

Oleh karena itu, PT Petrokimia Gresik berharap pada pemerintah untuk mengoktimalkan peran tenaga penyuluh dan dinas pertanian, juga

meningkatkan pengawasan KP3 yang pada setiap daerah sudah ada guna menghindari penyelewengan pupuk bersubsidi serta agar tidak dijual diatas harga eceran tertinggi (HET).

“Harapan kami untuk para petani bisa menerapkan pola pemupukan secara berimbang sesui takaran yang telah ditentukan dinas. Serta

Pegadaian Jatim Bidik Pendapatan OSL Rp 3,6 T Surabaya, Bhirawa Kantor Wilayah (Kanwil) Pegadaian Jawa Timur terus memantapkan posisinya sebagai perusahaan gadai milik negara untuk lebih berkembang dan maju. Saat ini pengembangan devisi yang Pegadaian Jatim terus ditata untuk menjadi lebih baik dalam melayani masyarakat. Di 2015 Pegadaian Jatim membidik pendapat OSL Rp3,6 Triliun.

Rita Helmi, S.Sos, MM Humas Pegadaian Jatim yang baru mengutarakan pembenahan tersebut yakni melakukan pemekaran yang mengikuti 7 karisidenan yang berada di Jawa Timur.

Hal ini ditujukan untuk lebih mengoptimalkan pelayanan dan pengembangan Pegadaian Jatim untuk lebih baik.

“Dahulu kanwil membawahi 485 outlet seluruh Jatim, sekarang kami melakukan perubahan dengan adanya pembagian 7 karisidenan yang berada di

Rita Helmi, S.Sos, MM

Jatim. Setiap karisidenan terdapat Deputi yang memiliki fungsinya masing-masing. Seperti deputi pemasaran bertanggung jawab terhadap pemasaran Pegadaian di daerahnya,” ujar Rita Senin (26/1) kemarin.

Upaya ini diharpakan pendapatan out standing loan (OSL) Pegadaian ada peningkatan dibandingkan tahun 2014 yang mencapi

Rp.3,1 triliun. Karena dengan tata kerja yang baru ini maka, otonomi pengembangan daerah yang sebelumnya belum terjangkau dapat dicapai. “Jika tahun 2014 OSL Pegadaian Jatim mencapai Rp.3,1 triliun, maka di tahun 2015 paling tidak OSL kita bisa mencapai Rp.3,6 triliun,” ujar wanita yang gemar memasak ini.

Selain terdapat 7 karisidenan, di Surabaya pun dilakukan pembagian wilayah menjadi 4 wilayah. Yakni Surabaya I, II,III, dan IV. Pembagian wilayah berutujuan untuk mendekatkan Pegadaian ditengah-tengah masyarakat yang bergerak dalam bidang Usaha Mikro Kecil Menengah.

“Seperti daerah Surabaya Barat , masyarakat disana memiliki banyak usaha yang bersifat UMKM tentu memerlukan dana untuk mengembangkan usaha. Untuk itu kami siap membantu pengembangan tersebut,” Q wil

kami menghimbau pada distributor dan pengecer agar menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai peraturan pemerintah, juga masyarakat ikut mengawasi serta melaporkan pada kami jika terjadi penyelewegan dan peradaran pupuk palsu,” Himbau Manager Humas PT Petrokimia Gresik Yusuf Wibisono. Q hud

Sambut Dua Event, Perhotelan Siapkan Paket Kuliner Surabaya, Bhirawa Memasuki bulan Februari mendatang, banyak dimanfaatkan pihak perhotelan mensajikan paket kuliner yang tentunya bakal memanjakan warga kota Surabaya di saat menikmati dua perayaan yakni Hari Kasih Sayang-Valentine dan Tahun Baru Imlek. Hotel Ciputra World Surabaya, pihaknya sudah menawarkan paket makan malam istimewa yang diperuntukan bagi pasangan yang sedang jatuh cinta pada tanggal 14 Februari. “Dengan tema ‘Let’s Fall In Love’ kami menawarkan paket makan malam yang terdiri dari hidangan pembuka dengan pilihan salad dan sup dalam bentuk prasmanan di The Gallery Restaurant dengan nuansa elegan serta artistik yang terletak di lantai 7,” ungkap Marketing Communications Manager, Theresa Yudistira, Senin (26/1).

Ia menambahkan, selain hidangan pembuka juga disediakan hidangan utama dengan pilihan Australian Angus Beef Ten-

derloin Medallion atau Cocoa Spiced Crusted Tasmanian Salmon Fillet serta hidangan penutup.

Bahkan untuk melengkapi malam istimewa dan memanjakan pasangan akan diiringi instrumen gitar Spanyol dan saxophone. “Kami juga akan menggelar kompetisi foto bagi pasangan yang hadir dimana pasangan yang menang, fotonya akan diposting di Twiter dan facebook bahkan mereka juga akan menerima voucher menginap satu malam,” jelasnya. Sedangkan untuk menyambut perayaan Tahun Baru Imlek, The Gallery Restaurant dan The Lounge telah mempersiapkan paket kuliner bertema “The Fortunate Year of Sheep” yang menghadirkan hidangan khas Cina dan Asia pilihan.

“Kami optimistis dengan dua perayaan ini restauran bakal penuh, untuk Valentine kami menyediakan 86 kursi yang disetting untuk berpasangan sedangkan untuk Imlek kami sediakan 150 kursi dengan long table sesuai kapasitas ruang,” ujarnya. Q riq

Kota Batu Target 1.000 Ton Beras

Korem 083 Siapkan 413 Babinsa Petani di Kota Batu optimis produksi beras di tahun ini meningkat menjadi 1.000 ton. Karena mereka mendapatkan pendampingan dan jaminan ketersediaan bibit, obat, dan alat dari Korem 083 Baladhika Jaya.

Genjot Trading House, Perluas Pasar Petani Puspa Agro Perkuat Jaringan Pasar, Siapkan Sarana Proses Ikan Manajemen PT Puspa Agro terus berupaya mendongkrak nilai tambah petani dan nelayan Jatim dengan membuka akses pasar seluas-luasnya dengan harga berkeadilan. Untuk maksud ini, peran ekonomi divisi Trading House, salah satu lini bisnis Puspa Agro, terus ditingkatkan. Upaya memperluas akses pasar hasil panen petani dan petambak/nelayan ini juga dibarengi dengan terus menghasilkan komoditas yang berkualitas. Hal ini dimaksudkan mengimbangi mulai berlakunya pasar bebas ASEAN. Sementara untuk merespon tren naiknya permintaan akan hasil perikanan, Puspa Agro tengah menyiapkan pembangunan sarana pemprosesan (processing) ikan yang akan melengkapi cold storage yang sudah ada.

Dengan sarana ini, kelak diharapkan produk nelayan/ petambak tidak saja memenuhi pasar dalam negeri atau antarpulau, tetapi diproyeksikan masuk ke pasar internasional (ekspor). Sebab, sarana processing ikan ini akan dibangun sesuai standar untuk pasar ekspor,.Di sisi lain, Puspa Agro terus memperkuat peran divisi Trading House yang bergerak dan bermitra dengan kelompok-kelompok tani dan nelayan di sentra-sentra produksi di berbagai

daerah di Jatim. Pasalnya, produk yang mereka hasilkan sudah banyak diserap pasar modern serta industri pengolahan. Mata rantai distribusi komoditas pun bisa diperpendek, sehingga harga yang ditetapkan memuaskan, baik di tingkat petani maupun konsumen.

Saat ini Puspa Agro berhasil memasarkan aneka komoditas pertanian asal Jatim. Selain aneka buah dan sayur, berbagai jenis ikan, ayam potong, telor, telah terdistribusi ke supermarket berskala nasional dan perusahaan katering besar yang melayani perusahaan tambang dan pengeboran minyak, serta industri pengolahan makanan dan minuman di Indonesia Timur.

Puspa Agro juga memasok biji kopi untuk industri pengolahan kopi. Untuk maksud ini, Puspa Agro menyerap kopi dari hasil panen para petani dan kelompok tani (Gapoktan) di Jember. Komoditas lain, seperti kakao dan jagung juga tengah dijajaki untuk dicarikan akses pasarnya. Diharapkan, peran ini bisa dimaksimalkan sehingga stabilitas harga dan pasokan bebagai komoditas agro bisa dijaga. Pada gilirannya program ini meningkatkan nilai tambah petani dan nelayan/petambak di Jatim. Q adv

Kemarin (26/1), telah dilakukan penanaman perdana bibit padi di Desa Dadaprejo, Kecamatan Junrejo. Selain Komandan Korem (Danrem) 083, penanaman perdana juga diikuti anggota Forpimda Batu, Dandim 0818, dan Ketua DPRD Batu. Danrem 083, Letkol Totok Imam Santoso menyatakan tekad TNI AD di bawah jajarannya untuk memberikan dukungan penuh untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Batu pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Untuk itu pihaknya akan membantu petani Kota Batu secara total untuk bisa meningkatkan produksi pangan khususnya beras.

“Di tahun ini ditargetkan produksi beras di Kota Batu bisa mencapai 1.000 ton.

Kemudian produksi beras di Kota Batu dan daerah lainnya diharapkan mampu membantu ketahanan pangan di tanah air. Dengan begitu, dalam tiga tahun ke

depan kita tidak perlu impor beras lagi,”ujar Totok Imam Santoso, Senin (26/1).

Untuk merealisasikan rencana itu, Totok telah mempersiapkan anggotanya untuk memberikan dukungan kepada para petani beras dan jagung di Batu dan be-

berapa daerah di Jatim. Untuk itu ia telah menyiapkan 413 babinsa untuk memberikan pendampingan kepada petani. “Para babinsa ini telah kita beri penataran khusus tentang pertanian.

Dengan begitu, mereka bisa untuk diajak oleh petani untuk membicarakan masalah pertanian yang tengah dihadapi,”tambah Totok.

Dalam kajian yang telah dilakukan, tambahnya, ada beberapa kendala yang se-

anas bahtiar/bhirawa

Peletakan batu pertama perbaikan saluran irigasi dan penanaman perdana bibit padi yang dilakukan bersama antara Danrem 083 dan anggota Forpimda Kota Batu, bertempat di Desa Dadaprejo, Batu, Senin (26/1).

ring dialami para petani bahan pangan. Di antaranya, tidak ada jaminan ketersediaan pupuk di lingkungan petani. Hal ini diakibatkan adanya oknum yang melakukan penimbunan pupuk. Akibatnya, harga pupuk telah naik 100 persen ketika berada di tangan petani.

Selain itu, masalah ketersediaan air irigasi juga menjadi momok petani.

Karena itu, dalam acara Pencanangan Penanaman Perdana kemarin, juga dilakukan peletakan batu pertama perbaikan saluran irigasi. Hal ini dilakukan untuk menunjang keberhasilan target penanaman padi dua kali dalam setahun.

Karena selama ini petani hanya bisa menanam padi sekali dalam setahun.

Sementara, Walikota Batu, Eddy Rumpoko juga telah menyiapkan jajaran SKPD terkait untuk mendukung realisasi ketahanan pangan ini. Ia telah mengintsruksikan Kepala Dinas Petanian, para Camat, dan para Kepala Desa untuk memantau dan menyiapkan kebutuhan para petani. Baik itu ketersediaan bibit, alat, maupun pupuk. Q nas

Selasa Legi 27 JANUARI 2015

LINTASAN

Taufik Hidayat Dampingi Tim PON XIX/2016 Jabar Bandung, Bhirawa Bintang bulutangkis Indonesia, Taufik Hidayat dipastikan mendampingi tim Jabar pada PON XIX/2016 yang akan digelar di Jawa Barat.

"Taufik akan menjadi komandan tim Jabar pada PON XIX/2016, ia kan Wakil Ketua Pengda PBSI Jabar," kata Ketua Umum Pengda PBSI Jabar Lutfy Hamid di Bandung, Senin.

