Harian Bhirawa Edisi 26 Mei 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Kita ingin produk makanan maupun minuman yang dibuat di Kota Batu ini kondisinya benar-benar baik dan sehat, sehingga para wisatawan yang ingin mengonsumsi produk makanan dan minuman dari Batu juga tidak ada keraguan,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 9

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Wali Kota Batu Eddy Rumpoko

Selasa Kliwon, 26 MEI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

26 MEI 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo Rapat di Istana Negara Jakarta

Kecelakaan Beruntun, Ratusan Pupuk Urea Bersubsidi Tercecer di Jalan Raya

 Wagub H Saifullah Yusuf 09.00

Membuka Seminar Keuangan Inklusi di Pendapa Jombang

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 19.00

Membuka Festival Karya Tari se-Jatim di Gedung Cak Durasim

Tiga Kandidat Rektor Ingin Jadikan Unair Mendunia Surabaya, Bhirawa Pemilihan rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya tidak hanya menarik diikuti oleh civitas akademika. Namun juga oleh sejumlah toko nasional di Indonesia. Hal itu terlihat dalam debat publik tiga kandidat rektor Unair di Aula Garuda Mukti Unair, Senin (25/5) kemarin.

Sejumlah toko nasional yang hadir dalam kesempatan itu antara lain Ketua Mahkamah Agung sekaligus Ketua IKA Unair Prof M Hatta Ali, Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas, Mantan Ketua MK Mahfud MD, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, Wali Kota Surabaya Dr (HC) Ir Tri Rismaharini dan dipandu langsung oleh Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Prof Chairul Tanjung.

Pasuruan, Bhirawa Ratusan sak pupuk urea bersubsidi dari PT Pupuk Indonesia (Persero) Group, berceceran di Jalan Raya Beji, Kabupaten Pasuruan, Senin (25/5). Itu lantaran truk tronton yang mengangkut pupuk urea bersubsidi sekitar 20 hingga 25 ton tersebut terlibat kecelakaan beruntun.

Kanit Laka Lantas Polres Pasuruan Ipda Misman mengaku truk tronton pengangkut pupuk urea bersubsidi L 8596, belum diketahui asal maupun tujuannya. Karena pengemudi truk yang bernama I Putu Swastika (25), warga Singaraja Bali kondisinya parah dan belum memberikan keterangan.

“Hingga saat ini kami belum bisa memastikan terkait pupuk bersubsidi itu. Sedangkan pengemudinya luka parah dan belum kami mintai keterangan. Tapi yang terpenting keberadaan pupuk sudah kami amankan,” ujar Ipda Misman.

 ke halaman 11

hilmi husain/bhirawa

Ratusan sak pupuk urea bersubsidi bercap PT Pupuk Indonesia (Persero) Group berhamburan di Jalan Raya Beji Kabupaten Pasuruan, Senin (25/5) setelah mengalami mengalami kecelakaan beruntun.

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Debat publik tiga kandidat Rektor Unair di Aula Garuda Mukti Unair, Senin (25/5).

Pemerintah Diminta Berikan Subdisi kepada RS Swasta Jakarta, Bhirawa Jaminan Sosial Kesehatan akan bisa dinikmati seluruh lapisan rakyat Indonesia yang jumlahnya 250 juta, bila seluruh infrastruktur kesehatan (termasuk swasta) dilibatkan. Untuk melibatkan RS (Rumah Sakit) Swasta dalam BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan, pemerintah harus memberikan subsidi atau insentif. Agar bisa menjangkau seluruh rakyat, jumlah BPJS Kesehatan harus ditambah bukan hanya satu.

“Di Tiongkok, setiap provinsi memiliki BPJS Kesehatan, hingga bisa melayani miliaran rakyatnya. Juga di India, ada banyak BPJS Kesehatan.

Indonesia yang berpenduduk 250 juta, sudah sepantasnya punya banyak BPJS Kesehatan.

Sehingga bisa menjangkau rakyat di pelosok, di daerah terpencil dan pulau-pulau terluar,” ujar pakar Jaminan Sosial dari BPJS Ketenagakerjaan Abdul Latief Asegaf dalam diskusi tentang Implementasi BPJS, Senin (25/5). Nara sumber lainnya, Ketua Fraksi PPP di MPR RI Irgan Chairul.

Abdul Latief Asegaf menilai, pemerintah kurang memiliki komitmen untuk mengatasi kegagalan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat. Ditengarai,

SKPD Siap Dilakukan Pemotongan 5 Persen Dewan Ramai-ramai Minta Dilakukan Kajian dan Evaluasi

DPRD Jatim, Bhirawa Rencana gubernur dan sejumlah pimpinan dewan yang akan memangkas anggaran rutin seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Jatim masing-masing 5 persen disambut baik seluruh SKPD. Menurut mereka hal itu wajar sepanjang untuk menutupi kekurangan anggaran yang digunakan untuk program kerakyatan.

Kabiro Perekonomian Setdaprov Jatim I Made Sukarta mengatakan munculnya kebijakan gubernur harus mereka ikuti. Meski dalam prosesnya dirasa sulit, namun lembaga yang ia pimpin akan

memangkas sejumlah kebutuhan yang sudah dianggarkan dalam sejumlah kegiatan. Ia mencontohkan, kegiatan rapat di internal SKPD maupun rapat koordinasi yang harusnya bisa dilakukan

beberapa kali, akan dikurangi.

“Termasuk memotong kebutuhan makan dan minum atau mamin dalam kegiatan rapat,” ujar Made, Senin (25/5).

Mantan pejabat PU Bina Marga Provinsi Jatim ini membeberkan cost kebutuhan anggaran yang dipotong, tidak akan mengorbankan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

“Yang jelas, kami mempertahankankan kebutuhan anggaran yang

Pengamat Migas Tuding Pusat Tak Transparan Terkait Bagi Hasil Migas

 ke halaman 11

Kapok Dimarahi MARAKNYA demo korban luapan lumpur Lapindo yang belum dibayar ganti ruginya menimbulkan trauma pada Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Emir Firdaus. Apalagi ketika terjadi dengar pendapat korban lumpur dengan Pansus Lapindo DPRD, Emir memilih menghindar saja.

“Saya sudah kapok. Tiap mengikuti hearing, selalu dimaki-maki korban. Dianggapnya P a n s u s tidak bekerja,” ke-

 ke halaman 11

Emir Firdaus

Sentil..

 Pemkab PKB siapkan disandingkan Saiful Ilah ritel bagi kader brosur muda ciri beras plastik ke pedagang   Ini Jangan tapi kapabel, inovatif dan memiliki visi jelas baruhanya aksi muda, mencerdaskan masyarakat   Tetap Bina Marga ajukan tambahan bertahan jualan, perajinanggaran tahu perkecil ukuran   Pasar Jangan hanya nambah anggaran, realisasi sudah jelas, dan yang penting harga di taklapangan ikut naikyang  penting  Pol PP jaring empat remaja mesum di rumah kos  Hmmm, Kades penganiaya dituntut tiga bulan penjara rumah kosjuru apa pengairan rumah bordil?   Pemimpin berwatak preman kok bisa kepilih

 ke halaman 11

Eksplorasi sumur Migas di Bojonegoro. Pada 2015 ini jatah DBH Migas untuk Jatim mengalami pengurangan hingga hampir Rp 900 miliar dari sebelumnya Rp 1,3 triliun. Kondisi ini mengancam keberlangsungan program-program kerakyatan yang sudah dianggarkan.

DPRD Jatim, Bhirawa Penurunan drastis Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas) untuk pemerintah Jatim pada 2015 dari Rp 1,3 triliun menjadi Rp 491 miliar atau berkurang hampir Rp 900 miliar secara mendadak, nampaknya membuat kelabakan kalangan DPRD dan Pemprov Jatim. Sebab, hal tersebut dapat mengancam programprogram pembangunan kerakyatan yang sudah dianggarkan dalam APBD Jatim.

Karenanya, Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim secara khusus menggelar diskusi publik dengan tema

 ke halaman 11

Ketua Bawaslu Jatim ‘Aman’, Dua Rekanan Ditahan Polda Jatim, Bhirawa Penyidik Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim memeriksa tiga tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Bawaslu Jatim, Senin (25/5).

Ketiganya adalah Ketua Bawaslu Jatim Sufiyanto, Indriyono dan Ahmad Kuasini (dua orang rekanan).

Pemeriksaan yang dilakukan di Gedung Ditreskrimsus Polda Jatim ini berlangsung secara tertutup. Sayangnya, setelah memeriksa ketiga tersangka hingga seharian

 ke halaman 11

26 Paket Proyek Dinas PU Bina Marga Belum Dilelang Jombang, Bhirawa Program perbaikan dan peningkatan kualitas jalan rusak Pemkab Jombang anggaran APBD 2015 nampaknya bakal terhambat. Pasalnya masih ada sebanyak 26 proyek fisik yang nilainya miliaran di Dinas PU Bina Marga hingga kini belum dilelang.

Kabid Perencanaan Dinas PU Bina Marga Setiawan Afandi mengatakan, ada tiga kategori paket proyek di Dinas PU Bina Marga. Pertama adalah proyek dengan nilai di bawah Rp 200 juta yang prosesnya menggunakan sistem Penunjukan Langsung (PL).

 ke halaman 11

Simulasi Manasik Haji dan Etika di Pesawat

Diajarkan Cara Menggunakan Lavatory hingga Eksplorasi Boeing 737 Waktu tunggu keberangkatan jamaah haji dimulai sejak pendaftaran semakin lama. Karena itu menjadi sangat tepat jika calon jamaah haji didaftarkan sejak usia anak-anak. Tak heran kegiatan manasik haji dan pembelajaran etika di dalam pesawat yang digelar di Kota Batu dan diperuntukkan untuk anakanak usia dini mendapat animo tinggi. Ratusan calon haji cilik terlihat antusias mengikuti semua prosesi haji maupun kegiatan di dalam pesawat.

Anas, Kota Batu Tak kurang 400 siswa dari Taman Kanak-Kanak (TK) di Kota Batu dan sekitarnya mengikuti kegiatan Simulasi Manasik Haji dan Etika di Pesawat yang dilaksanakan di halaman TK Al-Falah akhir pekan kemarin. Selain menyediakan miniatur Baitullah

(Ka’bah), di lokasi simulasi ini juga terdapat pesawat Boeing 737 yang belum lama ini didatangkan dan menghiasi halaman TK yang ada di Kecamatan Junrejo itu.

Selama prosesi kegiatan, Petugas Pendamping Haji dari Kantor Kemen-

trian Agama (Kemenag) Kota Batu Hj Fatukhah Indayati menyampaikan kepada para orangtua wali murid bahwa waktu tunggu keberangkatan jamaah haji dimulai sejak pendaftaran saat ini sangat lama. Karena itu sangat tepat jika calon jamaah haji didaftarkan sejak usia anak-anak.

“Jika pendaftaran haji dilakukan pada saat usia anak-anak, nantinya pada saat waktu keberangkatan yang bersangkutan sudah masuk usia dewasa, dan dalam keadaan fisik yang prima,”ujar Fatukhah kepada orangtua yang mengantar putera-puterinya mengikuti Simulasi Manasik Haji

 ke halaman 11

anas/bhirawa

Ratusan calon haji cilik terlihat antusias saat mengikuti kegiatan manasik haji dan pembelajaran etika di dalam pesawat akhir pekan kemarin.

SURABAYA

2

Selasa Kliwon 26 MEI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Surabaya Siap Jadi Lokasi Program Pilkada Berintegritas KPK KPU Surabaya, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menyatakan tekad dan kesiapannya untuk menjadi lokasi kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam program Pilkada Berintegritas 2015 yang akan segera diluncurkan pada Juni 2015 mendatang.

“KPU Kota Surabaya menyatakan kesiapannya untuk menjadi lokasi percontohan secara nasional dalam program Pilkada Berintegritas 2015 yang digagas oleh KPK. Intinya KPU Surabaya siap lahir dan batin untuk terlibat dalam program KPK itu,” kata Robiyan Arifin, Ketua KPU Kota Surabaya, Senin (25/5/15).

Secara khusus KPU Kota Surabaya, kata Robi, merasa terhormat terkait terpilihnya Kota Surabaya menjadi lokasi sasaran dari 11 wilayah yang dilibatkan

dalam program Pilkada Berintegritas 2015.

“Dari 11 daerah yang dipilih secara acak oleh KPK, Kota Surabaya dan kabupaten Badung menjadi daerah tingkat II yang diikutkan program itu. Sisanya adalam sembilan provinsi yang melaksanakan Pemilihan Gubernur secara serentak 2015 ini,” tegas Robi.

Seperti diketahui KPK secara khusus dalam penyelenggaran Pilkada serentak 2015 ini bakal meluncurkan Program Pilkada Berintegritas 2015 yang menyasar 11 wilayah dari total 269 pilkada yang bakal terselenggara pada 9 Desember 2015 yang akan datang.

Untuk mengawal hajat besar proses demokrasi di aras lokal itu, KPK kini tengah memulai proses sosialisasi Program Pilkada Berintegritas 2015 pada 11 daerah yang terbagi atas 9

Provinsi dan 2 daerah itu.

Ke-sembilan provinsi yang menjadi lokasi sosialisasi program pilkada berintegritas 2015 itu adalah Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Sedangkan untuk 2 daerah yang dipilih yaitu Kota Surabaya dan Kabupaten Badung, Bali.

Khusus untuk di Provinsi Jawa Timur, proses sosialisasi dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur yang mengundang KPU Kota Surabaya dengan dihadiri secara lengkap 5 Komisioner KPU dan Ketua Panitia Pengawas Pilkada Kota Surabaya, Wahyu Hariadi pada Senin (25/5/15).

Sementara itu proses sosialisasi itu dihadiri Alfi Rachman Waluyo, yang menjabat Spesialis Kam-

panye dan Sosialisasi KPK didampingi seorang staf KPK, Indri.

Lebih jauh Robi menyatakan bahwa dalam sosialisasi itu KPK menegaskan bahwa program Pilkada Berintegritas itu merupakan bentuk pengawasan yang diharapkan guna mencegah timbulnya penyimpangan, seperti money politic atau politik uang, serta kecurangan lain yang terindikasi korupsi.

“Program KPK ini memiliki 3 sasaran yaitu pertama Calon kepala daerah, kedua penyelenggara pilkada [KPU dan Panwas] dan ketiga Masyarakat pemilih.

Intinya program ini untuk menegaskan budaya anti korupsi melalui formulasi Pilkada Berintegritas,” kata pria kelahiran Situbondo itu.

Secara khusus Robi menegaskan Program Pilkada Berintegritas ini diharapkan dapat menstimulan budaya

pilkada baik bagi calon kepala daerah, penyelenggara dan masyarakat pemilih yang mengedepankan aspek integritas moral yang tinggi.

“Harapannya hasilnya akan terpilih kepala daerah yang berintegritas,” ucapnya.

Lebih dalam Robi menyatakan program Pilkada Berintegritas yang akan diluncurkan KPK pada Juni 2015 itu sebenarnya selaras dengan visi KPU Kota Surabaya yang sejak awal memang menempatkan variable Integritas sebagai fokus penyelenggaraan.

“Jadi sebenarnya sudah sehati antara KPK dan KPU Kota Surabaya terkait tema penyelenggaraan pilkada berintegritas,” ungkap Robi.

Menurut informasi yang dihimpun KPU Kota Surabaya, KPK dalam menjalankan program Pilkada Berintegritas 2015 akan menempatkan tim ad hoc

yang akan secara khusus mengawal penyelenggaraan Pilkada Kota Surabaya.

“Ada 2 tim yang telah diterjunkan oleh KPK mulai hari ini [Senin, 25/5/15] di Kota Surabaya, tim pertama bertugas sebagai pencegahan dan tim kedua merupakan tim penindakan. Kedua tim ini akan mengawal proses pilkada secara terbuka maupun tertutup hingga akhir masa tahapan penyelenggaran Pilkada Kota Surabaya,” ujarnya.

Program Pilkada Berintegritas dari KPK ini merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang relatif panjang dan akan segera diluncurkan pada Juni 2015.

Program Pilkada Berintegritas 2015 digagas KPK dengan tujuan untuk memastikan rangkaian kegiatan Pilkada Serentak 2015 bisa berlangsung secara bersih dan berintegritas. Cara yang

ditempuh adalah dengan menanamkan nilai-nilai integritas bagi Calon Kepala Daerah, Penyelenggara Pilkada dan masyarakat pemegang hak pilih.

Program Pilkada Berintegritas 2015 ini akan melibatkan sejumlah pihak. Selain KPK, juga akan melibatkan KPU, Bawaslu serta perwakilan masyarakat dan tidak ketinggalan media massa.

Peluncuran Program Pilkada Berintegritas 2015 akan dilakukan secara simbolis di Gedung KPK dan ditandai dengan launching media komunikasi dan perangkat pendukung pelaksanaan program pilkada berintegritas 2015.

“Artinya, keterlibatan KPK dalam Pilkada serentak kali ini akan memberikan nuansa pelaksanaan yang semakin berkualitas dan berwibawa,” pungkas Q gat.geh Robi.Q

Pemkot dan Panwas Masih Ribut Personel dan Anggaran DPRD Surabaya, Bhirawa Selain bergeming meminta penambahan anggaran pengawasan Pilkada, Panwaslu Surabaya ternyata juga dibelit masalah kekosongan personel bantuan dari PNS. Ketua Panwaslu Surabaya, wahyu Hariyadi menyebut enam personel PNS yang diajukan Pemkot ternyata tiga orang diantaranya menyatakan mundur karena tidak siap.

trie diana/bhirawa

Bersih-bersih Kalimas

Jelang HUT Surabaya ke-722 Mei mendatang, petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Surabaya kembali membersihkan sepanjang sungai di Surabaya dari sampah rumah tangga salah satunya di Jl Ketabang Kali Surabaya, Senin (25/5).

PANGGUNG BIROKRASI

Sebanyak 381 Calon Taruna Jalani Tes Mental Idiologi Surabaya, Bhirawa Dari 587 peserta Calon Taruna Akademi TNI 2015 yang ikut tahap Kesegaran Jasmani, hanya 381 calon taruna dinyatakan lolos oleh panitia daerah Surabaya. Calon taruna yang dinyatakan lolos test ini terdiri dari 361 pria dan 20 orang wanita dan kini tengah menjalani test Mental Idiologi (MI) tertulis yang digelar di Gedung Serba Guna, Markas Komando Pangkapan Utama TNI AL V (Mako Lantamal V), Surabaya, Senin (25/5).

Ketua Panda Surabaya Penerimaan Calon Taruna/Taruni Akademi TNI tahun 2015 yang juga Danlantamal V Brigjen TNI (Mar) Rudy Andi Hamzah mengatakan, pada test sebelumnya, para peserta mendapatkan hak yang sama untuk mempertunjukan kemampuannya dimasing-masing lintasan lari Stadion Jala Krida Mandala selama 12 menit. Banyak diantara peserta yang mampu melakukan lari sebanyak 6 putaran (sejauh 2.400 meter) atau lebih, namun tidak sedikit yang kurang dari itu.

Lari dalam test Garjas merupakan Baterai A, di test Baterai B yang terdiri dari fullup, Shitup, pushup, dan lari angka delapa ini juga peserta diberikan waktu dan kesempatan yang sama bagi masing-masing peserta untuk melakukannya. Menginjak ke baterai C Test Renang, para peserta berpindah ke Kolam Renang Jala Krida Tirta yang berlokasi tidak jauh dari Stadion Jala Krida Mnadala.

Menurutnya, peserta hanya diuji untuk berenang menempuh jarak 25 meter dan diberi kebebasan untuk menggunakan gaya renang yang sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta, namun catatan waktu tiap peserta juga bisa mempengaruhi Q inf nilai yang dibubuhkan tiap peserta test.Q

Komisi B Minta Pemprov Perhatikan Nasib UMKM DPRD Jatim, Bhirawa Perhatian pemerintah ke UMKM masih jauh dari harapan. Terbukti jika masyarakat mendirikan koperasi akan ada bantuan dana dari pemerintah sebesar Rp25 juta, namun untuk UMKM justru tidak ada subsidi sepeserpun unuk mendorong UMKM lebih mandiri.

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Mohammad Fawaid mengatakan selama ini Pemprov Jatim selalu bertindak tidak adil dan lebih memperhatikan koperasi saja. Dimana setiap pendirian koperasi diberi subsidi setiap pendiriannya sebesar Rp 25 juta. Tapi UMKM yang kontribusinya besar di masyarakat tidak mendapat perhatian. “Ke depan harus ada subsidi khusus untuk UMKM. Apalagi menghadapi MEA,”ungkap polisi asal Gerindra ini saat ditemui di kantornya, Senin (25/5).

Pria yang akan maju Cawabup Jember ini mengatakan menghadapi MEA 2015 ini, UMKM digadang-gadang untuk tetap survive. Namun demikian kebijakan pemerintah belum sepenuhnya mendukung UMKM. Karenanya, jika pemerintah ingin masyarakat Jatim tetap survive khususnya dalam laoangan pekerjaan, maka sudah saatnya Pemprov mendukung dan mengalokasikan anggaran untuk keberadaannya.

“UMKM lah yang berperan penting saat itu, sehingga perlu perhatian penuh dari Pemprov Jatim,”jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi B DPRD Jatim lain, Zainul Lutfi. Menurutnya, sudah saatnya UMKM mendapatkan perhatian yang besar dari Pemprov Jatim setelah koperasi. Mengingat dalam situasi dan kondisi perekonomian yang tidak menentu, nyatanya UMKM sangat kebal atas situasi dengan kondisi yang ada. Maka sudah seharusnya UMKM juga mendapatkan subsidi dengan dialokasikan dalam APBD Jatim.

“Jujur saat ini UMKM belum sepenuhnya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Padahal menjelang MEA 2015 ini, UMKM merupakan organisasi satu-satunya yang mampu bersaing dan mampu Q cty menahan gempuran dari luar.Q

Dalam hearing dengan Komisi A(25/5) Wahyu juga menegaskan pengunduran diri tiga personel PNS tersebut bukan disebabkan tekanan dari pihak Panwas akibat ketidakcocokan.

“Kami tidak mengembalikan(tiga personel PNS), tetapi yang dikirim ke kami mengaku tidak siap, sehingga kami lebih baik mengembalikan daripada kesannya kami memaksa, karena malah tidak bisa bekerja secara maksimal, dari 5 orang yang kami kembalikan 3 orang,” ujar Wahyu dalam hearing yang dihadiri oleh Kabakesbangpolinmas, Soemarno dan Kabid Binmas Polrestabes Surabaya.

Untuk itu Wahyu meminta kepada Pemkot Surabaya untuk segera mengirimkan kembali personil pengganti, utamanya untuk posisi bendahara karena hingga saat ini pihaknya tidak bisa mencairkan anggaran yang telah fix sesuai KUA-PPAS yakni sekitar Rp5 miliar lebih.

“Sampai saat ini posisi bendahara masih kosong dan kami belum bisa mencairkan anggaran yang sudah fix yakni sekitar 5 miliar itu, ini kan sama aja dengan bohong ini,” pungkasnya kecewa.Sementara , Soemarno kepala Bakesbang Linmaspol Kota Surabaya mengatakan jika Pemkot Surabaya tidak pernah ada niat untuk menghambat pencairan anggaran untuk Pilwali karena penandatanganan dana hibah sudah dilakukan.

“Nota hibahnya kan sudah ditandatangani, jadi sudah beres, sesuai KUA-PPAS senilai Rp5 miliar lebih itu sudah selesai, tinggal dicairkan, untuk tambahannya ya nanti dibicarakan lagi,” jawabnya.

Terkait pengembalian 3 tenaga PNS Pemkot Surabaya oleh Panwaslu Surabaya, Sumarno mengatakan jika Pemkot Surabaya akan sesegera mungkin memberikan penggantinya.

“Sebenarnya bukan 3 tetapi Pemkot telah memberikan 6 personil, namun karena persoalan tidak seirama dengan Panwaslu sehingga beberapa orang dikembalikan, ini hanya soal penyesuaian saja, dan kami agar segera memberikan gantinya, kalau perlu bicara hari, atau jam,” katanya.

Terkait personel PNS untuk sekretariat Panwaslu, wakil ketua Komisi A Adi Sutarwijono yang memimpin rapat meminta

kepada Pemkot Surabaya untuk tetap mensuport karena sangat erat kaitannya dengan legalitas penyelenggaraan Pemilu.

“Harusnya, personil yang disajikan Pemkot dan Panwaslu itu bisa saling menyesuaikan, karena ini persoalannya hanya personality, namun intinya pemkot harus segera mensuport agar jalannya Pemilu tidak cacat hukum, karena ini persoalan teknis di administrasi dan menyangkut soal personil atau SDM ini lebih menjadi domain Pemkot yang mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi jalannya penyelenggaraan pemilu,” pintanya.

Namun Awi juga meminta kepada Panwaslu untuk tidak banyak menuntut soal personil PNS yang dikirim oleh Pemkot untuk menempati beberap posisi di sekretariat Panwaslu Surabaya, tetapi lebih kepada saling menyesuaikan diri.

“Saya minta Panwaslu untuk tidak terlalu banyak menuntut, sehingga segera didapatkan personil yang pas, utamanya untuk posisi bendahara, asal personil tersebut memenuhi kriteria yang ditentukan termasuk harus bersertifikat dan lain lain,” tandasnya.

Sementara terkait dengan pengamanan , saat hearing kemarin Polrestabes meminta tambahan anggaran senilai Rp17 miliar, yang awalnya Rp10 miliar menjadi Rp27 miliar.

Hal ini disebut Soemarno bahwa Pemkot Surabaya masih mengacu kepada anggaran sesuai KUA-PPAS. “Terkait aggaran keamanan di KUA-PPAS setahu saya yang sudah fix, dan nilainya sekitar 13 miliar untuk 3 intitusi yakni Polrestabes, Pelabuhan dan Korem, namun jika ternyata ada pengajuan tambahan anggaran, maka harus dibicarakan lagi,” jelasnya.

Sedangkan Panwaslu sendiri masih tegas meminta tambahan menjadi Rp 9.8 miliar.

Angka Rp7,8 miliar, lanjut Wahyu adalah penetapan sepihak dari Pemkot.

“Tim anggaran tiba-tiba menyetujui angka seperti itu, sementara kami tidak pernah diajak bicara, lantas bagaimana kami bisa menanggapi, karena yang kami ajukan nilai 9,8, sehingga sisa yang belum di setujui adalah 4,8 bukan separuhnya yakni 2,8, ancaman mogok tetap berjalan, belum kami cabut jika dana tersebut tidak Q gat dikabulkan,” tegasnya.Q

Siapkan Duapertiga Kekuatan PAM Pilkada 2015 Polrestabes Surabaya, Bhirawa Pelaksanaan Pilkada serentak di Jatim, khusunya Kota Surabaya akan mendapat pengawalan pengamanan (PAM) dari dua pertiga personel Polrestabes Surabaya. Selain

personel kepolisian peran serta masyarakat turut dilibatkan dalam PAM yang tanggungjawabnya dipundak Polrestabes Surabaya.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Yan Fitri Halimansyah mengatakan, dua

pertiga personel Polrestabes Surabaya akan dikerahkan dalam pengamanan Pilkada.

