Harian Bhirawa Edisi 26 Nopember 2014

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Kalau DPR tidak membahasnya, maka pemerintah tidak dapat mencairkan anggaran tersebut. Kalau dapat dicairkan, bisa ditangkap KPK mereka,”

IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 9

031-5615454

Anggota DPR dari Fraksi Golkar Misbakhun

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Rabu Wage, 26 NOVEMBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

26 NOVEMBER 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 09.00 18.00 19.00

Menghadiri Seminar Otonomi Daerah di Empire Palace Menghadiri Forum Cangkrukan di Gedung Graha Amerta Menghadiri JPIP Otonomi Awards dengan Mendagri di Empire Palace

Gubernur Jatim Minta BPJS Dikaver APBN

Dinkes, Bhirawa Pemberlakuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang wajib dikaver pemerintah membuat Pemprov Jatim

harus terus meningkatkan alokasi anggaran kesehatan.

Bagi Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, hal itu sah-sah saja.

Menurutnya, APBD

memang harus menanggung biaya kepentingan bagi masyarakat Jatim.

 ke halaman 11

 Wagub H Saifullah Yusuf

09.00 19.00

Membuka Expo Koperasi di Grand City Acara dengan Indah Kurnia di JTV

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 09.00

Menerima Penghargaan Perlindungan Konsumen di Hotel Horizon Bandung

Ditolak Apindo, Gubernur Tegaskan UMK 2015 Final Pemprov, Bhirawa Meskipun pengusaha keberatan dengan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jatim 2015, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memastikan keputusan tersebut sudah final dan tidak akan direvisi. Jika para pengusaha merasa keberatan, dipersilakan untuk melakukan penangguhan.

“Silakan ajukan keberatan, ada mekanismenya sendiri. Tapi, itu sudah menjadi keputusan final tidak akan direvisi atau diubah lagi,” kata Gubernur Soekarwo ditemui usai pelantikan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (25/11).

Seperti diketahui, dalam penetapan UMK 2015, Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, memutuskan

 ke halaman 7

2015, Bus Gratis dari Bandara Jember ke Lokasi Wisata Jember, Bhirawa Pemkab Jember akan mendapatkan bantuan sejumlah bus dari pemerintah pusat. Rencananya, sebagian bus ini akan dioperasikan untuk mendongkrak potensi wisata.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember Edi Budi Susilo mengatakan, dalam rangka interkoneksi dan kepentingan pariwisata, akan dibuka akses transportasi dari bandara menuju tempat wisata seperti Watu Ulo dan Papuma. “Dan itu gratis. Begitu juga bus pelajar akan digratiskan,” katanya, Selasa (25/11).

Bappekab sudah mendapat laporan dari Dinas Perhubungan, jika ada enam bus yang akan dioperasikan untuk kepentingan itu. “Satu bus sudah direalisasikan. Informasinya bantuan lima bus akan direalisasikan Desember mendatang,” kata Edi. Skenario besarnya, lanjut Edi, kebijakan pembangunan transportasi berkaitan dengan dioperasikannya bandara sehingga dibutuhkan infrastruktur yang berkesinambungan dan simultan. Infrastruktur itu

 ke halaman 11

Bantuan Desa KABAR gembira bagi desa-desa di Jatim. Mulai 2015, tiap desa di Jatim akan menerima anggaran Rp 1-1,4 miliar untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta p e m bangunan revitalisasi pasar.

“Anggaran tersebut juga untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), namun Itu semua harus jelas dan transparan, sehingga bisa dipertanggungjawabkan tepat waktu,” kata Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf di Pusdik Brigade Mobil (Brimob) Kecamatan Gempol belum lama ini.

Dengan bantuan itu, pembangunan mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat paling atas bisa berjalan sesuai rencana.

Dan nantinya ada em-

 ke halaman 11

Drs H Saifullah Yusuf

Sentil..  Presiden diminta revisi surat Seskab  Jika dibalas dewan, blunder ke pemerintah sendiri  Gubernur dorong Hipmi perluas jaringan  Bisa menggarap pasar luar negeri, itu baru hebat  Pencak silat akan didaftarkan ke UNESCO  Sebelum keburu diklaim tetangga sebelah

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo didampingi Ny Nina Soekarwo meninjau salah satu stan saat Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) di depan kantor Dinkes Jatim, Jl Ahmad Yani, Selasa (25/11).

Panwaslu Terancam Absen, Legalitas 16 Pilkada Jatim Dipertanyakan Bawaslu Jatim, Bhirawa Pelaksanaan Pilkada (Pemilukada) di 16 kab/kota se-Jatim dipastikan tanpa kehadiran Panwaslu, jika sampai Desember 2014 ini belum ada keputusan hukum yang bersifat inkrah terkait kasus penggunaan dana hibah yang melibatkan Sekretariat Bawaslu Jatim. Sebab masa kerja Panwaslu kab/kota akan berakhir pada Desember 2014 sehingga diperlukan rekrutmen komisioner baru untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada di Jatim yang rencananya dilaksanakan serentak pada Desember 2015.

Anggota Bawaslu Jatim Andreas Pardede menegaskan merujuk aturan, yang melaksanakan

rekrutmen Panwaslu kab/kota adalah Sekretariat Bawaslu Jatim. Namun karena saat ini Polda

Jatim tengah memeriksa kasus penyalagunaan dana hibah senilai Rp 142 miliar, maka otomatis seluruh kinerja Bawaslu Jatim selama satu bulan ini berhenti total. Padahal, untuk pelaksanaan Pilkada pada Desember 2015, rekrutmen Panwalu di 16 kab/kota harus sudah dilaksanakan pada Oktober hingga Desember 2014. ‘’Kalau masalah ini tidak selesai pada Desember 2014, maka dipastikan Pilkada di 16 kab/kota se-Jatim tanpa dihadiri oleh Panwaslu. Nah,

 ke halaman 11

Tak Ada Kejelasan, Persiapan UN Terus Dikebut Dindik Jatim, Bhirawa Kasak-kusuk mengenai evaluasi Ujian Nasional (UN) oleh Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemenbuddikdasmen) tak berpengaruh ke daerah.

Pemerintah di daerah terus melakukan persiapan meski petunjuk teknis dari pemerintah pusat tak kunjung turun.

Di Jatim, persiapan UN bahkan telah memasuki tahap pendataan Daftar Nominasi Sementara (DNS). Padahal hingga kini belum ada kejelasan apakah UN akan tetap dipertahankan sebagai penentu kelulusan, hanya sebagai pemetaan saja atau dihapus secara keseluruhan.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Harun MSi mengatakan, saat ini persiapan terus dikebut. Bahkan pendataan DNS yang dilakukan ke-38 kabupaten/kota sudah lebih dari 50 persen rampung. “Proses persiapan UN akan tetap kita lakukan meskipun banyak kabar yang beredar

157 Anggota DPR Dukung Interpelasi, Hari Ini Diserahkan ke Pimpinan

Sejumlah anggota DPR menggalang dukungan untuk mengajukan hak interpelasi kepada pemerintah tentang kenaikan harga BBM bersubsidi, Selasa (25/11). Hingga sore kemarin sudah terkumpul 157 tanda tangan.

Jakarta, Bhirawa Sebanyak 157 anggota DPR telah membubuhkan tanda tangan mendukung pengajuan interpelasi kepada pemerintah tentang kenaikan harga BBM bersubsidi. Fraksi Partai Golkar menjadi yang terbanyak memberikan tanda tangan dukungan penggunaan hak interpelasi. Rencananya Rabu (26/11) hari ini tanda tangan itu akan diser-

ahkan kepada pimpinan DPR untuk dibawa ke rapat paripurna.

“Golkar 53 tandatangan, Gerindra 50, PKS 31, PAN 23. Total 157 tanda tangan,” kata inisiator interpelasi kenaikan harga BBM, M Misbakhun kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (25/11).

Misbakhun mengatakan interpelasi diajukan

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Sejarah Interpelasi DPR kepada Presiden DPR sudah beberapa kali melakukan interpelasi kepada Presiden di era Megawati Soekarno Putri hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Berikut sejarah interpelasi yang berhasil dihimpun:

1

. Mei 2002, DPR mengakjukan interpelasi atas kunjungan Presiden Megawati ke Timor Timur, yang baru diakui secara internasional sebagai negara merdeka. Saat itu, interpelasi diusulkan oleh 30 orang anggota DPR yang sebagian besar anggota Fraksi Golkar. . Januari 2003, interpelasi diajukan DPR kepada Presiden Megawati terkait lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke

2

 ke halaman 11

Kusaini, Pelopor Usaha Penangkaran Burung Hantu

Dulu Dicemooh, Dianggap Aneh, Kini Banyak Warga Meniru Jejaknya Penangkaran burung hias semisal Perkutut, Murai, Jalak Putih dan lainnya, itu sudah biasa dan di mana-mana banyak orang melakukannya. Sebab, burung yang ditangkar itu mempunyai nilai ekonomi tinggi di pasaran. Namun apa jadinya, jika yang ditangkar itu burung hantu, bisa-bisa orang menganggapnya aneh dan nyeleneh.

Romadlon, Kabupaten Jombang Hobi itu aneh dengan menangkar burung hantu dilakoni Kusaini, warga Desa Jombatan, Kecamatan Kesamben Jombang. Pria yang juga didapuk menjadi Ketua Kelompok Tani (Poktan) Desa Jombatan ini justru getol mengajak anggotanya menangkar burung yang terkesan angker dan menakutkan itu. Tujuannya

tentu bukan untuk diperjualbelikan semata, tapi untuk kepentingan anggotanya yakni para petani sendiri.

Ya, itulah yang dilakukan Kusaini. Ia mulai merintis penangkaran burung hantu enam tahun silam, mulai 2008. Banyak suka

 ke halaman 11

romadlon/bhirawa

Kusaini dengan burung hantu peliharaannya.

Burung hasil tangkarannya itu juga dilepas ke alam bebas, sebagai wujud komitmennya menjaga keseimbangan lingkungan.

SURABAYA

2

Rabu Wage 26 NOVEMBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

SAKIP Tidak Hanya Kewajiban, Tapi Sudah Jadi Kebutuhan

PANGGUNG BIROKRASI

Komisi D Dorong Bandara Trunojoyo Segera Beroperasi DPRD Jatim, Bhirawa Untuk mendongkrak perekonomian wilayah Madura, Komisi D DPRD Jatim mendorong Pemkab Sumenep untuk segera mengoperasikan bandara Trunojoyo sebagai bandara komersial . Selain bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di Sumene, operasional bandara Trunojoyo diharapkan membuka potensi wisata laut di wilayah paling ujung Madura itu.

“Kami berharap bandara Trunojoyo bisa segera melayani penerbangan komersial agar bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Sumenep. Karena itu kami akan support pemkab,”tegas Hamy Wahjunianto, Selasa (25/11).

Wakil Ketua Komisi D itu berharap agar dalam waktu dekat Pemkab Sumenep bisa mengambil inisiatif untuk mengadakan pertemuan segi empat antara bupati, DPRD Sumenep, Dishub Jatim dan komisi D DPRD Jawa Timur. Pertemuan ini, lanjutnya bisa menginventarisir kendala yang dihadapi dalam pengoperasian Q cty bandara Trunojoyo.Q

Pemprov, Bhirawa Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemprov Jatim harus masuk taraf kebutuhan, bukan lagi kewajiban.

Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM berjanji menjadikan Pemprov Jatim menjadi yang terbaik di Indonesia dalam menjalankan Perpres RI No 29 Tahun 2014 ini.

Rekomendasi Tak Direspon, Grand Surabaya Hotel Tetap Operasi DPRD Surabaya, Bhirawa Rekomendasi Komisi A DPRD Surabaya dalam rapat dengar pendapat dengan sejumlah SKPD terkait menyimpulkan bahwa hotel milik BUMN ini illegal dan harus ditutup, belum direspon Pemkot dengan tegas. Hingga saat ini hotel yang terletak di jalan pemuda itu tetap beroperasi seperti sebelumnya.

Dikonfirmasi atas hal ini ketua Komisi A, Herlina Harsono Nyoto mengatakan bahwa dirinya mendapat info jika surat rekomendasi dari Disparta akan dikirim Rabu (26/11) besok.

“Kan memang nunggu perintah penertiban, infonya sudah diupayakan dan surat akan dikirim besok,” jawab Herlina via BBM. Sementara beberapa kali di konfirmasi via poselnya, Wiwek Widayati Kadisparta Kota Surabaya tidak merespon. Namun hal ini tidak mengherankan karena selama ini Wiwek memang dikenal sebagai kepala SKPD Pemkot Surabaya Q gat yang terkesan anti wawancara.Q

trie diana/bhirawa

Perbaikan Rel Dikebut

Memberi kenyamanan bagi penumpang kereta PT KAI Daop 8 Surabaya kembali melakukan penggantian rel dan bantalan rel baru mulai dari pos penjaga palang pintu jalan Ambengan Surabaya hingga Stasiun Wonokromo Surabaya,Selasa (25/11).

Serapan KPS Masih Rendah, Kantor Pos Akan Sowan ke Pemkot Surabaya, Bhirawa Minimnya sosialisasi program pemerintah terkait penyerahan dana kompensasi kepada rakyat miskin membuat Kantor Pos Besar sebagai juru bayar akan sowan ke Pemkot Surabaya.

Banyak warga belum paham mekanisme pencairan dana dampak naiknya harga BBM. Sampai hari Selasa (25/11) hampir sepekan masih banyak warga yang kebingungan proses ambil dana kompensasi Rp 400 ribu di Kantor Pos Besar Kebonrojo. Sebab, untuk bisa mencairkan dana itu, selain membawa kartu perlindungan sosial (KPS) dan KTP, mereka harus menggunakan surat undangan dari kantor pos.

Data terakhir, dari 6.580 Rumah Tangga Sejahtera (RTS)

yanhg sudah mengambil 31 persen atau Rp 820.800.000 yang terbayar. Sedangkan alokasi di Kota Surabaya total 2,63 Miliar.

“Ini artinya masih minim sekali warga Surabaya yang mengetahuinya, padahal kartu KPS sudah dipegang dan pihak kantor pos sudah menyuratinya bagi warga yang berhak mendapatkan dana akibat kenaikan BBM,” terang Mico Hendra selaku Humas Kantor Pos Kebonrojo 10 Surabaya pada Bhirawa, Selasa (25/11).

Dirinya menerangkan, dari seluruh warga Surabaya yang berhak menerima, dana yang belum terserap 88,48 persen atau setara dengan 4.500 orang yang belum mengambil. Padahal, tambah Mico, terakhir penyerahan dana yaitu 29 November.

“Harapan kita sampai 29 November besok terserap 75 persen atau 5.000 orang yang ambil di sini,” tambahnya.

Dari 31 kecamatan yang ada di Surabaya, paling banyak yang menerima adalah kecamatan Semampir dengan total 1.581 orang. Dan yang paling sedikit di Kecamatan Pakal dengan total 23 orang. “ Ini masih data lama dari Biro Pusat Statistik (BPS),” ungkapnya.

Dirinya menambahkan, dalam waktu dekat ini Kantor Pos akan sowan ke Pemkot Surabaya untuk meminta bantuan dalam mensosialisasikan ke warganya untuk mengambil dana PSKS. Mengingat sampai akhir Desember 2014 harus tuntas semua, “Karena setelah pemberian

ini selesai, akan ada pembagian tiga kartu sakti dari program pemerintah yang baru yaitu KKS, KIP, KIS,” jelasnya.

Dari pantauan Bhirawa, mulai pukul 09.00 WIB warga terus berdatangan, akan tetapi terlihat masih banyak warga yang belum paham prosedur pengambilannya. Padahal yang harus dibawa adalah kartu KPS serta KTP, serta tidak boleh diwakilkan.

“Nah dari sini kita akan minta bantuan Pemkot untuk mensosialisasikan dari tingkat Kelurahan,” inginnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pos Besar Kebonrojo, Edy Suharto juga mengatakan, terkait kartu tiga sakti dari kepemerintahan baru saat ini masih Q geh proses pendistribusian.Q

“SAKIP tidak saja sebagai suatu kewajiban, akan tetapi merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh instansi pemerintah sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat dalam pengelolaan anggaran.

Dalam membuat dan menyusun Lakip (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,red), harus sesuai norma yang berlaku sehingga Lakip yang dihasilkan benar-benar akuntabel,” ujar Sekdaprov saat membuka Bimbingan Teknis Peningkatan Sakip di lingkungan Provinsi Jatim di Royal Trawas Mojokerto, Senin (24/11) malam.

Pada kesempatan itu, Sukardi menekankan kepada SKPD yang pada 2014 masih memperoleh nilai ‘C’ atau ‘CC’ diharapkan tahun berikutnya meraih nilai ‘A’. Demikian juga terhadap SKPD yang mendapatkan nilai B maupun B plus harus mendapatkan nilai ‘A Plus’.

Ia menambahkan, nilai akuntabilitas kinerja yang baik hanya bisa diraih apabila dalam menyusun laporan sesuai kaidah serta ketentuan yang diisyaratkan. Namun, terdapat beberapa kendala yang

mempengaruhi keberhasilan penerapan Sakip.

Kendala itu masih kurangnya dukungan pimpinan, kurangnya validitas data kinerja serta kurangnya pemahaman tentang akuntabilitas.

Bedasarkan hasil evaluasi pemerintah pusat bahwa akuntabilitas kinerja Pemprov Jatim tahun 2014 mendapatkan predikat nilai A (sangat baik) dengan nilai 75,20.

Kepala Biro Organisasi Setiadjit SH, MM mengatakan, maksud diselenggarakan rapat pra evaluasi untuk memberikan bekal atau kemampuan teknik dan pemahaman tentang Sistem AKIP. Kegiatan ini sesuai dengan Perpres No. 29 tahun 2014 pasal 18 tentang Sakip.

Pasal ini menjelaskan bahwa setiap entitas akuntabilitas kenerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

“Laporan kinerja tahunan SKPD disampaikan kepada Gubernur paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir,” pungQ iib kasnya.Q

Dirut PT PWU Jatim Siap Review Kontrak dengan Carrefour DPRD Jatim, Bhirawa Direktur Utama PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim salah satu BUMD milik Pemprov Jatim, Arif Affandi mengaku kontrak sewa salah satu aset di jalan Ngagel dilakukan jauh sebelum dirinya duduk sebagai Dirut PT PWU Jatim. Arif menegaskan pihaknya siap mereview kontrak dengan salah satu ritel besar tersebut.

“Kami sudah sejak lama ingin mereview perjanjian sewa menyewa lahan PWU yang sudah berlangsung puluhan tahun di kawasan Ngagel Surabaya tersebut.

Tapi kami tidak bisa serta merta mengubah perjanjian yang ditandatangani manajemen saat itu. Yang bisa kami lakukan hanyalah pendekatan persuasif dengan pihak penyewa lahan tersebut untuk mengubah peruntukan bisnisnya,” dalih Arif Affandi saat dikonfirmasi via BBM, Selasa (25/11).

Lebih jauh mantan Wawali Kota Surabaya itu menegaskan bahwa pihaknya tak pernah melindungi bisnis mesum yang didirikan di bangunan Carrefour itu. “Yang pasti kami tidak mungkin melindungi hal-hal yang dianggap melanggar hukum,” dalih Arif Affandi.

Lantas apakah akan dicabut izin peruntukkannya untuk bisnis mesum tersebut? Kembali Arif menyatakan tidak gampang menarik sesuatu yang sudah diperjanjikan. Karena perjanjiannya mengikat secara hukum. “Kalau peruntukkannya dianggap melanggar hukum, itu sudah di luar kewenangan kami,” tambahnya.

Ia juga mengaku tidak tahu ketika era siapa dirut PWU Jatim yang melakukan perjanjian dengan pihak ketiga tersebut dan digunakan untuk bisnis mesum terselubung. “Saya benar-benar nggak tahu, karena saya Q cty masuk (di PWU Jatim, red) sudah ada,” imbuh Arif Affandi.Q

Sosialisasi Penerangan Hukum Kasus Narkoba

Datangi Langsung Sekolah, Kejati Ingatkan Bahaya Pidana Narkoba Dalam rangka menekan jumlah perkara narkoba yang banyak dilakukan generasi muda terutama kalangan pelajar, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim mendatangi sekolah untuk melakukan sosialisasi. Pada , Selasa (25/11) kegiatan penerangan hukum dan sosialisasi dampak narkoba dilakukan Kejati jatim di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ketintang Surabaya.

Selain sosialisasi penerangan hukum, Korps Adhyaksa, memberikan pembinaan terhadap pelajar terkait hukum yang diberikan atas tindak pidana narkoba.T ujuannya agar generasi muda sekarang tidak terpengaruh maupun mencoba barang haram narkoba.

Bertempat di aula SMK Ketintang Surabaya, Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto selaku narasumber mengatakan, bukan hanya dampat dari narkoba yang membahayakan, namun hukuman bagi para pengguna narkoba juga berat. Sebab, ancaman hukuman paling singkat yakni 4 tahun penjara, dan paling lama 20 tahun penjara.

“Sebagai Korps Adhyaksa, kami wajib memberikan sosialisasi terkait bahaya dan dampak mengkonsumsi narkoba.

H A R I A N

Mata Rakyat Mitra Birokrat PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Selain itu, ancaman dari pengguna narkoba bisa menjerat pelakunya sampai belasan bahkan puluhan tahun,” terang Romy kepada siswa kelas XI SMK Ketintang Surabaya, Selasa (25/11).

Dijelaskan Romy, sanksi dan pasal terkait tindak pidana narkotika diatur dalam undangundang RI No 35 Tahun 2009.

Dicontohkan Romy, dalam Pasal 111 UU RI No 35 Tahun 2009 dijelaskan bagi tersangka yang kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk tanaman, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 tahun.

Lanjut Romy, di Pasal 114 UU RI No 35 Tahun 2009 dijelaskan bagi tersangka yang kedapatan mengedarkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana

bed/bhirawa

Sesi tanya jawab oleh Jaksa Kejati Jatim dengan murid kelas XI SMK Ketintang Surabaya saat sosialisasi hukum kasus narkoba, Selasa (25/11). paling singkat 5 (lima) tahun penjara. “Bahka, di pasal ini ancaman maksimalnya sampai 20 tahun penjara,” kata Romy.

Selain membahas terkait pasal

dan ancaman sanksinya, dihadapan ratusan siswa kelas XI, Romy beserta Bambang Purnomo selaku pembicara menjelaskan, narkoba atau zat psikotropika

dibagi menjadi dua. Dimana psikotropika dan zat aditif bisa bermanfaat bagi dunia medis, salah satunya digunakan sebagai pengobatan dan pengembangan

dibidang ilmu pengetahuan.

“Narkoba atau zat aditif bisa bermanfaat di bidang kesehatan.

Tentunya digunakan sesuai dosis dan takaran yang sudah ditetapkan,” ungkap Romy.

Sementara bahaya narkoba, masih kata Romy, bila disalahgunakan atau digunakan tak sesuai standar pengobatan, dapat merugikan penggunanya. “Bila generasi muda sekarang tidak diberitahu tentang bahaya narkotika, maka dapat membahayakan dan merugikan dirinya dihari ini dan dihari esok,” tutur Romy.

Ditambahkan Romy, dengan adanya kegiatan penerangan hukum seperti ini, pihaknya berharap dan menghimbau agar generasi muda tidak terjerumus dalam bahaya narkoba. Selain itu, sosialisasi ini juga diharapkan dapat mengurangi tindak pidana narkoba bagi para remaja yang saat ini sangat rentan terkena.

