Harian Bhirawa Edisi 26 Juni 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Nanti akan kami bagikan (insentif) di empat titik saat akan melaksanakan safari Ramadan bersama Bupati Situbondo,”

IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 6

031-5615454

Kabag Kesra Pemkab Situbondo Akhmad Khusairi

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Jumat Legi, 26 JUNI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

26 JUNI 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

08.30 Rapat Paripurna di DPRD Jatim 16.30 Buka Bersama di Armatim

 Wagub H Saifullah Yusuf 16.30 Buka Bersama di Armatim

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi

06.30 Olahraga Bersama di Halaman Kantor Gubernur 08.30 Rapat Paripurna di DPRD Jatim 16.30 Buka Bersama di Armatim

MIMBAR

Menhub Resmikan Terminal Keberangkatan Penumpang Bandara Abd Rachman Saleh Diharapkan Mampu Ungkit Perekonomian dan Pariwisata Jatim

Malang, Bhirawa Terminal Keberangkatan Penumpang Bandara Abd Rachman Saleh diresmikan oleh Menteri Perhubungan, Kamis (25/6). Peresmian ini diharapkan membawa dampak positif di sektor perekonomian dan pariwisata Jatim.

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengatakan dengan adanya bandara ini akan memudahkan akses yang akan menuju ke Jatim khususnya di Malang Raya.

Dengan demikian, beberapa sektor se-

 ke halaman 11

1436 H Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti dikabulkan. ( HR Al Bazaar)

Makmurkan Ramadan dengan Bertadarus

Drs HM Nur Sjamsudin SH, MED, Msi Kepala Kankemenag Kab Situbondo

DATANGNYA bulan suci Ramadan 1436 H disambut sukacita ratusan pegawai di Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kab Situbondo. Mereka memakmurkan bulan Ramadan untuk bertadarus setiap hari di musala setempat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan bersama.

Untuk mengefektifkan anjuran bertadarus itu, Kepala Kankemenag Kab Situbondo Drs HM Nur Sjamsudin SH, MED, MSi mengeluarkan Surat Edaran (SE) di lingkungan internal

 ke halaman 11 Jadwal Imsak

26 JUNI 2015

Untuk Surabaya dan sekitarnya Imsak : 04.08

Subuh : 04.18

Dhuhur : 11.33

Asar

Magrib: 17.24

Isyak

: 14.54

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dan Menteri Perhubungan RI Ignatius Jonan mendapatkan penjelasan tentang Terminal Keberangkatan Penumpang Bandara Abd Rachman Saleh dari Kadishub Jatim Ir Wahid Wahyudi MT, Kamis (25/6).

: 18.39

90 Ribu Guru di Jatim Belum Sarjana Guru Lulusan SMA Paling Banyak di Surabaya

Pelanggan berdaya 450 VA melihat pemakaian listrik di rumahnya. Pemerintah berencana menaikkan TDL kelompok pelanggan 450-900 VA, namun mendapat pertentangan dari seluruh fraksi di DPR RI karena saat ini ekonomi memburuk dan daya beli masyarakat anjlok .

Subsidi TDL 450-900 VA Ditarik, Rakyat Kian Menderita

Dindik Jatim, Bhirawa Deadline Undang –Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen telah tiba. Semua guru diwajibkan memiliki kualifikasi sarjana strata 1 (S-1) paling

lambat setelah sepuluh tahun UU tersebut resmi berlaku, yakni pada 2015 ini.

Aturannya memang sudah demikian. Tapi sayang, fakta berbicara lain.

Di Jatim, sedikitnya ada 90.653 guru atau

21,72 persen dari total 417.378 guru belum mengantongi ijazah S-1. Ini merupakan data terbaru yang dimiliki Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim per Maret 2015

 ke halaman 11

Sebaran Kualifikusi Guru Jatim SMA 75.112 orang D-1 665 orang D-2 12.613 orang D-3 2.263 orang S-1 305.913 orang S-2 20.693 orang S-3 119 orang

Bupati dan Wabup Kompak Antar Bantuan Air Bersih Warga Ngrimbi Ada 4. 378 KK Membutuhkan Air Bersih

Jakarta, Bhirawa Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Andi Akmal Pasluddin menyayangkan langkah pemerintah yang akan menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) 450 dan 900 VA. “Ini merupakan derita baru bagi rakyat pedesaan. Mayoritas pengguna listrik 450 VA adalah golongan miskin yang tersebar di pedesaan seperti masyarakat petani, nelayan dan masyarakat hutan,” kata Andi, Kamis, (25/6).

 ke halaman 11

Audit BPK Atas KPU Tak Tunda Pilkada Serentak Jakarta, Bhirawa.

Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman memberi waktu pada KPU (Komisi Penyelenggara Pemilu) hingga 2 Juli 2015 untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemukan BPK (Badan Pengawas Keuangan). Audit BPK atas penyimpangan anggaran KPU pada Pemilu 2014 lalu mencapai Rp 334 miliar.

“Jika KPU telah menyelesaikan masalahnya, dan 80% ditindaklanjuti berupa Rp 280 miliar, sisanya yang 20% atau Rp 90 miliar harus dituntaskan segera. Jika sampai 2 Juli tak selesai, DPR akan membawa permasalahannya ke aparat hukum.

Sentil..

 ke halaman 11

   

Pencalonan ER Bingungkan KPUD PKB siapkan kader muda disandingkan Saiful Ilah Jangan Kemaruk Jabatan Jangan hanya muda, tapi kapabel, inovatif dan memiliki visi jelas

   

Banyak RM Tutup, Penjualan Daging Sapi Lesu Bina Marga ajukan tambahan anggaran Masyarakat kian cerdas, cari lauk lain yang lebih Jangan hanya nambah anggaran, realisasi di lapangan yang murah dan tetap bergizi penting

   

Pinjaman Modal Jangan Disalahgunakan Kades penganiaya juru pengairan dituntut tiga bulan penjara Dan warga juga jangan dimanfaatkan Pemimpin berwatak preman kok bisa kepilih

ramadlan/bhirawa

Bupati Nyono Suharli Wihandoko bersama Wakil Bupati Hj Mundjidah Wahab memastikan pengiriman air bersih untuk warga Dusun Ngrimbi Kec Bareng bisa sampai dan dapat memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kekeringan, Kamis (25/6).

Jombang, Bhirawa Keluhan warga Dusun Nglebak Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng yang mengalami kekeringan dan membutuhkan bantuan air bersih langsung mendapat tanggapan dari Pemkab Jombang. Bupati Nyono Suharli Wihandoko bersama Wakil Bupati Hj Mundjidah Wahab kompak mengantar bantuan air bersih, Kamis (25/6).

Bupati Nyono mengakui bahwa masih banyak warga yang mengalami kekeringan

 ke halaman 11

Komisi B Beri Catatan Merah kepada Tiga SKPD DPRD Jatim, Bhirawa Pemberian predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK RI atas keuangan Pemprov Jatim menjadi evaluasi bagi Komisi B DPRD Jatim. Komisi yang membidangi perekonomian tersebut memberi catatan merah kepada 3 SKPD yang dinilai program dan manajemen keuangannya buruk. Tiga SKPD tersebut diantaranya Biro Sumber Daya Alam (SDA),

 ke halaman 11

DPD RI Minta Jalan Nasional di Jatim Cukup Ditangani Pemprov Pemprov, Bhirawa Salah seorang senator RI Ahmad Nawardi meminta jalan nasional yang ada di Jatim cukup ditangani pemprov atau Gubernur Jatim sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Untuk itu, keberadaan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah V Surabaya bisa dibubarkan.

Menurut Nawardi, lembaga BBPJN

 ke halaman 11

Hormon Ubipotas Temuan Mahasiswa Unesa

Dari Ujung Batang Ubi Jalar Jadi Inovasi Kelas Dunia Menanam bawang merah butuh waktu sekitar 3-4 bulan sampai masa panen tiba. Tapi itu dengan cara konvensional. Berbeda jika memanfaatkan hormon khusus temuan empat mahasiswa Prodi Fisika Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Hormon yang disebut Ubipotas itu mampu mempersingkat masa tanam bawang merah menjadi satu bulan.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Inovasi ini bisa menjadi harapan baru bagi dunia pertanian di Indonesia. Ubipotas sebenarnya singkatan dari ujung batang ipomoe batatas alias ubi jalar.

Ketika digunakan pada pembibitan dan pemupukan, masa tanam bawang merah bisa dipersingkat. Menariknya, kualitas bawang merah sama dengan yang ditanam selama 3-4 bulan.

Keempat mahasiswa itu ialah Andrian

Sjahmi Dewanto, Hanif Zahidin Ainur, Fifa Pransiska Indra Loseta, dan Mohammad Syukron Amrulloh. Ditemui di Laboratorium Fisika Unesa, empat mahasiswa itu secara bergiliran mempresentasikan karya tulis ilmiahnya yang didanai lewat Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), dan yang akan dilombakan pada Pekan Ilmiah Ma-

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Empat mahasiswa Unesa penemu hormon Ubipotas mempraktikkan cara menggunakan karya mereka sebagai pupuk untuk pertanian.

Pemberian Hak kepada Yatim Piatu dan Warga Kurang Mampu, Hasil Kerjasama Harian Bhirawa dengan Mitra Kerja

031-5615454

Insyaallah digelar Rabu, 8 Juli 2015

SURABAYA

2

Jumat Legi 26 JUNI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

FIGUR Ngabuburit Unik Ada acara tersendiri bagi puluhan siswa SMP Islam Terpadu AT –Taqwa di jalan Raya Bangkingan Surabaya di bulan Ramadan, mereka mengajarkan membaca Qur’an serta layanan pijat refleksi dan tensi darah kepada jama’ah Masjid maupun anggota Polsek Wonokromo Surabaya, Kamis (25/6). Tampak anggota Polsek Wonokromo saat melakukan pijat refleksi di Masjid ARRahman Polsek Wonokromo Surabaya,Kamis (25/6).

Hari Tjahjono

One Day One Juz Kedatangan bulan suci Ramadan merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Untuk menyambut datangnya bulan penuh berkah ini, umat muslim berlomba-lomba dalam melakukan amal kebaikan. Seperti yang dilakukan Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kota Surabaya, Hari Tjahjono. Bapak dua anak ini sangat rutin melantunkan ayat suci Al-Quran disetiap waktu senggangnya.

“Sebelas bulan mungkin lidah kita terkilir sehingga melukai hati orang sekitar. Di bulan ini (Ramadan), kesempatan berlomba mencari pahala sebaik mungkin. Kami memang memiliki program One Day One Juz Dalam satu bulan ini, upaya kami dua kali katam,” tuturnya pada Bhirawa, Kamis (18/6) disaat jam istirahatnya.

Mantan Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya ini mengatakan, dirinya menargetkan dalam sehari bisa membaca Al-Quran sampai dua juz. Dengan begitu, program One Day One Juz bisa dilalui selama bulan penuh berkah ini berlangsung.

“Selain membaca, saya juga mencari artinya di setiap ayat tersebut agar lebih tahu arti dan maksud-Nya,” kata Hari.

Pria yang sering akrab dengan wartawan ini juga masih memanggil guru ngaji kalau sudah dirumah. Hal ini, menurut Hari, dalam membaca Al-Quran bisa dinilai sempurna kalau melafazkan ayat suci dengan cara membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci secara benar.“ Masih butuh belajar lagi, mangkanya dirumah masih manggil guru ngaji termasuk belajar ilmu Tajwidnya,” pungkasnya.

Meski diluar bulan Ramadan, mantan Camat Tegalsari ini memang rutin membaca ayat suci. Menurutnya, hal tersebut bisa mengontrol emosinya disaat bekerja. “Membaca Al-Quran itu ibarat Allah nuturi kita sendiri. Kalau orang sholatnya rajin Q geh tapi suka nylatu wong perlu dipertanyakan,” terangnya.Q

PANGGUNG BIROKRASI

PKB Incar Satu Posisi Calon di Koalisi Surabaya, Bhirawa Munculnya wacana koalisi partai besar membuat peta pertarungan Pilwali Surabaya 2015 lebih dinamis.

Salah satu partai besar yaitu PKB bahkan siap jika nantinya mendapat salah satu calon pasangan.

Salah satu calon yang digadang-gadang dicalonkan PKB adalah Syamsul Arifin yang tidak lain adalah Ketua DPC PKB Surabaya sendiri. Dirinya dinyatakan maju setelah mendaftar di partainya bersama calon lainya yaitu Dhimam Abror Djuraid, Sukoto, danBasa Alim Tualeka.

Terkait hal ini, Wakil Ketua I DPC PKB Surabaya, Satuham mengatakan dalam koalisi partai besar nanti, partainya memang menghendaki jatah salah satu calon.

Hal ini dikarenakan PKB dianggap sebagai salah satu kekuatan besar yang berpengaruh dalam Pilwali nanti.

Namun, pihaknya tetap menunggu keputusan dari DPP terkait calon yang akan diusung oleh partainya.

“Ya bisa saja begitu PKB dapat jatah satu misalkan sebagai Wakil Walikota saja. Kita memang salah satu kekuatan besar. Kita juga masih menunggu keputusan dari pusat,” kata Satuham.

Terkait hal ini, Syamsul Arifin mengaku siap jika nantinya dirinya ditunjuk oleh partai menjadi salah satu calon dalam koalisi. Hal ini dikarenakan dirinya telah melakukan perhitungan cermat bahwa PKB akan menjadi kekuatan besar yang siap melawan pasangan dari PDIP yaitu Risma - Whisnu.

“Kuncinya, kalau mau memang harus merangkul PKB. Kalau ada bakal calon dari PKB saya yakin bisa menang,” tegas Q gat.ant Syamsul.Q

trie diana/bhirawa

BKD Imbau PNS Waspada Penipuan Promosi Jabatan Pemkot, Bhirawa Badan kepegawaian (BKD) Surabaya memperingatkan pada PNS di jajaran pemkot untuk mewaspadai praktek penipuan bermodus kenaikan pangkat.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Surabaya,Mia Santi Dewi, Kamis(25/6) mengimbau pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya untuk lebih berhati-hati terkait maraknya penipuan.

Modus penipuan yang marak dipakai, ungkap Mia, adalah kabar gembira pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Pemkot Surabaya yang me-

ngatasnamakan pejabat struktural di Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Surabaya.

Kabar yang biasanya disampaikan melalui telepon atau SMS ini disertai permintaan transfer uang ke rekening salah satu pejabat struktural di BKD dengan berbagai alasan.

Menurut Mia, penipuan tersebut, sering mengincar para pegawai yang berada di ling-

kungan kelurahan dan juga kecamatan di Kota Surabaya. ‘’Para pegawai dijanjikan mendapatkan jabatan struktural tertentu, atau dinaikkan jabatannya. Modusnya dengan meminta dan mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening bank tertentu,” ujar Mia Santi Dewi.

BKD kata Mia, merasa perlu memberikan statement resmi dikarenakan upaya penipuan melalui telepon kepada PNS di lingkungan Pemkot Surabaya, terutama kepada pegawai kelurahan dan kecamatan terkait pengangkatan dalam jabatan struktural, kini se-

makin marak.

Dia berharap, agar pegawai tidak sekadar percaya tetapi memiliki sikap curiga terhadap segala imingiming atas promosi kenaikan jabatan maupun rotasi jabatan struktural.

Menurutnya, terkait promosi ataupun rotasi di lingkungan Pemkot Surabaya, sama sekali tidak ada pungutan biaya. ‘’Pemerintah Kota Surabaya tidak pernah meminta imbalan dalam bentuk apapun dalam kaitannya dengan promosi ataupun rotasi dalam jabatan struktural dan urusan kepegawaian lainnya,” sam-

bung Mia Santi.

Oleh karena itu, Mia mengimbau kepada seluruh jajaran SKPD Kota Surabaya, agar selalu waspada. Tidak hanya waspada secara personal, tetapi juga memberitahukan kepada seluruh stafnya untuk tidak mudah percaya terhadap usaha penipuan baik berupa telpon maupun SMS atau yang lainnya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. ‘’Kami berharap seluruh PNS di lingkungan Pemkot Surabaya untuk senantiasa waspada dan berhati-hati terhadap upaya penipuan tersebut,’’ tambahnya.Q dre

Kopertis Anggap 23 PTS di Jatim Lakukan Pelanggaran Lima Bayi Kembar Dikunjungi DPD DPR RI Surabaya, Bhirawa Koordinasi Perguruan Tinggi Swastas(Kopertis) Jatim mencatat ada 23 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Jatim dinonaktifkan oleh Kopertis Jatim.

Namun, sayangnya pihak Kopertis Jatim enggan menyebut nama-nama PTS tersebut “Jumlah itu masih bisa bertambah. Namun yang masuk data sekarang ini ada 23 PTS. Maaf tidak bisa disebutkan datanya,”ungkap sekretaris pelaksana Kopertis VII Jatim, Prof. Ali Maksum saat dikonfirmasi dikantornya, Kamis (25/6).

Ali Maksum menjelaskan 23 PTS tersebut dinon aktifkan Kopertis karena melakukan banyak pelanggaran. Dijelaskan

oleh Ali Maksum pelanggaranpelanggaran tersebut diantaranya adanya dualisme kepengurusan PTS, program kelas jauh dari domisili kampus .

“Selain dualisme dan program jauh, PTS juga disanksi karena rasio sistem pengajarannya melebihi ketentuan. Misalnya satu prodi memiliki murid 450 mahasiswa dengan jumlah dosen hanya satu atau sembilan orang,”jelasnya.

Ditambahkan oleh Ali Maksum, pelanggaran terakhir yang dilakukan PTS yaitu perguruan tinggi yang tidak beroperasi.

“Kalau yang sudah tidak beroperasi secara otomatis akan dicabut ijinnya. Ini upaya kami menertibkan PTS untuk meng-

hindari adanya ijazah palsu atau penyalahgunaan ijin PTS”pungkasnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim mengaku mendukung kebijakan Kopertis yang menonaktifkan 23 PTS yang dianggap bermasalah.

Itu penting, dengan semakin banyaknya ketidakpercayaan masyarakat terhadap PTS akibat maraknya ijazah palsu.

“Selama itu dilakukan secara profesional sah-sah saja dan kami mendukung penuh. Hal ini sebagai upaya meningkatkan citra PTS di mata masyarakat.

Jangan sampai PTS yang awuawu dibiarkan hidup dan memperburuk citra PTS,”tambahQ cty nya.Q

10 Daerah Rawan Longsor, Pemudik Diminta Waspada DPRD Jatim, Bhirawa Selain 13 titik kemacetan di Jatim yang perlu diwaspadai pemudik lebaran 2015. Dinas PU Bina Marga Jatim juga memberikan peringatan agar pemudik waspada jika melalui 10 daerah yang rawan longsor di Jatim. Diantaranya, Kabupaten Situbondo, Probolinggo, Malang, Mojokerto, Bojonegoro, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Sampang dan Pamekasan.

“10 daerah rawan longsor itu masuk di jalur pemeliharaan propinsi. Namun kalau digabung dengan pemeliharaan nasional jumlahnya bertambah jadi 13 daerah. Karena itu pemudik harus berhati-hati,” ujar Kepala Dinas Bina Marga Jatim, Dachlan saat dikonfirmasi, Kamis (25/6).

Sementara untuk kondisi jalan, lanjut Dachlan, diupayakan H-10 lebaran perbaikan jalan sudah selesai, sehingga arus mudk dan balik lebaran menjadi layak dilalui. “Hampir 100 persen jalan di Jatim bisa dilalui. Kalaupun masih ada

perbaikan, H-10 lebaran sudah bisa dilalui,” cetus mantan Kabiro Administrasi Pembangunan Jatim tersebut Terpisah, anggota Komisi D DPRD Jatim, Samwil mengaku khawatir, khususnya di jalur Pantura yang ada di Gresik, karena ada 2 jembatan di wilayah Manyar Gresik yang diperbaiki jelang ramadhan, sehingga dikhawatirkan mengganggu arus mudik dan balik lebaran.

“Harus ada jaminan kedua jembatan tersebut sudah bisa digunakan untuk arus mudik lebaran,” pinta politisi asal Partai Demokrat.

Ia juga berharap Dinas PU Bina Marga kabupaten/kota di Jatim yang memiliki jalur rawan longsor supaya menyediakan alat berat jika sewaktu-waktu terjadi longsor agar bisa mendapat penanganan cepat dan tidak mengganggu arus mudik dan balik lebaran. “Walaupun saat ini bukan musim penghujan, tapi kesiapan siagaan alat berat Q cty itu mutlak diperlukan,” pinta Samwil.Q

Surabaya, Bhirawa Sebagai bentuk apresiasi kepada RSU Dr. Soetomo atas keberhasilan inseminasi dan melahirkan bayi kembar lima, kemarin (25/6) anggota DPD DPR RI Ahmad Nawardi menyempatkan berkunjung ke GBPT RSU Dr. Soetomo.

Dalam kunjungannya kali ini Ahmad Nawardi memberikan respon positif terhadap keberhasilan program inseminasi sehingga menghasilkan bayi kembar lima. ‘’Kami senang RSU Dr. Soetomo berhasil menyelamatkan lima bayi kembar, hal ini harsu menjadi contoh bagi rumah sakit lain,’’ ujarnya.

Nawardi mengungkapkan, sebagai rumah sakit rujukan RSU Dr. Soetomo telah berhasil memberikan pelayanan yang memusaklan kepada pasien. Meski peralatan yang dimiliki tidak semuanya baru akantetapi rumah sakit ini mampu memberikan pelayanan yang baik.‘’Jadi akreditasi paripurna ini memang layak disandang RSU Dr. Soetomo ,’’ ucapnya.

Kedepan ia berpesan, sebagai Tumah sakit rujukan nasional, RSU Dr. Soetomo akan diusulkan kepada pemerintah pusat untuk di backUp dengan APBN. “ Kita apresiasi kerja keras RSU Dr. Soetomo untuk itu saya akan sampaikan kepada Menkes RI, Agar RSU Dr. Soetomo dianggarkan dalam APBN” ungkapnya.

Direktur RSU Dr. Soetomo dr Dodo Anondo mengaku, dirinya berterimakah kasih DPD DPR RI bersedia berkunjung di DPD DPR RI. Menurutnya, sebagai rumah sakit rujukan nasional RSU Dr. Soetomo masih memerlukan bantuan penyediaan peralatan medis.

Banyak peralatan medis yang sudah tua sehingga perlu diperbaruhui. ‘’Kami berterimakasih jika dimediasi oleh DPD DPR RI ke Menkes dalam pengadaan peralatan medis, karena jumlah pasien di Soetomo sangat banyak,’’ ujarnya.

Perlu diketahui, sebelumnya, bayi kembar lima lahir di RSUD Dr Soeotmo Surabaya pada Jumat 19 Juni 2015.

Bayi berjenis kelamin empat perempuan dan satu lakilaki itu, terlahir selamat meski dalam kondisi prematur.

Diketahui, bayi kembar hasil inseminasi ini merupakan anak dari pasangan Hari Saputra, 32 tahun dan Nia Rachmawati, 31 tahun, warga komplek perumahan TNI Q dna AL Kenjeran, Surabaya.Q

Proses Sinkronisasi DP4 Usai, KPU Mulai Rekrutmen PPDP Surabaya, Bhirawa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI turun. Hal ini, KPU Kota Surabaya akan melakukan proses rekruitmen Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dengan jumlah 3937 orang. Jumlah tersebut sama dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Kota Surabaya.

Hal tersebut dikatakan Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Data KPU Kota Surabaya Nurul Amalia pada Bhirawa, Kamis (25/6) kemarin.

KPU Kota Surabaya, menurutnya, DP4 sudah selesai dan diterima hari ini.

“DP4 dan DPT sudah disinkronkan oleh KPU RI guna mempersiapkan PPK dalam melakukan pemutakhiran DP4. Kami juga

sudah menggelar Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih (Bimtek Mutarlih) selama dua hari, dan hari ini terakhir,” terang Nurul.

Nurul Menjelaskan, Dalam Bimtek yang digelar dua hari berturutturut, KPU memberikan materi mengenai Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih. Serta pelatihan untuk operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).

“Saat ini kami akan mulai proses rekruitmen PPDP, karena 15 Juli sampai 19 Agustus PPDP sudah melakukan pencocokan data di penduduk. Jadi sebelum tanggal tersebut harus sudah clear, nantinya kita akan bagikan by name by address,” tambahnya.

Untuk Bimtek ini sendiri menjadi penting mengingat sebagian besar

PPK yang telah terpilih adalah wajah-wajah baru semua. “Lagipula, aplikasi Sidalih yang telah diluncurkan juga telah dilengkapi dengan fitur-fitur baru yang harus dipelajari dan dipahami secepat mungkin,” pungkasnya.

Nurul yang pernah menjadi anggota KPU Kota Surabaya periode 2007-2009 menambahkan, melalui pelatihan ini, KPU menargetkan zero daftar pemilih tambahan (DPTb). “Karena semakin kecil DPTb, menunjukkan bahwa pemutakhiran data pemilih berjalan dengan baik,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Suharto Wardoyo mengatakan, dalam kaitan dengan pelaksanaan

Pilwali Kota Surabaya 2015, Dispendukcapil telah melaksanakan pemutakhiran data pemilih Surabaya. Sampai saat ini jumlah pemilih di Surabaya mencapai Q geh 2.071.336 jiwa.Q

Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Berjumlah 2.071.336 DP4 Paling Banyak 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kecamatan Tambaksari : 159.107 Kecamatan Sawahan : 146.867 Kecamatan Semampir : 129.304 Kecamatan Wonokromo : 116.596 Kecamatan Kenjeran : 102.790 Kecamatan Gubeng : 102.758 Sumber Data : Kementrian

Peluru Anggota BNNP Nyasar ke Penjual Tahu Naas bagi Sueb (50) warga Jl Pacar Kembang Gang Langgar ini. Pasalnya, penjual tahu ini harus tertembus peluru nyasar di bagian perutnya yang diduga berasal dari anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim, Rabu (24/6) lalu.