Yan mengaku akan melibatkan peran serta masyarakat dalam proses pengamanan Pilwali dan Wawali Kota Surabaya 2015.

Dijelaskan Kapolres, pihaknya akan mengkoordinasikan pengamanan Pilkada serentak dengan petugas keamanan di kampung, seperti Satpam maupun warga sekitar.

Tujuannya, peran serta warga masyarakat sangat dibutuhkan

dalam mengamankan setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di lingkungannya.

“Kami libatkan unsur masyarakat dalam pengamanan Pilkada serentak, khususnya Q bed Kota Surabaya.Q

Razia Gabungan di Tempat Kos Amankan Empat Orang Pengguna Narkoba Badan Nasional Narkotika Provonsi (BNNP) Jatim kembali menggelar razia narkoba di sejumlah tempat kos di Surabaya, Senin (25/5). Bersama Satpol PP Kota Surabaya, razia gabungan ini difokuskan juga kepada operasi yustisi.

Adapun sasaran razia gabungan masih difokuskan di tempat kos mewah kelas menengah keatas. Beberapa wilayah seperti di Jl Darmo Kali, Taman Arjuna, Kedung Anyar, dan Bronggalan tak luput dari razia gabungan BNNP Jatim dan Satpol PP Kota Surabaya.

Hasilnya, sebelas orang berhasil diamankan petugas. Dari sebelas orang, empat diantaranya positif sebagai pengguna narkoba.

Kabid Penindakan dan Pemberantasan AKBP Bagijo Hadi Kurnijanto mengatakan, razia gabungan ini

tetap difokuskan untuk pemberantasan narkoba. Mengingat Indonesia sekarang statusnya darurat narkoba.

Hasilnya, empat dinyatakan positif sebagai pengguna narkoba. “Empat orang yang positif sebagai pengguna narkoba, langsung kami bawa ke Kantor BNNP Jatim,” kata AKBP Bagijo Hadi Kurnijanto, Senin (25/5).

Dijelaskan Bagijo, empat orang yang positif sebagai pengguna narkoba ini, diketahui setelah petugas melakukan tes urine. Melalui metode Multi Drugd Abuse

Rapid Test, ke empatnya positif menggunakan narkoba. Selanjutnya, keempatnya akan direhabilitasi di Rumah Sakit di Malang (Rumah Sakit khusus pecandu narkoba).

“Untuk yang positif menggunakan narkoba, kami rehabilitasikan ke Rumah Sakit khusus pecandu di Malang,” ungkapnya.

Sementara untuk ke tujuh orang lainnya, mereka diserahkan ke pihak Satpol PP Kota Surabaya. Selanjutnya mereka akan di periksa dan menjalani pendataan. Ketujuh orang ini diantaranya, tiga pasangan kumpul kebo, dan satu orang tidak mempunyai Kipem.

Sebelumnya, BNNP Jatim bersama Satpol PP Kota

Surabaya, dan Polrestabes Surabaya berhasil menjaring 18 orang dalam razia narkoba. Diketahui, dari razia ini terdapat satu orang PNS Kemenag berinisial MS sedang bersama seorang wanita berinisial LW. Dari 18 orang yang terjaring, tiga orang diantaranya positif menggunakan narkoba, dan langsung dibawa ke Kantor BNNP Jatim untuk direhabilitasi.

Sedangkan 15 orang lainnya, termasuk oknum PNS Kemenag Kantor Lamongan, MS dan pasanganya diperbolehkan pulang karena tak terbukti menggunakan narkoba. Sementara lainnya akan dibawa ke kantor Satpol PP Kota Surabaya untuk didata dan dilakukan pembinaan.Q bed

Satpol PP Surabaya dan BNNP Jatim kembali melakukan razia di tempat - tempat kos, Senin (25/5).

bed/bhirawa

SURABAYA

Selasa Kliwon 26 MEI 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

HIMPAUDI Sebut Diskriminasi PAUD Masih Tajam Surabaya, Bhirawa Persoalan seputar diskriminasi pendidikan non formal dengan formal masih juga belum terselesaikan. Khususnya terhadap para guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non formal yang selama ini melayani anak usia nol hingga empat tahun.

Ketua Umum PP Himpunan PAUD Indonesia (HIMPAUDI) Prof Netty Herawati menegaskan, letak diskriminasi antara PAUD non formal dengan PAUD formal atau yang dikenal Taman Kanak-kanak (TK) terdapat pada aturan yang dibuat pemerintah sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen bab dua pasal dua hanya menganggap guru PAUD formal yang masuk sebagai kategori guru. Sedangkan PAUD non formal bukan.

“Kita tidak dianggap sebagai guru. Karena itulah pemerintah baik pusat maupun daerah enggan mengaggarkan tunjangan untuk guru PAUD,” tutur Nety saat menghadiri pelantikan pengurus PW HIMPAUDI Jatim di Wisma Remaja Surabaya, Senin (25/5).

Dia mencontohkan, dari anggaran yang dialokasikan Kemendikbud untuk tunjangan PAUD sebesar Rp2,2 triliun.

Dari jumlah itu, hampir 90

Imam Mahmud (tengah) bersama Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ridwan Hisyam setelah dilantik sebagai Ketua HIMPAUDI Jatim yang baru. persen digunakan untuk tunjangan guru PAUD formal. Sedangkan untuk PAUD non formal hanya sekitar Rp16 miliar.

Sejauh ini, direktorat sendiri

RAGAM INFO

60 Persen Penduduk Derita Cacingan Surabaya, Bhirawa Kendati kasus casingan tidak memakan korban, namun cacingan bisa menurunkan kualitas hidup penderitanya, bahkan mengakibatkan kurang darah (anemia) dan pada anak-anak dapat mengakibatkan kebodohan. Sekitar 40 hingga 60 persen penduduk Indonesia menderita cacingan dan data WHO menyebutkan lebih dari satu miliar penduduk dunia juga menderita cacingan.

“Sebagian besar penderita cacingan hidup di wilayah kumuh dan penderita di kalangan anak-anak sekolah pun masih cukup tinggi,” kata Kasi Pemberantasan Penyakit Dinkes Jatim, Setyo Budiono.

Setyo mengatakan, penderita cacingan di kalangan anak sekolah juga cukup tinggi. Menurut survei yang telah dilakukan beberapa waktu lalu menunjukkan 700 ribu anak sekolah di Jatim menderita caingan. Menutunya. biasanya seorang siswa yang terinfeksi cacing akan mengalami kekurangan hemoglobin (Hb) hingga 12 gr persen, dan akan berdampak terhadap kemampuan darah membawa oksigen ke berbagai jaringan tubuh, Q dna termasuk ke otak.Q

sudah mengakui tidak bisa menyamakan antara keduanya karena aturan. Bahkan ketika guru PAUD formal dengan non formal memiliki kualifikasi

yang sama tetap saja memiliki hak yang berbeda.

“Dampaknya jelas terhadap mutu pendidikan. Guru yg tidak dihargai sama akan memberi

layanan tidak sama pula terhadap anak didik,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi X Ridwan Hisyam mendengar langsung persoalan

Perkuat layanan Publik, SKPD Pemprov Wajibkan Punya Inovasi Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mewajibkan seluruh SKPD (satuan kerja perangkat daerah) di lingkungan Pemprov Jatim, untuk membuat dan memiliki inovasi layanan publik.

Tujuannya agar pelayanan publik di Jatim menjadi yang terbaik dan bisa memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.

“Pak Gubernur (Gubernur Jatim Dr H Soekarwo) dalam beberapa kesempatan telah mewajibkan seluruh SKPD untuk membuat inovasi layanan publik. Nanti saat gelar Pameran Inovasi Pelayanan Publik pada 13 – 15 Juni bisa dipamerkan,” kata Kepala Biro Organisasi

Setdaprov jatim, Setiadjit SH MM, dikonfirmasi, Senin (25/5).

Menurut dia, pihaknya telah memberikan standar-standar layanan publik kepada SKPD-SKPD pemprov. “Saya sebagai Kepala Biro Organisasi memberikan standar-standarnya. Namun Pak Gubernur inginnya melebihi standar yang ada. Contohnya seandainya izin itu selesai tujuh hari, Pak Gubernur inginnya selesai tiga hari. Jadi di atasnya standar,” ungkapnya.

Keputusan Gubernur ini, kata Setiadjit, cukup membuat kepala SKPD harus bekerja keras memikirkan inovasi apa yang akan ditampilkan.

Mengingat pameran ini akan dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo. “Itu memang resiko menjadi kepala SKPD, tapi ini memang perintah Pak Gubernur, jadi misalnya ada yang tidak

mau saya akan langsung lapor kepada pak Gubernur,” katanya.

Meski begitu, lanjutnya, sampai saat ini belum ada SKPD yang berani menolak ikut pameran itu. “Ya saya pikir karena ini perintah Pak Gubernur, saya kok yakin seluruh SKPD akan ikut serta. Dan saat ini semua telah mendaftar ikut pameran,” jelasnya.

Dalam Pameran Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015 ini bakal ditampilkan seluruh unggulan Pelayanan Publik di Jatim, seperti ATM Samsat, Jembatan Timbang, dan lainnya. Pameran ini sendiri rencanaya akan ditempatkan di Lapangan Parkir Timur GOR Sidorajo.

“Pesertanya seluruh SKPD Pemprov, kemudian Pemerintah Kabupaten Kota/Kabupaten se Jatim, kecuali Kota Mojokerto dan Kabupaten Kediri yang

why/bhirawa

Asisten Kesmas Sekdaprov Jatim Dr Asyhar saat memberi pengarahan dalam acara Pembinaan Keluarga TKW yang digelar BPPKB Provinsi Jawa Timur, Senin (25/5) kemarin.

Surabaya, Bhirawa persoalan di kemudian hari.

Tidak mudah bagi seorang “Bukan saja faktor retaknya perempuan untuk meninggalkan rumah tangga, tetapi juga anakkeluarganya, apalagi harus anak kerap menjadi korban dari bekerja keluar negeri sebagai kondisi ini,” kata Asisten Ketenaga kerja wanita (TKW). sejahteraan Masyarakat SekNamun karena desakan eko- daprov Jatim Dr Asyhar saat nomi, membuat seorang ibu ditemui Bhirawa disela-sela harus rela meninggalkan suami acara Pembinaan Keluarga dan anak-anaknya untuk menca- TKW yang digelar Badan Pemri nafkah dengan menjadi TKW. berdayaan Perempuan dan KeHilangnya sosok seorang ibu luarga Berencana (BPPKB) dalam sebuah keluarga akan Prov Jatim. sangat rawan menimbulkan Menurut Asyhar, pemerintah

provinsi Jatim merasa perlu untuk memberi perhatian terhadap kondisi ini. Upaya yang dilakukan selain memberi pembekalan yang memadai kepada para TKW yang berangkat, yang tak kalah pentingnya adalah memberi penguatan kepada keluarga yang ditinggalkan.

“Penguatan itu bisa dilakukan dengan memberi perhatian pada anak-anaknya dan memberi pembekalan mental keluarga yang ditinggal,” kata Asyhar lagi.

Ditemui di tempat yang sama, Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) BPPKB Jatim Drs Herawanto Ananda, MSi menjelaskan pihaknya terus memberi pengertian dan mendorong agar para perempuan di Jawa Timur untuk tidak tergoda bekerja di luar negeri.

“Kami berupaya memberi ruang bagi perempuan untuk produktif tanpa harus pergi keluar negeri,’ kata Ananda.

Apalagi, lanjut Ananda Pemprov Jatim juga memiliki komitmen yang besar untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas peQ why rempuan di Jatim.Q

Aktivis Surabaya Minta Polisi Usut Tuntas Kematian Pejuang Agraria Surabaya, Bhirawa Puluhan aktivis yang tergabung dalam Aksi Solidaritas Aktivis Surabaya (ASAS) melakukan aksi di depan Gedung Negara Grahadi, Senin (25/5) siang.

Aksi ini dilakukan untuk

beralasan tidak siap. Kemudian beberapa provinsi di Indonesia serta kementerian dan instansi pemerintah pusat juga memastikan ikut,” jelas Setiadjit.

Selama gelaran pameran tersebut juga diadakan lokakarya dengan pembicara dari United Nation Public Service Award (UNPSA) dan juga mengundang Hermawan Kertajaya dengan menampilkan top 99 atau 99 penerima penghargaan terbaik di Indonesia untuk saling tukar pendapat soal inovasi pelayanan publik.

“Dengan semboyan one agency one innovation saya yakin seluruh peserta yang ikut dalam pameran nanti memang benar-benar serius ikut, bukan sekedar menggugurkan kewajiban saja dan sebatas memenuhi perintah Pak Q iib Gubernur saja,” pungkasnya.Q

Rentan Masalah, Keluarga TKW Butuh Penguatan Bidang Pengawasan Kejati Periksa Dermawan dan Dua Penyidik Polisi

Operasi Bedah Plastik Soetomo Setara Luar Negeri Surabaya, Bhirawa Pelayanan dan kualitas operasi bedah plastik di RSUD dr Soetomo terus ditingkatkan. Rumah sakit dengan rujukan terbesar di Indoensia bagian timur ini menjamin pelayanan operasi plastik di RSUD dr Sotomo tidak kalah dengan pelayanan rumah sakit luar negeri.

Ketua Program Studi Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga/RSU dr Soetomo Prof Dr David S Perdanakusuma SpBP-RE(K) menyatakan, kualitas, kompetensi dan keamanan bedah plastik di Indonesia setara dengan luar negeri. Untuk mensejajarkan kualitas spesialis bedah plastik di Indonesia dengan dunia internasional Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik, Rekonstruksi dan Estetik Indonesia (PERAPI) Jawa Timur terus meningkatkan kompetensi Dokter bedah plastik. Untuk itu tindakan bedah plastik harus dijalankan oleh dokter spesialis bedah plastik yang memiliki izin praktek dan Q dna bersertifikat.Q

tam/bhirawa

yang diungkapkan HIMPAUDI. Menurut Ridwan, keluhan itu dapat diajukan dalam sebuah usulan undang-undang yang dapat menguatkan posisi PAUD non formal.

Meski tidak dianggap sebagai guru, kualifikasi guru PAUD non formal dituntut untuk terus ditingkatkan. Selain itu, tanggung jawabnya juga tidak lebih ringan di banding guru PAUD formal.

Saat ini Komisi X tengah membuat UU Sistem Perbukuan dan UU Kebudayaan sebagai inisiatif dewan. “Kalau HIMPAUDI mau mengajukan, kita akan mendukung. Potensinya juga cukup besar karena setiap tahun kita bisa menghasilkan empat produk legislasi,” kata dia.

Sementara itu, Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Jatim Abdun Nasor menegaskan pentingnya peran PAUD non formal dalam mencetak generasi emas.

Dia menyebutkan cita-cita tentang revolusi mental tidak mungkin dapat terwujud secara serta merta. Melainkan ini adalah cita-cita yang panjang. Salah satunya dengan menyiapkan mental generasi yang akan datang. “Di sini peran guru PAUD sangat menentukan. Revolusi mental dimulai dari usia dini.

Ketika karakter anak itu diQ tam bentuk,” tutur dia.Q

mendesak pihak kepolisian dalam mengusut tuntas atas perkara penusukan yang menyebabkan rekannya aktivis, Jopi Peranginangin meninggal dunia.

Beberapa poster dibentangkan oleh puluhan aktivis

98 dalam aksinya. Antara lainnya ‘Jokowi jangan tidur, sementara banyak aktivis yang mati tersungkur’, ‘Polri harus mengusut tuntas’, serta ‘stop kekerasan pada aktivis’.

“Indonesia sangat membutuhkan pemimpin yang

peduli dan mampu bertindak tegas untuk penghentian atas segala bentuk kekerasan. Polisi harus mengusut tuntas pembunuh Jopi serta dalangnya,” teriak koordinator aksi, Udin Sakera dalam orasinya.

Udin menambahkan, yang dialami mantan aktivis partai demokratik sekaligus pegiat di alinasi masyarakat ada nusantara, Jopi tewas ditikam oleh pelaku yang tak dikenal di Jakarta pada 23 Q geh Mei lalu.Q

Kejati Jatim, Bhirawa Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Senin (25/5) memeriksa Dermawan, terdakwa kasus penggelapan hubungan kerja, selaku korban pengurasan ATM yang diduga dilakukan oleh Jaksa dari Kejari Tanjung Perak, RW. Turut menjalani pemeriksaan juga dua penyidik Polisi yang menangani kasus ini.

Dari informasi yang didapati Bhirawa, Dermawan dibawa keluar dari Rutan Klas I Surabaya di Medaeng sekitar pukul 11.00 siang. Kemudian, Dermawan dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak untuk menjalani pemeriksaan oleh bidang pengawasan Kejati Jatim.

Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati Jatim mengatakan, bidang pengawasan Kejaksaan memang melakukan pemeriksaan lanjutan atas 10 orang Jaksa yang berhubungan dengan perkara Dermawan dan staf kejaksaan yang bertugas di bagian barang bukti.

Pemeriksaan juga dilakukan terhadap terdakwa Dermawan.

“Pemeriksaan hari ini merupakan lanjutan dari pemeriksaan 10 orang sebelumnya. Termasuk mengkroscek keterangan terdakwa Dermawan,” kata Aswas Kejati Jatim Arief saat dikonfirmasi Bhirawa, Senin (25/5).

Adakah kemungkinan Kepala Kejari (Kajari) Tanjung Perak diperiksa dalam kasus ini ? Arief mengaku hal itu bisa saja dilakukan. Pihaknya juga akan memeriksa Jaksa RW. “Apapun yang terkait kasus ini (Kajari, red) pasti kami periksa. Untuk Jaksa RW, Jumat (29/5) depan kami jadwalkan pemeriksaannya,” tegas Arief.

Sementara itu, sumber internal Kejari Tanjung Perak membenarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh bidang pengawasan Kejati Jatim. Pihaknya menjelaskan, pemeriksaan dilakukan sekitar pukul 12.00 siang.

Adapun yang diperiksa adalah terdakwa Dermawan dan dua orang penyidik Polisi yang menangani kasusnya.

“Benar, bidang pengawasan Kejati Jatim memeriksa terdakwa Dermawan dan dua orang penyidik Polisi,” ujar sumber kepada Bhirawa.

Sayangnya, sumber ini enggan merincikan hasil maupun materi pemeriksaan tersebut. Pihaknya hanya mengatakan pemeriksaan terhadap terdakwa Dermawan terbilang lama, hingga menjelang petang. “Pemeriksaan kepada terdakwa Dermawan baru selesai pukul 18.00 malam (kemarin).Q bed

Tie Road Patah, Mobil Boks Terpental Usai Tabrak Pembatas Jalan Sebuah mobil boks berisi peralatan bangunan bernopol L 8115 NM mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Urip Sumoharjo, Senin (25/5) kemarin. Mobil yang melaju dari Jl Darmo, dari arah selatan ke utara ini terguling setelah menabrak pagar pembatas jalan.

Pantauan Bhirawa, proses evakuasi mobil box memakan waktu hampir satu jam. sambil menunggu mobil Derek, pihak kepolisian yang dibantu oleh Dishub Kota Surabaya dan Satpol PP mengatur arus lalu lintas yang sempat padat merayap.

Tergulingnya mobil box

ini menyedot perhatian warga sekitar dalam evakuasinya. Selanjutnya, mobil baru ditegakkan lagi sebelum akhirnya bisa diderek dari lokasi.

Salah satu saksi, Rofi’i mengatakan pada Bhirawa, kecelakaan berawal saat mobil boks berusaha meng-

hindari traffic light dari arah Darmo yang mulai menyala warna merah. “ Tiba-tiba mobil box banting setir ke kanan hingga menabrak pembatas jalan dan terguling,” katanya.

Sementara itu, Sopir mobil box Bram Limanto mengatakan, dirinya menghindari mobil yang mau menyerempet bodi boxnya samping kiri. dari situ, dirinya yang mau ke daerah Bongkaran, Perak membanting setir ke kanan dan menabrak pembatas jalan. “ Maksudnya saya mau

menghindari serempetan mobil dari sebelah kiri, tapi setirnya tidak bisa dibelokkan,” tuturnya.

Kanit Laka Lantas Polrestabes Surabaya AKP Made Sukama yang turun ke lokasi langsung mengatakan, Ternyata setelah diperiksa oleh petugas lalu lintas yang mendatangi lokasi kejadian, ditemukan bahwa tie rod mobil itu patah. “ Patahnya tie rod mobil sesuai dengan keterangan sopir bahwa setir mobil tidak bisa dikendalikan,” tuQ geh turnya.Q

Mobil box muat alat bangunan terguling usai tabrak pembatas jalan di Jalan Urip Sumoharjo, Senin (25/5).

geh/bhirawa

4

OPINI Tajuk

Srikandi Pansel KPK PRESIDEN Jokowi sudah menetapkan sembilan orang pansel (panitia seleksi) calon pimpinan KPK. Seluruhnya perempuan. Namun hampir seluruh masyarakat yakin, inilah pansel terbaik yang pernah dibentuk untuk merekrut calon komisioner KPK. Kelebihannya bukan sekedar altar gender, melainkan komposisi keahlian yang dimiliki anggota pansel sangat beragam. Sehingga tidak mudah lolos menjadi penegak hukum super body?!

Merujuk UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, pasal 30, tahapan rekrutmen pimpinan KPK didahului dengan pembentukan Pansel (Panitia Seleksi). Bakal Pansel diajukan oleh pemerintah, dengan fit and proper test oleh DPR. Selanjutnya ditetapkan dengan Keppres (Keputusan Presiden). Berdasarkan alur ketentuan tersebut, seluruh rangkaian proses (pembentukan Pansel sampai rekrutmen komisioner) ideal-nya membutuhkan waktu sekitar tujuh bulan.

Rekrutmen KPK merupakan tahap awal kinerja pemberantasan tindak pidana korupsi. Manakala rekrutmen-nya baik, maka terbuka kemungkinan menghasilkan komisioner yang baik. Namun manakala rekrutmen menanggung beban “titipan,” niscaya akan menjadikan kinerja KPK berdasarkan “order.” Pada periode terdahulu, dikeluhkan adanya indikasi tebang pilih. Bagai memilih pekerjaan berdasar “order.”

Siapa harus ditebang lebih awal? Bergantung pada order.

Secara rutin saban 4 tahun (sejak 19 Desember tahun 2003), dilakukan pembentukan pimpinan atau komisioner KPK. Saat ini telah terbentuk Pansel, sesuai pasal 30 ayat (3), terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

Unsur pemerintah diwakili oleh Kepala BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) Enny Nurbaningsih. Serta Direktur Analisis Perundang-undangan Bappenas, Diani Sadiwati (disertasinya Mekanisme Regulasi di Bidang Migas).

Masih terdapat tiga “srikandi” yang berprofesi sebagai pengajar di perguruan tinggi negeri. Yakni, Harkristuti Harkrisnowo (guru besar Hukum Pidana UI), Meuthia Ganie Rochman (FISIP UI, dan penulis buku Sosiologi), serta Supra Wimbarti (Dekan Fakultas Psikologi UGM). Ada pula “srikandi” BUMN, Destry Damayanti, (Kepala Ekonom Bank Mandiri, lulusan Cornell University, New York) yang memimpin Pansel.

Sedangkan yang benar-benar dari masyarakat, adalah Yanti Ganarsih (mantan model, kini mengajar di Universitas Trisakti, Jakarta), dan Betti S Alisjahbana (mantan Dirut IBM Indonesia). Serta Natalia Subagyo, ketua Transparency International Indonesia. Tiada yang meragukan kompetensi ke-9 “srikandi” Pansel. Bahkan dikhawatirkan, calon komisioner KPK yang terbentuk tidak lebih kompeten dibanding Pansel-nya.

Pansel telah mengumumkan pendaftaran bakal calon komisioner KPK, sampai selama 14 hari terus menerus.

Sesuai amanat pasal 30 ayat (6), sekitar pekan pertama bulan Juni, Pansel wajib mengumumkan nama bakal calon komisioner KPK. Tujuannya, agar memperoleh tanggapan masyarakat. Waktunya sampai sebulan sejak diumumkan.

Selanjutnya, Pansel menentukan lebih dari sepuluh bakal calon komisioner untuk diserahkan kepada presiden.

Berdasarkan UU Nomor 30 tahun 2002, pasal 30 ayat (8) angka ke-2, presiden memilih 10 nama dari daftar bakal calon komisioner yang diserahkan oleh Pansel. Selambatlambatnya 14 hari. Selanjutnya ke-10 nama bakal calon komisioner diserahkan (oleh presiden) untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR-RI (Komisi III).

Pada pasal 30 ayat (10), dinyatakan, “Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan 5 (lima) calon yang dibutuhkan ... dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari Presiden Republik Indonesia.” Jadi, DPR (dalam rapat paripurna) yang akan menjadi eksekutor terakhir calon komisioner KPK. Pembentukan KPK, merupakan amanat ketetapan MPR-RI Nomor Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Juga amanat UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lebih lagi, Indonesia sudah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption, tahun 2003. Seluruh dunia men-dendam sengit terhadap korupsi. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Pengelolaan Dana Desa Bebas Korupsi PENGELOLAAN dana desa diharapkan dilakukan dengan penuh tanggung jawab serta bebas korupsi. Besarnya tanggung jawab pengelolaan keuangan desa memerlukan peningkatan kapasitas atau kemampuan para kepala desa.

Sesuai dengan UU/6 2014 tentang Desa maka menempatkan kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam UU Desa juga telah menempatkan masyarakat desa sebagai sasaran dan sekaligus pelaku pembangunan desa, sedangkan pemerintahan desa berperan sebagai penggerak pembangunan dan pemberdayaan desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Bagi para kepala desa dan aparat desa, yang menjadi tantangan saat ini adalah kesiapan untuk menyusun perencanaan pembangunan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara tepat, terukur, dan transparan sesuai dengan potensi dan prioritas kebutuhan desa. Juga kesiapan untuk mengelola keuangan desa secara berhatihati, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa.

Agar penyaluran dana desa tahap awal tahun 2015 ini lancar, ada beberapa hal pokok yang diharapkan menjadi masukan bagi para gubernur serta bupati atau wali kota, serta melaksanakan sosialisasi dan pelatihan, kepada aparat pemerintah daerah maupun aparat desa agar mempunyai pemahaman yang tepat dan kompetensi yang memadai dalam melaksanakan Undang-Undang Desa. Sehingga diharapkan semua aparat desa akan mempunyai pemahaman dan kompetensi yang baik, dalam mengelola pemerintahan, pembangunan, dan keuangan Desa. Kemudian, perlu dilakukan pendampingan kepada aparat desa dalam menyusun perencanaan dan penganggaran desa, pelaksanaan teknis program atau kegiatan Desa, penatausahaan dan akuntansi, serta penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Selasa Kliwon, 26 MEI 2015

Internet dan Bisnis Birahi Kemajuan teknologi internet kembali disalahgunakan.

