Issuu on Google+

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Secara umum memang sudah waktunya pemeliharaan. Banyak sih sebenarnya penyebab kerusakan, di antaranya pengguna jalan memuat melebihi kapasitas dan sebagainya,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 6 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tuban Ir H Choliq Chunasikh

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Rabu Wage, 26 MARET 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

26 MARET 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 09.00

RUPS Bank Jatim di Hotel Bumi

 Wagub H Saifullah Yusuf - 07.00

Di Ruang Kerja

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 10.00

Terima kunjungan wartawan Jasa Raharja Pusat di RK

UMKM Jatim Terbaik Dibanding Provinsi Lain Surabaya, Bhirawa Urusan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Jatim memang lebih baik dibanding provinsi lain. Itulah sambutan pembukaan acara Peningkatan Standar Kompetensi Konsultan Pendamping LPB/BDS-P Tahun Anggaran 2014 yang disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi RI Drs Braman Setyo MSi. Ungkapan itu disematkan untuk keberhasilan Pemprov Jatim dalam memajukan sektor UMKM di Jatim melalui Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim. Ini sebabnya kenapa acara Peningkatan Standar Kompetensi Konsultan Pendamping LPB/BDS-P TA 2014 diselenggarakan di Jatim, khususnya wilayah Surabaya. “Kenapa acara ini dimulai di Jatim? Karena selama 28 tahun saya dinas di Jatim, urusan UMKM di Jatim memang lebih baik dibanding provinsi

 ke halaman 11

Para peserta peningkatan standar kompetensi konsultan pendamping foto bersama dengan Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi RI Drs Braman Setyo MSi.

Pileg 2014, PKB Optimis Raup 25 Kursi DPRD Jatim, Bhirawa PKB Jatim optimis dalam Pileg 2014 ini mampu meraup 25 kursi. Keyakinan ini dikarenakan basis massa PKB, tidak lagi di tapal kuda, Pantura dan Madura. Namun sekarang sudah melebar hingga ke Mataraman dan sebagian besar di Surabaya. Ketua DPW PKB Jatim A Halim Iskandar menegaskan di bawah panji-panji nadhiyin dan Ahli Sunnah Wal Jamaah, kini dukungan masyarakat Jatim kepada PKB semakin besar. Sesuai hasil survei internal, saat ini posisi PKB mencapai 23,4 persen. Kalau margin error satu persen, maka PKB tetap mendapatkan dukungan 22 persen. Sebaliknya kalau ada kenaikan satu persen, maka otomatis PKB mampu meraup kursi sampai 24,4 atau sampai 25 kursi. ‘’Namun demikian kita tidak boleh bersuka hati. Ini karena parpol peserta Pileg 2014, saling berlombalomba untuk meraup kemenangan sekaligus kursi di Jatim. Karena itu, PKB tetap berupaya untuk menjaganya kepercayaan masyarakat Jatim,’’tegas pria yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim ini, Selasa (25/3).

Salah satu wisatawan manca negara ikut menari bersama penari saat berkunjung ke Balai Kota Surabaya, Selasa (25/3). Wisatawan ini adalah penumpang kapal pesiar Holland America Line yang bersandar di Tanjung Perak.

Surabaya Jadi Magnit Wisatawan, Banyak Kapal Pesiar Bersandar di Perak

Surabaya, Bhirawa Sedikitnya 10 kapal pesiar bersandar di Kota Surabaya selama Maret 2014, salah satunya kapal pesiar Holland America Line berkapasitas 2.000 orang beserta kru. Kepala Bidang Objek dan Promosi Dinas Pariwisata Kota Sura-

Bawaslu Jatim, Bhirawa Dugaan pemanfaatan birokrasi untuk kepentingan parpol tertentu di Kabupaten Jombang terus bergulir. Selain Camat Kabuh, oknum camat lain di Jombang diduga juga berani mengarahkan masyarakat untuk memilih Partai Golkar pada Pileg 9 April mendatang. Aksi mengarahkan dukungan kepada parpol tertentu itu dilakukan oleh Camat Jabon Tengah ketika menyerahkan bantuan pemerintah ke sebuah kampung. Usai penyerahan bantuan itu, camat mengucapkan katakata yang berbuntut panjang. “Jangan lupa yah. Ini semua (bantuan, red) bisa terealisir berkat perjuangan Partai Golkar,”

ujar Camat Jabon Tengah seperti ditirukan oleh Ketua Bawaslu Jatim Sufyanto usai melihat video rekaman dan alat bukti lain yang dilaporkan oleh Panwaslu Kabupaten Jombang, Selasa (25/3). Menurut Sufyanto, laporan itu akan diproses lebih lanjut karena bukti awal sudah memenuhi unsur untuk dilakukan proses penyidikan, klarifikasi hingga merekomen-

dasi pelanggaran tersebut untuk ditindaklanjuti oleh KPU maupun aparat hukum yang berwenang. Seperti diberitakan Bhirawa Senin kemarin, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dituduh memanfaatkan birokrasi untuk kepentingan Partai Golkar dalam Pileg 2014. Tuduhan itu dilontarkan oleh koalisi empat partai politik besar di Jombang, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Demokrat, dan Partai Hanura. Tuduhan itu didasarkan pada rekaman video berdurasi sekitar

 ke halaman 11

Surabaya, Bhirawa Diprediksikan jumlah pasien gila usai hajatan Pileg 2014 akan mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Depresi dan malu karena kalah dalam pertarungan politik dan tanggungan utang yang tak sedikit menjadi penyebab para caleg masuk menjadi pasien baru RSJ Menur. RSJ Menur mengantisipasinya dengan menyiapkan 35 bed untuk caleg yang mengalami stress, depresi hingga gila dan 10 dokter spesialis.

 ke halaman 11

Distribusi Anggaran Mendesak, Juknis Tak Kunjung Ada Buku Kurikulum SD-SMP Dianggarkan Rp 103 M

Dindik Jatim, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim mulai gusar menunggu petunjuk teknis (Juknis) pendistribusian anggaran buku kurikulum baru yang tak kunjung turun dari pusat. Padahal, pada April mendatang anggaran tersebut harus sudah dicairkan ke sekolah-sekolah. Kabid TK, SD dan Pendidikan Khusus (PK) Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Nuryanto menuturkan, pemerintah pusat hingga saat ini belum memberi kejelasan kapan juknis akan diterima provinsi. Sementara jadwal pendistribusian sangat mendesak. Selain itu, provinsi juga belum membuat

 ke halaman 11

Senat Langgar SE, Mendikbud Coret Carek UB Malang, Bhirawa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mencoret salah satu dari tiga nama yang diajukan sebagai calon rektor (carek) Universitas Brawijaya (UB). Nama yang dicoret adalah Prof Dr Bambang Soeharto, pencoretan itu dilakukan lantaran melewati usia minimal dan melanggar edaran Dirjen Pendidikan Tinggi pasal 1 ayat 1 huruf E terkait batasan usia maksimal carek. Sekretaris Panitia Pemilihan Rektor

trie diana/bhirawa

 ke halaman 11

Para perawat RSJ Menur membersihkan salah satu kamar yang ditujukan untuk merawat pasien, termasuk caleg stres yang kalah bertarung dalam hajatan politik, Selasa (25/3).

Ketika Pakde Karwo Bicara di Hadapan Civitas Akademika UGM

Bius Mahasiswa, Guru Besar UGM Dibuat Kaget dengan Presentasi Gubernur Jatim

Riau Ega Agatha

Sentil..  

Pemkot larang truk masuk kota Setuju, bikin macet

 

Gaji honorer K2 di bawah UMK Tapi ceperannya?

UGM nilai Pakde Karwo lebih pengalaman dibanding Jokowi Sinyal siap menjadi pesaing calon presiden

 ke halaman 11

RSJ Menur Siapkan 35 Bed untuk Caleg Gila

Fokus Ingin Perbaiki Nilai IPK

 ke halaman 11

tus nanti, Surabaya rencananya akan dikunjungi juga kapal pesiar yang lebih besar. Menurut dia, semakin banyaknya kapal pesiar yang bersandar di Surabaya menandakan Surabaya masih menjadi magnet bagi wisatawan man-

Bawaslu Proses Camat Ajak Coblos Parpol Tertentu

 ke halaman 11

ABSEN kuliah hingga tertinggal sederet materi dari dosen menjadi hal lumrah bagi seorang atlet yang masih berstatus mahasiswa. Akibatnya pun tak terelakkan, nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) jeblok dan harus siap mengulang ke semester berikutnya. Itu pula yang terjadi pada Riau Ega Agatha, atlet panahan nasional yang kini harus menjalani sejumlah konsekuensi dari kampus karena kesibukannya berlatih dan bertanding. Riau sendiri tercatat sebagai mahasiswa semester VI Fakultas

baya Ida Widayati mengatakan kapal pesiar yang berkunjung ke Surabaya terus bertambah. “Sepanjang Maret sudah 10 kapal pesiar. Belum lagi nanti rencananya Juni ada kapal pesiar yang akan bermalam di Surabaya,” katanya kepada wartawan, Selasa (25/3). Bahkan, lanjut dia, pada Agus-

Siang itu, langit di atas Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta terasa sangat bersahabat. Cuaca yang sejuk mendukung ratusan civitas akademika dan mahasiswa Kampus Biru untuk berbondong-bondong datang ke Auditorium Sukadji Ranuwihardjo Gedung MM UGM, Selasa (25/3). Mereka bukan untuk beraktivitas seperti biasa, tapi untuk mendengarkan kuliah umum yang disampaikan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum. Zainal Ibad, Jogjakarta

Pakde Karwo saat berbicara di depan civitas akademika UGM Jogjakarta. Pakde Karwo memaparkan kebijakan dan program ekonomi kerakyatan yang diterapkannya di Jatim.

Kuliah umum ini mungkin bagi civitas akademika dan mahasiswa UGM kuliah umum yang tak biasa, sebab mendatangkan praktisi dari pemerintahan yang sudah diakui keberhasilannya. Makanya tak heran jika auditorium yang kapasistasnya

mencapai 400 orang hampir keseluruhannya terpenuhi tempat duduknya. Acara yang dimulai sekitar pukul 10.30 itu berlangsung sangat gayeng dan santai namun tak meninggalkan pokok intinya. Sebab Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo,

menyampaikan materi dengan ciri khasnya yang diselingi banyolanbanyolan segar. Baru mukadimah, mantan Sekdaprov Jatim itu sudah membuat peserta kuliah

 ke halaman 11


SURABAYA

2

Rabu Wage 26 MARET 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

PANGGUNG BIROKRASI

UGM Nilai Pakde Karwo Lebih Pengalaman Dibanding Jokowi Pemprov, Bhirawa Sosok Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dinilai lebih berpengalaman dibandingkan dengan tokoh caliber nasional lain. Penilaian ini diungkapkan Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada (FEB UGM) Yogyakarta, Prof Gunawan Sumodiningrat MEc PhD, setelah mendengarkan paparan Gubernur Soekarwo sebagai pembicara tunggal dalam kuliah umum ‘Menghidupkan Ekonomi Kerakyatan Succes Story Jawa Timur’ di Auditorium Magister Manajemen (MM) UGM Yogjakarta, Selasa (25/3). “Pakde Karwo itu birokrat murni dari bawah yang sukses jadi kepala daerah di Jatim hingga dua periode. Pakde lebih berpengalaman dibanding Jokowi maupun Prabowo dalam hal birokrasi. Kalau seandainya Jokowi itu bisa seperti Pakde, mungkin dia lebih cepat jadi presiden,” katanya. Menurut dia, Pakde Karwo layak dipercaya menjadi pemimpin nasional sekelas Presiden RI. Selain kualitas, mantan Sekdaprov Jatim ini dianggap memiliki program ekonomi yang berpihak pada rakyat. “Tidak hanya teori saja, melainkan sudah praktik dan itu dimiliki Jawa Timur,” katanya. Program ekonomi kerakyatan yang dibuat Pakde Karwo, lanjutnya, sangat menguntungkan rakyat kecil dan miskin. “Program inilah yang lebih bagus dan menonjol dibanding kepala daerah lain, termasuk Jokowi dan Prabowo Subianto yang menjadi Calon Presiden 2014,” ujarnya. Soal layak tidaknya Pakde masuk bursa kepemimpinan nasional, Gunawan menilai tergantung dari yang memilih. Sekarang ini, tidak bisa menjadi pemimpin tanpa didukung atau mendapat kendaraan partai politik. “Kesulitannya ini pendukungnya selalu partai. Kita hanya bisa memilih lewat partai,” ungkapnya. “Pakde Karwo memang dekat dengan masyarakat. Kariernya dimulai dari bawah. Dimulai dari Dispenda Jatim, Sekdaprov dan sekarang menjadi Gubernur Jatim. Kalau Jokowi seperti Pakde Karwo, maka dia sudah jadi Presiden,” Q iib lanjutnya lagi.Q

Gelar Operasi Kendaraan

trie diana/bhirawa

Dinas Perhubungan Kota Surabaya Bidang Penertiban dipimpin Trio Waluyobowo Amd LLAJ bersama Satlantas Polrestabes Surabaya menggelar uji emisi dan menertibkan izin trayek serta kelengkapan administrasi kendaraan berupa SIM dan STNK .Dalam kegiatan tersebut petugas berhasil menertibkan 11 pelanggaran diantaranya 7 tidak memiliki SIM saat tertibkan di Jalan Diponegoro Surabaya,Selasa (25/3).

Ratusan PNS Bersaing di MTQ Korpri Pemprov, Bhirawa Ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kini tengah bersaing dalam Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) Korpri yang kali pertama diadakan Pemprov Jatim. MTQ kali merupakan media syi’ar pada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa semua anggota Korpri di lingkup Pemprov Jatim mempunyai landasan spiritual yang kuat. “Penguatan spiritual sangat diperlukan karena para anggota Korpri mempunyai tanggung jawab yang berat, yakni sebagai abdi negara, abdi pemerintah dan abdi masyarakat,” terang Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs. H. Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, saat membuka MTQ Korpi Provinsi Jatim

Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs. H. Saifullah Yusuf saat memukul sebagai tanda dimulainya MTQ Korpri. rac/bhirawa

tahun 2014 di Asrama Haji, Surabaya, Senin (24/3) malam. Gus Ipul yang juga wakil penasehat Dewan Pengurus (DP) Korpri menjelaskan, pengabdian kepada negara, pemerintah dan masyarakat harus bisa dirumuskan dengan tepat dalam kehidupan sehari-hari. “Korpri harus pandai menempatkan

diri dalam menjalankan tugas kapan menjadi abdi negara, kapan menjadi abdi pemerintah,dan kapan menjadi abdi masyarakat. Saat menjadi abdi pemerintah misalnya, harus bisa mengingatkan atasannya jika terjadi kesalahan sehingga bisa diluruskan kembali,” katanya. Menurutnya, salah satu pilar

penting negara adalah para anggota Korpri yang akan meneruskan kepemimpinan negara di masa yang akan datang. “Gubernur, wakil gubernur, Bupati, Walikota boleh ganti tapi Korprilah yang harus terus bekerja di lapangan melayani masyarakat,” tegasnya. Ia menambahkan, melalui MTQ semua anggota Korpri diingatkan bahwa kesuksesan dan keberhasilan hanya bersifat sementara. Sebab, sesuai banyak literatur kesuskesan, kepandaian, dan penampilan yang luar biasa tidak akan ada gunanya jika tidak mempunyai kebahagiaan spiritual. “Lomba ini hanya teknis dan bungkus saja, tapi inti dari kegiatan MTQ ini adalah penguatan spiritual,” ujarnya. Gus ipul berharap, MTQ ini nantinya bisa memperoleh kafilah MTQ terbaik dalam rangka persiapan keikutsertaan pada MTQ KORPRI Nasional pada bulan Agustus 2014 Q rac di Aceh.Q

Menuju Pemilu Legislatif 2014

Kampanye Ketua Dewan Disorot Anggota Pakai Kendaraan Dinas dan Tinggalkan Agenda Banmus DPRD Surabaya, Bhirawa Kampanye ketua DPRD Surabaya, M.Mahmud kembali disorot oleh anggota legislatif. Selain disebut mangkir dari tugasnya di Dewan, Mahmud diduga memanfaatkan sejumlah kendaraan dinas untuk kepentingan kampanye. Anggota Badan Kehormatan (BK) Masduki Toha secara lantang menuding bahwa M Mahmud sebagai ketua DPRD Surabaya telah melanggar aturan kampanye dan tatib dewan. Melanggar tatib karena beberapa kali dianggap mangkir dari rapat penting kedewanan dan melanggar aturan karena telah menggunakan mobil dinas untuk kepentingan kampanye. “Kita hargai keputusan pemerintah agar seluruh anggota dewan bisa mematuhi aturan untuk tidak menggunakan fasilitas Negara untuk kepentingan kampanye, terutama kendaraan, meski pada prakteknya di ganti plat hitam, karena status kendaraan itu tetap milik pemerintah,” cerita Masduki mengawali keluhannya. (25/3/14) Dalam paparannya, Masduki Toha langsung menyebut nama M Mahmud ketua DPRD Surabaya yang ditudingnya telah menggunakan mobil dinas di lingkungan Sekwan

DPRD Surabaya untuk kepentingan kampanye. “Seperti pak Mahmud itu harusnya memberikan contoh yang baik kepada anggotanya, karena dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat pada hari selasa tanggal 18 itu ada kegiatan kampanye di Dapil 5 dan ada mobil L 1735 NP dan L 1864 NP ada dilokasi kampanye dan kelihatannya di gunakan untuk mobilisasi, karena parkir di depan gang rumah saya, dan setahu saya itu mobil disini (sekwan-red) tapi coba tanyakan langsung saja,” tandasnya. Tidak hanya itu, Masduki Toha juga mengaku secara kebetulan mendapati mobil yang sama yakni bernopol L 1735 NP untuk kepentingan mobilisasi akomodasi kampanye pada tanggal 22 Maret 2014 di Jl Musi dekat Taman Bungkul. “Kemudian saya juga melihat sekitar tanggal 22, ada mobil L 1735 NP digunakan untuk mobilisasi akomodasi kampanye di Jl Musi

dekat taman bungkul sana, saya sebagai anggota BK berharap ketua DPRD dan semua unsur pimpinan disini seharusnya bisa memberikan tauladan yang baik kepada anggotanya, bagaimana anggota bisa tertib jika pimpinannya seperti itu,” tambahnya. Terkait gagalnya agenda rapat Banmus tentang pemilihan ketua BK, Masduki Toha mengatakan jika M Mahmud telah melanggar tatib dewan karena diketahui keluar meninggalkan gedung dewan untuk kepentingan kampanye di Romo Kalisari. “Lha wong ini persoalan mudah kok dibuat sulit, seperti rapat banmus kemaren, rapat kemaren yang dijadwalkan jam 10, ternyata baru terlaksana jam 13.00, itupun tidak dihadiri ketua DPRD karena akhirnya rapat dipimpin 2 unsur ketua yakni Gus Naim dan Suyanto, tapi belakangan saya mendengar jika pak Mahmud ternyata mengikuti kegiatan kampanye di Romokalisasri, itu artinya pak Mahmud ini melanggar tatib karena lebih mementingkan kampanye ketimbang agenda penting kedewanan,” Q gat tudingnya.Q

Nyanyikan Rek Ayo Rek, Sutiyoso Ajak Kader PKPI Berjuang

trie diana/bhirawa

Ketua Umum PKPI Sutiyoso didampingi beberapa caleg PKPI menggelar orasi politik di Lapangan parkir Boulevard Bukit Darmo Surabaya,Selasa (25/3). Surabaya, Bhirawa Mengakhiri kampanye akbar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

(PKPI) akbar di Surabaya, Ketua Umum Sutiyoso menyanyikan lagu “Rek Ayo Rek”.

Nyanyian tersebut sebagai pembakar semangat peserta kampanye dan Caleg PKPI yang mengikutinya dengan bernyanyi bersama-sama. “Semangat rek, arek PKPI Surabaya dan Jawa Timur harus semangat berjuang memenangkan Pemilu,” kata Sutiyoso mengakhiri orasinya dalam kampanye akbar di Surabaya, Selasa (25/3). Dikatakan Sutiyoso, Surabaya dikenal sebagai kota Pahlawan. Dengan demikian semangat pahlawan harus dimiliki oleh pemuda dan rakyat Surabaya serta Jawa Timur. “Kita harus berjuang untuk rakyat, karena hingga sekarang rakyat belum mendapatkan kesejahteraanya walaupun setiap lima tahun selalu dijanjikan melalui kampanye. PKPI harus mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat yang sejati, buka slogan semata,” tutur Q cty Sutiyoso.Q

trie diana/bhirawa

Ketua Umum Partai Hanura Wiranto dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Hanura, Hary Tanoesoedibjo (Win-HT) didampingi ketua DPD Hanura Jatim Kuswanto bersama ribuan massa usai memberikan orasi politiknya di Gelora Pantjasila,Selasa (25/3).

Win-HT Pastikan Hanura Tak Khianati Rakyat Surabaya, Bhirawa Dalam kampanyenya di Surabaya, Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto juga memanfaatkan untuk memastikan bahwa Hanura tak akan mengkhianati rakyat dan hidup mati untuk rakyat. Di depan massa kampanye hanura di Gedung Gelora pancasila, Selasa(25/3) Wiranto mengungkapkan Indonesia harus mengisi kemerdekaan dengan menjadi negara bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ini memang sudah dilakukan Indonesia, hanya saja belum merata dan masih ada pertikaian yang terjadi. “Makanya, harus ada perubahan. Hanya yang peduli, bersih dan tegas serta punya hati nurani, yang bisa membawa perubahan,” ujarnya, Selasa (25/3). Diuraikan, kalau tak pakai hati nurani maka pasti lupa rakyat. Maka, lewat Hanura, pihaknya tak akan berkhianat dan hidup mati untuk rakyat. “Selain itu, dari beberapa survei, Hanura adalah partai paling bersih,” katanya disambut tepuk tangan kader Hanura. Setelah kampanye, Wiranto meminta semua caleg untuk maju ke depan. Dengan diiringi aba-aba, Wiranto bertanya apakah caleg siapp untuk

mengabdi dan tak berkhianat serta sanggup untuk perjuangkan nasib, para caleg menjawab serentak, “Siapp..!”. Wiranto kemudian bertanya, apakah para caleg kalau jadi, sanggup tak berkhianat dan tak korupsi, mereka juga menjawab siapp. Mereka juga siapp diturunkan rakyat jika terlibat korupsi. Sementara calon Wakil Presiden dari Partai Hanura, Hary Tanoesoedibjo (HT), bercerita bahwa Indonesia perlu perubahan. “Perubahan ini penting agar Indonesia maju,” jelasnya pengusaha asli Surabaya itu. Pemilik MNC Grup ini lalu menguraikan, ada tiga klasifikasi negara, yakni negara terbelakang, berkembang dan maju. Dengan pendapatan kurang Rp 1 juta/bulan, maka Indonesia saat ini tergolong negara terbelakang. Sedangkan untuk jadi negara maju, maka pendapatan rakyat harus Rp 12 juta/bulan. “Indonesia masih di bawah. Bahkan, negara di ASEAN, seperti Malaysia sudah menyalip Indonesia,” ujarnya. Setelah itu, Win-HT bersama-sama melakukan simulasi coblosan di atas panggung, dengan mencobloskan tongkat panjang k poster besar yang Q gat.cty berlogo Hanura.Q


UTAMA

Rabu Wage, 26 MARET 2014

3

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Rapat Koordinasi Penelitian dan Pengembangan (Rakor Litbang) Jawa Timur Surabaya, Tahun 2014

Kata Mereka Ir Priyo Darmawan MSc Kepala Balitbang Jawa Tengah

Asisten III Bidang Kesejahteraan Masyarakat Setdaprov Jatim, Asyhar saat membuka Rakor Litbang Jatim tahun 2014 di Twin Hotel, Surabaya, Selasa (25/3).

Balitbang Harus Lebih Berperan Rumuskan Kajian Pemprov, Bhirawa Ke depan, Balitbang harus lebih berperan dalam merumuskan kajian, sehingga kebijakan Pemprov Jatim yang dihasilkan diawali dengan kajian-kajian tersebut. Salah satunya dalam rapat koordinasi litbang kali ini, kajian kedepan tidak hanya dalam kisaran tataran keilmuan saja, tapi aplikatif kebijakan yang bisa dihasilkan untuk Pemprov Jatim.