“Imbauan kami adalah agar generasi muda jauhi narkoba dan berperstasilah dalam hal pendidikan. Niscaya hal ini dapat membawa hikmah bagi dikehidupan nanti,” tandasnya.Q bed

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno REPORTER : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Wawan Triyanto, Rachmat Caesar BSW, Gatot Suryo Widodo, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Fotografer: Trie Diana Indahwati, SEKRETARIS REDAKSI: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Iklan: Sufendhi Dimyati (Koordinator), Danang Prastyo, Guruh Eko Prasetyo, William AK, Sri Poernomo, Koordinator Liputan Ekonomi: Bambang WN Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Keuangan: Etti Sri Kustini (Koordinator/Akuntansi), Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

3

Rabu Wage, 26 NOVEMBER 2014

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Rapat Koordinasi Forikan Se-Jawa Timur 2014 Di Surabaya

Produk Perikanan Harus Bersih, Higienis, dan Segar Produk perikanan yang ada di Jawa Timur ke depan sudah harus berubah menjadi bersih, higienis, dan segar. Agar produk tersebut bisa dikonsumsi masyarakat secara sehat.

M

emang sebagian dari masyarakat masih merasa gatal kalau mengkonsumsi ikan.

Rasa gatal saat memakan ikan dikarenakan kemungkinan ikan yang dikonsumsi dalam kondisi kurang segar dan kotor.

Jika produk perikanan sudah bersih, higienis, dan segar maka tidak akan ada rasa gatal ketika mengkonsumsinya. Untuk itulah, dalam Rapat Koordinasi Forikan Se-Jatim mengeluarkan jargon “Gatal-Gatal Jika Tidak Makan Ikan’ untuk mengkampanyekan mengkonsumsi ikan lebih sehat.

Dalam Rapat Koordinasi Forikan Se-Jawa Timur di Hotel Novotel, Surabaya, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Jatim, Ir Heru Tjahjono MM mengatakan, saat ini Jatim masih dalam proses perbaikan mulai redesain hingga renovasi pelabuhan. Nantinya ikan yang diturunkan dari kapal hingga diKepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim, Ir Heru Tjahjono MM (tengah) sedang membuka kegiatan Rakor Forikan Se-Jatim.

terima dengan baik dan bersih serta diiringi dengan membangun kearifan lokal.

“Sebelumnya ikan turun di kapal bercampur air hingga puntung rokok sehingga nampak kotor. Selain itu juga ikan yang ada di lantai dimasukkan boks es yang perpindahannya dilakukan empat kali. Hasilnya kandungan ikan terdapat histaminnya tinggi dan menyebabkan gatal ketika mengkonsumsi ikan tersebut,” katanya.

Ia mengharapkan kedepan harus ada perubahan mindset terhadap kearifan lokal dalam pengelolaan yang lebih baik seperti di luar negeri. “Kalau di luar negeri, semuanya sudah tertata dengan baik, sehingga ikan yang dikonsumsi pun sehat bagi masyarakat,” katanya.

Disisi lain, Heru juga menceritakan program Gemarikan di instansinya. Misalkan saja, di

Direktur Pemasaran Dalam Negeri KKP RI, Ir. Sadullah Muhdi, MBA memaparkan Peningkatan Konsumsi Ikan Dalam Mendukung Ketahanan Pangan dan Gizi Nasional bersama AP5I Johan Suryadarma.

Kasubdit Promosi dan Kerjasama KKP RI Innes Rahmania APi SSos MSi dan Artis Master Chef Indonesia Ken sebagai narasumber Rakor Forikan se Jatim.

kantin Diskanla Jatim setiap hari makanan harus menggunakan bahan ikan, kecuali Senin dan Kamis. “Kami terus mendorong supaya tetap mengkomsumsi makan ikan. Sedangkan,” katanya yang mengaku kesehatannya membaik ketika seringkali mengkonsumsi ikan.

Bahkan, Heru juga turut mendorong ikan sebagai bahan kebutuhan pokok selain daging sapi dan daging ayam. “Jika nantinya setiap tahun pada hari raya, semua kesulitan membeli daging sapi dan ayam, mereka bisa beralih ke daging ikan,” katanya.

Sementara salah satu pengurus Forikan (Forum Peningkatan Konsumsi Ikan) Jatim, Lilis Supenti APi SPi MM MSi mengatakan, berbagai kegiatan yang diselenggarakan Forikan Jatim dalam upaya meningkatkan konsumsi ikan di Jatim. Kegiatan tersebut diantaranya pameran terpadu SKPD lingkup Provinsi Jawa Timur, Kampanye GEMARIKAN di 12 Kab/Kota, gebyar GEMARIKAN 3 kali di Surabaya, Promosi Produk Hasil Perikanan 13 kali, Rapat Koordinasi FORIKAN, pemberian makanan tambahan anak sekolah, hingga Festival Ikan Jawa Timur di Surabaya.

Sebelumnya Ketua Umum Forikan Jatim, Dra Hj Nina Soekarwo pernah mengungkapkan, masih rendahnya konsumsi ikan salah satu penyebabnya adalah adanya kultur atau budaya yang menyakini bahwa makan ikan bisa menyebabkan alergi pada tubuh atau menjadi gatal-gatal. Mengatasi hal itu, perlu adanya sosilisasi dan pemahaman manfaat protein ikan yang justru dapat mencerdaskan manusia.

Kultur itu menjadikan masyarakat menjauhi mengkonsumsi ikan. Padahal, jika mencontoh masyarakat Jepang dan Korea, mengkonsumsi ikan bisa sehat cerdas. Karena, kandungan pada ikan lebih banyak proteinnya.

Untuk itu ia mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari unsur pemerintah, organisasi, LSM, akademisi dan kalangan media supaya menyosialisasikan manfaat ikan.

Konsumsi ikan nasional saat ini telah mencapai 31,6 kg/kapita/tahun. Angka itu masih jauh tertinggal dari sejumlah negara lainnya, seperti Jepang yang mencapai 140 kg perkapita per tahun, sehingga usia harapan hidup mencapai 83 tahun untuk perempuan dan 77 untuk laki-laki. “Di Jatim tingkat konsumsi ikan telah mencapai lebih dari 25 kg/kapita/tahun dan ini angka relatif tertinggi,” ujarnya.

Usia harapan hidup di Jatim, saat ini baru mencapai 71 tahun. Meski demikian, tingkat konsumsi ikan masyarakat Jatim sepanjang tahun 2011 naik dibanding 2010. Jika tahun 2010 hanya 19,2 kg perkapita per tahun, tahun 2011 meningkat menjadi 20 kg perkapita per tahun.

Sejumlah penghargaan telah diraih Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dinilai peduli terhadap percepatan kepengurusan Forikan di wilayahnya dan kampanye gemar makan ikan. Ini karena dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, kepengurusan Forikan sudah terbentuk semuanya. Nina berharap pola pikir masyarakat terhadap konsumsi ikan harus diubah. Terutama masyarakat di tingkat pedesaan. Q rac*

Jatim Tetap Jadi Percontohan Forikan Tingkat Nasional Jatim masih menjadi daerah percontohan pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) di tingkat Nasional, selain Sumatera Barat. Pembentukan Forikan di Jatim cukup cepat mulai dari tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/kota, hingga Kecamatan. Kasubdit Promosi dan Kerjasama Direktorat Pemasaran Dalam Negeri Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Innes Rahmania APi SSos MSi mengapresiasi penggerak dan motivator pembentukan Forikan di Jatim tentunya tidak jauh dari perhatian dari Ketua Forikan Jatim, Dra Hj Nina Soekarwo yang akrab disapa Bude Karwo.

Adanya langkah gerak bersama dari Provinsi, Kabupaten/kota, dan Kecamatan dalam menggeliatkan Forikan dan Kampanye Gemarikan, maka kini hasilnya pun sudah nampak yaitu konsumsi per kapita per tahun di Jatim sudah menunjukkan ke tingkatan sedang. “Untuk itu, perlu dorongan yang berkelanjutan, hingga tingkat kon-

PERKEMBANGAN FORIKAN DAERAH TAHUN 2007-2014 PROVINSI Nusa Tenggara Barat Sulawesi Barat Jambi Nusa Tenggara Timur DI Yogyakarta Riau Bengkulu Lampung Jawa Timur Bali Kalimantan Barat Sumatera Selatan Jawa Tengah Sumatera Barat Sumatera Selatan Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan DKI Jakarta Maluku Sumatera Utara Sulawesi tenggara Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Aceh Papua

TANGGAL PEMBENTUKAN 25 Mei 2007 2008 Juni 2008 11 November 2008 22 Juni 2009 14 Juli 2009 22Juni 2009 Juni 2009 Juli 2010 Juni 2010 February 2011 31 Oktober 2011 21 Oktober 2011 27 April 2011 Oktober 2011 23 April 2012 29 Agustus 2012 17 Oktober 2012 15 Mei 2012 19 Februari 2013 10 Mei 2013 Mei 2013 25 September 2013 25 Desember 2013 Agustus 2013 22 September 2014 November 2014

sumsi makan ikan menjadi tinggi,’ katanya.

Dikatakannya, posisi dan peran Forikan sebagai ujung tombak dan motor penggerak Gemarikan. Selain itu sebagai motivator, kreator, dan evaluator dalam meningkatkan konsumsi ikan yang bisa melalui lintas lembaga, profesi, dan budaya. Forikan sendiri merupakan lembaga independen dan non politik yang terus membangun sinergi dan jaringan dalam melaksanakan Gemarikan sebagai gerakan nasional. Tujuan dari Gemarikan tersebut adalah membangun kesadaran gizi individu dan kolektif masyarakat agar gemar mengkonsumsi ikan, meningkatkan demand atau permintaan atas produk perikanan sehingga diharapkan berimplikasi pada peningkatan konsumsi ikan nasional, dan meningkatkan asupan gizi yang berasal dari ikan.

Ia mengatakan, kalau saat ini memang dalam memberikan pemahaman terhadap pentingnya mengkonsumsi ikan ini terbagi menjadi kelas atas sebesar 12 persen, menengah 47 persen, dan bawah 41 persen. Untuk kelas atas, biasanya tidak mempermasalahkan harga dalam mengkonsumsi ikan, sehingga memerlukan pola promosi dengan kegiatan Gemarikan dan Forikan yang juga bekerjasama dengan lembaga dan kementerian.

“Kalau kelas menengah biasanya masih bisa diberikan pemahaman sehingga polanya sama dengan mempromosikan dan mengedukasi. Lain halnya dengan kelas bawah yang memang lebih mengutamakan rasa kenyang akan karbohidrat dibandingkan membeli dan mengkonsumsi ikan. Untuk itu polanya pada promosi, edukasi, dan progam perbaikan gizi keluarga melalui Posyandu dan Gakin,” paparnya.

Dalam kesempatan ini, ia juga menjelaskan mengenai proses pembentukan Forikan sudah dilakukan 27 provinsi di Indonesia kendati dan beberapa provinsi yang tersendat dalam pembentukan forikan hingga ke tingkat Kabupaten/kota atau tingkat kecamatan. “Untuk Banten dan Jawa Barat sebentar lagi akan meresmikan pembentukan Forikan. Sedangkan provinsi yang belum sama sekali membentuk Forikan seperti Kalimantan Utara, Papua Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara,” katanya. Sedangkan rencana Kegiatan Mendukung FORIKAN 2015 diantaranya dengan menggelar Rakor FORIKAN, Rakor Safari Peningkatan Konsumsi Ikan, Sosialisasi FORIKAN, Pameran (Indonesia Seafood Expo), Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Nasional ke 13, Promo Produk UKM di Retail Modern, dan Rapat Intern FORIKAN. Q rac

Peserta rakor sedang berebut foto bersama salah satu artis dari Master Chef Ken.

2030, FEW Jadi Incaran Berbagai Negara Pada tahun 2030, FEW (Food, Energy, and Water) atau makanan, energi, dan air akan menjadi incaran berbagai negara seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk di dunia. Nantinya dari pangan akan terjadi peningkatan sebesar 50 persen, energi sebesar 45 persen, dan air sebesar 30 persen.

Dari sisi pangan, kebutuhan ikan akan naik terus sebagaimana sumber makanan yang lain.

Untuk itulah, Indonesia harus bisa memanfaatkan seluruh potensi kekayaan lautnya untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya sebagai tantangan ke depan.

Hal itu diungkapkan Direktur Pemasaran Dalam Negeri KKP RI, Ir. Sadullah Muhdi, MBA dalam Rapat Koordinasi Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Se- Jatim di Hotel Novotel, Surabaya, Selasa (25/11). Dalam mengkonsumsi ikan, memang sangat penting untuk mencerdaskan bangsa. Untuk itulah perlunya memasukkan ikan sebagai salah satu kebutuhan pokok selain daging sapi dan daging ayam. Sebab diakui kalau saat ini tinggi badan dan IQ rata-rata masyarakat di Indonesia masih dibawah negara lain.

Menurutnya, ikan merupakan produk yang strategis dikarenakan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan sumber protein hewani lainnya, dapat diterima semua agama, potensi produksi sangat besar, secara ekonomi kandungan lokal sangat tinggi, keragaman jenis sangat tinggi dan tersedia sepanjang tahun, hemat energi, dan harganya sebagian lebih murah daripada harga protein hewani lainnya.

Dijelaskannya, keunggulan nutrisi ikan cukup banyak diantaranya protein berkualitas tinggi (asam amino lysine à daya cerna tinggi), kandungan asam lemak omega 3 (DHA & EPA) tinggi, Vitamin A, D (larut dalam lemak & cenderung stabil), mineral (Iodium, Selenium, Phospor, Besi, Calcium, Zinc, dll), rendah kalori (cocok untuk diet), dan rendah lemak jenuh (HDL pada ikan lebih tinggi). “Mengkonsumsi ikan lebih baik dan sehat” katanya.

Selain itu, ia juga mengatakan, potensi sum-

berdaya kelautan dan perikanan di Indonesia tidak sebanding dengan tingkat konsumsi ikan masyarakatnya yang masih rendah. Bahkan, kehidupan sosial ekonomi pelaku perikanan khususnya masyarakat nelayan masih termarjinalkan sehingga potensi perikanan belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk itulah, pencanangan Hari Ikan Nasional menjadi sangat strategis untuk direalisasikan sekaligus dalam rangka mendukung industrialisasi perikanan yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia.

Sedangkan Vice President I Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) Johan Suryadarma meminta pemerintah segera merumuskan masterplan industri perikanan nasional dan perbaikan pelabuhan sesuai dengan standar.

Menurutnya potensi saat ini harus dimanfaatkan Indonesia. Apalagi saat ini dalam menyerap produk perikanan sudah terbantu dengan adanya Forikan yang selalu mengkampanyekan Gemarikan, dimana dengan mengkonsumsi ikan yang sehat maka terbentuk kecerdasan. Dikatakan Johan, ada

beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penataan industri perikanan. Pertama soal bahan baku, cara menghasilkan ikan berkualitas sesuai pasar. Seperti penyediaan benur, pakan, hingga tata cara budidaya yang baik untuk mengerek volume produksi.

Kedua masalah industri pengolahan dan infrastruktur penjunjang. Dan ketiga memproses yang sesuai dengan standar kesehatan, misalnya tidak menggunakan bahan pengawet. “Kita harus belajar dari Vietnam dan India, bagaimana handling dengan cepat, prosesnya juga sehat, ikan tidak ada yang direndam dalam air agar volume naik dan penggunaan bahan pengawet berbahaya juga tidak ada. Karena dengan kualitas yang baik dan harga yang konpetitif, dunia akan melirik produksi ikan Indonesia,” kata Johan.

Selain itu, yang menjadi perhatian adalah mendorong peningkatan pasar dometik. Saat ini pasar domestik menurut Johan, masih cukup rendah, hanya sekitar 30 kilogram per kapita per tahun tingkat konsumsi ikan. Sementara negara luar bisa mencapai 40 kilogram hingga 50 kilogram Q rac per kapita per tahun atau bahkan lebih.Q

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

4 KELANA

Wabup Siap Kirim Jilbab Karyawan Indospring Gresik, Bhirawa Wakil Bupati Gresik, Drs Mohammad Qosim MSi menyatakan siap mengirim jilbab untuk sejumlah karyawan perempuan PT Indospring Gresik. Pernyataan Wabup ini seiring dengan klarifikasi PT Indospring yang menyatakan pihak perusahaan tak melarang karyawan perempuan untuk mengenakan jilbab. ‘’Manajemen kami tak melarang penggunaan jilbab, baik larangan secara lisan maupun tertulis,’’ ujar Kepala Personalia Umum PT Indospring, Dedy Kurniawan saat mengklarifikasi di Ruang Rapat Wakil Bupati Gresik, Selasa (25/11).

Pernyataan pihak manajemen PT Indospring disampaikan dihadapan Wakil Bupati Gresik, Kepala Disnaker Gresik, Ketua MUI Gresik, Ketua DMI Gresik, Ketua Muslimat Gresik, Ketua Fatayat Gresik, Ketua GP Ansor Gresik serta sejumlah wartawan dari berbagai media yang terbit di Gresik. ‘’Kami hanya menunjukkan seragam resmi Perusahaan terutama yang ada di bagian produksi.

Di bagian produksi ada 1.600 karyawan semuanya laki-laki,’’ tambah Dedy.

Pernyataan Dedy ini diperkuat Ketua PUK SPSI, Suhadak Solikin, katanya tak ada larangan bagi karyawan untuk menjalankan agama. Bahkan perusahaan menyiapkan tempat ibadah salat, serta setiap Salat Jum’at. ‘’Kami melaksanakan salat secara berjamaah dengan karyawan Grup Indospring yang lain.

Sementara Dias, Staf PT Indospring yang lain juga memperkuat pernyataan Deddy yang katanya setiap berulang tahun, pihak manajemen selalu mengadakan Istighotsah bersama Jamaah Al Hikmah.

Namun pernyataan pihak manajemen PT Indospring itu disanggah Sekretaris GP Ansor Gresik, Agus Junaedi. Bahkan, Agus sudah meminta kepada anggota dewan untuk menggelar hearing dengan pihak manajemen serta meminta pihak Indospring meminta maaf melalui media.

Menanggapi kenyataan itu, Wakil Bupati Gresik menengahi persoalan itu dengan menugaskan Disnaker Gresik untuk memfasilitasi para ketua ormas dan pers ini mengunjungi perusahaan.Q eri

Kredit UMKM Senilai Rp 3,8 M Macet Sidoarjo, Bhirawa Di akhir tahun 2014 ini, Dinas Koperasi Perindag Sidoarjo telah mencairkan kredit bergulir sebesar Rp2.035.000.000, yang diperuntukkan bagi 161 usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi sebanyak empat unit.

Kredit lunak bergulir ini diharakan, bisa mengembangkan usaha dan meningkatkan perekonomian masyarakat Sidoarjo. Pagu pinjaman kredit bergulir ini, bagi UMKM maksimal Rp50 juta dan untuk koperasi maksimal Rp100 juta.

Saat menyerahkan secara simbolis pencairan kredit lunak bergulir ini di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (25/11) kemarin, kepada sejumlah UMKM dan Koperasi, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, berpesan supaya dana itu digunakan dengan sebaik-baiknya agar usahanya maju dan berkembang.

Sementara Kepala Dinas Koperasi Perindag Sidoarjo, Feni Apridawati menjelaskan, dalam kredit bergulir di Sidoarjo ini, diakui masih saja ditemui sejumlah kendala. Seperti terjadinya kredit yang macet. ‘’Tapi Alhamdulilah, mulai tahun 2012 sampai 2014, jumlahnya terus menurun,’’ sebut Feni, didampingi Kabid Fasilitasi Pelayanan, Dana Riawati, Selasa (24/11) kemarin, disela-sela acara pencairan kredit bergulir tahap empat, di Pendopo Delta Wibawa.

Menurut Feni, tahun 2012 lalu, kredit yang macet sebesar Rp5,2 miliar. Dengan usaha keras maka tahun 2013 menurun jadi Rp4,2 miliar, dan tahun 2014 turun lagi manjadi hanya Rp3,8 milair. Semen-

tara, total kredit yang dicairkan pada masyarakat Sidoarjo, mulai tahun 2012 sampai 2014 ini, nilainya sebesar Rp58.047.500.000 dan diperuntukkan bagi 5.481 UMKM dan 233 koperasi.

Feni juga menjelaskan, untuk mengurangi kredit-kredit yang macet ini, pihaknya harus melakukan berbagai cara. Selain ditagih secara kontinyu, juga harus dilakukan dengan cara-cara pendekatan yang humanis. Misalnya, dengan mendekati nasabah, apakah mereka mempunyai keahlian yang bisa dibantu untuk dikembangkan. Harapannya, dari pelatihan yang diberikan itu, hasilnya bisa dipakai untuk menjalankan usaha dan bisa dipakai untuk mengembalikan pinjaman mereka yang macet.

Selain Dinas Koperasi, institusi lain di Kab Sidoarjo yang pada akhir tahun 2014 ini juga mencairkan kredit adalah, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) dan Badan Ketahanan Pangan (BKP). Dari BPMPKB jenis kredit diberikan pada kelompok P3EL (Pemberdayaan Perempuan dalam Pengembangan Ekonomi Lokal)dan UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera).

Sedangkan BKP (Badan Ketahanan Pangan), memberikan

ali/bhirawa

Bupati Sidoarjo menyerahkan secara simbolis kredit bergulir pada akhir tahun 2014 ini, pada sejumlah UMKM, di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (25/11) kemarin. kredit kepada pemilik penggilingan padi.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Sidoarjo, Wuwuh Setiani menyampaikan, 35 penggilingan padi yang mendapat pinjaman kredit untuk usaha diharapkan nantinya bisa berperan dalam menstabilkan harga beras di pasaran. ‘’Beras yang ada pada penggilingan padi ini jumlanya

sampai ribuan ton, ini bisa menjadi cadangan pangan, beras yang dikumpulkan di penggilingan padi ini harapkannya juga bisa mengumpulkan produktivitas petani, agar beras tak sampai dibeli tengkulak,’’ papar Wuwuh.

Kredit yang diberikan pada penggilingan padi ini sudah ada sejak tahun 2009. Penggilingan padi yang mendapat

kredit ini diantaranya setelah melihat produktivitas beras yang dihasilkan dan persyaratan yang diberikan pada BKP Sidoarjo. ‘’Penerima kredit ini diseleksi, kami tak mau memberikan pada penggilingan padi awuawu (fiktif, red), sehingga Alhamdulilah hingga kini kredit tak sampai ada yang macet,’’ tuturnya.Q ali

KUA-PPAS Tuntas dalam Sepekan

Dewan Siap Mediatori Konflik PKL - Wali kota Kota Mojokerto, Bhirawa Pasca demo ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun ke Kantor Wali Kota Mojokerto, kalangan DPRD Kota Mojokerto membuka diri sebagai mediator konflik. Dewan tak ingin memanasnya hubungan PKL Alun-alun dengan Pol PP setempat terus berkepanjangan.

Komisi III menyatakan kesiapannya sebagai fasilitator perundingan kaum pedagang dengan pihak Pemkab Mojokerto yang menemui jalan buntu. ‘’Kita siap menjadi mediator kedua belah pihak ini agar segera ada titik temu,’’ kata anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto, M Cholid Virdaus, Selasa (25/11) kemarin.