Lutfy menyebutkan Jabar siap mempertahankan supremasi cabang bulutangkis pada ajang PON XIX/2016 yang mana Jabar memiliki tradisi emas pada cabang olahraga itu.

Optimistis itu beralasan karena sistem pembinaan klub di Jabar berjalan lancar didukung oleh beberapa kejuaraan yang rutin digelar.

"Saat ini Jabar menjadi penyumbang atlet di Pelatnas, sedikitnya ada 16 pemain di Cipayung," kata Lutfy Hamid.

Selain itu, Ketua Pengda PBSI Jabar mengusulkan agar perlu dilakukan pembatasan usia atlet yang akan bertanding pada ajang PON XIX/2016 yakni usia 21 tahun ke bawah.

"Kami usulkan agar pembatasan usia 21 ke bawah," kata Lutfy Hamid menambahkan.

Sementara itu fasilitas pertandingan bulutangkis akan dilakukan di GOR Bandung yang kini dilakukan revitalisasi menjadi berlantai lima. GOR yang berlokasi di Jalan Jakarta Kota Bandung itu merupakan salah satu GOR terpadu.Q ant

Atlet Jambi Tes Fisik Tahap II Jambi, Bhirawa Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Jambi berharap para pengurus cabang olah raga agar segera mempersiapkan atletnya untuk menjalani tes fisik tahap II yang akan digelar dalam waktu dekat.

Ketua Umum KONI Kota Jambi, A Rahman di Jambi, Senin mengatakan, pihaknya sedang mengagendakan jadwal pelaksanaan tes fisik tahap II dalam waktu dekat, setelah pada akhir tahun 2014 para atlet setempat menjalani tes fisik tahap I. Pada pelaksanaan tes fisik tahap II tahun ini, diharapkan semua pengurus cabang olah raga agar mempersiapkan atletnya untuk menjalani tes tahap II dan atlet yang dikirim untuk tes nanti agar yang benar-benar dipersiapkan menghadapi porprov di Kabupaten Batanghari tahun ini.

"Kami berharap atlet yang akan menjalani tes fisik tahap II kali ini adalah mereka yang benar-benar dipersiapkan untuk Porprov Jambi 2015, karena hal ini dianggap penting untuk mengetahui kesiapan fisik atlet," kata Rahman.

Hasil tes fisik nanti diharapakan bisa menjadi acuan bagi semua pelatih cabang olah raga untuk bisa meningkatkan fisik atletnya agar bisa meraih juara pada Pekan Olahraga Provinsi Jambi.

Pelaksanaan tes fisik itu dilakukan karena sudah sesuai hasil rapat anggota dan pengurus KONI Kota Jambi, agar seluruh atlet yang dipersiapkan menghadapi porprov tahun ini mengikuti tes fisik dan kebugaran yang dilakukan dalam beberapa tahap.

Seperti tahap pertama lalu, pelaksanaan tes fisik dan kebugaran tahap dua akan dilaksanakan selama dua hari di Stadion Persijam Kota Jambi. Pelaksanaan tes fisik akan bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Jambi.Q ant

Manajemen PSCS Siapkan Dua Laga Uji Coba Cilacap, Bhirawa Manajemen PSCS Cilacap, Jawa Tengah, menyiapkan dua laga uji coba bagi tim sepak bola yang berjuluk Laskar Nusakambangan itu sebagai persiapan menghadapi Kompetisi Divisi Utama 2015.

"Kami rencananya minggu ini akan bertandang ke Magelang dan Bantul namun kami masih menunggu konfirmasi waktu," kata Ketua Umum PSCS Cilacap Farid Ma'ruf di Cilacap, Senin.

Menurut dia, laga uji coba tersebut juga sebagai ajang seleksi bagi calon pemain yang akan memperkuat tim PSCS dalam mengarungi Divisi Utama 2015.

Dalam hal ini, kata dia, seleksi calon pemain PSCS masih berlangsung hingga menjelang "kick off" Divisi Utama yang diperkirakan akan pada bulan Maret 2015.

"Kami akan terus berusaha mencari pemain-pemain terbaik untuk memperkuat PSCS," katanya.

Dia mengakui bahwa pemain PSCS Cilacap belum bisa menampilkan permainan terbaiknya saat berlaga di Turnamen Pra-Musim Piala Bupati Cilacap 2015 yang menerapkan sistem gugur.

Tim PSCS Cilacap harus menelan kekalahan 1-2 saat menghadapi Persibangga Purbalingga dalam laga perdana Piala Bupati Cilacap 2015 sehingga tidak bisa melaju ke pertandingan berikutnya.

Menurut Farid, tim PSCS masih memiliki kekurangan pada posisi penyerang dan pemain belakang.

"Oleh karena itu, saya sudah meminta manajer dan pelatih untuk mencari pemain-pemain yang bagus, baik untuk penyerang maupun belakang. Ini sudah mulai seleksi, ada beberapa yang sudah datang ke Cilacap," katanya.

Menurut dia, salah satu calon pemain yang mengikuti seleksi, yakni Andre Sitepu mantan bek PSMS Medan.Q ant

OLAHRAGA

9

Bupati Buka Kompetisi Seni dan Olaharaga Tingkat MI Kab. Madiun, Bhirawa Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos membuka Kompetisi Seni dan Olahraga Tingkat Madrasah Ibtidaiyah (AKSIOMA) ke – V Tahun 2015 se Kabupaten Madiun dengan dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD, Kapala SKPD, Kepala Kantor Kemenag Kab. Madiun, Camat, Tokoh Masyarakat setempat, di Desa Sareng Kecamatan geger Kab. Madiun, Senin (26/1).

Kegiatan yang mengambil tema “ Dengan Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah Ibtidayah (AKSIOMA) ke V, kita Wujudkan Tali Persaudaraan, Prestasi, Sportifitas dan Kreatifitas Siswa Maadrasah Ibtidayah Untuk Menggapai Insan Yang Sehat, Cerdas, Trampil dan Berakhlakul Karimah” bertujuan untuk memberikan wadah pembinaan prestasi bidang Olahraga dan seni menuju insan yang sehat, berbudaya dan berakhlak mulia, meningkatkan ukhuwah dan da’wah Islamiyah sekaligus sebagai wadah seleksi atlit untuk maju di tingkat Kanwil Kemenag Prop. Jawa Timur.

Aksioma akan diselenggrakan selama 4 hari mulai tanggal 26 s/d 29 Januari 2015, bertempat di Kelompok Kerja MI Wilayah Kec. Geger ini mengambil Moto “Madrasah lebih baik, lebih baik Madrasah”. Sedangkan cabang olahraga yang diadakan : Cabang Bola Volly, Tennis Meja, Bulu Tangkis, Lari Sprint, Lompat Jauh, Tolak Peluru, Catur. Sedangkan dicabang

seni yang dipertandingkan meliputi, Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ), Baca Puisi, Melukis, Kaligrafi, Pidato Resmi, Seni Samproh, dan Paduan Suara. Dari semua cabang yang dipertandingkan saat ini jumlah peserta yang ada mencapai 1.763 siswa.

Dalam sambutannya Bupati Madiun Muhtarom, mengharapkan agar kegiatan AKSIOMA ke V tahun 2015 di Kabupaten Madiun ini disamping sbagai upaya untuk membina prestasi dan mencari bibit unggul Atlit di Kab. Madiun, juga sebagai ajang selaturahmi antar lembaga Madrasah di Kab. Madiun untuk mewujudkan moto Guyb Rukun Agawe Santoso. Kegiatan ini juga sebagai sarana untuk memacu daya kompetisi masing-masing Madrasah sehinga tercipta keselarasan dalam pengembangan fisik dan mental siswa MI di Kab. Madiun.

Anak Usia sekolah merupakan usia yang paling rawan dalam menentukan serta mengambil sikap dalam pergaulan, mudah terprovokasi serta mudah terbawa

sudarno/bhirawa

Bupati Madiun Muhtarom, S.Sos membuka Kompetisi Seni dan Olahraga Tingkat Madrasah Ibtidaiyah (AKSIOMA) ke – V Tahun 2015 se Kabupaten Madiun di Desa Sareng Kecamatan Geger Kab. Madiun, Senin (26/1). ke arah peraulan yang salah, sehingga apabila tidak diarahkan sedini mungkin dapat menjerumuskan anak/generasi muda itu sendiri.

Melalui kegiatan AKSIOMA ini Bupati Madiun berharap mampu mengangkat potensi seni dan

olahraga di Kab. Madiun sekaligus mampu meningkatkan ikatan persaudaraan antar lembaga pendidikan Madrasah di Kab. Madiun.

Menandai dibukanya AKSIOMA pada Tahun 2015 ini, Bupati Madiun berkenan

membunyikan sirine yang dilanjutkan dengan melepas balon ke udara. Selain itu juga ada devile Drum Band dari masing-masing sekolan peserta AKSIOMA dan juga pertunjukan Barongsai.Q dar

Bello Pulang, Persebaya Diikuti Kesebelasan Luar Jatim Butuh Striker Haus Gol Sepak Bola Wanita Bude Karwo Cup 2015

Surabaya, Bhirawa Turnamen Sepak Bola Wanita Piala Bude Karwo Cup 2015 mulai merambah nasional, selain diikuti oleh tim dari Jatim, kemungkinan ada tim dari luar Jawa yang akan memanaskan persaingan untuk merebut juara.

Untuk tahun ini Turnamen Sepak Bola Wanita Piala Bude Karwo Cup 2015 akan digelar di Stadion Brawijaya, Kediri 21-30 April mendatang. 10 tim dijadwalkan ambil bagian pada turnamen yang memasuki edisi ke-5 ini.

Pada turnamen 2014 lalu diramaikan 16 klub sepakbola wanita Jatim dan luar Jatim.

Nah, kali ini kendati diikuti tim sepakbola wanita luar Jatim, jumlah peserta menurun ketimbang tahun lalu.

Namun, diyakini even Bude Karwo Cup V/2015 akan lebih seru dan bermutu. Rencananya, Asprov PSSI Jatim akan mengundang tim-tim sepakbola wanita tangguh dari luar Jatim. Dian-

taranya dari Bandung, Yogyakarta, Bangka Belitung dan Riau.

"Untuk tim sepakbola wanita asal Jatim yang konfirm ada tujuh klub. Ada dari Surabaya, Malang, Sidoarjo, Kota Kediri hingga Bondowoso. Tapi untuk tim luar Jatim, baru dua yang siap. Yaitu tim Bandung dan Yogyakarta," ungkap Anggota Komite Sepakbola Wanita Acik Lutfiana, kepada Berita Metro, Senin (26/1).

"Rencananya, turnamen kali ini dihelat menyambut Hari Kartini, 21-30 April mendatang, dan akan dipusatkan di Stadion Brawijaya, Kota Kediri. Bila selama ini dihelat di Surabaya, sudah saatnya melebarkan sayap ke daerah-daerah lain di Jatim. Apalagi kami ingin sepakbola wanita semakin populer," sambungnya.

Lebih lanjut dia menyatakan turnamen ini akan digelar dengan format setengah kompetisi.

Pihak panitia, kata Acik, akan membagi peserta ke dalam dua

grup yang masing-masing diisi lima tim. "Dengan adanya tim luar Jatim, greget turnamen Bude Karwo Cup pasti bertambah seru dan ketat. Untuk tim-tim luar Jatim yang belum konfirm kami tunggu hingga awal Maret," terangnya. Q wwn Tim Peserta 1. Putri Surabaya 2. Putri Sidoarjo 3. Putri Kediri Kota 4. Putri Malang 5. Putri Jember 6. Putri Rengganis Kab. Probolinggo 7. Putri Gerbong Maut Bondowoso 8. Putri Bandung 9. Putri Yogyakarta 10. Putri Bangka Belitung* 11. Putri Riau* Ket.: * menunggu konfirmasi hingga Maret 2015 mendatang

PBVSI Minta Tambahan Kuota PON 2016 mengaku tidak mempersoalkan. Apalagi hal itu sudah menjadi kesepakatan dalam rakernas yang dilaksanakan 22-23 Januari 2015 tersebut.