Saat ini banyak orang menggunakan koneksi internet untuk melancarkan aksi kejahatan. Bisnis birahi melalui praktik prostitusi di dunia maya seakan menemukan surganya. Bagaimana tidak, transaksi dan sirkulasi uang pada bisnis birahi ini jumlahnya sangat fantastik.

Beragam layanan yang mengarah pada bisnis terlarang seperti film, video, gambar, audio, game, dan berbagai permainan yang dapat mengundang birahi laris manis di internet.

K

ondisi Indonesia saat ini sudah berada dalam darurat bisnis birahi online. Praktik prostitusi yang difasilitasi oleh internet semakin hari semakin tak terbendung. Semenjak penangkapan artis berinisial AA yang diduga menjalankan bisnis birahi dengan bayaran 80 hingga 200 juta rupiah, kini kasus serupa juga terjadi di daerah lain. Kasus penangkapan ini dapat menjadi salah satu bukti bahwa praktik bisnis syahwat ini benar-benar tumbuh.

Lokalisasi pelacuran di beberapa tempat memang telah ditutup pemerintah. Lokalisasi di Surabaya seperti Gang Dolly dan Jarak telah berhasil dialihfungsikan. Di Malang, pemerintah daerah juga sudah menutup lokalisasi Suko (Sumberpucung), Slorok (Kromengan), Kebobang (Wonosari), Girun (Gondanglegi), Kalikudu (Pujon), Embong Miring (Ngantang), dan lokalisasi Sendang Biru (Sumbermanjing Wetan).

Sementara di Jakarta masih terjadi polemik, antara penutupan atau justru melegalkan praktik prostitusi. Gubernur DKI Jakarta bersikukuh ingin melegalkan prostitusi dengan alasan akan lebih mudah dalam mengontrol.

Terlepas dari pro kontra tentang perlunya lokalisasi, kenyataan menunjukkan bahwa ketika lokalisasi ditutup ternyata juga tidak menyelesaikan masalah. Justru prostitusi menemukan caranya yang lain yakni dengan bantuan media internet.

Prostitusi memang salah satu penyakit masyarakat yang sulit diberantas. Selalu ada permintaan (demand) sehingga penyediaan (supply) penjual jasa seks ini terus tumbuh. Apalagi sekarang dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi semakin memudahkan orang melakoni bisnis ini. Lewat media sosial yang terkoneksi internet semacam Twitter, Fa-

S

kan mucikari yang telah menggunakan fasilitas media sosial sebagai sarana untuk memasarkan jasanya.

Di Twitter, Papi Mike menggunakan akun bernama @TemanJakarta sebagai wadah promosi.

Praktik prostitusi Oleh: di internet sangat Sugeng Winarno, MA marak karena selama ini melalui jalur cebook, Path, BBM, online para produsen WhatsApp, dan Line dan konsumen merasa telah digunakan para mucikari, nyaman. Jalur bisnis ini tergolong PSK, dan lelaki hidung belang terselubung dan cenderung aman. untuk melancarkan aksinya.

Pengguna jasa bisnis ini datang dari beragam usia dan kelas Sisi Gelap Internet sosial. Melalu beragam gadget Kehadiran internet selama yang menjamur di masyarakat ini memang telah membawa semakin memudahkan bisnis ini perubahan yang sangat berarti. tumbuh pesat.

Kemajuan diberbagai bidang bisa Dukungan teknologi internet melaju pesat berkat jasa internet. dalam bisnis birahi ini sangat sigBisnis jual beli online tumbuh nifikan. Selain prostitusi online, super cepat. Namun pada sisinya materi pornografi banyak tersedia yang lain, internet juga memdalam bentuk visual maupun aufasilitasi beragam tindak kejahadio visual. Pornografi di internet tan. Melalui internet, perbuatan memang telah menjadi sebuah melanggar hukum semakin sulit industri dengan skala bisnis yang dikendalikan. Sisi gelap internet besar. Achmad Desmon (2005) telah membawa pada gerbang mencatat pada kurun waktu takerusakan. hun 2005 saja perputaran uang Beragam konten internet di situs-situs porno mencapai 40 bermuatan negatif jumlahnya persen dari keseluruhan jumterus bertambah setiap waktu. lah transaksi bisnis di internet.

Pemerintah melalui KementeRibuan orang menggantungkan rian Komunikasi dan Informatika hidupnya pada bisnis ini.

(Kemenkominfo) telah menutup Merujuk pada data yang dikemubeberapa situs negatif. Berdasarkakan Achmad Desmon, prostitusi kan data Kemenkominfo, hingga dan pornografi online sebenarnya tahun 2014 lalu, terdapat 814.594 bukan hal baru. Sejak munculnya situs yang telah diblokir. Sebanmedia internet, banyak orang telah yak 2.784 situs pornografi, 345 memanfaatkannya untuk bisnis situs perjudian, 15 situs SARA, birahi. Dalam buku “Jakarta Un83 situs penipuan, dan 333 situs dercover” karya Moammar Emka kategori lainnya.

(2003) dinyatakan bahwa prostitusi Sementara itu konten terkait di Indonesia, terutama di Jakarta prostitusi banyak muncul di intelah lama ada dan modusnya ternet melalui akun-akun pribadi. selalu selangkah lebih maju dari Melalui media sosial Twitter dan aparat penegak hukum.

Facebook bisnis prostitusi tumbuh subur. Sebagai bukti, beberapa kaInternet Sehat sus praktik prostitusi online telah Penegakkan hukum dan pengterjadi. Munculnya kasus Dedeuh awasan pada media bisa menjadi Alfisahrin (26) alias Tata alias salah satu kunci guna mengurai Mpie yang menghebohkan bebermasalah pelik bisnis birahi di inapa pekan silam. Dedeuh terbukti ternet. Undang-Undang Informatelah menjalankan praktik sebagai si dan Transaksi Elektronik (ITE) PSK dan memasarkan jasanya lesebagai salah satu payung hukum wat Twitter dengan menggunakan yang mengatur kehidupan bernama @tataa chubby. internet menjadi penting untuk Pada bulan April lalu, Direksecara luas terus disosialisasikan torat Reserse Kriminal Umum dan ditegakkan. Beberapa kasus Polda Metro Jaya menangkap kejahatan di internet yang perseorang pria yang akrab disapa nah terjadi dan dijerat dengan Papi Mike di sebuah hotel di UU ITE hendaknya dijadikan Jakarta. Papi Mike merupasebagai pelajaran.

Dari sisi masyarakat pengguna media internet juga perlu ditumbuhkan sikap berinternet sehat.

Seperti layaknya tubuh manusia, ketika kita mengonsumsi makanan yang tidak sehat tentu akan menjadi masalah. Berinternet juga sama, apa yang kita akses di internet bisa saja sesuatu yang mengarah kepada keburukan. Untuk itu kesadaran untuk menghindari konten negatif internet harus dimiliki oleh semua konsumen media.

Bagi para orang tua hendaknya bisa mengatur jam penggunaan media juga melakukan pengawasan kepada seluruh anggota keluarga perihal muatan internet yang telah diaksesnya. Tidak jarang anak-anak dan remaja ketika berselancar di internet terjerumus masuk pada situs-situs terlarang yang melanggar hukum. Selain pemantauan, menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya berinternet sehat hendaknya selalu ditumbuhkan mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Pada intinya, berinternet sehat adalah menggunakan internet dengan bijak, sesuai kebutuhan, tidak lupa waktu dan bisa memilah mana-mana konten yang layak akses dan mana pula yang harus dihindari. Karena semua tersedia di internet, yang baik maupun yang buruk, maka kemampuan memilih dan memilah mana-mana yang baik menjadi penting dilakukan.

Tentu semua instrumen bangsa ini tidak ingin perbuatan negatif lewat internet terus tumbuh menjadi-jadi. Sekarang saatnya bisnis birahi dalam segala bentuknya harus dihentikan. Melawan sisi jahat internet memang sulit, tidak semuda membalikkan telapan tangan. Tetapi mencegah penyebaran dan pertumbuhannya tentu bisa dicapai. Untuk itu kepedulian pemerintah, aparat dan masyarakat menjadi perlu bersinergi.

Semua perlu waspada dan jangan mendekati kejahatan di internet seperti praktik bisnis birahi online. Kemampuan bersikap kritis dan hati-hati ketika berselancar di dunia maya menjadi urgen ditumbuhkan. Semua orang pasti ingin terhindar dari pengaruh konten negatif internet. Untuk itu kemampuan literasi media internet menjadi penting dimiliki, sekarang!.

Pegiat Literasi Media, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang

Memperluas Akses Pendidikan

alah satu persoalan yang kini dihadapi bangsa Indonesia adalah rendahnya kualitas pendidikan. Kita sulit bersaing dalam percaturan global karena sumber daya manusianya (SDM) lemah. Sebab, kesiapan sebuah bangsa berkompetisi dalam percaturan global apabila sumberdaya manusianya unggul.

Modal dan ciri keunggulan itu terletak dalam penemuan-penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin banyak menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semakin unggul pula bangsa bersangkutan.

Di antara penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) itu adalah kekurang-memadainya sarana dan prasarana pendidikan. Selain anggaran pendidikan yang kurang, fasilitas pendidikan yang sudah ada pun rusak, baik karena bangunan sudah tua atau diterjang bencana yang terus bertubi-tubi menerpa bangsa ini.

Beban pemerintah, dan juga rakyat tidak hanya memenuhi kebutuhan anggaran pendidikan hingga 20% sesuai amanat UUD 1945 dari APBN, tetapi juga harus membangun kembali sekolah-sekolah yang rusak karena bencana alam.

Kurangnya anggaran pendidikan dan penanganan keperluan-keperluan darurat membuat persoalan dunia pendidikan makin krusial.

Dua pilar kebijakan di bidang pendidikan yang harus mendapat prioritas pemerintah adalah pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Sebagaimana amanat UUD 1945, yang menyatakan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara dan UU tentang HAM (1999) menyebutkan, bahwa pendidikan adalah hak asasi setiap manusia dan pendidikan bermutu adalah hak dari setiap warga. Sedangkan pilar lainnya adalah peningkatan mutu relevansi dan daya saing pendidi-

ngan masalah perkemkan. Dengan pilar ini bangan pendidikan kita tidak hanya meanak-anak, acapkali nyebarkan akses penkita lupa melakudidikan, tetapi juga kan kontrol terhadap ingin meningkatkan perkembangan kejimutu pendidikan. waan anak-anak.

Untuk mengatasi Prof. Bruno Bettelkelemahan-kelemahan heim, seorang psikolog itu, pemerintah harus pendidikan Amerika mengatur dan memeSerikat, mengatakan riksa serta memberiOleh : sistem pendidikan itu kan penilaian terhadap H. Darmadi sangat berbahaya bagi manajemen pendidiksi anak di masa depan, an untuk mengetahui karena buku-buku seberapa luas pemmaupun cerita-cerita erataan pendidikan yang dibacanya di sekolah hanya tersebut, baik antardaerah, antarmenggambarkan hidup ini sebagai gender dan antarkelompok. Janlingkaran-lingkaran kenikmatan. gan sampai pendidikan hanya Tidak ada cerita orang yang marah, dinikmati secara terbatas oleh tidak ada juga cerita tentang orang orang-orang berduit. Pemerintah menderita. Dalam berbagai pelajarjuga harus serius mencanangkan an yang diterima murid-murid itu, pendidikan, karena semua pemuda tidak ada satu pun yang menyentuh (yang masih bersekolah) meruemosi dan perasaan. pakan generasi penerus bangsa.

Anak didik di Amerika tidak siap Jika amanat UUD 1945 ini tidak menghadapi realitas hidup yang dijalankan, khususnya mengenai sebenarnya, di mana tertawa dan anggaran 20% dari APBN, maka air mata akan datang silih barganti. bisa diprediksikan, SDM Indonesia Hidup bukanlah rangkaian-rangkaimasa depan akan terbelakang. an kenikmatan saja tanpa adanya Generasi bangsa yang unggul dan penderitaan. Hidup yang tanpa handal dalam bidang ilmu pengetapenderitaan hanyalah sebuah dohuan dan teknologi hanya akan lahir ngeng. Walaupun anak orang kaya dari sistem pendidikan bermutu, secara materi tidak akan mengalami yang dikelola secara akuntabel dan kekurangan, namun mereka tidak transparan. Oleh karena itu, semua akan sepi dari penderitaan batin. elemen bangsa harus berpartisipasi Mereka tidak akan sepi dari stres, mengawal akuntabilitas dan transdepresi, maupun frustasi. paransi sistem pendidikan.

Anak-anak kita hendaknya Dalam usaha meningkatkan disentuh emosi dan perasaannya mutu SDM Indonesia masa deuntuk ikut sambung rasa dengan pan, bukan hanya tugas pemerteman-temannya sebaya yang tidak intah, tetapi juga tugas semua bahagia dalam harta sedini mungelemen bangsa. Orangtua dan kin. Dengan latihan itu, kelak akan kaum pendidik harus berperan dilihat alangkah mudahnya si kecil dalam membinaperkembangan dan ini jika telah dewasa membantu pertumbuhan jiwa serta potensi orang-orang yang membutuhkan anak didik. Banyak para pendidik uluran tangan. Selama ini, dalam mengingatkan bahwa anak-anak di pengajaran di banyak sekolah, negeri ini akan menghadapi hidup pada umumnya yang terutama yang penuh dengan tantangan banyak dirangsang adalah aspek dan lebih berat di masa yang akan rasio atau pikiran melalui peladatang. Hal itu juga terkait de-

jaran-pelajaran matematika dan lain-lain. Sedangkan aspek psikomotor jasmani, dirangsang melalui olah raga dan keterampilan.

Menurut tokoh pemikir modern, anak-anak didik dalam era teknologi harus dipicu untuk menghayati realitas hidup ini. Hal itu berguna dalam mencari makna hidup dengan mendekati Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang suatu saat nanti mungkin sangat dibutuhkan jiwanya. Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itulah harapan dan tempat bergantung satu-satunya bagi anak-anak, jika penderitaan batin melanda hidupnya.

Perkembangan dan pertumbuhan kejiwaan anak didik, membutuhkan bimbingan dan pendampingan orangtua. Sekarang tidak sedikit orangtua yang karena kesibukannya melupakan atau mengabaikan perhatian terhadap anak.

Selama masa belajar, anak tidak cukup hanya di antar ke sekolah kemudian pulangnya dijemput.

Namun, selama proses itu berlangsung, orangtua harus memantau kemajuan kegiatan belajarnya.

Dalam upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, seperti yang menjadi tujuan pembangunan nasional, baik pemerintah yang berkewajiban menyediakan sarana dan anggaran pendidikan maupun orangtua yang harus mendampingi dan membimbing anak, sama-sama berperan penting. Kerjasama yang sejalan antara pemerintah dan orangtua dalam bidang pendidikan ini akan menopang pembangunan SDM Indonesia yang unggul dan kompetitif. Alhasil, SDM yang unggul hanya lahir dari sistem pendidikan yang berkualitas sebagai muara kerjasama semua elemen bangsa.

Praktisi Pendidikan, Pemerhati masalah Sosial, Budaya, dan Politik, Tinggal di Lampung Tengah.

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Kliwon 26 MEI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO KELANA

Tak Ada Perusahaan Hengkang dari Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Sidoarjo, Husni Thamrin SH MM mengaskan, hingga kini belum ada perusahaan yang hengkang dari Sidoarjo karena keberatan masalah UMK yang mencapai Rp2.707.000.

Kondisi ini tidak lepas dari peranan Pemkab Sidoarjo yang terus memberikan pengertian kepada pihak pengusaha. ‘’ Mudah-mudahan tak sampai ada perusahaan yang sampai hengkang, sebab nanti akibatnya bisa akan menambah jumlah pengangguran di daerah kita,’’ terang Husni Thamrin, Senin (25/5) kemarin.

Untuk mengurangi jumlah pengangguran di Kab Sidoarjo, digelar dua kali Bursa Kerja Terbuka (BKT). BKT 2015 yang pertama digelar pada 21 Mei kemarin. Diikuti sebanyak 50 perusahaan di Sidoarjo yang berpartisipasi.

Sedangkan BKT 2015 kedua, akan digelar nanti pada Oktober mendatang.

Pelaksanaan BKT di Sidoarjo, kata Thamrin, sampai 2 kali dalam setahun ini, karena dianggap sangat penting, agar bisa cepat dalam mengatasi dan mengurangi jumlah penganguran di Kab Sidoarjo. Pada BKT tahun 2014 kemarin, dari sekitar 50 ribuan pengangguran di Sidoarjo, yang bisa terserap bekerja di perusahaan, sampai 4 ribuan lewat kegiatan BKT 2014. ‘’Harapan kita, pada tahun 2015 ini, pengangguran yang masih ada di Sidoarjo juga bisa terserap lewat BKT yang kita gelar agar bisa bekerja,’’kata Thamrin. Q ali

Saiful Cabup, PKB Buka Lowongan Wabup Sidoarjo, Bhirawa Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sidoarjo, resmi membuka pendaftaran bakal calon wakil bupati pada Pilkada Sidoarjo 2015-2020. Karena PKB sudah menetapkan incumbent H.Saiful Ilah SH.MHum sebagai calon bupati.

Ketua Desk pilkada DPC PKB Kabupaten Sidoarjo H.Imam Rahmad menegaskan, dengan dibukanya pendaftaran ini, maka peluang untuk menjadi pendamping bupati Incumbent, terbuka lebar bagai siapapun. “Siapapun boleh mendaftar dan memiliki peluang yang sama.

Baik dari internal partai, di luar partai maupun masyarakat luas silahkan mendaftar,” jelas Imam Rahmad.

Waktu pendaftaran yang diberikan oleh desk Pilkada hanya tiga hari mulai tanggal

27 Mei hingga 29 Mei 2015.

“Ada sembilan syarat yang harus dilengkapi calon pendaftar. Diantaranya tidak melakukan penghianatan dan tindakan yang merugikan partai bila bakal calon berasal dari anggota partai,” jelas Imam Rahmad.

Sementara itu sekretaris DPC PKB yang juga sekretaris Desk Pilkada PKB Sidoarjo Abdullah Nasih menegaskan, pihaknya juga mendorong kepada M.G Hadi Sutjipto wakil bupati incumbent saat ini, untuk turut mendaftar sebagai

bagian dari mekanisme partai.

Soal direkomendasi atau tidak, sepenuhnya menjadi kewenangan dari DPP PKB Pusat.

“Peluang beliau (wabup) cukup besar untuk kembali berdampingan dengan bupati incumbent. Namun mekanisme partai harus dilalui dengan turut mendaftar,” tutur Nasik.

Dua tokoh muda PKB Sidoarjo mengambil ancangancang untuk mendaftar menjadi Cawabup melalui jalur PKB, guna mendampingi incumbent, Saiful Ilah SH , di Pilkada Sidoarjo, 9 Desember 2015 mendatang.

Anggota FKB, Dhamrony Chudlori dan Nur Achmad, tidak mengelak saat ditanya kesiapannya mendaftar di desk Pilkada PKB pada 27-29 Mei mendatang. “Saya akan mendaftar,” kata Dhamrony.

Niatnya untuk maju bukan untuk menjegal Wabup, Hadi Sutjipto yang potensinya masih kuat untuk kembali mendampingi Saiful Ilah. Tetapi semata ini merupakan jalur formal PKB untuk mendapat restu DPP PKB. Juklak yang dikeluarkan DPP PKB adalah Sidoarjo membentuk desk Pilkada untuk membuka pendaftaran calon wakil bupati. Mekanisme ini harus berjalan, “Silahkan pak Tjip untuk mendaftar bila masih berhasrat maju,” ujarnya. Cara ini lebih elegan daripada kandidat lain yang sembunyi-sembunyi mengumpulkan pengurus PAC PKB (non-dewan).

Sebagai ketua PAC Tulangan, Dhamrony, tidak diundang dalam pertemuan yang digagas cabup dari partai lain

tersebut. Ia mempertanyakan, apabila ada kemauan mengundang kenapa tidak semua pengurus PAC diajak bertemu.

Bila niat awalnya tidak baik, ia yakin dalam perjalananya ke depan pasti menemui kendala.

PKB sebagai partai yang sudah 3 periode berturut-turut selalu menjadi pemenang Pilkada, menjadi incaran banyak orang untuk menjadi pasangan calon kepala daerah. Cuma PKB sudah mengeplot ketua DPC PKB, Saiful Ilah sebagai Cabup tanpa harus melalui mekanisme penjaringan dan penyaringan.

Ketua Komisi C, Nur Achmad, juga menyatakan keseriusannya untuk mendaftar Cawabup. “Ini kan pendaftarannya belum dibuka, kalau sudah dibuka, ya mendaftar,” tegasnya.Q hds

Bupati Beri Penghargaan Keberhasilan Desa

Diduga Sungai Tercemar Buaya Dekati Permukiman Sidoarjo, Bhirawa Kasus munculnya buaya di Kali Porong beberapa hari terkahir dan sempat menggegerkan warga RT 24 RW 12 Dusun Awar-awar Desa Tambakrejo Kec. Krembung terus menimbulkan spekulasi akan dampak lumpur lapindo.

Berbagai dokumen temuan terkait terkominasinya air di sungai Porong juga bisa ditemukan di internet. Penelitian serupa telah dihasilkan sejak 2007 menunjukkan kandungan logam berat mencemari kawasan di sekitar semburan Lapindo Lumpur tidak saja mencemari air namun sudah mengkontaminasi tubuh ikan termasuk buaya yang berpindah lokasi menjauh dari kawasan muara.

Tarzan Purnomo (2014) menunjukkan logam berat telah menyebar di kawasan pertambakan dan sungai di wilayah timur area semburan lumpur Lapindo.

Lumpur tidak saja mencemari air namun sudah mengkontaminasi tubuh ikan.

Penelitian-penelitian serupa yang telah dihasilkan sejak 2007 menunjukkan kandungan logam berat mencemari kawasan di sekitar semburan Lapindo. Purnomo memeriksa kawasan tertentu secara periodik selama tiga kali.

Di Renokenongo memeriksa kolam ikan, di Gempolsari memeriksa sungai, di Tegalsari memeriksa kolam tandon, dan kolam biasa di Permisan.

Penelitian ini menunjukkan jumlah kandungan logam berat yang jauh melebihi ambang batas yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur No. 45/2002 dan Kepmen LH No. 51/2004. Pemeriksaan kandungan Cadmium (Cd) pada air menunjukkan jumlah 0.018 – 0.080 part per million (ppm).

Padahal, ambang batas keamanan hanya pada level 0.01 ppm. Hal yang sama juga ditemukan pada kandungan Timbal (Pb) yang ditemukan sejumlah 0.013-0.074 ppm. Padahal, ambang bakunya hanya pada level 0.03 ppm.

Seperti diketahui buaya-buaya berukuran kecil dan besar itu tampak muncul di bawah tangkis sungai. Entah fenomena apa hingga membuat banyak buayabuaya itu. Baru kali ini terjadi saat kondisi debit air Sungai Porong surut atau kecil.Q Ali,bj

5

ali kusyanto/bhirawa

Diskop Perindag Sidoarjo bekerja sama dengan Polres Sidoarjo memantau peredaran beras plastik di Pasar Larangan, kemarin

Pantau Beras Plastik, Pemkab Turun ke Pengecer Sidoarjo, Bhirawa Mempersempit gerak peredaran beras plastik agar tak sampai masuk ke Kab Sidoarjo, Dinas Koperasi Perindag Sidoarjo bersama Unit Tipiter Polres Sidoarjo, turun ke lapangan memantau ke sejumlah agen beras dan pengecer beras di pasar yang terbilang besar di Sidoarjo, yakni Pasar Larangan Sidoarjo, Senin (25/5) kemarin. ‘’Hasilnya, Sidoarjo masih steril dari peredaran beras sintetis ini,’’ ujar Drs M. Charda MM, Kepala Dinas Koperasi Perindag Sidoarjo, didampingi Kanit Tipiter Polres Sidoarjo, Hari Siswanto, di Pasar Larangan, kemarin Senin (25/5).

Sebelum ini pihaknya juga sempat mengambil sample di agen beras di sejumlah agen beras di Kec Krian, Kec Taman dan Kec Waru. Hasilnya dikatakan kembali oleh Charda, tidak ditemukan beras plastik. ‘’ Kta akan terus memantau sampai ke pengecer –pengecer beras di Sidoarjo, jangan sampai ada peredaran beras platik masuk ke Sidoarjo, apalagi sebentar lagi Bulan Suci Ramadhan, bila sampai

ada penawaran menjual beras dengan harga murah, penjual agar hati-hati,’’ kata Charda.

Demi kesehatan, ia menghimbau pada pedagang agar tidak ikut membantu menjual barangnya bila sampai ada, yakni beras asli dicampur dengan beras plastik. Sebab, bila sampai dikonsumsi tidak baik untuk kesehatan, yakni ganguan pencernaan lambung.

Kerana itu, kalau konsumen akan memasak supaya dilihat dengan teliti dan waspada.

Kanit Tipiter Polres Sidoarjo, Hari Siswanto menyampaikan, sebelum menggandeng dengan pihak Diskop Perindag Sidoarjo ini, pihaknya juga sudah terjun ke lapangan sendirian memantau peredaran beras plastik di Sidoarjo. ‘’ Alhamdulilah selama pantauan kami itu, belum ada ditemukan peredaran beras plastik di Sidoarjo,’’ ujarnya.

Ahmad Nurtafik, pemilik agen beras ‘’ Saudara’’ di Pasar Larangan mengatakan, dirinya sangat hati-hati untuk mendapatkan beras. Selama ini ia melihat langsung prosesnya di penggilingan. Beras yang ada di tempatnya be-

rasal kiriman dari Ponorogo, Pacet Mojokerto, Jember, Lamongan dan dari Sidoarjo sendiri. ‘’Tidak ada beras plastik di tempat saya,’’ kata pria asli warga Sidoarjo itu.

Ahmad, pegecer beras ‘’ Murah Jaya’’ di Pasar Larangan, mengatakan ia juga sangat hati-hati menerima kiriman beras dari orang yang tidak dikenal. Sebab saat ini menurutnya banyak orang yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. ‘’Saya ini gak tahu mana beras plastik seperti apa, sehingga selama ini saya beli langsung dari petani saja, beras yang saya jual ini juga masih stok lama,’’ kata Ahmad pada para petugas yang mendatangi tokonya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala UPTD Pasar Larangan Sidoarjo, Sutatiyo, yang juga mendampingi petugas memantau peredaran beras plastik di tingkat agen dan pengecer beras ini, ikut berkomentar, ketika muncul isuisu beras plastik, ia telah mengingatkan kepada para pedagang untuk berhati-hati. Jangan sampai beras yang dijual merugikan para konsumen.Q ali

Sidoarjo, Bhirawa Desa-desa yang telah sukses dalam membangun kebersamaan dalam bermasyarakat dan bergotong-royang. Bupati Sidoarjo memberikan apresiasi berupa penghargaan yang diserahkan langsung pada acara BBGRM (Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat) ke XII tahun 2015.

