Harian Bhirawa Edisi 27 April 2015

Mudah-mudahan dengan di-launchingnya pirus hitam Situbondo bisa mengundang perhatian masyarakat untuk mengetahui keunggulankeunggulan yang tersimpan dalam motif batu akik asal Situbondo ini,”

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 8

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto SH

Senin Legi, 27 APRIL 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

27 APRIL 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 08.00

Menerima Penghargaan dari Kemendagri di Jakarta

 Wagub H Saifullah Yusuf 14.00

Parenting East Java Scouth Challange di Bumi Perkemahan Serut Blitar

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 07.00 09.00

Upacara Hari Otoda di Kantor Gubernur Jatim Menghadiri Rapat DPRD Jatim

Libatkan Pelajar, Siapkan Revisi Perda Perlindungan Anak Dindik Surabaya, Bhirawa Surabaya tengah bersiap melakukan revisi Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan anak. Dalam perubahan ini, sejumlah pihak diberi kesempatan untuk memberi masukan. Termasuk para pelajar yang selama ini hanya berperan sebagai sasaran dari regulasi.

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Retnowati mengatakan, para pelajar telah dikumpulkan untuk menyuarakan pendapatnya tentang perlindungan anak yang sesuai harapan mereka. Para siswa merupakan pengurus Organisasi Pelajar Surabaya (Orpes). Selama ini, mereka telah aktif mendampingi teman-temannya di sekolah melalui konselor sebaya dan berbagai kegiatan lain di sekolah. “Pendapat mereka akan menjadi masukan dalam pembaharuan Perda Perlindungan

 ke halaman 11

Kota Surabaya saat ini tengah merevisi Perda Perlindungan Anak. Dalam perubahan ini, sejumlah pihak diberi kesempatan untuk memberi masukan. Termasuk para pelajar yang selama ini hanya berperan sebagai sasaran dari regulasi.

Pameran UMKM Warnai Rakor Apeksi Malang, Bhirawa Momentum Rapat Koordinasi (Rakor) Asosiasi Pemerintah Kota (Apeksi) Koordinator Wilayah IV yang akan berlangsung pada 27-28 April ini dijadikan sarana untuk pamer Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Malang.

Sebanyak 13 wali kota anggota Apeksi Korwil IV, Minggu (26/4) kemarin diajak oleh Wali Kota Malang Muhammad Anton selaku tuan rumah untuk melihat secara langsung UMKM yang berkembang di sana.

Muhammad Anton di sela-sela menyambut kedatangan wali kota se wilayah Kordinasi Wilayah IV mengutarakan, pihaknya telah menyiapkan beberapa kegiatan untuk menyambut kehadiran 13 wali kota di Kota Malang.

“Ini momentum yang bagus untuk lebih mengenalkan Kota Malang kepada pimpinan daerah di luar Kota Malang. Harapannya keberadaan Kota Malang semakin dikenal dan dikenang oleh para

Nganjuk Jadi

Lautan Ontel

Nganjuk, Bhirawa Kota Nganjuk, Minggu (26/4) menjadi lautan sepeda tua atau yang lebih dikenal sepeda ontel. Sebuah acara langka dan menarik, ribuan sepeda antik se-Jawa Bali berkumpul untuk mengikuti

parade keliling Nganjuk dan pameran di Alun-alun setempat.

Lautan sepeda klasik yang digagas oleh Komunitas Sepeda Tua Indonesia (KOSTI) Nganjuk ini menampilkan berbagai koleksi sepeda

Pajak Tak Capai Target, Pusat Potong Dana Perimbangan Jatim Rp 600 M DPRD Jatim, Bhirawa Akibat perolehan pajak pada triwulan pertama tidak memenuhi target, dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk Provinsi Jatim untuk 2015 menurun. Dari sebelumnya Rp 1,3 trilun, turun menjadi Rp 700 miliar. Akibat pemotongan dana ini dikhawatirkan akan berdampak pada program pembangunan di masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Jatim Ahmad Iskandar mengungkapkan perolehan pajak pada triwulan pertama mestinya sebesar 20%. Namun faktanya baru terealisasi 12%. “Kami tidak tahu penyebabnya. Namun bisa jadi, ini akibat situasi ekonomi

masyarakat yang kurang baik,”kata Iskandar, Minggu (26/4).

Politisi Partai Demokrat ini menyatakan, turunnya dana perimbangan tentu akan berimbas pada program pembangunan di Jawa Timur. Sejumlah program dan

sektor yang mestinya bisa disuntik dana dari pusat bisa tersendat karena tidak ada suplai anggaran yang cukup. “Dampak paling dekat bisa terasa pada Perubahan APBD pertengahan tahun nanti. Tambahan untuk beberapa program di sejumlah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) bisa berkurang atau bahkan tidak ada karena anggaran tidak cukup,”ujarnya.

Tak hanya itu, program pembangunan yang sudah disusun da-

 ke halaman 11

Pesta Narkoba, Politisi PDI Perjuangan Dicokok Kodim Pamekasan, Bhirawa Seorang oknum politisi PDI Perjuangan ditangkap Kodim 0826/Pamekasan karena ketahuan pesta narkoba jenis sabu.

“Tersangka bernama Juanda Cahyono (42) warga Dusun Umbul II, Desa Bandaran, Kecamatan Tlanakan,” kata Komandan Kodim 0826/Pamekasan Letkol Arm Mawardi kepada wartawan di Pamekasan, Minggu (26/4).

Juanda Cahyono merupakan kader PDI Perjuangan dan pada Pemilu Legislatif 2015, Juanda tercatat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Pamekasan periode 2014-2019 nomor urut 1. Pria ini men-

 ke halaman 11

Terpilih Secara Demokratis Istri Sekdaprov Jatim Ny Hj Chaerani Yuliaty Akhmad Sukardi SSos terpilih secara demokratis menjadi Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Setdaprov Jatim masa bakti 2014 2019.

Proses pemilihan Ketua DWP tersebut dilakukan dalam rangkaian acara Raker DWP Setdaprov Jatim yang dibuka secara resmi oleh Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad

 ke halaman 11

klasik dari seluruh Indonesia dan bahkan dari luar negeri.

Selain itu juga diramaikan berbagai kegiatan menarik seperti Classic Bicycles Freestyle, tur sepeda dalam kota,

istimewa/dok dandim pamekasan

Politikus PDI Perjuangan Juanda Cahyono ditangkap petugas saat pesta narkoba di rumahnya di Desa Bandaran.

 ke halaman 11

 ke halaman 11

ristika/bhirawa

Jalanan di Kota Nganjuk yang menjadi lautan sepeda ontel saat parade sepeda tua digelar, Minggu (26/4) pagi.

Posisi Sekretaris Korpri Diperebutkan 25 Pejabat 5 Pendaftar Dipastikan Gagal Lelang Jabatan Pemprov, Bhirawa Sebanyak 32 pejabat eselon III yang mendaftar lelang jabatan di lingkungan Pemprov Jatim, mulai Sabtu (25/4) lalu, telah mengikuti proses assessment atau seleksi kompetensi. Rencana proses assessment ini akan berakhir Selasa (28/4), kemudian disusul esok harinya dengan proses wawancara.

Berdasarkan data yang didapat dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim, sebenarnya ada 36 pejabat yang mendaftar. Namun setelah dilakukan seleksi administrasi, ada empat pejabat yang tidak memenuhi persyaratan.

 ke halaman 11

Gerindra Buka Calon Bukan Kader, PPP Optimistis Menang di Tapal Kuda Hadapi Pilkada Serentak di Jatim Surabaya, Bhirawa Sadar persangan begitu ketat dalam menghadapi Pilkada serentak pada 15 Desember 2015, Partai Gerindra terus melakukan survei. Bahkan partai yang dikomandani Prabowo Subianto ini tidak mematok harga mati dalam mengusung calon kepala daerah di 19 kab/kota di Jatim. Artinya, Partai Gerindra siap mengusung calon meski bukan kader dengan catatan popularitas, kapabilitas dan elektabilitas yang dimiliki calon cukup tinggi di

 ke halaman 11

Banyuwangi Getol Bersih-bersih Sungai

Dikemas Seperti Festival, Ajak Masyarakat Peduli Lingkungan Pemkab Banyuwangi terus melakukan terobosan untuk mengajak masyarakatnya berpartipasi aktif dalam berbagai bidang. Di bidang lingkungan, program terbaru yang juga mampu melibatkan masyarakat banyak adalah Festival Kali Bersih yang dilakukan di sejumlah sungai di daerah berjuluk The Sunrise of Java itu, Minggu (26/4).

Diananta Putra, Banyuwangi

Ny Hj Chaerani Yuliaty Akhmad Sukardi SSos

Sentil..  PKB Anggaran minim, kebingungan menata  siapkan kaderDKP muda disandingkan Saifulkota Ilah  Jangan Ada duit bingung, tak kapabel, ada duitinovatif juga bingung  hanya muda, tapi dan memiliki visi jelas  Bina Wagub minta Badiklat sanksi anggaran katering  Marga ajukan tambahan  Jangan Makanya jangan cari yang murahrealisasi saja di lapangan yang  hanya nambah anggaran, penting  Hak angket Menkumham tak relevan lagi  Kades Hasil akhir sudahjuru bisapengairan ditebak dituntut tiga bulan penjara  penganiaya  Pemimpin berwatak preman kok bisa kepilih

Festival Kali Bersih itu dimulai dari Sungai Lo yang terletak di pusat kota dan kegiatan bersihbersih itu dipimpin oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Ratusan warga ikut terlibat dan kompak untuk turun ke sungai.

Bupati muda ini berbaur dengan warga memunguti sampah-sampah yang menggenang maupun yang hanyut terbawa arus air. Selain bupati, bersih-bersih sungai itu juga dihadiri seorang bintang asal Jakarta yang mampu menyedot perhatian masyarakat. Dia adalah

seorang komedian, Raditya Dika.

Penulis dan sutradara film ini memberikan apresiasi positif terhadap program Pemkab Banyuwangi yang dikemas dalam bentuk festival sehingga menyenangkan bagi warga itu.

“Selain bisa membuat warga kompak, dampak lainnya dari program bersih-bersih sungai ini adalah kebersihan lingkungan.

Anak muda Banyuwangi harus ikut menyukseskan program lingkungan

 ke halaman 11

Masyarakat saat membersihkan sungai di Banyuwangi, Minggu (26/4).

SURABAYA

2

Senin Legi 27 APRIL 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Pemkot Diminta Kaji Ulang Rencana Penutupan TRS Pemkot Surabaya diminta mengkaji ulang keputusan untuk menutup Taman Rekreasi Surabaya (TRS). Secara tegas DPRD Surabaya menetang langkah penutupan, karena TRS telah menjadi salah satu ikon Kota Surabaya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Dikatakan H Junaedi wakil ketua Komisi D DPRD Surabaya yang membidangi Kesra, bahwa langkah penutupan TRS harus dilakukan kajian yang mendalam karena sangat berlawanan dengan semangat mengurangi pengangguran di wilayah kota Surabaya.

“Di bidang Kesra, tentu sudut pandang kami adalah dampaknya terhadap kepentingan masyarakat kebanyakan, tentu bukan segelintir orang, utamanya bagaimana dengan semangat pemkot soal mengurangi pengangguran, apalagi dampak rencana penutupan ini akan mengorbankan 110 karyawannya,” tegasnya. (24/4) Junaedi juga berpendapat bahwa vonis pailit yang dijadikan alasan Pemkot untuk menutup TRS adalah sepihak, karena yang bisa menentukan hanya pihak Pengadilan, apalagi hasil laporan terakhir rapat pemegang saham PT Star sebagai pengelola masih mendapat deviden yang cukup besar yang 1,8 miliar rupiah.

“Jangan vonis pailit itu hanya sepihak dari Pemkot, dan setahu saya vonis pailit itu hanya oleh pengadilan, karena hasil rapat pemegang saham di laporkan bahwa PT Star melaporkan jika tahun ini bisa mendapatkan deviden dari TRS senilai 18 miliar rupiah, ini kan jadi simpang siur, siapa yang benar, agar

obyektif maka dipakai saja tim audit independent,” tandasnya.

Masih Junaedi, saya tidak sepakat lokasi TRS ditutup, pindahkan atau diberikan alternatif lain, seharusnya pemkot tidak berfikir prifit oriented terhadap TRS, karena tempat rekreasi murah ini telah menjadi ikon kota Surabaya karena juga berfungsi sebagai tempat pendidikan anak.

“Siapapun pasti akan berfikir, ada motivasi apa pemkot Surabaya menutup TRS, janganjangan merupakan salah satu upaya untuk menggiring masyarakat ke tempat rekreasi lain yang sejenis seperti Suroboyo Carnival yang harga tiketnya lebih mahal, kalau benar, artinya kebijakan ini bernuansa membela kepentingan pengusaha, bukan memikirkan kepentingan masyarakat,” cetusnya.

Hal senada juga dikatakan Baktiono anggota Komisi B yang membidangi perekonomian, bahwa keberadaan taman rekreasi Surabaya (TRS) telah menjadi rekreasi rujukan masyarakat kelas bawah, karena harga tiketnya terjangkau sementara fasilitasnya komplit.

“TRS itu kan tidak merugikan pemerintah kota, lantas apa tujuan penutupan itu, padahal sudah tau jika lokasi ini telah menjadikan rujukan masyarakat yang tidak mampu berrekreasi,

PANGGUNG BIROKRASI

Pemkot Masih Kaji Kenaikan Tarif KBS Pemkot, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya saat ini masih mengkaji usulan dari Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) tentang kenaikan harga tiket masuk Kebun Binatang Surabaya (KBS).

Disampaikan oleh Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya, Hendro Gunawan, Saat ini Pemkot sedang melakukan kajian terkait kenaikan tiket masuk KBS untuk menyikapi sejumlah keberatan dariu masyarakat.

Menurut Hendro Pemkot akan mendesak PDTS agar mencari alternatif lain sebagai langkah untuk meningkatkan pendapatan.

Selain masih banyak persoalan yang belum diselesaikan pihak PDTS jika kenaikan tiket ini diambil pihak pengelola, seharusnya juga diimbangi dengan berbaikan sarana dan prasarana. ‘’Kita kaji dulu, kita lihat biaya operasionalnya berapa dan upaya-upayanya seperti apa karena tiket itu menjadi salah satu sumber pendapatan untuk menjalankan operasional,’’ kata Hendro Gunawan ketika dikonfirmasi Bhirawa.

Namun Hendro Gunawan mengatakan bahwa untuk membiayai operasional bisa juga digali dari sumber lain misalnya dari reklame, penyewaan tempat untuk restoran dan masih banyak lagi.

Untuk itu Pemkot akan mengevaluasi lagi hal ini. Pemkot juga belum menerima perhitungan detail pihak PDTS KBS terkait usulan ini. Namun menurut mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini beberapa usulan lain seperti program CSR, Sahabat Satwa serta membuka aktifitas ekonomi di area KBS akan didukung penuh dan didukung oleh Pemkot Surabaya. Dengan itu diharapkan hal ini bisa menjadi alternatif selain kenaikan harga tiket.Q dre

geh/bhirawa

Penjaga keamanan Taman Remaja Surabaya (TRS) saat berjaga di loket masuk, Minggu (26/4). karena harga tiketnya terjangkau Surabaya sejak lama.

Hal yang sama juga dikatakan dan fasilitas hiburannya komplit, Salah satu pengunjung, Se- warga Kedung Tarukan, Budi terutama bagi anak-anak TK,” tyorini yang sering mengunjungi Santoso. Dirinya juga menyeucapnya.

Taman Remaja Surabaya ini salkan penutupan tersebut. Metidak setuju jika TRS ditutup. nurutnya saat ini tempat hiburan Masyarakat Menyayangkan Pasalnya tempat itu adalah murah di Surabaya sedikit dan Pengunjung Taman Remaja hiburan bagi warga menengah ke jika nantinya taman remaja Surabaya (TRS) menyesalkan bawah. Belum lagi tempat ini ditutup, masyarakat Surabaya rencana Pemkot Surabaya yang bukan hanya sekadar berma- akan semakin sulit mencari akan menutup taman yang se- in,melainkan juga untuk ke- tempat hiburan murah. “ Ini lama ini sudah menjadi tempat giatan-kegiatan edukasi bagi tidak boleh ditutup! Tidak ada hiburan tersendiri bagi kalangan anak-anak yang masih sekolah. tempat lagi,” tegas Budi yang masyarakat menengah ke bawah “Tidak setuju karena TRS ini sering mengajak anaknya bertersebut. Para pengunjung pun juga sering mengadakan lomba main dan belajar di TRS ini. mengaku kaget mendengar ren- bagi anak-anak. Kalau ditutup Para pengunjung berharap cana penutupan tersebut. Sebab, dimana lagi ?,” katanya ketika Pemkot membatalkan rencana TRS sudah menjadi ikon kota ditemui Bhirawa, Minggu (26/4) penutupan TRS karena akan

Pilkada Surabaya

Saling Tunggu, Parpol Siap Umumkan Calon Juni Surabaya, Bhirawa Partai politik di Surabaya agaknya masih saling menunggu untuk memunculkan pasangan calon Wali kota Surabaya. Sejumlah partai menyebut bakal mengumumkan pencalonan paling lambat bulan Juni mendatang.

Dari PDIP, menyebutkan partai tersebut di kota ini bakal menetapkan pasangan kandidat Cawali-Cawawali pada 1 Juni nanti. “Jika tak ada perubahan, di tanggal itu, surat keputusan pasangan yang akan kami usung, sudah resmi,” kata ketua Fraksi PDIP Sukadar, Sabtu (25/4).

Hanya saja, Sukadar belum membeber siapa kandidat yang bakal diusung partai banteng itu.

Dia Cuma menyebut, saat ini, ada dua rencana yang sedang disiapkan PDIP terkait Pilwali nanti.

Opsi pertama adalah, kandidat yang diusung PDIP nanti butuh kampanye model gerak cepat. “Sedangkan, opsi kedua adalah mengusung kandidat, namun model kampanyenya seperti jalan sehat,” katanya.

Dua opsi ini tergantung siapa paket kandidat yang akan diusung oleh PDIP dalam Pilwali mendatang. “Kami tetap menunggu instruksi dari DPP,” katanya.

Di lain pihak, Sekretaris DPC Partai Demokrat, Junaidi, mengaku proses penetapan calon sedang berlangsung di tingkat DPD. Na-

mun tentang kapan Demokrat bakal mengumumkan calon yang bakal diusung, Junaidi mengaku belum bisa memastikan.

“Kemungkinan besar pengumuman calon dari Demokrat usai gelar Kongres ke IV yang kebetulan di Surabaya. Jadi kalau Kongres nya Mei berarti kemungkinan besar bulan Juni baru kami mengumumkan,’ terang Junaidi yang juga anggota Komisi D DPRD Surabaya ini.

Sementara dari partai Golkar ,usai perombakan struktur kepengurusan DPD II , mulai memanasi mesin politiknya jelang perhelatan Pilwali.

Jum’at(24/4) kemarin, manuver awal sudah dilakukan partai beringin itu, yakni dengan membentuk tim penjaringan bacawali-bacawawali. Tim ini yang nantinya bakal menjaring bakal kandidat yang potensial untuk bisa diusung Golkar.

Tak hanya itu, tim ini juga memulai komunikasi dengan parpol lain untuk membentuk koalisi. Penyusunan tim penjaringan Bacawali-bacawawali

itu ditetapkan dalam rapat pleno pengurus harian baru DPD II PG yang dipimpin Plt ketuanya, M Alyas.

Sebelumnya, internal PG baru saja mengalami suksesi pasca pergantian kursi ketua dari Adies Kadir ke Alyas. “Tim ini memiliki dua tugas penting,” kata Alyas.

Dia menjelaskan, untuk tahap awal, tim penjaringan ini bakal menggelar roadshow komunikasi politiki dengan sejumlah figur potensial yang masuk dalam pantauan PG Surabaya.

Lantas, siapa kandidat yang masuk dalam radar itu? Meski belum menyebut nama, Alyas membeber ada sejumlah sosok yang jadi incaran PG. Salah satu yang diincar Golkar adalah sosok dari kalangan akademisi dan perwakilan Nahdlatul Ulama (NU).

“Sebab, Surabaya adalah pusat dunia pendidikan. Di sini banyak akademisi yang memiliki leadership. Selain itu, kota ini juga menjadi salah satu basis Nahdliyin,” kata Alyas.

Selain itu, sosok lain yang dianggap potensial untuk maju Pilwali nanti adalah tokoh dari kalangan pengusaha maupun pengusaha muda. “Kota ini memiliki banyak pengusaha maupun pengusaha muda yang berpotensi menjadi pemimpin SuQ gat rabaya,” ujar Alyas.Q

Tak Siapkan Data, Calon Wali Kota Jalur Perseorangan Akan Kesulitan Surabaya, Bhirawa Bakal calon Wali Kota (Bacawali) Surabaya yang ingin maju maju melalui jalur perseorangan dipastikan harus bekerja ekstra mulai saat ini. Karena sebagaimana persyaratan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk maju dalam Pilkada, calon perseora-

merugikan masyarakat terutama kota Surabaya untuk mencari tempat hiburan murah. Selain itu, TRS adalah salah satunya tempat ajang perlombaan bagi pelajar mulai TK sampai SMA yang ada di Surabaya.

Sementara itu, Ratusan karyawan Taman Remaja Surabaya (TRS) terancam kehilangan pekerjaan terkait adanya usulan dari Pemkot Surabaya yang berencana menutup tempat hiburan tersebut.

Karyawan TRS pun menentang kebijakan Pemkot karena akan menyebabkan ratusan dari mereka menjadi pengangguran dan salah satunya Fitri Rachmawati.

Perempuan yang bekerja sebagai penjaga komedi putar selama tiga tahun ini menyesalkan rencana Pemkot tersebut.

“Dipertimbangkan lagi karena disini (TRS) sering dibuat tempat untuk pentas seni dan lombalomba. Disini juga banyak pekerja yang sepuh, nanti kalau ditutup ya mau kerja dimana,” terangnya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Linda Sari. Karyawan yang menjaga makanan ini menolak keras rencana Pemkot untuk menutup Taman Remaja Surabaya karena tempat itu sudah menjadi ikon kota Surabaya.”Kalau ditutup nanti anak-anak mau lomba dimana,” jelasnya.

Namun para karyawan meminta kepada walikota kota Surabaya jika nantinya memang Taman Remaja Surabaya ditutup. Pemkot Surabaya harus menyediakan pekerjaan yang Q gat.geh baru bagi mereka.Q

ngan harus menyerahkan dukungan dari 6,5 persen total jumlah penduduk. Hal ini yang diwujudkan dalam bentuk lampiran fotokopi KTP elektronik (e-KTP).

Namun, sampai saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya tidak menyiapkan data pen-

duduk yang sudah mencetak e-KTP. Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Suharto Wardoyo menyatakan bahwa pihaknya memang tidak memiliki rekap data penduduk Surabaya yang sudah mencetak e-KTP. Pasalnya, sebelum November 2014, pencetakan e-KTP dilakukan langsung

oleh pusat . pendistribusian kartu tersebut juga langsung dilakukan dari pusat ke Kecamatan. Jadi, Dispendukcapil tidak punya data penduduk yang sudah memegang e-KTP. “Kami tidak punya data persebaran penduduk yang sudah memiliki e-KTP. kalau jumlah yang sudah rekam e-

KTP memang ada,” kata Suharto Wardoyo ketika dikonfirmasi Bhirawa, Minggu (26/4).

Menurut Anang sapaan akrab Suharto, warga Surabaya yang sudah melakukan perekaman e-KTP berjumlah 1.757.051 orang.

Yang belum melakukan perekaman e-KTP berjumQ geh lah 421.753 orang.Q

Utamakan Mufakat, Demokrat Hampir Pastikan Pilih SBY Lagi Surabaya, Bhirawa Wacana musyawarah mufakat dalam Kongres ke-3 Partai Demokrat (PD) semakin kencang digulirkan Ketua DPD PD Jatim Dr H Soekarwo. Menurut dia, musyawarah mufakat juga bisa menghindarkan dari konflik kepentingan yang dapat merusak partai.

“Voting (pemungutan suara) memang bagian dari demokrasi. Namun musyawarah mufakat saya kira lebih bagus, karena tidak ada budaya tanding disitu,” jelas Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, dikonfirmasi, Minggu (26/4).

Seperti yang diketahui, Kongres ke-3 PD akan berlangsung di Surabaya pada 11 – 13 Mei 2015. Jika wacana musyawarah mufakat ini disetujui oleh seluruh peserta kongres, dapat dipastikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan kembali mulus duduk sebagai ketua umum lagi.

Politisi yang juga menjabat Gubernur Jatim ini mencontohkan, seperti yang telah terjadi di Jatim beberapa waktu lalu seluruh ketua DPC PD secara spontan, rela dan tanpa skenario membuat surat kesepakatan untuk mendukung SBY kembali memimpin PD selama 5 tahun ke depan.

“Hal ini juga yang menjadikan saya juga sepakat bahwa pemilihan nanti tidak usah memakai voting, namun sepakat secara bulat,” ungkapnya.

Menurut Pakde Karwo proses musyawarah mufakat tidak bertentangan dengan proses demokrasi apalagi mematikan regenerasi. “Saya setuju dengan regenerasi, namun tidak harus regenerasi orangnya yang harus diganti, namun yang lebih penting adalah regenerasi pemikiran-pemikiran yang membangun,” kilah Pakde Karwo.

Bahkan dia berpendapat lebih baik dipimpin oleh orang yang telah berpengalaman dan menomorsatukan partai dari pada dipimpin generasi muda tapi otoriter. “Itu juga yang jadi pertimbangan DPD kriteria seorang ketua umum yang bisa benar-benar lepas dari kepentingan pribadi dan konsentrasi penuh di partai,” jelas Pakde Karwo, yang tersirat mengarah pada sosok SBY. Hal inilah nantinya juga akan dicontohkan oleh pakde Karwo ke pengurus DPD di provinsi lain. Dia berharap daerah lain juga ada kesepakatan seperti di Jatim. “Saya belum tahu DPD lainnya seperti apa, tapi saya berharap juga sama seperti di Jatim,” katanya.

Pakde Karwo juga memastikan, dukungan terhadap SBY sebagai Ketua Umum PD pada kongres mendatang tidak ada unsur rekyasa, semua murni dukungan dari arus bawah. “Tidak ada rekayasa, ini murni usulan dari bawah.

Q cty Usulan itu juga demokratis juga,” katanya.Q

Festival Bunkasai Untag Surabaya

Bacakan Mantra Khusus ‘Oishiku Naru’ Agar Makanan Terasa Nikmat Di Indonesia, orang biasa berdoa sebelum menyantap makanan. Tapi di Jepang, ada budaya khusus sebelum masyarakat di sana makan. Mereka membaca mantra yang isinya persis seperti permohonan doa.

Konsep membaca mantra sebelum doa itu sempat menjadi salah satu pengisi acara Festival Bunkasai di Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya. Dengan mendirikan Café ala jepang.

Mereka yang melayani pengunjung juga berdandan ala Jepang. Ini pemandangan yang tidak biasa di Surabaya.

Setiap menyajikan makanan, pelanggan dibacakan mantra berbunyi ‘oishiku nasu’. Devintau yang datang dari Imoutou Maid Cafe Surabaya mengaku, mantra

itu berarti doa makanan yang disantap dapat terasa nikmat. Agar mantra itu berfungsi maksimal, Devinta mengatakan, pengunjung juga harus mengikutinya lengkap dengan gerakan-gerakan yang dilakukan pelayan. “Setiap pengunjung harus mengikuti mantra yang diucapkan dan mengikuti gerakannya,” ujar gadis ramah ini di sela acara Bunkasai Untag Surabaya, Minggu (26/4).

