Harian Bhirawa Edisi 26 Maret 2015

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Pinjaman perbankan mengambil porsi 80 persen dari total investasi,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 8

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Sekretaris Perusahaan PTPN XII Herry Purwanto

Kamis Wage, 26 MARET 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

26 MARET 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 09.00 19.00

Menghadiri Workshop MEA di Kampus UB Malang Menghadiri HPN di Gedung Negara Grahadi

 Wagub H Saifullah Yusuf 09.00 19.00

Menghadiri RAT Kopwan di Malang Menghadiri HPN di Gedung Negara Grahadi

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 08.00 19.00

Menghadiri Sosialisasi UU No 23 Tahun 2014 terkait Keuangan Daerah di Graha Wicaksana Menghadiri HPN di Gedung Negara Grahadi

Pejabat Tidak Lolos Uji Kompetensi Bisa Jadi Staf Ahli Tulungagung, Bhirawa Pejabat eselon II lingkup Pemkab Tulungagung yang kini sedang mengikuti uji kompetensi (assessment) di Badiklat Provinsi Jatim tidak perlu khawatir akan dilorot menjadi pejabat eselon III jika hasil uji kompetensinya kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat.

“Ya kita harus fleksibel ya. Kalau tidak lolos (uji kompetensi) di staf ahli atau apalah. Kita tidak terlalu keras,” ujar Bupati Tulungagung Syahri Mulyo SE, MSi menjawab Bhirawa seusai rapat paripurna di Kantor DPRD Tulungagung, Rabu (25/3).

Mantan anggota DPRD Jatim ini mengakui jika pelaksanaan assessment yang dilakukan di Badiklat Provinsi Jatim membuat sebagian pejabat eselon II yang mengikutinya menjadi stres.

Apalagi kemudian beredar kabar jika mereka tidak lolos dalam uji kompetensi tersebut bisa-bisa akan kehilangan jabatan di eselon II dan dilorot menjadi pejabat di eselon III. “Sebenarnya itu (pelaksanaan uji kompetensi) alami saja. Uji kompetensi dilakukan karena sesuai aturan,” tuturnya.

 ke halaman 11

Wali Kota Pasuruan Optimistis Tuntaskan Bangun JLU Pasuruan, Bhirawa Wali Kota Pasuruan H Hasani mengatakan akan tetap membangun Jalur Lingkar Utara (JLU) meski ada pembangunan tol Gempol-Pasuruan.

Pembangunan JLU berpotensi dapat mengembangkan wisata pesisir dari produk-produk kelautan, yang bisa menjadi produk khas asal kota setempat.

“Banyak yang menganggap, jika nanti tol Gempol – Pasuruan sudah berfungsi maka JLU sepi. Itu tidak benar. Saat ini Kota Pasuruan belum mempunyai ikon tempat wisata dan kami serius menggarap wisata pesisir. Karena itu yang menjadi prioritas kami adalah masyarakat pesisir utara, dengan H Hasani pembangunan JLU diharapkan perekonomian meningkat dan dapat mengurangi disparitas antara wilayah selatan dan utara,” ujar H Hasani, Rabu (25/3).

Ia mengatakan, konsep JLU ini berbeda dengan pembangunan tol yang pada umumnya

Longsor Parah, Jalur TrenggalekPonorogo Putus Trenggalek, Bhirawa Jalur Trenggalek-Ponorogo terputus total akibat longsor parah di tujuh titik jalan provinsi yang menghubungkan kedua daerah tersebut di titik Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Jatim.

Hingga Rabu (25/3) siang upaya evakuasi belum berhasil membuka jalur antar kota tersebut akibat banyaknya material longsor disertai pohon tumbang yang menutup seluruh badan jalan.

“Longsor mulai terjadi Selasa malam sekitar pukul 21.00. Kendaraan saya bahkan sempat nyaris terseret longsor yang mulai bergerak dari atas tebing,” tutur Sodiq, salah seorang pengenda pikup yang terjebak di antara tujuh titik longsor di ruas jalan raya Trenggalek-Ponorogo di Desa Nglinggis, Rabu (25/3).

Ada puluhan kendaraan lain yang ikut terjebak longsor dan tak bisa bergerak kembali ke Ponorogo maupun Trenggalek sejak Selasa malam hingga Rabu siang.

Menurut keterangan Kasi Kedaruratan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Trenggalek Budiharto, proses evakuasi berjalan lambat karena alat berat dari Madiun terlambat datang.

“Alat berat dari Trenggalek sementara hanya bisa menjangkau titik longsor dari arah Trenggalek. Sementara titik longsor lain dari arah Ponorogo harus ditangani alat berat lain dari Madiun,” ujarnya.  wek

antara

Dua alat berat milik BPBD Trenggalek dioperasionalkan untuk mengevakuasi material longsor di jalur Trenggalek-Ponorogo yang putus total akibat longsor parah di jalur provinsi tersebut. Hingga Rabu (25/3) upaya evakuasi belum berhasil membuka jalur tersebut.

Pemprov Perjuangkan Nasib PTT ke Kemenpan Pemprov, Bhirawa Melihat nasib Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang kini sedang di ujung tanduk, Pemprov Jatim mengambil langkah inisiatif dengan memperjuangkannya ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB). Harapannya semua PTT bisa diangkat jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara bertahap.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim Dr H Akmal Boedianto MSi menuturkan, Pemprov Jatim sangat membutuhkan tenga PTT ini. Pengangkatan PTT menjadi PPPK untuk menutupi jumlah kekurangan pegawai yang saat ini

mulai dirasakan Pemprov Jatim.

“Tiap tahun, PNS yang pensiun di pemprov ini mencapai seribu orang, tapi rekrutmen CPNS tiap tahun tak lebih dari 500 orang.

Bahkan tahun lalu hanya dapat kuota 168 orang,” kata Akmal dikonfirmasi, Rabu (25/3).

Menurut dia, perjuangan pemprov agar PTT ini bisa menjadi PPPK melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (ASN) dengan cara tidak ada skema pemberhentian PTT. Lewat RPP inilah aspirasi dari Pemprov Jatim mengenai PTT bisa ditampung dan dimasukkan ke dalam RPP. “Dalam pembahasan RPP yang dilakukan di BKD Jatim beberapa waktu lalu, kita sudah usulkan agar tidak ada skema

Bedah Plastik Kian Jadi Tren di Surabaya

 ke halaman 11

Perjuangkan Nasib Guru TPQ MASIH minimnya perhatian pemerintah terhadap Taman Pendidikan Quran (TPQ) memang sangat dirasakan oleh politisi asal PKB Jatim yang kini duduk sebagai anggota DPRD Jatim, Ma’mullah Harun. Buktinya hampir sebagian besar sarana dan prasana TPQ di Dapil III y a n g meliputi

Ma’mullah Harun

 ke halaman 11

Sentil..  PKB Paham ISIS kader tidak muda bisa diremehkan  siapkan disandingkan Saiful Ilah  Jangan Asal tak berakhir lebay dan phobia  hanya muda, tapi kapabel, inovatif dan memiliki visi jelas  Bina TekanMarga kerugian, pengusaha tasanggaran dan koper naikkan harga  ajukan tambahan  Jangan Ikut tren saatnambah ini, gemar menaikkan tarifdi lapangan yang  hanya anggaran, realisasi penting  Dewan nilai Bulog tak maksimal  Kades Emangpenganiaya sudah bekerja?  juru pengairan dituntut tiga bulan penjara  Pemimpin berwatak preman kok bisa kepilih

 ke halaman 11

danang/bhirawa

Untuk mempercantik penampilan seseorang rela melakukan operasi plastik. Saat ini permintaan bedah plastik estetik di Surabaya mengalami peningkatan pesat, peminatnya mulai remaja hingga mereka yang berusia lanjut.

Surabaya, Bhirawa Perubahan gaya hidup dan majunya dunia kecantikan turut mengatrol tren bedah plastik estetik di masyarakat.

Imbasnya dalam beberapa tahun terakhir, bedah plastik kian populer termasuk di Surabaya. Peminatnya terus meningkat, tak hanya mereka yang berusia lanjut tapi juga remaja.

Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik RSUD dr Soetomo Prof dr M Sjaifuddin Noer SpBPRE(K) menyatakan beberapa tahun belakangan masyarakat yang melakukan bedah plastik estetik kian meningkat. Kondisi ini tak ubahnya seperti tren di negara lain.

“Surabaya termasuk kota dengan permintaan bedah

 ke halaman 11

Akhir 2015, Jatim Tuntaskan Akreditasi Sekolah Dindik Jatim, Bhirawa Kabar gembira bagi sekolah-sekolah di Jatim yang hingga kini belum mengantongi status akreditasi. Sebab, dalam kurun waktu satu tahun ini Jatim akan menuntaskan seluruh target akreditasi untuk 8.638 lembaga.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Dr Harun MSi menegaskan, target akreditasi sekolah harus selesai tahun ini. Sebab pusat sudah menggelontorkan kuota akreditasi yang paling banyak untuk Jatim. Dari total kuota akreditasi nasional sebanyak 29.830 lembaga, 29 persen di antaranya untuk Jatim.

 ke halaman 11

Dianggap Banper Munas Bali

Duet Edi dan Gesang di Ujung Tanduk DPD PG Jatim, Bhirawa Nasib Plt Ketua DPD Partai Golkar Jatim Edy Kuntadi bersama Sekretaris DPD Golkar Jatim Gesang Budiarso di ujung tanduk. Ini terjadi menyusul keputusan Kemenkum HAM yang mengesahkan Golkar kubu Ancol Edy Kuntadi

 ke halaman 11

Melihat Perubahan Pertanian di Kota Batu

Lahan Eks Apel Direvitalisasi untuk Budidaya Jeruk Keprok 55 Kebun apel di Kota Batu terus mengalami penyusutan dari tahun ke tahun.

Penyusutan itu terlihat nyata, di mana 20 tahun yang lalu tanaman apel tumbuh subur di Desa Oro-oro Ombo hingga Sidomulyo dan Pandanrejo, tapi kini sudah tak bisa ditemui lagi.

Supriyanto, Kota Batu Perkebunan apel saat ini cenderung diusahakan di wilayah atas Kota Batu, utamanya di Tulungrejo, Bumiaji dan Giripurno bagian atas, Bulukerto dan Sumbergondo. Padahal dulunya hampir semua tegalan ditanami buah sub tropis tersebut.

Selain faktor peralihan lahan menjadi lahan permukiman, habisnya kebun apel di bagian bawah tersebut sebagai akibat menurunnya kelembaban udara dan menurunnya kualitas tanah.

“Tanaman apel membutuhkan kelembaban udara yang tinggi.

Karena di kecamatan Batu sudah banyak yang beralih fungsi men-

jadi permukiman dan hutannya semakin menyempit, maka kelembaban udaranya menurun. Sehingga tanaman apel tidak bisa tumbuh dengan baik, sehingga produksi buahnya menurun dan kualitas buahnya jelek,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan (Distanhut) Sugeng Pramono kemarin.

Dijelaskan Sugeng, bagi perkebunan apel yang kurang produktif, petani akhirnya mengganti komoditas tanaman pertaniannya, seperti sayur mayur, bunga dan jeruk. “Di supriyanto/bhirawa

 ke halaman 11

Komoditas Jeruk Keprok 55 sangat menjanjikan keuntungan bagi petani di Kota Batu dalam beberapa tahun terakhir dibandingkan menanam apel.

SURABAYA

2

Kamis Wage 26 MARET 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Adeksi Minta Syarat Pencalonan PNS Direvisi Surabaya, Bhirawa Asosiasi DPRD Kota se Indonesia(Adeksi) meminta pemerintah melakukan revisi ketentuan pencalonan Pegawai negeri Sipil(PNS) sebagai calon kepala daerah. Ketentuan PNS harus mundur dari statusnya sebagai pegawai negara dianggap mengurangi hak politik PNS yang bersangkutan.

“Dalam UU lama, seorang pimpinan kepala daerah (Bupati/Wali kota) yang berstatus PNS tidak harus mundur dari jabatannya jika ingin maju mencalonkan sebagai Walikota, tetapi seorang calon kepala daerah yang berstatus PNS di perbolehkan cuti selama proses pemilihan berlangsung,” jelas ketua Adeksi,Armuji, Rabu(25/3).

Lanjut Armuji, Sementara dalam aturan UU Pilkada yang telah direvisi, PNS atau Walikota diwajibkan mundur jika akan mencalonkan kembali.Hal ini , menurutnya akan mngurangi

minat PNS untuk maju sebagai calon kepala daerah.

Adeksi berharap pemerintah segera memberlakukan revisi UU Pilkada no 80, yang mengatur seorang PNS harus mengundurkan diri jika ingin maju sebagai Cakada.

Armudji yang juga ketua DPRD kota Surabaya, menyebut kesempatan untuk melakukan revisi masih bisa dilakukan mengingat sampai saat ini pemerintah belum menetapkan UU Pilkada nomer 80, apakah menggunakan yang lama atau yang sudah direvisi.

Seperti di ketahui, dalam tahun ini, akan diselenggarakan

Pilkada Serentak se Indonesia.

Dan untuk wilayah Jawa Timur, secara serentak akan diselenggarakan Pilkada untuk 18 kota dan Kabupaten.

Sebagai informasi, Rabu (25/ 3),kemarin Assosiasi DPRD kota Se Indonesia atau Adeksi melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) di Hotel Garden Surabaya yang diikuti oleh seluruh Indonesia guna membicarakan berbagai hal utamanya menyangkut UU Pilkada yang akan digelar dalam waktu dekat.

DP4 Meningkat Jumlah pemilih kota Surabaya mengalami kenaikan signifikan sampai 40 ribu orang. Dalam laporan data pemilih dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) saat ini Data Penduduk Potensial Pemilu (DP4) sebanyak 2.183.258 orang. Jumlah itu terdiri atas laki-laki se-

banyak 1.068.046 orang dan perempuan 1.115.212 orang.

Jumlah terbaru DP4 ini mengalami kenaikan sebanyak 40.359 orang dibandingkan DP4 pada Pilwali 2010 yang saat itu jumlah DPT nya sebanyak 2.142.899 orang. Sedangkan dibanding DPT pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu, DP4 ini mengalami kenaikan sebanyak 165.808. Dimana saat itu, DPT sebanyak 2.017.450 orang. Sedangkan jumlah keseluruhan warga Surabaya tercatat 2.874.347 jiwa.

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Suharto Wardoyo mengatakan, penambahan jumlah DP4 ini diantaranya karena masuknya data baru warga Surabaya yang berusia 17 tahun pada Desember 2015.

“Tambahan itu diantaranya karena banyak warga berusia 17 tahun pada saat pencoblosan.

Mereka ini dimasukkan DP4 karena

sudah memiliki hak pilih,” ujarnya pada Bhirawa, Rabu (25/3).

Berbeda dengan Pilwali 2010 silam, untuk Pilwali 2015 ini ada aturan baru dimana semua pemilih merupakan pemegang KTP elektronik atau e-KTP. Alasannya karena sejak Desember 2014, KTP yang belum elektronik dinyatakan sudah tak berlaku lagi.

Jika semua warga Surabaya mengurus e-KTP, kemungkinan besar jumlah DP4 ini akan bertambah. Sebab saat ini masih ada 400 orang wajib e-KTP yang belum melakukan perekaman data.

“Kami menghimbahu agar mereka yang belum memiliki e-KTP ini untuk segera melakukan proses perekaman data agar bisa memberikan hak pilihnya pada Pilwali nanti,” katanya.

Karena itu pihaknya mengimbau kepada pelajar atau remaja di usia 17 tahun agar segera mengurus E-KTP di masing-

masing kecamatan. Selain itu untuk remaja di usia 16 tahun juga dihimbau agar segera melakukan perekaman E-KTP. “Meski belum cukup usia, tapi sementara perekaman bisa dilakukan untuk back-up data,” tambahnya.

Selama ini Pemkot Surabaya diakui oleh Suharto telah menggunakan data E-KTP. Seperti yang dilakukannya pada Pilpres dan Pileg 2014 lalu. Terlebih kata Suharto, KTP non elektronik sudah tidak berlaku lagi sejak 31 Desember tahun lalu.

“Karena itu, untuk menyukseskan Pilwali 2015 ini saya menghimbau kepada remaja 17 tahun atau pemilih pemula wajib mendapatkan E-KTP. Jika nanti tidak mendapatkan kartu suara maka warga berhak memilih dengan menunjukkan E-KTP ke petugas pemungutan suara,” Q gat.geh katanya.Q

PANGGUNG BIROKRASI

Janjikan Lelang Jabatan Surabaya, Bhirawa Calon rektor yang juga Ketua Avian Influenza Research Center Universitas Airlangga Surabaya Prof Dr drh Chairul Anwar Nidom MS menjanjikan akan melakukan lelang jabatan jika dirinya menjadi rektor terpilih.

“Jadi, nantinya, mulai wakil rektor, dekan, wakil dekan, dan direktur akan dilelang, sehingga Unair akan lebih bermanfaat, bermartabat, dan berwibawa,” katanya di kampus setempat, Selasa.

Setelah mendaftarkan diri sebagai calon rektor di ruang panitia pemilihan calon rektor (PPCR) Unair, ia mengatakan pihaknya juga akan menambah satu lagi wakil rektor untuk mengembangkan langkah Fakultas Budaya.“Saya juga akan meneguhkan posisi Unair sebagai National Health Sciences Center (NHSC), sehingga Unair akan memiliki kekhususan dalam kajian ilmu kesehatan di Indonesia,” katanya.

Menurut dia, fakultas seperti FK dan FKM itu jelas berkaitan dengan ilmu kesehatan, sedangkan fakultas seperti FH, FISIP, FEB bisa mengembangkan kajian seperti hukum kesehatan, politik keseQ ant hatan, dan anggaran kesehatan.Q

Tutup Apotek Bermasalah DPRD Surabaya, Bhirawa Sebanyak 10 dari 803 apotek di Kota Surabaya ditutup oleh Dinas Kesehatan, karena diketahui tidak memenuhi syarat sarana dan prasarana serta menjual obatobat terlarang yang masuk daftar G (Gevaarlijk/berbahaya) dan narkotika.

Kepala Dinkes Kota Surabaya Febria Rachmanita di Surabaya, Rabu, mengatakan sarana dan prasaran yang tidak dipenuhi apotek yang ditutup ini salah satunya tidak memiliki timbangan obat.

“Kemudian ada penanggung jawab apotek yang memiliki cabang di apotek yang lain. Dari 10 apotek yang ditutup itu, semuanya adalah milik perusahaan swasta,” katanya.

Menurut dia, penutupan apotek selama 2014 itu jauh lebih sedikit dibanding dengan tahun 2013. Pada tahun 2013, jumlah apotek yang ditutup Q gat sebanyak 25 lebih.Q

Penyulaman Ulang Satgas Pematusan DPU Bina Marga dan Pematusan Surabaya melakukan peyulaman ulang jalan-jalan yang berlubang seperti dikawasan Bratang, Wonokromo. Selain itu sangat disayangkan penyulaman jalan masih belum seluruhnya masuk perkampungan salahsatunya Wonosari Kidul, Rabu (25/3).

trie diana/bhirawa

Wali Kota Tak Izinkan Toko Modern di Perkampungan Hentikan Pembangunan Sentra PKL, Optimalkan yang Ada Surabaya, Bhirawa Pemerintah Kota Surabaya menyatakan membatasi pemberian izin pendirian toko modern di Kota Pahlawan. Hal itu bertujuan supaya pasar tradisional dan toko kelontong serta pemilik usaha kecil menengah bisa terus menggeliat di tengah persaingan pasar modern.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan tidak akan memberikan izin bisnis waralaba berdiri di perkampungan. Selain itu, pendirian toko modern tanpa dilengkapi dokumen perizinan akan ditertibkan.

“Kalau di perkampungan saya tidak mau karena mematikan usaha kecil. Kasihan UKM itu pada mati, saya tegaskan untuk (toko modern) yang di kampungkampung no way,” ujar Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini seusai menghadiri Munas Adeksi di Garden Palace hotel, Rabu (25/3) siang.

Saat ini, tambah Risma, jajarannya tengah melakukan proses pendataanterhadap ratusan toko modern yang tidak memiliki izinnya. menurut orang nomer satu di Surabaya ini, buat mengendalikan penyebaran bisnis toko modern di Surabaya yang tidak berizin harus ditertibkan.

Meski dalam teknis pengurusan izin toko modern yakni izin usaha toko modern memerlukan Perwali maupun izin prinsip selaku kepala daerah, Risma tetap bersikukuh menolak pendirian toko modern khususnya yang merambah ke perkampungan.

“Soal aturan teknis bisa diperbaiki, tapi sekali lagi saya tegaskan, kalau diwilayah perkampungan tetap tidak bisa.

Dan Surabaya saat ini didominasi minimarket dan supermarket. Banyak yang melapor ke saya pedagang warung-warung mengeluh adanya minimarket,” tambahnya.

Maka dari itu, Risma me-

ngatakan Pemkot Surabaya hingga saat ini terus melakukan penataan terhadap izin bisnis waralaba, termasuk minimarket menjual minuman keras secara bebas.” Kita atur supaya penataannya baik. Juga itu jangan sampai ada yang jual minuman keras, jangan sampai terjadi,” tandas Risma.

Sebelumnya, Pemilik toko tradisional yang ada di Ngagel Rejo, Natalia mengatakan semenjak berdirinya toko usaha modern tersebut, pembeli banyak beralih ke minimarket.

Sehingga berdampak pada penghasilan dirinya setiap hari.

Apalagi minimarket saling berhadapan seperti ini.

“Sebenarnya sih ada dampaknya. Pembeli sudah mulai berkurang. Apalagi toko modern banyak disukai anak-anak kecil. Otomatis juga berpengaruh pada penjualan seharihari,” ungkap Natalia ketika ditemui Bhirawa di tokonya, Q geh Kamis (19/3).Q

Bukan Komoditi Sembako, Perda HPP Tembakau Ditolak DPRD Jatim, Bhirawa Keinginan DPRD Jatim untuk memperjuangkan nasib petani tembakau dengan penetapan Harga Pokok Pemerintah (HPP) yang dituangkan dalam Perda agaknya sulit terealisasi.

Pemprov menyebut tembakau bukan menjadi bahan

pokok dan dinilai pemerintah bukan komoditi yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak seperti sembako.

Sehingga penetapan HPP belum diperlukan.

Kepala Dinas Perkebunan Jatim, Mohammad Samsul Arifin mengatakan pemerintah tidak akan me-

netapkan HPP tembakau. Ini karena tembakau bukan termasuk komoditi yang dilindungi dan tidak termasuk bahan poko yang dibutuhkan oleh masyarakat.

“Kalau merasa rugi ya silahkan ganti komoditinya.

Kami sudah menganjurkan kepada petani tembakau

kalau selalu merugi, kami siap membantu untuk pengadaan bibit pengganti tembakau. Produk komoditi ini tidak semua membutuhkannya,”ungkapnya saat dikonfirmasi, Rabu(25/3).

Soal keluhan petani tembakau di Sampang Madura yang mendesak pemerintah

tetapkan HPP, Samsul kembali menegaskan hal itu tidak mungkin dilakukan. ‘’Kami sudah bilang ke mereka kalau Sampang itu tidak cocok untuk ditanami tembakau.

Yang cocok itu Pamekasan dan Sumenep. Kami sudah minta mengganti tanamanQ cty nya kok,”tandasnya.Q

DPRD Surabaya, Bhirawa Banyaknya sentra PKL yang tidak berfunbgsio sesuai rencana membuat Komisi B Bidang Perekonomian sepakat jika pemerintah kota tidak lagi memperbanyak sentra pedagang kaki lima (PKL) . Legislatif meminta agar Pemkot saat ini mengotimalkan sentra PKL yang sudah dibangun agar lebih ramai dikunjungi masyarakat.

Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mazlan Mansur di Surabaya, Rabu (25/3), sebaiknya pemkot menghentikan pembangunan sentra PKL, karena banyak yang sudah ada tidak optimal. Mazlan mengatakan yang paling mendesak saat ini adalah mengoptimalkan sentra PKL yang sudah ada, terutama yang keadaannya sepi dari pedagang dan pengunjung.

Tahun lalu, ungkap Mazlan , Pemkot mengajukan anggaran untuk membangun sebanyak 12 sentra PKL,Namun menurutnya,, dari 12 sentra PKL tersebut, yang disetujui oleh Komisi B hanya delapan sentra PKL. “Hidupkan dulu yang masih sepi-sepi itu. Pemkot kan sudah menyediakan lapak-lapak untuk berjualan, nah ini yang harus diberdayakan olen PKL,” katanya.

Hal sama dikatakan Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Edi Rachmat. Ia menambahkan, sentra PKL yang sepi ini disebabkan banyak hal misalnya, ketika sentra PKL tersebut ramai, maka pedagang serta merta akan menaikkan harga menunya sehingga ini yang memberatkan konsumen.

“Suatu ketika konsumen tersebut tidak tertarik lagi untuk kembali ke sentra PKL tersebut. Kalau praktik-praktik seperti ini dibiarkan, maka konsumen yang akan dirugikan. Dampaknya pada sentra PKL itu sendiri menjadi sepi,” ujarnya.

Diketahui ada tujuh dari 50 sentra PKL yang terancam gulung tikar. Hal ini disebabkan jumlah pedagang yang berjualan di sentra PKL tersebut terus menyusut. Begitu pula dengan kunjungan konsumen yang tiap tahun terus berkurang.

Tujuh sentra PKL itu di antaranya berada di Sumberejo, Kandangan, Lidah Wetan, Pakal, Sememi.

Kelimanya berada di Surabaya barat, sedangkan sisanya dua sentra PKL lagi adalah di Jalan Urip Q gat Sumoharjo dan Ampel.Q

Angka Laka Lantas Tinggi, Bina Pengemudi Angkutan Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Prov Jatim memberikan pembinaan dan pelatihan kepada pengemudi angkutan angkatan ke III tahun ini sebanyak 50 orang.

Sebelumnya, Dishub dan LLAJ Jatim telah memberikan pelatihan angkatan pertama dan angkatan kedua sebanyak 100 orang.