Informasi menyebutkan, kejadian salah tembak ini terjadi pada Rabu (24/6) sekitar pukul 17.30 sore.

Saat itu, anggota BNNP jatim melakukan pengejaran terhadap terduga bandar narkoba berinisial IS di Jl Ambengan Batu. Sayang-

nya, terduga yang mencium adanya petugas langsung mencoba melarikan diri dari kejaran pertugas.

Petugas BNNP yang mengetahui hal itu, kemudian melakukan tembakan peringatan terhadap terduga IS. Tapi, peluru yang se-

jatinya diarahkan ke terduga IS ternyata meleset, dan memantul (rekolset) mengenai Sueb, yang saat itu sedang menjajahkan daganganya di sekitar jalan tersebut.

Kabid Pemberantasa BNNP Jatim AKBP Bagijo Hadi Kurnijanto mengatakan, saat itu anggotanya melakukan pengejaran terhadap terduga bandar narkoba IS. Ketika dikejar, IS melarikan diri dari kejaran

petugas, sehingga petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan.

“Memang benar anggota kami melakukan tembakan peringatan. Tapi rekolet (peluru nyasar yang mengenai korban akibat pantulan),” terang Bagijo singkat tanpa mau menyebutkan nama anggotanya.

Menurut TI (52) salah seorang warga Jl Ambengan Batu yang melihat kejadian itu mengatakan, dirinya melihat

kejar-kejaran antara petugas dengan seseorang. Saat itu, lanjut TI, petugas langsung mengarahkan tembakan kearah orang yang melarikan diri.

Sayangnya, tembakan itu mengarah ke Sueb.

“Yang dikejar warga Ambengan Batu Gg IV, tapi saya tidak tahu namanya.

Saat mereka (petugas) mengarahkan tembakan kearah orang yang lari, malah mengenai bagian perut pak Sueb,” ungkap TI.Q bed

KB. SAMSAT SURABAYA UTARA ( PERATURAN KAPOLRI NOMOR 5 TAHUN 2012) PENGESAHAN STNK DAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAAN BERMOTOR

TANPA MEMBAWA BPKB

Cukup Membawa KTP/Identitas diri dan STNK Asli Pengesahan STNK dan Pembayaran Pajak, Mudah dan Cepat di Layanan Terdekat

1. SAMSAT KENJERAN

Jl. Kedung Cowek, Surabaya .Telp. (031) 3732212

2. SAMSAT PAYMET POINT

Jl. Embong Sawo No. 36 Surabya. Telp (031) 5320883

3. SAMSAT PAYMET POINT TAMAN BUDAYA

Jl. Genteng Kali No.85, Surabaya. Telp (031) 71802964

4. SAMSAT CORNER ITC

Jl. Gembong Lt.G Blok C 25-1 & C 25-2 Telp. (031) 3743144

5.SAMSAT CORNER GRAND CITY dan ATM SAMSAT JATIM Jl. Kusuma Bangsa Surabaya Jl. Walikota Mustajab. Telp (031) 51167010

6.SAMSAT KELILING

Jl. Kusuma Bangsa, Surabaya (Samping Taman Makam Pahlawan).

7.SAMSAT KELILING SORE

Jl. Kranggan Surabaya (Depan PHI) 8.e-SAMSAT (www.esamsatjatim.com) Pembayaran PKB melalui Internet dan Pengesahan STNK di SAMSAT Kenjeran

Jumat Legi 26 JUNI 2015

SURABAYA

3

Truk Dilarang Melintas H-5 hingga H+3 Lebaran Pemprov, Bhirawa Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan melarang seluruh armada angkutan darat truk melintas di jalan raya H-5 hingga H+3 Lebaran 2015. Kebijakan ini sama seperti tahun lalu, bedanya untuk tahun ini waktunya lebih lama dua hari dibanding tahun lalu yang hanya H-4 hingga H+2 Lebaran.

trie diana/bhirawa

Buka Posko THR

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya bekerjasama dengan LKS (Lembaga Kerjasama) Tripartit membuka posko pengaduan untuk Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan, pegawai atau pekerja yang tidak diberikan THR oleh perusahaannya. Posko ini dibuka lebih awal yakni tanggal 19 Juni hingga 15 Juli mendatang di kantor Disnaker Surabaya jalan Jemursari Timur II.Tampak Kadisnaker Surabaya Dwi Purnomo SH MM siap memberikan mediasi jika terjadi pengaduan bagi karyawan yang tidak menerima THR,Kamis (25/6).

Prancis Tertarik Pengembangan SMK Jatim, Tawarkan Bea Siswa

tam/bhirawa

Kepala Dindik Jatim Dr Syaiful Rahman menerima tamu dari kedutaan besar Prancis dalam rangka penawaran program beasiswa untuk lulusan SMK. Dindik Jatim, Bhirawa turkan niatnya untuk memulai kerjasDunia internasional kembali melirik ama dalam pengembangan pendidilulusan SMK di Jatim. Setelah Jerman, kan kejuruan. Salah satunya ialah kali ini tawaran datang dari Keduataan program exchange dan beasiswa proBesar Prancis. Mereka menginginkan gram keahlian untuk lulusan SMK. terciptanya kerjasama pada beberapa “Kami ingin bisa melihat secara bidang keahlian yang dikembangkan di langsung bagaimana pembelajaran bawah pendidikan kejuruan.

SMK di Jatim. Mulai dari kurikulumKeingininan tersebut diungkapkan nya, guru, dan implementasi pembelaTechnical Vocational Education and jarannya,” tutur Lextrait. Beberapa Training French – Indonesia Cooperabidang keahlian yang ingin dipelajari tion, Thierry Lextrait saat mendatanialah, kemaritiman, pariwisata, gi Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, teknologi, pertanian dan industri.

Kamis (25/6) kemarin. Lextrait menuLextrait mengakui, alasannya me-

milih Jatim lantaran program pendidikan kejuruannya yang telah berkembang signifikan. Diantaranya perluasan akses pendidikan kejuruan dengan memperbanyak jumlah SMK dibanding SMA dengan perbandingan 70 : 30. Selain itu, Jatim merupakan salah satu provinsi yang selalu getol melakukan percepatan sertifikasi lulusan SMK. “Karena itu pula, kita menawarkan beasiswa bagi lulusan SMK,” kata dia.

Beasiswa ini, diungkapkan Lextrait, dilaksanakan selama dua tahun belajar di Prancis. Program ini setara dengan Diploma III (D-3) di Indonesia.

Seluruh biaya pendidikan akan ditanggung pemerintah Prancis. “Tahun ini kita sudah mulai dengan Kemendikbud. Tapi baru delapan siswa SMK yang ikut. Enam diantaranya dari Jatim,” kata dia.

Kepala Dindik Jatim Dr Syaiful Rahman langsung merespon positif tawaran ini. Pihaknya bahkan meminta penambahan bidang keahlian dalam kerjasama ini. “Kami ingin ada kerjasama di bidang keahlian tata busana. Karena Prancis ini dikenal dengan negara mode yang sudah mendunia,” tuturnya.

Di samping itu, Syaiful juga meminta dilakukannya joint meeting vocation di Prancis. Ini untuk membahas standarisasi pendidikan kejuruan agar tidak hanya standar Prancis, Q tam melainkan berstandar Eropa.Q

“Ini sesuai dengan ketetapan rutin tahunan dari Kementerian Perhubungan (Kemhub) dalam menjaga kelancaran arus lalu lintas darat pada saat menjelang dan pasca hari raya Lebaran. Jalan raya harus bebas dari armada truk besar sehingga space bisa dimanfaatkan sebesar-besaranya untuk angkutan umum maupun angkutan pribadi orang,” kata Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Provinsi Jatim, Dr Ir Wahid Wahyudi MT, yang dikonfirmasi, Kamis (25/6).

Armada angkutan truk yang dilarang melintas di jalan raya selama H-5 hingga H+3 Lebaran itu adalah jenis truk muat bahan bangunan, truk tempelan, kontainer, dan truk sumbu lebih dari dua. Bagi kendaraan yang melanggar, Dishub juga telah minta pada kepolisian untuk menindak dan menahan kendaraan tersebut dan baru melepaskannya usai angkutan mudik berakhir. Larangan ini juga sudah disoasialisasikan pada seluruh perusahaan ekspedisi serta Apindo.

Menurut Wahid, ada beberapa pengecualian diantaranya adalah truk yang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas (BBG), ternak, bahan pokok, sembago, serta susu. Selain itu, kenadaraan antaran pos juga masih bisa melintas.

Bahkan beberapa truk pengangkut barang ekspor dan impor untuk keperluan pelabuhan juga masih diperbolehkan namun harus mendapatkan izin terlebih dulu dari Dishub untuk memastikan jalur yang bisa mereka lalui.

“Armada angkutan darat atas barang ekspor-impor juga diperbolehkan tetapi harus mendapat surat persetujuan Dishub Jatim melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di daerah-daerah,” ujar Wahid.

Surat larangan beroperasi pada angkutan truk dari Kemhub sudah beberapa kali direvisi. Revisi terkahir surat tentang larangan operasi bagi angkutan truk, dilakukan awal pekan baru lalu.

“Ini yang terakhir, semoga tidak berubah lagi,” ujarnya.

Diperkirakan pada Lebaran tahun ini jumlah pemudik yang pulang ke kampung halaman diperkirakan mencapai sekitar 20 juta orang diseluruh Indoensia. Jumlah itu naik 2 persen dibandingkan arus mudik Lebaran tahun lalu.

Selain itu, ada 2,02 juta orang pemudik yang menggunakan roda dua atau naik 7,7 persen dibanding tahun 2014. Sementara pemudik roda empat sebanyak 1,68 juta orang atau naik 5,8 persen dibandingkan Q iib tahun sebelumnya.Q

Dilarang Melintas

Truk muat bahan bangunan, truk tempelan, kontainer, dan truk sumbu lebih dari dua

Izin Khusus

Truk pengangkut barang ekspor dan impor untuk keperluan pelabuhan

Diperbolehkan Melintas

Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas (BBG), ternak, bahan pokok, sembago, serta susu.

Kejati Siapkan Penyitaan Aset Tersangka Dugaan Korupsi Kadin Jatim Kejati Jatim, Bhirawa Pihak Kejati Jatim menyiapkan upaya penyitaan aset tersangka kasus dugaan korupsi Kadin Jatim.

Penyitaan ini dilakukan mengingat uang Negara yang dikembalikan kedua tersangaka, Diar Kusuma

Putra dan Nelson Sembiring baru berjumlah Rp 8 miliar.

Sementara jumlah kerugian negara yang ditetapkan Kejati mencapai Rp 26 miliar.

Untuk menyita aset milik tersangka, penyidik pidana khusus (pidsus) Kejati Jatim akan mencantumkan detail aset-aset yang dimiliki kedua tersangka berkas penyidikan. Permasalahan inilah yang membuat berkas kasus Kadin harus di P 19 (pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi) dan dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi.

Sebelumnya, berkas kasus ini sudah diserahkan ke Jaksa penuntutan, begitu juga dengan pelampiran aset-aset yang dimiliki dua tersangka Kadin. Sayangnya, Jaksa penuntut menyatakan berkas tersebut masih banyak kekurangan dan harus dikembalikan guna dilengkapi.

“Berkas sudah kami limpahkan ke Jaksa penuntutan, tapi dikembalikan lagi dengan alasan ada kekurangan di dalamnya. Secepatnya akan kami penuhi kekurangan pada berkas,” ka-

ta Kasi Penyidikan Pidana Khusus (Kasidik Pidsus) Kejati Jatim M Rohmadi.

Selain memperbaiki berkas kasus ini, Rohmadi mengaku, penyidik juga akan melacat aset para tersangka. Pelacakan aset tersangka dilakukan karena nilai kerugian negara kasus Kadin terlampau jauh dari uang yang dikembalikan tersangka kepada penyidik.

Adapun pelacakan aset ini, lanjut Rohmadi, harta yang dilacak milik tersangka Kadin berupa benda bergerak dan tak bergerak. Sebagian, kata dia, sudah berhasil dilacak oleh penyidik.

Sayangnya, pihaknya enggan merincikan aset apa saja yang sudah dilacak dan dimana lokasinya. “Tidak perlu kami sebutkan,” katanya.

Sementara itu Kasi Penuntutan (Kasitut) Kejati Jatim Dandeni Herdiana memambahkan, berkas kasus Kadin dari penyidik pidsus sudah diteliti dan di kembalikan lagi. Pengembalian ini, lanjut Dandeni, penyidik harus melengkapi spesifikasi jenis aset yang Q bed akan disita.Q

Mendekati lebaran penjualan parcel kian marak.

dna/bhirawa

Jangan Tertipu Penampilan, Waspadai Parsel Kadaluwarsa Surabaya, Bhirawa Maraknya parcel yang dijual di pasaran membuat konsumen harus berhatihati. Parcel yang ditawarkan kepada konsumen diduga tidak 100 persen aman dan sehat bagi kesehatan.

Kepala Departemen Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya Dr Anis Catur Adi, mengatakan masyarakat harsu selektif dalam membeli parcel pada saat lebaran. Masyarakat harus memperhatikan tanggal kadaluwarsanya, kondisi fisik atau kemasan juga menjadi pertimbangan khusus. Apakah makanan tersebut masih layak dikonsumsi. Terutama apabila produk tersebut sudah mendekati tanggal kadaluwarsa.

Selain itu kecacatan pada kaleng berupa penyok dan

karat pada sambungannya dapat menjadi pertanda, mungkin kerusakan terjadi lebih awal dari tanggal kedaluwarsa yang ditetapkan. ‘’Kita tidak boleh tertipu dengan penampilan parcel karena jika tidak teliti maka parcel yang kita beli sudah lewat tanggal kedarluarsanya,’’ ucapnya Anis menambahkan, jika terdapat tanda-tanda kerusakan, makanan di dalamnya bisa mengandung mikroba patogen. Bila dikonsumsi dapat menyebabkan gangguan pencernaan, seperti mual dan diare.Menurutnya, jenis makanan hewani lebih berisiko patogen yang dampaknya lebih berat daripada sayur atau buah. ‘’Jadi banyak resiko yang harus ditanggung konsumen jika mengkonsumsi parcel yang mengandung mikroba patogen Q dna atau bakteri,’’ ucapnya.Q

4

PUSTAKA Resensi Buku :

Tajuk

Waspada Ancaman PHK Pelambatan ekonomi, tidak hanya berdampak pada kalkulasi makro perekonomian kenegaraan. Melainkan juga mengancam arus nafkah rakyat. Terbukti, jumlah pengangguran terbuka telah bertambah 300 ribu orang, mencapai hampir 7,5 juta jiwa. Ini rekor pengangguran terburuk sejak tiga tahun terakhir (Agustus 2012, dengan jumlah pengangguran sebanyak 7,15 juta orang). Pengangguran terbuka bisa menjadi pemicu penyakit sosial, meningkatnya kriminalitas.

Pelambatan ekonomi, sesungguhnya telah tergambar dari merosotnya nilai tukar rupiah. Saat ini, pemerintah (bersama DPR) menyangka rupiah bisa tetap (seburukburuknya) pada nilai Rp 12.500,-/US$ (asumsi P-APBN 2015). Realita-nya ternyata lebih buruk. Nilai rupiah masih selalu di atas Rp 13.000,- per-US$. Lemahnya kurs rupiah, bagai “tuyul” yang mencuri APBN. Jika dikurs dengan nilai dolar senilai Rp 13.250,-, maka APBN sudah “tercuri” sebesar 5%. Nilainya tak tanggungtanggung, sekitar Rp 102 trilyun, hilang ditelan kurs dolar.

Sehingga pemerintah tak bisa abai, menunggu sampai dolar mencapai Rp 14.000,-. Mengantisipasi melorotnya rupiah, pemerintah Jokowi saat ini coba menanggulangi dengan 8 paket. Meliputi kebijakan jangka panjang sampai yang ke-kini-an.

Diantara kebijakan presiden, adalah menekan inefisiensi logistik, memperpendek waktu tunggu bongkar muat di pelabuhan. Tujuannya untuk menekan harga de­ ngan cara menekan biaya distribusi. Presiden juga marah besar di Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), ketika tidak memperoleh penjelasan memadai dari PT Pelindo (BUMN).

Padahal urusan di pelabuhan saja, melibatkan 8 kementerian, yang terkait dengan ekspor dan impor.

Masih banyak bahan pangan yang masih suka di-impor dan menjadi permainan kartel. Antaralain, daging dan buah.

Harganya akan melambung, sampai pada posisi termahal di dunia, menggerogoti devisa transaksi perdagangan.

Tetapi harga beberapa komponen pangan tidak akan bisa dibendung. Antaralain, harga susu terus akan naik, karena 65% susu masih bergantung pada impor. Begitu pula harga tahu dan tempe (lauk-pauk “wajib” Indonesia), akan membuat panik pasar tradisional. Itu disebabkan 70% kedelai masih impor.

Yang tak dapat dielakkan seiring kenaikan kurs dolar, adalah harga suku cadang seluruh moda transportasi akan naik. Termasuk harga suku cadang pesawat (angkutan penumpang, maupun alutsista militer). Sedangkan industri manufaktur akan lebih terpukul, menyebabkan kendaraan alat berat turut naik. Harga sewa angkutan alat berat naik, maka harga proyek infrastruktur turut naik (lebih mahal).

Berbagai proyek akan mengalami rescheduling, bahkan harus direvisi nilainya. Dus, penundaan lelang proyek, berujung penundaan pekerjaan. Sehingga secara simultan, proyek infrastruktur padat karya mengalami hambatan pelaksanaan. Dampaknya banyak pengangguran! Pemerintah seyogianya menggelontor secepatnya APBN (dan APBD). Terutama sektor riil dan realisasi pembangunan infrastruktur, serta mempermudah perizinan usaha.

Jika pemerintah gagal mem-fasilitasi pertumbuhan ekonomi, maka kalangan usaha dan industri skala menengah akan “terpukul” paling awal. Tak lama akan disusul pe-miskin-an rakyat. Ekses melambatnya pertumbuhan ekonomi, pasti akan berupa pemutusan hubungan kerja (PHK). Padahal saat ini, jumlah pengangguran sudah mencapai 7,2 juta orang.

Jumlah tersebut belum termasuk pencari kerja yang baru lulus sekolah (SMU dan SMK) tahun 2015. Jika separuh saja yang berniat melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, berarti terdapat tambahan “stok baru” sebanyak satu jutaan pencari kerja. Bisa dipastikan angka pengangguran saat ini sudah bertambah lagi. Karena makin banyak laporan tentang proses PHK dari berbagai sektor. Antaralain industri tekstil, alas kaki, pertambangan, semen, serta otomotif.

Tren PHK telah nampak pada kawasan industri seperi Batam dan sentra tekstil Majalaya (Jawa Barat). Begitu pula di Jawa Timur, pabrik rokok besar menutup beberapa unit produksinya yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. n

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Pemda Harus Evaluasi Izin Pendirian Toko Modern Pemda harus mengevaluasi pemberian izin baru pendirian toko modern. Di daerah sudah banyak sekali toko swalayan ataupun pasar swalayan. Namun, karena terlalu banyak, kehadirannya justru bisa menghancurkan dan menutup pasar rakyat/tradisional.

Pemerintah daerah kabupaten/kota sebaiknya memperketat izin pendirian toko modern ataupun pasar swayalan dan lebih memerhatikan perbaikan pasar rakyat. Harus ada moratorium.

Pemerintah daerah bisa lebih mengutamakan pemberdayaan para pedagang yang ada di pasar rakyat. Mereka harus diberikan akses untuk mendapatkan berbagai macam fasilitas misalnya pendidikan, pelatihan, serta permodalan.

Intinya harus diberdayakan agar pasar rakyat bisa bersaing baik dari sisi pelayanan maupun harga. Harus ada penguatan pasar rakyat melalui pemberdayaan dengan diberi pendidikan, pelatihan, dicarikan akses pemodalan dan akses barang yang dijual.

Tidak memungkinkan untuk menutup pasar swalayan ataupun toko swalayan yang sudah berdiri dengan alasan karena persaingan. Pemerintah juga harus menghormati, sebab mereka sebelumnya sudah mengajukan izin dan mendapatkannya. Namun, pemerintah juga berhak untuk menutup toko swalayan ataupun pasar swalayan itu jika mereka melakukan pelanggaran, misalnya menjual barang yang terlarang, seperti minuman keras.

Pemerintah diharapkan juga menganggarkan program revitalisasi pasar tradisional di wilayah Jatim. Anggaran itu nantinya digunakan untuk membangun dan memperbaiki fasilitas di pasar agar keberadaannya lebih nyaman. Dengan begitu, calon pembeli pun juga merasa lebih aman dan nyaman berbelanja ke pasar.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

Pendiri : Alm. H. Moch. Said Dewan PenasIhat: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Jumat Legi, 26 JUNI 2015

Membangun Rasa Cinta untuk Indonesia Kehadiran novel yang berjudul “Laut Atapupu Ketika janji memanggil kita untuk berkumpul kembali” ini bukan semata-mata akan berkisah. Tapi ada pesan yang ingin disampaikan oleh penulis.

Memang seperti itu karya-karya monumental lainnya, harus ada pesan yang disampaikan dari sebuah kisah. Namun, dalam karya ini bukan sekadar pesan agar manusia berbuat baik kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain. Pesan-pesan yang ingin disampaikan dalam karya ini termaktub nilai-nilai nasionalisme yang harus dipertahankan agar nusantara (Indonesia) ini benar-benar maju.

U

niknya, kisah-kisah untuk menyampaikan pesan mulia tersebut, penulis berhasil mengemas ide-idenya melalui karya sastra. Kata-katanya tidak begitu indah, namun makna dan pesan-pesannya yang penuh de­ ngan mutiara.

Jika dibaca hanyak pada bagian awal, pembaca akan merasa bosan karena diksinya yang kurang menarik.

Tapi, jika melewati bagian pertama sudah dapat dipastikan, pembaca akan ketagihan dan tidak akan berhenti membacanya, karena setiap akhir cerita selalu disajikan beberapa peristiwa yang membuat penasaran.

rid/ siswa) berjejeran pada meja yang hanya ada lima di sana. Bahkan, ada dua meja yang ditempati bertiga oleh mereka, dengan cara meletakkan sebilah papan di antara dua kursi temannya. Tak hanya meja, kursi mereka

Kekeluargaan Hal tersebut terbukti d e n g a n keadaan sekolah yang ditempati untuk belajar yang secukupnya saja.

D u d u k mereka (para mu-

untuk belajar pun kurang. Miris sekali melihatnya (hlm. 8).

Andaikan sikap kekeluargaan tidak tertanam di hati sanubari bangsa Indonesia, mereka yang bersekolah dan kekurangan tempat bisa saja saling rebut dan berantem hingga terjadi kesenjangan yang berkepanjangan. Tapi, berkat sikap kekeluargaan yang ditanam di daerah Atambua, segalana berjalan denagan baik, damai, dan tenteram.

Begitu selayaknya bangsa Indonesia sebagaimana diajarkan oleh para founding fathers kita pada masa dahulu.

Spirit Nasionalisme Jika kita artikan, nasionalisme merupakan kecintaan seseroang terhadap tanah airnya. Bahkan, mencintai tanah (daerah) tempat kita dilahirkan juga merupakan reopresentasi nasionalisme yang dimulaui dari hal yang paling dasar. Maka dari itu, kita jangan sampai melupakan tanah kelahiran di mana kita dilahirkan.

Jika daerah kelahiran kita para generasinya dimotivasi dan disemangati, maka mereka akan meninggalkan daerahnya sendiri untuk beJudul

lajar. Lalu, mereka akan kembali lagi dengan ilmu dan pengetahuan yang luas. Sehingga daerah di mana seseorang dilahirkan bisa maju dan mampu memberikan yang terbaik bagi generasi berkutnya. Salah satunya mereka harus merantau untuk belajar ke luar derah bukan untuk menetap, tapi untuk kembali ketika sukses, kemudian membangun daerahnya (hlm. 23).

Dengan kata lain, karya ini ingin menyajikan sebuah makna pengabdian bagi daerah di mana kita dilahirkan untuk memupuk semangat nasionalisme dari yang paling dasar, yaitu mencintai daerahnya masing-masing untuk dimajukan.

Sehingga, dengan memajukan daerah di mana kita lahir dan tinggal, maka Indonesia akan maju dan siap bersaing dengan dunia internasional. Logikanya demikian pesan yang ingin disampaikan oleh penulis novel ini. Maka dari itu, kita boleh merantau, tapi jangan sampai melupakan daerah di mana kita dilahirkan.