Festival bunkasai dengan tema summer time, hikari no paradise tersebut merupa-

kan sebuah wadah untuk mengenalkan lebih dekat budaya Jepang kepada masyarakat Surabaya. Wakil Rektor I Untag Surabaya Dr Andik Matulessy menuturkan, melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat khususnya generasi muda dapat mengenal lebih dekat budaya Jepang.

“Kegiatan ini rutin diselenggarakan oleh mahasiswa Jurusan Sastra Jepang agar generasi dapat melihat lebih dekat, berkreasi, dan belajar tentang budaya Jepang,” tutur dia.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Konsul Muda Bidang Pendidikan dan Budaya Konjen Jepang Morohira Kaori. Perempuan yang fasih berbahasa Indo-

nesia ini menuturkan, kegiatan semacam ini dapat mempererat hubungan antara Indonesia dan Jepang.

“Mahasiswa dan pelajar Surabaya banyak yang belajar budaya Jepang. Ini cara untuk membuat Indonesia dan Jepang semakin erat,” tutur Kaori.

Tidak hanya menghadirkan café ala Jepang. Dalam festival Bunkasai kali ini, sejumlah kegiatan khas Jepang ikut memeriahkan kampus yang terletak di Jalan Nginden Semolo itu.

Diantaranya ialah, lomba shoudou, cerdas cermat, kiki kaki tori, rodoku, olimpiade bahasa jepang, fotografi, cosplay, desain karakter manga, karaoke, serta dance Q tam cover.Q

Layani pengunjung, peserta festival bunkasai membuka Café ala Jepang.

tam/bhirawa

SURABAYA

Senin Legi 27 APRIL 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Dua Lokasi Jadi Fokus Pengamanan

Amankan May Day, Polrestabes Surabaya Siapkan Sepertiga Anggota Polrestabes Surabaya, Bhirawa Peringatan Hari Buruh (May Day) setiap tanggal 1 Mei, akan berjalan tertib dan aman. Sepertiga dari anggota Polrestabes Surabaya disiagakan guna mengamankan perayaan para buruh di Kota Surabaya.

Polrestabes Surabaya juga akan di back up penuh dari Polda Jatim dan Polsek jajaran untuk mengamankan peringatan May Day di Surabaya sebagai pusat pemerintahan Jawa Timur. Diharapkan dengan pengamanan ketat ini perekonomian masyarakat tidak terganmggu.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Yan Fitri Halimansyah kepada Bhirawa mengatakan, persiapan pengamanan May Day

oleh anggota Polrestabes Surabaya akan dilakukan dengan maksimal. Sepertiga kekuatan anggota Polrestabes Surabaya beserta back up dari Polda Jatim akan mengamankan perayaan Hari Buruh dengan baik.

“Sepertiga kekuatan personil Polrestabes Surabaya akan kami kerahkan untuk mengamankan May Day tanggal 1 Mei mendatang,” tegas Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Yan Fitri Halimansyah

saat dikonfirmasi BhiGatot Repli Handoko merawa, Minggu (26/4). nambahkan, pada prinTerkait pengamanan sifnya pihaknya mengidi sejumlah wilayah Kota nginkan perayaan May Surabaya, mantan DiDay dengan tertib dan reskrimsus Polda Metro aman. Kesiapan anggota Jaya ini mengaku, piSat Sabhara Polrestabes haknya akan mengawal Surabaya sudah disiapproses peringatan May kan setiap hari. Terlebih Day yang dilakukan oleh anggota Sabhara PolresYan Fitri para buruh. Pola pengatabes Surabaya menHalimansyah manan persuasif akan dapat back up dari pasudigunakan untuk mengakan pengendali massa wal para buruh dan mencegah (Dalmas) Polda Jatim. terjadinya aksi anarkis. “Kami Mengenai titik fokus pengaakan persiapkan pengamanan manan, Gatot menegaskan, dua semaksimal mungkin,” tegasnya. titik yang menjadi fokus adalah Sementara itu, Kasat Sabhara di Tugu Pahlawan dan Gedung Polrestabes Surabaya AKBP Grahadi. Dua tempat ini akan

mendapat penjagaan super ketat dari anggota Sat Sabhara Polrestabes Surabaya.

“Kami inginkan perayaan May Day dengan tertib dan lancar.

Seluruh personil akan dikerahkan untuk mengamankan Hari Buruh Jumat mendatang,” tegas Kasat Sabhara Polrestabes Surabaya AKBP Gatot Repli Handoko.

Terkait perizinan aksi unras yang dilakukan para buruh, Gatot mengaku, pihaknya belum mengetahui ijin tersebut. Namun, Senin (27/4) ini akan diadakan rapat koordinasi terkait PAM May Day di Surabaya.

“Sampai saat ini kami belum mengetahui ada atau tidaknya pengajuan izin keramaian dari

para buruh. Mungkin Senin ini, di rapat koordinasi akan di bicarakan hal itu,” tandasnya.

Sebelumnya, Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf menegaskan, akan menindak segala kemungkinan adanya aksi sweeping dari buruh di pabrik-pabrik. Jika didapati aksi sweeping, penindakan mulai dari yang ringan hingga tindak tegas akan diberlakukan.

“Masyarakat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum sendiri. Jika didapati aksi sweeping pada buruh, sanksi tegas akan dikenakan kepada yang bersangkutan,” tegas Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf pekan lalu.Q bed

trie diana/bhirawa

Lantik DPD HPK Surabaya

Ketua Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK) Jatim IR Hadi Prajoko SH MH bersama sesepuh Kasunyatan Jawi Kabupaten Malang Eyang Setyo Pranyoto melakukan pengangkatan dan pengesahan 22 personalia DPD HPK Kota Surabaya masa bakti 2015-2020 di RM Pondok Pring Surabaya, Minggu (26/4). Dalam acara tersebut telah mengesahkan Kabul sebagai ketua HPK kota Surabaya juga dihadiri Kepala Bakesbangpol Linmas Surabaya Soemarno.

BPPKB Jatim Fasilitasi Forum Informasi dan Konseling Remaja BPJS Kesehatan Naikkan Kepesertaan

RAGAM INFO

Grasi Ditolak Presiden, Nasib Raheem Belum Jelas Kejati Jatim, Bhirawa Meski permohonan grasinya telah ditolak Presiden RI, namun pelaksanaan eksekusi mati terhadap terpidana mati Raheem Agbaje Salami belum bisa dipastikan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Sampai saat ini belum ada surat perintah dari kejaksaan Agung untuk pelaksanaan eksekusi mati tersebut.

Tim eksekutor Kejati Jatim sendiri mengaku siap melaksanakan eksekusi terhadap terpidana mati kasus narkoba jenis heroin seberat 5,2 kilogram itu. Begitu perintah eksekusi dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI diterima, hari itu juga tim meluncur ke lokasi eksekusi.

Kepala Kejati (Kajati) Jatim Elvis Johnny mengatakan, pihaknya telah menerima tembusan surat penolakan grasi Raheem oleh Presiden Jokowi. Maka, pelaksanaan eksekusi terhadap 10 terpidana mati yang akan dieksekusi tahun ini tinggal menunggu waktu saja.

“Tim eksekutor kami (Kejati Jatim) siap melakukan eksekusi. Namun, sampai saat ini kami belum tahu kapan pelaksanaan eksekusi mati tersebut,” tegas Kajati Jatim Elvis Johnny.

Dijelaskan Elvis, pihaknya hanya melakukan perintah sesuai dengan Kejagung RI. Apabila perintah eksekusi dari Kejagung RI turun hari ini, maka pihaknya (Kejati) siap melaksanakan perintah itu. “Kami sifatnya menunggu perintah Kejagung RI. Hari ini perintah eksekusi turun, hari ini juga kami laksanakan,” jelasnya.

Terkait pelaksanaan teknis eksekusi Raheem, apakah tim penembaknya dilakukan oleh anggota Polda Jatim, atau dijadikan satu dengan terpidana mati lainnya dan diatur pusat langsung.

Mantan Karo Hukum Kejagung RI ini mengaku belum mengetahui teknis eksekusi terpidana mati Raheem. Sebab, eksekusi mati sifatnya rahasia dan Kejati sendiri belum mengetahui pasti rincian Q bed teknisnya.Q

why/bhirawa

Sekretaris Badan Perberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Jatim Soetikno saat beramah tamah dengan peserta pelatihan.

Surabaya, Bhirawa “Harapannya, melalui forum-foPerkembangan kasus yang rum ini, para remaja yang ingin menimpa remaja di Jawa Timur mendapatkan informasi seputar sungguh meresahkan. Kasus permasalahan di dunia remaja pernikahan dini, aborsi, seks akan lebih mudah dan tanpa jarak,” bebas, narkoba, kekerasan seks, kata sekretaris BPPKBP Provinsi minum minuman keras terus Jatim Soetikno saat ditemui sesuai saja saja terjadi bahkan ada acara Jumat (24/4) kemarin. kecenderungan meluas. Perlu Menurut Soetikno permasadicari cara kreatif untuk me- lahan remaja seringkali terjadi nyasar para remaja agas bisa karena kurangnya informasi menghindarkan dirinya dari yang diterimanya tentang berpermasalahan yang mengancam bagai hal menyangkut kehidumasa depannya tersebut. pannya. Untuk itu, lanjut SoeBadan Pemberdayaan Pe- tikno keberadaan forum layanan rempuan dan Keluarga Beren- informasi remaja ini diharapcana (BPPKB) Provinsi Jatim kan untuk memudahkan para mencoba memfasilitasi kebe- remaja mendapatkan informasi radaan forum layanan pusat secara utuh dan benar. informasi konseling remaja di “Kalau kita tidak menyeluar sekolah. diakan informasi yang berbasis

remaja, maka dikhawatirkan mereka akan mencari informasi ke tempat yang salah. Misalnya internet atau media lain yang kurang bertanggung jawab,” kata Soetikno lagi.

Bagi Soetikno, perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi yang semakin modern dan canggih ini disatu sisi memang menjanjikan kemudahan dan kecepatan informasi bagi remaja, namun bila tidak difilter secara bijak, arus informasi yang bebas tersebut akan merusak karakter remaja.

“Maraknya media sosial kalau tidak disikapi secara bijak bisa berujung pada pornografi, trafficking dan sebagainya,” tambah Soetikno.

Ditemui ditempat yang sama Kabid Keluarga Berencana BPPKB Jatim Umi Yunianti menambahkan kegiatan yang digelarnya selama dua hari tersebut diikuti oleh para remaja dari 38 kab/kota Sejatim.

Materi yang disampaikan lanjut Umi lebih pada penyadaran tentang kesehatan reproduksi, bahaya narkoba, informasi kesehatan dan informasi lain yang berkaitan dengan dunia remaja.

“Harapannya dari mereka ini nantinya akan bisa memberi kesadaran dan pemahaman kepada para remaja yang membutuhkan informasi seputar keseharian mereka,” kata peremQ why puan ramah berjilbab ini.Q

Surabaya, Bhirawa BPJS Kesehatan Jatim optimis bakal menambah kepesertaan BPJS Kesehatan, paska kesepakatan dengan Kejati , pekan lalu. Tahun 2015 BPJS Kesehatan akan menaikkan kepersertaan BPJS Kesehatan hingga 23 juta peserta.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Divre VII Mulyo Wibowo mengungkapkan saat ini jumlah peserta yang terdaftar di Jatim baru mencapai 20 juta peserta. Angka tersebut setara dengan hanya 30 pesen dari total perusahaan yang ada di Jatim.

“Posisi sekarang baru 30 pesen dari perusahaan di Jatim. Tapi, dari total perusahaan itu, masih banyak yang tergolong usaha mikro, sehingga belum tahun ini akan kami karena mereka baru diwajibkan pada 2016,” katanya.

Menurutnya, dengan menggandeng Kejati Jatim, kata Mulyo, tingkat kepesertaan dan kepatuhan membayar iuran di provinsi beribu kota Surabaya itu diyakini akan meningkat. Meski demikian, dia menilai peserta BPJS Kesehatan di Jatim cukup patuh dalam menyetor iuran.

Ia mengungkapkan tingkat kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk kategori peserta penerima upah (PPU) sudah mencapai 92 pesen. Sementara itu, untuk peserta mandiri atau masyarakat umum baru mencapai 70 persen.

Sebelumnya BPJS Kesehatan Jatim akan membidik 2,9 juta pekerja pada tahun 2015, seiring target pendapatan senilai Rp 1,7 triliun pada periode tersebut.

“Angka pekerja itu berada di 35 ribu badan usaha (BU), baik skala besar, sedang dan kecil yang ada di provinsi Jatim ini,” ujar Mantan Kakanwil VII BPJS Jatim, Andi Afdal.

Menurutnya, dengan fokus menyasar badan usaha (BU) maka 100 persen BU di Jatim bisa mengikutkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan selama tahun 2015.

Kondisi itu sesuai dengan instruksi pemerintah. “Tahun 2015, masa kerja keras bagi kami untuk bisa memenuhi target itu,” katanya.

Oleh sebab itu, jelas dia, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim untuk dapat memberikan data valid tentang jumlah tenaga kerja yang Q dna ada badan usaha di Jatim.Q

Pemkot Bangun Rumah Sakit Tipe B di Balasklumprik Pemkot, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan membangun lagi rumah sakit tipe B di daerah Balasklumprik kecamatan Wiyung. Upaya tersebut dilakukan untuk memenuhi pelayanan kesehatan bagi

masyarakat terutama untuk daerah Surabaya Barat.

Keseriusan Pemkot Surabaya untuk membangun rumah sakit baru ini disampaikan Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya, Hendro Gunawan kalau rencana pembangunan rumah sakit ini sudah

dalam taraf mematangkan Detail Engineering Design (DED). ‘’Kita ada tanah di sana dan saat ini masih dalam taraf mematangkan DED-nya. Luasannya cukup untuk membangun rumah sakit tipe B,’’ kata Hendro kepada Bhirawa.

Menurut mantan Kepala Bappeko kota Surabaya ini menyebutkan rumah sakit yang akan dibangun ini menggunakan lahan Bekas Tanah kas Desa (BTKD). ‘’Untuk anggarannya sampai sekarang belum bisa saya katakan karena masih terus

dimatangkan,’’ tegasnya.

Sementara itu anggota komisi B DPRD Surabaya, Baktiono mendukung proyek rumah sakit baru ini. Sebab saat ini daftar tunggu pasien di rumah sakit pemerintahan cukup banyak.Q dre

Kurang Pupuk Subsidi, Petani Bisa Ambil Jatah Bulan Berikutnya Bagi petani yang kekurangan pupuk bersubsidi, pemerintah memperbolehkan untuk mengambil jatah bulan berikutnya.

Dinas Pertanian Jatim memastikan kebijakan ini diambil untuk memastikan optimalisasi penggunaan pupuk di beberapa daerah di Jatim. “ Misalkan saja, jika pada bulan April 2015, jatah pupuk yang diambil kurang.

Maka pupuk subsidi bisa diambilkan jatah pada bulan Mei,” terang Kepala Dinas Pertanian Jatim, Dr Ir Eko Wibowo Putro MMT melalui Kasi Sarana Produksi Dinas Pertanian Jatim, Ali Son’any.

Ia juga mengatakan, kalau regulasi kebijakan yang diberikan pada petani me-

mang agak luwes, mengingat petani terkadang melangsungkan pola tanam lebih banyak dari rencana sebelumnya.

“Jika ada yang kekurangan pupuk, maka petani yang tergabung dalam kelompok petani bisa mengkomunikasikan hal tersebut pada petugas lapangan yang selanjutnya akan dilaporkan pada Kepala Dinas Pertanian. Sehingga Kepala Di-

nas Pertanian bisa mengkomunikasikan kembali pada produsen pupuk bersubsidi untuk mengeluarkan besaran pupuk yang diminta ,” katanya.

Untuk alokasi pupuk bersubsidi di Jatim tahun 2015, lanjutnya, seperti pupuk UREA sebesar 1.052.460 ton, pupuk SP – 36 163.000 ton, pupuk ZA 471.200 ton, pupuk NPK 599.000 ton, dan pupuk organik 370.000 ton.

“Pupuk yang digunakan biasanya paling sering pupuk UREA,” katanya.

Menurutnya, dari aturan penyaluran pupuk produksi, produsen menunjuk distributor. Lalu distributor menunjuk kios-kios penyalur. Dari

kios penyalur menyalurkan sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) yang dilayani.

“Bisa tiga sampai enam kelompok tani. Rembesan yang bisa jadi dari alur tersebut,” katanya.

Untuk pengawasan penyaluran distribusi pupuk bersubdisi, maka harus ada pengawasan ketat Polisi TNI bersama Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP-3). Selanjutnya diperlukan tertib administrasi mulai dari produsen, distributor, dan kios.

“Artinya penyaluran sesuai waktu dan pesanan yang dialokasikan atau Q rac RDKK,” katanya.Q

Petani di Jatim bisa memanfaatkan jatah pupuk bersusbsidi bulan depan bila kekurangan.

ist

OPINI

4

Hak Imunitas Parlemen

Tajuk

PSSI Dibekukan (Lagi) PRESTASI sepakbola Indonesia, niscaya akan merosot lagi, karena terhentinya liga resmi. Berbagai pertandingan yang diselenggarakan oleh PT Liga Indonesia (dibawahkan oleh PSSI), tidak diakui oleh BOPI (Badan Olahraga Profesional Indonesia). Ini konsekuensi pembekuan kepengurusan PSSI oleh Kemenpora. Padahal PSSI baru saja menggelar KLB (Kongres Luar Biasa). Kisruh ini bagai mengulang tragedi perpecahan tahun 2012 lalu.

Pada hari yang sama, di Ancol, Jakarta, “panitia” ISL (KPSI) juga menggelar kongres luar biasa (KLB) dihadiri 81 pemilik suara. Agenda utamanya tidak mengakui keberadaan PSSI dibawah kepemimpinan Djohar Arifin. KLB memilih La Nyalla Mahmud Mattalitti, sebagai Ketua Umum, dengan paradigma dan persepsi menggantikan Djohar Arifin. Untuk meng-akur-kan kedua PSSI, AFC (Asosiasi Sepakbola Asia) mengulurkan bantuan pendamaian.

Kuala Lumpur, 7 Juni 2012, melalui mediasi Wapres AFC Abdullah Ibni Sultan Ahmad Shah, dua lembaga sepakbola Indonesia menandatangani MoU. Beberapa isi MoU, tak beda dengan rekomendasi FIFA kepada Kemenpora. Diantaranya, rehabilitasi empat anggota komit eksekutif PSSI yang dipecat (termasuk La Nyalla Mattaliti). Syukur, PSSI bisa “dipersatukan” setelah berbagai campur tangan oleh FIFA dan pemerintah.

Namun ternyata, persatuan PSSI tidak pernah utuh.

Konflik yang bersumber dari dari dua liga (LPI dan LSI) terus tersimpan, bagai api dalam sekam. Seharusnya, dua liga dapat bersaing sehat. Sebagaimana di Spanyol, terdapai liga BBVA (La Liga), serta ada Copa del Rey (Piala Raja). Di berbagai negara lain memiliki varian ajang prestasi sepakbola.

Di Indonesia, antara liga primer maupun liga super dalam posisi persaingan diametral. Dulu, PSSI hanya mengakui LPI. Tetapi pengurus PSSI yang baru berganti meng-akomodir ISL. Saat itu BOPI menyatakan kedua liga sama-sama legal, sah. Agaknya, diperlukan proses pendewasaan agar benar-benar siap memiliki dua jadwal liga yang berbeda. Di berbagai negara, beragamnya liga dianggap sebagai pembinaan lebih intensif.

Kali ini, entry point kisruh PSSI dipicu pajak penghasilan (PPh) pemain liga profesional. Dalam UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan, klausul tentang pajak atlet profesional memang tidak diatur. Namun terdapat pasal tentang olahraga profesional. Definisinya dituliskan, “Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.”

Terdapat frasa kata “memperoleh pendapatan” yang bermakna penghasilan. Dus, wajib dipungut pajak. Sehingga kisruh PSSI bukan “perang” saudara, melainkan bermasalah dengan persyaratan BOPI (pemerintah).

Kini, “bola” berada di tangan pemerintah (Kemenpora).

Jika Menpora gagal mem-fasilitasi, maka PSSI akan out (dicoret) dari pergaulan sepakbola internasional. Tidak akan ada negara yang bersedia bertanding melawan kesebelasan dari Indonesia. Timnas Indonesia akan dilarang bertanding pada even internasional di semua tingkatan: ASEAN, Asia, Olimpiade maupun Piala Dunia. Bahkan, walau sekadar pertandingan persahabatan (friendly match) sekalipun.

Itu berarti (anacaman) kiamat perspakbolaan Indonesia.

Dulu, kisruh PSSI menyebabkan prestasi terus merosot, sampai tragedi dibantai 10:0 oleh skuad Bahrain. Skor telak ini juga menyebabkan timnas diganjar denda, karena dianggap melakukan pertandingan “untuk kalah.” Beberapa kali pembentukan timnas juga mengalami gangguan. Saat itu peringkat Indonesia pada posisi ke-169, satu tingkat di atas Sri Langka dan Nepal. Sekarang peringkat Indonesia berada pada posisi ke-102.

Memang tidak mudah membekukan PSSI. Sama sulitnya dengan mengatur suporter-mania antar klub. Harus ekstra hati-hati. Jika tidak, per-sepakbola-an akan masuk program “penyehatan.” Itu domain FIFA, yang tidak menguntungkan sistem pembinaan prestasi. Seluruh kompetisi akan terganggu. Sehingga target mencapai podium tertinggi pada SEA-Games 2015 (Juli di Singapura) bisa berantakan. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Pemerintah Harus Berantas Mafia Perikanan PEMERINTAH diharapkan segera memperbaiki koordinasi antarlembaga pemerintahan untuk memberantas mafia perikanan yang dinilai masih merajalela di berbagai daerah. Tuntaskan upaya memberantas mafia perikanan.

Praktik perbudakan, perdagangan manusia, hingga korupsi di sektor perikanan berawal dari amburadulnya mekanisme perizinan sektor perikanan. Selain itu, kejadian meninggalnya pegawai KKP Yoseph Sairlela yang merupakan salah satu saksi kasus dugaan perbudakan di Benjina, Maluku.

Tewasnya Yoseph, saksi kunci kasus Benjina, tidak serta merta memutus rantai pengungkapan praktek perbudakan dalam dunia maritim Indonesia. Apalagi, temuan dugaan perbudakan nelayan dan awak buah kapal (ABK) disinyalir terjadi pula dengan kasus yang serupa di tempat lain. Praktik mafia perikanan sangat kuat yang terindikasi dengan mencuatnya ke permukaan sejumlah kasus hukum terkait sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air. Oleh karena itu aparat penegak hukum sebaiknya memprioritaskan pengungkapan pelaku utama mafia perikanan.

Pengungkapan pelaku utama mafia perikanan harus dilakukan kepada pihak-pihak baik yang bersembunyi di balik perusahaan nasional/asing, birokrasi, maupun institusi penegakan hukum.

Dari dua kasus “illegal fishing teranyar” yaitu putusan ringan kapal raksasa (> 4.000 GT/gross tonnage) pengangkut ikan berbendera Panama MV Hai Fa, dan terungkapnya praktik perbudakan di Benjina, menjelaskan proses penegakan hukum di laut Indonesia kurun 5 bulan terakhir hanya sedikit memberikan efek jera. Bahkan, hal itu juga dinilai belum berhasil menakutnakuti dari mereka yang belum terungkap secara tuntas, seperti terjadi di Benjina. Hal itu juga diperparah dengan lemahnya koordinasi dan perbedaan prioritas antarlembaga.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Senin Legi, 27 APRIL 2015

The Bill of Rights was intended to secure freedom of speech-the freedom of speech of members of parliament to speak freely rather than be at threat of…the threat of an over powerful monarch at the time William Hague

M

asih ingat perseteruan dua lembaga penegak hukum KPK-Polri yang bermula dari penetapan tersangka oleh KPK terhadap calon tunggal Kapolri saat itu Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan yang kemudian “berbalas” dengan penetapan tersangka pula oleh Polri atas dua komisioner KPK saat itu Abraham Samad dan Bambang Widjojanto? Masih ingat pula saat perseteruan berlangsung mencuat wacana untuk memberikan hak imunitas kepada komisioner KPK agar tidak mudah dikriminalisasi saat menjalankan tugas pemberantasan korupsi?

Pro kontra pun menyambut wacana hak imunitas itu. Pihak yang mendukung menyatakan KPK dapat diberi hak imunitas terbatas. Pimpinan KPK yang tersandung kasus hukum bisa ditangguhkan status tersangkanya sampai selesai memimpin KPK. Pimpinan KPK tidak boleh ditetapkan menjadi tersangka sebelum tugasnya usai demi kelangsungan penegakan hukum pemberantasan korupsi.

Pendapat yang menolak berargumentasi bahwa hak imunitas bertentangan dengan konstitusi yang menjamin kedudukan yang sama di hadapan hukum bagi semua warga negara tanpa terkecuali.

Wacana hak imunitas terbatas tentu mudah disanggah.

Bukankah tidak hanya hak imunitas saja yang terbatas tetapi semua hak itu terbatas? Tidak ada hak mutlak. Kalau saya membeli sebuah rumah dengan uang hasil keringat saya sendiri tentu saya bisa menggunakan rumah itu untuk kepentingan apa saja sepanjang itu tidak melanggar hukum dan kepatutan yang berlaku di masyarakat. Tentu tidak boleh saya membakar rumah itu meskipun milik saya sendiri karena dapat membahayakan tetangga sekitar. Hak saya ada batasnya.

G

uru “digugu dan ditiru”ungkapan lama ini harus selalu diingat oleh para guru agar bisa menjadi guru brmutu. Seorang guru yang bermutu akan mencetak anakanak didik yang bermutu pula. Demikian sebaliknya, guru yang tidak bermutu akan mencetak produk gagal. Maka tidaklah berlebihan, jika dikatakan di tangan gurulah nasib generasi penerus bangsa dipertaruhkan. Lalu, bagaimana menjadi guru yang bermutu?

Pertanyaan ini butuh jawaban yang didasarkan pada analisa secara holistik. Karena berbicara mutu guru, berarti berbicara tentang segala aspek pendidikan.

Profesi guru bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah, tetapi juga tidak bisa dikatakan sulit. Hanya saja, ia membutuhkan kerja keras.

Disini penulis mencoba menganalogikan pendidikan sebagai sebuah lautan, sekolah sebagai perahu, murid sebagai penumpang, dan guru sebagai pengemudi (pelaut). Sebagai seorang pelaut tentunya, ia tidak hanya memiliki modal ‘berani melaut’ tetapi juga harus mempunyai skill melaut.

Karena seorang pelaut yang hanya bermodal ‘berani’ tanpa diikuti skill melaut, ia hanya bisa mengarungi lautan tanpa tahu harus membawa kemana perahunya. Tanpa skill melaut, pelaut bisa saja kehilangan arah atau bahkan bisa tenggelam diterpa badai hingga tidak pernah mencapai pulau tujuan.

Pun sama bagi seorang guru dalam membawa siswa yang tercover melalui sekolah tidak cukup bermodal ‘bisa mengajar’, karena hampir setiap orang bisa mengajar.