A

palagi perumusan kebijakan pemban gunan dan penggunaan teknologi maju dan tepat guna untuk pengembangan pusat unggulan itu, merupakan kebutuhan mutlak agar dapat menumbuhkan pusatpusat unggulan yang mampu bersaing di era pasar bebas dunia. Hal ini sesuai dengan misi kedua dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim periode 2014 – 2019 yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing berbasis agrobisnis / agroindustri dan industrialisasi. “Dalam mencapai hal itu, maka diperlu-

kan kelembagaan litbang yang kuat dan inovatif yang mampu memberikan alternatif kebijakan bagi pimpinan daerah agar muncul program-program inovasi di daerah yang responsif terhadap permasalahan yang ada dan memberikan alternatif solusi,” ujar Asisten III Bidang Kesejahteraan Masyarakat Setdaprov Jatim, Asyhar dalam Rapat Koordinasi Penelitian Dan Pengembangan (Rakor Litbang) Jawa Timur tahun 2014 di Twin Hotel, Surabaya, Selasa (25/3). Dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, tambah Asyhar, Pemprov Jatim telah mempunyai piranti Peserta Rakor Litbang Jawa Timur tahun 2014 tampak serius menyimak materi.

berupa indikator kinerja utama untuk memberikan gambaran tingkat capaian sasaran pembangunan yang di rencanakan. Menilik hal itu maka ada beberapa hal yang perlu dicermati dan perlu pengkaji secara mendalam guna memberikan masukan rekomendasi kepada Pemprov Jatim, seperti masalah tingkat pengangguran terbuka yang didominasi masyarakat perdesaan dan urban, prosentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk, tentang pertumbuhan ekonomi Jatim yang diwacanakan akan dapat menyamai atau bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta, masalah disparitas wilayah. Tak hanya itu, ada juga permasalahan indeks pembangunan manusia yang belum memposisikan jawa timur pada posisi terbaik secara nasional, masalah menurunnya kualitas infrastruktur jalan di berbagai wilayah, masalah kesenjangan sosial antar daerah, perubahan paradigma penanganan bencana banjir menjadi manajemen perencanaan daerah aliran sungai yang komprehensip dan terpadu, hingga masalah degradasi kualitas lingkungan. “Saya harapkan dalam Rakorlitbang kali ini, Balitbang bersama-sama dengan instansi terkait di jajaran Pemprov maupun Kabupaten/kota serta balai-balai penelitian di Jatim dapat merumuskan program-program penelitian dan pengembangan yang hasilnya jelas dan dapat dimanfaatkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan Jatim,” katanya. Q adv*

Memang ada dua parameter yang harus terus kami upayakan yaitu berkaitan dengan kompetensi dan akhlak (karakter buliding), salah satunya dengan memberikan pelatihan terhadap peneliti. Sayangnya, jumlah peneliti masih kurang ideal. Logikanya, jika Pemprov Jatim mempunyai 56 SKPD, maka jumlahnya minimal harus sama yaitu 56 peneliti. Kenyataannya jumlah peneliti hanya ada12 orang saja. Namun, tahun ini Balitbang bersyukur ada tambahan 6 peneliti lagi, sehingga jumlahnya menjadi 17 peneliti. Jika jumlah peneliti ke depan bisa melebih kapasitas, maka hasil penelitian Balitbang akan menjadi luar biasa. Selain itu, saya juga mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo SH Mhum yang telah memberikan semangat dan dorongan agar Balitbang terus berinovasi. Tak hanya memberikan rekomendasi kebijakan saja, namun rekomendasi kebijakan yang bisa dimplementasikan.

Dr Ir RM Agus Sediadi T Msi Asdep Data dan Informasi Iptek Dari Kementerian Riset dan Teknologi, mengakui salah satu contoh pengembangan litbang yang baik berada di Jatim. Untuk itu, kami akan pantau terus dan memberikan masukkan. Bahkan, ternyata Sida sendiri ternyata juga sudah sangat dipahami teman-teman yang ada di Jatim. Apalagi, berangsur-angsur Kab/ kota di Jatim sudah mulai menbentuk Balitbang. Biasanya kalau kami ke luar daerah, biasanya Jatim dijadikan contoh dan terbukti adanya penghargaan dari Kemenristek. Di Jatim memang banyak unggulan iptek, hal ini membuktikan minat penelitian tinggi namun perlu dipupuk dan ditingkatkan,. Jangan puas pada posisi saat ini. Pemda harus punya roadmap yang jelas untuk mencapai tingkat penelitian yang maksimal. Diharapkan antar balitbang mempunyai kerjasama dan sinergitas yang erat dengan lembaga lainnya. Jangan sampai yang sudah diteliti kemudian ada penelitian yang sama. Rakor ini pun juga sebagai langkah awal dalam pengembangan data dan informasi. Selama ini, data dan informasi selalu menjadi masalah. Sebab tidak ada pertukaran data dan informasi yang baik antara regional dan nasional. Hal ini juga masih harus ditingkatkan.

Ir Agus Mariyanto MSi Kepala Balitbang Jawa Tengah Didalam pengembangan litbang itu ada yang disebut Sistem Inovasi Nasional (Sinas), antara Jawa Timur dan Jawa Tengah ini sangat berperan dalam penguatan Sida (sistem inovasi daerah). Dalam dalam peningkatan daya saing daerah, kuncinya ada dua yaitu sumberdaya manusia dan ilmu pengetahuan teknologi (iptek). Sementara ini kelemahan di era otonomi daerah, budaya iptek memang sangat lemah. Semestinya, kita tidak tergantung pada teknologi secara fisik tapi yang penting penyiapan siapa yang akan menerima teknologi rekayasa sosial itu. Untuk itu, Jatim dan Jateng memungkinkan untuk bersinergi membangun pantai utara atau pantai selatan sesuai MGDs. Saya kira rakor seperti ini akan memperkuat budaya kuat paada SKPD dan masyarakat. Kondisi inilah yang harus terus dikumandangkan. Bahwa memang kuncinya SDM tidak akan jalan kalau Iptek tidak kuat. Untuk itulah, Jatim dan provinsi lainnya tetap harus bersinergi dalam Sinas, sehingg hasilnya bisa optimal. Lakukan terus inovasi teknologi yang bisa sejahterakan masyarakat.

PT SI Aktif Jemput Bola, Lakukan Pengobatan Gratis Warga Ring 1

Dinkes Jatim Kawal Penurunan Pasien Tuberkulosis

Tuban, Bhirawa Kesehatan dan jaminan kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara. Oleh karena itu, salah satu perusahaan milik negara atau badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak pada bidang semen dalam hal ini PT Semen Indonesia Tbk (PT SI), Selasa (25/3) kemarin adakan pengobatan gratis untuk ratusan warga Desa Temaji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Pengobatan gratis melalui program Corporate Social Responcibility (CSR) yang rutin dilakukan seminggu sekali di sejumlah wilayah yang masuk pada Ring 1 PT SI ini sebagai bentuk tanggungjawab sosial kepada warga sekitar dengan dibantu Tim Medis dari Puskesmas terdekat. “Alhamdulillah, bisa berobat gratis, tiga bulan kemarin juga saya berobat gratis di balai desa ini,” kata Kamijan Salah satu Warga Desa Temaji Jenu saat dikonfirmasi Bhirawa, Selasa (25/3). Pengobatan yang dimulai pukul 09.00 Wib ini dipenuhi oleh sebagian besar warga yang berusia lanjut atau lansia. Dari data yang dapat dihimpun Bhirawa dari perangkat desa setempat, sedikitnya terdapat 170 Warga yang berobat secara gratis pada tim medis PT SI. “Sebagian besar gangguan kesehatan yang dieluhkan masyarakat adalah penyakit-penyakit ringan, jika memang dalam pemeriksaan ada indikasi lain kami komunikasikan dengan Puskesmas setempat yang bergabung bersama kami hari ini,” kata dr Mimin Roichana Tim Medis

Surabaya, Bhirawa Upaya Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim dalam mengawal penurunan jumlah pasien Tuberkulosis (TB) patut diacungi jempol. Dari data yang dihimpun, tahun 2013, Dinkes Jatim berhasil mengobati pasien TB sebanyak 42.222 orang atau 89 persen dari total penderita TB 43.725 orang. Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono menyatakan, saat ini Dinkes Jatim berupaya keras agar jumlah penderita TB di Jatim tidak bertambah. Berkaca dari tahun sebelumnya (tahun 2012, red) jumlah penderita TB di Jatim mecapai angka 43.900 orang dan angka ini turun tahun 2013 sebanyak 42.222 orang. ‘’Kita berharap tahun ini penderita TB turun menjadi 40.000 orang dan kalau bisa dibawahnya,’’ jelasnya saat ditemui di acara Hari Tuberkulosis se Dunia di Kantor Dinkes Jatim, Selasa (25/3), kemarin . Untuk menurunkan penderita TB, Mantan Bupati Ngawi ini mengatakan, Dinkes Jatim akan melakukan berbagai upaya diantaranya adalah menyiapkan seluruh Puskesmas di Jatim dan rumah sakit pemerintah atau swasta untuk mengobati pasien TB dengan standar internasional, melibatkan sektor swasta seperti klinik swasta dan dokter praktik swasta untuk meningkatkan akses pengobatan TB yang bermutu, menyediakan obat TB gratis, memperkuat kemitraan dengan LSM (Aisyiyah, NU, PPTI, Japeti, red), membangun jejaring laboratorium TB, menyediakan obat. Selain itu Dinkes Jatim akan menyiapkan lay-

Warga Desa Temaji mengambil obat secara gratis setelah diperiksa dan mendapat resep dari Tim Media pada petugas kesehatan PT SI.

dari PT SI. Seluruh warga mendapat pemeriksaan gratis, meliputi pemeriksaan denyut jantung, tensi (tekanan darah) dan pemeriksaan pada mata. Selanjutnya warga akan mendapatkan obat, vitamin maupun injeksi sesuai indikasi yang didapatkan dalam pemeriksaan. “Kalau vitamin pasti kami berikan mas, sedangkan untuk obat lainya kami sesuaikan dengan indikasinya,” terang dr Mimin. Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Temaji Eko Setyo Cahyono saat dikonfirmasi terkait dari kegiatan sosial dari PT SI ini mengaku senang dan berterima kasih warganya dapat pengobatan gratis secara rutin dari PT SI. “Semakin tahun warga kami yang berobat semakin berkurang. Alhamdulillah, artinya warga kami saat ini

semakin sehat. Kita tidak berharap sakit, akan tetapi kalau bisa dua bulan sekali, karena padukuhan kami banyak dan jauh. Kami berharap PT SI bisa menyediakan kendaraan untuk menjemput, atau tim medis yang datang ke dusun-dusun di wilayah kami,” harap Kades Eko Setyo Cahyono. Menanggapi permintan Kades Temaji, Harry Subagyo Kepala Biro Humas & CSR PT SI mengaku akan mengkaji permintaan dan masukan dari Kades Temaji. “Yang pasti kita iku senang kalau warga yang sakit semakin berkurang, terkait dengan hal itu, kami akan mengkaji, karena saat ini PT SI masih menata sistem dan program pasca perubahan nama perusahaan,” pungkas Harry Subagyo saat dikonfirmasi, Selasa (25/3). Q hud*

dr Harsono (kanan) saat memaparkan jumlah pasien TB di Jatim.

anan TB kebal obat di RSUD dr Soetomo, RSUD dr Saiful Anwar dan Rumah Sakit Paru Jember. Pria berkacamata ini mengungkapkan, saat ini Jatim menduduki peringkat kedua penderita TB terbanyak di Indonesia, sedangkan peringkat pertama diduduki oleh Jawa Barat dan peringkat ketiga adalah Jawa Tengah. Sedangkan untuk peringakat TB di dunia, Indonesia menduduki peringkat empat. Untuk peringkat satu diduduki oleh India, kedua China dan ketiga Afrika Selatan. ‘’Sebagai provinsi besar Jatim berusaha keras agar tahun depan tidak menduduki peringkat dua. Kalau bisa peringkat tiga keatas, yang terpenting tidak dua apalagi satu,’’ pintanya.

dr Mimin Roichana Tim Media dari PT SI saat memberikan arahan pada warga desa Temaji yang berobat di Kantor Desa Setempat.

Petugas kesehatan meracik obat yang akan diberikan kepada pasien TB.

Kedepan Harsono menyatakan, dengan ditemukannya pasein TB, diharapkan ada peran serta masyarakat dalam mengawal penurunan pasien TB. Untuk peranannya, masyarakat dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan cara menjaga ventalasi rumah. Olah raga teratur minimal 30 menit perhari, makan-makanan yang bergizi, tidak merokok, melaksanakan etika batuk, segera memeriksakan diri bila mengalami batuk lebih dari dua minggu dan terakhir berobat secara teratur sampai tuntas bila mengalami sakit TB. ‘’Untuk pencegahan dini anak atau bayi yang baru lahir dapat diberikan imunisasi atau vaksin BCG dan DPT. Jika ini dilakukan dapat dipastikan anak-anak tidak akan terkena penyakit TB,’’ jelasnya. Perlu diketahui dalam peringatan Hari TB se Dunia, Dinkes Jatim telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah promosi TB di Dinkes kabupaten/kota dan mitra se Jatim, panggung promosi TB selama 5 hari berturutturut mulai tanggal 19-23 Maret 2014 di Sidoarjo, lomba poster, penulisan karya ilmiah di RS Paru Jember, promosi etika batuk di RSUD Dr Soetomo Surabaya, terakhir pemberian makanan bergizi untuk pasien TB MDR di RSUD dr Soetomo Surabaya dan RSUD dr Saiful Anwar Malang. Q dna*


OPINI

4 Tajuk

Mengislahkan KONI vs KOI PENYELENGGARA prestasi keolahragaan masih bersengketa, memperebutkan keabsahan. Berdasarkan amanat undang-undang, keolahragaan dipahami sebagai hak rakyat. Sedangkan pemerintah bertindak sebagai regulator sekaligus fasilitator sarana dan prasarana. Karena itu undang-undang membagi urusan prestasi keolahragaan menjadi dua sisi: kelembagaan pembinaan personel, serta kelembagaan untuk pertandingan internasional. Sisi pembinaan personel, dilakukan oleh KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia). Sedangkan urusan pertandingan internasional dibawahkab oleh KOI (Komite Olimpiade Indonesia). Masing-masing kelembagaan diakomodir dalam UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Tupoksi-nya (dan strukturnya) pun sudah jelas. Dua kelembagaan seharusnya, bagai dua sisi dari satu mata uang. Tetapi selama beberapa tahun disebarluaskan olok-olok, bahwa KONI tidak dikenal dalam Undang-Undang (UU) maupun Peraturan Pemerintah (PP). Sebab dalam UU Nomor 3 tahun 2005 dan tiga PP pendukung, konstitusi menyebut istilah Komite Olahraga Nasional (KON), tanpa huruf I. Tetapi dalam Perpres 22 tahun 2010, tentang Program Indonesia Emas, pasal 1 (Ketentuan Umum) poin ke-11 menyatakan, bahwa KON adalah KONI. KOI yang dibentuk setelah lahirnya UU Keolahragaan bisa menyesuaikan nama nomenklatur kelembagaan persis bunyi pasal 39 huruf d, serta pasal 44 ayat (2). Hal itu berbeda dengan KONI yang telah didirikan puluhan tahun sebelum terbitnya undang-undang. Nama KONI tetap tidak diubah (ditetapkan dalam kongres), walau sebenarnya tidak sulit mengubah nama. Selama ini KONI bertanggungjawab dalam penyediaan personel olahraga. Tupoksi KONI tercantum dalam UU Nomor 3 tahun 2005 pasal 36 ayat (1) dan ayat (4) pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), pasal 39 huruf a, b, dan c. Dengan berbagai pasal itu, KONI memiliki sandaran hukum yang kokoh. Sekaligus wajib pula didirikan di daerah. Ada KONI Propinsi dan KONI Kabupaten/Kota, bersifat strukturalparsial dengan otonomi penuh. Tetapi karena olok-olok yang dipolitisir (sampai di parlemen) menyebabkan KONI risih. Kerisihan itu beralasan, karena KONI dan organisasi Cabang Olahraga (Cabor) menerima anggaran dari APBN. Begitu pula KONI propinsi dan kabupaten/kota menerima sokongan anggaran dari APBD. Apakah alokasi dana secara resmi itu salah dan melanggar aturan? Itulah kerisihannya, tidak sepele. Jika KONI dianggap bukan amanat UU, maka pemberian anggarannya tidak sah. Beberapa politisi busuk juga menuding kucuran anggaran APBN maupun ke KONI melanggar aturan. Bahkan diminta peng-alokasian anggaran dibekukan. Syukur, pemerintah (dan pemerintah daerah) tidak terkontaminasi oleh intrik politik ecek-ecek. Andai hal itu terjadi, maka pembinaan keolahragaan akan mandeg. Tiada anggaran untuk atlet, pelatih, wasit, maupun anggaran untuk sarana keolahragaan. Jika menuruti rumors, maka KONI seluruh Indonesia harus dibubarkan, sehingga prestasi keolahragaan Indonesia akan semakin gelap, dan mulai dari nol. Hal itu disebabkan KOI (Komite Olimpiade Indonesia) tidak memiliki struktural di daerah. Keberadaannya hanya di tingkat pusat (Jakarta). Tapi memang begitu seharusnya keberadaan KOI. Sebagai institusi olimpiade, KOI hanya mengurusi even pertandingan tingkat internasional, di luar negeri maupun sebagai tuan rumah. Tupoksi KOI bagai “panitia” yang mengurus kesertaan Indonesia pada even pertandingan olahraga internasional. Sedangkan pembinaan atlet yang berlaga pada even internasional tetap menjadi tanggungjawab KONI. Dus seharusnya KONI dengan KOI wajib bersinergi. Tidak lazim meng-klaim paling konstitusional, karena kedua institusi merupakan mandatory undang-undang. Tetapi sengketa klaim mandatory, juga mengusik Menpora. Pertengahan bulan (Maret) ini, Kemenpora akan mensosialisasikan Peraturan Menteri (Permenpora Nomor 6 tahun 2014). Isinya tentang petunjuk pelaksanaan tugas dan kewenangan KONI maupun KOI. Tetapi sebagai LSM, KONI maupun KOI bisa saja menarik diri dari UU dan tidak menerima sumbangan apapun dari pemerintah. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Berharap Pemimpin Tak Tergoda Korupsi SEDIKIT berandai-andai, jika setiap penduduk Indonesia benar-benar memiliki rasa belas kasih terhadap sesama anak bangsa, maka sangat dipercaya negeri ini benar-benar menjadi negara yang makmur. Namun, sebuah pertanyaan kepada bapak-bapak elite bangsa di legislatif dan eksekutif kenapa tidak bisa menciptakan suatu keadaan dari sebuah neraka yang akan menghanguskan setiap orang yang masuk ke dalamnya? Artinya, rakyat di negeri ini tidak putus-putusnya dirundung masalah baik mengenai upaya pemenuhan kebutuhan pokok yang harganya labil. Dalam keadaan tenang harga bisa tiba-tiba beranjak naik tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan. Kemudian ada lagi masalah keamanan dan kenyamanan, krimialitas meningkat, elite selalu berseteru, dan sebagainya. Sepertinya, negeri ini tidak mendapat ridho dari Allah swt. Tidak ada ketenangan dan kenyamanan, dan kondisi negeri yang kaya raya ini seperti neraka bukan surga bagi rakyatnya. Karena itu, kepada bapak-bapak pemegang kekuasaan, rakyat menitipkan pesan agar menjaga negeri ini, agar tercipta kenyamanan, jangan rakus mau memonopoli kekayaan negara dengan cara-cara curang. Sudah saatnya berbuat amanah, tidak malah korupsi! Namun, tabiat pemimpin negeri ini mudah tergoda melakukan hal-hal buruk hingga merugikan keuangan negara. Sekarang di negeri ini, hampir setiap hari tersiar kabar penguasa melakukan tindakan korupsi. Saya heran, apa tujuannya menjadi penguasa di legislatif, eksekutif maupun yudikatif kalau orientasinya untuk korupsi. Bahkan, ada yang mengatakan, agar mulus melakukan korupsi, jadilah pejabat negara, dalam berbagai level. Mengapa pejabat negara, yang tengah berkuasa sangat mudah tuan-tuan melakukan korupsi? Dari konstitusi yang ada, semua sudah jelas. Tinggal memang pejabat untuk mau menjadi pemegang amanah atau melawan amamah dengan melakukan penyelewengan keuangan negera. Pemimpin sudah terlalu zalim terhadap rakyat karena berbuat semaunya terhadap rakyat atas kekuasaan yang dipegangnya. Ahmad Bayuanda Kayu Tinggi Tangerang, Banten

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Rabu Wage 26 MARET 2014

Efek Politik Pencapresan Jokowi Misteri pencapresan Joko Widodo (Jokowi) oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terjawab sudah. Jumat (15/03) secara resmi mengumumkan Jokowi sebagai Calon Presiden (Capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang. Pencalonan Jokowi sebagai Capres seolah-olah menjawab keraguan publik terhadap Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Puteri.

P

encalonan Jokowi sebagai Capres bak setetes air yang menetes di tengah gersangnya pemimpin yang merakyat. Jokowi memang dikenal sebagai pemimpin yang selalu turun dan dekat kepada masyarakat hingga publik mengenal sebagai pemimpin yang merakyat hingga dikenal dengan istilah “blusukan”. Kehadiran Jokowi dalam pencapresan Jokowi seakan-akan menyelamatkan demokrasi yang saat ini diidentikkan dengan biaya tinggi, pemimpin harus memiliki wibawa dan kuat secara materi. Demokrasi sebelumnya selalu dikaitkan dengan biaya tinggi. Publik apriori dengan politik yang mempunyai modal besar, membangun dinasti politik untuk melanggengkan kekuasannya. Namun, jika kita melihat sosok Jokowi, ia tidak termasuk dalam kategori pemimpin yang beribawa, berlimpah harta. Keputusan Megawati menunjuk Jokowi sebagai Capres, menjawab semua metos bahwa ketua umum partai berlambang banteng tersebut masih berambisi menjadi Presiden. Mengawati memberi mandat kepada Jokowi tidak lepas dari elektabilitsnya yang terus meroket dalam beberapa bulan terakhir. Berbagai lembaga survei acap kali menempatkan mantan Walikota Solo tersebut di urutan pertama mengalahkan capres lainnya yang terlebih dahulu didaulat sebagai capres oleh partainya. Megawati berhasil memberikan sebuah hadiah kepada publik

T

kehendak rakyat memang benar-benar tidak dapat dicegah. Dengan melihat kinerja Jokowi, baik sebagai Walikota Solo maupun gubernur DKI, rasanya belum ada tugas yang diembanya ditinggalkarena memahami kekan begitu saja. Jika inginan rakyat Indonebanyak pemimpin Oleh: sia yang memang haus yang diberitakan Aminuddin terhadap pemimpin dengan kasus korupyang merakyat. si, maka Jokowi jauh Meskipun elektadari berita tersebut. bilitas Jokowi sebagai Capres tidak Bahkan Jokowi berani turun dan memberi garansi untuk mulus berbaur dengan masyarakat. menuju Cikeas. Ini menjadi momenDengan begitu, belum ada yang tum bagi PDIP untuk mendulang meragukan keikhlasan Jokowi kesuara pada pemilu 09 April mencuali media (yang tidak suka) dan datang. Hasil sesungguhnya akan lawan politik yang tidak senang ditentukan pada Pilpres mendatang. dengannya. Elektabilitas tidak menjadi acuan, Di luar Jokowi, sebenarnya

Meskipun elektabilitas Jokowi sebagai Capres tidak memberi garansi untuk mulus menuju Cikeas. Ini menjadi momentum bagi PDIP untuk mendulang suara pada pemilu 09 April mendatang. Hasil sesungguhnya akan ditentukan pada Pilpres mendatang. Elektabilitas tidak menjadi acuan, pasalnya Pilpres 2004 dan 2009 sebelumnya, hasil survei selalu meleset. Setidaknya ada aroma dan optimisme dari publik bahwa masih ada bangsa Indonesia yang diharapkan menjadi “otak” untuk mengomandani negeri ini. pasalnya Pilpres 2004 dan 2009 sebelumnya, hasil survei selalu meleset. Setidaknya ada aroma dan optimisme dari publik bahwa masih ada bangsa Indonesia yang diharapkan menjadi “otak” untuk mengomandani negeri ini. Jika memang benar Jokowi melenggang mulus menjadi orang nomor satu di negeri ini pada pilpres, maka akan menjadi fakta bahwa

masih ada beberapa tokoh yang masih berniat menjadi capres, dan bahkan mendeklarasikan wakilnya. Sebut saja Wiranto, Prabowo, Aburizal Bakrie (ARB). Namun publik nampaknya memerlukan darah segar dan generasi muda untuk memimpin bangsa ini. Publik sudah gerah memberi kesempatan kepada stok lama untuk memimpin.