“Pelatihan atau pembinaan pengemudi angkutan tahun ini mengalami kenaikkan cukup banyak, jika tahun sebelumnya pelatihan hanya angkatan I berjumlah 50 orang. Sedangkan tahun ini lebih dari satu angkatan,” ujar Kabid Angkutan Jalan Dishub dan LLAJ Jatim, Sumarsono, saat membacakan sambutan Kadishub dan LLAJ Jatim Wahid Wahyudi, membuka acara pembinaan pengemudi angkutan penumpang umum angkatan III Tahun 2015, di Diklat PU Surabaya, Rabu (25/3).

Dia menjelaskan, kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi tidak hanya menimbulkan kerugian materi namun juga memakan korban jiwa. Kecelakaan lalu lintas rata-rata didominasi oleh usia produksif dan muda yang sebagian merupakan tulang punggung keluarga.

“Banyak faktor yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas di antaranya kondisi sarana dan prasarana transportasi, faktor manusia serta alam. Oleh karena itu diperlukan kesadaran berlalulintas yang baik bagi masyarakat terutama kalangan usia produktif,” katanya.

Berdasarkan data Ditlantas Polda Jatim, kecelakaan lalu lintas selama

Tahun 2013 di Jatim tercatat sebanyak 21.362 kasus, sedangkan pada tahun 2014 tercatat sebanyak 18.896 kasus. Artinya mengalami penurunan sebesar 2.466 kasus. Tidak hanya kasus yang mengalami penurunan, korban kecelakaan lalu lintas juga mengalami penurunan.

Pada tahun 2013 korban meninggal dunia sebanyak 5.857 orang sedangkan tahun 2014 sebanyak 4.954 orang.

Artinya, terdapat penurunan sebanyak 903 orang. Penurunan kecelakaan ini hendaknya terus diciptakan melalui berbagai upaya.

“Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas yang diharapkan mampu menurunkan angka kecelakaan dan fatalitasnya.

Keselamatan lau lintas tentunya bukan hanya tanggung jawab kita bersama sehingga penanganannya da-

ist

Angka Laka lantas di Jatim masih tinggi, Dishud LLAJ lakukan pembinaan pengemudi. pat dilaksanakan secara tepat sasaran,” paparnya. pembinaan pengemudi angterpadu, efektif, efisien, dan Menurutnya, kegiatan kutan penumpang umum

yang diselenggarakan secara rutin dan berkesinambungan ini memiliki arti yang sangat penting.

Selain bertujuan sebagai upaya peningkatan motivasi untuk pengembangan diri, baik aspek keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) maupun sikap (attitude) namun juga untuk mendudukan awak kendaraan umum sejajar dengan insane pembangunan lainnya.

“Kami menyadari bahwa tidak banyak materi yang bisa kami berikan selama mengikuti pembinaan pengemdui ini.

Namun demikian, kami mengharapkan ada hal-hal baru yang dapat diperolah. Inti dari materi yang disampaikan pada hakekatnya pengendalian diri di dalam mengemudikan kendaraan guna mewujudkan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman dan lancar sebagaimana yang diamanatkan UU no 22 Tahun 2009,” Q iib.inf harapnya.Q

SURABAYA

Kamis Wage 26 MARET 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

RAGAM INFO

Usulkan Isman Pahlawan Nasional Surabaya, Bhirawa Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) mengusulkan Mas Isman sebagai pahlawan nasional karena berperan dan berjuang mencapai kemerdekaan Indonesia.

“Sekarang posisi dokumen pengusulan telah diserahkan Tim Peniliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kota Malang ke Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Provinsi (TP2GP) Jawa Timur untuk diteliti, dikaji, dan dibahas,” ujar Ketua Tim Pelaksana Pengusulan Mas Isman Pahlawan Nasional Triyanto di Surabaya, Rabu.

Proses pengusulan gelar tersebut, kata dia, diawali tim pelaksana yang telah beraudiensi dengan Wali Kota dan Bupati Malang sehingga terbentuk TP2GD yang komposisinya terdiri dari birokrasi Malang, akademisi, Kosgoro, TRIP, pakar sejarah, dan Yayasan Mas Isman.

“Dipilihnya Malang sebagai kota pengusulan Mas Isman Pahlawan karena sebagai kota pusat perjuangan pasukan TRIP. Di sana juga terdapat monumen perjuangan dan Makam Pahlawan Mastrip,” tukasnya.

Terhadap TP2GP Jatim, pihaknya berharap dokumen yang ditelitim dikaji dan dibahas, baik dari segi administratif maupun kelayakan usulan agar dimintakan rekomendasi dari Gubernur Jatim yang akan meneruskan usulan ke Presiden RI melalui Kementerian Sosial dan Dewan Gelar.

Menurut dia, perjalanan penobatan Mas Isman masih panjang karena berbagai dokumen masih harus diperbaiki dan disempurnakan, bahkan beberapa dokumen yang disyaratkan menjadi syarat utama sedang dicari karena belum Q ant ditemukan.Q

Marinir Latihan PPRC Surabaya, Bhirawa Sebanyak 314 prajurit Korps Marinir TNI AL siap mengikuti latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI Tahun 2015 di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah pada akhir Maret 2015.

Dinas Penerangan Korps Marinir dalam keterangan pers yang diterima Antara, Rabu, melaporkan kesiapan itu ditunjukkan dalam gelar kesiapan di Dermaga Ujung, Koarmatim, Surabaya, Selasa (24/3) lalu.

Gelar kesiapan yang juga diikuti unsur-unsur Satgasla, Satgasrad dan Satgasud tersebut dipimpin oleh Panglima Divisi 2 Kostrad Mayor Jenderal TNI Bambang Haryanto selaku Komandan PPRC TNI. “PPRC TNI itu merupakan suatu latihan untuk menguji dan melihat kemampuan fisik pasukan yang dimiliki TNI dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI, sekaligus wahana memelihara kesiapsiagaan unsur-unsur TNI,” kata Pangdiv 2 Kostrad.

Ia meyakini latihan itu bisa dilaksanakan dengan baik, jika disadari secara sungguh-sungguh bahwa latihan PPRC TNI adalah “sandang pangan” bagi prajurit dalam meningkatkan profesionalisme seorang prajurit.

“Latihan PPRC TNI adalah latihan yang terprogram dan terukur yaitu terprogram dalam latihan lanjutan yang dilaksanakan sebelumnya dan terukur untuk mencapai hasil yang dinginkan Q ant dalam latihan,” tegasnya.Q

Cukup Membahayakan Pemukiman rumah warga disekitar rel kereta api dikawasan jalan Palbom Surabaya ini cukup membahayakan disaat kereta api melintasnya sewaktu-waktu.

Tampak begitu padatnya pemukiman yang berada disekitar kawasan rel kereta api, Rabu (25/3).

trie diana/bhirawa

TBC Merajalela, Peran Puskesmas Harus Dioptimalkan DPRD Jatim, Bhirawa Tingginya penderita TBC (Tubercolosis) di Jatim mengundang keprihatinan semua pihak. Tak terkecuali dengan Komisi E DPRD Jatim. Padahal sebenarnya pemerintah sudah memiliki program khusus untuk penanganan penyakit tersebut, Namun kenyataannya Jatim menduduki peringkat kedua dengan mencapai 41.440 pasien setelah Jawa Barat yang menduduki peringkat kedua.

Ketua Komisi E DPRD Jatim, Agung Mulyono dengan posisi Jatim menduduki tempat kedua setelah Jabar, maka Dinkes Jatim harus turun langsung memantau sampai tingkat daerah untuk mengetahui jumlah penderita TBC di Jatim.

Sesuai data yang ada penderita TBC di Jatim mengalami peningkatan

hampir mencapai 40 persen dibanding tahun lalu. ‘’Melihat kenyataan ini peran Puskesmas harus dimaksimalkan. Mengingat peran Puskesmas sangat vital sekali dalam penanganan TBC di tingkat daerah. Karenanya kalau saat ini penderita TBC tinggi, tentunya ada indikasi mismanajemen di tingkat Puskesmas. Mereka kurang memahami program pemerintah dalam penanganan TBC,’’tegas politisi dari Partai Demokrat yang dihubungi lewat telepon genggamnya, Rabu (25/3).

Seharusnya, kata Agung, Puskesmas ini aktif turun ke masyarakat untuk melihat pasien yang menderita TBC. “Mereka tentunya punya data pasien yang putus berobat atau masih sering berobat. Mereka harus jemput bola karena Puskesmas ini merupakan kepanjangan tangan Dinas Kesehatan,”terang pria yang maju dalam Bacabup Banyuwangi ini.

Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Jatim, Agus Dono menegaskan Dinkes Jatim melalui puskesmas

sebagai ujung tanduk dalam melakukan pelayanan kesehatan di warga seharusnya memberikan sosialisasi secara rutin. Dengan begitu, masyarakat dapat mencegah lebih awal sebelum mengobati. ‘’Kami berharap puskesmas lebih optimal melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan begitu tidak ada lagi yang disebut wabah, kalau masyarakat sudah mengetahui bagaimana cara mencegah terjadi T B C , tentunya dengan hidup sehat,‘’tegasnya.

Sekedar diketahui, dari data Dinas Kesehatan Jatim diketahui ada 5 kabupaten atau kota di Jatim saat ini penderita TBC nya tertinggi. Lima kota itu diantaranya Surabaya, Jember, Pasuruan, Sidoarjo dan Banyuwangi. Untuk penderita di kota Surabaya jumlah penderitanya mencapai 4.078 orang,Jember 3.114 orang, Pasuruan 2.042 orang, Sidoarjo 2.011 orang dan Banyuwangi 1.869 orang.

Terpisah, menurut Ketua Kehormatan Perkumpulan Pemberantasan

Persi Awasi Rumah Sakit Nakal Surabaya, Bhirawa Adanya rumah sakit yang melakukan kecurangan terhadap pelaporan anggaran kesehatan untuk pasien BPJS Kesehatan membuat Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Jatim melakukan pegawasan. Persi akan memberikan teguran dan sangsi apabila ditemukan rumah sakit melakukan kecurangan.

Ketua Persi Jatim Dodo Anondo MPH mengaku, tidak bisa mengawasi klinik atau rumah sakit yang diduga melakukan kecurangan jika rumah sakit tersebut bukan anggota Persi Jatim. Tetapi, dirinya akan mengawasi jika ada rumah sakit yang menjadi anggota Persi melakukan kecurangan.

“Persi Jatim juga ikut menjadi tim visitasi untuk menentukan apakah rumah sakit itu layak operasi atau tidak,” ujarnya.

Menurutnya, Persi Jatim tidak bisa melakukan pegawasan kepada rumah sakit yang bukan anggotanya. Sebab terdapat ratusan rumah sakit yang belum menjadi anggota Persi di Jatim.

Di Jatim sedikitnya terdapat 367 rumah sakit yang menjadi anggota Persi, sedangkan jumlah rumah sakit atau klinik yang belum menjadi anggota Persi diprediksi berjumlah ratusan.

Artinya, ratusan rumah sakit tersebut diduga masih belum memenuhi standar pelayanan kesehatan. Pihaknya akan berusaha melakukan pengawa-

Try Out Online Berhadiah Laptop Untuk Pemanasan UN CBT

dr Dodo Anondo san, akantetapi yang perlu dilakukan adalah keterbukaan dari masing-masing anggota dalam melakukan praktek di Q dna lapangan.Q

Pendalaman Keterangan Tersangka dan Saksi

Tertutup, Nelson Sembiring Diperiksa Selama 6 Jam Kejati Jatim, Bhirawa Penyidikan kasus dugaan korupsi dana yang dikucurkan dari Pemprov Jatim ke Kadin Jatim terus dikebut penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Kali ini pe-

nyidik memanggil tersangka Nelson Sembiring selaku Wakil Ketua Kadin Jatim Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pemanggilan tersangka terbilang tegas, pasalnya

Nelson yang ditahan di Rutan Klas I Surabaya di Medaeng ini, harus memenuhi panggilan penyidik dan diharuskan datang di Kantor Kejati Jatim, Rabu (25/3) kemarin. Nelson yang da-

Tuberculosis Indonesia (PPTI), Nina Soekarwo, jumlah penderita TBC yang tercatat sebanyak 41.440. Angka tersebut meningkat dibanding dengan jumlah tahun lalu.

Sebanyak 40 persen penderita TBC adalah warga yang hidup di wilayah Pantai Utara dan Madura.

Menurut istri Gubernur Jatim, Soekarwo tersebut, meningkatnya jumlah penderita TBC di wilayah Jatim karena pola hidup yang dimiliki warga miskin. Selain itu, pendampingan minum obat untuk menuntaskan penyakit juga sangat lemah.

“Jika berhenti minum obat, harus mengulangi dari awal pengobatannya,” papar Nina.

Lebih lanjut, Nina mengatakan, pihaknya akan segera mencari dana untuk dapat mengatasi masalah TBC di Jatim ini. Pasalnya, penularan penyakit TBC sangat cepat. Pihaknya mengharap ada peran dari perusahaan-perusahaan swasta untuk ikut membantu mengentaskan kasus TBC Q cty terbanyak setelah Jawa Barat.Q

tang pukul 10.30 WIB di Kejaksaan, menjalani pemeriksaan di ruang pidsus hingga pukul 15.30 WIB. “Sekitar kurang lebih 6 jam, pemeriksaan tersangka Nelson berjalan tertutup di ruang

pidsus Kejaksaan. Pemeriksaan terpaksa berhenti pukul 15.30 dikarenakan kesehatan tersangka terganggu,” terang Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto, Rabu (25/3).Q bed

Surabaya, Bhirawa Ada-ada saja yang dilakukan Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya untuk memacu semangat para peserta Ujian Nasional (UN) dengan Computer Based Test (CBT). Sebelum mengikuti ujian negara ini, para siswa diajak pemanasan dengan try out online serentak. Menariknya lagi, ada hadiah yang sudah disiapkan Dindik Surabaya untuk try out ini.

Kabid Pendidikan Menengah Dindik Surabaya Sudarminto menyatakan, try out ini akan dilakukan serentak pada 28 - 29 Maret mendatang. Try out UN online ini bakal dibuat mirip dengan UN CBT yang sesungguhnya. Namun karena server UN CBT pusat sudah dikunci oleh Puspendik, maka try out UN CBT diakses melalui server Dindik Surabaya.

“Kita akan siapkan bank soal di server milik dinas. Bank soal itu baru bisa dibuka pukul 00.01 pada hari-H,” tutur Sudarminto saat dihubungi, Rabu (25/3). Secara teknis, ujian akan dikoordinir oleh sekolah secara serentak.

Penantaan jumlah pengawas dan jumlah peserta dalam satu ruang juga disesuaikan dengan Prosedur Operasional Standar (POS) yakni 20 peserta dengan satu pengawas.

“Awalnya kita ingin bebaskan siswa mengerjakan soal di mana saja, termasuk warnet. Tapi nanti malah tidak ada pengawasannya dan soal tidak dikerjakan sesuai kemampuan siswa sendiri,” kata Sudarminto. Mantan Kepala SMAN 7 Surabaya ini menjelaskan, peserta try out online berhadiah ini bisa langsung mengakses bank soal melalui website www.dispendiksurabaya.go.id.

Hasil try out pada 28 Maret ini, dapat langsung diketahui hasilnya dan terpilih 80 siswa dengan nilai terbaik. Peserta terbaik itu masing-masing 40 siswa SMA dan 40 siswa SMK. Pada hari berikutnya (29/3), 80 siswa terbaik ini akan diadu kembali dalam satu lokasi dan akan diumumkan Q tam sepuluh peserta terbaik pada 30 Maret.Q

Kasus Pembuangan Limbah Medis

PNS RSUD Sidoarjo Menangis Saat Dituntut 1,5 Tahun Penjara Wuri Diah Handayani, Kepala Instalasi Penyehatan Lingkungan RSUD Sidoarjo tak bisa membendung rasa tangisnya saat dituntut 1 tahun 6 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rahmat Harry Basuki dari Kejati Jatim, Rabu (25/3) di ruang Kartika 2 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi kesehatan ini, dinyatakan bersalah dalam perkara pengakutan limbah medis rumah sakit jenis B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Selain menghukum badan, wanita kelahiran 45 tahun ini juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 1 milar, subsidair 2 bulan kurungan.

Jaksa Harry menjelaskan, selain terbukti bersalah dalam pembuang limbah medis di RSUD Sidoarjo.

Hal yang memberatkan dalam pertimbangan tuntutan ini adalah terdakwa berbelit-belit dalam kesaksiannya. Terdakwa juga tidak mengakui adanya kesalahan SOP dalam pembuangan limbah B3 milik Rumah Sakit.

“Perbuatan terdakwa dapat mencemarkan lingkungan dan melanggar Pasal 103, Pasal 116 ayat 1 huruf b Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolahan lingkungan hidup,” Kata Jaksa Rahmat Harry Basuki selaku Pengganti dari Jaksa Djuwariyah saat membacakan surat tuntutannya, Rabu (25/3).

Dalam surat tuntutan, Jaksa Harry menjelaskan, pengangkutan limbah tanpa izin tersebut diungkap oleh Direskrimsus Polda Jatim pada 10 Januari 2014 lalu.

Pengungkapan tersebut berdasarkan tindaklanjut atas informasi dari Balai Lingkungan Hidup Provinsi Jatim. Setelah ditelusuri, ternyata limbah di RSUD

Sidoarjo tidak dikelolah dengan baik, melainkan diangkut oleh truk yang tidak memiliki izin.

Ironisnya, saat diangkut, limbah medis yang terdiri dari botol infus, gerigen, bekas bekas sisa operasi hanya dikemas kedalam dikantong plastik. “Awalnya pengelolahan limbah RSUD Sidoarjo dikelola oleh DKP Pemkab Sidoarjo. Namun, mesin insinilator milik RSUD Sidoarjo rusak, terpaksa pengelolahan tersebut diserahkan ke jasa lain yakni Yudiono yang tidak memiliki izin,” urai Jaksa Hary.

Lanjut Jaksa Harry, hasil penyidikan menyatakan terdakwa Wuri selaku Kepala Instalasi Penyehatan lingkungan RSUD Sidoarjo dianggap ikut bertanggungjawab atas pengelolahan limbah dan kerjasama pengangkutan limbah beracun tanpa mengantongi Ijin Dari dinas terkait.

Atas tuntutan tersebut, terdakwa Wuri melaluhi Penasehat Hukumnya akan

bed/bhirawa

Wuri Diah Handayani, Kepala Instalasi Penyehatan Lingkungan RSUD Sidoarjo tertunduk lemas saat mendengar tuntutan 1,5 tahun dari JPU, Rabu (25/3). mengajukan nota keberatan yang dituangkan dalam bentuk nota pembelaan dan akan dibacakan dalam persidangan selanjutnya.

Usai persidangan, sembari menutupi wajhnya, terdakwa Wuri enggan dikonfirmasi. Terlebih terdakwa terlihat shok dan menangis

usai menjalani persidangan.

Sementara Bambang selaku Penasehat Hukumnya juga enggan berkomentar atas tuntutan Jaksa.

Sebagaimana diberitakan, perkara ini juga menyeret Direktur RSUD Sidoarjo, dr Budi sebagai tersangka. Karena yang bersangkutan meninggal dunia, terpaksa kasusnya tidak dapat dilanjutkan. Sedangkan tersangka Yudiono (berkas terpisah,red) kasusnya masih diteliliti oleh Kejaksaan.

Sebelumnya, terdakwa sempat monolak kasusnya ini disidangkan di PN Surabaya. Pasalnya locus dan tempus delicty (tempat kejadian perkara) berada di wilayah hukum PN Sidoarjo.

Namun, keberatan terdakwa yang dituangkan dalam eksepsinya itu ditolak Majelis Hakim Musa, dengan pertimbangan hukum tidak masuk akal.

“Kami beranggapan PN Surabaya tidak memiliki kewenangan absolut menyidangkan perkara ini, tapi ditolak hakim dengan alasan PN Sidoarjo dan PN Surabaya masih dalam satu rumpun,” ujar Bambang beberapa waktu lalu, usai mengajukan eksepsi.Q bed

OPINI

4 Tajuk

Memuliakan Gaji DPRD “PEKERJAAN” DPRD sudah ditentukan dalam konstitusi (UUD pasal 18). Juga fungsi analogi UUD pasal 20A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Untuk melaksanakan hak konstitusi (tugas dan wewenang), setiap anggota DPRD memperoleh tunjangan yang nominalnya disesuaikan dengan kemampuan daerah. Sehingga “penghasilan” tak dapat dipastikan, bagai pegawai outsourcing. Semakin banyak kegiatan, semakin besar pula pundi-pundi yang bisa dinikmati.

DPRD memang layak disebut “pejabat outsourcing.”

Karena harus memperbaiki kontrak kerja lima tahunan, melalui proses pemilu legislatif. Banyak yang tidak mampu memperbarui kontrak untuk periode lima tahun berikutnya.

Bahkan ada yang gagal di tengah periode, tidak sampai 5 tahun. Maka setiap anggota DPRD mestilah pintar memanfaatkan peluang memperbesar penghasilan. Tetapi juga harus ekstra waspada, agar tidak tersangkut tipikor (tindak pidana korupsi).

Cara paling aman memperoleh penghasilan besar, tak lain, hanya melalui kuantitas kinerja. Tetapi tidak semua pekerjaan bisa “di-uang-kan.” Misalnya, rapat dengar pendapat (hearing) di kantor DPRD, tidak akan memperoleh tunjangan rapat, kecuali sekadar makan siang. Karena itu, berbagai rapat dan pertemuan, biasanya direkayasa diselenggarakan di luar kota. Tetapi tidak gampang, karena terdapat persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Aparatur Negara.

Persyaratan rapat di luar kota (di hotel), harus mempertimbangkan jumlah peserta rapat. Jika diikuti kurang dari 30 orang (seluruh anggota komisi DPRD dan jajaran eksekutif), cukup di ruang komisi. Sehingga berbagai rapat komisi yang diselenggarakan di kantor, biasanya kurang diminati. Banyak anggota komisi yang memilih abssen.

Kecuali rapat dengan agenda pembahasan APBD, APBD Perubahan, serta LPJ (Laporang Pertanggung Jawaban) Kepala Daerah, biasanya cukup ramai.

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 123, bahwa pimpinan dan anggota DPRD memiliki hak protokoler. Pelaksanaan hak ini direalisasi secara “high level” layaknya pejabat daerah. Pimpinan DPRD setara dengan Wakil Kepala Daerah. Sedangkan anggota DPRD se-level dengan eselon IIA. Konsekuensinya, pelaksanaan pasal 124 (tentang hak keuangan dan administratif) juga digolongkan high level.

Pelaksanaan pasal 124, khususnya ayat (4) masih bergantung pada kepintaran staf (PNS) di lingkungan Sekretariat Dewan. Termasuk meng-kreasi acara yang bisa menghasilkan uang untuk anggota dewan. Misalnya, menentukan kota tujuan kunjungan kerja (kunker) studi banding. Begitu pula tujuan kunker konsultasi ke Kementerian (di Jakarta).

Ironisnya, “pundi-pundi” kunker saat ini dihargai sangat murah, berdasarkan (Peraturan Menteri Keuangan). Nilai uang saku ditentukan kebutuhan hidup (termahal) di kota tujuan. Tetapi maksimal hanya sekitar Rp 400-an ribu (Jakarta). Bandingkan dulu (periode 2009-2014) uang saku anggota DPRD sebesar Rp 1.750.000,- perhari. Pengetatan oleh Permenkeu itu mencapai lebih dari 75%. Berlaku pula untuk jajaran eksekutif (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, serta Kepala SKPD).

Sehingga tidak bisa tidak, kunker harus lebih di-kerapkan, khususnya ke Jakarta (dengan alasan konsultasi).

Tetapi kerap-nya kunker DPRD (dan DPR-RI), sejak lama telah menjadi sorotan publik. Berbagai perjalanan dinas disinyalir cuma membuang-buang duit negara.

Dengan perkembangan teknologi informasi, berbagai agenda kunker bisa dilakukan lebih efektif dan efisien.

Menggunakan metode teleconference sistem jaringan 3G. Biaya lebih murah, karena hanya memerlukan biaya pulsa.

Tidak perlu biaya akomodasi konvensional (biaya penginapan di hotel dan biaya transportasi). Lebih dari itu, dengan teleconference bisa menghemat waktu serta tenaga.

Masalah keamanan keuangan daerah (dan negara) sebenarnya bukan dengan e-budgeting. Melainkan kepedulian pejabat publik untuk mengurangi biaya perjalanan dinas. Seyogianya, penghasilan pejabat publik (termasuk DPRD) tidak “di-bengkak-kan” melalui kunker. Melainkan dengan “pe-mulia-an,” dengan memperbesar gaji (honor representatsi) pokok. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Mewaspadai Mafia Beras PEMERINTAH perlu memperkuat pengendalian stok beras untuk menekan naik turunnya harga di pasaran akibat ketidakjelasan tata niaga beras yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Harga beras yang melambung hingga rata-rata 30 persen akhir-akhir ini pertanda bahwa mekanisme distribusi beras dan kebutuhan pokok strategis lainya tidak jelas.

Dari pantauannya di lapangan harga beras kualitas biasa yang semula Rp9.200/kg menjadi Rp12.500 dan untuk harga premium naik dari Rp10.000 menjadi Rp13.500/kg.

Masalah ini, sangat rawan dan bisa menggangu stabilitas sosial dan politik. Kondisi ini juga menandakan bahwa pemerintah tidak lagi dapat mengendalikan jalur distribusi yang ada. Semua itu terjadi menurut saya akibat lemahnya pengendalian stok beras oleh pemerintah.

Bahkan kami mencurigai ada mafia yang memainkan disparitas harga antar wilayah. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan operasi pasar karena cenderung belum sepenuhnya mampu menjangkau masyarakat keseluruhan.

Pemerintah sebaiknya segera menata kembali Bulog dan mengintegrasikan dengan kelembagaan sosial yang masih efektif yang dapat dikendalikan dan diawasi masyarakat seperti misalnya koperasi. Sebaiknya fungsi Bulog diintegrasikan saja dengan Kementerian Koperasi dan UKM dengan sekaligus memverifikasi dan memperbaiki koperasi yang masih benar dan efektif.