Politisi PKS ini mengatakan, kebersitegangan keduanya bakal sulit diredam tanpa solusi yang bisa diterima kedua belah pihak. Menurutnya, digiatkannya penertiban yang dilakukan petugas Pol PP terkesan sudah terlambat. Petugas melakukan aksi ketika jumlah PKL sudah menjamur. ‘’Mestinya ditertibkan sejak awal bukan ketika sudah banyak,’’ tambahnya.

Cholid mengatakan, pemerintah seharusnya membuka satu tempat untuk food court dititik keramaian. Di setiap pusat keramaian yang selalu menyedot penjual semacam PKL dan ini yang tak diantisipasi. ‘’Konsep pembangunan tempat berkumpulnya orang, tak diantisipasi dengan pembuatan pusat jajanan sehingga membuat PKL menjamur liar,’’ ujarnya.

Jadi, katanya, silahkan PKL datang ke Dewan dan kami pertemukan dengan eksekutif. Dan nantinya akan dicarikan solusi atas permasalahan yang ada.

Sehari sebelumnya, ratusan PKL yang tergabung dalam Komite Barisan Rakyat (Kobar) Mojokerto berunjuk rasa ke Balai Kota. Mereka ingin kembali diperbolehkan berdagang di alun-alun setelah diobrak Satpol PP. Mereka berdemo dengan meneriakkan tuntutan sambil mengusung spanduk dan poster. Para PKL ini mendesak Wali Kota Mas'ud Yunus agar tak mengusik para PKL dari alun-alun.Q kar

Rabu Wage 26 NOVEMBER 2014

hasan amin/bhirawa

Danrem 082/ CPYJ, Kol ZNI Suparjo dan Dr Filia Dana Tyasningsih drg MKes usai menandantangani kesepakatan kerjasama.

Korem082/CPYJ Kerjasama dengan Dua PT Mojokerto,Bhirawa Sedikitnya sudah dua Perguruan Tinggi (PT) dari 57 perguruan tinggi yang ada diwilayah Korem 082/CPYJ, sepakat untuk menjalin bekerja sama dalam melakukan kegiatan sosial atau bhakti sosial kepada masyarakat.

Kedua PT itu yakni Universitas Mayjenn Sungkono (Unimas)dan Universitas Islam Mojopahit (Unim) Mojoketo. Bentuk kerja sama yang dilakukan dalam waktu dekat ini setiap universitas menerjunkan mahasiswanya untuk Kuliah Kerja Nyata (KKN), maka anggota Korem 082 siap diterjunkaan di lokasi yang sama dalam membantu para mahasiswa. ‘’Tujuannya sama ingin membantu masyarakat, diantara fasilitas apa yang belum dimiliki, maka TNI siap membantu baik tenaga, pikiran, maupun pendanaan. Namun karena pendanaannya sangat terbatas maka dengan kerja sama dengan perguruan tinggi yang melaksanakan KKN, maka jumlahnya akan lebih banyak dan sasaran pembangunan bakal selesai,’’ kata Komandan Korem 082/CPYJ, Kol ZNI Suparjo saat memberi sambutan didepan Pembantu Rektor I Universitas Islam Mojopahit, Dr Filia Dana Tyasningsih, Selasa (25/11) kemarin.

Lebih lanjut, Kol Suparjo menjelaskan, Korem 082 mempunyai enam wilayah Kodim yaitu Kodim Mojokerto, Kodim Jombang, Kodim Kediri, Kodim Bojonegoro, Kodim Lamongan dan Kodim Tuban. Sedangkan jumlah PT-nya sebanyak 57. Semua PT ini bakal didatangi untuk silaturohmi tujuannya ingin bekerja sama dalam memberikan bantuan atau berbhakti kepada masyarakat, agar TNI benar-benar bisa menyatu dengan rakyat.

Sementara Pembantu Rektor I Unim, Dr Filia Dana Tyasningsih drg MKes, mengaku senang dengan ajakan kerja sama ini maka dalam waktu dekat segera direalisasikan.

Bahkan agar hubungan Kampus Unim dan Korem bisa lebih dekat. Unim menawari anggota Korem yang ingin kuliah di fakultas apa saja yang ada di Unim akan ada potongan biaya. ‘’Monggo kami persilahkan jika ada anggota yang ingin kuliah di Fisip malah senang. Karena kebetulan masih butuh mahasiswa banyak,’’ kata Bu Fifi panggilan sehari hari Dr filia ini.Q min

Sidoarjo, Bhirawa Untuk urusan mengefisienkan waktu, anggota DPRD Sidoarjo jagonya.

Untuk mempercepat kerja pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2015 cukup diselesaikan dalam sepekan dan langsung disahkan dalam rapat paripurna yang digelar, Senin (24/11) kemarin.

Belajar dari pembahasan tahun sebelumnya, meski sifatnya hanya kebijakan umum saja namun butuh waktu cukup lama untuk membahasnya. ‘’Setidaknya sebulan untuk membahas KUA-PPAS. Harus menguliti item anggaran dengan SKPD, dan hal itu memakan waktu berminggu-minggu,’’

kata salah satu anggota dewan. Tetapi kini demi mengejar waktu, penyelesaian KUA PPAS diselesaikan ekstra kilat.

Untuk membahas KUAPPAS harusnya dikupas per item Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), baik oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo maupun Tim Anggaran (Timgar) eksekutif. Sedangkam SKPD di Pemkab Sidoarjo itu banyak dan tak akan selesai dalam sepekan.

Terlebih anggota dewan kini masih banyak yang baru dan tak semuanya paham dalam pembahasan anggaran. ‘’Bisa jadi dipaparkan saja oleh eksekutif dan tak dibahas lebih detail. Jadi dewan tak bisa jeli dalam mengamati anggaran kare-

na tidak ada waktu,’’ tandas anggota dewan itu.

Sesuai jadwal KUA PPAS harusnya sudah disahkan Bulan Juni lalu, kemudian ditindaklanjuti dengan pembahasan nota RAPBD 2015. Namun, karena ada kendala molornya pembentukan pelantikan pimpinan dewan dan alat kelengkapan dewan, sehingga baru bisa dibahas.

Meski waktunya mendesak, harusnya dewan lebih mengedepankan kecermatan saat pembahasan. Sebab, dikhawatirkan anggaran yang diajukan Pemkab ternyata tak berpihak kepada rakyat. Padahal, jika sudah masuk KUA-PPAS sudah menjadi plafon anggaran.Q hds

Museum Mpu Tantular Uri-uri Budaya Jawi Reog Ponorogo Agar kesenian tradisional Jawa tak punah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim melalui UPT Museum Negeri Mpu Tantular telah menghidupkan atau membangkitkan kembali dengan menggelar pertunjukkan kepada masyarakat secara bergantian.

Seperti dilakukan Selasa (25/ 11) kemarin yakni dengan melakukan ‘Uri-uri Budaya Jawi’ khususnya Reog Ponorogo sebagai pagelaran khusus dalam pembukaan Festival Tantular 2014 di Halaman Museum Mpu Tantular di Jl Raya Buduran Sidoarjo.

Ketua Paguyuban seni tradisional asal Ponorogo, Syamsul Hadi mengaku sangat berterima kasih kepada pemerintah khususnya Disbudpar Jatim melalui Museum Tantular yang selalu menghidupkan kembali kesenian tradisional yang sudah langka

agar tak punah.

Menurut Syamsul, dalam kondisi jaman yang sudah modern ini, memang sangat sulit untuk mengajak masyarakat bergabung dalam kesenian tradisional.

Berbagai upaya dan inovasi dan kreasi terus dilakukan, sehingga jumlah anggota yang tergabung dalam ‘Singo Menggolo’ ada sekitar 50 personil. ‘’Padahal waktu mendirikan beberapa tahun yang lalu hanya lima orang, itupun mencari-cari orang dari teman luar kota yang masih peduli terhadap reog,’’ kenang Syamsul.

Saya berharap kepada pemerintah, hendaknya juga peduli terhadap kesenian tradisional, agar mereka tak punah. Caranya seperti ini, setiap ada kegaiatan, kesenian tradisional itu juga harus ditampilkan. Jangan hanya menampilkan kesenian modern saja, karena kesenian tradional ini juga mempunyai sejarah peradaban bangsa. ‘’Jika banyak yang banyak nanggap otomatis pemerintah juga membantu ekonomi para pemain reog ini. Karena saya telah mengajak mereka untuk bergabung kesenian, utamanya anak-anak pengangguran dan putus sekolah. Agar mereka tak bertambah nakal lagi, akhirnya kami ajak untuk bergabung,’’ ujar Syamsul yang juga sebagai Humas Polres Sidoarjo ini.Q ach*

achmad suprayogi/bhirawa

Pendiri Reog Ponorogo Singo Menggolo Syamsul Hadi SH

achmad suprayogi/bhirawa

Para SD dan SMP yang berminat terhadap kesenian Reog Ponorogo.

SURABAYA

Rabu Wage 26 NOVEMBER 2014

5

Patuhi BPK, Pengelolaan DAS Brantas Disepakati 18 Daerah Pemprov, Bhirawa Kesepakatan kerja sama pengelolaan Daerah Aliran Sungai(DAS) Brantas diteken 18 pemerintah kabupaten/kota di Jatim. menyatakan sikap dalam peningkatan kinerja. Tujuannya melaksanakan temuan BPK RI dan peningkatan pengelolaan lingkungan.

Deklarasi pernyataan sikap tersebut ditandatangani 18 orang Sekretaris Daerah kabupaten dan Kota di Gedung Binaloka Kantor Gubernur Jawa Timur, Selasa (25/11). Ada tujuh kesepakatan yang ditandatangani dalam deklarasi bersama, pertama pengelolaan DAS Brantas berdasarkan rencana Pengelolaan DAS yang telah ada berbasis ekologis dengan menetapkan daya tampung beban DAS Brantas.

Kedua, Pelaksanaan pengendalian penvcemaran air melalui instrumen izin pengelolaan Air Limbah (IPAL), ketiga, pelaksanaan pengendalian air limbah melalui pengawasan dan pembinaan, ke empat, pelaksanaan pengelolaan dan upaya pengendalian pencemaran air limbah domestik. Kemudian kelima pengalokasian pendanaan, keenam peningkatan kapasitas SDM dan ketujuh sinergi program lain dalam rangka pengelolaan DAS Brantas.

Menurut Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM, pada 2013 BPK RI melakukan audit terhadap kegiatan pengelolaan DAS Brantas yang pendanaannya dari APBN dan APBD. Dari hasil audit tersebut diperoleh enam pokok temuan diantaranya, inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran belum optimal dan penetapan daya tampung beban pencemar belum ditetapkan.

Kemudian, pengendalian limbah industri belum efektif, pengendalian melalui Izin pembuangan limbah cair (IPLC) belum memadai, pengawasan

Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM saat melakukan penandatanganan pernyataan sikap untuk bersama-sama mengelola DAS Brantas.

iib/bhirawa

ketaatan usaha dan kegiatan belum memadai serta pengendalian air limbah domestik tidak efektif.

“Terhadap hasil temuan tersebut, diharapkan semua pihak bergerak cepat.

Sebab apabila hal tersebut tidak ditindak lanjuti BPK RI akan melanjutkan dengan melakukan audit Investigasi,” tegasnya.

Deklarasi ini dibuat karena keberadaan Kali Brantas ini mempunyai peran yang sangat besar di masyarakat. Dimulai dari hulu, tengah dan hilir yang cukup besar dalam menunjang Jatim sebagai lumbung pangan nasional. Kontribusinya lebih besar 30% dari stok pangan nasional.

“Kali berantas mempunyai luas wilayah sungai 14.103 km2 atau 25 persen dari luasan Jatim dengan total panjang sungai 320 km. Untuk pengembangan wilayah sungai kali Brantas dilakukan dengan pendekatan yang terencana,

terpadu, menyeluruh, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan. Dengan melakukan sistem pengelolaan yang terpadu menjadi satu kesatuan wilayah (One River, One Plan, One Integrated management),” katanya.

Dia meminta, langkah-langkah kongkrit setelah penandatanganan ini harus melakukan pengawasan dan pengendalian pencemaran air dari sektor usaha/kegiatan perlu lebih ditingkatkan secara intensif. Disertai upaya penataan dan penegakan hukum lingkungan secara proporsional.

Langkah ke dua, segmen sungai DAS Brantas dan Hulu sampai hilir upaya yang diperlukan tidak hanya terbatas pada pengelolaan limbah domestic masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, akan tetapi pengelolaan limbah domestik ke sungai baik secara langsung maupun melalui saluran drainase.

“Melaksanakan upaya pemulihan

kualitas dan kuantitas air secara komprehensif dan berkesinambungan serta pelaksanaan pemantauan kualitas air sungai perlu ditingkatkan dengan melibatkan dinas atau instansi tekhnis terkait di kabupaten dan kota guna mengetahui perkembangan kualitas air sungai di Jatim. Hal tersebut patut dilakukan pasca deklarasi,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan MR Karlianzah menyampaikan, deklarasi ini adalah satu upaya untuk melakukan pengelolaan lingkungan yang bersih. Pengawasan tempat kegiatan usaha disekitar DAS hareus diawasi secara ketat.

“Ada mekanisme dalam pengurusan dan pengawasan ijin lingkungan di lokasi DAS Brantas. Seperti debit air berapa, retribusinya berapa yang harus diawasi oleh pemerintah setempat,” Q iib jelasnya.Q

PLPG Tuntas, 91,9 Persen Dinyatakan Lulus Surabaya, Bhirawa Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) dalam jabatan tahun ini di Rayon 114 Universitas Negeri Surabaya (Unesa) telah tuntas. Dari kuota yang diberikan oleh pusat sebanyak 6.170, 91,9 persen atau 4.738 guru telah dinyatakan lulus.

Ketua PLPG Rayon 114 Unesa, Alimufi Arief merinci, kuo-

ta PLPG diterima dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama. Kemendikbud memberikan 5.201 guru dan Kemenag 969 guru. Pesertanya untuk guru 51 mata pelajaran dari jenjang pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/ MA, dan SMK/MAK. “Pelaksanaan PLPG di Unesa berlangsung selama dela-

pan gelombang. Dan peserta berasal dari 27 provinsi dan 141 kabupaten/kota se Indonesia,” tutur Alie Mufie, Selasa (25/11).

Tingkat kelulusan dari kuota yang diberikan Kemendikbud mencapai 92,2 persen atau sekitar 4.002 guru lulus. Sementara, 340 guru atau 7,8 persen tidak lulus. Sedangkan, yang absen mengikuti PLPG berjum-

lah 705 dan status Belum memenuhi Persyaratan(BMP) sebanyak 154 guru.

Dari sisi Kemenag, dari 969 kuota guru yang diberikan, 736 dinyatakan lulus dan yang tidak lulus ada 80 orang. Peserta absen sebanyak 123, dan 30 sisanya BMP. Secara keseluruhan, persentase kelulusan di Unesa mencapai 91,9 persen atau sekitar 4.738 guru dinyatakan lu-

lus dan hanya 8,1 persen yang tidak lulus.

“Yang absen biasanya berasal dari luar pulau. Setelah kami telisik, ternyata mereka tidak ada biaya untuk pergi ke Surabaya. Dan seluruh berkas guru baik yang absen maupun BMP telah dikembalikan ke Dinas Pendidikan (Dindik) kabupaten/kota setempat,” Q tam ujar dosen Fisika ini.Q

Kerjasama dengan Jepang Hanya Pemagangan Pemprov, Bhirawa Dinas Tenaga Kerja, Transmigasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim menegaskan tidak ada kerja sama antara Jepang dan Indonesia untuk penempatan Tenaga Kerja Indonesia(TKI) di negeri Sakura tersebut.

Kepala Disnakertransduk Jatim, Dr H Edi Purwinarto mengatakan, selama ini hubungan Indonesia dan Jepang hanya sebatas program pemagangan. “Kalau ada masyarakat yang diimingi atau dirayu untuk menjadi tenaga kerja di Jepang, maka segera laporkan untuk dilakukan penindakan segera,” katanya.

Program pemagangan ke Jepang, jelas Edi, sebenarnya bisa berujung pada penempatan TKI. Namun syaratnya , kata Edi, kalau pemerintahan Jepang dalam penilaiannya terhadap peserta magang asal Indonesia baik dan berkompetensi bagus serta dedikasi kinerja sesuai standard.

“Sebenarnya virus etos kinerja, semangat, dan disiplin orang Jepang harus ditiru di Indonesia terutama di Jatim,” katanya.

Terkait hal ini Edi kembali menegaskan, masyarakat diharap tidak terjebak pada rekrutmen yang dilakukan oknum yang bisa mengirimkan tenaga kerja ke negara Jepang. Sebab, saat ini terdapat kabar informasi di Madiun terdapat perekrutan tenaga kerja untuk penempatan di Jepang.

“Kami akan terus mengejar informasi tersebut dan memastikan kebenarannya. Jika terbukti benar dan ada bukti yang jelas, maka kami akan mengejar bersama kepolisian agar bisa menangkal pelaku yang melakukan perekrutan tersebut,” tandasnya.

Sekedar diketahui, proses pelatihan magang ke Jepang harus melalui seleksi dan yang lulus bisa melanjutkan dengan proses latihan yang terdiri dari pra pelatihan, pra pemberangkatan, dan pelatihan pemantapan 1 bulan Dalam pemagangan, peserta pemagangan berhak mendapat fasilitas yang disediakan sesuai dengan ketentuan IM Japan (akomodasi dan transport), mendapat tunjangan uang saku/ gaji, dan mendapat perlindungan asuransi kecuali sakit gigi, sakit bawaan yang di derita sebelum tiba Q rac di Jepang.Q

Peringatan HKN di Jatim Tahun 2014

Gubernur Resmikan Tiga Rumah Sakit

Gubernur Jatim Dr Soekarwo mendatangani pendirian tiga rumah sakit di Jatim.

Surabaya, Bhirawa Guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Gubernur Jawa Timur, Dr Soekarwo meresmikan tiga Rumah Sakit (RS) yakni RSP Mangunharjo di Madiun, RS Paru di Pamekasan, dan RS Mata Masyarakat di Madiun. Peresmian RS milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim ini dilaksanakan bersamaan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-50 di halaman Kantor Dinas Kesehatan Jatim, Selasa (25/11).

“Pembukaan tiga rumah sakit ini diharapkan mampu memperluas dan menambah layanan kesehatan yang ada di Jatim, sehingga promotif menuju preventif bisa berjalan baik,” kata Soekarwo usai menghadiri HKN ke-50 di Dinkes Jatim.

Menurutnya, untuk meyelesaikan masalah dan membangun kesehatan, butuh kerjasama semua pihak mulai pemerintah, masyarakat hingga lembaga dan institusi yang kuat. “BPJS akan jebaol jika preventif kuratif tidak berjalan baik,”katanya.

Dikatakan Soekarwo, sebesar apapun rumah sakit rujukan seperti RSU dr Soetomo dibangun, tetap tidak akan mampu menampung seluruh masyarakat yang sakit. Yang benar adalah megoptimalkan peran dan fasilitas Puskesmas.”Banyak Puskesmas yang dilengkapi fasilitas rawat inap, ini sangat baik untuk melayani masyarakat yang ada di daerah sehingga tidak semua pasien dirujuk ke Soetomo,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Jatim, dr Harsono menambah-

Gubernur Jatim Dr Soekarwo mencoba fasilitas di stan pameran RS Paru Dungus.

Gubernur Jatim Dr Soekarwo memberikan penghargaan kesehatan kepada kepala daerah di Jatim. kan, momen ini menjadi penyemangat semua pihak, yang terlibat dalam pelayanan kesehatan masyarakat, agar terus giat membangun kesehatan minimal di lingkungan sekitarnya. “Mencegah lebih baik daripada mengobati, biasakan pola hidup sehat,” terang Harsono.

Ia berharap, komitmen pemerintah provinsi yakni memberikan palayanan kesehatan maksimal pada masyaralat, mendapat dukungan secara penuh dari semua pihak mulai dari masyarakat dan lembaga-lembaga swasta yang peduli masalah kesehatan hingga pemerintah pusat.

Istri Gubernur Jatim Hj Nina Soekarwo mencoba fasilitas di stan pameran BKMM Jatim.

Gubernur Ingatkan RS dan Puskesmas Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, mengingatkan seluruh RS dan Puskesmas agar mengutamakan pasien. Menurutnya, pertolongan atau perawatan medis kepada warga yang sakita harus didahulukan.

Soal biaya, kata Gubernur, urusan belakangan. Sebab, pemerintah memang telah mengalokasikan anggaran kesehatan, terutama untuk warga miskin. Maka, tak ada alasan bagi RS untuk mendahulukan urusan biaya pengobatan kepada pasien.

“Layani dulu pasien yang sakit. Kemudian baru menanyakan yang lain-lain. Uang bisa

Gubernur Jatim meninjau mobil rontgen paru.

dicari, tetapi rasa kemanusiaan harus dikedepankan,” katanya.

Dia mengingatkan masyarakat selalu mengedepankan kesehatan sebelum melakukan aktivitas lain, termasuk menularkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggal.

Di Surabaya, Hari Kesehatan Nasional diperýingati dengan pemberian penghargaan kepada dokter, perawat, petugas kesehatan, dan unsur masyarakat lain yang sungguhsungguh mengabdikan diri untuk kepentingan lingkungan dan kesehatan.

Menurut Gubernur, mereka yang menerima penghargaan adalah orang-orang terpilih. “Mereka, dalam perjalanan hidupnya masih peduli dan memikirkan kepentingan orang lain, utamanya untuk kesehatan dan keselamatan,” katanya.

Perlu diketahui dalam acara HKN ke 50 Gubernur Jatim Soekarwo telah memberikan sejumlah penghargaan pada kepala daerah yang selama beberapa tahun terakhir terlibat aktif dalam meningkatan pelayanan kesehatan di daerahnya, mereka adalah Walikota Mojokerto, Bupati Kabupaten Kediri, Ponorogo, Pacitan, Madiun, Ngawi, Bojonegoron Walikota Madiun, Walikota Malang, Bupati Banyuwangi, Walikota SuraQ dna baya dan Bupati Tulungagung.Q

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Keberatan UMK dari Pengusaha Ditunggu hingga 24 Desember Kota Madiun, Bhirawa Usai penetapan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penetapan UMK 2015 di Kota/Kabupaten yang ada di Propinsi Jawa Timur, Kota Madiun tidak ada kenaikan dari usulan sebelumnya. Karena itu, bagi pengusaha yang keberatan dengan penetapan UMK 2015, diberikan waktu hingga 24 Desember 2014 mendatang.

"Penetepan UMK bagi Kota Madiun dan lima daerah lain di eks Karesidenan Madiun seperti Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo dan Pacitan, terbesar dan tidak ada perubahan dari pengajuan usulan. Selanjutnya, bagi pengusaha di Kota Madiun yang merasa keberatan, diberi waktu hingga 24 Desember untuk mengajukan penangguhan," jelas Kepala Disnakersos Kota Madiun, Sudandi, kepada wartawan, Selasa (25/11).

Jika hingga batas akhir tidak ada pengajuan penangguhan atau keberatan, tambah Sudandi, maka pengusaha dianggap menyetujui UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur. Dan awal Desember nanti dilakukan sosialisasi Pergub Nomor 72 Tahun 2014 kepada pengusaha dan asosiasi, agar mereka memahami dan selanjutnya menerapkan UMK sesuai Pergub.