Syaratnya hanya dengan menguasai materi tertentu lalu terjadilah proses ‘transfer of knowledge’. Seorang guru juga harus memiliki skill mendidik sehingga terjadi proses ‘transfer of value’, karena dengan skill itulah, guru mampu membawa anak-anak didiknya mencapai tujuan pendidikan yaitu membentuk manusia yang beradab, humanis

Member States such privileges and immunities as are necessary for the performance of their tasks, under the conditions laid down in the protocol annexed to that Treaty Treaty.”

Dipertegas Pasal 9 Kalau hak imuthe Protocol on the nitas bertentangan privileges and immudengan konstitusi Oleh: nities of the European karena melanggar A’an Efendi Communities “Memprinsip equality bebers of the European fore the law maka Parliament shall not baca saja Pasal 20A be subject to any form ayat (3) UUD 1945 of inquiry, detention or legal “Selain hak yang diatur dalam proceedings in respect of opinions pasal-pasal lain Undang-Undang expressed or votes cast by them in Dasar ini, setiap anggota Dewan the performance of their duties.”

Perwakilan Rakyat mempunyai Artinya saya ingin mengatahak mengajukan pertanyaan, mekan bahwa eksistensi hak imunyampaikan usul dan pendapat nitas untuk orang atau kelompok serta hak imunitas.” Dipertegas tertentu itu ada dan diakui oleh Pasal 80 huruf f UU No.17/2014 hukum yang berarti tidak metentang MPR, DPR, DPD, dan langgar prinsip kedudukan yang DPRD “Anggota DPR memiliki sama di hadapan hukum serta hak imunitas.” Pelaksanaan hak hak imunitas itu memang terimunitas anggota DPR diatur batas. So, usulan hak imunitas dalam Pasal 224 ayat (1), (2), untuk lembaga tertentu tidak dan (3). Ayat (4) nya memberi perlu menjadi pro-kontra karena batasan berlakunya hak imunitas yang seharusnya dicari adalah dengan menyatakan “Ketentuan alasan yang kuat dan masuk sebagaimana dimaksud pada akal untuk apa pemberian hak ayat (1) tidak berlaku dalam imunitas itu. Hak imunitas harus hal anggota yang bersangkutan diatur dalam undang-undang mengumumkan materi yang telah dan dengan sendirinya dengan disepakati dalam rapat tertutup pembatasannya. untuk dirahasiakan atau hal lain Hak imunitas yang diakui yang dinyatakan sebagai rahasia universal adalah hak imunitas negara menurut ketentuan perparlemen. Hak imunitas menjaaturan perundang-undangan.” min kemerdekaan dan kebebasan Lihat pula Pasal 16 UU berekspresi bagi parlemen dan No.18/2013 tentang Advokat yang anggotanya dalam hubungannya berbunyi “Advokat tidak dapat dengan eksekutif dan menjamin dituntut baik secara perdata mauprinsip pemisahan kekuasaan pun pidana dalam menjalankan antara badan legislatif dan yuditugas profesinya dengan iktikad sial dan oleh karena itu mencegah baik untuk kepentingan pembekesewenang-wenangan dari balaan Klien dalam sidang pengadan eksekutif dan yudisial. Hak dilan”. Contrario, Advokat yang imunitas memungkinkan anggota menjalankan tugas profesinya parlemen untuk mengekspresitidak dengan itikad baik dan tidak kan pendapat golongan minoritas dalam rangka untuk kepentingan tanpa takut akan mendapatkan pembelaan klien dalam sidang hukuman. pengadilan dapat dituntut secara Tujuan pokok hak imunitas pidana maupun perdata apabila parlemen adalah melindungi pelaksanaan tugas profesinya anggota parlemen dari tekanan itu menimbulkan kerugian bagi yang tidak semestinya yang tuorang lain. Jadi, hak imunitas juannya mencegah mereka untuk tetap terbatas meskipun batasanmemenuhi fungsinya dengan nya tidak diatur dalam pasal atau baik. Hak imunitas membolehkan ayat tersendiri. anggota parlemen untuk bebas Di Eropa, berlaku Pasal 291 berbicara dan mengekspresithe European Community Treaty kan pendapat mereka tentang “The European Communities keadaan politik tertentu tanpa shall enjoy in the territories of the

rasa khawatir akan mendapatkan tindakan pembalasan atas dasar motif politik pula.

Asal mula lahirnya hak imunitas parlemen dapat dilacak sejak zaman Romawi kuno. Pada saat itu, orang-orang yang berada di mimbar menikmati perlindungan khusus supaya mereka bebas untuk menjalankan fungsinya. Setiap orang yang melanggar aturan itu dapat dikenakan hukuman atau bahkan hukuman mati.

Namun demikian, hak imunitas parlemen yang lebih konkrit wujudnya berasal dari persidangan di parlemen Inggris tahun 1397, yang ketika itu House of Commons meloloskan rancangan undang-undang yang mengecam skandal keuangan Raja Richard II dari Inggris. Thomas Haxey, anggota House of Commons yang berada dibalik tindakan perlawan terhadap Raja Richard II itu kemudian diadili dan dihukum mati atas dasar tuduhan penghianatan.

Setelah mendapatkan tekanan dari House of Commons, hukuman terhadap Haxey tidak jadi dilaksanakan dan Haxey mendapatkan pengampunan dari Raja.

Peristiwa Haxey telah mendorong House of Commons untuk meninjau hak anggota parlemen untuk membahas dan memperdebatkan kebebasan dan kemandirian yang utuh tanpa campur tangan Raja.

Kebebasan berbicara diperkenalkan ke House of Commons pada awal abad ke enam belas dan kemudian ditetapkan dalam Bill of Rights tahun 1689, yang menegaskan perlindungan terhadap pembicaraan dan tindakan anggota parlemen dari segala bentuk campur tangan atau keberatan dari luar parlemen. The 1689 Bill of Right menjamin penuh kebebasan berbicara dalam parlemen dan mencegah pengadilan untuk mempersoalkan cara kerja parlemen melalui pengujian yudisial.

Hak imunitas parlemen adalah hak dan tidak ada hak yang berlaku mutlak. Pun hak imunitas parlemen dilekati dengan batasbatasnya. Pembatasan hak imunitas penting untuk mencegah kekhawatiran Tilman Hope itu terjadi. Hope berkata “Surveys show a strong belief that public officials’ immunity from prosecution is supporting corruption.”

Dosen FH Universitas Jember

Menjadi Guru Bermutu Selain itu, ada dan berakhlaq mulia. masalah yang lebih Ironinya, yang terkrusial terkait peran jadi di negeri ini ada guru dalam pendidibanyak guru yang kan. Yaitu guru cenhanya bisa mengaderung memberikan jar tetapi tidak bisa contoh prilaku-prilaku mendarah-dagingkan negatif kepada siswa, pengetahuan untuk seperti merokok di membentuk karakter kelas, sering datang anak-anak didiknya terlambat dan bahkan (baca: mendidik).

Oleh: bercanda sesama guru Dengan kata lain penMuzayyinatul Hamidia dengan berlebihan. didikan di Indonesia Parahnya, dewasa belum mampu mencaini banyak guru yang pai tujuan pendidikan melakukan tindak asusila kepada nasional berdasarkan pada UU nomuridnya dan yang paling memor 20 tahun 2003 yaitu bertujuan malukan ketika ada oknum guru untuk mengembangkan potensi terekam dalam video mesum yang peserta didik agar menjadi manuterpublikasi. Maka tidak heran sia yang beriman dan bertakwa jika muridnya melakukan hal yang kepada Tuhan Yang Maha Esa, sama atau bahkan lebih dari itu, berakhlak mulia, sehat, berilmu, seperti pepatah lama, ’Guru kencing cakap, kreatif, mandiri, dan menberdiri, murid kencing berlari’. jadi warga negara yang demokratis Disinilah tantangan terberat serta bertanggung jawab. seorang guru, ia tidak hanya ditunMaka jangan heran jika para tut cakap dalam ilmu pengetahuan anak-anak, remaja atau bahkan tetapi juga harus mampu menjadi orang dewasa di negeri ini mengapribadi-pribadi yang patut ditelalami patah moral seperti maraknya dani. Sesuai dengan empat komkorupsi, begal, video asusila, dan petensi yang disyaratkan menurut bunuh diri. Semua itu tak lain dan Permendiknas RI No.16 Tahun tak bukan berawal dari pendidik2007 tentang Standart Kualifikasi an. Kebobrokan moral bangsa ini Akademik dan Kompetensi Guru, menjadi indikator gagalnya penmeliputi kompetensi pedagogik, didikan di Indonesia. kompetensi kepribadian, komLalu bagaimana caranya mempetensi sosial dan kompetensi profebangun kembali pendidikan di Insional. Jika keempat kompetensi ini donesia? Seperti yang telah penulis sudah bisa dicapai oleh guru maka analogikan, pendidikan itu seperti sangat dimungkinkan pendidikan laut. Ombaknya ganas maka hanya di Indonesia akan jauh lebih baik. orang-orang yang mempunyai jiwa pelautlah yang bisa menaklukkan Peran Civitas Akademika lautan. Masalahnya, pendidikan di Untuk menjadi guru yang mamnegeri ini banyak dimotori oleh orangpu mencapai keempat kompetensi orang yang tidak mengerti dunia seperti yang telah penulis paparpendidikan. Faktanya, banyak guru kan, maka syarat mutlak adalah yang bukan jurusan pendidikan tetapi melalui jurusan dibawah naungan dengan modal Akta Empat mereka fakultas keguruan dan ilmu pensudah bisa mengajar, ada juga guru didikan. Artinya ketika seseorang yang fakultasnya pendidikan tetapi, berada di dunia pendidikan tinggi, setelah di lapangan mengajar tidak kemudian masuk pada jalur diluar sesuai konsentrasi jurusan. Seperti pendidikan maka haram baginya jurusan Pendidikan Biologi mengajar menjadi guru di masa depan.

Sejarah atau guru Bahasa Indonesia Pada tatanan membentuk para mengajar Bahasa Arab dan banyak calon guru inilah peran civitas lagi kasus-kasus yang lain.

akademika sangat dibutuhkan. Ada hal-hal yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki oleh civitas akademika sebagai langkah awal mencetak calon-calon guru yang bermutu.

Pertama, dimulai dari seleksi masuk, Praktisi PT harus memberikan kriteria tertentu bagi mahasiswa yang memilih jurusan pada fakultas pendidikan, hal ini dimaksudkan untuk menjaring mahasiswa yang benar-benar memiliki jiwa guru, karena sangat banyak fenomena yang tejadi seorang mahasiswa memilih fakultas pendidikan karena dorongan orang tua atau sebuah pelarian karir di masa depan, karena profesi guru dipandang menjanjikan dengan adanya tunjangan sertifikasi guru.

Kedua, harus memberikan peraturan yang mengikat terkait cara berpakaian, cara bicara dan tingkah laku dalam lingkungan mahasiswa pada fakultas pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar para calon guru ini memiliki pribadi yang berkarakter sehingga setelah lulus dan menjadi guru, mereka benar-benar patut untuk diteladani.

Ketiga, mengikursertakan mahasiswa calon guru ini ke berbagai kegiatan-kegiatan yang menunjang kompetensi pedagogik mereka seperti mengikuti lomba Micro teaching, seminar pendidikan, kegiatan guru relawan, atau bahkan bagi fresh graduate diharuskan mengikuti SM3T. Sehingga dengan memperkaya pengalaman sejak di bangku kuliah, para calon guru ini setelah menjadi alumni telah siap menjadi guru yang profesional di bidangnya.

Menaklukkan kompleksitas dunia pendidikan sama beratnya dengan menaklukkan ganasnya ombak di lautan. Namun, disinilah tantangan menjadi guru bermutu karena dengan ketidakmudahan itulah yang akan membedakan mana guru yang bermutu dan mana yang tidak.

Seorang Penulis lepas & Mahasiswi Program Magister Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Senin Legi 27 APRIL 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

PKK Sidoarjo Peduli Penyakit Mematikan Sidoarjo, Bhirawa Kanker serviks atau kanker leher rahim merupakan penyakit ditakuti perempuan saat ini. Sehingga TP PKK Sidoarjo peduli dengan melihat pemeriksaan langsung di Puskesmas Sidoarjo baru-baru ini, saat bertepatan dengan peringatan Hari Kartini.

Ketua Umum TP PKK Sidoarjo, Animatus Sadiyah, menghimbau pada kaum perempuan di Kab Sidoarjo, agar rajin memeriksakan kesehatannya. Terutama kesehatan yang berhubungan dengan alat reproduksinya. Dan berpesan agar perempuan di Kab Sidoarjo terhindar dari berbagai penyakit, maka harus menjaga kebersihannya. Menurutnya, lebih baik mencegah dari pada mengobati. ‘’Masyarakat jangan takut untuk memeriksakan kesehatan secara dini ke Puskesmas, sebab ini penting, untuk mendeteksi peyakit secara dini,’’ ujar istri Bupati Saiful Ilah itu, didampingi Wakil Ketua I TP-PKK Sidoarjo, Nanik Hadi Sutjipto dan wakil Ketua II TP PKK Sidoarjo, Nun Vino Rudy Muntiawan.

Apalagi, lanjut Animatus, masyarakat bisa memanfaatkan biaya pengobatan gratis menggunakan fasilitas Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) maupun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Maka itu, dipersilahkan berbondong-bondong Puskesmas terdekat di tempatnya masing-masing.

Menurut nenek enam orang cucu ini, saat ini untuk pemeriksaan kanker serviks, dilakukan dengan metode IVA atau Inspeksi Visual dengan Asam Asetat.

Menandai gerakan pencegahan dan deteksi dini kanker serviks ini, yang juga serentak di lakukan di semua Puskesmas yang ada di Kab Sidoarjo, Anik Saiful Ilah juga menyematkan PIN kepada Kepala Puskesmas Sidoarjo.Q ali

5

Tiga Kader PKB Disiapkan Dampingi Saiful Ilah Sidoarjo, Bhirawa Permintaan DPP PKB agar Cabup incumbent, Saiful Ilah SH, menyiapkan dan memilih kader muda partai untuk menjadi Cawabupnya, bak gayung bersambut dari internal partainya. DPC PKB sudah mengevaluasi tiga kader mudanya yang disiapkan mendampingi Saiful Ilah di Pilbup Sidoarjo, 9 Desember 2015 mendatang.

Ketua Fraksi PKB Sidoarjo, Achmad Amir Aslichin kepada menyatakan, partainya tak kehabisan stok kader muda yang mumpuni. Ia menyebut tiga nama yang layak mendampingi bapaknya (Saiful Ilah) yaitu, Dhamrony Chudlory (Ketua PAC Tulangan, anggota DPRD), Nur Achmad (Ketua Komisi C DPRD), dan Sulamul Hadi Nurmawan (Ketua DPRD).

Tiga kader muda ini memiliki pengalaman matang, Dhamrony adalah anggota

DPRD yang sudah menjabat dua periode. Hubungan kerja dengan eksekutif membuatnya tahu betul seluk beluk pemerintahan. Sulamul juga dua periode sehingga sudah hafal tentang birokrasi. Apalagi Nur Achmad yang tiga periode menjadi anggota dewan, dua periode menjadi Ketua Komisi C sudah tak perlu diragukan kemampuannya.

Keinginan DPP PKB itu sudah berbanding lurus dengan harapan DPC PKB untuk

menempatkan kader mudahnya menjadi Cawabup mendampingi Saiful Ilah. Achmad Amir bisa menjamin kalau tiga nama kader muda PKB ini sangat mampu mendampingi Saiful Ilah. Lalu bagaimana dengan Hadi Sutjipto (Wabup incumbent) yang masih berharap bisa mendampingi Saful Ilah? Ia menanyakan ‘’Apa ikhtiar Pak Tjip (Hadi Sutjipto, red)?’’ katanya balik bertanya. Seharusnya bila ada keinginan untuk maju lagi mendampingi Saiful Ilah, seharusnya melakukan ikhtiar seperti melakukan komunikasi dengan DPC, DPW dan DPP. ‘’Tak perlu jauh-jauh ke DPP, untuk ikhtiar dengan DPC saja belum dilakukan,’’ tandasnya.

Sementara Dhamrony, saat dikonfirmasi menyatakan kesiapannya menjadi Cawabup

untuk mendampingi Saiful Ilah. ‘’Bila partai meminta, saya siap 1000% untuk mendampingi Pak Saiful,’’ ucapnya.

Ia menyebut, tak akan kesulitan untuk beradaptasi dengan birokrasi.

Ia justru mengecam manuver yang menyebut pasangan Saiful yang politisi harus dari kalangan birokrasi. ‘’Saya dan Pak Saiful sebagai sama-sama politisi bisa menjamin kalau Pemerintahan Sidoarjo ke depan akan jauh lebih baik,’’ ujarnya.

Dirinya sudah memiliki kiat untuk membangun birokrasi yang kuat. Konsep itu dituangkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan jangka Menengah) Daerah selama lima tahun ke depan yang penjabarannya dari RDTRK. Sebagai Ketua Pansus RDTRK, Dhamrony bisa menge-

tahui secara mendalam tentang arah pembangunan Sidoarjo.

Konsep yang bagus akan mentah bila tidak diaplikasi. ‘’Saat ini butuh pemimpin yang mampu mengaplikasi peraturan daerah,’’ ujarnya.

Dalam pemilihan Pimpinan SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah), Dhamrony akan menjalankan terobosan baru dengan mengangkat pegawai muda untuk menjadi kepala dinas. Tentu saja kepangkatan dan eselonnya memenuhi syarat. BKD (Badan Kepegawaian daerah) itu memiliki rekam jejak seluruh pegawai. Bila menjadi wakil bupati, ia akan meminta BKD untuk memilih dan memilah siapapun yang mampu meningkatkan kinerja dinasnya. ‘’Anak muda harus diberi kesempatan,’’ tegasnya.Q hds

kariyadi/bhirawa

Bupati Mojokerto MKP menyalami warga dalam kegiatan sedekah bumi.

MKP Hadiri Tradisi Sedekah Bumi ali kusyanto/bhirawa

IKM Sidoarjo yang memproduksi makanan mendapat penyuluhan keamanan pangan dari Balai POM Jatim.

KPU Sidoarjo Buka Pendaftaran PPK Sidoarjo, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab Sidoarjo telah membuka pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), untuk pelaksanaan Pilkada di Kab Sidoarjo yang dijadwalkan pada 19 Desember 2015.

Menurut Sekretaris KPU Sidoarjo, Sulaiman SE, pendaftaran PPK dan PPS ini berlangsung mulai 19 April sampai 29 April 2015. Dalam waktu itu, pelamar selain mendaftar juga mengumpulkan berkas syarat pendaftaran. ‘’Semua kalangan bisa mendaftar, tentunya harus memenuhi syarat yang ditentukan, termasuk wartawan, tapi setahu saya belum ada wartawan yang daftar,’’ jelas Sulaiman, baru-baru ini.

Untuk tenaga PPK se Kab Sidoarjo dibutuhkan total 90 personil. Tiap kecamatan masing-masing lima personil PPK. Sedangkan PPS akan berada pada 349 desa sesuai data KPU Sidoarjo. Satu desa tiga personil PPS. Personil PPK akan punya tanggung jawab, untuk meneyelnggarakan Pemilu di tingkat Kecamatan, dan personil PPS akan menyelanggarakan pemilu di tingkat desa.

Personil PPK akan diseleksi KPU Sidoarjo, sedangkan PPS dari usulan kepala desa dengan mengetahui BPD. Keduanya akan dapat SK dari KPU Sidoarjo.

Personil PPK dan PPS dalam Bulan Mei mendatang harus sudah terbentuk dan harus bekerja. Karena PPK harus bekerja enam bulan sebelum Pilkada dan dua bulan sesudah Pilkada.Q ali

Balai POM Jatim Turun Tangan Bina IKM Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Untuk keamanan pangan yang diproduksi Industri Kecil Menengah (IKM) di Kab Sidoarjo, Dinas Koperasi Perindag Kab Sidoarjo bekerja sama dengan Balai Pengawasan Obat Makanan (Balai POM), Dinkes Sidoarjo, Dinkes Jatim dan UPT Main Jatim.

Menurut Kabid Perindustrian Dinas Koperasi Perindag Sidoarjo, Yayuk Puji Rahayu SH MH, kegiatan ini sangat penting dilakukan karena untuk memberikan jaminan perlindungan mutu, kualitas dan kesehatan terhadap produksi IKM di Sidoarjo. Apalagi sebentar lagi akan masuk era MEA 2015, maka produk IKM harus bermutu kualitasnya agar bisa bersaing dengan produk-produk serupa dari berbagai negara.

Maka sejumah pihak terkait, kata Yayuk, dilibatkan dalam kegiatan ini.

Dari Balai POM memberikan materi tata cara memproduksi pangan yang sehat, Dinkes Sidoarjo soal keamanan pangan yang higiienitas, Dinkes Jatim soal keamanan pangan, dan UPT Mamin soal tata cara pengemasan produk makanan. ‘’Sebab produk ini harus tahan lama yakni setidaknya lebih dari sepekan,’’ katanya.

Ada sebanyak 60 IKM bidang makanan yang dapat pembinaan ini. Diantaranya memproduksi krupuk, makanan kecil kemasan, dendeng, abon, petis, terasi, emping, nata de coco, biskuit dodol, mi, tepung beras ,tepung hungkue, rempeyek, bakpia dan lain-lain. IKM yang mengikutinya paling banyak IKM yang memproduksi krupuk. 60 IKM itu diantaranya berasal dari Kec Jabon, Wonoyu, Buduran dan Tulangan.Q ali

rokim/bhirawa

Proyek WEP yang menyerupai GOR ini pembangunannya diawasi Komisi C DPRD.

Dewan Awasi Pembangunan WEP Tahap III Sebesar Rp 20 M Gresik, Bhirawa Pembangunan Wahana Ek spresi Pusponegoro (WEP) tahap III yang menelan anggaran APBD 2015 sebesar Rp19 miliar. Menjadi perhatian serius Komisi C DPRD Gresik, pengawasan dilakukan karena pada pem ba ngunan yang pengerjaannya dilakukan pemenang lelang ternyata tak bisa tepat waktu.

Menurut anggota Komisi C DPRD Gresik, Noto Utomo, pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap pembangunan WEP tahap III. Sebab, anggaran yang dikeluarkan APBD untuk saranan penunjangnya cukup besar, karena ini proyek prestis di akhir masa jabatan bupati Sambari Halim Radianto. Selain itu, dewan juga tak ingin kejadian proyek pembangunan tahun lalu yang molor tak terulang kembali. Hal ini menunjukan tak serius dan teledor atas waktu yang telah ditentukan. ‘’Kami akan mengawasi mulai tahap per tahap pengerjaan dan pencairan anggaranya. Kalau ditemukan indikasi tak beres

terhadap Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditentukan, waktu itu juga harus diganti. Karena kami tak ingin pengerjaanya dilakukan asal jadi. Kejadian molor pengerjaan tahun lalu masih bisa ditoleransi, namun dalam tahap ini berbeda. Sebab proyek itu final, jadi tak ada yang molor dan harus tepat waktu,’’ ujar Noto Utomo politisi muda dari Partai PDIP. Sementara Kabid Cipta Karya DPU Gresik, Achamd Wasil, kepada wartawan mengatakan, anggaran APBD pada proyek WEP tahap III sebesar Rp20 miliar. Tempatnya di belakang bangunan WEP I, di Jl Jaksa Agung Suprato. Dalam lelang proyek telah dimenangkan PT Brantas Abipraya dengan nilai kontrak Rp19.217.600.000.

Namun sesuai prosedur penandatangan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) masih menunggu adanya sanggahan lelang dari peserta lelang yang lain, itu kalau ada. Kalau tidak, maka pada awal Bulan Mei mendatang proyek itu sudah bisa dikerjakan.

Dalam batas waktu sang-

gahan lelang diberi waktu hingga tujuh hari kerja, terhitung mulai ditetapkanya pemenang lelang. Anggaran sebesar ini nantinya akan digunakan untuk pembangunan sarana olah raga.

Mulai dari tribun, kursi duduk, saluran air, hingga instalasi listrik. Dan untuk tahun 2016, DPU kembali mengajukan anggaran untuk sarana pendukung luar gedung. Seperti pagar dan lokasi parkir kendaraan bermotor dan mobil.

Terpisah Kepala DPU Gresik, Ir Bambang Isdianto pada wartawan membenarkan adanya anggaran Rp20 milliar untuk sarana penunjang WEP Tahap III. Hingga kini DPU masih menunggu selesainya lelang di ULP. Kalau sudah ada kepastian diperkirakan awal Bulan Mei pembangunan sudah bisa di lanjutkan kembali.

Bangunan WEP yang baru sebagai pelengkap karena bentuknya menyerupai GOR. Yang di dalamnya nanti bisa di gunakan berbagai macam sarana olah raga, seperti futsal, bola voli, basket, juga bisa digunakan untuk acara lainya.Q kim

Kab Mojokerto, Bhirawa Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) menghadiri acara Sedekah Bumi dan Lailatul Hadrah di Desa Pandanarum, Kec Pacet, acara bertemakan Satukan Tekad dan Mantapkan Hati, Guyub Rukun Bangun Deso Bersama MKP itu digelar di Balai Desa Pandanarum.

Bupati MKP melebur dengan masyarakat dan para ulama serta sesepuh desa, membahas tentang kesejahteraan Mojokerto melalui program-program bangun desa.

MKP merencanakan akan membangun Balai Desa Pandanarum dengan PAPBD sebesar Rp250 juta. ‘’Terimakasih kepada Bapak Bupati MKP atas kepedulian dan komitmennya untuk terus berbenah membangun desa. Program-program ke depan, semoga bisa lebih baik lagi,’’ tutur Endik, Kepala Desa Pandanarum.

Dalam pemaparannya Bupati MKP menjelaskan, rancangan program pembangunan yang dipimpin, tak sedikit yang menuai protes.

Beberapa pihak menganggap program pembangunan selama ini kurang efektif. ‘’Pro dan kontra mustahil untuk dihindari, akan selalu ada ketidakpuasan yang muncul. Namun sekali lagi, segala bentuk ruparupa pembangunan akan bermuara untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Alhamdulillah, dengan dukungan masyarakat (baik ulama umaro) serta sinergi dengan pejabat-pejabat muda kita yang senantiasa berpikir ke depan, hasil maksimal pembangunan bisa dirasakan dan sudah tepat sasaran,’’ lontar MKP. Acara Sedekah Bumi sendiri merupakan salah satu ritual yang merupakan betuk dari sinkretis budaya Jawa – Islam. Sinkretis jika dipahami memiliki makna peleburan beberapa kebudayaan, tanpa merubah kebudayaan asli itu sendiri. Itulah mengapa sosok Bupati MKP yang dikenal religius, hampir ditiap kesempatan acara berusaha untuk tetap menghargai dan memelihara tradisi ‘menghormati’ ini, demi terciptanya harmoni yang indah. Masyarakat dan pemimpin guyub bersama-sama memikirkan kesejahteraan, namun tetap kuat dan berpegang teguh pada nilai serta tradisi yang ada.Q kar

Luncurkan PUSYAR II, Wali Kota Angkat Perekonomian Pelaku UMKM Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama (MoU) program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) 2015. Sebanyak empat pihak turut serta dalam penandatangani MoU itu. Diantaranya Choirudin sebagai Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Soemarjono selaku Plh Kepala Dinas Koperasi Perindutrian dan Perdagangan, Hendy Purwanto Ketua Lembaga Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), serta Mas’ud Yunus Walikota juga bertindak selaku Ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto.