Selain acara BBGRM, aca ra yang digelar di Desa Gelang Kec. Tulangan, Senin(25/5) sekalian peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-43 Tahun 2015.

Usai menyerahkan penghargaan, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH M Hum yang didapingi Wakilnya MG Hadi Sutjipto SH MM dan Kepala BPM PKB Drs. Ec. Ali Imron kalau acara tersebut merupakan kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan, yang diarahkan pada penguatan Persatuan dan Kesatuan. Semua itu bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan kebersamaan.

“Jadi kekeluargaan dan kegotong royongan itu merupakan semangat kerja, menuju masyarakat mandiri khusunya untuk wilayah Sidoarjo,” katanya.

Untuk penguatan integritas sosial melalui kegiatan gotong royong menuju masyarakat adil, dan sejah-

tera, hal tersebut mengemuka seiring dalam peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong ini, dengan mengambil tema ‘Kita Gelorakan Semangat Kerja Menuju JawaTimur Yang Mandiri’.

Saiful Ilah mengharapkan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan yang telah mengakar dalam kelembagaan, kehidupan masyarakat sejak dahulu. “Makanya, harus tetap di lestarikan sehingga menjadikan masyarakat hidup rukun dan damai dalam mengisi pembangunan bangsa,” harapnya.

Sementara Kepala BPMPKB Kabupaten Sidoarjo Drs. Ec. M. Ali Imron dalam laporannya mengungkapkan, maksud kegiatan BBGRM adalah mengembangkan partisipasi aktif masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan pembangunan serta meningkatkan efisiensi desa/kelurahan. “Sehingga dapat mendorong kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Adapun desa-desa yang berprestasi sebagai Juara I Desa Gelang Kec Tulangan, Juara II Desa Lebo Kec Sidoarjo, sedang untuk Juara III Desa Damarsih Kec Buduran. Untuk tingkat Kelurahan Juara I dimenangkan oleh Kelurahan Ketegan Kec Taman, Juara II Kelurahan Krian Kec Krian.Q ach

achmad suprayogi\bhirawa

Bupati Saiful saat menyerahkan penghargaan kepada Camat Sukodono.

Terus Gali Potensi Daerah

Wali Kota Launching Pakaian Khas Rakyat Kota Mojokerto Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus terus menggali potensi daerahnya.

Wali kota dalam setiap kesempatan selalu menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Mojokerto untuk mencintai produk lokal dan bangga akan potensi kotanya. Untuk itu, Wali kota tak hentihentinya menggali identitas dan potensi daerah untuk menjadi ciri khas Kota Mojokerto.

Wali kota selalu menghimbau kepada seluruh pejabat dan masyarakat apabila mengadakan acara harus menyuguhkan ondeonde sebagai jajanan khas Kota Mojokerto. Menggunakan sepatu dan batik karya perajin lokal.

Bahkan telah diadakan lomba masakan khas Kota Mojokerto dengan olahan ikan rengkik yang menjadi ikan khas Kota Mojokerto. Dan yang terbaru, Wali kota telah mengumumkan Pakaian Khas Rakyat Kota Mojokerto (PKRKM). ”Ini sebagai wujud kebanggaan atas potensi budaya lokal. Pakaian ini menjadi pakaian khas rakyat Kota Mojokerto. Pakaian ini

juga akan digunakan oleh seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto pada hari-hari tertentu. Dan saat peringatan hari jadi Kota Mojokerto ke-97 pada bulan Juni nanti, seluruh pejabat Pemkot akan mengenakan pakaian ini,” kata wali kota.

Pakaian Khas Rakyat Kota Mojokerto diciptakan untuk menjadi ciri khas busana daerah Kota Mojokerto. Terlihat elegan namun dapat dikenakan untuk kegiatan sehari-hari dengan sentuhan model dan warna yang kekinian.

Pakaian Khas Rakyat Kota Mojokerto dipengaruhi budaya Cina, Arab dan Majapahit.

Warna orange dipilih karena

kariyadi/bhirawa

Wali kota Mojokerto H Mas’ud Yunus dan isteri serta Wakil Wali kota H Suyitno dan isteri mengenakan Pakaian khas Kota Mojokerto. merupakan warna khas Kota Mojokerto. Mengandung makna yang hangat, gembira, menyenangkan, antusias dan seimbang. Sementara warna hitam melambangkan ketegasan dan kewibawaan. Kain batik yang digunakan merupakan motif ba-

tik rengkik warna orange, karya perajin batik Kota Mojokerto.

Rengkik adalah salah satu ikan yang ada di Sungai Brantas yang merupakan ikan Khas Kota Mojokerto.

Untuk pria, memakai songkok encik-encik atau songkok Cing

Ho warna hitam dihiasi batik rengkik warna orange. Mengkerucut ke atas melambangkan ke-Esa-an Tuhan. Dan model bulat melambangkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat Kota Mojokerto.

Busana pria, model beskap Jawa Timuran. Modifikasi Jawa Timur, Cina dan Arab. Cina diwakili oleh kancing dan kerah sanghai mewakili busana khas Jawa Timur. Kancing berjumlah 5 melambangkan jumlah sila pada Pancasila. Celana warna hitam yang mewakili ciri kemandirian serta kesederhanaan. Dan menggunakan sepatu warna hitam, yang mempunyai arti ikut mengembangkan dan melestarikan industri persepatuan Kota Mojokerto.

Busana wanita merupakan modifikasi kebaya berenda model encim (cina). Model kebaya Jawa Timur yang mempunyai ciri khas renda dan model kancing dalam (kutubaru) menggambarkan ten-

tang wanita Kota Mojokerto yang hangat, bersahabat dan mempunyai pikiran positif dan inovatif.

Bawahan untuk wanita memakai jarik batik motif rengkik warna orange yang menggambarkan wanita Kota Mojokerto yang selalu dapat menjaga martabat dan harga dirinya sebagai wanita yang mandiri. Untuk wanita yang berhijab, memakai jilbab segi empat berwarna merah yang melambangkan berani, dinamis dan percaya diri.

Pakaian Khas Rakyat Kota Mojokerto sudah diperkenalkan Wali kota bersama pejabat Pemkot Mojokerto pada acara APEKSI yang dihadiri Presiden dan 98 Wali kota se-Indonesia di Ambon beberapa waktu yang lalu. Bahkan, Kontingen MTQ Kota Mojokerto tahun 2015 yang berkompetisi pada 22-30 Mei ini di Banyuwangi menggunakan Pakaian Khas Rakyat Kota Mojokerto sebagai pakaian resmi kontingen Kota Mojokerto.Q kar.adv

JAWA TIMUR

6

Selasa Kliwon 26 MEI 2015

Pemkab Diminta Awasi Peredaran Beras Sintetis Kab Blitar, Bhirawa Komisi II DPRD Kab Blitar meminta Pemkab Blitar melalui Dinas Perindustrain dan Perdagangan Kab Blitar untuk Sidak secara rutin, guna mengantisipasi adanya peredaran beras sintetis atau beras plastik yang bakal masuk ke Kab Blitar.

Hal ini seperti Anggota Komisi II DPRD Kab Blitar, Mujib meminta Pemkab Blitar melalui Disperindag Kab Blitar untuk Sidak secara rutin disejumlah pasar yang ada di Kab Blitar guna mengantisipasi adanya beras sintetis. ‘’Pemkab Blitar harus melakukan Sidak rutin agar peredaran beras sintetis tak masuk di wilayah Kab Blitar,” kata Mujib.

Lebih lanjut, Mujib yang juga sebagai Ketua Gapoktan Kab Blitar ini mengharapkan, adanya kerja keras Disperindag untuk mengantisipasi peredaran beras sintetis dari Tiongkok di Kab Blitar sebagi komitmen perlin-

dungan terhadap warga Kab Blitar atas jenis makanan yang layak dan sesuai dengan standart.

Namun Mujib juga sangat menyayangkan adanya beras sintetis yang masuk ke Indonesia, apalagi berasal dari luar negeri, padahal di Indonesia ingin menciptakan swasembada pangan terutama beras. ‘’Sehingga jika ada peredaran beras sintetis di Indonesia jelas tak mendukung program swasembada pangan,’’ ujarnya.

Kepala Disperindag Kab Blitar, Drs Molan, komitmen untuk melaksanakan pengawasan secara ketat adanya peredaran beras sintetis di Kab Blitar, bahkan

pihaknya akan melakukan Sidak secara rutin dengan melakukan pengawasan langsung di pasarpasar tradisional utamanya yang kini rawan sebagai sasaran peredaran beras sintetis.

Disisi lain, Molan juga meminta kepada masyarakat untuk memberikan informasi kepada Disperindag Kab Blitar jika adanya peredaran beras sintetis di Kab Blitar. Pasalnya jika memang ada pihaknya akan segera melakukan tindakan pencegahan.

Bahkan jika perlu melakukan operasi bersama aparat hukum seperti Satpol PP dan pihak Kepolisian sebagai langkah hukum pencegahan. ‘’Biasanya yang paling tahu duluan masyarakat jika memang ada peredaran beras sintetis, maka kami menghimbau kepada semua masyarakat ada yang mengetahui peredaran beras sintetis untuk segera disampaikan kepada kami,’’ imbuhnya.

Disperindag Lumajang Pantau Ketat Penggilingan Beras Sementara itu, maraknya peredaran beras sintesis di masyarakat membuat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lumajang langsung mengambil langkah antisipasi. Salah satu melakukan permantauan langsung secara ketat ke penggilinganpenggilingan beras yang ada di Lumajang. Selain itu juga terus melakukan monitoring di sejumlah pasar.

Kepala Disperindag Kab Lumajang, Agus Eko menyatakan, pemantauan melalui monitoring langsung ke pasar hampir setiap hari dan sementara ini tak ditemukan adanya indikasi peredaran beras sintesis.

Menurut Agus, untuk mencegah adanya peredaran beras sintetis, Disperindag akan melakukan kanalisasi dan koordinasi bersama pabrik beras yang ada di

Kab Lumajang. ‘’Hingga kini sudah 10 pabrik beras, baik besar maupun kecil yang kami jalin kerjasama dan pantau. Sejauh ini masih aman dari peredaran beras sintetis,’’ jelasnya.

Lebih lanjut Agus menjelaskan, jika di kemudian hari ditemukan beras plastik beredar di pasaran, pihaknya akan segera melakukan penanganan dengan melibatkan instansi terkait. Tentu akan cepat bergerak jika ada temuan. Hingga saat ini pun masih terus memantau pasar bersama instansi lain seperti Dinas Pasar, Dinas Pertanian dan lainnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kab Lumajang, Ir Paiman, dalam kesempatan terpisah mengatakan, pihaknya telah membentuk tim monitoring guna membantu Disperindag guna melakukan pemantauan di lapangan. Hasil dari monitoring, menambah keyakinan jika Lumajang aman dari peredaran beras

Bemes Dilarang Beroperasi di Jl Protokol

KILAS JATIM

Pol PP Jaring Empat Remaja Mesum di Rumah Kos Sampang, Bhirawa Empat remaja terjaring razia Satpol PP Sampang di salah satu kos-kosan di Perumahan Selong Permai Nomor 2 C, Sampang Kota. Dari hasil razia empat remaja yang diduga hendak berbuat mesum berhasil diamankan, beserta sejumlah obat-obatan terlarang dan barang mirim ganja.

Menurut Kasat Pol PP Sampang, Hamdani, awalnya pihaknya mendapatkan laporan dari warga, jika di kos-kosan itu sering dijadikan tempat mesum, setelah dilakukan penggerebekan ternyata benar di dalam satu kamar itu ada empat remaja yang berpasangan.

Hamdani mengatakan saat dilakukan penggeledahan, petugas Satpol PP berhasil menyita ganja, pil kuat berhubungan intim berbentuk kapsul serta alat tes kehamilan. Guna menindaklanjuti hasil razia itu Satpol PP langsung menyerahkan empat remaja dan barang bukti kepada pihak Satreskoba Polres Sampang untuk dilakukan penelitian dan pemerikasaan lebih lanjut.

Hamdani juga menegaskan, hasil pengeledahan di salah satu rumah kos-kosan itu, hanya melakukan pendataan dan memberikan pengarahan terhadap mereka, dan jika terdapat unsur pidana maka dilimpahkan ke pihak yang berwajib.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satpol PP, empat remaja itu adalah Andre (19) warga Desa Lepelle, Kec Robatal, Sampang, Budi (19) warga Kab Pamekasan, Nur Azizah (19) warga Kec Ketapang, Sampang dan Sucipto (18) warga Kec Robatal, Sampang.Q lis

Polres Gagalkan Transaksi Jual Beli Narkoba Sampang, Bhirawa Mendapat informasi adanya transaksi Narkoba jenis sabu-sabu (SS), jajaran Satnarkoba Polres Sampang tadi malam, berhasil mengagalkan rencana jual beli barang haram (Narkoba) saat hendak bertransaksi.

Selain itu, polisi juga menciduk satu tersangka bernama Murtado (27), warga Desa Kedungdung, Kec Kedungdung, Kab Sampang setelah dikejar dan dihentikan tepat di jalan raya Torjun. ‘’Sebelumnya kami mendapat informasi jika akan ada transaksi Narkoba, maka petugas kami yang di lapangan mengejar tersangka yang akan mengantarkan SS kepada pembelinya,’’ terang AKP Arief Kurniady, Kasat Narkoba Polres Sampang, Senin (25/5).

Saat di lokasi penangkapan, lanjut Arief, anggota menemukan barang bukti SS seberat 1 gram yang dibungkus plastik dengan dilapisi tisu. ‘’Selain mengamankan tersangka, barang bukti SS, HP dan kendaraan tersangka sudah kami amankan di Mapolres, sedangkan untuk menguatkan penyidikan, hasil tes urine tersangka positif mengonsumsi Narkoba.

Artinya, selain mengedarkan, tersangka juga pemakai,’’ imbuhnya.Q lis

plastic. ‘’Karena Lumajang sebagai salah-satu lumbung penghasil beras, telah mencukupi kebutuhannya sendiri. Masyarakat Lumajang juga paham, kalau beras itu dihasilkan dari tanah dan air bukan dari plastic. Dan petani Lumajang tak akan menanam gabah dari plastic,’’ tandasnya.

Sedangkan Direktur Pembiayaan Pertanian Direktorat Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan), Handiawan, dalam kunjungannya ke Kantor Distan Kab Lumajang menyatakan, meski secara umum masalah peredaran beras plastik ini menjadi kewenangan Kementerian Perdagangan, namun Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian di bawah perlu membantu melakukan monitoring guna memastikan beras plastik tak beredar di pasaran. Q htn.yat

irvan/bhirawa

Disperindag Kab Kediri saat Sidak ke sejumlah pedagang retail dan gudang distributor.

Pemkab Bagi Brosur Ciri Beras Plastik ke Pedagang Ritel Kab Kediri, Bhirawa Pemkab Kediri memberikan selebaran brosur tentang ciri-ciri beras sintetik kepada pedagang ritel di pasar tradional, sebagai upaya sosialisasi terhadap peredaran beras sintetik yang kini menjadi perbincangan hangat di masyarakat, Senin (25/5) kemarin.

Menurut Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kab Kediri, Zaenuri, dalam upaya pencegahan masuknya beras sintetik pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan Dinas Perdagangan Provinsi Jatim ‘’Selain memberikan selebaran ciri-ciri beras sintetis kepada para pedagang agar dibaca oleh konsumen. Dalam upaya pencegahan masuknya beras ini kami telah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Jatim dan pihak kepolisian,’’ ungkap Zaenuri pada Sidak beras di salah satu pertokoan di Pasar Gurah, kemarin.

Zaenuri juga menegaskan, dari hasil pantauan di beberapa tempat di Kab Kediri masih

bebas dari peredaran beras sintetis ini, dan pihaknya meminta dengan diedarkannya brosur ciri-ciri beras sintetis pihaknya meminta masyarakat agar melaporkan jika mengetahui adanya beras sintetis. ‘’Jika nanti memang benar akan kita tindaklanjuti, dengan bekerjasama dengan Scufindo dan BPSMB (Balai PEngujian sertifikasi Mutu Barang) dari Surabaya atau Unibra Malang,’’ terangnya Zaenuri juga menjelaskan, tentang ciri-ciri beras sintetis yakni jika dipegang teksturnya agak halus dan tak memiliki serat serta berwarna bening. Jika memang ada yang seperti itu kami berharap kepada masyarakat agar segera melaporkan.

Dalam Sidak dan penempelan brosur berisi cirri-ciri beras sintetik di pertokoan dan pedagang ritel serta distributor beras, Disperindag Kab Kediri tidak menemukan beras sintetis yang kini sudah menjadi pembicaraan di masyarakat.Q van

Nganjuk, Bhirawa Larangan Becak Mesin (Bemes) beroperasi di jalur protokol Kota Nganjuk membuat ribuan tukang becak resah. Mereka mengancam akan mendatangi Kantor Bupati Nganjuk dan menuntut agar aturan yang mengancam sumber nafkah tukang becak dicabut.

Sejak dua hari lalu, sejumlah spanduk larangan becak mesin beroperasi di jalanan Kota Nganjuk terpasang di sejumlah sudut strategis.

Karena itu sejumlah tukang becak yang biasa mangkal di terminal lama dan stasiun kereta api Nganjuk sempat kaget. Karena mereka takut bila melanggar, akan dikenai sanksi atau becak mesin miliknya disita petugas. ‘’Ini gimana, kami kok gak boleh cari makan, ini pemerintah macam apa,’’ kata Paimin, tukang becak yang biasa mangkal di Stasiun KA Nganjuk.

Menurut Paimin, sangat tak masuk akal jika Bemes dilarang masuk kota, karena dapat dikatakan penumpang becak mesin adalah warga yang tinggal di dalam kota. Kalau ada warga dari pinggiran Nganjuk, dikatakan Paimin, tak mungkin mereka menggunakan jasa Bemes. ‘’Kalau tinggalnya di pinggiran kota atau desa, pasti mereka naik sepeda motor. Bukan naik Bemes,’’ keluh Paimin yang mengaku sudah 15 tahun mangkal di Stasiun KA. Larangan becak mesin masuk kota yang dipasang Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (FLLAJ) juga ditentang para tukang becak yang mangkal di depan Pasar Wage Nganjuk.

Menurut Sujarwo penarik Bemes warga Kel Ganung

Kidul, Kec Kota Nganjuk yang setiap harinya mangkal di depan Pasar Wage, menganggap larangan Bemes masuk jalur protokol Kota Nganjuk akan mempengaruhi dirinya dalam mencari rejeki.

Bahkah Sujarwo, menilai apabila pelarangan itu betul-betul dilaksanakan maka nasib penarik becak akan menjadi korban. Ditambahkan Sujarwo, bila Bemes dianggap sebagai penyebab kemacetan, maka pelarangan ini perlu dikaji ulang.

Karena sebenarnya yang paling menyebabkan Kota Nganjuk macet adalah pengendara yang parkir dibahu jalan yang tidak teratur.

Seperti parkir di Jl A Yani depan Pasar Wage, pada jam-jam sibuk tempat itu dipadati kendaraan yang parkir hingga memakan badan jalan.

Sementara itu, R Harmono, Sekertaris Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan Nganjuk, saat dikonfirmasi menerangkan larangan Bemes masuk jalur Kota Nganjuk, bertujuan dalam rangka lomba Wahana Tata Nugraha.

Harmono mengatakan, keberadaan Bemes memangg melanggar UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Karena itu dia menilai harus ada penertiban terhadap Bemes. Apalagi kini sedang berlangsung penilaian Wahana Tata Nugraha. ‘’Kami berharap kepada masyarakat Nganjuk agar mendukung dengan adanya penilaian Wahana Tata Nugraha.

Para tukang becak untuk sementara tak beroprasi di dalam Kota Nganjuk,’’ papar Harmono saat di konfirmasi via handphone.Q ris

ristika/bhirawa

Spanduk larangan tukang becak beroperasi di jalur perkotaan terpasang di Jl Diponegoro Nganjuk.

Relawan Pendataan Keluarga 2015 Jangan Manipulasi Data Tulungagung, Bhirawa Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab Tulungagung, dr Moch Mastur, memperingatkan relawan Pendataan Keluarga 2015 untuk langsung terjun lapangan. Bukan menyalin data dari Ketua RT, apalagi sampai memanipulasi data.

weweik eko/bhirawa

Bupati Syahri Mulyo mendapat giliran pertama di Tulungagung yang didata Relawan Pendataan Keluarga 2015. Pendataan berlangsung di Kantor Bupati Tulungagung, Senin (25/5).

‘’Kalau hal itu terjadi dan dilakukan relawan maka ada sanksinya. Mereka tak akan mendapat honor,’’ ujar Mastur disela-sela relawan melakukan pendataan pada Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi, di Kantor Bupati Tulungagung, Senin (25/5) kemarin.

Menurut Mastur, dalam Pendataan Keluarga 2015, sudah ada upaya untuk menghindari para relawan berbuat praktis tanpa terjun lapangan. Setidaknya ada tiga data yang harus dipenuhi relawan ketika mendata. Yang

pertama terkait NIK (Nomer Induk Kependudukan) yang harus ditanyakan langsung pada setiap kepala rumah tangga. Terus penempelan stiker dan pengawasan dari supervisor di desa.

Mastur mengungkapkan, Pendataan Keluarga 2015 berlangsung mulai Senin (25/5) sampai 12 Juni 2015 dan melibatkan sekitar 10 ribu relawan. Setiap relawan mendapat honor Rp3 ribu per kepala keluarga yang telah didata. ‘’Secara keseluruhan untuk Tulungagung, dana untuk honor

relawan mencapai Rp1,02 miliar.

Dana itu tak termasuk logistik yang langsung ditangani provinsi,’’ paparnya lagi.

Pendataan Keluarga 2015, lanjut Mastur, dilakukan setiap lima tahun sekali. Pendataannya pun tak hanya bagi keluarga yang ikut program Keluarga Berencana (KB).

Sebelumnya, saat pendataan Sensus Penduduk 2010 lalu sebagian warga di Tulungagung sempat memendam rasa kecewa.

Mereka merasa tidak didatangi petugas pendata, namun tibatiba kaca jendela rumahnya sudah ditempeli stiker tanda sudah didata.

Diduga ada sebagian petugas pendata sensus enggan untuk terjun langsung ke setiap rumah warga. Mereka hanya mengandalkan data yang dipegang Ketua RT. Padahal belum tentu data

yang dipegang Ketua RT tersebut masih valid.

Kemarin, Bupati Syahri Mulyo mendapat giliran pertama di Tulungagung yang didata relawan. Pendataan berlangsung di Kantor Bupati Tulungagung.

Ketika ditanya relawan, apakah istrinya ikut KB, Bupati Syahri Muyo mengatakan sudah ikut KB. Ia pun mengakui jika putranya sudah berjumlah tiga. ‘’Saya kan bukan PNS. Boleh tiga.

Yang pertama laki-laki, terus laki-laki dan kemudian perempuan,’’ terangnya sembari tertawa.

Bupati Syahri Mulyo berharap, pendataan yang dilakukan tak hanya bermanfaat bagi BKKBN, namun juga untuk keperluan lain.

Semisal berguna sebagai data valid jumlah penduduk yang berkategori miskin.Q wed

JAWA TIMUR

Selasa Kliwon 26 MEI 2015

7

Bupati Fasilitasi 566 Cakades Deklarasi Damai

KILAS JATIM

Oknum Polisi Gelapkan Mobil Hanya Divonis 1 Bulan 20 Hari Madiun, Bhirawa Sidang kasus penggelapan mobil dengan terdakwa oknum Polisi, Bripka Agus Samsul Setiawan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Kab Madiun dengan agenda pembacaan putusan. Majelis hakim yang diketuai Hendri Irawan hanya menghukum terdakwa Samsul dengan pidana penjara 1 bulan 20 hari, Senin (25/5).

Menurut majelis hakim hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa merugikan orang lain. Sedangkan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya. ‘’Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan. Maka terdakwa Agus Samsul Setiawan harus dipidana penjara selama 1 bulan 20 hari, dipotong selama terdakwa dalam tahanan,’’ kata Hendri saat membacakan amar putusannya Putusan majelis hakim ini lebih ringan 1 bulan 10 hari dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Suhardono.

Karena dalam tuntutannya jaksa menuntut terdakwa selama 3 bulan penjara.

Atas puturan ini, terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya, Jonnathan Hartono SH dan Bambang SH, langsung menyatakan menerima.’’Saya terima pak hakim,’’ kata terdakwa usai berkonsultasi dengan dua penasehat hukumnya.

Usai sidang, korban yang mobilnya digelapkan terdakwa, yakni Heri Yono, menyesalkan atas ringannya tuntutan JPU maupun putusan majelis hakim.

Alasannya, karena terdakwa seorang aparat yang mengerti hukum, tapi justru dituntut dan divonis ringan. ‘’Sebagai aparat hukum yang melakukan tindak pidana, seharusnya dituntut dan dihukum lebih lebih berat dari orang awan,’’ kata Heri Yono, usai sidang, kepada wartawan.Q dar

Janji Pilkades Tanpa Kecurangan, Jaga NKRI dan Berantas ISIS Bondowoso, Bhirawa Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan dalam pelaksanaan Pilkades yang bakal dilaksanakan serentak tanggal 1 Juni 2015 mendatang, Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni bekerja sama dengan jajaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengundang 566 Calon Kepala Desa (Cakades) yang akan bersaing pada 171 desa dengan menggelar deklarasi damai.

Dalam Deklarasi damai itu semua pihak berjanji melaksanakan Pilkades Tanpa Kecurangan, Menjaga NKRI serta memberantas Paham ISIS (Islamic State of Iraq Syiria).

Hadir dalam Deklarasi, selain Bupati dan 566 Cakades, Ketua DPRD H Achmad Dhafir, Ketua MUI KH Abdul Qodir Syam, Dandim 0822 Letkol Sudrajat SH, Kepala Kemenag Slamet, Kajari, Kapolres Bondowoso AKBP Djajuli serta 171 Pejabat (Pj) Kepala Desa yang akan menggelar Pilkades.

Dalam sambutannya sebelum digelarnya deklarasi da-

mai, bupati mengungkapkan jika forum seperti ini dirasa perlu untuk dilakukan untuk mencairkan suasana tegang yang terjadi antara Cakades, serta pendukungnya yang kini sedang berlomba mencari simpati masyarakat untuk terpilih menjadi kepala desa.