Begitupun dengan keputusan pembagian wilayah pra-PON menjadi empat, kata dia, juga diharapkan memberikan pengaruh positif bagi peluang Sulsel berlaga di ajang olahraga terbesar se-Indonesia tersebut.

Tim voli Sulsel di wilayahnya akan bersaing dengan sejumlah daerah diantaranya Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan.

"Kami tentu menduPB PBVSI meminta tambahan kuota cabang bola voli indoor menjadi 12. kung keputusan ini.

Mudah-mudahan Makassar, Bhirawa dengan pembagian wilayah pra-PON semakin Pengurus Besar Persatuan Bola Voli Seluruh membuka peluag kita meraih tiket PON 2016," Indonesia (PB PBVSI) meminta tambahan kuota jelasnya. cabang bola voli indoor pada Pekan Olahraga Berbeda dengan cabang voli indoor, untuk Nasional (PON) XIX Jawa Barat 2016. cabang voli pasir akan tetap dilaksanakan dalam Sekretaris Umum PBVSI Sulsel, Hamka bentuk kejuaraan nasional. Jadwal pelaksanaan Sanusi di Makassar, Senin, mengatakan kuota pra-PON voli pasir akan digelar pada Oktober PON 2016 voli indoor saat ini sebanyak 10 kuota atau setelah pelaksanaan pra-PON voli indoor yang diperebutkan pada empat wilayah pra-PON di Jakarta. yakni Wilayah Jawa (3 kuota), Wilayah Sumatera (2 kuota), Wilayah Kalimantan-Sulawesi (3 Pihaknya juga tetap mengusung optimistis kuota) dan Wilayah Kawasan Timur Indonesia bisa masuk 16 besar sekaligus berlaga di PON (KTI) dengan dua kuota PON. Jabar 2016. Tim voli Sulsel juga terus fokus "PB PBVSI dalam rakernas di Padepokan Voli mematangkan persiapan demi menjaga peluang Sentul Bogor memang berharap ada penambahan lolos dan berprestasi di ajang olahraga empat kuota menjadi 12. Jika disetujui PB PON maka tahunan tersebut. wilayah Sumatera dan Kawasan Timur Indone"Untuk pra-PON voli pasir digelar dalam sia juga memperebutkan masing-masing tiga bentuk Kejurnas. Seluruh tim akan bersaing tiket PON," jelasnya. memperebutkan posisi 16 besar sebagai syarat Mengenai keinginan PB PBVSI untuk menambah kuota atau tiket PON 2016, pihaknya menuju PON 2016," ujarnya.Q ant

Surabaya, Bhirawa Gagal melaju ke babak final Turnamen Surya Citra Media (SCM), Persebaya langsung memulangkan striker seleksi Price Kanir Bello.

Kini manajemen tengah berburu striker haus gol.

Sekretaris Tim Persebaya, Rahmad Sumanjaya, dari hasil turnamen SCM, terilihat titik lemah ada di lini depan. Striker gagal memanfaatkan peluang untuk bisa menjadi gol. "Pembentukan tim ini belum selesai.

Kami masih terus mencari striker yang sesuai dengan kriteria," kata Rahmad, Senin (26/1).

Pada turnamen Piala Gubernur Jawa Timur (Jatim), Persebaya sudah menjajal lima penyerang, di antaranya Silvio Escobar asal Paraguay, Michele Di Piedi asal Italia, Hady Barry asal Guinea, Talibe Diaby asal Maroko dan Shaka Bangura dari USA. Sedangkan di SCM Cup

2015, Persebaya sudah menjajal kemampuan empat pemain asing dengan tipikal penyerang. Keempat pemain itu adalah Moussa Sanogo, Fabrice Do Marcolino, David Bala dan Prince Kabir Bello.

Nama terakhir nampaknya juga akan dicoret, mengikuti jejak Sanogo dan Do Marcolino. Kabir Bello sudah dimainkan Persebaya di pertandingan semifinal SCM Cup, Minggu (25/1) malam kontra Arema Cronus.

Hasilnya, penampilan eks pemain Persitara Jakarta utara ini masih di bawah standard Persebaya. "Kabir Bello, dia tidak mampu.

Berat peluangnya untuk bergabung dengan tim ini.

Apalagi dia tidak bisa lari," tutup Rahmad.

Seperti diketahui, Persebaya gagal melaju ke babak final setelah harus mengakui keunggulan Arema Cronous 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Christian Gonzales di babak tambahan. Q wwn

Delegasi OCA Tinjau Kesiapan Gelora Bung Karno Jakarta,Bhirawa Delegasi dari federasi olahraga Asia atau OCA meninjau secara langsung kesiapan Gelora Bung Karno, Jakarta, yang akan menjadi salah satu lokasi pertandingan Asian Games 2018.

Dipimpin oleh Tzunekazu Takeda, delegasi OCA setibanya di kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin, langsung menuju VIP Barat dan melihat dari dekat Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Beberapa delegasi terlihat sibuk memfoto kondisi stadion terbesar di Indonesia itu.

Ketua KOI Rita Subowo terlihat memberi penjelasan kepada delegasi yang jumlahnya lebih dari 10 orang itu.

Kemungkinan besar, stadion dengan kapasitas lebih dari 80 ribu penonton akan menjadi lokasi pembukaan kejuaraan empat tahunan itu.

Setelah meninjau SUGBK, rombongan delegasi OCA meninjau Istora Senayan. Selama ini gedung yang berada di Plaza Timur digunakan untuk pertandingan beberapa cabang olahraga seperti bola voli, futsal hingga kejuaraan bela diri.

Lapangan tennis outdoor dan indoor menjadi tujuan berikutnya. Delegasi bahkan melihat dengan detail kondisi lapangan. Pihak KOI juga terus memberikan masukan kepada delegasi OCA. Setelah itu, rombongan langsung menuju kolam renang.

"Setelah peninjauan ini kami akan mengirimkan surat ke induk organisasi internasional masing-masing cabang olahraga. Kami ingin meminta spesifikasi detail untuk lokasi pertandingan," kata Ketua KOI Rita Subowo di sela kunjungan delegasi OCA. Menurut dia, semua lokasi pertandingan yang akan digunakan untuk Asian Games 2018 dipastikan akan direnovasi. Hanya saja, renovasi baru akan dilakukan setelah perwakilan dari induk organisasi internasional masing-masing cabang olahraga memberikan masukan.

"Semua lokasi pertandingan direnovasi. Meski lokasi itu belum tentu sesuai dengan standart internasional. Makanya harus dikoordinasikan dulu," katanya menambahkan.

Renovasi lokasi pertandingan tidak hanya dilakukan di Jakarta melainkan disemua daerah yang akan dijadikan lokasi pertandingan Asian Games 2018 baik di kompleks Jaka Baring Sport City Palembang maupun di Jawa Barat.

Khusus untuk pembangunan lokasi pertandingan baru, Rita Subowo menjelaskan hanya ada dua saja yaitu kolam renang dan velodrom yang akan digunakan untuk pertandingan balap sepeda. Kedua lokasi pertandingan itu akan dibangun di Jakarta.Q ant

NASIONAL-POLITIK

10

Selasa Legi 27 JANUARI 2015

Imbas Presiden Bentuk Tim Independen

Peran Wantimpres Dipersoalkan Jakarta, Bhirawa Politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon mempertanyakan peran Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada pemerintahan Jokowi-JK dalam merekomendasikan solusi atas persoalan KPK dan Polri yang belakangan terjadi.

“Ketika Presiden ingin menyelesaikan masalah KPK dan Polri yang dipanggil Wantimpres dong. Artinya ‘ring’ dalam dong dimanfaatkan, tetapi ini malah dipanggil orang di luar sistem (tim independen),” kata Effendi dalam diskusi publik Universitas Pramadina bertajuk Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK di Jakarta, Senin (26/ 1) kemarin.

Menurut Effendi, seharusnya Presiden Jokowi mengajak bicara orang-orang yang ada di dalam sistem pemerintahannya sendiri. Jika Presiden meminta bantuan orang-orang di luar sistem untuk menjaring rekomendasi, posisi Wantimpres hanya menjadi stempel.

“Wantimpres jangan hanya menjadi stempel. Oleh karena itu, tempatkan orang-orang yang punya kapabilitas sesuai dengan bidangnya. Jangan ambivalen, paradoks, ketika alami suatu masalah, perangkat kep residenan jadi tidak berdaya,” ujar dia.

Effendi juga mengkritisi posisi Sekretaris Kabinet Jokowi Andi Widjajanto yang dinilai masih kemarin sore. Ia menilai Andi

Widjajanto memiliki level prematur, dan berupaya mengatur Presiden yang juga prematur.

“Yang atur anak kecil, yang diatur (presiden) prematur, inkubatur jadinya,” seloroh Effendi. Menurut Effendi, langkah Jokowi membentuk tim independen justru memperkeruh karut-marut politik dan menurunkan kepercayaan publik. “‘Ngapain’ panggil orang-orang untuk selesaikan persoalan internal negara, ini bikin karutmarut, akhirnya kepercayaan rakyat rendah. Saya sebagai ‘outsourcing’ partai menganggap kok begini mengelola negara,” kata dia. Effendi mengingatkan kalau tidak segera dilakukan evaluasi, bukan tidak mungkin 100 hari ke depan akan ada presiden baru.

“Harus evaluasi, apalagi JK saya lihat pasif. Bisa saja 100 hari berikutnya kita sudah bicara tentang presiden baru karena teman-teman di seberang lautan sana bukan berarti diam saja, mereka sedang menunggu memonitor,” ujar dia.

Sementara, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai pemben-

tukan tim independen oleh Presiden Joko Widodo untuk mengatasi kekisruhan antara KPK dan Polri sudah tepat.

“Saya menilainya sudah tepat, artinya presiden mengambil langkah untuk meminta pendapat dari para pakar hukum kemudian membentuk tim independen,” kata Fadli di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/1) kemarin.

Fadli mengatakan pembentukan tim independen itu harus memiliki jangka waktu sehingga diharapkan lebih cepat menyelesaikan persoalan.

Dia menilai proses hukum yang terjadi tidak bisa diselesaikan secara adat sehingga harus diselesaikan secara hukum.

“Jadi tidak bisa sistem kompromi kecuali memang tidak ada dasar-dasarnya setelah dicek kembali. Misalnya tidak ada unsur pidananya dan ada koreksi,” ujarnya.

Dia berharap setelah pembentukan tim independen itu, permasalahan di antara kedua institusi tersebut bisa diselesaikan. Menurut dia, proses hukum sudah berjalan sehingga yang penting menyelamatkan institusi Polri dan KPK. “Tidak ada yang imun di republik ini. Institusi kita mengatakan bahwa setiap warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan,” ujarnya. Q ant

Demokrat Minta Tim Gerak Cepat Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto menilai tim independen yang dibentuk Presiden Joko Widodo untuk mengatasi kekisruhan antara KPK-Polri, harus bergerak cepat agar segera menghasilkan masukan yang tepat kepada presiden.

“Kami menilai pembentukan tim independen itu merupakan langkah maju, namun jangan sampai berhenti di sini saja,” kata Agus di Ruang Rapat Fraksi Partai Demokrat, Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (26/1).

Agus mengatakan tim tersebut harus “digeber” kinerjanya, sehingga bisa menghasilkan keputusan yang tepat dalam waktu singkat. Menurut dia, apabila kekisruhan antara KPK-Polri tidak segera diselesaikan maka akan mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara.

“KPK dan Polri merupakan unsur penting dalam penegakkan hukum. Apabila KPK terganggu maka pemberantasan korupsi bisa terganggu dan apabila

Ketua Harian Partai Demokrat (PD) Syarief Hasan (tengah) didampingi Ketua Fraksi PD Edhie Baskoro Yudhoyono (kiri) dan Penasehat Fraksi Agus Hermanto (kanan) memberikan keterangan dalam konferensi pers terkait konflik KPKPolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (26/1).