Dari posisi inilah Jokowi menjadi primadona bagi bangsa Indonesia. Momentum ini seolah-olah memuluskan Jokowi menjadi presiden. Ibarat gadis cantik, Jokowi adalah fenomena baru yang selalu menjadi buah bibir baik oleh media maupun partai politik. Jokowi bak Gadis cantik yang selalu diperebutkan oleh semuanya. Tidak hanya media yang selalu lekat, bahkan partai politik lainnya menyiapkan strategi untuk mendampinginya. Mengingat harapan publik sangat tinggi terhadap pemimpin seperti Jokowi, tugas baru partai yang mengusungnya adalah mempertahankan elektabilitas Jokowi. Dengan dideklarasikannya Jokowi sebagai capres, aroma dan tekanan politik terhadap Jokowi pun semakin deras oleh lawan politiknya. Jokowi akan selalu digembosi dan diintip celahnya untuk menjatuhkan Jokowi ke titik terendah sampai dia kehilangan marwahnya. Politik adalah dinamis. Setidaknya adagium tersebut tidak boleh dilupakan. Sekarang, besok, dan seterusnya akan merubah peta kekuatan politik tanah air. Dengan didaulatnya Jokowi oleh PDIP sebagai capres, semoga membuka mata para lawan politiknya untuk berpolitik secara demokratis tanpa ada politik kotor untuk meruntuhkan lawan politiknya. Dengan demikian, optimisme publik terhadap pemilu akan tetap terjaga sampai pemilihan presiden berlangsung. Dan pada akhirnya, bangsa ini akan menemukan pemimpin yang mampu menerjemahkan visi dan misi bangsa ini sekaligus menyeret negeri ini ke arah yang lebih baik. Semoga! Staf Peneliti Sosial Politik di Bulaksumur Empat Yogyakarta

Membaca Sisi Lain Pencapresan Jokowi

idak hanya politisi busuk, namun orang yang diagungkan selama ini terbukti “serakah”. Ya, serakah memang sifat dasar manusia yang tentunya juga dimiliki Jokowi. Secara tertutup, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah resmi menjadi calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Banyak masyarakat menyambut dengan ekspresi gembira, namun tak sedikit juga mencibir dan menilai Jokowi “serakah” dalam berpolitik. Mengapa demikian? Dalam eskalasi kepemimpinan Jokowi terlihat seperti “kutu loncat”. Betapa tidak, ketika masalah Solo belum selesai dan maksimal, Jokowi meninggalkannya demi Jakarta. Kemudian, ketika menjabat menjadi Gubernur, Jokowi juga ternyata “meninggalkannya” lagi. Padahal, terbukti komplikasi di DKI Jakarta sangat kompleks dan butuh solusi radikal. Meskipun Jokowi rajin blusukan, namun ternyata hal itu belum menyentuh akar masalah. Ini sangat logis ketika Jokowi dikatakan serakah. Pasalnya, Jokowi disukai bukan karena “kinerja”, melainkan karena “popularitas” di media massa. Akhirnya, karena Jokowi “bernafsu tinggi” menjadi capres, maka dalam kesempatan inilah Jokowi memanfaatnya popularitasnya. Padahal banjir, macet, monorel dan puluhan problem di Jakarta belum tersentuh sampai akar. Pertanyaannya, apakah Jokowi pemimpin serakah? Keserahakan Politik Serakah merupakan “penyakit lama” dalam atmosfir kehidupan politik. Serakah berarti selalu berkehendak memiliki lebih dari yang dimiliki, serakah itu loba, tamak dan rakus. Inilah sindrom yang saat ini mendera pada Jokowi. Padahal “kesatria sejati” tidak akan memilih jabatan tinggi sebelum tanggung jawabnya diselesaikan tuntas dan bermartabat. Banyak gejolak politik bermunculan karena sifat serakah, keputusan Jokowi dan daulat Megawati mengangkat Jokowi sebagai capres. Meskipun hal itu hal wajar dalam dunia politik, namun harus dikaji dengan kearifan budaya dan keobjektivan. Karena jika dibiarkan, eskalasi politik Jokowi akan mengganggu stigma berpikir masyarakat dan paradigma politik nasional, serta merugikan rakyat

Jakarta. meninggalkannya. Bahkan, setelah Itulah bukti kesJokowi ditetapkan erakahan Jokowi. menjadi capres Selain itu, Jokowi yang diusung PDIP, juga belum memipendukung Megaliki kapasitas sebagai wati SoekarnopuPresiden RI. Jokowi tri (Promeg) Jawa belum memiliki figur Timur, mengancam kepemimpinan yang akan menjadi golonkuat, menonjol dan gan putih (golput). layak jadi presiden. Hal tersebut diteOleh : Sebagain kader PDIP gaskan Koordinator di berbagai wilayah Hamidulloh Ibda Promeg Jawa Timur, juga masih mengangBido Swasono, Jumat gap sosok Megawati (14/3/2014). Bido mesebagai kader PDIP nilai, Jokowi bukan tipe pemimpin yang layak dan pantas dicalonkan yang bisa membawa Indonesia presiden 2014. Alasannya, karena lebih baik, mandiri dan terbebas Mega memiliki pendirian dan dari kepentingan kapitalis (Komideologi yang kuat, bukan seperti pas, 15/3/2014). Ini merupakan ekJokowi yang dihasilkan dari “pen-

Banyak gejolak politik bermunculan karena sifat serakah, keputusan Jokowi dan daulat Megawati mengangkat Jokowi sebagai capres. Meskipun hal itu hal wajar dalam dunia politik, namun harus dikaji dengan kearifan budaya dan keobjektivan. Karena jika dibiarkan, eskalasi politik Jokowi akan mengganggu stigma berpikir masyarakat dan paradigma politik nasional, serta merugikan rakyat Jakarta. spresi politik yang muncul karena kader PDIP belum percaya penuh pada Jokowi. Promeg Jatim siap golput jika PDIP positif mengusung Jokowi. Pasalnya, Jokowi tak lebih dari pelaksana administrasi saja, bukan sosok pemimpin. Menurut Bido Swasono, Jokowi merupakan tidak sosok pemimpin visioner. Jika Jokowi terpilih, maka akan berbahaya karena “sama dengan sosok SBY” yang banyak ditunggangi kelompok kepentingan tertentu. Jika kita berpikir rasional dan objektif, sebenarnya Jokowi merupakan sosok pemimpin yang “diproduk” media massa. Meskipun dengan style sederhana, namun Jokowi merupakan produk pemimpin yang dihasilkan oleh polling di sejumlah lembaga survei di Indonesia. Jiwa kepemimpinnya tidak ditempa dengan pengabdian, melainkan hanya “polesan” media massa. Terbukti dia baru memimpin Jakarta kemudian

citraan media massa”. Memang benar, banyak yang berpendapat Jokowi bukanlah “anak biologis” Soekarno. Karena Jokowi “anak ideologis” Soekarno. Maka tidak heran jika Jokowi sangat cepat dicapreskan oleh internal PDIP untuk menjawab “krisis kepemimpinan” di Indonesia. Konsisten pada Jakarta Jika Jokowi merupakan “figur kesatria sejati”, ia pasti setia pada Jakarta. Namun teryata tidak, ia meninggalkan Jakarta karena resmi menjadi capres. Padahal, banyak yang menyesalkan pencapresan Jokowi. Jika Jokowi berhasil menduduki posisi sebagai Presiden, ia harus tetap memberi perhatian kepada Ibu Kota. Ada beberapa hal yang harus dilakukan Jokowi agar dia tidak dikutuk masyarakat sebagai pemimpin serakah. Pertama, Jokowi harus tetap konsisten terhadap janji-janjinya

di Jakarta. Pasalnya, Jokowi sebenarnya sudah beruntung karena memiliki visi dan pengalaman di Ibu Kota negara. Ke depan, Jokowi harus tetap konsisten untuk membantu menyelesaikan permasalahan Jakarta. Ketika Jokowi mampu meraih posisi yang lebih tinggi, seharusnya, ada akselerasi program pusat dengan Pemprov DKI. Kedua, hal yang paling dasar adalah menata Jakarta secara struktural dan kultural. Artinya, jika Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur DKI, ia harus dapat meneruskan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk masalah kultural seperti pembangunan, program monorel, subway, giant sea wall, kemudian jembatan Selat Sunda, modernisasi pelabuhan, doubletrack kereta api bandara dan penataan Kota Tua harus segera diselesaikan. Ketiga, kehadiran Jokowi dalam persaingan Pilpres 2014 akan memberi warna baru bagi politik Indonesia. Maka ke depan Jokowi harus bisa dan tetap menjadi sosok yang dicintai rakyatnya, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, membangun Indonesia baru dan mampu menjadikan Indonesia negara dan bangsa yang terhormat di kancah pergaulan internasional. Keempat, apabila Jokowi sukses menjadi Presiden, maka tradisi “blusukan” dapat melakukan percepatan penataan Ibu Kota yang terintegrasi dengan kota dan daerah penyangga lainnya. Pasalnya, Jokowi telah memiliki modal memahami permasalahan Jakarta yang menjadi “miniatur Indonesia”. Kelima, hal paling mendasar adalah apa tujuan dan misi Jokowi menjadi capres? Padahal, komplikasi sosial di Jakarta saja belum tuntas, mengapa Jokowi berani meninggalkan Jakarta dan mencapreskan diri? Lebih dulu, selesaikanlah pekerjaan kecil yang itu menjadi penting untuk modal menyelesaikan pekerjaan lebih besar. Karena kesatria sejati tidak serakah dan tidak berani meninggalkan tanggung jawabnya yang belum selesai. Tenaga Ahli di KPU Jawa Tengah, Pegiat Pendidikan Politik pada Pascasarjana Universitas Negeri Semarang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Bangkalan: Aditiya Roosvianto, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986. Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.


Rabu Wage 26 MARET 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Bupati Ajak Warga Kota Berkebun Gresik, Bhirawa Untuk menyelamatkan perkotaan, Pemkab Gresik kembali mencanangkan program Urban Farming dilakukan di Kel Sidorukun, Kec Gresik, Selasa (25/3). Progam itu ditandai dengan penanaman sebanyak 2 ribu bibit dan pohon bantuan dari PJB dan Petrokimia Gresik. Program yang diluncurkan sejak setahun lalu dan dilakukan Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto itu mendapat respon antusias dari warga. Tujuan program itu tak lain adalah untuk menyelamatkan perkotaan dari dampak polusi. Apalagi Gresik dikenal sebagai Kota Industri. Menurut Bupati, program Urban Farming atau berkebun di perkotaan sangat penting. Sebab, wilayah perkotaan udaranya cenderung tak bersih. Ini akibat polusi kendaraan dan industri. Sementara, ruang hijau terbuka sebagai filterisasi kurang karena berkembangnya pemukiman atau perumahan. ‘’Sementara, disisi lain kita kurang menyadari pentingnya udara yang bersih, hidup sehat dan nyaman,’’ kata Bupati. Sehingga, lanjut Bupati, dengan program Urban Farming akan memperoleh udara yang segar. Selain itu, kegiatan berkebun itu bisa dijadikan sarana rekreasi bagi keluarga. Apalagi kalau yang ditanami selain bunga, juga sayuran dan buah-buahan. Bupati berharap, seluruh pengurus RT/RW, tim penggerak PKK baik tingkat kelurahan maupun kecamatan, serta penyuluh pertanian dapat mendorong dan memotivasi warga kota untuk melaksanakan bercocok tanam/berkebun di pekarangan masing-masing. Sementara, Kepala Bapeluh Kab Gresik, Labat Wibowo melalui Kabag Humas Pemkab Gresik, Agus Setya Prambudi menjelaskan, program Urban Farming ini merupakan program uji coba yang diterapkan di empat kecamatan kota yaitu, Kec Gresik, Kebomas, Manyar dan Driyorejo. Sebelumnya, jelas Lambat, program Urban Farming hanya di fokuskan pada pedesaan. Namun, berkat perkembangan zaman program itu diterapkan di perkotaan. Program ini tak hanya terfokus pada penghijauan, namun sudah meluas di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Diharapkan kedepan program ini bisa meringankan atau meminimalkan kebutuhan untuk rumah tangga bisa dipasok lewat penanaman bibit produktif.Q eri

Reses, DPRD Disambati Pelayanan RSUD Mojosari Kab Mojoketo, Bhirawa Masa reses anggota DPRD Kab Mojokerto ke Daerah Pemilihan (Dapil) asal Mojosari benar-benar dimanfaatkan untuk mendekati para konstituen. Dalam reses Selasa (25/ 3) para wakil rakyat panen keluhan terkait pelayanan kesehatan di RSUD dr Soekandar Mojosari.

kerin ikanto/bhirawa

Panitia UN mengikuti prosesi pelantikan oleh Wakil Bupati Gresik, Mohamaad Qosim.

Jabatan Kadispendik Jadi Taruhan UN Gresik, Bhirawa Wakil Bupati (Wabup) Gresik, Mohammad Qosim berharap Ujian Nasional (UN) di Kab Gresik tahun ini harus sukses. Sebabjika sampai gagal, maka jabatan Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) yang akan menjadi taruhannya. Meski acaman itu tak secara implisit dialamatkan kepada Nadlif, Kepala Dinas Pendidikan Kab Gresik, setidaknya ancaman Wabup itu membuat Nadlif harus berkerja ekstra keras agar Unas di Gresik bisa sukses. Sebab jika sampai gagal tak menutup kemungkinan kursinya akan diduduki pejabat lain. Apalagi kursi Kadispendik selama ini menjadi incaran banyak pejabat. Penegasan Wabup itu disampaikan saat melantik panitia UN yang berlangsung di Aula Kantor Dinas Pendidikan Kab Gresik, Selasa (25/ 3). Pelantikan itu juga dihadiri Kepala Kementerian Agama Kab Gresik, perwakilan

dari Polres, Dewan Pendidikan, para Kepala UPT Dinas Pendidikan se Kab Gresik, kepala sekolah baik negeri maupun swasta serta pejabat Dinas Pendidikan Gresik lain. Menurut Wabup, agar pelak sanaan UN itu sukses persiapannya harus dimatangkan. Diantaranya, penembahan jam pelajaran, latihan beragam soal serta doa bersama harus dilakukan untuk mendapat lulusan yang lebih baik. ‘’Lulusan tahun ini harus lebih baik dari sebelumnya. Semuanya panitia UN ini bertanggungjawab penuh atas suksesnya UN tahun ajaran 2013/2014. Tidak ada alasan bagi panitia ini dan itu. UN ini tugas negara yang harus disukseskan,” jelas Wabup. Terkait kelulusan, Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Gresik, Nadhif melalui Kabag Humas Pemkab Gresik, Agus Setya Prambudi mengatakan, setidaknya ada empat kriteria dimana siswa bisa lulus. Yaitu

WNI Selundupkan Narkoba 315 Gram Sidoarjo, Bhirawa Lagi, setelah berhasil menggagalkan penyelundupan sabu-sabu senilai Rp1,5 mmiliar. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Type Madya Pabean Juanda, pada 18 Maret lalu. Selasa (25/ 3) kemarin kembali berhasil menggagalkan penyelundupan sabu-sabu seberat 315 gram senilai Rp425 juta. Menurut Kepala KPPBC, Iwan Hermawan, setiap pelakunya biasanya warga-warga asing, kali ini pelakunya Warga Negara Indonesia (WNI) sendiri berinisial R usia 35 tahun. Sekitar pukul 18.00 WIB tiba di Bandara Internasional Juanda dengan menggunakan pesawat Air Asia QZ 8294 rute Kuala Lumpur-Surabaya. Modus yang digunakan menyimpan adalah dengan cara menempelkan di perut dan sepatu yang digunakan berjalan. Berdasarkan manifest penumpang dan hasil profiling (pengamatan) yang dilakukan petugas, dan setelah dilakukan pemeriksaan x ray terdapat benda mencurigakan di badan di dalam sepatunya.

5

Akhirnya dilakukan pemeriksaan secara mendalam dengan cara body search terhadap barang bawaan yang mencurigakan itu. Petugas menemukan empat bungkus plastik berwarna hitam, di masing-masing sepatu terdapat dua bungkus. ‘’Setelah dilakukan uji lab ternyata hasilnya benar, benda seperti kristal putih itu mengandung methamphetamine (sabu),’’ jelas Iwan

Hermawan. Terhadap tersangka dan barang bukti kini telah diserahkan ke BNN Jatim untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. ‘’Upaya penggagalan ini atas kerjasama antara KPPBC Juanda, Dir Narkoba Polda Jatim, BNN Jatim serta Pengamanan Bandara, Lanudal, POM AL dan Avsec PT Angkasa Pura I termasuk juga Imigrasi Bandara Juanda,’’ pungkas Iwan Hermawan.Q ach

achmad suprayog/bhirawa

Para petugas saat menunjukkan tersangka dan barang bukti sabu-sabu, kemarin.

semua program studi harus selesai, nilai seluruh ajaran harus baik, lulus semua ujian sekolah dan lulus ujian nasional dengan nilai minimal rata-rata 5,5 dan nilai masing-masing mata pelajaran minimal 4. Adapun beda UN tahun 2013/2014 dibanding sebelumnya yaitu, pada UN kali ini selain keterlibatan pengawasan Perguruan Tinggi (PT) ada lembaga lain, yaitu Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP). Anggota LPMP ini akan menyebar di setiap penyelenggaraan UN sesuai jumlah peserta dan ruang ujian. Hal ini sudah diatur kwantitas penempatan nya. Peserta UN tahun ajaran 2013/2014 kali ini sebanyak 31.418 peserta dari 392 lembaga pendidikan. Rincian peserta Unas yaitu masing-masing, SMP 9673 peserta, MTs. 7388 peserta, SMPLB 10 peserta, SMA 5644 peserta, SMALB 6 peserta, MA 4086 peserta, SMK 4611 peserta.Q eri

‘’Selama reses kemarin, setidaknya ada tiga keluhan yang disampaikan warga terkait pelayanan RSUD dr Mojosari,’’ lontar Titin Syafaatin, Ketua Komisi D yang membidangi kesehatan, Selasa (25/3) kemarin. Keluhan pertama dialami pemilik kartu Jamkesmas. Warga yang mengaku pasien dengan pemilik kartu Jamkesmas. Tapi ketika selesai berobat, pasien itu justru tetap diminta biaya berobat. ‘’Padahal kalau menggunakan Jamkesmas kan mestinya gratis?,’’ urai politikus asal PBB ini dengan nada tanya. Politikus berjilbab ini menuturkan, karena masih harus membayar, kebanyakan masyarakat akhirnya menanyakan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat. Karena selama ini kan pemerintah sering gembargembor soal biaya pengobatan gratis. Menurutnya,sesuai ketentuan, pasien Jamkesmas mestinya tetap dilayani gratis karena mereka langsung dialihkan pemerintah menjadi peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Keluhan kedua disampaikan pemilik kartu BPJS Kesehatan. ‘’Ada pasien BPJS yang mengeluh karena masih disuruh bayar untuk beli obat tertentu. Belinya juga disitu (apotek RSUD). Padahal sesuai ketentuan mereka tak boleh dimintai tambahan biaya,’’ paparnya. Keluhan ketiga yakni terkait pelayanan gratis yang diterima pemilik kartu BPJS. Sebelum menunjukkan kartu, mereka tak dilayani gratis. Padahal mestinya mereka bisa dilayani gratis

sembari mengurus kartu. Kepala BPJS Kab Mojokerto, Debbie Nianta menuturkan, pasien mempunyai waktu 3 kali 24 jam untuk mengurus BPJS. ‘’Meski belum mempunyai kartu, jika saat masuk RS mengatakan minta dilayani sebagai pasien BPJS karena mau mengurus BPJS maka dia memiliki waktu 3 kali 24 jam untuk mendaftar,’’ tuturnya. Ketika sudah mendaftar dan memiliki kartu, maka pelayanan yang diberikan selama 3 kali 24 jam itu bisa turut diklaimkan oleh pihak RS ke BPJS. ‘’Jika tak bilang mau mengurus BPJS, bisa jadi dia memang dilayani sebagai pasien umum sebelum menunjukkan kartu. Sehingga dia harus membayar pelayanan yang diterima diawal,’’ jelasnya. Dikonfirmasi terpisah, Direktur RSUD dr Soekandar Mojosari dr Sujatmiko menuturkan, untuk pasien Jamkesmas tak ada tarikan dalam bentuk apapun. ‘’Jika ada (yang dimintai tarikan) mohon info balik ke kami sebagai tindak lanjut,’’ tegasnya. Dia minta disebutkan dengan jelas identitas pasien Jamkesmas yang masih dimintai biaya berikut nama petugas yang menarik biaya. Agar pihaknya bisa memberikan pembinaan. Terkait obat, menurutnya pasien BPJS sudah dilayani sesuai ketentuan. ’’Secara prinsip obat sudah tercover BPJS sesuai formularium nasional untuk BPJS,’’ paparnya. Sedangkan untuk pasien yang belum dapat menunjukkan kartu BPJS. Menurutnya memang tak bisa dilayani dengan standar BPJS. ’’Pasien dilayani dalam koridor BPJS sejak kartu BPJS yang berlaku sejak tanggal itu,’’ paparnya.Q kar

Soal PDAM Sidoarjo, Jangan Intervensi Bupati Sidoarjo, Bhirawa Kedatangan karyawan PDAM Sidoarjo meminta Bupati Saiful Ilah SH, untuk tak memilih tiga direksi lama itu sama saja dengan bentuk intervensi kepada bupati. Tidak seharusnya dilakukan karyawan, karena yang menentukan tiga Direksi PDAM adalah bupati. Anggota Komisi B DPRD, Sugi yanto, ditemui Selasa (25/3) kemarin memprihatinkan demo 70 karyawan PDAM di pendopo kabupaten Senin (24/3) lalu. Seolah-olah ada sesuatu yang gawat pada perusahaan plat merah. Gambaran karyawan resah seperti yan diungkapkan karyawan kepada bupati, justru tak pernah muncul saat hearing Direksi PDAM dengan komisi B. ‘’Lalu kenapa tiba-tiba muncul isu keresahan karyawan, apalagi mereka tak mau tiga direksi itu dipilih kembali. Apa yang dilakukan karyawan sungguh Ini naïf sekali, seolaholah mereka meremehkan bupati tak paham aturan,’’ tandasnya. Demo semacam ini dikuatirkan bisa mengganggu pelayanan kepada pelanggan. Sementara masih banyak pelanggan yang menyoroti kinerja PDAM. Karyawan PDAM selayaknya menghormati hak prerogative bupati dalam menunjuk direksi. ‘’Mari kita hormati bupati dengan mem-

beri ruang seluas-luasnya untuk memilih direksi tanpa ada intervensi dari siapapun,’’ terang anggota FPDIP ini. Tak ada panas dan hujan, 70 karyawan PDAM Sidoarjo mendemo Bupati Sidoarjo Senin (24/ 3) lalu,untuk menuntut agar bupati tak memilih lagi tiga direksi lama. Padahal selama delapan tahun ini hubungan kerja antara karyawan dan direksi berjalan tanpa ada gejolak. Karyawan berseragam biru langit itu sebelum ke pendopo, berkumpul dulu di Kantor PDAM Jl Pahlawan, Sidoarjo, sekitar pukul 07.30 WIB. Setelah melakukan kordinasi, karyawan lakiwanita itu berbondong-bondong mengendarai mobil dan motor menuju pendopo yang jaraknya hanya 1,5 km. Bupati Saiful yang baru datang dari kunjungan di Tiongkok, didampingi Sekkab, Vino Muntiawan,menerima seluruh karyawan di ruang tamu. ‘’Sebenarnya forumnya ini bukan demo. Mereka hanya menyampaikan uneg-unegnya saja, tetapi kok datang dalam jumlah banyak,’’ tanyanya heran. Bupati jadi terkaget karena uneg-uneg yang disampaikan karyawan itu menyangkut hal yang sangat strategis, yakni bupati di desak untuk tidak mencalonkan tiga

direksi yang ada sekarang yakni Dirut, H Jajadi, Direktur Umum, Basith Lao, Direktur Teknik, Iwan. Ketua DPRD Sidoarjo, Dawud Budi Sutrisno, meminta agar bupati menjalankan perintah UU yang mengatur soal masa jabatan direksi PDAM. ‘’Bupati hendaknya jangan ke luar dari aturan. Sekalipun ada tekanan karyawan, itu akan aman-aman saja bila mengacu aturan. Tetapi sebaliknya bila bupati ke luar dari aturan, akan timbul masalah besar,’’ tandasnya. Masalah Suksesi Direksi PDAM juga akan melibatkan dewan, karena dalam Perda tentang PDAM, dewan diperintahkan menguji kemampuan calon direksi baru. Mekanismenya jelas, dewan akan terlibat dalam proses itu untuk mendapatkan direksi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu. sebelum melalui fit and proper test, dewan akan meminta apakah calon yang disodorkan eksekutif itu sudah memenuhi persyaratan perundang-undangan. Ketua Fraksi PAN/PKS Sidoarjo, Emir Firdaus menyatakan, dalam peraturan pemerintah itu direksi teknik dan direktur umum bisa mencalonkan diri. ‘’Saya hanya membaca aturannya memang begitu. Kecuali kalau ada perubahan, saya tidak tahu lagi,’’ tandasnya.Q hds