Kisah-kisah yang disajikan dalam novel ini mampu menyentuh hati setiap pembaca. Bukan hanya perasaan senang saja yang akan berkelebat di hati sanubari, tapi perasaan bangga dan kagum bercampur haru akan menjadi hiasan setiap adegan-adegan yang disajikan oleh penulis. Kisah dalam novel ini juga menceritakan para tokohnya yang terpisah beberapa tahun lamanya, tapi mereka sadar untuk kembali ke tempat mereka masing-masing terlahir dan besar.

Untuk apa? Bersatu dan hidup kembali bersama mereka yang tertinggal untuk lebih maju. Selamat membaca dan memajukan daerah kelahiran kita masing-masing! n

: Laut Atapupu Ketika janji memanggil kita

untuk berkumpul kembali Penulis

: Arikho Ginshu

Penerbit

: Metamind (PT Tiga Serangkai)

Cetakan

: I, Maret 2015

Tebal

: vi, 250 hlm.; 20 cm

ISBN

: 978-602-72097-3-2

Peresensi

: Junaidi Khab

Adalah Pecinta Baca Buku, Bergiat di Komunitas Sastra UIN Sunan Ampel Surabaya.

Resensi Buku :

G

Di Ambang Kontroversi Sang Patih

ajah Mada, siapa yang tidak mengenal gajah Mada di tanah Indonesia. orang yang pernah menjadi maha patih di kerajaan Majapahit ini, menghadirkan banyak kontroversi tentang kehidupannya. Dari asal usul kelahirannya, sumpah Palapa, perang Bubat, hingga makamnya pun masih menjadi pertanyaan orang banyak.

Namun, dibalik kontroversial yang diberikan, gajah Mada menjadi simbol perkasanya kerajaan Majapahit. Sejak Gajah Mada menjadi maha patih di kerajaan Majapahit, kerajaan ini menjadi yang nomor satu di Indonesia. bahkan kerajaan ini menjadi incaran banyak orang untuk menduduki kursi ke kerajaannya.

Meskipun Gajah Mada Sebagai tokoh bangsa di masa lalu. Namun, gajah Mada memberikan kebugaran, spirit persatuan yang sangat kuat bagi masyarakat saat

ini. dari kehebatannya menjadi maha patih itu, ia sekarang di kenal sebagai tokoh yang sangat fenomenal di kalangan masyarakat Indonesia.

Sejalan dengan itu. Gajah Mada dengan sumpah Palapa nya, dijuluki pahlawan nasional Indonesia. karena

keberhasilannya mempersatukan nusantara dengan melakukan sumpah Palapa. Namun, dari berbagai kalangan juga ada yang mengklaim kalau sumpah Palapa yang ia katakan menjadi pemicu hadirnya berbagai peperangan d i beberapa daerah.

Namun, inilah sejarah selalu menghidang­ kan berbagai pertanyaan. Sebuah sejarah Yang akan membuat seseorang menjadi kebingungan dengan arti yang sebenarnya.

Akan tetapi, harus di akui sejarah selalu menjadi pemecah permasalahan bagi masyarakat di saat ini. dengan sejarah pula seseorang bisa tau bagaimana asam manis dan pahitnya perjalanan pahlawan-pahlawan yang pernah berdiri di tanah Indonesia.

Untuk itu,, menjadi penengah adalah satu ciri dari sejarah. Di mana, ada kesalahan dalam memaknainya ada pula kesalahan referensi dalam

menghidupkan sejarah kembali. Itulah sejarah, selalu ada kebenaran di balik kesalahannya. Begitu pula sebaliknya, selalu ada kesalahan di balik kebenaran sejarah.

Buku yang berdimensi perenungan ini menjadi jawaban.

Bahwa, belum ada kebenaran sejarah yang nyata. Selalu ada kontroversi dalam menuliskan sejarah kembali. Namun, kontroversi yang ada dalam sejarah ini bukan berarti harus di hindari atau dilupakan. Akan tetapi belajar dari kesalahan itulah sejarah Indonesia akan lebih baik.

Inilah perjalanan kehidupan di tanah Indonesia selalu didasari dengan sejarah. Dan sejarah juga yang menjadi bukti. Bahwa, negara Indonesia ini pernah di duduki petinggi-petinggi yang gagah perkasa dalam memimpin rakyat dan melindungi kerajaannya.

Lewat buku “kisah Cinta Gajah Mada” penikmat buku akan memahami perjalanan hidup Gajah Mada yang penuh dengan kontroversi. disusun dengan bahasa yang sistematis dan mudah dipahami. Di harapkan pembaca dapat menguasai sejarah kehidupan Gajah Mada secara utuh dan bisa memilih jalan tengah tentang pemikiran buku sejarah ini. n

Judul

: Kisah Cinta Gajah Mada

Penulis

: Gesta Bayuadhy

Penerbit

: DIPTA

Terbit

: 20015

ISBN

: 978-602-255-722-7

Tebal

: 216 halaman

Peresens : Suroso

Penulis Asli Rembang. Bermukim

di Garawiksa institute Yogyakarta.

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Per­usahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Jumat Legi 26 JUNI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO KELANA

Pengedar SS Ditangkap Usai Tahlilan Gresik, Bhirawa Warga asal Desa Balongpanggang, Kec Balongpanggang, Gresik bernama M Fuad Jamil Al Halimi (43). Tidak bisa berlebaran dengan bebas, sebab harus mendekam di dalam tahanan Polres Gresik. Akibat ingin mencari uang tambahan, dengan cara menjual barang haram berupa sabu-sabu seberat 18 gram.

Penangakapan tersangka yang dilakukan Sat Narkoba Polres Gresik, usai tersangka mengikuti tahlilan. Meski tersangka awalnya menolak. Polisi dengan sigap mengeledah tersangka dan menemukan sabu-sabu. Sehingga tersangka tak berkutik dan menurut saat digelandang ke Polres Gresik.

Kepada polisi Fuad Jamil mengatakan, perbuatan itu dilakukan karena butuh uang untuk tambahan biaya. Karena sebagai tukang service sepeda montor namun hasil yang didapat tak cukup untuk biaya hidup. Sabu-satu telah diedarkan selama 1,5 tahun itu kepada orang-orang khusus yang ada di daerahnya.

Kapolres Gresik, AKBP Ady Wibowo mengatakan, tersangka sebelumnya sudah menjadi target oparasi polisi. Diketahuianya tersangka menjual sabu-sabu berdasarkan informasi dari masyarakat dan penangkapan tersangka, juga masih dalam rangkaian ke tujuh tersangka baik itu pengedar, pemakai, maupun perantara merupakan hasil ungkap Satreskoba mulai 1 hingga 25 Juni 2015.

Keenam tersangka yang juga turut diamankan polisi diantaranya Samsul Huda, Khosim, Ismail Fanani, Abdus Shomat, Supriyanto, dan Mustofa. Para tersangka kedapatan mengedarkan Narkoba jenis golongan satu, juga telah menyita uang Rp15 juta lebih hasil dari transaksi narkoba dan 25,6 gram sabu kim serta perlengkapan alat hisap.

BPOM Jatim Razia Mamin di Pasar Tradisional Temukan Mamin Mengandung Pewarna Tekstil Kab Mojokerto, Bhirawa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jatim menggelar razia makanan dan minuman (Mamin) yang dijual di pasar tradidional Kota dan Kab Mojokerto, Kamis (25/6) kemarin. Di Kab Mojokerto 18 jenis makanan yang beredar di Pasar Brangkal, Kec Sooko, disita petugas. Sementara di wilayah Kota Mojokerto, petugas BPPOM memeriksa kandungan Mamin dari penjual takjil.

Saat turun ke pasar tradisional, petugas BPOM didampingi petugas Dinas Kesehatan Kota dan Kab Mojokerto.

Belasan jenis makanan yang disita otoritas pengawas obat dan makanan itu diperiksa dengan metode reaksi cepat untuk mengetahui, apakah makanan yang diperdagangkan di pasar tradisional itu mengandung bahan berbahaya atau tidak.

Dari 18 sampel makanan yang diuji lab, delapan makanan diantaranya terdeteksi mengandung bahan berbahaya. Tiga sampel makanan mengandung pewarna tekstil dan lima sampel makanan mengandung boraks.

‘’18 sampel makanan yang kita ambil untuk dilakukan uji reaksi cepat, delapan sampel diantaranya positif,’’ terang Denik Prasetiawati, petugas BPOM Jatim, disela-sela razia.

Tiga makanan, lanjutnya, mengandung pewarna tekstil merah yakni mutiara, krupuk pentil dan arum manis. Lima sampel makanan mengandung boraks diantaranya, cireng, krupuk puli, krupuk rambak, kambak kulit dan rumput laut. Sementara untuk kandungan formalin tidak ditemukan di 18 sampel makanan itu. ‘’Sampel makanan yang negatif yakni, beberapa jenis

ikan asin, ikan asap, cecek, cincau, mutiara warna merah muda. Dari dua sampel mutiara, satu warna merah tidak mencolok dan satu mencolok, yang tak mencolok negatif sedangkan yang mencolok mengandung pewarna tekstil,’’ katanya.

Sebanyak delapan sampel makanan yang diketahui positif, kata Denik, akan dibawa ke BPOM Surabaya untuk kembali dilakukan uji coba dan

identifikasi. Hasilnya akan direkomendasikan ke Pemkab Mojokerto untuk ditindaklanjuti. Menurut Denik, tak semua pasar sama karena biasanya satu pasar hanya ada satu pemasok.

Sementara itu, Seksi Farmasi Makanan dan Minuman, Dinkes Kab Mojokerto, Siti Indriastuti mengatakan, sampel makanan yang diketahui positif akan dilakukan pembinaan dan pengawasan pro-

kariyadi/bhirawa

Petugas BPPOM Jatim memeriksa makanan yang dijual di Pasar Tradisional di Mojokerto, Kamis (25/6) kemarin.

Pemkab Sidoarjo Gelar OP Selama Ramadan Sidoarjo, Bhirawa Pemkab Sidoarjo berjanji akan melakukan Operasi Pasar (OP) selama Ramadan di pasar tradisional setempat untuk menekan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Kab Sidoarjo, Feny Apridawati, Kamis, mengatakan dengan OP itu diharapkan bisa menekan terjadinya lonjakan harga. ‘’Kami akan terus melakukan OP di pasar tradisional di Sidoarjo untuk menekan kenaikan harga menjelang lebaran seperti sekarang ini,’’ katanya.

Feny mengemukakan, selain melakukan OP pihaknya juga melakukan kegiatan pasar murah untuk membantu warga masyarakat yang ingin mendapatkan harga kebutuhan pokok dengan harga murah. ‘’Harga bahan pokok yang dijual tersebut di bawah harga di pasaran mengingat barang yang dijual itu sudah dibantu ongkos angkutnya,’’ katanya.

Sebelumnya, Pemkab Sidoarjo, mengklaim masih belum ada lonjakan kebutuhan harga pokok pada awal bulan Ramadan dan Lebaran tahun 2015.

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, mengatakan, saat ini harga kebutuhan pokok masih cenderung stabil dan belum ada lonjakan harga yang siginifikan. ‘’Saat ini harga kebutuhan pokok masih cenderung stabil serta belum ada kenaikan harga yang cukup tinggi,’’ katanya.

Menurutnya, masih stabilnya harga kebutuhan pokok yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini menyusul lancarnya pasokan yang ada di pasar itu. ‘’Kalau pasokan barang lancar dan stabil, Insya Allah harga di konsumen juga stabil,’’ katanya. ant

duksi. ‘’Kita hanya bisa melakukan pembinaan dan pengawasan karena pemberian sanksi hanya bisa dilakukan pihak berwenang yakni kepolisian,’’ katanya.

Di Kota Mojokerto, petugas menyisir di dua lokasi tempat penjualan takjil. Yakni di depan Pasar Tanjung Anyar Jl Residen Pamuji dan pusat kuliner di sepanjang Jl Benteng Pancasila. ‘’Makanan dan minuman dengan pewarna yang mencolok mendapat atensi khusus untuk diperiksa BPPOM. Samplingnya sudah ada yang dibawa petugas,’’ terang Christiana Indah Wahyu, Kepala Dinas kesehatan Kota Mojokerto.

Dipilihnya dua lokasi itu karena jumlah pedagang takjil sangat banyak dan bervariasi di dua tempat itu. ‘’Sebagian besar penjual takjil di Kota Mojokerto ini terkosentrasi di dua lokasi itu,’’ pungkas Indah, sapaan akrab Kepala Dinas kesehatan kota Mojokerto. kar

Disnakertrans Buka Posko Pengaduan Pembayaran THR

Dinas Kelautan Bangun Gedung Baru Gresik, Bhirawa Karena sudah tidak layak, Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Pemkab Gresik, membangun gedung baru. Pembangunan kantor baru itu dianggarkan sebesar Rp1,9 miliar melalui dana ABPD 2015.

Pembangunan gedung baru tiga lantai itu lokasinya berada di Komplek Kantor Pemkab Gresik di Bunder yang bersebelahan dengan Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes). Sekarang masih proses lelang yang dilakukan ULP Bagian Perlengkapan. ‘’Masih menunggu proses lelang. Kalau sudah ada pemenang lelang, pembangunan bisa langsung kita mulai,’’ tutur Drs Langu Pindingara MSi, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, Pemkab Gresik, Kamis (25/6) kemarin.

Menurut Langgu, pembangunan gedung baru itu karena gedung yang ada sekarang sudah tak layak lagi. Selain bangunannya sudah tua, sudah tak reprsentatif lagi untuk karyawan. Maka pembanguna gedung baru itu mendesak dilakukan untuk memperlancar kinerja .

Bahkan, perencanaan pembangunan gedung baru itu sejak dilakukan Sentot Supriyohadi, mantan kepala dinas sebelumnya. Baru pada APBD 2015 ini terealisasi. Menurut rencana, gedung itu akan dibangun tiga lantai. Untuk tahap awal hanya pembangunan pondasi lebih dulu. ‘’Tahun ini nanti akan dibangun pondasinya dulu,’’ jelas mantan Sfat Ahli Bupati ini.

Gedung baru itu juga dilengkapi ruang untuk rapat. Ini sebagai dampak larangan dari KPK yang tak membolehkan SKPD (Satua Kerja Perangkat Daerah) mengadakan rapat di hotel. Sehingga, setiap SKPD sekarang dituntut harus punya gedung khusus untuk melakukan rapat. ‘’Sekarang mana ada yang berani rapat di hotel. Karena dilarang KPK,’’ tegasnya. eri

5

achmad suprayogi/bhirawa

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah saat menyerahkan pinjaman permodalan secara simbolis kepada pengusaha UMKM, Kamis (25/6) kemarin.

Pinjaman Modal Jangan Disalahgunakan Sidoarjo, Bhirawa Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah SH MHum mengingatkan agar Program pinjaman dana bergulir sebesar Rp7,7 miliar, yang diberikan Pemkab Sidoarjo kepada masyarakat pemilik usaha atau pengusaha UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) secara bertahap, agar digunakan dengan benar dan jangan disalahgunakan.

Menurut Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, kalau dana itu merupakan pinjaman dengan bunga 6% per tahun, jadi jangan disalahgunakan, jangan diberikan sembarangan mengingat jelang Hari Raya.

Biasanya warga banyak sekali kebutuhannya. ‘’Ini pinjaman permodalan, sebagai modal usaha kalian.

Jadi jangan disalahgunakan untuk pembeli yang sifatnya konsumtif. Jadi harus benarbenar untuk usaha,’’ tegas Bupati Saiful Ilah usai menyerahkan dana secara sim-

bolis, Kamis (25/6) kemarin.

Nilai pinjaman ini peruntukannya sangat bervariasi, mereka yang mendapatkan pinjaman dengan nilai di bawah Rp10 juta tak menggunakan agunan. Sedangkan yang bernilai Rp15 juta hingga Rp100 juta harus menggunakan agunan. Yang bisa mendapatkan pinjaman juga tak semua orang, sebab mereka harus disurvei dulu kebenaran datanya. ‘’Di lihat di lokasinya, benar-benar ada usahanya atau tidak, jika tak ada usahanya, pinjaman tak akan cair,’’ katanya.

Jadi, realisasi akad kredit ini merupakan wujud konsistensi dan komitmen Pemkab Sidoarjo, untuk terus melaksanakan pembangunan yang berpihak pada pro poor, pro growth, dan pro job melalui upaya pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Konsistensi dan komitmen ini semakin nyata, yang dibuktikan dengan membuat kebi-

jakan baru di tahun 2010.

Pemberian pinjaman kredit Dana bergulir untuk UMKM pemula, yaitu pemberian pinjaman tanpa agunan dengan jumlah pinjaman maksimal sebesar Rp10 juta dan untuk pengembangan UMKM dan Koperasi diberikan kebijakan agunan hanya 30% dari total pinjaman. ‘’Untuk UMKM Pinjaman maksimal sebesar Rp50 juta. Sedangkan untuk koperasi pinjaman maksimal sebesar Rp100 juta,’’ jelas Bupati Saiful Ilah.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi Perindag UMKM dan ESDM, Fenny Apridawati menambahkan, kalau tahun ini jumlah pemohon yang mengambil formulir pinjaman dana bergulir sebanyak 2.500 orang.

Namun yang mengembalikan dan sesuai dengan persyaratannya sebanyak 900 orang. ‘’Proses penyerahannya akan diberikan secara bertahap. Kini tahap ketiga dengan total nilai Rp1,7 miliar,’’ jelasnya. ach

PMKS di Sidoarjo Bermunculan Sidoarjo, Bhirawa Para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS) di Kota Sidoarjo mulai bermunculan di tengah kota dan pinggiran kota, memanfaatkan moment Bulan Ramadan. Selain ada di lampu merah, penyakit sosial masyarakat ini, juga ada di pusat-pusat keramaian.

Menurut Kabid Bina Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Dinsosnakertrans Kab Sidoarjo, Wiyono SH Msi, keberadaan PMKS itu walau terus ditangani tetapi masih tetap saja ada.

Kini pihaknya yang melakukan rehabilitasi dan pembinaan sementara yang merazia dilakukan Satpol PP. ‘’Selama masih ada kehidupan, PMKS pasti ada, tak bisa hilang, itu masalah sosial,’’ kata Wiyono,

Kamis ( 25/6) kemarin.

Wiyono menjelaskan, banyak faktor yang menjadi penyebab munculnya PMKS itu. Diantaranya bisa dari masalah sosial, kesehatan, kurang pendidikan, pengangguran, maupun juga kebijakan pemerintah yang berdampak negatif bagi masyarakat tertentu. ‘’Untuk mengatasi masalah PMKS, pemerintah sangat perlu dukungan dari masyarakat. Salah satunya, menghimbau agar masyarakat jangan sembarangan memberi uang kepada mereka.

Karena menurutnya, itu sama saja dengan memupuk mental mereka (PMKS) bahwa meminta-minta itu sebagai pekerjaan pilihan. Silakan me mberi, tapi akan lebih bagus bila disalurkan lewat lembaga sosial saja,’’ ujarnya.

Di Kab Sidoarjo, kata Wiyono,

ali kusyanto/bhirawa

Masyarakat Sidoarjo dihimbau agar tidak mudah memberi uang pada PMKS di pinggir jalan. Bantuan disarankan supaya lewat lembaga sosial saja.

ada sekitar 100 panti sosial yang aktif dan tidak aktif, yang menangani masalah PMKS. Misal menangani anak yatim, anak cacat, anak terlantar, pengemis dan sebagainya. Lembaga sosial di Sidoarjo bisa membantu mengangkat harkat derajat dan martabat para PMKS. Di Kab Sidoarjo jumlah PMKS ada sekitar 40 ribuan yang berasal dari 26 jenis PMKS. Mulai tahun 2015 ini, Dinsosnakertrans Sidoarjo, akan memberikan bantuan kepada sekitar 149 jiwa PMKS, mulai dari yang cacat maupun Lansia akut.

Namanya bantuan perlindungan sosial, tiap bulan akan dibantu sebesar Rp300 ribu.

Dalam moment Bulan Ramadan ini, Dinsosnakertrans Sidoarjo akan kerja sama dengan BAZ Sidoarjo menggelar buka puasa bersama dengan sekitar 900 anak yatim piatu di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten.

Dalam kegiatan tiap tahun ini, para anak yatim itu juga akan diberikan uang saku.

Selain itu, Dinsosnakertrans Sidoarjo, lanjut Wiyono, juga akan bekerja sama dengan lembaga sosial lain, akan menggelar buka puasa bersama dengan seribu anak yatim di PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Juga dengan lembaga sosial lainnya akan menggelar buka puasa bersama dengan seribu anak yatim di daerah Juanda. ali

Pemkot Mojokerto, Bhirawa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Mojokerto membuka Posko pengaduan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) di kantornya, di Jl Bhayangkara Nomor 42 Mojokerto.

Posko yang dibuka selama hari kerja itu untuk menampung pengaduan karyawan ataupun buruh yang tak mendapatkan THR dari perusahaan secara benar.

Posko pengaduan dibuka di Kantor Disnaker selama awal Ramadan hingga Lebaran.

Selain membuka Posko, Disnaker juga mengirim surat seruan kepada seluruh perusahaan agar segera mencairkam hak karyawannya. ‘’Kita buka Posko THR ini untuk menampung pengaduan buruh yang mengadu soal permasalahan THR. Kami akan membantu menjembatani menyelesaikan masalah yang muncul,’’ terang Kepala Disnakertrans Kota Mojokerto, Amin Wakhid, Kamis (25/6) kemarin.

Amin mengatakan, pihaknya akan membantu menjembatani para kayawan atau buruh dengan pengusaha yang mengalami permasalahan terhadap THR yang harus dibayarkan sejak H -7.

Mengenai pembayaran THR itu, didasari Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Nomor 07/ MEN/VI/2015 tentang pembayaran THR dan himbauan

mudik. Kemudian SE itu ditujukan kepada gubernur, wali kota, dan bupati seluruh Indonesia. ‘’Kami siap menampung setiap pengaduan yang masuk. Dan akan kami bantu penyelesaiannya dengan perusahaan,’’ tambahnya.

Lebih lanjut, dikatakan Amin, sanksi bagi perusahaan nakal yang tak mau memberikan THR tertuang dalam perjanjian kerja masingmasing perusahaan. Dan Jika tak dibayar bisa diperselisihkan melalui hubungan industrial. ‘’THR adalah hak normatif yang harus diterima buruh atau karyawan setiap tahunnya sebelum Hari Raya,’’ jelasnya.

Amin juga menegaskan, soal besarnya nilai THR yang diberikan, minimal satu bulan gaji dan itu telah diatur dalam UU. JIka para karyawan atau buruh belum ada satu tahun masa baktinya, maka jumlah yang diterima yaitu masa kerja dibagi dua belas bulan dikaliikan satu bulan upahnya.

Seruan yang sama disampaikan sejumlah lembaga buruh. Ketua Koalisi Bersama Rakyat (Kobar) Khusairi alias Toyek, pihaknya mewarning perusahaan agar tak lalai mengucurkan THR selambat-lambatnya H-7 sebelum lebaran. ‘’Diharapkan hak buruh diberikan sebelum Lebaran. Sebab hal itu diatur dalam UU dan ada sanksi pidana jika tidak dilakukan,’’ kata Toyek. kar

kariyadi/bhirawa

Posko pengaduan THR disiapkan di Kantor Disnakertrans Kota Mojokerto.

BPN Buka Layanan Zonatan Sidoarjo, Bhirawa Untuk mempermudah masyarakat Sidoarjo yang ingin mengetahui berapa nilai objek tanah hak miliknya, kini tak perlu repot mencari informasi. Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab Sidoarjo, telah membuka program layanan Zona Nilai Tanah (Zonatan).

Menurut Kakanwil BPN Jatim, Muchtar Deluma SH MM, kalau cara kerja aplikasi Zonatan ini menunjukkan nilai harga tanah milik warga. Jadi masyarakat tinggal menunjukkan dimana tempat tinggalnya, yang selanjutnya diakses melalui komputer/internet atau ke aplikasi itu, tinggal klik, langsung muncul berapa harga tanah di wilayah itu. ‘’Sudah tidak repot lagi untuk mengetahui harga tanah miliknya atau kalau mau investasi di tempat lain, di Jatim bisa melihat dari aplikasi Zonatan,’’ jelas Muchtar Deluma usai meresmikan Zonatan kemarin.

Selain itu, program ini diluncurkan sekalian peringatan hari layanan publik se dunia. Kita ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat Sidoarjo, untuk mengetahui berapa nilai objek tanahnya. ‘’Program ini merupakan informasi yang sangat penting sekali bagi masyarkat yang ingin mengetahui harga tanah,’’ terang Muchtar Deluma.

Kepala Kantor BPN Sidoarjo, Ir Agus Nandang Taruna, juga mengatakan kalau sementara program ini bisa diakses oleh masyarakat datang ke Zonatan di Sun City Mall. Kedepan program ini akan diluncurkan secara langsung melalui Web nya BPN. ‘’Jadi masyarakat tak perlu lagi datang ke layanan di Sun City ini,’’ katanya.

Dengan layanan Zonatan ini, dimanapun letak objek tanah warga Sidoarjo, akan bisa diketahui harganya.