"Tapi sejak beberapa tahun terakhir tidak ada keberatan yang disampaikan pengusaha atas penetapan UMK. Kalau ada permintaan penangguhan, perusahaan diharuskan mengajukan alasan keberatan. selanjutnya Disnakersos melakukan evaluasi manajemen hingga kondisi keuangan perusahaan," tambah Sudandi.

Sementara itu terkait besaran UMK yang disetujui Gubernur Jatim, UMK Kota Madiun 2015 tertinggi dibanding daerah lain di eks Karesidenan Madiun. Yakni Kota Madiun Rp1.250.000, Kabupaten Madiun Rp1.201.750, Kabupaten Ngawi Rp1.196.000 dan Kabupaten Ponorogo,Magetan dan Pacitan masing-masing sebesar Rp1.150.000.Q dar

Bupati Terancam Tak Terima Gaji 6 Bulan Sampang, Bhirawa Nota penjelasan Bupati Sampang Madura Jawa Timur terhadap Raperda tentang APBD 2015, baru disampaikan ke DPRD Sampang, Senin (25/11). Keterlambatan Bupati mengajukan RAPBD ini akan berdampak pada saksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.

Penyampaian nota penjelasan Bupati Sampang KH. Fannan Hasib terhadap Raperda tentang APBD kabupaten Sampang tahun 2015, sempat molor dari jadwal yang diagendakan jam 09.00 wib, pemyampaian tersebut baru berlangsung pada jam 11.30 wib.

Bupati KH. Fannan Hasib dalam nota penjelasannya, ia menyampaikan di hadapan anggota DPRD Sampang dan sejumlah SKPD di aula paripurna Dewan, ia mengakui dan meminta maaf atas keterlambatan pengajukan RAPBD 2015, menurutnya keterlambatan pengajuan RAPBD 2015 ini disebabkan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Sampang, masih melakukan singkonisasi dari anggaran pemerintah pusat, sehingga semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masih melakukan singkronisasi.

Sementara Rahmat Hidayat sekretaris fraksi Madani DPRD Sampang, sempat memprotes terkait penyampaian nota penjelasan Bupati Sampang. Ia mengatakan sejak awal pimpinan badan musyawarah (Bamus) DPRD, menyampaikat skedul agenda pembahasan tidak sesuai kesepakatan awal di badan legislator (Banleg), kemudian keterlambatan pengajuan RAPBD 2015 oleh eksekutif dalam hal ini Bupati Sampang terhadap DPRD Sampang.Q lis

Tutup Lokalisasi PSK, Bupati Disoal Ulama Kab Malang, Bhirawa Penutupan tujuh tempat lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK), yang tersebar di enam kecamatan, di wilayah Kabupaten Malang, yang dilakukan Bupati Malang H Rendra Kresna, pada Senin (24/ 11) kemarin, telah dipertanyakan sebagian warga kabupaten setempat. Pasalnya, jika tujuh lokalisasi itu ditutup bupati, berarti saat itu ada peresmian lokalisasi di Kabupaten Malang atau memang dilegalkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.

“Sehingga dengan penutupan lokalisasi PSK dilakukan secara resmi oleh bupati, maka secara tidak langsung terkesan bahwa sebelumnya tujuh lokalisasi tersebut telah diresmikan oleh kepala daerah,” ujar salah satu ulama yang juga pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Babussalam, Desa Banjarejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang KH Thoriq Bin Ziyad (Gus Thoriq), Selasa (25/11), saat dihubungi Bhirawa melalui telepon selulernya.

Seharusnya, menurut dia, penutupan lokalisasi tidak dilakukan secara resmi, sehingga hal itu menimbulkan berbagai spekulasi masyarakat.

Karena logikanya, ada pembukaan dan ada penutupan. Artinya, tujuh lokalisasi PSK tersebut sebelumnya telah dibuka secara resmi oleh penguasa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Ini telah dibuktikan, bahwa Bupati Malang H Rendra Kresna secara resmi menutup lokalisasi PSK. Gus Thoriq menegaskan, jika penutupan lokalisasi yang dilakukan bupati itu, terkesan dipaksakan, karena dia membawa misi khusus yakni melakukan pencitraan untuk

2015 mendatang, yaitu dia akan kembali mencalonkan Bupati Malang Periode 20152010.

“Tapi yang perlu ditegaskan bukan masalah penutupan lokalisasi, namun yang utama adalah pendidikan moral. Jika masyarakat Kabupaten Malang sudah tertanam pendidikan moral, meski ada seribu lokalisasi, masyarakat kemungkinan kecil tidak tergoda untuk melakukan seks bebas di tempat lokalisasi PSK,” ujarnya.

Masalah moral, lanjut dia, jangan digiring masuk dalam rana politik, karena bila itu terjadi, maka bupati/wali kota hanya melakukan life service saja pada masyarakat. Sebab, dia tidak benar-benar melakukan kebijakan yang berpihak pada rakyat, namun berpihak pada kepentingan politik.

“Selain itu dirinya juga sangat prihatin pada penguasa Kabupaten Malang saat ini, karena masyarakat kabupaten saat ini selalu diajak pesta dan berhura-hura, serta diajak berjoget di tengah jalan raya, seperti diskotik jalanan. Sehingga hal itu telah berpotensi merubah moral dan perilaku masyarakat Kabupaten Ma-

cyn/bhirawa

Bupati Malang H Rendra Kresna saat memasang stiker penutupan secara resmi lokalisasi PSK dengan secara simbolis di lokalisasi Girun, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, pada Senin (24/11). lang,” kata Gus Thoriq.

Sebab, jelas dia, di Kabupaten Malang ini lagi trend karnaval, sehingga dalam karnaval tersebut, masyarakat disuruh joget layaknya diskotik, serta berdandan yang keluar dari adat ketimuran. Selain itu juga dalam pesta karnaval, tentunya telah mengganggu perjalanan masyarakat, karena jalan raya ditutup total.

Secara terpisah, Bupati Malang H Rendra Kresna mengatakan, Pemkab Malang melakukan penutupan tujuh

lokalisasi PSK ilegal itu, sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun 2004. Namun, dalam sekian tahun itu pihaknya telah melakukan persiapan-persiapan, agar proses penutupan lokalisasi berlangsung damai. “Persiapan yang kita lakukan itu, di antaranya mempersiapkan pada PSK dengan memberikan pelatihan keterampilan dan pembekalan rohani,” tuturnya.

Karena, lanjut dia, hampir seluruh PSK itu menginginkan hidup normal seperti masyarakat pada umumnya, sehi-

ngga mereka dibekali kentrampilan. “Penutupan tujuh lokalisasi yang sempat kita tutup secara resmi itu, bukan berarti bupati terdahulu membuka lokalisasi secara resmi.

Namun penutupan secara resmi karena berdasar pada segi keamanan dan agar berlangsung damai. Biarlah eks lokalisasi yang tersebar di enam kecamatan menjadi cerita saja, dan mari bersama-sama membangun Kabupaten Malang dengan baik, tanpa praktik prostitusi,” tandasnya.Q cyn

Wujudkan Revolusi Mental Melalui Penguatan Peran Strategis Guru Diikrarkan dalam HUT PGRI ke-69 Situbondo, Bhirawa Puncak peringatan hari PGRI ke-69 dilaksanakan oleh ribuan guru tingkat SD, SMP dan SMA se-Kabupaten Situbondo, dilapangan alun-alun Kota, pagi kemarin (25/11). Rangkaian acara dimulai dengan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan, di Jalan Pemuda, sekitar pukul 06.00 dan berlanjut dengan upacara bendera di alun-alun Kota.

Sebelum disambung dengan acara potong tumpeng, Pengurus PGRI melalui Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto, memberikan penghargaan kepada puluhan tokoh pendidikan yang telah berjasa bagi kemajuan ilmu di Kota Santri.

Menurut Ketua PGRI Cabang Situbondo, Moh. Hasyim, pengambilan tema ‘mewujudkan revolusi mental melalui penguatan peran strategis guru’ sudah sesuai dengan program

pemerintah pusat karena secara nasional dikeluarkan oleh PGRI pusat dengan disetujui Kemendikbud RI. Selain itu, uar Hasyim, tema itu sesuai dengan arahan Presiden RI agar masyarakat memperbaiki mentalnya sehingga pendidikan lebih baik. “Saat ini anggota PGRI Situbondo sebanyak 6.000. Dari angka itu, 80 persen diantaranya sudah sejahtera karena menerima sertipikasi,” ungkap Hasyim.

Lelaki yang kini masih menjabat Kabid Ketenagkerjaan Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo itu menambahkan, tanda kesejahteraan guru diawali dengan terbitnya UU tahun 2005 tentang guru dan dosen. Terbitnya UU itu, ujar dia, murni atas perjuangan PGRI secara nasional.

“Saya juga terlibat memper-

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2007, Merah Abu-abu, AG5705SR, a/n. Juri, Ds. Banjarejo, Rejotangan-T.Agung No. 1859/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Suzuki FD125XSD, th. 2005, Biru Hitam, AG2496RS, a/n. Sumarti, Ds. Trenceng, SumbergempolT.Agung No. 1860/IMB/BI-II/2014

SURABAYA KEHILANGAN STNK, MADE OFI DIA SARI, alamat Donowati 2-A / 10 Surabaya, Nopol L 6617 XT, Noka MH1JFB114CK075759, Nosin JFB1E1076509.

No. 1861/IMB/BI-II/2014

Rabu Wage 26 NOVEMBER 2014

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto saat memberikan penghargaan kepada tokoh pendidikan di Kabupaten Situbondo.

juangkan UU Guru dan dosen itu yang resmi diberlakukan sejak 6 Desember 2005. Dari sanalah berangkatnya kesejahteraan guru melalui tunjangan sertipikat. Namun demikian PGRI ini juga memiliki beban yang harus dibarengi dengan kegiatan guru secara profesional serta mengajar dan mendidik yang baik sehingga anak didik menjadi cerdas,” papar Hasyim.

Untuk bisa mensejahterakan guru sertifikasi secara keseluruhan, imbuh Hasyim, pihaknya sengaja melakukan perbaikan secara bertahap sesuai dengan anggaran keuangan dari pemerintah pusat. Contoh kongkrit lain kepedulian PGRI kepada guru, sambung Hasyim, pihaknya telah sukses mengadakan seminar nasional, yang didalamnya ditanamkan cara mendidik anak yang baik dan tidak boleh ada kekerasan yang dilakukan guru kepada anak didik.

“Soal ada anak didik yang nakal itu kewajiban Diknas dan PGRI untuk menyelesaikannya.

Ke depan kita tidak boleh membedakan siswa yang nakal dan siswa yang rajin. Melainkan sebagai tugas guru untuk menjaga kesabarannya. Yang jelas tidak boleh ada kekerasan saat melakukan revolusi mental, baik itu anak didik miskin dan orang kaya,” tegas Hasyim.

Di sisi lain, Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto, menuturkan, sejak jaman Belanda para guru sangat murni dalam melakukan penguatan kualitas pendidikan di Indonesia. Tapi setelah memperoleh kesejahteraan yang baik, sudah tidak sesuai lagi jika guru diberi julukan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Q awi

ristika/bhirawa

Deretan motor baru yang rencananya akan dibagikan kepada kades dan lurah se-Kabupaten Nganjuk sebagai motor dinas.

Pemkab Bagikan 284 Motor untuk Kades dan Kakel Nganjuk, Bhirawa Setelah lebih dari lima tahun, Kepala desa (kades) dan kepala kelurahan (kakel) menggunakan motor dinas jenis Honda Win, mulai hari ini Rabu (26/11) 284 kades maupun kakel akan berganti motor dinas. Pemkab Nganjuk telah menyiapkan Honda Megapro untuk segera didistribusikan.

Kabag Humas pemkab Nganjuk Gozali Afandi SH mengatakan, kades dan kakel akan menerima kendaraan bermotor, dan rencananya akan dibagi usai apel pagi, pukul 07.30, bertempat di halaman Pendopo Kabupaten Nganjuk. “Kendaraan dinas nantinya akan dibagikan langsung secara simbolis, oleh Bupati Nganjuk Drs H Taufiqurrahman,” kata Gozali kepada Bhirawa.

Dijelaskan, Kabaghumas sebanyak 284 sepeda motor yang akan di bagi dan terdiri atas bebek sebanyak 31motor dan sisanya kendaraan jenis sport sebanyak 253 motor. "Usia motor dinas kades dan kakel sebelumnya sudah lima tahun

lebih, jadi butuh pembaruan," terang Kabag Humas.

Menurutnya, pemberian motor roda dua ini nantinya diharapkan kinerja kades dan lurah bisa lebih meningkat, dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Sentot, Kades Sonobekel Kecamatan Tanjung Anom, yang sempat dihubungi Bhirawa menyambut baik upaya Pemkab Nganjuk yang telah memberikan kendaraan dinas operasional, walaupun hal ini dianggap terlambat dalam pemberiannya. “Saya mendukung langkah Pemkab Nganjuk walaupun terlambat, saat ini banyak kendaraan operasional kades dan lurah yang rusak,” kata Sentot, saat dihubungi melalui ponselnya.

Bahkan dirinya merasa belum yakin jika pemkab akan membagikan motor dinas, seakan tidak percaya karena aspirasi pengadaan motor dinas tersebut telah lama diajukan masing-masing kepala desa bahkan dihadapan bupati nganjuk.Q ris

Mengaku Putera Kiai Langitan, Warga Bojonegoro Tipu Warga Kalimantan Mengaku salah satu putera dari almarhum KH Abdullah Faqih, Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Langitan, Desa Widang, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Tomo (41) warga Desa Prigi, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro ?tipu warga Kalimantan. ?Penipuan yang dilakukan oleh Tomo yang mengganti namanya menjadi Kiai Yusuf mengaku pada korbannya sebagai salah satu putra mendiang KH Abdullah Faqih yang bisa mengobati beragam macam penyakit.

“Korban adalah Samadi dan Sofyan yang selama ini bekerja di salah satu proyek yang ada di Kalimantan,” kata Kasatreskrim Polres Tuban, AKP Suharyono, (24/11).

Penipuan bermula ketika mertua dari Samadi menderita sakit dan tak kunjung sembuh. Dia bersama Sofyan kemudian men-

dapatkan nomor ponsel pelaku yang mengaku sebagai orang pintar dan dapat menyembuhkan segala macam penyakit.

Setelah beberapa kali komunikasi dengan pelaku, korban kemudian memutuskan untuk pergi ke Jawa dan janji bertemu di Babat Kabupaten Lamongan yang tidak jauh dari lokasi Ponpes Langitan. “Kedua korban dijemput pelaku di Babat, kemudian diajak ke Masjid Baitur Rokim yang ada di sebelah Ponpes Langitan,” kata Suharyono.

Ketika berada di masjid, pelaku kemudian berupaya meyakinkan

korban kalau dapat menyembuhkan segala macam penyakit dengan beberapa syarat. Di antaranya adalah memberikan sedekah sejumlah uang kepada anak yatim dan dititipkan kepada pelaku. “Para korban juga diajak untuk melakukan beberapa ritual, termasuk dengan cara mengunjungi makam Kyai Abdullah Faqih untuk meyakinkan korban,” kata Suharyono.

Total dari hasil penipuan yang dillakukan pelaku adalah 8 juta rupiah. Uang ini diminta setiap kali ada ritual yang dilakukan baik untuk penyembuhan, ataupun untuk menggandakan uang sampai ratusan juta rupiah.

“Setelah sadar uang mereka tidak kembali korban melapor ke polisi, setelah kita cek korban bukan keluarga pesantren langsung kita ciduk ketika berada di rumah-

nya,” tandas Suharyono.

Sementara saat berada di Mapolres Tuban, pelaku bahkan mengaku tidak dapat membaca Alquran. Dia mengaku hanya beberapa kali mengikuti tahlil di pondok ketika KH Abdullah Faqih yang wafat tahun lalu. Menanggapi hal ini, salah satu almuni Ponpes yang tersohor pada era presiden Gus Dur, meminta pada masyarakat tidak mudah percaya kepada orang yang baru dikenal, apalagi dengan janji-janji yang tidak masuk akal.

"Semoga tersangka sadar, kami yakin, keluarga ndalem pasti memaafkan kalau tersangka minta maaf, begitu juga santri dan alumni, meski saya sendiri juga marah ketika mendengar itu," kata M Muthohar dari Desa Jadi Kecamatan Semanding Tuban.Q hud

khoirul huda/bhirawa

Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP Suharyono saat memberikan keterangan bersama tersangka pada para jurnalis di Mapolres Tuban (24/11).

JAWA TIMUR

Rabu Wage 26 NOVEMBER 2014

KILAS JATIM

Dewan Soroti Keberadaan PKL di Gedung Balai Rakyat Tulungagung, Bhirawa Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di lokasi Gedung Balai Rakyat mendapat sorotan anggota DPRD Tulungagung.

Mereka menilai keberadaan PKL tersebut lebih banyak mudharatnya daripada keuntungan yang didapat.

Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Drs Subani Sirab, Selasa (25/11), mengungkapkan keberadaan PKL di Balai Rakyat tidak lantas membuat Balai Rakyat dapat memberi pendapat asli daerah (PAD) yang besar. “Yang terjadi saat ini justru bisa-bisa Tulungagung tidak mendapat adipura lagi gara-gara adanya PKL di Balai Rakyat. Dari segi pendapatan pun sangat minim,” ujarnya.

Subani menyatakan keberadaan PKL di Balai Rakyat membuat Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso yang berada di sisi utara Balai Rakyat menjadi tidak indah dan asri lagi. “Apalagi dulu saat memindahkan PKL AlunAlun tidak mudah. Sekarang kalau ada PKL lagi di sekitar Alun-Alun kan seperti sia-sia usaha memindahkan PKL AlunAlun,” paparnya. Q wed

7

KNPI Harus Bisa Bersinergi dengan Kepala Daerah Batu, Bhirawa Sebagai wadah berkumpulnya berbagai ormas kepemudaan, Pengurus KNPI dituntut untuk mampu bersinergi dengan kepala daerah. Hal ini dimaksudkan agar KNPI bisa berbuat lebih banyak dalam pembangunan di daerah. Demikian diungkapkan Ketua DPD KNPI Jawa Timur Blegur Priambodo dalam Rakerda KNPI Jawa Timur di Hotel Kartika Wijaya Kota Batu, Selasa sore (25/11).

Lebih lanjut dikatakan, sebagai wadah berkumpulnya tokoh-tokoh muda di daerah, KNPI diharapkan mampu menjadi inspirator dan motivator bagi pemuda. Tanpa bersinergi dengan kepala daerah, maka KNPI tidak akan mengambil peran lebih besar dalam pembangunan di daerahnya.

Oleh karena itu Blegur meminta agar beberapa kabupaten/kota yang belum menggelar Musda agar segera melakukan regenerasi kepengurusan. Hal ini penting karena sejumlah daerah yang belum

menggelar Musda, secara umum aktifitasnya kurang maksimal. "Kami berharap yang belum Musda agar segera Musda. Karena tahun depan akan segera digelar Musda KNPI Jawa Timur," tegas Blegur.

Sementara itu, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko dalam sambutannya mengatakan KNPI merupakan organisasi yang sangat strategis dan posisinya sangat penting. Karena pemuda memiliki energi yang sangat kuat, ikhlas dalam berbuat, punya kemauan bekerja dengan sungguh-sungguh

150-an, kalau 70 saja yang aktif, maka itu merupakan potensi besar dalam mensupport kebijakan pembangunan," tegas ER. Oleh karena itu, ER berjanji akan meningkatkan anggaran untuk KNPI sebesar 10 kali lipat dari anggaran tahun ini.

"Saya sadar, pemuda adalah motor penggerak pembangunan. Sehingga harus diberi peran lebih untuk beraktifitas," tukas.

ER mengaku jika KNPI dan OKP melakukan kajian-kajian atas berbagai bidang pembangunan, maka akan menjadi sumbang sih yang sangat sup/bhirawa besar bagi pemerintah. "TaruhWakil Bupati Ngawi selaku Ketua DPD KNPI Ngawi didampingi walikota lah ada yang mengkaji LingBatu, ketua DPD KNPI Jatim dan Batu memukul gong saat pembukaan kungan Hidup, penanaman modal (investasi), problem sorakerda KNPI Jatim. sial, perizinan, dan kajiantanpa pamrih. energi yang luar biasa untuk kajian bidang lainnya. Semua ER mengakui saat ini KNPI membantu pemerintah daerah problem bangsa ini sebenarnya seakan kurang mendapat per- dalam melaksanakan pro- akan bisa diselesailan oleh pemuda, sepanjang dia diberi hatian, padahal kalau diberi gram pembangunan. peran lebih, maka merupakan "OKP se-Indonesia sekitar peran," tandas ER.Q sup

Ratusan Pelajar Meriahkan Deklarasi KLA di Bojonegoro Bojonegoro, Bhirawa Bertempat di kantor pendopo malowopati Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Selasa (25/11) melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) dan siap menjamin, melindungi dan memenuhi hak-hak anak di Bojonegoro.

Di mana kegiatan yang di buka langsung oleh Bupati Bojonegoro, Suyoto ini diikuti rutusan anak mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, dan SMA. Pendeklarasian Bojonegoro sebagai Kabupaten Layak Anak ini ditandai dengan penandatanganan deklarasi oleh Bupati Bojonegoro, Kapolres Bojonegoro hingga Kajari Bojonegoro.

Tak hanya itu, juga dilakukan pelepasan balon oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro, Mahfudhoh Suyoto. Sementara itu Kepala BPPKB Bojonegoro, Anik Yuliarsih mengatakan, Kabupaten Bojonegoro merupakan Kabupaten Ke 30 dari 38 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur yang telah mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten Layak Anak. “Dengan deklarasi ini, berarti seluruh elemen dan SKPD siap untuk memenuhi kriteria dan bekerja untuk mewujudkan KLA,” jelasnya.Q bas

Dewan Targetkan Pembahasan RAPBD 2015 Tepat Waktu Kabupaten Blitar, Bhirawa Pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Blitar tahun anggaran 2015 diharapkan DPRD Kabupaten Blitar bisa terlaksana dengan baik dan tepat waktu.

Hal ini seperti diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Heri Romadlon.

Pihaknya menargetkan pelaksanaan pembahasan RAPBD 2015 ini bisa berjalan dengan lancer sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. “Ditargetkan pembahasan RAPBD tahun 2015 ini bisa tuntas tahun ini dan berjalan tepat waktu,” kata Heri Romadlon.

Lanjut Heri Romadlon, sebelumnya Bupati Blitar pada tanggal 20 November 2014 lalu telah menyampaikan Nota Keuangan RAPBD tahun 2015 melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, yang selanjutnya pada tanggal 21 November 2014 menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, dan pada tanggal 24 November 2014 Bupati Blitar telah menyampaikan jawaban terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi. “Setelah semua tahaoan tersebut dilaksanakan, selanjutnya akan dilakukan pembahasan di DPRD Kabupaten Blitar,” jelasnya.

Bahkan menurutnya, nnatinya Badan Anggaran dan Komisi-Komisi akan melakukan pembahasan terhadap Rencana Kerja Anggaran (RKA) di masing-masing SKPD, dimana Pimpinan Dewan telah berkomitmen semua rangkain pembahasan itu akan dilakukan tepat waktu.Q htn

hilmi husain/bhirawa

Belasan lampu PJU di jalan pantura Kota Pasuruan tampak padam, Senin (24/11) malam. Akibatnya, jalur tersebut gelap gulita saat malam hari sehingga menggangu keselamatan pengguna jalan maupun warga.