Gaji Honorer K2 di Bawah UMK Terungkap saat Mengadu kepada Anggota Dewan Sebanyak 155 tenaga honorer daerah kategori II (K2) yang tak lulus tes PNS Pemkot Mojokerto mengadu ke kantor DPRD, Selasa (25/3) kemarin. Dalam hearing yang dimediasi dewan terungkap jika selama ini ratusan tenaga kontrak menerima gaji yang amat minim dari satuan kerja (Satker) Pemkot dan sekolah. Hal ini disampaikan juru bicara Forum Komunikasi (Forkom) K2, Rini, yang dengan gamblang menjelaskan buruknya nasib rekan-rekannya selama menjadi K2 di Pemkot Mojokerto dan instansi jajaran dibawahnya. ‘’Kami selama ini cukup bersabar Pak. Dengan masa pengabdian rata-rata puluhan tahun kami menerima gaji sangat minim yakni Rp150 ribu sampai Rp400 ribu. Tergantung kemampuan setiap Satker atau sekolah yang kami ikuti Pak,’’ tutur Rini yang berprofesi sebagai guru TK sambil bercucuran air mata karena tak kuat menahan emo-

sinya. Sambil menyeka air mata, Rini terus menceritkan nasib buruknya. Menurut Rini, gaji sebesar Rp400 ribu ke bawah itu sangat tidak relevan dan tidak bisa digunakan sebagai biaya hidup selama satu bulan. Apalagi kesempatan menjadi PNS sudah tertutup, karena pemerintah tak lagi merekrut untuk tenaga honorer K2 di tahun-tahun mendatang . ‘’Karenanya kami mohon bapak-bapak dengan pedulikan nasib kami ini,’’ ujarnya memelas. Keluhan yang sama, diutarakan Hadi, K2 yang bertugas di sekolah. Hadi mengatakan, han-

ya menerima honor Rp150 ribu per bulan. ‘’Kami hidup sangat prihatin Pak. Memang ada rekan kami di Satker menerima gaji Rp1 juta. Tapi itu tidak semua. Kami dapat uang tambahan kalau ada kebijaksanaan dari kepala sekolah,’’ sergahnya. Karenanya, Hadi memohon kesejahteraannya diperhatikan. Sehingga bisa menyambung hidup. Ia juga berharap pemerintah merealisasi janjinya mengangkat mereka jadi PNS tanpa syarat. Mendengar harapan itu, Sekda Pemkot Mojokerto Budwi Sunu berjanji memperjuangkan nasib K2. ‘’Kami berjuang mengkaji kembali agar honor disesuaikan (dengan UMK) dan bisa diambilkan dari APBD. Aspirasi ini kita dengar,’’ ujarnya. PNS nomer satu di Pemkot itu berharap, tak ada aturan yang melarang rencananya ini. ‘’Mudah-mudahan boleh. Jangan

sampai ketika kita berhasil memperjuangkan pada akhirnya kita disuruh mengembalikan,’’ cetusnya. Ketua Komisi I DPRD Kota Mojokerto, Deny Novianto menandaskan statemen Sekda. ‘’DPRD siap memperjuangkan honor K2 aasuk APBD. Dan mumpung UU ASN belum disahkan kami akan ke Jakarta menemui Menpan RB untuk mengupayakan nasib K2 jadi PNS,’’ tegasnya. Penegasan ini, tandaskan Ketua DPRD, Mulyadi. Menurutnya, pihak DPRD memperjuangkan nasib K2 ke Menpan RB. Ia juga berkomitmen mengupayakan honor K2 masuk dalam APBD. ‘’Kita akan berjuang bersamasama untuk itu,’’ cetusnya. Politisi PAN itu bahkan berhitung jika APBD sangat bisa mengkafer pos untuk gaji K2 hingga Rp2,5 miliar. ‘’Saya kira sangat mungkin APBD men-

kariyadi/bhirawa

Perwakilan K2 ketika menyampaikan keluhannya di DPRD Kota Mojokerto, Selasa (25/3) kemarin. yediakan anggaran Rp2,5 miliar untuk gaji K2. Dengan kalkulasi Rp Rp1,250,000 perbulan APBD kita sangat memungkinkan untuk itu,’’ katanya langsung disambut tepuk tangan panjang dari tamu-

nya. Pertemuan itu pun usai dengan harapan yang besar di dada para pekerja yang dianggap Sekda telah bekerja dengan baik dan keberadaannya yang urgen.Q kar


JAWA TIMUR

6

Rabu Wage 26 MARET 2014

Isu SARA Upaya Penggembosan Suara Caleg Kab Malang, Bhirawa Menjelang pemilihan umum legislatif (pileg) pada April 2014 mendatang, konstelasi politik di wilayah Kabupaten Malang mulai memanas. Selain para calon legislatif (caleg) baik yang mencalonkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Malang, DPRD Provinsi Jawa Timur maupun DPR RI yang berangkat dari Daftar Pemilihan (Dapil) V Malang Raya, kini saling menyerang untuk upaya penggembosan perolehan suara. Berbagai cara para caleg tersebut membuat isu di masyarakat untuk menjatuhkan rivalnya atau lawannya baik dalam satu partai maupun lawan dari partai lain. Hal itu dilakukan untuk penggembosan suara. Bahkan, isu SARA juga dihembuskan oleh sesama caleg, dan tak ketinggalan pula salah satu pengusaha pasir besi juga ikut andil dalam konstelasi politik di Kabupaten Malang tersebut. Seperti aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan orang di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten setempat, pada Selasa (25/3) kemarin, yang menuntut salah satu caleg DPR RI dari Partai Demokrat (PD) DR Pieter C Zulkifli dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT). Mereka mempersoalkan tulisan ayat Alquran “Bismillaahirrohmaanirrohiim,” yang tertulis di gambar stiker pencalonan Pieter sebagai caleg DPR RI. Dari pantauan Bhirawa, pengerahan massa itu diduga ada kaitannya dengan persoalan proses hukum penambangan pasir besi yang kini tengah ditangani oleh pihak penegak hukum. Sementara, penambangan pasir besi yang dilakukan oleh PT Atamimi, yang dianggap illegal.

Meski, Izin Penambangan Rakyat (IPR) sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, namun IPR tersebut telah menyalahi aturan hukum. Sebab, berdasarkan Kementerian Kehutanan (Kemenhut), bahwa sepanjang di pesisir Pantai Malang Selatan masuk sebagai kawasan konservasi,yang tidak boleh ada penambangan. Termasuk juga di kawasan Pantai Wonogoro, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, yang saat ini di wilayah kawasan pantai tersebut masih dikuasai oleh PT Atamimi. Menurut salah satu tim sukses Pieter, Anwar Ibrahim, Selasa (25/3), kepada Bhirawa, dirinya menduga jika aksi unjukrasa ratusan orang di kantor KPU Kabupaten Malang itu, terkait Pieter C Zulkifli yang sekarang masih menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR RI tidak mau diajak oleh salah satu pengusaha pasir besi untuk membantu persoalan proses hukum yang kini telah ditangani oleh penengak hukum di Jakarta. Dan bahkan, pengusaha tersebut meminta untuk diantar ke Kapolri dalam urusan tersebut, namun dengan tegas ditolak oleh Pieter. “Dalam kasus tersebut juga di-

tumpangi oleh salah satu rival Pieter yang sama-sama menjadi caleg DPR RI dari partai yang sama, dapil yang sama, dan juga sama-sama masih sebagai anggota DPR RI (incumbent),” terangnya. Dengan ditolaknya permintaan pengusaha pasir besi itu oleh Pieter, lanjut Anwar, maka pengusaha tersebut tidak puas, sehingga membalasnya dengan mengerahkan massa bayaran, dan dikemas dengan isu sara. Sebab, kasus pasir besi itu, sudah mendapatkan atensi dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar dilanjutkan dalam proses hukum. Sehingga siapa saja tidak bisa menghentikan kasus penambangan pasir besi illegal di Pantai Wonogoro itu. Sementara itu, Ketua Himpunan Generasi Muda Madura (Higemura) Kabupaten Malang Muhlis Ali mengatakan, dirinya bersama ratusan massa mendatangi kantor KPU yakni menuntut dan menolak caleg DPR RI Pieter C Zulkifli dari Partai Demokrat Nomor Urut 2, Dapil V Malang Raya, dan segera.dicoret dari DCT, serta dia harus meminta maaf kepada umat muslim. Karena telah menistakan umat Islam dan telah berbohong pada umat muslim. “Sebab, kami mempertanyakan agama yang dia anut sekarang. Sehingga tulisan Ayat Al-Qur’an yang dicantumkan di gambar stiker untuk tujuan kepentingan politik, maka Pieter telah mendustai agama,” tutunya. Secara terpisah, Komisioner

Ratusan aksi unjukrasa saat menggelar aksi di depan Kantor KPU Kabupaten Malang. KPU Kabupaten Malang Totok Suharyono menegaskan, jika aksi unjukrasa yang dilakukan oleh beberapa eleman masyarakat di kantor KPU ini salah alamat. Sebab, gambar stiker salah satu caleg DPR RI dari Partai Demok-

rat Dapil V Malang Raya Pieter C Zulkifli, tidak ada unsur pelanggaran aturan KPU dalam penulisan gambar yang ada di stiker tersebut. “Jika ada sebagian masyarakat beranggapan bahwa tulisan Ayat Alquran yang

cyn/bhirawa

ada di gambar stiker caleg DPR RI terebut, dianggap menistakan agama, ya harus dipertanyakan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI). Karena itu domennya MUI dan bukan domen KPU,” tegasnya. Q cyn

Pemkab Bantah Tak Peduli Jalan Ratusan Kades Ikut Bimtek Penyusunan APBDes

KILAS JATIM

Pemkot Larang Truk Masuk Kota Malang, Bhirawa Pemerintah Kota Malang dalam waktu dekat ini akan segera melarang truk-truk besar untuk masuk Kota Malang. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Walikota Malang HM. Anton di Balai Kota Malang Selasa (25/3) kemarin. Menurut HM. Anton kota Malang saatnya, melarang semua kendaraan besar masuk dalam Kota Malang. Solusinya Pemkot akan membuat terminal Peti Kemas di Kecamatan Blimbing. "Kita rancang ada Petikemas di Blimbing, semua kendaraan besar harus berhenti di situ," ujar HM. Anton kepada wartawan. Pihaknya menambahkan jika saat ini kandaraan besar banyak yang masuk di Kota Malang jumlahnya sangat besar. Ini membuat semua jalan di Kota Malang mudah rusak. Padahal banyak sekali kendaraan yang hanya melintas dengan tujuan Kota Batu dan Kabupaten Malang. Sementara kota Malang tidak mendapat apa-apa. Makanya Petikemas nanti akan di kelola sedemikian rupa sehingga menghasilkan retribusi untuk pembangunan Kota Malang. Menurut HM. Anton setiap hari kendaraan besar melintas di Kota Malang. Apalagi setelah Kota Batu melarang truk masuk Kota Batu, seluruh kendaraan besar parkirnya di Kota Malang. Ini sangat mengganggu.Q mut

Tuban, Bhirawa Banyaknya jalan penghubung antar Desa dan antar Kecamatan di Kabupaten Tuban yang rusak dinilai oleh kalangan anggoata dewan perwakilan rakyat (DPRD) Kabupaten Tuban, dalam hal ini Komisi D sebagai sikap acuh pemerintah daerah (Pemda) terhadap mobilitas masyarakat kususnya yang berada di wilayah pelosok desa. "Kalau jalan sampai banyak yang Ir. H. Choliq rusak, kami nilai pemerintah tidak peka dengan kondisi tersebut," ujar Sunoto Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Tuban saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, kemarin. Meski demikian, para awakil rakyat ini tetap selalu mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki jalan yang rusak agar tidak semakin parah. "Kalau semakin parah, anggaranya semakin besar. Untuk itu, kami akan mendorong pemerintah untuk perbaikan itu, dengan anggaran yang ada di Kabupaten Tuban,” sambung wakil rakyat dari Fraksi FPDIP Tuban ini. Komisi D yang membidangi saran jalan ini juga meminta pemerintah membentuk tim monitoring untuk mendata jalan mana saja yang rusak, kemudian diperbaiki demi kelancaran mobilitas masyarakat. "Yang paling penting itu di jalan pelosok desa, karena pantauan kami memang banyak yang rusak. Kami berharap segera diperbaiki agar mobilitas warga

lancar, muat hasil panen juga tidak terganggu atau susah karena jalanya buruk," lanjut Sunoto. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Tuban Ir. H. Choliq Chunasikh menyampaikan hal itu tidak benar. Karena Pemkab telah mengalokasikan dana cukup besar untuk pemeliharaan infrastruktur jalan, bahkan dua kali lipat dari tahun sebehud/bhirawa lumnya. Chunasikh Kadis PU juga menjelaskan pad tahun ini (2014.red) Pemkab Tuban telah menganggarkan sekitar 188 M untuk jalan, sedangkan tahun sebelumnya, seperti tahun 2010 hanya 79M, tahun 2011 78M, dan mulai tahun 2012 hingga tahun ini anggaran naik diatas 150 M. "Dengan demikian menunjukan, bahwa pemerintah tanggap dengan apa yang terjadi," kata Choliq saat dikonfirmasi Bhirawa (25/3). Choliq menjelaskan kalau kerusakan jalan di Tuban yang saat ini hampir menyeluruh di 2000 ruas jalan yang ada, dipandang dari segi waktu memang sudah perlu perhatian. Selain umur, peningkatan aktifitas penggunaan jalan juga meningkat, hal tersebut menjadi salah satu faktor jalan di Tuban cepat rusak. "Secara umum memang sudah waktunya pemeliharan. Banyak sih sebenarnya penyebab kerusakan, diantaranya pengunajalan memuat melebihi kapasitas dan sebagainya," terang Choliq.Q hud

Situbondo, Bhirawa Guna menciptakan transparansi dan kebijakan anggaran yang baik, efektif serta pro rakyat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo melalui Bagian Pemerintahan, menggelar acara bimbingan dan tehnis (bimtek) penyusunan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes), pagi kemarin (25/3). Acara yang diikuti sedikitnya 136 Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Situbondo itu dilaksanakan di auditorium Pabrik Gula (PG) Panji, sejak pukul 09.00 wib. Acara bimtek sehari penuh itu dibuka langsung Bupati Situbondo, H Dadang Wigiarto SH, dengan didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Tata Praja, Drs Soeraji, Kabag Pemerintahan Toeloes Priyanto serta Camat Panji, Nugroho. Dalam sambutannya Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto menyampaikan sejumlah hal penting, diantaranya perlunya persiapan yang memadai serta pengelolaan tata keuangan yang benar. “Kami bersama seluruh jajaran sangat tidak ingin teman-teman Kepala Desa tidak memerlukan adanya bantuan dari kita (Pemkab Situbondo). Sebab jangan sampai pemerintahan desa itu bukan bagian dari kita. Tetapi sebaliknya,

pemerintahan Desa itu harus bersinergi, sesuai dengan amanat Permendagri No 37 tahun 2007.” tegas orang nomor satu di jajaran Pemkab Situbondo itu kemarin. Bupati menambahkan, pentingnya tata cara koordinasi yang baik antara Desa-Desa dengan pihak kecamatan serta jajaran Pemkab Situbondo. Apalagi, ada desa yang mengaku sudah mandiri tanpa pernah melakukan koordinasi dengan kecamatandan SKPD. Terutama, ujar Bupati Dadang, bagi pemerintahan Desa yang baru memiliki pimpinan. “Jika mereka menganggap dapat berdiri sendiri, sanagat membahayakan. Apalagi kondisi ini teru dibiarkan maka akan mengandung resiko yang besar bagi kesuksesan jalannya pemerintahan yang bersangkutan,” urai Bupati Dadang. Tak hanya soal itu saja yang ditekankan Bupati Dadang, soal upaya peningkatan pelayanan desa juga harus diupayakan, sehingga masyarakat akan semakin sejahtera. “Kepada para Kades kami minta berikanlah pelyanan yang baik dan perlindungan serta bimbingan kepada masyarakat sebaik mungkin dengan kemampuan yang maksimal,” pungkas Bupati Dadang.Q awi

Pemkab Mulai Fungsikan Pasar Hewan Kabupaten Blitar, Bhirawa Setelah diresmikan oleh Bupati Blitar, H Herry Noegroho, SE, MH dan dibuka untuk umum sejak 2013 lalu, Pasar Hewan Terpadu Srengat siap tampung ratusan hewan ternak masyarakat Kabupaten Blitar dan sekitarnya. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Blitar, Mashudi. Sebelumnya kondisi Pasar Hewan Terpadu yang berada di Kecamatan Srengat memang relatif sangat sepi bila dibandingkan dengan kondisi pasar hewan lainnya. Untuk itu Pem-

kab Blitar mulai melakukan banyak pembenahan fisik di Pasar Hewan Baru tersebut agar kondisinya lebih representatif untuk dipakai pedagang berjualan. “Sehingga saat ini sudah ada perubahan dan banyak para pedagang hewan ternak mulai memanfaatkan Pasar Hewan Terpadu Srengat,” kata Mashudi. Lanjut Mashudi, pembukaan kembali Pasar Hewan Terpadu Srengat mengatakan untuk menumbuhkan keramaian pasar memang perlu usaha ekstra keras dari Pemerintah sendiri yang menggandeng pihak

paguyuban. Bahkan pihaknya juga telah tuntas membangun kanopi di area inti penjualan ternak. “Sehingga pedagang bisa merasakan kenyamanan selama berjualan di tempat yang tidak terlalu panas yang sebelumnya belum ada penutup atas seperti Kanopi,” ujarnya. Bahkan selain itu diakuinya para pedagang memang menolak ditarik retribusi karena kondisi pasar hewan baru ini yang masih sepi dari aktifitas jual beli, sehingga untuk sementara ini Pemkab Blitar harus rela tidak menarik retribusi sepeser pun hingga 5 atau 6

bulan ke depan setelah kondisi pasar benar-benar ramai agar tidak ditinggal oleh pedagang. “Jadi sementara retribusi belum ada penarikan hingga 6 bulan kedepan dan bisa dimanfaatkan para pedagang untuk meramaikan pasar terlebih dahulu,” jelasnya. Sementara berdasarkan dari data Dinas Peternakan Pasar Hewan Terpadu Srengat dengan pasaran setiap penanggalan Jawa hari Pon ini dibangun sejak tahun 2012 dengan dana bersumber dari bantuan Pemerintah Propinsi Jatim senilai Rp3,9 miliar.Q htn

sawawi/bhirawa

Ratusan Kades se Situbondo saat mengikuti bimtek penyusunan APBDes tahun 2014 di auditorium PG Panji, kemarin.

Unjuk Rasa Asongon, Seret Pocong ke Gedung DPRD Untuk yang kesekian kalinya, pedagang asongan Stasiun Besar Madiun, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor PT Kereta Api Indonesia (KAI) VII Madiun, di Jalan Kompol Sunaryo, Kota Madiun, Selasa (25/3). Kali ini, selain melakukan orasi, mereka membawa dua pocong. Satu pocong dibakar di depan Kantor PT KAI Daop VII, satu lagi diseret menuju kantor DPRD yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Madiun.

sudarno/bhirawa

Untuk yang kesekian kalinya, pedagang asongan Stasiun Besar Madiun, menggelar aksi unjukrasa di depan Kantor PT Kereta Api Indonesia (KAI) VII Madiun, di Jalan Kompol Sunaryo, Kota Madiun, Selasa (25/3) dengan membawa pocongan.

Selain melakukan aksi bakar dan seret ‘pocong’, para pengunjukrasa yang dibackup oleh gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD), juga melakukan orasi. Dalam orasinya, Ketua Paguyuban Pedagang Asongan Stasiun Besar Madiun, Hadi Suloso, mengecam sikap

Kepala Daop VII Madiun, Mohamad Najib, sebagai orang yang tidak punya hati nurani, angkuh serta sombong. “Kepala KAI Daop VII pengecut, sombong, tidak punya hati nurani. Jangankan kami yang hanya pedagang asongan, Walikota, Kapolres, lembaga DPRD saja, diremehkan. Terbukti, tidak mau

diajak duduk bersama untuk membicarakan nasib kami,” kata Hadi Suloso, dalam orasinya. Selain melakukan orasi, mereka juga membawa beberapa poster diantaranya bertuliskan, “Kami Siap Mati Untuk Kehidupan Anak Istri, Sudah Satu Bulan Kami Tidak Bekerja, Bagaimana Nasib Kami, Laksanakan pasal 33 UUD 45 Untuk Asongan dan Kadaop VII Antek Kapitalis Penindas Rakyat Miskin. Setelah puas melakukan orasi dan membakar pocong, kemudian mereka bergerak ke gedung DPRD Kota Madiun dengan berjalan kali sambil menyeret ‘pocong’. Diberitakan sebelumnya, aksi

pedagang asongan yang menuntut agar dapat berjualan di stasiun, dilakukan sudah berulang kali. Baik itu unjukrasa di depan Kantor KAI Daop VII, stasiun, DPRD dan Balaikota. Bahkan yang paling ektrim, mereka melakukan aksi unjukrasa dengan menghadang Kereta Api Sri Tanjung jurusan Yogjakarta-Surabaya. Namun meski mereka telah melakukan aksi unjukrasa hingga aksi keprihatin hingga berulang kali, pihak PT KAI Daop VII Madiun, bergeming. Alasannya, larangan bagi pedagang asongan berjualan di stasiun, merupakan keputusan direksi.Q dar


JAWA TIMUR

Rabu Wage 26 MARET 2014

Ketua Dekopinda Dipangil Panwas

KILAS JATIM

Raskin Diduga Bocor di Jalan Sumenep, Bhirawa Program pemerintah untuk pengentasan warga kurang mampu berupa bantuan beras miskin (raskin) selalu menimbulkan persoalan. Buktinya, di kecamatan Nonggunong, pulau Sepudi terdapat banyak raskin yang secara kapasitas berkurang dari 15 kg menjadi 12 kg. Sekretaris Komisi A DPRD Sumenep, Moh Riadi menyatakan, pihaknya telah menerima laporan dari warga terkait kurangnya berat raskin dipulau Sepudi itu. Untuk memastikan, apakah berkurangnya berat raskin itu dari Bulog atau justru dijalan, Komisi A langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Bulog. “Setelah mendapatkan informasi dari warga kecamatan Nonggunong, kepulauan Sepudi, kami langsung sidak ke Bulog guna memastikan kapasitas raskin tersebut, ternyata di Bulog itu beratnya benar yakni 15 kg per sak,” kata Moh Riadi, Selasa (25/03). Riadi menduga, berkurangnya berat raskin itu terjadi karena kurangnya pengawasan pendistribusian yakni dijalan setelah keluar dari Bulog hingga titik terahir distribusi yakni penerima manfaat, padahal pengawasan itu merupakan kewenangan polisi dan tim pengawas kabupaten dan kecamatan. “Kami menduga, kurangnya berat raskin itu karena lemahnya pengawasan saat pendistribusian, padalah kan ada petugas pengawasan, kemana tim pengawasan itu,” ungkapnya.Q sul

Kampanyekan Calon DPD Tuban, Bhirawa Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Tuban yang juga mantan calon wakil bupati Tuban 2011 dari jalur independen Ashadi Suprapto, kemarin (25/3) diperiksa Divisi Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tuban.

sul/bhirawa

Petugas KPU menunjukkan DCT DPRD Provinsi yang salah menuliskan nama.