Sementara ini kami telah mengambil sample sebanyak 3 ribu titik, merata di seluruh wilayah Sidoarjo, dan dilalukan update setiap setahun sekali. ‘’Pedoman nilai harganya kami tak menggunakan dasar NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) tetapi kami menggunakan sample harga di pasaran, di masyarakat langsung,’’ jelas Agus. ach

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Pemkab Beri Insentif Guru Ngaji Rp 3,9 M Situbondo, Bhirawa Sedikitnya 4.132 guru ngaji yang tersebar di Kab Situbondo mulai tersenyum menjelang perayaan lebaran 1436 H ini. Sebab, Pemkab Sisawawi/bhirawa tubondo, melalui Kabag Kesra Pemkab Bagian KesejahSitubondo teraan Rakyat Akhmad Khusairi (Kesra) akan mengucurkan bantuan/insentif tiap guru ngaji sebesar Rp 750 ribu, pada awal Juli 2015 mendatang.

Jumlah penerima guru ngaji tahun 2015 ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2014 yang hanya 3.900 orang.

Kabag Kesra Pemkab Situbondo Akhmad Khusairi menuturkan, para guru ngaji tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi ummat Islam semata, melainkan juga diberikan kepada guru mingguan dari kalangan ummat kristiani di Kab Situbondo. Untuk besarannya, kata Khusairi, kedua guru ngaji tersebut nilainya sama yakni Rp 750 ribu. “Nanti akan kami bagikan di empat titik saat akan melaksanakan safari ramadan bersama Bupati Situbondo,” ungkap Khusairi.

Mantan Camat Kota Situbondo itu menandaskan, empat titik tersebut meliputi wilayah barat bakal dipusatkan di Kec Banyuglugur. Selanjutnya, papar Khusairi, titik kedua akan dibagikan di kantor Kecamatan Kendit dan titik ketiga akan diserahkan di Kantor Kecamatan Panji.

Terakhir, sambung mantan Kabid DPKAD Kab Situbondo itu, akan dibagikan di Kantor Kec. Asembagus. “Nanti, acara penyerahan itu didahului dengan kegiatan pengajian siraman rokhani.

Selanjutnya dilanjut dengan buka bersama dan sholat tarawih berjamaah,” ungkap Khusairi.Q awi

Mentan Janji Naikkan Anggaran Daerah Produktif Bojonegoro, Bhirawa Hasil kerja keras jajaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan produksi pertanian dan pembangunan sektor pangan membuahkan hasil manis. Pasalnya, Kabupaten Bojonegoro mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman ketika melakukan lawatan di Kabupaten Bojonegoro, kemarin.

Menurutnya, bagi daerah yang konsen membangun pertanian maka pemerintah pusat akan memberikan perhatian, perhatian ini antara lain kenaikan alokasi anggaran untuk daerah yang produktivitas pertanian dan pangannya mengalami kenaikan. “Bojonegoro termasuk di dalamnya, karena pembangunan bidang pertanian diwilayah ini dinilai mengalami peningkatan,” ungkap Andi Amran Sulaiman.

Mentan tak segan tidak mengalokasikan anggaran sama sekali untuk daerah yang tidak mempedulikan bidang pertanian dan pangan. “Saat ini setidaknya sudah ada 25 kabupaten yang ditahun mendatang akan ‘0’ anggaran dari kementerian yang dipimpinnya untuk daerah yang sama sekali tidak memperhatikan bidang pangan dan pertanian,” jelasnya.

Impor Ditutup Dalam kesempatan itu pula, Kementerian Pertanian akan memberikan bantuan bibit bawang merah untuk penambahan lokasi tanam baru diwilayah Bojonegoro.Tidak hanya itu untuk meningkatkan

kemampuan petani dalam usaha budidaya tanaman bawang pihaknya akan menerjunkan tenaga untuk bisa melakukan pendampingan kepada petani Bojonegoro.

Bojonegoro juga menghasilkan tanaman bawang merah utamanya adalah di wilayah selatan seperti Kedungadem, Temayang dan Gondang. Menurut, Kepala Dinas Pertanian Bojonegoro, Djupari bahwa sentra tanaman bawang di Bojonegoro hampir 300 hektar.

“Dalam satu tahun bisa panen sebanyak tiga kali sehingga luasan yang berhasil dipanen setahun mencapai kurang lebih 1000 hektar,” imbuhnya.

Kabar gembira bagi petani bawang merah, di tahun ini mulai bulan Ramadan import bawang merah Indonesia sudah ditutup. Demikian itu dilakukan untuk bisa menstabilkan harga bawang merah di tingkat petani, diharapkan petani bisa makmur dengan tingginya harga jual bawang dari hasil panen karena tidak adanya impor dari luar negeri.

“Sejak dua minggu ini keran import kita tutup, karena import ternyata bukan solusi yang tepat karena membawa

dampak negatif untuk perkembangan sektor pertanian kita.” ungkap Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman.

Dituturkan Menteri bahwasannya kelangkaan bawang merah dan cabe beberapa waktu lalu bisa diatasi dengan operasi pasar dan turun langsung dilapangan khususnya daerah-daerah penghasil komoditas ini. “Daerah penghasil bawang dan cabe, harga komoditas ini ternyata rendah.

Dicontohkan dibima nusatenggara timur. harga bawang merah di sana hanya Rp 6 ribu perkilogram,” jelasnya.

Namun mengapa dikota harga bisa mencapai Rp 30 ribu hingga Rp 40 ribu perkilogram.

Melihat fakta ini maka pihaknya menggelar operasi pasar dan kini harga bawang merah kembali stabil dikisaran Rp 18 ribu sampai Rp 20 ribu perkilogram. “Kabupaten Malang harga cabe dipetani hanya Rp 10 ribu saja, namun dipasaran harga bisa dua klai lipat. Jika kran import dibuka maka nasib petani kita yang akan menderita,” terangnya.

Selain itu harga bawang merah yang dijual sudah stabil, harga terpantau stabil dari Rp12 ribu hingga Rp15 ribu per kilogramnya. “Bojonegoro memang lumbung yang sangat bagus. Jika bisa, kami minta perluasan lahan untuk petani bawang merah ditambah 100 hektare, kalau memang bisa kami akan bantu itu semua,” ujarnya.

Selain menutup kran import,

TULUNGAGUNG

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 5768 EC, a/n Zainal Widji Arief, Ds. Talkandang rw 08/02, Kec. Kota Situbondo.

No. 1189/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2167 F, a/n Abdul Hafid, Ds. Tribungan Utara, rw 03/01, Kec. Mangaran, Situbondo.

No. 1190/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6896 FB, a/n Rumiyati, Ds. Jatibanteng rw 03/02, Kec. Jatibanteng, Situbondo.

No. 1191/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 5253 EM, a/n Suyanto, Ds. Banyuputih, rw 03/01, Kec. Banyuputih, Situbondo.

No. 1192/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2554 EL, a/n Ana Widyawati, Ds. Mlandingan Kulon, Kec. Mlandingan, Situbondo.

No. 1193/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6360 EE, a/n Paryoto, Ds. Kapongan, rw 03/01, Kec. Kapongan, Situbondo.

No. 1194/IMB/BI-II/2015

achmad basir/bhirawa

Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, didampingi Bupati Bojonegoro, Suyoto, saat melakukan dialog dengan petani diwilayah Bojonegoro. mentan dengan tegas menyampaikan bahwa harga komuditas pangan kita sampai dengan malam takbir nanti akan dijamin aman dan stabil. Menurutnya, dirinya akan kembali melakukan operasi pasar untuk menjaga stabilnya harga.

Saat ini saja sudah ada hasil panen bawang merah dan cabe yang siap beredar dipasaran.

Ramadan ini dipastikan tidak ada import komoditas pertanian apakah bawang merah maupun cabe merah, karena daerah penghasil ternyata mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri kita. “Import jangan sampai menjadi warisan yang akan kita wariskan untuk generasi kita dimasa dating,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Mentri Pertanian Andi Amran Sulaiman blusukan ke Desa Simorejo, Kecamatan Kanor untuk melihat kondisi pertanian di Bojonegoro yang saat ini memang sedang dilanda kekeringan. Setelah melakukan kunjungan Mentan berjanji akan menyumbang 300 unit pompa ini untuk menyelamatkan 10.000 areal tanaman padi yang rawan kekeringan diwilayah Bojonegoro. “Jika bantuan 300 unit ini dirasa kurang maka pihak pertanian siap memberikan penambahan.

Demikian pula untuk perbaikan jaringan irigasi nanti di Kabupaten Bojonegoro mendapatkan alokasi 4.000 hektar,” imbuhnya.Q bas

Jalur Alternatif Mulai Diperbaiki

KEHILANGAN HILANG STNK, Honda, th. 2007, Hitam, AG5805SM, a/n. Guntur Wicaksono, Ds. Kauman-T.Agung No. 1182/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2014, White Red, AG2545RAO, a/n. Nahja Falahil Umam, Ds/Kec. Campurdarat-T.Agung No. 1183/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2006, Merah Maron, AG6163SF, a/n. Edi Sucipto, Kel. Botoran-T.Agung No. 1184/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2004, Hitam, AG4363TX, a/n. Ishworo Widyanto MSi-T.Agung No. 1185/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2001, Hitam, AG6988RAM, a/n. Suwignyo, Ds. Ngrejo, Tanggunggunung-T.Agung No. 1186/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha Jupiter, th. 2009, Merah, AG6834TI, a/n. Kajuni, Ds. Nglampir, Bandung-T.Agung No. 1187/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Ford, th. 2012, Putih, AG1137RS, a/n.

Purwadji, Ds. Panggungrejo, Kauman-T.Agung No. 1188/IMB/BI-II/2015

Jumat Legi 26 JUNI 2015

nurkholis/bhirawa

Aktivitas pedagang di pasar Srimangunan Sampang Pasar Srimangunan Sampang.

Sepekan Puasa, Harga Sembako Stabil Sampang, Bhirawa Meski sudah berjalan sepekan bulan suci Ramadan, sejumlah bahan pokok (sembako) di Kabupaten Sampang relatif stabil, bahkan beberapa kebutuhan pokok justru mengalami penurunan harga mencapai 10 hingga 20 persen.

Busar Wibisono, Kasi Pengadaan dan Penyaluran Disperindagtam Sampang, mengatakan, komoditas kebutuhan bahan pokok, harganya mengalami penurunan berkisar antara 10 persen hingga 20 persen. Harga komoditas yang turun itu, di antaranya, gula pasir dari Rp 14 ribu menjadi Rp 13 ribu per kilogran, telur ayam sebelumnya Rp 21 ribu menjadi Rp 20 ribu per kilogram. “Selain itu cabai besar dari Rp 30 ribu menjadi Rp 25 ribu, bawah merah merosot ke harga Rp 22 ribu dari sebelumnya Rp 26 ribu per kilogram,” ucapnya Kamis (25/6).

Masih dikatakan Busar, turunnya beberapa harga sembako dipicu oleh stok barang di

pasaran yang berlimpah, jadi harga turun, memang dua minggu selumnya ada sebagian yang meningkat seperti telur dan bawang.

Namun saat ini sudah turun semua.

Disinggung terkait harga sembako di pasar tradisional banyak padagang nakal dengan menaikkan harga sewenang-wenangnya, Busar berjanji akan memberikan sanksi tegas agar ada efek jera, jika ditemukan pedagang nakal.

Disperindagtam Sampang memprediksi harga sembako akan naik, jika stok pedagang mulai menepis. Mengingat pesanan dari konsumen terus meningkat. Sehingga dengan kondisi itu, para pedagang akan menaikan harga meskipun tidak merata.

“Ini cuman predeksi ya, lihat saja nanti naik atau tidak. Tapi kami akan mengontorl harga sembako dua kali dalam satu minggu, hal itu untuk mengantisipasi lonjakan harga secara tiba-tiba dipasar,” tandasnya.Q lis

Nganjuk, Bhirawa Mengantisipasi arus mudik dan balik lebaran, jajaran Polres Nganjuk, Dinas Perhubungan,Dinas Pu Bina Marga melakukan pemeriksaan ke beberapa titik jalan alternatif yang rusak parah. Hal tersebut dilakukan guna memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang akan mudik merayakan hari raya Idul Fitri.

Kapolres Nganjuk AKBP Moh Anwar Nasir SIK menyampaikan, survey pada daerah rawan kecelakaan dan kemacetan jalan ini memang dilakukan rutin menjelang Lebaran. Selain itu, juga berguna untuk mengambil keputusan apakah perlu atau tidak menyediakan jalur alternatif.

Lebih jauh lagi, pemeriksaan jalan dilakukan untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh membludaknya pemudik. "Tim gabungan juga melakukan survey titik-titik yang biasa mengalami kemacetan, sehingga dapat dicarikan jalur alternative untuk mengurai kemacetan ada titik tersebut," terang Kapolres Nganjuk.

Mengingat di wilayah Bagor dan wilayah Wilangan terdapat perlintasan kereta api, maka untuk arus kendaraan pada wilayah ter-

sebut jelas akan terjadi penumpukan sehingga menyebabkan kemacetan yang panjang. Oleh sebab itu dari pihak Polres dan Dishub telah menyiapkan jalur alternatif agar tingkat kemacetan dapat berkurang.

Jalur alternatif untuk pengguna jalan dari arah barat bisa belok ke kiri atau melalui jalur utara masuk Desa Ngudikan selanjutnya melalui Kecamatan RejosoGondang-Lengkong dan bisa langsung masuk wilayah kabupaten Jombang. ”Kami akan terus memantau arus lalu lintas supaya dapat meminimalisir kemacetan” jelas Kapolres Nganjuk.

Sementara Kadis PU Bina Marga, Yusuf Satryo Wibowo menanggapi hal tersebut mengatakan Pemkab Nganjuk akan membantu Kepolisian dalam mengurai kemacetan dengan lakukan perbaikan jalan-jalan yang akan digunakan sebagai jalur alternatif untuk memberikan kenyamanan kepada pemudik. ”Kami telah melihat langsung jalan-jalan yang perlu mendapatkan penanganan segera, kami berjanji pada H – 14 seluruh jalur alternati yang merupakan jalur kabupaten sudah selesai diperbaiki” tandas Yusuf saat melihat kondisi jalur alternatif di wilayah Kecamatan Gondang.Q ris

Pemkab Gandeng LPPNU Optimalisasi Budidaya Tanaman Herbal Pemerintah Kabupaten Bondowoso di bawah kepemimpinan Bupati Amin Said Husni terus melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan warganya. Salah satu upaya tersebut adalah menggandeng lembaga dibawah Nahdlatul Ulama (NU) yang memang konsen dalam bidang pengembangan perekonomian yaitu Lembaga Pengembangan Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPPNU) Cabang Bondowoso dalam optimalisasi tanaman herbal.

Kerja sama tersebut dilakukan dalam Pelatihan pengelolaan tanaman herbal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan optimalisasi sumber daya lokal di daerah tertinggal bertempat di Ballroom Hotel Ijen View kemarin.

Hadir dalam acara tersebut mewakili pihak Pemkab yaitu Wakil Bupati Drs KH Salwa Arifin, Ketua LPPNU Bondowoso H Hindarto juga tampak hadir sekjen LPPNU Pusat, Imam Pituduh SH dan perwakilan dari Kemeterian Desa, Transmigrasi dan PDT Isomuddin serta ratusan

peserta yang mengikuti pelatihan tersebut.

Ketua Cabang LPPNU Cabang Bondowoso, H.Hindarto.SP, dalam sambutannya mengatakan, bahwa pelaksanaan pelatihan pengembangan herbal ini untuk membangkitkan potensi yang dimiliki Bondowoso sangat luar biasa besar, karena didukung bahan baku yang berlimpah.

Bahan itu hampir merata diseluruh Kecamatan. lahan sangat cocok untuk pengembangan herbal. Bahkan tidak perlu lahan yang subur, lahan yang tidak produktifpun sangat mungkin

sebagai pengembangan tanaman herbal. “Oleh karena itu, LPPNU dengan Dinas Pertanian Kabupatebn Bondowoso akan terus mendorong dan mengoptimalkan potensi lokal yang jumlahnya melimpah ini untuk sebesarbesarnya petani,” ujar H. Hindarto kemarin.

Pelatihan itu direncanakan dalam tiga sesion selama tiga hari yang meliputi panduan dan perbaikan budidaya tanaman herbal, pengelolaan standart baku produk herbal dan ebtreprenership serta pemasaran produk herbal.

Menurutnya, produk herbal sangat baik berbentuk obat suplemen maupun kosmetika, herbal juga telah diterima secara luas di Negara bekembang maupun Negara maju. Pemasaran suplemen dan obat herbal pada tahun 2015 mendatang diperkirakan mencapai US$.93,15 milar dolar, hal itu dipicu oleh permintaan pangsa pasar.

“Di Eropa, obat herbal ini masih

menduduki peringkat tertinggi.

Diramalkan pada tahun 2015 kecepatan pertumbuhan tertinggi terdapat di Asia Fasific yang mencapai 10,7%, Compounded Average Growth Rate (CAGR) seperti yang dilaporkan Global Indutry Abalyst. Apalagi WHO telah mendukung dan memberi rekomendasi terhadap penggunaan herbal,” paparnya.

Dari data Kemeterian perindusterian mencatat, Industry produk herbal pada tahun 2013 di Indonesia, telah menguasai 34% pasar, dimana obat dan bahan herbal yang bahan bakunya mencapai Rp.11,5 triliun.

Sementara omzet kosmetik nasional mencapai Rp.7 trilyun. Sedangkan produk herbal nasional mencapai Rp.11 triliun.

Kendati demikian, walaupunmasih banyak tantangan dan kendala dalam pengembanganya, dana salah satu penyebabnya adalah pentedian bahan baku local yang berkwalitas belum

samsul tahar/bhirawa

Ketua LPP NU H Hindarto yang juga dihadiri Wakil Bupati Drs KH salwa Arifin saat memberikan sambutan dalam acara pengembangan tanaman herbal. memenuhi standart, sehingga bahan baku kosmetik saat ini masih mengandalkan impor.

“Melihat peluang yang sangat besar, LPPNU Bondowoso sangat perlu menggali potensi dan sum-

berdaya alam sebagai penyedia bahan baku herbal. Oleh karena itu perlu kiranya untuk memantabkan program ini dengan dilaksanakannya pelatihan budidaya herbal.” tandasnya.Q har

Jumat Legi 26 JUNI 2015

KILAS JATIM

Stok Darah Cukup 10 Hari ke Depan Bojonegoro, Bhirawa Untuk mengantisipasi kekurangan stok darah di Kabupaten Bojonegoro. Palang merah indonesia (PMI) Kabupaten Bojonegoro, mengalang sebanyak mungkin stok basir/bhirawa darah sebelum Sekretaris PMI bulan puasa.

Kabupaten Bojonegoro, Sehingga saat Suko Widodo ini stok darah di PMI Kabupaten Bojonegoro masih 471 kantong.

Sekretaris PMI Kabupaten Bojonegoro, Suko Widodo mengatakan, bahwa stok darah yang ada di PMI saat ini masih cukup untuk kebutuhan selama 10 hari kedapan. “Pasalnya, saat ini stok darah di PMI Kabupaten Bojonegoro masih 471 kantong,” kata Suko Widodo, Kamis (25/ 6).

Suko Widodo juga menjelaskan, kalau tiap harinya kebutuhan darah masyarakat Kabupaten Bojonegoro adalah 50 kantong. “Untuk memenuhi kebutuhan darah tersebut, dibulan puasa terus melakukan ngamen dimalam hari mulai pukul 19.00 wib hingga 22.00 wib malam,” imbuhnya.

Dia juga menambahkan, jika stok darah yang ada adalah darah golongan A ada 82 kantong, golongan B ada 162 kantong / golongan O ada 184 kantong, dan golongan AB ada 43 kantong.Q bas

JAWA TIMUR

Bupati Instruksikan Kades Prioritaskan Infrastruktur Bondowoso, Bhirawa Bupati Bondowoso, Amin Said Husni, menginstruksikan kepada seluruh kepala desa untuk mengutamakan pembangunan infrastruktur dalam menggunakan dana desa dari pemerintah pusat. Hal ini sebagaimana disampaikan Bupati saat ditemui sejumlah wartawan di Pendopo, Kamis (25/6) kemarin.

Hal ini menurut Bupati perlu dilakukan oleh para Kades agar persoalan infrastruktur desa yang selama ini mengalami kerusakan akibat minimnya anggaran yang dialokasikan melalui APBD bisa segera teratasi, karena sesuai aturan yang ada saat ini Desa sudah memiliki wewenang untuk mengatur dan merencanakan sendiri dana yang dialokasikan dari APBN tersebut.

“Alokasinya utamakan in-

frastruktur. Pembangunan infrastruktur di desa membutuhkan perhatian, untuk itu hendaknya dana desa yang ada untuk bangun infrastruktur yang dibutuhkan. Yang paling tahu tentu Kepala Desa dan masyarakat desa itu sendiri,” kata Amin Said Husni kemarin.

Bupati menjelaskan selama ini alokasi anggaran untuk desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang jumlahnya berkisar antara

samsul tahar/bhirawa

Bupati Bondowoso, Amin Said Husni

130-160 juta yang penggunaannya sudah ditentukan, diantaranya untuk operasional BPD, PKK serta membiayai pembangunan fisik yang jumlahnya sangat minim.

Pemkab Manfaatkan Operasi Pasar di Wilayah Kepulauan Sumenep, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Sumenep akan memanfaatkan operasi pasar (OP) yang digelar Propinsi Jawa Timur untuk digelar di dua Kecamatan Kepulauan, Sumenep. Dua kecamatan itu di antaranya Kecamatan/Kepulauan Arjasa dan Sapeken.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumenep, Syaiful Bahri mengatakan, operasi pasar (OP) yang merupakan program Propinsi Jawa Timur untuk kabupaten Sumenep sudah berjalan mulai tanggal 16 Juni dan akan berahir pada tanggal 15 Juli. Momentum OP ini, pemerintah Sumenep berencana menggelar di kecamatan/kepulauan, karena selama ini sama sekali OP belum digelar di wilayah kepulauan.

"Kami akan memanfaatkan pelaksanaan operasi pasar ini untuk wilayah kepulauan. Jadi ada dua Kecamatan/Kepulauan yang akan menjadi tempat operasi pasar, yakni Arjasa dan Sapeken," kata Syaiful Bahri, Kamis (25/ 6).

Menurut mantan Kabag Perekonomian Pemkab Sumenep ini, waktu pelaksanaan operasi pasar di dua Kecamatan/Kepulauan itu masih belum ditentukan, sebab saat ini masih proses mengumpulkan bahan dan tergantung dengan cuaca, sebab saat ini cuacanya kurang mendukung atau sedang cuaca buruk.

"Kalau pelaksanaan operasi pasar di kepulauan itu pasti, hanya saja waktunya masih disesuaikan dan saat ini kami masih mengumpulkan bahannya," ungkapnya.Q sul

Namun, dengan diberlakukannya UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, maka saat ini Pemerintah Pusat melalui APBN menyediakan anggaran untuk desa yang jumlahnya akan mencapai Rp 1,4 Milyar, namun pada tahun ini masih dicicil berkisar Rp 400 juta.

“Jadi dengan adanya kewenangan baru ini kita berharap desa lebih mandiri dalam merencanakan pembangunan, serta terus memahami aturan agar tidak ada persoalan hokum yang dihadapi nantinya,” jelas Bupati kemarin.

Dikatakan bupati, pihaknya berharap seluruh kepala desa bisa melaksanakan dan merealisasikan penggunaan dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, pemkab juga akan terus melaku-

kan pengawasan terhadap penggunaan dana desa di lapangan. “Karena sesungguhnya, aturan main tentang dana desa sudah lengkap, jadi kades tinggal melaksanakan saja,” imbuhnya.

Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Bondowoso mendapatkan total dana desa sebesar Rp 61 milyar. Dana tersebut akan dibagi kepada 209 desa.

Asisten I Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agung Trihandono mengatakan, saat ini dana desa sudah ditransfer ke masing–masing rekening desa. “Posisi dana desa sekarang sudah ada di masing – masing rekening desa. Pembagiannya ada indikator jadi tidak sama antara satu desa dan desa lain,” tutup Agung.Q har

Gaji ke-13 PNS Pemkot Cair Sebelum Hari Raya

Penghuni Lapas Ngaji Bareng Selama Puasa Kota Kediri, Bhirawa Berbeda dengan tahun sebelumnya, ratusan penghuni lapas klas dua A Kediri pada Ramadan diwajibkan ngaji bareng bagi yang beragama Islam. Selain mendapat pelajaran mengaji dan dakwah penghuni lapas juga mendapatkan menu ekstra selama bulan Ramadan. Dari 704 penghuni lembaga pemasyakatan (lapas) Kediri dihuni sebanyak 491 berstatus Narapidana dan 203 berstatus tahanan.

Untuk warga binaan di lapas ini yang beragama Islam sebanyak 684 dan Kristen 20 orang. Sehingga sudah sepatutnya penghuni lapas ini mendapatakan pembinaan rohoni yang lebih pada bulan Ramadan, dan diharapkan setiap tahun kegiataan keagamaan teus ditingkatkan.

Kalapas Klas 2 Kediri, Herdian Eko Hidayat, mengungkapkan, di tahun ini pihaknya mengharapkan target yang baik bagi warga binaan paska para warga binaan ini usai keluar dari tahanan.

“Selama Ramadan pembinaan rohani tiap tahunnya ditingkatkan terus, dan tentu saja menu makanan yang disajikan untuk berbuka puasa atau pun sahur lebih ekstra,” terangnya.

