Harian Bhirawa Edisi 27 Februari 2015

Sampah di Surabaya juga didaur ulang menjadi sesuatu yang bernilai.

Di kampung-kampung juga sudah ada bank sampah yang telah melaksanakan prosedur pemilahan,”

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 2

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini

Jumat Pahing, 27 FEBRUARI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

27 FEBRUARI 2015

AGENDA HARI INI

Pasok Kebutuhan Beras, Jatim Siap Panen 500.000 Hektare Pekan Depan

 Gubernur H Soekarwo Menghadiri Rakornas APPSI di Ambon

 Wagub H Saifullah Yusuf 09.00 19.00

Pelantikan Pramuka di Baiduri Resto Tlogomas Malang Perayaan Budaya Tiongkok di Grand City

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 09.00

Malang, Bhirawa Menteri Pertanian Amran Sulaiman memperkirakan daerah Jatim pada minggu depan akan mengalami panen padi di atas lahan 500.000 hektare. Dengan panen raya ini diharapkan ada tambahan pasokan beras dan membantu ketersediaan komoditas tersebut di masyarakat.

“Banyak faktor yang menentukan, misalnya penyaluran benih dan pupuk yang tepat waktu, tidak seperti sebelumnya dan traktor juga sudah disalurkan pada November sampai Desember tahun lalu,” kata Mentan Amran di Malang, Kamis (26/2).

Hal tersebut ia sampaikan saat meninjau lokasi panen dan tanam dalam rangka Percepatan Tanam Padi Menuju Indeks Pertanaman (IP) Padi 300 Kelompok Tani Mekar Sari Desa Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung, Malang.

Rapat dengan Dewan Pengawas Kehutanan di Jakarta

Limbah Pabrik Plastik Cemari 30 Hektare Lahan Pertanian Batu, Bhirawa Tak tahan dengan bau limbah yang juga mencemari sungai irigasi, puluhan warga Desa Ampeldento ngeluruk PT Tondi Raya Santosa yang ada di desanya, Kamis (26/2). Mereka menuntut agar pihak perusahaan memperhatikan pengolahan limbah pabrik dan tidak membuangnya ke sungai irigasi. Akibat limbah tersebut, sedikitnya 30 hektare lahan pertanian terancam rusak.

“Limbah ini menimbulkan bau busuk yang sangat menyengat. Selain itu limbah juga mengotori sungai irigasi di Desa Ampeldento hingga Desa Kasin Puthuk. Akibatnya, banyak petani yang mengalami gatal-gatal di kulit setelah sawah mereka dialiri air dari sungai yang telah tercemar tersebut,”ujar salah satu demonstran warga Desa Ampeldento, Hariyanto, Kamis (26/2).

Diketahui, PT Tondi Raya Santosa merupakan pabrik pengolahan plastik. Mereka mengubah karung glangsing untuk kemudian dibuat men-

 ke halaman 11 Tempo Foto

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menanam benih padi di persawahan Desa Ngebruk, Sumberpucung, Malang, Kamis (26/2).

 ke halaman 11

anas/bhirawa

Puluhan warga Desa Ampeldento mendatangi dan mendemo PT Tondi Raya Santosa yang tidak mengolah limbah dan membuangnya di sungai irigasi, Kamis (26/2).

Kades Trenggalek Tuntut Revisi Perbup Penghasilan Tetap Perangkat Trenggalek , Bhirawa Puluhan kepala desa se-Kabupaten Trenggalek mendatangi kantor DPRD setempat dan menuntut revisi Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2014 tentang Penghasilan Tetap Kepala dan Perangkat Desa, Kamis (26/2).

Aksi para kades yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) yang berlangsung mulai pukul 10.00 hingga 12.00 tersebut berlangsung tertib, setelah mereka diterima Komisi I DPRD Trenggalek untuk berdialog.

“Kami ke sini untuk meminta para anggota dewan memfasilitasi aspirasi perangkat dalam mendorong revisi Perbup tentang Siltap Kepala dan Perangkat Desa,” kata Juru Bicara Forum Kades Trenggalek Puryono saat berdialog dengan Komisi I. Ia menambahkan, Asosiasi Kades Trenggalek menilai Perbup yang dikeluarkan Bupati Mulyadi bertentangan dengan peraturan di atasnya,

Komisi B Minta Gubernur Evaluasi Kinerja Kadishut Jatim DPRD Jatim, Bhirawa Maraknya bencana banjir bandang di wilayah Jatim yang diakibatkan banyaknya hutan gundul karena pembalakan liar membuat Komisi B DPRD Jatim angkat bicara. Menurut para wakil rakyat ini pembalakan liar terjadi karena masyarakat yang hidup di sekitar hutan tak memiliki mata pencaharian jelas sehingga mereka merambah hutan. Karena itu, komisi yang membidangi perekonomian ini minta Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Kehutanan Jatim Ir Gatot Soebekti.

Anggota Komisi B DPRD Jatim Pranaya Yudha Mahardika menuding Kepala Dinas Kehutanan tidak becus bekerja. Hal itu dibuktikan dengan makin banyaknya hutan gundul di Jatim, hingga menyebabkan terjadinya banjir bandang di beberapa daerah. Padahal alokasi anggaran untuk pem-

Doa Orangtua

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Atasi Serangan Ulat Bulu, Pemkot Terjunkan Tim Penyemprot

 ke halaman 11

TIDAK pernah terbesit di benak Rita Helmi untuk bekerja menjadi Humas PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya. Menurutnya tugas ini cukup menantang karena dia harus membantu menyampaikan informasi kepada publik terkait kebijakan dan program dari PT Pegadaian Persero.

Rita, sapaan akrabnya,

binaan masyarakat hutan di Dinas Kehutanan lumayan besar pada 2015 ini, sebesar Rp 65 miliar.

“Alokasi anggaran di Dinas Kehutanan lumayan besar sekitar Rp 65 miliar pada 2015, salah satu programnya adalah pembinaan masyarakat

trie diana/bhirawa

Petugas Dinas Pertanian Kota Surabaya saat melakukan penyemprotan ulat bulu dengan menggunakan pestisida di lahan kosong dekat pemukiman warga Jalan Kedinding Lor Gang Flamboyan Kecamatan Kenjeran, Kamis (26/2).

Surabaya, Bhirawa Merebaknya serangan ulat bulu yang menimpa kawasan Kedinding Lor akhirnya ditangani oleh Pemkot Surabaya. Sejumlah petugas diterjunkan untuk menyemprot sarang ulat bulu dengan pestisida.

Pantauan Bhirawa, jajaran petugas Pemkot Surabaya, lurah, kecamatan, hingga Dinas Pertanian (Distan) dan Dinkes Surabaya terjun langsung dalam pembasmian ulat bulu, Kamis (26/2) pagi. Hal tersebut disambut baik oleh warga Kedinding Lor gang Flamboyan yang hampir dua pekan terganggu serangan ulat bulu. Kemarin ada lima petugas penyemprotan menyisir wilayah yang di kawasan Kedinding Lor. Koordinator penyemprotan dari

 ke halaman 11

RENCANA PEMBANGUNAN 13 EMBUNG DINAS PU CIPTA KARYA JATIM Di Kabupaten Pasuruan 1.

2.

3.

4.

Desa Jatiarjo – Kecamatan Prigen Desa Jaruk Purut – Kecamatan Gempol Desa Klangrong – Kecamatan Kejayan Desa Temburan – Kecamatan Pasrepan

 ke halaman 11

Bangun Embung untuk Menghadapi Musim Kemarau Pasuruan, Bhirawa Setiap musim kemarau persoalan air bersih menjadi kebutuhan yang mendesak. Apalagi, kesulitan akan air bersih kerap mengancam warga.

Tak ingin daerahnya menjadi bencana pelanggan krisis air bersih setiap tahunnya, tahun ini sejumlah titik di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo akan mendapat pembangunan em-

 ke halaman 11

Protes Permen KP, Bersama Nelayan Komisi B Ancam Ngeluruk Menteri DPRD Jatim, Bhirawa Kekecewaan dan kemarahan para nelayan atas keluarnya Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 1 dan 2 Tahun 2015 tentang larangan menangkap lobster, kepiting dan rajungan serta penggunaan pukat tarik, membuat Komisi B berang.

Untuk itu, dalam waktu dekat ini komisi yang membidangi perekonomian bersama para nelayan akan ngeluruk Menteri Kelautan

 ke halaman 11

Batik Banyuwangi Siap Tampil di IFW 2015

Usung Tema Novum Ethno, Tampilkan 20 Motif Unggulan Batik banyuwangi akan tampil di Indonesia Fashion Week (IFW) 2015 pada 28 Februari besok. Menggandeng desainer batik kenamaan, Priscilla Saputro, batik pesisiran Banyuwangi ini akan tampil dalam helatan bergengsi di dunia fesyen yang bertempat di Jakarta Convention Centre (JCC).

Rita Helmi

Sentil..  Wali PKB siapkan kaderminta muda kinerja disandingkan Ilah Kota Malang PDAMSaiful ditingkatkan  Sudah Jangan tugasnya hanya muda, tapi kapabel, inovatif dan memiliki visidari jelas melayani masyarakat, karena digaji pajak masyarakat  Bina Marga ajukan tambahan anggaran  Kota  Jangan hanya nambah anggaran, realisasi besar bangun transportasi massal di lapangan yang  Di penting lain pihak Mobnas rasa Malaysia digencarkan  Gedung Kades penganiaya juru pengairan dituntut tiga bulan penjara sekolah dijadikan pengungsian, siswa digabung  Pendidikan Pemimpin berwatak preman tergantung cuacakok bisa kepilih

Diananta Putra, Banyuwangi Priscilla Saputro yakin, batik Banyuwangi mampu mencuri perhatian khalayak nasional dan internasional. “Batik Banyuwangi adalah satu-satunya batik kontemporer yang punya filosofi.

Dari 44 motif yang ada, kami akan angkat 20 motif di antaranya dalam ajang IFW ini,” tandas Priscilla.

Dalam IFW, batik Banyuwangi bakal mengusung tema Novum Ethno (etnik yang mengarah pada pembangunan yang luar biasa) dengan sub tema Androginy (peleburan maskulinitas dan feminitas dalam

sebuah tampilan). Tak kurang 58 outfit rancangan Priscilla akan tampil dalam helatan tersebut.

Batik-batik itu bakal dipakai oleh para model nasional dan finalis Puteri Indonesia di ajang IFW. Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa ikutnya Banyuwangi dalam helatan IFW 2015 ini sebagai upaya untuk memajukan industri kreatif batik Banyuwangi.

 ke halaman 11

Desainer Priscilla Saputro saat menyuguhkan kreasi batik pesisiran Banyuwangi dalam sebuah kesempatan. Dia akan ikut serta memamerkan kreasinya dalam ajang IFW 2015 di Jakarta.

SURABAYA

2

Jumat Pahing, 27 FEBRUARI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Belanda Tertarik Kelola Limbah dan Bangun Rel Trem Pemkot, Bhirawa Pemerintah kerajaan Belanda tertarik untuk ikut membangun di Surabaya. Saat berkunjung ke Balai kota, Kamis (26/2), Duta Besar (dubes) Belanda untuk Indonesia HE. Rob Swartbol mengaku siap merealisasikan hal ini.

Swartbol yang datang bersama Konsul Kehormatan Sylvia Pangkey dan Atase Ekonomi Hayo Provokluit. diterima Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Swartbol sangat kagum dengan kebersihan serta hijaunya Kota Surabaya. Kondisi Surabaya dinilai lebih baik daripada ibukota Jakarta.

Tak hanya itu, Dubes Belanda juga memuji Wali Kota dengan beberapa penghargaan yang sudah diraih Kota Pahlawan.

Dalam kesempatan ini, Swart-

bol menawarkan beberapa kerjasama pengelolaan air limbah, serta pemanfaatan sampah menjadi energi alternatif.

Menanggapi hal itu, Wali Kota menjelaskan bahwasanya Surabaya telah melakukan hal itu sejak dua tahun lalu. Kota Surabaya, menurut Wali kota, merupakan salah satu kota di Indonesia yang menjadi kota percontohan. Ibu kota provinsi Jawa Timur tersebut telah memanfaatkan sampah menjadi energi alternatif bekerjasama dengan

Jepang. ‘’Sampah di Surabaya juga didaur ulang menjadi sesuatu yang bernilai. Di kampung-kampung juga sudah ada bank sampah yang telah melaksanakan prosedur pemilahan. Sampah organik kita kelola menjadi kompos untuk digunakan memupuk tanaman di taman kota,’’ terangnya.

Saat ini yang menjadi perhatian utama, lanjut Risma, adalah pembangunan transportasi massal berupa trem dan monorel.

Dikatakan Wali Kota terbaik ketiga versi world mayor prize (WMP) ini, bahwa pembangunan trem akan dimulai tahun ini.

Menanggapi rencana tersebut, Rob Swartbol menawarkan kerjasama pengadaan rel. Rel ini terbuat dari baja pilihan, ada dua perusahaan di Belanda yang sang-

gup menjalankan kerjasama ini.

Selain itu, persoalan drainase kota tak luput menjadi pembahasan. Dubes Belanda ingin menawarkan kerjasama di bidang pengerukan saluran air di Surabaya. Termasuk untuk mengatasi persoalan banjir di Kali Lamong. ‘’Persoalan banjir masih menjadi persoalan utama kota-kota besar di Indonesia. Termasuk ibukota Jakarta, banjir menjadi PR utama yang harus segera diselesaikan,’’ tukas Swartbol.

Risma menyambut baik inisiatif pemerintah Belanda tersebut. Namun dia menjelaskan bahwa persoalan Kali Lamong sejatinya bukan merupakan tanggung jawab Kota Surabaya sepenuhnya, melainkan pemerintah pusat.Q dre

Dewan Soroti Kenaikan Tarif Parkir Mal

PANGGUNG BIROKRASI

Maju Pilwali, Jurnalis Temui Risma Surabaya,Bhirawa Salah seorang jurnalis yang juga kepala biro salah satu media online di Kota Surabaya Budi Sugiharto meminta restu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk maju pada Pilkada Surabaya 2015 melalui jalur independen. Budi Sugiharto menemui Rismaharini di Balai Kota Surabaya, Kamis, karena tidak ingin hubungan baiknya yang dibangun dengan wali kota yang diusung PDIP itu terganggu dengan rencana dirinya.

“Saya silahturahim. Sebagai anak muda saya wajib kulonuwun (pamit). Bagaimanapun kiprah Bu Risma untuk kota ini luar biasa, begitu pula elektabilitasnya belum ada yang bisa mengejar,” kata Budi Sugiharto atau yang akrab disapa Uglu.

Bagi Uglu, jika Risma maju lagi maka akan bisa menang secara mulus karena hasil kerjanya sudah dirasakan publik.

“Tapi namanya juga kebijakan kan tidak lantas semua bisa diterima. Tentu ada pro kontra. Tapi bagaimanapun dunia internasional telah mengakui Bu Risma,” katanya. Sementara itu, Unglu mengatakan Tri Rismaharini tetap memilih hati-hati menanggapi hingar bingar suhu politik yang memanas menjelang Pilkada Surabaya yang akan digelar pada Desember 2015. Namun, Wali Kota Surabaya yang akan mengakhiri tugasnya September ini menghormati proses demokrasi yang sedang berjalan. Banyaknya nama yang meramaikan bursa bakal calon tidak membuatnya terusik. Risma mempersilahkan siapa saja yang ingin maju demi kemajuan Kota Surabaya. Q ant

Bandara Perintis Dongkrak Potensi Wisata Jatim Pemprov,,Bhirawa Pemerintah Provinsi Jawa Timur menilai pengoperasian bandar udara (bandara) perintis di Sumenep dan Bawean akan mendongkrak potensi wisata di wilayah setempat. “Adanya bandara tentu saja sangat mendukung kemajuan wisata di Jatim karena pengunjung tidak kesulitan transportasinya,” ujar Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur Jariyanto kepada wartawan di Surabaya, Kamis.

Pihaknya mengaku sejak lama menunggu pengoperasian sejumlah bandara di Jawa Timur, khususnya Bandara Trunojoyo di Sumenep Madura dan Bandara Bawean di Kabupaten Gresik. Selain itu, sejumlah lokasi wisata di kedua daerah tersebut dinilai masih alami karena belum tersentuh banyak pihak, khususnya keindahan laut dan hasil sumber daya alamnya. Ia memisalkan wisata laut di Bawean yang disebutnya masih natural dengan pemandangan lautnya yang iakui banyak pihak.

“Kalau di Sumenep, potensi wisata religius dan kebudayaannya sangat tinggi.

Kemudian ada satu lagi di sana, namanya Pulau Giliyang yang dikenal memiliki kadar oksigen terbaik se-Dunia,” katanya.

Pihaknya berharap kepada pemerintah kabupaten setempat agar menyiapkan semua teknis yang berhubungan dengan wisata sehingga menambah daya tarik masyarakat untuk berkunjung.

“Dari sisi teknis, semua persiapan mulai dari lokasi, tarif, fasilitas dan sebagainya dikelola oleh pemerintah setempat. Ini merupakan peluang besar memajukan wilayah,” tukasnya. Q rac

andre endrayana/bhirawa

Rob Swartbol mengamati sovenir lambang kota Surabaya.

trie diana/bhirawa

Akibat hujan yang mengguyur Kota Surabaya beberapa hari terakhir, beberapa ruas jalan seperti di Jalan Tambaksari rusak hingga berlubang. Namun begitu belum ada upaya dari pihak Pemkot Surabaya untuk melakukan perbaikan.

Hujan, Waspadai Jalan Rusak Surabaya, Bhirawa Musim hujan yang terus mengguyur Kota Surabaya membuat beberapa ruas jalan berlubang yang digenangi air. Masyarakat hasrus lebih berhati-harti saat berkendara dan jangan sampai terperosok dan jatuh.

Dari pantauan Bhirawa, beberapa jalan yang mengalami kondisi kerusakan parah adalah Jalan Arif Rahman Hakim, Jalan Menur Pumpungan, Jalan Manyar, Jalan Bulak Banteng, Jalan Tegal Sari, dan juga Jalan Margomulyo. Di titik-titik tersebut, para pengguna jalan harus menaruh perhatian ekstra agar tidak sampai mengalami kecelakaan di jalan.

Di jalan Arif Rahman Hakim misalnya. Tepatnya di sepanjang ruas jalan perempatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindagin) Kota Surabaya. Di lokasi itu, kondisi jalan boleh dibilang tidak layak dilewati.

Banyak ruas jalan yang

bergelombang. Baik di bahu jalan maupun di tengah jalan. Bahkan di beberapa titik di sepanjang jalan tersebut banyak kondisi jalan yang lubang. Serta mobil-mobil truk berukuran besar bermuatan material bangunan setiap detik melewati jalan tersebut. “ Yang bahaya kalau hujan, di sini itu selalu tergenang. Banyak pengendara motor itu yang sampai jatuh karena tidak tahu ada jalan bergelombang di tengah jalan,” kata Sodikin, penjaga warung di bahu jalan Arif Rahman Hakim.

Pria paruhbaya ini menuturkan bahwa jalan itu memang sering dilalui truk-truk besar dan alat berat. Sehingga jalan disana ada yang ambles dan juga rusak lantaran tidak kuat menanggung berat kendaraan. Selain itu, dampak yang cukup dirasakan oleh pengguna jalan ialah macet. Setiap melewati jalan tersebut selalu terjadi kepadatan yang membuat kemacet-

an. “Padahal jalan ini panjangnya berapa sih, tapi seringnya macet, dan jalan bergelombang ini membuat tidak nyaman,” tutur Anisa, salah satu pengguna jalan.

Ia rutin melewati jalan itu terutama kalau menjemput putranya yang sekolah di SMPN 16. Masih di kecamatan Sukolilo, kondisi jalan yang tidak layak dan rawan kecelakaan adalah di Jalan Menur Pumpungan.

Di sepanjang jalan yang sempit itu, kondisi jalannya juga bergelombang tidak karuan. Di tengah jalan, bisa ada gelombang jalan setinggi 20 cm sampai 30 centimeter.

Padahal, akses jalan di lokasi tersebut sangat padat dan sentral. Sama halnya dengan Jalan Arif Rahman Hakin, saat hujan turun, jalan itu pun mengalami genangan yang cukup tinggi. Genangan itu cukup berbahaya lantaran menutupi kondisi jalan yang berlubang dan bergelombang. Q geh

DPRD Surabaya,Bhirawa Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya menyoroti kenaikan tarif parkir yang diterapakan di sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Pahlawan. Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mazlan Mansur, di Surabaya, Kamis, mengatakan warga di Surabaya mulai mengeluhkan naiknya tarif parkir yang mencolok di sejumlah pusat perbelanjaan yakni untuk mobil Rp6 ribu, sedang untuk sepeda motor Rp3 ribu. Bahkan untuk parkir valley sampai Rp50 ribu.

“Kenaikan tarif parkir tersebut sudah melanggar batas maksimum tarif parkir sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 4 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah,” katanya. Ia menyebutkan bahwa seharusnya tarif maksimum parkir untuk mobil itu adalah Rp3 ribu. “Sekarang kondisi ini sudah melebihi ambang maksimal. Karena ini adalah pajak yang dikelola swasta dan berpayung pada perda tentang pajak daerah,” kata Mazlan. Menurut Mazlan, saat ini kondisi parkir yang dikelola oleh swasta banyak yang melanggar. Termasuk untuk parkir valley. Dalam perda tersebut juga sudah ditentukan besaran nilai valey, dimana saat ini tarifnya sudah dua kali lipat.

Selain itu, kata dia, untuk parkir valley saat ini banyak mal yang menyalahi aturan dalam pengadaan lahan parkir valley.

“Valley ini seharusnya lahannya ada di tas yang jauh, bukan ada di depan gedung yang dekat dari

penurunan penunmpang. Tapi sekarang malah terbalik, justru yang dibawah itu dipakai valley sehingga yang parkir reguler harus naik ke atas,” katanya.

Oleh sebab itu, pihaknya ingin pemkot dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah tegas dalam menyikapi pelanggaran perda ini.

Sebab, persoalan ini erat kaitannya dengan kebijakan dan pendapatan daerah yang dimiliki oleh Surabaya. Sedangkan sekarang ini terjadi pelanggaran dan seharusnya ada penertiban.

“Sebab untuk revisi perda sendiri kita tahun ini belum masukkan ke proleg,” tuturnya. Sementara itu, Kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya Yusron Sumartono menyampaikan bahwa kenaikan tarif parkir di mal itu sudah atas izin Dinas Pendapatan.

Ia menyebutkan bahwa pihak mal menaikkan tarif lantaran tarif yang lalu dianggap tidak lagi layak untuk mencukupi biaya operasional mal. “Kami minta agar perda itu ditinjau kembali karena dalam perda itu juga masih banyak bagian yang masih rancu,” katanya.

Bagian yang masih rancu diantaranya adalah soal pembatasan tarif yag disebutkan dalam perda. Angka tersebut belum jelas peruntukannya. Apakah untuk pihak yang memang memungut parkir seperti mal, atau juga untuk tempat yang tidak memungut biaya parkir, seperti gedunggedung pemerintah atau milik pemerintah. Q gat

TPI Romokalisari Mangkrak

Pemkot Surabaya Hanya Anggarkan Pemeliharaan Surabaya, Bhirawa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Romokalisari Kecamatan Benowo belum juga diselesaikan pembangunannya. TPI yang dibangun era Wali Kota Bambang DH ini tak lagi dilanjutkan oleh kepemerintahan Tri Rismaharini . Sampai saat ini Pemkot hnya menganggarkan pemeliharaan.

Padahal, TPI Romokalisari ini dibangun untuk menyaingi TPI yang ada di Lamongan. Awalnya TPI Romokalisari ini rencananya dibangun cukup besar sehingga mampu menjadi tempat bersandar kapal kapal besar layaknya TPI Brondong Lamongan.

Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kota Surabaya, Djustamaji membenarkan bahwa pengerjaan TPI Romokalisari berhenti lantaran harus koordinasi kembali sama Pemprov Jatim. Bahkan di tahun 2015 ini, pihaknya hanya menganggarkan biaya pemeliharaan saja. “ TPI Romokalisari akan kita teruskan pengerjaannya jika sudah ada nelayan-nelayan di lokasi tersebut. Untuk saat ini hanya kami anggarkan biaya pemeliharaannya saja sebesar Rp 10 juta,” kata Djustamaji saat dikonfirmasi Bhirawa, Kamis (26/2). Mantan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengolahan Keuangan Kota Surabaya menambahkan, yang jelas Pemkot Surabaya masih fokus sama pembangunan rumah susun (Rusun) Romokalisari. Pihaknya memastikan TPI tersebut dengan luas sekitar 500 meter itu akan diteruskan pembangunannya secara bertahap. “ Nanti kita koordinasikan sama pihak Pemprov terlebih dahulu. Proyek ini tak mungkin hanya ditangani oleh Pemkot Surabaya karena nantinya TPI akan dikembangkan menjadi kompleks terpadu, dimana di situ ada TPI juga ada rusun untuk nelayan. Dan kalau nelayan sudah ada otomatis baru pembangunannya diteruskan kembali,” tambahnya sambil mengatakan luas tanah 10 hektare ini. Ditanya soal TPI nelayan yang sudah terbangun sejak dulu namun akhirnya dibiarkan mangkrak, Djustamaji mengatakan pihaknya akan mengkaji lagi soal TPI di Kenjeran. “Semua yang kami lakukan ini untuk kepentingan nasib nelayan,” tambahnya. Q geh

Perguruan Tinggi Australia Bidik Kerjasama Pendidikan Dindik Jatim Belum Tentukan Pililhan Di tengah memanasnya hubungan kenegaraan Indonesia-Australia, Jawa Timur justru mendapat tawaran kerjasama di bidang pendidikan.

Bahkan tahun ini, program yang ditawarkan lebih banyak macamnya di banding kerjasama di tiga tahun terakhir.

adit hananta utama/bhirawa

Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi bersama perwakilan QUT University Jasson Leggat.

Tawaran kerjasama ini secara langsung diterima Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim saat dari perwakilan dari Queensland University of Technology (QUT) Australia. Tahun lalu, QUT menjadi salah satu perguruan tinggi yang ditunjuk Australian Agency for International Development (AusAID) untuk melatih guru-guru Jatim dari sekolah-sekolah inklusif di Australia. Manager South and South East Asia QUT, Jasson Legatt mengatakan, ada tiga tawaran yang bisa dipilih oleh Jatim dalam kerjasama ini. Diantaranya ialah beasiswa S2 dan S3 untuk guru dan

pegawai pemerintahan, pelatihan guru di Australia dan short course di Indonesia dengan mendatangkan tutor dari QUT. “Ada empat bidang keilmuan yang ingin kami tawarkan. Sains, teknologi, engginering dan matematika,” tutur Jasson saat mendatangi Kantor Dindik Jatim, Kamis (26/2). Untuk beasiswa, para guru dan pegawai ini akan mendapat fasilitas pendidikan senilai 75 ribu US Dolar penuh secara gratis. Kecuali leaving cost selama tinggal di sana.