Nama dan alamat ada di redaksi HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Kamis Wage, 26 MARET 2015

Tujuh Gelombang Pemilihan Kepala Daerah si (2005-2025)? Penulis belum menemukan ulasan evaluatif yang bisa dijadikan pegangan.

Kerangka RPJPN – Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, belum pernah menilai hasil pembangunan politik dalam era Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis (SBY-JK) atau era 11 Prioritas Nasional (SBY-BOEDIONO). Atau sebagai penilai secara prespektif terhadap Nawacita-nya JOKOWI-JK. Namun faktanya, kedua undangundang tadi menjawab sebagian kri-

gelombang ini hendak mengantar pemilihan dan dua jenis pemilihan umum menjadi ‘pemilihan umum serentak nasional’. Mulanya diproyeksikan terjadi pada 2025 untuk sekaligus mengawali RPJPN berikutnya. Tapi setelah tarik ulur sedikit sejak Nopember tahun lalu sampai medio Pebruari kemarin, serentak nasional itu disiapkan mulai 2027. Berikutnya, setiap lima tahun akan dilaksanakan hal yang sama secara teratur.

Dua undang-undang itu memandu gelombang-gelombang tadi dengan basis AMJ (akhir masa jabatan) kepala daerah. Semisal Kab. Situbondo, amj-nya adalah 6 September 2015, Kab. Banyuwangi adalah 21 Oktober 2015, atau Kab. Pacitan di tanggal 19 Pebruari 2016.

menyalahi periode tugas kepala daerah, baik salah lebih atau salah kurang. Urusan inipun sudah diantisipasi di pasal-pasal akhir, seperti : Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang tidak sampai satu periode akibat ketentuan Pasal 201 diberi kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode. Juga di pasal lainnya: Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat pejabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan .

Bila gelombang-gelombang dalam dua undang-undang berproyeksi hingga tahun segitu, maka bersiap-

tik terhadap pelaksanaan pemilihan pasca masa transisi politik 1998-1999 dan setelah masa pemerintahan demokrasi (1999-2004), dimana pemilihannya justru melahirkan sejumlah problem nasional dan lokal. Salah satu jawaban itu adalah rintisan pemilu serentak yang diakomodir dalam tujuh gelombang. Gelombang-

Berbekal daftar amj masing-masing daerah maka gelombang gelombang tersebut diatur oleh revisi Pasal 201 dengan jadwal yang telah ditentukan, yaitu : mulai gelombang 1 di Desember 2015 hingga pada tanggal dan bulan yang sama di Tahun 2027 (gelombang 7).

Jadwal-jadwal tersebut ada yang

lah menuju ke sana. Termasuk mempersiapkan calon kepala daerah tersebut , karena bisa-bisa saja ia masih akan masuk SMP/Mts tahun ajaran depan, wallaahu a’lam. (samwewen@gmail.com)

Pilkada (pemilihan kepala daerah) yang di undangundang terbarunya (UU No 1 / 2015 serta UU No 8 / 2015) dikenali sebagai aturan pemilihan gubernur, pemilihan bupati serta pemilihan walikota adalah instrumen utama dalam proses seleksi pejabat publik di level non-nasional.

S

edangkan di level nasional instrumennya bernama pemilihan umum. Meski hanya menyebut orang pertama di tiap level daerah tapi di isi undang-undang itu tetap bermakna pemilihan orang pertama dan orang keduanya dalam satu paket.

Karena menyebutnya agak panjang, undang-undang itu sendiri menamai proses utama yang dilandasinya dengan istilah ‘pemilihan’.

Ini juga untuk menginisialkan perbedaannya dengan ‘pemilihan umum’ anggota DPR, DPD dan DPRD (di sebut juga pemilu, tanpa embel-embel) dan perbedaannya dengan ‘pemilihan umum’ presiden dan wakil presiden (dipendekkan menjadi ppwp atau pilpres).

Dalam dua undang-undang tadi instrumen seleksi pejabat yang harus terjadi dalam setiap lima tahun ini akan menjadi wujud/representasi berdenyutnya nadi sebuah kehidupan daerah, dan seterusnya menjadi wujud adanya sebuah negara. Menjadi representasi berdenyutnya daerah yang demokratis, selanjutnya menjadi bagian dari denyut demokrasi se-negara. Itu yang tersebut dalam arah pembangunan politik RI 2005-2025 pada sisi penataan proses politik.

Tentang apakah kedua undang-undang tadi merupakan kunci memasuki pintu tahapan pemantapan pelembagaan nilainilai demokrasi dengan titik berat pada prinsip-prinsip toleransi, non diskriminasi dan kemitraan (RPJMN 2015-2019) dari tahapan sebelumnya -yaitu tahap perbaikan peran negara dan masyarakat melalui penguatan kapasitas OMS (organisasi masyarakat sipil) dan Parpol (RPJMN 2010-2014), di dalam siklus konsolidasi demokra-

Oleh : Joedo Fadjar Riawan

Ketua KPU Kabupaten Situbondo

Branchless Banking Mengancam Microfinance

O

toritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas lembaga keuangan di Indonesia akan mulai mengarahkan industri jasa keuangan pada financial inclusion.

Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan akseskeuangan dan kemandirian finansial masyarakat dalam mendukung pemerataanpembangunan.Istilah financial inclusion atau keuangan inklusif menjadi tren paska krisis 2008 terutama didasari dampak krisis kepada kelompok in the bottom of the pyramid (pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya unbanked Berbicara padaakseskeuangan masyarakatterhadap lembaga perbank-kanmemang di indonesia masih tergolong sangat rendah.

Menurut survei Bank Dunia tahun 2010 menunjukkan bahwa baru 19,6 persen warga dewasa di Indonesia yang Mempunyai rekening bank. Indeks financial inclusion Indonesia ini merupakan salah satu yang terendah di ASEAN. Karena jika dibandingkan dengan negara seperti Filipina yang memiliki karakterstik geografis yang mirip Indonesia sebagai negara kepulauan, Filipina 26,5 persen orang dewasa yang memiliki rekening bank. sehingga rasio tabungan dan produk domestik bruto (PDB) Indonesia juga rendah, hanya 39,13 persen. Demikian pula rasio kredit Terhadap PDB, 32,85 persen, terendah di kawasan Asia.Oleh karena itu dalam rangka peningkatan akses keuangan masyarakat serta mendukung pemerataan pembangunan, OJK telah mengelurakan Peraturan POJK No.19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor(Branchless Banking)dalam rangka keuangan inklusif(Laku Pandai) disektor perbankan. Merespon hal tersebut saat ini telah ada 17 Bank yang akan mengikuti program ini dengan sekitar 30.000 agen bank yang akan dibentukdan sebagian sudah mulai aktif. Agen-agen tersebut dapat perorangan maupun agen yang berbadan hukum.

Branchless Bankingmemang merupakan salah satu inovasi yang revolusioner terhadap layanan keuangan yang akan mampu menyentuh grass root masyarakat.

Dimana dengan menerapkan sistem

bulanan,pembukaan tersebut selain efisien, rekening,transaksi efektif dan lebih aman penyetoran tunai, juga akan meringkas transaksi transfer birokrasi perbankan masuk,transaksi dan memudahkan pemindahbukuan, masyarakat mengakses danpenutupan rekelayanan keuangan dining. Sehingga secara manapun dan kapanteknis Branchless pun tanpa sekat ruang Banking Bankingini hebat kardan waktu.Diharapena di dukung denkan dengan program Oleh : gan Teknologi mobile tersebut akan lebih Agus Amin Syaifuddin dan keberadaan agen. banyak mayarakat meKarena Branchless nengah kecil kebawah banking merupakan (UMKM) yang jumkombinasi antara agent banking lahnya 99,9%dari seluruh pelaku dan mobile banking. Agent bankusaha di Indonesiayangselama ini ing adalah kegiatan usaha nonunbankabledapat terlayani dengan bank, termasuk agen keliling, atau kemudahan sistem yang berbasis warung dan lembaga yang memteknologi ini. bantu bank memberikan layanan perbankan. Sedangkan mobile Hebat juga harus Bijak banking adalah akses layanan Sistem bank tanpa kantor ini perbankan melalui telepon seluler memang hebat karena sistem ope(ponsel). Hebat bukan? rasionalnya yang begitu mudah Kehebatan ini tentu harus dan mampu menjangkau seluruh diimbangin dengan implementasi pelosok negeri yang selama ini lapangan yang penuh dengan kesulit dijangkau oleh layanan bank. bijaksanaan. Di Indonesia saat Jika mampu-pun akan membutuhini ada 203.701 unit koperasi (mikan investasi yang tidak sedikit crofinance) yang terdafatar di Keyang harus dikeluarkan oleh bank.

Pemerintah dengan stakeholdersnya harus cepat membuat terobosan regulasi yang mengatur tentang implementasi Branchless Banking dimasyarakat agar tidak menjadi ancaman yang menghantui masa depan koperasi.

Branchless Banking adalah inovasi layanan perbankan yang kehadirannya tidak mungkin untuk dihindari, tetapi koperasi adalah pilar ekonomi kerakyatan yang masa depannya harus kita jaga.

Selama disuatu wilayah itu dapat terjangkau teknologi mobile phone selama itupula sistem ini dapat diaplikasikan. Sekedar untuk diketahui bahwa dari populasi 238 juta rakyat indonesia ada 230-240 juta nomor nomor telepon seluler yang beredar. Artinya hampir tidak mungkin jika dalam satu kepala keluarga tidak ada yang tidak memiliki nomor telepon seluler.

Kondisi ini akan sangat mendukung program Branchless Banking. Karena siapapun orangnya selama lulus proses uji tuntas (due diligence) oleh Bank penyelenggara LakuPandai dapat menjadi agen bank dan dapat mejalankan fungsi perbankkan seperti tabungan, setoran maupun penarikan.

Selain itu Branchless Bankingjuga mengratiskan biaya administrasi

menterian Koperasi dan UKM per desember 2013. Kita semua tahu koperasi adalah kegiatan simpan pinjam yag sudah lama mengakar di masyarakat dengan segala kearifannya, koperasi telah lama menjadi pilar ekonomi kerakyatan.

Pada koperasi tak ada majikan dan tak ada buruh, semuanya pekerja yang bekerja sama untuk menyelenggarakan keperluan bersama.

Semangat yang dibangun dalam koperasi adalah kebersamaan dan kegotong-royongan.

Ancaman bagi Microfinance Jika Branchless Bankingini sudah massif berkembang dimasyarakat tentu akan sangat “mengantui” aktivitas koperasi yang selam ini berjuang diberbagai pelosok negeri dengan segala

keterbatasan kearifannya setia melayani sektor mikro yang tidak pernah mampu mengakses layanan perbankan. Meskipun OJK sudah menegaskan bahwa layanan keuangan tanpa kantor tidak akan menjadi saingan Microfinance (Koperasi, LKM, BMT)yang ada di daerah-daerah, Tetapi kehadiran dan aktivitasnya tentu akan menjadikan kompetisi ekonomi disektor mikro dan level mayarakat yang paling bawah semakin kompetitif.

Meghadapi kondisi seperti ini koperasi tidak punya pilihan kecuwali dua, pertama tetap berjuang dengan segala keterbatasannya (modal maupun SDM) dengan tetap beraktifitas seperti biasa dan kedua berjalan dengan menjadi agen bank. Dua pilihan ini bukan pilihan yang mudah karena semua memiliki konsekuwensinya masing-masing. Ketika dia tetap berjuang dengan ideologi ekonomi kerakyataan dan semangat kegotong-royongannya maka perjuangannya akan berat karena menghadapi Branchless Bankingyang sarat dengan modal dan kebijakan pendukungnya, dan pemerintah hingga saat ini sepertinya masih berpangku tangan. Pemerintah belum memiliki terobosan yang inovatif untuk pengembangan koperasi ditengah persaingan yang kompetitif. Sementara jika memilih menjadi agen bank maka koperasi tentu sudah tidak lagi memiliki kemerdekaan visi dan misi, karena aktivitas perkoperasinya akan mengikuti kebijakan dari Bank dan menjadi ujung tombak pemasaran produk perbankkan.

Pemerintah dengan stakeholdersnya harus cepat membuat terobosan regulasi yang mengatur tentang implementasi Branchless Banking dimasyarakat agar tidak menjadi ancaman yang menghantui masa depan koperasi. Branchless Banking adalah inovasi layanan perbankan yang kehadirannya tidak mungkin untuk dihindari, tetapi koperasi adalah pilar ekonomi kerakyatan yang masa depannya harus kita jaga. Karena dalam koperasi tidak sekedar simpan pinjam, disana ada sebuah nilai yang harus terus di pelihara. Bung Hatta mengatakan koperasi bisa mendidik dan memperkuat demokrasi sebagai cita-cita bangsa.

Pengiat UMKM , Koordinator Program PINBUK DIY

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Wage 26 MARET 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

IUWASH Monitoring Kinerja P3M

KELANA

Pemilik Bengkel Las Meninggal Terbakar Kab Mojokerto, Bhirawa Sebuah bengkel las yang berada di tengah persawahan di Dusun Denok, Desa Temon, Kec Trowulan, Kab Mojokerto dilalap si jago merah, Rabu (25/3) dini hari kemarin. Selain melumat habis bengkel sekaligus rumah tinggal itu, pemilik bengkel yang tinggal sebatang kara meninggal terjebak kebakaran.

Korban bernama Achmad Suwandi (51) ditemukan meninggal oleh warga setelah api berhasil dipadamkan sekitar pukul 05.00. Warga tak bisa menyelamatkan pria yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang las itu, karena kondisi bengkel terkunci dari dalam. ‘’Kami baru tahu ada korban meninggal setelah api padam, dan korban berada di tempat tidurnya,’’ terang Didik Soedarsono, relawan dari PMI Mojokerto ditemui dilokasi kebakaran kemarin.

Kebakaan di pagi buta itu sempat menjadi tontonan massa. Pasalnya lokasi kebakaran berada hanya sekitar 300 Meter dari Candi Tikus yang sering menjadi jujukan wisata lokal. ‘’Dugaan sementara, kebakaran terjadi karena korban usai membuat perapian dan menyambar peralatan las atau tabung karbit,’’ tambah Didik.Q kar

Pansus Pilkades Bekerja Maraton Gresik, Bhirawa Panitia khusus (Pansus) pembuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda ) Pilkades DPRD bekerja marathon, Kamis (26/3) hari ini, langsung mengagendakan pemanggilan seluruh kepala desa. Dan kemudian besoknya, memanggil SKPD terkait. Namun pihaknya tetap optimis meski Permendagri Pilkades belum juga turun.

Menurut Ketua Pansus Pilkades DPRD Gresik, Abdul Qodir, Pansus Pilkades bekerja maraton sebab tanggal 15 bulan April besok harus selesai dan didok DPRD. Pemanggilan terhadap AKD, agendanya untuk minta masukan dan usulan dari para kepala desa. Setelah itu, pada Jumat (besok, red) giliran Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum dan Asisten I. Ini dilakukan karena adanya kekhawatiran dari Pansus, terkait belum adanya aturan dari kementerian.

Selain meminta pendapat Pemkab Gresik, Pansus juga akan melakukan konsultasi dengan Kemendagri. Namun, lantaran adanya larangan konsultasi ke Jakarta, rencananya konsultasi dilakukan via telepone. ‘’Nanti kami telefon saja, biar cepat pokoknya, soalnya ini sangat urgen,’’ terangnya.Q kim

Guna melihat hasil capaian program kerja IUWASH (Indonesia Urban, Water, Sanitation, and Heygen) di Kab Sidoarjo, Rabu (25/ 3) kemarin, Perwakilan dari IUWASH Jakarta, Kartika Herawati melakukan monitoring, sekaligus survei lokasi ke Kantor P3M (Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat) Kab Sidoarjo. Sebab P3M selama ini telah dimanfaatkan sebagai media lokal untuk pengembangan pelaksanaan program kerja IUWASH. Menurut Kartika Herawati, monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dan fungsi yang didapat masyarakat.

Karena akan menjadi target program sebelum masa kerja IUWASH berakhir, yakni tahun 2016 mendatang.

IUWASH sudah berupaya membantu Pemerintah Indonesia meraih kemajuan untuk mencapai MDG’s melalui perluasan akses terhadap air bersih, dan layanan sanitasi yang aman. Untuk wilayah Jatim IUWASH bekerja di 12 kabupaten, salah satunya Kab Sidoarjo.

Untuk pelaksanaan program

IUWASH di Kab Sidoarjo telah ditandai dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara Bupati Sidoarjo, Saiful Illah SH MHum dengan Chief of Party IUWASH - USAID tentang pengelolaan air perpipaan dan sanitasi tahun 2011.

Kasubbag P3M, Muhammad Rofik SSos MM pada kesempatan itu menjelaskan, kini P3M telah menyediakan layanan yang mudah diakses masyarakat. Layanan itu antar lain, kotak pengaduan yang dipasang di depan Kantor P3M, melalui internet dan layanan yang terbaru bisa diakses melalui android. ‘’Kami akan

merasa sangat senang, seandainya IUWASH Jakarta mengundang kami kesana guna sharing pengembangan media lokal dengan kabupaten – kabupaten lain penerima bantuan dari IUWASH,’’ pintanya.

Menanggapi permintaan itu, Kartika Herwati mengatakan kedepannya akan mencoba share lagi hasil kinerja dari masing – masing kabupaten penerima bantuan dari IUWASH. ‘’Lebih baiknya lagi ada rating bagi kabupaten yang kinerjanya bagus ditampilkan dalam website,’’ katanya.

Monitoring dan evaluasi yang dilakukakan IUWASH Pusat, melalui wawancara dengan Kabag Humas dan Protokol, Kasubbag P3M serta staf yang menangani pengaduan Kab Sidoarjo. Juga meninjauan langsung ke Media Center dan Ruang Pelayanan P3M. Herwati mengaku merasa pas dengan metode dan cara kerja yang diterapkan P3M Sidoarjo.

Sejauh ini pelaksanaan program IUWASH untuk membantu menyediakan air bersih bagi masyarakat miskin perkotaan di Kab Sidoarjo tak mengalami kendala, semua berjalan lancar, mulai dari sosialisasi program hingga

pelaksanaan program. ‘’Hasilnya sudah dinikmati oleh warga miskin perkotaan, diantaranya adalah di Kec Sidoarjo di Kelurahan Celep dan Lemah Putro, beberapa desa di Kec Taman dan lain sebagainya,’’ tambah Rofik.Q ach

Agatha Reses di Tengah Ketegangan Pedagang Bluru Sidoarjo, Bhirawa Ketegangan pedagang Pasar Tradisional Bluru Permai dengan Puskopkar dimanfaatkan anggota DPRD Jatim, Agatha Retnosari St untuk menggelar reses di tengah pedagang pasar, Rabu (25/3) kemarin.

PG dan RSPG Fogging DBD Gresik, Bhirawa Pada musim hujan selalu identik dengan munculnya sejumlah penyakit, salah satunya demam berdarah dengue (DBD).

Tak hanya menyerang anak-anak, dalam dekade terakhir ini ada kecenderungan kenaikan proporsi penderita DBD pada orang dewasa di berbagai daerah.

Berdasarkan catatan Rumah Sakit Petrokimia Gresik (RSPG), terdapat 20 kasus demam berdarah di 11 lokasi, yaitu di Kel Ngipik, Sukorame, Karangturi, Karangpoh, Lumpur, Kroman, Tlogopojok, Roomo, Perum Dinas PG, Kawasan GOR dan sekitarnya, serta Perum Pongagan Indah.

Penularan DBD terjadi melalui gigitan nyamuk Aedes Aegypti atau Aedes Albopictus betina, yang sebelumnya telah membawa virus dari tubuh penderita DBD. Pemberantasan nyamuk Aedes Aegypti, sebagai faktor penular DBD dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah pengasapan atau fogging.

Menurut Sekeretaris PT Petrokimia Gresik, Wahjudi, bersama RSPG melakukan fogging di 11 kawasan diatas, yang bertujuan untuk membunuh sebagian besar faktor infektif dengan cepat, sehingga rantai penularan segera dapat diputuskan. Adapun alat yang digunakan antara lain, portable thermal fog machine dan ultra low volume ground sprayer mounted. Yang pelaksanaanya dimulai pada 5 Maret hingga 27 Maret, dengan anggaran sebesar Rp184.500.000.Q kim

achmad suprayogi/bhirawa

Kartika Herawari mendapat penjelasan dari Kabag Humas dan Kasubbag P3M.

trie diana/bhirawa

Perlu penanganan serius Seorang pemulung mengais sampah rumah tangga yang dibuang di Kali Waru Sidoarjo, Rabu (25/3) kondisi ini sangat membutuhkan penanganan serius dari Instansi terkait. pasalnya kali tersebut selalu menjadi tumpukan sampah dan membuat tidak nyaman warga yang melintas dibawah jembatan tersebut.

Pj Bupati Jangan Mengurangi Program Pembangunan Gresik, Bhirawa Meski masih enam bulan lagi lengser dari jabatannya, Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto meminta kepada Kepala Bakorwil IV Pamekasan, Jonathan Yudianto, agar Pj Bupati Gresik nanti tak mengurangi program pembangunan yang sudah diputuskan bersama. Jadi meski beda pimpinan tetapi pembangunan tetap berjalan.

Bupati Sambari bahkan minta kepada Jonathan Yudianto agar pesan ini disampaikan kepada Gubernur Jatim, H Soekarwo. Hal itu dikatakan Bupati Sambari saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)Kab Gresik tahun 2016 yang

berlangsung di Ruang Mandala Bakti Praja, Rabu (25/3).

Selain itu, Bupati juga meminta kepada SKPD agar tak mengurangi anggaran yang bersentuhan dengan masyarakat.

Dalam paparannya Bupati menyampaikan keberhasilannya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. ‘’Kami sudah banyak membangun berbagai fasilitas umum, arus investasi terbaik di Jatim, Peningkatan sektor Pertanian, PDRB mencapai Rp56 triliun, pendapatan per kapita mencapai Rp37 juta hingga Rp38 juta dan UMK di Gresik Rp2.707.750 per bulan,’’ ujar Bupati dihadapan sekitar 400 orang undangan yang terdiri dari

Forpimda, seluruh anggota DPRD, Kepala SKPD, LSM, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, Kepala Instansi vertical, Perbankan, BUMN, BUMD dan unsur swasta.

Sebelumnya, Kepala Bakorwil IV, Pamekasan, Jonathan Yudianto yang hadir mewakili Gubernur Jatim banyak menyampaikan pujian atas keberhasilan Gresik dalam peningkatan pembangunan. Jonathan menyampaikan berbagai data kemajuan Gresik dibanding Kab kota yang lain di Jatim. ‘’Keberhasilan Gresik ini bisa terlihat dari indikator dimana jumlah penduduk miskin semakin menurun dan ketimpangan antara yang kaya dan miskin semakin sempit,’’ ujar Jonathan.Q eri

Pedagang yang berusaha mati-matian mempertahankan pasar meskipun pihak Puskopkar mengaku memiliki sertifikat hak atas tanah seluas 2 ribu meter persegi, berkobar semangatnya setelah Agatha dan Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Whisnu Pradono, meminta pedagang melawan Puskopkar. Namun perlawanan itu ditunjukkan dengan tak melalukan perbuatan anarki. ‘’Di gambar peta bidang, sudah jelas tergambar kalau lahan sengketa ini masuk dalam Fasum perumahan.

Darimana bisa terbit sertifikatnya,’’ ujar Agatha sambil menunjukkan sebuah gambar lokasi lahan sengketa itu.

Pekan lalu nyaris terjadi baku hantam antara pedagang dengan Puskopkar, saat itu Puskopkar melakukan pengusiran pedagang di lahan itu. Namun pedagang berusaha menghadang sehingga nyaris terjadi bentrokan, akhirnya Puskopkar yang sudah siap mematok lahan menarik mundur karyawannya. Rupanya mulai merebak lagi, Puskopkar akan kembali datang Kamis besok dengan mengerahkan sejumlah karyawan untuk mematok lahan.

Tokoh masyarakat Bluru Permai, Benny Setyawan, mengingatkan agar Puskopkar jangan menggunakan kekerasan mengusir pedagang. ‘’Saya tak tahu, apakah Puskopkar punya sertifikatnya, tetapi seharusnya tidak berbuat semena-mena,’’ pintannya.

Benny yang pernah menjadi kepala desa, menjelaskan, Puskopkar tahun 2007 memang pernah mengajukan perubahan site plan atas lahan sengketa.

Tetapi desa menolak karena

perubahan site plan harus dengan syarat-syarat tertentu. Rupanya tidak seluruh syarat ini dipenuhi termasuk sertifikat atas tanah pengganti hasil tukar guling dengan Desa Bluru.

Posisi terakhir tak diketahui lagi, apakah sertifikat sudah diterbitkan atas lahan itu.

Munculnya ketegangan dua kubu, menurut Benny, karena Puskopkar terlalu arogan.

Tidak mau berkomunikasi dengan pedagang. Sudah bertahun-tahun, pedagang menemnpati lahan itu tetapi tak pernah ada komunikasi.

Tentu saja pedagang merasa lahan itu adalah fasum. Sebab Puskopkar memang tak pernah merawat lahan itu.

Pedagang membangun lapaklapak dan menghidupkan pasar.

Benny yakin, pedagang sebenarnya bisa diajak bicara selama Puskopkar menanggalkan sikap arogannya. Tetapi kalau pendekatan dengan cara kekerasan, dikuatirkan akan menimbulkan konflik horisontal yang tak diinginkan semua pihak. Di satu pihak pedagang merasa pasar ini tempat untuk mencari nafkah, sementara Puskopkar mengandalkan legalistiknya saja.

Sementara pihak desa sudah menyediakan pasar baru di samping balai desa, dengan model lebih permanen. Namun pedagang keberatan pindah karena harga sewa dianggap mahal.

Untuk sewa satu ruko ukuran 3 kali 2 meter harganya Rp25 juta per 15 tahun.

Pasar baru ini menempati lahan eks tanah kas desa.

Dikuatirkan nanti muncul permasalahan di kemudian hari yang merugikan para pedagang yang sudah terlanjur menyewa.Q hds

Wali Kota Mas’ud Yunus Mengubah Mental Masyarakat Lewat Ceramah Wali Kota Mojokerto H Mas’ud Yunus memiliki kiat jitu dalam mengubah mental warganya. Dengan berpredikat sebagai kiai, tetap istiqomah mensyiarkan agama. Tujuannya selain syiar agama juga untuk mengubah mental masyarakat di di berbagai kesempatan.