Keempat pihak itu melakukan penandatanganan di ruang kerja wali kota di Kantor Pemkot Mojokerto.

PUSYAR merupakan kegiatan pembiayaan kepada pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dan industri kecil menengah (IKM) oleh PT BPRS Kota Mojokerto dengan sistem akad Murobahah yang beban biaya margin, asuransi dan

administrasinya ditanggung BAZNAS Kota Mojokerto dengan menggunakan dana infaq.

Proses verifikasi dan rekomendasi dilakukan Diskoperindag Kota Mojokerto serta pembinaan manajemen usaha dan keuangannya dilaksanakan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). ‘’Jadi dengan meminjam dana di BPRS melalui program

PUSYAR ini, masyarakat dapat meminjam dana tanpa bunga, tanpa biaya administrasi dan tanpa biaya asuransi,’’ kata Mas’ud Yunus.

Nota kesepahaman itu bertujuan untuk melaksanakan program PUSYAR dan memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi UKM dan IKM. BPRS menyediakan dana untuk peserta program PUSYAR sebesar Rp1,5 miliar. Dengan program PUSYAR ini masyarakat dapat mendapatkan pinjaman yang besarnya minimal Rp750.000 dan maksimal Rp10.000.000 dengan akad Murabahah.

Selain program PUSYAR itu, mulai tahun ini terdapat program PUSYAR UNGGULAN atau PUSYAR jilid 2. Pusyar unggulan ini menyediakan permodalan mulai Rp10 juta hingga Rp50 juta. Hanya saja yang dapat mengakses yaitu UKM dan IKM yang ber-

gerak dalam bidang ekonomi kreatif yang menjual produk unggulan khas Kota Mojokerto seperti usaha alas kaki, batik, handycraft, perajin miniatur perahu layar, makanan ringan dan catering. ‘’Dengan PUSYAR Jilid 2 ini, saya berharap masyarakat

mampu menggerakkan ekonomi lokal dan dapat bersaing dengan produk nasional maupun internasional. Sehingga masyarakat Kota Mojokerto nantinya dapat bersaing dalam persaingan bebas masyarakat ekonomi asean (MEA),’’ harapnya.Q kar.adv

kariyadi/bhirawa

H Mas’ud Yunus menandatangani MoU PUSYAR jilid II.

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Hari Buruh se-Dunia, Pemprov Jatim Siapkan Tumpeng Lumajang, Bhirawa Dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau Mayday pada 1 Mei mendatang, Soekarwo Gubernur Jatim akan menyiapkan tumpeng bagi kado para pekerja. Bahkan, Pakde Karwo, sapaan akrabnya, siap berdialog dengan kalangan buruh bila hal itu diinginkan. ‘’Mayday itu kan hari libur yang diberikan pemeirntah kepada pekerja,’’ kata Gubernur Jawa Timur Dr Soekarwo di sela-sela kunjungan kerjanya di Lumajang akhir pekan kemarin.

Tujuannya agar para pekerja bisa istirahat. Maka di Provinsi Jatim, juga telah menyiapkan khusus hari itu untuk buruh. ‘’Kalau mau ketemu saya, akan saya temui. Kalau mau selamatan, akan saya carikan tumpeng,’’ lanjutnyanya.

Lebih-lanjut Pakde Karwo menyampaikan, ia mengajak kalangan buruh untuk mengutamakan dialog. Karena hal itu yang diinginkan buruh dari tahun-ke tahun dalam peringatan Mayday. ‘’Tahun kemarin, buruh berkumpul di depan Grahadi dan ingin berbicara dengan saya,’’ tambahnya. Q yat

Senin Legi 27 APRIL 2015

Wagub Minta Badiklat Sanksi Katering Penyebab Keracunan Diklat Kades Pemprov, Bhirawa Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf meminta kasus keracunan yang menimpa puluhan kepala desa (kades) saat mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) di Balai Diklat Malang tidak terulang. Sebab kejadian tersebut cukup mengganggu pelaksanaan diklat peningkatan sumber daya kades tersebut.

“Jangan sampai terjadi lagi dan semua harus diawali dengan hati-hati, khususnya terkait makanan bagi peserta diklat. Dengan adanya kasus itu, pelaksanaan diklat sempat terganggu,” kata Saifullah Yusuf, dikonfirmasi, Minggu (26/4).

Wagub secara khusus juga meminta kepada Badiklat Jatim untuk memberi sanksi katering yang saat itu menye-

diakan makanan dan mengakibatkan sekitar 34 kades mengalami keracunan dan mendapat perawatan di rumah sakit.

Seperti yang diketahui, kasus keracunan tersebut terjadi pada, Rabu (22/4), saat sebanyak 240 kepala desa mengikuti pendidikan dan pelatihan yang merupakan program rutin Pemprov Jatim.

Usai menyantap makan ma-

lam, sebanyak 34 kepala desa merasakan gangguan di tubuhnya yang ternyata mengalami keracunan makanan.

Saat itu, mereka diduga keracunan ikan tongkol, karena usai makan tidak sedikit yang mengeluh kepalanya pusing, mual, serta mengalami gatal di sekujur tubuh. Melihat kejadian tersebut, beberapa kades lainnya membawa korban keracunan ke Rumah Sakit Syaiful Anwar dan Rumah Sakit Hermina Malang.

Menurut Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, pihaknya menyerahkan sanksi sepenuhnya kepada Badiklat dan memintanya memperingatkan secara keras perusahaan katering dengan harapan tidak

terjadi lagi kelalaian serupa.

“Saya sudah minta ke Pak Akmal Budianto (Kepala Badiklat Provinsi Jatim) untuk memberi surat peringatan," katanya.

Sedangkan, terkait laporan ke pihak berwajib, mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal itu juga menyerahkan sepenuhnya ke Badiklat.

“Dilaporkan atau tidak itu urusan Badiklat. Tapi kalau saran saya, jangan diputus dulu kateringnya, tapi diberi surat peringatan pertama,” tandas mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor tersebut.

Sementara itu, Kepala Badiklat Jatim, Dr Akmal Budianto berjanji akan melakukan evaluasi terhadap selu-

ruh rekananan katering yang selama ini bekerjasama dengan Badiklat. Ia juga meminta agar pemilik katering lebih hati-hati untuk membeli bahan makanan. “Kami akan melakukan evaluasi agar kasus ini tidak terulang,” tegasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, kalau katering yang selama ini melayani di Badiklat Malang rekanan yang sudah sangat lama, sehingga sangat berpengalaman untuk menyajikan makanan yang dikonsumsi peserta Diklat. “Kalau saya liat bukan murni kesalahan katering, karena ia juga membeli bahan makanan dari langganannya, tapi kami juga masih menunggu hasil lab dari kepolisian,” katanya.Q iib,wwn

Anggaran Minim, DKP Kebingungan Menata Kota Kab.Madiun, Bhirawa Meski dengan anggaran yang minim, Pemerintah Kabupaten Madiun, Jawa Timur, tetap berambisi untuk mendapatkan piala Adipura 2015. Pasalnya, jika bisa meraih piala Adipura 2015, Pemkab Madiun bakal menorehkan sejarah sebagai peraih Adipura secara berturutturut sebanyak delapan kali untuk kategori kota kecil.

Menurut Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Madiun,Anang Sulistyono, S.Sos. M.Si untuk mewujudkan semua itu, pihaknya telah melakukan penataan di 52 titik yang bakal dinilai oleh tim penilai dari Kementrian Lingkungkan Hidup.

"Kita telah siapkan 144 tenaga kebersihan di puluhan titik. Kita bekerja sekuat tenaga demi Adipura meski anggarannya tahun ini cuma Rp.120 juta," kata Kepala DKP Kabupaten Madiun, Anang Sulistyono,S.Sos. M.Si kepada wartawan, Minggu (26/4).

Menurut Anang panggilan akrap Anang Sulistyono, beberapa hal yang akan dinilai oleh tim dari Kementrian Lingkungan Hidup dalam waktu dekat ini diantaranya yakni indikator kondusi fisik, institusi kelembagaan dan pastisipasi dari masyarakat. Q dar

achmad basir/bhirawa

Seorang pengguna ATM e-samsat sedang melakukan pembayaran PKB di kantor bersama samsat Bojonegoro.

Permudah Pelayanan Pajak Kendaraan, Dibuka e-Samsat

muhammad taufiq/bhirawa

Meriah

Pembukaan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang diikuti oleh Wali Kota Wilayah Timur, kemarin berlangsung di Malang. Acara ini berlangsung sangat meriah. Di antaranya juga disambut dengan berbagai macam tarian.

Bupati Gelar Pemantapan Bersama Polri dan TNI Amankan Pilkades Serentak 172 Desa Bondowoso, Bhirawa Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 1 Juni 2015 mendatang pemkab bondowoso menggelar kegiatan sosialisasi dan pemantapan persiapan Pilkades bersama jajaran TNI-Polri serta panitia penyelenggara bertempat di Pendopo Bupati setempat, Jumat (24/4) pagi.

Acara kali ini dihadiri oleh Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni, Ketua DPRD H. Achmad Dhafir,

selain itu kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Sri Sektiyanti SH, Dandim 0822 Bondowoso Sudrajat, SH. Kapolres BondowosoAKBP Djajuli, Muspika, seluruh kepala desa serta kepala skpd terkait yaitu kepala bagian pemerintahan dan kepala bagian hukum pemkab Bondowoso.

Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni ketika dikonfirmasi Bhirawa menjelaskan kegiatan kali ini digelar dengan tujuan me-

mantapkan persiapan menjelang pelaksanaan pilkades serentak yang sesuai jadwal akan dilaksanakan pada bulan juni 2015, sedangkan untuk hari pelaksanaan pilkades bupati menegaskan bahwa akan ada surat keputusan bupati yang akan menetapkan tanggal pelaksanaan pilkades sesuai Jadwal pada tanggal 1 Juni 2015.

“Kita merasa perlu untuk mengumpulkan semua pihak yang berkepentingan dalam Pilkades ini agar memiliki pemahaman yang

sama, khususnya para anggota TNI dan POlri yang terlibat langsung dalam pengamanan,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, pada kegiatan sosialisasi sekaligus pemantapan persiapan pilkades kali ini menurut Bupati, ada beberapa point penting yang disampaikan yaitu tentang tahapan pelaksanaan pilkades sesuai jadwal kesiapan seluruh aparat stabilitas dalam melakukan pengamanan himbauan agar aparatur pemerintah maupun TNI-

Polrii tetap menjaga netralitas atau tidak memihak terhadap salah satu calon.

“Khusus untuk aparat pemerintah dan TNI-Polri saya tetap menghimbau untuk menjaga netralitasnya,” kata Bupati kemarin.

Amin Said Husni menambahkan sejauh ini tahapan untuk pelaksanaan pilkades dilaksanakan sesuai jadwal yang ada sehingga diharapkan pilkades serentak di kabupaten bondowoso nantinya berlangsung tertib sukses lancar dan demokratis.Q har

Bojonegoro, Bhirawa Melalui Sistem Adminitrasi Manunggal Satu Atap bersistem elektronik (eSamsat) dan ATM samsat Jatim, sehingga wajib pajak (WP) bayar pajak kendaraan bermotor (PKB) bisa tanpa harus ketemu petugas atau ngantri diloket pembayaran Kantor Bersama (KB.Samsat) di jalan Teuku Umar Bojonegoro.

Administrator Pelaksana PKB dan BBNKB KB - Samsat Bojonegoro, Rifa’i mengatakan, melalui e-Samsat ini, maka pembayaran pajak kendaraan bermotor dan regident bisa dilakukan di ATM Bank yang ditunjuk di mana pun, sehingga mempermudah pemilik kendaraan untuk membayar pajak kendaraanya. “Pelayanan yang baik itu adalah kewajiban kita agar masyarakat bisa mudah membayar pajak. Melalui ATM samsat dan e-samsat masyarakat semakin mudah untuk membayar pajak,” kata Rifa,i Minggu (26/4) kemarin.

Menurutnya, melalui layanan itu akan memberikan kemudahan sekaligus meningkatkan kesadaran masya-

rakat dalam membayar pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor yang akan membantu dalam percepatan pembangunan daerah. “Siapa pun dan dimanapun pemilik kendaraan bermotor bisa membayar pajaknya melalui empat Bank yang ditunjuk,” ujarnya.

Dia mengatakan sistem melalui ATM Samsat dan eSamsat ini hanya untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pembayaran bisa dilakukan di Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

“Struk ATM pembayaran itu sebagai pengganti pembayaran STNK serta pengesahan. Mudah kok cuma sekitar 20 detik. Tidak harus mengantri lama-lama lagi,” jelas dia.

Cara pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui ATM Bank yang ditunjuk menurut dia dilakukan dengan mengetik SMS INFO dengan format e-samsat,_no r a n g k a , _ n o m o r KTP_alamat. “Pastikan nomor KTP yang terdaftar di STNK merupakan yang didaftar saat pembukaan rekening Bank,” pungkasnya.

Q bas

Divonis Satu Tahun Penjara, Nenek Asyani Minta Sumpah Pocong PKS Dukung Nenek Asyani Banding Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Situbondo, Jawa Timur, Kamis (23/4) menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Nenek Asyani (63), yang didakwa mencuri 7 batang kayu jati milik Perhutani selama 1 tahun penjara dan hukuman percobaan selama 15 bulan, serta denda Rp 500 juta subsider 1 hari kurungan penjara.

Namun, vonis yang dijatuhkan oleh ketua majelis hakim PN Situbondo I Kadek Dedy Arcana SH itu lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), karena dalam tuntutannya JPU Ida Haryani SH menuntut terdakwa Nenek Asyani dengan tuntutan 1 tahun penjara, hukuman percobaan 18 bulan serta denda Rp. 500 juta subsider 1 hari penjara.

Meski majelis hakim PN Situbondo dalam amar putusannya menyatakan secara sah dan meyakinkan perbuatan terdakwa Nenek Asyani telah melawan hukum, namun dengan pertimbangan kemanusiaan, karena usia terdakwa asal Dusun Kristal Desa/Kecamatan Jatibanteng yang sudah sepuh, dan tidak pernah melakukan tindak pidana criminal, sehinga ketua majelis hakim I Kadek Dedy Arcana memutuskan terdakwa Nenek Asyani tidak harus menjalani hukuman penjara tersebut.

“Karena sesuai fakta selama persidangan, perbuatan terdakwa Nenek Asyani terbukti secara sah dan meyakinkan telah melawan hukum, sesuai dengan pasal 12 (d) UU Nomor 23 Tahun 2013

tentang P3H. Oleh karena itu, kami memvonis terdakwa 1 penjara, percobaan 15 bulan, denda Rp 500 juta subsider 1 kurungan penjara,” ujar ketua majelis hakim PN Situbondo, I Kadek Dedy Arcana SH, Kamis (23/4).

Sedangkan barang bukti (BB) sebanyak 38 sirap dari berbagai ukuran langsung dirampas untuk Negara, sedangkan BB berupa pick-up yang digunakan untuk mengangkut 7 gelondong kayu jati itu langsung diserahkan kepada yang berhak, yakni diserahkan kepada terdakwa Abdussalam selaku pemilik pickup tersebut.

“Karena fakta selama persidangan semua unsur pidana telah terpenuh seperti tuntutan JPU. Untuk itu, kami memvonis terakwa Nenek Asyani 1 tahun penjara, hukuman percobaan 15 bulan, denda Rp 500 juta subsider 1 hari kurungan penjara, namun karena factor usia, terdakwa Asyani tidak harus menjalani kurungan penjara, termasuk kurungan subsider 1 hari,” kata I Kadek Dedy Arcana SH. Pantauan Bhirawa, selama pembacaan amar putusan yang dilakukan majelis hakim sekita 2 jam lebih, meski tidak fasih

menggunakan Bahasa Indonesia, namun terdakwa Nenek Asyani terlihat khidmat duduk sebagai pesakitan di ruang sidang utama PN Situbondo, sembari mendengarkan pembacaan amar putusan yang dilakukan 3 orang majelis hakim PN Situbondo.

Namun, begitu majelis hakim menyatakan dirinya bersalah dan terbukti melakukan pencurian kayu jati milik Perhutani, dan ketua majelis hakim I Kadek Dedy Arcana SH mengetukkan palu tanda sidang ditutup, terdakwa Nenek Asyani langsung berdiri dan meminta kepada majelis hakim agar tidak meninggalkan ruang sidang.

Bahkan, Nenek Asyani menantang majelis hakim untuk melakukan sumpah pocong. “Bee, jek nyengla, berarti hakim tak parceje ka engkok, perak parcaje ka Sawin mantre perhutani, hakim tak adhil, ayo mon tak parcaje sumpah pocong bei pak hakim. (jangan keluar dulu, berarti hakim tak percaya ke saya, dan hanya percaya ke Sawin KRPH Perhutani, hakim tak adil, ayo kalau tak percaya sumpah pocong aja – red.),” teriak Nenek Asyani, dalam ruang sidang PN Situbondo.

Sementara itu, kuasa hukum Asyani, Supriyono menyatakan banding atas vonis satu tahun terhadap kliennya karena majelis hakim dinilai mengabaikan hati nurani. Bahkan, putusan tersebut sangat tidak adil karena semua tuduhan tentang pencurian kayu

jati itu tidak terbukti. "Kami menduga majelis hakim lebih mengedepankan solidaritas korps sesama aparat negara dalam memutuskan perkara ini. Karenanya kami banding," kata Supriyono SH.M.Hum. Selain menilai majelis hakim tidak adil, kuasa hukum terdakwa juga merencanakan untuk melaporkan majelis hakim PN Situbondo ke Komisi Yudisial (KY).

Bahkan, akan menggugat majelis penahanan Nenek Asyani yang telah menjalani penahanan selama 91 hari.”Karena majelis hakim hanya memvonis hukuman percobaan itu seharusnya Nenek Asyani tidak perlu ditahan. Oleh karena itu, kami gunakan penahanan selama 91 hari dalam gugatan perdata,” pungkas Supriyono.

PKS Dukung Banding Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Jatim dari PKS, Irwan Setiawan mendukung langkah banding yang diambil nenek Asyani atas vonis hukuman percobaan 1 tahun 3 bulan yang dijatuhkan majelis hakim PN Situbondo.

Menurut anggota Dewan asal daerah pemilihan Situbondo, Bondowoso dan Banyuwang itu, meskipun vonis nenek Asyani bersifat percobaan tapi vonis itu tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Terlebih fakta persidangan tak ada satu pun yang menguatkan dakwaan jaksa kalau perempuan lanjut usia itu

Asyani tampak digotong Pengacara. benar mencuri kayu milik Perhutani.

"Saya mendukung langkah banding yang ditempuh nenek Asyani lewat penasehat hukum. Vonis ini menandakan penegakkan hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas,"sindir Sekretaris FPKS Jatim itu, Minggu (26/4).

Politisi yang akrab disapa Kang Irwan itu mengungkapkan, meskipun pasca vonis itu nenek Asyani tak perlu menjalani tahanan.

Namun vonis bersalah itu menjadi stigma kalau yang bersangkutan adalah terpidana. Dan itu beban berat yang harus disandang seumur hidup oleh warga Desa Jati Banteng itu. Menurut Irwan hal itu menjadi aib terlebih bagi masyarakat desa yang masih menganut budaya timur.

Pria yang juga Ketua ormas

sawawi/bhirawa

Gema Keadilan Jatim itu menilai harusnya nenek Asyani bebas murni. Bukan divonis percobaan plus denda Rp500 juta subsider 1 hari tahanan. Sebab, kalau melihat vonis tersebut, hakim seperti gamang tapi tetap menutup mata terhadap fakta persidangan.

Irwan pun memaklumi langkah Supriono selaku penasehat hukum nenek Asyani yang akan melaporkan hakim ke Komisi Yudisial dan Majelis Kehormatan MA. "Banyak yang menduga ada intervensi kekuasaan kepada hakim sehingga tidak menjatuhkan vonis bebas murni. Tapi saya tidak mau berprasangka. Biar bagaimanapun independensi hakim harus dihormati," tutur politisi lulusan FISIP Unair tersebut.Q awi,cty

JAWA TIMUR

Senin Legi 27 APRIL 2015

KILAS JATIM

Wali Kota Usulkan Honor RT-RW Naik Pasuruan, Bhirawa Peran Ketua RT dan RW merupakan ujung tombang pemerintahan daerah.

Ditangan merekalah, semua program pemerintah bisa langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, Pemkot Pasuruan berjanji akan menaikkan kembali honorarium hingga mencapai 25 persen dari honorarium sebelumnya.

Wali Kota Pasuruan H Hasani menegaskan kebijakan untuk menaikkan honorarium RT dan RW di Kota Pasuruan itu akan di masukkan ke dalam PAK 2015 nanti. “Insya Allah PAK di bulan September-Oktober 2015 honor RT dan RW kami usulkan naik lagi Rp25 ribu. Jadi mereka tidak menerima Rp125 ribu/bulan, melainkan genap menerima uang Rp150 ribu/ bulan,” ujar H Hasani, Minggu (26/4).

Janji itu tak lain, selain meningkatkan kinerja, pemerintah juga ingin berlaku adil terhadap mereka. Menurutnya, beban mereka sangat besar, lantaran mereka bertanggungjawab terhadap melayani masyarakat tingkat bawah.

“Tujuannya supaya masyarakat bisa terlayani dengan baik. Dengan demikian, kehadiran pemerintah di tengah-tengah rakyatnya ini benar-benar nyata. Peran Ketua RT dan RW adalah penggerak pemerintahan tingkat bawah. Itu juga sebagai upaya kami bagaimana agar RT dan RW sejahtera, diantaranya yakni menaikkan honornya. Makanya, jika terealisasi, setidaknya besaran Rp150 ribu/bulan itu bisa keluar di bulan November-Desember akhir tahun nanti,” papar Hasani.Q hil

Dana Bantuan PKH Diduga Disunat Dewan Kabupaten Blitar, Bhirawa Kalangam DPRD Kabuaten Blitar bakal mengusut dugaan pemotongan dana Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2015 di Kabupaten Blitar. Bahkan kalangan Legislatif berencana membawa kasus pemotongan itu ke aparat hukum. Pasalnya dugaan penyunatan dana keluarga miskin tersebut telah terjadi di seluruh wilayah Kecamatan se-Kabupaten Blitar.

"Kami telah menerima Laporan dugaan pemotongan ini yang terjadi di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Blitar. Bahkan diduga pelakunya adalah oknum pendamping," kata salah satu Anggota DPRD Kabupaten Blitar, Wasis Kunto Admojo.

Lanjut Wasis, untuk plafon dana PKH per bulan Rp 225 ribu, di mana nominal itu diberikan kepada setiap gakin yang di Kabupaten Blitar mencapai lebih dari 5 ribu Kepala Keluarga. Sebelumnya pada pertengahan tahun 2014, jumlah PKH di Kabupaten Blitar sebanyak 16.345 KK. Jumlah tersebut lebih sedikit dari penerima BLSM yang mencapai 72.026 KK. Bahkan dana PKH ini bersumber dari Kementerian Sosial (APBN) yang dicairkan tiga bulan (triwulan) sekali melalui Kantor Pos setempat, di mana basis bantuan PKH adalah untuk pendidikan dan kesehatan.

Namun pada saat pencairan, dikatakan Wasis, keluarga miskin mengaku tidak menerima haknya secara utuh. Sebab, dari kantor pos, mereka harus lebih dulu menemui oknum pendamping yang meminta ‘jatah’.Q htn

Dampingi Petani, Bukan Dilucuti Senjatanya Tulungagung, Bhirawa Komandan Kodim 0807 Tulungagung, Letkol Arm Brantas SG, menampik jika tentara yang saat ini juga terjun ke bidang pertanian dikatakan sedang dilucuti senjatanya. Tugas komando kewilayahan saat ini mendampingi petani untuk mencapai swasembada pangan. “Bukan dilucuti.

Komando kewilayahan tugasnya memang membantu pemerintah untuk membikin masyarakat sejahtera dan aman,” ujarnya pada Bhirawa, akhir pekan kemarin.

Perwira menengah kelahiran Rembang Jawa Tengah ini merasa heran kegiatan tentara membantu petani saat ini dikesankan sedang dilucuti. Apalagi jika kesan tersebut muncul dari anggota TNI sendiri. “Siapa yang mengatakan begitu.

Tidak betul itu,” tandasnya.

Letkol Brantas memaparkan tentara di komando kewilayahan tugasnya membantu pemerintah dan kepolisian. Lain dengan tentara yang di satuan tempur yang lebih banyak berlatih mengasah kemampuan menembak dan beladiri untuk pengembangan diri.Q wed

7

PPK Belum Terbentuk, Baliho Mulai Bertebaran Di Jember, Pendaftar PPK Capai 624 Orang Tuban, Bhirawa Sejumlah baliho berukuran besar yang berisi foto tokoh menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Tuban mulai bermunculan menghiasi sejumlah tempat yang dianggap strategis.

Meski belum berani secara terang-terangan menyatakan bakal calon kepela daerah, akan tetepi tampak tulisan yang ada menunjukan jargon-jargon layaknya Bakal Calon (Balon) bupati atau wakil bupati.

Baliho-baliho besar tersebut seperti terlihat dipertigaan Kecamatan Merakurak menuju Kecamatan Kerek, Jalan Tuban Merakurak, Desa Mandirejo, dan di Kecamatan Kerek jalan menuju Kecamatan Montong dan sejumlah titik stratyegis lain.

Terkait hal tersebut, Komisioner Komisi pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tuban Divisi Hukum Pengawasan dan Sumber Daya manusia Fathul Ihsan mengatakan, secara aturan, Pemasangan Alat Peraga kampanye (APK) memang belum waktunya. Karena pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati juga baru dibuka pada Juli 2015 mendatang. “Kita belum mengetahui hal itu, akan kita coba cek lokasi. Secara peratura memang belum waktunya, karena pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati juga belum dibuka,” kata Fathul Ihsan.

Jika memang pemasangan itu dianggap melanggar maka lebih tepat adalah pelanggaran keindahan tata kota yang porsi pengawasanya ada di Kesbangpolinmas atau Satpol PP. Apalagi keberadaan baliho juga belum jelas mengarah kepada rencana pencalonan.

“Kalau soal melanggar, KPU sendiri juga belum sampai kesana tahapanya, ini lebih pada pelanggaran Perda kalau saya kira dan itu wilatahnya Kesbangpol, toh balihonya juga belum jelas itu bakal calon atau bukan,” terangnya.

Lebih lanjut, saat ini KPUD Tuban baru memulai tahapan

pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), kemudian Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang masih dalam proses pendaftaran yang hingg saat ini belum sepenuhnya terisi.

Dari data yang dapat dihimpun bhirawa di Kantor KPUD Jl. Pramukan Tuban hingg saat ini baru tercatat 21 orang menyatakan resmi mendaftar.

Bahkan, dari 20 kecamatan yang tersebar di kabupaten Tuban, 8 diantaranya belum terisi PPK. Padahal semestinya, setiap kecamatan membutuhkan 5 petugas PPK. “Pendaftar memang belum banyak, tapi kami yakin pendaftar akan terus bertambah pada akhir pendaftaran,” kata Ketua KPU Tuban, Kasmoeri.

Apabila dalam perekrutan tersebut ternyata kuota pendaftar tidak terpenuhi, maka KPU akan membukan pendaftaran lagi. Diperkirakan pendaftaran akan ditambah jangka waktunya hingga sampai satu minggu. “Pendaftaran akan dibuka lagi, tapi itu opsi terakhir bila jumlah penfaftar tidak memenuhi kuota yang dibutuhkan,” pungkas Kasmuri.