Hasyim Muzadi Serukan Selamatkan KPK - Polri

KILAS NASIONAL

BNN Indikasikan Terorisme Narkotika Ada di Indonesia Jakarta, Bhirawa Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN) Kombes Pol Sumirat Dwiyanto mengungkapkan adanya indikasi terorisme narkotika sudah mulai ada di Indonesia.

“Indikasi ke terorisme narkotika sudah mulai,” kata Sumirat di gedung BNN Jakarta, Senin (26/1) kemarin.

Sumirat menjelaskan, yang dimaksud terorisme narkotika ialah tindakan terorisem yang dibiayai oleh hasil dari kegiatan penjualan narkotika.

“Mereka (teroris) ikut jadi penjual (narkotika), kan uang dari hasil jual narkotika itu cukup besar. Sehingga dapat membiayai aksi terorisme,” ungkap dia.

Menurut dia, semenjak dijatuhkannya Osama bin Laden pergerakan terorisme kekurangan biaya, dan membuat para teroris mencari akal untuk mendanai aksi terorisme.

“Mungkin dulu Osama masih ada, donatur dari sana. Sekarang kan (biaya) sudah kurang, kemungkinan (terorisme narkotika) itu ada,” ujar Sumirat.

Sumirat menjelaskan indikasi akan adanya terorisme narkotika berdasar pada jaringan narkotika yang terungkap di Medan, Sumatera Utara. “Jaringan di Medan itu, jalur senjata masuk dengan jalur narkotika masuk itu sama, itu jadi indikasi,” kata dia. Namun, Sumirat mengatakan terorisme narkotika di Indonesia baru indikasi, karena hanya ada satu kasus yang ditemukan. “Kasusnya baru itu (jaringan narkotika dan senjata di Medan),” ucap dia.Q ant

BNP2TKI Diminta Tertibkan Jasa Pengiriman Uang Gelap Jakarta, Bhirawa Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) diminta menertibkan praktek jasa pengiriman uang atau remitansi gelap yang marak di Taiwan karena jasa tersebut kerap merugikan TKI hingga miliaran rupiah.

“Kita ini serba susah, kirim uang lewat bank biayanya mahal. Kirim uang melalui toko Indonesia memang murah tapi gelap dan tidak aman, bahkan sudah ada yang tertipu hingga milyaran rupiah,” ujar Ketua FSTKI Sarbumusi Taiwan, Agus Susanto dalam keterangan tertulis, Senin.

Agus menyampaikan itu mewakili ratusan TKI dalam acara dialog dan pelantikan Garda BMI Taiwan serta FSTKI yg dihadiri oleh Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, Minggu (25/1).

Kasus yang dimaksud Agus adalah kasus yang menimpa ratusan TKI yang menggunakan jasa pengiriman uang melalui Toko Hi Indo, yang diduga menggelapkan dana TKI untuk dikirimkan ke Indonesia, tetapi uang tersebut tidak sampai.

“Info yang kami terima, uangnya dipakai untuk main judi bola dan pacuan kuda serta foya-foya. Mohon Pak Nusron benahi ini,” ucap Agus.

Kepala BNP2TKI Nusron Wahid pun mengaku siap berkomitmen menyelesaikan masalah itu, bahkan BNP2TKI akan menyediakan bantuan hukum secara khusus dan gratis untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh TKI, termasuk masalah remitansi.

“Ke depan, kasus ini menjadi pelajaran buat kita semua, khususnya TKI. Sebaiknya mengirim melalui jasa resmi, seperti bank atau jasa lainnya, walau sedikit mahal tapi aman,” ucapnya.Q ant

kinerja Polri terganggu maka penegakkan hukum akan terganggu,” ujarnya.

Dia menjelaskan kedua institusi jangan sampai ada yang memberatkan dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

Agus mengatakan Demokrat menilai Presiden Jokowi masih memiliki kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga kedua institusi itu harus diperkuat.

“Kedua institusi itu diperlukan di Indonesia, sehingga keduanya bisa diselamatkan dan bisa bekerja dengan maksimal,” ujarnya.

Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan tim independen merupakan ide yang bagus namun perlu disikapi dengan segera. Hal itu menurut dia karena masyarakat memerlukan tindakan yang cepat terhadap permasalahan tersebut.

“Ini mengganggu stabilitas politik dan ekonomi Indonesia, sehingga perlu segera diselesaikan,” ucapnya. n ant

istimewa

Presiden Jokowi meninjau pelayanan di PTSP Pusat, kantor BKPM , Jakarta, Senin (26/1) kemarin.

Presiden Jokowi Apresiasi 22 K/L Jakarta, Bhirawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri sekaligus meresmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Senin (26/1) pagi.

PTSP ini dibentuk atas instruksi Presiden Jokowi agar dalam mengurus perizinan, investor tidak perlu keluar masuk Kementerian/ Lembaga (K/L). Tapi cukup datang ke PTSP Pusat yangg ada di BKPM. Instruksi ini disampaikan Presiden Jokowi setelah melakukan ‘blusukan’ ke kantor BKPM pada 28 Oktober 2014 lalu.

Setelah dilakukan koordinasi antar K/L, akhirnya 22 K/L telah memberikan pendelegasian wewenang penerbitan perizinan kepada Kepala BKPM, dan mereka menugaskan pejabatnya pada PTPS Pusat di BKPM itu.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan, keberadaan PTSP sangat pen-

ting untuk mempercepat investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Presiden mengapresiasi K/L yang sudah menyerahkan proses perizinannya kepada BKPM, sehingga bisa membuat proses perizinan investasi menjadi lebih ringkas dan cepat.

“Saya ucapkan terima kasih kepada 22 K/L, semua perizinan telah dibawa ke BKPM untuk melayani lebih cepat dan baik,” kata Jokowi.

Presiden Jokowi menegaskan, bahwa target pertumbuhan ekonomi tahun ini semula adalah 5,1 persen. Namun, pemerintah telah mengubahnya menjadi 5,6 – 5,8 persen, sehingga tiap tahun harus naik.

“Harus naik, dan kuncinya adalah realisasi APBN dan perkembangan investasi di negara kita,” paparnya.

Menurut Presiden, peresmian PTSP Pusat itu baru langkah awal. Adapun langkah berikutnya adalah menyederhanakan proses perijinan sehingga tidak terlalu

ruwet.

“Proses ini akan saya ikuti terus sampai pada bentuk yang sempurna dan lebih baik,” tekan Jokowi.

Sebelumnya Kepala BKPM Franky Sibarani dalam laporannya menyampaikan, bahwa PTSP Pusat sudah siap melayani proses perizinan seluruh bidang usaha. Ia menyebutkan, dengan adanya PTSP maka investor akan dipermudah dari sisi layanan perizinan, dengan tidak lagi mengelilingi Jakarta mendatangi berbagai BKPM. Ditambahkan Franky, untuk mendukung tranparansi pelayanan perizinan di PTSP Pusat telah dibangun layanan monitoring secara online, yang dapat dimanfaatkan investor untuk memantau perkembangan permohonan perizinan yang diajukan, dan memastikan tenggat waktu penyelesaian perizinan sesuai dengan SOP (standard operational prosedur) yang telah ditetapkan. Q ist

DPR Kritisi Jeleknya Kualitas Raskin Bulog Jakarta, Bhirawa Komisi VI DPR mengkritisi Perum Bulog yang masih menyalurkan beras untuk warga miskin (raskin) di bawah standar dari yang seharusnya yaitu kualitas medium.

“Bulog harus memperbaiki kualitas sistem pergudangan dan termasuk sumber daya manusia di daerah. Saya menemukan di daerah, beras raskin umumnya banyak kutu, menir dan pecah-pecah,” kata Ketua Komisi VI DPR, Achmad Hafisz Tohir, di sela Rapat Panja Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan Perum Bulog, di Gedung MPR/DPR-RI, Jakarta, Senin (26/1) kemarin.

Menurut Achmad, penyebab beras raskin berkualitas buruk

antara lain karena terlalu lama disimpan di Bulog. Selain itu, petugas gudang Bulog juga tidak memiliki pengetahuan yang memadai dalam mengelola stok beras sehingga terjadi “broken” (pecah-pecah) dan kadar air yang tinggi menyebabkan beras rusak.

“Perlu revolusi mental juga bagi petugas gudang Bulog, sehingga kualitas raskin tetap bagus,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama Bulog Lenny Sugihat mengatakan menerima kritisi dari Komisi VI, namun buruknya kualitas raskin juga disebabkan berbagai hal.

Ia menjelaskan, kualitas raskin sangat tergantung pada produksi. Bibit padi yang ber-

beda atau tidak seragam dapat menyebabkan kualitas beras menurun demikian juga pada tingkat penggilingan.

“Mesin penggilingan sudah tua juga dapat menyebabkan padi yang digiling menjadi pecah-pecah. Di penggilingan yang tidak higienis juga mempengaruhi kualitas beras,” katanya. Demikian juga ketika memasuki tahap penjemuran, distribusi sangat berpotensi memperburuk kualitas beras.

“Kami tentu berusaha mengurangi atau mempertahankan kualitas padi. Indonesia masuk dalam negara tropis yang tingkat kelembabannya tinggi, jadi potensi membuat beras di dalam gudang cepat basah,” ujarnya. Q ant

Jakarta, Bhirawa Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Achmad Hasyim Muzadi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri sama-sama diselamatkan.

“Yang penting selamatkan KPK. Yang kedua, jangan lupa juga selamatkan Polri.

Jangan karena ‘interest’ orang, dua lembaga yang sangat penting menjadi kacau balau. Jadi, motonya, selamatkan KPK, sekaligus selamatkan Polri,” kata Hasyim saat datang ke Gedung KPK, Jakarta, Senin (26/1) kemarin.

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tersebut mengaku datang ke KPK atas nama pribadi.

“Tidak diutus siapa-siapa.

Saya datang pribadi karena keputusan Wantimpres itu tertutup, langsung diberikan kepada Presiden, jadi saya tidak bisa mengatasnamakan Wantimpres,” ungkap Hasyim.

Menurut Hasyim, masalah tersebut adalah masalah personal yang bercampur dengan politik.

“Selamatkan KPK dan juga Polri sebab hal ini problem bukan institusional, melainkan problem personal yang bercampur dengan politik. Oleh karena itu, yang perlu diselamatkan adalah dua lembaga hukum itu sekaligus,” kata Hasyim. Namun, Hasyim mengaku bahwa Wantimpres sudah mem berikan solusi dalam permasalah itu.

“Kami sudah berikan kepada Presiden mengenai teknis untuk menyelamatkan itu. Akan tetapi, kan tidak boleh diumumkan Mbak, aturan dalam UUnya begitu,” ungkap Hasyim.

Ia pun setuju bahwa ada upaya untuk menghancurkan KPK. “Kalau pelemahan KPK sudah dari dahulu. Sekarang sudah menjurus pada penghancuran,” tegas Hasyim. Q ant

KSAD: Belum Ada Perintah Jaga KPK Jakarta, Bhirawa Hingga saat ini belum ada perintah dari Presiden Joko Widodo atau Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko untuk mengamankan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, kata Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

“Saya tegaskan bukan perintah saya, tapi Panglima TNI. Ketua KPK minta ke Panglima TNI. Saya sebagai KSAD, apapun yang diperintahkan kita tegak lurus. Selama belum ada perintah itu, tidak ada pengamanan. Saya tegaskan di KPK tidak ada pengamanan,” katanya di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Senin (26/1) kemarin.

Menurut dia, TNI AD selalu menyiapkan sepertiga kekuatan yang bisa digerakkan sewaktu-waktu kalau kondisi negara sedang genting.

Hal itu, katanya, sesuai dengan undang-undang yang mengamanatkan TNI AD agar selalu sedia menjaga keda-

ulatan NKRI. Namun, kata dia, hingga kini tidak ada satuan yang digerakkan untuk mengamankan gedung KPK. “TNI memandang harus siap ditempatkan kalau situasi ‘emergency’. TNI tak amankan KPK, jadi tak ada alasan kisruh,” ujarnya.