Karena, menurut bupati, suasana keakraban dan kebersamaan menjadi cair ketika para calon dikumpulkan dalam satu forum, sehingga diharapkan suasana damai ini disampaikan kepada para pendukungnya untuk mencari simpati masyarakat dengan baik serta

bersaing sehat tanpa kecurangan. ‘’Saya sangat bangga melihat keakraban para cakades ketika dalam satu forum, saya harap hal ini akan diikuti para pendukungnya untuk berpolitik dengan lebih dewasa tanpa kekerasan,’’ katan Amin.

Sementara itu, Ketua MUI Bondowoso, KH Abdul Qodir Syam berharap pada Cakades serta para Kepala Desa terpilih nantinya untuk turut serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan terus memacu semangat kebersamaan dan kegotongroyongan, serta mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengikapi setiap perbedaan.

Sehingga menurut Ketua PCNU Bondowoso ini momentum Pilkades ini diharapkan menjadi ajang pendidikan politik yang baik, bagi warga masyarakat Bondowoso yang kini menggelar Pilkades secara serentak pada 171 desa yang

649, namun setelah melalui berbagai selekesi mulai kesehatan, verifikasi administrasi dan tes tulis maka yang dinyatakan lulus hanya sebanyak 566 calon.

Salah satu PJ Kepala Desa yaitu Desa Karanganyar, Kec Tegalampel, Sugiono mengaku sangat bahagia dengan adanya deklarasi damai, karena menurutnya saat ini suasana politik desanya cukup memanas, akibat persaingan para calon beserta timnya yang berusaha meraih simpati masyarakat agar terpilih menjadi kepala desa. ‘’Dengan adanya deklarasi damai ini akan ada ramburambu dan kesepakatan yang tak boleh dilanggar para Cakades, sehingga berbagai cara kotor atau fitnah yang berpotensi memecah tali persatuan bangsa tentu akan mendapat peringatan keras atau bahkan akan diproses hukum jika dilakukan para calon beserta timnya,’’ kata Sugionon.Q har

Baru Dibuka, Tiga Orang Mengambil Formulir Jalur Perseorangan

Tak Ada Perhatian, Kondisi Jembatan Amblas Semakin Parah Trenggalek, Bhirawa Kerusakan Jembatan Senden di Kec Kampak, Trenggalek yang menghubungkan tiga desa yaitu Desa Senden, Desa Sugihan dan Desa Ngembel kondisinya semakin parah, kedalaman amblasnya jembatan bertambah sekitar 45 cm, awalnya jembatan amblas sekitar 1,5 meter pada kamis (14/5) lalu dan menyebabkan jembatan patah.

Kini kondisi jembatan amblas hingga hampir 2 meter. Kondisi jembatan yang semakin parah ini sangat mengancam keselamatan warga yang melintasinya.

Selain itu perekonomian warga juga terkendala karena akses transportasi mereka tak bisa dilalui mobil.

Meski kondisi jembatan semakin parah ironisnya hingga kini belum ada perhatian sama sekali dari Pemkab Trenggalek. Tak adanya perhatian dari Pemkab terlihat dari tak adanya bantuan peralatan untuk membersihkan rumpunan bambu yang tersangkut di tiang jembatan itu, sehingga kondisi jembatan justru bertambah amblas dan rusak parah.

Pemerintah Desa beserta masyarakat turut kecewa kepada pihak terkait lantaran tak adanya perhatian. Menurut Kepala Desa Senden hingga kini belum ada tinjauan terhadap terhadap jembatan itu dari Pemkab Trenggalek khususnya BPBD Trenggalek. Padahal jembatan itu merupakan salah satu akses transportasi vital bagi masyarakat untuk menunjang perekonomian warga dan pendidikan bagi pelajar.

Kerusakan jembatan Senden ini di keluhkan warga di tiga Desa juga Pelajar, pasalnya warga dan pelajar tetap menggunakan jembatan itu meski sudah amblas dan mengancam keselamatan saat dilintasi, hal ini membuat warga dan pelajar merasa ketakutan saat diatas jembatan.

Menurut Suliyono, warga Senden, kondisi amblasnya jembatan kini semakin semakin parah, amlblasnya jembatan diperkirakan tambah sekitar 45 cm, hal ini sangat dikeluhkan warga, karena sekarang jembatan ini tak bisa dilalui mobil dan membuat perekonomian warga terganggu, Sebagian warga yang takut melintasi jembatan ini harus memutar arah dengan jarak yang lebih jauh.Q wek

sudah melalui proses dan tahapan sesuai aturan yang ditetapkan Pemkab Bondowoso.

Khusus mengenai paham ISIS yang kini sudah menjadi isu Internasional dan berpotensi masuk ke Indonesia.

Menurutnya, Khusus Bondowoso perlu kebersamaan dan kesamaan pandangan dari seluruh elemen masyarakat khususnya pada Cakades yang sebentar lagi akan memimpin desa masing-masing setelah mendapat amanat dari rakyatnya.

Sementara itu, Asisten I Sekda Drs H Agung Tri Handono SH MH selaku Panitia Pilkades tingkat kabupaten dalam laporannya mengungkapkan, awalnya Pilkades Serentak akan di lakasanakan pada 176 Desa, namun empat desa menyatakan tak siap dan satu desa seluruh calon dinyatakan tak lolos, sehingga tak dapat melaksanakan Pilkades, sedangkan calon yang akan bersaing awalnya berjumlah

tahar/bhirawa

Drs Karna Suswandi saat melakukan Sidak ke bendungan yang mampu mengaliri 36 hektar lahan petani.

Petani Sambut Positif Pembangunan Bendungan Bondowoso, Bhirawa Ribuan petani di Kec Jembesari kini sudah bisa tersenyum ketika melihat padi-padi mereka mulai menguning. Sekitar 36 hektar sawah di kawasan Kec Jambesari ini terairi dengan baik setelah bendungan Sarbati dibangun Dinas Pengairan Kab Bondowoso.

Petani asal Desa Jambesari, Kec Jambesari Darussolah, Mashudi menjelaskan, setelah bendungan ini dibangun, kami tak lagi repot lagi bolak-balik ke sungai untuk mengairi sawah, sebab sudah ada bendungan air yang mengatur aliran air ke persawahan penduduk, ‘’Warga yang ada di Kec Jambesari ini, mengaku bendungan itu sangat bermanfaat bagi masyarakat luas. Hal itu dapat dilihat dari hasil panen yang semakin melimpah. Bedanya jika sebelum ada bendungan, pertumbuhan padi dan palawija di sawah kami tumbuh lambat. Bahkan, hasil panen juga tak melimpah, kini kami yakin pertanian kami akan melimpah,’’ jelas Mashudi, Senin (25/6) kemarin.

Dinas Pengairan Kab Bondowoso kini berusaha menghidupkan bendungan-bendungan yang tak berfungsi dengan baik, bahkan Dinas

Pengairan ke depan akan melakukan terobosan baru dengan berbagai cara. Diantaranya, berusaha menjadikan lahan kritis menjadi lahan produktif dengan penyediaan bendungan buatan. ‘’Pak Sekda memang mempunya mimpi yang cukup besar. Beliau ingin agar ada bendungan baru yang mampu mengairi lahan kritis.

Sehingga saya sudah menyampaikan ke staf agar melakukan survei lapangan, apakah ada daerah-daerah yang berpotensi untuk itu. Hal ini tentu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat di Kab Bondowoso,’’ ujar Kepala Dinas Pengairan Bondowoso, Drs. Karna Suswandi ketika melakukan pengecekan ke sejumlah proyek irigasi di beberapa Kecamatan siang kemarin.

Dalam kunjungannya ke sejumlah lokasi proyek pengairan tahun 2015 ini, Karna langsung melakukan pengecekan dengan mengukur lokasi proyek, apakah sudah sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) atau tidak. Tak hanya itu, Karna juga mengecek kualitas proyek.

Jika ada yang kurang baik, Karna langsung memberikan saran agar segera memperbaiki hal yang kurang sempurna itu.Q har

Jember, Bhirawa Baru sehari dibuka pendaftaran bagi Calon Bupati Jember 2015-2020 jalur perseorangan (independen), sudah ada tiga orang yang mengambil formulir pendaftaran di Kantor KPU Jember, Senin (25/5). Ini menunjukkan antusiasme masyarakat Jember melalui jalur perseorangan cukup tinggi.

Ketiga nama yang tercatat dalam pengambilan formulir untuk calon Bupati Jember di Kantor KPU yakni Syaful Bahri, warga Jl Letjen Sutoyo Jember, Dwi Setyo Nusantara warga Umbulsari dan Achmad Haris warga Arjasa. ‘’Saya mengambil formulir untuk calon Bupati Zulkifli yang kini menjabat Kades Sukowono dan Ketua AKAD (Asosiasi Kepala Desa) se Kab Jember,’’ ujar Syaiful yang dihubungi melalui Ponselnya, kemarin.

Sementara, Dwi Setyo Nusantoro yang juga mantan Camat Tanggul Jember, belum jelas untuk siapa formulir itu. Dwi Setyo Nugroho mengambil formulir pada Hari Minggu, sehingga lepas dari pantauan media.

Namun berdasarkan informasi, Dwi Setyo Nusantoro akan maju melalui jalaur independen. Informasi yang berhasil dihimpun, Dwi Setyo Nusantoro mendapat dukungan dari beberapa camat di Kab Jember.

Begitu pula dengan Achmad Haris, saat ditanya Bhirawa, pria kurus ini mengaku untuk dirinya." Ya untuk saya mas, apa ndak boleh saya mencalonkan diri melalui jalur perseorangan,"

ujar Haris cengingisan. Namun informasi yang berhasil dihimpun dilapangan, Achmad Haris merupakan suruhan calon bernama Toheri.

Toheri diduga mantan anggota Polres Jember yang pindah tugas diwilyah Polres Pacitan.

Sementara, komisioner KPU Jember Devisi informasi dan Hubungan masyarakat mengatakan, pengambilan formulir untuk calon independen tak harus bersangkutan yang mengambil. Mereka bisa menggunakan orang suruhan dan tidak ada persyaratan khusus untuk mengambilnya. ‘’Mereka cukup menunjukkan identitas diri berupa KTP yang berlaku. Itu saja mas,’’ uja Hanafi saat ditemui di ruang kerjanya.

Untuk siapa formulir itu, nanti akan semakin jelas setalah tanggal 11 Juni hingga 15 Juni batas waktu pengembalian formulir. Para calon jalur perseorangan atau independen ini mempunyai waktu 18 hari untuk mengisi dan memenuhi syarat yang dibutuhkan. ‘’Mereka harus mengumpulkan KTP dan tanda tangan minimal 168.502 pemilih sebagai bentuk dukungan atau 6,5 % dari jumlah penduduk Jember yang berkisar 2,6 juta. Kemudian dilakukan syarat verifikasi administrasi. Jika belum mencapai batas minimal dukungan, calon diberi kesempatan untuk memperbaikinya. Jika sampai batas waktu si calon tidak bisa memenuhi, KPU akan menyatakan gugur,’’ urainya kemarin.Q efi

HUT Lamongan ke-446, Kerja Nyata H Fadeli Memberi Bukti Mengawali pengabdian sebagai Bupati Lamongan, H Fadeli dihadapkan pada tantangan dan permasalahan yang kompleks. Kondisi infrastruktur jalan jauh dari memadai, bahkan lebih dari separuhnya dalam kondisi rusak parah. Perekonomian masyarakat belum membaik, meski terdapat pengembangan industri pariwisata.

Tantangan dan permasalahan itu dihadapi H Fadeli dengan kerja keras dan tanpa banyak kata. Pemahamannya yang mendalam tentang tata kelola pemerintahan, sedikit demi sedikit mampu mengurai permasalahan Kab Lamongan. Ditunjang dukungan semua elemen masyarakat, mulai dari petani, pedagang kecil, nelayan hingga tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama dan birokrat yang profesional, kerja keras H Fadeli berbuah rangkaian prestasi dan keberhasilan pembangunan.

Sejak tahun 2010 hingga 2014, Kab Lamongan di era Bupati Fadeli meraih puluhan penghargaan. Hampir semua bidang pembangunan H Fadeli mendapatkan banyak apresiasi baik dari gubernur, menteri, presiden maupun lembaga independen.

Diantaranya, penghargaan tingkat nasional seperti Adipura

Kencana, Satya Lencana Pembangunan Koperasi, Adiwiyata Mandiri Nasional Bidang Pendidikan, Adhikarya Pangan Nusantara, Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu PintuPenanaman Modal (PTSP-PM) dari Presiden RI. Sedangkan penghargaan dari lembaga independen diantaranya adalah Indonesia Green Region Award dari Majalah Swa, Otonomi Award dari JPIP dan Sindo Weekly Government Award dari MNC Group.

Bahkan di tahun 2015, dalam rentang waktu satu minggu, H Fadeli meraih tiga penghargaan sekaligus. Yakni Pembina Terbaik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Gubernur Jatim Soekarwo, kemudian meraih Piagam Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai Kab Terbaik dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan puncaknya

meraih Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI Joko Widodo atas kinerja pemerintahan yang sangat tinggi.

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lamongan, angka yang dijadikan ukuran oleh PBB untuk menilai keberhasilan dan tingkat kesejahteraan suatu daerah, mampu ditingkatkan empat digit. Pada tahun 2010 IPM Kab Lamongan sebesar 69,63. Di tahun 2014, IPM Kab Lamongan naik menjadi sebesar 72,76. Di sisi lain, PDRB perkapita pada tahun 2014 mencapai Rp17 juta.

Jauh meningkat jika dibandingkan dengan PDRB per kapita pada tahun 2010 yang sebesar Rp9,9 juta.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi terus mencatatkan pertumbuhan positif. Pada tahun 2014, perekonomian Lamongan menurut proyeksi dari BPS Kab Lamongan tumbuh 7,01%, naik dibanding pertumbuhan tahun 2010 yang sebesar 6,89% Di bidang infrastruktur, dalam kurun waktu empat tahun, H Fadeli mampu meningkatkan kondisi jalan kabupaten, poros desa strategis, poros desa dan

jalan lingkungan. Pada 2010, kondisi jalan kabupaten dengan kategori ‘Baik’ hanya sepanjang 182,381 km atau sebesar 52,6%, meningkat menjadi 321,611 km yang setara dengan 92,75% pada 2014.

Untuk jalan poros desa, pada 2010, dalam kondisi ‘Baik’ hanya sepanjang 75,96 km (45 %), menjadi 150,67 km atau sebesar 88,96% pada 2014.

Tahun 2010, keberadaan jalan poros desa dengan keadaan ‘Baik’ hanya sepanjang 405,345 km (53,17%), menjadi 689,807 km (90,49%) pada 2014. Bahkan, untuk jalan lingkungan kondisi perbaikannya mencapai 146,85% pada tahun 2014.

H Fadeli yang lahir dari keluarga petani sederhana begitu memahami kondisi rakyat kecil. Sehingga dia lebih fokus pada upaya pemberdayaan perekonomian rakyat kecil untuk mengatasi problem kemiskinan di pedesaaan. Sehingga H Fadeli menggalakkan Program Gemerlap (Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan).

Melalui Gemerlap, H Fadeli telah membantu Hand Traktor

suprayitno/bhirawa

Jalan lingkungan di Kec Karanggeneng sudah mulus hingga ke perkampungan saat ditinjau Bupati Fadeli. sebanyak 1.394 unit, pompa air 281 unit, alat panen multi guna 34 unit, bantuan hewan ternak 3.925 ekor kambing, 80 ribu ekor ayam/bebek, 342 paket bibit ikan kepada ratusan kelompok tani.

Setelah empat tahun berjalan, program Gemerlap mampu meningkatkan pendapatan penduduk (per kapita) dari Rp9 juta per or-

ang pada tahun 2010 menjadi Rp17 juta per orang pada 2014. Kemudian Pendapatan Asli Daerah meningkat lebih dari 2 kali lipat, dari Rp95 miliar menjadi lebih dari Rp272 miliar. Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) juga bisa dinaikkan dua kali lipat, yakni dari Rp1 triliun menjadi lebih dari Rp2 triliun.Q yit

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

13,058.00

12,928.00

SGD

9,793.74

9,694.79

EUR

14,546.61

14,400.50

JPY

10,867.18

10,756.30

GBP

19,743.70

19,539.38

Sumber: Bank Indonesia (12 MEI 2015)

RAGAM EKBIS

HCML Siap Pasok Gas 145 MMscfd

Surabaya, Bhirawa Husky CNOOC Madura Limited (HCML) telah menandatangani perjanjian jual beli gas (PJBG) sebesar 145 MMscfd (Million Standard Cubic Feet per Day) dengan tiga perusahaan di Jatim yakni PT Perusahaan Gas Negara (PGN), PT Inti Alasindo Energy dan PT Petrokimia Gresik (PKG).

Perjanjian yang ditandangani oleh General Manager HCML Huang Chunlin dengan Presiden Direktur PKG Hidayat Nyakman, Direktur Perusahaan PGN Jobi Triananda Hasjim dan Presiden Direktur PT Inti Alasindo Energy Wachid Hasim. Nantinya akan memasok PKG sebanyak 85 MMscfd selama 10 tahun, PGN sebanyak 20 MMscfd selama 20 tahun dan PT Inti Alasindo Energy mendapat pasokan sebanyak 40 MMScfd dari HCML selama 20 tahun.

“Harga jual untuk tiga PJBG tersebut tidak sama, Petrokimia Gresik yang membutuhkan pasokan gas untuk pembangunan pabrik pupuk amoniak mendapat harga sebesar USD 6,5 per MMBTU dengan eskalasi 2,5-3 persen per tahun. Sedangkan harga jual untuk PGN dan PT Inti Alasindo Energy adalah USD 7 per MMBTU,” ungkap Legal & Relations Manager HCML, Wahyudin Sunarya saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Minggu (24/5) kemarin.

Menurutnya PT Petrokimia Gresik mendapat harga sesuai dengan keekonomian lapangannya, sedangkan kami gembira dapat mendukung pemenuhan pupuk bagi petani yang sangat strategis bagi peningkatan ketahanan pangan nasional.

Sementara dengan ditambahkannya gas sebesar 145 MMscfd berasal dari lapangan HCML yang berada di Lapangan BD dan Lapangan MDA-MBH itu diharapkan dapat memproduksi gas pada akhir tahun 2016 dan tahun 2017. Q riq

NTN Jatim Alami Sedikit Penurunan Pemprov, Bhirawa Nilai Tukar Nelayan (NTN) Jawa Timur bulan April 2015 mengalami penurunan sebesar 0,87 persen, yaitu dari 105,33 pada bulan Maret 2015 menjadi 104,41 pada bulan April 2015.

Penurunan NTN ini disebabkan karena indeks harga yang dibayar nelayan mengalami kenaikan sebesar 1,57 persen sementara indeks harga yang diterima nelayan hanya mengalami kenaikan sebesar 0,69 persen. Kepala BPS Jatim, Sairi Hasbullah mengatakan, NTN > 100, berarti nelayan mengalami surplus.

Kenaikan harga barang produksi relatif lebih besar dari kenaikan harga barang konsumsi dan biaya produksi.

Pendapatan nelayan naik lebih besar dibandingkan dengan pengeluarannya. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan nelayan lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan nelayan pada periode tahun dasar. “Meski surplus namun masih terjadi penurunan,” katanya, Senin (25/5).

Untuk perkembangan NTN bulan April 2015 terhadap bulan Desember 2014 (tahun kalender April 2015) mengalami kenaikan sebesar 1,79 persen. Sedangkan perkembangan NTN bulan April 2015 terhadap bulan April 2014

(year-on-year April 2015) mengalami penurunan sebesar 1,21 persen. Hal ini disebabkan karena indeks harga yang diterima nelayan mengalami kenaikan sebesar 9,04 persen sedangkan indeks harga yang dibayar nelayan mengalami kenaikan sebesar 10,37 persen.

Indeks harga yang diterima nelayan pada bulan April 2015 dibanding bulan Maret 2015 mengalami kenaikan sebesar 0,69 persen dari 127,13 menjadi 128,00.

Perkembangan indeks harga yang diterima nelayan bulan April 2015 terhadap Desember 2014 (tahun kalender April 2015, red) mengalami kenaikan sebesar 0,30 persen. Sedangkan perkembangan indeks harga yang diterima nelayan bulan April 2015 terhadap bulan April 2014 (year-on-year April 2015) mengalami kenaikan sebesar 9,04 persen.

Sepuluh komoditas utama yang mengalami kenaikan terbesar indeks harga yang diterima nelayan adalah ikan kuniran, ikan swanggi, ikan tembang, ikan kakap, ikan ka-

pasan, ikan bawal, ikan kerapu, ikan ekor kuning, ikan baronang, dan ikan pari.

Sementara sepuluh komoditas utama yang mengalami penurunan terbesar indeks harga yang diterima nelayan adalah ikan tongkol, cumicumi, ikan cakalang, rajungan, ikan kembung, ikan teri, ikan manyung, kepiting laut, udang, dan ikan lemuru.

Indeks harga yang dibayar nelayan pada bulan April 2015 dibanding bulan Maret 2015 mengalami kenaikan sebesar 1,57 persen dari 120,69 menjadi 122,59. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan indeks harga biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) sebesar 2,87 persen serta kenaikan indeks harga konsumsi rumah tangga sebesar 0,49 persen.

Perkembangan indeks harga yang dibayar nelayan bulan April 2015 terhadap Desember 2014 (tahun kalender April 2015) mengalami penurunan sebesar 1,46 persen. Sedangkan perkembangan indeks harga yang dibayar nelayan bulan April 2015 terhadap April 2014 (year-on-year April 2015) mengalami kenaikan sebesar 10,37 persen.

Indeks harga konsumsi rumah tangga bulan April 2015

dibanding bulan Maret 2015 mengalami kenaikan sebesar 0,49 persen dari 124,40 menjadi 125,01. Kenaikan ini disebabkan karena terjadi kenaikan indeks harga pada enam kelompok komoditas sementara satu kelompok komoditas yang lain mengalami penurunan.

Kenaikan indeks harga tertinggi terjadi pada kelompok transportasi dan komunikasi yang mengalami kenaikan sebesar 3,86 persen diikuti kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,89 persen, kelompok kesehatan 0,82 persen, kelompok sandang 0,80 persen, kelompok perumahan 0,62 persen, serta kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga 0,32 persen.

Sementara kelompok komoditas yang mengalami penurun adalah kelompok bahan makanan yang mengalami penurunan sebesar 0,21 persen. Indeks harga Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) bulan April 2015 dibanding bulan Maret 2015 mengalami kenaikan sebesar 2,87 persen dari 116,53 menjadi 119,88.

Kenaikan ini disebabkan karena terjadi kenaikan pada seluruh kelompok komoditas.

SURABAYA

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 2374 EZ, a/n Didik Imam Syafiii, Ds. Talkandang Timur rw 06/03, Kec. Kota Situbondo.

No. 984/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 5372 EW, a/n Ulfa Ernawati Dra, Kel. Mimbaan, rw 22/03, Kec. Panji, Situbondo.

No. 985/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 5596 F, a/n Firli, Ds. Talkandang rw 06/02, Kec. Kota Situbondo.

No. 986/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 8436 G, a/n Fadlan, Kel. Mimbaan, rw 07/02, Kec. Panji, Situbondo.

No. 987/IMB/BI-II/2015

TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda Beat, th. 2012, Hitam, AG3578ON, a/n. Laniran, Ds. Gedangan, Campurdarat-T.Agung No. 988/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2010, AG6072RU, a/n. Rusmiati, Ds. Betak, Kalidawir-T.Agung No. 989/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki, AG2304RQ, a/n. Mujiati, Ds. Kedungcangkring RT/RW: 001/005, Pagerwojo-T.Agung No. 990/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki, th. 2009, Hitam, AG2286TN, a/n.

Imam Fuazi, Jl. Dr Sutomo 11/RT 02/01 Tretek-T.Agung No. 991/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda Vario, th. 2013, Hitam, AG5862RAB, a/n. Ani Suryati, Glonggon RT 01/02 Notorejo, Gondang-T.Agung No. 992/IMB/BI-II/2015

NTN di Pulau Jawa Bulan April Provinsi Jawa Barat DKI Jakarta DI Yogyakarta Jatim Jateng Banten

Naik

Turun 1,52 % 1,23 % 0,97 % 0,87 % 0,34 %

1,06 %

Kenaikan indeks harga tertinggi terjadi pada kelompok transportasi sebesar 6,10 persen diikuti kelompok upah buruh 0,55 persen, kelompok biaya sewa dan pengeluaran lain 0,24 persen, dan kelompok penambahan barang modal 0,10 persen.

Sepuluh komoditas utama yang mengalami kenaikan terbesar indeks harga yang dibayar nelayan adalah solar, tomat sayur, bawang merah, bensin, bawang putih, gula pasir, tahu mentah, upah membersihkan kapal, ongkos angkut, dan kayu bakar. Sementara sepuluh komoditas utama yang mengalami penurunan terbesar indeks harga yang dibayar nelayan adalah beras, cabai rawit, ikan pindang tongkol, ikan selar, salak, kentang, sawi, cabai hijau, minyak goreng, dan ikan mujair. Q rac

BPOM Imbau Konsumen Jeli Pilih Parsel

KEHILANGAN KEHILANGAN BPKB a/n Indra Mayu jln Panjang jiwo SDI-43 sby, mobil nopol L 1307 EO, noka : T30A23935, nosin : QRS25255082A No. 981/IMB/BI-II/2015 KEHILANGAN BPKB a/n Indra Mayu jln Panjang jiwo SDI-43 sby, mobil nopol L 1307 EO, noka : T30A23935, nosin : QRS25255082A No. 982/IMB/BI-II/2015 KEHILANGAN BPKB a/n Indra Mayu jln Panjang jiwo SDI-43 sby, mobil nopol L 1307 EO, noka : T30A23935, nosin : QRS25255082A No. 983/IMB/BI-II/2015

Selasa Kliwon, 26 MEI 2015

achmad tauriq/bhirawa

Wakil President Direktur dan Chief Operating Officer Intiland, Sinarto Dharmawan saat menjelaskan maket hotel Praxis ke Chief Operating Officer Accor Asia Pacific, Gerard Guillouet di Gedung Intiland Tower Surabaya, Senin (25/5) kemarin.

Kelola Hotel Praxis, Intiland Gandeng Grup Accor Surabaya, Bhirawa Pengembang properti PT Intiland Development Tbk menjalin kerjasama dengan grup Accor untuk menghadirkan hotel bintang empat yang terletak di tengah jantung kota Surabaya yakni Mercure Praxis Surabaya.

Jalinan kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan MoU yang dilakukan Wakil President Direktur dan Chief Operating Officer Intiland, Sinarto Dharmawan dan Chief Operating Officer Accor Asia Pacific, Gerard Guillouet di Gedung Intiland Tower Surabaya,

Senin (25/5) kemarin.