Ditanya terkait hubungan Australia-Indonesia, Jasson mengaku

datang atas nama perguruan tinggi. Sehingga, pihaknya tidak melihat hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Australia yang akhir-akhir sedikit gaduh. “Kami bukan mewakili pemerintah Australia,” tutur dia. Jasson meyakinkan, apapun yang terjadi antar dua pemerintahan ini, itu tidak akan mempengaruhi kerjasama dengan Jatim di bidang pendidikan. Apalagi sudah tiga tahun ini Jatim memiliki hubungan yang baik dengan QUT. “Kita ini teman. Apa yang terjadi di dunia politik, cukup untuk politisi saja,” tegas dia.

Sementara itu, Kepala Dindik Jatim menyambut positif tawaran yang diberikan oleh QUT Australia. Namun, dari sejumlah tawaran yang diberikan, pihaknya belum memutuskan tawaran yang mana akan dipilih. Sebab, hal tersebut butuh pertimbangan dan

analisa kebutuhan yang tidak sederhana. “Kita jangan melihat hubungan diplomatik antar negara. Itu tidak ada hubungannya dengan pendidikan,” tutur dia.

Harun mengaku, dalam dunia pendidikan harus bisa saling menghargai antara satu negara dengan negara lain. Karena ini untuk kepentingan pengembangan mutu pendidikan. “Kita akan lihat dulu kebutuhannya. Program mana yang diperlukan, nanti baru ditentukan,” tutur dia. Menurut Harun, ke depan Jatim akan membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri. Sebab, tanggung jawab provinsi akan lebih besar dengan menangani guru-guru se Jatim. “Kita akan memprioritaskan untuk mengembangkan potensi guru. Karena, pada 2016 nanti guru akan ditangani Jatim semua,” pungkas Harun. Q tam

SURABAYA

Jumat Pahing 27 FEBRUARI 2015

RAGAM INFO

Kapolrestabes Surabaya Beri PR Kepada Kasat Reskrim Baru Surabaya, Bhirawa Posisi AKBP Sumaryono sebagai Kasat reskrim Polrestabes Surabaya, resmi digantikan oleh AKBP Takdir Mattanete, Kamis (26/2). Sebagai Kasat baru, Takdir sudah dihadapkan dengan PR yang diberikan Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junianta.

AKBP Takdir Mattanete mengungkapkan, hal pertama yang dilakukannya sebagai Kasat Rekrim yakni berkoordinasi secara intern dengan anggota Reskrim. Selain beradaptasi diposisi yang baru, Kasat berkeinginan untuk tetap melanjutkan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Kasat yang lama. Terutama pada penuntasan perkara-perkara yang belum tuntas.

“Setelah dilantik Bapak Kapolrestabes Surabaya, saya mempunyai tanggungjawab untuk menuntaskan semua kasus maupun perkara yang sebelumnya belum tuntas,” terang Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Takdir Mattanete usai sertijab, Kamis (26/2).

Menurut Kasat, Kapolrestabes sudah memberikan PR untuk menuntaskan perkara-perkara yang belum tuntas. Terlebih untuk tindak kriminalitas di Surabaya, Ia harus ekstra dalam pengungkapan kasus-kasus kriminalitas. Tim Crime Hunter lebih diprioritaskan dalam pengungkapan dan penindakkan segala jenis kasus kriminal di masyarakat.

Terbaru, dalam waktu 2x24 jam tim Satreskrim Polrestabes Surabaya harus dapat mengungkap peristiwa pembacokan di Jl Jemur Wonosari. Perintah tersebut merupakan intruksi langsung dari Kapolrestabes Surabaya kepada Kasat Reskrim baru. Saat ini, lanjut Takdir, anggotanya sudah mengantongi identitas dari pelaku.

“Tadi malam (kemarin) ada kejadian pembacokkan. Pimpinan (Kapolrestabes) langsung memerintahkan saya untuk mengungkapnya dalam waktu 2x24 jam,” ungkap AKBP Takdir Mattanete.

Dari kejadian tersebut, Takdir menjelaskan bahwa jumlah korban ada tiga orang. Dua diantaranya mati ditempat (md), dan satu korban mengalami luka parah. Ia berjanji akan mengungkap kasus ini secepatnya. Mengingat anggota Satreskrim sudah mengantongi identitas dari pelaku, dan mengembangkan kasusnya di lapangan.

“Anggota sudah melakukan pengembangan atas kasus ini. Tinggal koordinasi perkembangan selanjutnya. Baru hasilnya akan kami sampaikan ke rekan meQ bed dia,” katanya.Q

Ternyata, 95 Persen PO AKDP Belum Berbadan Hukum

Pemprov, Bhirawa Ternyata 95 persen Perusahaan Otobus (PO) Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Jatim statusnya masih perseorangan dan belum berbadan hokum. Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Provinsi Jatim mendesak para PO untuk segera mengubah status perusahaannya.

trie diana/bhirawa

Latihan simulasi

Sejumlah personel gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran (PMK) Surabaya melakukan latihan simulasi penangulangan bencana di halaman Balai Kota Surabaya, Kamis (26/2). Simulasi ini dalam rangka latihan persiapan untuk peringatan Hari Pemadaman Kebakaran 1 Maret mendatang. Tampak personel saat memperagakan kepiawaian dalam penanggulangan bencana.

Lagi, Pabrik di Driyorejo Buang Limbah Sembarangan Pemprov, Bhirawa Tim Patroli Air Terpadu Jawa Timur menemukan satu lagi industri yang membuang limbah sembarangan di Sungai Brantas.

Dalam sidak , kemarin, pabrik daur ulang plastik berinisial PMS di wilayah Driyorejo Gresik tersebut juga tak memiliki izin pembuangan limbah cair (IPLC) dan membuang limbahnya melalui saluran pipa siluman.

“Dokumen izin pabrik PMS ini tidak lengkap. Belum punya IPLC tapi sering membuang limbah cair sisa pencucian plastik bekas ke saluran drainase.

Padahal mereka sudah punya IPAL (instalasi pengolahan air limbah) dan bahkan mengujikan limbah cairnya ke laboratorium

tiap bulan. Tapi sayang mereka punya saluran by pass,” kata Koordinator Garda Lingkungan Jatim, Didik Harimuko saat sidak, Kamis (26/2).

Pipa siluman atau saluran by pass itu diketahui tim saat meninjau IPAL PMS. Tim menemukan adanya pipa yang tidak permanen yang digunakan untuk membuang limbah dari bak penampungan pertama dari sisa produksi.

“Pipa silumannya masih kondisi basah, jadi beberapa saat sebelum tim datang sidak sudah dilakukan pembuangan ke saluran drainase yang berjarak dua meter dari IPAL,” kata Didik.

Saat dikonfirmasi, salah satu staf produksi yang tak mau dis-

Tiga Pejabat Utama Polrestabes Surabaya Resmi Diganti Polrestabes Surabaya, Bhirawa Gembong mutasi Polri tak hanya terjadi di lingkungan Polda Jatim.

Giliran Polrestabes Surabaya yang menganti tiga pejabat utamanya.

Serah terima jabatan (sertijab) di Mapolrestabes Surabaya, Kamis (26/2), terjadi pada Kasatreskrim, Kasatlantas, Kabagsumda.

Sertijab yang berlangsung pukul 10.00 WIB ini, juga melantik Kabag Ops Polrestabes Surabaya yang semula kosong karena pergantian pejabat lama. Dipimpin oleh Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junianta, sertijab pertama disematkan kepada Kasat Reskrim baru AKBP Takdir Mattanete yang mengantikan posisi AKBP Sumaryono.

AKBP Takdir Mattanete yang

semula menjabat sebagai Perwira Menegah (Pamen) RO SDM Polda Jatim, resmi menjabat sebagai Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya. Sementara AKBP Sumaryono berpindah tugas menjadi Kasubdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Jatim.

Sementara AKBP Radyan Kokrosono bergeser dari jabatannya semula sebagai Kasatlantas menjadi Kabag Ops Polrestabes Surabaya. Jabatan ini dua bulan kosong setelah ditinggal pendahulunya, AKBP Bambang Widi, yang dipindah tugas menjadi Kapolres Mojokerto Kota. Posisi Radyan di Kasatlantas diganti oleh AKBP I Made Agus Prasatya yang sebelumnya menjabat Pamen RO SDM Polda Jatim.

Sedangkan Kabagsumda yang semula dijabat oleh AKBP Minarti diganti oleh AKBP Titik Suwarni. Minarti dipindahtugaskan menjadi Kasubditwisata Ditpamobvit Polda Jatim. Sementara Titik meninggalkan jabatannya lama sebagai Analis Kebijakan Muda Bidang Binpolmas Ditbinmas Polda Jatim.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junianta dalam arahanya mengatakan, mutasi jabatan merupakan hal yang biasa terjadi dalam tubuh Polri. Ketiga Pejabat yang diganti mempunyai prestasi cemerlang saat bertugas di Polrestabes Surabaya. Dengan tugas yang baru, diharapkan Pejabat ini dapat mengemban visi dan misi Q bed Polri.Q

Lotion Nyamuk Kalahkan Fogging Banyaknya fogging (Penyemprotan, red) yang dilakukan oleh petugas kesehatan di Puskesmas dinilai tidak efektif dalam mencegah gigitan nyamuk di masyarakat. Ternyata penggunaan obat nyamuk termasuk dalam bentuk lotion jauh lebih efektif mencegah gigitan serangga pembawa penyakit ini pada manusia.

Temuan ini dikemukakakn pengajar dan peneliti di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia DR, dr Tri Yunis Miko Wahyono, M.Sc saat ditemui di Surabaya, kemarin (26).

Menurutnya, berdasarkan hasil studi ekologi yang merupakan disertasinya tahun 2013 menyebutkan tindakan fogging yang selama ini sering dilakukan sebagai pencegahan dan upaya pemusnahan nyamuk kurang efektif. Masyarakat saat ini memang masih fokus untuk menangkal ancaman demam berdarah dengan melakukan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) pengasapan (fogging) dan pemberantasan jentik nyamuk (larvasida), namun penyakit demam berdarah seolah sulit dilawan.

“Di sini perlu dilakukan evaluasi mengenai cara pencegahan demam berdarah yang memberi-

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

kan efek paling besar dan menurunkan jumlah penderita demam berdarah dan hasil dari penelitian saya ternyata tindakan fogging kurang efektif,” paparnya.

Menurutnya, hal itu bisa disebabkan karena kurang tepat dalam komposisi pencampuran obat saat fogging dan bisa juga karena terlalu sering dilakukan fogging disuatu wilayah, nyamuk menjadi resisten atau kebal terhadap pengasapan tersebut.

Sementara itu dalam peneltian yang dilakukan menyimpulkan bahwa penggunaan obat nyamuk sebagai personal protection memberikan efek penurunan angka demam berdarah terbesar dibandingkan larvasida dan fogging.

“Obat anti nyamuk dirasa sangat efektif karena langsung memproteksi seseorang, contohnya obat anti nyamuk lotion yang dapat melindungi seseorang hingga

Fogging dinilai tidak efektif dalam mencegah gigitan nyamuk

8 jam dan disemua tempat. Sedangkan fogging mungkin hanya membasmi disuatu tempat, sedangkan ditempat lain tidak dilakukan maka masih ada nyamuk yang berkembang,” tuturnya.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam di RSUD dr Soetomo Prof dr Usman Hadi Sp,PD menambahkan, penanggulangan atau pencegahan seseorang tergigit nyamuk aedes aigepty dan terhindar dari demam berdarah sangat tergantung pada gaya hidup seseorang.

Seseorang yang menerapkan gaya hidup bersih dan sehat serta kesadaran tentu kemungkinan terkena semakin kecil.

“Contohnya jika seseorang menerapkan gaya hidup bersih dilingkungannya dengan 3M (mengubur, menutup, menimbun) dan menggunakan obat anti nyamuk secara personal tentu resikonya jauh lebih kecil,” tukasnya.

Sementara itu menanggapi pernyataan di atas Kepala Dinkes Jatim Harsono menyatakan, tindakan fogging yang dilakukan petugas kesehatan hanya mengurangi bibit nyamuk Aedes aegypti, sedangkan untuk tindakan pencegahannya dengan membudayakan hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan.

Menurutnya, banyaknya masyarakat yang terkena demam berdarah dikarenakan kurang bersihnya dalam menjaga lingkungan. Selain itu musim penghujan menjadi faktor salah satu faktor penentu nyamuk untuk berkembang biak. ‘’Jika terjadi hujan terus menerus tidak apa, yang bahaya itu hujan satu hari tidak hujan dua hari. Ini yang menjadikan nyamuk cepat berkembang biak,’’ Q dna ucapnya.Q

ebutkan namanya menjelaskan jika pipa yang tidak permananen itu digunakan untuk pipa darurat jika pipa permanen rusak. Pipa yang dianggap darurat tersebut digunakan untuk menyambungkan ke bak IPAL selanjutnya, namun dari pantauan tim pipa itu terlalu pendek sehingga kecil kemungkinan dijadikan pipa darurat.

Namun saat ditunjukkan oleh tim kondisi pipa siluman yang masih basah kendati pipa instalasi IPAL yang permanen masih berfungsi, ia diam dan tak bisa menjelaskan. “Kalau memang harus dibongkar, nanti pipa ini (pipa siluman) akan kami bongkar. Kami minta sarannya yang Q rac baik bagaimana,” ujarnya.Q

Perintah ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, dan dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

“Setelah dikeluarkan PPnya pada November tahun lalu, semua PO harus berbadan hukum seperti PT, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” kata Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub dan LLAJ Jatim, Sumarsono, ditemui saat Rakor dengan Pengusaha Angkutan Tahun 2015, di Green SA Sidoarjo, Kamis (26/2).

Tercatat bahkan beberapa perusahaan otobus besar di Jatim seperti Menggala, Jaya Utama, Restu, Sugeng Rahayu, Akaz belum berbentuk bandan hukum. “Makanya sekarang yang ikut Rakor banyak yang datang. Sebab dalam acara ini banyak informasi yang baru,” katanya.

Menurut dia, saat ini PO yang tidak berbadan hukum masih diberikan batas waktu setahun agar segera membentuk badan hukum, supaya bisa diproses untuk mendapatkan pelayanan administrasi. “Akan tetapi untuk kendaraan baru ataupun kendaraan peremajaan harus bebadan hukum,” terangnya.

Tujuan diberlakukan aturan berbadan hukum dikarenakan adanya aturan UU yang memiliki bebagai makna yang mengatur tentang hal perpajakan yang mungkin jika perorangan yang tidak bayar pajak, tapi jika PT dalam setahun bisa dipertanyakan.

“Mungkin juga akan ada

subsidi pemerintah (jika terbentuk PO berbadan hukum PT). Artinya, dalam hal ini pemerintah tidak bisa memberikan subsidi secara perorangan yang nantinya dikira ada pilih kasih, mungkin dengan ada PT tidak ada penilaian seperti itu,” katanya.

Bagaimana jika aturan ini mengakibatkan pengusaha PO terkena pajak progresif, Sumarsono mengatakan, perusahaan angkutan jalan tidak dikenai pajak progresif.

“Banyak manfaat jika berbentuk badan hukum. Seperti keringanan pajak hingga 70 persen. Jika seharusnya bayar pajak Rp10 juta, PO hanya bayar pajak Rp3 juta saja,” katanya.

Sementara itu, Direktur LLAJ Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub RI, Eddi mengatakan, manfaat jika PO harus berbadan hukum PT itu bisa memudahkan pemerintah memberikan subsidi sesuai dengan UU. Dengan terbentuknya badan hukum akan memudahkan pengaturan operasional dilapangan.

Untuk itu, Eddi mengimbau kepada DPD Organda Jatim agar dapat memberitahukan kepada anggotanya di DPC Organda se-Jatim agar dapat mematuhi ketentuan pemerintah dengan membentuk badan hukum PT, tidak atas nama perorangan.

“Biar lebih professional lah (terbentuk badan hukum,red). Kalau semuanya, 4 ribu angkutan jalan semua, tapi penumpangnya sedikit khan itu akan merugikan, sebaliknya, jika jalan sedikit (angkutan beroperasi) akan tapi tidak hilang bensin banyak,” tuturnya. Q iib

Kinerja Pelayanan Prima

Semua Usulan Gubernur Dikabulkan Presiden Terkait Pembangunan Infrastruktur Transportasi Jatim Semua usulan Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo terkait sejumlah proyek pembangunan angkutan massal dan infrastruktur transportasi di Jatim, akhirnya disetujui Presiden Ir H Joko Widodo (Jokowi). Proyek tersebut seperti perluasan Bandara Internasional Juanda, penambahan kereta komuter, trem, pembangunan double track dan pembangunan beberapa pelabuhan.

“Alhamdulillah semua proyek disetujui Pak Presiden. Proyek yang menjadi prioritas jangka pendek adalah pembangunan double track dari Surabaya menuju ke Malang, ini karena trafiknya sangat padat dan sering kali terjadi kemacetan,” kata Gubernur Soekarwo, usai rapat tertutup dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presien Jusuf Kalla, di Istana Negara Jakarta, Rabu (25/2).

Proyek lainnya adalah merealisasikan rencana pembangunan angkutan massal di kota surabaya, yaitu membangun trem dari terminal Joyoboyo menuju Jembatan Merah, sampai ke Perak. Kemudian membangun monorel dari Keputih, Jl. Dr. Soetomo, hingga ke Lidah Kulon (PTC).

Selain itu, penambahan kereta komuter dari Surabaya-Sidoarjo akan ditambah 3 trem set, Surabaya-Lamogan 2 trem set, dan SurabayaMojokerto 2 trem set. Hal ini untuk menggantikan kerta komuter yang saat ini kondisinya sudah rusak dan tidak layak pakai. Serta penambahan kereta komuter jurusan Surabaya-Lawang-Malang-Kota-Kepanjen-Sumber Pucung.

“Tadi juga telah disepakati Jatim akan membangun berbagai proyek infrastruktur transportasi massa.

Yakni pembangunan double track Surabaya-Malang, serta penambahan kereta komuter jurusan Surabaya-Sidoarjo, Surabaya-Mojokerto, dan Surabaya-Lamongan. Ini untuk mengurangi beban kepadatan di jalan. Anggaran untuk penamnbahan komuter tersebut sebesar Rp120 miliar,” katanya.

Usulan lain dari Pakde Karwo, sa-

Gubernur Jatim Dr H SOekarwo (kanan) menghadiri rapat terbatas pembahasan pembangunan angkutan massa dan infrastruktur transportasi Yang dipimpin Presiden Joko Widodo (kiri) di Istana Negara Jakarta.

paan lekat Gubernur Soekarwo, yang disetujui Presiden Jokowi adalah menghidupkan kembali (reaktivasi) jalan rel dari Jombang ke Babat-Lamongan-Gresik-Teluk Lamong. Tujuannya agar kedepan bisa dimanfaatkan untuk mengangkut hasil industri dari 980 ha kawasan industri di Jombang. Pakde Karwo juga mengusulkan reaktivasi rel dari babat ke Tuban untuk mendukung kawasan industri di Tuban.

Sedangkan usulan proyek jangka panjangnya adalah perluasan bandara Juanda. Kedepan, bandara yang terletak di Kabupaten Sidoarjo itu akan dikembangkan dengan membangun 2 landasan pacu (runway) yang direncanakan dimulai tahun ini dan ditargetkan rampung 2019 mendatang.

“Saat ini jumlah penumpang di Bandara Juanda pertahunnya sudah mencapai 17,2 juta penumpang. Sementara kapasitas bandara pada tahun 2014 ini hanya 12,5 juta penumpang. Sehingga kondisi bandara sudah overload,” katanya.

Guna mendukung Bandara Juanda dengan tiga runway ini, akan ada kereta api langsung dari stasiun kereta api Gubeng ke Bandara Juanda.

Namanya Elevated Gubeng-Juanda, kereta api khusus yang terintegrasi dengan Juanda Airport City. Proyek ini membutuhkan lahan dengan luas sekitar 4.000 hektare.

“Untuk pelaksanaan proyek elevated Gubeng-Juanda ini, kami akan segera membuat kontrak kerja bersama pemerintah pusat, provinsi, dan

Kota Surabaya, mengenai sharing pembiayaannya. Perkiraannya sekitar Rp1,5 triliun,” lanjutnya.

Selain perluasan Bandara Juanda, Pakde Karwo, juga meminta Bandara Trunojoyo Sumenep bisa segera dioperasikan, termasuk penuntasan runway di Bandara Bawean Gresik untuk segera diselesaikan dan dapat diioperasikan sebelum lebaran idul fitri 2015.

Proyek lainnya adalah pembangunan beberapa pelabuhan, yakni di Probolinggo, Pelabuhan Penyeberangan di Paciran-Lamongan dan penyeberangan di Ketapang-Banyuwangi. Serta penambahan angkutan Perintis Kepulauan di Madura, Bandara Bawean.

Sementara itu usulan Pakde Karwo untuk menambah dua kapal perintis yang akan menghubungkan Surabaya- Masalembo- KeramaianKalianget- Sapudi- Kangean- Pagerungan- Sapeken- Banyuwangi juga disetujui oleh Jokowi.

“Saat ini ada dua kapal, sehingga satu kapal dari Surabaya ke Banyuwangi atau sebaliknya dengan rute kepulauan itu membutuhkan waktu 6 hari. Maka dengan tambahan kapal ini akan beroperasi setiap 3 hari sekali disandari kapal,” kata pakde Karwo.

Untuk tindak lanjut dari proyekproyek tersebut, Pakde Karwo menugaskan Kepala Dishub dan LLAJ Jatim, Wachid Wahyudi untuk secepatnya berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan beserta Q iib* jajarannya.Q

OPINI

4

Mengatasi Persoalan Backlog Perumahan (2–Habis)

Tajuk

Tukik Inspirasi Porprov TUKIK (anak kura-kura hijau) akan menjadi filosofi penyelenggaraan Porprov (Pekan Olahraga Provinsi) Jawa Timur ke-5. Sebagai maskot olahraga prestasi, tukik akan meng-inspirasi atlet “level dua” (yunior). Harus berjuang keras mendaya-gunakan potensi individual. Tetapi diperlukan fasilitasi pemerintah untuk “tukik” (atlet yunior) agar dapat mengembangkan diri.

Penetapan gambar karikatur tukik sebagai maskot Porprov kelima, bukan dibuat asal-asalan. Melainkan pilihan sangat filosofis, sekaligus potensi nyata daerah.

Empat dari enam jenis tukik di dunia, bertelur di sepanjang pantai Banyuwangi setiap tahunnya. Masyarakat bersama Pemerintah Kabupaten juga telah memiliki beberapa lokasi perlindungan penangkaran penyu. Tukik, yang paling populer dan menjadi idola di seluruh dunia.

Sebagai hewan langka yang dilindungi (berdasar kesepakatan negara-negara di seluruh dunia), kura-kura hijau biasa digunakan sebagai lambang keselamatan. Gambar kura-kura hijau sering mengiringi pepatah “biar lambat asal selamat.” Penggambaran berjalan lambat merupakan penampilan kura-kura di darat. Tetapi di kedalaman laut, kura-kura mampu berjalan cepat bagai kendaraan militer tank amphibi. Biasa pula menempuh perjalanan jauh ribuan kilometer.

Sebagai hewan berpola auto-natus (menetas sendiri), tukik harus siap seketika setelah keluar dari telur. Karena anugerah bakat alamiah, bayi merah tukik berjalan sendiri menuju arah laut. Tukik bagai kadet (atlet yunior) wajib difasilitasi agar dapat mencapai arena yang lebih luas bagai laut. Pengharapan tukik, sama persis dengan kebutuhan atlet yunior dengan mengikuti Porprov.

Sebagaimana PON ditingkat nasional, Porprov setidaknya menjadi “anak tangga” penyemangat prestasi.

Even ini merupakan ajang multi even olahraga prestasi yang diselenggarakan sejak tahun 2007 lalu. Tidak boleh dianggap sepele. Sebab tak jarang dari even Porprov (seperti even dua tahun lalu) banyak ditemukan bibit olahragawan yang mampu berprestasi pada tingkat nasional (PON) maupun internasional (SEA Games dan Asian Games).

Daerah penyelenggaraan Porprov selalu berpindahpindah. Selain itu juga diharapkan bisa ber-ekses kewisata-an. Dus, bisa menjadi pengungkit per-ekonomian daerah-daerah. Porprov pertama (2007) diselenggarakan di Surabaya, Porprov kedua (2009) di Malang, lalu (2011) di Kediri, dan Porprov keempat (2013) di Madiun. Pada Porprov kelima (Juni 2015) tahun ini, Banyuwangi yang berjuluk “The Sunrise of Java,” telah intensif mempersiapkan diri.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, telah bertekad sukses penyelenggaran dan sukses prestasi, walau bukan sebagai juara umum. Beberapa stadion (GOR Diponegoro dan Tawangalun) telah mulai direnovasi. Ada penambahan venue, tribun dan kolam renang. Tetapi Pemkab Banyuwangi mesti pula siaga antisipasi akomodasi, khususnya penginapan. Sebab, selain pelatih dan official, akan banyak pula orangtua atau keluarga atlet yang akan turut hadir men-support.

Porprov kelima akan mempertandingan 32 cabor (cabang olahraga), diikuti lebih dari 10 ribu atlet se-Jawa Timur. Istimewanya, seluruh cabor yang dipertandingkan juga memiliki jalur sampai ke ASEAN Games dan Asian Games, serta Olympiade. Jadi, Porprov menjadi ajang yang tepat untuk men-dadar potensi atlet. Karena itu harus dijauhkan dari KKN. Bahkan pada nomor-nomor khusus dicabang olahraga, beberapa “alumni” Porprov bisa meraih medali pada kejuaraan dunia single even internasional. Dengan periode penyelenggaraan dua tahunan, persiapan Jawa Timur pada even PON (empat tahunan) menjadi lebih baik. Akan lebih banyak atlet yang terpilih berdasarkan prestasi, bukan berdasarkan “titipan” pelatih maupun pilihan pengurus cabang olahraga.

Sampai saat ini seluruh daerah (38 Kabupaten dan Kota) telah menyatakan kesertaannya. Bahkan setiap KONI kabupaten dan kota telah mengirim daftar cabor yang diikuti. Seperti maskot tukik, tangan kirinya memegang obor, sebagai gambaran api yang tak pernah padam. Seperti semangat atlet yang pantang surut meraih prestasi. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Kebijakan Industri Tak Memihak UKM DI berbagai daerah bahkan industri rakyat banyak yang sudah gulung tikar. Sebut misalnya industri ukiran di Jepara, industri kulit dan perak di Yogyakarta, industri logam di Tegal dan lain sebagainya. Kebijakan pemerintah pada sektor perindustrian yang selalu mengandalkan investasi asing dan impor teknologi harus segera dirombak.