Kalapas menambahkansejauh ini untuk warga binaan yang ada selama ramadhan memang mendapatkan bimbingan rohani yang lebih dengan mendaftarkan ustad dari pondok pesantren yang ada dilingkup kota kabupaten Kediri. “Tak hanya ustad dari Kediri kota maupun kabupaten, kita juga mendatangkan dari penyuluh kementerian agama setempat” tandasnya.Q van

7

khoirul huda/bhirawa

Warga saat ngantri membeli tabung LPG 3 Kg yang didroup oleh pemkab bekerja sama dengan pertamina.

Gandeng Pertamina, Disperpar Gerojok Elpiji 3 Kg Tuban, Bhirawa Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Kabupaten Tuban bersama Pertamina melakukan operasi pasar tabung gas elpiji 3 Kg pada sejumlah Kecamatan di kabupaten tersebut. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi kelangkaan di tengah tingginya kebutuhan masyarakat di bulan suci Ramadan.

Kepala Bidang Perdagangan Disperpar Tuban, Bismo Aji mengatakan, selain antisipasi kelangkaan, operasi pasar itu juga dilakukan untuk mencegah tingginya harga tabung yang berada jauh diatas Harga Eceran Tertinggi (HET). "Ini juga untuk mencegah aksi spekulan yang memanfaatkan tingginya permintaan untuk meraup keuntungan, sekaligus menjadi sok terapi bagi mereka agar tidak menjual gas diatas harga ketetapan," kata Bismo Aji. Bismo menjelaskan, saat ini tabung gas di Kabupaten Tuban juga telah mendapatkan penambahan pasokan dari pertamina guna memenuhi tingginya kebutuhan selama Ramadan hingga Idul Fitri mendatang. "Insya Allah Pasokan cukup dan tidak ada ke-

langkaan, karena salah satu tujuanya kegiatan operasi itu juga untuk antisipasi kelangkaan," terang Bismo.

Lebih lanjut, operasi pasar tabung gas tahap awal baru dilaksanakan dibeberapa titik yakni di Pasar Beji dan Desa Socorejo Kecamatan Jenu serta di Pasar Sambnggede dan depan Balai Desa Senori Kecamatan Merakurak. "Kami terus memantau, didua kecamatan itu, operasi ini sementara masih atas permintaan camat," katanya.

Sementara itu dilokasi operasi pasar tabung, nampak warga berkerumun di sekitar truk pertamina yang membawa tabung melon, berbondong-bondong mereka mendatangi truk untuk mengantri dan mendapatkan tabung gas dengan harga Rp16.000, harga itu lebih rendah dibanding membeli tabung di pengecer yang harganya dapat mencapau Rp18.000 hingga Rp20.000.

"Alhamdulilah, harganya lebih murah dibanding harga ditingtak pengecer, seringsering aja seperti ini, biar masyarakat juga tidak kebingungan kalau ada kelangkaan," Kata Zulfatulaila salah satu warga Jenu saat dikonfirmasi Bhirawa (25/6).Q hud

Kota Madiun, Bhirawa Berdasarkan surat edaran dari Sekretariat Daerah Nomor 900/1964/401.207/ 2015 kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemkot Madiun perihal pengajuan SPP/SPM LS GJ paling lambat tanggal 24 Juni 2015 dan direalisasikan tanggal 26 Juni2015. Sedang pemberian gaji ke 13 direncanakan direalisasi tanggal 13 Juli 2015 mendatang atau sebelum Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah.

Menurut Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, SH. MM melalui Kabag Humas dan Protokol Pemkot Madiun, Drs. Edy Djoko Purnomo di hubungi, Rabu (24/ 6) mengatakan, gaji ke 13 bagi PNS di lingkup Pemkot Madiun tahun 2015 ini sebanyak 5.129 orang PNS atau sekitar Rp3 miliar lebih, akan direalisasikan pada tanggal 13 Juli 2015 mendatang.

“Ya kalau tidak ada kendala, pembayaran gaji ke 13 kep PNS Pemkot Madiun, nantinya akan disampaikan melalui bendahara di SKPD masing-masing dan sebagaian di transfer ke rekening PNS,” kata Djoko sapaan Edy Djoko Purnomo, menjelaskan.

Mengutip surat edaran dari Sekretaria Daerah Kota Madiun yang ditandatangani oleh Sekda Kota Madiun, Drs. H. Maidi, SH.MM. M.Pd kepada kepala SKPD perihal pengajuan SPP/SPM LS GJ berbunyi : Dalam rangka pencairan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja yang diberikan 1 tahun sekali, penyesuaian gaji pokok PNSD dan pemberian gadi bulan ketiga belas tahun 2015, Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat mengajukan SPP/SPM LS GJ dengan beberapa ketentuan.

Pertama, tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja yang diberikan 1 tahun sekali : Direncanakan direalisasi tanggal 26 Juni 2015. SPP/SPM paling lambat tanggal 24 Juni 2015.

PNS/CPNS yang berhak me-

sudarno/bhirawa

Drs. Edy Djoko Purnomo nerima berdasarkan daftar gaji bulan Juni 2015 tidak termasuk gaji terusan, MPP (masa persiapan pensiun), pindah ke daerah lain tetapi gaji masih dibayarkan di Pemkot Madiun dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun per Juni 2015.

Foprmat daftar nominatif PNS penerima tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja yang diberikan satu tahun sekali Uraian kuitansi dalam SPP/ SPM : untuk pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja yang diberikan satu tahun sekali tahun 2015.

Kedua, pembayaran penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil : Pembayaran gaji bulan Juli 2015 sudah menggunakan besaran gaji pokok baru sebagaimana diatur dalam PP No. 30 tahun 2015 tanggal 4 Juni 2015 dan SE Dirjen Pewrbendaharaan No.SE19/PB/2015 tanggal 15 Juni 2015. Pembayaran kekurangan gaji dan bulan Januari s/d Juni 2015 direncanakan direalisasi tanggal 6 Juli 2015. SPP/SPM kekurangan gaji paling lambat tanggal 2 Juli 2015.

Ketiga, pemberian gaji bulan ketigabelas : Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 dan SE Dirjen Perbendaharaan masih menunggu lebih lanjut. Pembayaran gaji ketiggabelas direncanakan direalisasi tanggal 13 Juli 2015.Q dar

Banyak RM Tutup, Penjualan Daging Sapi Lesu Para pedagang daging sapi di pasar Bangil Kabupaten Pasuruan mengakui di bulan puasa Ramadan ini justru komoditi tersebut permintaannya turun. Ini karena langganan pembeli dari rumah makan (RM) banyak yang tutup sehingga pembeli hanya dari sektor rumah tangga.

Bahkan, penjualan perharinya turun dibandingkan hari sebelumnya. Biasanya perhari bisa terjual 3-4 kwintal, namun ini hanya saat hanya kurang dari 1 kwintal. "Kami akui justru permintaan daging sapi di bulan Ramadan ini turun.

Kebanyakan yang beli saat ini hanya pada konsumen rumah tangga, untuk rumah makan masih tutup," ujar Umik Hasrifah, salah satu pedagang dipasar Bangil, Kamis (25/6).

Tentu saja, harga daging sapi

selama sepekan di bulan Ramadan masih cenderung stabil.

Harga daging super masih tetap yakni Rp100 ribu/kg, untuk harga daging campuran mencapai Rp95 ribu/kg. "Masih stabil untuk harga daging sapi.

Pernah ada lonjakan kenaikan satu kali tapi tidak sampai Rp500 rupiah. Tapi lonjakan daging akan terjadi pada jelang lebaran nanti," kata Lumiah, pedagang daging lainnya.

Terpisah, Sekretaris Bidang Peternakan Kabupaten Pasu-

ruan Edy Nurhadi menyampaikan pasokan daging sapi di Kabupaten Pasuruan dipastikan aman. Karena ketersediaan daging sapi potong di Kabupaten Pasuruan masih tersedianya banyak. "Populasi sapi di Kabupaten Pasuruan surplus untuk Pasuruan, bahkan hingga luar daerah. Makanya, ketersediaan yang banyak ini tak akan membuat lonjakan harga," ujar Edy Nurhadi.

Menurunya, kebutuhan selama puasa Ramadan membutuhkan 1.200 sapi atau 40 ekor/harinya.

Sedangkan saat hari biasa kebutuhan hanya 30 ekor sapi atau 3,5 ton daging sapi/hari. "Daging sapi hingga saat ini aman. Total populasi di Kabupaten 100.841 ekor sapi potong yang ada," jelasnya.Q hil

hilmi husain/bhirawa

Salah satu pedagang sapi di pasar Bangil Kabupaten Pasuruan, Kamis (25/6).

Mereka mengakui, bulan puasa Ramadan ini justru komoditi daging sapi permintaannya turun lantaran langganan pembeli dari rumah makan banyak yang tutup.

MALANG RAYA

8 KILAS AREMANIA

Pahlawan Wong Cilik Divonis Dua Tahun Batu, Bhirawa Beberapa lembar surat yang bertuliskan dukungan sekaligus keprihatinan diberikan kepada Direktur PT Batu Wisata Resources (BWR), Dwi Martono Arlianto atau yang biasa disapa Anton atas kasus yang menimpanya. Surat dukungan ini terus turun jelang turunnya putusan hakim. Kini Anton divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.

Dalam tulisan yang disertai nama penulis tersebut, secara tersirat disebutkan mereka menganggap Anton seorang pahlawan yang berpihak kepada wong cilik.

Para pendukung itu juga berkeyakinan bahwa kerugian Negara yang disebut BPKP tersebut bukan dikorupsi oleh Anton, namun lebih pada kerugian usaha, bukan dinikmati oleh Anton. ”Mas Anton memilih bidang usaha yang berpihak pada rakyat kecil, bukan membuat toko oleh-oleh besar atau pun café (seperti usul walikota), tetapi memilih mendirikan pusat oleh-oleh yang berisi pedagang kecil,” begitu salah satu isi surat yang ditulis Muis dkk.

Mereka juga menuliskan bahwa Anton sangat semangat untuk menghidupkan BWR. Semangat tersebut ditunjukkan dengan menutupi kekurangan modal BWR dengan menjual rumah, hutang sana sini, dan akhirnya harus mengontrak rumah. Walapun saat ini BWR telah kolaps, tetapi pedagang dengan fasilitas yang sudah dibangun mampu meneruskan usahanya sampai sekarang.

Namun dalam putusan pengadilan Tipikor Surabaya, Anton telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan jabatan sehingga merugikan keuangan Negara kurang lebih Rp 747 juta. Hal ini sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Vonis yang diberikan oleh hakim ini jauh lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kota Batu yang menuntut hukuman kurungan selama 7 tahun serta denda Rp 200 juta. Q nas

Pencalonan ER Bingungkan KPUD Batu, Bhirawa Rencana Walikota Batu yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang, Eddy Rumpoko (ER) untuk mencalonkan diri sebagai calon Bupati Malang masih menimbulkan tanada tanya pada para pejabat baik di KPUD Batu maupun DPRD Kota Batu. Karena hingga kemarin (25/6), yang bersangkutan belum mengundurkan diri sebagai Wali Kota Batu.

Berdasarkan Pasal 78 dan 79, UU RI No23/2014 Tentang Pemerintah Daerah, seorang petahanan/incumbent bila ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah di daerah lain harus mengundurkan diri dari jabatannya.

“Untuk syarat teknisnya diatur dala Peraturan KPU No 302/ KPU/VI/2015. Pada Pasal 1a.

Point 2, Petahana mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir yang dilakukan sebelum masa pendaftaran,” terang Ketua KPU Kota Batu, Rochani, Kamis (25/6) kemarin.

Dijelaskan, dalam pelaksanaan Pilkada serempak.

Seorang petahanan yang menjabat dua kali periode atau 10 tahun tidak bisa mencalonkan diri lagi sebagai calon kepala

daerah. Namun dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Nomor 22/PUUVII/2009, disebutkan masa jabatan yang dihitung 1 periode adalah masa jabatan yang telah dijalani lebih dari setengah masa jabatannya.

“Masa jabatan Wali Kota Batu terhitung sejak tanggal pelantikannya yaitu 26 Desember 2012. Sehingga setengah masa jabatan ER sebagai Wali Kota Batu jatuh pada 26 Juni 2015. Mestinya kalau ER ingin mencalonkan diri sebagai calon Bupati Malang, saat ini 25 Juni 2015 sudah harus menunjukan SK pengunduran dirinya yang ditanda tangani Kemendagri,” jelas Rochani.

Dalam persoalan ini KPU

anas bachtiar/bhirawa

anas bachtiar/bhirawa

Suliadi

Rochani

Kota Batu tidak memiliki kewenangan apapun. Karena proses pengunduran diri Wali Kota Batu, harus diajukan ke anggota DPRD Kota Batu. Selanjutnya diajukan ke Kemendagri melalui Gubernur Jatim.

Ditambahkan, ketika ER jadi mengundurkan diri sebagai Wali Kota Batu. Maka secara otomatis Punjul Santoso akan ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Batu.

“Kasusnya seperti di DKI Jakarta. Ketika Jokowi terpilih sebagai Presiden. Ahok langsung jadi Plt Gubernur DKI Jakarta.

Baru setelah itu DPRD Kota Batu berproses untuk menetapkan Punjul sebagai Wali Kota Batu,” tandasnya.

Terpisah, Ketua DPC PDIP Kota Batu, Suliadi, menyatakan sampai saat ini belum menerima surat pengunduran diri dari ER. Dirinya juga

belum mengetahui surat rekomendasi DPP PDIP untuk menugaskan ER sebagai calon Bupati Malang.

“Sama sekali tidak ada surat yang masuk dari Pak Eddy Rumpoko. Kami juga tidak berandai-andai. Kalau memang dia ingin mencalonkan diri sebagai calon Bupati Malang. Pasti surat pengunduran dirinya sudah ditangan kita,” ujar Suliadi.

Hal senada diutarakan, Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Haridana Wahyono. Sampai saat ini dewan belum menerima surat pengunduran diri dari Wali Kota Batu. Kalaupun ada suratnya, anggota dewan segera membahasnya dalam rapat pleno.

“Kami tidak ingin ada kekosongan jabatan. Kalau ada surat pengunduran diri pasti segera kita bahas. Tentunya Punjul Santoso kita usulkan menjadi wali kota. Sikap politik yang dibangun wali kota sangat sillent. Mungkin saja suratnya sudah di ketua dewan. Tapi kami belum melihat wujud surat pengunduran diri itu,” ujar Haridana. Q nas

Desak Satpol PP Bongkar Tower Bodong

BI Siapkan Pecahan Tunai Rp 3,5 Triliun Malang, Bhirawa Guna memenuhi kebutuan masyarakat saat momen Lebaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang, menyiapkan pecahan baru sebesar berbagai nominal sebesar Rp 3,5 Trilyun.

Dudi Herawadi, Kepala Perwakilan BI Malang, Kamis (25/6) kemarin, kepada wartawan mengatakan momentum Lebaran selalu terkait dengan kebutuhan uang pecahan. Makanya BI menyiapkan uang pecahan. Uang pecahan yang disiapkan pada tahun ini lebih banyak 25 persen dibanding tahun lalu.

“Kebutuhan uang pecahan masyarakat Malang dan sekitarnya, saat Ramadhan, hingga lebaran cukup tinggi, Karena itu BI Malang harus mengantisipasi hal tersebut,” ujar Dudi Herawadi.

Dudi menyebut kebutuhan uang tunai dari tahun ke tahun selalu meningkat, BI, harus mengantisipasi, dengan menambah 25 persen dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang dimiliki BI Malang, pada tahun 2013, kebutuhan uang tunai di wilayah kerja Malang dan sekitarnya,sebesar Rp 1,3 triliun, data tersebut meningkat lagi pada angka yang cukup fantastis di tahun 2014 menjadi 2,7 triliun.

Jumlah tersebut diprediksi kembali naik pada tahun ini hingga tembus angka Rp 3,5 triliun, karena itu untuk memenuhi kebutuhan itu, BI harus siap uang tunai sebesar itu.

Pihaknya lantas menambahkan, jika BI Malang membuka penukaran uang tunai berbagai pecahan tanggal 6 Juli sampai 15 Juli mendatang. Tidak hanya di BI, tetapi bisa di tempat lain.

“Berbeda dengan tahun lalu, periode ini BI menggandeng 32 kantor cabang bank umum dan 37 kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat (BPR), jadi masyarakat yang sudah menjadi nasabah Bank tertentu bisa menukar pada Bank tersebut,”imbuhnya.

Bahkan masyarakat yang tidak memiliki rekening dan ingin menukar uang bisa langsung mendatangi loket bank yang terdekat. Ini adalah bentuk kemudahan yang diupayakan oleh BI sehingga masyarakat tidak harus mengantri di kantor BI Malang. Q mut

Jumat Legi 26 JUNI 2015

anas bachtiar/bhirawa

Salah satu pedagang pasar di Pasar Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang yang menjual bahan pokok.

Disperindagsar Tingkatkan Pengawasan Harga Bahan Pokok Kab Malang, Bhirawa Memasuki hari kedelapan bulan suci Ramadan, harga kebutuhan pokok di wilayah Kabupaten Malang masih belum stabil dan cenderung merangkak naik. Mengantisipasi hal itu, Dinas Perindustrian, perdagangan dan Pasar (Disperindagsar) kabupaten setempat, mengintensifkan pengawasan di sejumlah pasar.

Petugas dari Disperindagsar tersebut, memeriksa satu persatu harga kebutuhan bahan pokok. Hal ini dilakukan agar para pedagang tidak menaikan harga diluar kewajaran.

“Karena jika harga bahan pokok terus naik, maka masyarakat akan diberatkan dengan harga bahan pokok tersebut,” kata Kepala Disperindagsar Kabupaten Malang Herlijanti Koentari, Kamis (25/6), kepada wartawan.

Menurutnya, pengawasan yang dilakukan terhadap harga bahan pokok ini, lebih kita tingkatkan pada pengecekan harga bahan pokok, di bulan suci Ramadan ini, hingga

Lebaran mendatang.

Sementara, dari hasil pengawasan ada beberapa harga kebutuhan pokok di Pasar Kepanjen saat ini mengalami penurunan. Penyebabnya adalah terjadi penurunan harga harga pokok dari produsen yang juga turun.

Misalnya, Jelas Herlijanti, kebutuhan pokok yang kini harganya turun diantaranya telur yang harga sebelumnya Rp 21.000 per kilogram (kg) kini turun menjadi Rp 20.000/ kg, harga cabai yang kini turun menjadi Rp 15.000/kg dari harga sebelumnya Rp 18.000/ kg. Selain itu juga harga gula pasir turun Rp 500/kg dari sebelumnya Rp 12.500/kg. Dan kemungkinan untuk harga telur akan terus turun.

“Sebab, ada di beberapa pasar harganya sudah turun, dan saat ini bahkan ada yang menjual telur dengan harga Rp 19.000/kg. Dan jika harga sembako mendekati Lebaran terus menurun, maka masyarakat Kabupaten Malang tidak lagi akan diresahkan dengan harga kebutuhan bahan pokok,” ujarnya.

Herlijanti juga menambahkan, untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga bahan pokok di wilayah Kabupaten Malang, pihak sejak tanggal 17 Juni 2015 atau satu hari sebelum memasuki bulan suci Ramadan sudah menggelar Operasi Pasar (OP), dan OP ini akan dilakukan hingga 15 Juli 2015 mendatang.

OP dilakukan didua pasar yakni Pasar Kepanjen dan Pasar Singosari. Sebab, kedua pasar tersebut merupakan sentra masyarakat di Kabupaten Malang untuk membeli kebutuhan bahan pokok.

Dalam operasi pasar itu, lanjutnya dijual beberapa kebutuhan bahan pokok seperti beras, gula pasir, minyak goreng dan tepung terigu.

Setiap harinya ada 750 kilogram terdiri dari empat komoditi yang dijual dalam operasi pasar itu.

“Biasanya kami gelar maksimal dalam dua jam dalam OP karena habis diborong mas yarakat,” terangnya. Q cyn

Kab Malang, Bhirawa Masih banyaknya bangunan tower telekomunikasi tak berizin di wilayah Kabupaten Malang, menjadi perhatian anggota DPRD Kabupaten Malang. Rencananya, anggota dewan akan segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tempat bangunan tower yang ditengarai tak memiliki izin seperti Izin mendirikan Bangunan (IMB) maupun izin gangguan (HO).

“Kami akan melakukan sidak ke tempat bangunan tower bodong atau tak memiliki izin bangunan. Karena bangunan tower yang tak berizin akan bisa membahayakan masyarakat disekitar bangunan. Hal itu juga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang kehilangan kontribusi pajak,” papar Ketua Komisi D DPRD Kab Malang Budi Kriswanto, (25/ 6), kepada Bhirawa.

Menurut dia, dari hasil laporan masyarakat, sebagian bangunan tower yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang selama ini hanya mengantongi izin dari kepala desa (kades) yang disertai dengan persetujuan dari warga, disekitar bangunan tower tersebut. Padahal, yang harus mengeluarkan izin itu Badan Pelayanan Perizinan Terpadau (BPPT). Sehingga jika belum ada izin dari BPPT, maka bangunan tower itu bodong.

“Untuk itu kami akan mendesak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar lebih serius dalam menindak bangunan tower bodong. Dan jika memang ditemukan tower bodong, jangan segan-segan untuk melakukan tindakan tegas seperti membongkar bangunan tower bodong ter-

sebut,” tegas Budi, yang juga sebagai petugas partai PDI Perjuangan.

Secara terpisah, Kepala BPPT Kabupaten Malang Bambang Sumantri mengatakan, pihaknya sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan izin bangunan tower telekomunikasi, namun dirinya tidak memiliki hak untuk melakukan tindakan pada bangunan yang tak berizin. Sehingga jika ada bangunan tower yang tak berizin, maka yang berhak melakukan tindakan adalah Satpol PP yang tak lain sebagai penegak peraturan daerah (perda).

Diakui, bangunan tower telekomunikasi di wilayah Kabupaten Malang saat ini jumlahnya kurang lebih 400 tower. Tapi dari jumlah tower tersebut, ada yang memang belum mengajukan IMB dan HO. Sedangkan mereka hanya berbekal surat izin dari kades dan surat persetujuan dari warga saja.

“Mestinya harus ada penertiban bangunan tower yang tak berizin. Jika hal ini dibiarkan maka akan membuat persoalan baru pada warga yang tempat tinggalnya berdiri bangunan tower, serta Pemkab Malang akan dirugikan di sektor pemasukkan pajak daerah,” ujarnya.

Dalam waktu dekat ini, lanjut Bambang, dirinya akan melakukan koordinasi dengan dinas terkait yakni Satpol PP, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), dan Landasan Udara (Lanud) TNI AU Abdurachman Saleh Malang. Hal ini kita lakukan agar mengetahui jumlah pasti berapa bangunan tower yang tak berizin di wilayah Kabupaten Malang. Q cyn

Bangunan tower milik salah satu telepon seluler di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, yang pernah bermasalah dengan warga.

cahyono/bhirawa

Alun-alun Batu Jadi Tempat Favorit Ngabuburit Ramadan tidak lepas dari budaya ngabuburit, sebuah kegiatan yang dilakukan masyarakat saat menunggu buka puasa. Alun alun Kota Wisata Batu merupakan tempat favorit bagi warga kota dingin tersebut untuk ngabuburit. Seperti apakah ngabuburit di tempat ini?

Sejak zaman dahulu Alun alun merupakan tempat yang berada di pusat kota. Di tempat itu biasanya dekat dengan ibadah seperti masjid. Juga ada ruang yang luas untuk berkumpulnya banyak orang.

Nah, seperti itulah yang ada di Alun- alun kebanggaan warga kota wisata Batu ini. Bahkan Alun-alun yang perwajahannya sudah ditata sangat cantik menjadikan tempat ini sebagai salah satu tujuan wisata favorit bagi warga kota maupun wisatawan.

Demikian juga saat menjelang buka puasa, warga kota apel ini tampak memadati Alun-alun sembari menunggu adzan Magrib berkumandang. Apalagi di sekitar Alun-alun banyak pedagang makanan dan minuman yang menyajikan menu yang meng-

goda.

Nurul, salah satu warga jalan Panderman yang berada di sisi Timur Alun-alun mengaku sengaja menghabiskan waktu untuk menunggu berbuka di tempat tersebut. Karena selain tempatnya nyaman untuk bersantai bersama anak dan suami sembari duduk-duduk atau jalanjalan santai, juga banyak pilihan untuk mencari menu makanan minuman untuk berbuka puasa.

Apalagi di sisi Utara Alun-alun ada masjid An Nur yang begitu megah.

“Sejak 3 tahun terakhir tempat ini selalu menjadi pilihan utama ngabuburit. Kalau sudah di Alunalun waktu seakan begitu cepat,” katanya.

Hal senada diungkapkan Rio Hendra yang saat itu datang bersama istri dan dua anaknya.

Alun-alun Batu yang menjadi tempat ngabuburit.

Bagi bapak satu ini, memilih Alunalun sebagai tempat ngaburit ini cocok bagi keluarga. “Anak anak bisa main dengan aman. Orang tua juga bisa santai pula,” kata pria penggemar mobil tua ini.

Alun-alun ini dikelola oleh Panca Karya Bakti, perusahaan yang didirikan oleh empat organisasi masyarakat (Ormas) yakni

supriyanto/bhirawa

Pemuda Pancasila (PP), Pemuda Panca Marga (PPM), Forum Komunikasi Pemuda Pemudi Purnawirawan Indonesia (FKPPI) dan Legiun Veteran (LVRI) Kota Batu ini, dipimpin oleh Andri Israwan.