“Kerjasama dengan Grup Accor merupakan kerjasama yang mutual bagi kedua belah pihak.

Sebagai pusat bisnis baru di Surabaya, Praxis membutuhkan mitra kerjasama berskala internasional untuk mengakomodasi kebutuhan para pebisnis dari dalam maupun luar negeri,” ungkap Sinarto.

Selain itu menurutnya dengan menginvestasikan Rp 1 triliun ini diharapkan kehadiran Praxis bisa membuat Surabaya lebih semarak dan efisiensi. “Ketersediaan fasilitas hotel berbin-

tang ini sangat dibutuhkan dan gaya hidup modern para pebisnis. Mereka tentunya menginginkan beragam aktivitas bisnisnya dapat dilakukan di satu lokasi, seperti meeting, bertemu mitra atau melakukan jamuan makan malam sehingga efisien,” jelasnya.

Disamping itu Praxis yang akan dibuka di kuartal I 2017 ini menempati area seluas 1,1 hektare yang terdiri dari ruang perkantoran, kondominium, ritel, sinema dah hall dengan total luas bangunan mencapai 103.390 meter persegi. Q riq

Surabaya, Bhirawa Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menghimbau agar konsumen lebih jeli untuk memilih parcel, walaupun lebaran masih kurang 1,5 bulan namun sudah banyak penjual parcel yang menawarkan produknya ke masyarakat.

I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si., Apt., MPPM, kepala BBPOM Surabaya, meminta konsumen untuk lebih jeli dalam memilih parcel yang berupa makanan. Bagus juga meminta pembuat parcel untuk memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memeriksa produk yang akan dibelinya, baik itu memeriksa izin makanannya, dan waktu masa kedaluawarsa. “ Alangkah baiknya jika, konsumen lebih jeli dengan melakukan pemeriksaan fisik makanan dan masa kedaluawarsanya. Selain, itu izin produk makanan jadi harus memiliki izin yang resmi yang dikeluarkan pemerintah. Apabila produk tersebut tidak memiliki dari beberapa syarat yang saya sampaikan, lebih baik sampaikanlah kepada BPOM atau instansi terkait agar bisa segera di tindak lanjuti,” katanya.

Sanksi pidana ataupun peringatan akan diberikan kepada pembuat parcel dan produsen yang tetap saja menjual produk yang tidak

memenuhi syarat kesehatan. Selain itu produk tersebut dapat di tarik dari peredaran, guna menghindarkan masyarakat dari bahan-bahan berbahaya.

“Seperti yang pernah kita lakukan, terhadap penjual makanan yang mengandung berbahaya kita telah melakukan peringatan dan pembinaan. Sehingga kedepannya para pelaku ekonomi tersebut bisa melakukan kegiatan ekonominya dengan lebih sehat,” tutupnya.

Sementara itu, Tjan Ing Liek, penjual parcel di Jalan Wali Kota Mustajab Surabaya mengungkapkan saat ini tim penjualan sudah mulai bergerak untuk memasarkan parcel ke sejumlah koorporasi yang berada di Surabaya. Karena terkait untuk penyediaan parcel yang akan dipesan. “ Usaha jemput bola kami lakukan untuk menaikkan omzet penjualan yang turun pada tahun lalu. Persiapan lebih awal dengan mendatangi pelanggan lama yang kerap membeli parcel di tempat kami, serta mencari pelanggan baru untuk menambah omzet. Selain itu, pencarian produk parcel yang berupa makanan juga mencari ke distributor yang expirednya minimal dua tahun kedepan. Sehingga bisa dijagakan untuk perayaan Natal, Tahun baru, dan lainnya,” ujarnya. Q wil

Telkom Terbitkan Obligasi Berkelanjutan Rp 7 Triliun Surabaya, Bhirawa Sebagai emiten jasa telekomunikasi, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) akan menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap I pada semester satu tahun 2015.

Obligasi yang diterbitkan merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi Telkom sebesar Rp 12 triliun.

Heri Sunaryadi, Direktur Keuangan Telkom, mengatakan ada beberapa seri dalam obligasi ta-

hap I tersebut. Jangka waktu jatuh tempo (tenor) obligasi ini ditawarkan mulai dari 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan 30 tahun.

“Setelah adanya pernyataan efektif dari OJK, Telkom akan membuka periode penawaran umum obligasi pada bulan Juni 2015,” ungkap Heri, Senin (25/5).

Kegiatan ini dihadiri oleh investor dan media yang ingin mengetahui paparan Telkom terkait obligasi yang diterbitkan. Heri me-

nambahkan, dana dari penerbitan obligasi yang direncanakan hingga mencapai Rp 7 triliun ini, sebesar 87% akan digunakan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, sedangkan sisanya untuk M&A (merger & acquisition).

Saat ini, Telkom tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, meliputi jaringan Broadband, Backbone, Metro & RMJ serta IT Application & Support. Q ma

BPOM menghimbau agar konsumen lebih jeli untuk memilih parcel, walaupun lebaran masih kurang 1,5 bulan namun sudah banyak penjual parcel yang menawarkan produknya ke masyarakat.

Dampak Kenaikan Harga Kedelai

Tetap Bertahan Jualan, Perajin Tahu Perkecil Ukuran Mahalnya harga kedelai dipasaran membuat pengrajin tahu maupun tempe harus memutar otak untuk bisa tetap berproduksi. Strategi yang diterapkan yakni tidak menaikkan harga, melainkan memperkecil ukuran.

Salah satu pengrajin tahun di wilayah Bojonegoro.

ahmad basir/bhirawa

Sejak beberapa dua pekan terakhir harga kedelai impor dari Amerika Serikat di pasaran mengalami kenaikan. Dipasaran saat ini harga kedelai per kilogramnya mencapai Rp 8.000. Sebelumnya harga kedelai hanya Rp 7.400 per kilogram. Kenaikan ini merugikan para pengrajin tahu maupun tempe. “ Harga kedelai naik,maka pengrajin terpaksa mengecilkan ukuran tahu dan tempe,” kata salah satu seorang pengrajin tahu tempe di kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Kota, Jeno kepada Bhirawa, Senin (25/5) kemarin.

Menurut Jeno, salah satunya

dipengaruhi karena melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Hal ini berpengaruh pada komoditas kedelai yang masih menggantungkan pada impor. “ Jumlah produksi dikurnagi untuk menekan kerugian.

Awalnya, dalam sehari Jeno memproduksi tempe dengaan bahan baku kedelai sebanyak 4,5 kuintal per hari. Namun, saat ini berkurang menjadi empat kuintal per hari,” ujarnya.

Pengrajin lain, Sutarmi mengatakan, dirinya belum menaikkan harga tahu karena khawatir pedagang dan konsumen keberatan. Tapi kalau keuntungan se-

makin sedikit, terpaksa ia harus menaikkan harga atau mengecilkan ukuran. “ Sekarang harga tahu ukuran kecil Rp 2.000 per 10 biji, sedangkann ukuran besar Rp 4.000 per 10 tahu. Saya tidak mungkin memperkecil ukuran tahu karena khawatir pembeli keberatan,” imbuhnya.

Hampir dua minggu ini harga kedelai naik. Selain kedelai, harga minyak goreng juga naik menjadi Rp 10.000 dari Rp 9.400 per kilogram. Bahan produksi sudah naik, secara tidak langsung harga produk jadi naik.

Para perajin tahu dan tempe dikelurahan ledok kulon berharap harga kedelai bisa normal kembali. Jika harga kedelai terus mengalami kenaikan, maka keberadaan pengrajin tahu dan tempe akan terancam

gurung tikar.

Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bojonegoro, Basuki mengatakan, kenaikan harga kedelai bukan akibat turunnya nilai kurs mata uang rupiah terhadap Dollar Amerika.

“Turunnya kurs mata uang bukan sebagai penyebabnya, tapi ini akibat permainan importir kedelai. Selama ini tataniaga kedelai tidak ditangani pemerintah sehingga tidak ada yang menjaga stabilitas harga kedelai,” terangnya.

Dampak kenaikan harga, dipastikan bisa membuat produsen tahu tempe gulung tikar. Menurut Basuki, solusi yang baik seharusnya pemerintah melalui Bulog menjadi supportir utama kedelai. Q bas

Selasa Kliwon 26 MEI 2015

KILAS AREMANIA

Bacabup Jalur Independen Belum Ada yang Daftar Kab Malang, Bhirawa Pendaftaran Bakal Calon Bupati (Bacabup) dan Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabub) Malang perseorangan atau melalui independen yang dibuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang, sejak Minggu (24/5) hingga Senin (25/5) kemarin, masih sepi peminat.

Sepinya peminat mendaftar BacabupBacawabup Malang perseorangan atau non partai politik (parpol) di hari kedua itu, kemungkinan mereka kesulitan untuk mengumpulkan suara melalui fotokopi KTP dan tandatangan warga.

Sebab, bacabup-bawacabup yang akan ikut bertarung di Pemilihan Bupati (Pilbup) Malang 2015, periode 20152020, yang melalui independen harus mampu memenuhi persyaratan yakni menghimpun minimal 157.904 suara yang dibuktikan dengan fotokopi KTP sebagai bentuk dukungan warga Kabupaten Malang terhadap calon tersebut.

Komisioner KPU Kabupaten Malang Totok Hariyono, Senin (25/5) kemarin membenarkan jika hingga hari kedua pendaftaran Bacabup-Bacawabup Malang perseorangan belum ada yang mendaftar.

“Pendaftaran bacabup dan bacawabup dari jalur independen akan kita tutup, pada 6 Juni 2015, pukul 00.00,” jelasnya.

Menurut Totok, masih sepinya pendaftar bacabup dan bacawabup di Kantor KPU, bisa saja disebabkan mereka masih memepersiapkan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh KPU Pusat.

Sementara, rumus penghitungan jumlah minimal dukungan tersebut, sudah tertuang dalam Pasal 41 ayat 2 UndangUndang (UU) Nomor 8 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa harus didukung paling sedikit 6,5 persen (huruf d) dan jumlah dukungan yang tersebar lebih dari 50 persen (huruf e) jumlah kecamatan yang ada. Untuk mendapatkan dukungan suara sebanyak itu, ia melanjutkan, tentunya bacabup maupun bacawabup harus memiliki tim yang kuat, agar bisa tercapai jumlah dukungan suara tersebut. Q cyn

Dolar Naik, Pengadaan CCTV Dikaji Ulang Kota Batu, bhirawa Rencana penambahan 8 unit Closed Circuit Television (CCTV) untuk memantau kondisi lalu lintas di Kota Batu akhirnya dikaji ulang. Hal ini dilakukan menyusul fluktuatifnya nilai tukar rupiah terhadap dolar.

Kepala Dishubkominfo, Bambang Kuncoro, mengakui, pengadaan CCTV gagal lelang karena nilai tukar rupiah yang fluktuatif. Oleh karena itu, Dishubkominfo akhirnya memasukkan daftar pengadaan CCTV senilai Rp 1,6 milyar tersebut sebagai proyek yang dimasukkan dalam PAK. “Dolar kan terus naik, makanya besaran harga perlu penyesuaian kembali,” kata Kuncoro kepada bhirawa, Senin kemarin (25/5).

Lebih lanjut dikatakan, pengadaan CCTV tersebut saat ini masih dikaji ulang oleh Tim Anggaran Pemkot Batu, apakah akan ditambah anggarannya pada atau ada pengurangan jumlah CCTV. “Kalau pengadaannya dipastikan tetap tahun ini, cuman dihitung ulang, apakah anggaran ditambah atau jumlah CCTV nya yang dikurangi,” tegasnya.

Di Kota Batu saat ini sudah terpasang 6 unit CCTV, seperti di Alun-alun Batu, Simpang Lippo Plaza, Dewi Sartika, dan Pertigaan Pendem.

Penambahan CCTV tersebut diharapkan untuk mengcover wilayah yang rawan macet, seperti pertigaan Bendo, perempatan pasar dan sejumlah jalan sekitar obyek wisata.

“Keberadaan CCTV mempermudah kerja aparat, khususnya saat terjadi kemacetan di akhir pekan maupun liburan panjang. Kita bisa segera ambil tindakan rekayasa lalin saat jalanan macet,” tuturnya.Q sup

Empat Bulan Diumumkan, Nikah Massal Sepi Peminat Malang, Bhirawa Rencana nikah masal yang bakal dihelat oleh Pemkot Malang pada hari Kamis 28 Mei mendatang, sepi peminat.

Hingga penutupan pendaftaran hanya ada 35 pasangan saja yang mendaftar.

Padahal Pemkot Malang mentargetkan sebanyak 100 pasang nikah masal.

Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat, Pemkot Malang, Edi Sulistiyo, kepada wartawan di Balaikota Malang, Senin (25/5) kemarin kemarin mengatakan jika sampai batas waktu pendaftaran hanya ada 70 orang atau 35 pasang yang akan mengikuti prosesi nikah masal tersebut. Padahal panitia telah memberikan pengumuman, melalui kecamatan dan kelurahan, sejak empat bulan yang lalu. Tetapi kenyataanya peminat nikah masal ini hanya sedikit.

“Ada beberapa alasan, mereka tidak mau ikut nikah masal, salah satunya adalah pilihan hari yang tidak sesuai dengan keinginan mempelai atau keluarga mempelai. Sehingga mereka tidak ikut program ini,”tuturnya. Padahal, lanjut dia pihak panitia akan memberikan bantuan transportasi, dari tempat tinggal mereka hingga ke tempat pernikahan, di Hotel Sahid Montana Jalan Kahuripan. Selain itu, panitia juga akan menyediakan mas kawin, berupa seperangkat alat Salat.

“Transpor juga diberikan kepada saksi dari mempelai, masing-masing akan menerima Rp75 ribu termasuk mempelainya, sehingga asumsi biaya setiap pasangan mencapai Rp300.000, ditambah biaya adminitrasi Kantor Urusan Agama (KUA) Rp600.000,”ujar Edi. Selain kendala hari, masalah lainya adalah terkait dengan administrasi kependudukan. Ada pasangan yang minta untuk ikut nikah masal tetapi mereka bukan warga Kota Malang, sehingga panitia tidak bisa mengabulkan.Q mut

MALANG RAYA

9

Pemkot Batu Bangun Laboratorium Khusus Jamin Kualitas Kesehatan Produk Makanan/Minuman Batu, Bhirawa Untuk menjamin higienitas dan kesehatan produk makanan dan minuman yang dibuat di Kota Batu, Pemerintah Kota (Pemkot) akan segera membangun laboratorium. Laboratorium ini akan menjaga dan mengawasi semua makanan dan minuman yang dibuat dari hasil alam Kota Batu.

Dengan demikian makanan dan minuman yang dijual ke wisatawan di kota ini dipastikan akan memenuhi standar yang diberikan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) maupun standar internasional.

Keberadaan laboratorium ini sekaligus menjawab agar warga Kota Batu tidak ragu lagi mengolah hasil bumi yang ada di kota ini. Misalnya, pembuatan minuman dan makanan yang berbahan apel, pembuatan kripik tempe, bahkan kripik sayur. Dan apapun bahan atau komposisi dari pembuatan makanan dan minuman akan langsung mendapatkan pengawasan dari ahlinya melalui penelitian di laboratorium.

“Kita ingin produk makanan maupun minuman yang dibuat di Kota Batu ini kondisinya benar-benar baik dan sehat, sehingga para wisatawan yang ingin mengkonsumsi produk makanan dan minuman dari Batu juga tidak ada keraguan atau kekhawatiran lagi,”ujar Walikota Batu, Eddy Rum-

Wali Kota Batu Eddy Rumpoko saat membahas rencana pembangunan laboratorium dalam rapat bersama SKPD. poko, Senin (25/5).

Untuk merealisasikan rencana ini, katanya, Pemkot melalui dinas terkait akan segera melakukan pengadaan alat yang dibutuhkan. Dan jika peralatan sudah terpenuhi, dilanjutkan dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli di bidang tersebut (penelitian laboratorium).

Diharapkan dengan keberadaan laboratorium ini masyarakat lebih terpacu untuk mengolah hasil pertanian di Kota Batu untuk dijadikan

makanan olahan. Hal ini juga sebagai salah satu upaya dari Pemkot untuk mengentas warga Kota Batu yang masih berstatus warga miskin. Apalagi keberadaan para relawan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di kota ini cukup aktif.

Dalam laporannya ke walikota, selama setahun ini PKH Kota Batu telah mampu mengentas sebanyak 270 keluarga miskin. Sebelumnya di Kota Batu terdapat 890 keluarga

miskin yang mendapatkan bantuan dari PKH. Dan setelah setahun program ini berjalan, keluarga miskin yang ada sudah menyisakan 663 kelurarga.

Salah satu relawan PKH, Nurjanah, mengatakan bahwa kelompoknya yang terdiri 5 orang ini sedang berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan warga miskin. hal ini dilakukan dengan mengikutkan keluarga miskin dalam Program Kejar Paket A dan B. Namun selama ini pelaksanaan program kejat paket ini

anas bachtiar/bhirawa

dilakukan dengan menggunakan biaya sendiri.

Setiap peserta rata-rata masih harus mengeluarkan biaya Rp 800 ribu hingga Rp 1 juta. “Untuk itu kita meminta kepada Pemkot Batu melalui bapak walikota untuk membantu dalam pembiayaan kejar paket ini,” ujar Nurjanah.

Bak gayung bersambut, ER berjanji akan mengalokasikan dana APBD-nya untuk membantuk pelaksanaan program kejar paket yang dilaksanakan relawan PKH ini. Q nas

Bangunan 68 Kios Terancam Dibongkar Kota Malang Steril Beras Plastik Jika Peringatan Pemkab Malang Tak Digubris PG Kebonagung Kab Malang, Bhirawa Bangunan 68 kios yang berdempetan dengan pagar Pabrik Gula (PG) Kebonagung, Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang juga dipersoalkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Sebelumnya, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Malang, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) menegur pabrik gula tersebut. Sebab, puluhan bangunan kios itu tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO) dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T).

Kepala DCKTR Pemkab Malang Romdhoni, Senin (25/5), kepada wartawan juga membenarkan, jika dirinya mempersoalkan puluhan bangunan kios yang ada di samping utara pagar PG Kebonagung.

“Karena selain bangunan itu belum memiliki IMB dan HO, bangunan itu juga telah melanggar jalan sepandan atau berdiri diatas bahu jalan raya,” ungkapnya.

Sebab, lanjut dia, bangunan yang berdiri di atas jalan sepadan, hal itu telah melanggar aturan. Karena salah satu persyaratan untuk mendapatkan IMB dan HO, bangunan tidak berada di jalan sepandan atau di bahu jalan raya. Namun, puluhan kios yang dibangun

oleh PG Kebonagung, tentunya sudah menyalahi aturan yang sudah dituangkan di Peraturan Daerah (Perda) tentang tata ruang.

“Untuk itu pihaknya mendesak instansi terkait untuk memberikan peringatan kepada manajemen PG Kebonagung. Dan jika nanti masih bandel, maka instansi penegak Perda atau Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bisa melakukan tindakan dengan jalan pembongkar terhadap 68 bangunan kios tersebut,” terang Romdhoni.

Menurut dia, bangunan yang dibangun diatas bahu jalan raya, harus ada izin dari DCKTR. Sebab, untuk mendirikan bangunan diatas jalan

sepadan harus memiliki Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT). Dan ini sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan IMB dan HO. Sementara, puluhan kios itu hingga kini belum mengajukan IPPT ke DCKTR. Meski bangunan kios itu, tambah Romdhoni, dibangun dengan menggunakan dana sosial kemasyarakatan PG Kebonagung, sebesar Rp 935 juta, sebagai membuka peluang usaha baru bagi masyarakat desa setempat. Dan selanjutnya kios tersebut dikelola oleh Pemerintah Desa Kebonagung dengan sistem kontrak, namun namanya aturan ya harus ditaati.

“Bukan berarti harus melanggar aturan,” tegas dia.Q cyn

cahyono/bhirawa

Malang, Bhirawa Sebagai salah satu kota besar di Jawa Timur, Pemkot Malang sigap dalam menyikapi semua gejolak yang berkembang, termasuk maraknya beras plastik, yang sempat meneror masyarakat di beberapa daerah.

Langkah antisipasi beredarnya beras plastik di wilayah Kota Malang, dilakukan Pemkot Malang bersama tim, dengan menggelar razia beras di sejumlah distributor beras di kawasan Jalan Kyai Tamin Pasar Besar Malang, Senin (25/5) kemarin. Hasilnya tidak satu pun ditemukan beras plastik.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Tri Widyani Pangastuti, kepada wartawan mengatakan jika berdasarkan operasi yang dilakukan Kota Malang nihil beras plastik.

Sidak yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu, juga melibatkan Polres Malang Kota, petugas Dinas Pertanian dan Satpol PP. Razia dilakukan di sejumlah distributor beras, yakni UD Murni, UD Lestari Jaya, dan UD Pari Jaya.

Meskipun pantauan sementara tidak ditemukan beras plastik, tetapi petugas lapangan tetap membawa sampel beras dari beberapa tempat, untuk dilakukan pe-

nelitian lebih lanjut. Kabag Ops Polres Malang Kota, Kompol Sunardi Riyono mengungkapkan, pada pemeriksaan kali ini petugas mengambil sample atau contoh dari beras di toko tersebut, untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

“Nantinya sample beras itu, akan diuji ke laboratorium untuk membuktikan apakah dalam beras ada kandungan sintetis atau bahan berbahaya lainnya,” ujar Sunardi Riyono saat ditemui di sela-sela sidak.

Ditanya soal indikasi beredarnya beras plastik di Kota Malang, ia menjelaskan jika selama ini memang masih belum ada laporan. Ia menambahkan, razia serupa juga akan dilakukan pada momen Ramadan. Pengambilan sampel tidak hanya untuk meneliti beras plastik tetapi, juga untuk membuktikan apakah pada beras tersebut ada campuran bahan berbahaya, ini untuk menjamin kepada masyarakat jika beras yang di jual di pasar di Kota Malang itu, layak di konsumsi. Selain mengambil sample beras, razia juga dilakukan untuk melakukan pemeriksaan pada pedagang makanan dan minuman ringan yang dijual di pinggir jalan di sekitar Pasar Besar Malang.Q mut

Rendra Kukuhkan Mantan Ketua KPU Terpilih Jadi Ketua KBD Duta Kebangsaan Kota Batu, Bhirawa Mantan Ketua KPU Kota Batu Bagyo Prasasti Prasetyo akhirnya terpilih jadi Ketua Komunitas Batu untuk Demokrasi (KBD) dalam Musyawarawah Besar (Mubes) yang digelar di KUD Batu, Minggu malam (24/5).

Bagyo menyisihkan mantan Caleg PKB Asep Ghozi dengan selisih hanya 1 suara dalam tahap akhir pemilihan. Asep Ghozi akhirnya masuk sebagai anggota Presidium bersama Mardi Setyaningsih (aktifis Sekolah Perempuan Desa), Dikut Purwanto (Pensiunan PNS)

Sesi pemilihan ketua dalam Mubes KBD.

Puluhan bangunan kios yang dibangun PG Kebonagung tak memiliki izin, yang berada di Desa Kebonagung, Kec Pakisaji, Kab Malang.

dan Wahyu Winarko (Pengusaha).

Anggota KBD adalah alumni Sekolah Demokrasi yang digelar oleh Averrous Community dan Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) selama 3 tahun.

Para peserta Sekolah Demokrasi adalah stakheholder di Kota Batu yang concern dalam pembinaan kehidupan berdemokrasi. Baik dari politisi, pegiat demokrasi, usahawan, PNS, wartawan, dan tokoh masyarakat lainnya.

Bagyo, mengatakan, eksisnya komunitas ini diharapkan

supriyanto/bhirawa

mampu menciptakan demokrasi positif bagi masyarakat.

Selain itu, ke depan, komunitas ini akan fokus memberi pengetahuan, arti dan keberadaan demokrasi kepada masyarakat. Era Reformasi yang salah satunya menghasilkan otonomi daerah telah meningkatkan partisipasi masyarakat di daerah. KBD konsen untuk ikut serta bersama masyarakat dalam menjalankan Demokrasi Partisipatoris demi kesejahteraan masyarakat.

“Ini amanah dan harus dijalani sebaik mungkin, kami ingin demokrasi di Kota Batu meningkat dan membawa perubahan bagi daerah,” paparnya.

Sementara itu Imanuel Yoshua komisioner KPP Jatim alumni Sekolah Demokrasi angkatan V tahun 2010 mengatakan, keberadaan KBD sangat strategis dalam mengawal demokratisasi di daerah. Masyarakat membutuhkan mitra untuk berdiskusi dan berbagi. Demikian juga pemerintah dalam meningkatkan pelayanan masy a rakat. Q sup

Kab Malang, Bhirawa Bupati Malang Rendra Kresna, mengukuhkan Duta Kebangsaan dan Deklarasi Safari Kebangsaan Aku Indonesia, di Pendopo Pemkab Malang di Kepanjen, Senin (25/5).

Rendra memberikan apresiasi positip atas kegiatan ini, karena banyak melibatkan pemuda dan anak-anak. Kehadiran mereka adalah wujud kecintaan generasi muda pada negara Indonesia.

“Kemajuan Iptek dan globalisasi ditengarai telah membuat menurunnya rasa kebangsaan di kalangan generasi muda. Namun dengan kegiatan semacam ini diharapkan dapat membangkitkan lagi rasa ke-

bangsaan generasi muda,” ungkap Rendra.

Dikatakan, kegiatan ini akan membantu program pemerintah dalam membentengi generasi muda dari pengaruh negatif arus globalisasi. Rendra berpesan sebagai generasi penerus, para pemuda harus bisa mem berikan sumbangsih dan ikut berjuang bersama-sama menjaga keutuhan Indonesia.

Pada acara yang dihadiri Forkompinda, SKPD, camat, dan siswa/pelajar di Kabupaten Malang ini. Dengan didampingi Gus Lukman Al Karim, Rendra membagikan Kartu Sehat kepada perwakilan pelajar mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA. Q sup

supriyanto/bhirawa

Bupati Malang Rendra Kresna saat mengukuhkan Duta Kebangsaan dan Deklarasi Safari Kebangsaan Aku Indonesia, di Pendopo Pemkab Malang di Kepanjen, Senin (25/5) kemarin.

OLAHRAGA

10 LINTASAN

PB Jaya Raya Incar Dua Pebulutangkis Probolinggo Probolinggo, Bhirawa Prestasi membanggakan kembali ditorehkan para pebulutangkis Pelatcab Abadi di bawah binaan Pengkab PBSI Probolinggo. Dalam kejuaraan bulutangkis Bupati Cup Sampang Open, mereka sukses meraih 4 medali emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Khususnya prestasi Sri Fatmawati dan Cahya Christian Banjarnaor pada kejuaraan internasional di Singapura membuat PB Jaya Raya mengincar untuk dipinangnya untuk diboyong dan dibina di tempat pelatihan klub bulutangkis miliknya.