Indonesia, bisa belajar dari Jepang yang komponen industri besarnya ditopang oleh 50 persen lebih industri skala rumah tangga. Matinya industri rakyat itu juga sebetulnya sangat merugikan karena kita kehilangan sumber inovasi yang penting bagi pertumbuhan bisnis dan industri.

Banyak riset ilmiah di berbagai negara telah membuktikan bahwa inovasi itu muncul justru lebih banyak datang dari industri skala kecil. Oleh karena itu ia meminta Pemerintah untuk melindungi industri rakyat dengan memberikan dorongan inovasi.

Kalau perlu belikan paten dari produk yang memang dapat membangkitkan industri rakyat. Dari paten yang dibeli tersebut kemudian baru dikembangkan bentuk-bentuk inovasi lainya.

Biaya untuk membayar bunga dan deviden dari investasi asing itu bebannya dalam jangka panjang justru lebih berat.

Selain itu, proses transformasi teknologi juga pada akhirnya tidak didapatkan karena basis industri skala besar itu lebih banyak mematikan industri kecil.

Oleh karena itu, ia menegaskan industri skala rumah tangga harus mendapatkan prioritas kebijakan agar sektor industri di Tanah Air tidak terpuruk. Apalagi karena industri skala rumah tangga juga strategis untuk mengimbangi pertumbuhan minus di sektor utama pertanian. Rakyat kita sebetulnya super kreatif. Asal diberikan lingkungan yang kondusif dari kebijakan perindustrian yang berpihak pada mereka maka kita akan dapat lakukan banyak lompatan.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Jumat Pahing, 27 FEBRUARI 2015

Meningkatkan Peran Pembiayaan Perbankan menjadi wadah dalam program pemenuhan rumah sekaligus ‘senjata’ mengatasi backlog perumahan nasional.

Peran perbankan sangat strategis dalam mendukung program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, utamanya dalam mensukseskan untuk rumah pertama Oleh : program pembangunan dan 30% untuk rumah Wahyu Kuncoro SN satu juta rumah yang kedua. Artinya, sessudah dicanangkan eorang harus memiliki pemerintahan Jokowiuang muka sebesar JK. Jika pemerintah dan regulator prosentase dimaksud dari harga mau mendukung perbankan maka sebuah rumah. Namun, masih banprogram pemerintah tersebut bisa yak masyarakat yang berpandangberjalan maksimal. an salah mengenai kebijakan ini.

Mengenai program pembangunKebijakan penetapan DP sesungan satu juta rumah, penulis perguhnya dilakukan guna menekan caya bahwa perbankan akan siap terjadinya potensi bubble di sektor melaksanakan program tersebut properti. Kebijakan ini untuk meberapapun yang dipercayakan oleh nyaring kepemilikan rumah bagi pemerintah. Bagaimanapun hal mereka yang berhak, terutama terpenting dalam pembangunan bagi seseorang yang hendak memirumah adalah ketersediaan rumah liki rumah pertama. Sebagaimana itu sendiri. Artinya bagaimana kediketahui, banyak masyarakat mampuan pengembang dalam meyang menjadikan properti sebagai nyediakan rumah tersebut. Kalau investasi jangka panjang. Hal ini peran perbankan adalah menduberdampak pada semakin sulitnya kung pembiayaan perumahan yang mencari rumah yang berimbang sudah tersedia dan dibangun oleh dan memadai untuk ditinggali pengembang. Jadi bisa saja untuk sehingga membuat biaya memiliki stimulus pemerintah memberikan rumah terus meningkat. insentif bagi pengembang yang turut Ketersediaan perumahan bagi melakukan pembangunan satu juta masyarakat menjadi momok bagi rumah. pemerintah. Pasalnya, ketersediaan lahan untuk pemukiman Peluang dan Tantangan Bank BTN semakin langka sehingga harga Jika merujuk pada kue bisnis perumahan dari waktu ke waktu KPR, bank BUMN seperti Bank semakin tak tergapai. Kebijakan BTN misalnya telah menjadi pendown payment (DP) sebagaimana damping utama pemerintah dalam paparan di atas membuat memiliki memenuhi program rumah nasiorumah bagi masyarakat seakan nal, terbukti dalam setiap tahunnya menjadi angan-angan. Padahal, sebanyak 90% lebih adalah share pemerintah dalam undang-undang Bank BTN. Bank BTN masih memi(UU) bertanggungjawab untuk liki branding kuat di masyarakat memenuhi rumah bagi rakyatsebagai bank perumahan. Hal ini nya. Dalam UU No. 1 tahun 2011 dikarenakan BTN fokus pada pempasal 5 ayat 1 disebutkan negara biayaan perumahan yang saat ini bertanggungjawab atas penyelengmasih menjadi kebutuhan primer garaan perumahan dan kawasan masyarakat Indonesia. permukiman yang pembinaannya Di tahun 2015 ini, Bank BTN didilaksanakan oleh pemerintah. tantang untuk berperan lebih besar Industri perbankan memiliki bagaimana dapat mendukung properanan penting pada posisi ini. Segram perumahan nasional. Dengan bab, perbankan memiliki sistem dan core business di bidang pembiayaan data yang lengkap mengenai data perumahan, maka Bank BTN nasabah ketika hendak membeli memiliki peluang akan berperan sebuah rumah. Perbankan memsecara optimal dalam pengembangberikan early warning system untuk an infrastruktur melalui bidang menekan orang-orang yang menpembangunan perumahan. jadikan properti sebagai investasi Bank BTN perlu membuktikan dengan cara kotor. Peran perbankkomitmennya mendukung ketersean dibutuhkan untuk membantu diaan perumahan bagi masyarakat masyarakat memiliki rumah idadan memperkuat branding seman, terutama bantuan dalam hal bagai bank yang fokus terhadap pendanaan. Pemerintah harus menperumahan. Sebagai bank fokus dukung bagaimana bank BUMN,

Langkah pemerintahan Jokowi-JK yang memangkas rantai perizinan dengan meresmikan pelayanan terpadu satu atap (PTSP) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) beberapa waktu lalu menyembulkan harapan baru. Apalagi, langkah itu kemudian juga diikuti dengan terobosan Kementerian Dalam Negeri yang memangkas proses perizinan pembangunan rumah sederhana bersubsidi dari 44 tahapan menjadi delapan tahapan.

D

elapan tahapan tersebut merupakan ringkasan dari 44 tahapan proses perizinan yang selama ini harus ditempuh pengembang dalam membangun rumah bersubsidi. Kedelapan izin itu antara lain izin lingkungan setempat, izin rencana umum tata ruang (RUTR), izin pemanfaatan lahan dan izin prinsip. Menariknya, masih ada kemungkinan proses perizinan pembangunan rumah sederhana bisa dipangkas lebih banyak lagi, hingga tinggal empat tahapan. Sudah tentu pemangkasan proses perizinan itu menjadi angin segar bagi para pelaku industri perumahan.

Harus diakui, selama ini yang membuat pengembang lama mengeksekusi pembangunan rumah murah adalah masalah perizinan dengan tahapan yang sangat banyak. Akibatnya, untuk mendapatkan izin membangun rumah sederhana, pengembang harus menunggu lama, bahkan hingga 2 tahun. Lamanya proses perizinan pembangunan rumah sederhana itu jelas ikut andil dalam masalah utama di sektor perumahan, yakni kesenjangan antara pasokan dengan kebutuhan rumah atau backlog perumahan.

Berdasarkan ketentuan itu jelas sudah bahwa langkah Kementerian Dalam Negeri bersama sejumlah kementerian/lembaga lain untuk memangkas proses perizinan pembangunan rumah sederhana merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan pemerintah.

Meski dirasa terlambat—UU Perumahan sudah terbit 2011—namun upaya pemangkasan proses perizinan itu patut diapresiasi. Selain itu kita juga perlu mengawal agar dalam pelaksanaannya juga berjalan dengan benar di lapangan supaya backlog perumahan dapat dikurangi secara signifikan.

Pembiayaan Perbankan Saat ini memiliki rumah memang tidaklah mudah. Kebijakan regulator mengenai penetapan down payment (DP) memukul masyarakat yang hendak membeli rumah, terutama rumah pertama.

Pasalnya, pemerintah telah menetapkan besaran DP sebesar 20%

pembiayaan perumahan, BTN akan memberikan peran lebih besar dalam mendukung pemerintah menyiapkan program rumah nasional bagi masyarakat menengah bawah. Namun, bukan perkara mudah bagi Bank BTN menjadi jembatan bagi masyarakat untuk memiliki rumah. Peningkatan kapasitas supply perumahan murah, dan kepastian ketersediaan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi hal penting.

Soal keringnya likuiditas perbankan saat ini, Bank BTN sesungguhnya sudah memiliki kemampuan untuk menjaga likuiditas tetap terjaga dalam memenuhi pendanaan jangka panjang pada 2015 yaitu bisa dengan penerbitkan obligasi, menggandeng perusahaanperusahaan besar, baik pemerintah maupun swasta untuk bekerjasama dan dananya ditempatkan di BTN dan melakukan pinjaman-pinjaman antar bank yang sifatnya jangka panjang kepada lembaga keuangan international.

Untuk mewujudkan target 1 juta rumah dan penurunan bunga KPR bersubsidi menjadi 5%, Bank BTN membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk memperbesar porsi penempatan dana bergulir. Selain itu, dukungan dari lembaga-lembaga seperti Asabri, BPJS, Taspen dan dana pensiun dalam pengumpulan dana murah juga sangat dibutuhkan.

Di luar itu, Bank BTN perlu mencari sumber-sumber pembiayaan berupa pinjaman bilateral berbunga murah, juga meminta komitmen dari lembaga yang mempunyai dana berlimpah untuk menempatkannya di Bank BTN. Singkatnya, komitmen pemerintahan Jokowi-JK yang yang ingin menyediakan hunian yang layak sesungguhnya bisa menjadi tantangan dan juga peluang bagi Bank BTN dalam memenuhi ketersediaan rumah.

Sejauh ini, memang harus diakui bahwa pemenuhan satu juta rumah dalam setahun bukan perkara mudah, karena faktanya hanya realisasi hanya berkisar di level 400 ribu unit per tahun. Sebab banyak tantangan dan kendala dalam menyediakan perumahan. Namun ketika semua persoalan dan kendala utama seperti penyediaan lahan, perizinan, ketersediaan infrastruktur, sumber pembiayaan, serta rendahnya kemampuan finansial dari konsumen bisa diatas, maka bukan tidak mungkin program pemenuhan satu juta unit rumah dalam setahun akan bisa terwujud.

Wallahu’alam Bhis-shawwab.

Wartawan Harian Bhirawa

Resensi Buku :

S

Mengikis Kekerasan Berkedok Agama

ecara normatif, agama didapuk sebagai kehendak ideal Tuhan bagi kedamaian umat manusia. Tidak ada yang menyanggah bahwa agama adalah “kekayaan” paling berharga yang dimiliki umat, khususnya umat Islam. Atas nama Tuhan (agama) umat mempertaruhkan segalanya agar pesan-pesan agama dapat direalisasikan. Tetapi apa lacur, yang terlihat di lapangan ternyata jauh panggang dari api, bahkan ironis. Agama yang semula diharapkan menjadi spirit hidup beragama dan bermasyarakat, justru menjadi sumbu pendek yang kerap membakar emosi umat dan menggerus sendi-sendi kehidupan manusia itu sendiri.

Bukan tanpa sebab kondisi keberagamaan umat tampak memprihatinkan. Ada banyak hal yang membuat praktik keberagamaan menyimpang kian jauh dari ideal normatif agama. Salah satu yang paling kentara adalah adanya klaim kebenaran atas (tafsir) agama oleh kelompok-kelompok kegamaan tertentu.

Atas nama klaim tersebut, kelompokkelompok yang lain diposisikan sebagai sesat dan menyesatkan.

Celakanya, klaim demikian dibarengi oleh tindakan-tindakan anarkis yang merugikan, pemaksaan kehendak, dari yang paling sepele hingga ke yang paling besar seperti perusakan fasilitas publik dan pengusiran warga. Bertolak dari kegelisahan itulah Prof. Dr. Abd A’la dalam buu ini mengajak kita merefleksi kondisi dan keberagamaan kita. Benarkah ada yang salah dalam keberagamaan kita? Lalu apa saja yang mesti kita lakukan untuk merefleksikan keberagamaan kita?

Di sini secara jernih penulis mengulas banyak hal yang masih menjadi pertanyaan besar sekaligus

pekerjaan rumah internal umat Islam, dari soal penafsiran atas teksteks agama, keadaan sosial-ekonomi umat, hingga kompleksitas toleransi antrumat beragama. Persoalanpersoalan inilah yang masih membelenggu umat Islam hingga abai terhadap nilai-nilai lokalitas dan dinamika pergeseran zaman.

Disadari atau tidak, umat Islam dengan institusi kegamaan dan pendidikannya seakan berjalan di tempat; tidak ada kemajuan yang berarti kecuali perubahan-perubahan pragmatik yang tidak berdampak signifikan. Agama kian kehilangan misinya sebagai jalan menuju rahmatan lil ‘alamin. Alih-alih mencerahkan, agama membuat umat semakin angkuh dan keras kepala (hal.7).

Mengingat daya gedor agama begitu dahsyat untuk mendobrak kekuatan maksimal, maka katup pengaman pun, se-

perti aparat keamanan, sering tidak berfungsi. Terutama tatkala mereka kehilangan akal sehat, dan turut bermain api dalam kemelut bernuansa agama. Dampaknya, kerusakan sebab pertikaian antarkelompok umat beragama akan sangat sulit diselesaikan.

Menurut Abd A’la, kekerasan yang beraroma agama sebenarnya bukan kesalahan ajaran agama itu sendiri, tapi lebih disebabkan human error, yakni sikap sebagian pemeluknya yang terkadang memaknai ajaran teologis-normatif secara serampangan (hal.104). Bisa juga karena kepentingan—politik atau ekonomi—yang terlalu berlebihan sehingga mengalahkan kepentingan agama (hal.144). Atau juga akibat kesalahan sistem negara yang menganggap politik sebagai cara paling ampuh untuk meredam gejolak masyarakat, termasuk dalam urusan agama (hal.8).

Dalam konteks keindonesiaan, jika variabel human error lebih dominan mewarnai konflik sosial keagamaan, maka merajut kehidupan harmoni di negeri ini sama sulitnya dengan menegakkan benang basah.

Karena itu butuh kecermatan semua pihak demi menguak akar konflik, mengenali pola konflik yang terjadi, hingga mencari alternatif solusi.

Melalui kajian akademis, buku Judul Buku Penulis Penerbit Cetakan I Tebal ISBN Harga Peresensi

dari kumpulan karya penulis di berbagai media ini mendedah berbagai peristiwa konflik sosial-agama, sekaligus menawarkan gagasan produktif agar umat Islam mampu keluar dari himpitan gerakan radikalisme dan terorisme yang lahir dari rahim globalisme yang sarat dengan ketidakadilan, kejumudan berpikir hingga politisasi agama.

Guru Besar Bidang Sejarah Perkembangan Pemikiran Islam tersebut menegaskan, konflik yang mengatasnamakan agama tidak terjadi dalam ruang kosong dan terpisah dari beberapa unsur sosiopolitik yang mengitarinya. Guna mencermati berbagai konflik yang ada tidak cukup hanya melihat aktor, lokasi, dan massa yang terlibat.

Untuk menganalisa konflik yang memakai topeng agama mestinya turut dipertimbangkan pula faktor-faktor sosial dan politik (hal.45-46).

Bagi sebuah negeri yang memiliki komposisi penduduk heterogen seperti Indonesia, pencarian resolusi konflik merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera dilaksanakan.

Salah satu jalan keluar untuk meminimalkan tindakan kekerasan bernuansa agama ialah peranan aktif para pemimpin agama agar menginsafkan pengikutnya, bahwa tidak satu pun agama yang mempromosikan kekerasan terhadap sesama manusia. 

: Jahiliyah Kontemporer dan Hegemoni Nalar Kekerasan : Prof. Dr. Abd A’la, M.Ag. : LKiS, Yogyakarta : 2014 : 186 halaman : 602-14913-7-8 : 60,000/: Ahmad Fatoni, Penggiat Pusat Studi Islam dan Filsafat Universitas Muhammadiyah Malang.

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Jumat Pahing 27 FEBRUARI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Mobil Travel dan Rental Wajib Berpelat Kuning Kota Mojokerto, Bhirawa Dishubkominfo Kota Mojokerto mengeluarkan kebijakan bagi pemilik travel atau pengusaha rental mobil, mengurus izin plat nomor hitam menjadi plat kuning sebagai bukti sarana transportasi umum.

Selain itu, pemilik kendaraan angkutan orang atau barang harus bersiapsiap melengkapi pendaftaran kendaraannya dengan nama badan hukum.

Karena terhitung mulai 1 Maret 2015 mendatang, kendaraan baru dengan tag berplat kuning wajib menyertakan bukti keberadaan badan hukum. ‘’Sesuai surat Ketua Tim Pembina Samsat Provinsi Jatim tertanggal 14 Januari 2015 perihal pendaftaran kendaraan angkutan umum, terhitung sejak 1 Maret 2015 mendatang, pendaftaran kendaraan baru untuk angkutan umum orang dan barang harus atas nama badan hukum,’’ kata Kepala Dishubkominfo Kota Mojokerto, Ruby Hartoyo, Kamis (26/2) kemarin.

Kebijakan itu, ujar Ruby, sudah tertuang dalam amanat UU Nomor 22 tahun 2009 tentang angkutan lalu lintas jalan.

Dalam amanat UU itu jucto PP Nomor 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan pasal 78 dan 79. Perusahaan angkutan umum harus berbentuk badan hukum.

Ada beberapa badan hukum yang bisa menjadi solusi diantaranya BUMN, BUMD, PT, dan koperasi. ‘’Surat rekomendasi itu menjadi salah satu persyaratan dalam penerbitan STNK dan penetapan besarnya pajak kendaraan bermotor di Samsat nantinya,’’ beber Ruby.Q kar

Dewan Tuntaskan Tujuh Raperda dan LKPj Bupati Kab Mojokerrto, Bhirawa DPRD Kab Mojokerto bekerja marathon menuntaskan agenda yang sudah disusun Badan Musyawarah (Banmus). Agenda pertama bakal menutaskan pembahasan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), berikutnya lembaga wakil rakyat bakal membahas LKPj (Laporan keterangan pertanggungjawaban) Bupati. ‘’Kami saat ini masih fokus menyelesaikan tujuh Raperda yang dibahas dua Pansus (Panitia Khusus). Setelah itu baru nanti kita membahas LKPJ, bupati 2014,’’ kata Ismail Pribadi, Ketua DPRD Kab Mojokerto, Kamis (26/2) kemarin.

Politisi PDIP ini menambahkan, LKPJ harus sudah dibahas selambat-lambatnya tiga bulan setelah tutup tahun anggaran. Maka dalam Bulan Maret nanti harus sudah dilakukan pembahasan LKPj. Menurut Ismail, tujuh Raperda dijadwalkan bakal ditetapkan dalam paripurna 16 Maret mendatang. Waktu pengesahan tujuh Raperda diperpanjang untuk menyesuaikan hasil kunjungan di daerah lain, maka dipakai sebagai referensi memasukkan pada Raperda.

Khususnya tentang kepala desa,’’ paparnya.

Ketujuh Raperda yang sedang dibahas yakni Raperda tentang desa, perangkat desa dan badan permusyawarhan desa (BPD) yang digawangi Pansus I. Serta Pansus II membahas Raperda tentang pendirian PT BPR Majatama, Raperda tentang pencabutan Perda Nomor 3 tahun 2008 tentang retribusi pelayanan jasa ketatausahaan, revisi sejumlah pasal dalam Perda Nomor 2 tahun 2009 tentang izin rekomendasi sarana prasarana kesehatan. Serta revisi sejumlah pasal dalam Perda Nomor 6 tahun 2009 tentang retribusi usaha peternakan.

Disisi lain, DPRD Kab Mojokerto juga serius memperjuangkan kesejahteraan Asosiasi Kepala Desa (AKD). Me-

kariyadi/bhirawa

Ketua DPRD Ismail Pribadi (kiri) bersama tiga wakil ketuanya. lalui Panitia khusus (Pansus) 1, DPRD Kab Mojokerto mengusulkan aspirasi yang disampaikan AKD itu masuk dalam materi Raperda tentang desa.

Salah satu materi yang diusung dan masuk dalam draf Raperda diantaranya soal kenaikan tunjangan, serta pemberian pesangon kepada para kepala desa saat purna tugas. ‘’Hasil serap aspirasi dengan AKD di Pacet mereka menginginkan pemberian pesangon saat masa jabatan selesai, itu

Satu Jam OP, Beras Medium Langsung Ludes Gresik, Bhirawa Hanya dalam waktu satu jam, empat ton beras Operasi Pasar (OP) yang dijual seharga Rp7.300 per kilogram ludes.

Antusias masyarakat Gresik untuk bisa membeli beras OP Kamis (26/2) kemairn sangat tinggi.

Terbukti sejak dibukanya penjualan beras dari atas truk pada jam 13.00 WIB, setelah satu jam kemudian truknya sudah kosong dan bersiap pulang. Bahkan masyarakat sekitar Rusunawa (Rumah Susun Sewa) Karangturi yang belum sempat kebagian beras berharap truk Sub Dolog Jatim Drive V bisa kembali lagi besoknya.

Sejak diumumkan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Pemkab Gresik akan adanya operasi pasar, maka seketika masyarakat berkumpul dan memulai membentuk antrian. Sehingga penjualan beras OP saat itu berlangsung tertib dan lancar. ‘’Setiap warga hanya boleh membeli dua paket beras (10 kg) yang masing-masing paket berisi lima kilogram,’’ ujar Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindag Gresik, Najikh.

Diadakannya OP ini, menurut Najikh, untuk mengendalikan harga beras yang sudah melambung tinggi dipasaran. Pada hari pertama, OP dilaksanakan di sekitar Pemukiman Rusunawa Karang Turi di Jl Usman Sadar, Gresik. Selanjutnya esok hari OP dilaksanakan di wilayah Kel Kroman dan terus berlanjut ke kantongkantong pemukiman masyarakat.

Antusias masyarakat untuk membeli beras pada OP ini, karena selain kualitas berasnya baik dengan break hanya 15%, harganya juga jauh lebih murah yaitu Rp7.300 per kilogram. Harga beras kelas medium dipasaran kini sudah mencapai Rp10 ribu bahkan lebih. Adanya disparitas harga yang mencolok itu maka masyarakat sangat antusias.Q eri

Nadlir Tantang Incombent di Pilbup Gresik Gresik, Bhirawa Suhu politik mulai dipanaskan dengan kesiapan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PPP Gresik, H Achmad Nadlir, yang bakal maju dalam Pilbup pada Bulan Desember mendatang. Nadlir siap menantang Bupati Sambari Halim Radianto dan Wakil Bupati M Qosim yang di berangkatkan Partai Golkar itu.

Menurut H Acmad Nadlir, kesiapanya untuk maju dalam Pilbub, berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapinas), kader PPP kalau mau maju harus siap menang begitu juga bila berkoalisi juga harus menang. ‘’Secara pribadi saya siap maju dan lainlainya, sikap ini di tempuh karena sikap PPP yang selama ini menanti. Kini beda karena program kita jelas,’’ kata Nadlir.

Namun sebelum langkah itu ditempuh, pada Bulan Maret akan dilakukan survei dengan mengunakan dua lembaga. Yang kini sudah jelas dengan LSI, yang satunya belum karena belum cocok dengan harganya.

Setelah hasil survei diketahui maka bisa diketahui popularitas dan elektabilitas. ‘’Tapi kalau ternyata hasil survei, saya memiliki popularitas dan elektabilitas tertinggi, saya siap untuk bertarung dengan incumbent sekarang,’’ paparnya.

Untuk memuluskan langkahnya, Nadlir sudah turun ke berbagai wilayah di Gresik pada tokoh-tokoh baik kepemudaan maupun agama. Meski begitu, tak menutup peluang bagi kader lain yang di PPP maupun non PPP untuk maju. Hingga kini sudah banyak calon yang menyatakan ingin maju lewat PPP, tetapi karena belum sesuai kriteria belum bisa ditindaklanjuti.

Ditambahkan Nadlir, PPP membuka kesempatan kepada seluruh tokoh untuk mengajukan diri. Termasuk Wabup Moh Qosim maupun Ketua Umum Demokrat, M Samwil kalau mau. Tapi sikap PPP bukan melamar, sebaliknya mereka yang melamar sendiri. Karena penetapan bakal calon dari PPP, diperkirakan bakal selesai pertengahan April mendatang. ‘’Kita tunggu hasil surveinya, namun yang pasti saya siap maju Pilbub melawan incambent,’’ tegasnya.Q kim

5

akan kita perjuangkan dalam Raperda yang kita bahas. Karena tugas kita di dewan ini adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat itu,’’ ujar Hamim Ghozali, Wakil Ketua Pansus I yang berasal dari Fraksi PPP. Hamim menambahkan, pertemuan dengan AKD digelar di Pacet pada 11 Februari lalu.

Dalam pertemuan itu, Pansus menggalih semua masukan dari jajaran pengurus AKD. Seluruh pengurus AKD se ka-

bupaten menumpahkan seluruh aspirasinya. ‘’Dari pertemuan itu dijadikan bahan untuk melengkapi draf Raperda Desa. Soal peningkatan kesejahteraan itu menjadi atensi untuk kita perjuangkan,’’ tandasnya.

Pansus I DPRD Kab Mojokerto membahas tiga Raperda. Diantaranya Raperda tentang desa, Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Raperda tentang perangkat desa. ‘’Materi Raperda hampir rampung, kita aktif membahasnya bersama esekutif maupun stekholder yang lain,’’ timpal Wardoyo, Sekretaris pansus I yang berasal dari Nasdem.

Pembahasan Raperda pemerintah desa kini masih dalam pembahasan di Pansus I. Banmus DPRD bahkan sudah memutuskan untuk memperpanjang waktu pembahasan hingga pengesahan Raperda pemerintahan Desa. ‘’Dewan dan eksekutif tambahan waktunya. Tujuannya agar kita lebih fokus dan teliti menyusun materi Raperda,’’ jelas Nugroho, Kabag Hukum Pemkab Mojokerto dihubungi terpisah kemarin.Q kar

Media Jangan Tinggalkan Potensi Desa

ali kusyanto/bhirawa

Anak-anak usia dibawah usia rawan mengalami kekerasan di Kab Sidoarjo dari tahun 2013 ke hingga tahun 2014 lalu, kasusnya mengalami kenaikan mencapai 100%.