Walau dikelola swasta namun obyek wisata ini tetap dalam pengawasan instansi teknis di lingkup Pemkot Batu, yaitu Dinas

Cipta Karya dan Tata Ruang. Pengelolaan yang teratur dengan tingkat pengawasan yang cukup tinggi membuat pengunjung akan merasa nyaman.

Kebersihan sangat dijaga di tempat ini. Papan bicara peringatan untuk tidak membuang sampah sembarangan terpajang di sudut-sudut alun-alun. Tong sampah, basah dan kering sudah disiapkan oleh pengelola di beberapa sudut. Ada dua warna, kuning dan merah.

Untuk pengunjung yang ingin merokok pun disiapkan smoking area di luar alun-alun. Jangan harap bisa merokok di dalam areal taman itu. Pengamen, penjual asongan dan pengemis tidak diperkenankan masuk. Petugas keamanan pengelola siap menegur pengunjung yang melanggar aturan.

Jangan pula berharap bisa memetik bunga yang banyak tumbuh mekar di taman menginjak rumput. Memasukkan anggota tubuh ke dalam kolam air mancurpun dilarang.

“Kami selalu berupaya mem-

berikan pelayanan senyaman mungkin kepada setiap pengunjung. Sebab alun-alun ini tidak hanya dikunjungi masyarakat Kota Batu saja. Tapi wisatawan luar pun banyak yang berkunjung,” jelas Kirun alias Suyono, Ketua Keamanan Alun-alun Batu.

Alun-alun KWB yang diresmikan awal Mei 2011 oleh Walikota Batu, Eddy Rumpoko tersebut menjadi tempat yang sangat ramah bagi anak dan ibu-ibu karena steril dari asap rokok. Tempat bermain bagi anak tersedia cukup banyak.

Keasrian, kenyamanan dan keteraturan Alun-alun Kota Batu menjadikan tempat ini begitu terkenal. Tidak hanya dikenal di Indonesia, tapi sampai ke manca negara.

Sehingga wajar banyak daerah yang meniru kota Batu dengan menata ulang perwajahan alun-alunnya.

Setiap hari jumlah pengunjung diperkirakan mencapai 1.000 orang pada hari libur biasa, Sabtu dan Minggu. Jika libur sekolah bisa mencapai 5.000-an orang sehari, dari pagi sampai tengah malam.Q supriyanto

Jumat Legi 26 JUNI 2015

LINTASAN

Tim Jambi Lolos ke PON 2016 Jambi, Bhirawa Tim drum band Jambi yang diperkuat 22 atlet dinyatakan lolos PON 2016, setelah berhasil meraih satu emas, satu perak dan dua perunggu pada kejuaraan nasional sekaligus babak prakualifikasi PON di Medan, Sumatera Utara.

"Kami puas atas prestasi ditorehkan tim drum band yang berasal dari Tanjung Jabung Barat itu, mewakili Jambi dipentas nasional tersebut," kata Sekretaris Umum Pengprov Persatuan Drumb Band Indonesia (PBDI) Jambi Hambali di Jambi, Kamis.

Selain itu, hasil bagus tersebut juga membuat posisi Jambi pada urutan kelima nasional, dan berhak mendapatkan tiket PON 2016 serta hasil itu bakal mendongkrak semangat para atlet untuk tampil di PON mendatang.

"Ini merupakan buah pembinaan yang bagus dilakukan pengurus drum band Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilatih pelatih asal Jawa Barat," kata Hambali.

Berada pada urutan kelima setelah DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Aceh, merupakan prestasi hebat bagi Jambi. Apalagi tim ini sendiri awalnya tidak diperhitungkan.

Menurut Hambali, sebenarnya hasil kejurnas lalu tim drum band Jambi bisa meraih minimal dua keping emas namun karena kondisi fisik para atlet mengalami penurunan sehingga hanya bisa meraih satu emas.

Satu-satunya medali emas yang diraih tim drum band Jambi dari mata lomba ketahanan dan ketepatan berbaris campuran 4 kilo meter, sedangkan peraknya diraih dari berbaris jarak pendek 800 meter.Q ant

Persis Tidak Ikut Piala Kemerdekaan Solo, Bhirawa Manajemen Persis Solo mengambil keputusan tidak mengirimkan timnya untuk mengikuti turnamen Piala Kemerdekaan yang digelar mulai 24 Juli mendatang.

"Kami dari hasil rapat telah sepakat memutuskan tidak mengirimkan jawaban surat undangan dari Tim Transisi sebagai peserta turnamen Piala Kemerdekaan yang dibatasi paling lambat Kamis ini," kata Chief Executive Officer (CEO) Persis Solo Paulus Haryoto di Solo, Kamis.

Ia menjelaskan keputusan tidak ikut turnamen karena Tim Transisi sebagai penyelenggaranya, dan bukan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) atau pemerintah.

"Persis akan ikut turnamen jika penyelenggaranya pemerintah atau Kemenpora, bukan Tim Transisi," katanya.

Paulus Haryoto menjelaskan jika yang menyelenggarakan Kemenpora, tentunya mekanismenya semua akan ditanggung oleh pemerintah.

Selain itu, kata dia, undangan dari Tim Transisi kepada klub di daerah yang diundang tidak semuanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi persepakbolaan di daerah.

"Kami tidak mau salah langkah ke depan. Kami ingin semua tim atau klub di daerah diundang untuk digulirkan kompetisi untuk membangkitkan persepakbolaan di Tanah Air," katanya.

Pihaknya juga memperhatian surat undangan yang diterima Persis Solo dengan kop Kemenpora, tetapi yang bertanda tangan di bawahnya, Sekjen Tim Transisi Tommy Kurniawan.

"Kami merasa aneh kop surat undangan itu Kemenpora tetapi kenapa yang tanda tangan Tim Transisi," katanya.Q ant

12 Atlet Ikuti Kejuaraan Pelajar Asia 2015 Jakarta, Bhirawa Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) melepas 12 atlet pelajar yang akan mengikuti Kejuaraan Atletik Pelajar Asia 2015 di Wuhan, Tiongkok, 27 Juni sampai 2 Juli mendatang.

Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Djoko Pekik Irianto dalam pernyataannya memberikan apresiasi kepada tim atlet pelajar yang akan diberangkatkan.

"Kalian adalah atlet pelajar pilihan dari sekian juta pelajar di Indonesia.

Maka berbuat lah yang terbaik, bawa misi kebudayaan Indonesia dan punya target menang juga," kata Djoko seperti dilansir tim media Kemenpora di Jakarta, Kamis.

Djoko juga meminta agar para atlet pelajar tetap dapat berprestasi di sekolah.

"Jangan menggunakan alasan karena capek latihan, lalu nilai sekolah kalian jelek.

Justru tunjukkan bahwa meskipun latihan, prestasi juga bagus. Jadi, selain anda disegani di lapangan, di kelas juga jangan diremehkan," katanya. Dari 12 atlet pelajar, terdapat tiga atlet pelajar yang baru pertama kali pergi ke luar negeri.

"Kemarin di Olimpiade London, ada satu kakak kita yang berangkat ke sana.

Soal makan, budaya, dan seterusnya, anda pelajari dengan baik. Tingkok, Korea Selatan, dan Jepang, secara kesantunan justru lebih santun dari kita. Khusus atlet kita, pada saat bersalaman, biasanya cium tangan. Soal makan dan tidur, tolong diawasi pelatih. Jangan begadang," tuturnya.

Sementara itu, menurut Asisten Deputi Pembibitan Olahragawan Kemenpora Washinton menyatakan ada hal baru dalam model kejuaraan yang sekarang diselenggarakan di Tiongkok.Q ant

OLAHRAGA

9

Wali Kota Bagikan Bonus Porprov Rp 104 Juta Kota Mojokerto, Bhirawa Wali Kota Mojokerto Maskud Yunus memenuhi janjinya meberikan bonus pada atlet yang meraih medali pada ajang Porprov V Banyuwangi. Total bonus yang dibagikan sebesar Rp 104 juta.

Kontingen Pemkot Mojokerto sukses meraih 2 medali emas, 2 perak dan 4 perunggu dan berada di peringkat ke 29 se Jatim.

Bonus berupa uang tunai dibagikan langsung Wali kota disaksikan pengurus Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Mojokerto di ruang Nusantara, pemkot Mojokerto (25/6) kemarin.

Walikota Mojokerto mengaku bangga atas perjuangan para atlet, official maupun pelatih. Prestasi yang diraih merupakan tolak ukur atas visi Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral. “Karena itu pembinaan dari para atlet ini harus terus kita tingkatkan seiring dengan baru saja Pemkot Mojokerto membentuk Dinas baru yaitu Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata. Itu nanti yang akan bersinergi dengan KONI sehingga pembinaan olah raga di Kota Mojokerto akan terus kita mantapkan,� tandasnya.

Karena olah raga ini berbasis pendidikan, maka Wali kota membuat suatu kebijakan bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Mojokerto tahun ini juga membuka jalur prestasi. Peme-

rintah tahun ini juga menyediakan anggaran bagi sekolahsekolah untuk anggaran pembinaan prestasi.

Atlet yang memperoleh medali emas sebesar 15 juta rupiah, perak 10 juta dan perunggu 7,5 juta. Begitu juga pelatih dan official juga memperoleh reward masing-masing yang memperoleh medali emas sebesar 5 juta rupiah, perak 3 juta dan perunggu 2 juta.

Adi Sahroni, atlet biliard (POBSI) mendapat medali emas perorangan, emas beregu dan perak beregu. Hendy Setiawan, atlet biliard (POBSI) mendapat medali emas beregu, perak beregu dan perunggu perorangan. Sedangkan atlet pencak silat (IPSI) atas nama Titik Kusuma Wati mendapatkan medali perak. Bethary Kintan, atlet karate (FORKI) mendapatkan medali perunggu. Sedangkan 2 perunggu

kariyadi/bhirawa

Wali Kota Mas'ud Yunus menyerahkan bonus kepada atlet peraih medali pada ajang Porprov V Jatim. lainnya direbut oleh Dwi Praseto Abrianto dari atlet angkat berat (PABBSI). “Mudah-mudahan dengan

pemberian reward ini dapat menjadi semangat dan motivasi atlet-atlet Kota Mojokerto untuk dapat meningkatkan

prestasinya lebih dari perolehan kita sekarang,� kata Tatok Setiadi, Ketua KONI Kota Mojokerto. Q kar

PSSI-Kemenpora Diharapkan DPR Pertimbangkan Persetujuan Terlibat Tangani Mafia Bola Pembahasan RAPBN 2016 Kemenpora Jakarta, Bhirawa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dan Kementerian Pemuda dan Olahraga diharapkan terlibat dalam menangani pengaturan skor oleh mafia dalam persepakbolaan Indonesia, kata Muhammad Isnu, salah satu Tim Advokasi #IndonesiaVsMafiaBola.

"Harusnya mereka menyambut baik keterangan atau pernyataan (para saksi) yang diungkapkan ke publik. Harusnya mereka memberikan respon yang aktif, memanggil meminta pemain pelatih yang bersaksi datang," kata Isnur yang merupakan pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum Jakarta di Jakarta, Kamis.

Isnur berharap tugas membongkar mafia sepak bola di Indonesia tidak hanya sebatas yang dilakukan tim advokasi seseorang berinisial BS dengan melaporkan dugaan praktik pengaturan skor ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.

Menurut dia, sampai saat ini belum ada pihak PSSI dan Ke-

menpora yang menghubungi tim advokasi atau pelatih dan pemain yang memberikan kesaksian untuk meminta keterangan lebih lanjut.

"Merekalah yang harus menelusuri, jangan diam saja dan meminta kita ngasih bukti," kata dia.

Selain itu, Isnur juga berharap para pemain dan pelatih yang memberikan pengakuan adanya pengaturan skor bisa mendapatkan perlindungan kondisi ataupun karier dari PSSI atau Kemenpora.

"Biar kemudian para saksi ini, para pemain yang membuka (adanya pengaturan skor) mereka merasa terlindungi merasa terayomi, merasa aman, tidak merasa terancam dari karir mereka," kata dia.

Isnur mengkhawatirkan para pelatih dan pemain yang mau mengungkapkan adanya pengaturan skor di sepak bola Indonesia tidak memiliki kesempatan berkarier lagi karena dianggap sebagai pembongkar borok persepakbolaan nasional.

Seseorang berinisial BS yang mengaku sebagai pelaku "match

fixing" melaporkan dugaan pengaturan skor pertandingan sepak bola Indonesia di ajang nasional dan internasional ke Bareskrim Mabes Polri pada Selasa (16/6) sore.

BS yang didampingi sejumlah anggota lembaga bantuan hukum tersebut melaporkan adanya tindak pidana penyuapan di beberapa kasus persepakbolaan Indonesia dalam kurun tahun 2000 hingga 2015.

Dalam laporan polisi yang dibuat pukul 15.00 WIB Selasa 16 Juni 2015 itu disebutkan penyuapan periode 2000-2010 menggunakan dana APBD. Sedangkan dana penyuapan periode 2010-2015 berasal dari investor Malaysia berinisial DAS.Q ant

Senam Jatim TC ke Riau, Karate ke Swiss Surabaya, Bhirawa Cabang olahraga (Cabor) senam selama ini masih 'lumbung' emas atau andalan Kontingen Jatim di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Jabar 2016. Untuk mengasah kemampuan para atletnya, KONI Jatim memberikan kesempatan untuk melakukan try out (TC) ke Riau. Sedangkan karate memilih TC ke Swiss.

Menurut Pelatih Senam Jatim, Indra Sibarani, rencana ke try out akan dilakukan 1-6 Juli mendatang. "Untuk try out ke Riau, kita akan bawa seluruh atlet.

Semuanya ikut," katanya, Kamis (25/6).

Alasan mengapa berlatih di bumi melayu lancang kuning, ia menjelaskan kalau provinsi yang terletak di Pulau Sumatera itu memiliki fasilitas senam yang memadahi. Bahkan salah satu yang terbaik di Indonesia. Tak heran. Hal ini karena Riau baru saja menggelar PON XVIII tahun 2012 lalu.

"Selain Riau yang punya alat yang bagus, kita juga tak mau menunjukkan kemampuan anakanak. Kalau kita TC di Jakarta, pasti kekuatan kita akan terbaca," jelas pria yang bermukim di Gresik ini. Selain itu, lanjut Indra, anak buahnya juga butuh suasana baru.

Sebab selama ini senam Jatim hanya berlatih di Gresik atau Surabaya. Otomatis akan menimbulkan kebosanan. "Kita cari suasana baru," terang Indra. Indra menambahkan bahwa tim senam Jatim tetap berlatih meski tengah menjalani ibadah puasa. "Anakanak juga latihan pas puasa. Di

senam, kalau berhenti seminggu, bisa nol lagi," pungkas Indra.

Sementara itu, karateka Jatim akan berlatih ke Swiss, program pemusatan latihan di luar negeri dipilih untuk menimpa sekaligus mendongkrak kualitas karateka Jatim. Tentu dengan tujuan akhir berprestasi pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Jawa Barat (Jabar) XIX 2016 mendatang.

"Kita akan ke Eropa sekitar bulan Agustus nanti. Tepatnya di Swiss. Ke tempatnya Umar Syarief," ucap Johanes Koento, Binpres Pengprov Forki Jatim.

Umar yang merupakan atlet karate andalan Jatim dan Indonesia, memang memiliki dojo di Swiss.

Bukan hanya itu, Umar juga mempunyai jaringan luas di Eropa. Keuntungan inilah yang coba dimanfaatkan oleh Jatim.

"Kalau di Jepang, disamping biaya mahal, disana juga lebih ke nomor Kata. Untuk nomor Kumite bukan ke Jepang," terang Koento.

"Sedangkan kalau di Eropa, utamanya Swiss, sifatnya umum.

Bisa Kata dan Kumite. Ada base camp juga disana. Dimana yang melatih adalah juara-juara Eropa," imbuh mantan karateka andalan Jatim dan Indonesia ini.

Namun tak semua atlet bisa berangkat ke Swiss. Hanya yang diprioritaskan mendapat emas saja lah yang akan berangkat.

Menurut Koento, hanya dari karateka dari nomor kata dan dua dari nomor kumite. "Disana satu bulan untuk latihan dan dua minggu untuk try out," pungkas Koento. Q wwn

Jakarta,Bhirawa Komisi X DPR RI akan mempertimbangkan persetujuan terkait pembahasan RAPBN TA 2016 yang diajukan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi apabila hasil rapat kerja dengan Komisi X DPR, yaitu melakukan pertemuan dengan PSSI hasil KLB Surabaya 2015 tidak dilaksanakan.

"Terkait permasalahan sepak bola nasional, Komisi X mendesak Menpora untuk melaksanakan hasil keputusan rapat kerja pada 5 Februari 2015, 6 April 2015, dan 10 Juni 2015. Apabila tidak kami akan mempertimbangkan persetujuan anggaran untuk Kemenpora," kata Wakil Ketua Komisi X DPR Ridwan Hisjam dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Rabu (24/6).

Menurut Ridwan, hal tersebut juga diperkuat dengan hasil SEA Games 2015 di Singapura yang menempatkan Indonesia hanya menempati posisi kelima dalam perolehan medali.

Komisi X DPR RI telah memutuskan untuk membatalkan rapat kerja (raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi yang rencananya akan dilaksanakan pada Rabu (24/6) pukul 12.00 WIB.Q ant

EKONOMI - BISNIS

10

Jumat Legi, 26 JUNI 2015

Apresiasi Manfaat Solusi Meter Listrik Pintar SIMPLY

RAGAM EKBIS

Kurs JUAL

BELI

USD

13,354.00

13,222.00

SGD

9,912.41

9,807.15

EUR

14,977.85

14,824.51

JPY

10,732.14

10,625.20

GBP

20,511.74

20,307.67

Sumber: Bank Indonesia (5 JUNI 2015)

Telkom Raih Pacific Stevie Awards 2015 Surabaya, Bhirawa PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom) sepanjang Juni ini berhasil menorehkan prestasi yang membanggakan dalam berbagai ajang penghargaan, baik nasional maupun regional. Mengawali bulan Juni, Telkom berhasil menjadi juara umum dalam ajang Asia Pacific Stevie Awards 2015 yang berlangsung di Shanghai. Penghargaan bergengsi tersebut diraih karena Telkom memenangkan 10 penghargaan yang terdiri dari 5 Gold dan 5 Silver.

Penghargaan yang diraih oleh Telkom untuk Gold Award, meliputi New Products & Services: Software - Mobile Development or Mobile Operations Management Solution melalui Implementasi solusi mobile Work Automation (mWA) di Indofarma, AIA Finance, New Products & Services: Software Cloud Related melalui Implementasi nWA di Lubricant berbasis cloud computing, Customer Service Team of the Year melalui Smart Winning TeAM to SME market, New Products & Services: Software - Asset or Financial Management Solution melalui Financial Inclusion Branchless Banking (FIBB), New Products & Services: Software - Governance, Risk & Compliance Solution melalui IndiGOV - e gov in local government.

Sedangkan untuk Silver Award meliputi New Products & Services: Business-toBusiness Services melalui Implementasi e-ticketing di KCJ, e-parking di PT. Reksa, New Products & Services: Software - Mobile Development or Mobile Operations Management Solution melalui T-zone Femtocell in Plantation, New Product Awards Category Telecommunication Service melalui Contact Center POLRI 110, New Products & Services: Software - Cloud Related melalui T- Money di BPD Sumut, kartu SEPP serta New Products & Services: Software-Social Business Solution melalui IndiCampus. Q ma

Surabaya, Bhirawa Layanan Sistem Pintar Meter Listrik Prabayar (SIMPLY) dari PT XL Axiata Tbk (XL) mendapatkan apresiasi dari komunitas pelaku bisnis karena mampu menunjukkan manfaat yang besar bagi para pelanggan korporasi. Hal ini terbukti pada akhir Mei 2015 lalu di Bangkok, Thailand, Asia M2M Business Platform suatu badan organisasi yang menaungi operator telekomunikasi penyedia solusi M2M platform di Asia secara khusus mengenalkan SIMPLY sebagai salah satu layanan M2M, atau saat ini dikenal sebagai Internet of Things (IoT).

Menurut Chief Digital Service Officer XL, Yessie D. Yosetya saat memberikan keterangan di Graha XL Pemuda Surabaya, Kamis (25/6) kemarin mengungkapkan SIMPLY merupakan inovasi layanan Meter Listrik Pintar Dua Arah yang berhasil menarik perhatian dunia IoT, karena layanan ini terbukti telah banyak membantu meringankan beban biaya operasional perusahaan dan dapat meminimalisir penggunaan listrik yang berlebihan. “Kami pun terus melakukan pengembangan atas layanan ini sehingga bisa memperbesar manfaat sekaligus mempermudah pengembangannya,” ujarnya.

Yessie menambahkan, manfaat dari penggunaan SIMPLY ini telah dirasakan oleh perusahaan infrastruktur, agensi periklanan, jasa perhotelan serta lembaga keuangan perbankan untuk mesin ATM. “Dengan adanya layanan SIMPLY, perusahaan dapat mengontrol dan mengatur kuota konsumsi listrik berdasarkan trend penggunaan per bulannya, dapat meminimalkan fraud, dan tidak perlu repot untuk melakukan pengisian pulsa prabayar listrik,” terangnya. Q riq

Ada enam kecamatan yang akan menjadi ‘pilot project’ tanaman kedelai ini dengan alokasi dana sebesar Rp9,75 miliar

Kembangkan Program Swasembada Kedelai

Kejar Target, Pemprov Tanam di Sampang Sampang, Bhirawa Dinas Pertanian Jatim tahun ini menargetkan produksi kedelai naik sebesar 35 persen atau diproyeksikan meningkat sebesar dari 355.000 ton pada 2014 menjadi 480.000 ton tahun ini. Untuk bisa memenuhi target tersebut upaya yang dilakukan adalah mengembangkan tanaman kedelai di beberapa daerah termasuk di Sampang Madura.

Layanan Sistem Pintar Meter Listrik Prabayar (SIMPLY) dari PT XL Axiata Tbk (XL) mendapatkan apresiasi dari komunitas pelaku bisnis.

KINERJA PELAYANAN PRIMA

Di Sampang sudah disiapkan area tanam seluas 5.000 hektar dan jenis tanaman itu dinilai prospektif dikembangkan di wilayah itu. “Ada enam kecamatan yang akan menjadi ‘pilot project’ tanaman kedelai ini dengan alokasi dana sebesar Rp9,75 miliar,” kata Kabid Sumber Daya Pertanian Dinas Pertanian Pemkab Sampang R. Achmadi di Sampang, Kamis (25/6). Keenam kecamatan itu, adalah Sokobanah, Omben, Karangpenang, Kecamatan Banyuates, Ketapang, dan Robatal.

Ia menjelaskan pengembangan tanaman kedelai itu, nantinya dalam bentuk bibit, sedangkan para petani akan mengembangkan sendiri, dengan panduan teknis dari Dinas Pertanian dan Petugas Penyuluh Pertanian Sampang.

Ia menjelaskan tentang pola tanam per kelompok, sedangkan saat ini kelompok tani terdaftar

untuk mengelola bibit kedelai mencapai 500 kelompok. “Kami masih melakukan verifikasi, dan hal ini dilakukan agar kelompok tani yang menerima program bantuan ini benar-benar kelompok tani aktif,” katanya. Ia menjelaskan setiap kelompok tani terdiri atas 30 anggota. Program itu sebagai upaya untuk meningkatkan hasil produksi tanaman kedelai dan mendukung program swasembada kedelai yang dicanangkan pemerintah pusat.

Achmadi menjelaskan masingmasing kelompok tani nantinya akan mendapatkan dana sebesar Rp19,5 juta dan akan ditransfer secara langsung ke rekening masing-masing kelompok. Ia merinci di Kecamatan Omben luas areal tanam yang akan dijadikan lokasi tanam kedelai itu seluas 150 hektare, lalu seluas 1.300 hektare di Kecamatan Robatal, 850 hektare

di Kecamatan Banyuates, 1.000 hektare di Kecamatan Karangpenang, dan seluas 300 hektare di Kecamatan Ketapang. “Kalau di Kecamatan Sokobanah luas areal lahan yang disediakan mencapai 1.400 hektare,” katanya.

Saat ini, katanya, Pemkab Sampang masih melakukan verifikasi kepada 500 kelompok tani yang diusulkan hendak melaksanakan program pengembangan tanaman kedelai tersebut, sebelum diserahkan kepada Pemprov Jatim. “Sistemnya kan diverifikasi dulu di tingkat kabupaten, lalu diserahkan ke Pemprov Jatim,” katanya.

Seperti diketahui, selain mengembangkan area tanam, Pemprov Jatim juga mengadakan program Pemanfaatan Hutan Bersama Masyarakat untuk mendongkrak produksi kedelai. Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Jatim, Ahmad Nurfalakhi mengatakan, potensi lahan hutan di Jatim masih sangat besar. Potensi itu memungkinkan untuk dimanfaatkan lahan hutan untuk bertanam kedelai. Namun, lanjutnya, tidak semua lahan hutan bisa dimanfaatkan untuk budidaya pertanian, khususnya tanaQ lis.ant man pangan kedelai.Q

Pasar Ritel Mulai Obral Diskon

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo beserta 8 Gubernur dan 2 Pengurus Pusat APPSI saat menghadap Presiden RI Joko Widodo membahas percepatan ekonomi daerah di gedung Istana Merdeka Jakarta.