Capai 624 Orang Sementara itu, hingga batas waktu penutupan pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sabtu (25/4), jumlah pendaftar PPK di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember pukul 16.00 WIB, sebanyak 624 pelamar. Divisi Sosialisasi dan Hubungan Antar Lembaga KPU Jember, Ahmad

efendi/bhirawa

Para pendaftar PPK saat mengembalikan berkas, dihari terakhir pendaftaran, Sabtu (24/4) kemarin.

Hanafi mengatakan, tingkat partisipasi pendaftar sangat tinggi untuk ikut serta menjadi panitia Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tingkat kecamatan.

“Itu menunjukkan tingkat partisipasi warga Jember sangat tinggi untuk Pilkada 2015 ini. Karena hingga penutupan Sabtu kemarin, jumlah yang sudah melengkapi berkas ke petugas KPU mencapai 624 orang,” jelas Hanafi.

Menurut Hanafi, pasca penutupan pendaftaran ini, KPU memasuki tahapan berikutnya yakni seleksi administrasi yang akan dilakukan 26 April besok.“Pengumuman seleksi akan dilakukan pada 27 – 28 April. Sekaligus memberikan undangan tes tulis kepada

peserta,” kata Hanafi.

Selain akan melewati tes tulis yang akan dilaksanakan 29 April, peserta juga akan melalui seleksi wawancara pada 2- 5 Mei nanti. “Namun sebelum memasuki seleksi wawancara, kami juga menerima masukan dari masyarakat terhadap calon PPK terpilih. Setelah terseleksi, maka kami melanjutkan peserta tersisa untuk diuji dalam tes wawancara. Peserta terpilih akan ditetapkan 6 – 7 Mei mendatang,” paparnya.

Sementara itu, peluang menjadi anggota PPK ini dimanfaatkan maksimal oleh semua kalangan. Salah satu peserta, Ratna Diatusshofiah (25) mengatakan, peluang menjadi PPK merupakan sa-

lah satu langkah partisipasi warga mensukseskan Pilkada ini. “Awalnya, saya memang aktif di organisai sejak SMP – Kuliah. Dan saya memang tertarik dengan organisasi dan politik. Ini bisa menjadi pengalaman berharga dalam hidup saya,” kata Ratna seusai menyelesaikan proses pendaftaran PPK kemarin.

Menurutnya, KPU telah memberikan peluang bagi kaum muda untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilkada. “Kami sangat berterima kasih kepada KPU Jember. Ini memberikan kesempatan belajar dan regenerasi bagi kami dalam kepanitiaan Pilkada Jember,” pungkasnya.Q efi

Eksekutif-Legislatif Kembali Memanas Seluruh Kantor di Batu Wajib Sampang, Bhirawa Pasca rekomendasi pansus DPRD Sampang, terhadap BUMD tata kelola migas beberapa waktu lalu, kini suasana politik kembali memanas antara eksekutif dan legislatif terkait pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sampang 2014, tentunda hingga waktu yang masih belum pasti.

Awalnya pembahasan LKPJ Bupati Sampang tahun anggaran 2014 diagendakan 16 April 2015 lalu, namun pembahasan tersebut gagal karena pimpinan

dewan tidak hadir, dengan alasan ada kegiatan di luar kantor.

Achmad Zahru sekretaris lumbung informasi rakyat (LIRA) Sampang, sangat prihatin terhadap kondisi politik lokal yang berada di Kabupaten Sampang.

Hal ini sangat berdampak pada kualitas program-program pemerintah daerah. tertundanya pembahasan LKPJ 2014 ini sangat berpengaruh pada perbaikan penyusunan program pemerintah tahun berikutnya, melalui rekomendasi pembahasan LKPJ Bupati di rapat paripurna DPRD.

nurkholis/bhirawa

Suasana di halaman DPRD Sampang.

“Bahkan kami mendengar selentingan, pihan DPRD masih berdebat terkait peraturan pemerintah (PP) nomor 3 tahun 2007, tentang laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ). Padahal PP tersebut sudah lama, mengapa baru kali ini diperdebatkan di DPRD untuk menafsikan pasal-pasalnya, kami menduga hal ini sangat kuat terjadi komunikasi politik yang buntu antara eksekutif dan legislatif.

Masih dikatakan Achmad Zahri, perdebatan PP tentang LKPJ ini sangat tidak menguntungkan bagi pembangunan di Kabupaten Sampang, sebab pasal-pasalnya sudah jelas, misalnya PP nomor 3 tahun 2007 pasal 17 ayat (1) LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan pada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan pasal 23 ayat (6).

Jadi intinya pembahasan LKPJ Bupati 2014 harus segera dilakukan pembahasan dalam sidang paripurna DPRD, dan jangan sampai lewat bulan juli tahun 2015, sebab pada bulan tersebut biasanya kebijakan umum anggaran,-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS sudah di sahkan, sehingga rekomendasi LKPJ 2014 tidak ada gunanya lagi.tambahnya.Q lis

Budidayakan Pertanian Organik Kota Batu, Bhirawa Upaya mewujudkan percepatan pertanian organik membutuhkan keterlibatan semua stakeholder di Kota Batu. Karena keberhasilan program ini tidak hanya bisa bertumpu pada Dinas Pertanian dan Kehutanan semata.

"Program pertanian organik akan sukses kalau semua stakeholder memiliki kepedulian dan perhatian. Baik itu kalangan perhotelan, RT/RW, pengusaha, termasuk juga seluruh perkantoran, baik pemerintah maupun swasta," ungkap Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso saat melihat dari dekat tanaman sayuran dan buah organik di lingkungan Setda Kota Batu, Jum'at (24/4).

Oleh karena seluruh PNS diwajibkan untuk mendukung program ini dengan menggalakkan budi daya pertanian organik, mulai di lingkungan terkecil yaitu rumah dan kantor tempatnya berdinas. Demikian juga untuk lingkungan RT dan RW, diharapkan mendorong warganya menggalakkan

budi daya pertanian organik di rumah masing-masing.

"Dulu kan ada kegiatan Tanaman obat-obatan Keluarga (Toga) dan Warung Hidup. Kita harapkan kegiatan tersebut digalakkan kembali. Selain untuk mendukung pertanian organik, juga bisa membantu memenuhi kebutuhan dapur dan obat bagi masing-masing keluarga," tutur Punjul.

Lebih lanjut dikatakan, selain melakukan budi daya tanaman organik, masyarakat juga diharapkan beralih mengkonsumsi hasil pertanian organik, seperti sayur mayur, buah dan padi. "Prinsipnya budidaya pertanian organik sukses kalau masyarakat juga memberikan dukungan, selain membudidayakan di rumah dan lahan pertanian, juga mengubah pola konsumsi dari non organik ke makanan yang organik," tegasnya.

Sementara itu Kabag Umum Setda Kota Batu Julianti Wahyuni mengatakan dirinya berupaya melakukan budi daya tanaman organik di Balaikota untuk memasyarakatkan pertanian organik. Q sup

Kota Batu Gagal Miliki Alat Pencacah Plastik Sendiri Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Batu selama ke depan tak bisa melakukan pencacahan terhadap sampah daur ulang. Hal ini menyusul dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2015, KLH gagal memasukkan pengadaan alat pencacah plastik atau sampah plastik.

Karena masih ada program kegiatan atau pengadaan lain yang lebih mendapatkan prioritas.

“Untuk melakukan pencacahan sampah plastik, pada tahun ini kita bekerja sama dengan Bank Sampah Malang (BSM). Jadi sampah plastik yang terkumpul di Kota Batu ini akan dihancurkan atau dicacah menggunakan alat pencacah milik BSM,” ujar Kepala KLH Kota Batu, Hari Santoso saat dikonfirmasi, Minggu (26/4).

Sebenarnya, pada tahun ini KLH sudah merencanakan membangun gedung pengolah sampah.

Gedung yang berlokasi di Desa Tulung Rejo itu, selain berfungsi sebagai tempat pengumpulan sampah yang masih bisa didaur

ulang, juga berfungsi untuk tempat pencacah sampah plastik.

Dan pengadaan alat pencacah plastik oleh KLH akan ditempatkan di sana.

Namun demikian, pengadaan alat pencacah sampah plastik ini tidak hanya diperuntukkan untuk Gedung Pengolah Sampah Tulungrejo. Ada juga beberapa tempat lain yang akan disediakan alat pencacah sampah plastik. Hanya saja berapa jumlah alat yang bisa disediakan Pemkot tergantung pada kekuatan anggaran APBD di tahun 2016 nanti.

“Untuk alat pencacah plastik yang sederhana atau yang kecil

harganya sekitar Rp 25 juta.

Sedangkan untuk alat pencacah yang lebih besar dengan kapasitas dan kemampuan mencacah plastik lebih banyak harganya mencapai Rp 100 juta,” jelas Hari.

Selain Gedung Pengolah Sampah Tulungrejo, saat ini Kota Batu telah memiliki 32 Bank Sampah yang tersebar di 18 desa/kelurahan. Direncanakan, di setiap Bank Sampah tersebut akan diberi bantuan alat pencacah plastik. Hal ini dilakukan agar mereka bisa menjual sampah plastik yang terkumpul dalam kondisi sudah hancur/tercacah.

“Karena memang sampah plastik yang sudah tercacah memiliki harga lebih tinggi daripada sampah plastik yang masih utuh. Seperti sampah yang berbentuk botol plastik, gelas plastik, ataupun alat-alat rumah tangga yang berbahan plastik,” ujar Hari.

Namun demikian tidak semua

bank sampah di Kota Batu bisa langsung mendapatkan bantuan alat pencacah ini. KLH akan memilih bank sampah yang setiap harinya mampu mengumpulkan sampah plastik paling banyak yang akan mendapatkan prioritas.

Diketahui, untuk mengurangi volume sampah di Kota Batu, Pemerintah Kota telah memberdayakan masyarakat untuk mendirikan bank sampah. Warga diajak memilah sampah rumah tangga sebelum dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Adapun sampah yang dipilah dan bisa dijual itu seperti, botol atau gelas plastik, kertas, dan berbagai macam alat rumah tangga yang berbahan plastik maupun logam. Dan Bank Sampah ini bertugas mencatat nilai nominal dari pengumpulan dan penjualan sampah dari masing-masing warga yang telah menjadi anggota Bank Sampah.Q nas

anas/bhirawa

Petugas Bank Sampah KLH tampak kesulitan memasukkan sampah plastik dalam karung akibat belum tersedianya mesin pencacah.

EKONOMI - BISNIS

8

Senin Legi, 27 APRIL 2015

Manjakan Pecinta Akik, Gelar Pameran Pirus Hitam Di Tuban Rest Area Jadi Pasar Batu Akik Booming batu akik menjadi peluang usaha yang cukup menguntungkan, karena saat ini para penghobi batu itu tengah berburu ke daerah untuk mencari akik yang diidam-idamkan. Bahkan mereka rela mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk membelinya.

Peluan inilah yang ditangkap oleh beberapa daerah di Jatim, seperti Bondowoso yang menggelar pameran batu akik jenis pirus hitam selama empat hari dan dibuka secara langsung oleh Bupati H. Dadang Wigiarto SH pada Jumat (23/4). Demikian juga di Tuban, Para pecainta batu akik yang terabaung dalam Ronggolawe Gem Ston beberap hari terakhir mengelar pameran di Rest Area Exs.Terminal lama Tuban hingga 28 Mei mendatang.

“Mudah-mudahan dengan di

launchinganya pirus hitam Situbondo atau Black Zesper Kalseloni bisa mengundang perhatian masyarakat luar Kabupaten Situbondo untuk mengetahui keunggulan-keunggulan yang tersimpan dalam motif batu akik asal Situbondo ini,” ujar Dadang.

Lebih lanjut ia menjelaskan jika batu akik Black Zesper Kalseloni ini mempunyai kualitas yang bagus, ia juga berharap agar pengrajin lebih kreatif untuk menghasilkan produk yang bagus.

“Saya berharap kepada para

Kurs JUAL

BELI

USD

13,065.00

12,935.00

SGD

9,590.40

9,489.40

EUR

14,065.78

13,923.23

JPY

10,925.74

10,815.22

GBP

19,378.01

19,180.02

pengerajin batu akik Situbondo bisa lebih kreatif dalam menemukan motif-motif yang tersimpan dalam bongkahan atau bahan batu akik Situbondo. Sehingga kedepan dapat meningkatkan nilai pertumbuhan ekonomi bagi para pengerajin atau kolektor batu akik Situbondo,” tuturnya.

Sementara itu pameran yang digelar di rest area Tuban diikuti sejumlah perajin akik dari berbagai daerah itu dengan memarkan beragam batu yang berasal dari daerah para perajin yang siap dikenakan di jari penggunanya, maupun batu akik yang masih dalam bentuk bongkahan.

“Alhamdulillah, pesertanya cukup bagus, ada 26 peserta yang datang dari berbagai daerah, ter-

masuk beberapa juga berasall dari luar pulau, seperti Medan, dan Bengkulu,” ujar panitia pameran akik, Khusnul Hadi Kusuma.

Menurut Kahsnul, pameran akik yang diselenggarakan kali ini merupakan pertamakalinya di Tuban, namun begitu antusias pengunjung dan para peserta cukup bagus, tidak heran stan yang disediakan penuh terisi oleh perajin batu akik.

“Banyak peserta antusias pengunjung juga cukup bagus, padahal resminya dibuka nanti jam tujuh malam,” terang Khusnul.

Adapun untuk harga menurut Khusnul semua tergantung jenis batu dan corak yang adal dalam batu, dari yang termurah Rp100.000 hingga Rp150.000.000 .

“Soal harga beragam, kalau saya

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto dengan didampingi Ketua Panitia pameran batu akik Afandi, di gedung Pasesi, Jumat malam.

lihat disini paling murah 100.000 yang masih bongkahan, dan ada juga yang harganya sampai ratusan juta,” katanya.

Sementara itu, Endang Tri Media Msi, Sekretaris Dinas Perekonomian Kabupaten Tuban, men-

PHE WMO Beri Penghargaan bagi Vendor Berprestasi Surabaya, Bhirawa Kendati terjadi penurunan alokasi anggaran capital expenditure (Capex) dan operation expenditure (Opex) di sebagian korporasi hulu migas termasuk PT PHE WMO (Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore), tapi unsur health, safety and environment (HSE) tetap harus memperoleh perhatian tinggi dan menempati skala prioritas pertama.

Sumber: Bank Indonesia (2 APRIL 2015)

RAGAM EKBIS

Dijual ke Malaysia, Kambing PE Senduro Tersisa 15 Ribu Ekor Lumajang, Bhirawa Kambing PE (Peranakan Ettawa) Senduro yang telah dipatenkan sebagai ras genetik nasional oleh Kementerian Pertanian (Kementan) RI sesuai penetapan rumpun ras Ettawa Senduro sebagai sumberdaya genetik lokal, menghadapi ancaman serius. Pasalnya, saat ini populasi ternak unggul ini terus bekurang karena penjualan besar-besaran ke luar daerah dan luar negeri, terutama Malaysia.

Malah pada tahun 1999 tercatat penjualan besar-besaran kambing PE Senduro ini pernah mencapai 2 ribu ekor ke Malaysia.

Bahkan Tahun 2013, 7.500 ekor kambing ettawa telah diekspor ke negeri jiran itu.

Ekspor itu tidak semakin berkurang, namun semakin bertambah. ‘’Jumlah populasi kambing dengan postur besar dan tinggi ini di Kabupaten Lumajang hanya tersisa 15 ribu ekor saja,’’ jelas drh Gatot Subiyantoro Kepala Disnak Kabupaten Lumajang.

Hal ini yang menjadi tantangan Disnak Kabupaten Lumajang untuk mengembangkan kembali potensi dan populasi kambing PE Senduro. Kondisi ini membuat Pemkab Lumajang gencar melakukan sosialisasi kepada peternak agar melindungi hewan mereka, jangan sampai ternak ini punah. ‘’Apalagi, saat ini sudah ada LSM dan konsorsium funding dair luar negeri yang berminat mengembangkan produk susu sapi ettawa senduro dengan konsep berbasis pariwisata,’’kata Gatot. yat

wawan triyanto/bhirawa

Kades yang mengikuti program visitasi mengunjungi wisata petik blimbing di Desa Ngringin Rejo Kec Kalitidu Bojonegoro.

One Village One Product Untungkan Petani Bojonegoro Bojonegoro, Bhirawa Konsep one village one product yang saat ini diterapkan oleh Pemkab Bojonegoro Jawa Timur membawa dampak positif bagi para petani di daerah tersebut.

Karena petani bisa menjual produk langsung ke konsumen tanpa melalui tengkulak.

Saat ini hampir semua desa memiliki produk unggulan, bahkan di beberapa desa juga ada lokasi wisata petik buah. Seperti di desa Ngringin Rejo ada wisaya petik blimbing karena di desa itu ada 20 hektar kebun blimbing.

Kemudian di Desa Wedi dan Bakalan Kecamatan Kapas produk unggulannya adalah salak dan pepaya california. Sedangkan Desa Sabantoro dan Pram-

batan Kecamatan Balen produk unggulannya adalah ternak kambing, jamu gendong dan tampar dari pelepah pisang.

“Konsep ini sangat menguntungkan petani, karena konsumen bisa langsung membeli produk yang dibutuhkan langsung ke petani. Selain itu kami juga membuat wisata petik blimbing, sehingga pembeli langsung bisa bertransaksi di lokasi tersebut,” kata Camat Kalitudu Bojonegoro, Rendra Prakosa, Minggu (26/4).

Hal inilah yang membuat 400 peserta peserta visitasi kepala desa (kades) yang mengikuti diklat di Badan Diklat Jatim tertarik untuk melihat dan mempelajari konsep tersebut. Mereka berharap bisa menerapkan di desan-

KEHILANGAN SURABAYA

BOJONEGORO

HILANG STNK, Honda, th. 2002, Hitam, W 2434 MG, a/n.

Aning Wida Yanti, Setro Rt. 05/03 Desa Setro Kec. Menganti Kab. Gresik No. 777/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK nopol S 5565 DH, a/n Warsito, Ds/Kec Kedungadem Bjn No. 791/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 2102 AE, a/n Sumiyati, Ds Kedaton Kec Kapas Bjn No. 792/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 3859 DH, a/n Sri Muryaningsih, Ds Sambong Kec Baureno Bjn No. 793/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 4042 CL, a/n Suwarno, Ds Ngumpakdalem Kec Dander Bjn No. 794/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 3251 DR, a/n Mat Sabirin, Ds Mlideg Kec Kedungadem Bjn No. 795/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 3098 DT, a/n Iwan Tono, Ds Tondomulo Kec Kedungadem Bjn No. 796/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 2056 AG, a/n Mutalimah, Ds Padang Kec Trucuk Bjn No. 797/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 3465 BF, a/n Mochamad, Ds Sumberagung Kec Kanor Bjn No. 798/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 5473 AB, a/n Biya Rahman, Pumpungan 10/2 Kec Kalitidu Bjn No. 799/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 4102 CO, a/n Marten, Setiaji Kec Kapas Bjn No. 800/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 6241 DN, a/n Yudiono, Ds Kalianyar ¾ Kec Kapas Bjn No. 801/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 3990 CG, a/n Budi Cahyono, Ds Sedayu Kidul Kec Kd.adem Bjn No. 802/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 4172 CS, a/n Arif Siswanto, Ds Sukorejo Kec Bjn No. 803/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 2315 DN, a/n Agnes Sinto Bhonita, Jl Patimura Kec Bjn No. 804/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 3759 DY, a/n Susan Irawati, Mayangkoro Kec Bjn No. 805/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 2667 DE, a/n Jesica Martha Cescia, Ds Sobontoro Kec Balen Bjn No. 806/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 6242 FF, a/n Sofia Maharani Putri,, Ds. Wringin Anom, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 778/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 4460 EH, a/n Sakim, Kel. Mimbaan, rw 02/01, Kec. Panji, Situbondo.

No. 779/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6132 ES, a/n Asriwanto, Ds. Sliwung, rw 02/03, Kec. Panji, Situbondo.

No. 780/IMB/BI-II/2015

TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda Beat, th. 2012, Putih, AG3819OH, a/n. Handoko Budi Setyawan, Dsn. Turus RT/RW: 01/02, Ds. Tanggul Turus, Besuki-T.Agung No. 781/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki, th. 2002, Biru Hitam, AG6757SJ, a/n. Bani, Ds/Kec. Karangrejo-T.Agung No. 782/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2009, Merah Marun, AG4851TL, a/n. Imam Mukhtarom/Ahmad Darmawi, Ds. Bantengan, Bandung-T.Agung No. 783/IMB/BI-II/2015

BOJONEGORO HILANG STNK nopol S 4298 BO, a/n Kasrun, Ds Sembung, Kec Kapas Bjn No. 784/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 2789 DO, a/n M.Agus S, Tanggir, Kec Malo Bjn No. 785/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 6293 AH, a/n Nurhat, Surahan, Kec Kanor Bjn No. 786/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 6020 CH, a/n Masriah, Ds Suwaloh 5/1 Kec Balen Bjn No. 787/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 4733 CZ, a/n M.Sulton Arifin, Ds Jl Basuki Rahmad Bjn No. 788/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 2758 DT, a/n Moh. Rudi, Ds Growok Kec Dander Bjn No. 789/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 8176 AA, a/n M.Nizarur Rohim, Ds Bangilan Kec Kapas Bjn No. 790/IMB/BI-II/2015

yatakan, dalam pameran ini khusus untuk batu akik khas dari tuban menonjolkan berbagai jenis seperti Fosil kayu jati (FKJ), badar emas (BE), badar perak badar besi dan batu akik kristas kuarsa. awi,hud

ya masing-masing. “Konsepnya cukup bagus, kalau bisa ditiru oleh pimpinan daerah,” kata Subeki Kades Sedur Kecamtan Pakong, Pamekasan-Madura.

Sebelumnya Kepala Badiklat Dr Akmal Budianto berharap kades yang mengikuti Diklat Pengembangan Kapasitas SDM Kepala Desa di Badiklat Jatim bisa menyerap ilmu yang disampaikan oleh para widya iswara.

Selain mendapat pengetahuan didalam kelas, para kades juga diberikan kesempatan untuk berkunjung atau melakukan visitasi ke desa unggulan yang ada di Jatim. “Mereka bisa menambah wawasan dengan belajar dari kemajuan desa lain untuk diterpakan di desanya,” katanya. wwn

Bahkan PHE WMO menargetkan bisa meraih kembali Proper Hijau di 2015 ini dan Proper Emas di 2016 mendatang, sedangkan target 2015 baru dipatok setelah PHE WMO meraih Proper Hijau 2013 dan 2014. “Mohon dukungan para vendor tahun depan PHE WMO mampu mencapai proper emas,” ungkap Vice President PT PHE WMO, Boyke Pardede, Minggu (26/4) kemarin.

Selain itu PHE WMO berkesempatan juga memberikan penghargaan bagi para vendor yang dinilai berprestasi dari 150 vendor yang berasal dari Jakarta, Jatim, Bandung, Ujungpandang dan kota lainnya di Indonesia.

“Para vendor penerima penghargaan itu antara lain PT Clariant (The Best Safety Performance Award), PT Paka Mitra (The Best Supplier Performance Award) , PT Krisvita Sandwipa Putra (The Best Supplier Performance Award for East Java Region), CV Nangkano Karya Pratama (The Best HSE Improvement Award), dan PT Triguna Mandala (The Best Service Performance Award), ” ungkap Boyke.

Namun selain memberikan penghargaan, pihaknya juga menyampaikan berbagai hal terkait regulai baru tentang bisnis hulu migas di tanah air, baik tentang procurement, HSE, tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dalam bisnis migas serta pentingnya audit kepatuhan oleh para vendor,

dan lainnya. “Mengingat harga minyak sekarang ini turun 50 persen dibanding pertengahan 2014 yang pernah mencapai lebih dari USD 100 per barel, maka kita mampu kerja dengan baik kalau antara PHE WMO dan rekanan ada kerja sama untuk mencari jalan keluar atas kondisi makro ini,” jelasnya.

Sedangkan secara terbuka Boyke mengukapkan aktifitas proyek maupun kegiatan pendukung lainnya di PHE WMO 70 persen sampai 80 persen harus bersinergi dengan vendor. “Makanya kita mesti sinergi, karena harga minyak turun sekitar 50 persen dibanding Juni 2014, sehingga ada sejumlah proyek ditunda pelaksanaannya pada 2015 dan 2016 mendatang,” ujarnya.

Tak hanya PT Pertamina dan sejumlah anak perusahaannya yang memotong capex dan opex seiring jebloknya harga minyak mentah di dunia, korporasi hulu migas lainnya di dunia juga mengambil langkah serupa.

Dicontohkan, ExxonMobil memotong alokasi anggaran untuk belanja modal sebesar USD 34 miliar atau 12 persen dibanding tahun lalu.

Chevron (produsen minyak mentah terbesar di Indonesia) memotong alokasi anggarannya 13 persen dibanding tahun lalu atau setara USD 35 miliar, Shell Belanda memotong USD 15 miliar, Total Perancis memotong USD 2 miliar atau 30 persen dibanding tahun lalu. riq

Bupati Sumantri Raih Gelar Doktor dengan Predikat Cumlaude Bupati Magetan, Drs. H. Sumantri, MM berhasil menyandang gelar doktor.

Desertasinya berhasil dipertahankan dihadapan tim penguji Pascasarjana Universitas Merdeka Malang, pada hari sabtu, 25 April 2015.

D

isertasi yang diajukan mengangkat judul Pem berdayaan Masyarakat Petani Padi Melalui “RABI GABAH” (Kajian Sosiologis Masyarakat Lokal Petani Padi Di Desa Purworejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan Jawa Timur). Pada tahun 2011 terjadi serangan hama wereng coklat di sebagian besar wilayah penghasil padi. Saat itu di Indonesia terjadi penurunan produksi beras hingga 10%. Namun demikian Kabupaten Magetan masih bisa meningkatkan produksi sebesar 1,05%. Hal tersebut disebabkan pengendalian hama penyakit dapat dilakukan lebih terkoordinasi antara petani, kelompok tani dan petugas, sehingga serangan wereng tidak terlalu meluas. Pengendalian hama merupakan salah satu bagian dari program Rabi Gabah.

Secara harfiah, rabi gabah diartikan sebagai “menikah dengan padi”. Maksudnya, petani didorong untuk mengelola tanaman padi seperti isteri sendiri. Bagi petani Magetan, padi memiliki aspek ekonomi dan aspek sosial yang lebih unggul dibanding komoditas lain seperti jagung atau kedelai. Masyarakat petani lebih bangga dan tenang jika mempunyai simpanan padi.

Sebenarnya, RABI GABAH merupakan akronim dari Rabuk (pupuk), Bibit (benih), Garapan (pengolahan tanah), Banyu (air irigasi) dan Hama.

Rabuk, dimaksudkan pemupukan harus berimbang, serta memperbanyak pupuk organik. Bibit, menggunakan benih mermutu dan bersertifikat.

Garapan, pengolahan tanah secara baik dan cepat sehingga dapat tanam serempak dalam satu

hamparan. Tanam serempak dapat mengurangi serangan hama penyakit tanaman.Selanjutnya banyu dimaksutkan pemberian air yang cukup sesuai periode pertumbuhan tanaman. Hama, pengendalian hama dan penyakit tanaman, sejak tebar benih.