Kades Trantang Ditahan Polisi

KPU Tetapkan Darurat Distribusi Logistik Pileg

Tuban, Bhirawa Lantaran lamaran tidak ditanggapi dengan baik, Kasmuri (45), Kepala Desa (Kades) Trantang Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban yang ikut mengantar proses lamaran warganya Lajer (35) terhadap Nur Azizah (30), warga Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Tuban akhirnya ditahan kepolisian karena telah mengancam dengan senjata Airsoft Gun pada orang tua Nur Azizah. Dari data yang dapat dihimpun Bhirawa kejadian tersebut bermula pada saat rombongan Lajer bersama dengan enam orang termasuk Kepala Desa (Kades) mendatangi rumah Azizah dan berniat untuk melamar Azizah yang merupakan seorang janda, yang telah dua tahun berpacaran. Akan tetapi pada saat sampai di rumah Janda tersebut, rombongan Lajer diterima oleh keluarga dari pihak perempuan dan dipersilakan masuk. Sehingga mereka langsung masuk ke dalam rumah perempuan yang juga sebagai seorang guru itu dan sudah banyak keluarga dari perempuan. "Awalnya sudah dipersilakan untuk masuk, semua bersalaman dengan orang tuanya. Tapi saya yang terakhir salaman dan saya langsung ditampar oleh kakak Ipar Azizah," kata Lajer, saat berada di Mapolres Tuban.Q hud

7

Sumenep, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep kelimpungan, pasalnya pada tanggal 26 Maret (hari ini, red) ditetapkan sebagai hari perdana pendistribusian logistik pileg kedua daerah pemilihan (dapil) terjauh di kecamatan kepulauan yakni dapil 6 dan dapil 7, namun hingga sekarang ada sejumlah jenis logistik belum diterima KPU setempat. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenepan Thoha Shamadi mengatakan, menjelang pileg ini, pihaknya masih belum menerima semua logistik sehingga dipastikan pendistribusian akan molor dan berdampak pada tahapan pemilu secara keseluruhan. Ada beberapa jenis logistik yang belum diterimanya diantaranya C 1 plano untuk dapil 7 meliputi 3 kecamatan yakni Kangayan, Sapeken dan Arjasa. "C 1 plano itu untuk 350 TPS meliputi di 3 kecamatan dan terdiri dipulaupulau kecil yang jauh dari jangkapau transportasi laut," kata Thoha Shamadi dikantor KPU jalan Asta Tinggi, Selasa (25/03). Selain itu, lanjut Thoha, KPU juga belum menerima D plano untuk rekapitulasi tingkat TPS seluruh kecamatan dikabupaten Sumenep. Banyaknya jenis logistik yang melum sampai ke KPU Sumenep itu, KPU harus

menunda pelaksanaan pendistribusian hingga logistik yang kurang sudah terpenuhi. "Kami terpaksa harus menunda pendistribusian kewilayah kepulauan itu. Ini kan menghambat pada pekerjaan pengepakannya," ujarnya. Dia memaparkan, pihaknya menemukan Daftar Caleg Tetap (DCT) DPRD Provinsi, PKB nomor urut 1 yang seharusnya atas nama Badrut Tamam, namun tertulis Abd Jalil Tolha, nomor urut 1 caleg dari Partai Nasdem. DCT DPRD Provinsi yang salah tulis itu sebanyak 2.798 lembar untuk 2.798 TPS sekabupaten Sumenep. "Kami juga menemukan DCT untuk DPRD Provinsi yang salah menuliskan nama, sedangkan fotonya sudah benar. Tapi ini tidak bisa dibiarkan, harus diganti karena akan merugikan caleg tertentu," jelasnya. Setelah KPU menemukan logistik yang tidak sesuai itu, pihaknya langsung memberitahukan kepada KPU Provinsi, namun hingga kini KPU Provinsi masih belum diberi ganti. "Ada C 1 plano Provinsi untuk DCT Kabupaten dapil 6 dan dapil 1 juga dicetak menggunakan kertas bekas, dua sisi kertas itu sama-sama ada tulisannya. Pokoknya banyak hal yang tidak sesuai harapan, makanya kami katakan darurat distribusi," tegasnya.Q sul

Pemeriksaan terhadap Ashadi ini, terkait dengan kegiatan rapat anggota koperasi di Tuban yang dilaksanakan beberapa waktu lalu di gedung juang Jalan Pramuka, yang menghadirkan Dewan Koperasi Jawa Timur Marjito Gisan Atmojo, yang juga mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jatim. “Kami melakukan pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, terkait kegiatan yang dilaksanakan beberapa waktu lalu di gedung juag, yang rupanya menghadirkan calon DPD Jatim dan terdapat sosialisasi didalamnya,” terang Edy Toyibi, Divisi P4 Panwaslu Kabupaten Tuban. Lebih lanjut diterangkan, dalam kegiatan tersebut, panitina kegiatan rupanya melakukan sosialisasi yang memenuhi unsur kampanye karena melakukan ajakan untuk memilih calon tersebut, padalah dalam acara tersebut juga di hadiri anggota koperasi yang juga pegawai negeri sipil (PNS) pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban. “Dengan demikian ini memenuhi unsur pelanggaran terhadap pasal 86 ayat 2 undang-undang RI nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu, yakni terkait keterlibatan PNS dalam kegiatan politik,” jelas

Edy. Sementara itu, Ashadi Suprapto saat dikonfirmasi Bhirawa di kantor Gakumdu usai pemeriksaan mengatakan, terkait keikutsertaan PNS dalam kegiatan tersebut, pihaknya mengaku tidak pernah melibatkan PNS karena undangan dalam kegiatan itu di tujukan kepada anggota koperasi di Tuban. “Lepas itu PNS atau tidak, kami hanya mengundang anggota koperasi, dan pertemuan itu juga terbatas interen kami. Menurut kami tidak ada masalah jika ada sosialisasi di internal kami, ini juga kami tegaskan bukan kampanye hanya sosialisasi saja, karena kebetulan dewan koperasi kami yakni pak Marjito calon DPD jatim,” kata Ashadi Suprapto. Lebih lanjut Ashadi berkilah, kalau kegiatan yang dilaksanakan di gedung Juang beberapa waklu lalu itu merupakan kegiatan interen anggota koperasi yang mengundang sekitar 125 anggota koperasi se Kabupaten Tuban. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi pencalonan anggota DPD Jawa Timur Marjito Gisan Atmojo. “Itu kordinasi interen kami kemudian kami lanjutkan dengan sosialisasi, itu saja,” Pungkas Ashadi Suprapto.Q hud

SDN Werungotok Memprihatinkan PAW Ketua DPRD Resmi Dilantik an Nganjuk hanya sekitar 2 kilometer dari pusat pemerintahan, namun kondisinya sungguh memprihatinkan. Gedung yang dibangun tahun 2004 lalu hingga saat ini belum pernah tersentuh bantuan baik pemeliharaan maupun rehab. Sehingga kayu bangunan rapuh karena termakan usia, lantai yang hanya terbuat dari ubin sudah pecahristika/bhirawa pecah, temboknya pun SDN Werungotok I yang berada dekat dengan pusat pemerintahan banyak yang ambrol. Lebih parah lagi seKabupaten Nganjuk diabaikan oleh Dinas Dikpora hingga luruh kelas kondisi plakondisinya rusak. fonnya telah ambrol, bahkan kelas satu suNganjuk, Bhirawa dah tidak berplafon lagi. Selain itu venLokasi SDN Werungotok I Kecamattilasi kelas yang terbuat dari kawat

juga berlobang karena kawat yang dipakai sudah berkarat dan putus. Padahal sekolah yang jumlah siswanya mencapai 118 siswa ini berada di wilayah kecamatan kota. Erlin Pudjiastuti Plt Kepala SDN Werungotok I ditemui di ruang kerjanya Selasa (25/3) kemarin mengatakan, pihaknya sudah berulang kali mengajukan permohonan perbaikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Pemkab Nganjuk, tetapi hingga saat ini belum mendapat tanggapan. Kareana kondisi sekolah yang rusak berat, para guru mengkhawatirkan banyaknya data yang disimpan di kelas hilang. “Plafon di setiap ruang yang terbuat dari asbes banyak yang ambrol, bahkan plafon kelas satu kami turunkan karena kondisinya sudah lapuk. kami khawatir saat proses belajar mengajar plafonnya runtuh menimpa murid,” ungkap Erlin.Q ris

Bojonegoro, Bhirawa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar prosesi pelantikan sumpah pengucapan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap ketua DPRD sisa masa jabatan periode 2009-2014. Ketua DPRD dari F-Golkar Bojonegoro, M. Thalhah yang meninggal dunia beberapa waktu lalu kini digantikan Sigit Kushariyanto sebagai ketua DPRD Bojonegoro hingga, Agustus mendatang. Ketua Rapat Pimpinan DPRD Bojonegoro, Suyuti mengatakan, rapat paripurna istimewa dalam rangka pergantian antarwaktu (PAW) Ketua DPRD sisa masa jabatan tahun 2009-2014 digelar menindaklanjuti surat keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur yang telah diterima pimpinan DPRD Bojonegoro. “Sesuai SK Gubernur Jatim No 171.412/191/011/2014 tertanggal 17 Maret 2014 memutuskan meresmikan pengangkatan Sigit Kushariyanto se-

bagai PAW ketua DPRD Bojonegoro sisa masa jabatan tahun 2009-2014,” kata Suyuti, di sela-selai prosesi pelantikan, Selasa (25/3) di gedung DPRD setempat. Untuk selanjutnya, kata dia, SK Gubernur tersebut juga menyebutkan peresmian dan pengangkatan Sigit Kushariyanto, sebagai ketua DPRD Bojonegoro sebagai PAW sisa masa jabatan 2009-2014 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah janji pada Selasa ini. “Oleh karena itu, rapat paripurna istimewa ini dilaksanakan dalam rangka pengucapan sumpah pengucapan pergantian antar waktu ketua DPRD Bojonegoro,” katanya. Hadir dalam prosesi pelantikan PAW ketua DPRD Bojonegoro dari jajaran forpimda serta masyarakat. Selain itu juga hadir wakil Bupati Bojonegoro,Setyo Hartono dan Ketua Pengadilan Negeri serta panwaskab Bojonegoro.Q bas

Warga Kurang Mampu Dapat Bantuan Bupati Saat BST Bhakti Sosial Terpadu (BST) Pemkab Madiun yang diawali sejak tahun 2000 hingga Maret 2014 telah memasuki putaran yang ke-108 kali. Kesempatan kali ini BST bertempat di Desa. Kradinan Kecamatan Dolopo selama dua hari. Yakni Senin dan Selasa (24 dan 25 Maret 2014) dengan berbagai kegiatan juga bupati Madiun meberikan berbagai bantuan ke warga kurang mampu. Menurut Bupati H. Muhtarom, S.Sos, kegiatan BST yang dilaksanakan Pemkab Madiun ini sangat tepat yang tujuannya untuk menjalin silaturahmi antara pemerintah dengan masyarakat Kabupaten Madiun. Untuk itu pada kesempatan BST diimbau kepada seluruh masyarakat untuk menyampaikan kritik dan saran serta masukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Madiun. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada saat BST yaitu Olahraga bersama masyarakat desa setempat yang dilanjutkan dengan sarasehan, mengunjungi warga kurang mampu/sedang sakit, kerja bhakti pengaspalan

jalan, pelayanan administrasi (KTP, KK, Akte Kalahiran, SIM, Perpanjangan STNK serta SKCK), Pendaftaran TKI dan Transmigrasi, pelayanan pemeriksaan kesehatan masyarakat, Pasar Murah, Donor Darah, pelayanan KB, pemeriksaan kesehatan dan kawin suntik ternak dan lain-lain. Bupati berharap agar masyarakat dapat kembali menghidupkan budaya nenek moyong kita yang memang benar-benar baik. Budaya dimaksud adalah budaya gotong royong dimasyarakat. Banyak hal yang didapat dengan kita bergotong royong antara lain, kita dapat bersilaturahmi dengan dengan masyarakat yang lain, dapat meringankan beban sesama dan pada akhirny pekerjaan itu kalau

dilaksanakan secara bergotongroyong akan menjadi mudah dan cepat selesai dengan biaya yang murah pula. Untuk itu kita harus dapat melanjutan budaya nenek moyang bangsa Indonesia itu. Pada kesempatan sarasehan dan olahraga bersama, Bupati Madiun juga berkenan menyerahkan bantuan yang disiapkan seperti bantuan alat olahraga bolavolly, bantuan bea siswa SD/ MI, SMP/MTs, Bantuan Sembako,dan lain-lain. Di samping itu juga masih banyak bantuan lain yang akan diberikan oleh Pemkab Madiun yang diminta langsung oleh masyarakat dalam kesempatan sarasehan seperti, alat pengeras suara, Orgen, Alquran, semen, aspal , bantuan modal UMKM dan masih banyak lagi bantuan lain yang diminta masyarakat pada kesempatan sarasehan. Kegiatan BST, selain kerja bhakti, pengobatan gratis untuk masyarakat dan juga pelayanan administrasi, dan informasi bagi mayarakat, pada desempatan BST Pemkab Madiun juga meng-

gelar pasar murah. Ini sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Madiun pada masyarakat kurang mampu. Kegiatan Pasar Murah dibuka langsung oleh Wakil Bupati Drs. H. Iswanto, M.Si, disambut baik oleh masyarakat setempat karena bantuan datang tepat pada saat mereka membutuhkan. Dia berharap pasar Murah ini dapat membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu, karena semua komuditas yang disediakan dijual dengan harga murah karena telah disubsidi oleh Pemkab Madiun di bawah kepemimpinan H. Muhtarom, S.Sos. Manfaatkan kesempatan ini dengan baik khususnya bagi warga yang kurang beruntung. Bagi masyarakat yang mampu hendaknya tidak ikut-ikutan membeli biar mereka yang kurang mampu tertolong. Diimbau masyarakat tidak kuatir tidak kebagian karena stok yang dibawa sudah disesuaikan dengan kupon yang beredar di masyarakat, bahkan ada kelebihan. Untuk itu jangan saling berdesakan, antri

sudarno/bhirawa

Bupati Madiun, Muhtarom, S.Sos (tiga dari kiri) bersama jajarannya bersama Forpimda Kabupaten Madiun mengadakan kerja bakti pengaspalan jalan desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Selasa (25/3). yang rapi agar tidak terjadi sesuatu pada diri kita. Terkait dengan bencana alam, Bupati Madiun mengingatkan, apabila ada/terjadi hujan lebat dengan disertai angin kencang, hendaknya warga masyarakat berhati-hati dan selalu waspada,

segera tinggalkan sejenak harta benda yang ada didalam rumah untuk mencari tempat berlindung yang aman apabila terjadi puting beliung. “Ingat nyawa lebih berharga dari pada harta benda kita,” pungkas bupati mengingatkan.Q dar


EKONOMI - BISNIS

8

Rabu Wage, 26 MARET 2014

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur memperketat pengawasan dan pemeliharaan seluruh infrastruktur di beberapa objek vital di wilayah kerjanya menjelang Pemilu 2014.

Kurs JUAL

BELI

USD

11,441.00

11,327.00

SGD

8,990.96

8,897.88

EUR

15,784.00

15,624.46

JPY

11,158.69

11,046.42

GBP

18,855.91

18,663.50

sumber: Bank Indonesia (25 Maret 2014)

RAGAM EKBIS

Kembangkan Industri Kecil, Disperindag Siapkan Pinjaman Modal Bojonegoro,Bhirawa Untuk pengembangan industri kecil di Bojonegoro, Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), saat ini menyediakan pinjaman modal sebesar Rp 3 Miliar. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Disperindag Bojonegoro, Basuki kepada harian Bhirawa Selasa (25/3). Mengatakan, program ini bertujuan untuk pengembangan industri kecil diwilayah setempat. “ Pinjaman modal ini ditujukan bagi warga Bojonegoro yang memiliki usaha di wilayah Bojonegoro pula. Serta fokus pinjaman untuk pengembangan industri kecil,” jelasnya. Dikatakan, untuk nilai pinjaman bagi tiap peminjamnya mulai Rp 1 juta hingga Rp. 10 juta dengan waktu peminjaman selama 18 bulan. “ Bilamana usaha nantinya dirasa sehat, maka jumlah pinjaman bisa lebih tinggi dan bunga nol persen,” ucapnya. Selain itu pengajuan peminjamannya, lanjut Basuki, bisa melalui pendaftaran pengajuan ke Kantor Disperindag, beralamat di Jalan Lettu Suyitno 39 Bojonegoro. Dengan syarat menyertakan kelengkapan identitas dan anggunan sebagai jaminan. “ Untuk bisa meminjam modal dengan anggunan berupa BPKB kendaraan bermotor,” terangnya. Q bas

Perketat Aturan Barang Masuk Surabaya,Bhirawa Menghadapi globalisasi perekonomian dan perdagangan bebas Asia atau Komunitas Ekonomi Asean (KEA) 2015, pengusaha Indonesia harus mempersiapkan diri. Karena arus pasar bebas tidak akan bisa dibendung untuk masuk Indonesia. “Kalau tidak. Maka kita akan habis tergilas,”ungkap Ketua Gabungan Importir Seluruh Indonesia (Ginsi) Jatim Bambang Sukardi di kantornya Selasa (25/3) kemarin. Dikatakan, bahwa pasar bebas ini tidak bisa dibendung, sekarang tingkat Asia dalam waktu dekat tidak menutup kemungkinan tingkat dunia, yang bisa dilakukan Indonesia dalam hal ini selain memperketat aturan meningkatkan kualitas, apakah itu barang ataukah SDM. “Tidak sedikit barang kita yang mereka tolak dengan alasan tidak memenihi standarisasi aturan mereka. Jadi wajar kalau Indonesia menerapkan aturan yang sama, ”ungkap Bambang. Demikian juga dengan jasa atau tenaga kerja juga harus diseleksi agar tidak bisa sembarangan mereka bisa masuk. Kalau semua tenaga kerja bisa masuik maka akan habislah tenaga lerja di Indonesia pengangguran akan semakin banyak karena terdesak oleh tenaga kerja dari luar negeri. Q ma

KEHILANGAN TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2010, Hitam, AG6604RV, a/n. Ahmad Efendi, Ds. Plosokandang, Kedungwaru-T.Agung No.315/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Suzuki, th. 2001, Merah, AG3211RN, a/n. Sunawan, Kel. Kenayan RT 1/5-T.Agung No.316/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 6106 EA, a/n Burhantono, Ds Kendit RW 02/01, Kec. Kendit Situbondo. No.317/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 3534 FB, a/n Mike Retno Wuriandayani, Ds Curah Jeru RW 04/03, Kec. Panji, Situbondo. No.318/IMB/BI-II/2014

ist

Jelang Pemilu 2014

PLN Perketat Pengawasan Infrastruktur Surabaya, Bhirawa PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur memperketat pengawasan dan pemeliharaan seluruh infrastruktur di beberapa objek vital di wilayah kerjanya menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 guna menjamin pasokan listrik bagi masyarakat. “Khususnya saat pemungutan hingga penghitungan suara mendatang,” kata General Manager PT PLN Distribusi Jatim IBG Mardawa Padangratha di Surabaya, Selasa (25/3). Ia mengungkapkan pengawasan dan pemeliharaan yang kian diperketat tersebut dilakukan di sejumlah daerah yang rawan dengan berbagai kendala yang mengganggu ke-

lancaran pendistribusian energi listrik. Misalnya keberadaan transmisi dan gardu listrik. “Di Jatim, ada beberapa wilayah yang kondisi transmisi kami harus beroperasi dengan ‘setengah mati’. Contoh di Surabaya, Jombang, dan Pasuruan,” ujarnya. Akan tetapi, imbau dia, supaya masyarakat kelistrikan di Jatim selalu mengutama-

kan kepentingan umum mengingat listrik adalah energi vital bagi beragam kebutuhan mereka. Bahkan, pihaknya sangat menjaga sejumlah jaringan listrik yang posisinya dekat dengan pepohonan. “Untuk Pemilu 2014, kami juga siap mengamankan pasokan listrik dengan mengoptimalkan alat yang ada seperti genset ‘mobile’ dan gardu ‘mobile’,” katanya. Di Jatim, tambah dia, sesuai SOP PLN ada 16 area distribusi dengan 113 rayon. Masing-masing rayon telah menyiapkan antara satu hingga dua unit genset mobile maupun gardu mobile. “Contoh ketika

di kecamatan tertentu ada gangguan jaringan listrik, genset maupun gardu mobile yang siaga memang langsung ‘mobile’ ke lokasi tersebut sehingga Pemilu 2014 tetap berjalan lancar,” katanya. Di sisi lain, kata dia, untuk kesiapan pemilu mendatang perseroan tidak mengerahkan tenaga tambahan dan menganggarkan sejumlah dana khusus. Akan tetapi, pihaknya lebih meningkatkan kesiagaan petugas. “Apalagi pemeliharaan teknik dan operasi sudah seperti biasa. Hanya saja, pada Pemilu 2014 ada piket distribusi yang ditingkatkan dan kami

juga berkoordinasi dengan KPU,” katanya. Ia optimistis pada perhelatan demokrasi mendatang konsumsi listrik masyarakat jelang Pemilu 2014 tidak ada kenaikan. Bahkan, diprediksi ada penurunan konsumsi listrik hingga 10 persen dibandingkan normal karena umumnya pelanggan dari kalangan industri dan aktivitas pemerintah libur. “Mengenai pasokan listrik di Jatim, kini mencapai 7.000 Mega Watt (MW), sedangkan kebutuhan listrik saat beban puncak mencapai 4.800 MW. Untuk itu, Jatim masih surplus sebesar 2.200 MW,” katanya. Q ant.wil

Dibangunnya Jalur KA di Tanjung Emas

Jatim Bakal Terimbas Dampak Positif Ekonomi

riq/bhirawa

Kenyamanan tamu yang menginap menjadi salah satu prioritas hotel berbintang.

Hotel Budget Tak Pengaruhi Okupansi Hotel Bintang Surabaya, Bhirawa Persaingan bisnis perhotelan di Surabaya saat ini semakin ketat ditambah lagi dengan menjamurnya hotel bertarif murah atau biasa disebut hotel budget. Meskipun keberadaan hotel budget lebih banyak ternyata tidak mempengaruhi okupansi hotel bintang. “Kami mengamati setiap hari perkembangan hotel khususnya di Surabaya, bahkan hotel kami saat ini sudah dikelilinggi banyak hotel bintang maupun hotel budget yang baru saja berdiri,” ungkap Marketing Communication Manager Garden Palace Hotel-Setyawan Nanang, Senin (25/3). Nanang menjelaskan, persaingan itu pasti ada akan

tetapi kami harus tetap optimis bahwa pelanggan masih lebih memilih berada di hotel kami. Sebab setiap ada hotel budget baru tamu pasti ingin mencoba menginap, tapi setelah itu mereka pasti kembali lagi ke hotel kami. Kenyamanan maupun fasilitas hotel ternyata juga mempengaruhi tamu yang ingin menginap mulai dari harga kamar maupun FnB serta fasilitas lainnya. “Hotel budget lebih dominan memiliki kamar yang relatif lebih kecil buat tamu jelas kurang nyaman dibuat istirahat ditambah lagi dengan fasilitas FnB yang kurang tersedia sehingga tamu yang ingin menu makan lain terpaksa harus keluar dari hotel,” pungkasnya. Q riq

Surabaya, Bhirawa Kerjasama antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dalam pembangunan jalur kereta api menuju Tanjung Emas Jateng bakal berdampak positif bagi Jatim. Dilihat dari segi geografis, Jatim khususnya Surabaya memiliki pelabuhan besar Tanjung Perak yang berungsi sebagai masuknya barangbarang logistik dari Indonesia Timur melalui jalur laut, telah turut menggabungkan kerja sama ekonomi yang bersifat positif diantara dua provinsi yakni Jateng dan Jatim. Menurut Sri Winarto, Manajer Humas Daop 8 Surabaya, kerja sama antara PelindoIII

dan PT Kerta Api tentu sangat positif. “ Proses bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak untuk di kirim ke Jateng pasti mengalami peningkatan yang cukup siginifikan demikian pula sebaliknya. Terutama akan dibukanya Jalur Ganda Surabaya Jakarta yang menjadi salah satu jalur ekonomi yang produktif,”jelasnya Selasa (25/ 3) kemarin. Kiriman logistik dari Sulawesi, Papua, dan kepulauan Indonesia Timur yang lain menuju Jateng akan lebih cepat terdistribusikan. Karena daerah yang terlintasi jalur KA pasti akan merasakan dampaknya. Sedangkan untuk Indonesia bagian Barat seperti Sumatra, Jakarta, dan Kalimantan yang memiliki tujuan

pengiriman logistik ke Indonesia Timur melalui Jatim juga mendapatkan keuntungan. “Keuntungan menggunakan jalur KA jika menggunakan konsep port to port ( pelabuhan ke pelabuhan), pengiriman akan lebih cepat sehingga efisiensi waktu akan banyak terhemat, jumlah yang diangkut dalam satu rangkaian kereta api jauh lebih banyak sehinga kapal sandar tidak perlu menunggu lama di Pelabuhan, beban kerusakan jalan raya akan berkurang. Hal ini berbeda dengan menggunakan truk, yang harus satu atau dua kontainer per sekali jalan, sedangkan menggunakan KA relatif banyak, bisa mencapai 30-50 kontainer per sekali jalan,” ungkapnya. Q wil.ma

Pemkab Percepat Pembentukan BUMD Migas Tuban, Bhirawa Pemkab Tuban sangat serius untuk membentuk Badan Usaha Milk Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi (Migas). Hal ini tampak dari Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang kini mulai masuk pembahasan oleh Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban. Wakil Bupati Tuban Ir. H. Noor Nahar Husein, M.Si kalau pemerintah akan secepatnya mendorong pembentukan BUMD Minyak dan Gas. Oleh

karena-nya ia bersama jajaranya lebih dulu akan mempersiapkan dasar hukum berupa Perda sebelum dibentuk badan usahanya. “Ini potensi, tapi kita tidak hati-hati, meski harus cepat menangkap potensi itu,” katanya, Selasa (25/3). Meski tidak disebutkan secara detail oleh wabub mana saja potensi yang akan digarap perusahaan migas milik daerah Tuban. Namun, diyakini potensi perminyakan dan gas yang dimiliki Kabupaten Tuban cukup besar dan harus segera dikelola.