Terkait kisruh KPK dan Polri, Gatot enggan mengomentarinya karena pihaknya tidak bisa ikut campur dalam kejadian yang menimpa pimpinan KPK dan Polri yang terbelit kasus hukum.

“KPK dan Polri samasama aparatur negara, TNI tak boleh berkomentar,” kata mantan Panglima Kostrad tersebut.

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad meminta bantuan Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk mengamankan gedung KPK. Samad khawatir penyidik Bareskrim Polri masuk ke gedung KPK, untuk mengambil dokumen penting terkait penetapan tersangka Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Q ant

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko belum memerintahkan pengamanan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, penjagaan masih dilakukan aparat kepolisian. Sejumlah aksi dari berbagai kelompok masyarakat mewarnai gedung KPK seiring kasus yang menjerat pimpinan lembaga Polri dan KPK.

Selasa Legi 27 JANUARI 2015

Wali Kota Tak Toleransi SKPD Lamban l Sambungan hal 1

Punjul Santoso.

Untuk itu, kepala SKPD diminta untuk memanfaatkan sisa hari pada Januari ini untuk mempersiapkan segala sesuatunya.

Maksudnya, semua persyaratan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan setiap tahapan program/proyek sudah terselesaikan pada bulan ini. “Termasuk mempersiapkan SK PPK dan SK PPTK yang harus dibuat oleh masing-masing Kepala Bidang (Kabid) di semua SKPD,”tambah Punjul.

Dalam pesannya, kata Punjul, wali kota tak ingin para kepala SKPD menunda waktu pengerjaan program dan proyek yang seharusnya sudah bisa dilaksanakan. Dan jika sampai ketahuan ada program dan proyek yang masih ngendon atau belum mulai dilaksanakan, maka wali kota siap memberikan evaluasi.

Dan evaluasi yang dilakukan tak akan menunggu hingga Maret. Begitu ada program atau proyek yang belum dimulai pengerjaannya, maka wali kota akan langsung memanggil kepala dinas bersangkutan. Apakah evaluasi tersebut termasuk pemberian sanksi? Punjul mengatakan akan mempertimbangkan besar kecil dari kesalahan yang dilakukan.

Dalam evaluasi tersebut, juga tidak menutup kemungkinan juga dilakukan kepada sang penanggung jawab. Dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah (Sekda) dan para asisten wali kota. Jika mereka kedapatan lalai dalam melaksanakan tugas, maka Sekda dan asisten juga terancam menda­patkan evaluasi atau teguran dari wali kota. “Jadi pada Februari semua SKPD sudah harus ada action terhadap program dan proyeknya. Action tersebut dilakukan sesuai dengan tahapan yang sudah direncakanan,” pungkas Punjul. n nas

Hujan Angin Ribut Tumbangkan Pohon di Tulungagung l Sambungan hal 1

jumlah pohon bertumbangan. “Yang di depan Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) langsung kami tangani bersama Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya serta aparat Kepolisian.

Begitupun yang di jalan raya sekitar Tapan.

Pohon-pohon yang tumbang kami singkirkan dari jalan raya, biar tidak mengganggu lalulintas jalan raya,” ujarnya, Senin (26/1).

Sampai pagi kemarin, lanjut dia, tidak ada laporan kerusakan rumah yang dialami warga akibat angin ribut yang menyertai hujan tersebut. “Kami bersyukur tidak sampai menjadi bencana. Ini berkat doa warga Tulungagung juga,” imbuhnya sembari tersenyum.

Diungkapkan mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung ini, BMKG sudah memberi peringatan jika bakal ada hujan yang disertai angin yang diperkirakan terjadi antara tanggal 22-27 Januari 2015. “Peringatan itu sebenarnya bukan untuk Tulungagung, tetapi untuk daerah lain seperti Kediri, Surabaya dan lainnya. Namun demikian kami tetap waspada,” tuturnya.

Bahkan, BPBD Kabupaten Tulungagung, kata Soeroto, sudah mengirim surat pada camat-camat sewilayah Kabupaten Tulungagung terkait peringatan dari BMKG itu dan dari BPBD Provinsi Jatim. “Ini sebagai langkah antisipasi. Menurut BPBD Jatim untuk Januari dan Februari prakiraannya curah hujan tinggi untuk Tulungagung,” bebernya.

Pantauan Bhirawa, angin ribut yang menyertai hujan di Kota Tulungagung, Minggu (25/1) malam sekitar pukul 20.35 membuat sebagian warga tercekam ketakutan. Apalagi kemudian pohon-pohon bertumbangan dan atap sebagian warga yang terbuat dari seng bergeser dari tempatnya.

Keadaan tersebut diperparah dengan padamnya lampu listrik yang membuat sebagian wilayah Kota Tulungagung gelap.

Sementara itu dari Bojonegoro dilaporkan kondisi Sungai Bengawan Solo kembali naik setelah mendapat tambahan air hujan dari wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Berdasarkan data yang dihimpun Bhirawa, Senin (26/1) menyebutkan pada dini hari kemarin untuk tinggi muka air sempat turun pada level 10.63 pheilschall, sedangkan pada pukul 09.00 naik menjadi 10.67 pheilschall.

Kasi Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kabupaten Bojonegoro Sukirno menjelaskan permukaan air perlahan-lahan naik setelah hujan merata mengguyur wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. “Tinggi muka air Bengawan Solo naik turun karena bulan ini masih musim penghujan. Kendati demikian status Bengawan Solo sejauh ini di bawah siaga,” jelasnya.

Menurutnya, hujan deras mudah membuat permukaan Bengawan Solo naik-turun. Intensitas siaga mulai awal tahun ini bakal sering terjadi. Khususnya hujan lokal dari luapan anak sungai. “Selama Januari sudah beberapa kali terjadi peningkatan debit air,” ungkapnya. n wed, bas

Melihat Pencuri di Telur l Sambungan hal 1

kaget ia, dari sebutir telur ayam kampung yang ada, Ratna kecil bisa dengan jelas melihat wajah seseorang yang mengenakan penutup wajah ala ninja.

Apa yang dia lihat itu, disampaikan pada sang nenek. Dan sang nenekpun langsung tahu siapa orang yang wajahnya ditutup seperti ninja itu. Singkat kata, akhirnya sang nenek datang ke rumah salah satu tetangganya dan menginterogasi seorang anak. Nenek meminta agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Kalau sampai diterus-teruskan, sang nenek akan melaporkan ke polisi. ‘’Sejak saat itu telur ayam nenek tidak pernah lagi hilang,’’ kata Ratna mencoba mengenang kejadian pada puluhan tahun lalu saat ia masih kelas 4 SD itu.

Ratna mengakui sampai saat ini, tidak sampai mengasah kelebihan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa itu. Padahal jika seandainya dia rajin mengasah kelebihan yang dimiliki, kemampuan supranaturalnya akan semakin tajam dan berkembang. Juga bisa bermanfaat untuk membantu orang lain. ‘’Mungkin kelebihan Yang Maha Kuasa ini akan bermanfaat bila dipakai untuk hal-hal yang positif, tapi saya akui tidak sampai pernah memikirkan itu,’’ujarnya tersenyum. n ali

SAMBUNGAN

11

Mayoritas Masyarakat Jatim Tak Tahu 2015 Ada Pilkada Serentak l Sambungan hal 1

sejak sekarang tentang adanya Pilkada di Jatim. Tak hanya itu, menurut dia, partai politik juga harus mulai menyosialisasikan Pilkada serta memperkenalkannya kepada masyarakat. Utamanya di 16 derah di Jatim yang dijadwalkan menggelar pemilihan serentak Desember mendatang.

“Tugasnya KPU, partai politik dan pihak terkait lainnya segera menyosialisasikan ke masyarakat karena memiliki hak untuk tahu. Apalagi, kalau mendadak jelas menguntungkan pihak tertentu,” ucap dosen yang juga menjabat sebagai Kepala Puskakom Unair ini.

Terkait tingkat partisipasi masyarakat terhadap Pilkada kali ini, Suko Widodo mengungkapkan hal itu tergantung kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. “Pilkada serentak ini baru pertama digelar dan harus ada sosialisasi besarbesaran. Namun, tentu saja kondisi politik sekarang yang sedang gaduh ini jelas mempengaruhi masyarakat,” tuturnya.

Sebelumnya, kepastian pemungutan suara Pilkada serentak telah disetujui oleh DPR RI dalam pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, untuk menjadi Undang-Undang dengan sejumlah revisi seperti calon yang maju merupakan paket pasangan (gubernur/bupati/wali kota dan wakil gubernur/ wakil bupati/wakil wali kota) atau tidak, uji publik, dan penyelenggara pemilu.

DPR RI pada rapat paripurna kedua 20 Januari lalu telah menyetujui Perppu yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu menjadi UU dan kini sedang dibahas dan diharapkan selesai sebelum masa sidang kedua ini berakhir pada pertengahan Februari mendatang.

Pilkada di 16 kabupaten/kota di Jatim, yakni Kabupaten Ngawi (berakhir masa jabatan pada 27-07-2015), Kota Blitar (0308-2015), Kabupaten Lamongan (09-082015), Kabupaten Jember (11-08-2015), Kabupaten Ponorogo (12-08-2015) dan Kabupaten Kediri (19-08-2015).

Berikutnya, Kabupaten Situbondo (0609-2015), Kabupaten Gresik (27-09-2015), Kota Surabaya (28-09-2015), Kabupaten Trenggalek (04-10-2015), Kota Pasuruan (18-10-2015), Kabupaten Mojokerto (18-102015), Kabupaten Sumenep (19-10-2015), Kabupaten Banyuwangi (21-10-2015), Kabupaten Malang (26-10-2015) serta Kabupaten Sidoarjo.

Paham Kondisi Pemkot Sementara itu Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf memastikan, pemilihan 16 Penjabat (Pj) Bupati/Wali Kota di Jatim dilakukan dengan banyak pertimbangan. Di antaranya yang mampu memastikan pelayanan publik di kabupaten/ kota bisa berjalan dengan baik, dan paham betul seluk beluk daerah tersebut.

“Contohnya seperti Surabaya, saya kira Pak Gubernur (Gubernur Jatim Dr H Soekarwo) akan memilih Pj Wali Kota

yang mungkin paham situasi dan kondisi Pemkot Surabaya. Sebab Surabaya adalah ibukota provinsi dan kota terbesar di Jatim,” kata Saifullah Yusuf kemarin.

Untuk pemilihan Pj ini, Gus Ipul, sapaan lekat Saifullah Yusuf, mengaku tak ikut merekomendasikan ke Gubernur.

Sebab mantan Sekdaprov Jatim tersebut pasti akan memilih orang terbaik untuk menjadi Pj bupati/wali kota.

Menurut dia, tugas Pj tersebut cukup besar. Karena dia harus bisa memastikan pelayanan publik tidak terganggu dengan adanya proses Pilkada. Selain itu, juga tidak ikut campur dalam urusan politik, bisa bekerjasama dengan sekretaris daerah, SKPD di lingkungan kabupaten/kota.

“Ini kan waktunya juga masih cukup lama, jadi Pak Gubernur bisa memilih siapa yang paling pas untuk menjadi Pj. Paling cepat yang dipilih nanti itu adalah Pj Bupati Ngawi karena masa tugasnya akan berakhir pada Mei,” ungkapnya.

Terkait siapa kira-kira yang paling pas jadi Pj, Gus Ipul mengaku tidak tahu. Tapi mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut bisa memberi gambaran. Seperti, pejabat eselon II pemprov yang bakal ditunjuk bukan berasal dari SKPD yang strategis dan berhadapan langsung dengan pelayanan publik.