Belasan Lampu PJU Pantura Pasuruan Padam van/bhirawa

Bupati Kediri Haryanti Sutrisno saat menjemput bayi kembar siam di RS dr Soetomo.

Bupati Kediri Siapkan Tim Monitoring untuk Kembar Siam Kab Kediri, Bhirawa Bayi kembar siam dada dan perut yang bernama Citra Fazira Ramadhani dan Nezya Fazira Ramadhani selama 16 bulan menjalani perawatan di RSU dr. Soetomo Surabaya diserahkan kembali ke Pemerintah Kabupaten Kediri dijemput oleh Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno.

Bayi kembar siam yang terlahir dari pasangan Imam Sayuti dan Endik Indahwati warga Dusun Pucung Desa Jambean RT 03/ RW 02 Kecamatan Kras Kabupaten Kediri diserahkan kembali karena tidak dapat menjalani pemisahan lantaran kedua bayi cantik hanya mempunyai satu organ jantung.

Direktur Rumah Sakit dr. Soetomo, dr.

Dodo Anondo, mengatakan dari hasil diagnosa Tim Dokter, kedua bayi tersebut tidak bisa dipisahkan karena hanya memiliki satu organ jantung, "Sehingga bayi bisa dibesarkan secara alami dan dapat tumbuh berkembang seperti anak yang normal.

Meski hanya memiliki satu organ jantung kondisi bayi sangat baik dan normal." kata dr Dodo.

Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno mengatkan akan membantu perawatan pasca kepulangan si kembar dari RSU dr.

Soetomo, serta akan membentuk tim kecil untuk memonitoring kesehatan bayi sehingga bisa cepat melakukan pertolongan.

"Kami akan memonitoring perkembangan si kembar, shingga bisa dengan cepat melakukan pertolongan jika terjadi sesuatu" terang Bupati.

Sementara Endik Indahwati ibu si kembar siam mengucapkan terima kasih kepada semua para medis RSU dr. Sotomo dan Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti yang sangat peduli kepada kami mau menjemput sendiri kepulangan si kembar ini. "Saya sangat bahagia bisa kembali berkumpul bersama keluarga dengan si kembar, juga merasa sedih anak saya tidak dapat dipisahkan," ungkapnya.

Diketahui Citra dan Nezya dirawat di rumah Sakit dr. Soetomo Surabaya selama 16 bulan , si kembar mendapatkan perawatan gratis dan semua biaya ditanggung oleh Pemerintah.Q van

Pasuruan, Bhirawa Belasan lampu penerangan jalan umum (PJU) di jalur Pantura Kota Pasuruan rusak. Kondisi tersebut tentunya berpengaruh terhadap pengendara yang melintasi jalur itu lantaran gelap gulita. Pantauan di lokasi, lampu PJU tersebut sudah padam tiga hari lalu. PJU yang tak berfungsi itu terlihat di sepanjang JL Soekarno Hatta, atau tepat mulai dari perempatan Dong8 hingga perempatan Kumala Kota Pasuruan.

Warga sekitar, Suhariyanto menyampaikan padamnya lampu PJU yang mempergunakan tenaga matahari ini, sangat membahayakan terutama bagi pengendara sepeda motor.

Apalagi di tempat PJU yang padam masih dijumpai jalan yang bergelombang.

“Kalau malam kondisinya gelap, sehingga membuat median jalan tidak terlihat.

Ditambahkan lagi jalanan yang bergelombang, ini sangat membayakan pengguna jalan. Makanya bagi pengguna jalan yang melaju di jalur ini, kami himbau agar ekstra waspada,” kata Su-

hariyanto, Senin (24/11) malam.

Hingga saat ini belum ada upaya perbaikan dari instansi pemerintahan terkait.

Iapun hanya bisa berharap agar pihaknya segera memperbaiki PJU yang padam. Semuanya itu untuk menyangkut keselamatan pengendara maupun warga sekitar.

“PJU merupakan sarana vital bagi warga. Mengingat jalur ini merupakan jalur pantura Jawa-Bali, kami mengharapkan agar PJU yang rusak atau padam ini segera diperbaiki. Semuanya demi kepentingan bersama,” papar Suhariyanto.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan, Dwi Fitri Nurcahyo menyampaikan pihaknya belum mengetahui adanya lampu PJU yang padam. Hanya saja, ia berjanji akan memperbaiki kerusakan tersebut. “Kami akan memperbaiki jika lampu PJU ada yang padam.

Memang kemarin salah satu kabel PJU rusak akibat tertabrak kendaraan,” tandas Dwi Fitri Nurcahyo.Q hil

Diterjang Puting Beliung, Puluhan Rumah Porak Poranda Satu Korban Dilarikan ke RSUD Puluhan rumah warga Desa Brodot Kecamatan Bandarkedungmulyo porak poranda akibat diterjang angin putting beliung, Selasa (25/11) sore kemarin. Bahkan beberapa rumah rata dengan tanah dan penghuninya terpaksa harus diungsikan ke balai desa.

Salah satu rumah yang ambruk itu adalah milik Suji (57). Rumah yang terbuat dari kayu itu dan menajdi tempat tinggal 3 anggota keluarga itu kondisinya rata dengan tanah. ”Alhamdulillah saya dan keluarga selamat. Saat kejadian saya dan keluarga lari keluar rumah,” ujarnya ditemui di lokasi kejadian.

Suji menceritakan, angin puting beliung yang memporak porandakan puluhan rumah warga desa Brodot terjadi sangat cepat. Disertai gerimis hujan, tiba tiba gemuruh angin datang. “Banyak warga berteriak dan langsung keluar rumah menyelamatkan diri,” tandasnya sambil menatap puing

puing rumah yag kini tidak bisa ditempati.

Hal yang sama juga terjadi pada rumah Abdul Jalil (60), hampir separuh rumahnya yang sudah berdinding batu bata ambruk. Bahkan kakek ini terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit karena tertimpa tembok. “ Sekarang korban di rawat di RSUD Jombang karena luka yang cukup parah akibat tertimpa tembok,”kata Ali mustofa Kaur Kesra Desa Brodot Bandarkedungmulyo mengatakan.

Dikatakan Ali Mustofa, jumlah rumah yang porak poranda akibat diterjang angin sebanyak 60 rumah. Rinciannya 21 rumah

berada di RT 1 RW 3 dan di RT 2 sebanyak 27 rumah. ”Yang rusak parah ambruk ada 10 rumah, dan korban berat 2 orang. Satu dilarikan ke RSUD Jombang,” imbuhnya.

Bupati Nyono Suharli bersama Kapolres AKPB Ahmad Yosep dan Komandan Kodim 0814 nampak langsung meninjau di lokasi kejadian. Orang nomor satu di Jombang ini memerintahkan agar warga yang rumahnya ambruk bisa ditampung di Balai Desa. ”Kita perintahkan agar kepala memberikan tempat pengungsian, slahkan menempati dib alai desa atau tempat yang aman lain,” tuturnya saat meninjau langsung kondisi para korban.

Bupati Nyono menjelaskan, pihak BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) sudah melakukan pendataan. Hasilnya, sebanyak 70 rumah mengalami kerusakan akibat diterjang pu-

ting beliung. "Jumlah yang rusak sebanyak 70 rumah. Rinciannya, 6 rumah rusak parah alias ambruk, sedang 64 rumah lainnya rusak," kata Nyono.

Disinggung total kerugian, Nyono belum bisa memastikan.

Alasannya, tim sedang bekerja di lapangan guna melakukan pendataan. Pihaknya hanya menegaskan bahwa seluruh rumah rusak tersebut akan mendapat bantuan dari Pemkab Jombang. "Kita upayakan seluruh korban mendapatkan bantuan. Makanya sore ini kita masih melakukan pendataan," ujar Nyono.

Di samping berjanji akan memberikan bantuan untuk pembangunan rumah yang ambruk, Bupati juga menjamin bahwa korban yang dirawat di rumah sakit ditanggung pemerintah. ”Untuk dana bencana sudah ada sebesar Rp 1 Miliar. Dan untuk yang dirawat di Rumah sakit, pasti

ramadlan/bhirawa

Salah satu rumah warga yang rata dengan tanah akibat diterjang angin puting beliung. nampak bupati Nyono Suharli bersama Forpimda meninjau rumah warga yang ambruk dan porak oranda. ditanggung pemerintah,” pungkasnya.

Selain memporak-porandakan pemukiman, angin puting beliung juga menumbangkan sejumlah pohon. Setelah amukan puting

beliung reda, warga bergotongroyong melakukan pembersihan sisa-sia bencana. Warga bersama aparat TNI-Polri juga Banser Ansor terlihat di lokasi untuk membantu warga.Q rur

EKONOMI - BISNIS

8

Rabu Wage 26 NOVEMBER 2014

Gubernur Dorong Hipmi Perluas Jaringan Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo meminta pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jatim yang baru dilantik, agar memperluas jaringan pemasaran. Sebab strategi ini sangat penting sebagai upaya penguasaan pasar dalam negeri.

“Program yang disusun oleh pengurus HIPMI harus besar dan pemimpinnya harus mampu menyolidkan seluruh anggota, agar pengembangan jaringan pemasaran bisa dilakukan secara maksimal,” kata Gubernur Soekarwo, saat meng hadiri acara Pengukuhan Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Jatim Masa Bakti 2014-2017 di Gedung Grahadi, Selasa(25/11).

Menurut Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, selain memperluas jaringan pengurus HIPMI juga perlu melakukan pembenahan infrastruktur dan suprastruktur di lingkup internalnya.

Perbaikan ini diperlukan agar keputusan yang diambil bisa sesuai dengan tujuan bersama.

Dicontohkan, melalui pertemuan one on one antar pengusaha dalam waktu empat jam bisa menghasilkan tran saksi hampir Rp100 milyar.

“Dengan terus melakukan perbaikan maka HIPMI sebagai ujung tombak ekonomi Jatim akan mampu mewujudkan cita-cita men-

jadikan Indonesia negara nomor satu di dunia,” ungkapnya.

Dijelaskan, secara makro perekonomian Jatim menunjukkan kinerja yang baik, dimana tahun 2014 sampai dengan triwulan ketiga tumbuh sebesar 6,02% lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,11 persen.

Struktur PDRB jatim sampai dengan triwulan tiga 2014 masih didominasi oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR), sektor industri pengolahan dan sektor pertanian.

Dari data tersebut, kontribusi dana pemerintah sangat kecil, hanya 5,73 persen terhadap PDRB Jatim dan sisanya swasta sebesar 94,27 persen. Hal itu menunjukkan bahwa besaran PDRB di Jatim merupakan kinerja masyarakat dan kinerja para pengusaha. Sedangkan pemerintah hanya menjadi stimulus untuk fasilitasi dana masyarakat, dan ini merupakan pola kinerja yang cukup bagus.

“Namun dari gambaran perekonomian Jatim, sektor

zainal ibad/bhirawa

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat akan melakukan sesi foto bersama pengurus HIPMI Jatim yang baru dilantik di Gedung Grahadi Surabaya. pertanian baru diperkiran pulih pada triwulan satu tahun 2015. Dan masih tingginya ketergantungan impor bahan baku dan mesin,” imbuhnya.

Pakde Karwo mengatakan, beberapa asosiasi usaha bermigrasi dari memproduksi sejumlah produk bergeser menjadi pedagang barang yang tidak diproduksi di negeri sendiri, di samping juga menghadirkan volume

impor yang kian meningkat.

Migrasi dari produsen menjadi pedagang ini diduga sangat tinggi. Terlihat dari indikator meningkatnya perab PHR dan pada saat yang sama sektor industri pertanian cenderung stagnan atau bahkan menurun.

Indikator lainnya tampak dari terus meningkatnya belanja kendaraan bermotor, gadget, aneka elektronik dan

barang-barang konsumsi lainnya. “Namun kita sendiri sulit menemukan produk dengan merek lokal,” tambahnya.

Ia berharap, HIPMI bekerjasama baik dengan pemerintah atau melalui bank yang dimiliki Pemprov Jatim yaitu Bank UMKM. Melalui Bank UMKM para pengusaha bisa mendapatkan pinjaman lunak dengan bunga hanya 6 persen, dan turn

Bank Jatim Bisa Kendalikan Anggaran Desa

Penjualan Rumah Pasca Kenaikan BBM

Kurs JUAL

BELI

USD

12,227.00

12,105.00

SGD

9,390.94

9,291.53

EUR

15,195.72

15,041.67

JPY

10,358.35

10,252.39

GBP

19,179.27

18,984.27

Sumber: Bank Indonesia ( 25 November 2014 )

RAGAM EKBIS

Harga Jual Naik, Penjualan Turun Surabaya, Bhirawa Dampak kenaikan BBM berimbas pada penjualan rumah kelas menengah (dibawah harga Rp1 miliar), beberapa pengembang mengeluh karena harga jual rumah naik, tapi penjualan mengalami penurunan drastis karena masyarakat merasa tidak mampu untuk membelinya.

Menurut Samuel Laksono, Marketing Director Damai Group yang menjadi pengelola perumah Taman Intan dan Gresik Kota Baru mengungkapkan, kenaikan harga tersebut me-

mang memberatkan bagi masyarakat yang hendak memiliki rumah. Lantaran harganya yang mulai merangkak naik sebesar 25% , saat menjelang akhir Bulan November, dan omzet penjualan pada triwulan menjelang akhir tahun memang mengalami penurunan.

“Dampak kenaikan dari beberapa hal tersebut memang sangat terasa. Sehingga keinginan masyarakat untuk memiliki rumah memang sedikit terpengaruh. Masyarakat harus menambah anggaran untuk membeli rumah dengan

Konsumsi Pertamax di Jember Meningkat Jember, Bhirawa Konsumsi bahan bakar nonsubsidi jenis pertamax di Kabupaten Jember, Jawa Timur, meningkat pascakenaikan harga premium dan solar bersubsidi.

“Terjadi kenaikan hingga 100 persen selama beberapa hari terakhir untuk pembelian pertamax,” kata Supervisor SPBU Jalan Gajahmada Jember Iwan Hendarto, Selasa (25/11).

Menurut dia, konsumsi pertamax di SPBU 5468104 biasanya sebanyak 700 hingga 800 liter per hari, namun setelah kenaikan BBM bersubsidi meningkat menjadi 1.500 liter per harinya.

“Harga pertamax mulai hari ini juga turun dari Rp10.800 menjadi Rp10.600 per liter, sehingga diprediksi konsumsi BBM nonsubsidi tersebut terus meningkat seiring dengan turunnya harga pertamax,” tuturnya.

Ia menjelaskan turunnya harga pertamax berdasarkan harga minyak dunia, sehingga Pertamina menyesuaikan harga tersebut dan pihak SPBU juga menurunkan harganya.

“Kendati terjadi peningkatan konsumsi, kami tidak sampai kehabisan stok pertamax karena distribusi BBM dari Tanjungwangi Banyuwangi ke SPBU di Jember berjalan lancar,” paparnya. efi,ant

Dishub Surabaya Minta Sopir Angkot Bentuk Koperasi Surabaya, Bhirawa Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya meminta para sopir angkutan kota (angkot) agar membentuk badan hukum, baik berupa koperasi ataupun konsorsium.

Kepala Dishub Kota Surabaya Eddi di Surabaya, Selasa mengatakan hal itu mengacu pada Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 tahun 2014 tantang Angkutan Jalan. “Kami berharap para sopir angkot di Surabaya bergerak cepat menindaklajuti regulasi tersebut,” katanya, Selasa (25/11).

Saat ini, lanjut dia, sejumlah sopir angkot yang melewati beberapa rute di Surabaya sudah bergabung dalam koperasi.

Setidaknya, saat ini sudah ada lima koperasi angkot yang beroperasi di Surabaya.

Regulasi ini juga menjadi peluang bagi Dishub Kota Surabaya untuk memperbaiki sistem angkot di Kota Pahlawan, salah satunya dengan melakukan peremajaan angkot. Diketahui, ada sebanyak 4.700 angkot di Surabaya yang berusia lebih dari 15 tahun. “Dengan aturan ini, maka tidak akan ada lagi angkot yang dimiliki perorangan.

Sebab, semua angkot akan menjadi bagian dari koperasi,” katanya. dre,ant

istimewa

Pascapenaikan harga BBM, harga rumah naik, sayangnya penjualan justru mengalami penurunan.

kelas menengah, karena daya beli yang mengalami penurunan. Tapi diharapkan pada tahun 2015 dapat kembali normal, meskipun tidak sebagus pada tahun 2013 dan 2014,” ujar pria berkacamata itu.

Sementara itu Direktur Marketing Intiland Harto Laksono selain ketiga hal tersebut yang menjadi pemicu, bahan bangunan juga ikut naik. Sehingga biaya untuk membangun rumah juga ikut mengalami pembengkakan. “ Kedepannya akan ada penyesuaian harga pada pertengahan Desember 2014.

Sehingga pengembang pun tidak mengalami kerugian.

Sedangkan untuk rumah kelas menengah kebawah, harganya masih relatif stabil meskipun permintaan untuk rumah kelas menengah kebawah terus mengalami kenaikan, namun sudah tidak seperti tahun kemarin” ujar Harto.

Dia menambahkan, harga lahan pun sudah mulai naik meskipun sudah berada kawasan pinggir Kota Surabaya, tepatnya di Surabaya Barat. Sebelumnya harga lahan sekitar Rp9 jutaRp10 juta/m2, kini sudah mencapai Rp12 juta/m2. wil

PHRI Dukung Pembebasan Visa 15 Negara Surabaya, Bhirawa Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mendukung upaya pemerintah menetapkan bebas visa kunjungan singkat untuk 15 negara. Tujuannya untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Indonesia sebanyak 450-500 ribu wisatawan.

15 negara itu adalah Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Rusia, dan Australia sedangkan 10 negara lainnya adalah negara ASEAN dan Chili, Hong kong, Makau, Moroko, Peru, serta Ekuador.

Dengan penetapan bebas visa kunjungan singkat ini pastinya tidak hanya berdampak terhadap meningkatnya kun-

jungan wisman saja melainkan juga bisa meningkatkan pertumbuhan okupansi bisnis perhotelan khususnya di Jatim.

Karena diperkirakan wisman asal Tiongkok tumbuh 20 persen menjadi 1,5-2 juta per tahun.

Sedangkan jumlah wisatawan Jepang kemungkinan stagnan pada angka 450-500 ribu orang per tahun.

“Pembebasan visa ini sangat bagus sekali bagi bisnis yang ada di Indonesia khususnya di Jatim baik bagi bisnis hotel, restauran maupun pariwisata karena akan banyak tamu man canegara yang akan berkunjung dan menikmati fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah Jatim,” ungkap Ketua Per-

offernya mingguan.

Jika ada kesulitan saat pengurusan kredit para pengusaha bisa meminta bantuan lembaga Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida). “Kemudahan kerjasama ini dilakukan untuk mendukung para pengusaha muda yang menjadi ujung tombak dalam persaingan di era kawasan ekonomi asean,” katanya.

Sementara itu, Ketua

Umum (Ketum) Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Raja Sapta Oktohari mengatakan, kebijakan-kebijakan telah dibuat utamanya untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akhir tahun 2015. Salah satunya adalah menciptakan pengusaha muda baru dengan target keseluruhan 3800 pengusaha, dengan penyebaran 100 pengusaha baru di tiap kab/kota di Jatim. Di samping itu juga program pelatihan wirausaha melalui perguruan tingggi (PT).

Ia mengungkapkan, banyak pengusaha baru yang hanya bertahan selama lima tahun, karena tidak mendapatkan support dan bantuan dari pemerintah. Tidaklah adil jika pemerintah kota/kabupaten memperlakukan biaya perizinan bagi pengusaha muda yang nota bene kebanyakan bergerak di sektor usaha mikro dan kecil dengan pengusaha besar.

“Bagi pengusaha bermodal besar, biaya perizinan mungkin tidak jadi persoalan. Tapi bagi pengusaha mikro, perizinan masih jadi kendala. Oleh karena itu, dalam berbagai kesempatan bertemu dengan pemerintah, kami tak bosan-bosannya agar pengusaha muda mendapat kemudahan dalam upaya mendukung investasi,”ujarnya. iib

himpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jatim- Muhammad Soleh, Selasa (25/11).

Ia menambahkan, selain mem berikan motivasi , inisiatif bagi wisman yang datang ke Indonesia pastinya juga akan ada timbal baliknya yakni warga Indonesia juga bisa dengan mudah berkunjung ke negara yang juga menetapkan bebas visa.

Sementara itu hotel di Jatim khususnya Surabaya sudah siap menerima para wisman yang ingin menginap dan menikmati wisata di Surabaya. “Persiapan perhotelan di Surabaya ini terbukti dengan banyaknya hotel baru yang berdiri dengan berstandar Internasional,” ujarnya. riq

Banyuwangi,Bhirawa Pemkab Banyuwangi akan mengawasi secara ketat penggunaan anggaran oleh pemerintah desa pada 2015.

Kebijakan ini seiring rencana kucuran duit APBN ke setiap desa di Indonesia, termasuk di Kabupaten Banyuwangi. Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, mengatakan tambahan anggaran dari pemerintah pusat itu harus dikendalikan dan digunakan untuk kepentingan produktif berbasis pemberdayaan masyarakat.

Ia mengatakan, kepala desa dilarang menggunakan anggaran hanya untuk pem bangunan fisik yang tidak berdampak pada kesejahteraan warga desa. “Sambil menunggu arahan pemerintah pusat tentang pengawasan dana desa ini, kami akan terapkan sistem e-Village Budgeting dan Monitoring System. Karena pemerintah pusat belum mem beri arahan cara yang efektif mengkonsolidasi pembangunan di desa,” kata Bupati Anas saat konferensi pers di ruang kerja bupati, Selasa (25/11).

Dengan e-village budgeting, Bank Jatim Tbk akan mengetahui rencana kerja tiap-tiap pemerintah desa di Banyuwangi. Jika pencairan anggaran menyimpang dari dokumen perencanaan pembangunan di desa, Anas menegaskan Bank Jatim berwenang menangguhkan pencairan. Ia mengatakan, Bank Jatim akan mencairkan duit ke desa maksimal 60 persen untuk kucuran perdana ke desa. Sisanya 40 persen kembali dicairkan bila pemerintah desa telah melampirkan SPj buat melanjutkan proyek atau program yang telah dianggarkan.

“Biasanya dana itu langsung dicairkan penuh 100 persen padahal proyek belum jalan. Akibatnya banyak proyek dan program terbengkalai, uangnya keburu dihabiskan oknum kades.

Jadi Bank Jatim bisa mengunci pencairan anggaran,” kata Bupati Anas.

Tahun anggaran 2015, Pemkab Banyuwangi mengalokasikan anggaran ke setiap

desa sebesar Rp 500an juta.

Naik ketimbang tahun 2014 sebesar Rp 300an juta tiap desa. Dana Rp 500 juta itu sudah mencakup kucuran APBN dan APBD. Adapun monitoring system akan mendelegasikan tugas bupati kepada camat untuk mengawasi pemerintah desa. Ia telah menyusun aturan pelaksana terkait pendelegasian wewenang pengawasan ini lewat peraturan bupati. “Mungkin Desember depan sudah rampung aturan pelaksananya,” ujar Anas.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, sebelumnya mengatakan sistem ini sedang tahap konstruksi trial and error yang dimulai pada awal triwulan III tahun ini. “Kami memiliki keterbatasan tenaga SDM untuk mengawasi ribuan titik sasaran penerima bantuan. Karena itu cara ini optimal untuk mengawasi tanpa harus menambah PNS,” kata Suyanto. Sistem e-Village Budgeting mengaplikasikan Open Source Software (OSS) yang memungkinkan kode program dimodifikasi. Karena itu, ia akan mengintegrasikannya dengan monitoring system dan google map berbayar. Monitoring System mengantisipasi korupsi anggaran dan mem permudah proses pengawasan pembangunan di pelosok desa se-Banyuwangi.