“Tuban memiliki potensi perminyakan yang luar biasa. Berapa titik saja yang saat ini sudah kelihatan ada potensi tambang minyak dan gas,” sambung Wabub yang juga Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tuban ini. ia berharap, Raperda Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Tuban tersebut mendapat dorongan penuh dari DPRD. Sebab, menurutnya, jika potensi migas di Tuban tidak segera di manfaatkan akan sia-sia. Q hud

Dengan DBHCHT 2014, Pemkot Blitar Kembali Berikan Pelatihan Menjahit Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Masyarakat Kota Blitar, Bhirawa Dalam upaya mewujudkan APBD Pro Rakyat, Pemerintah Kota Blitar tidak berhenti melakukan berbagai motivasi dan kegiatan langsung kepada masyarakat, dimana melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Blitar di Teras Rumah Dinas Wali Kota Blitar sebanyak 40 orang peserta pelatihan menjahit berkumpul untuk mendapatkan bantuan peralatan menjahit, Selasa (25/3) kemarin. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar, Drs. Ec. Priyo Istanto saat menyampaikan laporan mengatakan, bantuan peralatan menjahit ini merupakan bentuk program APBD Pro Rakyat yang selama ini telah menjadi komitmen Pemerintah untuk membantu masyarakat kurang beruntung. Setelah para peserta mendapatkan latihan, mereka diberikan bantuan peralatan agar pasca pelatihan dapat langsung membuka usaha secara mandiri. Lanjut Priyo, melalui program pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau ini, pihaknya mengadakan pelatihan menjahit bagi sebanyak 40 orang peserta yang dibagi dalam 8 kelompok. “Hal ini lebih sebagai upaya Pemerintah yang ditujukan untuk men-

ingkatkankesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran yang ada di Kota Blitar, dengan sasaran masyarakat kurang mampu dan pencari kerja,” kata Drs. Ec. Priyo Istanto. Sementara itu, Wali Kota Blitar, Muh Samanhudi Anwar, SH menyebut bahwa pelatihan ini sangat penting guna memberikan ilmu bagi masyarakat. Termasuk bantuan peralatan, dimana dengan bekal yang telah dimiliki, Wali Kota berharap untuk memanfaatkan ilmu maupun bantuan peralatan yang telah diberikan. “Pengusaha itu harus kreatif, jujur, dan luwes. Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah jangan menarik ongkos jahit terlalu mahal. Beri tariff yang murah agar banyak pemesan yang dating,” ujar Muh. Samanhudi Anwar yang juga berpesan agar peralatan

yang ada dimanfaatkan untuk berusaha, tidak untuk dijual. Sementara untuk pelatihan menjahit yang dilaksanakan mulai tanggal 17 Februari 2014 hingga 29 Maret 2014, diikuti sebanyak 40 orang peserta dan dibagi menjadi 8 kelompok. Pelaksanaan pelatihan dibagi menjadi 2 tempat, yaitu di LPK Kartika Jalan Kelud dan LPK Lina Jaya jalan Simpang Sumatra. Maing-masing kelompok diberikan bantuan peralatan berupa: 2 unit mesin jahit, 2 buah meja potong, 2 buah kursi kayu, serta 1 set perlengkapan menjahit dan kain katun. Perlu diketahui dari tahun ke tahun, pengelolaan DBHCHT terus dievaluasi agar semakin besar nilai manfaatnya bagi masyarakat dalam mendukung ekonomi kerakyatan yang ada di Kota Blitar dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, khususnya undang – undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas undang – undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai. Sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku, pemerintah kota blitar mengelola DBHCHT diantaranya untuk peningkatan pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai

dan/ atau pemberantasan barang kena cukai. Seluruh program/kegiatan yang dibiayai dari DBHCHT ini juga terus berusaha kita sinergikan untuk mendukung visi APBD Pro Rakyat. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau memiliki banyak manfaat apabila dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan peruntukannya serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dana yang sumbernya dari masyarakat ini, sebagian besar pada akhirnya juga kembali kepada masyarakat. Akan tetapi, karena karakter DBHCHT ini adalah spesific grant maka peruntukannya hanya untuk hal – hal tertentu yang memang diijinkan oleh peraturan perundangan. Selama ini Pemerintah Kota Blitar telah berupaya melaksanakan berbagai program dan kegiatan dari DBHCHT diantaranya memperbaiki layanan kesehatan, melakukan berbagai pelatihan bagi UMKM, membantu permodalan, memperluas akses terhadap lapangan pekerjaan, dan melakukan sosialisasi bahaya rokok ilegal. Semua ini dilakukan dalam kerangka aturan hukum yang berlaku khususnya peraturan menteri keuangan nomor : 20/PMK.07/ 2009 tentang penggunaan dana bagi

hartono/bhirawa

Wali Kota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar, SH saat menyerahkan bantuan peralatan Mesin Jahit kepada peserta Pelatihan Menjahit Program DBHCHT Tahun 2014 kepada masyarakat. hasil cukai hasil tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Perlu diketahui, penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, digunakan

untuk mendanai kegiatan: a. Peningkatan kualitas bahan baku, b. Pembinaan Industri, c. Pembinaan lingkungan sosial, d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai. Dalam peraturan yang baru ini, tersirat bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat digunakan untuk pembinaan lingkungan sosial. Q htn*


Rabu Wage 26 MARET 2014

NASIONAL-POLITIK

KILAS NASIONAL

Di Jabar, 150 Ormas Dukung Capres Jokowi Bandung, Bhirawa DPD PDI Perjuangan Jawa Barat menuturkan saat ini sekitar 150 organisasi kemasyarakatan (ormas), komunitas dan kelompok massa lainnya di wilayah setempat siap mendukung Joko Widodo alias Jokowi sebagai calon Presiden RI pada Pemilu 2014. “Catatan kami, saat ini ada sekitar 150 komunitas siap memenangkan Joko Widodo sebagai calon presiden pada Pemilu 2014, salah satunya ialah DPC Pemuda Demokrat Indonesia Kota Bandung,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Tubagus Hasanudin, ketika dihubungi melalui telepon, Selasa (25/3). Ia menuturkan, pekan lalu dirinya mendapatkan kehormatan untuk menjadi bagian keluarga besar Pemuda Demokrat Indonesia yang juga mendukung Jokowi sebagai capres di Kota Bandung. “Mereka meyakini bahwa saya memiliki kesamaan misi sebagai penjaga NKRI dan sama-sama sebagai pencetak kader bangsa. Oleh karena itu mereka mengajak saya untuk bergabung, dan sama-sama memenangkan Pak Jokowi pada Pilpres tahun ini,” ujar dia. Menurut dia, keputusan mengusung Jokowi sebagai capres Pemilu 2014, diperkirakan dapat menaikkan target peraihan suara partainya di Jabar sebesar 10 persen. “Target DPP untuk di Jabar adalah 27 persen. Ini merujuk tingkat kepercayaan pada Juli 2013 dengan angka 23,25 persen. Dan dengan Jokowi, diperkirakan ada kenaikan 10 persen dari target,” katanya.Q ant

NIK Invalid Tersisa 124.814 Pemilih Jakarta, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum menyatakan jumlah pemilih dengan nomor induk kependudukan (NIK) invalid hingga Selasa, sebanyak 124.814 pemilih.

antara foto

Ketua KPU Usni Kamil Malik (tengah) didampingi dua Komisioner KPU Adar Gumai (kiri) dan Ferry Kurniansyah (kanan) saat memimpin rapat pleno terbuka penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 yang diikuti oleh KPU, Bawaslu dan perwakilan Parpol tingkat pusat di gedung KPU, Jakpus, Selasa (25/3).

LINTASAN

Acan Iurie Gantikan Daniel Roekito di Persepam Pamekasan, Bhirawa Manajemen Persepam Madura United akhirnya memilih Acan Iurie sebagai pelatih di klub sepak bola itu, menggantikan pelatih sebelumnya Daniel Roekito yang mengundurkan diri karena faktor kesehatan. “Sore ini Iurie akan tiba di Pamekasan,” kata Manajer Persepam Achsanul Qosasi di Pamekasan, Jatim, Selasa. Achsanul mengatakan, pihaknya memilih Acan Iurie dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya karena yang bersangkutan telah berpengalaman menjadi pelatih di sejumlah klub besar di Indonesia. Klub yang oernah ditangani Iurie antara lain Persib Bandung, Persija Jakarta, Persik Kediri dan terakhir Persita Tagerang, sebelum akhirnya pindah ke Pesepam Madura United. Pelatih Persepam sebelumnya, Daniel Rukito mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih kepala Persepam Madura United. Keputusan Daniel itu diambil setelah dirinya sakit dan prestasi Persepam menurun. Daniel merasa bertanggung jawab atas menurunnya prestasi tim, sehingga ia memilih mengundurkan diri disamping yang bersangkutan juga terganggu kesehatannya, bahkan sempat dirawat di rumah sakit Pamekasan selama beberapa hari. Penurunan prestasi Persepam ini terlihat pada dua laga terakhir, yakni dengan Persela Lamongan dan Pesebaya Surabaya. Persepam menuai kekalahan dengan tiga gol tanpa balas di kandang Persela Lamongan pada 10 Maret 2014, bahkan “Laskar Sape Kerap” ini dipermalukan di kandang sendiri di Stadion Gelora Bangkalan dengan skor 1-4 oleh Persebaya Surabaya. Manajer Persepam Achsanul Qosasi mengatakan, pihaknya sebenarnya memberikan kesempatan kepada Daniel untuk segera meraih hasil positif pada dua laga selanjutnya melawan Persiba Bantul pada 14 April dan Persiram Raja Ampat Empat. Namun, Daniel memilih untuk mengundurkan diri dengan alasan kesehatan. Daniel sendiri mengaku, dirinya memilih mundur, bukan karena kesehatan, akan tetapi karena faktor tekanan. “Saya tidak suka ditekan, dan oleh karena itu saya memilih untuk mengundurkan diri,” ucap Daniel. Q din

“Perbaikan NIK per 24 Maret 2014 tinggal 124.814 pemilih,” kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah dalam acara Progres Penyempurnaan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014, di Jakarta, Selasa (25/3) kemarin. Sebelumnya pada Sabtu (22/ 3), jumlah NIK invalid tercatat sebanyak 166.000 orang pada daftar pemilih tetap (DPT) yang identitas kependudukannya belum ditemukan. Pada Selasa (25/3), KPU menggelar rapat pleno terbuka untuk membahas penyempurnaan DPT Pemilu 2014. Ferry mengatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri guna memperbaiki data NIK yang masih belum sah (invalid). Terkait hal tersebut, be-

berapa data pemilih yang meliputi jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, usia dan status kawin masih terus diperbaiki. “Kami terus berupaya memperbaiki NIK invalid, dan juga memperbaiki pemilih yang tidak memenuhi syarat karena pemilih meninggal dunia atau beralih status jadi TNI/ Polri,” katanya. Pada 15 Februari, KPU menetapkan DPT di dalam negeri sebanyak 185.822.507 orang dan di luar negeri 2.025.005 pemilih, melalui Surat Keputusan KPU Nomor 240/Kpts/ KPU/Tahun 2014. Penetapan tersebut dilakukan sebagai dasar untuk produksi surat suara, meskipun tidak menutup kemungkinan jumlah DPT masih bisa berubah karena penyempurnaan. Q ant

Tol Trans Jawa Terhambat Pembebasan Lahan

Bandara Ngurah Rai Ditutup Saat Nyepi Kuta, Bhirawa Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali ditutup selama 24 jam pada Senin (31/3) yang bertepatan dengan pelaksanaan Hari Raya Nyepi 1936. “Seperti tahun-tahun sebelumnya kami melakukan penutupan bandara pada Senin (31/3) pukul 06.00 Wita hingga Selasa (1/4) pukul 06.00 WITA,” kata Co General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, I Gusti Ngirah Ardita di Kuta, Selasa (25/3) kemarin. Ia menjelaskan bahwa penutupan bandara dilakukan dengan mengacu pada Surat Dirjen Perhubungan Udara Nomor AU/2696/DAU/223168/1796/99 tanggal 1 September 1999 dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 003.2/223168/DPIK tanggal 30 Desember 2013. Dengan adanya surat edaran itu, maka selama

9

pelaksanaan Hari Raya Nyepi semua penerbangan domestek maupun internasional ditutup. Untuk kelancaran dan keamanan pelaksanaan Nyepi, maka Anggkasa Pura bekerja sama dengan Air Navigation telah mengirimkan NOTAM (Notice to Airman) ke maskapai penerbangan dan bandara seluruh dunia. “Dengan Notam itu para maskapai dapat mengatur dari jauh-jauh hari untuk tidak menjadwalkan penerbangan ke Bali selama pelaksanaan Nyepi,” ujarnya. Menurut dia, selama penutupan bandara diperkirakan sebanyak 400 penerbangan berjadwal ditiadakan yang terdiri dari 248 penerbangan domestik dan 152 penerbangan internasional. Selain itu, selama penutupan bandara para personel yang terkait dengan penerbangan akan tetap disiagakan. Q ant

Jakarta, Bhirawa Menteri PU Djoko Kirmanto mengakui adanya berbagai kendala yang menghambat percepatan pembangunan fisik jalan tol. Kendala utamanya antara lain, kesulitan pembebasan lahan, kurangnya proyek yang layak finansial, sehingga minat investor rendah. Ditambah tidak tersedianya pendanaan jangka panjang, pembangunan jalan tol menjadi kurang lancar. “Masalah inti pembebasan tanah, pada dasarnya bukan terletak pada ketersediaan tanah. Melainkan bagai mana mencapai konsensus tentang harga yang pantas. Tidak jarang pihak

perbankan enggan meminjamkan uang, karena ketidakpastian besarnya biaya dan waktu pembebasan lahan bisa diselesaikan. Oleh karena itu, banyak pengembang jalan tol yang hingga kini bergantung pada penyertaan modal (pemerintah) atau ekuitas untuk membiayai pembebasan lahan,” sambutan tertulis MenPU ini dibacakan oleh KapuskomPU Danis Sumadilaga dalam diskusi yang diseleng garakan ForwaPU. Dengan tema Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Percepatan Pemba ngunan Jalan Tol. Lebih Jauh Djoko menyatakan, walaupun pemerintah telah berkomit

men untuk mendukung pembiayaan pembebasan lahan. Namun masih ter dapat beberapa ruas tol yang tingkat pengembalian investasinya rendah (tidak layak finansial), sehingga menu runkan minat investor. Disamping itu, juga sulit memperoleh pendanaan jangka panjang. “Pihak perBankan umumnya hanya bersedia membiayai proyek infrastruk tur yang jangka pengembalian inves tasi antara 7 bulan hingga 12 bulan. Padahal pengembalian investasi infra struktur jalan tol rata rata lebih dari 12 tahun,” jelas Djoko. Disebutkan, dalam periode KIB I (2005-2009) dan

KIB II (2010-2014) pembangunan tol yang dibangun pemerintah dan swasta mencapai 927,53 km. Pencapaian tersebut telah melebihi target yang ditetapkan dlam RPJMN 20052009 sepanjang 41 km dan 2010-2014 sepanjang 120,35 km. Dalam perjalanannya, dari 10 ruas tol Trans Jawa, kini 4 ruas dalam tahap pembebasan lahan. Yakni ruas Ngawi- Kertosono, BatangSemarang, Batang -Pemalang dan Pejagan-Pemalang. “Sementara dari 32 ruas tol non Trans Jawa, masih terdapat 24 ruas yang belum mulai kontruksi,” tambah Djoko. Q Ira

OLAHRAGA

VO2 Max Pemain Persebaya Masih Standar Surabaya, Bhirawa Libur sepekan tidak membuat kondisi para pemain Persebaya drop, terbukti hasil bleep test terlihat VO2 Max tim asuhan Rachmad Darmawan masih sesuai standar dan tidak ada penurunan. Idealnya bagi pemain sepak bola, standar nilai VO2 Max untuk pemain lokal adalah 56 liter per menit. Sedangkan untuk pemain asing adalah 60 liter per menit. Berdasarkan hasil tes, diketahui M Ilham dan pemain muda Wahyu Subo Seto memiliki nilai tertinggi, yakni 57. Sedangkan duo kiper yakni Ferry Rotinsulu dan Thomas Rian Bayu menjadi pemain dengan nilai VO2 Max paling rendah. Kedua pemain ini hanya mencatatkan nilai 49,9. Meski rendah, kondisi ini dimaklumi oleh pelatih fisik Persebaya, Satia Bagja. Menurut mantan asisten pelatih Rahmad di Timnas U-23 ini, bukan barang baru bila posisi penjagagawang memiliki nilai VO2 Max paling rendah. “Nanti kita akan

tambah porsi latihannya,” terang Satia, Selasa (26/3). VO2 Max sendiri merupakan volume maksimal oksigen yang diproses oleh tubuh manusia pada saat melakukan kegiatan yang intensif. Semakin banyak oksigen yang diserap, maka semakin baik pula kinerja otot dalam bekerja. Zat sisasisa yang menyebabkan kelelahan pun jumlahnya semakin sedikit. Bleep test sendiri tak dilakukan kepada seluruh pemain. Sebab, sebanyak delapan pemain absen karena dipanggil Timnas Indonesia. Mereka adalah, Ricardo Salampessy, Manahati Lestusen, Greg Nwokolo, Alfin Tualasamony, Fandi Eko Utomo, Dedi Kusnandar, Novri Setiawan dan Ahmad Hisyam Tolle. Q wwn

wawan triyanto/bhirawa

setelah dilakukan bleep test, VO2 Max pemain Persebaya masih sesuai standar pemain sepak bola.

Abdul Chodir Maju Caketum PBSI Jatim Surabaya, Bhirawa Kepemimpinan Yacob Rusdianto memimpin Pengprov Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jatim akan berakhir 2014. Kursi lowong inilah yang sudah mulai diincar oleh beberapa calon. Salah satunya adalah Abdul Chodir yang sudah menyatakan maju sebagai Calon Ketua Umum (Caketum) induk organisasi bulu tangkis tertinggi di Jatim itu. Dari segi pengalaman organisasi, kemampuan Abdul Chodir sudah tidak diragukan lagi. Saat ini pria yang juga pengusaha baja itu menjabat sebagai Ketua Umum PBSI Surabaya dan Ketua Harian PBSI Jatim. Selain itu ia juga memiliki klub bulutangkis Surya Baja yang sudah menelurkan beberapa pemain potensia,

wawan triyanto/bhirawa

Abdul Chodi salah satunya adalah Wisnu Yuli yang saat ini berlatih di Pelatnas. “Insya Allah saya nanti maju sebagai calon ketua umum PBSI Jatim,” kata Chodir, Selasa (25/3). Salah satu alasan masuk bursa caketum, karena ia ingin

secara total mengembangkan bulutangkis di Jatim. “Masa tidak boleh, setiap orang kan punya hak untuk maju,” terang Chodir. Ia juga mengaku optimis bisa bersaing dengan calon lain, karena pria berkacamata ini sudah melakukan safari ke daerah-daerah. “Saya juga sering melantik penguruspengurus PBSI daerah. Jadi sudah banyak yang kenal saja,” kata Chodir. Musprov PBSI Jatim dengan agenda pemilihan ketua baru, rencananya baru dihelat pada Mei 2014 mendatang. Kepemimpinan Yacob Rusdianto sudah berakhir pada 2014 ini. Chodir, nanti bakal bersaing dengan tiga kandidat lain yang juga mengincar jadi ketua. Tiga kandidat yang bakal bertarung, yakni Yacob Rusdianto, Wijanarko Adi Mulya dan Nurrohman.Q wwn

Persela Gelar Uji Coba Lamongan,Bhirawa Untuk mengisi jeda kompetisi yang cukup panjang selama sebulan ini,jajaran pelatih Persela mengagendakan ujicoba.Sesuai jadwal Indonesia Super League (ISL) wilayah Timur Persela baru melakoni laga pada 15 April mendatang melawan Persiram Raja Ampat. Menurut Eduard Tjong Pelatih Persela,rencana uji coba ini semata-mata merangsang naluri bertanding pemain.Sebab,jika libur hanya diisi porsi latihan,tentu pemain akan jenuh.Uji coba juga mengasah naluri bertanding.Secara internal tim juga evaluasi selama latihan,’’ujar dia. Untuk Menjalani program ujicoba,Tim berjuluk Laskar Joko Tingkir tidak perlu khawatir lagi.Sebab,banyak tawaran untuk latih tanding dengan klub yang bermarkas di Surajaya tersebut.Hanya saja,tawaran ini dari tim yang dibawah Persela. Uji coba melawan tim dibawah Persela cukup ideal.Selain saling menguntungkan.’’Bagi tim dibawah level Persela sebagai kesempatan menguji dengan tim lebih kuat.Sedangkan bagi Persela,pemain akan terjaga sentuhan bolanya.Dan kerja sama serta komunikasinya dalam pertandingan,’’imbuh Edu. Persela Lamongan telah memutuskan Persikap Kota Pasuruan sebagai klub yang diajak uji coba di stadion Surajaya Lamongan.Laga uji coba digelar Jumat 28 maret mendatang.Edu menilai Tim Persikap cukup tepat untuk sparing.Selain di level divisi utama,tim tersebut cukup bagus dengan pelatih nasional,Danurwindo.Q cb


SURABAYA

10

Rabu Wage 26 MARET 2014

Sidang Kasus Penganiayaan oleh Polsuska

Eks Ka Daop VIII Pakai Jurus Lupa dalam Kesaksiannya PN Surabaya, Bhirawa Akhirnya mantan Kepala Daerah Operasi (Ka Daop) VIII Surabaya Maulana Nurcholis memenuhi panggilan sebagai saksi sidang kasus penganiayaan oleh Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska) di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (25/3). Saat dicecar pertanyaan oleh Majelis Hakim, Maulana sering menyatakan lupa. Jurus lupa ini benar-benar digunakan maulana dalam persidangan, bahkan Ketua Majelis Hakim Ekowati Hari Wahyuni terkait berapa lama dirinya menjabat sebagai Ka Daop VIII, ia menjawab kalau dirinya sudah lupa akan berapa tahun dirinya menjabat.“Maaf Majelis Hakim, saya lupa berapa tahun menjabat sebagai Ka Daop VIII,” katanya di depan Majelis Hakim, Selasa (25/3). Hakim Ekowati menayakan pada saksi terkait tupoksinya selama menjabat sebagai Ka Daop VIII. Maulana menjelaskan, adapun tupoksi atas dirinya pada saat menjabat sebagai Ka Dap VIII adalah harus mengamankan seluruh aset milik PT KAI yang haknya dimiliki orang lain dan tanpa ada izin terhadap PT KAI. Terkait kejadian pengeroyokkan yang dilakukan dua orang Polsuska yakni Irfan Aminudin dan Achmad Syawaludin Prajahilal Karim, Maulana menerangkan bahwa dirinya hanya berusaha mengamankan saet milik PT KAI.“Kami melakukan pengamanan tanpa ada kekerasan. Karena anggota sudah dilatih untuk tidak menggunakan kekerasan dalam pengamanan,” ujarnya. Hakim Ekowati menambahkan, kalau memang mekanisme pengamanan itu dilakukan dengan sewajarnya, kenapa ada kasus penganiayaan yang dilakukan oleh dua orang Polsuska? “Untuk mekanisme secara detailnya, hakim tentunya sudah

mengerti pada saat kesaksian Djainuri di PN sebelumnya,” terangnya. Padahaln sebelumnya dalam keterangannya di PN Surabaya, Djainuri sempat mencabut salah satu pernyataannya dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat di kepolisian. Pernyataan yang dicabut tersebut, terkait dengan peran dari Ka Daop Maulana Nurcholis, saat penganiayaan terjadi. “Izin pak Hakim, keterangan dalam BAP itu salah. Yang benar adalah perintah pengamanan aset bukan pengosongan aset seperti yang tertera dalam BAP,” urai Djainuri di persidangan pekan lalu. Mendengar perkataan saksi atas dirinya, Hakim Ekowati mengatakan pada saksi agar keteranganya dalam persidangan jangan berbelit-belit. “Yang saya tanya hanya mekanisme pengamanannya, bukan keterangan saksi sebelumnya. Saya minta bapak jangan berbelit-belit dalam memberikan kesaksian,” tegasnya. Seperti diketahui, dua orang Polsuska yakni Irfan Aminudin dan Achmad Syawaludin Prajahilal Karim, didakwa melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP tentang pengeroyokan. Keduanya didakwa telah melakukan penganiayaan terhadap tiga korban, Sugiarto, Adi Serbadi, dan Isnaini Joe Jarwanto, dari PT Sumber Sejahtera Lestari Lombok, penyewa di Kompleks Ruko Semut.Q bed

Mantan Kepala Daerah Operasi (Ka Daop) VIII Surabaya (kanan) saat menjadi saksi atas sidang penganiayaan yang dilakukan Polsuska, Selasa (25/3).

Wali Kota Tri Rismaharini bersama para mahasiswa Massachusetts Institute of Technology mengamati produk kerajinan.

dre/bhirawa

Mahasiswa Amerika Pelajari Sistem Transportasi Surabaya Pemkot Surabaya, Bhirawa Komitmen Surabaya yang akan mengembangkan angkutan massal cepat (AMC) mendapat perhatian dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) Amerika Serikat. Sekitar 9 mahasiswa multinegara yang tengah menempuh pendidikan S-2 di salah satu perguruan tinggi terbaik dunia itu memutuskan untuk meneliti lebih dalam skema transportasi kota Surabaya. Selama seminggu, mereka bersama 3 dosen pendamping bakal menggali informasi seputar transportasi serta rencana pengembangannya di masa mendatang. Mereka menginjakkan kaki di Surabaya pada Minggu (23/3) dan harus meninggalkan metropolis pada akhir pekan ini (30/3), rombongan mahasiswa MIT menyadari mereka tidak punya banyak waktu. Selasa (25/3) kemarin, mereka mengunjungi balai kota guna menemui Wali Kota Tri Rismaharini. Kesempatan tersebut tidak disiasiakan. Satu per satu, mahasiswa mengajukan pertanyaan kepada orang nomor satu di Pemkot Surabaya itu. Dengan harapan, mereka mendapat data/informasi untuk melengkapi penelitian yang tengah disusun.