Kasus Kekerasan Anak Meningkat 100 Persen Sidoarjo, Bhirawa Kekerasan pada anak dibawah umur masih terus terjadi. Di Kab Sidoarjo baru Bulan Januari 2015 saja sudah ada tiga kasus kekerasan fisik yang menimpa anak-anak usia 0 tahun hingga 17 tahun itu.

Yang memprihatinkan pelakunya kebanyakan orang yang masih berhubungan sedarah. Diantaranya, bisa dari orang tua laki-laki dan kerabat laki-laki. Prosentasenya sampai 63%. Sementara pendidikan pelaku tertinggi banyak dari SMP kemudian SMA, perguruan tinggi dan paling sedikit pendidikan SD. Di Kab Sidoarjo sebetulnya cukup gencar dalam pencegahan kekerasan pada anak.

Sebab selain karena Sidoarjo sudah termasuk sebagai kabupaten ramah anak (Sikara), tapi disisi lain juga dikarenakan kasus kekerasan pada

anak masih terus terjadi bahkan meningkat.

Menurut data di Bidang Pem berdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KB (BPMPKB ) Kab Sidoarjo, pada tahun 2013 kasus kekerasan pada anak hanya 20 kasus saja, tapi tahun 2014 lalu meningkat jadi 39 kasus. ‘’Kami sudah sering memberikan sosialisasi pencegahan kekerasan pada anakanak dibawah umur ini pada masyarakat, tapi masih saja kasusnya meningkat,’’ ujar Kabid PPPA Kab Sidoarjo, Lela Koestjandawati, Kamis (26/2) kemarin.

Salah satu pembinaan mencegah kekerasan pada anakanak dibawah umur ini, kata Lela, seperti pada ibu-ibu anggota TP PKK desa yang dikumpulkan di kantor Ke-

camatan. Juga langsung ke lokasi taman kanak-kanak (TK). Saat anak-anak TK mendapat bimbingan, ibu– ibunya yang mengantar juga diberikan buku-buku tentang pencegahan agar tak terjadi kekerasan pada anak.

Bisa juga sosialisasi langsung kepada ibu-ibu PKK di desa. Tapi syaratnya harus mengirimkan dulu surat permohonan. Petugas BPMPKB akan siap sebagai narasumbernya. Harapan kegiatan ini, agar informasi itu bisa diteruskan pada keluarga-keluarga yang lainnya. ‘’Dalam waktu dekat ini akan segera disosialisasika pada kelurahan yang belum mendapat sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak, harapannya informasi itu bisa diteruskan pada masyarakatnya dalam berbagai kesempatan dan kegiatan,’’ kata Lela.Q ali

Sidoarjo, Bhirawa Potensi keberhasilan di desa dalam pembangunannya jangan sampai dilewatkan pemberitaan media.

Sebab potensi desa sangat luar biasa. Memang selama ini media dianggap hanya meliput berita yang jelek saja. Padahal keberhasilan desa juga harus diberitakan dengan seimbang.

Demikian ditegaskan Wakil Bupati Sidoarjo, MG Hadi Sutjipto SH MM dalam penutupan sarasehan bertemakan Menggali Potensi Desa Melalui Media Massa Profesional dan Beretika di Pendopo Kab Sidoarjo.

Wakil Bupati yang akrab dipanggil Pak Tjip ini, telah memberikan sebuah desa di Kec Tarik, yakni Desa Kedungbocok yang warga bisa melakukan budidaya ikan lele. Ikan lele yang selama ini hanya dikonsumsi dalam bentuk goreng saja. Namun ditangan pembudidaya warga Kedungbocok bisa diolah dalam segala jenis, ada krupuk, ada nuget ada juga dalam bentuk olahan jenis bakso. ‘’Pokoknya disana sudah berkembang segala macam jenis olahan dari ikan lele,’’ jelasnya.

Gelar acara yang dibuka Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH MHum merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka HPN (Hari Pers Nasional) 2015 dan peringatan Hari Jadi Kab Sidoarjo ke 156. Panitia yang juga jurnalis yang bertugas di Sidoarjo telah menghadirkan narasumber Ketua PWI Jatim, Drs Achmad Munir dan pakar hukum Sunarno Edi Wibowo SH MHum. Dihadapan seluruh kepala desa dan kelurahan yang diundang, Ketua PWI Jatim, Achmad Munir banyak memberikan pemaparan bagaimana wartawan profesional, bukan wartawan abal-abal. Wartawan yang profesional dibekali dengan materi yang cukup saat wawancara. Identitasnya jelas, serta medianya berbadan hukum. Jadi tak mencari-cari permasalahan yang belum tentu bersalah. ‘’Jika Bapak Kades/Kakel menemukan seperti itu, silahkan diusirkan langsung,’’ tegas Achmad Munir.

Sementara pakar hukum Sunarno Edi Wibowo banyak mengulas tentang atauran-aturan tentang UU tentang desa. Jangan sampai anggaran yang turun ke desadesa bisa menjadi masalah. Jangan sampai membebani program-program desa. ‘’Makanya para Kades harus sering melakukan koordinasi, agar jangan sampai tersandung masalah hukum,’’ tegas Sunarno.Q ach

achmad suprayogi/bhirawa

Wakil Bupati MG Hadi Sutjipto saat menjalaskan permasalahan desa, kepada seluruh Kades/Kakel se Sidoarjo.

Wali Kota Beri Motivasi Siswa Hadapi UN Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus memberikan motivasi kepada ratusan siswa untuk menghadapi Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 2014/2015 di Halaman SMA Brawijaya Kota Mojokerto. Motivasi diberikan wali kota dalam upacara yang diselenggarakan secara marathon yang diikuti seluruh siswa kelas 12 seluruh siswa SMA/SMK/MA Negeri maupun swasta se kota Mojokerto.

Wali kota bertindak sebagai inspektur upacara didampingi Kepala Dinas Pendidikan Hariyanto, Sekretaris Dinas Pendidikan Sunardi, serta pengawas SMA/ SMK/MA dan jajarannya.

Menurut wali kota, pembinaan peserta UN bertujuan untuk memberikan pembekalan baik mental spiritual dan jasmani maupun rohani dalam menghadapi UN. ‘’Tujuannya untuk mempersiapkan UN bagi para siswa secara sungguh-sungguh,’’ kata wali kota.

Di dalam menghadapi UN, wali

kota menghimbau agar tak pesimis. ‘’Kamu semua harus punya jiwa yang optimis. Karena didalam Alquran telah dinyatakan, janganlah kamu merasa hina, janganlah kamu merasa rendah diri, janganlah kamu merasa takut dan pesimis.

Sesungguhnya kamu semua itu adalah orang-orang yang tinggi martabatnya asal kamu semua beriman kepada Allah SWT,’’ serunya memotivasi.

Wali kota mengatakan, dengan mempunyai kesungguhan dan jiwa yang optimis, semua yang kita

belajar. Tidak mungkin seorang sukses meraih cita-cita tanpa belajar. Maka sejak sekarang harus mempersiapkan belajar dengan baik. ‘’Belajar adalah upaya yang sungguh-sungguh untuk merubah diri. Dari tidak mengerti menjadi mengerti. Dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak bisa menjadi bisa,’’ katanya.

B yang kedua, lanjut wali kota, adalah berlatih. Wali kota menghimbau bahwa peserta UN harus rajin berlatih soal-soal.

Melalui try out, latihan soal di sekolah dan latihan di rumah.

Dengan latihan untuk memahami soal, mempelajari soal dan menganalisa soal peserta UN akan terbiasa mengerjakan soal-soal.

Kemudian B yang ketiga adalah berdoa. Ini penting, karena apapun kariyadi/bhirawa yang kita lakukan itu tak bisa keluar Wali Kota Mojokerto KH Mas’ud Yunus menyalami siswa peserta dari kehendak Allah SWT. Q kar.adv pembekalan UN. inginkan akan berhasil dengan baik. ‘’Dan saya patut bersyukur tiga tahun ini di Kota Mojokerto termasuk sepuluh daerah di Jatim yang lulus 100% mulai SD, SMP hingga SMA dan SMK,’’ lanjutnya.

Untuk memberikan semangat

siswa, wali kota memberikan kunci ujian nasional. ‘’Saya akan berikan kunci ujian nasional. Kalian ingin tahu kuncinya? Kuncinya yaitu 3B,’’ kata Mas’ud Yunus.

Kemudian Mas’ud Yunus menjelaskan, B yang pertama adalah

JAWA TIMUR

6

Jumat Pahing 27 FEBRUARI 2015

2015, Lumajang Gelar 30 Pilkades Bareng Tunggu PP, Pilkades Kota Batu Ditunda Lumajang, Bhirawa Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 maka Pilkades di Indonesia harus dilakukan secara serentak, termasuk di Lumajang. Di Kabupaten Lumajang hal tersebut juga akan dilaksanakan “Sekarang undang-undangnya baru, termasuk soal Pilkades serentak.

Serentak di sini bukan lantas seluruh desa harus dilakukan pilkades serentak. Serentak di sini bisa dilakukan secara bergelombang,’’ kata Drs Srief Sukamdi, Kabag Pemerintahan Desa Pemkab Lumajang.

Lebih lanjut Srief menjelaskan, di Lumajang, tahun 2015 ada sekitar 30 desa yang bakal menggelar Pilkades serentak. Saat ini, masih dalam tahap pembahasan di internal eksekutif untuk kemudian diajukan ke legislatif.

Jadi, setelah undang-undang tentang pilkades yang baru disahkan, ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah, Permendagri, Perda dan Perbup.

“Drafnya sudah selesai dan nanti Maret depan dibahas dengan dewan,” tambahnya. Untuk kabupaten Lumajang, ada 3 kloter Pilkades serentak. Kloter pertama digelar pada tahun 2015.

Pilkades serentak tahun 2015 ini khusus untuk kades yang habis masa bhaktinya tahun 2014 dan desa yang kosong kades definitif sebelum tahun 2015. “Ada 30 desa yang bakal ikut pilkades serentak.

Sementara untuk kloter kedua adalah kades yang masa jabatannya berakhir tahun 2016, 2017 dan tahun 2018,’’ tandasnya.

Sementara untuk kloter terakhir adalah Kades yang dilantik pada tahun 2013 lalu. Sekedar

mengingatkan, Pilkades serentak ala Lumajang sudah digelar dan dilantik di Pendopo pada tanggal 27 Desember 2013 lalu. Saat itu ada 157 kades yang dilantik.

“Mereka yang dilantik tahun 2013 ini masuk pilkades serentak kloter terakhir dalam pilkades serentak,” tukas pria berkumis tebal ini.

Pilkades serentak dilakukan sebanyak 3 kloter, mengingat kondisi yang ada. Menggelar pilkades serentak untuk 198 desa, kata Arif Sukamdi, tidak mungkin dilakukan. Karena itu, perlu digelar Pilkades serentak secara bergelombang.

Diharapkan, Pilkades serentak bisa dilakukan secara cepat, tepat dan bermanfaat. “Cepat dalam arti dilakukan tahun ini juga, tepat maksudnya sesuai regulasi dan tidak menabrak aturan.

Sementara Pilkades harus bermanfaat punya arti, bahwa pilkades yang dilakukan membuat

kondisi Lumajang aman, tenteram dan membawa perubahan yang baik bagi Lumajang,’’ arapnya.

Ditunda Sementara itu, Pemkot Batu mengambil langkah menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang sedianya berlangsung tahun ini. Pasalnya Pemkot Batu memilih untuk menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pemerintahan Desa sebagai turunan dari UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa yang baru disahkan 2014 lalu.

Hal ini juga sesuai dengan permintaan kedua Badan Perwakilan Desa (BPD), yaitu BPD Sumberbrantas dan BPD Pesanggrahan yang seharusnya dilaksanakan awal 2015, minta ditunda sampai PP Pemerintahan Desa turun. Walaupun ditunda, Pemkot Batu telah mengalokasikan anggaran Rp 100 juta

untuk pelaksanaan Pilkades gratis di ke-2 desa tersebut.

Kepala Bagian Pemerintahan Pemkot Batu, Sulianah mengatakan masa jabatan kades Sumberbrantas telah habis di tahun 2014, karena tidak boleh menggelar Pilkades selama pelaksanaan Pileg dan Pilpres, seharusnya akan digelar awal tahun ini. Sedangkan untuk Kades Pesanggrahan berakhir Pebruari bulan ini.

Karena keputusan penundaan Pilkades tersebut, Wali Kota Batu telah menunjuk Plt Kades di ke-2 desa tersebut. “Untuk Sumberbrantas Sekdes ditunjuk sebagai Plt, sedangkan untuk Pesanggrahan mantan Kades ditunjuk sebagai Plt,” kata Sulianah kepada Bhirawa, Kamis kemarin (26/2).

Lebih lanjut dikatakan, kemungkinan rencana Pilkades baru akan dilaksanakan pada Juli 2015 mendatang menunggu PP tentang Pemerintah Desa selesai.

Polda Jatim Dirikan Posko DVI di Perairan Laut Besuki

KILAS JATIM

Ribuan Massa Kepung Kantor Dewan Kantor dan Bupati Sampang, Bhirawa Ribuan massa demonstrans yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Masyarakat Utara (Fkmsu) kepung Kantor DPRD setempat. Mereka mempertanyakan Participating Interest (PI) Migas yang dikelola oleh PT Geliat Sampang Mandiri (GSM) di Kecamatan Ketapang Sampang.

“DPRD harus meninjau kembali dan membatalkan tahapan terhadap kontrak PI tersebut. Karena, hingga saat ini masyarakat Ketapang belum bisa menikmati hasil sumber daya alam yang terletak di wilayah utara,” tegas Koordinator Lapangan (Korlap) FKMSU, Suhur, Kamis (26/2).

Demonstrans juga meminta pihak legislatif segera membatalkan lelang atau tender pengelolaan PI oleh PT GSM yang dinilai tanpa dasar hokum dan merugikan masyarakat Sampang. “Segera bubarkan saja PT GSM, karena hanya menipu dan memiskinkan Rakyat Sampang,” teriaknya.

Puas berorasi, sekitar 10 orang perwakilan FKMSUlangsungdipersilakanmasukkegedung DPRD Sampang. Mereka ditemui sejumlah pimpinan dan anggota dewan. Adapun tuntutan demonstran di antaranya, Bupati harus tegas kembalikan hak rakyat utara terkait sumber daya alam, Bupati dan DPRD harus meninjau Q lis ulang tender pengelolaan PI.Q

Dua Sekolah Terapkan UN Secara Online Bojonegoro, Bhirawa Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Kabupaten Bojonegoro, hanya ada dua Sekolah yang akan mengikuti Ujian Nasional (UN) sistem online tahun 2015.

Dimana sekolah yang lainnya, akan tetep melaksanakan ujian secara manual.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Husnul Khuluq mengatakan, hanya dua sekolah yang akan menerapkan Ujian Nasional secara online atau tes berbasis komputer. “Yang mengikuti ujian secara online adalah SMA Negeri I dan SMK Negeri 4,” kata Husnul kepada Bhirawa, Kamis (26/2).

Menurut dia, sekolah yang diusulkan menjadi peserta ujian nasional onlinetersebut telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) di antaranya kepemilikan komputer dan jaringan internet.

“Sekolah yang ingin mengikuti ujian nasional online harus memiliki komputer dengan jumlah minimal sepertiga dari siswa yang akan menjadi peserta ujian nasional, ditambah cadangan 10 persen dari jumlah komputer yang tersedia,” ujarnya.Saat ujian nasional berlangsung, seluruh komputer tersebut harus dalam posisi menyala dan Q bas terhubung dengan internet.Q

Sementara itu Asisten 2 Pemkot Batu M Syarif Tartilla menegaskan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pemdes merupakan tindaklanjut dari UU Nomor 6 Tahun 2014 itu masuk dalam tahap harmonisasi di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

“Informasinya, harmonisasi itu akan selesai Juli tahun ini,” terang Tartilla.

Ia menguraikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, jika terpilih Kepala Desa (Kades) bisa menjabat selama 2 periode masa jabatan.

Terkait dengan penundaan Pilkades tersebut, Wakil Wali Kota Punjul Santoso mengingatkan agar Plt Kades menjalankan tugastugas Kades dengan sebaik-baiknya agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.Plt Kades juga diminta untuk mempersiapkan pelaksanaan Pilkades sebaikQ yat,sup baiknya.Q

Situbondo, Bhirawa Peristiwa Karamnya perahu kapal motor Harmoni mulai mendapat perhatian serius dari kalangan Pemerintah. Selain Basarnas Provinsi Jawa Timur menerjunkan Kapal Nasional 225, kini Polda Jawa Timur mendirikan Posko DVI atau Disaster Victim Identification, diperairan laut Besuki, Situbondo, sejak kemarin lusa (25/2).

Posko Ante Mortem tersebut diharapkan akan membantu memudahkan melakukan identifikasi korban, jika sewaktu-waktu ditemukan ternyata tidak bisa lagi dikenali oleh pihak keluarganya. Terbukti, pagi kemarin, puluhan keluarga nelayan yang masih belum ditemukan mendatangi Posko DVI. “Mereka memberikan data-data primer anggota keluarganya untuk memudahkan identifikasi,” kata salah satu petugas posko kemarin.

Sementara itu dari tujuh nelayan yang belum ditemukan, lima diantaranya tinggal satu Dusun. Mereka berasal dari Dusun Tambeng, Desa Lubawang, Ke-

hud/bhirawa

Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Husain, M.Si dan Komandan Kodim 0811 Tuban Letkol Kav. Rahyanto Edy Yunianto saat melakukan penanaman pohon dibantaran sungai bengawan solo dalam rangka peringatan hari pers nasional 2015.

Peringati HPN, RPS Tanam Ribuan Pohon dan Santuni Anak Yatim Tuban, Bhirawa Dua ratu lebih anak yatim dikabupaten Tuban, kemarin (26/2) ikut ramaikan acara peringatan hari pers nasional (HPN) 2015 yang digelar oleh para wartawan yang tergabung dalam ronggolawe press solidarity (RPS) kemarin (26/ 2) yang dipusatkan di Desa Kebomlati Kecamatan Plumpang Tuban.

“Alhamdulillah, pada HPN tahun ini (2015.red) jumlah anak yatim yang kita santuni bertambah, semoga ini bisa menjadi tambahan uang saku atau biasa sekolah mereka,” kata M. Muthohar ketua panitia yang juga wartawan online dari beritajatim.com.

Selain santunan anak yatim, kegiatan peringatan hari pres nasional yang dipusatkan di desa rawan bencana ter-

sebut tanpa alasan, pasalnya setiap tahun desa tersebut menjadi langanan banjir luapan dari sungai bengawan solo, dan saat ini sebagian besar wilayah di desa tersebut hilang karena tergerus oleh arus DAS Solo.

“Kalau tahun kemarin kita melakukan penghijaun di sumber mata air, sedang tahun ini kita bersama-sama pemerintah kabupaten dan beberapa perusahan mencoba untuk menyelamatakan tanggul dengan menanam bibit pohon,” kata Dion Fajar Arianto Sekretaris RPS Tuban.

Komunitas wartawan yang beranggotakan para jurnalis dari media cetak, media online dan TV, juga pada kesempatan tersebut mengajak masyarakat luas serta un-

dangan yang hadir ikut melakukan donor darah. “Pada kesempatan HPN kali ini kita fokus pada kegiatan sosial, diantaranya adalah santunan anak yatim, penanaman pohon serta donor darah. Apa yang kita lakukan tidak seberapa, tapi kami berharap masyarakat luas bisa mengambil manfaat dengan mencontoh dari kegiatan ini,” terang Dion.

Hadir pada kesempatan kegiatan tersebut, Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussain, M.Si, Ketua DPRD Tuban, HM. Miyadi, S.Ag, MM, Komandan Kodim 0811 Tuban Letkol Kav. Rahyanto Edy Yunianto, Perwakilan dari Kejaksaan, Polres, serta sejumlah pimpinan Ormas NU, LSM, perwakilan perusahan Q hud dll.Q

camaatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo. Tak hanya memberikan data di Posko DVI, puluhan keluarga korban juga mempertanyakan nasib keluarganya ke Tim SAR gabungan.

“Rata rata mereka mengaku khawatir karena hingga kemarin belum diketahui keberadaan nelayan yang hilang,” ucap petugas lainnya.

Menurut Totok salah seorang anggota keluarga korban, saat ini seluruh anggota keluarga korban merasa cemas. Sebab, kata Totok, hingga pencarian hari kedua belum juga ada yang ditemukan. “Kami bersama keluarga masih berharap, saudara tetap ditemukan dalam keadaan selamat,” ucap Totok, salah satu kerabat nelayan yang hilang itu kemarin.

Sementara itu, Kasatpol Air AKP Bashori Alwi, mengatakan, proses pencarian hari kedua dilakukan dibeberapa tempat. Selain melakukan penyisiran di sekitar lokasi perahu kapal motor Harmoni tenggelam, sebagian Tim SAR melakukan penyisiran ke wilayah timur KaQ awi bupaten Situbondo.Q

sawawi/bhirawa

Posko DVI milik Polda Jatim yang didirikan di perairan laut Besuki, Kabupaten Situbondo, kemarin.

PMI Jember Digelontor Rp 1,5 M Jember, Bhirawa Palang Merah Indonesia (PMI) Cab. Jember berbenah diri untuk lebih meningkatkan pelayanan masyarakat. Dua pelayanan teknis dibawah lembaga PMI, tahun ini akan dikembangkan lebih baik, untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan masyarat. Yakni Unit Transfusi

Darah (UTD) dan Pusat Pelayanan Gawad Darurat (PPGD) milik PMI Jember.

Rencana ini terungkap saat Musyawarah Kerja PMI Jember Tahun 2015, di aula PMI Jember, Kamis (26/2). “Gedung UTD yang selama ini digunakan, cukup sempit untuk pelayanan kebutuhan darah bagi pasien rujukan luar daerah dan

masyarakat Jember sendiri.

Sehingga dibutuhkan tempat yang representatif dan luas agar memberikan rasa nyaman bagi pendonor dan pasien yang membutuhkan darah,” ujar Ketua PMI Jember Drs. Achmad Sudiyono di sela-sela rapat kerja tahunan.

Keberadaan PPGD Jubung saat ini, tamdas Achmad,

dirasa hidup enggan matipun ndak mau. Karena biaya operasional yang dibutuhkan dengan pemasukannya sangat tidak berimbang. “Setiap tahun PMI Jember mengeluarkan anggaran sebesar Rp.251 juta setahun.

Sedang pemasukan dari unit ini hanya berkisar Rp. 8 juta

pertahun. Sehingga banyak ketekoran yang harus ditalangi oleh PMI setiap tahun Rp.243 juta. Tapi saya bangga ketekoran anggaran PPGD ini imbang dengan jasa pelayanan yang diberikan petugas dan relawan kepada masyarakat,” ujar mantas Kadispendik JemQ efi ber kemarin.Q

Junrejo Berkomitmen Mudahkan Pendidikan Warga Pemerintah Kecamatan Junrejo berkomitmen untuk memperbaiki sektor pendidikan. Untuk itu mereka terus mengupayakan penyediaan sarana pendidikan tingkat lanjut (SMP-SMA) bagi warganya.

nas/bhirawa

Camat Junrejo, Muhammad Nur Adhim, saat memaparkan visi misi pembangunan kecamatan dalam musrenbang yang dilakukan di Kantor Kecamatan, Kamis (26/2).

Hal ini untuk menjawab keluhan warga yang harus menyekolahkan anaknya di luar kecamatan bahkan luar kota. Perbaikan pendidikan ini dijadikan poin pertama atau prioritas dalam Musrenbang Kecamatan Junrejo yang dilaksanakan kemarin (26/2).

Camat Junrejo, Muhammad Nur Adhim, mengatakan bahwa dirinya ingin menyediakan sarana sekolah SMP dan SMA yang tidak terlalu jauh bagi warganya. Apalagi jumlah anak didik di Junrejo jumlahnya cukup banyak. Yakni mencapai 10.000 anak.

“Dari jumlah yang begitu banyak, kita hanya memiliki satu SMP Negeri dan tidak memiliki SMA Negeri.

Akibatnya, sangat banyak dari anak-anak tersebut yang melanjutkan pendidikan di sekolah yang jaraknya cukup jauh,” ujar Adhim.

Dalam musrenbang kemarin, Kecamatan Junrejo bertekad untuk merealisasikan pembangunan SMP dan SMA Negeri di wilayahnya. Merekapun telah menyediakan lahan untuk digunakan tempat pembangunan sekolah tersebut.

Yaitu, di kawasan Desa

Pendem yang lokasinya cukup strategis dan mudah dicapai oleh warga Junrejo.

Selain bangunan sekolah, prasarana penunjang juga dipersiapkan Kecamatan Junrejo untuk menyamanan dan keamanan anak didiknya dalam bersekolah. Karena itu mereka juga akan membangunkan trotoar bagi siswa yang berjalan kaki.

“Dan trotoar di kawasan sekolah ini juga akan dilengkapi dengan jembatan penyeberangan, terutama di kawasan padat lalu-lintas seperti di Desa Beji,” tambah Adhim.

Selain pendidikan tingkat lanjut, pendidikan anak pra Sekolah Dasar tak luput dari perhatian. Karena itu beberapa PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan TK (taman Kanak-

Kanak) yang belum memiliki gedung sendiri akan dibantu untuk segera memiliki gedung.

Salah satunya adalah PAUD Desa Mojorejo yang masih mendompleng di Kantor Balai Desa.

Besarnya perhatian terhadap pendidikan, bukan berarti Kecamatan Junrejo melupakan perbaikan sektor pertanian. Dan yang menjadi prioritas adalah segera memperbaiki sistem irigasi di Junrejo. Dalam hal ini pembangunan sudetan air juga mendesak dilakukan untuk mengatasi banjir di lahan pertanian.

“Setiap kali hujan deras, di Kantor Kecamatan ini juga terdampak banjir. Saat itu, jalan di depan Kantor Kecamatan kondisinya mirip seperti sungai yang airnya Q nas deras,”ujar Adhim.Q

JAWA TIMUR

Jumat Pahing 27 FEBRUARI 2015

7

Pemkab MoU dengan BPKP Jatim Tingkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Bondowoso, Bhirawa Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan yang berbasis kinerja, Pemerintah Kabupaten Bondowoso lakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yang dilaksanakan di Pendopo, Kamis (26/2) kemarin.

Pelaksanaan MoU tersebut dilakukan Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni dengan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur Hotman Napitupulu dengan dihadiri Wakil Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin, Sekda, serta suluruh jajaran SKPD dan para Camat.