Lewat strategi ini, Suyanto berkeyakinan praktik lancung mark up anggaran yang kerap mewarnai program pembangunan bisa ditekan. Ia paham betul modus yang umum digunakan oknum PNS untuk mengambil untung duit program pemberdayaan dengan menggandakan Surat Pertanggungjawaban (SPj) kegiatan proyek. E-Village Budgeting menyentuh 187 desa tanpa mengikutsertakan kelurahan.

Di Kabupaten Banyuwangi terdapat 217 desa/kelurahan.

“Saya bisa verifikasi gambar proyek itu dengan google map apakah asli atau bukan. Jadi bisa mencegah penyelewengan,” ia menambahkan. nan

Pemkot Surabaya Subsidi BBM Nelayan dan Angkutan Umum Pemkot Surabaya memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebesar 50% dari kebutuhan bahan bakar yang dipakai nelayan untuk melaut dan angkutan umum. ‘’Sudah beberapa tahun ini kita berikan subsidi kepada nelayan, misalnya kebutuhan solarnya sekali melaut 10 liter maka kita subsidi 5 liter,’’ kata Risma kepada Bhirawa, Selasa (25/11).

Menurut Mantan Kabag Bina Program ini penyalurannya lewat Dinas Pertanian dan dianggarkan dari APBD. Demikian pula dengan angkutan umum.

Meski tidak ada subsidi khusus dari pemerintah pusat untuk angkutan umu sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, Pemkot Surabaya juga berencana akan memberikan-

nya juga.

Subsidi tersebut akan dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015. Menurut Risma, kenaikan harga BBM bersubsidi Rp 2 ribu memukul sektor transportasi.

Pemkot Surabaya sejatinya sudah memasukkan perubahan anggaran dalam PAK APBD 2015. Tetapi tidak berdasarkan kenaikan BBM yang mulai berlaku 18 November 2014.

Wali Kota Risma berharap angkutan kota tidak lebih dulu menaikkan tarif, karena hanya akan semakin membebani mas-

yarakat. Karena itu, ia akan mengatasinya dengan subsidi.

Ke depan, kata Risma, Pemkot akan memberikan bantuan BBM untuk angkutan kota sembari mempersiapkan proses angkutan massal berupa trem dan monorel.

Menurut Tri Rismaharini, pembahasan PAK APBD 2015 yang biasanya digelar pada pertengahan tahun, akan dipercepat pembahasannya agar subsidi BBM untuk angkutan umum dapat segera dikucurkan.

Ia menambahkan, besaran nominal subsidi BBM bagi angkutan umum, nantinya masih akan dirumuskan oleh tim anggaran, menyesuaikan jumlah armada yang beroperasi di wilayah kota Surabaya.

Demikian pula dengan upaya Pemkot untuk menstabil-

tri diana/bhirawa

Pemkot Surabaya akan memberikan subsidi BBM kepada nelayan dan angkutan umum. kan harga kebutuhan pokok, yaitu dengan menggelar operasi pasar secara rutin. Menurut Walikota perempuan pertama di Surabaya ini, hanya cara

inilah yang dianggap paling efektif untuk mengintervensi tingginya harga kebutuhan pokok, pasca kenaikan harga BBM. dre

Rabu Wage 26 NOVEMBER 2014

NASIONAL-POLITIK

KILAS NASIONAL

SBY Raih ‘Champions of The Earth’ PBB Jakarta, Bhirawa Mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono meraih penghargaan “Champions of The Earth” di bidang policy leadership untuk tahun 2014 yang dianugerahkan oleh Program Lingkungan Perserikatan Bangsa Bangsa (UNEP) di Washington DC. UNEP menilai Yudhoyono berhasil menjalankan program pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup ketika menjabat sebagai Presiden RI, demikian siaran pers Kedutaan Besar Republik Indonesia Washington DC, Selasa (25/11) kemarin.

Yudhoyono juga merupakan Presiden negara berkembang yang pertama kali menyampaikan komitmen secara sukarela untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Penghargaan tersebut diterima oleh Agus Yudhoyono, putra Yudhoyono, sebagai perwakilan dari mantan presiden yang berhalangan hadir karena memimpin pertemuan Global Green Growth Institute (GGGI) di Seoul, Korea Selatan, sebagai GGGI Assembly President dan Council Chair.

Dalam sambutan yang disampaikan melalui pesan video, Yudhoyono menyampaikan bahwa pada saat memimpin Indonesia, kebijakan pro lingkungan merupakan salah satu pilar pembangunan bersama dengan pro growth, pro poor, dan pro jobs.

Langkah konkret pelestarian lingkungan hidup ditunjukan dengan moratorium untuk melindungi hutan, perlindungan terumbu karang, dan komitmen sukarela untuk menurunkan emisi sebesar 26 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional.

“Champions of the Earth” adalah penghargaan utama yang diberikan PBB kepada tokoh-tokoh dunia yang berperan aktif dalam pelestarian lingkungan hidup.

Acara penghargaan pada 2014 dihadiri 200 undangan yang terdiri dari tokohtokoh dunia antara lain Sekjen PBB Ban Ki-moon dan Direktur Eksekutif Program Lingkungan Perserikatan Bangsa Bangsa Achim Steiner. Q ant

Presiden Diminta Revisi Surat Seskab Jakarta, Bhirawa Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo merevisi surat Sekretaris Kabinet yang melarang kementerian dan lembaga pemerintah mengadakan rapat kerja dengan alat kelengkapan dewan.

antara foto

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) bersama Menteri Perhubungan Ignasius Jonan (kiri) dan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo (ketiga kanan) saat meninjau ruang loket penumpang di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, Selasa (25/11) kemarin.

Jokowi Pantau Rencana Tol Trans-Sumatera Lampung, Bhirawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memantau rencana pem bangunan jalan tol Trans Sumatera dan jalur kereta api yang diharapkan dapat lebih mengintegrasikan dan meningkatkan konektivitas di pulau tersebut.

“Kita akan memulai tol Trans Sumatera dan kereta api Trans Sumatera tahun depan (2015),” kata Presiden Joko Widodo kepada wartawan di Bakauheni, Selasa (25/11) kemarin.

Menurut Presiden, dirinya bakal memantau antara lain dengan mendengarkan paparan dari Gubernur Lampung mengenai kesiapan tentang perencanaan pembangunan proyek tersebut.

Jokowi menginginkan pe-

rencanaan pengembangan pem bangunan terkait dengan konek tivitas dan integrasi antarkawasan berjangka panjang.

“Kita ingin melihat pengembangan 50 tahun ke depan seperti apa, 100 tahun ke depan seperti apa,” katanya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini M Soemarno meminta seluruh BUMN Karya yang terlibat pada pembangunan jalan tol Trans Sumatera memperkuat koordinasi agar sejalan dengan program percepatan pengembangan infrastruktur yang ditetapkan pemerintah.

Menurut catatan, pada Februari 2012 pemerintah melalui Kementerian BUMN mencanangkan pembangunan jalan Tol Trans Sumatera sepanjang

2.700 km yang menghubungkan Provinsi Aceh hingga Lampung dengan investasi hampir Rp300 triliun.

Secara ekonomi pembangunan jalan Tol di Sumatera masih terlalu berat sehingga disepakati untuk membangun perusahaan patungan antara Jasa Marga dan setiap pemda di Sumatera.

Tol Trans Sumatera terbagi menjadi empat koridor utama dan tiga koridor prioritas jaringan jalan tol di Sumatera.

Keempat koridor utama jaringan jalan tol itu meliputi Lampung-Palembang sepanjang 358 kilometer, Palembang-Pekanbaru 610 kilometer, Pekanbaru-Medan 548 kilometer, dan Medan-Banda Aceh 460 kilometer.Q ant

PGRI Minta Ditetapkan sebagai Organisasi Jakarta, Bhirawa Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta pemerintah menetapkan lembaga itu sebagai organisasi profesi agar perannya sebagai wadah guru dapat lebih maksimal dalam mening-

katkan kualitas pendidikan.

“Jika Kementerian Kesehatan menetapkan Ikatan Dok ter Indonesia sebagai organisasi profesi kami meminta Kementerian Pendidikan menjadikan PGRI juga sebagai wadah profesi bagi

LINTASAN

Bambang DH Ketua KONI Kota Malang Malang, Bhirawa Bambang DH Suyono, dipilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum KONI Kota Malang, periode 2014-2018, pada Musyawarah Olahraga Kota ( MUSORKOT) KONI Kota Malang, di Hotel Grand Palace Malang Selasa 25/11 kemarin.

Bambang DH yang mantan Sekkota Malang itu, mendapat dukungan 36 dari 42 cabang olahraga (cabor). Dengan begitu maka mut/bhirawa yang bersangBambang DH Suyono kutan ditetapkan secara aklamasi oleh pimpinan sidang.

Prosesi pemilihan Bambang DH, berjalan tanpa hambatan, Hadi Susanto, yang memimpin jalannya sidang pemilihan ketua KONI, hanya butuh beberapa menit saja.

Terlebih dahulu pimpinan sidang menawarkan kepada peserta Musorkot untuk mengajukan calon ketua. Sesaat kemudian pangurus cabang olahraga menyerahkan dukungan kepada pimpinan sidang.

“Ini ada surat pernyataan dukungan pencalonan dari 36 cabang olahraga, kepada Pak Bambang DH Suyono, apakah bisa diterima,”tanya Hadi kepada peserta sidang.

Setelah itu, para peserta sidang memberikan persetujuan penentuan ketua KONI Kota Malang dilaksanakan denngan azas musyawarah mufakat.”Karena hampir semua cabang mengajukan nama Pak Bambang DH Suyono, maka kita putuskan Pak Bambang sebagai ketua KONI Kota Malang periode 20142018,”tutur Hadi Susanto, disambut tepuk tangan oleh peserta..

Hadi sempat membacakan cabang olahraga yang mendukung Bambang DH Suyono, antara lain, Drumband, Arung Jeram Atletik, Panahan, Percasi, Perkemi, Taekondo, Perbakin, Popsi, Gepsi, Yudo, Persani, Perbasasi, Perserosi, FPTI, Forki, Iyodi, Baperkoppri, Pancab Kodrat, Tenis Meja, PBPSI dan beberapa cabang lainnya.

Setelah terpilih Bambang DH lantas memberikan sambutan singkat, yang intinya siap menerima amanah sebagai ketua KONI Kota Malang. Pihaknya juga berjanji untuk membawa KONI lebih maju.Q mut

9

pendidik,” kata Sekretaris Jenderal PGRI Qudrat Nugraha di Jakarta, Selasa (25/ 11) kemarin.

Menurut dia, jika PGRI ditetapkan sebagai organisasi profesi maka kemitraan dengan pemerintah yang selama ini berjalan dapat

lebih dimaksimalkan dalam upaya bahu membahu meningkatkan kualitas guru di Tanah Air. Selain itu PGRI meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melibatkan PGRI dalam membuat kebijakan terkait

dengan guru dan dunia pendidikan.

Salah satunya adalah dalam rencana pengkajian ulang kurikulum 2013 dimana sejak awal PGRI menilai ada sejumlah aspek yang perlu dievaluasi, kata dia.Q ant

“Presiden harus merevisi suratnya itu demi kepentingan mereka sendiri bukan kepentingan DPR. Kami bisa berjalan dengan anggaran yang ada saat ini, namun pemerintah tidak bisa,” kata Fadli Zon di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa (25/11) kemarin.

Dia mengatakan revisi itu dibutuhkan karena pemerintah membutuhkan persetujuan DPR dalam setiap kebijakan yang dikeluarkannya. Menurut dia, DPR merupakan lembaga yang merepresentasikan perwakilan rakyat.

“Sebaiknya pemerintah melakukan revisi terhadap (surat) edaran itu karena kalau tidak ini dianggap sebagai pengingkaran terhadap konstitusi,” ujarnya.

Dia mengatakan hak-hak DPR tidak bisa ditunda walaupun hanya satu detik apalagi satu bulan karena sudah dijamin konstitusi.

Menurut dia apabila ada yang mengingkari hak DPR termasuk meminta kepada menteri untuk tidak hadir dalam pembahasan APBNP, lalu pemerintah dapat anggaran dari mana. Fadli menekankan pemerintah harus mengikuti proses konstitusi karena sudah ada aturan main dalam menjalankan prosedur.

“Mudah-mudahan ini hanya salah interpretasi, kalau misalnya surat itu dibuat di awal bulan dan saat ini kita pada akhir bulan, kami melihatnya ada proses politik,” katanya.

Fadli menjelaskan kondisi DPR saat ini sudah kondusif karena hanya tinggal satu fraksi yang belum memasukkan daftar nama anggotanya ke alat kelengkapan dewan.

DPR Dapat Tersinggung Instruksi Presiden Joko Widodo melalui Surat Edaran Sekretaris Kabinet yang melarang menteri rapat dengan DPR dapat membuat anggota legislatif tersinggung, kata anggota DPR dari Fraksi Golkar Misbakhun.

“Kalau DPR melakukan hal yang sama bagaimana ?

Ini akan menjadi masalah besar,” katanya yang juga anggota Badan Legislasi

Fadlizon DPR di di Gedung Nusantara III DPR, Selasa (25/11).

Ia berpendapat Surat Edaran Sekretaris Kabinet itu tidak bijaksana. Bahkan berdampak buruk terhadap hubungan antara DPR dengan pihak eksekutif.

DPR, kata dia bisa melakukan hal yang sama, seperti tidak mau bahas RUU APBN Perubahan 2015, tidak mau membahas pergantian Kapolri dan Panglima TNI, serta tidak mau membahas penyertaan modal pemerintah pada BUMN. Imbas terburuk yang berpotensi terjadi akibat para menteri dilarang rapat dengan DPR berhubungan dengan perubahan nomenklatur anggaran. Pemerintah tidak mungkin dapat mencairkan anggaran sebelum DPR membahas dan menyetujui perubahan nomenklatur anggaran.

“Kalau DPR tidak membahasnya, maka pemerintah tidak dapat mencairkan anggaran tersebut. Kalau dapat dicairkan, bisa ditang kap KPK mereka,” ujarnya.

Ia mengatakan kondisi di DPR sudah mulai stabil.

Pemerintah harus melepaskan diri dari permasalahan yang terjadi di DPR. “Apa urusannya pemerintah dengan perubahan beberapa pasal UU MD3.

Kami tidak pernah ikut-ikut mengurusi urusan eksekutif,” singgungnya.

Seharusnya, kata dia, pemerintah memenuhi undangan rapat dengan komisi di DPR. Pemerintah tidak perlu ikut campur dalam permasalahan internal di DPR. Q ant

OLAHRAGA

PB PON Remaja Jamin Keamanan Sistem Online Surabaya, Bhirawa PB Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja melakukan gebrakan baru dengan menggunakan pendaftaran sistem online. Dengan sistem ini daerah tidak perlu menyerahkan berkas atlet secara manual ke panitia, namun cukup via internet. Pihak panitia juga berani menjamin kalau sistem ini aman dan tidak bisa diterobos oleh hacker untuk mengacaukan data.

Indonesia Dilumat Filipina 0-4

detik foto

Indonesia gagal meraih poin penuh pertama ketika menghadapi Filipina di matchday II AFF Suzuki Cup 2014. Malah, 'Tim Garuda' dilumat 0-4 oleh Filipina.

Pencak Silat Akan Didaftarkan ke UNESCO Jakarta,Bhirawa Pemerintah akan mendaftarkan seni beladiri pencak silat ke Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) sebagai identitas olahraga tradisional Indonesia.

“Prosesnya sementara berjalan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah wayang, batik, dan angklung akan menyusul pencak silat,” kata Asisten Deputi Olahraga Rekreasi Bambang Laksono di Jakarta, Selasa.

Laksono menambahkan ketika olahraga beladiri tradisional ini terdaftar di UNESCO akan memertegas pengakuan bahwa pencak silat berasal dari Indonesia.

“Olahraga ini (pencak silat)

adalah identitas bangsa yang harus tetap di jaga dan dilestarikan. Olahraga ini bahkan berkembang pesat hingga ke berbagai negara,” katanya.

Dia menambahkan belum lama ini telah dilaksanakan “road show” pencak silat ke sejumlah negara seperti Belanda, Bulgaria, Praha dan Spanyol, bahkan pada 12-14 Agustus lalu digelar festival bela diri Indonesia termasuk di dalamnya pertunjukan pencak silat.

“Ini bukti bahwa pemerintah serius mendaftarkan olahraga tradisional ini ke UNESCO walaupun memang butuh proses.

Pemerintah sementara mengusahakan proses itu,” katanya.

Pria berkaca mata ini menambahkan Indonesia kaya permai-

nan dan olahraga tradisional yang berkembang dan masih dimainkan dalam berbagai iven hingga saat ini.

Dia mencontohkan olahraga tradisional loncat batu di Kepulauan Nias, adu kepala di Kepulauan Bima, karapan sapi di Madura, pacuan kuda di NTT, sepak raga dari Sulawesi Selatan serta sondah-mandah permainan tradisional pulau Jawa.

Di Indonesia kata dia ada 11 olahraga tradisional yang sudah dibakukan Kemenpora yaitu egrang, gebuk bantal, terompah panjang, lari balok, tarik tambang, hadang, patok lele, benteng, dagongan, sumpitan serta gasing, dan masing-masing telah memiliki tata cara permainan.Q ant

Wakil Sekretaris PB PON Remaja Dudi Harjantoro menjelaskan, proses pendaftaran atlet melalui on line sudah dilakukan pada pertengahan november lalu. Dan hingga saat ini sudah terdata 1806 atlet dan 900 official yang akan mengikuti multievent khusus remaja yang digelar 9-16 Desember 2014 di Jatim.

“Dengan sistem pendaftaran online yang diterapkan, saya yakin PON Remaja terbebas dari pemalsuan data atlet. PB PON Remaja bekerja sama dengan ITS dalam membangun sistem pendaftaran melalui online,” kata Dudik Harjantoro di saat ditemui di Kantor Dispora Jatim Jalan Kayoon Surabaya, Selasa (25/11).

Dijelaskan, langkah awal pendaftaran melalui online mempermudah akses pendaftaran. Beda dengan pendaftaran melalui manual, yang menghabiskan energi dan biaya. Jika ada kesalahan, tidak perlu harus balik ke daerahnya.

“Banyak Provinsi yang berterimakasih kepada kami. Sebab, kami juga membantu mereka yang mengalami kesulitan ketika akan mendaftarkan atletnya, seperti Papua Barat dan Sulawesi Utara (Sulut),” ujarnya.

Selain Papua Barat dan Sulut, lanjutnya, ada dua Provinsi lagi yang sempat mengalami kesulitan mendaftarkan atletnya. Yaitu, Aceh dan Papua. Namun, setelah dibantu cara pendaftarannya, mereka akhirnya bisa menyelesaikan pendaftaran seluruh atletnya.

“Sekarang sudah lengkap 34 Provinsi yang mendaftar. Semuanya selesai tanggal 15 nopember kemarin. Sampai sekarang belum ditemukan ada daerah yang memalsukan data atlet. Kalau ada yang memanipulasi tidak bisa, karena ada teknisnya sendiri,” tuturnya.

Sementara itu dihubungi melalui telepon genggamnya, Ressa yang selama ini membangun sistem pendaftaran online berani menjamin program ini tidak bisa ditembus oleh hacker.

Bahkan ia mengaku sudah memperkuat software untuk tidak mudah ditembus. “Sistem ini kami rancang untuk mempermudah pendaftaran atlet,” kata pria yang juga dosen di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) itu. Q wwn

10

Rabu Wage, 26 NOVEMBER 2014

SETAHUN PEMERINTAHAN Drs Ec Nyono Suharli - Hj Munjidah Wahab

Komitmen Pemkab Hasilkan Petani Berprestasi Nasional Komitmen Pemerintah Kabupaten Jombang untuk membangun kelembagaan petani yang kuat, mandiri dan berprestasi , kini membuahkan hasil . Ini dibuktikan dengan dua penghargaan tingkat nasional yang diraih para petani tahun 2014. Dua penghargaan itu diraih Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Pojok Kulon, Kecamatan Kesamben dan P4S (Pusat Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya) Plandaan Madani, Kecamatan Plandaan.

G

apoktan Desa Pojok Kulon mendapat predikat terbaik nasional untuk kelompok tani berprestasi. Sedangkan P4S Palndaan Madani, Kecamatan Plandaan dinobatkan sebagai terbaik nasional untuk kelas pemula lembaga pendidikan dan pelatihan pertanian.

Sebagai penghargaan atas prestasi yang diraihnya, Hudi, Ketua Gapoktan Pojok Kulon dan Solekan, Ketua P4S Madani mendapat kesempatan bertemu presiden, menteri dan para wakil rakyat di DPR RI. Mereka tidak sekadar datang, namun diberi kesempatan memaparkan hasil karya yang mengantarkannya meraih prestasi terbaik nasional.

“Dengan predikat sebagai yang terbaik nasional, pasti nantinya banyak tamu dari daerah lain yang datang untuk magang ataupun sekadar studi banding. Karena itu, saya minta Dinas Petanian untuk terus malakukan pembinaan, sehingga apa yang mereka raih benar-benar bisa dirasakan masyarakat dan ilmunya bisa ditularkan kepada para petani lainnya,” tutur Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko.

Bupati juga berharap, prestasi itu bisa ditularkan ke kelompok petani yang lainnya, sehingga Jombang yang mayoritas penduduknya petani ini bisa merasakan manfaatnya dan pada gilirannnya masyarakat akan semakin sejahtera. Visi Jombang Sejahtera untuk Semua benar-benar bisa membumi, termasuk dirasakan para petani Jombang.

Diraihnya predikat terbaik nasional oleh kedua lembaga pertanian ini memang tidak lepas dari kiprah mereka selama ini. Gapoktan Pojok Kulon Kesamben adalah Gapoktan percontohan di Kabupaten Jombang yang sering menjadi acuan bagi kelompok petani lain, terutama untuk mengembangkan agribisnis. Gapoktan Pojok Kulon ini mampu menyediakan berbagai

kebutuhan anggotanya, melalui fasilitasi kelompok.

Misalnya, menjelang musim tanam tiba, anggota kelompok tani tidak kesulitan mendapatkan modal. Begitu juga ketika panen raya, harga jual hasil pertanian tidak sampai jatuh karena dibeli sendiri oleh Gapoktan.

Selain itu, anggota Gapoktan juga bisa melakukan simpan pinjam, menyewa alat mesin pertanian dan perdagangan yang dikelola bersama. Karena itu, keberadaan Gapokta benar-benar memberi manfaat luas kepada warga Desa Pojok Kulon, karena keuntungan yang didapat juga dibagikan lagi kepada anggota melalui sisa hasil usaha (SHU).

Berbeda dengan Gapoktan Pojok Kulon, P4S Madani Kecamatan Plandaan berhasil meraih prestasi terbaik nasional, karena kiprahnya dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia para petani. Peningkatan SDM petani itu dilakukan melalui berbagai pelatihan, magang maupun kursus singkat yang diselenggarakan P4S Madani.