Pakar Tata Kota sekaligus dosen ITS, Prof. Dr. Ir. Johan Silas yang juga turut mendampingi rombongan mengatakan bahwa pengamatan lebih difokuskan pada wilayah koridor utara-selatan yang rencananya akan dihubungkan trem. Para mahasiswa ingin melihat dampak dan kesulitan apa yang bakal terjadi seandainya trem itu sudah beroperasi. “Nah dengan hambatan seperti itu, kira-kira kota ini harus diapain? Itulah yang akan dibahas dalam penelitian mereka sehingga diharapkan ke depan daerah-daerah yang dilalui trem itu bisa bagus,” katanya. Akademisi kelahiran Samarinda itu menyatakan, mahasiswa MIT akan memprediksi kemungkinankemungkinan masalah yang akan muncul serta memberikan masukan bagaimana cara mengantisipasinya. Menurut pendapat Johan Silas, hal tersebut jelas sangat menguntungkan Kota Surabaya. Masukan yang diberikan tentu akan sangat berguna bagi pengembangan transportasi massal. Sementara, Wali Kota memaparkan tentang skema transportasi di Surabaya dari masa ke masa. Dijelaskan Risma, sejak dulu kawasan utara merupakan wilayah

pelabuhan sedangkan agak ke arah tengah kota namun masih di wilayah utara terdapat kawasan kota tua. Pada masa lampau, aktivitas padat di Surabaya bertumpu di kedua kawasan tersebut. ‘’Jalur utara-selatan sangat padat. Oleh karenanya, guna mengurai kepadatan tersebut, pola pembangunan lantas dikembangkan ke barat dan timur,’’ katanya. Saat ini Surabaya tengah berupaya mewujudkan AMC. Sebagai langkah persiapan, dalam waktu dekat akan dibangun sejumlah sub-terminal dan park and ride di beberapa titik. Hal itu bertujuan untuk memfasilitasi pergantian antar moda saat AMC resmi beroperasi. Risma menegaskan, park and ride bakal memainkan peran penting saat Surabaya memasuki era AMC. Masyarakat diharapkan tidak perlu jauh-jauh berkendara dengan kendaraan pribadi. Cukup menitipkan kendaraannya ke park and ride terdekat lalu melanjutkan perjalanan dengan trem maupun monorel. Dengan demikian, pengguna AMC tidak perlu capekcapek mengemudi, apalagi kalau tujuannya jauh. Perjalanan pun dipastikan lancar karena AMC terhindar Q dre dari macet.Q

bed/bhirawa

59 Mahasiswa Bidikmisi Unair Lulus Lebih Cepat Surabaya, Bhirawa Sebanyak 59 orang mahasiswa program bidik misi mengikuti wisuda Universitas Airlangga. Mereka menyelesaikan studinya dengan waktu relatuif cepat, 3,5 tahun atau satu semester lebih cepat dari yang seharusnya.Pimpinan Unair, seperti disampaikan Wakil Rektor I Bidang Akademik Prof. Dr. H. Achmad Syahrani, Drs., MS., Apt., didampingi Ketua Pusat Informasi dan Humas (PIH) Dr. M.G. Bagus Ani Putra, S.Psi., sangat mengapresiasi atas prestasi akademik para penerima beasiswa Bidikmisi itu, apalagi ini menyelesaikan studinya lebih cepat. “Kita ucapkan selamat dan salut atas perjuangannya. Seperti mereka inilah yang harus diteladani oleh mahasiswa baru atau yang masih berada di semester awal, khususnya bagi penerima Bidikmisi,” kata Prof. Achmad Syahrani, kemarin dalam rapat persiapan wisuda. Pada saat pelepasan mahasiswa penerima Bidikmisi 2013 yang diterjunkan untuk sosialisasi Bidikmisi kepada adik-adik kelasnya di SLTA dan

G

ubernur Jatim Dr H Soekar wo SH, MHum membeber kan keberhasilan perekonomian di wilayahnya di hadapan ratusan civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta. Pakde Karwo, demikian dia biasa dipanggil, hadir sebagai pembicara tunggal seminar ekonomi kerakyatan, Selasa (25/3). Dalam kesempatan tersebut, Pakde Karwo memaparkan pengembangan ekonomi kerakyatan di Jatim sejak era kepemimpinannya pada 2009-2014 dengan mengusung misi ‘Makmur Bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat’. Guna menyukseskan visi dan misinya, menurut Pakde Karwo ada tiga hal yang dilakukan di Jatim untuk mengembangkan perekonomian Jatim. Terhadap wong cilik, pemerintah memberikan cash transfer, koperasi dan UMKM diberikan pinjaman lunak, dan korporasi diberikan fasilitasi gathering dan jaminan pemerintah (government guarantee) seperti tanah atau lahan, perizinan, power plan, dan buruh tidak boleh anarkis. “Konsep pembangunan dengan menggunakan pendekatan pembangunan wilayah harus didekatkan dengan kelompok bawah,” ujarnya. Selain itu, berbagai program taktis strategis dikembangkan dalam Pro Growth (pemberian bantuan granulator, chopper, lantai jemur, combine harvester, mini feedmill, rice milling unit, Jamkrida, pembangunan infrastruktur pedesaan), Pro Job (revitalisasi Balai Latihan Kerja atau BLK, magang, sekolah lapangan pertanian, koperasi wanita, pendirian 200 SMK mini), Pro Poor (Jalin Kesra, bantuan RTSM, Bosda Madin, Jamkesda, Ponkesdes, renovasi RTLH), dan Pro Environment (Penghijauan jalan

Pakde Karwo menyampaikan konsep pemikiran dan implementasi ekonomi kerakyatan yang telah dilakukannya di Jatim.

provinsi, rehabilitasi lahan kritis dan hutan rakyat, pengendalian pencemaran Sungai Brantas dan Bengawan Solo). Selain itu, Pemprov Jatim terus melakukan pengembangan dan penguatan terhadap sektor pertanian sehingga dapat meningkatkan Nilai Tukar Pertanian (NTP) dan Indeks Pertanaman (IP) di Jatim. Di sektor pertanian ini, para petani menunda untuk menjual hasil panen sekurang-kurangnya 3 bulan sehingga bisa mendapatkan kredit murah melalui Bank UMKM Jatim yang dijembatani oleh Koperasi Unit Desa. “Kontribusi UMKM terhadap PDRB cukup besar yakni sebesar 54,48 persen pada 2012. Jumlah UMKM sebanyak 6.825.931 menyerap 11.117.439 tenaga kerja,” jelasnya. Di wilayah kekurangan tenaga kerja pertanian, Pemprov Jatim memberikan bantuan berupa combine harvester untuk kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Dengan bantuan alat ini, dapat mengurangi susut panen dari 12 persen menjadi 2 persen.

Pakde Karwo menerima cinderamata dari Dekan FEB UGM usai menjadi narasumber pada Seminar Ekonomi Kerakyatan di UGM.

Di bidang perdagangan, Pakde Karwo menggerakkan perekonomian dari bawah. Kelompok bawah dapat menggerakkan ekonomi kerakyatan. Salah satu langkahnya dengan meningkatkan perdagangan dalam negeri melalui UMKM. Tidak mengherankan jika perdagangan di Jatim mencapai surplus Rp. 53,728 triliun. Sementara itu, Guru Besar FEB UGM Prof Gunawan Sumodiningrat MEc, PhD mendukung program ekonomi kerakyatan yang disampaikan Pakde Karwo. Nilai positifnya mengangkat Pakde Karwo menjadi pembicara ekonomi kerakyatan yakni bisa berbagi best practice ekonomi kerakyatan yang secara nyata dilakukan di Jatim Menurut dia, konsep-konsep yang disampaikan Gubernur Jatim sesuai dengan pemikiran UGM mengenai ekonomi kerakyatan. “Pakde Karwo merupakan pemimpin yang dekat dengan rakyat dan dapat memberikan contoh yang baik di Jatim. Kalau di Jatim pemimpinnya menggunakan prinsip dengan hakikat empat pilar kebangsaan ditambah dengan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya. Di tempat yang sama, Dekan FEB UGM Prof Wihana Kirana Jaya MSoc, Sc, PhD mengatakan, Pakde Karwo merupakan penggerak penggiat ekonomi kerakyatan yang memiliki tingkah laku positif dan ahli di bidangnya. “Perilaku dan kemampuan Pakde Karwo dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan sudah tidak diragukan lagi. Karena itulah UGM mengundang dan ingin banyak belajar dari beliau,” ucapnya. Q *

sekolah lain di sekitar tempat asalnya, Prof. Achmad Syahrani juga mewanti-wanti agar para penerima Bidikmisi seharusnya bisa menyelesaikan kuliahnya tepat waktu, yakni 8 semester (4 tahun) sesuai bantuan biaya yang diberikan kepadanya. Sebab jika menyelesaikan kuliahnya diatas 4 tahun dikhawatirkan mengalami gangguan/kendala keterbatasan biaya yang harus ditanggung sendiri. Seperti diketahui, periode pertama program biasiswa Bidikmisi tahun 2010 di Unair terdapat 500 mahasiswa penerimanya yang tersebar di 13 fakultas. Sedangkan 59 yang lulus lebih cepat ini, terbanyak dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) ada 13 orang; dari Fakultas Kedokteran (FK) 11 orang, Fakultas Kedokteran gigi (FKG) 8 orang, Fakultas Hukum (FH) 8 orang, Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) 8 orang, Fakultas Sain dan Teknologi (FST) 6 orang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) 3 orang, dan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) dan Fakultas Perikanan dan Kelautan maQ tam sing-masing 1 orang wisudawan Bidikmisi.Q

Media Pembelajaran Digital untuk PAUD

Menarik Minat Anak Belajar Warna dan Angka dengan Animasi Inovasi metode belajar terus berkembang seiring kemajuan teknologi yang serba digital. Tak terkecuali dengan layanan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Seperti mahasiswa Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya, Ririn Triastiningsih yang sukses menciptakan animasi media pengenalan warna dan angka untuk PAUD. Pada dasarnya, masa-masa anak usia nol hingga empat tahun adalah masa bermain. Karena itu, belajar pun harus dikonsep sedemikian rupa menjadi seperti bermain. Tujuannya, agar anak tertarik dan betah selama berada di pos PAUD.Hal inilah yang menginisiasi Ririn untuk mengakhiri masa kuliahnya dengan membuat aplikasi pembelajaran untuk PAUD. Sajiannya interaktif, menarik dan kreatif. “Jadi anak didik akan lebih senang belajar, karena seperti bermain,” tuturnya. Ada tiga bagian dalam aplikasi ini, yaitu pembelajaran, permainan dan menulis angka. Mahasiswa terbaik Fakultas Teknik Informatika Unitomo itu menjelaskan, pada bagian pembelajaran ini user cukup mengklik satu warna dan program akan langsung bersuara menyebut warna tersebut. Selain warna juga ber-

tam/bhirawa

Ririn Triastiningsih mendemokan animasi media pembelajaran untuk PAUD di Kampus Unitomo Surabaya laku untuk angka. Di bagian permainan, terdapat game edukasi yang masih terkait dengan warna dan angka. Ada lima level yang akan dilewati oleh user jika ingin bermain di bagian ini. Pada setiap level, user diminta agar menyocokkan instruksi suara dengan pilihan yang ada di layar tampilan. Sedangkan di bagian menulis angka, monitor akan berubah menjadi kanvas. “Anak didik yang mau mencoba tinggal mencorat-coret di kanvas yang sudah ada pola angkanya,” tutur dia. Untuk merancang media pembelajaran ini, Ririn membutuhkan dua aplikasi software. Yaitu

netbeanside untuk mendesain animasinya dan postgre untuk penyimpanan data base. Selama empat bulan, aplikasi ini rampung dikerjakan oleh Ririn. Kesulitan dalam pembuatan diakuinya terdapat dalam pembuatan desain interface. Yaitu untuk menata animasi yang disajikan pada aplikasi. “Umumnya aplikasi semacam ini menggunakan flash, tapi saya coba yang baru dan hasilnya tak kalah bagus,” ungkap mahasiswi yang juga mengajar di SD Kristen Stela Maris Surabaya. Atas karyanya tersebut, Ririn pun dinobatkan sebagai lulusan terbaik Q tam dengan IPK 3,31.Q


Rabu Wage 26 MARET 2014

SAMBUNGAN

11

UMKM Jatim Terbaik Dibanding Provinsi Lain

Bawaslu Proses Camat Ajak Coblos Parpol Tertentu Surabaya Jadi Magnit Wisatawan, Banyak Kapal Pesiar Bersandar di Perak

l Sambungan hal 1

20 menit yang menggambarkan Camat Kabuh M Bashori Kholiq mengajak sejumlah kepala desa untuk memilih dan memenangkan Partai Golkar. Juru bicara koalisi empat parpol yang juga Ketua DPC PKB Kabupaten Jombang M Subaidi Muchtar menjelaskan apa yang dilakukan Camat Kabuh M Bashori Kholiq sesuai dengan perintah Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko. “Video tersebut sudah kami serahkan ke Panwas sebagai bukti konkrit Bupati Jombang menggunakan birokrasi, yakni camat dan kepala desa,” katanya, Senin (24/3). Selain Camat Kabuh, Camat Jabon Tengah yang diduga melakukan pelanggaran,  lanjut Sufyanto beberapa waktu lalu pihaknya juga mendapat laporan dari Panwaslu Kabupaten Lamongan karena ada seorang camat di Kecamatan Paciran yang sengaja mengumpulkan beberapa kepala desa untuk diarahkan mendukung calon dari parpol tertentu. “Laporan itu tengah diproses oleh Panwaslu setempat,  tapi kami belum menerima laporannya, “ tambah mantan Dosen Universitas Muhammadiyah Gresik ini. Dijelaskannya anggota Bawaslu Jatim saat ini lebih sering keliling ke berbagai daerah di

lain,” ungkap Braman Setyo kemarin. Braman Setyo menjelaskan acara ini untuk menjelaskan pada para konsultan pendamping bagaimana membentuk model peningkatan kompetensi dalam meningkatkan kualitas. Selain itu, acara ini dimaksudkan untuk dapat bersaing dengan negara lain, tentunya dalam peningkatan usaha. “Posisi konsultan pendamping, ibarat seorang dokter yang harus bisa mengidentifikasi atau mendiagnosa suatu masalah. Dari diagnosa tersebut, seorang konsultan pendamping diharapkan mampu menemukan resep atau solusi dalam memecahkan masalah tersebut,” ujarnya. Diuraikannya, Indonesia harus siap dalam era globalisasi. Sebab, penduduk-penduduk di negara lain sudah siap menghadapi era ini. Artinya, baik barang maupun jasa, investasi dari negara lain akan bergerak bebas di Indonesia. “Kita jangan hanya jadi penonton di negara sendiri,” katanya. Dicontohkan Braman Setyo, Vietnam sudah memasukkan bahasa Indonesia dalam setiap pelajaran di sekolah. Ini merupakan upaya negara lain untuk memanfaatkan hal tersebut dalam perekonomian negaranya. Contoh tersebut harus sudah dipikirkan mulai sekarang. Dengan kejadian itu, diharapkan jangan sampai ke depannya konsultan dari negara asing masuk ke Indonesia. “Dalam artian menjadi konsultan bagi perekonomian kita. Kalau kita bisa, maka tak perlu konsultan dari negara asing,” ungkapnya. n bed

Pileg 2014, PKB Optimis Raup 25 Kursi l Sambungan hal 1

Ditambahkannya, dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap PKB mulai membaik. Bila sebelumnya suara PKB diidentikkan dengan wilayah tapal kuda, Madura dan Pantura, kini sudah mengarah pada wilayah Mataraman yang sebelumnya dikuasai oleh nasionalis. Bahkan, saat ini sudah mengarah ke Mojokerto, Ngawi hingga Pacitan. ‘’Untuk Pileg 2014 ini, PKB menargetkan untuk wilayah Pacitan mendapatkan suara hingga enam kursi. Dan Insyaallah target tersebut terpenuhi,’’tambahnya. Untuk meyakini itu semua, tambah Halim diinstruksikan kepada semua kader, simpatisan dan para Caleg PKB untuk memantau terjadinya money politics. Yang kedua, kepada semua masyarakat nadhiyin untuk merapatkan barisan mendukung PKB. Ini karena PKB merupakan partai satu-satunya yang didirikan Abdul Rachman Wachid atau Gus Dur. Dan yang ketiga setelah semuanya diraih tentunya perlu dilakukan Istiqosah. n cty

Fokus Ingin Perbaiki Nilai IPK l Sambungan hal 1

Ekonomi Universitas Narotama (Unnar) Surabaya. Selama satu tahun lalu, waktunya untuk kuliah lebih banyak tersita untuk pelatnas di Jakarta. Latihan itu dia ikuti untuk mempersiapkan diri membela Indonesia di ajang Sea Games 2013 cabang olahraga panahan di Myanmar. “Satu tahun ikut pelatnas, jadi waktunya lebih banyak di Jakarta. Nilai IPK-nya pun merosot jadi 2,8,” ungkap Riau. Prestasi yang dibawa dari Myanmar untuk Indonesia memang cukup membanggakan, yaitu dua medali perunggu. Namun demikian, kewajiban sebagai mahasiswa tetaplah kewajiban yang harus dia tebus untuk waktu berikutnya. “Sekarang mumpung tidak terlalu banyak latihan jadi mau fokus kuliah dulu. Fokus untuk perbaikan nilai dan mengejar ketinggalan materi,” tegas dia. Prestasi pria kelahiran Blitar ini bisa dibilang cukup mentereng di bidang olahraga. Karena itulah di kampus, dia pun menerima beasiswa penuh untuk belajar. Selain menjadi wakil Indonesia di Sea Games, Riau juga tercatat sebagai peraih enam medali emas di Kejurnas 2013. “Sejak SD kelas 5 sudah jadi juara panah. Waktu itu kompetisi panah yang diadakan untuk memeriahkan ulang tahun Surabaya,” tutur dia. Prestasi-prestasi itu bukan karena kebetulan. Semua dia persiapkan dengan matang dan penuh perhitungan. Di tengah padatnya jadwal kuliah, dia harus pandai mencuri waktu agar bisa latihan rutin. “Ada waktu kosong jam 06.00 – 10.00 itu saya gunakan untuk latihan,” tutur dia. Lantas apa motivasi dia melanjutkan studi hingga ke perguruan tinggi? Meski tetap akan bergelut di dunia panahan, Riau mengaku suatu saat ingin membangun usaha. “Kuliah selesai, usaha jalan, prestasi panahnya juga harus tetap melesat,” harapnya seraya tersenyum. n tam

l Sambungan hal 1

Jatim.   “Karena kami mendapatkan indikasi kuat, kalau banyak pejabat pemerintahan yang melakukan pengerahan untuk memenangkan parpol tertentu, sehingga kami juga lebih sering turun ke lapangan untuk mendorong panwaslu di daerah supaya lebih intensif dalam melakukan pengawasan,” ujar Sufyanto. Sebagaimana diketahui bersama,   PNS dilarang ikut berkampanye secara aktif. Bahkan, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum pada awal Maret lalu telah mengeluarkan surat edaran yang menyatakan larangan PNS untuk ikut aktif kampanye. “Ancaman hukumannya sangat berat,   karena bisa diberhentikan dengan tidak dengan hormat, “ tegasnya. Terpisah,  Ketua DPD Partai Golkar Jatim Zainuddin Amali membantah bahwa pihaknya telah  menginstruksikan aparat PNS untuk berpihak dan aktif kampanye untuk partainya. “Namanya simpatisan siapa yang melarang. Tapi, yang jelas, kami tak pernah menginstruksikan seperti itu. Ingat, Golkar dibesarkan salah satunya karena kadernya selalu taat pada regulasi yang ada,” jelasnya.     Pihaknya juga tidak ingin berpolemik panjang lebar terkait kasus Camat Jabon Tengah ataupun Camat Kabuh di media.”Biarlah penanganan-

nya diserahkan kepada pihakpihak yang berwenang. Kami tidak akan intervensi,” dalih Zainudin Amali. Hanya saja, Zainuddin khawatir kasus-kasus pelanggaran seperti itu sengaja direkayasa seolah-olah dilakukan oleh Partai Golkar. Sufyanto sendiri mengakui bahwa memang segala kemungkinan bisa saja terjadi. “Bisa jadi juga itu sarana untuk menjelekjelekkan parpol lain. Karena, strategi politik kadang-kadang membuat opini yang menjatuhkan. Tapi, bisa juga ini alibi sehingga lebih baik menunggu hasil investigasi dan penyidikan di lapangan,” ungkapnya. Sementara itu,  Wagub Jatim Saifullah Yusuf sendiri mengaku baru mendengar kabar mengenai adanya PNS yang secara aktif mengampanyekan politik. “Saya belum bisa berkomentar banyak. Tapi, intinya, kami sudah memberi garis rambu yang tegas mengenai mana yang bisa dilakukan oleh PNS, dan mana yang tidak,” kata Gus Ipul, panggilan akrabnya. Pihaknya juga menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu jika ada PNS yang diketahui ikut melakukan politik praktis. “Yang penting begitu PNS itu terbukti, hasilnya pasti akan dibawa ke Inspektorat untuk ditangani lebih lanjut,” pungkas mantan ketua umu PP GP Ansor ini. n cty

Senat Langgar SE, Mendikbud Coret Carek UB l Sambungan hal 1

UB Prof Dr Jalal Rosidi menjelaskan panitia mendapat pemberitahuan dari Dirjen Dikti, salah satu dari tiga carek UB yang diajukan dicoret lantaran umurnya melebihi ketentuan, yakni di atas 60 tahun. Dia adalah Prof Bambang Soeharto. “Kami mendapat pemberitahuan pada hari Senin (24/3) pukul 16.55 dari Dirjen Dikti melalui faksimil terkait pencoretan itu,”terang Jalal kepada wartawan, Selasa (25/3). Pemberitahuan bernomor 282/E.EI/KP/2014 dari TU Dirjen Dikti meminta agar panitia mengajukan ulang nama carek. Karena itu, pihaknya langusung melakukan rapat panitia dan senat guna membahas surat dari Dirjen Dikti. Dijelaskannya seharusnya agenda pemilihan Rektor UB bersama dengan Mendikbud dilakukan Selasa (25/3) kemarin. Tetapi karena ada surat dari Dirjen Dikti maka rapat dialihkan untuk membahas surat tersebut sekaligus memilih pengganti Prof Bambang Soeharto. “Disepakati oleh senat, nama Prof Bambang Soeharto diganti Prof Ifar Subagio, karena beliau mendapat perolehan

suara urutan keempat. Nama ini selanjutnya diajukan ke Mendikbud untuk dipilih,”terangnya. Dengan demikian tiga nama carek yang diajukan lagi ke Dirjen Dikti untuk mendapat persetujuan Mendikbud adalah Prof M Bisri, Prof Nuhfil Hanani dan Prof Ifar Subagio. Terkait dengan pergantian Bambang Soeharto ke Ifar Subagio, menurut Jalal, pihak Bambang Soeharto sudah bisa legowo.”Pak Bambang sudah legowo atas kebijakan ini,”ujarnya. Sementara itu, Prof Dr Bambang Soeharto, tidak bisa dikonfirmasi ketika wartawan hendak mengonfirmasinya. Seorang sekretaris bernama Felecsia, mengatakan jika pimpinannya tidak mau diganggu. “Bapak pesan tidak mau diganggu karena padat kegiatan, besok (hari ini) baru bisa,”terang Felecia. Dengan ditolaknya nama Bambang Soeharto oleh Mendikbud, pemilihan Rektor UB, tertunda lagi. Panitia sendiri tidak bisa menentukan kapan pemilihan Rektor UB akan dilaksanakan. Tiga Calon Rektor Unesa Sementara itu kabar dari Unesa, senat Unesa telah menyerahkan tiga nama carek periode

2014-2018 kepada Mendikbud Mohammad Nuh yakni Prof Nurhasan (Pembantu Rektor 1V), Prof Warsono (Pembantu Rektor III), dan Prof Yatim Riyanto (dosen Fakultas Ilmu Pendidikan). “Kami sepakat mengajukan tiga carek secara abjad (Nurhasan, Warsono, Yatim Riyanto) kepada Mendikbud, karena kami sepakat untuk mendahulukan musyawarah daripada memilih ketiganya secara peringkat,” kata Sekretaris Panitia Pemilihan Rektor Unesa 2014-2018 Dr Budinuryanto Yohanes MPd, Selasa (25/3). Ditemui setelah rapat senat untuk pemilihan carek Unesa di Gedung Pasca Sarjana Unesa, dosen Fakultas Bahasa dan Sastra Unesa itu menjelaskan rapat senat dikuti 59 dari 68 anggota senat Unesa, karena satu orang izin dan delapan orang berhalangan, namun jumlah yang ada sudah memenuhi kuorum. “Kami menyepakati ketiga nama calon rektor itu secara musyawarah dalam suasana kekeluargaan dan enak, siapapun yang akan menjadi rektor dalam pemilihan yang dihadiri Mendikbud pada 23 April mendatang adalah teman bagi kami semua,” katanya. n mut,tam