Dalam sambutannya usai penandatanganan MoU tersebut Bupati Bondowoso Drs H Amin said Husni mengungkapkan jika Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang dipimpinnya merasa perlu untuk mensosialisasikan peningkatan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja pemerintah yang bertujuan sebagai upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Hal ini menurut Bupati, se-

bagaimana diamanatkan dalam PP no 8 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa setiap pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Negara, maka setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja yang dihasilkan dari satu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang didalamnya ada tiga bentuk laporan, diantaranya laporan tingkat pencapaian standar pelayanan minimal (SPM), laporan pencapaian kinerja urusan desentralisasi dan laporan kinerja atau LAKIP. “Ketiga laporan itu haruslah ada sinkronisasi dan keseragaman isi laporan, karena materi yang disampaikan sama, serta

perlu diingat bahwa sasaran yang dimaksud dalam hal ini adalah target output, yaitu berupa target kinerja bukan kerja”, kata Bupati kemarin.

Lebih lanjut Bupati yang juga mantan anggota DPR RI ini menjelaskan jika saat ini akuntabilitas merupakan salah satu unsure pokok dalam perwujudan Good Governance yang saat ini sedang diupayakan Indonesia.

Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif.

Maka untuk mempercepat pencapaian tujuan tersebut menurut Bupati, perlu dilakukan kerjasama dengan Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur. Sehingga upaya untuk mengembangkan menejemen pemerintahan yang baik (good governance dan clean government) dilingkungan Pemkab Bondowoso akan tercapai.

“Penanda tanganan MoU ini merupakan pijakan awal dalam

mb7/bhirawa

Bupati Bondowoso, Drs H Amin Said Husni dan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, Hotman Napitupulu, menandatangani MoU di Pendopo, kemarin. mendorong pengelolaan keuangan dan asset daerah yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, dengan harapan segenap elemen yang hadir pada acara ini dapat bahu membahu sesuai peran tugasnya masing-masing,” ujarnya.

Bupati juga berharap arahan dan bimbingan dari BPKP Jawa Timur agar upaya Pemkabn Bondowoso untuk mengelola pemerintahan dengan transparan dan lebih bersih dari praktekpraktek kolusi, korupsi dan nepotisme dapat terus diperbaiki.

Gedung Sekolah Dijadikan Pengungsian, Siswa Digabung

KILAS JATIM

Penjual dan Peminum Miras Masih Tinggi Madiun, Bhirawa Tak sedikit, perbuatan kejahatan besar yang berawal dari minum minuman keras (Miras). Misalnya kasus penganiayaan dan pelecehan seksual.

Namun meski begitu, penjual Miras ilegal dan peminumnya, di Kota Madiun masih cukup tinggi.

Menurut Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun, Agus Pambudi, volume perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dalam karus Miras yang disidangkan di lembaga peradilan yang dipimpinnya, dari waktu ke waktu selalu mengalami peningkatan. Ini merupakan bukti jika di Kota Madiun, penjual dan peminum Miras masih tinggi. “Selalu ada peningkatan dari waktu ke waktu.

Kalau jumlah pastinya saya tidak hafal. Yang tahu Humas itu,” kata Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun, Agus Pambudi, kepada wartawan, Kamis (26/ 2).Padahal, papar Agus, tak jarang hakim memberikan vonis denda yang tinggi kepada terdakwa dengan madsud agar menimbulkan efek jera. Bahkan ada yang dijatuhi hukuman badan berupa kurungan bagi penjual Miras yang sudah lebih satu kali tertangkap.”Tapi tetap saja ada kasus Miras yang masuk ke sini Q dar (Pengadilan).Q

Proyek SASP Diduga Salahi Spek Kab Malang. Bhirawa Proyek Sentra Agropolitan Sapi Perah (SASP) di Desa Gubug Klakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang mendapat sorotan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pro Desa.

LSM itu telah mendapati fakta ketidakberesan proyek SASP tersebut.

Dari data yang yang diperoleh ProDesa, anggaran untuk pembangunan proyek tersebut senilai Rp 1,205 miliar, yang berasal dari dana APBD 2014. Namun, baru saja selesai dibangun, saat ini tembok dan pondasi sudah banyak yang retak.

Ketua Badan Pekerja ProDesa Ahmad Khosaeri, Kamis (26/2), kepada Bhirawa mengungkapkan, selama ini proyek untuk edukasi peternakan sapi perah itu sebagai harapan peternak di wilayah Poncokusuma tertutama sebagai Desa Agropolitan yang berbasis peternakan dan pertanian. Proyek tersebut juga bisa sebagai etalase budi daya sapi perah terpadu. “Yang terdiri dari kandang budi daya, kandang pemerahan susu, serta Q cyn ruang pengolahan susu,” paparnya.Q

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur Hotman Napitupulu dalam sambutannya mengungkapkan jika setelah adanya MoU kerjasama asistensi ini pihaknya akan terus melakukan pembinaan dan pendampingan bagi Kabupaten Bondowoso sesuai harapan Bupati Amin Husni agar target kinerja dan pelaporan keuangan menjadi lebih baik.

Pihaknya juga mengingatkan jika jajaran penyelenggara pemerintahan di Bondowoso harus meningkatkan profesionalismenya dalam bekerja, karena hal itu satu-satunya jalan untuk meningkatkan kinerja dan mendapatkan hasil yang lebih baik.

“Dalam upaya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), asset menjadi tolak ukur utama, sedangkan saat ini aset pemkab Bondowoso mencapai 84 persen dari total blanja asset, seh i n g g a h a l i n i p e r l u p e na nganan serius,” katanya meQ mb7 ngingatkan.Q

mut/bhirawa

Wali Kota Malang Abah Anton, saat melantik Direktur Umum PDAM Anita di kantor PDAM setempat Kamis (26/2) kemarin.

Wali Kota Malang Minta Kinerja PDAM Ditingkatkan Malang, Bhirawa Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM), memiliki prestasi yang cukup bagus, bahkan masuk kategori PDAM terbaik untuk kategori kota besar. Kendati demikian, Wali Kota Malang, Muhammad Anton tetap meminta, agar kinerja PDAM terus ditingkatkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami bangga dengan kinerja dan prestasi PDAM, namun demimkian PDAM tidak boleh terlena dan harus terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Wali Kota Malang Abah Anton, usai melantik Direktur Umum PDAM Anita di kantor PDAM setempat Kamis (26/2) kemarin.

Abah Anton menyebutkan, selama ini PDAM Kota Malang, terus berkembang dengan pesat, karena itu, peningkatan kinerja sangat penting, mengingat PDAM ini menjadi satu-satunya layanan yang harus lancar setiap hari.

Sementara itu, Direktur PDAM Jemianto, kepada wartawan mengutarakan, inovasi

PDAM dalam memberikan layanan kepada masyarakat salah sataunya adalah dengan menekan tingkat kebocoran air. Pihaknya memproyeksikan menekan angka kebocoran hingga 16 persen dalam empat tahun mendatang.

“Saat ini tingkat kebocoran air di Kota Malang terbilang cukup rendah dengan angka 19,5 persen. Kalau mengatasi tingkat kebocoran sudah kita lakukan dari tahun lalu, grafiknya terus naik, maka pelayanan yang kami berikan akan semakin baik,” kata Jemianto.

Apalagi kata dia, PDAM Kota Malang saat ini menjadi proyek percontohan nasional karena angka kebocorannya berada di bawah angka standard nasional. Jika dibandingkan daerah lain banyak yang masih 37 persen. Standar nasional 20 persen di Kota Malang saat ini sekitar 19 persen, dibawah standart minimal.

Tahun ini, lanjut dia, PDAM mendapat bantuan dana dari pusat sebesar Rp 60 miliar, diharapkan program penekanan angka kebocoran ini bisa segera terealisasi. Target 16 persen ini prioritas, dan

mampu dilakukan PDAM. Terkait jumlah pelanggan, saat ini pelanggan PDAM Kota Malang mencapai 137.000 pelanggan. Ditargetkan pada 2015 mendatang, jumlah pelanggannya bisa bertambah sebanyak 15.000 pelanggan.

Dari 15 ribu target pelanggan itu, sembilan ribu diantaranya merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Kami memang memprogamkan dengan bantuan pusat untuk pemasangan bagi MBR, sehingga makin banyak masyarakat Kota Malang ini yang mendapat layanan PDAM” Jemianto, yang juga mantan kepala Perpustakaan Kota Malang itu.

Selain peningkatan layanan pelangan, pihaknya juga berupaya untuk memberikan saluran Air siap minum atau Zona Air Minum Prima (ZAM).

Kedepan lanjut dia air yang diterima oleh pelanggan bukan lagi air bersih tetapi benar-benar air minum.

Saat ini, baru beberapa kawasan saja yang terlayani dengan ZAMP, seiring dengan minimnya kebocoran air, maka seluruh pelangan bisa mendapatkan pelayanan Q mut ZAMP.Q

Kab Kediri, Bhirawa Karena sebagian gedung sekolah SDN Blimbing Satu digunakan menjadi tempat pengungsian warga Desa Blimbing Kecamatn Mojo yang derahanya teramcam longsor, kegiatan belajar mengajar para siswa ini digabung.

Kendati demikian pihak sekolah menjamin jika kegiatan belajar para siswa ini tidak akan tergagnggu, sebab jumlah siswa di SDN1 Blimbing relatif sedikit, dan masih memungkinkan untuk digabung Dari pantauan Bhirawa, untuk siswa kelas 5 digabung dengan siswa kelas 6, untuk kelas 4 digabung dengan kelas 3, dan untuk kelas 2 digabung dengan kelas 1, namun kendati digabung namun diantara kelas ini masih ada sekat pembatas.

Kepala Sekolah SDN 1 Blimbing Gusdur Sabarudin mengatakan, siswa dari enam kelas ini digabung

menjadi 3 ruang lokal kelas, sebab yang tiga gedung kelas digunakan untuk mengungsi warga. “Kami menjamin proses KBM siswa tidak akan terganggu, sebab jumlah siswa masih relatif sedikit yakni 75 siswa,” terangnya.

Dia menambahkan, KBM sistim gabung ini rencananya akan berlangsung selama 6 bulan, yakni hingga program relokasi para korban bencana tanah longsor ke lahan Perhutani. Diketahui, sejak Rabu Sore Ratusan warga Dusun Juron, dan Jeti, desa Blimbing mengungsi karena takut terjadi longsor susulan.

Diberitakan sebelumnya, Pemkab Kediri berencana akan merelokasi warga yang berada di titik rawan longsor, Pemkab Kediri akan berkoordinasi dengan pihak Perhutani untuk ikut memikirkan warga yang berada di titik rawan longsor terkait penyediaan lahan reloQ van kasi.Q

Pemkab Bantah Warga Meninggal Akibat DBD Jombang, Bhirawa Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko mengatakan, jumlah korban meninggal akibat serangan Demam Berdarah dengue (DBD) di Kabupaten Jombang hingga Kamis (26/2) tidak bertambah yakni 4 orang.

Dikatakannya, setelah 4 korban, tidak ada lagi warga Jombang yang meninggal dunia akibat serangan Demam Berdarah.

“Sampai hari ini, berdasarkan laporan Dinas Kesehatan empat orang yang meninggal dunia,” kata Bupati Jombang, Nyono suharli Wihandoko, Kamis (26/2). Data tersebut, jelasnya, berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang melansir jumlah penderita Demam Berdarah di kabupaten Jombang sebanyak 231 orang dengan 4 orang diantaranya meninggal dunia.

Data tersebut merupakan kalkulasi data penderita DBD di wilayah Kabupaten Jombang, sepanjang 1 Januari hingga 26 Februari. Pada bulan Februari, jumlah warga yang terserang DBD sebanyak 84 kasus dan tidak ada korban meninggal dunia. Sedangkan pada bulan Januari, jumlah kasus DBD sebanyak 144 kasus dengan angka kematian korban 4 orang.

Nyono Suharli Wihandoko menandaskan, terkait jumlah korban meninggal dunia akibat DBD sebanyak 4 orang terjadi pada Januari. “Yang meninggal karena demam berdarah 4 orang. Sedangkan tiga orang lainnya itu bukan karena demam berdarah. Itu meninggal karena typus dan Q rur penyakit lain,” katanya.Q

Kampus Terpadu UIN Maliki Malang Dibangun Maret Wawali Batu Minta Masyarakat Sekitar Tak Ditinggal Kota Batu akan segera memiliki kompleks perguruan tinggi di wilayah Junrejo. Pasalnya Pembangunan kampus terpadu Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang akan dimulai Maret bulan depan. Kepastian itu disampaikan oleh Rektor UIN Maliki Malang Mudjia Rahardjo bersama rombongan saat bersilaturahmi dengan Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso, Rabu (25/2).

“Rektor UIN memastikan akan memulai pembangunan kampus terpadu di desa Tlekung kecamatan Junrejo pada bulan depan. Kampus ini direncanakan sebagai kampus terbesar di Malang dan kampus terbesar UIN di Indonesia,” ungkap Punjul Santoso kepada bhirawa Kamis kemarin (26/2).

Dalam gambar denah kampus terpadu UIN tersebut, jika dipotret dari atas akan menunjukkan gambar kata ‘Bismillahirahmanirahim’ dengan tulisan Arab. “Denahnya sangat bagus, bangunan kampus ter-

padu nanti direncanakan berbentuk huruf Arab dengan kalimat bismillahirahmanirahim,” kata Punjul sambil menunjukkan gambar denah Kampus UIN yang diserahkan pada dirinya.

Dijelaskan, dalam silaturahmi tersebut, selain menyampaikan rencana dimulainya pembangunan kampus terpadu UIN, Rektor UIN juga meminta ijin Pemkot Batu untuk menambah lahan dengan cara pembebasan lahan milik warga. Pasalnya lahan yang ada saat ini hanya 80 hektar dan dirasa kurang.

Sebab idealnya untuk mem-

bangun kampus terpadu memerlukan lahan seluas 200 hingga 300 hektar. “Rektor UIN meminta ijin untuk melakukan pembebasan lahan kembali untuk menambahan lahan untuk kampus tersebut. Pada prinsipnya Pemkot Batu tak masalah,” tuturnya.

Kampus terpadu tersebut rencananya akan menampung seluruh kegiatan UIN, termasuk rencana pendirian Fakultas Kedokteran. Saatnya ditanya apakah itu berarti termasuk ada rencana membangun rumah sakit untuk praktikum, Punjul mengaku belum membaca secara lengkap rencana pembangunan kampus terpadu terpadu.

“Kalau ada Fakultas Kedokteran tentu ada rumah sakit untuk praktikum,” tukas Punjul.

Lahan seluas itu memang tidak seluruhnya akan dimanfaatkan seluruhnya untuk pem-

bangunan gedung kampus, sebab sebagian juga akan digunakan untuk ruang terbuka hijau dan bangunan masjid. Terkait dengan rencana pembangunan kampus terpadu tersebut, Punjul berpesan agar kehadiran UIN bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar.

Di antaranya yaitu diharapkan dapat merekrut tenaga kerja dari masyarakat setempat. “Tentunya tetap disesuaikan dengan ijasahnya. Kalau SMA ya paling tidak bisa direkrut jadi Satpam, tukang kebun/taman dan tenaga administrasi. Untuk dosen ya harus memenuhi kualifikasi pendidikan dan kebutuhan,” tegas Punjul.

Selain itu juga masyarakat agar bisa membuka usaha, seperti kos-kosan atau warung bagi mahasiswa UIN. Punjul berharap masyarakat sekitar jangan sampai kalah dengan or-

sup/bhirawa

Denah Kampus terpadu UIN Maliki Malang berbentuk tulisan Arab Bismillahirahmanirahim. ang dari luar, sehingga kehadiran UIN benar-benar dirasakan masyarakat setempat.

Sebagaimana diketahui UIN juga sudah memiliki Kampus di

Pendem Kota Batu untuk Program Pasca Sarjana. Sehingga kampus terpadu ini akan menjadi kampus ke-2 di Kota Q sup Batu.Q

OLAHRAGA

8

Jumat Pahing 27 FEBRUARI 2015

Persita Seleksi Pemain Lini Depan Tangerang, Bhirawa Manajemen Persita Tangerang, Banten, mengusulkan kepada pelatih Bambang Nurdiansyah untuk melakukan seleksi terhadap pemain lini depan dalam menghadapi kompetisi Divisi Utama PSSI 2015.

“Dari beberapa kali latih tanding lini depan masih terlihat tumpul, maka perlu penambahan,” kata Asisten Manajer Persita Daniel Ramdani di Tangerang, Kamis.

Daniel mengatakan ketika tim melakukan latih tanding menghadapi Barito Putra dan Persiram Raja Ampat, Papua Barat, bahwa daya gempur belum terlihat meski pelatih telah memberikan instruksi.

Demikian pula saat menghadapi Pengcap PSSI Ja-

karta Barat dan Martapura FC pergerakan penyerang masih lamban dan dikhawatirkan saat pertandingan sesungguhnya sulit menggempur gawang lawan.

Menurut dia, pelatih telah melakukan seleksi terhadap mantan penyerang Yahukimo FC, Papua, Ibnu Adzan tapi tidak memenuhi persyaratan karena pergerakannya lamban.

Saat ini Persita hanya memiliki pemain lini depan Riski Novriansyah dan Jalwandi Jamal, maka perlu ditambah agar tidak kekurangan bila terjadi akumulasi kartu kuning.

Namun pelatih berupaya menurunkan pemain muda menghadapi Divisi Utama, mareka merupakan hasil pembinaan U-21 dan be-

berapa klub binaan lainnya.

Daniel menambahkan pihaknya telah sepakat dengan pengurus lainnya untuk menambah satu penyerang lainnya sebagai antisipasi cedera.

Sementara itu, Bambang Nurdiansyah mengatakan pihaknya merasa khawatir terhadap pemain yang mengalami kejenuhan akibat jadwal kompetisi Divisi Utama 2015 sering berubah.

Menurut dia, untuk mengatasi kejenuhan itu para pemain dibuat tenang dengan cara latihan ringan yang tidak membosankan.

Manajemen Persita belum mendapatkan laporan secara resmi dari PSSI sebagai otoritas sepak bola tentang jadwal kompetisi Divisi Q ant Utama.Q

Para Pemain Persita Tangerang saat melakukan sesi latihan. ist

Jabar Usul Tarung Derajat Masuk Popnas

LINTASAN

Bandung, Bhirawa Badan Pembina Olahraga Pelajar Indonesia (Bapopsi) Jawa Barat akan mengusulkan tarung derajat menjadi cabang olahraga eksibisi pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XIII, September 2015.

“Jabar akan perjuangkan tarung derajat sebagai cabang olahraga eksebisi Popnas XIII pada Rakernas Bapopsi di Batam pada Maret nanti,” kata Ketua Bapopsi Jabar Yudha M Saputra di Bandung, Kamis.

Ia menyebutkan, saat ini pihaknya masih melakukan pengumpulkan

awi/bhirawa

Kepala MIN Mojosari Suyatno, saat memantau salah satu peserta lomba kaligrafi pada kegiatan Aksioma 2015, pagi kemarin (26/2).

Telusuri Prestasi Siswa Unggul, MI se-Wilker Timur Gelar Aksioma Situbondo, Bhirawa Sejumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) di lingkungan Kementerian Agama wilayah timur, punya cara tersendiri dalam menemukan potensi dan bakat unggulan seni dan olah raga yang dimiliki siswa di Kabupaten Situbondo.

Salah satu di antaranya, menggelar kegiatan bernama Aksioma (ajang kompetisi seni dan olahraga) kemarin (26/2). Ada beberapa lomba yang digelar sejumlah MI di wilayah Kecamatan Asembagus, Banyuputih, Jangkar dan Arjasa, atau akrab disebut Gustikarsa tersebut.

Ketua panitia lomba, Suyatno mengatakan untuk lomba seni meliputi lomba kaligrafi, melukis, baca puisi dan lomba musabaqoh tilawatil quran (MTQ).

Selain itu, urai Suyatno, dalam Aksioma yang rutin digelar setahun sekali itu, panitia menyelenggarakan beberapa cabang olaharaga (cabor) berupa tenis meja, tolak peluru, lompat jauh, bola volly. “Event kegiatan ini sangat bagus untuk terus dikembangkan sebagai sarana menemukan bibit bibit baru dibidang seni dan olahraga di wilayah Gusti Karsa,” terang Suyatno.

Untuk lomba tenis meja, kata Suyatno, juara 1 diraih Ahmad Devaki asal MI Al Fattah; juara II diraih Mudriqullah asal MI Al-Ikhlas dan juara III diraih Salman Karim asal MIN Mojosari. Sedangkan untuk lomba tolak peluruh juara I, kata dia, berhasil disabet Hilmi Holis asal MI Makharimal Akhlak, juara II diraih M Zakaria dan juara III diraih Dimas Afandi yang Q awi sama-sama asal MI Al Ihsan.Q

dukungan. Yudha mengkalaim saat ini sudah mendapat dukungan dari 18 provinsi.

Pertimbangan pengajuan penambahan cabang olahraga eksebisi tersebut, kata dia karena Provinsi Jawa Barat mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untuk menggelar Popnas XIII.

Selain itu, sebagai tuan rumah Popnas XIII/2015, sudah sewajarnya Jabar punya kewenangan dalam mengajukan penambahan cabang olahraga.

“Untuk gelaran Popnas XIII, kita gelontorkan dana hingga Rp70 miliar.

Jadi sudah sewajarnya kalau kita juga meminta penambahan cabang olahraga Tarung Derajat sebagai cabang olahraga eksebisi,” kata Yudha yang juga Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jabar itu.

Cabang olahraga Tarung Derajat

merupakan cabang beladiri asli Indonesia yang diciptakan dan dikembangkan oleh H Ahmad Darajat atau Aa Boxer.

Saat ini terdapat 22 Pengurus Daerah tarung Drajat di Indonesia, serta sejumlah pengurus di luar negeri seperti di Singapura, Malayia, Brunei Darussalam, Vietnam, Thailand serta di sejumlah negara lainnya.

Tarung Derajat sudah menjadi cabang olahraga resmi Pekan Olahraga Nasional (PON) dan juga dipertandingkan di ajang Q ant SEA Games.Q

Atlet Sultra Ikut Piala Kapolri Wushu dan Judo Dipertandingkan di Proprov Jambi Kendari, Bhirawa Pengurus Daerah Institut Karate-Do Nasional (Inkanas) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengirim lima karateka berbakat pada Kejurnas Piala Kapolri VI di Bandung, 27 Februari-1 Maret 2015.

Kontingen Sultra dilepas secara resmi oleh Ketua Inknas Sultra Brigjen Pol Arkian Lubis yang juga Kapolda setempat di Kendari, Kamis.

Lima karateka yang mengusung panji Inkanas Sultra adalah Sandi Teguh Budiman, Hermawansyah, Yusri Mahendra, Mardatillah Ahmad dan Karmila.

Sementara itu, Ketua Inkanas Sultra Arkian Lubis mengatakan karateka yang mewakili daerah ini pada iven kejurnas adalah aset daerah dan nasional sehingga harus menjalani pembinaan berkelanjutan.

"Kelima karateka akan berlaga pada nomor kata (peragaan seni, red). Mereka memiliki bakat sehingga menyimpan potensi prestasi di masa mendatang," kata Kapolda Arkian melalui Kasubdit Humas Polda Sultra Kompol Muhadi Walam.

Pelatih Inkanas Sultra Agus Sarji mengatakan anak asuhnya tidak dibebani target pe-

rolehan medali namun diharapkan tampil seoptimal mungkin.

"Kejurnas Piala Kapolri strategis untuk mengukur prestasi para karateka karena mempertemukan atlet-atlet terbaik dari 32 provinsi se-Indonesia," kata Agus.

Kejurnas Inkanas Piala Kapolri 2015 diperkirakan 1.300 atlet dari kelompok pra pemula, pemula, kadet, junior, U-21, senior dan kelas khusus untuk TNI/Polri. Totalnya ada 70 kelas pertandingan termasuk nomor "Kata" (kerapian teknik) dan "KuQ ant mite" (tarung).Q

Sulsel Bertekad Perbaiki Prestasi di Kartika Cup Makassar, Bhirawa Pengprov Persatuan judo Seluruh Indonesia Sulawesi Selatan bertekad memperbaiki prestasi pada kejuaraan nasional Kartika Cup di Jakarta, Maret 2015.

“Pejudo kami dalam dua kejuaraan lalu meraih medali perak dan perunggu. Kita harapkan pada Kejurnas Kartika Cup 2015 bisa semakin ditingkatkan,” jelas Ketua Bidang Kepelatihan PJSI Sulsel, Karya Juzaib saat dihubungi dari Makassar, Kamis.

Pada pelaksanaan Kejurnas Makassar 2014, tim Sulsel merebut tiga medali perunggu melalui Fanny Pie (78 kg putri), Aditya Wahyudi (60 kg putra), Satriyani (45 kg putri). Aditya Wahyudi juga behasil merebut medali perak pada kejuaraan terbuka Gubernur DKI Jakarta, Desember 2014.

Seluruh atlet, kata dia, juga tetap akan menjadi tumpuan Sulsel dalam meraih hasil maksimal di Kartika cup 2015. PJSI Sulsel juga berharap pula dari atlet lainnya yang juga memiliki potensi seperti Radiah (48 kg putri), Nada Gita (52 kg putri), Yahya Lamde (66 kg putra), dan Yusrin Yusuf di kelas 55 kg putra. ‘“Kami berharap minimal kembali merebut

Program Kerja Disperindag Kabupaten Blitar

medali perak. Saya kira peluang kita untuk meraih hasil yang lebih baik tetap terbuka meski bukan hal yang mudah diwujudkan,” kata Karya yang sedang mengikuti penataran pelatih di Jakarta tersebut.

Mengenai keputusan PB PJSI untuk mempertandingkan nomor kata untuk pertama kalinya di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Jawa Barat 2016, membuat pihaknya bergerak cepat dengan mulai memfokuskan dalam pembinaan dan peningkatan prestasi pejudo kata sehingga bisa turut berprestasi di PON 2016.

Menurut dia, PJSI Sulsel pada dasarnya sudah melakukan pembinaan untuk atlet kata.

Sejumlah atlet juga beberapa kali diturunkan dalam sebuah kejuaraan.

“Kami mulai fokus meningkatkan kemampuan teknik dan gerak setiap atlet agar bisa bersaing dan berprestasi pada PON 2016,” ungkapnya.

Ketua Bidang Organisasi PJSI Sulsel, Azis Parassa mengatakan, hasil kurang maksimal yang diraih atletnya pada kejuaraan nasional senior di GOR Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, 29-30 November 2014 diharapkan tidak Q ant terulang di Piala Kartika 2015.Q

Jambi, Bhirawa Dua cabang olahraga baru yakni wushu dan judo akan dipertandingkan pada pesta olahraga provinsi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jambi tahun 2015 yang berlangsung di Kabupaten Batanghari Mei mendatang.