Mereka bisa berasal dari para Asisten Sekdaprov, Staf Ahli Gubernur, Kepala Bakorwil dan SKPD Pemprov Jatim yang tidak memiliki tugas yang sangat strategis. “Seperti Kepala Dipenda (Dinas Pendapatan) kemungkinan besar tidak

Pilkada Surabaya, PKS Tolak Dukung Risma l Sambungan hal 1

Bendahara Umum DPW PKS Jatim Yusuf Rohana mengatakan, calon yang diusungnya itu berasal dari kader PKS. Kader itu merupakan pengurus DPP PKS. “Meskipun pengurus DPP PKS ada di Jakarta, tapi dia asli orang Surabaya,”beber Yusuf, Senin (26/1).

Sayang, saat didesak untuk menyebutkan nama kader yang akan diusungnya itu, Yusuf enggan menjawabnya. Pria yang juga menjadi Ketua FPKS itu hanya mengungkapkan, jika kader yang dimaksudnya itu memiliki inisial BY. Terkait dengan peluang untuk memenangkan Pilkada Surabaya melalui kader yang diusungnya itu, Yusuf menyadari jika peluangnya memang masih kecil. Terlebih jika ke depannya calonnya harus berhadapan dengan calon kuat seperti Tri Rismaharini.

Menurutnya keputusan itu diambilnya dalam rangka pembelajar­ an politik. “Yang namanya politik itu tidak harus selalu berkaitan dengan menang kalah,”jelasnya.

Namun, DPW PKS Jatim untuk sementara akan mengembalikan masalah itu kepada DPD PKS Surabaya.

“Mereka telah rapat, nanti kami akan melihat seperti apa hasilnya, sedangkan DPW akan memberikan masukan,”imbuhnya.

Selain itu, partainya juga masih menunggu keputusan dari revisi UU Pilkada. Sebab, dalam undang-undang tersebut masih terjadi perdebatan terkait posisi calon wakil wali kota. “Kabarnya Pilkada nanti tidak satu paket dengan calon wakilnya,”ungkap Yusuf.

Yusuf berpendapat, jika itu benar hal itu cukup merugikan partai politik. Alasannya, dengan pembatasan semacam itu gerak partai politik akan menjadi sem-

pit, dan tidak memiliki banyak pilihan untuk maju Pilkada.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jatim Sahat Tua Simandjutak mengaku untuk Pilkada Surabaya mendatang, golkar lebih memilih untuk mengusung kadernya sendiri.

Sesuai hasil pertemuan dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Abu Rizal Bakrie bersama Ketua Fraksi Golkar DPRD Kab/Kota se-Indonesia, pihaknya diminta untuk melakukan survei sebelum mengusung kadernya sendiri.

Mengingat dalam Perppu Pemilu disebutkan parpol yang dapat mengusung kadernya sendiri minimal memiliki kursi 15 di legislatif.

“Jadi kita masih menunggu revisi dari Perppu tersebut. Yang pasti untuk kader akan menjadi prioritas partai. Untuk koalisi kita serahkan pada kearifan lokal di masing-masingkab/kota.

Termasuk partai mana yang akan dijadikan koalisi,”tegasnya.

Ditambahkannya, dalam Pilkada mendatang masih belum jelas terkait wakil kepala daerah.

Apakah masih menggunakan sistim paket ataukah dipilih oleh kepala daerah yang terpilih. “Ini juga yang akan kita pikirkan juga.

Karenanya belum tentu partai koalisi mendukung golkar menjadi orang pertama,”lanjut pria yang juga anggota DPRD Jatim ini.

Untuk Pilkada Surabaya, pihaknya masih melakukan koordinasi. Dengan hanya memiliki empat kursi, golkar harus melakukan koalisi dengan partai lain. Dan kini masih dalam penjajakan siapa parpol yang mau berkoalisi dengan golkar.

KPU Lakukan Persiapan Sementara itu KPU Surabaya telah melakukan sejumlah persiapan terkait Pilkada Surabaya,

salah satunya sumber daya manusia dengan menyiapkan Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014, Pilkada serentak akan dilakukan pada 2015, 2018, dan serentak seluruh Indonesia pada 2020. Kalau di Surabaya Pilkada diadakan pada tahun ini,” kata Ketua KPU Surabaya Robiyan Arifin.

Menurut dia, dalam Pilkada nanti hanya ada satu calon. Di mana calon kepala daerah tidak didampingi oleh wakil. “Wakilnya baru ditunjuk jika kepala daerah sudah dilantik,” katanya.

Beberapa tahapan pelaksanaan Pilkada Surabaya, lanjut Robiyan, ada tahap bakal calon dan tahap calon. Pada tahap balon tidak disyaratkan adanya dukungan partai.

Selain itu, lanjut dia, pada tahap ini akan ada uji publik tentang kelayakan menjadi calon. Artinya, setiap calon harus mengikuti tahapan bakal calon karena pada tahapan ini, KPU memiliki kewenangan untuk menentukan lolos tidaknya menjadi calon.

“Jadi uji publik pada tahapan bakal calon menjadi syarat seseorang maju menjadi calon,” jelasnya.

Setelah lolos, lanjut dia, maka untuk maju menjadi calon harus mendapat dukungan dari partai minimal 20 persen. Sedangkan untuk calon perseorangan minimal 3 persen dari populasi penduduk.

Sebanyak 3 persen dukungan masyarakat tersebut tersebar di 50 persen kecamatan. “Pendaftaran bakal calon pada 26 Februari-3 Maret 2015. Untuk pendaftaran calon mulai 4-6 Agustus 2015,” katanya. n cty, gat

Konflik KPK-Polri, Aktivis Mahasiswa Desak Presiden Bersikap Tegas l Sambungan hal 1

Pihaknya berharap Presiden Jokowi bertindak tegas apabila Polri-KPK bergerak melenceng dari koridor misi utamanya. Yaitu untuk menciptakan Indonesia baru yang berdaulat secara politik, berdikari dari ekonomi dan berkepribadian dalam budaya.

“Termasuk di dalamnya Indonesia yang bersih dari korupsi sebagaimana garis politik yang dijanjikan pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kalla,” katanya.

Menurut dia, ketidakberdayaan Presiden Jokowi dalam menangani persolan tidak lepas dari tekanantekanan lingkaran partai maupun pendukungnya dalam Pemilihan Presiden, sehingga membuatnya seolah memposisikan dirinya tidak mampu memutusukan apa-apa terkait polemik sekarang. Mahasiswa semester akhir Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya tersebut juga menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi adalah terpenting dan sangat mendesak.

“Tapi alangkah baiknya bila lembaga negara yang dibentuk

untuk tugas itu, baik KPK maupun Kejaksaan memprioritaskan kasus-kasus korupsi besar yang berhubungan langsung dengan persoalan kedaulatan bangsa,” katanya.

Sementara itu dalam aksinya, aktivis mahasiswa tidak hanya sekadar orasi dan membentangkan poster berisi dukungan kembali baiknya hubungan kedua institusi hukum, namun juga menggelar teaterikal tentang polemik yang sekarang terjadi. Para mahasiswa juga mengenakan topeng Ketua KPK Abraham Samad serta Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan (BG), dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW).

Presiden Jokowi di Jakarta sudah menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang ditangani baik oleh KPK maupun Polri. Ia juga mengingatkan agar siapa pun tidak mengintervensi proses hukum yang tengah ditangani kedua institusi penegak hukum itu. “Agar prosesnya bisa berjalan dengan baik, jangan ada intervensi dari siapa pun, baik dari LSM, partai politik, pejabat, dan juga saya sendiri,” pungkasnya.

Komunitas Peduli Bangsa (KPB) Malang Raya juga menagih janji Presiden Jokowi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih seperti diutarakan saat kampanye dulu. “Dulu Pak Jokowi pernah berjanji jika dia siap membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Namun, nyatanya dengan adanya kasus BW dan BG, Jokowi tidak segera menyelesaikan persoalan tersebut dengan baik,” tegas Ketua KPB Malang Raya Ismail Modal kemarin.

Menurutnya, penangkapan BW yang dilakukan pihak kepolisian pasca penetapan BG sebagai tersangka KPK telah mencoreng nama kepolisian sendiri. Karena polisi dalam tata cara penangkapan BW sebagai Komisioner KPK telah menabrak Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku terhadap pimpinan lembaga negara. Selain itu, pihak Polri juga melanggar Memorandum of Understanding (MoU) dengan Persatuan Perhimpunan Advokad Indonesia (Peradi) Nomor B/7/11/2012 ; 002/Peradi-DPN/ MoU/2012. n iib, geh, cyn

mungkin dijadikan Pj, sebab tugasnya sangat banyak dan SKPD-nya juga sangat strategis,” ungkapnya.

Terkait kepala SKPD yang sebelumnya pernah menjadi kepala daerah, Gus Ipul juga tidak berani memastikan dia akan dipilih menjadi Pj. Seperti yang diketahui, saat ini ada dua kepala SKPD pemprov yang sebelumnya jadi kepala daerah. Yaitu, Kepala Dinas Kesehatan Jatim Harsono, pernah menjadi Bupati Ngawi dan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Heru Tjahyono yang pernah menjabat Bupati Tulungagung.

“Seperti Pak Harsono yang sekarang menjabat Kepala Dinas Kesehatan, sepertinya juga tidak mungkin karena Dinas Kesehatan merupakan SKPD yang sangat strategis. Contoh lain Dinas Pendidikan kan juga SKPD yang strategis,” paparnya.

Contoh lagi, lanjutnya, Kepala Biro Humas dan Protokol tidak mungkin menjadi Pj, karena biro ini sangat sibuk mengurus jadwal dan agenda gubernur, wagub hingga sekdaprov. “Kalau Kepala Biro Humas dan Protokol jadi Pj, nanti bisa-bisa agenda gubernur wagub amburadul,” katanya.

Sedangkan mengenai pejabat yang ditunjuk Pj nanti akan merangkap jabatannya di SKPD atau dilepas, Gus Ipul juga belum mengetahui secara pasti juga.

“Nanti dilihatlah. Apakah bisa rangkap jabatan atau harus khusus jadi Pj. Mungkin kalau seperti Surabaya, tak mungkin rangkap jabatan. Saya kira harus khusus jadi Pj,” tandasnya. n iib

Pesawat Susi Air Uji Landasan di Bandara Trunojoyo l Sambungan hal 1

seminggu di tiga rute yang telah ditentukan.

“Pesawat Susi Air ini berangkat dari Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju Bandara Trunojoyo Sumenep. Dari Sumenep kemudian berangkat lagi ke Bandara Ahmad Yani Semarang untuk mengisi BBM di sana,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemkab Sumenep Hadi Soetarto menyatakan dari hasil uji landasan Bandara Trunijoyo sudah siap, hanya tinggal pengaturan jadwal keberangkatan.

Untuk di Bandara Trunojoyo Sumenep tidak ada masalah, tapi untuk di Bandara Internasional Juanda yang susah.

“Mengatur jadwal di Bandara internasional Juanda yang susah, kalau di Sumenep sudah siap. Sedangkan kelayakan landasannya juga siap dengan panjang landasan pacu 1.160 meter,” ungkapnya.

Hadi menegaskan, pe­ nerbangan perintis ini sudah melalui penandatanganan nota kesepakatan antara maskapai Susi Air dengan pihak terkait Kementerian Perhubungan.

Sedangkan Sumenep hanya sebagai penerima manfaat dengan menyiapkan fasilitas pendukung di Bandara Trunojoyo Sumenep. “Kalau tidak ada aral melintang, awal Februari sudah bisa dilakukan penerbangan perdana. Karena jika MoU sudah selesai tinggal mengurus yang lebih ringanringan saja,” tuturnya.