Seperti dilakukan Wali Kota Mas’ud Yunus ketika berceramah di forum Jamaah Majlis Ta’lim Al Ummahat Kota Mojokerto yang dibinanya sejak menjabat sebagai wakil wali kota. Acara yang digelar di GOR Seni Majapahit itu dipadati jamaah lebih dari 2 ribu ibu-ibu.

Pengajian yang digelar rutin setiap bulan ini jamaahnya datang untuk mendengarkan tausiah Mas’ud Yunus. Tetapi ada yang beda dalam kegiatan kemarin, sebelum mendengarkan tausyiah juga berkesempatan untuk check up kesehatan gratis dan donor darah.

Ketika berceramah, Wali Kota

Mas’ud membahas tentang persaudaraan karena Allah. Seorang muslim di dalam mencintai atau membenci sesuatu harus karena Allah dan Rasul-Nya. ‘’Hal ini sesuai dengan sabda Rasululloh SAW. Barang siapa yang mencintai karena Allah, dan membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan menahan karena Allah, maka ia telah menyempurnakan iman,’’ pesan Mas’ud Yunus.

Dalam bersaudara karena Allah hendaknya orang yang dipilih sebagai teman atau saudara memiliki empat karakter. ‘’Hendaknya memilih teman yang berakal sehat, berakhlak mulia,

kariyadi/bhirawa

KH Mas’ud Yunus berceramah dihadapan ribuan jamaah. bertaqwa kepada Allah SWT, dan berpegang teguh pada syariat agama,’’ tambah Mas’ud Yunus.

Dengan bersaudara, Mas’ud Yunus juga mengatakan hendaknya tak membebani saudara dengan suatu yang memberatkan atau membuatnya tidak senang.

‘’Kita juga harus memenuhi hakhak ukhuwah kepadanya dengan memperkuat dan melanggengkan ikatannya. Dan mendoakan kebaikan baginya, anak-anaknya, dan orang-orang yang ada hubungan dengannya,’’ tegasnya.Q kar.adv

kariyadi/bhirawa

KH Mas’ud Yunus melakukan donor darah sebelum berceramah

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Dokter Baru Ogah Tugas di Pinggiran Lumajang, Bhirawa Tak selamanya lowongan kerja dan mengabdi untuk dokter banyak peminat.

Terbukti, selama dua bulan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lumajang membuka rekrutmen bagi tenaga dokter untuk mengabdikan diri dan kemampuannya memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan ternyata tak memperoleh respon seperti yang diharapkan. Dari 10 peluang rekrutmen yang dibuka kesempatannya, hanya 1 dokter saja yang berminat.

Usut punya usut ternyata sulitnya merekrut tenaga dokter ini ini karena dalam persyaratannya akan menempatkan dokter hasil rekrutmennya di wilayah pinggiran. ‘’Mungkin ini yang menjadi penyebab kami (Dinkes, red) sulit merekrut tenaga dokter baru,’’ kata dr Triworo S Nadjieb Kepala Dinkes Kabupaten Lumajang.

Meski demikian, Dinkes tidak patah arang untuk menggenapi program peningkatan layanan kesehatan hingga jauh ke wilayah pinggiran yang jauh dari akses ke rumah sakit. ‘’Sehingga, peluang melalui rekrutmen tersebut masih dibuka hingga batas waktu yang belum ditentukan,’’ lanjutnya penuh harap.

Diakui Triworo S Nadjieb, memang tidak mudah untuk merekrut tenaga dokter baru. Apalagi untuk ditugaskan di wilayah pinggiran. Pasalnya, saat ini tenaga dokter kebanyakan lebih memilih untuk bekerja di wilayah perkotaan. ‘’Artinya, saat ini banyak pilihan bagi dokter untuk mengabdikan dirinya,’’paparnya.Q yat

Beredar SMS Pengakuan Pemeriksaan Dana Taktis Kota Kediri, Bhirawa Pemkot Kediri saat ini diguncang isu pemeriksaan sejumlah Satker jajaran Pemkot Kediri Pemkot terkait dugaan tarikan dana taktis. Isu yang mencatut nama wali kota tersebut tersebar melalui pesan singkat SMS yang menyasar pada beberapa wartawan, Namun hingga saat ini pengirim SMS belum diketahui.

Dalam SMS yang dikirim dengan nomor +62 856070xxxxx berisikan jika telah diperiksa oleh jajran penegak hukum di Polda Jatim terkait tarikan 25 Juta per satker yang dilakukan oleh salah satu pejabat. Di situ juga ditulis, tarikan itu diduga untuk menutup kasus asuransi yang terjadi pada era Wali Kota Samsul Ashar yang telah ditangani kejaksaan.

Menanggapi hal itu, Sekertaris Daerah kota kediri Budwi Sunu yang namanya juga dicatut dalam SMS itu dalam

balasan SMS-nya ke wartawan, dirinya hanya menyampaikan surat panggilan, sedangkan terkait materinya dia mengaku tidak mengetahui. “Kalau materi pemeriksaan saya nggak tahu dan tidak pernah bilang kalau ini kasus ini jamanya pak dokter,“ ungkap Budwi dalam SMS-nya Rabu (25/03).

Lebih lanjut Sekda mengatakan, dirinya dimintai data kepala satker periode Januari/ April 2014, sekaligus menyampaikan surat panggilan dari Polda. Namun sebelumnya saat dikirim pesan melalui

SMS mengatakan jika isu penarikan persatker 12,5 persen itu adalah isu yang tidak benar. "Insya Allah isu itu tidak benar," begitu balasan SMS dari Sekota Budwi Sunu.

Diketahui kasus ini mencuat dipermukaan, pada bulan-bulan P-APBD 2014 berlangsung, dalam investigasi yang dilakukan, beberapa Satker kebingungan saat menjawab pertanyaan dari wartawan terkait tarikan 12,5 persen per Satker.

Di sisi lain Kabid Humas Polda Jatim AKBP Awi Setiono saat dikonfirmasi belum memberikan jawaban terkait pemeriksaan ini. diketahui, ada sekitar 38 Satker yang saat ini mulai diperiksa penyidik Polda Jatim terakit aliran dana taktis. Sementara hingga saat ini, pengirim SMS pengakuan pemeriksaan ini belum juga diketahui.Q van

Larangan Mengemis Mulai Diterapkan Nganjuk, Bhirawa Masyarakat yang memberi uang kepada pengemis harus bersiap mendapat sanksi baru. Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai Perda nomor 8 tahun 2013 tentang Ketertiban Umum akan memberikan sanksi 6 bulan kurungan dan denda Rp 50 juta bagi pengemis maupun pemberi uang kepada pengemis jalanan. "Memberi uang kepada pengemis merupakan pelanggaran ketertiban umum sesuai Perda 8 tahun 2013 pasal 47 dan pasal 68," tegas Suhariyono, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Pemkab Nganjuk.

Menurut Suhariyono, denda tinggi tersebut bertujuan untuk menciptakan tertib hukum dan tertib sosial di masyarakat.

Selama ini Pemkab Nganjuk merasa kewalahan mengatasi gelandangan dan pengemis yang berkeliaran. Sehingga Satpol PP mengaku pihaknya sering melakukan operasi penertiban gelandangan dan pengemis. Operasi tersebut menjaring hingga ratusan gelandangan dan pengemis. “Kami sering operasi, tetapi yang terjaring orangnya sama,” ujar Suhariyono.Q ris

SMS pengakuan pemeriksaan dana taktis Pemkot Kediri.

van/bhirawa

Jalan Provinsi Butuh Anggaran Besar

Oknum Perangkat Desa Jadi Otak Pencurian Hewan Probolinggo, Bhirawa Perangkat desa Sumber Wringin, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Mat Timbul (37), nekat menjadi otak pencurian hewan (curwan) bersama rekannya Sumad (34) yang juga berasal dari Desanya. Alasannya bias desanya aman dari tindak pencurian yang akhir-akhir ini arak terjadi.

Mat Timbul, sebagai penadah sekaligus tersangka ini mengaku kalau dirinya memang seorang perangkat Desa di Desanya.

Dirinya melakukan pencurian hewan ini agar di Desanya aman dari pelaku kejahatan lainnya. Karena belakangan ini marak terjadi tindak kejahatan.

Menurut Kapolres Probolinggo AKBP Riky Haznul, Rabu (25/3), pihaknya mengamankan dua orang ini atas dasar bukti-bukti yang ada. “Kami berhasil mengamankan barang bukti berupa satu ekor sapi yang telah dicuri oleh tersangka Sumad. Kedua tersangka terancam pasal 363 KUHP denganancaman 9 tahun pejara,” katanya.

Satu orang tersangka pencurian hewan (curwan) yakni Sumad dihadiahi timah panas di kakinya oleh petugas kepolisian Polres Probolinggo karena saat akan ditangkap petugas berusaha melarikandiri. “Kami masih terus melakukan pengembangan atas kasus ini, sementara dua pelaku sudah kami tahan di Mapolres Probolinggo,” katanya.Q wap

Kamis Wage 26 MARET 2015

sawawi/bhirawa

Kadis Pendidikan, DR Fathor Rakhman didampingi Kabid Dikmen, Agus HP serta Kasi SMA, Kasi SMK dan Kasi SMP, pada ada acara sosialisasi Pos UN 2015, kemarin.

Dipendik Gelar Sosialisasi Kasek Situbondo, Bhirawa Guna untuk mensukseskan pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun 2015, Dinas Pendidikan (Dipendik) Kabupaten Situbondo menggelar sosialisasi kepada seluruh Kepala Sekolah (kasek) se-Kabupaten Situbondo, pagi kemarin.

Acara sosialisasi yang dipusatkan di auditorium SMKN I Panji, dibuka langsung Kepala Dinas Pendidikan, DR Fathor Rakhman dengan didampingi Kabid Dikmen (Pendidikan Menengah) Agus Hadi Putranto beserta tiga Kepala Seksi yakni, SMA, SMK dan SMP. Dalam arahannya Fathor Rakhman mengatakan, UN tahun 2015 tidak sama dengan UN tahun 2014 silam. Diantara perbedaan itu, urai Fathor, pelaksanaan UN tidak melibatkan PTN dan bukan lagi kegiatan sakral bagi siswa.

“Ini sepertinya Menteri Pendidikan RI sekarang masih baru belajar menata pendidikan. Makanya, pelaksanaan UN tahun ini bukan merupakan indikator menentukan bagi lulus tidaknya siswa SMP/MTs/SMA/SMK,” urai mantan Kepala Disparbudpora Kabupaten Situbondo itu.

Menurut Fathor, agar pelaksanaan UN berjalan dengan lancar, pihaknya meminta seluruh komponen, mulai Sekolah, Kepala Sekolah, guru dan siswa untuk bahu membahu melakukan ekstra kerja keras, sesuai dengan 4 unsur penting tahapan UN seperti diatur pada PP nomor 32 tahun 2013.

“Dulu UN menjadi taruhan segalanya.

Sebaliknya, kini komptensinya diletakkan pada pundak sekolah, guru dan Kasek.

Termasuk diantaranya, kejujuran dalam memberikan nilai kepada para siswa, sehingga pemetaan mutu program sesuai dengan acuan bahan seleksi ke jenjang sekolah yang lebih tinggi,” ungkap mantan Staf Ahli Bupati itu.

Saat ini, lanjut Fathor, UN dikatagorikan sebagai bahan pembinaan dan sarana peningkatan mutu pendidikan, sehingga kini dituntut adanya pembenahan kualitas serta perbaikan hubungan komunikasi yang baik dengan berbagai elemen.

“Saya minta hubungan yang baik dengan pihak keamanan jangan langsung terpotong.

Misalnya saja, soal UN sekarang disimpan di Kantor Dipendik, tapi yang pegang kuncinya diserahkan ke polisi. Sehingga masih ada hubungan komunikasi yang baik, antara kedua belah pihak,” papar Fathor.

Di sisi lain, Kasi SMK Hari Subagio, menerangkan bahwa aplikasi nilai sekolah saat ini sudah ada dan siap untuk dientry.

Namun demikian, ujar Hari, gambaran aplikasi nilai saat ini sangat berbeda dengan tahun 2014 lalu. “Tiap operator sekolah tinggal mengentry data nilai saja, termasuk data nilai raport dan nilai sekolah. Saat mengentry data itu bisa juga dilakukan dengan hitungan manual, sesuai rujukan pada Pos UN tahun 2015,” pungkas Hary Subagio.

Q awi

Sampang, Bhirawa Pemeliharaan jalan Provinsi di Kabupaten Sampang kurang lebih totalnya 96,72 km. “Saat ini memang sangat membutuhkan anggaran besar untuk dilakukan mepeliharaan khsusunya jalan Provinsi yang berada di daerah utara, mulai jalur Sampang-Ketapang, Sampang-Omben dan jalur Pantura Banyuates-Sokobanah,” terang UPT PU Bina Marga Provinsi di Sampang Moh. Haris, Rabu (25/3).

Menurut Moh Haris, tahun 2015 ini pihaknya sudah mengajukan anggaran pada Gubernur untuk pemeliharaan jalan Provinsi jalur utara di Sampang kurang lebih Rp 60 miliar, namun tahun ini yang disetujui kurang lebih 18 miliar, dan saat ini masih proses tender pelaksana. Jika lancar dipastikan bulan depan sudah bisa dilakukan pelaksanaan.

“Rincian anggaran peme-

liharan jalan Provinsi di Sampang di antaranya untuk Sampang-Ketapang dan Sampang-Omben kurang lebih anggaran 11 milyar, sedangkan untuk wilayah pantura Ketapang-Sokobanah kurang lebih 7 miliar,” terangnya.

Masih dikatakan Moh Haris, selain terkait anggaran pemeliharan, yang terpenting juga pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi dengan aparat kepolisian dan Dishub Sampang selaku pihak yang memiliki kewenangan terkait penngunaan jalan, bisa melakukan sosialisasi terhadap kendaran yang melintas di jalan tersebut, misalnya dengan membuat beberapa spanduk imbauan bagi pengendara yang melintas, selain itu, mobil-mobil besar yang melintas terkait bobot stonasenya benar-benar diperketat saat masuk di jembatan timbang.Q lis

Penetapan Bacabup DPD PAN Dinilai Tak Prosedural Sumenep, Bhirawa Penetapan bakal calon bupati (bacabup) oleh DPD PAN Sumenep terhadap HM Sahnan dinilai tidak prosedural.

Pasalnya, sesuai mekanisme partai, penjaringan dilakukan oleh DPD. Pada proses penetapan HM Sahnan, rapat pleno hanya dihadiri oleh 10 pengurus harian DPD, seharusnya dihadiri oleh 50 persen plus satu dari 37 pengurus harian DPD PAN Sumenep sesuai SK (surat keputusan).

Ketua harian tim Pilkada DPW PAN Jawa Timur, Malik Effendi mengatakan, keputusan DPD PAN Sumenep yang memutuskan HM Sahnan sebagai bakal calon bupati (bacabup) Sumenep periode 2015-2020 yang akan diusung PAN itu salah prosedur. Karena hanya dihadiri 10 pengurus harian dan pengurus DPC, padahal pengurus DPC itu tidak mempunyai hak suara dalam penentuan bacabup.

"Keputusan DPD PAN Sumenep atas Sahnan sebagai bacabup itu tidak prosedural. Seharusnya penentuan nama bacalon itu dilakukan DPD melalui rapat pleno pengurus harian, bukan DPC PAN," kata Malik Effendi, di Sumenep, Rabu (25/3).

Wakil ketua DPW PAN Jatim itu menerangkan, dalam proses penjaringan yang dilakukan DPD itu yang bersangkutan (kandidat) diundang untuk menyampaikan visi misi dan kometmen, kemudian pengurus DPD melakukan rapat pleno internal dengan menetapkan minimal dua nama.

Kemudian nama-nama yang terjaring itu diajukan ke DPW Jatim, kemudian PDW mengajukan satu nama ke DPP. "DPP tidak akan mengotak-atik usulan DPW itu karena kewenangannya memang berada di DPW. Jadi DPP hanya menerima hasil keputusan DPW," jelasnya.

Politisi PAN yang juga ketua Fraksi PAN DPRD Jatim itu menegaskan, sebelum menetapkan bacalon bupati, seharusnya DPD PAN Sumenep melakukan komunikasi politik dengan parpol lain karena PAN belum memiliki 20 persen kursi di DPRD atau hanya memiliki 7 kursi di Legislatif untuk mengusung calon sendiri. Q sul

Kapolres Pertama yang Berani Tembus ‘Gang Sadar’ ‘Gang Sadar’, mungkin yang terbayang dalam benak dan fikiran kita, ketika mendengan kata itu adalah sebuah lorong atau wilayah yang ditempati serta dihuni oleh warga yang sadar akan ajaran agama, hukum dan lain-lain.

Akan tetapi, sebutan ‘Gang Sadar’ yang sebenarnya adalah Jl. Truno Joyo di Kelurahan Kingking, Kecamatan Kota Tuban itu berbeda dengan nama yang diharapkan. Dimungkinkan diberi nama atau sebutan oleh para pendahulu ?tersebut dengan harapan warga yang berada disana segera sadar atau insaf akan perbuatannya.

"Memang tidak semuanya warga di sana seperti yang dikatakan masyarakat, yakni sebagai pusat transaksi Narkoba? di Tuban, akan tetapi selama ini baru Kapolres ini (AKBP Guruh Arif

Darmawan) yang berani masuk dan mendirikan pokso pantau di sini,” kata warga yang minta namanya dirahasiakan karana faktor keamanan.

Selama Bhirawa bertugas di Kabupaten Tuban yang saat ini dikenal sebutan ‘Tuban Bumi Wali’, atau sekitar 11 tahun, setiap kali mau menggali informasi dan masuk pada wilayah tersebut, mata dan pandangan masyarakat di lokasi tersebut, ketika ada orang asing (bukan warga situ.red), padangan mereka sangat tidak bersahabat.

"Intel kepolisian saja kesulitan,

apalagi wartawan, wong isu yang berkembang, ada orang kuat yang menjadi Bekking di lokasi ini dan hanya orang-orang yang sudah putus urat atau rasa takutnya yang berani masuk sini," tambah warga yang mengaku sudah lebih dari 25 tahun menjadi warga di gang sadar.

Kapolres Tuban, ?AKBP Guruh Arif Darmawan yang baru menjabat beberapa bulan di Bumi Wali ini dinilai sangat berani dan mempunyai komitmen memberantas Narkoba. Pendirian Posko Satgas Anti Narkoba dan yang dijaga selama 24 jam penuh dari petugas gabungan (Polri, TNI, Satpol PP, Linmmas) serta elemen masyarakat lain di lokasi tersebut, diharapkan peredaran Narkoba serta obat-obatan terlarang di lokasi tersebut dapat terkurangi.

"Seluruh masyarakat berpartisipasi dalam rangka untuk memberantas peredaran Narkoba.

Makanya kita mendirikan pos di sini," kata AKBP Guruh Arif Darmawan, Kapolres Tuban saat berada di Posko Satgas Anti Narkoba saat dikonfirmasi Bhirawa akan keberanianya.

Lebih lanjut diterangkan, Posko Satgas Anti Narkoba yang setiap harinya dijaga 12 personil gabungan dan pos ini akan terus ada sampai peredaran Narkoba dan obat-obatan terlarang dilokasi tersebut bersih. "Tidak menutup kemungkinan, kita akan menambah Pos, untuk mempersempit gerak para bandar, pengedar dan penguna narkoba, Bumi Wali ini harus Zero Narkoba, Zero Miras dan Zero Pil Koplo," tambah mantan Kapolres Donggala ini.

AKBP Guruh Arif Darmawan, Kapolres Tuban.

Untuk diketahui, semenjak bertugas awal januari 2015, sampai bulan ini sudah ada 16 orang pengedar yang ditangkap.

Kapolres kelahiran Tulungagung

khoirul huda/bhirawa

Jatim tidak akan memberikan kompromi serta akan mempersempit gerak serta peredaran narkoba di Bumi Wali Tuban, khususnya di Gg.Sadar.Q hud

JAWA TIMUR

Kamis Wage 26 MARET 2015

KILAS JATIM

ER Tolak Dicalonkan Menjadi Cabup Malang Batu, Bhirawa Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko (ER), secara tegas menyatakan dirinya tidak bersedia untuk dicalonkan sebagai calon bupati (cabup) dalam bursa pemilihan kepala daerah Kabupaten Malang mendatang. Meskipun saat ini ER menjabat sebagai Ketua di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Malang, tapi ia lebih memilih untuk menjaring cabup dan cawabup dari kader di tingkat PAC (Pengurus Anak Cabang-red) maupun ranting.

“Untuk menjadi figur cabup maupun cawabup, kita tidak hanya melihat dari sisi popularitas maupun kemampuan secara ekonomi. Karena kita mencari sosok yang memiliki jiwa kepemimpinan dan memiliki kesiapan untuk memimpin Kabupaten Malang,” ujar Eddy Rumpoko saat ditemui di Balai Kota Batu, Rabu (25/3).

Sebagai ketua DPC, dalam waktu dekat dirinya akan melakukan penjaringan kader di tingkat PAC dan ranting. Jadi tak hanya kader di tingkat DPC saja yang bisa mengajukan dirinya sebagai calon kepala daerah. Hal ini akan diawali ER dengan penjarengan kader untuk dijadikan bakal calon wakil bupati (Bacawabup). Baru kemudian ditentukan Bakal Calon Bupati.Q nas

7

Ponpes Daarul Ukhuwah Diduga Jaringan ISIS Kab Malang, Bhirawa Informasi masyarakat kepada Polres Malang terkait adanya dugaaan keterlibatan santri Pondok Pesantren (Ponpes) Daarul Ukhuwah yang berada di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, yang diduga masuk jaringan Islam radikal atau Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), akhirnya belum bisa dibuktikan.

Sehingga anggota Polisi dari Polres Malang belum melakukan penangkapan terhadap santri ponpes tersebut.

Meski Abdul Hakim Munabari (35) warga Jalan Ade Irma Suryani, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang, pada Kamis (25/3) kemarin, pukul 10.30 WIB ditangkap oleh Anggota Densus 88 dari Polda Jawa Timur (Jatim), diduga ada kaitannya dengan Ponpes Daarul Ukhuwah. Namun hal itu masih belum bisa dibuktikan, karena Abdul Hakim Munabari terduga jaringan ISIS kini dibawa ke Mapolda Jatim guna kepentingan

pemeriksaan.

Selain Abdul Hakim Munabari yang ditangkap Anggota Densus 88, pasukan anti teroris itu juga menangkap Udin warga Jalan Embong Arab, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang, yang juga diduga ikut dalam jaringan Islam radilkal tersebut.

“Warga menduga jika Abdul Hakim Munabari masih ada kaitannya dengan Ponpes Daarul Ukhuwah yang berada di wilayah Desa Asrikaton, Keca-

matan Pakis. Sebab, informasi yang kita dapat dari warga Desa Asrikaton, bahwa Hakim nama panggilan terduga jaringan ISIS itu, sering datang ke ponpes,” kata salah satu Anggota Polres Malang yang tak mau disebutkan namanya, Kamis (25/3), kepada Bhirawa.

Untuk mengungkap apakah Ponpes Daarul Ukhuwah ada hubungannya dengan Hakim, lanjut dia, tentunya harus menunggu hasil pemeriksaan tim penyidik Densus 88 Polda Jatim. Karena Hakim sudah dibawah Anggota Densus 88 ke Mapolda Jatim, bersama terduga jaringan ISIS yang lainnya, yang juga sama-sama asal Kelurahan Kasin yakni Udin.

Menurut dia, informasi sebelumnya yang disampaikan warga Desa Asrikaton pada Polisi, jika santri di ponpes tersebut sering ada kegiatan seperti latihan beladiri silat,

serta jurit malam atau melakukan kegiatan di malam hari, dan tidak jarang juga kegiatan jurit malam dilakukan di pemakamam umum desa setempat. Dengan informasi tersebut, maka tim dari satuan intel melakukan pengawasan dan pemantaun.

“Namun dari sekian hari kita lakukan pemantauan di lingkungan Ponpes Daarul Ukhuwah, tidak ada yang menujukkan kegiatan apa yang pernah disampaikan oleh warga setempat. Meski pihak Kepolisian belum bisa membuktikan keterlibatan diantaranya pengasuh ponpes maupun santrinya, Polisi tetap melakukan pemantauan,” ujarnya.

Anggota Polres Malang itu saat ditanya Bhirawa, apa benar pelatih silat di Ponpes Daarul Ukhuwah diperiksa anggota Brimob Ampeldento, Desa Ampeldento, Kecamatan

Pakis Kabupaten Malang? Dia menegaskan, jika dirinya belum mengetahui informasi tersebut.

Sementara itu, salah satu warga Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang Marno membenarkan, jika di Ponpes Daarul Ukhuwah sering dilakukan kegiatan latihan beladiri silat yang dilakukan oleh beberapa santri. Namun latihan silat tersebut dianggap wajar oleh warga.

“Tapi kami mencurigai terkait dengan adanya kegiatan jurit malam. Sehingga warga bertanya-tanya, masak ada kegiatan di ponpes yang mengajarkan jurit malam seperti latihannya TNI. Akhirnya kami mencurigai bahwa kegiatan tersebut ada hubungannya dengan jaringan ISIS atau teroris,” paparnya.Q cyn

Kemenag Prioritaskan Warga Belum Berhaji Jember, Bhirawa Kementrian Agama Kabupaten Jember akan prioritaskan warga yang belum berhaji. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah, terkait pemberangkataan Jamaah Calon Haji (JCH) Tahun 2015.

Kebijakan itu dilansir, karena besarnya minat warga Jember yang ingin menunaikan ibadah haji ke tanah suci.

Kepala Seksi Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, Misbahul Munir mengatakan, pada pelaksanaan pemberangkatan haji tahun ini, ada kebijakan yang menyatakan, apabila ada JCH yang masuk porsi, namun yang bersangkutan sudah pernah melaksanakan ibadah haji, maka JCH tadi tidak dibenarkan menunaikan ibadah haji lagi.