Kepala Bidang Pembinaan Prestasi (Kabid Binpres) KONI Provinsi Jambi, Ronald di Jambi Kamis, mengatakan dengan diikutsertakannya secara resmi wushu dan judo pada Porprov Jambi tahun ini maka jumlah cabang yang dipertandingkan sebanyak 28 cabang olahraga.

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jambi telah memastikan sebanyak 28 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jambi pada Mei 2015.“Artinya pada tahun ini terdapat penambahan dua cabang olahraga baru jika dibandingkan pada Porprov sebelumnya dan kedua cabang tesebut judo dan wushu,” kata Ronald.

Penambahan dua cabor tersebut merupakan keputusan rapat anggota yang dilaksanakan pada 2014 lalu, merupakan pengambilan keputusan tertinggi yang dilakukan oleh KONI Provinsi Jambi.

“Penambahan itu diputusakan pada rapat tahunan anggotoa KONI Provinsi Jambi,” kata Ronald lagi.

Untuk mempertandingkan kedua cabang olahraga itu setidaknya harus memenuhi syarat yakni 50 persen ditambah satu dari peserta Porprov dan dari laporan yang diterima KONI, persyaratan tersebut telah terpenuhi sesuai ketentuan yang ada oleh kedua cabang olahraga baru tersebut.

“Syaratnya untuk dipertandingkan telah tepenuhi, saya baru mendapat laporan dari Pengurus provinsi (Pengprov) Judo dan Wushu,” katanya.

Dari data yang ada peserta untuk kedua cabang olahraga baru yakni judo dan wushu itu, hanya Kota sungai Penuh yang memastikan diri untuk tidak menjadi peserta atau mengirimkan atletnya dengan alasannya, di Kota pemekaran tersebut belum memiliki pengurus cabang (pengcab) judo dan wushu.

Sedangkan untuk peserta lainnya yakni kabupaten dan kota, kedua pengurus cabang olahraga itu judo dan wushu sudah terbentuk dan atletnya sudah ada untuk Q ant tampil pada Porprov Jambi tahun ini.Q

Program Kerja Bakesbangpol Kabupaten Blitar

Pemkab Blitar Rutin Ikuti Berbagai Pameran Produk Unggulan

Ormas dan LSM di Kabupaten Blitar Terapkan UU 17 Tahun 2013

Kabupaten Blitar, Bhirawa Dalam rangka memberikan informasi dan promosi produk unggulan Kabupaten Blitar, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Blitar rutin ikutkan Industri Kecil Menengah (IKM) di berbagai pameran baik tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun tingkat Nasional.

Kabupaten Blitar, Bhirawa Adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), dimana sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 yang telah berusia 28 tahun 15 hari, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar berharap seluruh Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Kabupaten Blitar bisa menerapkannya.

Menurut keterangan majuan bersama,” kata Kepala Dinas PerindusDrs. Molan. trian dan Perdagangan Lanjut Drs. Molan, de(Disperindag) Kabupaten ngan mengikutsertakan Blitar, Drs. Molan, Pepara IKM yang ada di Kamerintah Kabupaten Blitar bupaten Blitar pada setiap melalui Disperindag Kapelaksanaan Pameran bupaten Blitar sering meyang digelar, pihaknya juga ngajak para pelaku usaha berharap adanya pengemyang ada di Kabupaten bangan dunia bisnis yang Blitar untuk mengikuti ada di Kabupaten Blitar berbagai pameran, utadengan wilayah lain yang manya berbagai jenis akhirnya terjadi pertemuan Drs. Molan produk unggulan Kabupapara pengusaha antara ten Blitar yang diharapkan akan medaerah, utamanya pada pelaksanaan nambah serta mempermudah akses Pameran yang digelar tingkat Nasional pasar dan promosi produk-produk maupun Regional. unggulan Kabupaten Blitar melalui “Melalui kegiatan ini juga untuk berbagai pameran yang diikuti. membuka akses usaha antara “Kami berharap sengan aktif daerah dengan adanya berbagai mengikuti berbagai pameran produk produk yang dihasilakan masingunggulan, nantinya secara otomatis masing daerah. Sehingga kedepan juga akan mempromosikan produk diharapkan akan terbangun jaringan unggulan Kabupaten Blitar yang usaha antara daerah,” jelasnya. diikuti langsung oleh para IKM yang Kepala Bidang Perdagangan ada di Kabupaten Blitar, hal ini Disperindag Kabupaten Blitar, H seringkali kami fasilitasi demi keSutopo, S.Sos, MSi menambahkan

selama tahun 2014 hingga awal tahun 2015 ini sudah sering mengikuti berbagai pameran dan selalu mempersiapkan berbagai Pameran produk unggulan yang diikuti Disperindag Kabupaten Blitar baik tingkat Kabupaten Blitar, Provinsi maupun tingkat Nasional dengan mengajak para pelaku usaha secara langsung. Baik kepada para IKM usaha kerajinan, makanan olahan, batik dan yang lainnya. Bahkan dalam pelaksanaanya melakukan secara bergiliran, karena tidak bisa mengakomodir seluruh IKM yang ada di Kabupaten Blitar yang saat ini jumlahnya lebih dari 12 ribu IKM di Kabupaten Blitar.

“Untuk kegiatan Pameran dilakukan secara bergiliran kepada seluruh IKM dan disesuaikan dengan tema pelaksanaan pameran,” kata H Sutopo, S.Sos, MSi. Sementara perlu diketahui beberapa produk unggulan di Kabupaten Blitar yang sudah cukup dikenal baik di tingkat Daerah, Regional, Nasional maupun Internasional yang menjadi andalan Pemerintah Kabupaten Blitar diantaranya Kerajinan Tempurung Kelapa, Sambel Pecel, Bubut Kayu, Gula Kelapa, Gerabah Seni, Keripik Buah, Batik Tulis, Senapan Angin, Aneka Mainan Anak, Roti Kering, Makanan Khas, EntengEnteng Kacang, Garmen, Mebelair dan berbagai produk unggulan laQ htn,adv innya.Q

Hal ini seperti diungkapkan Bupati Blitar, H dalam iklim demokrasi yang menjadi syarat Herry Noegroho, SE, MH, dengan adanya utama pengelolaan Pemerintahan di zaman Undang-Undang yang baru ini diharapkan era reformasi ini.

Ormas/LSM di Kabupaten Blitar mampu Kedua, Reformasi menuntut pengelolaan mengelola keseimbangan, keselarasan dan Negara berdasarkan prinsip-prinsip keharmonisan antara hak dan kebebasan akuntabilitas, partisipatif dan transparansi. Nilaiberorganisasi seperti diatur dalam UUD 1945. nilai ini bertentangan dengan prinsip-prinsip “Ormas dan LSM di Kabupaten Blitar pengaturan ormas yang tertuang dalam isi diharapkan bisa melaksanakan aktivitasnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985. sesuai undang-undang yang berlaku,” kata H Ketiga, perlu melakukan harmonisasi dan Herry Noegroho, SE, MH. sinkronisasi dengan undang-undang lain, Bahkan H Herry Noegroho, SE, MH, khususnya undang-undang yang lahir di era Herry Noegroho reformasi, agar langgam gerak Ormas menegaskan bahwa dengan adanya beberapa alasan penting diterbitkannya seirama dengan pembangunan demokrasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 sebagai secara menyeluruh. pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, yakni “Dinamika Ormas di era reformasi memang pertama, adanya perubahan paradigma dalam memerlukan bentuk hukum baru sebagai landasan mengelola Negara, dari orientasi Elit Political Base untuk menjalankan perannya bagi pembangunan di berubah tekanan ke Community Base, dimana pada masyarakat,” jelasnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 yang disusun Ditambahkan Kepala Bakesbangpol Kabupaten Blitar, dengan paradigma sentralistik tak lagi cocok dengan Drs. Mujianto secara umum pihaknya berharap adanya model Pemerintahan yang cenderung desentralistis. kerjasama yang baik dan erat antara Ormas/LSM seSelain itu juga nuansa kontrol dan pengendalian Kabupaten Blitar dengan Pemerintah Kabupaten Blitar Ormas yang sangat kental dalam Undang-Undang dapat mewujudkan Pembangunan Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 1985 karena tak lagi relevan dengan yang sesuai dengan harapan masyarakat. spirit pemberdayaan dan kemitraan kritis antara “Dengan adanya kesamaan Visi dan Misi Ormas dan Pemerintah dan Ormas yang menjadi tuntutan reformasi.

LSM dengan pembangunan Kabupaten Blitar, kedepan Disamping itu, gaya Pemerintahan yang otoritarianis diharapkan Kabupaten Blitar bisa lebih baik lagi dan sesuai Q htn,adv dan represif model Orde Baru tak lagi memiliki tempat dengan harapan masyarakat,” kata Drs. Mujianto.Q

Jumat Pahing 27 FEBRUARI 2015

NASIONAL-POLITIK

9

Presiden Terbitkan Instruksi Baru

KILAS NASIONAL

Kota Besar Bangun Transportasi Massal

Djan Faridz Minta Kubu Romy Legowo Jakarta, Bhirawa Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Jakarta Akhmad Gojali Harahap meminta PPP hasil Muktamar Surabaya yang dipimpin Romahurmuziy “legowo” atau lapang dada menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

“Kami minta pihak Romy untuk ‘legowo’ dan sesuai dengan janjinya yang mengatakan ‘kalah bergabung ke yang menang’. Karena itu kami minta pihak Romy bergabung ke PPP di bawah kepemimpinan Djan Faridz,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (26/2) kemarin.

Dia juga meminta kepada semua pihak untuk mematuhi putusan PTUN dan pihak yang dikalahkan supaya tidak melakukan banding.

Menurut dia seluruh kader PPP sudah capek berkonflik yang menghabiskan banyak energi.

“Ke depan kita akan konsolidasi secara massif, sampai ke tingkat bawah. Kami minta semua pengurus dan kader tenang serta mematuhi keputusan PTUN,” ujarnya.

Akhmad sangat mengapresiasi keputusan Hakim PTUN yang sudah memenangkan gugatan pihaknya. Kemenangan ini adalah milik semua kader.

Menurut dia, Hakim PTUN tidak terpengaruh terhadap intervensi dari pihak manapun, tetapi sudah memutuskan berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan sudah melihat kebenaran.

“Dengan demikian, kepeminpinan PPP hanya satu di bawah Ketua Umum Djan Faridz,” katanya.

Majelis Hakim PTUN yang diketuai Teguh Satya Bhakti mengabulkan gugatan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali. Majelis Hakim menilai, gugatan yang diajukan kubu Suryadharma Ali (SDA) adalah dampak dari intervensi pihak tergugat, yaitu Kemenkumham yang dianggap ikut campur dalam konflik internal parpol.

“Mengabulkan gugatan penggugat diterima seluruhnya, kemudian membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014,” kata Teguh dalam membacakan putusannya di ruang sidang PTUN, Jakarta Timur, Rabu (25/ 2). Q ant

KEHILANGAN TULUNGAGUNG Hilang STNK, Honda, th. 2005, Hitam Biru, AG5087NT, a/n. Arik Budiani, Ds. Waung, Boyolangu-T.Agung No.408/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Yamaha, th. 2008, Hijau, AG2908TF, a/ n. Moch Firoz Husin, Kel. Kepatihan-T.Agung No.409/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Suzuki, th. 2009, Hitam, AG6947TV, a/ n. Ratnawati, Jl. I.G. Ngurah Rai 3 No. 6, Kel. BagoT.Agung No.410/IMB/BI-II/2015 Hilang BPKB, Mobil Honda Civic, th. 1990, Hitam, Nopol S1975WG, a/n. Taufiqurahman, Ds. KepanjenJombang No.411/IMB/BI-II/2015 Hilang BPKB, Mobil Mitsubisi Pick Up L300, th. 1988, Coklat, AG8661P, a/n. Drs Budi Harsono, Kel. Turi RT 1/1, Kec. Sukorejo-Blitar No.412/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Suzuki, th. 2013, Biru, AG4798RAF, a/ n. Andika Sudartanto, Sukorejo RT 02/03 Rejoagung, Kedungwaru-T.Agung No.413/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO Hilang STNK, nopol P 2310 FB, a/n Mihadin, Ds. Panji Lor rw 04/02, Kec. Panji, Situbondo.

No.414/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, nopol P 6311 EZ, a/n Ibnu Fajar Santoso, Ds. Sumberwaru, rw 08/03, Kec. Banyuputih, Situbndo.

No.415/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, nopol P 6392 FE, a/n Eman, Ds. Panji Lor, rw 04/02, Kec. Panji, Situbondo.

No.416/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, nopol P 4744 EM, a/n Halik Wijaya H. MPDI, Ds. Sletreng, rw 02/02,Kec. Kapongan, Situbondo.

No.417/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, nopol P 3751 EW, a/n Sunarwi, Ds. Sumberejo, rw 06/02,Kec. Banyuputih, Situbondo.

No.418/IMB/BI-II/2015

Jakarta, Bhirawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kota-kota besar di Indonesia segera memulai pembangunan infrastruktur transportasi massal.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto setelah Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi di Kantor Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/ 2) malam, mengatakan dalam rapat itu dibicarakan tahap awal pengembangan transportasi massal di kota-kota besar di Tanah Air. “Kita masih dalam pembicaraan tahap awal, Presiden menginstruksikan supaya kota-kota besar di Indonesia mulai pembangunan infrastruktur transportasi massal sehingga tidak terjebak ruwet seperti Jakarta,” kata Andi.

Presiden sendiri, kata Andi, menganggap Jakarta sudah terlambat membangun transportasi massal yang seharusnya telah dilakukan sejak 20 tahun lalu.

Ia menambahkan, kota-kota lain misalnya Surabaya, Bandung, dan kota-kota di luar Jawa termasuk di Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera juga diminta untuk segera mengembangkan transportasi massal.

“Memang (di APBN) itu dikalkulasikan anggaran yang diminta, tadi dikalkulasi ba-

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menjelaskan kepada wartawan hasil Rapat Terbatas di Kantor Kepresidenan Jakarta. gaimana mekanisme subsidi yang bisa dilakukan,” katanya.

Menurut dia, akan ada rapat lanjutan dalam waktu segera, masing-masing kementerian/ lembaga hingga pemerintah daerah akan memberikan masukannya soal infrastruktur massal.

Khusus untuk tiga kota metropolitan terbesar yakni Jakarta, Bandung, dan Surabaya diminta untuk segera memulai pengembangan transportasi massal.

“Kalau bisa tahun ini dimulai misalnya KAI diminta untuk segera menginisiasi kereta api

dari Bogor, Cibubur, Jakarta, sampai Cengkareng,” katanya.

Ia juga mencontohkan, ada masukan dan permintaan dari Gubernur Jawa Timur tentang perlunya dibangun infrastruktur double track di seluruh kota-kota utama di Jawa Ti-

istimewa

mur sehingga bisa dioperasikan commuter line mengitari Surabaya, Sidoarjo, hingga Mojokerto.

“Hal-hal seperti ini ada tindak lanjut, tentunya akan dibahas lagi dalam rapat kabinet selanjutnya,” katanya. Q ist

Hukuman Mati Gembong Narkoba Sesuai UU Jakarta, Bhirawa Satu gram narkoba bisa mem bunuh 40-an orang dan merusak otak manusia lebih banyak lagi. Jika otak sudah rusak, maka pola pikir dan peri laku orang tersebut dalam pergaulan juga akan rusak. Narkoba sangat merugikan kemanusiaan dan merusak masa depan bangsa. Maka penerapàn hukuman mati bagi gembong Narkoba di Indonesia layak dipahami oleh negara lain.

“Penerapan hukuman mati bagi terpidana narkoba, harus tegas dan konsisten. Tak boleh ada intervensi asing, pemutusan hubungan diplomatik dengan Brasil dan Australia tidak perlu dihiraukan. Tapi jangan Indonesia yang memulai pemutusan itu,” cetus Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad dalam dialog kenegaraan tentang Hukuman Mati di loby gedung DPD RI-Senayan. Nara sumber lain, pakar hukum pidana Romli

Kartasas mita dan dari Kontras Haris Azhar.

Menurut Romli Kartasasmita, penerapan hukuman mati tidak menyalahi aturan dan UU yang berlaku di Indonesia. Apalagi dampak narkoba sangat dahsyat pada kerusa kan otak manusia dan akan melemah kan sendi kehidupan bangsa. Kejaha tan narkoba merusak jiwa raga anak bangsa secara menyeluruh. Beda dengan kejahatan

lainnya, kerusakan terbatas.

“Dunia internasional harus meng hormati negara lain yang masih me nerapkan hukuman mati. Termasuk protokoler-ratifikasi hukuman mati PBB Posisi Indonesia di dunia internasional sudah benar dan ini menyangkut kedaulatan hukum yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, harus konsisten,” papar Romli.

Disebutkan, di Singapura dan Malaysia, membawa 10 gram

narkoba sudah kena hukuman mati. Kenapa hukuman mati terpidana narkoba di Indonesia diprotes keras Brasil dan Australia? Padahal kejahatan narkoba masuk kejahatan transnasional yang hukumannya minimal 4 tahun dan hukuman mati. Kejahatan narkoba dimotori pemain internasional yang melibatkan kartel-mafia internasional. Maka jika tidak dicegah sejak dini akan sangat membahayakan bangsa.Q ira

Sekretaris Desa/Kelurahan se-Jatim Ikuti Bimtek Kearsipan Surabaya, Bhirawa Arsip mempunyai peranan penting dalam proses penyajian informasi, diantaranya untuk membuat kebijakan dan keputusan.

Setiap kegiatan instansi, baik organisasi pemerintah maupun swasta bahkan perorangan selalu ada kaitannya dengan arsip.

Oleh sebab itu untuk menyajikan informasi yang lengkap, cepat, tepat, dan benar harus ada system dan prosedur kerja yang baik serta ada unit kerja yang bertanggungjawab. Lantaran itu, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jatim sebagai lembaga Pembina kearsipan di Jawa Timur, menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Pemerintahan Desa bagi Sekretaris Desa/Kelurahan se Jawa Timur Angkatan I Tahun 2015 di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kementrian Pendidikan Nasional RI, 23 – 26 Februari 2015.

Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Drs. Sudjono, MM saat membuka acara mengatakan salah satu permasalahan kearsipan adalah semakin bertambahnya volume arsip.

“Sepanjang pemerintahan desa menjalankan aktivitas, maka arsip akan terus bertambah,” kata Sudjono.

Menurut Sudjono masih banyak ditemui kantor dan ruang penyimpanan arsip berisikan tum-

pukan arsip yang tidak teratur, bukan tidak mungkin di dalam tumpukan tersebut terdapat arsip penting atau arsip aset pemerintah yang harus diselamatkan.

“Di sinilah kegiatan penataan arsip perlu dilakukan, tujuannya adalah terwujudnya tertib arsip, kemudahan dalam penemuan kembali arsip dan penyelamatan arsip yang memiliki informasi tinggi,” jelasnya lagi Bimbingan Teknis ini dihadiri oleh 65 peserta dari Kabupaten/ Kota terpilih. narasumber dan instruktur adalah pejabat struktural yang berkompeten dari Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dan pejabat fungsional Arsiparis di lingkungan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas, pengetahuan dan ketrampilan Sekretaris Desa/Kelurahan di bidang kearsipan untuk mendukung pem bangunan desa/kelurahan serta meningkatkan mutu dan implementasi penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pemerintahan desa/kelurahan, sedangkan tujuannya adalah terwujudnya penataan arsip yang baik dan benar sesuai kaidah kearsipan serta terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien untuk mendukung pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Q why

Perkuat Jaringan Pasar, Puspa Agro Siapkan Sarana Proses Ikan PERGERAKAN aktivitas bisnis di pasar induk agrobis Puspa Agro terus meningkat. Di sisi lain, peran ekonomi divisi Trading House, salah satu lini bisnis Puspa Agro terus digenjot dengan melakukan ekspansi usaha.

Geliat peningkatan aktivitas bisnis di Puspa Agro cukup terasa, terutama di area gedung buah.

Puluhan pedagang grosir baru masuk dan membuka usaha di lapak-lapak yang ada. Tak heran, hilir mudik truk atau pikup mewarnai aktivitas bongkar-muat di gedung khusus buah ini. Apalagi, kendaraan, baik pikup, truk, maupun yang bisa masuk langsung ke depan lapak-lapak dalam gedung membuat lalu lintas kendaraan yang melakukan bongkar-muat komoditas buah, makin ramai.

Sementara itu, manajemen Puspa Agro terus memperluas akses pasar hasil panen petani dan petambak/nelayan. Karena itu, selain menambah volume serapan hasil panen mereka, Puspa Agro, lewat divisi Trading House-nya terus melakukan ekspansi untuk menjangkau sentra-sentra produksi petani/nelayan yang lebih luas.

Langkah ini juga dibarengi dengan terus menghasilkan komoditas yang berkualitas sebagai antisipasi berlakunya pasar bebas ASEAN (MEA) tahun ini.

Untuk maksud itu, sarana/prasarana juga terus ditingkatkan. Untuk merespon tren naiknya permintaan akan hasil perikanan, Puspa Agro kini menyiapkan pembangunan sarana pemprosesan (processing) ikan yang akan melengkapi cold storage yang sudah ada, termasuk penyediaan armada angkut yang lebih representatif.

Dengan sarana ini, kelak diharapkan produk nelayan/petambak tidak saja memenuhi pasar dalam negeri atau antar pulau, tetapi diproyeksikan masuk ke pasar internasional (ekspor). Sebab, sarana processing ikan ini akan dibangun sesuai standar untuk pasar ekspor.

Saat ini Puspa Agro berhasil memasarkan aneka komoditas pertanian asal Jatim. Selain aneka buah dan sayur, berbagai jenis ikan, ayam potong, telor, juga rempah-rempah, telah terdistribusi ke supermarket berskala nasional dan perusahaan katering besar yang melayani perusahaan tambang dan pengeboran minyak, serta industri pengolahan makanan dan minuman di Indonesia Timur.

Puspa Agro juga memasok biji kopi untuk industri pengolahan kopi. Untuk maksud ini, Puspa Agro menyerap kopi dari hasil panen para petani dan kelompok tani (Gapoktan) di Jember. Komoditas lain, seperti kakao dan jagung juga tengah dijajaki untuk dicarikan akses pasarnya. Diharapkan, peran ini bisa dimaksimalkan sehingga stabilitas harga dan pasokan bebagai komoditas agro bisa dijaga. Pada gilirannya program ini meningkatkan nilai tambah petani dan nelayan/petambak di Jatim. (*)

Komisi D DPRD Gresik Kunjungan Kerja ke Kabupaten Bangli Komisi D DPRD Gresik, melakukan kunjungan kerja luar daerah (KKLD ) ke kabupaten Bangli Propinsi Bali. Tujuannya untuk mempelajari Perda tentang penanganan HIV AID, Pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Gresik Mujib Ridwan membenarkan bahwa terhitung mulai Rabu (26/2) - Sabtu (28/2) melakukan kunjungan kerja luar daerah ( KKLD ) ke kabupaten Bangli, mencari data-data sebanyak-banyaknya.

Materi yang di pelajari adalah mengenai HIV AID, sebab selama ini di Gresik. Setiap tahun jumlah

penderita HIV AID terus meningkat, apa lagi setelah lokalisasi dolly Surabaya telah ditutup.

Gresik sebagai penyangga Surabaya, tidak menutup kemungkinan, keberadaan mereka akan ke Gresik.

“Modusnya bisa berbagai macam, bisa juga mereka berada di warung-warung juga tempat-tempat yang terselubung,” jelasnya.

Mujib Ridwan

rokim/bhirawa

Untuk itu harus ada aturan yang tegas, mengenai keberadaan mereka sehingga aparat terkait

yang bertugas memberantas mempunyai dasar kuat. Selama ini penindakan yang dilakukan sudah baik, namun sanksi masih lemah. Sehingga mereka setelah ditangkap, masih bisa kembali meskipun harus kucing-kucingan.

“Bila sanksi tegas diberlakukan, kami yakin mereka juga akan takut, dan penyebaran HIV AID bisa ditekan dengan maksimal,” katanya.

Selanjutnya mengenai pendidikan. Harapannya, ketika nanti akan diberlakukan pendidikan menengah universal, maka perlu ada payung hukum yang kuat, sehingga sekolah menengah

atas (SMA) gratis, bisa dinikmati oleh masyarakat. Supaya anak orang tidak mampu, tidak lagi ada alasan tidak sekolah karena biaya. Sebab sudah dijamin dengan sekolah gratis, dan pemerintah harus menjalankanya.

Yang ketiga terkait dengan kesejahteraan sosial, sebab selama ini di Gresik. Masih banyak anak jalanan, orang miskin yang belum disentuh oleh pemerintah. Sehingga keberadaan mereka memprihatinkan, kedepan dengan adanya payung hukum. Mereka nanti bisa ter-

lindungi, sehingga kemiskinan bisa ditekan.

Ditambahkan Mujib Ridwad yang juga politisi senior PDIP, hasil kunker di kabupaten Bangli nantinya akan dikaji untuk dimatangkan, sehingga nanti dalam program legislasi daerah (Prolegda) bisa dimasukkan, dan menjadi hak inisiatif komisi dimajukan dalam rancangan peraturan daerah (Ranperda ) untuk digodok menjadi peraturan daerah (Perda).

Diharapkan nanti bisa membuat payung hukum, yang bisa mengayomi dan mensejahterakan rakyat Gresik. Q kim. adv

EKONOMI - BISNIS

10

Jumat Pahing, 27 FEBRUARI 2015

Bupati Anggap Harga Beras Stabil, Jombang Belum OP Jombang, Bhirawa Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko menyatakan kalau Jombang waktunya untuk melakukan Operasi Pasar (OP). Pasalnya kenaikan harga relative masih stabil dan stok beras di kota santri masih aman dan cukup.

Meski demikian pihaknya telah siap untuk melakukan operasi pasar, jika harga beras di pasar mengalami kenaikan yang cukup signifikan. “ Dari pantauan di beberapa pasar tradisional, harga beras masih relatif, ada kenaikan memang tetapi tidak signifikan,”jelas bupati Nyono Suharli bersama wakil bupati Hj Mundjidah Wahab kepada sejumlah media, Kamis (26/2).

Dikatakanya, untuk harga beras jenis premium diakuinya harganya mencapaiRp 10.500 per kilogramnya sedangkan harga beras jenis biasa masih kisaran Rp 7.500. Dikatannya adanya kenaikan harga beras menurutnya

karena faktor belum masuknya musim panen raya. Disamping itu kenaikan harga juga akibat adanya permainan di tingkat tengkulak untuk menahan stok beras yang mereka miliki. .” Sampai hari ini kita tetap melakukan pemantauan.

Untuk stok baik yang di dolog maupun dipasar tradisional masih cukup,”tandasnya.