Harga tiket yang disediakan maskapai di tiga rute sebesar Rp 150 ribu per penumpang, baik dari Sumenep-Surabaya, Sumenep-Bawean dan Sumenep-Kangean, begitu pun sebaliknya. “Tiketnya dipatok Rp 150 per penumpang yang harus ditanggung penumpang karena ini kan penerbangan perintis, jadi ada subsidi dari pemerintah. Kalau harga tiket aslinya lebih dari itu,” ujarnya. n sul

Seluruh Aset Dikmen Wajib Dilaporkan ke Provinsi l Sambungan hal 1

hun 2014 ditetapkan. Harun menegaskan, daerah tidak perlu menutup-nutupi atau bahkan tidak melaporkan aset yang dimiliki sekolah untuk disertakan dalam proses peralihan ini.

“Kami memiliki Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan data pendukung lain. Jadi kami yakin daerah tidak akan dapat menyiasati aset yang seharusnya dilaporkan tapi tidak dilaporkan,” kata Harun saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (26/1).

Tidak hanya aset, hal lain yang meliputi Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) juga harus dilaporkan. Mantan Kadisbudpar Jatim ini mengatakan, akan mudah mengetahui jika P3D tidak dilaporkan secara keseluruhan.

Di antaranya ialah melihat jumlah rombongan belajar, riwayat penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan data lainnya. “Termasuk kalau ada sekolah yang dimerger (gabung) juga pasti akan terlacak,” tutur Harun.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah pusat kembali mendesak agar proses peralihan pengelolaan pendidikan menengah (SMASMK) dari kabupaten/kota ke provinsi segera dilaksanakan.

Hal ini ditegaskan Mendagri melalui Surat Edaran (SE) tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan set-

elah ditetapkannya UndangUndang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Sementara itu menurut Dapodik pada 2014, di Jatim tercatat ada 416 SMA negeri dengan jumlah kelas 8.745 dan jumlah ruang kelas sebanyak 9.276. Sementara untuk SMK negeri di Jatim terdapat 280 lembaga dengan jumlah kelas 7.273 dan ruang kelas sebanyak 5.224. Selain itu, terdapat 20.459 guru di SMA negeri dan 23.854 guru SMK negeri.

“Kami yakin, Jatim akan siap mengelola seluruh SMASMK sesuai amanat undangundang. Prinsipnya adalah pengembangan dan pemerataan mutu pendidikan. Siapapun yang mengelola itu sama saja,” tutur Harun.

Keyakinan ini semakin kuat, lanjut Harun, melihat kondisi pendidikan di Jatim sangat kondusif. Keyakinan Dindik Jatim ini ternyata tidak sebanding lurus dengan Dindik Surabaya dalam menindaklanjuti SE Mendagri bernomor 120/253/Sj tersebut. Hal itu terlihat dari keragu-raguan Dindik Surabaya dalam mencairkan Bopda SMA-SMK. KabidPendidikanMenengah Dindik Surabaya Sudarminto mengaku ragu jika SE tersebut dapat dijadikan dasar hukum yang kuat untuk mencairkan Bopda dua tahun ini. Dindik Surabaya masih membutuhkan petunjuk teknis dari Pemprov Jatim terkait implementasi SE tersebut. n tam

Kena Bakteri Berbahaya, Masyarakat Diminta Waspada l Sambungan hal 1

terhadap produk buah dan sayuran impor. Selain itu pengujian laboratorium terhadap apel yang datang dari Amerika pun kian diperketat.

Banun telah mengirim surat resmi kepada pemerintah Amerika tentang langkah-langkah pemerintah Indonesia merespon keberadaan buah impor berbahaya. Mereka melakukan pengujian laboratorium terhadap kontaminasi bakteri Listeria Monocytogenes pada seluruh buah apel dan jenis buah lainnya yang berasal dari Amerika. “Jika positif ditemukan kontaminasi, maka kita akan lakukan penolakan,” kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan melarang masuknya Apel Granny Smith dan Gala dari Amerika Serikat masuk Indonesia mulai Senin (26/1). Penghentian impor disulut oleh peringatan Kementerian Pertanian Amerika Serikat (Usda) terkait dugaan produk apel tersebut yang mengandung bakteri berbahaya. Hal ini menyusul ditemukan adanya kasus keracunan akibat mengonsumsi kedua jenis apel tersebut, yang terjadi di Amerika Serikat. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, Widodo mengatakan kedua jenis apel tersebut biasa dijual

dengan merek Granny’s Best dan Big B. Dia juga menyeru para importir, distributor, dan pengecer untuk menarik buah itu dari peredaran.

Keduanya diduga terkontaminasi oleh bakteri Listeria Monocytogenes yang berbahaya bagi kesehatan manusia.

“Bakteri yang ada dalam kedua jenis apel ini bisa menyebabkan infeksi serius dan fatal pada bayi, anak-anak, orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, dan bisa menyebabkan keguguran pada wanita hamil,” ujar Widodo.

Widodo menambahkan, orang sehat juga dapat terinfeksi dan kemungkinan dapat menderita gejala jangka pendek seperti demam tinggi, sakit kepala

parah, pegal, mual, dan diare. Menurut Widodo, jenis apel yang terkontaminasi bakteri tersebut diproduksi oleh Bidart Bros, Bakersfield, California dengan kode produksi CA 93312.

Keputusan ini diambil setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerima surat peringatan dari International Food Safety Authorities Network (Infosan) pada 17 Januari 2015. Infosan mengingatkan BPOM agar menarik dua jenis apel tersebut karena diduga terinfeksi bakteri. Kementerian Perdagangan juga menerima surat serupa dari Kedutaan Besar AS di Jakarta pada 21 Januari 2015. *

UTAMA

12

Selasa Legi, 27 JANUARI 2015

Wagub: Perkuat Ukhuwah Islamiyah, Jaga NKRI

zainal ibad/bhirawa

Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs. H. Saifullah Yusuf saat Daurah Ma’ahid dan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Akbar Surabaya, Senin (26/1).

LINTAS PERISTIWA

TKP dan PLP-TKP Lengkapi Alat GPS Pemprov, Bhirawa Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur akan melengkapi semua petugas Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Pembantu Lapang Petugas Tenaga Kontrak Pendamping (PLP-TKP) Jawa Timur dengan alat global positioning system (GPS). Langkah ini ditempuh agar mendapatkan data yang akurat, “Pengukuran areal luasan kebun tebu secara riil di lapangan akan digunakan sebagai data dalam pelaksanaan program atau kegiatan, baik itu bongkar ratoon, rawat ratoon maupun perluasan,” kata Kepala Disbun Jatim, Ir. Moch. Samsul Arifien, MMA. Samsul menambahkan, salah satu tugas dari TKP dan PLP-TKP adalah membantu pelaksanaan pengukuran tersebut, yang dilakukan secara akurat menggunakan GPS. Setelah nanti kegiatan berjalan, petugas TKP dan PLP-TKP harus proaktif melakukan cek pada saat bibit diterima apakah sesuai dengan jumlah luasan lahan yang telah diukur tersebut.

“Untuk mendukung kegiatan pengukuran ini, maka pada tahun 2015 ini semua petugas TKP dan PLP-TKP akan dilengkapi dengan alat GPS demi kelancaran dan keakuratan data,” ungkapnya. rac

Hotel Songgoriti Diambil Alih Pihak Ketiga Kab Malang, Bhirawa Perusahaan Daerah (PD) Jasa Yasa Kabupaten Malang telah melepaskan pengelolaan Hotel Songgoriti, dan tempat wisata kepada pihak ketiga yakni PT Lembu Nusantara. Padahal aset Pemkab Malang yang berada di wilayah Kota Batu itu, sudah puluhan tahun telah dikelola PD Jasa Yasa. Namun, dengan perjalanan waktu dalam mengelola Hotel Songgoriti tersebut, PD Jasa Yasa mengalami kerugian. Bahkan, target PAD yang dibebankan pemkab pada perusahaan tersebut, tidak pernah mencapai target. Sehingga PD Jasa Yasa memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan PT Lembu Nusantara selama 30 tahun.

Direktur Usaha dan Administrasi PD Jasa Yasa Kabupaten Malang Asyari, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya menjelaskan kalau Hotel Songgoriti dan tempat wisata seperti kolam renag serta pasar pusat oleh-oleh yang berada di wilayah Kota Wisata Batu (KWB) telah kita kerjasamakan dengan PT Lembu Nusantara. Sedangkan kerjasama yang kita lakukan dengan pihak ketiga tersebut, guna untuk perbaikan pedapatan.

“Karena selama ini PD Jasa Yasa tak mampu untuk melakukan perbaikan dalam membangun Hotel Songgoriti,” paparnya, Senin (26/1). Yang pasti, kata dia, Hotel Songgoriti kita kerjasamakan dengan pihak ketiga, dalam satu tahun pertama hingga tahun kelima, PD Jasa Yas akan mendapatkan keuntungan Rp 1 miliar, dan keuntungan itu bersih. Sedangkan selama 30 tahun mendatang, PD Jasa Yasa masih telah mendapatkan keuntungan selain berupa keuntungan uang juga untuk dalam bangunan. cyn

Surabaya, Bhirawa Umat muslim di Indonesia diberi rezeki dan warisan luar biasa dari para ulama, kyai, pejuang kemerdekaan dan pendiri bangsa ini, yakni tanah air yang merdeka. Karena itu, tugas kita sebagai umat islam di era sekarang adalah memperkuat ukhuwah Islamiyah demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Demikian yang disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs. H. Saifullah Yusuf saat Daurah Ma’ahid dan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Akbar Surabaya, Senin (26/1).

Gus Ipul, sapaan akrab Wagub Jatim mengatakan, umat muslim di Indonesia sesungguhnya adalah umat yang beruntung. Pasalnya, umat muslim di Indonesia memiliki tanah air yang merdeka, suasananya aman, nyaman, dan kondusif serta kehidupan antara sesama dan antar umat beragamanya pun berjalan harmonis. Kondisi tersebut menjadikan umat muslim di Indonesia dapat menjalankan aktivitasnya dengan tenang, baik beribadah, makan dan minum, mencari nafkah, membangun keluarga, dan lainnya. Sementara disisi lain, kondisi yang jauh berbeda dirasakan oleh umat muslim di berbagai negara di dunia.

“Kita bisa lihat di negara-negara lain, banyak saudara-saudara muslim kita yang tanah airnya sedang dilanda peperangan, sehingga mereka tidak bisa melaksanakan ibadah den-

gan tenang. Sungguh beruntung kita punya tanah air yang merdeka” katanya.

Karena itu, keutuhan NKRI yang diraih dengan taruhan nyawa dan tumpah darah para leluhur, ulama, kyai, dan pejuang ini wajib hukumnya untuk dijaga dan dipertahankan. Salah satunya yakni dengan memperkuat ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam).

“Mari kita perkuat ukhuwah Islamiyah untuk menjaga tanah air kita sendiri, tidak perlu jauh-jauh pergi ke negara lain untuk ikut-ikutan perang, apalagi bergabung dengan gerakan radikal. Mari kita bela negara kita sendiri, NKRI. Tanah air yang kemerdekaannya diraih dengan susah payah oleh para ulama di masa lalu” tuturnya. “Kita perlu bangun solidaritas umat islam agar umat islam di indonesia bisa jadi contoh bagi umat muslim di dunia. Islam di indonesia jadi contoh di negara lain, disini meskipun mayoritas penduduk kita muslim, tapi kerukunan antar umat beragama juga baik, ini karena umat islam disini ikut menjaga dan memlihara perdamaian” lanjutnya.

Masih menurut Gus Ipul, agar umat muslim mendapatkan ilmu yang baik dan benar, maka perlu waspada dan hati-hati dalam menuntut ilmu. “Pastikan guru yang anda tuju benar-benar guru yang ilmunya sudah teruji.

Salah satunya adalah Syekh Muhammad Ismail yang memberikan ceramah pada acara ini” ujarnya. iib.hms

Kasus DBD di Delapan Daerah Meningkat Surabaya, Bhirawa Kendati sudah ditetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Dengue (DBD) di 11 daerah oleh Pemprov Jatim, namun tidak menjamin kasus DBD di daerah lainnya turun. Malahan delapan daerah di kabupaten/kota mengalami tren kasus meningkat jika dibandingkan dengan jumlah kasus pada bulan Januari.