"Ini adalah kebijakan yang diambil dengan maksud untuk memberikan kesempatan yang lebih luas, bagi masyarakat yang belum pernah menunaikan ibadah haji, agar dapat melaksanakan Rukun Islam kelima itu secepatnya," ujarnya.

Seperti diketahui, untuk saat ini, kuota haji untuk Kabupaten Jember, telah penuh hingga Tahun 2032. Meski demikian, terkait kebijakan pemberangkatan haji tahun ini, diakui masih banyak terjadi kendala di lapangan. "Salah satunya, adalah kesalahaan dalam memasukkan data diri JCH, saat merlakukan pendaftaraan. Pada saat mendaftar di bank, ada beberapa JCH yang salah dalam mengisi biodatanya, sehingga data yang terekam menyatakan mereka sudah pernah berhaji, namun pada kenyataanya belum pernah," terangnya.Q efi

Bumi Wali Belum Bersih dari Prostitusi Tuban, Bhirawa Meski seluruh tempat lokaliasai di Bumi Wali Tuban sudah ditutup selama pemerintahan H. Fathul Huda & H.Ir. Noor Nahar Hussain, M.Si, akan tetapi praktik prostitisi masih banyak didapati.

Seperti halnaya kemarin malam (25/3), petugas kepolisian dapat mengamankan 11 pekerja seks komersial (PSK) dalam razia cipta kondisi (cipkon).

Razia Cipkon yang dialkukan oleh anggota Sat Sabhara Polres Tuban dikawasan kawasan bekas lokalisasi Ngomben, Desa Sukolilo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban tersebut karena banyak-nya pengaduan dan keluahan dari masyarakat sekitar akan praktik maksiat liar mereka. "Meski ada yang kabur karena tahu kebaradaan kita, kami tetep berhasil mengamankan 11 orang PSK," terang AKP Yani Susilo, Kasat Sabhara Polres Tuban.

Dalam razia serta pengerebekan di bekas lokalisasi tersebut, sebelumnya puluhan anggota dari Sabhara Polres Tuban menyamar sebagai pelangan untuk memastikan jika tempat itu masih beroperasi. Anggota yang masih mudamuda tersebut langsung di sambut oleh para WTS yang sudah banyak berjajar di depan-depan warung. Q hud

bas/bhirawa

Bupati Bojonegoro Suyoto saat memberi pemaparan dalam rangka sarasehan pendidikan di pendopo Bojonegoro.

EMCL Dukung Program Pengembangan Pendidikan

supriyanto/bhirawa

Wali Kota, Wawali dan TP PKK Kota Batu saat pencanangan HKG PKK KB Kes Tahun 2015.

Diberi Insentif, Kader PKK Diharapkan Bantu Kelola Sampah Kota Batu, Bhirawa Untuk menunjang operasional kegiatan Tim Penggerak PKK di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa, Walikota Batu Eddy Rumpoko menjanjikan akan memberikan insentif dan anggaran operasional. Pemberian bantuan ini karena kader PKK memiliki andil besar dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga dan lingkungannya.

Sebagai konsekuensinya, kader PKK diminta untuk membantu Pemkot Batu dalam mengelola sampah, khususnya sampah rumah tangga. Sehingga volume sampah yang masuk ke TPA bisa ditekan. Hal ini disampaikan Walikota Batu saat pencanangan Hari Kesatuan Gerak PKK KB Kes Kota Batu tahun 2015 di Balaikota Batu, Rabu (25/3).

Dijelaskan, pesatnya perkembangan kota wisata Batu berdampak pada meningkatnya volume sampah. Dalam satu hari, volume sampah mencapai 70 ton perhari dan meningkat drastis pada libur hingga 90 ton.

Jika kader PKK membantu mengendalikan dan mengelola sampah rumah tangga, maka diharapkan volume sampah akan berkurang.

"Mayoritas sampah di kota Batu berasal dari sampah rumah tangga. Kalau bisa ditekan, maka akan mengurangi volume sampah secara signifikan," tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan, pemerintah memberikan apresiasi yang tinggi kepada kaderkader PKK karena peran serta aktifnya dalam membantu mewujudkan kesejahteraan ke-

luarga dan masyarakat. Tanpa peran mereka, maka pemerintah akan mengalami kendala dalam mengimplementasikan program-programnya di tingkat desa/kelurahan.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Batu, Ny Dewanti Ruparin Diah Rumpoko, mengatakan berbagai upaya telah ditempuh untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga.

Diantaranya yaitu Pendidikan Non Formal Perempuan (PNFP) bagi ibu-ibu muda di 10 desa dengan peserta sebanyak 300 ibu. "Mereka diberikan bekal ketrampilan dengan harapan bisa membantu pendapatan keluarga melalui kegiatan produktif," tuturnya.

Selain itu juga mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan dan Anak (P2T PPA), serta berbagai pelayanan kesehatan di desa untuk Ibu hamil, Balita dan Ibu menyusui. "Kesehatan ibu hamil, balita dan ibu menyusui sangatlah penting untuk melahirkan anak-anak yang sehat dan berkualitas," terang Dewanti.

Tak hanya itu, PKK bekerja sama dengan RS Baptis juga membuka pelayanan paliatif.

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian PKK kepada penderita penyakit kronis yang secara medis sulit disembuhkan. "Mereka diberi pelayanan dan pendampingan agar kehidupannya lebih baik," tegas Dewanti.

Ke depan diharapkan pemerintah bisa memberikan peran lebih besar lagi kepada kader-kader PKK dalam pembangunan di daerah.Q sup

Bojonegoro, Bhirawa Anak perusahaan Exxon Mobil yakni Exxon Mobil Cepu Limited (EMCL) di Bojonegoro memberikan dana hibah sebesar $ 1,9 Miliar untuk mendukung program pengembangan pendidikan di Bojonegoro dan Tuban, yang dekat lokasi Banyu Urip Project. Pemberian dana hibah tersebut di laksanakan di kantor Pendopo Pemkab Bojonegoro, Rabu (25/3) yang di hadiri langsung oleh Presiden Exxon Mobil Cepu Limited, Jon M. Gibbs dan Bupati Bojonegoro, Suyoto.

Sehubungan dengan dilaksanakannya Sarasehan Pendidikan dengan tema “Mendukung Visi Bojonegoro Sebagai Lumbung Pangan dan Energi Melalui Pendidikan” oleh ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) bekerja sama dengan Yayasan Putera Sampoerna dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dan Tuban.

Presiden ExxonMobil Cepu Limited, Jon M. Gibbs dalam sambuatnnya mengatakan, anggaran hibah ini diberikan karena pembangunan proyek minyak dan gas Banyu Urip hampir selesai. Sebab selama ini proyek yang sudah berlansung telah memberikan manfaat yang signifikan dan abadi ke Indonesia dan masyarakat setempat, termasuk lebih dari $ 3 miliar dalam investasi dan kontrak lebih dari 460 perusahaan Indonesia. “Selama hidup proyek, Banyu Urip diharapkan dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi pemerintah Indonesia dan manfaat bagi masyarakat setempat,” jelasnya.

Selain itu, anggaran hibah dari Exxon Mobil Corporation ini akan membantu enam sekolah di Bojonegoro dan Tuban kabupaten untuk melakukan Program Pengembangan Sekolah PuteraSampoerna Foundation. “Fokus dari program ini adalah untuk meningkatkan pelatihan guru, manajemen sekolah dan pemerintahan, pengembangan kurikulum dan pelatihan mahasiswa,” ujarnya.

Bahkan dengan pengembangan sekolah tersebut, nantinya ada sekitar 240 SMA dan guru SMP akan mendapatkan keuntungan dari program ini. Program ini juga melibatkan partisipasi aktif dari lembaga pendidikan lokal dan masyarakat di sekitar sekolah. “Kami bangga bisa bekerja sama dengan Yayasan Putera Sampoerna pada program penting ini. Selain itu, Blok Cepu Mitra berharap untuk program tambahan untuk mendukung pembangunan ekonomi local,” tandasnya.

Ditambahkan, untuk Proyek Banyu Urip, yang terdiri dari mitra Blok Cepu, PT. Pertamina EP Cepu dan Kerjasama Badan Blok Cepu, telah berinvestasi dalam pengembangan tenaga kerja, pengembangan pemasok, dan program pengembangan masyarakat strategis untuk lebih dari 70.000 anggota masyarakat di Bojonegoro, Tuban dan Blora kabupaten.

“Tiga area fokus untuk investasi masyarakat strategis dengan ExxonMobil Cepu Limited adalah pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi. Exxon Mobil Cepu Limited sebelumnya dikenal sebagai Mobil Cepu Ltd,” imbuhnya.Q bas

Diguyur Hujan Semalam, Kota dan Kabupaten Madiun Banjir Hujan deras yang mengguyur Madiun dan sekitarnya sepanjang hari Selasa (24/3) petang hingga Rabu (25/3) dinihari, membuat sejumlah kelurahan di Kota Madiun dan desa di Kabupaten Madiun, tergenang banjir. Bahkan banjir kali ini, tergolong paling parah sepanjang 9 tahun terakhir setelah tahun 2007 lalu.

Pantauan Bhirawa, sejak Rabu pukul 04.00 WIB, banjir yang terjadi di wilayah Kota Madiun, menerjang Kelurahan Rejomulyo, Pilangbango dan Kelun, Kecamatan Kartoharjo. Akibatnya, jalan alternatif dari atau menuju Kota-Kabupaten Madiun sepanjang dua kilometer, tidak dapat dilalui roda empat maupun roda dua. Akibat lain, sejumlah aktivitas sekolah hingga sarana kesehatan terpaksa diliburkan.

"Sekitar pukul 03.00 WIB, saya mendengar tiang listrik dipukul berkali-kali sebagai tanda adanya banjir. Dan benar saja, ketika saya bangun dan keluar rumah, banjir sudah menggenang hingga

mendekati teras rumah," terang salah warga Perumnas Rejomulyo Kota Madiun, Suntoro, kepada wartawan, Rabu (25/3).

Menurutnya lagi, selama ini daerahnya memang menjadi langganan banjir. Namun banjir yang paling parah, terjadi tahun 2007 dan kali ini. Karena itu, setiap terjadi hujan deras yang cukup lama, warga selalu berjaga-jaga dengan menaikan barang-barang berharga ke atas. "Banjir kali ini terparah kedua setelah banjir tahun 2007 lalu. Karena pada tahun sebelumnya, banjir hanya terjadi sebentar atau terjadi dalam hitungan jam, setelah itu surut," tambah Suntoro.

Warga Perumnas Rejomulyo lainnya, Marsono, mengatakan, banjir yang menggenangi jalan, hingga pukul 06.00 WIB ketinggian air masih mencapai setinggi pinggang orang dewasa. Namun setelah pukul 07.30 WIB hari Kamis, sudah mulai surut. "Kami hanya bisa pasrah kalau terjadi banjir seperti ini. Kita bisanya cuma menyelamatkan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi agar tidak kena air," kata Marsono, kepada wartawan.

Wali Kota Madiun Bambang Irianto, SH. MM dan Sekda Kota Madiun Drs. Maidi, SH. MM. M.Pd sempat melakukan pemantauan banjir sekitar pukul 05.00 WIB di Kelurahan Rejomulyo.

Atas kejadian ini mereka meminta BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan segenap potensi yang lain agar segera tanggap dan bertindak cepat.

"Sudah saya perintahkan kepada segenap jajaran untuk mela-

kukan pemantauan dengan serius. Jika ada warga yang rumahnya mulai terendam, agar segera diungsikan," kata Walikota Madiun, Bambang Irianto, kepada wartawan.

Sementara itu di wilayah Kabupaten Madiun, banjir melanda Desa Tempursari dan Mojorayung Kecamatan Wungu dan Desa Sumberjo serta Desa Banjarsari Kecamatan Madiun. Kepala BPBD Kabupaten Madiun, Edi Harianto, SH, M.Si mengatakan, banjir yang melanda empat desa tersebut, terjadi sejak pukul 00.01 WIB sampai pukul 07.00 WIB, Rabu (25/3).

Banjir segera teratasi, karena kali Madiun tidak penuh sehingga air hujan atau air banjir segera bisa masuk ke kali Madiun. Sehingga banjir Rabu dini (25/3) di Kab. Madiun hanya sebentar saja.

Kecuali kalau kali Madiun penuh, biasanya banjir agak lama.

"Yang jelas, waktu kita cek, air

sudarno/bhirawa

Suasana banjir di Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, Rabu pagi (25/3), tampak seorang warga bersama anaknya diungsikan menggunakan perahu bood oleh petugas. masih menggenangi Dusun Glonggong Desa Tempursari Kecamatan Wungu dan Desa Sumberejo Kecamatan Madiun. Namun meski dilanda banjir, sejauh ini belum

ada laporan adanya kerusakan rumah warga maupun sarana umum," terang Kepala BPBD Kabupaten Madiun, Edi Harianto, kepada wartawan, Rabu (25/3).Q dar

EKONOMI - BISNIS

8

Kamis Wage, 26 MARET 2015

Industri Kayu Lumajang Jelajahi Tiga Benua Produksi industri perkayuan di Lumajang, 80 persennya untuk kebutuhan ekspor ke berbagai Negara di Benua Asia, Australia dan Amerika. “Produk industri kayu Lumajang diantaranya telah diekspor ke Negara China, Korea, Australia hingga ke Amerika Serikat,’’kata Ir Imam Surjadi Kepala Dishut. Jumlah ekspor ini setiap tahunnya terus meningkat, menyesuaikan permintaan.

Produksi industri perkayuan di Lumajang, 80 persennya untuk kebutuhan ekspor ke berbagai Negara di Benua Asia, Australia dan Amerika.

Lebih lanjut Imam Suryadi menjelaskan industri perkayuan di Kabupaten Lumajang merupakan sektor yang dinilai mampu bersaing dalam MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN).” Kaitannya dengan MEA, industri perkayuan tidak terpengaruh bahkan untuk industri

sekundernya terus berkembang dan menggeliat,” paparnya.

Apalagi Dishut Kabupaten Lumajang mendukung pertumbuhan industri sekunder perkayuan ini sepenuhnya. Industri sekunder ini, diantaranya yang memproduksi barecore atau lapisan plywood dan

blackboard yang merupakan industri ikutan dari papan partikel.

Imam mengungkapkan bahan dasar industri plywood yang merupakan industri sekunder itu banyak tumbuh berkembang di Kabupaten Lumajang. Mereka banyak menyuplai bahan baku untuk industri plywood besar dimana di Lumajang sudah beroperasional sekitar 10 perusahaan. ‘’Industri ini, membutuhkan bahan baku yang tidak sedikit pertahunnya,’’tambahnya.

Sesuai data yang ada, seluruh industri perkayuan di Kabupaten Lumajang membutuhkan bahan baku

mencapai 1 juta meter kubik pertahunnya untuk proses produksinya. Dari bahan baku 1 juta meter kubik itu, 500 ribu meter kubik bahan baku kayu diantaranya diolah dalam hingga bentuk setengah jadi dan dikirim untuk memasok industri kayu sampai ke Jawa Tengah. ‘’Hal ini dilakukan, karena tidak tertampung di industri lokal,” terangnya. Kebutuhan bahan baku kayunya, menurut Imam kebanyakan didominasi jenis Albasia atau Sengon. Meski, ada jenis lain yang juga diproduksi. Yakni, kayu karet yang dibeli dari hasil kerjasama antara perusahaan dengan PTPN. Q yat

HPP Gabah Belum Menguntungkan Petani

Kurs JUAL

BELI

USD

13,303.00

13,171.00

SGD

9,560.87

9,465.33

EUR

14,006.73

13,865.11

JPY

10,975.17

10,861.78

GBP

19,643.21

19,443.03

Sumber: Bank Indonesia (16 MARET 2015)

RAGAM EKBIS

Tekan Kerugian, Pengusaha Tas dan Koper Naikkan Harga Surabaya, Bhirawa Industri tas dan koper atau yang di sebut Intako Jatim saat ini tengah bergulat agar selamat dari kebangkrutan, lantaran perbedaan nilai kurs dolar yang lebih dominan dibandingkan dengan rupiah. Pengusaha tas dan koper sangat terbebani dengan masih kuatnya nilai mata uang Amerika tersebut. Sehingga pengusaha terpaksa harus menaikkan harga, guna mencegah terjadinya PHK terhadap karyawan.

Menurut Syihabuddin, ketua Intako Jatim berharap posisi nilai tukar rupiah dapat segera menguat atas dolar Amerika. Karena dengan terjadinya penguatan rupiah, maka industri koper dan tas dapat segera bangkit dari keadaan mati suri.

“Saat ini industri tas dan koper seperti mati suri. Karena dari segi omzet penjualan relatif stabil dan belum adanya peningkatan yang cukup signifikan. Tetapi harapan masih tetap ada, ketika rupiah menguat, maka industri tas dan koper dapat segera bangkit,” jelasnya dengan optimis di Surabaya, (25/3) kemarin.

Dengan melemahnya rupiah, berpengaruh terhadap kenaikan bahan baku 5-10%. Maka setelah kenaikan bahan baku, maka akan berdampak terhadap harga penjualan yang mencapai 5%. “ Dengan kenaikan harga sebesar 5%, tentu sangat berat di konsumen. Terutama konsumen yang telah lama terlibat dalam bisnis jual belis tas dan koper,” ujar pria berusia berkacamata tersebut.

Di tahun 2015 ini, pengusaha akan menggenjot penjualan dengan memberikan kualitas kulit asli. Pemakaian kulit asli lokal bertujuan untuk menekan biaya impor yang semakin membengkak. “ Mengurangi ketergantungan adalah salah satu cara yang akan kami tempuh, dengan mengambil produksi kulit asli lokal. Sehingga dapat menekan biaya produksi yang selama ini mulai membengkak,” terangnya.

Untuk produksi tas kulit, hampir seluruhnya menggunakan bahan baku dari lokal, 1-2% menggunakan bahan baku impor terutama untuk jenis aksesoris. Q wil

Dewan Nilai Bulog Tak Maksimal Jombang, Bhirawa Pemerintah telah resmi mengumumkan kenaikan harga pokok penjualan (HPP) gabah petani menjadi Rp 3700 untuk gabah kering sawah. Namun harga ini belum bisa dinikmati petani, pasalnya harga dilapangan masih jauh dibawah HPP. DPRD Jombang menilai peran Bulog tidak maksimal karena tidak bisa mengendalikan harga.

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Aisyah Laili Agustin mengatakan bahwa HPP yang dikeluarkan pemerintah belum menguntungkan petani. Dengan harga itu dikatakannya yang mendapat keuntungan adalah tengkulak atau pedagangnya.

“Saya kira untuk nilai jual dari HPP itu kurang, harga itu kalah dengan pasar yang bergerak secara cepat. Harga gabah terlalu kecil dan beras terlalu tinggi.” Itu yang untung bukan petaninya akan tetapi tengkulaknya.

Seharusnya petani bisa menikmati hasil pertaniannya tidak hanya dinikmati pedagang. Karena itu harus ada jalan keluar, agar petani bisa untung,” terangnya usai melakukan reses dengan petani di Pojok Kulon Kesamben, Rabu (25/2).

Untuk melindungi petani, politisi PKB ini mengatakan pemerintah daerah harus membuat regulasi yang

melindungi petani. Salah satunya adalah dengan pembiayaan lembaga tunda jual ditingkat kelompok tani di desa.

“Kita akan usulkan dan gagas peraturan daerah untuk melindungi petani yakni seperti yang sudah diusulkan Gapoktan tadi yaitu perda Tunda Jual. Artinya dimasing masing desa harus apakah itu melalui BUMDes memiliki kewenangan melakukan pembiyaan untuk menunda hasil panen petani saat panen raya sehingga harga tidak jatuh, ”ujarnya seperti perda perlindungan petani yang segera digedok awal April mendatang.

Terkait peran bulog, Politisi PKB ini mengatakan Badan Usaha Milik Pemerintah perannya belum maksimal, dan sangat kurang dalam menjalankan HPP ini untuk menyerap hasil pertanian yang bisa menguntungkan petani.” Perannya sangat kurang, Bulog belum bisa menjalankan fungsinya. Butuh ada reforma-

ramadlan/bhirawa

Anggota Komisi B DPRD Jatim saat meninjau gabah hasil panen petani di Pojok kulon Kesamben. harga gabah petani masih jauh dari HPP yang ditetapkan pemerintah.

si Bulog, sehingga petani bisa untung, kita harus dorong itu,”pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Gabungan Kelompok Tani Pojok Kesamben Jombang, Hu di mengatakan harga gabah belum sesuai dengan harapan petani. Meskipun HPP telah dinaikkan akan tetapi hal itu tidak berlaku

dilapangan.” Petani tidak bisa mengakses langsung ke Bulog, karena kendala birokrasi dan per modalan, ”ujarnya mengatakan.

Dengan terpaksa, lanjut Hudi petani menjual hasil panen mereka ke tengkulak dibawah harga HPP yang telah ditetapkan pemerintah.

Petani terpaksa menjual

3 Ribu Peserta Serbu 2.186 Lowongan Kerja Surabaya, Bhirawa Job Fair perdana 2015 yang digelar Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya hingga hari terakhir Rabu (25/3) ini telah diminati 3 ribu para pencari kerja dari 2.186 lowongan kerja

yang disediakan oleh 40 perusahaan selama dua hari sejak Selasa (24/3). “Untuk hari selasa kemarin para peserta pencari kerja ini mencapai 2.133 orang dan untuk hari terakhir sampai kami tutup mencapai seribu or-

trie diana/bhirawa

Kasie Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, Zaenal Arifin saat memberikan informasi kepada para peserta terkait pelatihan.

ang lebih, jadi jumlah peserta pencari kerja ini sekitar 3 ribu orang lebih yang diperuntukkan bagi semua wilayah yang ingin mencari kerja,” ungkap Kasie Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, Yuni Cahyawati. Ia menambahkan, jumlah peserta yang mencapai sekitar 3 ribu orang pencari kerja ini membuktikan bahwa kegiatan job fair ini sudah sangat bagus serta publikasinya juga turut sukses.

Sementara 40 perusahaan yang telah menyediakan lowongan kerja terdiri dari sektor perhotelan 6 perusahaan, sektor industri 16 perusahaan, sektor jasa 4 perusahaan, sektor keuangan 5 perusahaan, sektor perdagangan 6 perusahaan, sektor transportasi 1 perusahaan. Q riq

Terkendala Bank

Proyek PG Glenmore Berjalan 20 Persen Banyuwangi, Bhirawa Mega proyek Pabrik Gula Glenmore senilai Rp 1,5 triliun yang dibangun oleh konsorsium PTNP XII dan XI baru berjalan 20 persen terhitung sejak grounbreaking proyek pada Desember 2012.

Sekretaris Perusahaan PTPN XII, Herry Purwanto, mengatakan asumsi progres proyek berdasarkan analisa konsultan pengawas, konsorsium PT Indah Karya dan PT Pasadena. Menurutnya, molornya pencairan dana pinjaman dari sindikasi perbankan menjadi penghambat pengerjaan proyek PG Glenmore. “Pinjaman per-

KEHILANGAN SITUBONDO

BOJONEGORO

HILANG STNK nopol P 2147 EN, a/n Umar, Ds. Landangan rw 02/01, Kec. Kapongan, Situbondo No. 599/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK nopol S 5336 BS, a/n Moh Khoironi, Ds Woro Kec Kepohbaru Bjn No. 612/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 4484 CR, a/n Supriyadi, Ds Sidodadi Kec Sukosewu Bjn No. 613/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 5217 CQ, a/n Supadi, Ds Ngulanan Kec Dander Bjn No. 614/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 2911 AA, a/n Slamet Prastyo, Ds Biji Kec Margomulyo Bjn No. 615/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 5528 BG, a/n Moch Ikhsan, Ds Banjarsari Kec Trucuk Bjn No. 616/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 5536 DW, a/n M Jamal, Ds Sumuragung Kec Dander Bjn No. 617/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 2633 AY, a/n M Musyam, Ds Ngablak Kec Dander Bjn No. 618/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 4127 BH, a/n Kartijo, Ds Sembung Kec Kapas Bjn No. 619/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 6974 AA, a/n Adi Rihanto, Ds Katur 13/4 Kec Gayam Bjn No. 620/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 2950 AZ, a/n Sarbin, Ds Katur 13/ 4 Kec Gayam Bjn No. 621/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 6097 DU, a/n Iriyono, Ds Kesongo Kec Kedungadem Bjn No. 622/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 3782 DW, a/n Abdul Helmi M, Ds Ngrandu Kec Kedungadem Bjn No. 623/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 6825 DN, a/n M Anshori, Ds Padang Kec Trucuk Bjn No. 624/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 3706 DT, a/n M Heri Santoso, Ds Kunci Kec Dander Bjn No. 625/IMB/BI-II/2015

TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2008, Hitam Silver, AG2641SY, a/n. Khoirul Nasikin, Ds. Karangsari, Rejotangan-T.Agung No. 600/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2009, Hitam Merah, AG3237TK, a/n. Binti Muzayanah, Ds. Sanggrahan, Boyolangu-T.Agung No. 601/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 1997, Hitam, AG2244TR, a/n.

Arif Santoso, Ds. Kepuhrejo, Ngantru-T.Agung No. 602/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2011, Putih Hitam, AG3024OF, a/n. Nurwati/Muyati, Ds. Banjarsari, Ngantru-T.Agung No. 603/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2013, Merah, AG4937RAD, a/n. Wahyu Setiawan, Ds. Sumberejo Wetan, Ngunut-T.Agung No. 504/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2010, Merah Marun, AG6726RL, a/n. Katijan, Ds. Padangan, Ngantru-T.Agung No. 605/IMB/BI-II/2015

BOJONEGORO HILANG STNK nopol S 3066 BU, a/n Sumiati,Ds Karangdinoyo Kec Sumberrejo Bjn No. 606/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 4128 CW, a/n Ahmad Syafi’i, Ds Balungrejo Kec Sugihwaras Bjn No. 607/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 6469 DJ, a/n Miftahul Adnan A, Ds Talok Kec Bubulan Bjn No. 608/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 4969 BU, a/n Siti Subadriah, Ds Sidodadi Kec Sukosewu Bjn No. 609/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 5883 CI, a/n Suparman, Ds Jamberejo Kec Kedungadem Bjn No. 610/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 1695 AM, a/n Suparman, Ds Jamberejo Kec Kedungadem Bjn No. 611/IMB/BI-II/2015

Modal Minim, Peluang Bisnis Terbuka Lebar

Puspa Agro Buka Kesempatan Masyarakat Berdagang Anda susah mencari sarana berdagang yang representatif dan menguntungkan? Puspa Agrolah jawabannya. Manajemen pasar induk agrobis ini memberikan kesempatan kepada masyarakat, petani, dan pedagang untuk membuka usaha di lapak-lapak, kios, atau ruko yang tersedia. Dengan modal minim Anda bisa memilih lapak terbuka, kios (rolling door), atau ruko dan mengembangkan bisnis aneka komoditas, terutama hasil petanian, misalnya aneka sayur, buah, beras dan palawija, daging dan ikan, bahkan barang kebutuhan sehari-hari. Bagi Anda yang membutuhkan ruang perkantoran, Puspa Agro juga memiliki ruko yang siap membantu mengembangkan bisnis Anda.