Dalam program ini diupayakan bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pertanian tanaman padi melalui Program “Rabi Gabah”. Selain itu juga bagaimana pelaksanaan program “Rabi Gabah” sebagai pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pertanian tanaman padi serta lebih jauh lagi juga mencermati faktor-faktor yang melatarbelakangi usaha pemberdayaan masyarakat petani salah satunya di Desa Purworejo Kecamatan Nguntoronadi.

Dihadapan tim penguji yang terdiri dari Prof. Dr. H. Agus Sholahuddin, MS; Dr Kridawati Sadhana, MS; Prof. Dr Hj. Grahida Chandrarin, M.Si; Prof.

Dr. H. Budi Siswanto, M.Si; Prof. Dr. Bonaventura Ngw, MS; Prof Dr. I Made Weni, SH, MS; Prof. Dr. H. Sebastian Koto, M.Si; Dr Hj. Sri Hartini Jatmikowati, M,Si serta Dr. Marsini, Spd, M.Pd, MM, dipaparkan bahwa Berbagai kunci keberhasilan dalam penerapan rabi gabah diantaranya adalah dengan membangun mindset bahwa aktivitas pertanian (agriculture) bukan hanya merupakan aktivitas ekonomi untuk menghasilkan pendapatan bagi petani. Pertanian tetapi juga merupakan sebuah cara hidup (way of life atau livehood).

Selain itu, kesadaran masyarakat pertanian untuk berpartisipasi secara langsung. Diantaranya dapat dicontohkan dalam pembuatan sumur panthek, pagupon burung hantu, pupuk organik, lampu perangkap dan penyuluh pertanian secara swadaya adalah bentuk kemampuan dan potensi petani yang menegaskan andil masyarakat tani dalam pembangunan pertanian.

Adanya jaringan kerja pemberdayaan petani padi yang dapat mengubah pola pikir masyarakat supaya lebih maju. Jaringan tersebut melibatkan Pemerintah, Petugas Penyuluh Pertanian baik itu dari pemerintah, swadaya masyarakat, dan swas-

ta, Kelompok Tani (Poktan), dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Selain itu juga motivasi, peningkatan kesadaran serta pelatihan kemampuan, manajemen, mobilisasi sumber, pembangunan dan pengembangan jaringan merupakan strategi pemberdayaan masyarakat.

Makna Rabi Gabah sebagai menikah dengan padi merupakan personifikasi nilai–nilai budaya memberi pendorong yang kuat terhadap arah kehidupan warga masyarakat petani. Program Rabi Gabah merupakan jawaban atas permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pembangunan pertanian. Kebijakan dari pemerintah untuk menyalurkan bantuan sarana dan prasarana pertanian serta modal produksi merupakan bentuk pengkapasitasan dan pendayaan masyarakat petani.

Kesadaran terhadap potensi yang dimiliki, kebanggaan terhadap daerah dan prestasi petani, serta memotivasi seluruh stakeholder pertanian untuk terus meningkatkan kinerja dan produktivitasnya adalah multiple effect dari pemberian penghargaan. Kesembilan, factor-faktor kekuatan, potensi dan kendala menjadi masukan dalam mendesain pemberdayaan masyarakat petani padi.

Dari penerapan Rabi Gabah ini, dapat dilihat hasilnya, bahwa program ini adalah sebuah proses menuju pemberdayaan masyarakat petani padi.

Petani bukan hanya menjadi obyek penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranatapranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras (hard working), kemandirian (self reliance), hemat (efficiency), keterbukaan (open mind), sikap tanggung jawab (responsible), adalah merupakan bagian pokok dari upaya pemberdayaan.Sedangkan kolaborasi stakeholder dalam pemberdayaan masyarakat petani antara petani, swasta dan pemerintah merupakan suatu proses interaksi aspek ekonomi, ekologi, dan sosial budaya masyarakat.

Kolaborasi tersebut telah membangun social capital dengan suatu lingkaran sinergi stakeholder cooperative farming dalam mencapai tujuan peningkatan usaha produksi pertanian padi. Jadi arah pemberdayaan masyarakat petani padi adalah Cooperative Farming berbasis partisipasi aktif masyarakat petani (bottom up). Dengan demikian, Bentuk pemberdayaan masyarakat petani padi dalam program “Rabi Gabah” adalah pengembangan modal sosial berupa jejaring kerja dan partisipasi multistakeholder sebagai prototipe Model Cooperative Farming. vin.adv

Senin Legi 27 APRIL 2015

LINTASAN

Aremania Gelar Sepak Bola Jalanan Malang, Bhirawa Ratusan Aremania atau suporter Arema Cronus Indonesia Malang, Jawa Timur, menggelar laga sepak bola di jalanan sebagai bentuk protes terhadap Menpora Imam Nahrawi dan merealisasikan permintaan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) beberapa waktu lalu.

"Aksi kami bermain sepak bola di jalanan merupakan bentuk realisasi dari keinginan BOPI dan kami akan terus main sepak bola di jalanan sampai BOPI menarik keputusannya dan Arema bisa kembali main di Liga Super Indonesia (LSI) 2015," kata dirijen Arema, Yuli Sumpil di sela-sela aksi di depan Stasiun Kotabaru Malang, Minggu.

Ia menyatakan BOPI pernah bilang jika Arema ingin main sepak bola silakan main di jalan dan sekarang ini momen yang tepat merealisasikan keinginan BOPI tersebut.

Aremania akan terus berjuang melawan pihak yang selama ini menindas tim Singo Edan, sebab Arema adalah harga diri masyarakat Malang raya dan kebanggaan negeri ini.

Tolong, kata Yuli, jangan matikan Arema, sebab selama ini Arema juga menjadi pemersatu bagi warga di wilayah Malang Raya dan itu yang akan terus diperjuangkan Aremania. Sebelumnya, Sabtu (25/4) ratusan Aremania bersama pelatih Arema Suharno juga menggelar sepak bola jalanan di kawasan yang sama.

Sebelum menggelar sepak bola jalanan, ratusan Aremania tersebut mendatangi dan memadati area Balai Kota Malang.

Aksi Aremania itu juga berkaitan dengan nasib tim kebanggaan mereka yang dilarang tampil dalam kompetisi LSI 2015.

Ratusan Aremania tesrebuit menuntut Wali Kota Malang Moch Anton, ikut andil untuk menyelesaikan masalah klub tersebut. Setelah didesak ratusan Aremania, Moch Anton yang didampingi Ketua DPRD Arif Wicaksono dan Kepala Dispenda Kota Malang Ade Herawato menemui mereka.

Di hadapan ratusan Aremania tersebut, Moch Anton berjanji akan membahas masalah Arema pada forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) wilayah IV yang digelar di Kota Malang pada 26-27 April 2015.Q ant

Dispora Sulsel Seleksi Atlet Hadapi Peparpenas 2015 Makassar, Bhirawa Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Selatan akan menggelar seleksi atlet untuk menghadapi ajang Pekan Paralimpik Pelajar Nasional 2015 di Bandung, 915 Juni 2015.

Kepala Seksi Pembinaan Olahraga Tradisional dan Rekreasi Rita Mardiyati di Makassar, Sabtu, mengatakan seleksi khusus atlet penyandang cacat tersebut akan dilaksanakan pada 27-28 April 2015.

"Dalam pelaksanaan seleksi Peparpenas diikuti oleh atlet penyandang cacat dari klasifikasi kecacatan tuna netra, tuna rungu, tuna grahita dan tuna daksa," jelasnya.

Untuk seleksi atlet paralimpik Sulsel itu berasal dari sejumlah cabang olahraga tenis meja, bulutangkis, atletik, dan renang.

Menurut dia, Peparpenas 2015 boleh diikuti atlet penyandang cacat berusia maksimal 17 tahun (kelahiran 1 Januari 1998), yang dibuktikan dengan akta kelahiran asli dan kartu keluarga. Atlet tersebut berasal dari tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, dan tuna daksa.

Selain seleksi Peparpenas 2015, Dispora Sulsel tengah bersiap menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Jawa Barat 2015.

Menghadapi ajang olahraga pelajar terbesar se-Indonesia itu, Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan masuk 10 besar. Target tersebut dinilai cukup realistis jika melihat peningkatan kualitas atlet Sulsel belakangan ini.

Untuk bisa mewujudkan target masuk 10 besar, kontingen Sulsel memperdiksi paling tidak bisa menyumbangkan lebih dari 10 medali emas.

Sulsel juga berharap pada sejumlah cabang yang selama ini menunjukkan prestasi membanggakan seperti karate, dayung, atletik, tinju, taekwondo, hingga pencak silat.Q ant

OLAHRAGA

9

Menpora Akan Panggil Semua Klub Sidoarjo, Bhirawa Setelah melakukan pembekuan terhadap PSSI yang berimbas terhadap penghetian kompetisi. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) akan melakukan langkah-langkah yang sangat kongrit, untuk menyelamatkan pesepakbolaan Indonesia dengan memanggil semua klub.

Hal tersebut ditegaskan oleh Menpora Imam Nachrawi, usai memberikan arahan terhadap para Banser, saat apel bersama dalam upacara Harlah GP Anshor ke 81, Minggu(26/4) di Alun-alun Sidoarjo.

Menurut Menpora, pada dasarnya pembekuan dalam rangka penyelamatan. Kita ingin sepok bola Indonesia berpresrasi, melawan Timor Leste saja kalah, kedepan jangan sampai terjadi lagi. "Kita ingin Indonesia ditakuti persepakbolaanya. Kita ingin jadi acan Asia," tegas Imam Nachrawi.

Oleh karena itu kita akan mengurai kembali masalahmasalah yang telah dikeluhkan para klub. Makanya besok sore (Senin_red) kita akan memanggil para klub, baik liga atau ISL (Indonesia Super League) maupun Divisi Uta-

ma. Kemudian kita panggil juga PT. Liga sebagai operator bahwa untuk memastikan setelah ini Liga, Divisi, Liga Nusantara retap akan berjalan kembali.

Karenanya secara khusus tentang Arema kita ingin menajemen mereka segera duduk bersama, karena persoalannya ada di manajemen. Saya berharap secepat mungkin mereka memberikan hitam di atas putih, sebagai masuk untuk memberikan keputusan yang baru. "Bahwa Arema Malang bisa mengikuti dalam kompetisi ISL nantinya," jelasnya.

Begitu juga Persebaya Surabaya, karena kondisinya masih gugatan, saya minta mereka berdamai. Oleh karena itu, khusus Persebaya kita minta dikembalikan kepada pemilik-

nya, klub awal, Asyabab maupun Niac Mitra. "Sebenarnya saya juga tidak ingin kompetisi berhenti, yang kita inginkan adalah prestasi yang lebih

Jalan Raya Darmo Ditutup Sementara

Pemain dan Suporter Persebaya Main Bola di Jalan

gegeh bagus/bhirawa

Suporter Persebaya versi Liga QNB bermain sepakbola bersama pemainpemain tim Persebaya Minggu (264) di tengah Jalan Raya Darmo.

Surabaya, Bhirawa Suporter Persebaya versi Liga Qatar National Bank League (QNB) bermain sepak bola bersama pemain-pemain tim Persebaya Minggu (26/4) di Jalan Raya Darmo. Aksi para fans klub Persebaya berunjuk rasa memprotes keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang membekukan PSSI sehingga Liga Super Indonesia yang tahun ini bernama Qatar National Bank League berhenti bergulir.

Pemain-pemain Persebaya yang datang sebagai aksi bentuk protes terhadap Menpora yang membekukan pertandingan ini diantaranya Ilham Udin Armaiyn, Putu Gede, Firli Apriansyah, dan Jendri Pitoy.

Mereka turun ke jalan untuk bermain bola bersama para

bonek yang dijaga ketak oleh pihak kepolisian berserta jajaran Pemkot, mulai Satpol PP Kota Surabaya, Dinas Perhubungan, dan Linmas.

Penjaga gawang Persebaya, Jendry Pitoy mengatakan, kami sebagai pemain Persebaya dengan adanya dukungan masyarakat untuk melakukan aksi. Selain itu pihak manajemen juga mendukung aksi bermain bola dengan para bonek di jalan. “ Kalau urusan campur tangan dengan pusat itu urusannya manajemen. Buat kita (pemain persebaya) ada yang mengganjal sehingga kita gak bisa bermain. Dengan adanya aksi ini saya rasa Menpora juga bisa melihat dan bisa berbesar hati sehingga kita bisa bermain bola lagi,” kata Jendry Pitoy pada

achmad suprayogi/bhirawa

Menpora bersama Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo.

Bhirawa disela melakukan aksi bermain bola di jalan.

Untuk mengantisipasi keamanan, pihak kepolisian telah menyiapkan sekitar 400 personel gabungan dari Polrestabes Surabaya, dan Polda Jatim. Sementara jika massa tetap malekukan aksi turun jalan, maka akan diberlakukan buka tutup untuk akses jalan Raya Darmo. sebelumnya, beredar pesan yang mengatasnamakan Bonek.

Mereka berencana berkumpul di Jalan Darmo atau Taman Bungkul untuk bermain bola di jalan raya pukul 15.00, Minggu 26 April 2015. Tidak hanya Bonek, seluruh warga juga diundang untuk berpartisipasi dengan mengenakan atribut Bonek dan membawa bola. Aksi ini sebagai bentuk protes atas keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga serta Badan Olahraga Profesional Indonesia yang melarang kompetisi sepak bola digelar.

Sementara itu, presidium Arek Bonek 1927 Andie Peci menuding pihak Persebaya Surabaya yang dikelola PT Mitra Muda Inti Berlian di balik ajakan itu. “ Itu kelompok kecil saja,” kata dia.

Andie juga setuju dan meminta polisi untuk membubarkan kegiatan itu karena mengganggu keamanan. Lagipula, dia menambahkan, kegiatan itu tidak mewakili Bonek secara keseluruhan. ?” Bonek Persebaya 1927 tidak mendukung aksi tersebut,” kata Andie menunjuk kelompok yang belum lama ini unjuk kekuatan massa saat memprotes Kongres PSSI di Surabaya. Q geh

layak," ungkap politus PKB ini.

Sementara itu, jalan-jalan sekitar Alun-alun ratusan Bonek beramai-ramai berorasi mendukung kebijakan Menpora. Sambil meneriakan yelyel dukungannya. Mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan 'Kami Arek Bonek dan Warga Sidoarjo Mendukung Penuh Langkah Menpora Memberantas Mafia Sepak Bola'.

Kami bonek Persebaya 1927 dan warga Sidoarjo mendukung penuh langkah Menpora yang telah memberantas mafia sepak bola, teriak Tri Sugiarto dalam orasinya.

Mereka berharap, semoga kedepannya pretasi Tim Nasional (Timnas) lebih baik lagi.

Karenasebelumnya prestasi Timnas di era 1991 pernah meraih medali emas dan pernah disebut juga sebagai macan Asia.

Sekali lagi kami kagum melihat sosok Menpora yang berani mendobrak PSSI, lantaran melihat prestasi PSSI itu-itu saja. Yang dipermasalahkan cuma gaji pemain ditunda-tunda. "Jadi kami mendukung penuh langkah Menpora,” tegasnya.

Kami hanya menginginkan satu prestasi Timnas yang membanggakan. Gak usah takut terhadap bonek Persebaya 1927. "Yang penting bagaimana prestasi Timnas kedepan lebih baik lagi,” katanya.Q ach

Surabaya Kirim 22 Pesilat, Incar Tiket Porprov Surabaya, Bhirawa Pengkot Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Surabaya mengirimkan 22 pesilat terbaik untuk bertanding di ajang Pra Porprov yang digelar di GOR Kaliwates, Jember, 2529 April. Target utama yang dibidik oleh pengurus adalah bisa meloloskan semua atlet untuk berlaga di Porprov V Banyuwangi 6-15 Juni mendatang.

22 pesilat Surabaya itu terdiri dari 12 putra dan 10 putri yang akan terjun di 16 kelas, "Surabaya turun di semua kelas baik putra dan putri, target kita bisa meloloskan semua atlet di semua kelas, " ujar Ketua Pengcab Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Surabaya, Bambang Haryo, Minggu (26/4).

Target meloloskan semua atlet di semua kelas, lanjut Bambang Haryo, sangat penting. Sebab, akan mempermudah jalan bagi silat Surabaya untuk mempertahankan gelar juara umum kelima kalinya di Porprov Banyuwangi nanti, "Kita ingin mempertahankan gelar juara umum pencak silat Porprov, maka perjuangan sudah harus dilakukan di Pra

Porprov, " tandasnya.

Sesuai regulasi, di setiap kelas tanding baik putra dan putri hanya delapan atlet peringkat teratas yang berhak tampil di Porprov. Sementara dikelas seni, hanya diambil tiga teratas setiap poolnya, "Untuk kelas seni dilihat berapa pool dulu, nanti bisa dilihat saat technical meeting, " ucap pelatih Djamaludin.

Persiapan Surabaya menuju Pra Porprov bisa dibilang mantang. Sebab, sejak Januari lalu sudah menggelar latihan itensif selama tiga hari dalam sepekan. Sedangkan menginjak bulan Maret ditingkatkan menjadi empat kali dalam seminggu, "Semua sudah siap memberikan yang terbaik untuk Surabaya, " tandasnya.

Sementara, Wakil Ketua Umum KONI Surabaya, Soenardi mengingatkan agar pesilat Surabaya tidak anggap enteng lawan meski selama empat kali berturut-turut menjadi juara umum Porprov, "Cabor basket putra Surabaya tidak lolos Poprov setelah di Pra Porprov kalah tipis dari Sidoarjo. Pesan saya jangan anggap enteng lawan, " ujarnya. Q wwn

PBVSI Jatim Gelar Sarasehan Wasit dan Pelatih Surabaya, Bhirawa Pengprov Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Jatim menggelar seresehan wasit dan pelatih di Graha Samadi Aloysi Claket Mojokerto berlangsung 25-26 April.

Sekretaris Pengkot PBVSI Surabaya Edi Swasono berharap kegiatan ini bisa digelar setiap tahun, karena sangat bermanfaat untuk menambah ilmu dan wawasan bagi pelatih maupun wasit.

“Kami berharap dengan sarasehan pelatih dan wasit dapat melahirkan terobosan baru/

inovasi yang dapat di tindak lanjuti oleh Pengprov PBVSI Jatim, apalagi Jatim merupakan basis/barometer bola voli tingkat nasional dan Jatim gudangnya pemain nasional” jelas Edi Swasono, Minggu (26/4).

Sedangkan wakil Sekretaris Pengprov PBVSI Jatim Deddy Whinata menjelaskan bahwa sarasehan pelatih dan wasit diikuti 76 orang terdiri dari ketua bidang kepelatihan dan ketua V/bidang perwasitan Pengkab-Pengkot PBVSI se Jatim, program selanjutnya

Pengprov akan mengadakan penataran wasit dan pelatih yang akan berlangsung Mei mendatang di Mojokerto dan September di Probolinggo.

Tujuan di laksanakan sarasehan wasit dan pelatih yaitu untuk media silaturahim pelatih dan wait bola voli Jatim agar bisa saling bertukar informasi sesama peserta, serta merumuskan kinerja pelatih dan wasit se Jatim. "Kami berharap dari forum ini bisa memajukan prestasi bola voli Jatim," katanya. Q wwn

ist

Ketua Umum IPSI Surabaya Bambang Haryo (tengah) bersama Wakil Ketua Umum KONI Surabaya Soenardi (kanan) saat melepas pesilat Surabaya berlaga di Pra Porprov.

Ribuan Ontelis Nusantara Ramaikan Hari Jadi Kota Blitar ke-109 Ramaikan Hari Jadi Kota Blitar ke-109, Ribuan pecinta sepeda jaman dulu dari berbagai daerah tumplek bleg di Taman Kebonrojo,Kota Blitar selama dua hari, Sabtu-Minggu tanggal 25-26 April 2015.

hartono/bhirawa

Walikota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar, SH saat memberangkatkan Relly Sepeda Jadul di Kota Blitar? bersama Onthelis Nusantara berkeliling Kota Blitar di depan Rumah Dinas Walikota Blitar, Minggu (26/4) kemarin.

Para Ontelis menyelenggarakan temu kangen silaturahmi Ontelis Nasional dan relly sepeda jadul.

Event yang diselenggarakan Pemkot Blitar dengan Komunitas Sepeda Tua Indonesia (KOSTI) ini juga diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Blitar ke-109. Bahkan selain itu juga digelar bursa alat alat klitikan piet ontel, bursa sepeda djadoel, pentas musik jadul, dan tak ketinggalan bursa akik.

Walikota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar, SH, menuturkan Kota Blitar merasa terhormat dapat menjadi tuan rumah kegiatan seperti ini sekaligus berharap komunitas sepeda tua ini dapat menjaga kekompakan. Lebih lanjut Walikota mengatakan Pemerintah Kota Blitar terus menggalakkan kegiatan bersepeda.

“Kami sekarang memiliki jalur khusus sepeda dengan tanda khusus. Kedepan kami juga berencana membuat kewajiban

bersepeda bagi NS dan siswa sekolah pada hari tertentu,” kata Muh. Samanhudi Anwar, SH. Sedangkan untuk rute yang dilalui dalam relly sepeda jadul di Kota Blitar ini juga istimewa karena melewati beberapa tetenger Kebangsaan, dimana dengan mengambil Start di depan Rumah Dinas Walikota Blitar Jalan Sudanco Supriyadi, para peserta diajak bernostalgia melewati Makam Bung Karno, Monumen Peta Supriyadi dan Makam Taman Pahlawan Raden Wjaya.

Ketua Panitia Kegiatan, Bambang Priyo Wicahyo mengaku event ini secara nyata dapat mendorong kegiatan ekonomi

masyarakat sekaligus bentuk menjaga kearifan lokal selain membinaa komunitas Ontel di Kota Blitar, bahkan pihaknya juga mengajak peserta untuk bernostalgia dengan masa lalu.

Lanjut pria yang juga Ketua KOSTI Kota Blitar ini sangat berterima kasih kepada Walikota Blitar beserta seluruh jajarannya yang telah mendukung kegiatan yang melibatkan ribuan Ontelis ini.

“Event seperti ini diharapkan juga secara nyata mendorong kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus bentuk menjaga kearifan lokal,” jelasnya. Q htn. adv

NASIONAL-POLITIK

10

Senin Legi 27 APRIL 2015

Rehab Permukiman Kumuh Kelas Berat Dianggarkan Rp 280 Miliar

KILAS NASIONAL

Rhoma Tidak Hadir, Yusril Pimpin PBB Bogor, Bhirawa Yusril Ihza Mahendra akhirnya memimpin Partai Bulan Bintang (PBB) karena Rhoma Irama tidak hadir untuk menyatakan kesiapan sebagai Ketua Umum.

“Karena Rhoma Irama tidak datang dalam penetapan calon Ketum PBB yang membutuhkan pernyataan kesiapan dari yang bersangkutan, maka pimpinan sidang menyatakan bahwa Yusril terpilih sebagai ketua umum,” kata Mantan Ketua Umum PBB MS Kaban di Jakarta, Minggu.

Sebelum menetapkan Yusril sebagai Ketua Umum PBB, lanjut Kaban, pimpinan sidang sudah memberi waktu selama lima menit untuk menunggu Rhoma Irama di rapat sidang. Namun hingga batas waktu yang berikan habis, Raja Dangdut tersebut tidak datang untuk memberikan pernyataan kesiapannya untuk dimajukan sebagai calon Ketua Umum PBB. Kaban yang kini menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro mengatakan, Yusril terpilih secara demokratis. Suara yang didapat juga menunjukkan Yusril terpilih menjadi Ketua Umum PBB. “Kita sudah menunggu Bang Rhoma untuk menyampaikan kesediaannya memimpin PBB. Tapi sudah ditunggu selama 5 menit tidak datang juga,” ujarnya. Terkait pencalonan Rhoma, sambung Kaban sebelumnya juga sudah mengadakan pertemuan dengan pengurus PBB. Namun sepertinya Rhoma tidak datang saat pemungutan suara. “Jadi yang bersemangat para pendukungnya saja,” ujarnya.

Jumlah suara yang didapat Yusril untuk maju sebagai calon Ketum PBB adalah 386 suara sedangkan Rhoma 122 suara dan calon lainnya kurang dari 100 sehingga tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.

Penetapan calon tersebut berdasarkan pasal 5 ayat 3 AD/ART PBB, setiap calon harus mendapat 100 suara dukungan.

Karena hanya ada dua nama yang muncul maka ditetapkan dua calon yakni Yusril Ihza Mahendra dan Rhoma Irama. Namun saat perhitungan suara usai dan para bakal calon Ketum dimintai komitmen dan pernyataan kesiapannnya untuk dijadikan calon, Rhoma Irama tidak datang.Q ant

Untuk mewujudkan permukiman berkelajutan dan layak huni dengan target angka 100-01-100 pada 2019 mendatang, pemerintah (pusat) menyediakan dana khusus untuk pemukiman kumuh kelas berat. Sedang permukiman kumuh kelas ringan, dana dibebankan pada APBD Pemda setempat. Dana APBN untuk kumuh kelas berat akan digunakan antara lain untuk pngadaan air bersih, mengatasi limbah, dan sanitasi.

“Ada 56 permukiman kumuh kelas berat yang akan diberi dana APBN masing-masing sebesar Rp 5 milliar (seluruhnya Rp280 miliar). Dana sebesar itu akan dicairkan bertahap sesuai kebutuhan, selama 5 tahun kedepan yakni hingga 2019. Sedang dana APBD untuk permukiman kumuh kelas ringan, diperlukan SK (Surat Keputusan) Pemda setempat. Untuk mengatur pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi daerahnya,” jelas Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan & Permukiman Ditjen Cipta Karya KemenPUPR Maliki Moersid dalam acara jalan sehat di Car Free Day sepanjang jalan Tamhrin-Ja-

karta, Minggu pagi.

Dikatakan, dewasa ini kawasan kumuh di perkotaan makin berkurang dan tinggal 10%. Sedang infrastruktur permukiman yang meliputi air minum, tingkat pelayanan mencapai 67,7% dan sanitasi mencapai 60,91%. Masih diperlukan terobosan untuk mengata si selisih dalam pencapaian seluruh target tersebut pada 2019. Yang dimaksud target angka 100-0100 pada 2019, adalah pencapaian 100% pada air minum, 0% pada pemukiman kumuh dan 100% pada sanitasi.

Diperlukan suatu manuver dan terobosan yang harus dilakukan pemerintah. Yakni dengan pelaksana an bebe-

rapa program yang fokus pada pemberdayaan masyarakat.

Karena permukiman, sanitasi dan air minum merupakan suatu hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Maka peran masyarakat sangat diperlukan untuk melaksana kan dan mewujudkan semua kebutuhan tersebut.

Didepan peserta lomba jalan sehat yang diikuti oleh sebagian besar kalangan muda, Maliki Moersid berharap anak muda sebagai penerus masa depan bangsa, merupakan kelompok masyarakat yang memiliki potensi dan mampu jadi agen peruba han.

“Youth Program dalam rangkaian acra Water Sanitation and Cities Forum 2015, diadakan dengan melibatkan anak anak muda Indonesia maupun internasional. Dengan harapan, kaum muda peduli terhadap lingkungan dan perbaikan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Termasuk pengadaan air minum dan sanitasi yang layak,” papar Maliki Moersid.