Meskipun usianya masih relatif muda --P4S Madani Plandaan berdiri tahun 2010, namun soal kiprahnya sudah tidak diragukan lagi. Sebab, P4S Madani ini sudah bekerjasama dengan berbagai instansi untuk kegiatan magang.

Perguruan tinggi, BUMN, instansi pemerintah pusat maupun daerah seringkali mengajak P4S Madani untuk menyelenggarakan pelatihan.

Lembaga pertanian ini mempunyai kepiawaian mengembangkan pertanian untuk daerah marjinal.

Hadi Purwantoro, Kepala Dinas Pertanian Pemkab Jombang menyampaikan harapannya agar Gapoktan Pojok Kulon, Kecamatan Kesamben tetap menjaga prestasinya dan bisa menjadi contoh bagi kelompok tani yang lain.

“Kita akan terus mengembangkan dan meningkatkan prestasi Ga-

Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko menerima Ketua Gapoktan Pojok Kulon, Hudi yang terpilih sebagai Gapoktan terbaik nasional nasional dari Kementerian Pertanian sebelum bertolak ke Jakarta.

poktan yang lainnya di Kabupaten Jombang, tentu dengan ciri khas dan kelebihannya masing-masing,” katanya.

Gapoktan Pojok Kulon dengan memadukan kegiatan hulu hingga hilir, mampu meningkatkan taraf ekonomi warga desa. Sedangkan P4S Madani Plandaan dengan berbagai kegiatan magang dan pelatihannya memberikan sumbangan yang besar bagi peningkatan SDM petani. Kedepan ia berharap ada kelompok tani ataupun gabungan kelompok tani lainnya mampu meraih prestasi terbaik, yang mampu mengharumkan Kabupaten Jombang.

“Syukur-syukur bisa mewakili Jombang ke pentas regional maupun nasional. Saya yakin masih banyak Poktan atau Gapoktan di Jombang yang mampu meraih prestasi terbaik dan akan mengharumkan Kabupaten Jombang,” jelas Hadi Purwantoro penuh optimis.  rur *

Solekan, Ketua P4S Plandaan Madani ketika menerima pernghargaan dari Menteri Pertanian sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan pertanian tingkat pemula.

KBK Si Aktif Juara Jatim KELOMPOK Budaya Kerja (KBK) Si Aktif dari Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Jombang meraih penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jatim.

KBK yang dibentuk Disperta ini merupakan kelompok kecil yang bertugas melakukan kajian lapang secara ilmiah terhadap permaslahan yang dihadapi para petani.

Dari hasil kajian itu kemudian KBK memberikan rekomendasi untuk mengatasinya sekaligus mengawal pelaksanaan kebijakan para pejabat berwenang dalam mengatasi permasalahan lapang yang menjadi prioritas pemecahan.

Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko didampingi Kepala Dinas Pertanian, “Itulah antara lain tugas Hadi Purwantoro dan Kepala Inspektorat I Nyoman Swardana usai menerima KBK si Aktif yang dibentuk Dis- penghargaan dari Gubernur Jatim, Dr Soekarwo untuk bidang pelayan publik. perta dalam rangka melakukan kajian lapang secara ilmiah,” biasaan para petani menggenangi langsung oleh Gubernur Jatim Dr jelas Rudi Priono yang memimpin tanamannya dengan air. Selain Soekarwo yang lebih dikenal dengan langsung kelompok kecil ini. itu, para petani salah pilih dalam Pakde Karwo, Selasa 18 Nopember Ia memberi contoh tentang me- menggunakan varietas yang tidak lalu. Penyerahan penghargaan tode melawan hama wereng yang tahan terhadap serangan wereng. disaksikan langsung Menteri Pemternyata hingga sekarang masih ban- Beberapa hal tersebut menyebabkan berdayaan Aparatur Negara dan yak dikeluhkan para petani, termasuk hawa wereng berkembang cepat Reformasi Birokrasi, Yudi Chrisnandi di Jombang. Menurutnya, dari hasil dan leluasa menyerang tanaman serta seluruh Bupati, Wali Kota se penelitian lapangan dan kajian yang petani.

Jatim. dilakukan KBK si Aktif, ternyata untuk Bupati Jombang, Nyono Suharli Karena itu, KBK si Aktif menawarmengeliminir serangan hawa wereng kan penggunaan jamur beauveria Wihandoko, sangat antusias meneada bebeberpa metode yang bisa bassiana untuk mengastasinya. rima penghargaan dari gubernur dilakukan.

Solusinya ini dinilai lebih ramah ling- tersebut. Menurutnya, penghargaan Diantaranya adalah dengan me- kungan dan sejalan dengan program yang diterima ini merupakan bukti tode jamur beauveria bassiana. pembangunan pertanian berkelanju- komitmen Pemkab Jombang daJamur ini merupakan musuh alami tan yang dicanangkan pemerintah. lam membangun pertanian yang bagi hama wereng. Dalam dunia Metode ini juga tidak merusak ling- berkelanjutan. Yakni, membangun pertanian dikenal dengan istilah kungan karena menggunakan musuh pertanian tidak semata-mata mengeagens hayati atau musuh alami. alami alias agen hayati. jar produktivitas pertanian tapi juga Beauveria bassiana merupakan jaPaparan KBK si Aktif ini menarik memperhatikan keseimbangan ekomur yang mampu berkembang biak perhatian tim juri dalam ajang Lomba sistem dan lingkungan. dengan menginfeksi wereng batang Gelar Budaya Kerja yang dilakukan “Dalam pembangunan pertanian coklat dan beberapa hama lain.

Biro Organisadi Provinsi Jatim di kedepan mutlak diperlukan konsep Diungkapkan, pada kondisi lem- Kota Kediri Jawa Timur. Karena itu, berbasis ramah lingkungan untuk bab tetapi cukup sinar matahari presentasi KBK si Aktif ini dinobat- menopang pertanian berkelanjutan. menjadikan ekosistem sangat men- kan sebagai terbaik kedua se Jatim. Ekosistem yang seimbang, dimana dukung perkembangbiakan wereng. Hal ini sejalan dengan visi Dinas Per- rantai makanan bisa berperan deIni biasanya disebabkan pada kon- tanian yang mengarahkan pemban- ngan baik akan mengurai berbagai disi iklim yang basah di area lahan gunan pertanian secara berkelanju- resiko hama penyakit dalam kegiatan pertanian. “Sebenannya hal ini bisa tan dan ramah lingkungan. budidaya pertanian. Dan, semuanya diminimalisir dengan jarak tanam Event tingkat propinsi ini diikuti 60 ini sudah kita terapkan di Jombang yang lebih lebar antara 25 x 30 cm,” tim KBK Kabupaten/Kota se Jawa melalui Dinas Pertanian yang mengtandasnya.

Timur. KBK si Aktif meraih pering- kampanyekan program itu kepada Masalah lain yang sering memicu kat kedua dalam ajang lomba pe- para petani,” jelas Bupati Nyono. berkembangnya wereng adalah ke- layan publik. Penghargaan diberikan  rur *

Bupati Kawal Langsung Persiapan Musim Tanam PERHATIAN Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, terhadap para petani patut diacungi jempol. Betapa tidak, di tengah beberapa daerah lain mengalami krisis pangan yang ditandai penurunan produksi tanaman pangan di daerahnya, Kabupaten Jombang justru terjadi sebaliknya.

Jombang tetap eksis dan produksi tanaman pangan masih menunjukkan tren positif, bahkan melebihi target.

Dari data yang ada di Dinas Pertanian, komoditas tanaman padi tahun 2014 ditargetkan 430.228 ton, capaian produksinya ternyata bisa sampai 430.561 ton. Capaian produksi melebihi target yang sangat signifikan terjadi di komoditas jagung, yakni dari target 166.969 ton berhasil diproduksi sebesar 214.266 ton. Pencapaian itu merupakan buah konsistensi Pemkab Jombang terhadap pertanian.

Dan, keperpihakan bupati terhadap petani itu sekali lagi ditunjukkan bukan sekadar dalam tataran kebijakan, tapi juga pelaksanaan di lapangan. Misalnya, bapak dua putrid ini mengawal sendiri saat merencanakan musim tanam tahun depan.

Bupati memimpin sendiri Rakor Persiapan Masa Tanam 2014-2015 di Pendopo Pemkab.

Rakor dihadiri kelembagaan petani seperti Poktan, Gapoktan serta petani pemakai air (HIPA) se Kab. Jombang, juga para kepala SKPD terkait.

Menurut bupati, rakor ini sangat penting dilakukan demi mewujudkan produktifitas para petani agar hasil yang didapat sesuai dengan target yang diharapkan. Karena itu, salah satu tujuan dilaksanakan Rakor Persiapan Musim Tanam ini adalah untuk mengevaluasi yang sudah dilakukan pada tahun sebelumnya.

“Untuk mencapai target produksi pangan secara maksimal, sangat dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, seperti unsur perbankan, distributor pupuk dan juga para petani itu sendiri.

Dukungan ini begitu sangat penting untuk men-

capai target yang kita tetapkan. Tanpa adanya dukungan, mustahil target bidang pangan yang bersumber dari pertanian akan tercapai sekalipun pemerintah daerah sudah membuat regulasi sebaik mungkin,” katanya mengingatkan.

Karena itu, bupati berharap rakor ini benar-benar bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk berkoordinasi dengan semua elemen pertanian.

Sebab, target produksi pangan pada tahun 2015 nanti akan ditingkatkan.

Sukses dan tidaknya produktifitas pertanian sangat besar dipengaruhi oleh irigasi, selain cuaca atau musim tentunya. Kelembagaan seperti HIPA juga sangat berperan dalam merealisasikan target produksi pangan di Kabupaten Jombang.

Secara khusus, Bupati Nyono Suharli juga mengapresiasi penghargaan demi penghargaan yang diraih Dinas Pertanian dan para petani di Jombang. Ia berharap prestasi ini terus dipertahankan dan diikuti bidang yang lainnya, sehingga misi Jombang Sejahtera untuk Semua bisa segera diwujudkan dan dirasakan seluruh masyarakat.

“Dinas Pertanian, selaku leading sektor bidang pertanian, sekaligus pembina Gapoktan, Poktan maupun lembaga pertanian lainnya sukses meraih prestasi luar biasa tahun ini. Banyak penghargaan diraih baik tingkat provinsi maupun nasional. Saya minta prestasi itu dipertahankan dan menjadi penyemangat untuk terus berkarya dan mengabdi kepada masyarakat. Jangan cepat puas dengan apa yang sudah dicapai,” tutur Bupati Nyono Suharli mengingatkan.

Kepala Dinas Pertanian, Hadi Purwantoro dan Kepala Dinas Pengairan, Hari Utomo selaku dinas teknis yang berhubungan langsung dengan kepentingan pertanian, menyatakan kesiapannya untuk mendukung program bupati tersebut. Mereka siap mengamankan target produksi tanaman pangan pada musim tanam 2014-2015, sebagaimana diputuskan dalam rakor. rur * Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko usai memimpin langsung rapat koordinasi persiapan musim tanam 2014-2015 di pendapa kabupaten, memberikan piagam penghargaan kepada para petani berprestasi.

Rabu Wage 26 NOVEMBER 2014

SAMBUNGAN

11

Ditolak Apindo, Gubernur Tegaskan UMK 2015 Final

Panwaslu Terancam Absen, Legalitas 16 Pilkada Jatim Dipertanyakan Tak Ada Kejelasan,

l Sambungan hal 1

kalau ini sampai terjadi maka patut dipertanyakan tentang legalitas dari Pilkada tersebut. Apalagi Jateng sendiri hampir menyelesaikan proses rekutmen Panwaslu untuk Pilkada Desember 2015,’’tambah Andreas yang ditemui di kantornya, Selasa (25/11).

Pada 2015 nanti, ada 16 bu­ pati/wali kota yang akan berakhir masa jabatannya. Daerah-daerah tersebut yani, Kabupaten Ngawi, Lamongan, Ponorogo, Kediri, Situ­ bondo, Jember, Gresik, Trenggalek, Mojokerto, Banyuwangi, Sumenep, Malang, Sidoarjo, Kota Blitar, Surabaya dan Pasuruan. Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum (Adpum) Setdaprov Jatim Suprianto mengatakan dalam Pilkada 2015 mulai dari wakil gubernur, wakil bupati dan wakil wali kota akan dipilih langsung oleh gubernur, bupati atau wali kota yang terpilih. “Wakil kepala daerah tidak lagi menjadi satu paket dengan kepala daerah.

Wakil-wakil tersebut nantinya akan dipilih atau diangkat oleh kepala daerah masing-masing baik dari birokrasi ataupun dari luar birokrasi,” kata Suprianto.

Diakui Andreas tiga min­ ggu yang lalu, tepatnya awal November 2014 Bawaslu RI telah melayangkan surat ke Bawaslu Jatim untuk segera melakukan rekrutmen Panwaslu. Akan tetapi dalam perjalanannya ternyata ditemukan adanya penyelewen­ gan anggaran dana hibah, yang membuat Sekretariat Bawaslu Jatim diperiksa berikut para komisionernya. Imbasnya kinerja Bawaslu Jatim terganggu.

Bagaimana jika ditunjuk Plt selama masih ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Jatim ke Bawaslu Jatim agar tidak ada

besaran UMK 2015 Kota Surabaya sebesar Rp 2.710.000. Nilai ini lebih besar dari UMP (Upah Minimum Provinsi) Jakarta yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebesar Rp 2.700.000.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jatim Nomor 72 Tahun 2014 pada 20 November 2014, besaran UMK wilayah ring satu selain Kota Surabaya adalah, Kabupaten Gresik sebesar Rp 2.707.500, Kabupaten Sidoarjo senilai Rp 2.705.000, Kabupaten Pasuruan Rp 2.700.000 dan Kabupaten Mojokerto Rp 2.695.000.

Sedangkan empat daerah yang memiliki nilai UMK terendah di Jatim yaitu dipegang Kabupaten Ponorogo, Pacitan, Trenggalek dan Magetan. Empat daerah di wilayah selatan Provinsi Jatim ini mempunyai nilai UMK sebesar Rp 1.150.000.

Tingginya besaran UMK ini tentu saja langsung diprotes para pengusaha melalui Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Ja­ tim. Apindo menyatakan keberatan terhadap UMK itu. Mereka hanya sanggup membayar Rp 2.403.000 atau 11 persen dari UMK sebe­ lumnya.

Bendahara DPD Apindo Jatim Tony Towoliu mengatakan ditetapkannya UMK Kota Surabaya Rp 2.710.000 jauh melebihi kemampuan para pengusaha. Kemampuan pengusaha membayar UMK maksimal han­ ya 11 persen kenaikannya dari UMK sebe­ lumnya. Dengan nilai UMK Rp 2.710.000, berarti UMK Surabaya naik antara 23,2 persen dari UMK 2014 atau lebih dari sep­ aro kemampuan pengusaha.

“Karena kemampuan Apindo cuma 11 persen, maka tidak tahu nanti siapa yang membayari kekurangannya,” tegasnya.

Jika tetap dipaksakan, pihaknya, kata Tony khawatir para pengusaha akan merelokasi industri dan perusahaan dari wilayah ring satu ke wilayah di pinggiran Jatim, seperti Madiun dan Nganjuk maupun pinggiran Jateng yang nilai UMK-nya lebih rendah dan kondusif.

Meskipun menolak, menurut Pakde Karwo, Pemprov Jatim tetap akan mengajak pengusaha untuk bisa menerima UMK itu. “Akan kita rayu mereka agar mau menuruti keinginan buruh dengan membayar UMK tersebut,” katanya.

Dijelaskannya Pemprov Jatim juga memiliki mekanisme sendiri bila ada pen­ gusaha yang keberatan, yakni meminta penangguhan. Tapi, pemprov akan melaku­ kan audit terhadap perusahaan tersebut apakah layak atau tidak. “Kita audit nanti perusahaan tersebut,” ujarnya.

Mantan Sekdaprov Jatim ini tidak mem­ bantah bila ada perusahaan yang melaku­ kan kesepakatan dengan buruh untuk menetapkan besaran gaji di perusahaan tersebut. Cara itu, salah satu alternatif yang ditempuh perusahaan dan buruh.

“Silakan saja, asal ada kesepakatan pengu­ saha dengan buruh,” katanya. n iib

2015, Bus Gratis dari Bandara Jember ke Lokasi Wisata l Sambungan hal 1

menyangkut jalan, jembatan penghubung maupun fasilitas lain.

Kepala Dinas Perhubungan Isman Sutomo meminta bantuan sepuluh bus dari peme­ rintah pusat untuk kepentingan wisata dan pemandu moda dari Terminal Tawang Alun ke bandara. “Mudah-mudahan direstui. Saya harus paparan di Badan Sistem Transportasi Perkotaan soal ini. Nantinya ticketing di bawah tarif umum, karena ada subsidi,” katanya.

Bandara Notohadinegoro akan makin berkembang, jika sejak 1 Desember 2014 ada dua kali penerbangan dari Surabaya ke Jember. “Pada 2015 kemungkinan ada pener­ bangan ke Bali,” kata Isman. Pemkab Jember menganggarkan Rp 2,8 miliar dalam APBD 2015 untuk pengadaan lampu bandara.

Tolak Pengajuan Anggaran Sementara itu Komisi D DPRD Kota Malang menolak pengajuan anggaran pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk bus pariwisata yang disodorkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dis­ budpar) Kota Malang di RAPBD 2015. Tak tanggung-tanggung, dana yang diajukan Pemkot Malang mencapai Rp 400 juta.

Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Hadi Susanto mengatakan, alasan dewan mencoret pengajuan anggaran ratusan juta rupiah tersebut lantaran peruntukannya dinilai tidak jelas. “Hingga saat ini kami masih belum tahu bentuk bus pariwisata milik Pemkot Malang seperti apa, tiba-tiba ada pengajuan pendanaan BBM Rp 400 juta di RAPBD,” ujar Hadi Susanto.

Menurutnya, sebelum mengajukan angg­ aran operasional BBM, seharusnya Pemkot Malang menyampaikan terlebih dahulu ka­ jian lingkungannya. “Saat hearing dengan dewan, Pemkot Malang menyatakan bahwa bus pariwisata untuk hotel, padahal hotel pasti sudah punya fasilitas transportasi sendiri. Seharusnya bus pariwisata untuk wisatawan yang berkunjung ke Kota Ma­ lang,” kata politisi PDIP tersebut.

Pengadaan bus pariwisata, sambung Hadi, merupakan sumbangan CSR. Namun hingga kini dewan masih belum tahu perjanjian hibahnya karena belum keluar “Seharusnya perjanjian dengan pihak pemberi CSR disele­ saikan dulu, baru anggaran operasionalnya kami setujui,” tandas Hadi. n efi, mut

Bantuan Desa l Sambungan hal 1

pat komunitas kantong kemiskinan yang harus diperhatikan dan ditangani khusus untuk mendapat bantuan. “Komunitas itu di antaranya komunitas pengangguran, komunitas nelayan, komunitas petani, serta komunitas buruh. Apanila ke empat komunitas ini diperhatikan dan ditangani dengan sungguh-sungguh, maka kesenjan­ gan sosial selama ini akan terselesaikan,” kata Gus Ipul, demikian dia biasa dipang­ gil. n hil

l Sambungan hal 1

kekosongan Panwaslu? Menurut Andreas hal itu tidak bisa dilaku­ kan karena memang tidak ada aturan yang mengatur soal Plt. Untuk itu, pihaknya dalam waktu dekat pihaknya akan menghadap Gubernur Jatim dan DPRD Jatim untuk mencari solusi memecahkan memecahkan masalah tersebut.

Sementara itu, anggota Bawas­ lu Jatim Divisi Hukum Sri Sugeng menegaskan sesuai Permendagri Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Pemilukada, disebutkan jika Ketua Bawaslu Jatim tidak bisa ikut mengelola anggaran. Kalaupun ada kebutu­ han di antaranya terkait rekrut­ men hingga pada pengumuman, semuanya dilakukan oleh Sekre­ tariat Bawaslu Jatim. Maka oto­ matis, kalau Sekretariat Bawaslu Jatim terjerat kasus pidana, maka otomatis semua kinerja Bawaslu akan berhenti total. ‘’Melihat kenyataan tersebut, jelas harus ada kebijakan yang me­ mungkinkan agar ada rekrutmen Panwaslu di 16 kab/kota agar da­ lam Pilkada Jatim nanti tidak ada kekosongan posisi pengawasan.

Kalau sampai Panwaslu tidak ada, maka legalitas Pilkada Jatim akan dipertanyakan,’’tambahnya.

Seperti pernah diberitakan Bhirawa sebelumnya, Polda Jatim tengah membidik dugaan korupsi dana hibah di Bawaslu Provinsi Jatim. Hal itu terkait dalam peng­ gunaan dana hibah Pilgub Jatim dari APBD Jatim 2013 yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan peruntukannya senilai Rp 3,5 mil­ iar dari total anggaran mencapai lebih dari Rp 142 miliar.

Dimungkinkan Mundur Pilkada secara serentak di provinsi, kabupaten dan kota terancam tidak selesai 2015.

Dimungkinkan pelaksanaan

Pilkada serentak baru bisa dilaku­ kan pada 2016. “Persiapan Pilkada hanya 10 bulan. Jika pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 baru dimulai Januari 2015. Ke­ mungkinan pelaksanaan Pilkada berlangsung hingga 2016,” kata Ketua KPU Husni Kamil di Ge­ dung Nusantara II DPR. Menurut dia, bila pembahasan peraturan itu memakan waktu selama sebulan, kemungkinan tahapan Pilkada dimulai Feb­ ruari 2015. Waktu yang normal untuk penyelenggaraan Pilkada berakhir November 2015.

Namun jika ada gugatan, Pilka­ da ulang dan Pilkada putaran kedua, lanjutnya, penyelengga­ raan pesta demokrasi di daerah itu bisa berlangsung hingga 2016.

Sementara dalam Perppu Nomor 1/2014 tentang Pilkada dilak­ sanakan 2015. “Artinya, untuk pelaksanaan Pilkada t 2016, KPU tidak memiliki dasar hukum,” ungkapnya.

Padahal penyelenggara pesta demokrasi hanya memiliki satu dasar hukum dalam melaksana­ kan Pilkada yakni Perppu Nomor I Tahun 2014. Husni berharap DPR memperhatikan permasalahan itu agar tidak menimbulkan per­ masalahan di kemudian hari. “Ada 196 kabupaten dan kota, dan dela­ pan provinsi yang melaksanakan Pilkada pada 2015,” katanya.

Sementara itu anggota KPU RI Arief Budiman menyatakan KPU sebelumnya telah menetapkan pelaksanaan Pilkada serentak pada September 2015. Terkait permasalahan itu, Ketua Komisi II DPR Rambe Kamaruzaman mera­ sa optimistis pelaksanaan Pilkada tidak terganggu, meski DPR baru mulai membahas Perppu Nomor I Tahun 2014 tentang Pilkada pada Januari 2015. n cty

Persiapan UN Terus Dikebut l Sambungan hal 1

mengenai ketidakjelasan UN tahun depan,” kata Harun saat ditemui di kan­ tor Dindik Jatim, Selasa (25/11).

Harun menegaskan, bagi panitia pelaksana di provinsi, yang paling penting dalam pelaksan­ aan UN adalah persiapan­ nya. Sedangkan kebijakan dari pusat yang mengatur pelaksanaan UN dapat me­ nyusul di kemudian hari.