Sementara itu harga beras di pasar tradisional diketahui mengalami kenaikan harga dalam sepuluh hari terakhir. Kenaikan terus terjadi hingga mencapai Rp 2 ribu per kilogramnya. Pedagang kini juga menaku kesulitan mendapatkan stok beras karena pasokan tersendat.

Kelangkaan beras terjadi di sejumlah pasar tradisional di kabupaten Jombang termasuk di pasar Cukir kecamatan Diwek. Stok beras di sejumlah pedagang beras tidak tampak melimpah bahkan terlihat sangat terbatas, sebab pasokan

Kurs JUAL

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

GBP

19,865.96

19,662.72

Sumber: Bank Indonesia (28 JANUARI 2015)

RAGAM EKBIS

Gandeng ITS, SAP Bidik Bisnis dan Edukasi Surabaya,Bhirawa Berangkat dari pemikiran berbisnis sambil menyumbangkan edukasi di Surabaya, SAP SE (NYSE: SAP) Kamis (25/2) kemarin pembukaan kantor cabang barunya yang berlokasi di Jalan Pemuda 1, Kawasan Bisnis Surabaya.

Kantor ini merupakan kantor ke-61 di Asia Pasifik Jepang dan juga kantor kedua di Indonesia. Investasi SAP di kota terbesar kedua di Indonesia merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan dan mitra bisnisnya, serta memperluas operasinya di Indonesia Timur juga menyumbangkan dunia pendidilan dengan menggandeng ITS. Langkah ini didorong oleh pertumbuhan bisnis dan pendidikan untuk menjalin hubungan lebih dekat dengan pelanggan SAP di wilayah Indonesia Timur.

Dengan pembukaan kantor baru, SAP membentuk tim penjualan, layanan pelanggan, pemasaran dan operasional kemitraan untuk mendukung pelanggan dan mitra di Indonesia Timur. SAP melihat potensi besar di Indonesia, negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dengan profil demografis muda, meningkatnya masayarakat kelas menengah dan elit. Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur dan pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di wilayah Indonesia Timur.

Megawaty Khie, Managing Director untuk SAP Indonesia mengtakan, melalui inovasi solusi bisnis terbaru yaitu S4HANA, cloud dan mobile technologies, SAP mempunyai tujuan untuk mengurangi kompleksitas bisnis dalam membantu kinerja perusahaan agar berjalan sederhana. “ Untuk mencapai keberhasilan ini, kami melakukan kombinasi terbaik dari kedekatan geografis, kunci kemitraan, keahlian yang kuat, dan teknologi terbaik di kelasnya melalui SAP Cloud Powered by SAP HANA.” Kata Megawaty. Q ma

berkurang hingga 50 persen dibandingkan sebelumnya.

Harga beras di pasar tradisional ini untuk kualitas premium seharga Rp 11 ribu perkilogram untuk kualitas medium Rp 10.500 dan beras mutu jelek (bulog) seharga 8.500 rupiah per kilogram . namun stok beras yang masih ada hanya premium dan beras jelek, sedangkan kualitas medium dan super sudah kosong.

Sebelumnya untuk tiga kualitas beras ini harganya hanya Rp 9.000, Rp 8.000 dan untuk beras biasa Rp 6.500.

Meski harganya diluar jangkauan konsumen terpaksa membelinya meski dalam jumlah terbatas atau berkurang dari biasanya. “Warga merasa keberatan dengan harga baru ini, sehingga sangat berharap pemerintah segera menggelar operasi pasar,”Siti fatihah salah satu pemebeli ditemui di pasar Cukir. Q rur

trie diana/bhirawa

Mengantisipasi terjadi kenaikan harga beras di Surabaya, Bulog Jatim menggelar operasi pasar beras murah di Pasar Wonokromo Surabaya, Kamis (26/ 2). Tampak warga mengantre beras murah dijual dengan harga Rp 7300 per kg dan petugas membatasi penjualan hanya 10 kg setiap orang.

Pemkot Akan Tertibkan Minimarket Tak Berizin Pemkot, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bakal bertindak tegas dengan melakukan penertiban terhadap mini market yang tak mempunyai izin. Ada beberapa gerai toko modern yang terus tumbuh tanpa dilengkapi izin. Diantaranya Indomart, Alfa Express, Alfa Midi, Alfamart, As mart, Uno Mart, Smesco, Mina, Superindo Yokaya, Cirecle K, Ibunda 22 dan lainnya.

Dari data yang dimiliki Komisi C pada 2010 total toko modern sebanyak 411, 289 diantaranya tak memiliki IMB, sedangkan 122 sudah berIMB. Dan untuk 2014 menurut versi Satpol PP Surabaya jumlahnya mencapai 700 unit, dan yang mengajukan kajian sosial ekonomi ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) hanya 375, selebihnya liar.

Sedangkan Pemkot Surabaya tetap akan melakukan penertiban toko modern yang tak miliki izin. Hal ini dikatakan Asisten II Bidang Pembangunan Pemkot Surabaya M Taswin. ‘’Semua mini market tak berizin pasti kami tertib-

kan. Mudah mudahan 1-2 minggu ini persiapan penutupan sudah selesai,’’ katanya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperdagin) Kota Surabaya, Widodo Suryantoro juga menambahkan untuk minimarket harus ada izinnya terutama Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Sebelum mengeluarkan IUTM dari Pemkot juga mengeluarkan kajian sosial ekonomi (Sosek) kemudian Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), HO, dan terakhir keluar Izin Prinsip dan terakhir IUTM. Sementara itu selaku perusahaan yang menaungi toko

modern Alfamidi dan Alfamart, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, Nur Rachman menyesalkan rencana Pemkot Surabaya melakukan penertiban terhadap jaringan toko miliknya.

Penutupan toko modern yang jumlahnya ratusan di Surabaya ini dipastikan akan

membuat banyak pekerja menganggur. Sebab ribuan pekerja terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jika jaringan toko Alfamidi dan Alfamart jadi ditutup karena tak miliki izin.

Tak hanya untuk penyerapan tenaga kerja, Nur

dok/bhirawa

Data pada tahun 2010 total toko modern sebanyak 411, 289 diantaranya tak memiliki IMB, sedangkan 122 sudah ber-IMB.

Rachman mengatakan jika toko ritel miliknya juga memajukan usaha kecil masyarakat untuk ikut memasarkan produknya. Toko modern telah melibatkan pelaku usaha kecil untuk menjadi pemasok melalui Home Brand Private Label Alfamart yang seluruhnya dipasok pelaku usaha kecil. ‘’Alfamidi dan Alfamart memberi kesempatan kepada pelaku usaha kecil untuk turut memasarkan produknya di space yang kami sediahkan. kami ingin pengusaha kecil ikut maju,’’ ujarnya.

Nur Rachman menambahkan, toko modern juga konsisten menjalankan pembinaan kepada pedagang kecil sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaaan.

Pembinaan pedagang kecil dilakukan melalui dua cara, yakni memberikan pelatihan tentang manajemen ritel modern. Pihaknya juga mengadakan program Outlet Binaan Alfamart (OBA). Q dre

Pengawasan Pemkab Lemah, Kedelai Belum Swasembada Harga Elpiji Lebihi HET Padi dan Jagung Masih Surplus Sumenep, Bhirawa Harga elpiji bersubsidi ukuran 3 kg di Sumenep mencapai Rp19 ribu pertabung dan persediaan stok elpiji juga berkurang, pasalnya para konsumen kesulitan mencari elpiji subsidi tersebut. Kondisi ini karena lemahnya pengawasan distribusi oleh pihak Pemkab Sumenep.

Salah seorang warga asal kecamatan Rubaru, Rajula mengeluhkan tingginya harga dan sulitnya mencari elpiji ukurang 3 kg itu. Disejumlah pengecer stoknya habis, akibatnya kebutuhan konsumen tidak terpenuhi.

“Harga elpiji bersubsidi ukuran 3 kg di kecamatan Ruba-

ru mencapai Rp19 ribu. Ini sudah terjadi sejak satu minggu terahir ini,” kata Rajula, Rabu (25/2).

Mahalnya harga elpiji 3 kg itu juga terjadi di kecamatan Pasongsongan dan Lenteng serta kecamatan Kalianget. “Kalau di Kalianget dan Lenteng seharga Rp18 ribu per tabung,” ungkap Abd Rasyid, warga Lenteng.

Sementara itu, Kabag Perekonomian, Pemerintah Kabupaten Sumenep, Moh Hanafi mengaku kesulitan melakukan pemantauan terhadap pendistribusian elpiji ukuran 3 kg, akibatnya harga terlampau diatas harga Q sul eceran tertinggi (HET).Q

Pemprov, Bhirawa Dinas Pertanian Jatim menyebutkan untuk produksi padi dan jagung masih bisa surplus dibandingkan kedelai. Untuk target produksi, produksi padi dari 12,307 aram (angka ramalan) II 2014 menjadi 12,8 juta ton di tahun 2015, Jagung dari 5,7 juta ton menjadi 6 juta ton, dan kedelai dari 329 ribu ton menjadi 400 ribu ton.

Kepala Dinas Pertanian Jatim, Dr Ir Wibowo Ekoputro MMT melalui Kabid Kabid Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Jatim, Ir Achmad Nurfalakhi mengatakan, jika dikatakan swasembada, untuk padi dan jagung memang sudah surplus. “Tinggal mengupayakan kedelai yang masih belum,” katanya.

Dijelaskannya, dikatakan kalau padi masih surplus bisa dilihat dari jumlah penduduk Jatim sebesar 39 juta jiwa dengan produksi padi sebesar 12,3 juta ton GKG (gabah kering giling) kalau dijadikan beras menjadi 7,8 juta ton. “Kemudian jumlah penduduk dengan kondisi makan beras 87 kg per kapita per tahun, maka hasilnya sekitar 3,4 juta ton beras untuk konsumsi di Jatim. hingga masih surplus 4,5 juta ton. Jatim tidak berpikir tidak hanya dirinya tapi juga berkontribusi di tingkat nasional, maka kita berusaha tingkatkan poroduksi secara terus menerus mendukung swasembada nasional. Untuk padi besaran kontribusi nasional sampai 17 persen” paparnya.

Begitupula dengan jagung,

lanjutnya, jagung di Jatim surplus sebanyak 5,7 juta ton untuk kebutuhan pangan dan pakan. Untuk kebutuhan pakan ternak sekitar 2,5 sampai 3 juta ton. Sedangkan pangan, hanya 400 ribu ton. Sementara tingkat kontribusi nasional sebesar 33 persen.

“Nah kalau kedelai di Jatim masih belum swasembada. Kebutuhan kedelai dengan konsumsi 12 kg perkapita per tahun. Jika dijumlahkan 39 juta jiwa penduduk jatim dikalikan dengan 12 kg perkapita pertahun maka hasil produksinya harus mencapai sekitar 420 ribu ton. Padahal saat ini untuk produksinya kebutuhannya masih 329 ribu ton.

Kontribudsi kedelai sebesar 42 persen,” katanya. Q rac

Gagas Salak Pronojiwo Go Internasional

dok/bhirawa

Harga elpiji bersubsidi ukuran 3 kg di Sumenep mencapai Rp19 ribu pertabung dan persediaan stok elpiji juga berkurang.

Lumajang, Bhirawa Kabupaten Lumajang berupaya dan menggalakkan potensi sumber alam terutama di bidang potensi tanaman buah.

Setelah pisang Mas Kirana yang lebih dulu go internasional, kini giliran Salak Pronojiwo yang diusahakan untuk bisa go internasional.

Untuk tahap awal, salak

Pronojiwo Lumajang, akan diusahakan untuk mendapatkan label SNI (Standar Nasional Indonesia). “Doakan semoga bulan depan salak Pronojiwo ber SNI,” ungkap Paiman, Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Lumajang.

Hanya saja Paiman menyatakan,pihaknya bisa disalahkan jika punya label SNI tapi

tidak lebih laku ketimbang salak biasa (tidak ber SNI).

“Itu yang perlu dipikirkan,” ungkapnya. Selain ada upaya untuk mendapatkan label SNI, kepada kelompok tani salak Pronojiwo, diharapkan tidak hanya menjual buah salaknya tapi menjual salak olahan yang bisa bertahan minimal 1 tahun. Q yat

Diduga Ada Penyimpangan Anggaran

Pemerintah Hentikan Program Tanaman Tebu di Sampang Pemerintah Pusat menghentikan alokasi bantuan dana untuk program penanaman tebu di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, untuk tahun ini, karena program itu dinilai tidak maksimal.

dok/bhirawa

Kebijakan pemerintah pusat menghentikan alokasi anggaran untuk program penanaman tebu itu dilakukan, setelah menerjunkan tim dan memantau secara langsung kondisi di lapangan.

“Memang betul, Sampang tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk penanaman tebu lagi, karena program ini dinilai tidak maksimal,” kata Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Sampang, Singgih Bektiono, di Sampang, Kamis.

Ia menjelaskan kebijakan pemerintah pusat menghentikan alokasi anggaran untuk program penanaman tebu itu dilakukan, setelah menerjunkan tim dan memantau secara langsung kondisi di lapangan. Menurut Singgih, penilaian atas pelaksanaan tanaman tebu yang tidak maksimal itu dari beberapa hal. Selain dari sisi kesiapan, juga dari sisi sosialisasi kepada masyarakat

petani di Kabupaten Sampang.

“Kami tidak tahu, apakah penghentian program ini selamanya atau hanya tahun ini,” katanya.

Selain karena pelaksanaan yang tidak maksimal, hal lain yang juga menjadi pertimbangan pemerintah pusat menghentikan alokasi dana untuk program tebu itu, karena program itu di lapangan banyak mengalami penyimpangan. Buktinya, Kejaksaan Negeri Sampang saat ini sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi bantuan program tebu di Dishutbun Pemkab Sampang itu senilai Rp27 miliar.

Menurut Anggota Tim Penyidik Kejari Sampang Akhmad Misjoto, dugaan korupsi di Dishutbun Sam-

pang itu diketahui berdasarkan laporan yang disampaikan masyarakat bahwa program pengembangan tanaman tebu di Sampang tidak terlaksana dengan baik, karena dana bantuan hanya diberikan sebagian oleh oknum dinas.

Di Kabupaten Sampang ada 43 kelompok tani yang ditunjuk menerima program perluasan tanaman tebu dari pemerintah pusat dengan nilai total anggaran Rp27 miliar itu. Namun, realisasi anggaran untuk pengembangan tanaman tebu kepada 43 kelompok tani itu hanya diberikan sebagian. Akibatnya, program tidak terealisasi sesuai dengan ketentuan dan penanaman tebu yang dilakukan oleh kelompok tani asal-asalan.“Dari sebanyak 43 kelompok tani penerima program bantuan itu, 23 di antaranya telah kami mintai keterangan dan mereka mengaku hanya menerima sebagian, bahkan ada yang tidak

menerima dana sama sekali,” terang Misjoto. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari 23 pengurus kelompok tani itu, maka tim penyidik Kejari Sampang telah menetapkan sebanyak tiga orang sebagai tersangka yakni EJ, AC dan SA, yang semuanya warga Sampang.

Ia menjelaskan jumlah tersangka yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi bernilai miliaran rupiah itu merupakan jumlah sementara, dan tidak menutup kemungkinan bisa bertambah, mengingat hingga kini proses penyidikan masih berlangsung.

Terkait jumlah kerugian negara dari nilai total bantuan sebesar Rp27 miliar itu, Misjoto mengaku masih menunggu hasil pemeriksaan dari BPKP. Penetapan tersangka atas tiga orang itu, kata dia, berdasarkan bukti penyimpangan dalam proses pelaksanaan di lapangan. Q ant

Jumat Pahing 27 FEBRUARI 2015

Limbah Pabrik Plastik Cemari 30 Hektare Lahan l Sambungan hal 1

jadi tambang. Warga menuduh limbah dari proses pengolahan tersebut tidak diolah dan langsung dibuang ke sungai.

Dijelaskan Hariyanto bahwa kondisi seperti ini telah terjadi sejak sebulan yang lalu.

Sebenarnya, warga telah mendatangi pihak manajemen perusahaan untuk memprotes masalah ini. Bahkan dalam pertemuan yang juga didatangi Kepala Desa Ampeldento, telah membuahkan sebuah perjanjian.

Dalam perjanjian tersebut, pihak perusahan berjanji akan mengolah limbah mereka dan menjamin tidak akan menimbulkan bau busuk. Namun ternyata pihak perusahaan tidak menepati janjinya. “Memang tidak setiap hari ada bau busuk dari pabrik. Dalam seminggu, mungkin hanya hari-hari tertentu saja muncul bau busuk, tapi itu sangat meresahkan warga,”tambah Hariyanto.

Jika pabrik tidak mengindahkan keluhan dan tuntutan warga ini, maka pada Senin (2/3) lusa, warga mengancam akan datang lagi dengan massa yang lebih besar.

Bahkan warga mengancam tak segan akan menutup pabrik tersebut.

Dikonfirmasi masalah ini, Manajer Personalia PT Tondi Raya Santoso, Daniel menyatakan bahwa pihaknya akan segera mempelajari laporan pengaduan dari warga tersebut. “Karena selain pabrik saya, ada lagi tiga pabrik lain yang berdiri di Desa Ampeldento. Tapi kenapa pabrik saya yang langsung menjadi sasaran tuduhan warga,”ujar Daniel.

Dengan adanya pengaduan ini, pihaknya akan melakukan uji laboratorium. Hal ini untuk memastikan apakah limbah yang mencemari sungai irigasi tersebut berasal dari pabriknya. “Senin (2/3) lusa, kita akan temukan warga dengan pihak manajemen untuk meluruskan masalah. Jika memang benar apa yang dituduhkan warga, maka kita akan memperbaiki sistem pengolahan limbah yang ada di pabrik,”ujarnya. n nas

Kades Trenggalek Tuntut Revisi Perbup Penghasilan Tetap Perangkat l Sambungan hal 1

sehingga berpotensi merugikan pihak pemerintah desa. “Perbup tersebut wajib direvisi, karena penerbitannya mendahului peraturan Menteri Desa Nomor 1 yang baru dikeluarkan awal 2015 ini,” tegasnya.

Puryono menambahkan, dalam Perbup juga tidak menyebut adanya jaminan terhadap hak-hak asal-usul desa, termasuk dalam hal pengelolaan tanah bengkok maupun tanah kas desa. Padahal, kata dia, dalam UU Desa, hak atas asal-usul desa telah mendapat jaminan. “Selain itu, komposisi penentuan penghasilan tetap kepala desa juga dinilai hanya akan merugikan pemerintah desa, karena nominalnya dipatok sama rata, yakni sebesar Rp 2,5 juta,” ujarnya.

Skema atau kompisisi itu, menurut Puryono tidak rasional mengingat kekuatan dan potensi masing-masing desa berbeda.

“Kami menuntut kompisisi dan nominal tersebut disesuaikan dengan kondisi desa,” desaknya.

Menanggapi tuntutan dan aspirasi perangkat kades tersebut, salah satu anggota Komisi I DPRD Trenggalek Samsuri berjanji akan mendorong Bupati Mulyadi agar segera melakukan revisi Perbup dimaksud. “Memang masih ada sejumlah kekurangan dan persoalan sehingga revisi perlu dilakukan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintah Desa Pemkab Trenggalek Ardin Nadeak mengatakan, penerbitan Perbup tersebut sengaja dilakukan agar masing-masing desa memiliki landasan hukum untuk memberikan gaji atau penghasilan tetap kepada kepala desa maupun perangkat. “Namun revisi bisa saja dilakukan, terutama menyangkut besaran nominal penghasilan tetap masing-masing perangkat,” jawabnya. n wek

Doa Orangtua l Sambungan hal 1

menceritakan bahwa dia sebelumnya tidak pernah bertugas sebagai humas. Karena itu bertugas menjadi humas adalah tantangan baru yang membuatnya harus tetap move on dengan segala keadaan yang terjadi.

“Sebelum menjadi humas, tugas saya yang terakhir adalah menjadi Kepala Deputi Marketing untuk daerah Sidoarjo. Pimpinan menempatkan saya menjadi seorang humas, adalah sebuah amanah yang harus dijalankan dengan penuh semangat dan tanggung jawab,” ujar wanita asli Padang Sumatera.

Ia melanjutkan, setiap tugas yang diembannya tidak terlepas dari peran serta doa orangtua ataupun orangtua angkat yang telah mendidik dirinya menjadi wanita karir yang berhasil dalam tugasnya di PT Pegadaian. “Doa orangtua dan orangtua angkat saya berperan penting dalam perjalanan karir saya,” katanya.

Rita bercerita dia memulai bekerja di Pegadaian sejak berusia 18 tahun. Sejak tahun kedua bertugas, dia kerap dimutasi ke berbagai daerah. Pertama kali dimutasi, jauh dari orangtua, dia merasa kesepian.

“Apalagi saya saat itu beranjak dewasa, jadi rasa kangen terhadap orangtua besar sekali. Tapi karena orangtua memberikan wejangan agar saya selalu bekerja dengan semangat dan penuh konsentrasi, akhirnya saya pun bisa melalui tahun demi tahun hingga saat ini,” jelas Rita yang telah mengabdi selama 24 tahun di Pegadaian.

Selama bekerja di Pegadaian, Rita telah menjalani 14 kali mutasi seperti di wilayah Jawa dan Sumatera, seperti Jakarta, Solo, Riau, Dumai, Batam, dan lainnya. Selama itu pula dia selalu tinggal tempat kos. Ia pun selektif memilih tempat kos, di antara pertimbangannya harus dekat dengan pemilik kos atau paling tidak ada orang yang dituakan.

“Kalau kos cari yang dekat dengan pemilik kos, dari situ saya banyak memiliki orangtua kos yang ikut juga membantu memberikan nasihat bagaimana hidup dalam kearifan budaya lokal.

Karena itu selama saya jauh dari orangtua kandung, tidak membuat saya bersedih, tetapi ada orangtua angkat yang membantu saya untuk mengawasi dan mendidik saya,” ungkap ibu berusia 45 tahun tersebut. n wil

SAMBUNGAN Komisi B Minta Gubernur Evaluasi Kinerja Kadishut Jatim l Sambungan hal 1

desa hutan, tapi fakta di lapangan program tersebut tidak jalan.

Akibatnya, masyarakat desa hutan malah lebih banyak melakukan penggundulan hutan dikarenakan tidak ada program yang diberikan kepada mereka untuk bekerja,” tegas politisi dari Fraksi Golkar ini, Kamis (26/2).

Yudha menambahkan, harusnya Dinas Kehutanan memberdayakan masyarakat desa hutan dengan sejumlah program, misal menanam tanaman sela contoh cabai, kacang atau apapun yang menjadikan masyarakat sekitar hutan mendapatkan penghasilan sehingga tidak melakukan pembalakan liar.

Sebaliknya, jika tidak diberdayakan

maka otomatis untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka terpaksa memotong pohon untuk dijual .

Imbasnya hutan menjadi gundul dan banjir bandang.

Karenanya, Yudha mendesak kepada Gubernur Jatim Dr H Soekarwo agar mengevaluasi posisi Kepala Dinas Kehutanan. Mengingat dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pilkada, persoalan dan peng­elolaan hutan yang sebelumnya dilakukan pemerintah pusat kini diserahkan kepada provinsi.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi B DPRD Jatim yang lain, Zainul Lutfi. Menurut politisi asal PAN Jatim ini bila kondisi tersebut dibiarkan makin ba­nyak hutan gundul yang mengakibatkan bencana banjir bandang. Dan ini menjadi

tanggungjawab Dinas Kehutanan Jatim dengan diperkuat turunnya UU No 23 Tahun 2014 se­hingga pengelolaan hutan nanti diserahkan kepada provinsi. “Jadi tak ada alasan bagi Dinas Kehutanan untuk menye­ rahkan permasalahan ini kepada pusat. Sebaliknya hal ini tanggungjawab penuh Dishut,”tambah politisi PAN ini.

Seperti diketahui, saat hearing dengan Kadishut Gatot Soebektiono beberapa waktu lalu, Komisi B mengaku sangat kecewa. Sebab tidak ada satu jawaban yang tegas terkait maraknya hutan gundul yang mengakibatkan banjir bandang beberapa waktu lalu, mi­ salnya di Situbondo. Sebaliknya yang bersangkutan menyalahkan pusat. n cty

Pasok Kebutuhan Beras, Jatim Siap Panen 500.000 Hektare Pekan Depan l Sambungan hal 1

Ia mengatakan, saat ini daerah Malang sudah panen sebesar 11 ton beras karena berbagai faktor tersebut se­perti tercukupinya kebutuhan benih dan pupuk. Selain itu, kata Mentan, faktor lain yang sangat menentukan adalah masa tanam mundur yang terjadi di Jatim. “Ini ada hikmahnya, pertama pasti rantai tikus dan hama terputus karena kekeringan dan serangan hama yang ada di Jatim hanya di bawah 2 persen yang biasanya bisa mencapai 10 persen,” katanya.

Dalam kesempatan itu Menteri Amran juga mendesak aparat penegak hukum menindak tegas para mafia beras dan pupuk yang dianggap sebagai pengkhianat petani dengan menangkap dan menjebloskan mereka ke penjara, siapapun dan apapun jabatannya..

“Siapapun dan apapun jabatannya, yang mengkhianati petani harus ditindak tegas, sebab indikasi adanya mafia komoditas pangan (beras) dan pupuk ini cukup besar, bahkan indikasi itu benar adanya.

Kalau memang benar adanya, maka harus ditindak tegas,” katanya.

Ia mengaku dirinya sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian serta bekerj sama dengan para penegak hukum lainnya untuk mengupayakan stabilitas komoditas pangan (beras) dan pupuk.

Melambungnya harga beras dan distribusi pupuk yang tidak menentu, katanya, mengindikasikan

adanya mafia yang mempermainkan harga kedua komoditas tersebut.

Untuk pupuk, secara perlahan sudah mulai stabil, baik distribusi maupun harganya. “Ada 20 orang yang sudah tertangkap terkait masalah pupuk ini dan di Jatim ada enam orang yang diamankan terkait dengan pupuk ini,” ujarnya.

Pernyataan Menteri Pertanian tersebut langsung disikapi oleh Danrem 083 Baladhika Jaya Malang Kolonel Arm Totok Imam Santoso.

Ia menyebutkan, pihaknya bersama pihak kepolisian, dan Pemerintah Kabupaten Malang langsung membentuk satgas untuk menelusuri mafia harga beras di wilayah Malang Raya. “Kita langsung bentuk Satgas untuk memantau kondisi harga beras di lapangan. Satgas itu langsung terjun ke lapangan. Jika terbukti ada, akan ditindak tegas, akan ditangani oleh pihak kepolisian,” katanya.