Lokasi yang strategis, dekat dengan gerbang tol Waru dan jalan utama Surabaya-Mojokerto, menjadikan Puspa Agro sebagai pilihan utama untuk mengembangkan investasi, khususnya dalam berdagang berbagai komoditas agro atau hasil pertanian. Dikonsep sebagai pasar induk terlengkap dan terbesar, Puspa Agro memiliki potensi sebagai salah satu lokomotif perekonomian di Jatim. Karena itu, mengembangkan bisnis di Puspa Agro merupakan pilihan tepat bagi Anda.

Pasar induk agrobis Puspa Agro dikembangkan dengan lahan sekitar 50 hektar. Berbagai

gabahnya dengan harga sekarang Rp 3500. Karena tidak bisa menyetor ke Bulog tadi.” Dengan harga HPP Rp 3700 saja petani masih merugi, apalagi dengan harga di lapangan sekarang Rp 3.400 hingga Rp 3.500, tapi karena tidak terpaksa dan mendesak untuk mengembalikan modal Q rur ya dijual,”imbuhnya.Q

Deretan ruko yang men-support aktivitas pedagang di Puspa Agro.

fasilitas berdiri di antaranya sejumlah bangunan megah yang menjadi sarana dagang bagi para petani dan pedagang dari berbagai daerah di Jatim, bahkan daerah lain di Indonesia. Selain bangunan lapak dan kios, Puspa Agro juga dilengkapi sarana bisnis berupa ruko, pergudangan, cold storage, juga laboratorium penelitian.

Area parkir yang luas dan kondisi pasar yang dikondisikan bersih memberikan kenyamanan, baik bagi penjual/pedagang maupun pembeli.

Bergegaslah mendaftar dan menjadi bagian dari komunitas bisnis di Puspa Agro. Q adv

bankan mengambil porsi 80 persen dari total investasi,” ujar Hary saat dikonfirmasi Bhirawa, Rabu (25/3).

Adapun sisa 20 persen atau setara Rp 300 miliar kebutuhan modal ditanggung oleh kas internal PTPN XII dan XI. Dari jumlah itu, PTPN XII menyetorkan modal 90 persen dan 10 persen dari PTPN XI. ”Seharusnya bisa giling tebu perdana Agustus 2015. Tapi karena proses yang sulit untuk mencairkan pinjaman perbankan, maka pembangunan diundur setahun setalah grounbreaking. Imbasnya giling tebu perdana diundur menjadi awal Agustus 2016,” kata Herry.

Pantau Harian Bhirawa di lapangan, proyek di atas lahan seluas 102,4 hektar itu belum tergarap optimal.

Mayoritas lahan masih urukan pasir batu dengan ditumbuhi ilalang. Hanya dua titik konstruksi yang sedang digarap oleh pelaksana pekerjaan: konsorsium PT Rekayasan Industri dan PT Weltes Energi Nusantara.

Lokasi PG Glenmore masuk kawasan perkebunan Kalirejo, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi. PG Glenmore akan dikelolah oleh PT Industri Gula Glenmore, perusahaan bentukan PTPN XII dan XI. Untuk menopang pabrik berkapasitas 6.000 Ton Cane per Day, kata Herry, perseroan telah menyiapkan lahan tebu seluas 9.000 hektar secara bertahap.

Pada akhir tahun 2015, ia menargetkan untuk membuka 4.700 hektar lahan tebu. Adapun target 9.000 hektar lahan tebu baru terealisasi pada 2018. “Semua lahan berstatus Hak Guna Usaha. Kami sengaja tidak menggandeng lahan petani karena bisa mengurangi pasokan ke pabrik gula lain,” Herry menjelaskan.

Ia mengklaim PG Glenmore merupakan pabrik gula terintegrasi dan termodern ketimbang PG lain di Indonesia. Pabrik ini sengaja berdiri di area perkebunan PTPN XII. Perseroan merencanakan mengkoversi komoditas cokelat dan karet yang tidak produktif untuk diganti tebu. Q nan

OLAHRAGA

Kamis Wage 26 MARET 2015

LINTASAN

Menpora Minta Kongres PSSI Ditunda Jakarta, Bhirawa Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi meminta pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI yang sedianya dilakukan di Surabaya, Jawa Timur, 18 April ditunda hingga usai SEA Games 2015 di Singapura.

"Kita dituntut publik untuk menaikkan prestasi. Makanya kami meminta semua induk olahraga termasuk PSSI menunda dulu pelaksanaan kongres ataupun munas," kata Menpora Imam Nahrawi di sela penandatanganan MoU dengan PPATK dan KIP di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, salah satu tujuan meminta induk olahraga untuk menunda pelaksanaan kongres atau munas adalah agar semuanya konsentrasi untuk menghadapi SEA Games 2015. Apalagi pelaksanaannya kurang dari tiga bulan.

Ditanya apakah kebijakan yang dikeluarkan tidak mengganggu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ ART) masing-masing pengurus besar cabang olahraga, Imam Nahrawi mengaku tidak mempermasalahkan.

"Masak pemerintah tidak boleh melakukan intervensi. Biar semuanya konsentrasi di SEA Games. Biar gak ada ribut-ribut melulu," katanya dengan tegas.

Sebelumnya ada dua pengurus besar yang telah melakukan munas yaitu PB Taekwondo Indonesia (TI) dan PB Ikatan Sepeda Sport Indonesia (ISSI). Kedua PB ini dalam perjalanan terus mengalami konflik internal. Bahkan untuk ISSI, KONI Pusat sampai turun tangan.

Selain meminta PSSI menunda pelaksanaan KLB, Menpora Imam Nahrawi juga meminta induk organisasi sepak bola Indonesia untuk melaksanakan keputusan Komite Informasi Pusat (KIP) terbaik keterbukaan informasi publik.

"Setiap lembaga publik termasuk PSSI harus memberikan laporan keuangannya kepada masyarakat baik melalui media maupun website. Ini juga dilakukan oleh FIFA," kata politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Tidak hanya PSSI, orang nomor satu di Kemenpora itu meminta semua lembaga olahraga mulai KONI, KOI ataupun yang menerima bantuan dana dari pemerintah harus memberikan laporan keuangan secara terbuka kepada masyarakat.Q ant

Pelatih Sulsel Tolak Tangani Timnas SEAKF Makassar, Bhirawa Pelatih Karate asal Sulawesi Selatan, Mursalim Badoo, terpaksa menolak permintaan PB Forki untuk menangani timnas yang akan tampil pada Kejuaraan Karate Asia Tenggara (SEAKF) di Laos, 1-3 April 2015.

"Saya sudah sampaikan keputusan ini ke Bimpres Forki. Saya terpaksa menolak tawaran ini karena sudah beberapa kali meminta izin dari kantor. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain bisa kembali bergabung," jelas Mursalim Badoo di Makassar, Rabu.

Pihak Dispora Makassar tempatnya mengabdi, kata dia, pada dasarnya siap memproses surat izinnya. Namun karena sudah meminta izin sebelumnya sehingga tidak ditindak lanjuti. Dirinya juga mengaku siap jika kembali dipercaya pada pelaksanaan kedepan.

Selain itu, Pengprov Forki Sulsel juga meminta dirinya lebih fokus mendampingi tim yang berlaga di kejuaraan nasional Piala Mendagri XVIII di Banten, 26-28 Maret 2015.

Mengenai keputusan tersebut, lanjut dia, juga dipahami dan dimengerti Bimpres Forki. Namun demikian, dirinya memang sempat diminta untuk mencari kandidat pelatih yang bisa mengisi posisi saya di timnas SEAKF 2015.

"Saya memang sempat diminta mencari pelatih yang bisa mendampingi tim.

Ini cukup sulit namun saya akan berupaya,"katanya.

Terkait komposisi atlet, dirinya belum bisa memastikan. Namun dari informasi dari PB Forki menyebutkan jika timnas kemungkinan hanya akan diperkuat sebanyak tujuh atlet yang merupakan para juara di sejumlah ajang nasional dan internasional seperti SEA Games dan Asian Games 2014.

"Atlat yang akan memperkuat timnas diambil dari hasil sejumlah kejuaraan sebelumnya. Namun saya pribadi belum mengetahui siapa saja yang akan memperkuat timnas di SEAKF 2015," ujarnya.Q ant

9

Derby Malang Raya Awali Porprov 2015 Surabaya, Bhirawa Dua kesebelasan asal Malang Raya, Kota Batu dan Kabupaten Malang bakal akan berjibaku di laga pembuka Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) V Banyuwangi pada 29 Mei di Stadion Diponegoro Banyuwangi.

Derby pertandingan sesama tim Malang Raya itu ditentukan pada drawing yang dilaksanaka di Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia )KONI) Jatim, kemarin Rabu (25/3).

"Kami sengaja menggelar drawing sekarang, agar semua tim yang lolos ke babak utama Porpov bisa melakukan persiapan dan saling intip kekuatan, " ujar Wakil Ketua Umum PSSI Jatim Wardi Azhari.

Di babak utama nanti, cabang sepakbola diikuti 18 tim yang terbagi enam grup. Setiap

grup akan dihuni masing-masing tiga tim. "Dari enam grup ini hanya juara grup yang kita ambil untuk maju di babak enam besar yang nantinya akan dibagi dua grup, " jelasnya.

Ditambahkan pria yang juga berprofesi sebagai dokter itu, estimasi sementara dalam Proprov nanti hanya akan dipakai satu stadion yaitu Stadion Diponegoro yang saat ini masih dalam tahap renovasi.

Rencananya, setiap hari akan digelar tiga pertandingan mulai pukul 15.30, "Banyuwangi

sebagai tuan rumah menjanjikan stadion selesai pertengahan Mei termasuk lampu stadion, " ucapnya.

Dalam drawing kemarin, selain mempertemukan dua tim asal Malang Raya di laga pembuka, grup lain yang tak kalah sengit. Di Grup D misalnya, Surabaya akan bertemu dua tim tetangga Sidoarjo dan Jombang. "Grup berat tapi kita punya peluang sama dengan dua tim lainnya untuk jadi juara grup, " ujar Asisten Pelatih Surabaya, Bejo Sugiantoro.

Diakui Bejo, di babak pra kualifikasi, Surabaya memang tampil kurang meyakinkan bahkan nyaris tidak lolos ke Banyuwangi, "Sekarang kita punya waktu lebih panjang untuk mempersiapkan tim dan juga sudah tahu lawan

yang akan dihadapi. Waktu dua bulan ini akan kita gunakan secara maksimal untuk persiapan, " tandas mantan pemain Persebaya ini.

Setelah lolos dari pra kualifikasi, lanjut Bejo, Tim Sepakbola Surabaya mengelar latihan rutin tiga kali dalam seminggu di Stadion Gelora 10 November, Tambaksari, "Kami juga akan merancang ujicoba.

Jelang Proprov intensitas latihan juga akan kita tingkatkan. Sementara ini seminggu tiga kali, " ucapnya.

Sementara Sekretaris Tim Sidoarjo Agus Suyono yang hadir dalam drawing kemarin, mengatakan tidak akan menganggap enteng Surabaya. Meski Sidoarjo lolos ke Banyuwangi dengan status juara Grup E di babak pra kualifi-

kasi, "Justru Surabaya yang harus kita waspadai. Tentu mereka sudah melakukan perbaikan setelah hampir tidak lolos di babak utama, " ucapnya. Q wwn

HASIL DRAWING PORPROV Grup A Kab Malang Kota Batu Jember

Grup D Sidoarjo Surabaya Jombang

Grup B Kab Kediri Kab Pasuruan Lamongan

Grup E Kota Malang Kota Kediri Pamekasan

Grup C Kota Pasuruan Tuban Tulungagung

Gruf F Banyuwangi Kab Mojokerto Kota Blitar

Gerak Jalan Sadar Pajak Berhadiah Dua Mobil dan 10 Motor

wawan t/bhirawa

Kemajuan teknik dan skill para pemain muda Persebaya membuat Ibnu kagum.

Ibnu Kepincut Pemain Muda Surabaya, Bhirawa Skil dan teknik yang ditunjukkan pemain muda Persebaya saat tampil di Turnamen Segitiga Ciamis, membuat pelatih Ibnu Grahan tertarik untuk menempatkan mereka di starting eleven.

Dari catatan mantan Gelandang Persebaya di era 90 an itu, ada empat pemain muda yang sudah menunjukkan perkembangan cukup pesat, seperti bek Zainuri, gelandang Hargianto, fullback M. Fatchurohman dan kiper muda Thomas Rian Bayu.

Tapi kondisi ini juga membuat Ibnu sulit untuk menentukan

siapa pemain muda yang akan diturunkan sebagai starter. Apalagi kondisi Hargi yang tidak bisa main karena terkena hernia kini juga sudah mulai menunjukkan performa cukup bagus. "Hargi sudah kembali ke performanya," kata Ibnu, Rabu (25/3).

Nama kedua yang dipuji oleh Ibnu adalah Zainuri. Bek jebolan Laga FC ini dianggap sudah matang. "Zainuri sudah bermain 90 menit lawan Ciamis kemarin. Dia juga tampil mengesankan," puji Ibnu. Pemain asal Gempol, Pasuruan, Fatchurohman juga dianggap semakin dewasa. "Fatchoy sudah sema-

kin percaya diri. Lihat saja bagaimana mainnya di lapangan, sangat bagus," terang Ibnu.

Nama terakhir yang tak boleh dilupakan adalah Thomas Rian Bayu. Eks pemain Persela U-21 ini tampil sangat bagus dalam laga lawan PSGC Ciamis. Ia melakukan lima kali penyelamatan. Prestasi Thomas membuat persaingan di posisi penjaga gawang semakin sengit.

"Dia tampul luar biasa waktu melawan PSGC. Lima penyelamatan. Itu sangat bagus. Capaian itu membuktikan bahwa Thomas kian apik dari hari ke hari," tutup Ibnu. Q wwn

Malang, Bhirawa Dinas Pendapatan Daerah (Disependa) Kota Malang, kembali akan menggelar gerak jalan sadar pajak, pada hari Minggu, 5 April 2015 mendatang, dengan start dan finish di halaman Balai Kota Malang.

Perhelatan yang digeber dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Malang yang ke 101 ini, dilakukan lebih meriah, pasalnya panitia telah menyiapkan hadiah berupa dua unit mobil dan 10 unit motor, sejumlah paket umrah, lemari es, televise, sepeda gunung dan ratusan hadiah lainya.

Kepala Dinas Pendapatan Kota Malang, Ade Herawanto kepada wartawan, Rabu 25/3 kemarain mengutarakan, gerak jalan sadar pajak itu, merupakan upaya Dinas Pendapatan untuk mendorong para wajib pajak di Kota Malang ini makin memiliki kesadaran dalam membayar pajak.

Karena itu, panitia juga tidak menjual kupon, melainkan diberikan secara gratis kepada seluruh wajib pajak yang telah membayar kewajibanya. Mereka cukup menukarkan bukti pembayaran pajak dengan kupon yang disediakan oleh panitia.

“Peserta gerak jalan cukup menukarkan bukti pembayaran pajak Bumi dan Bangunan, (PBB), Pajak Resto, dan semua jenis pajak yang telah dibayarkan wajib pajak bisa langsung ditukar dengan kupon gerak

jalan sehat,”tuturnya.

Kupon-kupon tersebut, lanjut dia telah tersedia di Kantor Dinas Pendapatan di Gedung B Perkantoran Terpadu, di Kedungkandang, di Bank Jatim, 57 Kelurahan, di Kecamatan dan beberapa tempat lainnya.

Jalan sehat sadar pajak tahun ini, diperkirakan akan lebih meriah, selain hadiahnya lebih banyak, antisias peserta juga sangat tinggi. Karena berdasarkan laporan panitia di sejumlah penukaran kupon rata-rata sudah hampir habis.

“Ini masih ada waktu, sekitar 10 hari kedepan, makanya bagi masyarakat yang belum menukarkan kupon bisa langsung ke tempat-tempat yang telah ditunjuk oleh Dispenda. Atau bisa langsung datang ke Dispenda untuk menukarkan kupon,”tutur mantan Kabag Humas Pemkot Malang itu.

Peserta jalan sehat selain akan memperoleh hadiah, mereka juga akan dihibur artis Ibu Kota, dua grub Band kenamaan Niji dan Unggu akan menghipnotis peserta gerakjalan sehat sadar pajak.

Pihaknya patut bersyukur lantaran, isu penghapusan PBB dan BPHTB, batal dilakuikan oleh pemerintah pusat. Bahkan Walikota Malang selaku pimpinan dia telah bertemu langsung dengan Presiden, dan mendapatkan jawaban jika isu pengahpusan PBB dan BPHTB itu tidak akan ada.Q mut

Persela Belum Terima Jadwal Resmi LSI 2015

ist

Manajemen Persela masih belum menerima jadwal LSI dari PT Liga Indonesia, padahal "kick off" kompetisi digelar 4 April 2015 mendatang.

Lamongan, Bhirawa Manajemen Persela Lamongan belum menerima jadwal Liga Super Indonesia (LSI) secara resmi dari PT Liga Indonesia, meski rencana awal "kick off" kompetisi akan digelar pada 4 April 2015.

Humas Persela Lamongan, Arief Bachtiar, Rabu mengatakan jadwal secara resmi memang belum diterima, namun secara draft awal jadwal kompetisi sudah diterima sejak beberapa hari lalu.

Dalam draft yang diterima tim berjuluk Laskar Joko Tingkir itu, Persela akan menghadapi Barito

Putra pada tanggal 4 April 2015 di Lamongan, disusul melawan Persija Jakarta pada tanggal 7 April 2015 di Lamongan.

"Kita hanya ada draf, bukan jadwal resmi dari PT Liga Indonesia, dan dua kali laga awal dilaksanakan di kandang sendiri, Lamongan," katanya.

Terkait persiapan menghadapi laga awal, Arief mengaku secara manajamen dan komposisi tim sudah siap menghadapi Barito Putra, namun pihaknya juga menunggu kepastian secara resmi pelaksanaan kompetisi.

Arief berharap, keputusan

pelaksanaan kompetisi yang berada di PT Liga Indonesia bisa didapat masing-masing tim dalam waktu dekat, dan tidak kembali molor atau tertunda.

Ia mengatakan, penundaan kompetisi bisa mengganggu mental pemain sehingga mengurangi semangat dan mengakibatkan kualitas bermain menjadi menurun.

"Saya harap tetap bisa dilaksanakan pada 4 April 2015, sebab masing-masing sudah siap bertanding, serta terlalu lama menunggu mulainya kompetisi LSI 2015," katanya.Q ant

Bupati Serahkan Ranperda dan LKPJ Tahun 2014 Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi, Rabu (25/3), menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2014 dalam rapat paripurna DPRD setempat. Penyerahan Ranperda tersebut untuk dibahas dalam masa sidang II tahun sidang pertama DPRD Tulungagung.

Ada tiga Ranperda inisiatif Pemkab Tulungagung yang diserahkan. Masing-masing adalah Ranperda tentang Pemilihan, pelantikan, Masa Jabatan, Laporan dan Pemberhentian Kepala Desa, Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 27 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah BPR Bank Daerah Tulu-

ngagung.

Sedang Ranperda inisiatif dari DPRD yang diserahkan pula oleh Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE pada rapat paripurna kemarin ada empat ranperda.

Keempat ranperda itu adalah Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Ranperda tentang Produk Unggulan Daerah, Ranperda tentang Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Jalan Berkeselamatan.

Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Tulungagung, Heru Santoso Mpd, saat memberikan penjelasan di rapat paripurna kemarin mengungkapkan sebelumnya ada 12 ranperda yang rencananya bakal dibahas dalam masa sidang II tahun sidang pertama. Namun yang terjadi kemudian disepakati hanya tujuh ranperda yang akan dibahas.

“Empat ranperda merupakan inisiatif DPRD dan tiga ranperda merupakan inisiatif Pemkab Tulungagung,” katanya.

Sedang, Bupati Syahri Mulyo SE MSi ketika memberikan paparan singkat terkait LKPJ Tahun 2014, mengatakan banyak peningkatan yang diraih Pemkab Tulungagung selam tahun 2014 dibanding tahun 2013. Dia menyebutkan, idikator peningkatan itu dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia yang mencapai

75,35. Lebih tinggi dari target RPJMD Kabupaten Tulungagung yang ditargetkan 74,49.

“Begitupun di pertumbuhan ekonomi. Tulungagung dalam tahun 2014 pertumbuhan ekonominya mencatat 6,72%. Lebih tinggi dari Jatim yang 6,06% atau nasional yang berada di 5,85%,” paparnya.

Untuk tingkat kemiskinan, Bupati Syahri Mulyo menyatakan sudah terjadi penurunan kembali tingkat kemiskinan di Tulungagung. Dari yang sebelumnya tahun 2013 sebesar 9,73% menjadi 8,78% pada tahun 2014.

Begitu juga dengan pengangguran. Jumlah pengangguran terbuka di Tulungagung selama tahun 2014 tercatat 2,42%. Menurun dibanding target yang diperkirakan sebesar 3,17%.

Sebelum sidang ditutup, pim-

Bupati Syahri Mulyo dan Ketua DPRD, Supriyono, saling menyerahkan ranperda inisiatif dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung kemarin. pinan sidang paripurna yang juga Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi membacakan nama-nama anggota dewan yang dibagi dalam beberapa ke-

lompok Panitia Khusus (Pansus).

Pansus tersebut dibentuk untuk membahas tujuh Ranperda dan LKPJ Bupati Tulungagung 2014.

Q wed.adv

NASIONAL-POLITIK

10

Kamis Wage 26 MARET 2015

Paham ISIS Tidak Bisa Diremehkan Jakarta, Bhirawa Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan penangkapan lima terduga teroris dan pelajar SMK di Jambi yang diduga dipengaruhi paham Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) tidak bisa dianggap remeh.

“ISIS mengklaim menerapkan sistem khilafah yang penerapannya menembus batasbatas teritorial. Tidak ada batas-batas teritorial yang menghalangi mereka melebarkan pengaruh dan kekuasaannya, termasuk ke Indonesia,” kata Saleh Partaonan Daulay dihubungi di Jakarta, Rabu (25/3) kemarin. Karena itu, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu meminta semua elemen masyarakat untuk bersatu padu menyamakan persepsi dan aksi untuk menghentikan penyebaran paham ISIS, katanya.

Menurut dia, sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, Indonesia tentu saja menjadi perhatian khusus sebagai target operasi.

“Aparat keamanan harus bekerja mencari simpul-simpul jaringan kelompok ISIS di Indonesia sehingga gerakan mereka bisa dipetakan dan tidak meluas. Rakyat masih percaya apa-

Aparat Polda Jambi menyusun barang bukti atribut dan senjata kelompok radikal Negara Islam Irak dan Suriah (Islamic State of Iraq Syria/ISIS) milik seorang pemuda yang ditangkap di Jambi, saat gelar kasus di Mapolda Jambi, Rabu (25/ 3) kemarin rat negara bisa menangani persoalan itu,” tuturnya. Selain itu, sosialisasi tentang bahaya paham ISIS juga harus dilakukan melalui mata rantai jaringan sosial yang sudah ada di masyarakat agar lebih efektif.

“Jaringan sosial bisa melalui organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, lembaga swadaya masyarakat, karang taruna, pramuka dan lain-lain.

Melalui sosialisasi, diharapkan terbangun kesadaran kolektif mengenai bahaya ISIS,” katanya.

Perlu Perppu Radikalisme Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof Nanat Fatah Natsir mendorong

pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan radikalisme untuk mengantisipasi penyebaran paham tersebut.

“Paham radikal tidak hanya Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) saja. Semua gerakan dan paham radikal harus ditangani dengan capat dan kuat. Jangan hanya terorisme, radikalisme juga harus dicegah,” kata Nanat saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Mantan rektor UIN Bandung itu mengatakan, pemerintah dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga keagamaan

baik organisasi masyarakat maupun lembaga pendidikan untuk mencegah penyebaran paham ISIS. “Pemerintah harus memberikan pencerahan tentang ISIS yang sebenarnya dan mengapa ideologi tersebut bertentangan dengan Pancasila sehingga harus dilarang. Selain itu, rakyat juga harus dijelaskan dengan pendekatan agama yang multikultural sejak dari usia dini,” tuturnya.

Menurut Nanat, rakyat harus memiliki kesadaran untuk meyakini dan menganggap agama yang dianut sebagai ajaran yang paling benar. Namun, rakyat juga harus diberi pemahaman bahwa ada kebenaran lain yang diyakini dan dianut oleh orang lain.

“Intinya adalah toleransi.

Mengakui kebenaran agama yang dianut tidak harus memusuhi orang lain yang berbeda agama dan keyakinan,” ujarnya.

Nanat mengatakan penyampaian ajaran agama secara indoktrinasi yang hanya mengakui kebenaran agama sendiri secara mutlak akan lebih memicu munculnya radikalisme agama.

“Padahal, semua agama pasti mengajarkan toleransi dan menghargai agama lain. Di Islam misalnya, ayat keenam surat AlKafiruun berbunyi ‘Lakum dinukum waliyadin’ yang artinya ‘untukmu agamamu dan untukku agamaku’,” katanya. Q ant

Wapres Ingin Aliran Dana ISIS Dikaji Wakil Presiden Jusuf Kalla menginginkan bila memang terdapat indikasi mengenai aliran dana terkait gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Tanah AIr agar benar-benar dapat ditelusuri dan dikaji dengan seksama.