Disebutkan, pertumbuhan ekonomi dalam 10 tahun te-

Pemerintah pusat menyediakan dana khusus untuk pemukiman kumuh kelas berat. Dana APBN untuk kumuh kelas berat akan digunakan antara lain untuk pngadaan air bersih, mengatasi limbah, dan sanitasi. rakhir cukup signifikan dan diikuti oleh perkembangan wilayah permukiman baru terutama di perkotaan. Meningkatnya jumlah penduduk di perkotaan inilah yang menimbulkan banyak permasalahan. Seperti kemiskinan, kawasan kumuh, minimnya kualitas layanan infrastruk

tur dan tak maksimalnya pelayanan publik. Untuk lebih memperluas sosialisasi kesehatan lingkungan dan permukimn Ditjen Cipta Karya mengadakan lomba foto dan film pendek berdurasi 5/15 menit. Dengan tema “Pemuda Berkarya Ciptakan Permukiman Berkelanjutan”. Q ira

Hak Angket Menkumham Tak Relevan Lagi Jakarta, Bhirawa Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan pengajuan Hak Angket beberapa anggota DPR untuk Menkumham Yasonna Y Laoly yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol sebaiknya dicabut.

Puan Ajak Masyarakat Perangi Kekerasan pada Anak Jakarta, Bhirawa Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut memerangi segala bentuk kekerasan terhadap anak.

“Diperlukan komitmen bersama dari semua pihak untuk menanggulangi kekerasan terhadap anak,” kata Puan Maharani usai acara “Walk for Children” di Jalan MH Thamrin Jakarta, Minggu (26/4) kemarin.

Dia menjelaskan, dirinya berharap anak-anak Indonesia bisa tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung.

“Yaitu lingkungan yang memberikan seluas-luasnya kesempatan untuk berkreasi, lingkungan yang penuh kasih sayang dan lingkungan yang melindungi,” katanya.

Puan menjelaskan, dalam memerangi kekerasan terhadap anak perlu peran semua pihak mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, legislatif, media massa, organisasi sosial dan seluruh lapisan masyarakat.

“Dengan sinergi yang baik kita harapkan segala bentuk kekerasan terhadap anak dapat dihapuskan,” katanya. Dengan demikian, tambah dia, diharapkan anak-anak Indonesia bisa bertumbuh kembang dengan baik dan menjadi generasi Indonesia yang percaya diri, kreatif dan berkepribadian.

Sementara itu, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait sebelumnya mengatakan bahwa aksi kekerasan terhadap anak kian mengkhawatirkan.

“Contohnya adalah kekerasan seksual pada anak hingga kasus perdagangan manusia yang korbannya merupakan anakanak,” katanya. Untuk itu, Komnas Perlindungan Anak kata dia menilai perlu adanya gerakan bersama untuk melawan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Q ant

ira/bhirawa

istimewa

Pengacara terpidana mati asal Filipina Mary Jane Fiesta Veloso, Edre U.Olalia (kiri) memberikan pernyataan kepada wartawan di dermaga penyeberangan Wijaya Pura, Cilacap, Jateng, Sabtu (25/4).

Keluarga Terpidana Mati Datangi Nusakambangan Cilacap, Bhirawa Keluarga sejumlah terpidana mati yang akan segera dieksekusi mendatangi Lembaga Pemasyarakatan Besi, Cilacap, Jawa Tengah, guna mengunjungi kerabat mereka yang telah menempati ruang isolasi meskipun tidak ada jadwal kunjungan pada hari Minggu.

Keluarga dua terpidana mati anggota “Bali Nine” Andrew Chan dan Myuran Sukumaran tampak tiba di tempat penyeberangan menuju Pulau Nusakambangan itu dengan didampingi Konsulat Jenderal Australia Majel Hind dan pengacara asal Australia Julian McMahon.

Keluarga duo “Bali Nine” yang turut dalam rombongan di antaranya Helen (ibunda Andrew Chan), Michael Chan (kakak Andrew Chan), Sam (ayah Myuran Sukumaran), Raji (ibunda Myuran Sukumaran), serta Chintu dan Brinka (adik Myuran Sukumaran). Selain keluarga duo “Bali Nine”, dalam rombongan itu tampak pula sepupu terpidana mati asal Brazil, Rodrigo Gularte, yakni Angelita Muxfeldt Gularte.

Setelah mengurus perizinan di Pos Penjagaan Dermaga Wijayapura, rombongan keluarga duo “Bali Nine” dan sepupu Rodrigo Gularte menyeberang ke Pulau Nusakambangan dengan menumpang perahu “compreng” sekitar pukul 08.30 WIB. Selang 15 menit setelah rombongan tiga keluarga terpidana mati itu menyeberang ke Nusakambangan, rombongan keluarga terpidana mati asal Filipina Mary Jane Fiesta Veloso tiba di Dermaga Wijayapura.

Keluarga Mary Jane itu terdiri atas Cesar Velosso (ayah), Cecilia Velosso (ibu), Michael (suami Mary Jane), Maritess (kakak perempuan Mary Jane), Christoper (kakak laki-laki Mary Jane), serta Daniel dan Darren (anak Mary Jane).

Mereka didampingi dua penasihat hukum, yakni Ismail Muhammad (warga negara Indonesia) dan Edre U Olalia (WN Filipina).

Saat ditemui wartawan, Edre mengharapkan Pemerintah Indonesia memberi kesempatan kepada Mary Jane hingga proses hukumnya selesai karena rencana eksekusi terhadap se-

jumlah terpidana mati kasus narkoba itu telah mendapat kecaman dari beberapa negara.

“Kami telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) Kedua. Kami berharap Pemerintah Indonesia memberi kesempatan hingga proses hukumnya selesai,” tegasnya.

Dalam kesempatan terpisah, Ismail Muhammad mengatakan terpidana mati Mary Jane telah menyampaikan permintaan terakhir, yakni ingin berkumpul dengan keluarga sepanjang malam sebelum dieksekusi.

Menurut dia, jika eksekusi itu jadi dilaksanakan, jenazah Mary Jane akan dibawa ke Filipina.

Saat dihubungi dari Cilacap, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Jawa Tengah Yuspahruddin mengatakan kunjungan keluarga terhadap terpidana mati yang telah berada di ruang isolasi tetap diperbolehkan meskipun pada hari Minggu tidak ada jadwal kunjungan.

“Itu tidak masalah tapi atas seizin Kejaksaan,” katanya.Q ant

“Sudah tidak relevan lagi,” kata Ray Rangkuti kepada pers di Jakarta, Minggu, menanggapi pengajuan Hak Angket untuk Menkumham Yasonna.

Menurut dia, secara substansi pengajuan hak itu bermasalah dan menjadi polemik soal apa ada dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, dan apakah keputusan Menkumham bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Selain itu, kasus yang mau diangket juga sudah dan sedang diproses di ranah hukum.

“Artinya, tidak mungkin satu masalah diselidiki dua kali. Karena muara dari hak angket adalah pengadilan juga,” kata Ray Rangkuti.

Lebih lanjut Ray Rangkuti mengatakan, hak angket itu digunakan untuk menyelidiki kebijakan penting dan strategis eksekutif yang berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, tetapi dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara terkait rencana pengajuan hak angket oleh Komisi III DPR untuk Menkumham, Ray Rangkuti menilai sekadar sebagai alat penekan, namun tidak mempan.

DPR sebenarnya sadar bahwa substansi dan momentum hak angket untuk Menkumham sudah tidak tepat, karena itu mereka ingin membatalkannya.

“Tetapi, mengumumkan pembatalan atau pencabutan hak angket kan malu juga. Karena itu, diciptakan situasi atau jalan yang berkelok-kelok, sehingga akhirnya orang lupa akan hak angket,” katanya.

Ray Rangkuti mengatakan, sejumlah partai politik juga tidak mendukung pengajuan Hak Angket untuk Menkumham itu, hanya

PKS sendiri yang bertahan.

Sementara itu, peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, wacana pengajuan hak angket untuk Menkumham tidak relevan atau mubazir setelah Rapat Panitia Kerja Pilkada Komisi II DPR memutuskan bahwa putusan pengadilan terakhir sebelum pendaftaran calon menjadi pegangan KPU dalam menentukan kepengurusan parpol yang bisa mengikuti Pilkada 2015.

“Dengan adanya keputusan politik tersebut dan ditambah putusan sela PTUN plus sudah dipanggilnya Menkumham oleh Komisi III DPR, maka wacana Hak Angket sudah tidak dibutuhkan. Momentum dan timing-nya sudah lewat,” katanya.

Lucius mengatakan, ada tiga poin utama kesepakatan Panitia Pilkada Komisi II DPR terkait parpol yang terlibat konflik agar bisa ikut pilkada serentak yang tahapannya dimulai Juli 2015.

Pertama, Komisi II DPR mendorong terjadinya rekonsiliasi pada parpol yang bermasalah, dalam hal ini Partai Golkar dan PPP. Kedua, apabila rekonsiliasi tak tercapai, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang akan digunakan sebagai pedoman verifikasi. Ketiga, jika belum ada putusan berkekuatan hukum tetap sampai masa pendaftaran calon pilkada habis, maka putusan pengadilan yang terakhirlah yang menjadi pedoman untuk memverifikasi parpol.

“Proses hukum sudah jelas memberikan solusi penyelesaian konflik Partai Golkar dan PPP. Artinya proses politik terkait Hak Angket di DPR dengan sendirinya tidak relevan lagi,” katanya. Q ant

DPRD Tulungagung Gelar Paripurna Istimewa LKPJ Bupati 2014 Setelah membahas Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) Bupati Tulungagung Tahun Anggaran 2014, DPRD Tulungagung, Sabtu (25/4), menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam Rangka Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Tulungagung terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2014.

DPRD Tulungagung merekomendasikan 22 catatan dalam rapat paripurna istimewa tersebut.

Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi, menyerahkan langsung berkas rekomendasi pada Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi, untuk ditindaklanjuti.

Panitia Pembahas LKPJ Bupati Tahun 2014, Heru Santoso SPd MPd, saat menyampaikan hasil pembahasan, memaparkan hasil pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2014 merekomendasikan catatan-catatan strategis untuk ditindaklanjuti oleh Bupati Tu-

lungagung dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah kedepan.

Di antara 22 catatan rekomendasi yang disampaikan tersebut adalah rekomendasi di bidang hukum. Bupati diminta untuk upaya peningkatan penyuluhan peraturan/hukum pada masyarakat dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk patuh dan disiplin terhadap hukum sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2014-2018.

Selain itu, DPRD Tulungagung menyoroti dan memberi catatan

terhadap kinerja PDAM Tulungagung karena beban anggaran tahun 2014 melebihi pagu yang telah ditetapkan. “Jumlah karyawan yang semula 156 orang bertambah menjadi 162 orang mengakibatkan tambahan belanja pegawai sebesar kurang lebih Rp 500 juta dipertanyakan,” tandas Heru Santoso.

Selanjutnya, politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan penganggaran beban lain-lain tidak tercantum pagu anggaran di PDAM Tulungagung, namun dalam kenyataan muncul angka Rp 17, 015 juta. Dan realisasi beban operasional lainnya sebesar Rp 1,051 miliar dipertanyakan.

“Sehubungan dengan hal tersebut DPRD merekomendasikan kepada saudara bupati untuk mempertimbangkan jika akan memperpanjang masa jabatan Direktur Utama PDAM Tulung-

agung,” tandas Heru Santoso lagi.

Begitu pun dengan persoalan PKL yang berada di Balai Rakyat dan sekitar Alun-Alun. DPRD Tulungagung kembali meminta komitmen dan ketegasan Bupati Syahri Mulyo untuk membersihkannya. Apalagi bupati sudah berjanji untuk membersihkannya setelah peringatan Hari Jadi Tulungagung akhir tahun silam.

Menanggapi rekomendasi DPRD Tulungagung, Bupati Syahri Mulyo mengucapkan terimakasih. Ia menegaskan akan menindaklajuti rekomendasi DPRD sesuai aturan perundangan yang berlaku.

Bahkan seusai Rapat Paripurna Istimewa DPRD, Bupati Syahri mengatakan akan segera memanggil seluruh SKPD yang terkait yang disebut dalam rekomendasi DPRD, termasuk

wed/bhirawa

Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono, memberikan berkas rekomendasi LKPJ 2014 pada Bupati Syahri Mulyo saat rapat paripurna istimewa, Sabtu (25/4).

PDAU dan PDAM yang akan dilakukan hari itu (Jumat, 24/4) juga.

“Kami minta PD PDAU untuk memberikan surat yang ditembuskan pada Satpol PP. Ketika

perintah dari PDAU ini tidak diindahkan oleh pengelola Balai Rakyat maka Satpol PP bisa melakukan penindakan,” paparnya. Q wed.adv

SAMBUNGAN

Senin Legi 27 APRIL 2015

Libatkan Pelajar, Siapkan Revisi Perda Perlindungan Anak l Sambungan hal 1

Anak Kota Surabaya. Maka pertimbangkan pendapat sebaik mungkin,” tutur Retno, Minggu (26/4).

Retno mengatakan, ada 120 pelajar yang terlibat memberi masukan untuk revisi Perda Perlindungan Anak ini. Selain pelajar, sejumlah pihak juga dilibatkan. Di antaranya, SKPD yang terkait, guru dan komite sekolah.

Sementara itu, Direktur Yayasan Genta Surabaya Didik Yudhi Ranu Prasetyo mengakui, keterlibatan pelajar merupakan kesempatan untuk mengubah pandangan tentang mereka. Selama ini, penyusun Perda Perlindungan Anak hanya memposisikan anak sebagai objek produk legislasi. Padahal, sudah waktunya anak dijadikan subjek karena mereka yang lebih mengetahui kondisi dirinya sendiri dan problem yang dihadapi.

Lebih lanjut Didik menjelaskan, beberapa poin yang akan direvisi ialah terkait definisi anak, masalah perlindungan hukum, serta perlindungan dari tindakan pelecehan. Selain itu, beberapa hal dalam Perda itu perlu dipertajam kembali sesuai kebutuhan anak. Misalnya tentang layanan pendidikan, kesehatan, waktu luang dan rekreasi, serta tentang pekerja anak.

Pria yang juga menjabat anggota Dewan Pendidikan Surabaya Bidang Informasi ini melanjutkan, definisi anak dalam Perda Perlindungan Anak masih belum jelas, apakah anak yang dimaksud merupakan anak Surabaya atau lainnya.

“Nah, ini bisa diperjelas lagi,” ungkapnya.

Setelah mendapat masukan dari pelajar, draf revisinya akan disusun, mereka tidak hanya memberi masukan, sebab tim penyusun juga akan mengajak beberapa perwakilan pelajar ini untuk melakukan hearing dengan DPRD Kota Surabaya. Dari hearing itu diharapkan bisa langsung masuk Badan Le­ gislasi (Banleg). Sehingga pertengahan tahun ini revisi itu sudah tuntas. “Kalau revisinya melebihi tiga per empat bagian, bisa jadi terjadi perubahan Perda,” tegasnya.

Didik meyakini, dilibatkannya anak-anak dalam revisi Perda ini cukup efektif untuk mengubah penilaian anak terhadap Perda Perlindungan Anak. “Artinya Perda ini dibuat berdasarkan kedekatan. Dan mudah disampaikan ke teman sebayanya,” tandasnya. n tam

m taufik/bhirawa

Asisten Administrasi Pemerintah Setdaprov Jatim Dr Idrus bersama Wali Kota Malang Muhammad Anton saat membuka pameran UMKM sebagai rangkaian RakorApeksi se- Korwil IV, Minggu (26/4).

Pameran UMKM Warnai Rakor Apeksi l Sambungan hal 1

wali kota meskipun mereka di Kota Malang hanya dua hari,”tutur Abah Anton, panggilan karibnya.

Lebih dari itu, pertemuan para wali kota itu nantinya diharapkan mampu merumuskan secara bersama pembinaan produk UMKM agar semakin berinovasi untuk meng­hadapi persaingan pada Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) Desember mendatang.

“Yang paling penting, kita ingin merumuskan secara bersama-sama bagaimana meningkatkan kualitas UMKM dalam menghadapi MEA, karena di masing-masing daerah tentunya ada masalah yang dihadapi. Hal semacam ini akan kita bicarakan lebih detil lagi,”imbuhnya.

Meski diakuinya persiangan antar daerah perlu ditingkatan, tetapi dalam rangka menghadapi persaingan pasar bebas, antara wali kota harus memiliki kesamaan visi agar UMKM yang ada di daerah masing-masing tidak kalah bersaing.

“Kalau sudah pasar bebas, semua produksi luar negeri dengan bebas bisa masuk di Indonesia. Makanya produk lokal yang dihasilkan UKM dan UMKM harus siap menghadapi itu, jika tidak maka akan tertinggal,”paparnya.

Terkait dengan rekomendasi apa yang diinginkan anggota Apeksi, pihaknya belum bisa merinci, karena baru akan dibicarakan secara detil dalam rokor di Hotel Atria pada 27 dan 28 April ini.

“Tentunya akan kita bahas bersama semua persoalan yang ada di daerah dan kalau ada persoalan mungkin kita sarankan ke Presiden Jokowi melalui Gubernur Jatim karena kita ingin ada policy dari rumusan tersebut,”imbuhnya.

Sementara itu, Asisten Administrasi Peme­ rintahan Setdparov Jatim Dr Idrus saat membuka pameran produk unggulan UMKM yang digelar di Stadion Gajayana Malang mengutarakan jika pertemuan para wali kota ini diharapkan mampu menelorkan rumusan yang positif untuk pengembangan daerahnya masing-masing.

Utamanya menurut dia adalah persoalan UMKM, karena bagaimanapun di akhir Desember nanti MEE sudah tidak bisa di tunda lagi. Bahkan pihaknya juga membawa pesan Gubernur Soekarwo kepada wali kota untuk terus meningkatkan SDM UMKM. “Kualitas SDM UMKM yang baik akan menghasilkan produsi yang baik pula, karena itu Pak Gubernur berpesan agar Pemkot dan Pemkab di Jawa Timur untuk meningkatkan SDM UMKM,”tutur Idrus.

Selain pameran, kemarin para delegasi Apeksi se- Korwil IV diajak untuk menyaksikan gelaran pawai tari kolosal dan kendaraan hias. Sebelumnya mereka juga diajak keliling kota dengan menggunakan bus wisata.

13 wali kota se Bakorwil IV, Kota Malang, Madiun, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Surabaya Kota Bima, Kota Kupang, Kota Ambon dan Kota Mataram. n mut

Pajak Tak Capai Target, Pusat Potong Dana Perimbangan Jatim Rp 600 M l Sambungan hal 1

lam APBD juga bisa terguncang karena pengaruh keuangan itu.

“Namun, kami yakin eksekutif pasti punya langkah antisipasi. Misalnya dengan mengutamakan programprogram murni yang bersentuhan dengan masyarakat,”tukasnya.

Iskandar menduga, situasi ini tidak hanya terjadi pada Pemprov Jatim saja. Tetapi juga provinsi lain di seluruh Indonesia. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi secara global juga mengalami penurunan. Itu belum termasuk nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika yang juga

turun. “Situasi ini memang biasa terjadi di masa transisi. Kondisi ekonomi yang terganggu menimbulkan efek domino pada berbagai sektor. Semua ikut turun. Bisa jadi, tingginya angka kemiskinan di Jatim juga akibat dari situasi itu,”imbuh politisi asal Sumenep Madura ini.

Sementara itu, Komisi B DPRD Jatim mengatakan penurunan kinerja SKPD tidak hanya terjadi pada 2014 saja. Tetapi juga pada triwulan pertama 2015 ini. Indikasinya, serapan anggaran yang relatif kecil. Potret ini seperti terjadi pada Dinas Pertanian. Hasil hearing bersama Komisi B kemarin, serapan anggaran untuk

instansi ini tidak lebih dari 20%.

“Mereka beralasan karena proses lelang yang terhambat. Ini yang te­ ngah kami evaluasi. Apa benar ka­ rena alasan itu. Atau juga karena ada faktor lain,”pungkas anggota Komisi B DPRD Jatim Agus Maimun Sebagaimana hasil temuan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Ke­terangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Jatim bahwa kinerja SKPD dan Gubernur Jatim menurun pada tahun lalu.

Indikatornya adalah angka kemiskinan dan pengangguran yang bertambah. Serta pertumbuhan ekonomi yang turun hingga angka 6,06% dari sebelumnya 6,59%. n cty

Nganjuk Jadi Lautan Ontel l Sambungan hal 1

parade dan panggung hiburan.

Selain diikuti berbagai klub sepeda klasik se-Jawa Bali, acara tersebut juga dihadiri para kolektor dan ahli sepeda klasik. “Pameran dan parade sepeda tua ini dihadiri lebih dari 5 ribu ontelis dari Jawa dan Bali. Tahun ini, jumlahnya diperkirakan bertambah karena pecinta sepeda klasik ini semakin tahun semakin bertambah, “ terang Suratman, Ketua KOSTI Nganjuk.

Menurut Suratman, gelaran sepe-

da klasik ini tidak hanya bertujuan sebagai arena atau media pertemuan para penggemar sepeda klasik dari seluruh Jawa Bali. Tetapi parade dan pameran sepeda klasik ini dapat berinteraksi dan mempromosikan bersepeda sebagai gaya hidup bagi masyarakat umum. Dalam mobilitas dunia modern saat ini di mana kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber utama polusi maka sepeda dianggap sebagai moda transportasi sempurna yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga sehat.

Suasana parade sepeda kuno yang

juga diikuti oleh Bupati Nganjuk Drs Taufiqurrahman dan jajaran Muspida sangat meriah. Selain sepedanya yang antik, pakaian yang dikenakan oleh peserta sangat beragam, seperti pakaian tentara tempo dulu dan pakaian berwarna-warni serta pakaian adat asal dae­rah peserta.

Tak ketinggalan puluhan peserta ontelis asal Kabupaten Ponorogo yang mengusung pakaian ala Warok Ponorogo. “Parade kami lakukan sejauh 5 km keliling Nganjuk dan setelah itu akan diadakan pameran sepeda kuno,” pungkas Suratman. n ris

Gerindra Buka Calon Bukan Kader, PPP Optimistis Menang di Tapal Kuda l Sambungan hal 1

masyarakat.

Ketua DPW Partai Gerindra Jatim Soepriyatno secara blak-blakan mengatakan Partai Gerindra berharap dapat memenangkan Pilkada serentak yang digelar di 19 kab/kota di Jatim. Namun demikian pihaknya tak mengelak jika tidak semua kader dapat diusung sendiri karena tingkat kapabilitas, elektabilitas dan popularitas di masyarakat sangat rendah.

Karena itu dibutuhkan koalisi dengan partai lain.

“Memang kami akan prioritaskan kader dulu untuk dimajukan dalam Pilkada nanti. Namun kami juga tidak menutup mata, jika memang dalam hasil survei yang dilakukan partai, kader tak mampu mendongkrak kemenangan pastilah kami akan melakukan koalisi dengan partai

lain yang memang berpeluang untuk menang,”tegasnya, Minggu (26/4).

Bagaimana dengan Pilkada Surabaya, apakah Gerindra sudah memiliki calon? Ditegaskan pria yang juga anggota Komisi XI DPR RI mengaku pihaknya masih menunggu keputusan dari PDIP, akan tetapi tidak menutup kemungkinan ada calon lain selain Risma, di antaranya Dhimam Abror.

“Yang pasti kami masih menunggu PDIP. Sementara terkait dengan tidak taatnya Risma kepada partai tak ada masalah, sepanjang rakyat masih menghendaki,”lanjjutnya.

Sementara itu, PPP menargetkan untuk memenangi Pilkada di Jatim di daerah Madura dan Tapal kuda.

Ketua Umum PPP Romahurmuzy mengatakan pihaknya yakin akan memenangi Pilkada di dua kawasan tersebut mengingat kesolidan kader dan simpatisan di dua daerah terse-

but sangat kuat. “Saya yakin akan menang di sana. Tapi khusus Surabaya kami masih menunggu,”katanya.

Mengenai dualisme PPP yang sampai saat ini tak kunjung usai, pria yang akrab dipanggil Romi ini mengatakan hal itu tak mengganggu kesolidan PPP. “Tak pengaruh semua pasti tahu solidnya PPP. Justru kami membuka rekonsiliasi dengan pihak sana untuk membesarkan PPP,”sambungnya.

Soal dobel rekom yang akan diajukan ke KPU saat Pilkada nanti, Romahurmuzy memastikan juga tidak ada masalah. “Tadi malam ada rapat antara Komisi II DPR RI dengan KPU RI. Dalam rapat tersebut disepakati untuk menjadikan UU sebagai yuridis formal. Mahkamah Agung tidak akan mengubah keputusan tersebut karena apa yang ada di UU sudah benar,”pungkasnya. n cty

Pesta Narkoba, Politisi PDI Perjuangan Dicokok Kodim l Sambungan hal 1

calonkan diri sebagai calon anggota DPRD Pamekasan dari Dapil I, yakni Kecamatan Kota Pamekasan dan Kecamatan Tlanakan.

Menurut Dandim Mawardi, Juanda ditangkap Tim Unit Intel Kodim 0826/Pamekasan di rumahnya, di Bandaran, Kecamatan Tlanakan, usai menggelar pesta narkoba jenis sabu dengan seorang temannya.

Selain menangkap tersangka, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 3 bong, seperangkat alat hisap, 1 botol alkohol, 1 poket plastik bungkus sabu bekas pakai, 1 bendel plastik klip dan 1 unit telepon seluler milik tersangka.

“Petugas baru berhasil menangkap si Juanda ini, sedangkan temannya yang ikut dalam pesta narkoba itu kabur,” katanya.

Teman Juanda yang berhasil kabur dalam penggerebekan pesta narkoba yang dilakukan politikus PDI Perjuangan itu, menurut Dandim, masing-masing diketahui bernama Edy, Donny, Agus dan Nur Hasan.

Kepada petugas, Juanda mengaku sebelum ditangkap ia memang memenuhi pesanan sejumlah temannya

untuk mendapatkan barang haram tersebut. Kala itu, temannya yang bernama Nanang memesan agar disediakan 1 poket narkoba jenis sabu seharga Rp 200 ribu. “Saya beli dari teman di Desa Sejati yang bernama Sugik,” katanya.

Desa Sejati, merupakan salah satu desa di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang yang berbatasan dengan Desa Bandaran, Kecamatan Tlanakan. Dari hasil penangkapan itu, petugas mengendus bahwa politikus PDI Perjuangan yang tertangkap pesta narkoba di rumahnya di Desa Bandaran itu, bukan hanya pemakai, akan tetapi juga pengedar.

Menurut Dandim, bukti peran Juanda sebagai pengedar itu, berdasarkan pengakuan tersangka, bahwa yang bersangkutan mendapat pesanan dari temannya untuk membeli narkoba. “Jadi dia ini bukan sekadar sebagai pemakai, akan tetapi juga selaku pengedar,” terang Dandim.

Sementara, Juanda juga meminta agar petugas tidak hanya menangkap dirinya, akan tetapi juga temannya yang bernama Nanang yang telah memesan narkoba jenis sabu itu untuk pesta di rumahnya di Desa

Bandaran. “Kalau tidak ada pesanan dari si Nanang itu, kata dia, kami tidak akan pesta narkoba di rumah,” terang Juanda.