RSJ Menur Siapkan 35 Bed untuk Caleg Gila l Sambungan hal 1

‘’Saya memprediksi jumlah caleg gila di RSJ Menur naik dari 7 orang menjadi 8-9 orang, tapi kamu sudah mengantisipasinya,’’ ujar Direktur Utama RSJ Menur Adi Wirachjanto, Selasa (25/3). Dari data yang dihimpun di RSUD Jiwa Menur Surabaya menyebutkan jumlah caleg gila pada Pileg 2004 sebanyak 3 orang dan Pileg gila tahun 2009 sebanyak 7 orang. Adi mengatakan, banyak dari caleg gila yang dirawat di RSJ Menur menur berasal dari Surabaya dan sekitarnya, sedangkan untuk daerah Malang, Jember dan sekitarnya tidak ada yang dirawat di RSJ Menur. Kebanyakan caleg luar Surabaya banyak dirawat di rumah sakit di mana caleg tinggal. ‘’Untuk caleg yang berada di Malang ya dirawat di Malang. Jika di Madiun juga dirawat di Madiun. Yang terpenting mereka

dirawat di rumah sakit, bukan di rumah,’’ jelasnya. Ia menjelaskan, sebenarnya jumlah caleg gila di beberapa rumah sakit di Jatim angkanya mengalami peningkatan usai hajatan politik. Untuk RSUD Saiful Anwar Malang juga mengalami peningkatan apakah satu atau dia pasien dan ini diikuti oleh rumah sakit-rumah sakit di daerah. ‘’Yang jelas hampir seluruh rumah sakit ada pasien caleg gilanya, apakah itu penyakit gila atau hanya sekadar penyakit depresi biasa atau stres,’’ ujarnya. Untuk merawat caleg gila pihaknya telah menyediakan beberapa ruang khusus dan beberapa dokter spesialis. Untuk ruang rawatnya, RSJ Menur menyiapkan setidaknya 15 ruangan dimana 15 ruangan ini terdiri dari 35 bed, sedangkan untuk tenaga dokter spesialisnya mencapai 10 orang. ‘’Jadi sarana dan prasarana ini kita siapkan untuk mengantisipasi

bertambahnya jumlah pasien caleg gila,’’ terangnya. Menanggapi pernyataan di atas, salah satu caleg dari Dapil III PKS Kota Surabaya, Ida Kurniati SSi mengatakan, pihaknya mendukung RSJ Menur dalam menyiapkan tenaga dokter spesialis untuk merawat caleg gila. Menurutnya, dengan perawatan yang benar dari tenaga spesialis dan ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai dapat mempercepat penyebuhan caleg yang mengalami tekanan mental pasca kalah dalam berpolitik. ‘’Kalau kita yang di PKS insyaallah tidak akan stres terlebih gila karena kita yang berada di posisi caleg sangat siap untuk menerima kekalahan. Kita ini sebagai caleg tidak meminta untuk menjadi caleg, akan tetapi ditunjuk oleh struktur. Jadi buat apa stress jika kalah karena tujuan kita hanya menjalankan amanah dari struktur,’’ paparnya. n dna

l Sambungan hal 1

canegara. Untuk itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya bekerjasama dengan agen perjalanan memilih lokasi-lokasi yang diminati wisatawan. “Semakin banyak kapal pesiar yang berkunjung ke Surabaya, kita akan menyiapkan tempat baru yang menarik,” ujarnya. Ia mengatakan tahun depan aktivitas di Pelabuhan Kalimas, Gereja Kepanjen, aktivitas pasar tradisional Pabean akan menjadi salah satu lokasi yang akan dikunjungi. “Jadi mereka sebelum menjual paket biasanya sama-sama kita survei untuk tempat-tempat yang bisa dijual ke wisatawan,” katanya. Kapal pesiar Holland America Line, lanjut dia, merupakan kapal pesiar ke-10 yang mengunjungi Surabaya. Para wisatawan itu akan menikmati suasana Surabaya dengan mengunjungi Balai Kota, Pasar Bunga Kayoon, Monkasel, Patung Joko Dolog, dan

House of Sampoerna. Ia mengatakan dari 2.000 wisatawan mancanegara yang mengikuti paket tur dalam kota itu, sebanyak 245 orang adalah wartawan asing. Wisatawan asing di bagi menjadi dua grup, pertama dengan mengendarai 4 bus sekitar pukul 09.00 tiba di Balai Kota Surabaya, sedangkan grup kedua mereka datang sekitar pukul 11.00. Kedatangan wisatawan dari berbagai negara ini disambut tarian Reog Ponorogo. Beberapa dari mereka tidak luput untuk mengabadikan pertunjukan Reog Ponorogo. Setelah disambut Reog Ponorogo, mereka kemudian masuk ke lobi Balai Kota disambut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Wiwiek Widayati. Sekadar mengingatkan, tahun lalu Kota Surabaya juga dikunjungi kapal pesiar Seabourn Odyssey. Seabourn Odyssey ini masih satu manajemen dengan Seabourn Legend salah satu kapal pesiar terkenal di dunia. n dre

Distribusi Anggaran Mendesak, Juknis Tak Kunjung Ada l Sambungan hal 1

Master of Understanding (MoU) dengan 19 ribu SD di Jatim. “Kalau tidak ada juknis, kami tidak akan menyalurkan anggaran dekonsentrasi untuk pembelian buku kurikulum baru itu,” tutur Nuryanto saat dihubungi, Selasa (25/3). Seperti diberitakan Bhirawa Senin kemarin, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya menyerahkan urusan distribusi buku kurikulum kepada Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim. Hal ini berbeda dari tahun sebelumnya yang dikirim langsung dari pusat ke sekolah tanpa melalui provinsi. Baik buku untuk pegangan siswa maupun pegangan guru, tahun ini akan dikirim melalui provinsi dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Buku. Menurut Kasie Kurikulum Pendikakan Menengah Pertama dan Atas (PMP-PMA) Dindik Jatim Eka Ananda, mulai semester 1 tahun ajaran 2014 semua penyaluran buku akan dikirim malalui anggaran dekonsentrasi BOS Buku. Namun demikian, provinsi tidak akan terlibat dalam hal pengadaan buku. Sebab, terkait pengadaan ini telah ditangani langsung oleh pusat. Dalam menentukan sasaran Bos buku, Eka mengatakan, dindik kabupaten/kota yang akan mengajukan ke provinsi sesuai data pokok pendidikan (Dapodik) yang telah terdaftar di pusat. Ini akan berlaku untuk semua jenjang baik SD, SMP, SMA maupun SMK. Untuk pendistribusiannya, Eka mengaku hingga saat ini masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) dari Kemendikbud. Berapa besaran BOS buku, nantinya akan menyesuaikan harga buku yang ada di penerbit. Dengan demikian, berapa harga pembelian buku per mata pelajaran per siswa hingga kini belum diketahui kejelasannya. Lebih jauh Nuryanto mengatakan sebuah kesalahan fatal jika anggaran dicairkan tanpa ada landasan juknis. Saat ini, pusat telah mengalokasikan sebanyak Rp 103 miliar untuk pembelian buku kurikulum baru jenjang SD dan SMP. Masing-masing

akan disalurkan untuk SD sebesar Rp 61 miliar dan SMP Rp 42 miliar. Selain buku kurikulum, pusat juga telah mengalokasikan anggaran Rp 22 miliar untuk sosialisasi dan monev 36 gugus SD di Jatim. “Semua anggaran itu tidak akan terpakai kecuali ada juknis dari pusat,” tegas dia. Nuryanto menjelaskan, anggaran tersebut hanya dialokasikan untuk semester satu, yaitu Juli hingga Desember mendatang. Sedangkan siswa yang akan menjadi sasaran buku kurikulum baru ini antara lain kelas 1,2, 4, dan 5 SD. Untuk kelas 1 dan 2, jumlah buku yang dibeli sebanyak 5 item. Sedangkan untuk kelas 4 dan 5 terdapat 6 item buku. Jika anggaran yang diterima sekolah melalui anggaran dekon tersebut kurang, Nuryanto menambahkan sekolah dapat menggunakan 5% dari anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dari nilai BOS SD sebesar Rp 580 ribu per siswa, maka 5% untuk pembelian buku sebesar Rp 29 ribu. Sementara untuk harga pembelian buku per item diperkirakan antara Rp 8.000 hingga Rp 13.000. Meski dapat menggunakan dana BOS, Nur menekankan agar sekolah tidak terburu-buru membeli buku dengan dana BOS. Sebab, hingga saat ini pemerintah pusat belum menentukan penerbit apa yang direkomendasi untuk pembelian buku. Selain itu, saat ini pusat juga tengah menggodok perubahan isi buku kurikulum baru. “Biasanya banyak penerbit yang menawarkan ke sekolah. Jangan beli dulu, dikhawatirkan terlalu mahal atau isinya tidak sama dengan yang sudah direvisi,” ungkap dia. Sementara itu, Kasie Manajemen Pendidikan Menengah Pertama dan Menengah Atas (PMP – PMA) Dindik Jatim Ani Saulina mengatakan hal serupa, hingga saat ini juga belum ada juknis dari pusat. Namun demikian, Ani tak mau tinggal diam. Sambil menunggu terbitnya juknis dari pusat, dia telah memulai pendataan sasaran penerima BOS buku dari dindik kabupaten/kota. “Sudah berjalan, dan ada beberapa kabupaten/kota yang sudah mengirim,” tutur dia. n tam

Bius Mahasiswa, Guru Besar UGM Dibuat Kaget dengan Presentasi Gubernur Jatim l Sambungan hal 1

umum tertawa-tawa. “Salah satu gelar saya adalah MHum, artinya Magister Humor bukan Magister Humaniora,” katanya, yang langsung disambut tawa riuh para peserta. Tak hanya itu, beberapa kali Pakde Karwo juga melontarkan joke yang membuat suasana kuliah umum tak terasa sudah berjalan dua jam. Setiap paparan program yang disampaikan selalu diselingi dengan guyonan yang tak disangka-sangka. “Saya sangat setuju jika perempuan itu bekerja atau memiliki kesibukan. Sebab jika perempuan tak bekerja nanti anaknya banyak, karena hiburannya cuma itu. Kalau punya pekerjaan, hiburannya akan lebih banyak dan bervariasi bukan hanya itu,” kata Pakde Karwo, seolah menyiratkan yang dimaksud itu adalah hiburan berhubungan suami istri. Dalam kesempatan itu, Pakde Karwo memaparkan, pengembangan ekonomi kerakyatan di Jatim dimulai sejak kepemimpinannya pada 2009-2014. Mengusung visi

‘Jawa Timur Makmur dan Berakhlak dalam Kerangka NKRI’ dengan misinya ‘Makmur Bersama Wong Cilik Melalui APBD untuk Rakyat’. Guna menyukseskan visi dan misinya, disampaikannya, ada tiga track yang dilakukan di Jatim yakni terhadap wong cilik pemerintah memberikan cash transfer, koperasi dan UMKM diberikan pinjaman lunak, dan korporasi diberikan fasilitasi gathering dan jaminan pemerintah (government guarantee) seperti tanah atau lahan, perizinan, power plan, dan buruh tidak boleh anarkhis. “Konsep pembangunan dengan menggunakan pendekatan pembangunan wilayah harus didekatkan dengan kelompok bawah,” ujarnya. Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Prof Gunawan Sumodiningrat MEc, PhD mendukung best practices ekonomi kerakyatan yang disampaikan Pakde Karwo. Menurutnya, konsepkonsep yang disampaikan orang nomor satu di Jatim itu sudah sesuai dengan

pemikiran dari UGM mengenai ekonomi kerakyatan. Nilai positifnya mengangkat Pakde Karwo menjadi pembicara ekonomi kerakyatan yakni bisa berbagi best practices ekonomi kerakyatan yang secara nyata dilakukan di Jatim. “Pakde Karwo merupakan pemimpin yang dekat dengan rakyat dan dapat memberikan contoh yang baik di Jatim,” ujarnya. Gunawan mengaku kaget dengan presentasi yang disampaikan Pakde Karwo karena sebelumnya tidak pernah berkomunikasi, tetapi presentasi yang disampaikan sama persis dengan apa yang akan disampaikannya dalam seminar itu. Pembangunan diharapkan dekat dengan rakyat atau wong cilik. Pembangunan yang benar harus pro poor, pro growth, dan pro job. Menurutnya, Pakde Karwo telah memiliki konsep yang jelas, disepakati dan dilaksanakan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Hal itu yang paling penting. Pemerintah harus tegas menggunakan regulasi, SDM yang te-

pat, teknologi, dan monitoring evaluasi yang semuanya ditujukan untuk rakyat. “Paparan Pakde Karwo positif, tanpa politik. Pakde Karwo langsung pada data kongkretnya di lapangan. Yang penting dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pendekatannya sudah betul. ” ujarnya. Dijelaskannya, hal positif yang didapatkan dari paparan Pakde Karwo lainnya yakni kegigihan Gubernur Jatim untuk melindungi rakyatnya dengan membuat regulasi untuk menolak impor seperti produk-produk hortikultura, daging impor, gula rafinasi, dan sebagainya. Selain itu, untuk menangani wong cilik, Pemprov Jatim melakukan pendampingan melalui program Jalin Kesra. “Pendampingan yang ditunjang dengan keberpihakan Pemprov Jatim terhadap wong cilik dapat menjadi modal keberhasilan Jatim,” kata Gunawan. Lebih lanjut disampaikannya, kalau impilikasi ekonomi kerakyatan dari Jatim, digabungkan dengan teori yang ada di UGM, dan spirit dari Kota Tual, maka

Indonesia akan menjadi lebih mantap dan bisa menangani permasalahanpermasalahan yang ada. Tak hanya guru besar yang dibuat kaget, Pakde Karwo juga mampu membius ratusan mahasiswa yang hadir. Mereka kagum dengan kepemimpin Gubernur Jatim yang mampu menjadikan provinsi paling ujung timur Pulau Jawa itu dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di atas rata rata nasional. Penilaian itu disampaikan sejumlah mahasiswa peserta seperti yang disampaikan, Khoridatul Afroh dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kali Jaga. Dia selama ini penasaran dengan sosok Pakde Karwo. Sebab dari informasi yang didapat dari media, Pakde Karwo tersebut banyak memiliki program kerakyatan untuk mengangkat perekonomian masyarakat kecil. “Kebetulan saya punya keluarga yang tinggal di Jawa Timur. Informasi dari saudara itu Pakde Karwo telah berhasil memimpin Jatim dengan baik,” katanya. *


12

Rabu Wage, 26 MARET 2014 http://www.harianbhirawa.co.id

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur

Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau dan atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri/ Petani Tembakau di Kabupaten Situbondo Situbondo, 18-21 Maret 2014 Dr H Soekarwo

Drs H Saifullah Yusuf

Bekali Empat Jenis Keterampilan, Situbondo Cetak 200 Wirausaha Baru Berkembangnya teknologi informasi yang pesat serta persaingan bisnis global yang mendunia, tak membuat Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur gentar menghadapinya. Justru sebaliknya, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Provinsi Jatim yang dipimpin Dr Ir H RB Fattah Jasin MS itu kian gencar menggelar sejumlah terobosan gemilang khususnya bagi para calon wirausaha potensial yang tersebar di wilayah Jatim.

S

alah satu di antaranya, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim mengajak 200 calon wirausaha yang ada di Kabupaten Situbondo untuk mengikuti pelatihan keterampilan. Acara pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat di lingkungan industri tembakau dan atau daerah penghasil bahan baku industri/ petani tembakau di Kabupaten Situbondo ini digelar selama empat hari, mulai 18 hingga 21 Maret 2014, di auditorium Hotel Bintang, Jalan Raya Banyuglugur. Untuk pelatihan hari pertama, Selasa (18/3) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim menghadirkan 50 peserta dari lima desa, di antaranya Desa Landangan Kecamatan Kapongan, Desa Pategalan, Desa Semambung, Desa Jatibanteng dan Desa Wringin Anom Kecamatan Jatibanteng. “Dalam sesi pertama ini sebanyak 50 peserta dilatih keterampilan smock (rajutan kain untuk taplak meja, kulkas dan

Pembukaan pelatihan keterampilan ukir kaca bagi masyarakat di lingkungan sekitar industri hasil tembakau di Kabupaten Probolinggo.

Dr Ir H RB Fattah Jasin MS

air mineral dll. Kami menghadirkan instruktur smock terkenal dari Surabaya pimpinan Sri Sulatiningsih,” ujar salah satu panitia. Untuk pelatihan hari kedua, Rabu (19/3) panitia menggelar pelatihan keterampilan ukir kaca dengan menghadirkan 50 peserta dari Desa Landangan Kecamatan Kapongan, Desa Ketah, Desa Widoropayung

sawawi/bhirawa

Peserta pelatihan kerajinan manik-manik saat memamerkan hasilnya di Hotel Bintang.

Perwakilan Dinas Koperasi UKM Kab Situbondo banyak mengupas soal pentingnya koperasi sebagai pondasi awal mencetak wirausaha baru.

dan Desa Blitok Kecamatan Besuki. Selanjutnya untuk sesi hari ketiga, panitia menyuguhkan pelatihan keterampilan batik pewarna alam dengan diikuti 50 peserta dari Desa Kilensari Kecamatan Panarukan, Desa Selowogo Kecamatan Bungatan, Desa Paowan Kecamatan Panarukan dan Desa Bloro Kecamatan Besuki,” imbuhnya.

Untuk pelatihan keempat, pelatihan manik-manik pemateri oleh Oni Anggarini dengan diikuti 50 peserta dari Desa Tamansari, Kecamatan Sumbermalang, Desa Sumberejo Kecamatan Besuki, Desa Selomukti Desa Mlandingan, Desa Mlandingan kulon Kecamatan Mlandingan serta Desa Landangan Kecamatan Kapongan.

Latihan keterampilan ukir kaca di hari kedua juga diikuti 50 peserta dari empat desa.

Pelatihan keterampilan ini menjadi bagian dari upaya Dinas Koperasi dan UMKM Jatim untuk mencetak wirausaha baru. Sebab dalam pelatihan, mereka tak hanya diajari teori dan praktik langsung, tetap mereka dilatih untuk mengembangkan ide, mencari peluang bisnis dan pasar. “Dalam pelatihan ini peranan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim sangat dibutuhkan. Program yang dicanangkan sejak awal 2014 ini diharapkan bisa mengubah cara pandang peserta pelatihan agar mereka mampu meningkatkan taraf hidup keluarga ,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim Dr Ir H RB Fattah Jasin MS didampingi Kabid UKM Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim Drs Achmad Basuki MSi. Sementara itu salah satu narasumber pelatihan, Tutik Andayani SSos yang mewakili Kepala Dinas Koperasi UKM Kab Situbondo Syaifullah banyak mengupas soal pentingnya koperasi sebagai pondasi awal mencetak wirausaha baru. Kata Tutik, koperasi itu merupakan badan usaha yang beranggotakan orang/seorang/ badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan

sesuai dengan UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian). “Koperasi itu meliputi Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder,” terang Tutik. Adapun gerakan koperasi meliputi keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju terciptanya cita-cita bersama koperasi. “Landasan koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Asas koperasi berdasar atas asas kekeluargaan serta bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota,” tutur Tutik. Dengan berpijak pada koperasi, kata Tutik, maka masyarakat akan memperoleh fungsi dan peran yang bagus. Di antaranya dapat membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi & sosialnya. “Saya minta saudara untuk selalu berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, sehingga dapat memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya,” terang Tutik. Agar dalam perjalanan keterampilan berfungsi dengan baik, lanjut Tutik, maka harus memegang prinsip keanggotaan koperasi harus bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. “Lalu yang terpenting juga harus memberikan jasa yang terbatas terhadap modal, mandiri, memiliki pendidikan perkoperasian dan selalu bekerjasama antar koperasi,” ujarnya. Dalam praktik di lapangan, kata Tutik, perangkat organisasi koperasi yang sudah ada di antaramya meliputi rapat anggota, pengurus dan pengawas) dengan dilengkapi manager dan dewan penasihat. Keduanya, ujar Tutik, mempunyai ikatan dalam rangka mencapai tujuan koperasi. Adapun mekanisme pengurus dalam perangkat organisasi koperasi meliputi pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota. Selain itu menyeleenggarakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar serta memberikan pelayanan yang sama kepada setiap anggota.  awi

Ingin Sukses, Kuncinya Kerja Keras, Rajin dan Ulet SALAH satu pembedah acara pelatihan keterampilan adalah Sri Sulatiningsih. Wanita ini membuka usaha kerajinan sendiri di Jalan Kedungsari Nomor 21 C Surabaya dengan label Nena Namo. Kata Sri, saat ini dia memiliki unit show room di beberapa tempat, di antaranya di Jalan Kedungsari 21 C dan gedung pamer Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi jawa Timur di Jalan Juanda Sidoarjo. Ada beberapa strategi dan kunci sukses dalam menjalankan bisnis keterampilan Smock yang ia jalani. Di antaranya, sebut Sri, selalu bekerja keras, rajin dan ulet serta telaten dalam membina kemitraan dengan pelanggan dan konsumen baik di tingkat lokal, regional maupun nasional. “Ingin sukses ya harus bekerja keras, rajin dan ulet. Tak hanya itu saja, tapi juga harus telaten,” ujar Sri saat menjadi pemandu pelatihan SMOK kemarin. Kata Sri, istilah Smock berasal dari bahasa Inggris yang berarti mengkerut akibat dari teknik jahit. Untuk pembuatan Smock pada kain sudah cukup lama dikenal dan sempat menjadi mode pada era 1960-an silam. ”Namun akhir-akhir ini, muncul dan dikembangkan kembali dan diaplikasikan pada produk kerajinan tangan. Salah satu contoh sebagai

penghias produk peralatan rumah tangga seperti tutup galon, tamplak lemari es dan kerudung TV serta tas wanita,” papar Sri. Kini Sri mengaku bangga dengan apa yang sudah dicapainya di bidang keterampilan Smock. Betapa tidak, ia tidak hanya mampu mempekerjakan beberapa karyawan tetapi juga bisa mengembangkan ilmu keterampilan Smock di berbagai kalangan. Yang membanggakan lagi, ujar Sri, ia kini bisa mendorong pergerakan ekonomi masyarakat dari bisnis keterampilan Smock ini. “Secara tidak langsung bisa membantu peningkatan taraf ekonomi masyarakat Jatim khususnya, ini yang membuat saya terharu,” ujar Sri. Ternyata Sri tidak hanya lihai melirik usaha keterampilan Smock di wilayah Jatim saja, melainkan juga memiliki tujuh usaha kelompok pembuatan tas bermutu tinggi di Jatim. “Agar usaha keterampilan ini kian berkempang pesat saya juga aktif di Kopwan Sekarwangi Surabaya. Dari sanalah, saya bisa mengembangkan usaha keterampilan ini. Karena tiap ada event penting kami selalu dilibatkan. Salah satunya dalam pelatihan keterampilan Smock di Kabupaten Situbondo ini,” tegas Sri.  awi

Peserta pelatihan antusias mendengarkan pemaparan narasumber yang dihadirkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim.

Saatnya Ubah Cara Pikir, dari Cari Kerja Menjadi Menciptakan Lapangan Kerja PESERTA pelatihan kete rampilan Smock, batik pewarna alam, ukir kaca dan manik-manik mengaku senang diberi ilmu tentang kewirausahaan mandiri oleh para narasumber yang didatangkan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim. Mereka kini jadi lebih paham soal apa arti kewirausahaan yang harus segera ia praktikkan di rumah masing-masing. Salah satu pembicara ukir kaca Bagus Empu Batu Surabaya, Bagu Heri Setiaji misalnya, banyak mengupas bagaimana mengaplikasikan ilmu sesuai dengan standar kompetensi kewirausahaan. “Jadilah pekerja yang berpikir kritis, kreatif, sistemik, ilmiah, berwawasan luas dan memiliki etos kerja. Tak hanya itu, saya minta untuk selalu memiliki semangat berwirausaha dan jiwa bisnis yang hebat,” tegas Bagus. Tak hanya mendapat teori, para peserta pelatihan bisa langsung praktik dengan bantuan peralatan dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim.

Ia juga menekankan akan pentingnya kesadaran untuk memiliki ilmu pengetahuan untuk memulai dan mengembangkan bisnis. Segera miliki kesadaran untuk mengubah cara pikir, dari mencari kerja menjadi cara pikir menciptakan kerja dan menciptakan lapangan kerja. “Milikilah kesadaran untuk melakukan perubahan dengan melahirkan kemampuan dan memiliki cita-cita yang tinggi,” serunya Lain lagi dengan Bagus, pembicara yang lain, Saturo yang dikenal sebagai pembatik pewarna alam dari Lumajang juga meminta kepada peserta untuk memiliki minat, kemauan dan kemampuan menjadi wirausahawan. Agar termotivasi untuk mendirikan usaha, terutama usaha kecil dan menengah, kata Saturo, maka kita harus memahami teknik untuk mendirikan usaha, cara membaca peluang usaha dan menjalankan usaha secara profesional. “Faktor lain kita harus mampu merancang rencana wirausaha ke depan dimulai dari sekarang,” paparnya. Saturo juga menyinggung akan pen-

tingnya menjadi pekerja profesional yang berpikir kritis, kreatif, inovatif, sistemik dan ilmiah. Kuncinya, harus berani menjadi wirausaha yang berbasis ilmu pengetahuan dengan modal bisnis yang jitu. “Sudah saatnya mengubah pola pandang dan berpikir menjadi wirausaha perlu sebagai pilihan. Sehingga kita bakal ikut memajukan perekonomian dan kesejahteraan indonesia, karena kini kita butuh 4 juta wirausaha inovatif,” pungkasnya. Pembicara manik-manik Oni Anggraini juga banyak menyingkap pondasi wirausaha harus punya tiga dasar penting. Yaitu banyak mengikuti pelatihan dan diharapkan mampu menciptakan jiwa wirausaha sehingga kita mampu mandiri dan menciptakan lapangan kerja. “Lalu pentingnya pendidikan kewirausahaan, sehingga mampu menatap masa depan yang lebih baik. Karena itu sejak kini mulailah berwirausaha mandiri sehingga mampu membuka lapangan kerja bagi orang lain,” jelas Oni.  awi


Harian Bhirawa Edisi 26 Maret 2014