Namun dengan pertimbangan keduanya masih berusia muda dan belum bisa mandiri serta tetap membutuhkan bimbingan orangtuanya, Pengkab PBSI Probolinggo tidak memberikan rekomendasi. Akhirnya didapat solusi, Pengkab PBSI Probolinggo dan PB Jaya Raya menjalin kerja sama berupa nota kesepahaman soal pengembangan pembinaan Sri dan Cahya.

“Dalam kesepakatan tersebut, Sri dan Cahya tetap berlatih di Pelatcab Abadi Kabupaten Probolinggo. Tetapi jika ada even yang diminati oleh Jaya Raya, kedua atlet ini akan diikutsertakan. Semua biaya akan ditanggung oleh Jaya Raya.

Namun asal atlet tertulis Pelatcab Jaya Raya Abadi,” ujar Ketua Pengkab PBSI Probolinggo Prijono, Senin 25/5.

Menurut Prijono, sebagai bentuk keseriusan dari kerja sama tersebut, PB Jaya Raya akan memberikan bantuan pengembangan atlet kepada Pelatcab Abadi Kabupaten Probolinggo sebesar Rp 20 juta per bulan.

Dana tersebut akan digunakan untuk pembinaan atlet. Semoga kerja sama ini bisa mengantarkan pebulutangkis Kabupaten Probolinggo di kancah internasional. Tetapi semuanya harus memakai hati, jangan sampai menelantarkan atlet tatkala mengalami kegagalan, katanya.

Prijono menegaskan, kerja sama ini bisa membantu Pengkab PBSI Probolinggo dalam meregenerasi atlet. Pasalnya dana yang dimiliki bisa digunakan untuk melakukan pembinaan kepada atlet yang lain.

Harapan itu boleh setinggi langit. Kalau bisa kami mengharapkan supaya Sri dan Cahya bisa menjadi juara dunia. Sebab hal itu akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi seluruh masyarakat Kabupaten Probolinggo, harapnya. wap

Selasa Kliwon 26 MEI 2015

SIWO PWI Jaring Atlet Porwanas Surabaya, Bhirawa Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Jawa Timur (Jatim) terus berupaya menggali potensi para wartawan di bidang olahraga.

Saat ini para pengurus tengah berburu wartawan yang memiliki skil dibidang olahraga untuk persiapan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) di Bandung 2016.

Sebelumnya SIWO PWI sudah menjaring atlet di cabang olahraga (cabor) catur dan tenis meja, kini giliran cabor futsal yang mulai pada 29-2 Mei di Gool Futsal Jalan Jagir Surabaya.

Ketua SIWO PWI Jatim, Arief Sosiawan menjelaskan,

bakal menerapkan seleksi super ketat untuk mendapatkan atlet yang tak sekadar berkualitas, melainkan juga berprestasi. Seleksi ini tak hanya berlaku pada satu dua cabang olahraga (cabor) saja, melainkan seluruh cabor yang diikuti.

"Kami akan melakukan pen-

jaringan dan seleksi pada semua cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Dengan demikian, kami berharap mendapatkan atlet yang benar-benar berprestasi di Porwanas Jabar nanti," jelas Arief Sosiawan, Ketua SIWO PWI Jatim.

Wawan, begitu ia akrab disapa, mengaku, ingin membawa Jatim lebih berprestasi di ajang Porwanas. Apalagi pada penyelenggaraan-penyelenggaraan event sebelumnya, prestasi tim Porwanas Jatim belum mampu masuk kategori memuaskan.

Proses penjaringan, sambung Wawan, juga tak hanya dilakukan untuk wartawanwartawan di sekitaran Surabaya saja. Kali ini SIWO akan mencakup wilayah yang lebih luas. Langkah pertama, SIWO akan berkirim surat ke PWI cabang di seluruh Jatim.

"Kami minta mereka untuk mengirimkan wartawan yang memiliki potensi di bidang olahraga. Semakin banyak SDM yang terjaring, semakin besar pula kemungkinan untuk mendapatkan atlet yang tak sekadar berpotensi dan ber-

Tim Transisi Minta Presiden Revisi SE Mendagri Terkait Larangan Penggunaan APBD untuk Sepakbola

Sultra Siap Gelar Pra PON Wilayah IV Kendari, Bhirawa Pengurus Provinsi Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Sulawesi Tenggara siap menggelar babak prakualifikasi PON wilayah IV yang akan diikuti 10 provinsi.

Ketua PSTI Sultra Syamsul Ibrahim di Kendari, Senin, mengatakan pengurus telah membentuk panitia yang akan bekerja mempersiapkan ajang pra PON yang dijadwalkan Oktober 2015.

"PSTI Sultra mengembang dua misi yakni sukses prestasi dan sukses penyelenggaraan. Pengurus membentuk dua kepanitiaan yakni panitia pra PON dan panitia pemusatan latihan bagi atlet," kata Syamsul Ibrahim.

Tantangan Sultra menjadi tuan rumah PON adalah pembiayaan karena sematamata hanya mengandalkan dukungan dana dari pemerintah daerah melalui APBD. Syamsul yang juga anggota DPRD Sultra mengajak jajaran pengurus dan panitia agar optimistis pra PON sepak takraw di Kota Kendari berjalan sesuai harapan.

"KONI Sultra sudah meminta proposal kebutuhan anggaran penyelenggaraan pra PON. Namun sampai sekarang belum diketahui besaran dana yang akan disiapkan KONI," katanya.

Ketua panitia pra PON sepak takraw wilayah IV La Ode Muh Taufan Besi mengatakan iven nasional sekelas pra PON membutuhkan tanggung jawab dan kekompakan jajaran pengurus maupun panitia.

"Sukses pembinaan sepak takraw atau sukses pra PON di Sultra yang akan diikuti 10 provinsi bukan karena figur seorang ketua. Tetapi sukses atau gagal tergantung kerja serius atau tidak pengurus maupun panitia," kata Taufan Besi.

Pelatih sepak takraw Sultra Heriansyah mengatakan latihan terpusat atlet diharapkan segera digelar untuk mewujudkan target merebut tiket PON XIX 2016 di Bandung, Jawa Barat.

"Pelatih dan atlet berharap pelatihan terpusat segera direalisasikan agar tidak menjadi bulan-bulanan atlet daerah lain," katanya. ant

sawawi/bhirawa

Asisten II Setkab Akhmad Sugiarto didampingi Sekretaris Disparbudpora Zainal Arifin dan Kabid Pemuda dan Olaharag Saiful Bahri dalam pembukaan POR SD se-Kabupaten Situbondo dialun-alun, kemarin.

Kembangkan Bakat dan Prestasi, Disparbudpora Gelar POR SD Situbondo, Bhirawa Guna untuk mensukseskan program peningkatan bakat dan prestasi olahraga di Kota Santri, Pemkab Situbondo melalui Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) menggelar Pekan Olahraga (POR) SD se-Kabupaten Situbondo selama tiga hari (25-27) Mei 2015.

Acara peresmian dibuka langsung Asisten II Setkab Situbondo, Akhmad Sugiarto dengan didampingi Sekretaris Disparbudpora Zainal Arifin serta Kabid Pemuda dan Olahraga Saiful Bahri.

Menurut Akhmad Sugiarto, tujuan diadakannya POR SD untuk memberdayakan olahraga dilingkungan pelajar serta memberikan kesempatan bagi para pelajar untuk mengembangkan bakat dan prestasi dibidang olahraga.

“Yang terpenting lagi adalah untuk mempererat tali silaturahmi antara siswa yang tersebar di 17 Kecamatan se-Situbondo. Selain itu, event POR SD juga sebagai sarana mencara hiburan dan rekreasi bagi siswa, dimana sebelumnya hanya terkonsentrasi pada proses belajar mengajar (PBM) saja,” tutur Modot, panggilan akrab Akhmad Sugiarto.

Sementara itu Sekretaris Disparbudpora Zainal Arifin manandaskan, pelaksanaan POR SD mengacu pada surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemprov Jatim tentang POR SD tahun 2015 dan surat Kepala

Disparbudpora Kabupaten Situbondo tentang seleksi POR SD tahun 2015. “POR SD tahun 2015 ini dilaksanakan selama tiga hari dengan enam lokasi perlombaan,” tutur Zainal Arifin yang didampingi Kabid Pemuda dan Olahraga Saiful Bahri, kemarin.

Masih kata Zainal, untuk jumlah peserta POR SD tahun 2015 jumlahnya mengalami peningkatan dibanding POR SD tahun 2014 lalu, yakni sebanyak 675 atlit yang bertanding di enam cabang olahraga (cabor). Diantaranya, sebut Zainal, cabor atletik 148 orang; catur 46 orang; bola voli mini 238 orang; bulu tangkis 102 orang; tenis meja 68 orang dan cabor pencak silat sebanyak 68 orang. “Anggaran pelaksanaan POR SD ini dianggarkan dari APBD Kabupaten Situbondo tahun 2015,” ungkap Zainal.

Disisi lain, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Saiful Bahri, mengatakan dari tahun ke tahun prestasi olahraga yang dicapai Situbondo cukup membanggakan. Terbukti, kata Saiful Bahri, cabang olahraga senam mampu mengukir raihan medali POR SD tingkat Jawa Timur pada tahun 2014 silam.

“Tahun ini, kami optimis ada tambahan medali pada ajang POR SD tingkat Pemrov Jatim, yang akan diwakili para peraih juara POR SD tingkat Kabupaten Situbondo,” papar Saiful, seraya mengakui tiap juara akan mendapatkan tropi dan sertipikat dari panitia POR SD. awi

Kembangkan Bulu Tangkis, PB Suryanaga Gandeng Wismilak

wawan triyanto/ bhirawa

Perwakilan dari Wismilak Foundation, Henry Najoan bersama Ketua PB Suryanaga, Yakob Rusdianto memperlihatkan jersey.

Surabaya, Bhirawa Perkumpulan Bulutangkis (PB) Suryanaga menggandeng Wismilak

bakat, melainkan juga berprestasi," jabar Wawan.

Saat ini, SIWO Jatim juga sudah menerjunkan tim scouting yang akan memantau atlet potensial pada turnamen futsal bertajuk SIWO Super Cup II. Tim tersebut akan menjaring nama-nama yang dianggap memiliki skill mumpuni, untuk kemudian difilter kembali melalui proses seleksi.

"Nantinya bukan cuma futsal atau sepakbola saja, tapi semua cabor yang kami ikuti, akan dilakukan proses seleksi," wwn tutup Wawan.

untuk mengembangkan prestasi bulu tangkis di Surabaya. Klub yang sudah berusia lebih dari 100 tahun

itu juga bertekad menjadikan kembali Kota Surabaya sebagai barometer bulu tangkis nasional.

Ketua Suryanaga Yakob Rusdianto menyambut baik kerjasama dengan Wismilak, karena saat ini pengelola olahraga tentu membutuhkan dana segar untuk melakukan pembinaan kepada atlet.

Hanya saja baik Yakob maupun pihak Wismilak yang diwakili oleh Henry Najoan masih enggan menyebut nominal maupun berlama kerjasam itu akan berlangsung.

"Yang penting baik Suryanaga maupun Wismilak sudah memiliki komitmen yang sama untuk membangun olahraga dan mengembalikan prestasi bulu tangkis Surabaya di level nasional maupun internasional," kata Yakob yang juga mantan Ketua Umum PBSI Jatim itu.

Chef Personal & Legal Officer

Wismilak, Henry Najoan mengatakan, alasan melakukan kerjasama dengan Suryanaga karena klub tersebut sangat komitmen membina olahraga teplok bulu ini, bahkan tidak hanya di Surabaya, tapi klub ini juga sudah menyebar disebagian besar wilayah Jatim.

Selain itu sudah banyak atlet Suryanaga meraih prestasi di level nasional maupun internasional.

"Semoga kerjasama ini bisa meningkat prestasi bulu tangkis di Surabaya," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum PBSI Surabaya, Abdul Chodir berharap kerjasama ini bisa memancing pihak swasta untuk memberikan bantuan kepada klub bulu tangkis. "Kami juga berharap Wismilak juga mau memberikan sponsor jika ada kejuaraan bulu tangwwn kis," katanya.

Kota Batu,Bbhirawa Keluarnya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri yang melarang penggunaan APBD untuk sepakbola dikritisi oleh Tim Transisi.

Pasalnya larangan tersebut justru tidak akan menghambat pembangunan pesepakbolaan nasional.

Anggota Tim Transisi Eddy Rumpoko mengatakan, dirinya telah menyampaikan kepada Presiden Jokowi agar mengevaluasi SE tersebut.

"Saya sudah sampaikan ke Presiden agar SE Mendagri tersebut dievaluasi.

Kalau tidak, maka hal itu akan menghambat upaya pembangunan pesepakbolaan nasional," ungkap Eddy Rumpoko kepada bhirawa, Senin (25/5).

Lebih lanjut dikatakan, selama ini PSSI hanya fokus dalam pembinaan kompetisi ISL, Divisi Utama dan Timnas saja. Sementara pembinaan sepakbola usia dini dan amatir kurang mendapat perhatian.

Sehingga larangan penggunaan APBD untuk sepakbola justru akan mematikan pembinaan sepakbola itu sendiri. "Ini akan bertolak belakang dengan keinginan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan sepakbola. Kalau tidak ada APBD, maka tidak ada pembinaan usia dini. Dan akhirnya akan kesulitan mencari bibit-bibit pesepakbola muda," tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan, yang perlu diatur dalam penggunaan APBD untuk sepakbola adalah besarannya, sehingga anggaran tersebut benar-benar bisa menyentuh pembangunan sepakbola secara keseluruhan.

"Lebih baik diatur berapa persen yang diperkenankan untuk sepakbola, seperti anggaran pendidikan. Dari yang dialokasikan untuk sepakbola, berapa yang digunakan untuk kompetisi, kelompok umur dan usia dini," terang Walikota Batu tersebut.

Sementara itu terkait dengan pencabutan pembekuan PSSI, Eddy Rumpoko menyatakan menyambut baik rencana tersebut. Baginya yang terpenting adalah pembangunan sepakbola bisa dilaksanakan.

"Kita nggak perlu juga antipati dengan PSSI. Sebagai anggota Tim Transisi, saya akan menjalankan tugas sesuai kewenangan yang diberikan, terutama menyangkut hal-hal yang selama ini kurang mendapat perhatian PSSI," tegasnya.

Oleh karena itu, Tim Transisi dalam 2 kali rapat lebih fokus dalam pembangunan persepakbolaan nasional.

Tidak hanya sekedar mengurus Timnas dan ISL, tetapi bagaimana membuat formula pembinaan sepakbola mulai usia dini hingga menjalankan kompetisi secara profesional. sup

wawan triyanto/bhirawa

Ketua Umum PBSI Surabaya Abdul Chodir (kiri) saat memberikan keterangan kepada wartawan.

Atlet Porprov Surabaya Turun di Piala Wali Kota Surabaya, Bhirawa Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) V Banyuwangi tinggal hitungan hari, namun Pengkot Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Surabaya tetap menurunkan atletnya untuk bertanding di Piala Wali Kota Surabaya, 26-31 Mei. Ketua Umum PBSI Surabaya, Abdul Chodir bahkan mewajibkan atlet bulutangkis yang nantinya memperkuat kontingen Surabaya di Porprov wajib untuk mengikuti Piala Wali Kota.

Alasannya event tahunan itu diikuti oleh pebulu tangkis dari enam negara yakni, Tiongkok, India, Jepang, Malaysia, Perancis dan Kanada. "Ini kesempatan bagi atlet Surabaya untuk mengukur kemampuan, sebab di event ini mereka akan melawan atlet yang sudah memiliki peringkat dunia," kata Abdu Chodir pada acara jumpa pers Piala Wali Kota di Surabaya, Senin (25/5).

Sementara itu, Turnamen Piala Walikota akan diikuti total 1300 atlet. Sebanyak 78 di antaranya merupakan atlet luar negeri. Malaysia dan Jepang mengirimkan atlet terbanyak dengan 32 atlet dan 34 atlet. Sedangkan India dan Tiongkok hanya mengirimkan 6 dan 4 atletnya.

Sementara Perancis dan Kanada masing-masing kirim satu atlet.

"Event ini adalah tolak ukur atlet Jatim yang akan mengikuti Porprov. Paling tidak sebagai sparing sebelum ke Poorprov," papar Wakil Ketua Panitia, Bayu Wira.

Piala Walikota Surabaya bakal dilaksanakan 26-31 Mei di GOR Bulutangkis Sudirman dan GOR Amerta. Turnamen ini akan mempertandingkan 10 nomor. Termasuk nomor bergengsi seperti tunggal dewasa dan ganda dewasa.

"Turnamen ini memperebutkan total hadiah Rp 250 juta," tutup Bayu. wwn

Selasa Kliwon, 26 MEI 2015

Kecelakaan Beruntun, Ratusan Pupuk Urea Bersubsidi Tercecer di Jalan Raya l Sambungan hal 1

Pihak kepolisian curiga pupuk bersubsidi yang diangkut truk tronton tersebut akan diselewengkan. “Nanti semua dokumennya akan kami periksa dan kami selidiki. Jika terindikasi diselewengkan, masalah ini akan dilimpahkan ke bagian reserse dan kriminal. Tujuannya agar semuanya diusut secara tuntas,” tambah Misman.

Kecurigaan pihak kepolisian ada benarnya. Karena sesuai aturan, distribusi pupuk bersubsidi saat ini harus mendapat kawalan ketat dari pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI), agar pupuk tidak di­ selewengkan dan dijual bebas di pasaran.

Sedangkan, dari informasi yang diterima di lapangan, pupuk itu diangkut dari Pulau Bali dan belum diketahui tujuannya.

Sementara itu, kecelakaan beruntun itu terjadi dari tertabraknya sebuah motor N 5683 TN yang melaju dari Barat ke Timur oleh truk kosong N 8566 UV yang sebelumnya diseruduk bus pariwisata Sandy Putra N 7612 US. Pada saat bersamaan muncul truk tronton bermuatan pupuk L 8596 UR dengan kecepatan tinggi. Mendadak motor yang dikendarai Safuan (43), warga Desa Pagak, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, langsung tertabrak dan selanjutnya truk pengangkut pupuk menabrak truk kosong serta bus Sandy Putra.

Sedangkan truk yang dikemudikan I Putu Swastika terguling dan melintang di Jl Raya Beji. Ratusan sak pupuk urea bersubsidi bercap PT Pupuk Indonesia (Persero) berceceran, sehingga mengakibatkan kemacetan panjang hingga 7 km dari arah berlawanan yakni dari arah Surabaya maupun Banyuwangi.

“Saat itu truk tronton melaju kencang dan menabrak motor. Pengendara motor tewas seketika di lokasi karena tubuhnya terlindas,” kata M Farid, warga sekitar lokasi.

Pengendara motor yang tewas langsung dievakuasi ke RSUD Bangil. Untuk truk pupuk dan truk kosong kondisinya rusak berat. n hil

Pemerintah Diminta Berikan Subdisi kepada RS Swasta l Sambungan hal 1

banyak orang mampu yang saat ini berubah status menjadi tidak mampu, untuk memperoleh jaminan sosial gratis. Pemerintah harus mewaspadai dan memberikan sanksi tegas pada orang yang berubah status menjadi miskin agar jera.

“Implementasi Kartu Indonesia Sehat (KIS) tidak memadai, bahkan rancu de­ ngan kartu BPJS Kesehatan. Keengganan 700 RS swasta untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, bisa dimaklumi. Karena investasi RS swasta adalah modal sendiri, jadi tidak mungkin harus merugi. Mengatasi hal ini, pemerintah bisa menawarkan insentif pada RS swasta agar mau bekerjasama,” ujar Latief Asegaf memberi solusi.

Sementara itu Irgan Chaerul menyesalkan masih banyaknya pasien BPJS yang ditolak di RS pemerintah. Dia juga menyoroti ketidak­ adilan pelayanan kesehatan, yakni tak terjangkaunya daerah pelosok, perbatasan dan pulau terluar. Puskesmas yang ada bahkan banyak yang belum memiliki fasilitas kesehat­ an yang memadai. Juga obat-obatan yang tersedia di Puskesmas sangat minim jenis dan jumlahnya. Sehingga Puskesmas sering tidak mampu menangani pasien.

“Dewasa ini RS besar tipe A seperti RS Cipto misalnya, terlalu banyak pasien yang harus ditangani, sampai over kapasitas.

Karena Puskesmas mengirim pasien sakit ringan ke RS besar. Padahal semestinya pasien sakit ringan bisa dirawat di Puskesmas saja. Hal-hal seperti ini tidak terpantau oleh pemerintah, sehingga pasien RS besar makin membeludak karena sistem rujukan tidak berlaku,” ujar Irgan Chairul.

Tentang besarnya iuran BPJS Kesehatan, Irgan setuju besarnya iuran ditingkatkan dari Rp 18.500 menjadi Rp25.000 per orang per bulan. Kenaikan iuran sekitar Rp 7.000 menurutnya tidak akan memberatkan rakyat.

Diharapkan kenaikan iuran menambah dana untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Dia mengusulkan agar subsidi BBM dialihkan ke jaminan kesehatan, agar seluruh rakyat bisa menikmati playanan kesehatan gratis sesuai amanat UUD 45. n ira

Kapok Dimarahi l Sambungan hal 1

luhnya belum lama ini.

Padahal Pansus sudah habis-habisan memperjuangkan nasib korban ke pemerintah pusat. Sejak dibentuknya Pansus La­ pindo, mereka terus mengupayakan agar tanah dan rumah warga yang digerus lumpur sejak 2006 itu lekas dibayar. Tetapi itulah persoalannya, keputusan untuk memilah antara korban berada di area terdampak dengan korban di luar peta terdampak, tidak akan menyelesaikan masalah.

Hingga kini korban yang di area peta terdampak langsung masih hanya dibayar 20-30%.

Justru warga ini yang menerima akibat langsung dari luapan lumpur. Sementara korban di luar peta begitu mudah penyelesaiannya.

Ia bisa memahami kemarahan korban yang meluapkan amarahnya sampai turun ke jalan. Menutup jalan raya Porong sampai rel kereta api. Itu merupakan refleksi ketidakadilan yang dialami korban.

Nah, justru efeknya merembet ke angota dewan yang masuk Pansus Lumpur. Emir yang pernah menjadi Ketua Pansus lumpur, seringkali didamprat, dianggap tidak memperjuangkan nasib rakyat. “Sebagai manusia biasa, saya juga kesal dimakimaki. Namun semuanya bisa dipahami mengingat persoalan yang dihadapi warga memang sangat berat,” terangnya.

Sekarang ini Emir tidak mau lagi mengikuti dengar pendapat dengan korban. Kecenderu­ ngannya warga makin panas, walaupun sudah ada penjelasan pemerintah pusat bahwa sisa uang yang belum dibayar Rp 781 miliar sudah masuk di APBN 2014. Tinggal bersabar untuk menunggu pencairan. Sebagai wakil rakyat, ia mengharapkan dana itu bisa dicairkan sebelum Lebaran 2015. Sudah terlalu lama rakyat menderita, jangan diperpanjang lagi. n hds

11

SAMBUNGAN SKPD Siap Dilakukan Pemotongan 5 Persen l Sambungan hal 1

bersentuhan dengan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, beberapa item yang kita hapus adalah berhubungan dengan kegiatan rapat dan aparatur,” urai dia.

Seperti diberitakan Bhirawa sebelumnya, kabar PAPBD Jatim 2015 minus sekitar Rp 1,2 triliun serta sulitnya Pemprov Jatim meraih kembali predikat Wajar Tanpa Persyaratan (WTP) memaksa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum bertemu dengan jajaran pimpinan DPRD Jatim sekaligus Ketua Fraksi secara diam-diam. Pertemuan yang digelar secara tertutup di ruang VIP Kantor DPRD Jatim menghasilkan beberapa poin untuk menjadi kesepakatan antara eksekutif dan legislatif.

Di antaranya mengepras sejumlah program belanja rutin misalnya

untuk rapat di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masingmasing sebesar 5 persen. Selain itu dilakukan restrukturisasi untuk sejumlah pos pembangunan infrastruktur misalnya untuk dijadikan dan dibiayai secara multi years.

Sementara itu anggota Komisi C DPRD Jatim Anik Maslacha meng­ aku tidak setuju dengan pengurang­ an anggaran 5 persen di masingmasing SKPD dengan alasan ada sebagian SKPD yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, misalnya Dinas Pendidikan dan Kesehatan. Terkecuali SKPD yang memiliki anggaran besar untuk dana tidak langsung misalnya anggaran yang digunakan untuk belanja barang dan jasa serta belanja aparatur yang di sana dialokasikan untuk rekrutmen pegawai.

“Kalau semua anggaran yang

tidak begitu urgent dikumpulkan jadi satu, saya pastikan akan terkumpul miliaran rupiah. Dan ini sangat membantu kondisi PAPBD 2015 yang terancam minus,”papar politisi asal PKB ini.

Anggota Komisi B DPRD Jatim Zainul Lutfi berharap pemotongan tidak dilakukan secara bersamaan terhadap semua SKPD. Tetapi dilakukan kajian terlebih dahulu se­hingga dapat dipastikan SKPD yang dapat dipangkas anggarannya.

Bahkan tidak menutup kemungkin­ an ada SKPD yang dipotong anggar­ annya hingga 10 persen. “Yang jelas sebelum diberlakukan pemotongan 5 persen perlu dilakukan kajian dan evaluasi dulu secara mendetil.

Bisa saja ketika perhitungan dilakukan ditemukan ada penambah­ an dana lain atau diambilkan dari Silpa,”tegas politisi asal PAN Jatim ini. n cty

Pengamat Migas Tuding Pusat Tak Transparan Terkait Bagi Hasil Migas l Sambungan hal 1

DBH Migas Berkurang, PAPBD Jatim Terancam dengan menghadirkan dua orang narasumber yakni, Seto Cahyono pakar hukum tata negara Universitas Wijaya Kusuma dan Yudha Alihamsyah pengamat perminyakan di ruang Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim, Senin (25/5).

Menurut Seto Cahyono peng­ urangan drastis DBH Migas untuk Jatim khususnya dan daerah penghasil Migas lainnya di Indonesia merupakan bukti ketidakkonsistenan dan tidak transparannya pemerintah pusat menyangkut pembagian dana bagi hasil keuangan untuk pemerintah daerah.

Padahal hal itu sudah jelas diatur dalam UU No 33 Tahun 2014 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Dalam Perpres No 162 Tahun 2014, DBH Migas Jatim mendapat Rp 1,3 triliun. Tapi kemudian direvisi melalui Perpres No 36 Tahun 2015, DBH Migas Jatim hanya sebesar Rp 491 miliar. Ini jelas akan berdampak pada pembiayaan pembangunan di daerah yang sudah dianggarkan dalam APBD 2015 dan bisa menjadi kacau,” tegas dosen ilmu hukum UWK Surabaya ini.