“Harus dicari tahu uang (terkait ISIS) itu untuk apa dan berasal dari mana,” kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu.

Menurut Wapres, penelusuran dan pengkajian yang dilakukan itu juga harus dilakukan dengan teliti agar benar-benar diperoleh kejelasan mengenai hal tersebut. Dengan adanya pengkajian yang jelas, lanjutnya, dinilai agar jangan sampai ada kecurigaan terhadap transaksi ke luar negeri karena hal itu juga terkait aktivitas perekonomian.

Ia mengemukakan, kewaspadaan terhadap aliran dana memang penting apalagi meJusuf Kalla ngingat ISIS memiliki jaringan internasional.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan layanan video, Youtube, untuk menangkal video-video yang mempromosikan terorisme gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

“Sudah-sudah (Koordinasi). Kita terus (koordinasikan), kita sama Youtube, Youtube kan Google, Google ada di sini kan (kantornya), kalau ada apa-apa langsung ke situ aja,” katanya di Jakarta, Selasa (24/3).

Diblokir Menkominfo mencontohkan bahwa tayangan video anakanak Indonesia yang ikut pelatihan ISIS dapat segera diblokir.

Sementara itu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono mengatakan bahwa Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) telah mengancam Indonesia secara langsung melalui dunia maya.

“Kita sedang berperang melawan teroris melalui dunia maya, hal ini tetap berbahaya,” kata Hendropriyono usai menghadiri konferensi internasional tentang ancaman teroris dan ISIS di Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3). Hendropriyono menjelaskan, Indonesia harus bersatu dalam permasalahan penanggulangan ancaman teroris melalui berbagai media. Q ant

Revisi UU Perbankan Utamakan Kepentingan Nasional

KILAS NASIONAL

Perizinan Pengelolaan Akibatkan Krisis Air Jakarta, Bhirawa Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai perizinan pengelolaan sumber daya air kepada pihak swasta mengakibatkan krisis air karena pemanfaatan airnya yang tidak terkontrol langsung dari sumber mata air.

“Kita krisis air karena banyak izin pengelolaan air yang diberikan kepada swasta. Ambil contoh saja di dalam perkotaan banyak izin-izin yang diberikan untuk bagaimana memanfaatkan air tanah atau ada yang kemudian mendapatkan porsi yang lebih besar dibandingkan masyarakat,” kata Manajer Kampanye Walhi Nasional Edo Rakhman, Jakarta, Rabu (25/3) kemarin.

Menurutnya, pengelolaan sumber daya air harus mengutamakan kepentingan masyarakat daripada swasta sehingga kebutuhan air bersih bagi seluruh masyarakat bisa terpenuhi.

“Seharusnya model pengelolaan air kita adalah mementingkan masyarakat dulu dibandingkan untuk kepentingan usaha apalagi dikuasai oleh pihak swasta,” ujarnya menanggapi krisis air yang mulai dialami masyarakat.

Ia mengatakan krisis air terutama di kota-kota besar bisa terjadi bukan karena krisis sumber airnya melainkan pengelolaan sumber daya air yang tidak tepat sehingga menjadi kendala distribusi air yang mencakup seluruh warga.

“Kemudian krisis di kota-kota bisa saja kita tidak krisis sumber airnya, bisa saja kita krisis pengelolaannya sampai tidak bisa terdistribusi dengan baik kepada masyarakat,” tuturnya. Untuk itu, lanjutnya, pemerintah harus mengevaluasi perizinan yang dikeluarkan untuk pihak swasta mengelola atau memanfaatkan sumber daya air sehingga tidak terjadi eksploitasi sumber daya air.

“Misalnya, terlihat kelompok usaha atau badan usaha atau kelompok swasta sekalipun yang menguasai air dan lebih dipergunakan untuk kepentingan bisnisnya itu saya kira itu harus dilihat kembali terutama kan bagaimana pemerintah harus mengelola kemudian harus mendistribusikannya dengan baik kepada masyarakat,” katanya.Q ant

istimewa

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana disambut Presiden Toyota, Akio Toyoda, saat mengunjungi pusat perusahaan tersebut, di Nagoya, Jepang, Rabu (24/3) kemarin.

Dikunjungi Jokowi, Toyota Janji Investasi Rp 20 T Nagoya, Bhirawa Tiba di Nagoya dengan Kereta Cepat (Shinkansen) dari Tokyo, Jepang, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo langsung menuju kantor Perusahaan Toyota pada Rabu (25/3) siang kemarin.

Presiden Jokowi beserta Ibu Negara disambut oleh Presiden Toyota Motor, Akio Toyoda, di Gesture Room Lantai 15, Gedung Kantor Pusat Toyota. Lalu Presiden Jokowi dan Akio Toyoda menuju ruangan lain untuk mengadakan pertemuan singkat dan dilanjutkan dengan makan siang bersama.

“Saya bertemu Presiden Toyota Mr. Akio Toyoda, saya minta Indonesia dijadikan sebagai product service khusus untuk ekspor,”

kata Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, pihak Toyota telah menyanggupi ekspor ditingkatkan tiga kali lipat dari yang sekarang, baik komponen maupun yang mobilnya atau paling tidak sama dengan Thailand.

“Sekarang Thailand tujuh ratus ribuan, di Indonesia baru dua ratus ribuan, tadi komitmennya itu. Tapi dia (Presiden Toyota) juga minta agar dibantu visa kerja, angkutan barang dari pabrik ke pelabuhan, ketiga masalah berurusan berkaitan dengan pelabuhan,” papar Jokowi.

Presiden melanjutkan, Toyota sudah menyampaikan bahwa akan berinvestasi Rp 20 triliun.

“Kalau ini masuk, yang lain akan

ikut karena ini bangun kepercayaan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden dan rombongan melakukan peninjauan pada bagian Assembly Line milik Toyota, dan menjumpai 36 orang pekerja dari Toyota Indonesia yang tengah menjalani pelatihan di sana.

“Belajar yang rajin ya,” pesan Presiden Jokowi kepada para pekerja Toyota asal Indonesia itu.

Ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan tersebut adalah Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Seskab Andi Widjajanto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Q ist

Jakarta, Bhirawa Untuk efisiensi dan memperkuat permodalan guna bersaing di pasar global, jumlah Bank di Indonesia sudah saatnya dikurangi. Lewat merger atau akuisisi sehingga perbankan jadi ramping.

Menjadi tinggal 10/15 Bank dengan pemilikan modal minimal Rp5 triliun untuk Bank Umum dan Rp10 triliun untuk Bank Devisa.

Demikian usul yang dicetuskan anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun dalam diskusi Revisi UU perBankan di pressroom DPR RI. Sebagai nara sumber lain, mantan Menkeu Fuad Bawazier, Deputy Gubernur BI Halim Alamsyah.

Misbakhun lebih jauh menekankan pentingnya revisi UU nomor 10/1998 tentang perbankan.

Sebab UU terse but sudah tidak suai lagi dengan perkembangan jaman. Apalagi UU warisan IMF ini sangat liberal dan tidak sesuai dengan amanah UUD 45. Revisi UU perBankan ini hendaknya bisa mengatur keberadaan Bank Asing yang umumnya besar modal, agar tidak mematikan Bank Nasional. Bank asing tetap dibutuhkan keberadaan nya, mengingat kekuatan modal Bank Nasional masih belum kuat.

“Ada konglomerasi dibidang keua ngan, mengatasinya yakni dengan peraturan ketat.

Sebab para pemain konglomerasi bergerak dibidang infra struktur, ritel dan pertambangan, mereka masuk ke perBankan melalui industri keuangan non Bank. Maka sudah saatnya perBankan Indonesia di rampingkan lewat regulasi,” tandas Misbakhun.

Disebutkan, keberadaan Bank asing masih dibutuhkan, mengingat kekuatan modal perBankan Indonesia belum cukup kuat. Hanya perlu dibuat kan aturan aturan baru, bisa lewat PP atau OJK, tidak perlu UU. Yang penting jangan sampai Bank asing bisa miliki saham hingga 99%. Saat ini Bank asing di Indonesia hanya memiliki cabang di 10 kota. Jumlah Bank asing di Indonesia sebanyak 28%, di India 20% dan di Brasil 20% .

Sementara Fuad Bawasier membe narkan bahwa UU perBankan adalah warisan IMF dan perlu di revisi. Dia membeberkan asal mula lahirnya UU perBankan tahun 1998 yang liberal itu, karena Indonesia saat itu Krismon. IMF datang membawa pinjaman modal tentu saja UU yang dibuat condong pada kemauan IMF.Yakni kepemilikan saham bisa maksimal pada bank asing. Tentu saja UU yang liberal ini sangat tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Q ira

Rapat Paripurna Sepakati Pembahasan Raperda Pilkades Dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi dan jawaban bupati terhadap pemandangan umum fraksi, terhadap rancangan peraturan daerah tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa tahun 2015, tujuh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik, telah sepakat dan minta segera dituntaskan.

Juru bicara dari fraksi PKB H Sujono memberikan apresiasi positif terhadap inisiatif Bupati Gresik dalam rangka melengkapi aturan hukum yang dibutuhkan untuk pelayanan publik. Terkait dengan hal tersebut fraksi PKB menyepakati dan mendukung terhadap rencana pembahasan Raperda tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

“Raperda ini menjadi sebuah keniscayaan, sebagai konsekwensi dari lahirnya undangundang baru, yaitu undangundang nomor 6 tahun 2014

tentang Desa,” kata Sujono.

Namun perlu diperhatikan bagian-bagian yang juga merupakan rangkaian tidak terpisahkan dari Kepala Desa, terkait dengan optimalisasi fungsi Pemerintah Desa. Hal terkait yang dimaksud antara lain, adalah tentang kejelasan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

“Perda terkait dengan itu, dengan sendirinya perlu juga dilakukan revisi sebagai akibat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tersebut. Dan bisa secepatnya di bahas dan disahkan, agar kekosongan beberapa desa

terkait kedudukan kepala desa yang difinitif bisa secepatnya.

Karena pada bulan Desember mendatang, Gresik akan menyelengarakan pilkada,”ujarnya.

Sementara juru bicara dari fraksi PDIP Ahmad Kusrianto mengatakan bahwa sebelum dibahas oleh panitia khusus (Pansus), pihaknya perlu penjelasan beberapa hal tentang Ranperda tersebut, karena Selama ini jabatan kepala desa yang sudah habis masa tugasnya sesuai dengan SK yang dimiliki kurang lebih sekitar 34 Kepala Desa yang masa tugasnya sudah berakhir.

“Dari 34 kepala desa itu, semuanya sudah diisi oleh penjabat sementara bahkan ada yang sudah dua kali. Dan pemerintah Kabupaten Gresik, sejauh ini tidak berani malaksanakan pemilihan kepala desa karena berbagai alasan.

Suatu contoh ada SE dari Mendagri, untuk tidak malaksa-

nakan pemilihan kepala desa apabila keamanan tidak bisa menjamin. Alasan yang kedua perlu adanya revisi Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2006 atau pencabutan peraturan daerah untuk membikin peraturan daerah yang baru menyesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang ada yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014,” jelasnya.

Ditambahkan Ahmad Kusrianto, fraksi PDI Perjuangan setuju untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Terhadap terhadap Raperda yang diajukan oleh Bupati, namun Fraksi PDI Perjuangan perlu menanyakan sejauh mana persiapan pelaksanakan Pilkades jika dilakukan secara serentak pada tahun ini. Sebab hal ini perlu persiapan yang matang, supaya nantinya bisa berjalan lancar.

Dalam nota jawaban, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto mengatakan, sepakat dengan

rokim/bhirawa

Rapat paripurna pemandangan umum fraksi dan jawaban bupati terhadap pemandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Tahun 2015. semua usulan yang disampaikan fraksi segera membentuk raperda menjadi perda. Supaya desa segera mendapat kepala desa yang definitif, atas kesiapanya pemkab sudah maksimal. Karena sudah pernah melakukan pilkades serentak,

dan mengenai mekanisme pembentukan sepenuhnya diserahkan dewan baik itu konsultasi ke Depdagri maupun lain.

“Kami berharap Raperda ini cepat selesai, supaya desa bisa segera mendapat kepala desa definitif,” harapnya. Q kim,adv

Kamis Wage 26 MARET 2015

SAMBUNGAN

11

Pejabat Tidak Lolos Uji Kompetensi Bisa Jadi Staf Ahli

Duet Edi dan Gesang di Ujung Tanduk

l Sambungan hal 1

l Sambungan hal 1

Ketika diminta komentar masih adanya beberapa pejabat yang stres karena mengikuti uji kompetensi tersebut, Bupati Syahri Mulyo sembari berkelakar mengatakan pejabat yang stres untuk segera mencari obatnya. “Cari obat stres saja,” bebernya sembari tersenyum.

Rencananya, begitu ada hasil assessment pejabat eselon II lingkup Pemkab Tulungagung, Bupati Syahri Mulyo bakal segera melakukan penataan dan pelantikan pejabat eselon II sesuai hasil rekomendasi dari Badiklat Provinsi Jatim. “Setelah itu, jabatan eselon II yang lowong diisi oleh eselon III melalui promosi terbuka dan ini prosesnya dilakukan oleh Pansel (Panitia Seleksi),” katanya.

Bupati Syahri Mulyo belum bisa memberi jawaban terkait pemilihan Bupati Syahri Mulyo personel Pansel yang berasal bukan dari unsur pemerintah daerah. “Nanti saya tanya dulu ke BKD. Terkait masalah ini sudah saya serahkan pada SKPD terkait,” terangnya.

Namun demikian, Bupati Syahri Mulyo yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Tulungagung itu memastikan dalam Pansel promosi terbuka dari unsur pemerintah daerah bakal diisi di antaranya oleh Sekda dan Kepala BKD. Seperti diberitakan, 31 pejabat eselon II lingkup Pemkab Tulungagung kini tengah mengikuti uji kompetensi di Badiklat Provinsi Jatim. Rencananya, uji kompetensi yang berlangsung mulai 23 Maret lalu akan berakhir pada 27 Maret. n wed

Wali Kota Pasuruan Optimistis Tuntaskan Bangun JLU l Sambungan hal 1

untuk mengurai kemacetan, sedangkan pembangunan JLU semata-mata untuk kepentingan masyarakat Kota Pasuruan dalam memperbaiki ekonomi khususnya di wilayah pesisir. Nantinya, jika JLU sudah terbangun akan menciptakan sebuah wahana kuliner khas masakan pesisir utara Kota Pasuruan.

“Harapan kami adalah kawasan pelabuhan Kota Pasuruan juga akan jadi fokus kami untuk ditata. Tujuannya agar pengunjung wisata nantinya benar-benar menyukai wisata pesisir Kota Pasuruan,” paparnya.

Sejauh ini, pembangunan JLU sudah sampai tahap pembebasan lahan. Ditargetkan tahapan itu selesai tahun ini dan pembangunannya dimulai pada 2016. Adapun pembebasan tanah seluas 16 hektare untuk kebutuhan pembangunan jalan sepanjang 10 km meliputi sembilan kelurahan yakni Karangketug, Gadingrejo, Tambakan, Ngemplakrejo, Panggungrejo, Mandaranrejo, Kepel dan Tapakan serta Blandongan.

Pembebasan lahan dilakukan melalui empat tahap, yakni perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil.

“Seandainya pembangunan LJU ini terwujud maka ada pengembangan pelabuhan terlebih dahulu sebagai jembatan menuju pelabuhan. Untuk kapal nelayan akan di arahkan sedikit ke arah utara,” kata Hasani.

Hasani menjelaskan, Pemkot Pasuruan sudah mengumpulkan dana cadangan untuk menuntaskan pembebasan lahan. Hingga 2015 sudah mencapai Rp 66 miliar. Sedangkan untuk pembangunan konstruksi jalan, pihaknya akan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. “Mohon doa restunya kepada warga pesisir utara di Kota Pasuruan dalam pembangunan JLU ini. Kami berharap pada 2015 ini JLU sudah terealisasi pembebasan lahannya,” jelas Hasani. n hil

Perjuangkan Nasib Guru TPQ l Sambungan hal 1

Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso kondisinya saat ini memprihatinkan. Padahal hampir penduduknya memanfaatkan TPQ untuk pendidikan anak-anak mereka.

“Di Banyuwangi saja ada sekitar 1.500 TPQ dengan jumlah guru mencapai 4 ribuan. Coba bayangkan berapa besar jumlah TPQ di Banyuwangi saja. Namun ya itu untuk sarana dan prasarananya sangat minim,” kata perempuan berjilbab yang saat ini menjabat sebagai Ketua Yayasan Muslimat NU Kab Banyuwangi ini.

Kondisi ini ditambah dengan honor para guru TPQ yang menurutnya juga sangat minim. Ka­renanya dalam reses kali ini, pihaknya bertekat memperjuangkan agar TPQ bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah, baik daerah maupun Pemprov Jatim dengan dialokasikan anggaran untuk perbaikan TPQ-TPQ yang ada.

Selain itu sebagai anggota Komisi E DPRD Jatim, pihaknya berkewajiban menyosialisasikan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Di mana hampir sebagian besar masyarakat khususnya yang hidup di pedesaan belum mengetahui apa itu yang namanya BPJS. Padahal saat bertemu dengan Mensos Khofifah Indar Parawansa waktu itu minta aparat di tingkat desa melakukan pendataan kepada warga yang wajib menda­ patkan tiga kartu sakti Jokowi. ‘’Itu artinya untuk sosialisasi terkait BPJS tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah akibat keterbatasan jumlah aparatnya.

Melalui organisasi inilah diminta untuk menyosialisasikan BPJS serta tiga kartu sakti,’’lanjut perempuan alumnus IKIP Jogjakarta ini. n cty

Para PNS di salah satu SKPD lingkungan Pemprov Jatim. Saat ini Pemprov Jatim mengambil langkah inisiatif dengan memperjuangkan PTT ke Kemenpan dan RB agar bisa diangkat jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara bertahap.

Pemprov Perjuangkan Nasib PTT ke Kemenpan l Sambungan hal 1

pemberhentian PTT karena semua PTT yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan. Jika tidak percaya silakan dicek.

Kalau tidak ada PTT, kinerja birokrasi di pemprov bisa terganggu,” ungkapnya.

Seperti diberitakan Bhirawa sebelumnya, ribuan PTT di lingkungan Pemprov Jatim kini tengah dilanda galau. Penyebabnya, hingga kini masih belum ada kepastian nasib mereka setelah adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (ASN).

Sebab dalam undang-undang tersebut disebutkan, tidak ada lagi pegawai dengan status PTT, namun diganti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Masalahnya, 3.000-an PTT yang telah tahunan mengabdikan diri di pemprov tidak bisa serta merta diubah menjadi PPPK, tapi kemungkinan besar harus menjalani serangkaian tes. Itu artinya, ada PTT yang tidak akan diperpanjang masa kerjanya.

Lebih jauh Akmal menjelaskan, kuota pengangkatan PPPK nanti memang ditetapkan Kemenpan dan RB. Meski begitu, kuota tersebut bisa disesuaikan dengan kebutuhan, tidak seperti kuota CPNS yang jumlahnya sangat terbatas. “Meski secara bertahap, kita berharap semua PTT bisa diangkat jadi PPPK melalui prosedur seleksi tes,” katanya.

Selain berencana mengangkat PTT, untuk menutupi kekurang­ an jumlah PNS selama ini, Pemprov Jatim juga terus me­nerima mutasi PNS dari provinsi lain atau dari kabupaten/kota. Namun mutasi tetap harus melalui seleksi dan menyesuaikan de­

ngan kebutuhan.

“Tiap tahun ada 100-200 PNS yang mutasi ke provinsi, tapi tetap tidak mencukupi untuk menambah kekurangan jumlah pegawai,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, sebenarnya masih ada peluang penambahan PNS melalui jalur STPDN. Sayangnya tiap tahun, jumlah lulusan STPDN yang masuk Pemprov Jatim hanya 10 orang, lainnya disebar di beberapa kabupaten/kota.

Karenanya, untuk meminimalisir kekurangan PNS, maka solusi untuk mengangkat PTT menjadi PPPK memang harus dilakukan. Selain itu, kuota rekrutmen CPNS juga harus ditambah minimal sesuai kuota yang dibutuhkan daerah.

Remunerasi Jadi Harapan Kabar mengenai remunerasi yang akan uji coba pada Juli ini pada dasarnya masih menjadi harapan bagi PNS di lingkungan Pemprov Jatim. Kendati begitu, mereka juga merasa masih ada hal-hal yang mengganjal dengan adanya remunerasi tersebut.

Salah satu PNS berlokasi di wilayah perkantoran Kebon Gayungsari ini mengungkapkan, remunerasi yang dilaksanakan nantinya harus benar-benar jelas baik itu rincian pekerjaan dan hasil kinerjanya.

“Saya sangat setuju dengan adanya remunerasi. Sehingga, siapa-siapa yang kerja dapat diketahui. Karena terkadang ada yang kinerjanya kurang maksimal, namun dapat hasil tunjangan yang sama. Semoga adanya remunerasi akan menjadi lebih baik lagi,” kata PNS yang enggan diungkap namanya, Rabu (25/3).

Menurutnya, memang da-

lam menyusun uraian pekerjaan yang terinci dan terukur dalam hasil kinerja juga masih sulit. Untuk itu, mereka mengharapkan adanya mekanisme remunerasi yang bisa menghasilkan perhitungan yang jelas dan terukur.

Selain itu, dasar penilaian kinerja harus lebih jelas. Sebab, di antara beberapa PNS tersebut juga mengungkapkan adanya kekhawatiran mengenai penilaian kinerja dengan pola like and dislike. “Jangan sampai ada mekanisme seperti itu di dalamnya,” harap mereka.

Di sisi lain, PNS yang berdomisi di salah satu UPT di SKPD Jatim ini mengungkapkan pelaksanaan remunerasi nantinya akan membuat PNS terutama karyawan akan lebih mengatur keuangannya kembali.

“Jika sebelumnya, uang selalu didapatkan ketika ada kegiatan berlangsung. Nantinya, uang akan didapatkan pada saat gajian. Sehingga PNS harus mengatur uang dengan sebaik-baiknya. Kalau hasil uang yang didapatkan sebelum dan pada saat remunerasi, dirasakan nantinya akan sama.

Perbedaannya, kalau remunerasi kita mendapatkan uangnya hanya sekali dalam sebulan melalui gaji,” katanya.

Sebelumnya Sekdaprov Akhmad Sukardi mengatakan selain menerima gaji dan tunjangan kerja, setiap PNS di lingkungan Pemprov Jatim nantinya akan mendapatkan uang tambahan yaitu uang remunerasi. Pemberian remunerasi tersebut nantinya akan berdasarkan kinerja harian yang dilakukan masing-masing PN. n iib, rac

Bedah Plastik Kian Jadi Tren di Surabaya l Sambungan hal 1

plastik estetik yang cukup tinggi.

Keinginan masyarakat memermak wajah dan tubuhnya menjadi lebih indah melalui bedah plastik terus meningkat.

Mungkin ini kaitannya dengan gaya hidup dan pengaruh tren dari negara tetangga seperti di Korea Selatan, Singapura, Thailand,” jelasnya, Rabu (25/3).

Lebih lanjut Sjaifuddin menjelaskan, tindakan bedah plastik estetik antara kaum muda dan lanjut usia berbeda. Untuk kalangan muda kebanyakan bagian yang menjadi sasaran operasi adalah mata, hidung, bibir, payudara, dan bagian perut.

Sedangkan untuk kalangan lanjut usia biasanya banyak melakukan bedah plastik untuk mengencangkan kulit wajah, mengencangkan tubuh dan vagina. “Untuk kalangan muda di Surabaya itu paling mereka melakukan operasi pembuatan kelopak mata agar mata lebih lebar. Selain itu memancungkan bentuk hidung dan membentuk bibir agar lebih seksi juga sangat diminati,” terangnya.

Ditambahkan Sjaifuddin,

perkembangan bedah plastik di Indonesia baik dari segi kualitas dokter dan fasilitas yang ada di rumah sakit sebenarnya tidak berbeda dengan negaranegara yang menjadi jujukan bedah plastik seperti Thailand dan Korea Selatan.

Namun karena masalah promosi dan pamor saja sehingga banyak orang menganggap kualitas bedah plastik di dalam negeri masih kalah. “Para dokter dan rumah sakit yang menyediakan layanan bedah plastik estetik ini ingin mengubah pola pikir tersebut. Apalagi dengan adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) juga menjadi momen bagi kami membuktikan dan mengalihkan imej masyarakat tersebut,” ujarnya.

Guru Besar Bidang Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik dari FK UNAIR/RSUD dr Soetomo dr David Perdanakusuma mengakui, operasi hidung dan kantong mata adalah operasi yang paling diminati di Surabaya. Operasi hidung kebanyakan diminati oleh orang-orang yang usianya relatif muda, sementara kantong mata umumnya diminati oleh orang-orang dengan usia

relatif tua. “Hidung orang Indonesia memang kebanyakan tidak terlalu mancung, tetapi justru itu ciri khasnya,” jelas David.

Sementara itu, untuk operasi kantong mata banyak diminati oleh orang-orang usia relatif tua karena biasanya problem kantong mata mulai timbul di atas usia 45 tahun.

Kantong mata mereka biasanya mengendur dan operasi dapat mengencangkannya kembali.

Dijelaskan David agar terlihat lebih baik dari segi penampilan, pasien yang memutuskan sendiri hasil yang diinginkan dalam operasi plastik. Namun sebelumnya dokter juga tetap melakukan wawancara tentang alasannya melakukan operasi.

“Jika pasien sudah dewasa dan sehat, sebenarnya operasi bedah plastik estetik adalah hak pasien,” katanya.

David menjelaskan, bedah plastik estetik adalah untuk membuat yang sudah normal menjadi lebih baik. Beda dengan bedah plastik rekonstruksi yaitu untuk membuat yang cacat mendekati normal. n dna

Agung Laksono sebagai Ketum DPP Partai Golkar dan Zainudin Amali (ZA) sebagai Sekjen DPP Golkar.