Pakde Karwo Usulkan BPD Dapat Rp 1 Triliun ke Presiden Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengusulkan kepada Presiden RI Joko widodo, agar Bank Pembangunan Daerah (BPD) di daerah mendapatkan specific lending atau grand credit sebesar Rp1 triliun per provinsi. Specific lending tersebut diharapkan dapat dioperasikan oleh BPD di masing-masing daerah, seperti Bank Jatim jika di Jatim.

U

sulan tersebut disampaikan Pres iden Joko Widodo saat Rapat Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (25/6). Menurut Gubernur Soekarwo, pemerintah pusat diharapkan bisa mengucurkan dana melalui APBN sebanyak Rp1 triliun kepada BPD masing-masing provinsi. Tujuannya agar BPD bisa memberikan lending credit sebanyak 6-7,5 persen setahun kepada masyarakat kecil.

Pemberian specific lending credit kepada BPD, lanjutnya, dalam rangka mengkonkritkan permintaan presiden untuk memberikan lending credit di bidang UMKM pada setiap provinsi. Lending kredit untuk usaha produktif seperti UMKM dapat menimbulkan multiplier effect yang besar bagi pembangunan.Hal ini senada dengan instruksi presiden untuk menaikkan lending kredit produktif.

“Meningkatkan kredit untuk usaha produktif merupakan upaya guna

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kredit dari bank yang harus ditingkatkan di bidang usaha produktif, bukan kredit untuk konsumtif,” kata Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, usai rapat APPSI. Selain itu, materi yang dibicarakan dalam pertemuan itu merupakan hasil rapat APPSI di Ambon yang dilaporkan ke Presiden RI Jokowi, aspirasi dari para gubernur, dan pengarahan presiden tentang peranan gubernur bersama pemerintah pusat dalam pembangunan baik di bidang pemerintahan, pembangunan ekonomi, maupun sosial budaya.

Di bidang pemerintahan, para gubernur diminta untuk bersama-sama Presiden melaksanakan pembangunan di bidang pemerintahan, pembangunan ekonomi, serta sosial budaya. Prinsipnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, ada beberapa yang harus dimatangkan dalam bidang pemerintahan yakni mengenai UU tentang administrasi pemerintahan.

Guna memperkuat UU tersebut, Presiden RI rencananya akan mengundang para gubernur untuk membahas apakah UU adminsitrasi itu sudah tepat atau belum. “Minggu depan, rencananya Presiden RI mengundang gubernur seluruh Indonesia dalam rangka memantapkan UU Administrasi Pemerintahan. Saling memberikan informasi untuk memperkuat, memperlancar, juga membahas kondisi ekonomi di daerah. UU ini penting karena pengambil keputusan memiliki rambu-rambu yang jelas dalam mengambil keputusan atau kebijakan,” jelas Pakde Karwo.

Mengenai bantuan kepada masyarakat yang mendadak, harus ada

kepastian dari Kementerian Dalam Negeri mengenai belanja untuk membantu masyarakat hal yang mendadak diatur. Dalam hal ini bukan Bansos atau hibah. “Misalkan ada keluarga miskin yang harus operasi mendadak, tetapi belanjanya tidak ada, mereka yang terlantar tetapi belanjanya tidak ada. Agar bisa masuk ke dalam biaya operasional penunjang di dalam peningkatan kesejahteran masyarakat dalam fungsi sosial,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, pertemuan itu dimaksudkan untuk melaporkan suasana daerah dan beberapa poin-poin penting yang harus disampaikan kepada Presiden terkait hasil Rakernas APPSI di Maluku yang lalu, khususnya terhadap bagaimana memacu perputaran ekonomi kita agar bisa lebih cepat dari sekarang.

Salah satu yang utama, kata Gubernur Sulawesi Selatan itu, adalah harapan agar pemerintah mendorong perbankan, khususnya bank pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah (BPD), untuk lebih terlibat dalam kredit-kredit usaha miko, kecil dan menengah (UMKM). “Perlu ada rasionalisasi bunga bunga untuk UMKM agar mereka bisa bertumbuh dengan baik,” kata Syahrul. Hal lain yang dilaporkan adalah tentang program-program strategis yang semua provinsi sampaikan apa-apa yang paling penting, hususnya percepatan proyek yang ada, agar betul-betul semua pihak pahami situasi yang ada. “Tidak ada ketakutan untuk jalankan program dan proyek agar betul-betul serapan anggaran daerah bisa berjalan,” jelas Yasin. Q iib*

Surabaya, Bhirawa Menjelangan Hari Raua Idul Fitri 2015, sejumlah gerai ritel terutama supermarket mulai obral diskon untuk semua produk. Upaya ini dilakukan untuk menarik konsumen.

Perang diskon dimulai dari 10%75%, hal itu tergantung untuk jenis barang yang mendapatkan diskon dan bagaimana harus menyiapkan strategi pemasaran.

Commercial Director PT Hero Supermarket Tbk. (HERO) Jatim, Weny Murianti menguraikan momentum Ramadan dan Lebaran memiliki

dampak yang sangat besar bagi penjualan perseroan. Omzet penjualan di prediksikan bisa mengalami kenaikan sampai dengan 30% di bandingkan tahun lalu yang mencapai 25%.

“Naiknya omzet penjualan di tahun ini, karena libur sekolah dan libur lebaran yang panjang. Kondisi masyarakat yang berbelanja untuk persiapan pra lebaran yang terjadi sebelum terjadinya pembagian THR dan mendekati lebaran sesudah lebaran,” ujarnya di Grandcity Surbaya, Kamis (25/6) kemarin.

Target kenaikan omzet 30%, me-

mang target yang diberikan dari pusat, karena kontribusi liburan yang panjang dan relatif stabilnya harga pokok sembako juga dipastikan akan mendongkrak penjualan saat mendekati lebaran. “Seperti harga gula dan beras yang relatif stabil dipastikan akan jadi pilihan. Selain itu, vendor minyak goreng juga siap memberikan potongan harga terkait turunnya harga CPO dunia. Untuk harga minyak goreng dengan merek yang sudah ternama bisa turun sampai Rp2-3 ribu untuk kemasan 2 Liter,” tegasnya. Q wil

Jelang Lebaran

Pengusaha Brem Panen Pesanan Makanan ringan brem, hingga kini masih menjadi favorit masyarakat, buktinya menjelang lebaran, makanan khas asal Madiun itu kini tengah diburu konsumen. Sehingga pengusaha brem panen pesanan.

Hal itu seperti yang dialami oleh para perajin yang berada di sentra industri rumah tangga brem yang terdapat di Desa Kaliabu, Kecamatan Mejayan, dan Desa Bacong, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun.

“Permintaan brem saat Ramadan dan Lebaran selalu naik setiap tahunnya. Diperkirakan kenaikannya hingga lima kali lipat dari hari biasa,” ujar seorang perajin brem di Desa Kaliabu, Ibu Jairah, kepada wartawan, Kamis.

Menurut dia, pada hari biasa pihaknya memproduksi sebanyak 1.000 bungkus. Akan tetapi, sejak awal Ramadhan hingga Lebaran tahun 2015 nanti, ia bisa memproduksi hingga sebanyak 5.000 bungkus per hari. Brembrem itu merupakan pesanan dari sejumlah toko oleh-oleh yang ada di wilayah Kota dan Kabupaten Madiun. Selain itu, juga pesanan dari luar kota seperti Ngawi, Kediri, Nganjuk, dan Jombang.

Meski pesanan sedang tinggi, namun masih terdapat kendala yang dihadapi oleh para perajin.

Yakni ketersediaan bahan baku baku brem, berupa sari tape beras ketan. “Kami terkendala pembuatan bahan. Sebelum di-

jadikan brem, beras ketan itu kami jadikan sari tape terlebih dahulu,” ungkapnya.

Perajin brem lainnya, Sulastri, mengatakan, masih ada sekitar 100 perajin brem yang tetap bertahan di Kabupaten Madiun. Industri rumah tangga tersebut sebagian berada di Desa Kaliabu, Kecamatan Mejayan, dan sebagian di Desa Bancong, Kecamatan Wonoasri. “Kami sudah membuat

brem secara turun-temurun sejak zaman nenek buyut. Permintaan brem memang ramai saat menjelang lebaran seperti sekarang ini,” tutur Sulastri. Menurut dia, pada saat seperti ini, produksi brem bisa mencapai 1 Kuintal per harinya. Hal itu didukung dengan kondisi cuaca yang banyak sinar matahari, sehingga brem yang dicetak kotak-kotak cepat mengering. Adapun untuk harga, brem tersebut dijual bervariasi, mulai dari Rp5.000 hingga Rp20.000 per bungkus. Tergantung dari ukuran besar dan kecilnya kotak kemasan. Q dar,ant

Proses penjemuran brem sehingga brem yang dicetak kotak-kotak cepat mengering.

Jumat Legi, 26 JUNI 2015

Makmurkan Ramadan dengan Bertadarus l Sambungan hal 1 Kankemenag dan satuan kerja (Madrasah Ibtidaiyah/ MI, Madrasah Tsanawiyah/MTs dan Madrasah Aliyah/ MA) se-Kab Situbondo. “Ini agar anjuran saya untuk bertadarus benar-benar dilakukan sepanjang bulan suci Ramadan tahun ini,” ujar mantan Kasi Peka Pontren Kanwil Kemenag Jatim itu.

Tak hanya tadarus saja yang dianjurkan Nur Sjamsudin selama bulan penuh ampunan ini. Pria asli Sidoarjo itu juga meminta pegawai untuk melakukan pondok Ramadan sebulan penuh. Ini juga berlaku di lingkungan induk Kankemenag Kab Situbondo. Setiap hari sampai siang diadakan tadarus. “Untuk pagi jadwalnya di lingkungan Kankemenag dan siangnya usai duhur dilanjutkan di lingkungan Satker,” tegas mantan Kepala Kankemenag Kab Nganjuk itu.

Nur Sjamsudin melanjutkan, di lembaga yang ia pimpin setiap sepekan sekali juga dilakukan pembinaan spiritual bagi semua karyawan di lingkungan Kankemenag berupa pengajian. Ini diharapkan untuk menambah wawasan para karyawan dalam rangka ketakwaan.

“Pengajian itu kami tempatkan di aula Kantor Kankemenag Kab Situbondo. Ini karena melibatkan seluruh karyawan yang jumlahnya lumayan banyak,” aku mantan Kasi MTQ dan HBI Kanwil Kemenag Jatim itu.

Meski menekankan untuk bertadarus, Nur Sjamsudin tetap meminta para pegawai mematuhi jam kerja sebagaimana mestinya. Misalnya, Senin masuk kerja dimulai pukul 07.00, karena ada apel pagi. Lalu Selasa, Rabu, Kamis hingga Jumat, masuk kerja jam 7.30 de­ ngan disambung jam pulang kerja sekitar pukul 15.30.

“Alhamdulillah dari evaluasi 5 hari kerja pada pekan pertama bulan puasa ini, semua pegawai masuk kerja dengan baik. Ini karena saya sejak awal menanamkan sikap kedisplinan yang tinggi pada semua karyawan,” terang Nur. n awi

Audit BPK Atas KPU Tak Tunda Pilkada Serentak l Sambungan hal 1 Penuntasan masalah ini sangat perlu untuk menjaga reputasi, integritas dan indenpendesi KPU sebelum menggelar Pilkada serentak,” tandas Rambe dalam dialektika demokrasi di pressroom DPR RI, Kamis (25/6). Nara sumber lain, Komisioner KPU Arief Budiman dan Komisioner Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Daniel Zuchron.

Sebagai kader Golkar, Rambe menolak tuduhan pihaknya sengaja berupaya menunda pelaksanaan Pilkada serentak Desember 2015 karena belum adanya kesepakatan damai antar pimpinan Golkar yang bersengketa. Sementara pendaftaran ikut Pilkada sudah akan dimulai sehabis Lebaran, sekitar 16 - 17 Juli.

Pilkada serentak Desember 2015 nanti akan diikuti 260 kabupaten/kota dan 9 provinsi.

Daniel Zuchron menyatakan, demi menyelamatkan agenda nasional Pilkada serentak, Bawaslu tetap siap menjalankan tugasnya dengan baik. Meskipun ada klausal untuk menunda pelaksanaan, merujuk dari audit BPK yang menemukan penyimpangan di KPU pada Pemilu yang lalu. Klausal penyimpangan penggunaan anggaran di KPU yang mencapai Rp 340 miliar, tidak mengubah tugas Bawaslu.

“Tugas Bawaslu adalah mengawasi pelaksanaan Pemilu di pusat sampai ke tingkat desa.

Sedang pengelolaan uang negara, Bawaslu tidak punya peran apapun. Audit BPK yang temukan adanya penyimpangan anggaran di KPU, justru melecut Bawaslu untuk lebih berhati-hati dan tertib dalam bertugas,” cetus Daniel Zuchron.

Sebagai Komisioner KPU, Arief Budiman merasa tidak terganggu dengan temuan audit BPK. Bahkan KPU mendorong agar temuan itu segera ditindaklanjuti sampai tuntas. Dia yakin penuntasan masalah KPU tidak akan mengganggu pelaksanaan Pilkada serentak Desember 2015 mendatang.

Seperti diketahui, audit BPK atas KPU dalam Pemilu 2014 lalu didapati ada aspek ketidakpatuhan KPU terhadap peraturan perundang-undangan. Banyak permasalah­ an dalam pengadaan barang dan jasa yang dilanggar KPU pusat maupun KPU daerah.

Penyimpangan juga terjadi pada pengelolaan honorarium, perjalanan dinas, hibah dari daerah dan pengelolaan kas. Penyimpangan anggaran di KPU yang ditemukan BPK mencapai sekitar Rp 340 miliar. n ira

Subsidi TDL 450-900 VA Ditarik, Rakyat Kian Menderita l Sambungan hal 1

Mereka, ujar dia, masih harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan makan keluarganya. “Jangan menambah derita baru buat mereka,” ucap dia.

Pemerintah, kata Andi, sebaiknya membatalkan kenaikan tarif listrik 450 dan 900 VA. Logika penyimpangan pada pengguna listrik golongan ini yang menurut pemerintah tidak tepat sasaran merupakan argumen tidak berdasar. Solusi yang diberikan pemerintah dengan mengalihkan subsidi langsung berupa kartu yang dapat diuangkan untuk membayar listrik bukanlah persoalan yang mudah. Menurutnya, permasalahan baru bahkan bisa muncul di lingkungan masyarakat pengguna listrik 450 VA. Sebelumnya, kata Andi, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) menyatakan, pengalihan subsidi yang disalurkan PLN akan dialihkan ke pengguna langsung berupa kartu-kartu program sosial yang akan diberikan kepada masyarakat golongan rumah tangga miskin.

Pemerintah, terang dia, harus menyadari saat ini hingga beberapa tahun ke depan, daya beli masyarakat turun drastis akibat kenaikan harga BBM. Akibatnya pemenuhan kebutuhan dasar berupa makanan menjadi prioritas utama.

“Program sosial yang digulirkan pemerintah, terbukti tidak memberi dampak signifikan terhadap kenaikan daya beli masyarakat. Program sosial dalam bentuk apapun berujung pada persoalan pangan sehingga subsidi yang akan dialihkan untuk listrik, kesehatan, pendidikan menjadi tidak berguna lagi,” tutur dia.

Sebelumnya DPR menolak rencana pemerintah menaikkan tarif listrik golongan 450 dan 900 VA. “Kami mempertimbangkan keadaan ekonomi saat ini sedang tidak begitu baik, maka Komisi VII tidak bisa menyetujui kenaikan tarif listrik. Semua fraksi menolak usulan itu,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung saat rapat kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said di Jakarta. n ira

11

SAMBUNGAN Menhub Resmikan Terminal Keberangkatan Penumpang Bandara Abd Rachman Saleh l Sambungan hal 1

perti ekonomi dan pariwisata akan ikut meningkat. “Sektor pariwisata akan terungkit dengan adanya bandara ini, karena posisinya menjadi penghubung 11 kabupaten kota di Jatim mulai Trenggalek sampai Pasuruan,”ungkapnya di sela peresmian Terminal Keberangkatan Penumpang Bandara Abd Rachman Saleh di Malang, Kamis (25/6).

Di sektor pariwisata, masyarakat akan lebih mudah mengakses ke tempat wisata yang ada di sekitar Malang dan di sekitarnya. Salah satunya adalah Gunung Bromo yang merupakan salah satu gunung terindah di dunia. ”Jumlah masyarakat Jatim yang memasuki Jatim sebanyak 45 juta orang pada 2014, dan wisatawannya masih belum banyak yakni sebanyak 460 ribu orang.

Salah satu sasaran tujuan adalah Malang Raya. Dengan adanya bandara akan meningkatkan kunjungan wisatawan luar ke Jatim,” ucap Pakde Karwo sapaan akrabnya.

Saat ini, Bandara Abd Rachman Saleh menampung sekitar 1.700 penumpang. Kemajuannya cukup pesat yakni 12 persen. Bandara ini juga menjadi alternatif Bandara Juanda yang sudah memiliki kapasitas 12,5 juta penumpang. “Realitanya Bandara Juanda menampung 18 juta penumpang. Dengan adanya Bandara Abd Rachman Saleh akan membantu mengalihkan para wisatawan yang akan mengunjungi Jatim,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut turut hadir Menteri Perhubungan RI Ignatius Jonan, Komandan Lanud Abd Saleh Marsma TNI Hadi Tjahjanto SIP Pembangunan gedung Terminal Keberangkatan Penumpang di Bandara Abd Rachman Saleh menjadi bukti atas komitmen dan keinginan pemerintah untuk memberikan fasilitas terbaik kepada masyarakat.

Pembangunan terminal ini, menjadi salah satu bagian untuk menciptakan konektivitas transportasi di Jatim yang aman dan nyaman.

Pakde Karwo mengharapkan, wilayah Malang Raya bisa menjadi salah satu kunci untuk memenangkan persaingan MEA. Ini karena potensi Malang Raya yang sangat besar, serta ditambah oleh masyarakatnya yang cerdas dan mempunyai semangat yang tinggi untuk berjuang di era persaingan global. Terminal Keberangkatan yang baru ini bisa menjadi salah satu contoh untuk memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama para para pelaku bisnis yang selama ini telah turut memberikan kontribusi dalam perkembangan Malang raya.

Karena itu diharapkan terminal baru bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat.

Sementara itu Menhub Ignatius Jonan mengatakan seluruh runway bandara di Indonesia akan diperpanjang menjadi minimal 2.500 meter. Kalau tanahnya tidak ada, maka minimal bisa didarati pesawat ATR 72 atau Hercules.

Perpanjangan runway bandara tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan keselamatan penerbangan Tanah Air. “Untuk bandara yang memiliki embarkasi, maka runwaynya minimal harus 2.800 meter agar jamaah haji tidak perlu transit 2 kali,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, selain memperpanjang runway, Kemenhub juga akan meningkatkan keamanan pagar bandara. Pasalnya masalah pagar ini sering lalai, padahal keberadaannya juga sangat penting.

“Sekitar 2 hari lalu ada pengendara motor masuk runway. Karena ngebut akhirnya jatuh dan meninggal dunia. Untuk perbaikan pagar ini, Kemenhub menganggarkan dana Rp 70 miliar,” tuturnya.

Ditambahkan saat ini Indonesia memiliki inklave sipil sebanyak 237 bandara. Pihak Angkasa Pura hanya mengelola 26 bandara, Sebanyak 42 bandara dikelola UPT daerah dan sisanya masih dikelola Kemenhub yaitu 159 bandara.

Terkait dengan pengembangan Bandara Abd Rachman Saleh, Ignatius

mengaku telah menandatangani rencana induknya. Ke depan akan lebih dilengkapi lagi, termasuk gedung terminal keberangkatan, body scaning dan apron. “Pemerintah memang lebih mementingkan keselamatan udara, sehingga lebih mementingkan memperpanjang runway. Untuk terminalnya sendiri dikerjakan bertahap,” tukas Ignatius Jonan.

Dalam kesempatan tersebut Menhub berharap kerjasama yang baik untuk penerbangan sipil, tanpa harus mengurangi porsi latihan TNI AU. Menhub juga minta pengelola Bandara Abd Rachman Malang dicampur dari Dishub dan TNI AU, tanpa perlu alih status.

Diperpanjang Mininal 2.500 M Seluruh runway bandara di Indonesia akan diperpanjang runwaynya menjadi minimal 2.500 meter. Kalau tanahnya tidak ada, maka minimal bisa didarati pesawat ATR 72 atau Hercules.

Perpanjangan runway bandara tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan keselamatan penerbangan tanah air. “Untuk bandara yang memiliki embarkasi, maka runwaynya minimal harus 2.800 meter agar jamaah haji tidak perlu transit 2 kali,” ungkap Menhub Ignatius Jonan saat meresmikan gedung Terminal Kedatangan Bandara Abdurrachman Saleh Malang, Kamis (25/6).

Lebih lanjut dikatakan, selain memperpanjang runway, Kemenhub juga akan meningkatkan keamanan pagar bandara. Pasalnya masalah pagar ini sering lalai, padahal keberadaannya juga sangat penting.

“Sekitar 2 hari lalu ada pengendara sepeda motor masuk runway. Karena ngebut akhirnya jatuh dan meninggal dunia. Untuk perbaikan pagar ini, Kemenhub menganggarkan dana Rp 70 milyar,” tuturnya.

Ditambahkan saat ini Indonesia memiliki Inklave sipil sebanyak 237 bandara. Pihak Angkasapura hanya mengelola 26 bandara, 42 bandara dikelola UPT daerah dan sisanya masih dikelola Kemenhub yaitu 159 bandara. n sup, mut, iib

90 Ribu Guru di Jatim Belum Sarjana l Sambungan hal 1

lalu. Secara rinci, sebaran guru yang kua­lifikasinya di bawah S-1 paling banyak ialah lulusan SMA, yakni 75.112 orang. Sedangkan lulusan Diploma 1 (D-1) sebanyak 665 orang, D-2 12.613 orang dan D-3 2.263 orang.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Syaiful Rachman tidak ingin menutupi fakta ini. Namun, pihaknya juga tidak berdiam diri. Sebab, Dindik Jatim diakuinya terus berupaya agar dapat meningkatkan kualifikasi guru-guru yang belum S-1 dengan memberi beasiswa. “Kita berikan beasiswa tidak hanya untuk yang belum S-1. Tetapi juga bagi yang ingin meningkatkan kualifikasinya ke S-2,” ungkap Syaiful, Kamis (25/6).

Tahun ini, Dindik Jatim telah meluncurkan paket beasiswa S-1 untuk 771 guru dan S-2 untuk 183 guru. Untuk penerima beasiswa S-2 bahkan mendapat fasilitas ke luar negeri untuk mengikuti kuliah pada semester terakhir.

Program ini terus berjalan sejak 2006 lalu. “Begitu muncul UU No 14 Tahun 2005, kita langsung berikan beasiswa untuk guru,” tutur dia.

Mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini mengakui, tingginya jumlah guru yang belum S-1 di Jatim ini lantaran beberapa sebab.

Di antaranya usia guru yang su-

5 Daerah Terbanyak Guru Belum Sarjana Kabupaten/Kota

SMA

D-1

Surabaya Kab Malang Jember Sidoarjo Pamekasan

7.085 4.153 4.037 3.698 3.183

65 57 46 34 12

D-2 297 604 610 198 731

D-3 268 161 122 86 47

Sumber : Dinas Pendidikan Jatim

dah memasuki persiapan pensiun.

Selain itu, pertimbangan biaya untuk kuliah S-1 secara mandiri juga menjadi kendala. Sementara beasiswa yang diberikan pemerintah juga masih terbatas.

Meski demikian, Syaiful tetap yakin, esensi dari UU ini cukup penting untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui tenaga pendidiknya. Karena itu, Dindik Jatim terus berupaya memberikan fasilitas beasiswa untuk peningkatan mutu dan kualifikasi guru. “Terlepas guru itu adalah fasilitator. Guru memiliki wewenang sebagai decision maker di kelas. Karena itu, butuh guru yang benar-benar mumpuni secara kompetensi maupun kualifikasinya,” tandasnya.

Kasi Tenaga Kependidikan Kresna Herlambang menuturkan, guru yang belum S-1 sampai Desember 2015 ini akan mengalami kesulitan. Baik dalam pengembangan karirnya, maupun dalam mendapat tunjangan sertifikasi.

“Bagi yang sudah mendapat sertifikasi, pengembangan karirnya

akan berhenti. Bagi yang belum, tidak akan mendapat sertifikasi,” tutur dia.

Sementara itu, dari total 90.653 guru di Jatim yang belum bergelar sarjana, Surabaya menempati posisi tertinggi. Jumlah guru di Surabaya yang kualifikasinya di bawah S-1 mencapai 7.715 orang.

Dua daerah lain di Jatim yang kualifikasi gurunya rendah ialah Jember dan Kabupaten Malang.

Di Jember, jumlah guru lulusan SMA mencapai 4.815 orang dan Malang sebanyak 4.975 orang.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dindik Surabaya Ikhsan justru membantah. Dia bersikukuh bahwa tidak ada guru di Surabaya yang kualifikasinya di bawah S-1.