Penangkapan pelaku kasus narkoba oleh TNI Kodim 0826/Pamekasan ini merupakan kali kedua dalam dua bulan terakhir. Sebelumnya, pada Maret 2015, Kodim juga berhasil menangkap tiga orang pengguna narkoba jenis sabu di dua lokasi berbeda di wilayah itu. Ketiga pengguna narkoba yang ditangkap itu adalah Edy Agus Pujianto, warga Jalan Gatotkoco Gang II RT4, RW3, Kelurahan Kolpajung, Pamekasan, Ragil Setiabudi, warga Jalan KH Agus Salim, Pengarengan, Sumenep, dan Suwitnyo alias Gatot, warga Jalan Segara Nomor 77 Kelurahan Jungcangcang, Pamekasan.

Dari tiga orang pengguna narkoba itu, dua di antaranya masih tercatat sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Pamekasan.

Menurut Dandim, pihaknya sengaja turun tangan ikut mendeteksi peredaran narkoba untuk membantu tugas-tugas polisi memberantas peredaran narkoba, karena saat ini negara telah menetapkan status Indonesia Darurat Narkoba. n din

11 Posisi Sekretaris Korpri Diperebutkan 25 Pejabat l Sambungan hal 1

Rinciannya tiga pejabat yang mendafar posisi Sekretaris Dewan Pengurus (DP) Korpri Provinsi Jatim, dan satu posisi mendaftar Staf Ahli Gubernur Jatim Bidang Ekonomi dan Keuangan. Ke empat pejabat yang gagal tersebut berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Biro Organisasi Setdaprov Jatim, Sekretariat DP Korpri dan Bakorwil Madiun.

Menurut Kepala BKD Provinsi Jatim Siswo Heroetoto SH, MHum, MM keempat pejabat yang gagal lolos proses selanjutnya itu dikarenakan belum mengikuti Diklatpim II dan pangkatnya belum memenuhi persyaratan. Sehingga otomatis keempatnya gugur karena tidak memenuhi persyaratan.

“Saat pelaksanaan assessment kemarin, ada satu pejabat yang tidak hadir yaitu dari Bakorwil Bojonegoro. Saya tidak tahu kenapa kok tidak hadir. Karena tidak hadir, dia dipastikan juga gagal mengikuti proses selanjutnya. Karena dalam peraturan, siapa yang tidak bisa hadir dalam assessment dinyatakan mengundurkan diri dan tidak ada penggantian assessment hari berikutnya. Jadi total ada lima pejabat yang dipastikan gagal,” kata Heroetoto dikonfirmasi, Minggu (26/4).

Dari peserta lelang jabatan yang masih mengikuti proses, posisi yang paling banyak diperebutkan adalah Sekretaris DP Korpri dengan total 25 pejabat, dan enam pejabat berebut menjadi Staf Ahli Gubernur.

Banyaknya pejabat yang mendaftar posisi Sekretaris DP Korpri karena persyaratan lebih mudah, sedangkan Staf Ahli Gubernur harus memiliki kriteria khusus harus memahami bidang ekonomi.

Dalam assessment tersebut, jelas Heroetoto, terdapat dua jenis assessment. Yaitu assessment untuk semua pendaftar lelang dan assessment khusus sesuai bidang pilihan. “Untuk yang Staf Ahli Gubernur ya seputar ekonomi. Sedangkan untuk Sekretaris Korpri ya berhubungan de­ ngan dunia Korpri,” ungkapnya.

Mantan Kepala Bakorwil Madiun ini mengatakan, semua pejabat yang ikut dalam lelang ini termasuk pejabat eselon III yang sudah senior.

Sehingga dipastikan sangat mumpuni dari aspek kemampuan, skill dan manajerialnya.

Sementara itu, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo optimistis dalam lelang jabatan kali ini akan mendapatkan pejabat tinggi pratama yang berkompeten sesuai bidangnya. “Saya tidak begitu mengikuti proses ini, tapi saya yakin dengan hasil assessment-nya nanti,” katanya singkat. n iib

Terpilih Secara Demokratis l Sambungan hal 1

Sukardi MM di ruang rapat Bhinaloka Adhikara Kantor Gubernur Jatim, Jumat (24/4) pekan lalu.

Pemilihan dilakukan secara demokratis dalam sidang yang dipimpin oleh Ny Hadi Prasetyo (istri Asisten II Setdaprov Jatim) dan menampilkan tiga calon yang yaitu Ny Hj Chaerani Yuliaty Akhmad Sukardi SSos, Ny Idrus, dan Ny Sukardo. Dari hasil pemilihan suara yang terkumpul sebanyak 58 suara, Ny Chaerani Yuliati Akhmad Sukardi SSos mendapat suara 49, sedangkan Ny Idrus 8 suara, dan Ny Sukardo memeroleh 1 suara. Dengan demikian Ny Chaerani Yuliaty Akhmad Sukardi SSos menang mutlak dan menjadi Ketua DWP Setdaprov Jatim terpilih.

Ketua Terpilih DWP Setdaprov Jatim masa bakti 2014 - 2019 Ny Hj Chaerani Yuliaty Akhmad Sukardi SSos mengatakan terima kasih atas dukungan seluruh unsur pelaksana. Dia akan berusaha melaksanakan program kerja sesuai dengan keputusan Musda DWP yang merupakan forum tertinggi dan dilaksanakan lima tahun sekali. Selain itu akan bertekat menyosialisasikan hasil Musda ke tingkat kecamatan sampai ke tingkat kelurahan. “Saya mengharapkan dukungan dan kerjasama yang baik dari seluruh pengurus dan anggota supaya saya dapat mengemban amanah ini dengan baik,” ujarnya.

Dijelaskannya organisasi DWP ini selain merupakan wadah silaturahim bagi para istri aparatur, juga sarana untuk mengembangkan potensi diri dengan meningkatan wawasan dan pengetahuan. Hal ini dilakukan sematamata untuk menunjukkan peran istri dalam mendukung kinerja suami dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

“Secara tidak langsung keberadaan organisasi DWP merupakan satu kekuatan sebagai mitra kerja pemerintah,” ujarnya. n tis

Dikemas Seperti Festival, Ajak Masyarakat Peduli Lingkungan l Sambungan hal 1

seperti ini,” katanya.

Bupati Anas mengemukakan Festival Kali Bersih ini melengkapi gerakan peduli kebersihan lingkungan yang sudah dicanangkan sebelumnya, yaitu Festival Toilet Bersih pada Januari lalu. “Kedua kegiatan itu merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Banyuwangi Festival 2015,” katanya.

Ia mengemukakan, festival kali ini merupakan cara baru untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat yang dipimpinnya terhadap kebersihan sungai, sehingga sungai bisa berfungsi sebagaimana mestinya.

Menurut dia, pihaknya mengemas acara itu dengan nama festival karena festival identik dengan rasa senang.

Dengan rasa senang akan tumbuh semangat untuk terus membersihkan sungai dari segala sampah maupun limbah dari rumah tangga ataupun industri. “Lewat gerakan ini sekaligus kami juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan ke sungai,” ujar mantan anggota DPR RI ini.

Anas menambahkan kegiatan ini merupakan upaya membangun budaya masyarakat untuk terbiasa menjaga kebersihan sungai. Ia ingin sungai bisa menjadi bagian dari wajah daerah yang dibanggakan oleh seluruh warga.

Karena itu, kata dia, selain di Sungai Lo, di tempat lain juga serentak dilaksanakan pembersihan sungai se-Kabupaten Banyuwangi. Warga masyarakat berlomba untuk membersihkan sungai-sungai yang ada di lingkungannya masing-masing. Agar mampu menarik Festival Kali Bersih digelar berkelanjutan dalam bentuk lomba. Setelah festival tidak mungkin sungai-sungai langsung bersih, karena itu dibuat festival agar berkelanjutan.

“Nanti kelurahan atau desa dengan sungai terbersih akan mendapat penghargaan. Hadiahnya ada sapi, kambing, dan peralatan elektronik,” ujar Anas.

Sementara pada Festival Toilet Bersih digelar salah satu tujuannya untuk menunjang pengembangan tujuan wisata dengan melibatkan semua unsur masyarakat, termasuk lembaga keagamaan dan tempat-tempat ibadah. Guna menunjang festival itu, semua tema khutbah di tempat-tempat agama, mulai masjid hingga gereja, adalah soal kebersihan.

Tidak hanya tokoh semua agama, Festival Toilet Bersih juga melibatkan pengelola tempat wisata dan perhotelan sebagai pihak yang akan merasakan langsung dampak dari kegiatan tersebut jika sudah menjadi budaya mengakar di masyarakat. Selain itu, pondok pesantren, sekolah, kantor swasta, hingga instansi publik juga dilibatkan dalam

kegiatan itu. Lewat kegiatan kegiatan itu akan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa selain untuk menjaga kesehatan, kebersihan adalah bagian yang tak terpisahkan dari iman.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Banyuwangi Guntur Priambodo mengemukakan festival ini digelar dengan beberapa kategori. “Di antaranya kategori sungai yang sudah bersih dari sampah limbah domestik maupun pembuang­ an industri. Selain itu, ada kategori pemanfaatan sempadan sungai untuk penanaman pohon,” katanya.

Besarnya partisipasi masyarakat juga akan dilombakan di sini, sejauh mana mereka peduli akan kebersihan sungai. “Lewat festival ini, kami ingin sungai-sungai ini bisa meningkat kualitasnya,” kata Guntur.

Dia menambahkan, untuk menjaga kualitas air di mata air, Pemkab Banyuwangi telah menanam sedikitnya 21.000 bibit berbagai jenis pohon.

Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Husnul Chotimah menyebutkan total jumlah sungai di wilayah itu sebanyak 116 sungai.

Dari jumlah itu, katanya, sungai di wilayah kota, masuk dalam kelas D atau sungai yang diklasifikasikan hanya layak untuk minum bagi ternak.

“Adapun di perdesaan masih lebih ba-

gus dengan klasifikasi C yang bisa untuk budi daya perikanan,” katanya.

Chusnul juga mengemukakan bahwa pihaknya berharap dengan festival tersebut sungai-sungai bisa masuk kategori C semua, dan untuk sungai tertentu bisa naik ke kelas B di mana air sungai bisa dipakai untuk air minum dengan dimasak terlebih dahulu.

Sementara itu, Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya Prof Joni Hermana yang juga hadir dalam kegiatan itu mengatakan Festival Kali Bersih merupakan langkah inovatif dari pemerintah daerah untuk menumbuhkan budaya peduli sungai.

Menurut pakar teknik lingkungan itu, dengan festival, pemerintah tidak hanya memaksa secara teknis, tapi menggunakan cara-cara persuasif sehingga mampu melibatkan warga.

“Ini justru lebih mengena. Setelah ini secara perlahan bisa menerapkan langkah-langkah yang lebih tegas.

Misalnya denda bagi pembuang sampah ke sungai,” katanya.

Ia mengemukakan bahwa salah satu keuntungan dengan tidak membuang sampah ke sungai adalah meningkatnya kualitas air. Selain itu masyarakat juga mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman dan pada akhirnya masyarakat akan terhindar dari penyakit. *

UTAMA

12

Senin Legi, 27 APRIL 2015

Nasib Pedagang Pasar Turi Makin Tak Jelas Surabaya, Bhirawa Sebanyak 940 pedagang Pasar Turi Kota Surabaya Tahap III tidak jelas nasibnya, karena hingga kini belum ada kejelasan kapan akan dibangun kembali pasar yang terbakar tiga tahun silam. Humas PT Kereta Api (KA) Daop VIII Sumarsono, di Surabaya, Minggu, mengatakan pihaknya hingga kini belum berencana untuk membangun kembali Pasar Turi tahap III. “Kami belum berencana untuk melelang pembangunan Pasar Turi tahap III. Soal nanti akan dipakai apa tanah di sana adalah kebijakan direksi pusat,” katanya, Minggu (26/4). Disinggung soal apakah sudah ada investor yang berminat untuk membangun Pasar Turi tahap III, Sumarsono mengatakan pihaknya belum membuka lelang pembangunan, namun sudah ada beberapa investor yang mengajukan proposal.

“Memang ada beberapa investor yang siap membangun Pasar Turi tahap berikutnya lagi, namun kami belum memutuskan karena lelang pembangunan belum ada,” jelasnya. Adapun yang menjadi konsentrasi pihaknya saat ini adalah agar Pemkot Surabaya segera membongkar bangunan berlantai III itu. “Kami sudah menyurati pemkot agar segera membongkarnya,” tegasnya.

Sementara itu, Kabag Perlengkapan Kota Surabaya Noer Oemariyati menyatakan pihaknya beberapa waktu lalu memang meminta persetujuan dari DPRD Surabaya untuk melakukan pembongkaran. Q geh,ant

Gedung Pasar Turi Kota Surabaya yang masih dalam proses pembangunan. ist

LINTAS PERISTIWA

Diperas Janda, Komisioner KPU Jombang Lapor Polisi Jombang, Bhirawa Komisioner KPU Jombang, Djakfar (50), warga Jalan Kawi Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, akhirnya melaporkan seorang perempuan, Rina Suherlina (46) ke Polres Jombang. Janda yang beralamat di yang tinggal di Jalan KH Wahid Hasyim Jombang dituding melakukan pemerasan dengan ancaman menyebarkan Video Mesum milik korban. Dalam laporan yang diterima petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadau (SPKT) Polres Jombang, Djakfar mengaku mengenal terlapor Rina sejak Agustus 2014. “ Perempuan ini beberapa kali meminta uang kepada korban, bahkan yang terakhir meminta uang sebesar Rp 250 juta jika tidak dia mengancam akan menyebarkan foto dan video mesum milik pelapor di media social,”ujar Kasubbag Humas Polres Jombang, AKP Lely Bachtiar mengatakan.

Kepala petugas, lanjut Lely, pelapor mengaku sudah memberikan uang kepada terlapor beberpa kali, diantaranya bulan September 2014 sebesar Rp 2 juta, dua bulan kemudian sebesar Rp 5 juta dan yang terakhir bulan April 2015, Djakfar terpaksa merogoh uang sebesar Rp 10 juta dari permintaan terlapor sebesar Rp 250 juta. “ Kini Rina sudah kita amankan, setelah menerima uang Rp sebesar Rp 10 juta dari korbannya, Senin 20 April kemarin. Saat itu tersangka masih ada di salah satu rumah makan di Kecamatan Diwek. Sebelum menerima uang tersebut, kami sudah menerima laporan dari korban jika tersangka melakukan pemerasan,”ujar Kasatreskrim Polres Jombang AKP Harianto Rantesalu Sabtu (25/4) mengatakan. Q rur

Pendaftaran PPK Diperpanjang Dua Hari Surabaya, Bhirawa Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan untuk pelaksanaan Pilkada Surabaya 2015 yang semestinya ditutup pada Minggu ini akhirnya diperpanjang hingga dua hari menyusul sepinya pendaftar.

Komisioner Bidang Teknis Penyelenggaraan dan Data Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nurul Amalia, Minggu, mengatakan jumlah pendaftar PPK masih belum memenuhi kebutuhan yang diharapkan khususnya pendaftar di Kecamatan Tenggilis Mejoyo menjadi yang paling minim, yaitu enam orang.

“Memang jumlah PPK yang dibutuhkan hanya lima. Tetapi, diperlukan cadangan sejumlah anggota PPK yang dibutuhkan,” ucap Nurul.

Ia menjelaskan jumlah pendaftar sampai dengan Minggu ini mencapai 351 orang. Namun, di Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Benowo, Dukuh Pakis, Gayungan, Sambikerep, Tandes, Karang Pilang, Wonocolo, Pabean Cantikan, Bubutan, dan Kenjeran, pendaftar masih kurang dari sepuluh orang. Q gat,ant

Risma Dinilai Pro Ekonomi Kapitalis Surabaya, Bhirawa Kinerja Wali kota Surabaya Tri Rismaharini selama memimpin kota Pahlawan dinilai lebih pro ekonomi kapitalis dibanding ekonomi kerakyatan. Akibatnya, hasil pembangunan Kota Surabaya juga hanya dinikmati masyarakat kalangan menengah ke atas. Sedangkan masyarakat kelas bawah atau wong cilik justru semakin termarginalkan.

Pernyataan itu disampaikan Rudy Akhwadi ketua Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PC ISNU) Kota Surabaya di sela-sela diskusi dengan tema “Evaluasi Pembangunan Kota Surabaya menyongsong Pilwali 2015” di JX International Jalan A Yani Surabaya, Minggu (26/4).

Lebih jauh Rudy mencontohkan, pembangunan kawasan kota metropolitan, supermall dan apartemen yang kian ma-

rak akhir-akhir ini sejatinya untuk memenuhi kepentingan orang-orang berduit (kapitalis). “Harusnya Pemkot menfasilitasi masyarakat yang ingin bangun kos-kosan supaya lahan yang dimiliki lebih produktif dan tidak dijual untuk keperluan konsumtif,” sindir alumnus teknik ITS Surabaya ini.

Senada, Ahmad Yazid dosen Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya mengatakan bahwa pembangunan yang di-

lakukan Tri Rismahrini kurang menyentuh potensi ekonomi sektor riil dan ekonomi syariah. Alasannya, pola pembangunan wali kota perempuan pertama di Surabaya itu lebih mengedepankan pada ekonomi sektor makro. Di contohkan Yazid, Kota Surabaya memiliki kurang lebih 6 ribu pondok pesantren dan 2.400 ponpes yang memiliki lembaga pendidikan formal. Namun potensi yang besar itu kurang tersentuh sehingga keberadaan ponpes di Surabaya kurang berkembang. “Padahal kalau ponpes-ponpes itu diberi program bantuan hibah untuk mengembangkan ekonomi syariah seperti pendirian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) tentu perekonomian warga Surabaya lebih hidup,” dalihnya

Sementara Fahrul Muzakki dosen FISIP Unair Surabaya menilai kinerja pemerintahan Tri Rismahrini yang paling menonjol adalah di bidang inovasi teknlogi informasi dan penghijauan kota. Sedangkan di bidang yang lain seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemiskinan Masyarakat (IKM) dari tahun ke tahun juga meningkat.

Kendati demikian, dosen muda Unair itu memberi catatan bahwa pola kepemipinan Tri Rismaharini cenderung otokratik (one man show) sehingga sudah untuk diajak bekerja secara tim. Kemudian kerawanan sosial masih marak, pembangunan sosial budaya stagnan, penutupan prostitusi Dolly belum tuntas, persoalan pengelolaan KBS, surat ijo maupun per-

soalan persebaya dan bonek mania. “Keberhasilan Tri Rismaharini lebih menonjol ke publik dibanding kekurangannya itu karena dia berhasil merangkul media-media besar untuk membanck up pemerintahannya,” ungkap Fahrul Muzakki.

Ia juga memprediksi Tri Rismaharini masih terkuat dalam Pilwali Kota Surabaya mendatang jika dia maju lagi.

Bahkan kalaupun mantan kepala Bappeko Pemkot Surabaya itu maju melalui jalur independent, peluang menang juga masih besar. “Pertarungan Pilwali Kota Surabaya akan lebih menarik jika Tri Rismaharni berani maju lewat jalur independent atau PDIP berani mengusung kadenya sendiri diluar Tri Rismaharini,” ungkas Muzakki. Q cty

Pemkab Bondowoso Kembangkan Kawah Wurung Bondowoso, Bhirawa Pemkab Bondowoso terus berupaya untuk mengembangkan sektor wisata, upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Perum Perhutani, PTPN XII, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), dan Garuda Indonesia yang bertempat di kawasan wisata Kawah Wurung, Sabtu (25/4) pagi. Bupati Bondowoso Amin Said Husni mengatakan, MoU ini dibuat untuk pengembangan obyek wisata untuk mempermudah wisatawan berkunjung ke tempat wisata yang ada di Bondowoso, khususnya Kawah Wurung.

Mou ini menurutnya sangat penting dilakukan, karena wa-

laupun Kawah Wurung berada di Kecamatan Sempol yang merupakan Wilayah Kabupaten Bondowoso, tetapi Sekitar 75% daerah wisata Kawah Wurung, terletak dikawasan milik Perhutani, BKSDA dan PTPN XII, dengan ditanda tangani MoU tersebut, akan mempermudah bagi Pemkab untuk mengembangkan kawasan tersebut. “Tentu dengan MoU ini, kami akan mudah untuk mengembangkannya termasuk untuk untuk memperbaiki infrastruktur jalan dan semacamnya,” kata Bupati yang juga mantan anggota DPR RI ini.

Amin juga mengatakan, bukan hanya Kawah Wurung, hampir seluruh wisata lokal di Bondowoso berada di kawasan

har/bhirawa

Bupati Bondowoso saat menandatangani MoU pengembangan Kawah Wurung.

perhutani, dan BKSDA. Semisal, Batu Soon yang ada di Solor, dan Tancak Kembar, berada di wilayah Perhutani. Sementara itu, kawah ijen dan kali pahit berada di wilayah BKSDA. Pihak yang hadir dan menandatangani MOU diantaranya, perhutani ditanda tangani langsung oleh administratur Kesatuan Pemangku Hutan Bondowoso Adi, BKSDA ditandatangani oleh Kepala BKSDA Jawa timur, Sujatno Sukardo. PTPN XII ditanda tangani oleh Direktur PTPN XII Agus Sumariyanto serta Kebun Belawan ditandatangani oleh manajer kebun belawan andi Iriantono, sedangkan Garuda Indonesia, yang ditanda tangani oleh manager brand office Jember Samsul Erna.

Sementara itu, Garuda Indonesia berjanji akan membantu mempromosikan wisata lokal di Bondowoso. Hal ini sebagaimana tertuang dalam penandatanganan kesepakatan pihak Garuda Indonesia bersama pemkab Bondowoso.

Sales Manajer Garuda Indonesia kabupaten Jember, Budi Priantoro, menjelaskan, melalui jaringan Garuda Indonesia yang menjangkau seluruh dunia, pihaknya akan menjual paket wisata yang ada di Bondowoso. Menurutnya, dengan adanya bandara udara di kabupaten Jember jarak yang jauh bisa ditempuh dalam waktu yang singkat, karena dari kabupaten Jember hanya membutuhkan waktu kurang lebih satu jam untuk sampai di Bondowoso. Q har

Kegiatan MTF beberapa tahun yang lalu. Persiapan MTF 2015 kini sudah mencapai 90 persen.

Jumlah Peserta MTF Capai 90% Pemprov, Bhirawa Persiapan agenda besar tahunan budaya dan pariwisata yang berskala Internasional pariwisata Pemprov Jatim “Majapahit Travel Fair 2015 kini sudah mencapai 90 persen. Baik jumlah kepesertaan buyer dan seller hingga kesiapan lokasi travex dan pameran kepariwisataan. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Jatim, Dr H Jarianto MSi melalui Kepala Bidang Pemasaran, Susariningsih, Minggu (26/4).

Jumlah tersebut diprediksi akan bertambah menjelang hari pelaksanaan MTF. “Untuk buyer sudah hampir mencapai target, sedangkan seller juga sama. Kami terus berupaya untuk menarik minat para buyer dan seller,” katanya, Minggu (26/ 4). Menurutnya, MTF tahun

lalu 2014 sukses mendatangkan 90 buyers yang datang dari Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Cina, Rusia, dan Phillipina serta dari Jakarta, Bandung, Banjarmasin, Yogyakarta, Bangka Belitung, dan Lombok.

Sekitar 80% buyers berasal dari luar negeri dan 20% buyers domestiký. MTF merupakan agenda tahunan Dinas Pariwisata Jawa Timur yang tahun ini akan memasuki edisi ke-16. MTF tahun ini 2015 menargetkan 9 sellers yang akan datang dari seluruh Jawa Timur (70%) dan dari destinasi lain seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Bali (30%); menargetkan sekitar 115buyersý akan hadir. Sebagai tuan rumah, Jawa Timur berharap dapat mengulangi sukses tahun lalu dimana 80% buyers datang dari luar negeri. Q rac

Tax Vaganza Goes To Mall Matos Disambut Antusias Wajib Pajak Tujuan digelarnya Tax Vaganza Goes To Mall, secara khusus diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada wajib pajak.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Malang, di Malang Town Square (Matos) Sabtu 26/4 kemarin.

Kepala Dinas Pendapatan Kota Malang Ir. H. Ade Herawanto dan Asisten III Pemkot Malang H. Yudi K Ismawardi SH, MH, foto bersama para Wajib Pajak yang mendapatkan penghargaan.

K

epala Dispenda Kota Malang Ir. H.Ade Herawanto, MT, diselasela acara menuturkan, jika kegiatan yang dilaksanakan di MATOS, mendapat sambutan antusias dari para wajib pajak (WP), mereka dengan mudah bisa membayarkan pajaknya tanpa harus datang di kantor Dispenda. “Kami merasa bersyukur, karena wajib pajak menyambut antusias adannya kegiatan ini. Mereka bahkan langsung membayar pajak sebagai kewajibanya di lokasi. Ini tentunya sangat bagus, dan kegiatan yang dilakukan Dispenda telah mendapat respon dari masyarakat, ”tutur Ade Herawanto.

Lebih lanjut dia menuturkan Tax Vaganza To Mall, ini merupakan kegiatan yang ketiga, setelah sebelumnya dilaksanakan di Malang Olympic Garden (MOG), dan Mall Araya, tu-

juan utamanya adalah diprioritaskan pada sosialisasi perpajakan daerah, pembayaran pajak daerah dan juga edukasi pajak, selain menampilkan lomba jingle pajak bagi masyarakat.

Selain itu, dijadikannya Mall sebagai lokasi kegiatan ini, dia menjelaskan bahwa mall merupakan berkumpulnya masyarakat, mulai dari anakanak, hingga orang tua. Pengunjung mall sambil berkatifitas, baik itu belanja atau hanya untuk rekreasi, mereka sekaligus bisa mendapatkan informasi terkait dengan pajak daerah. Disamping itu, yang menjadi bidikan Dispenda adalah di setiap Mall, merupakan tempat berkumpulnya para wajib pajak. Karena di sana juga banyak terdapat resto dan rumah makan, yang nota bene mereka itu merupakan wajib pajak.

“Kami sengaja mendekatkan den-

gan mereka, para pemilik Resto yang memang selama ini mengembangkan usahanya disana, sehingga apabila karena kesibukanya belum sempta membayar pajak, kita jemput bola.

Apalagi jumlah wajib pajak di Matos ini sangat banyak, mencapai 50 lebih, ”tukas Ade yang mantan Kabag Humas Pemkot Malang itu.

Intinya lanjut peria yang karib disapa Sam Ade itu, kegiatan ini selain menitik beratkan pada sosialsisasi dan edukasi juga jemput bola sehingga wajib pajak tidak lagi datang kedispenda untuk membayar pajak daerah tetapi cukup datang ke Tax Vaganza Goes to Mall. Dinas Pendapatan, akan terus berupaya untuk menggelar event-even seperti ini, agar tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan serta kepatuhannya semakin meningkat sehingga PAD Kota Ma-

lang juga meningkat.

Pada kesempatan tersebut, Dinas Pendapatan juga memberikan piagam penghargaan kepada wajib pajak dilingkungan MATOS yang selama ini taat pajak, dan tidak pernah telat. Penhargaan tersebut diserahkan oleh Asisten III Yudi K Ismawardi mewakiliki Walikota Malang Muhammad Anton.

“Pemberian Piagam ini selain wujud ungkapan rasa terima kasih dari Walikota Malang dalam ikutserta mendukung program gerakan sadar pajak daerah, sekaligus agar WP yang lain termotivasi untuk berlomba-lomba memenuhi kewajiban perpajakannya, ”tambah Ade. Tax Vaganza Goes To Mall III dimeriahkan dengan Fashion Show dan lomba karaoke jingle pajak.

Para peserta cukup menunjukan bukti lunas membayar pajak bisa langsung ikut even ini. Q mut*