“Yang penting disiapkan dulu sambil menunggu kebijakannya. Kalau menunggu kebijakan dulu, kita akan kewalahan nanti mempersiapkannya,” kata Harun.

Selain pendataan, per­ siapan lain yang lebih substansial adalah mem­ persiapkan siswa meng­ hadapi UN. Dalam hal ini adalah pemahaman akademik siswa terhadap hasil pembelajaran sela­ ma di sekolah. Selain itu, yang tak kalah penting adalah koordinasi dengan Dindik kabupaten/kota.

Sebelumnya, Men ­ budikdasmen Anies Bas­ wedan dikabarkan telah berkonsultasi dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Salah satu pembahasan yang paling mendesak adalah apakah UN masih dipakai sebagai penentu kelulusan siswa atau dihapus.

Hingga saat ini, Harun mengakui belum ada ke­ jelasan apapun mengenai nasib UN di tahun men­

Gubernur Jatim Minta BPJS Dikaver APBN l Sambungan hal 1

“Namun ada baiknya anggaran BPJS bisa dialihkan ke upaya promotif dan preventif. PR saya untuk BPJS itu satu yakni mengusulkan ke presiden supaya BPJS bisa ditanggung APBN,” katanya saat Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) di depan kantor Dinkes Jatim, Jl Ahmad Yani, Selasa (25/11).

Pakde Karwo, sapaan Gubernur Jatim, mengatakan selama ini hampir 30 anggaran APBD di Jatim dialokasikan untuk Jamkes­ da. Bahkan, ada 707. 305 masyarakat Jatim yang dikaver Jamkesda. Angka itu memang tidak terlalu besar dibandingkan dengan jumlah masyarakat Jatim yang dikaver oleh Jamkesmas, PBI (Penerima Bantuan Iuran), dan mandiri.

Namun, tak dipungkiri jika Pemprov Ja­ tim harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp 81 miliar untuk Jamkesda. Selain akan mengusulkan supaya pemerintah pusat

mau mengambilalih Jamkesda, Pakde Karwo juga meminta supaya urusan admin­ istrasi di BPJS nantinya tidak sulit. Selama ini masih ada aturan jika kartu BPJS baru bisa digunakan tujuh hari pasca pendaft­ aran. Jika pun langsung dirawat di rumah sakit, namun biaya yang bisa diklaimkan ke BPJS hanya setelah kartu BPJS jadi.

“Masak sakit bisa ditunda tujuh hari kemudian. Prinsip dasarnya cuma satu.

Jangan sampai ada penolakan pasien hanya karena masalah administrasi,” jelasnya.

Oleh karena itu, Pakde Karwo ber­ harap Kemenkes bisa menanggapi kasus administrasi yang seringkali dikeluhkan masyarakat.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim dr Harsono mengaku setuju jika BPJS yang selama ini dibiayai Jam­ kesda diambilalih oleh pemerintah pusat.

Sesuai dengan program Kemenkes yakni akan fokus dengan upaya preventif dan

promotif. “Kalau Jamkesda diambilalih pusat maka kita akan bisa fokus mening­ katkan kuantitas dan kualitas pelayanan,” ungkapnya.

Misalnya, Pemprov akan menambah jumlah rumah sakit. Salah satunya yakni pembangunan RSUD dr Soetomo tahap 2 di kawasan Bangkalan, Madura. Sedangkan, dalam bidang kuantitas, pengalihan anggaran itu bisa digunakan untuk menambah alat kesehatan, kefarmasian dan lainnya.

Menanggapi pernyataan di atas Kepala BPJS Regional VII Jatim Andi Afdal me­ nyatakan, untuk biaya BPJS yang ditang­ gung oleh APBN dia hanya bisa memas­ rahkan keputusannya kepada Kemenkes.

Sebagai penyelenggara JKN, BPJS Keseha­ tan tetap berpegang terhadap aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. ‘’Kami hanya pelaksana di lapangan sedangkan untuk kebijakan pusat atau Kemenkes yang mengaturnya,” katanya. n dna

datang. Salah satunya ialah peran Perguruan Tinggi (PT) yang selama ini terlibat dalam pen­ gawasan UN. “Apakah PT yang sekarang ada di Kemenristek dan Dikti itu masih akan terlibat mengawasi. Kalau terli­ bat, koordinasinya seperti apa? Ini kita juga masih menunggu pusat,” tutur Harun.

Menurut Harun, se­ lama ini fungsi UN sudah berjalan untuk pemetaan pendidikan. Namun pihaknya belum tahu evaluasi apa yang tengah dilakukan Kemenbudik­ dasmen mengenai fungsi pemetaan ini. “Pemetaan pendidikan seperti apa yang diharapkan, apakah hanya diuji kemudian di­ tunjukkan hasilnya antar provinsi atau sekaligus menjadi penentu kelulu­ san? Selama ini UN kan juga untuk pemetaan pen­ didikan.,” tutur Harun.

Menurut Wakil Ketua Dewan Pendidikan Jatim Bagong Suyanto, model UN yang memuat soal-soal pilihan ganda tidak cocok untuk mengevaluasi hasil belajar saat ini. Khususnya dalam Kurikulum 2013 ini.

UN tidak memungkinkan soal-soal dalam bentuk portofolio yang mengkaver aspek keterampilan, dan UN hanya memuat soalsoal kognitif.

Meski demikian, Bagong tidak menolak jika UN tetap dijadikan param­ eter kelulusan. Hanya saja persentasenya diubah. UN seharusnya hanya memi­ liki persentase 20-25.

Sementara ujian sekolah persentasenya 75-80 pers­ en. “Karena pendidikan adalah proses, bukan hasil.

Jadi yang harus diamati adalah proses bagaimana dia di sekolah. Itu yang lebih penting,” kata dosen sosiologi Unair.

Namun persoalannya, menurut Bagong, saat ini Kemendikbud seolaholah tidak percaya dengan guru dan siswa, sehingga melakukan pengetatanpengetatan di UN. Hal inilah yang membuat UN itu menjadi momok yang menakutkan hingga mun­ cul perilaku-perilaku yang tidak jujur. “Makanya itu perlu desakralisasi UN,” tukasnya. n tam

157 Anggota DPR Dukung Interpelasi, Hari Ini Diserahkan ke Pimpinan l Sambungan hal 1

untuk mendengar argumentasi pemerin­ tah menaikkan harga BBM. Apalagi ke­ bijakan tersebut dikeluarkan saat harga minyak dunia sedang turun. “Meski menaikkan harga BBM wewenang pemerintah, kami ingin menguji logika pemerintah,” ujar anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini.

DPR juga akan mempertanyakan program-program bantuan sosial pemerintah sebagai kompensasi ke­ naikan harga BBM. Misbakhun men­ contohkan soal program pemerintah seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dike­ luarkan Jokowi.

Menurutnya DPR berhak tahu dari mana sumber anggaran program-pro­ gram tersebut. Misbakhun tidak berani berspekulasi soal potensi pelanggaran undang-undang dalam kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurutnya hal itu lah yang justru ingin diketahui DPR lewat penjelasan pemerintah. “Kami lihat dulu praktiknya. Kami belum mendapat penjelasan resmi pemerin­ tah,” katanya.

Sesuai pengertiannya, interpelasi adalah hak yang dimiliki DPR untuk meminta keterangan kepada pemer­ intah mengenai kebijakan pemerin­ tah yang penting dan strategis serta

berdampak luas pada kehidupan ber­ masyarakat dan bernegara. Berdasar­ kan UU No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) Pasal 194 disebutkan hak interpelasi diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Selanjutnya pengusul harus menyampaikan alasan interpelasi tersebut kepada Pimpinan DPR. Kemudian, pengusulan hak in­ terpelasi tersebut dibawa dalam forum rapat paripurna DPR untuk menyetujui atau menolak interpelasi.

Hak interpelasi kebijakan kenaikan BBM bersubsidi yang terus digulirkan oleh fraksi yang tergabung di Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR direaksi Fraksi PDI Perjuangan. Anggota Fraksi PDI Perjuangan Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menyatakan akan berjuang keras membendung hak interpelasi. Salah satu caranya dengan lobi-lobi ke berbagai fraksi.

“Sikap saya sendiri dan temanteman PDIP, tentu akan melakukan penjelasan dan lobi-lobi mengapa pe­ merintahan Jokowi harus menaikkan harga BBM. Tentu saja ada pertimban­ gan yang menitikberatkan pada pro­ gram pembangunan untuk menunjang kesejahteraan rakyat di tahun-tahun mendatang,” kata TB Hasanuddin.

Dalam politik kata dia, kadangkadang ada realitas yang diputar­ balikkan. Karena itu setiap upaya

yang dilakukan oleh pemerintah demi rakyat, pasti akan selalu ada pihak yang bersikap oposisi. “Tapi kami ya­ kin pemerintah mampu menjelaskan dengan detil dan dengan argumentasi yang cukup,” tegas dia.

Sementara anggota DPR Fraksi Hanura, Mohammad Farid Alfauzi, mengakui penjelasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lengkap soal kenaikan BBM, terutama tentang re­ lokasi subsidi yang dicabut. “Mungkin pemerintah harus lebih komplit men­ jelaskan tentang perencanaan peng­ gunaaan dana, saving di atas Rp100 triliun itu untuk apa saja, kepada semua pihak,” ungkapnya di Gedung DPR kemarin.

Penjelasan itu, lanjut dia, nantinya akan mengurangi munculnya pikiranpikiran negatif dari berbagai pihak.

“Tak ada alasan lagi digunakan seba­ gai alat untuk jatuhkan pemerintah,” tegas dia.

Dia meminta pemerintah segera menjelaskan tentang kenaikan BBM tersebut. Dia yakin bila ada penjelasan secara detil, semua pihak akan meneri­ manya termasuk Koalisi Merah Putih (KMP). “Lebih detil jelaskan dengan data, semua orang bisa terima. Kalau tetap tidak diterima maka itu tidak rasional. Mungkin saja teman-teman KMP belum dapat penjelasan terkait itu,” tandasnya. n cty, ira

Malaysia. Usulann tersebut diajukan oleh 52 orang anggota DPR dari Fraksi Golkar, PPP dan PKB.

3

. Juni 2008, sebanyak 130 anggota DPR yang dikomandoi Fraksi PDI Perjuangan

mengajukan interpelasi kenaikan harga BBM kepada Presiden SBY. Hak interpelasi itu kemudian berubah menjadi hak angket.

4

. Juli 2008, interpelasi atas kenaikan harga bahan pokok yang digalang 100

anggota DPR yang dipimpin Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo kembali dilayangkan kepada Presiden SBY. Menanggapi hal tersebut, Presiden SBY mengutus tujuh orang menterinya untuk menjelaskan kenaikan itu. DPR pun tak puas dengan jawaban dari para menteri dan menggalang hak angket. Namun, belakangan hak angket itu tidak terjadi alias batal.

5

. Februari 2008, DPR lagi-lagi menginterpelasi Presiden SBY. Kali ini terkait,

kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Menteri Keuangan yang saat itu dijabat Sri Mulyani menjelaskan soal kasus itu kepada anggota dewan. Tak puas dengan penjelasan pemerintah, sejumlah anggota DPR menggalang hak angket. Tapi belakangan, hasilnya tidak jelas.

Dulu Dicemooh, Dianggap Aneh, Kini Banyak Warga Meniru Jejaknya l Sambungan hal 1

duka dialami Kusaini dalam rentang waktu tersebut. Terlebih dengan uru­ san makan burung piaraan. Maklum, yang disantap bukan lazimnya maka­ nan burung seperti buah, kroto atau makanan pabrikan, tapi tikus kecil.

Karena itu, mau tidak mau Kusaini harus bekerja ekstra untuk menyiap­ kan makanan burung penangkaran­ nya. “Kalau pas tidak repot, saya biasa mencari tikus sendiri di sawah. Tapi kalau sibuk, terpaksa harus membeli,” kata Kusaini seraya menyebutkan ia biasa mempunyai stok tikus untuk santapan burung hantu yang ditang­ karnya itu untuk beberapa hari.

Dalam mengawali usaha penang­ karan ini, ceritanya, tantangan yang dihadapi memang tidak mudah. Ban­ yak cemoohan diterima, termasuk ia dianggap aneh. Termasuk para petani di desanya yang menilai penangkaran burung hantu dianggap kerja sia-sia

karena di toko pertanian sekarang sudah banyak dijual aneka obat hama tanaman.

“Saya tidak hiraukan omongan orang, tapi saya justru terus ingat pesan seorang teman yang mengata­ kan, kelak suatu saat sampeyan akan memanen buah dari ketelatenan dan kesabaran dalam membantu petani.

Dan kini ucapan teman saya itu ter­ bukti. Sebab, burung hantu itu sangat bermanfaat untuk membantu petani,” kata Kusaini tanpa menyebut nama seorang teman yang banyak memberi wejangan kepadanya itu.

Kini Kusaini boleh berbangga, karena jerih payah penangkarannya membuahkan hasil. Ia mendapat peng­ hargaan dari Kementerian Pertanian, sebagai petani pengembang Pengendali Hama Terpadu (PHT) tingkat nasional.

Burung hantu yang dikembangbiak­ kan ini dinilai bermanfaat membantu para petani melawan hama tanaman, terutama tikus. Buah kerjanya itu juga

dinilai mampu menjaga keseimbangan ekosistem.

Dalam kurun waktu sekitar enam tahun ini, jelas Kusaini, pihaknya sudah melepas tidak kurang dari 163 ekor burung hantu. Burung hasil tang­ karannya itu dilepas ke alam bebas, sebagai wujud komitmennya menjaga keseimbangan lingkungan. Selain dilepas ke alam bebas, sebagian burung hantu hasil tangkarannya juga diminta daerah lain untuk dikembangbiakkan.

Sampai sekarang banyak petani dari daerah lain, termasuk luar Jawa yang studi banding, belajar menangkar atau mencari anakan.

Dengan diperolehnya penghargaan tersebut, pekerjaan tidak semakin ringan. Tanggungjawab untuk me­ melihara dan mengembangkan se­ makin besar. “Yang paling penting, upaya penangkaran burung hantu yang dilakukan Pak Kusaini harus legal secara hukum, mengingat yang ditangkarkan termasuk satwa yang

dilindungi,” kata Hadi Purwantoro, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.

Pemkab Jombang, jelasnya lagi, akan membantu Kusaini agar keg­ iatan penangkaran burung hantu lebih layak sebagai tempat magang, pelatihan dan studi banding. Pemkab juga akan memfasilitasi legalitas penangkaran ke Badan Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) di Bojo­ negoro, yang mempunyai kewenangan mengeluarkan sertifikat penangkar satwa yang dilindungi.

“Kita akan bantu fasilitas yang ada di penangkaran burung hantu itu agar semakin baik dan lengkap. Kita juga akan mintakan bantuan ke Pemprov Jatim untuk paket bantuan bekupon (rumah burung) plus indukan burung hantunya. Inilah wujud komitmen Pemkab Jombang dalam menjaga dan melestarikan lingkungan melalui ker­ jasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat,” tandasnya.*

12

Rabu Wage, 26 NOVEMBER 2014

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Festival Tantular 2014

Foto-foto: achmad suprayogi/bhirawa

Kadisbudpar Jarianto membuka festival secara simbolis dengan memukul kentongan dan mendapat sambutan dari Wakil Museum Mulawarman Kaltim dan Bali (atas). Kadisbudpar Jarianto bersama Ka UPT Museum Edi Iriyanto dikawal pemain Reog Ponoroga menuju panggung pembukaan Festival Tantular (kiri).

Pameran Bersama Tujuh Museum Nasional Perhelatan besar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur, yakni Festival Tantular 2014 yang ke V ini, lain dari biasanya. Festival yang dilakukan oleh UPT Museum Negeri Mpu Tantular Jawa Timur di Buduran Sidoarjo, kali ini telah melibatkan tujuh museum nasional untuk pameran bersama.

P

ameran bersama dengan tujuh museum dari luar provinsi dan Balai Pelestari Ca gar Budaya dimulai tanggal 25 hingga 29 November 2014. Museum-museum yang telibat, diantaranya Museum Sonobudoyo, Yogyakarta, Museum Bali, Museum Mulawarman, Kalimantan Timur, Museum Gedong Kirtya, Bali, Museum Radya Pustaka, Solo, Museum Pers, Solo dan BPCB Trowulan, Mojokerto.

Kepala Disbudpar Provinsi Jawa Timur Dr. H. Jarianto, M.Si dalam sambutannya mengajak kepada semua masyarakat untuk menyambut baik, serta memberikan dukungan penuh atas terselenggaranya kegiatan atau pagelaran, yang di laksanakan di halaman

Kadisbudpar Jarianto mengunjungi pameran ukir kayu.

lah memberikan informasi tentang benda-benda koleksinya kepada masyarakat umum.

Salah satu kegiatan nyata yang dilakukan oleh museum sebagai bentuk publikasi dan promosi tentang keberadaannya adalah dengan menyelenggarakan kegiatan Festival Tantular setiap tahunnya. “Seperti yang dilakukan sekarang ini,” tutur Jarianto.

Perlu kita segarkan kembali ingatan kita, bahwa museum adalah sebagai lembaga tetap, tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda-ben-

Para pelajar memadati Galery Fon Vaber untuk mengikuti lomba mading.

UPT Museum Negeri Tantular Provinsi Jawa Timur di Jl. Raya Buduran Sidoarjo.

Berbagai macam program kegiatan yang ditampilkan selama Festival berlangsung, saya harapkan dapat memberikan dampak khusus terhadap fungsionalisasi museum sebagai tempat studi, dan rekreasi yang mampu memberikan tontonan dan tuntunan bagi masyarakat, serta berdampak positif terhadap pengembangan kebudayaan dan pariwisata di Jawa Timur.

Program ini, upaya membangunan kebudayaan dan pariwisata agar mudah dicapai dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan.

“Apabila diiringi dengan perencanaan pengembangan sumber daya, dengan berdasar pada data yang akurat,” katanya.

Disamping itu, kerjasama antara provinsi dengan kabupaten/kota, swasta, dan masyarakat, amatlah diperlukan agar seluruh kegiatan dapat berlangsung secara sinergis. Sehingga menghasilkan pengembangan pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang efektif dan efisien.

Pengembangan kebudayaan di Jawa Timur pada dasarnya dalam rangka mewujudkan jati diri dan karakter bangsa yang tangguh, berbudi luhur, toleran, dan berakhlak mulia. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai dan keragaman budaya, revitalisasi, dan pelestarian seni budaya, termasuk didalamnya pelestarian benda-benda cagar budaya yang berada di museum.

Salah satu tugas dan fungsi museum ada-

da bukti materiil hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya, guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa.

Peran Museum Peran museum merupakan bagian dari pelestarian peradaban, yang merupakan identitas suatu bangsa melalui pelestarian benda dan nilai-nilai luhurnya. Oleh karen itu program-program budaya yang berkaitan dengan koleksi museum, perlu terus ditumbuhkembangkan agar menja-

Uri-uri Tetembangan.

Kadisbudpar Jarianto membaca tulisan dari daun lontar.

di wahana tontonan dan tuntunan bagi masyarakat. Diantaranya bagian pengembangan informasi, sehingga keberadaan benda-benda koleksi budaya dapat diapresiasi oleh masyarakat melalui promosi, publikasi, dan terbitan-terbitan hasil kajiannya.

Termasuk juga pada bagian pengembangan ekonomi kreatif, sehingga keberadaan museum diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga masyarakat di sekitarnya.

kan museum yang baik, maka pada tahun ini Museum Negeri Mpu Tantular dinobatkan sebagai Museum Negeri Provinsi terbaik di Indonesia tahun 2014. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam pengembangan museum ini.

Disamping itu, dalam memaksimalkan fungsinya, museum diharapkan dapat menumbuhkan motivasi kepada masyarakat, sesuai dengan program Visit Museum Years 2010-2014. “Tahun Kebu-

Peragaan koleksi: Lomba dan pameran mading (majalah dinding), tanggal 25-29 November 2014; Macapatan, tanggal 27 November 2014 (malam); Menulis diatas lontar, tanggal 25 November 2014; Kreativitas pelajar, tanggal 25-28 November 2014. Pasar seni, tanggal 25-29 November 2014, dengan menampilkan: UKM masyarakat sekitar museum; Produk seni dan kerajinan; Hasil karya seni, mahasiswa STIKOM; Batik; Tanaman bonsai; Kuliner tradisional.

Ruang para peserta Mading.

Makanya, museum selalu berbenah, jadi tidaklah berkelebihan apabila dikatakan, bahwa museum semakin lama semakin cantik dan menarik. Melalui perbaikan fisik, sarana dan prasarananya, serta upaya memperbaiki lingkungan dan tata pamerannya merupakan kegiatan kongkret untuk mewujudkan dan mengoptimalkan fungsinya demi kepentingan dan kenyamanan masyarakat pengunjung.

Syukur Alhamdulillah upaya keras yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur untuk mewujud-

dayaan Jawa Timur 2014, dan Visit East Java 2011 yang dicanangkan oleh pemerintah pusat,” pungkas Jarianto.

Selain melibatkan ketujuh museum nasional, program atau rangkaian kegiatan pameran ini lebih lengkap dijelaskan Ka UPT Museum Negeri Mpu Tantular Jawa Timur Drs. Edi Iriyano, MM. Mulai pameran tematik “Jejak-Jejak Peninggalan Bertulis Koleksi Museum Mpu Tantular”, tanggal 20 November 2014. Kesenian Reog Ponorogo “Singo Menggolo”, oleh Paguyuban Polres Sidoarjo, tanggal 25 November 2014.

Para pelajar belajar menulis dengan bahan lontar.

Pergelaran wayang kulit dengan lakon “Karno Tanding” dengan dalang “Ki Puthut Puji Agus Seno” dari Kab. Magetan, tanggal 29 November 2014. Seminar tentang “Makna Bhinneka Tunggal Ika Dalam Pembangunan Karakter Bangsa” dengan pembicara: Prof. Dr. Haryono, M.Pd dari Universitas Negeri Malang, dengan judul, “Relevansi Makna Bhinneka Tunggal Ika Dalam Pembangunan Karakter Bangsa”. Prof.

Dr. Drs. I Ketut Riana dari Universitas Udayana Bali, dengan judul, “Menggali Makna Bhinneka Tunggal Ika Dalam Kitab Sutasoma, Karya Mpu Tantular” dan Dr. Aribowo, dari Universitas Airlangga Surabaya, dengan judul, “Tinjauan Ke-Bhinneka Tunggal Ika-an dalam Perspektif Sosial Politik di Era Globalisasi”, yang telah dilaksanakan tanggal 20 November 2014.

Hasil yang diinginkan Penyelenggaraan kegiatan Festival ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya sejak tahun 2009.

Perlu diketahui bersama, bahwa kegiatan ini berkaitan dengan peringatan hari jadi Museum Negeri Mpu Tantular yang ke-40. Selain itu melalui kegiatan ini diharapkan dapat: Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap museum; Menumbuhkembangkan potensi budaya daerah; Memupuk rasa cinta terhadap budaya bangsa; Berdampak positif pada dinamika sektor perekonomian masyarakat sekitar. Q ach*

Pengunjung umum dan pelajar memasuki pameran bersama.

Pertunjukkan Reog Ponorogo ‘Singo Menggolo’ yang dipadati penonton