Dia mengaku, Dindik Surabaya semula memilki program beasiswa S-1 untuk guru. Namun, seiring waktu program itu dihentikan lantaran kesulitan mencari guru yang belum S-1. “Sekarang fokus kita justru meningkatkan kualifikasi guru ke S-2. Tidak ada guru yang belum S-1,” tuturnya berkilah. n tam

Komisi B Beri Catatan Merah kepada Tiga SKPD l Sambungan hal 1

Biro Perekonomian, dan Dinas Kehutanan Jatim.

Anggota Komisi B DPRD Jatim yang juga Anggota Panitia Kerja (Panja) LHP BPK RI Mochamad Fawaid mengatakan catatan me­ rah tersebut dijadikan rujukan untuk dibahas ke rapat Panja. Dalam Panja nanti akan dibedah untuk mencari penyebab amburadurnya manajemen keuangan, seperti halnya belanja barang dan jasa.Termasuk kemungkinan adanya kerugian negara. “Selain catatan komisi kita, dalam LHP BPK RI tiga SKPD tersebut sudah masuk catatan BPK karena lapor­an keuangan,”katanya, Kamis (25/6).

Mengingat masa kerja Panja hanya 7 hari, maka hasil temuan pembahasan Panja, SKPD mitra Komisi B yang diketahui buruk pengelolaan keuangannya akan dibahas lebih mendalam bersama jajaran anggota Komisi B. Jika evaluasi Komisi B, tiga kepala SKPD dinilai memang tidak mampu mengelola keuangan dan membuat laporan, maka Komisi B dapat merekom Gubernur Jatim agar menggantinya. “Kalau Pak Gatot memang mau pensiun per 1 Agustus nanti. Mending kita tunggu sampai pensi-

un. Kalau lainnya dianggap tidak layak, diganti saja,” pungkasnya.

Putera Pengasuh Ponpes Al qodiri jember KH Muzaki ini menilai dari sekian 3 SKPD tersebut yang paling buruk, baik program maupun pengelolaan keuangannya adalah Dinas Kehutanan. “Pak Gatot Soebektiono itu lama memimpin Dinas Kehutanan. Tapi tidak ada perubahan. Kami sering marahi ketika hearing soalnya tidak ada progres,” paparnya.

Tidak ada progresnya program Dinas Kehutanan tersebut dapat dilihat masih banyaknya masyarakat pinggir kehutanan hidup di bawah standar kelayakan. Sementara untuk penyerapan anggarannya sangat rendah. Begitu juga pengelolaan keuangannya masih buruk. “Untuk besaran serapannya kami lupa,” katanya.

Sementara untuk Biro SDA, Fawaid meminta agar Kabiro Lies Idawati tidak menyalahkan Kepala Biro sebelumnya, Agung Haryanto. Meskipun baru menduduki Kabiro, Fawaid meminta Lies dapat memperbaiki buruknya manajemen keuangan. “Seharusnya Kabiro SDA langsung dapat memperbaiki manajemen keuangannya. Jangan menyalahkan Kabiro sebelumnya,” tegasnya. n cty

DPD RI Minta Jalan Nasional di Jatim Cukup Ditangani Pemprov l Sambungan hal 1

harus secepatnya dibubarkan, karena keberadaannya tidak efektif dalam melakukan pembangunan jalan di daerah. Proyek pembangunan jalan banyak yang tidak terencana dan menyeluruh.

Contohnya, perbaikan jalan di sepanjang jalur Pantura. Menjelang angkutan Lebaran tahun ini malah baru dilakukan persiapan untuk memulai perbaikan dan pengerjaan fisik. “Makanya daripada menghamburkan anggaran dan kinerjanya tidak efektif, lebih baik BBPJN dibubarkan saja,” tegasnya, Kamis (25/6).

Padahal, lanjut mantan anggota DPRD Jatim ini, anggaran yang berada di BBPJN sangat besar, mencapai triliunan rupiah.

“Ada dana Rp 1,2 triliun pada 2015 ini yang dianggarkan di BBPJN V di Surabaya. Namun masih saja ada banyak jalan nasional yang rusak,” jelas Wakil Ketua Komite II DPD RI asal Jatim ini.

Di Jatim, jalan nasional yang dikelola dan menjadi kewenangan BBPJN Wilayah V sepanjang 2.027 kilometer. Ruas jalannya meliputi lintas pantai utara sepanjang 469,296 kilometer, lintas tengah 193,915 kilometer, lintas selatan 620,067 kilometer, dan jalur penghubung lintas sepanjang 743,727 kilometer.

Menanggapi kabar pembubaran tersebut,

BBJN V Surabaya merespon santai. Lembaga bentukan Kementerian Pekerjaan Umum yang berkantor di Jalan Raya Waru Surabaya yang membawahi infrastruktur jalan dan jembatan kelas nasional di wilayah Jatim dan Jawa Tengah itu yakin BBPJN tidak bakal dibubarkan atas usulan pihak-pihak tertentu.

Kepala BBPJN V Surabaya Hedy Rahadian mengatakan, pernyataan Komite II DPD RI yang disampaikan kepada publik terhadap intansinya adalah pendapat pribadi.

“Itu pernyataan politis, maka yang bisa meresponnya adalah pejabat politis, yakni di kementerian.

Balai Besar V ini ditugasi secara teknis saja, bukan secara politis. Jadi bukan kita setuju atau tidak setuju. Kita serahkan saya ke Pak Menteri,” ucapnya.

Menanggapi pernyataan DPD yang menyebut peran BBPJN kurang optimal dalam merespon jalan rusak di Jatim, Hedy mengatakan hal tersebut tidak betul.

Sebab, pihaknya selama ini tidak pernah berhenti melakukan pengecekan, perawatan dan membuat program-program jalan nasional untuk bisa menyesuaikan dengan tingginya jumlah kendaraan.

“Coba disebutkan, jalan mana yang tidak kita pantau terus. Setiap ada jalan rusak kami pasti tahu dan segera melakukan proses perbaikan,” kata Hedy. n iib

Bupati dan Wabup Kompak Antar Bantuan Air Bersih Warga Ngrimbi l Sambungan hal 1

dan membutuhkan bantuan air bersih. Dikatakannya, ada sebanyak 4. 378 KK yang tersebar di 38 dusun berada di 18 desa tersebar di 6 kecamatan Jombang sangat membutuhkan bantuan air. ”Karenanya pemerintah sekarang sedang menghitung kebutuhan air bersih bagi mereka, “ujarnya di sela-sela ikut mengantar bantuan air di Dusun Nglebak Desa Ngrimbi bareng, Kamis (25/6).

Untuk memenuhi kebutuh­

an warga yang setiap tahun mengalami kekeringan, Bupati Nyono berjanji akan memberikan tandon untuk penampungan bantuan air yang bakal dikirim sebanyak 2 kali setiap minggunya. ”Untuk 24 KK di Dusun Nglebak Desa Ngrimbi ini, kebutuhan warga setiap minggunya sebanyak 20-25 ribu liter air bersih. Kita akan kirim setiap minggu dua kali,”ujar Nyono.

Ke depan, pemerintah akan berupaya agar masalah kekeringan bagi warga tidak terjadi

lagi, salah satunya solusinya adalah pemerintah akan mencarikan air agar ke depan kekeringan tidak terjadi lagi. ”Kita carikan airnya dari Wonosalam, jika diperlukan untuk melakukan pengeboran pemkab akan minta bantuan dari pemerintah pusat,”pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya warga Dusun Wonorejo Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng Jombang mulai mengalami kekeringan akibat kemarau yang mulai datang. Akibat kekeringan ini

bahkan berimbas pada kebutuhan air bersih dan juga kebutuhan untuk beribadah yakni berwudlu saat akan menunaikan salat.

Ainul Yaqin, salah satu warga mengatakan, dampak kekeringan tahun ini lebih terasa dibanding tahun sebelumnya. Sebab kekeringan datang bersamaan dengan kewajiban warga melaksanakan ibadah puasa. “Jadi untuk wudlu saja kami harus susah payah cari air, apalagi untuk air minum. Ada sumber air di balik bukit, tapi jaraknya 1 kilometer lebih dan harus

jalan kaki,” katanya.

Agar tak mengabaikan kewajiban beribadah, beberapa warga terpaksa tayamum untuk bisa salat.

“Kebutuhan air tidak hanya rumah warga, tapi juga musala. Kalau salat tarawih banyak yang butuh air, jadi sering kekurangan air. Solusinya yaitu tayamum,” tambahnya.

Ainul mengaku warga sudah melaporkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang untuk dilakukan droping air bersih. n rur

Dari Ujung Batang Ubi Jalar Jadi Inovasi Kelas Dunia l Sambungan hal 1

hasiswa Nasional (Pimnas) tahun ini.

“Hormon yang kami temukan ini bisa mempercepat masa tumbuh dan tanam bawang merah. Dari semula 3-4 bulan menjadi sebulan, dan dengan kualitas relatif sama. Ini sudah di­ujicobakan di areal pertanian bawang merah di Kabupaten Sidoarjo,” Mohammad Syukron Amrulloh mengawali penjelasannya.

Secara ilmiah, dia menjelaskan hormon berbahan ujung batang ubi jalar ini mengandung C-Organic 9,87 w/w, Giberelic Acid (zat pengatur tumbuh pada tanaman) 0,383 g/l, serta Acidity (Ph Hormon). Dari hormon yang

diciptakan, muncul residu yang bisa berfungsi sebagai pupuk. Produk turunan hormon ini juga untuk memupuk tanaman bawang merah.

Untuk membuatnya, kata Syukron, ujung batang ketela rambat diekstraksi dengan 10 ml aquades lalu disaring.

Selanjutnya, ditambahkan gula untuk menambah unsur hara (nutrien). Proses berikutnya, fermentasi dengan cara ditutup rapat dalam botol sehingga hampa udara, disertai pengadukan tiap lima hari sekali selama 15 hari. Pengadukan supaya mikroorganisme bercampur dan kental. Baru proses katalis bisa dilakukan. “Untuk menggunakannya, hormon Ubipotas ini dicampur air

dengan komposisi 40 banding 60. Air dibutuhkan untuk proses pertumbuhan bawang merah,” imbuh Fifa.

Atas inovasi ini, mereka pun sukses menyabet juara 1 International Young Inventors Award (IYIA) 2015. Even IYIA yang kedua ini dihelat di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dengan diikuti 13 negara.

Hanif Zahidin menambahkan, dirinya juga mengujicobakan pemanfaatan hormon dan pupuk berupa sisa air dari proses pembuatan hormon untuk tanaman belimbing. Hasilnya sama, belimbing lebih cepat berbuah. Bahkan produktivitasnya meningkat 2-3 kali lipat. “Bahan pembuatan hormon ini sangat mudah didapat. Sebenarnya bisa juga

untuk semua jenis tanaman. Tapi di sini kami uji cobanya hanya untuk tanaman bawang merah,” ungkap Hanif.

Ketua Prodi Fisika, FMIPA Unesa Prof Madlazim menyatakan, Prodi Fisika punya visi, yakni inovasi dalam pendidikan Fisika.

“Dari sini dosen dan mahasiswa mengupayakan temuan baru terkait pembelajaran Fisika. Di sisi lain, misinya melakukan pembelajaran, penelitian, inovasi dan kerjasama,” kata pria asal Lamongan ini.

Pembelajaran inovatif, penelitian, pengabdian masyarakat terus dijalankan prodi.

“Penelitian oleh dosen dan mahasiswa terus dilakukan. Hasil penelitian diikutkan kompetisi-kompetisi, semacam IYIA ini,” pungkas pria kelahiran 5 Oktober 1965 ini.*

12

Jumat Legi, 26 JUNI 2015

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Ketersediaan Daging Sapi, Ayam, dan Telur Menghadapi Bulan Puasa, Idul Fitri 1436 H di Jawa Timur

Ketersediaan Daging dan Telur Memadai, Harga Masih Batas Wajar Saat ini, ketersediaan daging sapi, ayam, dan telur ternyata masih mencukupi untuk kebutuhan masyarakat di Jatim, sedangkan harganya masih diambang batas kewajaran. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir adanya kelangkaan daging dan telur yang ada di pasaran. Apalagi, Jatim merupakan daerah potensi dan gudang ternak di Indonesia.

S

ebelumnya, Dinas Peternakan Jatim me langsungkan inspeksi mendadak ke be berapa pasar diantaranya seperti Pasar Tambahrejo (Kapas Krampung, red), dan Pasar Pucang yang ada di Surabaya.

Ternyata hasilnya, harga daging sapi biasa seharga Rp85-95 ribu an. Kalau diambil rata-rata harganya di Surabaya kisaran harga Rp80-95 ribu an, daging ayam seharga Rp27-29 ribu an, dan telur masih kisaran Rp19 ribu - Rp20 ribu an. Kepala Dinas Peternakan Jatim, Ir Maskur MM mengatakan, dalam sidak kali ini Dinas Peternakan Jatim melakukan pemeriksaan dari segi ketersediaan, harga, dan kualitas daging dan telur.

“Prognosa Disnak Jatim mengacu statistik dari tahun sebelumnya. Untuk tahun ini, kelihatannya masih batas stabil pasokannya, kemudian distribusi lancar, dan konsumen yang datang juga cukup bagus. Memang H-7 Ra-

Kepala Dinas Peternakan Jatim Ir Maskur MM menunjukkan hasil tes uji formalin pada daging ayam di Pasar Tambahrejo tidak membuktikan adanya formalin (atas). Kadis Peternakan saat melakukan pemeriksaan daging sapi. Dari hasil pemeriksaan kadar air daging sapi yang dijual dipasaran ternyata tidak mengandung kadar air gelonggongan (kanan).

madan ada kenaikan harga, lalu setelah itu turun, dan stabil. Lalu ada harga naik lagi pada H-7 dan H+7 Hari Raya,” kata Maskur disela-sela sidak, Kamis (25/6).

Untuk populasi ternak di Jatim 2015, sapi potong diperkirakan pada tahun 2015 mencapai 4.326.261 ekor, sapi perah 247.228 ekor, ayam buras 34.828.778 ekor, ayam ras petelur 44.454.820 ekor, dan ayam ras pedaging 165.886.147 ekor (populasi sesaat , dalam satu tahun 3-5 kali pemotongan, red).

“Dari jumlah itu, Jatim surplus, populasi

Kepala Dinas Peternakan Jatim saat memeriksa daging kambing serta bercengkrama dengan salah satu pembeli daging.

dengan produksi daging sapi 31 persen, daging ayam 27-40 persen, telur juga surplus.

Sehingga pemotongan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di Jatim sangat mencukupi. Apalagi setelah melihat beberapa pasar, sudah tidak diragukan lagi kalau kebutuhan untuk masyarakat tidak perlu dikhawatirkan,” ujarnya.

Maskur juga mengatakan, dalam alternatif pemecahan masalah untuk menghambat laju kenaikan dan terjadinya fluktuasi harga, yaitu dengan menambah frekuensi diantaranya,

Pemeriksaan juga dilakukan pada telur, ditengarai adanya telur DOC (Day Old Chicken) yang seharusnya tidak layak untuk dikonsumsi.

penyebaran luas informasi harga, kelancaran distribusi dan transportasi barang dan jasa peternakan, penyiapan stok barang di cold storage, keseimbangan jumlah barang antar daerah, dan pemotongan dan penyimpanan barang dimulai 3 hari sebelum hari H. Dalam sidak yang dilakukan Dinas Peternakan Jatim ke beberapa pasar, masih membuktikan kalau pedagang daging menjual produknya dengan kualitas yang bagus. Tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan para pedagang tersebut.

Beberapa pedagang yang ditemui di pasar yang berbeda, rata-rata mereka mengaku tidak menjual dagangan yang sudah rusak, misalkan daging gelonggongan.

Perkataan pedagang itu terbukti juga dengan hasil lab sementara yang dilakukan Dinas Peternakan Jatim di pasar tersebut. Ketika di lihat suhu daging, ternyata masih layak untuk dijual. Begitupula di tes menggunakan bahan kimia, hasilnya juga bagus.

“Pertama kadar air yang diuji, karena kadar air tidak boleh melebihi batas. Semua dibawah 80 persen airnya. Keasaman juga diperiksa, ditetapkan 7,1-7,4, hasilnya asamnya batas sesuai ketetapan. Terakhir uji formalin, ternyata tidak ada perlakuan daging menggunakan formalin. Hasilnya warna putih, artinya daging ini masih normal. Kalau daging tidak layak maka warnanya akan berbeda,” kata Ir Maskur didampingi jajarannya.

Maskur juga memuji para pedagang yang

tidak menjual daging yang tidak berkualitas dan membahayakan konsumen. “Kalau produknya bagus dan ASUH (Aman Sehat Utuh Halal, red), maka konsumen juga akan senang.,” ujarnya. Selain itu, pedagang daging baik sapi, kambing, dan ayam mengaku rata-rata stok untuk kebutuhan sapi untuk dilakukan pemotongan sampai penjualan dagingnya tidak mengalami permasalahan, sebab stok masih mencukupi. “Stok masih cukup banyak,” kata penjual daging di Pasar Pucang Surabaya, Hary yang juga memotongkan dua ekor sapi di RPH Kedurus.

Sedangkan penjual daging ayam, H Nur Huda mengaku, harga ayam masih berfluktuasi namun masih dalam batas kewajaran.

Namun, ia masih menjual kisaran Rp26-28 ribu per kg. “Saya mengharapkan jika ada kenaikan harga daging ayam, mohon diturunkan, supaya jualannya tetap laris,” ujarnya.

Disisi lain, Maskur juga mengakui masih penjualan daging gelonggongan yang biasanya berlokasi di perbatasan Kabupaten/kota.

Untuk itu, Disnak Jatim terus memonitor dan siap menindak adanya pelanggaran tersebut.

“Siapa saja silahkah melapor jika menemukan adanya penjualan daging gelonggongan atau ayam tiren (mati kemarin, red) dan lainnya ke Disnak Jatim atau Disnak Kabupaten/ kota. Dan nantinya ada tim yang akan langsung turun. Jika ada masih bisa dibina ya dilakukan pembinaan, kalau tidak bisa dibina yang diberikan sanksi,” katanya. Q rac*

Komisi di Dewan Berikan Catatan Khusus atas WDP dari BPK RI Hasil laporan keuangan Pemprov Jatim tahun 2014 yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) mendapatkan perhatian serius dari DPRD Jatim. Hal itu terdiskripsi dalam hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jatim Tahun anggaran 2014, yang dibacarakn di sidang paripurna DPRD Jatim.

A

ufa Zhafiri juru bicara Komisi C DPRD Jawa Timur menyampaikan keprihatinannya atas penurunan kinerja Pemprov Jatim Tahun 2014 yang oleh BPK diberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Padahal menurutnya, secara pengalaman Jatim sudah empat tahun berturut - turut telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Karenanya komisi C meminta kepada Gubernur Jatim untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK sekaligus membenahi administrasi ditingkat pemprove Jatim,” ujarnya Memasuki laporan komisi C atas pelaksanaan APBD Provinsi Jatim tahun anggaran 2014 dengan realisasi pendapatan daerah sebesar 20 Triliun 777 Miliar 483 juta 892 ribu 730 rupiah dan serapan belanja daerah sebesar 20 triliun 6 miliar 881 juta 302 ribu 989 rupiah. Sehingga terdapat silpa Rp2 triliun.

“Karenanya melalui forum paripurna pihak komisi C menyampaikan hasil pembahasan dan tanggapan maupun evaluasi komisi C atas pelaksanaan APBD Jatim tahun 2014 yang dilakukan oleh SKPD mitra komisi C,” urainya Untuk mintra kerja komisi C dalam hal ini PWU Jatim, secara resmi hasil audit performance yang dilakukan oleh komisi C telah dilaporkan kepada kelembagaan dan mendapatkan tindak lanjut dari DPRD Jatim melalui suratnya nomor 593/4000/060/2015 tanggal 11 mei 2015 yang ditujukan kepada Gubernur Jatim dengan memuat beberapa catatan penting. diantaranya. Pertama : Besaran devidenyang diberikan PT PWU Jatim kepada PAD sejak tahun 2001 s/d 2014 tidak sepenuhnya sesuai ketentuan ayat 1 pasal 22 perda nomor 5 tahun 1999.

“Kedua bahwa hasil dari penjualan dan penyewaan aset PT. PWU Jatim telah menjadi sumber pendapatan perusahaan namun kontribusi ke PAD tidakada peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun,” tegasnya Selanjutnya yang ketiga politisi dari Fraksi Gerindra ini menegaskan bahwa kelaya-

Aufa Zhafiri

Sugeng Pujianto

Ja'far Tri Kuswahyono

kan nilai sewa atas aset PT. PWU Jatim di Jalan Ngagel Surabaya tidakdidukung appraisal yang jelas meskipun dalam waktu yang lama. PT PWU Jatim tidak mengeluarkan pengawasan dan evaluasi atau meninjau ulan atas pemanfaatan aset oleh pihak ketiga meskipun penggunaannya sudah tidak sepenuhnya sesuai isi perjanjian dan ada ketidakpaturan norma.

“Berdasarkan hasil kajian dan pendalaman itu, komisi C meminta evaluasi kinerja direkasi PT. PWU Jatim dan melakukan langkah - langkah strategis dalam perbaikan manajemen PT. PWU Jatim. Bila diperlukan menunjuk pelaksana tugas khusus untukmelakukan perbaikan internal sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku,” tuturnya Sedangkan mengenai Dinas pendapatan, komisi C memberikan catatan khusus atas jumlah piutang pajak kendaraan bermotor tahun 2014 yang besarannya mencapai 828 miliyar 935 juta 13 ribu 741 rupiah. Piutang ini berasal dari piutang tahun 2014 dan 2013.

“Karenanya komisi C meminta kepada di-

nas pendapatan untuk melakukan langkah langkah strategis melalui pemutakhirna data dengan jajaran samping yang tergabung dalam samsat sehingga dapat terpetakan antara potensi piutang pajak yangbisa dicairkan maupun piutang yang tidak bisa ditagih,” tegasnya Harapan lain ditegaskannya dari hasil rekonsiliasi data juga dimaksudkan untuk mengetahui terhadap kondisi objek pajak saat ini yang telah mengalami kerusakan, hilang dan tidak dilakukannya laporjual oleh pemilik lama maupun karena adanya ketidakjelasan alamat. “selain itu,hendaknya dukungan perda penagihan pajak dengan surat paksa lebih disosialisasikan kepada masyarakat disertai mutu pelayanan optimal dan kinerja teratur dalam pencapaian keberhaslan dibidang pendapatan,” urainya Sementara itu,Sugeng Pujianto Juru bicara komisi D DPRD Jawa Timur menyampaikan apresiasinya terhadap jajaran eksekutif yang menjadi mitra kerja komisi D. Apresiasi itu disampaikan karena kinerja anggaran tahun 2014 telah maksimal bekerja, walau hanya tingkat

serapan anggaran rata - rata sebesar 89,94 persen. Berdasarkan hasil rapat komisi D dan SKPD mitra kerja komisi D, tergambar pula tren kehati - hatian dalam melaksanakan kinerja anggaran. Sehingga serapan anggaran tidak dapat didayagunakan secara maksimal.

“Padahal masih banyak program kerja dan kegiatan SKPD yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya, anggaran pada dinas energi dan sumber daya mineral (ESDM), anggaran pada binamarga dan anggaran pada Badan Lingkungan Hidup,” terangnya Ditambahkannya LHP BPK telah memberikan opini WDP. Ini menjadi keprihatinan bersama. Karena itu, komisi D merekomendasikan wajib hukumnya untuk memperbaiki dan menelusuri kesalahan dalam arus kas daerah. Perbaikan wajib dilakukan karena akan menjadi bagian verifikasi keuangan pada APBD mendatang. “Selain itu kami juga merekomendasikan agar seluruh jajaran SKPD mitra kerja komisi D untuk menjalani bimbingan tekhnis pencatatan akuntansi secara akrual yakni pencatatan arus kas se-

cara langsung seketika,” urainya Dalam kesempatan yang sama Ja’far Tri Kuswahyono juru bicara komisi A DPRD Jatim menyampaikan untuk mitra kerja komisi A dalam hal ini KORPRI pada tahun anggaran 2014 setelah perubahan anggaran Korpri mendapatkan alokasi anggaran sebesar 16 Miliyar.

Hingga bulan desember 2014 serapan anggaran sebesar 14 miliar atau 89,58 persen.

Korpri menurutnya dalam pelaksanaan agenda dan prioritas pembangunan dalam RPJMD provinsi Jatim 2009 – 2014 adalah mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik.

“Khususnya mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggung jawab dan profesional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik,” Sementara itu untuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD)pada tahun anggaran 2014, BKD mendapatkan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp46 Miliar sedangkan realisasinya Rp38 Miliar. Dalam rapat kerja komisi A bahwa anggaran tidak terserap 100 persen dikarenakan beberapa faktor. Diantaranya terdapat titipan gaji dan tunjangan CPNS sebanyak 585 orang hasil rekrutmen CPNS tahun 2013 namun SK pengangkatan CPNS yang bersangkutan baru turun di bulan mei 2014 sehingga pembayaran CPNS tersebut dibayarkan daribulan mei 2014 s/d oktober 2014.

“Selebihnya dikembalikan ke Kasda melalui perubahan anggaran (PAK. Selain itu, terjadinya SILPA dikarenakan titipan gaji CPNS honorer kotegori II sebanyak 77 CPNS yang diprediksi SK turun pada tahun 2014 namun sampai dengan tahun 2015 belum turun,” pungkasnya. Q cty*