Data Dinkes Jatim menyebutkan delapan daerah yang mengalami kenaikan kasus pada januari 2015 diantaranya Bojonegoro sebesar 18 kasus, Bondowoso 100 kasus, Kediri 27 kasus, Magetan 19 kasus, Pacitan 25 kasus, Pasuruan 9 kasus, Sampang 46 kasus, Surabaya 44 kasus.

Sedangkan pada bulan januari 2014 sebanyak Bojonegoro sebesar 15 kasus, Bondowoso 63 kasus, Kediri 14 kasus, Magetan 15 kasus, Pacitan 18 kasus, Pasuruan 7 kasus, Sampang 31 kasus, Surabaya 36 kasus. ‘’Jika dilihat tren kasus DBD di pada Bulan Januari mengalami kenaikan daripada bulan-bulan sebelumnya, hal ini disebabkan karena pada bulan tersebut bersamaan dengan musin penghujan,’’ jelas Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono.

Harsono mengaku, jika dilihat sampai saat ini jumlah kasus DBD di Jatim mengalami penurunan dari tahun 2013. Tahun 2014 jumlah kasus DBD sebesar 6.560 orang, sedangkan tahun 2013 mencapai 14.936 orang. Untuk tahun-tahun sebelumnya (2010, 2011 dan 2012) jumlah penderita DBD di Jatim mengalami pasang surut. Tahun 2010 kasus DBD mencapai 26.059 orang, tahun 2011 sebanyak 5.420 orang dan tahun 2012 sebanyak 8.257 orang.

Sedangkan untuk kasus DBD terbanyak hingga lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2010 sebanyak 26.059 orang.

Lebih lanjut Harsono menjelaskan, banyaknya kasus DBD di daerah disebabkan karena kurang baiknya perilaku budaya hidup sehat (PHBS) yang diterapkan oleh masyarakat.

Banyak

masyarakat yang malas membersihkan lingkungan dan tidak pedulinya seseorang dalam menjaga kesehatan. ‘’Kasus DBD akan mudah menyerang jika PHBS dan kesehatan masyarakat tidak baik. Jika tidak ditingkatkan PHBS-nya maka kasus DBD dari tahun ketahun akan meningkat,’’ ucapnya.

Sementara itu Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan Dinkes Kota Surabaya dr Mira Novia mengatakan, peningkatan jumlah pasien DB di Surabaya memang tidak bisa diprediksi tergantung lingkungan dan cuaca. Menurutnya, cuaca pancaroba juga menentukan perkembang biakan nyamuk aides aigepti. Jika cuaca tidak menentu, maka masyarakat perlu berhati-hati. “Masyarakat harus berhati-hari pada musin pancaroba apalagi musim penghujan,” jelasnya.

Dalam perbangbiakan nyamuk Aedes Aegipty, kata Mira yang lebih diperhatikan yakni kondisi lingkungan. Lingkungan yang tidak bersih dan kepadatan penduduk bisa menyebabkan perkembangbiakan nyamuk. ‘’Jika ditotal

Fogging dilakukan untuk memberantas sarang nyamuk.

pada bulan januari saja jumlah kasus DBD di Surabaya mencapai 44 orang dan alahamdulliah korban meninggalnya tidak ada,’’ ucapnya.

Seperti diketahui, Pemprov Jatim sudah menetapkan 11 kabupaten/kota KLB DBD, yakni Jombang, Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Kediri, Sumenep, Pamekasan, Kabupaten Nganjuk, Trenggalek, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Madiun dan Kota Madiun.

Gerakan PSN Setelah ditetapkan sebagai salah satu daerah KLB DBD, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang menggenjot penanggulangan kasus DBD dengan melakukan upaya prefentif

ramadlan/bhirawa

untuk menanggulangi penyebaran virus DB ini, yakni dengan melakukan foging atau pengasapan pada beberapa daerah yang endemic dan menghimbau masyarakat menggalakkan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).

“Fogging disekolah dan gerakan PSN sudah kita galakkan sebenarnya. Namun memang kasus DB ini mengalami penigkatan pada bulan Januari ini,”ujarnya ditemui dikantornya.. Dengan ditetapkannya, Jombang dalan status KLB oleh pemerintah propinsi Jatm, dikatakannya, pihaknya akan lebih meningkatkan lagi upaya penanggulangan penyebaran virus yang disebarkan oleh nyamuk Aides Aggepty ini. dna, rur

Komisi B Tuding Makelar Bermain di Garam Lokal

Tangkal Bencana, Pemkab Tuban Siapkan Rp13 Miliar Tuban, Bhirawa Kerapnya terjadi bencana alam, baik itu banjir bandang serta kekeringan yang terjadi dikabupaten Tuban, akhirnya pemerintah setempat menyiapkan Rp13 Miliar dari APBD 2015.

Kepala Badan Penangulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Tuban, Drs. Joko Ludiyono, M.Si, bahwa dana tersebutdiperuntukan pada pengungsi bencana banjir, puting beliung, dan sejenisnya. Juga untuk biaya logistik, dapur umum, serta warga yang rumahnya rusak akibat bencana. “Anggaran itu sudah terpakai Rp 1 miliar untuk penanganan bencana banjir bandang di Kecamatan Motong. Masih ada Rp 12 miliar untuk persiapan jika terjadi bencana sepanjang 2015,” Joko Ludiyono Kata Joko, Senin (27/1).

Mantan Camatat Widang ini lebih lanjut menerangkan, peta potensi bencana alam dikabupaten Tuban cukup besar. Diantaranya pada daerah dataran tinggi, kawasan pegunungan kapur utara, seperti di Kendeng. Di kawasan ini, sebagian besar terjadi bencana banjir bandang akibat hutan yang sudah rusak atau tidak mampu menyerap air lagi. “Ada delapan kecamatan dari 20 kecamatan di Tuban berpotensi terjadi longsor dan banjir bandang. hud

DPRD Jatim, Bhirawa Tudingan adanya Disperindag Jatim bermain dalam garam impor asal Australia ternyata tak sepenuhnya benar.

Namun kali ini Komisi B DPRD Jatim menduga ada permainan makelar yang mempermainkan harga garam.

Hasil dari hearing dengan Disperindag, Biro Perekonomian, Dinas Perikanan dan Kalautan, PT Susanti Megah dan PT Unicef Candi terkait permasalahan garam import ternyata disana ditemukan sejumlah fakta, salah satunya terkait penundaan sandar kapal MF Maritim yang mengangkut garam Impor dari Australia yang terkesan mendadak, ternyata bukan atas permintaan PT Susanti dan SKPD terkait, menurut penuturan pihak Bea Cukai dan PT Pelindo kalau penundaan sandar itu dilakukan, dikarenakan kondisi pelabuhan penuh.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, M Ka’bil Mubaroq menegaskan dari hasil hearing terungkap sejumlah fakta terkait

permasalahan garam impor mulai dari tata niaga garam yang ternyata bermasalah. Diantaranya tidak adanya data berapa kebutuhan garam Jatim, berapa produksi garam dan berapa kebutuhan garam Impor. ‘’Untuk itu saya meminta adanya audit data garam di Jatim sekaligus pengawasan masuknya garam Impor. Dengan begitu kami dapat melihat dimana letak permasalahan yang terjadi selama ini,’’tegas politisi asal PKB Jatim ini usai hearing, Senin (26/1).

Ditambahkannya, dalam hearing tersebut juga terungkap sejumlah fakta yaitu volume serap garam petani oleh perusahaan importir ternyata tidak maksimal. Begitupula dengan angka pembelian garam petani pun ternyata ada selisih angka. ‘’Jika PT Unicef membeli garam petani dengan harga Rp600Rp650 rupiah per kilo untuk garam kualitas 2, sedangkan PT Susanti Rp600-Rp625 untuk garam kualitas 2. Tapi pihak pedagang saat menyampaikan harga garam ke petani mengaku

jika garam kualitas satu hanya dibeli dengan harga Rp475 per kilo,’’tegasnya.

Nah, dari sinilah ada makelar terselubung yang menyaru sebagai petani garam yang telah membohongi petani garam sesungguhnya. Dan ini terungkap saat para improtir menyampaikan permasalahan yang terjadi di lapangan. Bahkan, para importer sering dihalang-halangi oleh makelar saat mereka akan membeli garam langsung ke petani, dengan alasan yang tak masuk akal. ‘’Memang saya menengarai disini ada sebuah makelar yang mencoba mempermainkan harga. Kalau sudah begitu maka petani yang dirugikan, ’’tambahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Jatim yang lain, Zainul Luthfi meminta para perusahaan importir meningkatkan upaya penyerapan garam lokal. Jika kualitas garam lokal kurang memenuhi standart, pemerintah harus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas garam petani. cty

Sistem Pengembangan Air Minum Pantura Direview Ulang Industri di pantura Lamongan terus tumbuh dan membutuhkan suplai air baku yang memadai. Untuk itu, Bupati Fadeli perintahkan melakukan percepatan proyek KPS (Kerjasama Pemerintah dan Swasta) SPAM (Sistem Pengembangan Air Minum) Lamongan.

suprayitno/bhirawa

Tim Konsultan KPS SPAM Lamongan saat melakukan pertemuan dengan Bupati Fadeli.

Terkait itu, Tim Konsultan IRSDP (Infrastructure Reform Sector Development Project) Bappenas telah melakukan kajian dan menyimpulkan beberapa opsi untuk melakukan percepatan. Kajian tersebut dipaparkan Direktur PKPS Bappenas Bastari Pandji Indra bersama rombongan tim konsultan dihadapan Buptai Fadeli dan Sekkab Yuhronur Efendi bersama sejumlah SKPD di Ruang Pertemuan Sasana Nayaka, Senin (26/01).

“Bappenas telah membantu kegiatan SPAM Kabupaten La-

mongan kurang lebih tiga tahun dengan pola KPS. Studi sudah dilakukan, pelelangan juga sudah dilaksanakan. Di sini kita akan mereview ulang baik kelayakan teknis maupun kelayakan finansial kegiatan KPS SPAM ini untuk selanjutnya mendapatkan arahan dari Bupati Fadeli”, ujar Bastari Pandji Indra.

Dipaparkan oleh Bastari, dari segi kelayakan teknis ketersediaan air baku dari Sedayu Lawas terkendala dengan belum terselesaikannya proyek pembangunan Waduk Rawa Jabung dan

Proyek Pelebaran Sedayu Lawas Floodway. Sedangkan dari segi kelayakan finansial, Bastari menyebutkan Kecamatan Laren tidak diusulkan dalam dalam area pelayanan karena investasi yang dibutuhkan tidak sebanding dengan potensi pelanggan yang akan dilayani.

Yakni potensi pelanggannya kurang dari 10 persen. Serta penyerapan air dari pelanggan industri sebesar 80 l/det pada tahun pertama terlalu optimis. “Oleh karena itu tim konsultan melakukan tindak lanjut dengan melakukan kajian terhadap dua sumber baku lain. Yakni Babat Long Storage dan Sembayat Long Storage serta melakukan RDS (Real Demand Survey) untuk calon pelanggan industri, “ ungkap Bastari.

Dari hasil RDS tersebut, hasil kebutuhan air existing mencapai 49,57 liter per detik dan willingnest to connect atau minat berlangganan sebesar 72,7 persen.

Sebenarnya, ungkap Bastari, jika dilihat dari perbandingan kelayakan teknis sumber air baku, maka yang sangat berpotensi adalah Babat Long Storage.

Namun opsi ini terkendala jarak yang mencapai 21,5 km dari intake/pengambilan ke Instalasi Pengolahan Air (IPA).

Jika menggunakan opsi Babat Long Storage ini, nilai investasinya sangait tinggi, mencapai Rpm 252 miliar, sehingga dibutuhkan bantuan dana pemerintah sebesar Rp. 109 miliar untuk fasilitas pengambilan air baku dan jaringan pipa transmisi. yit