Mentan bersama Bupati Malang, Rendra Kresna yang didampingi sejumlah petinggi militer di wilayah itu kemarin melakukan panen raya padi di atas lahan seluas 53 hektare di Desa Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. e-Money Picu Inflasi Sementara itu Bank Indonesia menilai, penggantian program penyaluran beras untuk warga miskin (Raskin) menjadi pemberian uang elektronik (e-money) kepada masyarakat, justru akan menimbulkan inflasi, khususnya kenaikan harga beras.

“Karena kalau diberikan e-money,

belum tentu untuk beli beras Bulog.

Melainkan beli ke pasar. Tekanan harga di pasar meningkat,” kata Kepala Bank Indonesia Kepulauan Riau Guti Raizal Eka Putra .

Masyarakat yang biasa mendapatkan Raskin dengan harga yang dikendalikan pemerintah, menjadi bebas menentukan membeli beras mana pun dengan e-money. Sehingga pemerintah menjadi kehilangan kuasa, untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok itu.

Selain itu, pemberian e-money sebagai pengganti Raskin, juga memungkinkan masyarakat untuk membeli kebutuhan yang lain, bukan beras. Meski begitu, ia mengatakan, setuju dengan pengalihan Raskin ke uang elektronik bila pemerintah ikut mengontrol penggunaan mata uang itu. “Bila e-money hanya bisa digunakan di Bulog,” kata dia.

Menurut dia, sejatinya peralihan dari penyaluran Raskin menjadi e-money demi meningkatkan penggunakan uang non tunai oleh masyarakat. “Untuk mendorong, agar masyarakat semakin dekat dengan perbankan,” kata dia.

Gusti mengatakan, dibandingkan memberikan uang tunai langsung ke masyarakat, memang lebih baik jika menggunakan e-money.

Menurut dia, uang tunai akan cepat habis di tangan masyarakat untuk membeli berbagai kebutuhan yang perlu dan tidak perlu. Berbeda de­ ngan uang elektronik, masyarakat akan lebih selektif menggunakan uang itu. n cyn, ira

Protes Permen KP, Bersama Nelayan Komisi B Ancam Ngeluruk Menteri l Sambungan hal 1

dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Jakarta sekaligus mendesak agar Permen KP tersebut dicabut karena sangat merugikan nelayan.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim Ka’bil Mubarok mengaku sangat kecewa dengan kebijakan Menteri KP yang sangat merugikan para nelayan.

Seharusnya keluarnya Permen KP disertai dengan piranti pendukung diantaranya terkait solusi atas larangan tersebut se­hingga nelayan tidak megap-megap. Apalagi ada keluarga nelayan yakni anak dan istri yang perlu dihidupi. Di sisi lain, para nelayan saat ini sebenarnya sudah pandai dan tahu hasil laut apa saja yang dilindungi, sehingga banyak dari mereka yang melakukan bididaya hasil laut.

“Jujur kami sangat menyesalkan kebijakan yang dibuat Menteri KP dengan dikeluarkannya Permen yang sangat tak manusiawi dan terkesan ‘membunuh’ mata pencarian nelayan.

Jangan asal melarang tapi tidak ada solusi atas kebijakan yang dibuat,”papar politisi asal PKB ini, Kamis (26/2).

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Jatim Zainul Luthfi mengatakan bahwa jumlah nelayan di Jatim sekitar 563 ribu. Jika masing-masing memiliki istri dan dua anak maka tidak kurang ada 2 juta penduduk Jatim yang menggantungkan hidupnya pada ikan di laut. “Kalau memang Permen KP itu merugikan nasib nelayan Jatim, tentu kami juga akan keberatan dan minta supaya Permen KP itu direvisi atau dicabut, “ ujar politisi asal FPAN DPRD Jatim.

Ia juga menengarai Permen KP itu justru menguntungkan bisnis pribadi Menteri Susi Pudjiastuti yang memi-

liki perusahaan ekspor ikan. Sebab ikan yang diekspor tentu harus besarbesar. “Mana mungkin rajungan, kepiting dan lobster yang ditangkap nelayan di laut bisa dipilihi yang besar-besar, kalau ikan budidaya baru mungkin. Jadi aturan itu harusnya tak dipukul rata, “ tegas Luthfi.

Selain itu, pelarangan penggunaan alat tangkap ikan pukat tarik yang sudah biasa digunakan nelayan tradisional juga tanpa diikuti sosiali­ sasi terlebih dulu. Bahkan solusi juga tidak dipikirkan sama sekali oleh Menteri KP setelah larangan dibuat.

“Kalau dilarang menggunakan pukat tarik, harusnya dipikirkan alat tangkap penggantinya dan nelayan tentu membutuhkan waktu untuk membiasakan dengan alat yang baru,” jelas politisi asal Sidoarjo.

Dijelaskan Luthfi, potensi ekspor hasil ikan di laut Indonesia itu sekitar Rp 800 triliun, namun realisasinya baru sekitar Rp 298 triliun. “Artinya Permen KP itu sejatinya tak menyentuh pokok persoalan. Justru adanya Permen itu akan menurunkan potensi ekspor perikanan secara nasional karena produksi nelayan turun akibat enggan ditangkap aparat karena dituding mencuri,” bebernya.

Sementara itu Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf juga akan mempelajari tuntutan nelayan Jatim yang menolak Permen KP No 1 dan No 2 Tahun 2015. “Kalau memang tuntutan nelayan itu objektif, tentu Pemprov Jatim akan menyurati pemerintah pusat, “ jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jatim Heru Cahyono mengaku enggan berkomentar terkait Permen KP karena itu kewenangan pusat. “Ka-

lau soal itu saya enggan komentar sebab itu kewenangan pusat, “ dalih mantan Bupati Tulungagung ini.

Berdasarkan data DKP Jatim, nilai ekspor perikanan Jatim adalah 25,7 % ekspor nasional. Sedangkan negara tujuan ekspor yakni Eropa, Amerika Serikat, Jepang dan Malaysia. “Kalau nelayan tak berani melaut karena takut ditangkap aparat, ya otomatis produksi ikan di Jatim ikut terdampak,” ungkap Heru.

Sedangkan sentra usaha perikanan tangkap yang ada di Jatim, lanjut Heru adalah di Brondong Lamongan, Prigi Trenggalek, Mayangan Probolinggo, Paiton Probolinggo, Tamperan Pacitan, Muncar Banyuwangi, Pancer Banyuwangi, Bulu Tuban, Paongsongan Sumenep, Lekok Pasuruan, Pondokdadap Malang, Puger Jember, Tambakrejo Blitar serta Panceng dan Bawean Gresik. “ Di masing-masing daerah itu, pemprov membantu pembangunan pelabuhan perikanan atau pusat pelalangan ikan,” pungkas Heru Cahyono.

Jateng dan Jabar Demo Sementara itu dari Jakarta dilaporkan, ribuan nelayan asal Jawa Tengah dan Jawa Barat mendatangi kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak Kamis (26/2) pagi.

Mereka mengepung kantor KKP untuk menuntut pencabutan Permen KP Nomor 1 dan 2 Tahun 2015 .

Kedatangan para nelayan, selain untuk menuntut pencabutan Permen, jugamenuntutpenghentianpembahasan mengenai larangan eksploitasi zona 0 hingga 4 mil dari pesisir. Koordinator aksi dariFrontNelayanBersatu,Tajudinbahkan mengancam akan mendatangkan lebih banyak nelayan apabila tuntutan mereka tidak dituruti. n cty, ira

11 5.

6.

7.

8.

9.

Desa Keduwung – Kecamatan Puspo Desa Bendro – Kecamatan Tutur Desa Karangjati – Kecamatan Lumbang Desa Welu Lang – Kecamatan Lumbang Desa Kalisat – Kecamatan Rembang

Di Kabupaten Probolinggo 1.

2.

3.

4.

Desa Kuripan – Kecamatan Kuripan Desa Condong – Kecamatan Gading Desa Suli – Kecamatan Pakuniran Desa Sumberejo – Lecamatan Wonomerto

Sumber: Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Jatim

Bangun Embung untuk Menghadapi Musim Kemarau l Sambungan hal 1

bung dari Dinas PU Cipta Karya Jatim.

Kepastian itu disampaikan oleh anggota Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Jatim Eddy Paripurna. Politisi PDIP asal Pasuruan ini menyampaikan rencana pembangunan embung di sejumlah titik di Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo itu sudah ada dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Pemprov Jatim. Sedang­kan pembangunannya akan dilakukan pada tahun ini.

“Untuk anggarannya sudah dibahas pada 2014.

Tahun ini terealisasi dan segera dibangun, sehingga pada 2016 sudah bisa difungsikan,” ujar Eddy Paripurna, Kamis (26/2) sore.

Bung Eddy panggil­an akrabnya menyatakan ada 13 titik yang akan dibangun embung tahun ini. Dari jumlah itu berada di Kabupaten Pasuruan sebanyak sembilan titik, sedangkan di Kabupaten Probolinggo ada empat titik. “Setiap titik (embung) mendapatkan dana sebesar Rp 150 juta dari APBD Provinsi. Embung itu akan menjadi solusi bagi warga yang selalu mengalami

kekeringan saat kemarau tiba,” paparnya.

Menurutnya, pemba­ ngunan embung tersebut hanya untuk kebutuhan air bersih warga, bukan untuk yang lain. Agar air tetap bersih dan tidak cepat mengendap, dalam pekerjaannya nanti setiap embung akan dilengkapi dengan geomembran.

“Pembangunan embung bukan untuk irigasi atau mengairi tanaman lainnya, pembangunannya hanya untuk memenuhi kebutuh­ an air bersih bagi warga sekitar,” jelas Mantan Wakil Bupati Pasuruan.

Embung akan diba­ ngun seluas 50 x 50 m2 dengan kedalaman tiga meter dan dirancang untuk mampu memenuhi kecukupan air bersih jika musim kemarau tiba. Embung ini juga akan dilengkapi dengan box tersier atau jalur keluarnya air.

Demi keamanan, di pinggir embung nanti akan dibangun pagar. Lokasinya pun harus memakai tanah bengkok. “Pihak Dinas PU Cipta Karya Provinsi Jatim hanya membantu dalam pembangunan fisik saja. Untuk kebutuhan lahan, pemerintah setempat yang menyediakan,” jelas Eddy Paripurna. n hil

Atasi Serangan Ulat Bulu, Pemkot Terjunkan Tim Penyemprot l Sambungan hal 1

Distan Surabaya Rasditya mengatakan karena posisi ulat bulu sumbernya dari lahan kosong yang penuh dengan semak belukar maka digunakan bahan kimia. Hal ini untuk mematikan ulat-ulat bulu secara cepat, dan mencari sumber munculnya ulat bulu. “ Penyemprotan ini sebagai langkah pencegah­ an agar tidak merembet ke rumah-rumah warga.

Harapannya agar semua tanaman yang ada di pekarangan kosong bersih dari ulat bulu,” ujar Didit sapaan akrabnya pada Bhirawa di sela penyemprotan.

Didit menambahkan, dalam penyemprotan ini pihaknya mencari sumber ulat bulu yang ada di lahan kosong setelah dilakukan penebangan pohon-pohon.

Alhasil, ada ratusan titik di batang pohon diketahui menjadi sumber munculnya ulat bulu. “ Kami fokuskan ke titik-titik munculnya ulat bulu. Karena tak mungkin kita sisir lahan yang seluas ini,” tambah Didit.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kota Surabaya Djustamaji mengatakan pihaknya akan terus melakukan monitoring hingga 5-6 hari ke depan.

“Setelah kami terjunkan tim penyemprotan, kami akan melakukan monitoring 5 sampai 6 hari ke depannya.

Sebenarnya wabah ulat bulu itu kan siklus perkembangbiakan untuk menjadi kupukupu, tapi semasa menjadi ulat kalau sampai meresahkan warga kita akan turun untuk membasminya,” ujar Djustamaji.

Mantan Kepala Dipenda Kota Surabaya menambahkan penyemprotan ini tidak menjangkau semua lokasi pekarangan, karena lahan cukup luas. Namun, penyemprotan ini diharapkan sudah mampu mengurangi keresahan warga sekitar.

“Paling tidak penyemprotan ini sudah mampu mencegah datangnya kembali ulat bulu hingga masuk ke rumah,” imbuhnya.

Sementara itu Ke­ pala Pusat Kesehatan Masyarakat Tanah Kali Kedinding, Rias Arimukti, menyatakan, sampai saat ini jumlah korban akibat gigitan ulat bulu sebanyak 12 orang.

Dari 12 orang yang terserang ulat bulu, penderita tidak mengalami kejadian yang serius. ‘’Penderita hanya mengalami gatal-gatal, sedikit panas, setelah diberikan minyak gosok mereka sembuh. Jadi tidak ada penderita yang berobat ke Puskesmas, hanya diobati sendiri di rumah,’’ ucapnya.

Menurutnya, serangan ulat bulu ini jarang terjadi di daerah Kendiding Surabaya.

Sejak 2012 serangan ulat bulu tidak pernah terjadi. ‘’Jika serangan tomcat itu terjadi tahun lalu, sedangkan ulat bulu baru kali ini saya ketahui,’’ tambahnya.

Sementara itu Kepala Dinkes Surabaya drg Febria Rachmanita menyatakan, untuk mengatasi serangan ulat bulu, Dinkes telah melakukan kordinasi dengan Dinas Pertanian (Distan) Surabaya. Untuk tugas Dinkes hanya memberikan layanan pengobatan, sedangkan Distan akan melakukan penyemprotan. n geh, dna

Usung Tema Novum Ethno, Tampilkan 20 Motif Unggulan l Sambungan hal 1

“Ikhtiar kami memajukan industri kreatif batik disambut positif. Para desainer dan pelaku fesyen nasional melibatkan Banyuwangi dalam Indonesia Fashion Week. Semoga ini menjadi pembuka jalan agar batik kami semakin dikenal luas,” ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Selama dua tahun berturut-turut, Pemkab Banyuwangi rutin menggelar event Banyuwangi Batik Festival (BBF). Pagelaran BBF ini merupakan wujud komitmen pemerintah dan masyarakat Banyuwangi dalam menumbuhkembangkan kekayaan budaya lokal, khususnya untuk mengeksplorasi khazanah kekayaan batik lokal.

“Saat daerah lain semangat membawa tema budaya luar/global ke tingkat lokal, kami justru membawa tema budaya lokal ke level global. Salah satunya lewat Batik Festival,” ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Dijelaskan Bupati Abdullah Azwar Anas, di Banyuwangi menampilkan batik tidak hanya menjadi penanda, namun sebuah kebanggaan yang berujung pada kesejahteraan para pelaku industri ini. Sebab batik kini bukan lagi dianggap bagian dari gaya lawas, tapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup masa kini. Batik telah menjadi tren. “Tren ini harus dijawab dengan keseriusan semua elemen untuk mendorong pengembangan batik, baik dari sisi desain, kemasan event, maupun aspek ekonominya,” katanya.

Helatan IFW ini juga akan melibatkan sejumlah desainer lokal Banyuwangi.

Mulai dari para perajin batik, fashion desainer, hingga pengusaha distro lokal.

Karya-karya mereka akan diikutkan dalam pameran dagang mulai dari 26 Februari - 1 Maret 2015 di JCC. Sudah sebulan terakhir ini mereka serius menggarap karya mereka sebagus mungkin. Seperti Anita Yuni, fashion designer asal Banyuwangi ini

juga tengah menyiapkan karyanya yang akan ditampilkan di booth IFW. Anita di ajang bergensi ini kebagian mengisi booth dengan tema Androginy, menggabungkan dan meleburkan maskulinitas dan feminitas dalam sebuah kreasi. “Androginy agak susah sih untuk desainer busana muslim, apalagi karakterku kasual feminim.

Tapi ini tantangan buat aku. Dan Alhamdullilah kami sudah selesai dan Bu Pricil setuju semua rancanganku,” kata Anita Yuni.

Ada 10 desain baju yang tengah disiapkan Anita di booth nanti. Semua baju yang akan ditampilkan didesain dan dikerjakan oleh tangan-tangan terampil artisannya. Bahan yang digunakann untuk desainnya, murni batik khas Banyuwangi yang diwarnai de­ ngan pewarna alam dari kayu secang dan daun mangga. Sehingga warna yang dihasilkan soft dan natural.

Selama proses pengerjaan 10 desainnya ini, Anita mengaku membu-

tuhkan waktu sekitar 24 hari, dari mulai mendesain sampai finishing baju. “Sekarang ini lagi pasang detil untuk baju-bajunya, pakek bungabunga handmade dan manik-manik yang bentuknya tiles. Untuk aksesorisnya aku nimpalin aksesoris yang ukurannya kecil, bow, crisantheum dan seruni yang cocok untuk dipakai sehari-hari. Untuk hijabnya aku pilih hijab batik dua tone yang lembut tapi kelihatan fresh,” kata Anita.

Dari 44 motif batik khas Banyuwangi, Anita menggunakan dua motif paras gempal dan gedhekan, kedua motif ini dipilih kata Anita lebih edgy, fresh dan simple cocok banget untuk tema Androginy. “Dengan bisa menggelar karya di IFW, batik khas Banyuwangi semakin dikenal sebagai salah satu sentra batik yang punya karakter unik dan khas. Di sisi lain dengan diikutkannya kami di sini kita bisa melatih jiwa enterpreneurship yang mandiri,” kata Anita. *

UTAMA

12

Jumat Pahing, 27 FEBRUARI 2015

UPT Dikbangkes Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Peringatan Hari Anak Nasional 2015

Saatnya Lebih Serius Ngopeni Bakat Seni Pelajar Peringatan HAN, Dimeriahkan Wayang Kulit Hingga Wayang Orang Tak perlu dipungkiri bahwa Jawa Timur adalah gudangnya kesenian.

Namun, ‘gudang’ bisa saja kosong jika tidak diisi oleh pemiliknya.

Karena itu, kesenian harus terus diwariskan agar tetap utuh dan dapat dinikmati oleh setiap generasi sebagai kekayaan budaya Jatim.

L

antas kepada siapa kesenian itu harus di wariskan? Maka tidak lain adalah kepada anak-anak muda, pelajar-pelajar di sekolah atau kepada siapa saja yang peduli akan kesenian. Ini juga harus menjadi perhatian stake holder di pemerintahan. Termasuk Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim yang selama ini selalu bersinggungan dengan ngopeni (Membina) generasi bangsa.

Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi menilai, peningkatan mutu pendidikan berhubungan dengan kemampuan berfikir anak. Ada anak yang dominan menggunakan otak kiri, sehingga mahir dalam berfikir logis, analitis atau matematis. Namun ada pula yang dominan otak kanan seperti yang gemar menyanyi, menari atau ekspresi yang lain. Keduanya harus mendapat penghargaan dan pembinaan masing-masing sesuai bakatnya.

“Setiap tahun kita membuat panggung untuk anak-anak yang memiliki bakat kesenian.

Mulai dari seni mendalang, karawitan, membatik, menari dan lainnya,” tutur Harun usai

Akbar Syahalam, asal SMPN 2 Nganjuk ketika menggelar eksibisi mengawali lomba dalang bocah se Jatim.

Dr Harun MSi

Sekretaris Dindik Jatim memberikan gunungan ke Akbar Syahalam sebelum menggelar pertunjukan wayang kulit.

menghadiri Lomba dalang Bocah se Jatim dalam rangka Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) di UPT Pendidikan dan Pengembangan Kesenian Sekolah (Dikbangkes) Dindik Jatim, Kamis

(26/2).

Panggung-panggung ini, menurut Harun dibuat agar bakat-bakat kesenian yang telah melekat pada anak dapat dikembangkan. Terlepas setelah mereka menginjak remaja masih tertarik dengan kesenian atau justru ke dunia teknologi, sains atau bidang lainnya. Namun, potensi ini tetap harus mendapat perhatian khusus. Termasuk saat mereka ingin mengem-

Kontingen asal Kabupaten Banyuwangi sukses meraih Juara I lomba membatik se Jatim.

bangkan bakatnya melalui pendidikan formal, misalnya dengan masuk ke SMK kesenian.

“Kita harus melihat sejauh mana potensi kesenian yang dimiliki anak-anak di Jatim. Bakat kesenian ini tidak hanya ada di satu daerah saja,” tutur Harun. Kenyataannya, akses untuk bisa ke sekolah kesenian masih jarang.

Karena itu, analisa ini dapat dijadikan pijakan Dindik Jatim untuk mendirikan sekolah baru atau membuka jurusan baru bidang kesenian.

“Dimana kita akan membangun sekolah baru atau jurusan baru di SMK itu harus terencana agar sesuai dengan potensi lokalnya. Termasuk di kesenian ini,” tutur Harun. Sekretaris Dindik Jatim Dr Sucipto menegaskan, pendidikan merupakan alat yang efektif untuk mentransformasikan kesenian ke genarasi muda.

Sebab, sekolah bisa mengintervensi anak untuk mencintai dan memahami makna kesenian.

“Kalau bakat itu tergantung minatnya. Yang penting mereka mencintai kesenian agar bisa mempelajari maknanya,” tutur Sucipto. Menurut dia, kesenian dapat menyempurnakan fungsi pendidikan tidak hanya mencetak anak menjadi pintar, melainkan juga berkarakter.

Tari bedhoyo kendi ditampilkan siswa asal SMPN 1 Kertosono, Nganjuk membuka kegiatan peringatan HAN 2015 di UPT Dikbangkes.

Sementara itu, Kepala UPT Dikbangkes Dindik Jatim Efie Widjajanti menambahkan, even peringatan HAN ini dikemas dalam dua agenda. Yakni pengenalan media kesenian dan lomba kesenian. Beberapa kesenian yang dilombakan ialah, dalang bocah, cipta puisi, membatik dan melukis. “Setiap tahun, lahir sosoksosok baru dalang bocah yang bisa kita harapkan untuk mengembangkan dunia pewayangan di Jatim,” tutur dia. Efie mengatakan, bakat-bakat mereka ini harus bisa diapresiasi. Karena itu Dindik Jatim akan mengajak mereka yang berbakat untuk road show di daerah-daerah untuk memancing minat anak dari daerah lain. Selain itu, mereka juga akan diantar untuk beradu di tingkat nasional.

“Anak-anak kita sudah langganan juara nasional. Sekarang kita harus lebih serius membinanya,” tutur Efie. Sementara terkait pengenalan media kesenian, Efie menuturkan tidak semua anak berbakat seni. Namun mereka tetap harus menganal asal-usul warisan budayanya. Kesenian ini adalah alatnya. Mulai dari wayang kulit, wayang orang, tari-tarian, hingga karawitan. Q tam*

Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Jatim Pembukaan Diklatpim Tingkat II Angkatan XXXV 2015

Wagub: Inovatif Tapi Harus Mengerti Aturan Disaksikan Kepala LAN RI Prof.

Agus Dwiyanto, Wagub Jatim, Drs H Saifullah Yusuf dan Kepala Badiklat Jatim, Dr Saiful Rachman, peserta Diklatpim II menandatangani pakta integritas.

Wakil Gubernur Jawa Timur Drs. Saifullah Yusuf Membuka dan Sekaligus Menyampaikan Materi Pada Peserta Diklat Pim II Angkatan XXXV Provinsi JawaTimur

Tugas sebagai pelayan masyarakat membuat Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau birokrat dituntut untuk bisa melakukan inovasi agar bisa memberikan pelayanan maksimal. Namun sebelum melakukan inovasi para pemimpin tentunya harus memahami aturan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

M

enurut Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs H Saifullah Yusuf, gagasan dan ide-ide yang inovatif sangat diperlukan dalam bekerja yang muaranya untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi Inovasi tidak akan mungkin bisa tercipta jika tidak ada ide atau gagasan positif, karena ide merupakan dasar terciptanya sebuah inovasi dalam bekerja.

Setelah ide dicipta, cara selanjutnya menjabarkan dan mengimplementasikan ide dalam sebuah program kerja. “Mencari ide

Wakil Gubernur Jawa Timur Menyematkan Tanda Peserta Diklat Pim II Angkatan XXXV Provinsi Jawa Timur 2015 di Badan Diklat Jl. Balongsari Tama Tandes Surabaya.

juga tidak semudah yang dibayangkan, apalagi mengaplikasikan ide dalam suatu program kerja agar menjadi inovatif,” kata Saifullah Yusuf saat membuka Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXXV Provinsi Jatim Tahun 2015 di Badiklat Provinsi Jatim, Jl. Balongsari Tama, Kamis (26/2).

Selain berinovasi dalam bekerja, birokrat juga harus taat dan memahami segala aturan aturan yang berlaku sehingga dalam bekerja bisa selamat hingga akhir jabatan.

Dicontohkan, ada seorang pemimpin yang berinovasi membangun fasilitas umum untuk warganya dengan cara membebaskan lahan warga. Sang pemimpin memberikan nilai lebih dari kesepakatan pemerintah. Baginya, mengabdikan diri pada masyarakat merupakan bentuk menyejahterakan masyarakatnya. Akan tetapi, pemimpin ini tidak memahami aturan sehingga di akhir jabatannya ia berurusan dengan hukum. “Jadi pemimpin harus memahami aturan yang berlaku. Jangan sampai, kita memiliki niat yang baik, tetapi tidak disertai aturan. Maka yang terjadi berurusan dengan pihak berwajib. Pejabat eselon di masing-masing instansi pemerintah, berinovasilah dan tunduk sekaligus taatlah pada peraturan dan perundangan yang berlaku,” kata pejabat yang akrab di sapa Gus Ipul itu.

Ia berpesan bahwa pada akhirnya seorang pemimpin yang berperan didalam pengambilan keputusan mulai dari pemimpin negara hingga pemimpin instansi di lingkungan pemerintahan. “Kepala SKPD merupakan pemimpin dalam instansi yang memiliki banyak staf dimana pada akhirnya di saat

pengambilan keputusan dan tanggung jawab ia harus melakukannya dengan tepat. Jadilah pemimpin yang terus amanah dan berinovasi karena saat ini sorotan terhadap birokrat sangat kuat,” harapnya.

Kepala LAN RI, Prof. Agus Dwiyanto meminta kepada birokrat untuk selalu melakukan inovasi dan pembaharuan serta mengambil inisiatif di lingkungannya dalam rangka memperbaiki kinerja. “Saya berharap pejabat eselon II bisa mengaplikasikan inovasi di masing-masing instansi daerah. Jadilah pemimpin perubahan dan manfaatkanlah kompetensi anda untuk menciptakan inovasi positif bagi masyarakat,” ujarnya.

Kepala Badiklat Provinsi Jatim, Dr. Saiful Rachman mengatakan, Diklat bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan yang strategis pejabat sturktural pada eselon II yang akan mengembangkan tugas dan fungsi pemerintah di masing-masing instansi pemerintahan. Peserta Diklat PIM II diikuti sebanyak 60 peserta berasal dari instansi pemerintah pusat yakni kementrian, instansi pemerintah provinsi dan kab/kota. Q wwn*