Ia menyarankan supaya DPRD dan Pemprov Jatim mendesak pemerintah pusat melakukan penghitungan kembali (rekonstruksi) DBH Migas secara transparan karena

patokan yang digunakan pemerintah selama ini tidak transparan.

“Pusat harus transparan, dari mana munculnya angka Rp1,3 triliun untuk DBH Migas Jatim kemudian berubah menjadi Rp 491 miliar.

Rakyat berhak tahu karena dijamin dalam UU Keterbukaan Publik,” tegas Seto.

Senada, Yudha Alihamsyah menyatakan bahwa penurunan harga ICP (Indonesia Crude Price/ harga minyak mentah) di pasar minyak dunia hanyalah salah satu variabel dalam penentuan DBH Migas.

Karena itu pihaknya mendesak pemerintah pusat transparan dari mana hitung-hitungannya DBH Migas Jatim turun drastis tinggal Rp 491 miliar.

“Padahal hitungan kasar, dari dua sumur minyak yang dikelola Exxon di Bojonegoro dan Pertamina Petro China di Tuban kapasitas produksinya saja setara 20 persen produksi minyak nasional. Jatah DBH Migas untuk provinsi adalah sebesar 3 persen dari 85 persen jatah yang dimiliki pemerintah, jadi kita bisa hitung sendiri idealnya berapa?” ungkap Yudha.

Pengusaha muda asal Bojonegoro itu juga mendorong DPRD Jatim membuat payung hukum berupa Perda untuk pembentukan Tim Transparansi Tata Kelola Migas, seperti yang sudah dilakukan DPRD Kabupaten Bojonegoro. “Tim transparansi itu beranggotakan dari berbagai stake holder dan memiliki tugas untuk hal-hal yang berkaitan dengan DBH Migas, CSR perusa-

haan Migas, Participating Interest (PI) Migas hingga dampak lingkungan hidup,” beber Yudha.

Pertimbangan lainnya, berdasarkan data yang ada, Jatim memiliki 42 cekungan (blok) yang miliki potensi sumber Migas sejak abad 18 silam. Namun yang sudah diproduksi baru 9 blok, 3 blok development, dan 16 blok explorasi.

Selain itu, Jatim juga sudah memiliki BUMD Migas, PT Petrogas Jatim Utama (PJU).

“Sudah seharusnya Jatim memiliki Tim Transparansi Tata Kelola Migas agar pemerintah pusat tak seenaknya lagi dalam menentukan DBH Migas untuk Provinsi Jatim sehingga ke­s ejahteraan masyarakat Jatim bisa meningkat,” ungkapnya.

Masih di tempat yang sama, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim Abdul Halim berjanji akan mengupayakan pembentuk­ an Perda Tim Transparansi Tata Kelola Migas bersama fraksi-fraksi lain, melalui Perda inisiatif DPRD Jatim secepatnya. Mengingat, ketidaktransparan pusat terkait DBH Migas sangat nyata merugikan kepentingan daerah.

“Fraksi Partai Gerindra akan mengajak fraksi-fraksi lain di DPRD Jatim untuk secepatnya mengajukan Perda Inisiatif pembentukan Tim Transparansi Tata Kelola Migas. Perda tersebut sangat mendesak dan sangat berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatim,” pungkas politisi asli Madura ini. n cty

26 Paket Proyek Dinas PU Bina Marga Belum Dilelang l Sambungan hal 1

Kemudian proyek dengan nilai antara Rp 200 juta sampai Rp 2,5 miliar dan proyek dengan nilai di atas Rp 2,5 miliar. ”Proses lelang pada semua paket proyek masih terus dilakukan. Dan kami optimistis sebelum perubahan APBD 2015 dilakukan, semua paket proyek sudah selesai lelang dan sudah dilaksanakan,” kata Setiawan, Senini (25/5).

Untuk proyek Penunjukan Langsung (PL) dikatakannya ada sembilan paket proyek di kategori ini, bersumber dari APBD dan semua sudah dalam pelaksanaan.

Sedangkan untuk proyek dengan nilai antara Rp 200 juta sampai Rp 2,5 miliar dikatakan Setiawan, ada total 26 paket proyek. ”Dari jumlah itu, baru lima paket proyek yang sudah selesai lelang. Sedangkan 21

paket sisanya masih dalam proses, dan kami upayakan selesai bulan depan,” imbuhnya.

Masih menurut Setiawan, untuk paket proyek dengan nilai di atas Rp 2,5 miliar, di PU Bina Marga ada 25 proyek. “Dari jumlah itu yang sudah pelaksanaan ada lima paket, 15 sudah lelang dan tinggal dilaksanakan, sedangkan lima lainnya masih proses lelang,” bebernya.

Terkait adanya keterlambatan lelang ini, Setiawan mengatakan, penyebabnya salah satunya adalah karena kontraktor yang mendaftar dan menawar banyak yang tidak memenuhi syarat. “Memang ketat verifikasinya, dan kontraktor yang tidak bisa melengkapi syaratsyarat yang ada bisa gugur. Kami tidak ingin proyek perbaikan jalan dan penerangan jalan dikerjakan oleh kontraktor dengan kualitas

rendah,” ujarnya.

Seperti diketahui, sebelumnya kalangan dewan dari Komisi C DPRD telah memanggil Dinas PU Bina Marga terkait masih ba­ nyaknya jalan rusak yang belum diperbaiki. Kalangan dewan menyoroti penyerapan APBD untuk pembangunan infrastruktur yang dinilai sangat lamban. Pasalnya dari alokasi anggaran sebesar Rp 200 miliar pada PU Bina Marga dan PU Ciptakarya baru terserap 6 persen. “Padahal sekarang ini sudah memasuki Mei, yang sebentar lagi sudah memasuki PAPBD . Masak ploting anggaran APBD 2015 yang mencapai Rp 200 miliar masih terserap 6 persen. Sementara kami banyak dikomplain masyarakat terkait banyaknya jalan rusak,” kata Ketua Komisi C Mas’ud Zuraimi beberapa waktu lalu. n rur

Ketua Bawaslu Jatim ‘Aman’, Dua Rekanan Ditahan l Sambungan hal 1

penuh, penyidik Tipidkor hanya menahan dua tersangka rekanan, yakni Indriyono dan Ahmad Kusaini. Sementara hingga pukul 19.00, Ketua Bawaslu Jatim Sufiyanto selamat dari penahanan penyidik.

Sebelumnya, pe­ nyidik Tipidkor Polda Jatim menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan dana hibah Bawaslu Jatim. Kini, penyidik menetapkan satu orang tersangka baru, yakni Ahmad Kuasini. Jadi, tersangka kasus yang menyebabkan negara merugi Rp 5,6 miliar ini berjumlah tujuh orang.

Dari pantauan Bhirawa, ketiganya langsung masuk ke ruang penyidik untuk menjalani peme­riksaan. Hingga petang, pemeriksaan belum juga selesai. Yang menarik, Ketua Bawaslu Pusat Muhammad, juga terlihat di Mapolda Jatim. Namun, informasinya, dia datang bukan dalam rangka mengawal kasus korupsi Bawaslu Jatim. Dia ke Polda untuk koordinasi pelaksanaan Pilkada serentak.

Di sela-sela pemeriksaan, tampak Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Tony Surya Putra keluar masuk ruangan. Saat dikonfirmasi wartawan terkait pemeriksaan ini, Tony mengatakan, pemeriksaan dilakukan terhadap tiga tersangka.

Dari ketiganya, ada satu orang yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka.

“Peranan AK (Ahmad Kusaini, red) sama dengan tersangka IDY. Keduanya merupakan rekanan yang mengkoordinir CV-CV dalam beberapa kegiatan Bawaslu,” terang AKBP Tony Surya Putra, Senin (25/5).

Dijelaskan Tony, kedua tersangka yang juga rekanan ini diduga bekerjasama dengan tersangka dari Bawaslu Jatim dalam merekayasa pengadaan barang dan jasa pada program Bawaslu Jatim yang menggunakan hibah dari Pemprov Jatim.

Namun, pada pelaksanaannya, realisasi barang tidak sesuai dengan kontrak dan laporan pertanggungjawaban.

Lanjut Tony, dugaan rekayasa ini dicontohkannya, pengadaan spanduk yang dalam kontrak tertulis 2.000 lembar, tapi direalisasikan 800 lembar spanduk saja. Ada juga kegiatan di hotel selama tiga hari, tapi ditulis dalam laporan pertanggungjawaban selama seminggu. “Jadi

pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan dana hibah banyak yang fiktif,” terangnya.

Hal itu diperkuat oleh beberapa bukti yang dikantongi penyidik. Di antaranya kontrak fiktif pengadaan barang dan jasa, dokumen mark up, kuitansi fiktif, dokumen bunga bank/jasa giro yang tidak disetor ke Bawaslu, dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). “Selain uang tunai, kami juga sudah sita bukti dokumen seperti kontrak fiktif dan kuitansi,” tegas Tony.

Ditanya apakah ketiga tersangka ditahan setelah pemeriksaan, Tony enggan berbicara banyak. “Kita lihat nanti seperti apa pertimbangan penyidik,” katanya singkat.

Namun, data yang diterima wartawan menyebutkan dari tiga tersangka yang diperiksa, Indriyono dan Kusaini ditulis dengan keterangan ditahan. Sementara untuk Ketua Bawaslu Jatim Sufyanto tidak ada keterangan penahanan.

Sementara itu, tiga tersangka lain kasus ini dijadwalkan diperiksa penyidik Selasa hari ini dan Rabu besok.

Dua tersangka yang akan diperiksa Selasa hari ini ialah komisioner Bawaslu Jatim Sri Sugeng Pudjiatmiko dan Andreas Pardede.

Sementara Bendahara Bawaslu Gatot Sugeng Widodo dijadwalkan untuk diperiksa Rabu (27/5) besok. “Besok (hari ini, red) kedua Komisioner Bawaslu Jatim akan menjalani pemeriksaan oleh penyidik,” tandasnya.

Kasus ini diusut Polda Jatim sejak 2014 lalu.

Polisi melakukan penyelidikan setelah menerima laporan dugaan penyimpangan dana hibah, justru dari mantan petinggi Bawaslu Jatim.

Yang diusut Polda ialah dugaan penyimpangan dana hibah dari Pemprov Jatim ke Bawaslu setempat pada 2013 lalu.

Diduga, terjadi penyimpangan pada dana untuk pengawasan Pilgub Jatim sebesar Rp 145 miliar itu.

Setelah mengantongi cukup bukti, Polda akhirnya menetapkan tujuh tersangka dalam kasus ini. Mereka ialah Ketua Bawaslu Jatim Sufyanto, Sekretaris dan Bendaharanya, Amru dan Gatot Sugeng Widodo, dua komisioner Sri Sugeng Pudjiatmiko dan Andreas Pardede, serta dua rekanan yakni Indriyono dan Ahmad Kusaini. Dalam kasus ini, negara dirugikan Rp 5,6 miliar. n bed

Tiga Kandidat Rektor Ingin Jadikan Unair Mendunia l Sambungan hal 1

Dalam kesempatan itu, ketiga calon rektor Unair terpilih ini sama-sama berjanji akan membawa kampus tertua di Jatim itu berkembang menuju pentas dunia. Ketiga carek itu ialah Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran Unair Prof Djoko Santoso, dr, SpPD-KGH, PhD, FINASIM, Wakil Rektor II Unair Prof Dr M Nasih SE, MT Ak, dan Dekan Fakultas Farmasi Unair Dr Umi Athijah MS, Apt. Masing-masing kandidat mendapat kesempatan untuk menyampaikan visi misi selama lima menit di hadapan Majelis Wali Amanat (MWA).

Prof Djoko Santoso mengata-

kan terkait kualifikasi dosen yang sangat penting. Karena itu, diperlukan dosen dengan kualifikasi yang tepat dan merata di seluruh program studi. “Pemerataan kualitas prodi dilakukan dengan memperbanyak mahasiswa yang kompetitif bertaraf internasional,” terang dia.

Keyakinan Prof Nasih dalam memimpin Unair lebih ekstrim.

Dia mengaku ingin meng­ alahkan Harvard University.

“Untuk bisa mencapai itu kita harus bisa berada pada level excellent university,” tandasnya.

Sementara Dr Umi Athijah mengungkapkan keinginannya untuk membawa Unair sebagai kampus world class. “Kita akan

tekankan agar setiap program studi harus terakreditasi A,” kata satu-satunya kandidat perempuan itu.

Dalam sesi tanya jawab, Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim melontarkan pertanyaan untuk ketiga kandidat terpilih. “Bagaimana membangun Unair kalau nggak ada duitnya? Dari mana mendapatkan duit itu?,” tanya Pakde Karwo.

Selain itu ia juga menanyakan, bagaimana peran Unair dalam membantu masyarakat ketika menghadapi MEA pada akhir tahun ini.

Pertanyaan itu pun dijawab oleh ketiga kandidat dengan jawab­an yang variatif. Salah sa-

tunya ialah Prof Djoko. Dia menjawab, bahwa untuk memperoleh pemasukan salah satu cara yang dapat dilakukan ialah dengan melibatkan secara aktif para alumni Unair yang telah sukses.

“Kita bisa memberikan ruang serta merangkul para alumni yang telah berhasil untuk ikut serta membantu tahap perkembangan Unair.

Tidak hanya itu saja, kita juga bisa menjaga hubungan yang baik dengan para donatur,” ujarnya.

Pengumuman untuk menentukan Rektor Unair yang terpilih dilakukan oleh Majelis Wali Amanat (MWA) yang beranggotakan 21 orang dari 5 komponen. Yakni dari

Pemerintah Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti), Tokoh Masyarakat, di antaranya Chairul Tanjung serta Hatta Ali, Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto, Ketua BEM, Dosen, dan Staf Kar­ yawan yang akan diumumkan pada 29 Mei pukul 16.00.

Anggota MWA Badri Munir Sukoco mengatakan, siapapun rektor yang terpilih nantinya ia berharap ada perubahan dan bisa membawa perkembangan Unair lima tahun ke depan. “Kami anggota MWA sudah ada peraturan untuk pemilihan rektor. Harapan kami ya Unair harus bisa lebih maju,” ungkapnya. n tam

Diajarkan Cara Menggunakan Lavatory hingga Eksplorasi Boeing 737 l Sambungan hal 1

Cilik dan Etika di Pesawat, Sabtu (23/5) kemarin.

Hampir semua peserta tetap antusias mengikuti kegiatan ini. Karena mereka mendapatkan pengalaman berbeda ketika melakukan kegiatan manasik kali ini. Karena selain mengerjakan proses ibadah haji se­perti towaf, peserta juga berkesempatan naik pesawat sebenarnya tipe Boeing 737 walaupun tidak sampai mengangkasa.

Selain jamaah calon haji perlu mendapatkan bimbingan ibadah de­ ngan baik, para peserta kali ini juga

mendapatkan tambahan ilmu etika di dalam pesawat. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan pesawat Boeing 737 yang belum lama ini menghiasi halaman TK yang ada di Kecamatan Junrejo itu.

Etika di dalam pesawat perlu diberikan karena tidak sedikit jamaah yang menemui kesulitan saat berada di dalam. Di saat masuk kabin pesawat, apabila tidak teliti dengan nomor tempat duduk akan mengganggu proses boarding. Apalagi pesawat yang biasa mengangkut jamaah haji adalah pesawat berkapasitas besar dan memiliki 2 lorong di dalam kabin penumpangnya.

Permasalahan lain adalah di saat jamaah yang ingin ke lavatory (sebutan toilet di dalam pesawat, red). Terkadang jamaah tidak tahu bagaimana menekan flush (air toilet) dan penggunaan tissue toilet.

Jamaah juga perlu mendapatkan berbagai informasi terkait apa yang bisa dilakukan selama penerbangan berlangsung. Mengingat waktu tempuh dari Tanah Air ke Tanah Suci cukup lama.

Untuk itu, dalam kegiatan ini pihak panitia juga menyiapkan pramugari haji. Keberadaan pramugari ini berasal dari lembaga pendidikan sekolah pramugari yang berada di Kota Batu.

Sementara itu kegiatan simulasi manasik haji cilik sambil naik pesawat Boeing kali ini diikuti sekitar 400 siswa dari TK di Kota Batu dan sekitarnya.

Kegiatan ini merupakan agenda tahunan. “Namun tahun lalu kegiatan ini sempat absen karena bersamaan dengan adanya sejumlah perbaikan di sekitar area simulasi,” Ketua Penitia sekaligus kepala TK Al Falah, Laila Annisa.

Namun dipastikan kegiatan serupa akan dilaksanakan kembali tahun depan. Diharapkan akan semakin banyak anak-anak di Kota Batu yang mengerti tentang haji dan ingin melaksanakan ibadah haji. *

UTAMA

12

Selasa Kliwon, 26 MEI 2015

Pantauan di Wilayah Kodim 0832 Surabaya Timur

Kepala UPT Museum Negeri Mpu Tantular Edi Iriyanto saat memberikan hadiah kepada juara pertama dari TK Nurul Fikri. achmad suprayogi\bhirawa

Disbudpar Jatim Kenalkan Kebudayaan pada Anak Lebih Dini K

Untuk lebih mengenalkan kebudayaan kepada anakanak lebih dini. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Prov Jatim, melalui UPT Museum Negeri Mpu Tantular Jawa Timur telah menggelar lomba mewarnai khsusus anakanak setingkat TK se Sidoarjo dan Surabaya.

egiatan yang dilakukan, Senin(25/5) di Ruang Bimbingan dan Edukasi Museum Negeri Mpu Tantular di Jl. Raya Buduran, Sidoarjo (di bawah jembatan layang Jenggala) telah diikuti sebanyak 200 siswa-siswi TK negeri dan swasta, bertemakan ‘Menggambar Koleksi Museum Tantular’.

Kepala Musem Negeri Mpu Tantular Drs. Edi Iriyanto, MM mengatakan kalau

kegiatan yang digerlar tiap tahun ini untuk memotivasi anak-anak sejak dini, agar mereka mencintai budayanya sendiri melalui koleksi museum Mptu Tantular.

“Karena mereka masih tingkat TK cocoknya ya lomba mewarnai,” katanya.

Selain itu, kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka memperingati pendidikan nasional, kemudian juga hari anak nasional. Makanya

dimanfaatkan sekalian untuk menanamkan, memahamkan kepada anak-anak, bahwa datang ke museum ini tidak hanya melihat pemeran saja.

Anak-anak bisa belajar dan bermain, juga bisa mengekpresikan kemampuannya bakat minatnya. “Jadi disini diberikan ajang kompetitif sesuai dengan kreativitasnya dibidang mewarnai,” jelas Edi Iriyanto.

Kali ini kami memilih

mewarnai dari gambargamber topeng, karena dilihat dari tingkat kesulitannya.

Kalau untuk anak yang cocok ya topeng, biar tidak terlalu kesulitan. Topeng lebih mudah, ada yang menyenangkan ada juga yang menakutkan. Jadi banyak menariknya bagi anak-anak. “Para pemenang juga diberikan hadiah uang pembinaan, juga piala dan piagam,” pungkas Edi Iriyanto. Q ach*

200 anak-anak dengan riang gembira saat-saat mewarnai topeng koleksi museum apalagi menerima hadiahnya.

Pangdam V Brawijaya Tinjau Pembangunan RTLH

Surabaya, Bhirawa Pangdam V/Brawijaya Mayjend TNI Eko Wiratmoko, Senin (25/ 5) meninjau pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Kodim 0831/Surabaya Timur dan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 94 di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, Madura.

Mayjend TNI Eko Wiratmoko mengatakan, pelaksanaan RTLH di Koramil Sukolilo dan Kenjeran diharapkan lebih maksimal lagi. Pihaknya menginginkan pelaksanaan RTLH dapat berjalan dengan baik dan sesuai target yang diharapkan. “Kami harapkan agar pelaksanaan RTLH dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang ingin dicapai,” tegas Pangdam V/Brawijaya Mayjend TNI Eko Wiratmoko, Senin (25/5).

Terkait pelaksanaan kegiatan TMMD di Pamekasan, Pangdam mengaku, pelaksanaan di Kodim 0826/Pamekasan sudah tercapai. Capaian ini dibuktikan dengan pembangunan Jembatan penghubung di Dusun Cokpocok Desa Sana Laok, pembangunan bronjong dan pengaspalan jalan. Selain itu, renovasi masjid di Dusun Rampak Desa Sana Laok berjalan dengan baik.

Lanjut Pangdam, kegiatan TMMD ini berlangsung selama 21 hari sejak pembukaan tanggal 7 Mei 2015 dan akan berakhir tanggal 27 Mei 2015. Adapun dua hal yang

menjadi fokus adalah sasaran fisik terutama pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana fasilitas umum lainnya yang menjadi kebutuhan masyarakat. “Sementara fokus keduanya adalah sasaran non fisik yakni, dorongan untuk tumbuhnya inovasi dan kreativitas masyarakat desa,” tegas Pangdam V/Brawijaya.

Sementara itu, Dandim Pamekasan menambahkan, pihaknya (Kodim 0826/ Pamekasan) juga memberi penyuluhan bekerjasama dengan dinas terkait dalam hal kesehatan, Keluarga Berencana, Pembinaan Bintal Rohani dan Penyuluhan Narkoba. “Kami juga memberikan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara, pertanian serta peternakan” tambah Dandim Pamekasan kepada Pangdam.

Diakhir kunjungannya, Pangdam V/Brawijaya Mayjend TNI Eko Wiratmoko memberikan bingkisan kepada seluruh prajurit yang sedang melaksanakan tugas TMMD sebanyak 150 bingkisan, yang diserahkan secara simbolis kepada dua orang perwakilan prajurit. Q bed

Hari Jadi Lamongan ke-446

Ketika Kerja Nyata H Fadeli Memberi Bukti Mengawali pengabdian sebagai Bupati Lamongan, H. Fadeli dihadapkan pada tantangan dan permasalahan yang kompleks.

Kondisi infrastruktur jalan jauh dari memadai, bahkan lebih dari separuhnya dalam kondisi rusak parah. Perekonomian masyarakat belum membaik, meski terdapat pengembangan industri pariwisata.

T

antangan dan permasalahan tersebut dihadapi H. Fadeli den gan kerja keras dan tanpa banyak kata. Pemahamannya yang mendalam tentang tata kelola pemerintahan, sedikit demi sedikit mampu mengurai permasalahan Kabupaten Lamongan. Ditunjang dengan dukungan semua elemen masyarakat, mulai dari petani, pedagang kecil, nelayan hingga tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama dan birokrat yang profesional, kerja keras H. Fadeli berbuah rangkaian prestasi dan keberhasilan pembangunan.

Sejak tahun 2010 hingga 2014, Kabupaten Lamongan di era Bupati Fadeli meraih puluhan penghargaan.

Hampir di semua bidang pembangunan, era pemerintahan H. Fadeli mendapatkan banyak apresiasi baik dari gubernur, menteri, presiden maupun lembaga independen.

Diantaranya adalah penghargaan tingkat nasional seperti Adipura Kencana, Satya Lencana Pembangunan Koperasi, Adiwiyata Mandiri Nasional Bidang Pendidikan, Adhikarya Pangan Nusantara, Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu-Penanaman Modal (PTSPPM) dari Presiden RI. Sedangkan penghargaan dari lembaga independen diantaranya adalah Indonesia Green Region Award dari Majalah Swa, Otonomi Award dari JPIP dan Sindo Weekly Government Award dari MNC Group.

Bahkan di tahun 2015, dalam rentang waktu satu minggu, H. Fadeli meraih 3 penghargaan sekaligus.

Yakni Pembina Terbaik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Gubernur Jatim Soekarwo, kemudian meraih Piagam Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai Kabupaten Terbaik dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan puncaknya meraih Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI Joko Widodo atas kinerja pemerintahan yang sangat tinggi. Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lamongan, angka yang dijadikan ukuran

suprayitno/bhirawa

Jalan lingkungan di Kecamatan Karanggeneng sudah mulus hingga ke perkampungan saat ditinjau Bupati Fadeli.

oleh PBB untuk menilai keberhasilan dan tingkat kesejahteraan suatu daerah, mampu ditingkatkan empat digit. Pada tahun 2010 IPM Kabupaten Lamongan sebesar 69,63. Di tahun 2014, IPM Kabupaten Lamongan naik menjadi sebesar 72,76.

Di sisi lain, PDRB perkapita pada tahun 2014 mencapai Rp 17 juta.

Jauh meningkat jika dibandingkan dengan PDRB per kapita pada tahun 2010 yang sebesar Rp 9,9 juta. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terus mencatatkan pertumbuhan positif. Pada tahun 2014, perekonomian Lamongan menurut proyeksi dari BPS Kabupaten Lamongan tumbuh 7,01%, naik dibanding pertumbuhan tahun 2010 yang sebesar 6,89 % Di bidang infrastruktur, dalam kurun waktu empat tahun, H. Fadeli mampu meningkatkan kondisi jalan kabupaten, poros desa strategis, poros desa dan jalan lingkungan.

Pada 2010, kondisi jalan kabupaten dengan kategori “BAIK” hanya sepanjang 182,381 km atau sebesar 52,6 persen, meningkat menjadi 321,611 km yang setara dengan 92,75 persen pada 2014. Untuk jalan poros desa, pada 2010, dalam kondisi “BAIK” hanya sepanjang 75,96 km (45 persen), menjadi 150,67 km atau sebesar 88,96 persen pada 2014.

Tahun 2010, keberadaan jalan poros desa dengan keadaan “BAIK”

hanya sepanjang 405,345 km (53,17 persen), menjadi 689,807 km (90,49 persen) pada 2014. Bahkan, untuk jalan lingkungan kondisi perbaikannya mencapai 146,85 persen pada tahun 2014. H. Fadeli yang lahir dari keluarga petani sederhana begitu memahami kondisi rakyat kecil. Sehingga dia lebih fokus pada upaya pemberdayaan perekonomian rakyat kecil untuk mengatasi problem kemiskinan di pedesaaan. Untuk itu H. Fadeli menggalakkan Program Gemerlap (Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan). Melalui Gemerlap, H. Fadeli telah membantu Hand Traktor sebanyak 1.394 unit, pompa air 281 unit, alat panen multi guna 34 unit, bantuan hewan ternak 3.925 ekor kambing, 80.000 ekor ayam/bebek, 342 paket bibit ikan kepada ratusan kelompok tani.

Setelah empat tahun berjalan, program Gemerlap mampu meningkatkan pendapatan penduduk (per kapita) dari Rp 9 juta per orang pada tahun 2010 menjadi Rp 17 juta per orang pada 2014. Kemudian Pendapatan Asli Daerah meningkat lebih dari 2 kali lipat, dari Rp 95 miliar menjadi lebih dari Rp 272 miliar. Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) juga bisa dinaikkan 2 kali lipat, yakni dari Rp 1 triliun menjadi lebih dari Rp 2 triliun. Q adv