Menurut sumber di lingkup Partai Golkar yang menolak namanya disebutkan menegaskan alasan digantinya dua pimpinan parpol bergambar pohon beringin di Jatim ini ditengarai karena sikap kedu­anya yang menjadi banper saat pelaksanaan Munas Bali dengan mendukung Aburizal Bakrie (ARB) sebagai Ketum dan Idrus Marham sebagai Sekjen. ‘’Yang saya dengar selepas putusan KemenkumHAM yang mengesahkan Munas Ancol, pihak Agung Laksono mulai bersih-bersih kepeng­ urusan partai Golkar yang dinilai tidak lagi loyal sebagai upaya menyelamatkan kepentingan partai,’’tegasnya, Rabu (25/3).

Diklarifikasi terpisah Wakil Sekretaris DPP Partai Golkar Andy Budi tidak menampik jika jajaran kubu Golkar Munas Ancol akan melakukan bersih-bersih.

“Yang jelas dalam waktu dekat ini ada keputusan jika Ketua dan Sekretaris PG Jatim sudah dipersiapkan untuk di-Plt, sedang lainnya tergantung kondisi,” kata Andy dalam BBM singkatnya saat dikonfirmasi kisruh Partai Golkar.

Keberanian Partai Golkar hasil Munas Ancol ini, sangat beralasan.

Setelah mereka menda­ patkan Surat Keputusan (SK) dari Kemenkum HAM Nomor M.HH-01.0.AH.11.01 tentang pengesahan dan pengàkuan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol. Sebelumnya, Sekjen DPP Partai Golkar versi Munas Ancol, Zainuddin Amali memastikan persoalan perpecahan di internal Partai Golkar akan selesai paling lambat 2016.

Saat dihubungi melalui ponselnya beberapa waktu lalu, pria yang juga anggota DPR RI dari Dapil XI (Madura) ini mengatakan bahwa DPP Partai Golkar dengan Ketua Umumnya Agung Laksono sudah menerima SK Menkum HAM. “ Posisi kami sudah sah dan diakui oleh pemerintah dengan keluarnya SK tersebut. Semua kader dan simpatisan Partai Golkar harus tunduk atas SK tersebut,”ungkapnya.

Zainudin Amali men-

gatakan untuk di tingkat daerah, pihaknya menargetkan susunan kepengurusannya akan diselesaikan pada awal April 2015.

“Nanti dilihat dulu kondisi daerahnya,”sambungnya.

Minta Angkat Kaki Sementara itu Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono meminta pimpinan Fraksi Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) Ade Komarudin dan Bambang Soesatyo untuk segera angkat kaki dari ruang pimpinan Fraksi Golkar di lantai 12 Gedung DPR. Hal ini agar fraksi baru yang dipimpin Agus Gumiwang dapat segera bertugas.

“Kita ingin segera bekerja dan semua kami lakukan untuk negara dan untuk partai,” kata Agung Laksono di Kantor DPP Partai Golkar Slipi, Jakarta Barat, Rabu (25/3).

Meski saat ini kubu Ical gencar melakukan perlawanan di parlemen, namun Agung memprediksi perlawan­an itu tidak akan berlangsung lama.

“Ya pelan-pelan lah. Mereka juga semua mengedepankan asas legalitas formal. Itu hanya sesaat dan ada hambatan-hambatan psikologis,” ujarnya.

Bendahara Umum DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) Bambang Soesatyo (Bamsat) menilai, kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono yang dihasilkan dari Musyawarah Nasional (Munas) palsu.

Karenanya, kata Bambang, Golkar kubu Ical tidak akan membiarkan kubu Agung Laksono mengambil alih struktur Fraksi Golkar di DPR. “Kami belum (terima surat). Kalaupun terima paling kami buang,” kata Bambang di Gedung DPR. Menurut Bambang, Golkar kubu Agung Laksono tidak bisa seenaknya mengusir Partai Golkar hasil Munas yang sah.

Apalagi, mengambil alih Fraksi Golkar di DPR. “Emang dia siapa? Pimpinan saja belum mengesahkan. Pengurus Munas Ancol belum definitif karena masih ada gugatan di PN dan PTUN dan Bareskrim,” cetusnya.

Sebelummya, Ketua Fraksi Golkar kubu Agung Laksono, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan telah mengirim surat yang isinya meminta Ketua Fraksi Golkar kubu Ical, Ade Komaruddin, untuk angkat kaki dari Ruang Fraksi Golkar. n cty, ira

Akhir 2015, Jatim Tuntaskan Akreditasi Sekolah l Sambungan hal 1

“Kita dapat kuota 8.638 lembaga. Itu akan diprioritaskan untuk sekolahsekolah yang belum pernah mengikuti akreditasi,” tutur Harun saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (25/3).

Sasaran akreditasi ini akan diberikan untuk seluruh jenjang sekolah. Di antaranya SD/MI sebanyak 4.326 lembaga, SMP/MTs 2.271 lembaga, SMA/MA 304 lembaga dan Pendidikan Luar Biasa (PLB) 226 lembaga. Sedangkan untuk SMK, akreditasi akan dilakukan untuk setiap program keahli­ an. Tahun ini, terdapat 1.511 lembaga. Dengan sasaran tersebut, Harun memastikan tidak ada lagi sekolah yang tidak terakreditasi.

Untuk menuntaskan target akreditasi tersebut, Dindik Jatim bersama Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/ Madrasah (BAP S/M) Jatim akan mengerahkan 1.966 asesor. Di antaranya ialah 954 asesor jenjang SD/MI, 431 asesor SMP/MTs, 268 asesor SMA/MA, 303 asesor untuk SMK dan 10 asesor untuk PLB. “Masing-masing asesor ini akan mendapat tanggung jawab menilai akreditasi delapan sekolah,” ungkap alumni Lemhanas 2008 ini.

Lebih lanjut Harun menjelaskan, tanggung jawab asesor tidak sederhana.

Karena dia harus menilai delapan standar pendidikan di tiap-tiap sekolah. Delapan standar itu antara lain standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan dan standar penilaian pendidikan.

“Standardisasi inilah yang menjamin mutu pendidikan dan mutu lulusan dari satuan pendidikan,” tutur mantan Kadisbudpar Jatim ini.

Sementara itu, Sekretaris BAP S/M Jatim Suparno menambahkan, kuota akreditasi tahun ini naik tiga kali lipat dari tahun lalu seba­ nyak 2.965 lembaga. Dengan kenaikan ini, maka proses akreditasi dapat dimaksimalkan hingga mencapai target Jatim tuntas akreditasi 2015.

Saat ini, Suparno mengaku tengah melakukan pendataan akreditasi. Pendataan ini dilakukan untuk memverifikasi sekolah-sekolah yang benar-benar belum melakukan akreditasi. “Jatim memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pelaksanaan akreditasi sekolah. Tahun lalu, kita sudah mendapat School and Madrasah (SaM) Award dari BAN (Badan Akreditasi Nasional). Prestasi ini harus dipertahankan,” pungkas Suparno. n tam

Lahan Eks Apel Direvitalisasi untuk Budidaya Jeruk Keprok 55 l Sambungan hal 1

Desa Sumberejo, Sidomulyo dan Gunungsari, kebun-kebun apel sudah berubah jadi budidaya bunga hampir 15 tahun terakhir. Sedangkan di Bumiaji, tanaman apel diganti dengan komoditas jeruk dan sayur mayur,” tuturnya.

Namun tidak sedikit pula kebunkebun apel terutama di daerah tegalan yang dibiarkan begitu saja. Hal ini sangat disayangkan karena masih bisa diupayakan untuk menanam komoditas lainnya.

Oleh karena itu Distanhut mengajak petani agar memanfaatkan lahan bekas (eks) perkebunan apel tersebut untuk budidaya Jeruk Keprok 55.

Lahan yang tersebar di 5 desa yaitu Bumiaji, Bulukerto, Sumbergondo, Punten dan Tulungrejo telah dilakukan revitalisasi menggunakan pupuk organik sebanyak 400 ton pada 2013 lalu.

“Lahan-lahan itu direvitalisasi sebelum ditanami Jeruk Keprok 55.

Untuk pengembangan jeruk tersebut, Distanhut bekerjasama dengan Balitjestro untuk penyediaan bibit,

peningkatan SDM dan konsultasi teknis,” tuturnya.

Dijelaskannya minat petani untuk menanam Jeruk Keprok 55 cukup baik, terbukti permintaan bibit jeruk dari Balitjestro terus meningkat. Luas areal lahan kebun Jeruk Keprok pun tiap tahun terus meningkatkan karena banyak perkebunan apel yang diganti dengan tanaman jeruk.

Sementara itu Wali Kota Batu Eddy Rumpoko berharap ke depan produksi buah di Kota Batu mampu bersaing dengan produk buah impor untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.

“Jeruk Keprok 55 sangat enak dan tak kalah dengan jeruk impor. Banyak wisatawan, baik lokal maupun mancanegara mengakuinya,” terang Eddy.

Dia berjanji, kalau memang produksi buah lokal sudah mampu mencukupi kebutuhan buah wisatawan, maka akan melarang masuknya buah impor ke Kota Batu.

“Kita ini kaya akan buah, tergantung bagaimana mengembangkan dan membudidayakannya agar tak kalah bersaing dengan buah impor,” tandasnya. *

UTAMA

12

Kamis Wage, 26 MARET 2015

Warga Terduga Pengikut ISIS Diamankan

Kapolda Jatim Benarkan Penggerebekan di Malang Polda Jatim, Bhirawa Penggrebekan sebuah rumah milik warga terduga anggota Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Malang, Rabu (25/3) pukul 10.00 oleh Densus 88, dibenarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jatim Irjen Pol Anas Yusuf.

Armuji Terpilih sebagai Ketua ADEKSI pada Munas ke-IV Ketua DPRD Kota Surabaya, Ir Armuji, akhirnya resmi terpilih sebagai Ketua Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) pada Musyawarah Nasional (MUNAS) ke IV ADEKSI, kemarin (25/3). Munas yang digelar di Hotel Garden Palace, Jl. Yos Sudarso tersebut diikuti seluruh perwakilan ketua DPRD dari masing-masing kota di Indonesia.

K

etua Komite Musyawarah Na sional (MUNAS) ke IV, Muhham mad Rodi mengatakan, tujuan diselenggarakan organisasi ADEKSI ini adalah sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari setiap DPRD kota, agar sesuai target dan dapat difungsikan dengan jelas. “Adeksi ini lebih dikhususkan untuk pengawasan APBD dari tiap kota. Agar dapat digunakan sesuai prosedur. Misalnya, untuk pembangunan insfratuktur kota, dan bantuan kepada masyarakat kecil.” Ucapnya.

Lebih lanjut, dirinya menuturkan, ADEKSI ini mempunyai 3 fungsi yakni yang pertama, sebagai pembuat Peraturan Daerah (Perda) dan sekaligus pengawasan, dan Buddgeting, artinya melakukan pengwasan agar APBD lebih tepat sasaran.

“Misalkan anggaran atau bantuan untuk masyarakat miskin lebih kecil dibandingkan dengan pendatan pegawai, maka anggaran untuk masyarakat miskin harus bisa ditingkatkan. Karenakan pada dasarnya DPRD adalah wakil rakyat yang harus membantu rakyat,” tuturnya.

Ketua DPRD Kota Cimahi, Ahmad Gunawan menegaskan, dari pema-

haman yang selama ini berbeda dari masing-masing anggota DPRD, dengan adanya ADEKSI ini bisa membuat kesepakatan dan membuat suatu pemahaman yang sama.

Sebab, terkadang suatu pemahaman sering kali berbeda antara sesama anggota DPRD. “Dari sini kita juga tahu siapa anggota dewan, dari mana anggota dewan, mau kemana anggota dewan dan apa tugasnya sekarang kita bisa paham. Jika tugasnya membantu masyarakat, masyarakat yang mana, dan apa yang bisa diberikan oleh masyarakat ini harus jelas,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Surabaya, Armuji, lebih berbicara kepada proses pemilihan Walikota (Pilwali) yang sebentar lagi akan diselenggarakan serempak diseluruh kota di Indonsia. “Seorang Walikota yang ingin mencalonkan, enam bulan sebelumnya harus mengundurkan diri dari anggota DPRD, tapi kalau incumbent Cuma harus mengundurkan diri dari PNSnya,” katanya. Q gat.adv

Sayangnya, Kapolda engga merincikan proses penggerebekan yang dilakukan oleh Densus 88, dengan alasan domain Mabes Polri. “Secara teknis, penggrebekan ini merupakan rana dari Mabes Polri. Polda Jatim dalam hal ini hanya membantu,” terang Irjen Pol Anas Yusuf di sela-sela rapat di Gedung Mahameru Polda Jatim, Rabu (25/3).

Mantan Wakabareskrim Mabes Polri itu menjelaskan, Polda sudah melakukan pemetaan daerah mana saja di Jatim yang rawan disusupi ISIS dan kelompok radikal serupa. Setiap informasi apapun yang diperoleh petugas di lapangan langsung dihimpun dan dianalisa, lalu ditindaklanjuti dengan tindakan pencegahan.

Nah, untuk keperluan itu, kepolisian, kata Anas, menggandeng elemen masyarakat seperti ulama dan tokoh masyarakat.

“Karena harus diakui sulit memantau masalah ini. Karena warga yang diduga bergabung dengan kelompok radikal sehari-harinya tertutup. Cara ibadahnya wajarwajar saja,” tandasnya. Informasi diperoleh menyebutkan, kemarin pagi Densus 88 menggerebek sebuah rumah di Jalan Arif Margono, Kota Malang, Jatim. Satu orang berinisial AHM ditangkap dalam operasi tersebut. Ia diduga pulang ke Indonesia setelah ikut berjihad bersama ISIS di Syiria.

Antisipasi ISIS Merebaknya isu gerakan ra-

dikal seperti ISIS menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Terlebih, aktivitas gerakan ini berpotensi menyentuh semua kawasan tanah air. Termasuk di kota Surabaya sendiri.

Untuk itu Pemkot Surabaya menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dengan ajakan atau rayuan yang berujung pada janji-janji kebahagian baik dunia maupun akhirat. ‘’Tidak ada kebahagian yang bisa didapat sekejap mata. Semua butuh proses dan perjuangan. Jangan gampang terbujuk,” ungkap Kepala Bakesbanglinmas, Soemarno saat ditemui di kantornya Rabu (25/3) kemarin. Bila ditelaah, gerakan radikal selalu menawarkan kesenangan-kesenangan yang bersifat instan dan provokatif. Para pengikutnya umumnya berpikir pendek dan emosional. Sehingga, begitu gampang terbawa arus dan melakukan tindakan negatif sesuai petunjuk pemimpin radikalisme tersebut. Q bed.dre

Pemkab Pasuruan Tanggung Biaya Perawatan Lia Sugiarti Pasuruan, Bhirawa Lulis Irsyad Yusuf, Istri Bupati Pasuruan mengaku prihatin dengan kondisi Lia Sugiarti (8), bocah yatim asal Desa Gejugjati Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan yang mengalami luka bakar hampir di sekujur tubuhnya.

Keprihatinan itu terlihat setelah Lulis yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan menjenguk langsung kondisi Lia Sugiarti yang tengah dirawat di ruang melati nomor 3 di RSUD Bangil, Rabu (25/3). “Sangat terharu sekali. Mohon dijaga anaknya ini ibu. Jangan sampai didekatkan dengan benda tajam maupun benda yang berbahaya.

Jika didekatkan sangatlah berbahaya sekali,” pesan Lulis Irsyad Yusuf kepada sang ibu yang bernama Suami (38) di RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan.

Diketahui, Lia Sugiarti mengalami luka bakar di pinggul kirinya akibat bermain lilin. Meski memiliki Jamkesmas, Lia pun sem-

hilmi husein/bhirawa

Lulis Irsyad Yusuf, Istri Bupati Pasuruan (kanan) saat menjenguk Lia Sugiarti di ruang melati nomor 3 di RSUD Bangil, Rabu (25/3).

pat ditolak oleh pihak RSUD Bangil saat mau berobat. Lukanya pun yang terus bertambah parah sejak Januari lalu. Ia hanya bisa menangis, menjerit menahan sakit. Sementara sang ibu yakni Suami (30) tidak mampu berbuat apa karena terjerat ke-

miskinan. Jeritan dari Suamipun terdengar oleh Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf. Spontan, adik kandung Wagub Jatim ini langsung memerintahkan camat Lekok untuk membantunya agar mendapatkan pengobatannya ke RSUD Bangil. Q hil

Dinas Sosial Provinsi Jatim

KINERJA PELAYANAN PRIMA

Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Eks Klien Tahun 2015

Jatim Jadi Rujukan Pembiayaan Sanitasi

Eks Klien sebagai Wirausaha untuk Kemandirian Ekonomi

Selama ini Pemprov Jatim melakukan berbagai terobosan dalam hal akses sanitasi. Salah satunya yang menjadi perhatian khusus dan akan dicontoh provinsi lain adalah soal kerjasama dengan pihak perbankan, yaitu Bank UMKM Jatim untuk pembiayaan sanitasi bagi masyarakat.

Ada kalanya eks klien (penyandang masalah kesejahteraan sosial, red) yang telah dibina UPT Dinas Sosial ketika berada dilapangan ternyata masih mengalami kesulitan untuk dapat mengembangkan dirinya. Untuk itu, Dinas Sosial Jatim menggelar bimbingan manajemen usaha bagi eks klien agar bisa menjadi wirausaha dengan kemandirian ekonomi.

K

esuksesan Pemprov Jatim itu pun ditularkan Gubernur Jatim, Dr H Soekawo saat diminta menjadi pemateri untuk berbagi pengalaman mengenai penanganan sanitasi pada Forum Advokasi dan Horizontal Learning/AHL-AKKOPSI Bersama Provinsi Peduli Sanitasi ‘Sanitasi Upaya Preventif Kesehatan Menuju Universal Sanitation Access Indonesia 2020’ di Gedung Sate, Bandung, Rabu (25/3).

Dalam paparannya, Gubernur Soekawo menjelaskan, salah satu hal yang belum terpikirkan oleh provinsi lain dalam hal sanitasi adalah melibatkan peran dari pihak lain.

Terobosan dilakukan oleh Pemprov Jatim dengan bekerja sama dengan Bank UMKM Jatim. Wujudnya berupa pembiayaaan kepada Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM), pembiayaan sanitasi dengan membuat jamban keluarga, pembiayan kepada koperasi TKI Purna, TKI dan keluarga TKI serta pembiaaayn SKIM kredit gumuyu antara lain kepada kelompok Perempuan Mandiri Sumber Perubahan (Preman Super).

“Bunga rendah diberikan apabila bekerjasama dengan Bank UMKM Jatim, yakni sebesar enam persen flat dan non flat sepuluh persen satu tahun. Bunga tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan bank lain,” jelas Pakde Karwo, sapaan akrabnya. Program tersebut, lanjutnya, sebelumnya telah dilakukan pengkajian terlebih dahulu. Pemprov Jatim melalui Dinas Kesehatan mengkaji bersama Bank Dunia dan Asosiasi Pengelola dan Pemberdayaan Sanitasi Indonesia (APPSANI) mengenai potensi pasar, profil wirausaha sanitasi dan selanjutnya dilakukan pendekatan program, yang kemudian untuk penerapannya melibatkan Bank UMKM Jatim.

“Dari situ, akan diberikan kredit

K Gubernur Jatim, Dr H Soekawo melakukan penandatanganan Deklarasi Gubernur Peduli Sanitasi di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat.

sanitasi kepada kelompok masyarakat, misalnya untuk dibuat jamban sehat,” ungkapnya. Sampai saat ini, telah dikucurkan dana cukup besar kepada masyarakat. Diantaranya kepada HIPPAM sebesar Rp992 juta, kredit sanitasi dan jamban keluarga sebesar Rp22 juta, koperasi TKI Purna, TKI dan keluarga TKI sebesar Rp2,692 miliar dan pembiayaan krediti Gumuyu khususnya kepada preman super sekitar Rp21 miliar.

Pakde Karwo menjelaskan, setiap tahun pembangunan sarana sanitasi air di Jatim terus meningkat.

Selain dengan bekerjasama dengan Bank UMKM Jatim, juga memasukkan sanitasi pada APBD Jatim dan juga APBN. Pada 2014 biaya pembangunan fisik bantuan infrastruktur sektor air bersih di Jatim, untuk APBN sebesar Rp151,165 miliar dan APBD sebesar Rp6,811 miliar.

Dukungan dana tersebut diimbangi dengan peningkatan pembangunan keciptakaryaan. Pada 2013 capaian pembangunan dibidang air minum sebesar 60,51 persen, air limbah sebesar 59,94 persen, drainase 76,34 persen, dan persampahan 79,11 persen. “Capaian tersebut diharapkan tiap tahun meningkat. Target Pemprov Jatim pada tahun 2019 semua pembangunan di beberapa bidang tersebut sudah selesai 100 persen,” ungkapnya.

Selain itu, Pemprov Jatim juga melakukan beberapa gerakan untuk meningkatkan program sanitasi, diantaranya dengan menggalakkan gerakan gotong royong dalam upaya mempercepat open defecation free (ODF), menambah Kabupaten/Kota

ODF di Jatim dan menggalakkan program sanitasi total berbasis masyarkaat ( STBM) dengan kegiatan pemicuan yang diperkuat dengan berbagai strategi atau inovasi lainnya.

“Upaya tersebut merupakan bagian dari meningkatkan akses sanitasi di masyarakat. hal paling membanggakan di Indonesia hanya ada 4 kabko ODF, dan semuanya berada di Jatim yakni Kota Madiun, Pacitan, Magetan dan Ngawi,” paparnya Mendengar pemaparan Pakde Karwo tersebut, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengaku sangat kagum dengan cara Pemprov Jatim mengurus sanitasi. Bahkan, Kang Aher, begitu ia biasa disapa, tak segan-segan mengatakan akan meniru konsep yang kini tengah dilakukan Pemprov Jatim.

“Pemprov Jabar akan mempelajari dan mengirimkan personilnya ke Jatim, khusus untuk mempelajari hal ini, sehingga bisa diterapkan di Jabar. Jatim sudah membuktikan bagaimana menggerakkan masyarakat untuk memperhatikan kesehatan lingkungan dengan sadar sanitasi. Terobosan yang jitu melalui pembiayaan murah lewat Bank UMKM Jatim, ini perlu ditiru,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua AKKOPSI yang juga Wali Kota Balikpapan, Rizal Efendi mengaku, sependapat dengan paparan Pakde Karwo.

“Sanitasi merupakan permasalahan yang harus difikirkan oleh setiap kepala daerah. Kesuksesan penataan sanitasi akan mempengaruhi bahkan dapat meningkatkan harapan hidup dari masyarakat Indonesia,” katanya. Q iib*

epala Dinas Sosial Jatim, Indra Wiragana SH melalui Kabid Pengembangan UKS, Nur Inayah Darmawie SH MM mengatakan, para eks klien masih perlu mendapatkan bimbingan manajemen usaha yang merupakan bimbingan lanjutan untuk meningkatkan dan memantapkan kemampuan teknis maupun manajemen usaha eks klien, sebelum menerima dan melaksanakan bantuan modal usaha ekonomi produktif. Menurutnya, dalam merintis suatu usaha yang sukses, maka peranan interpersonal, peran informasional, dan peran dalam pengambilan keputusan menjadikan tuntutan, guna mengembangkan skill dan keterampilan dalam manajemen usahanya.

Ada empat skill dan keterampilan yang bisa dibangun dalam peran.

Pertama, keterampilan teknis. Dimana kemampuan seseorang untuk menggunakan metode, proses dan prosedur. Kedua, keterampilan personal. Dalam hal ini mengacu pada kemampuan untuk bekerja dengan orang lain sebagai individu dan kelompoknya. “Artinya personal dituntut senantiasa berkomunikasi, memotivasi, memimpin dan menginspirasi orang lain,” katanya, dalam kegiatan manajemen usaha bagi klien pada pembinaan kemampuan ketrampilan masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan /atau bahan baku hasil tembakau bagi eks klien tahun 2015, di Malang.

Ketiga, keterampilan konseptual.

Keterampilan yang diperlukan oleh personal/manajer kedalam konsep abstrak dan situasi yang komplek.

“Artinya personal/manajer penting

memiliki pemahaman tentang fungsi keseluruhan pada usahanya, dan menghubungkan dengan lingkungan eksternalnya,” ujarnya dalam kegiatan yang berlangsung empat hari (24/3-27/3) . Sedangkan keempat, keterampilan desain, yaitu keterampilan personal/manajer untuk mencari solusi dalam masalah dengan cara yang menguntungkan dan harus yang rasional serta layak.

“Bertitik tolak dari pandangan itu, maka pengembangan diri dalam karir usaha ekonomi produktif yang tepat dan terbaik adalah membantu eks klien untuk tahu lebih banyak tentang potensi diri sendiri, dan keadaan

sekitar serta prospek kedepan usaha yang digeluti saat ini,” katanya.

Indra juga mengharapkan para eks klien dapat menjadi wirausaha yang memiliki daya pikir dan keterampilan teknis manajerial yang diperlukan dalam pengelolaan suatu usaha kecil yang akomodatif dan konstruktif.

“Bagi peserta pelatihan, saya harapkan dapat betul-betul mengikuti dengan serius, sehingga seusai pelatihan ini dapat diaplikasikan sesuai dengan bidang usaha masing-masing dan semoga dapat berkembang lebih baik lagi,” katanya.

Peserta yang mengikuti kegiatan itu seluruhnya berjumlah 50 orang yang berasal/alumni dari 10 UPT seperti UPT PSRT Pamekasan (6 orang), UPT PSRT Blitar (4 orang), UPT PSRT Bojonegoro (7 orang), UPT PSRT Jombang (9 orang), UPT RS ANKN Surabaya (4 orang), UPT RSCT Pasuruan (6 orang), UPT RSCN Malang (5 orang), UPT RSGP Pasuruan (1 orang), UPT RSGP Madiun (6 orang), dan UPT RSTS Kediri (2 orang). Q rac*

Kabid Pengembangan UKS, Nur Inayah Darmawie SH MM secara simbolis memberikan tanda peserta.

Para peserta bimbingan manajemen usaha bagi eks klien tampak serius mendengarkan materi.