Harian Bhirawa Edisi 26 Februari 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Target kita penjeraan, Singapura saja sejak 1999 sudah memberlakukan hukuman berat untuk pelaku pemerkosaan yakni hukuman penjara 25 tahun. Ini berat sekali, kita saja yang masih sangat longgar,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 10

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa

Kamis Legi, 26 FEBRUARI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

26 FEBRUARI 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo Menghadiri Acara APPSI di Ambon

 Wagub H Saifullah Yusuf 09.00

Ulat Bulu Serang Warga Surabaya Pemkot Dinilai Lamban Ambil Tindakan

Membuka Diklat PIM II di Badan Diklat Provinsi Jatim

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 08.00

Menghadiri Munas Forum Konsultasi Daerah Penghasil Migas di Hotel Bidakara Jakarta

Surabaya , Bhirawa Setelah tomcat, serbuan ulat bulu menyerang warga Surabaya. Kali ini menimpa warga di Kampung Kedinding Lor, Gang Flamboyan, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran Surabaya dan terjadi sejak dua pekan terakhir. Setiap pagi dan malam, warga sibuk membersihkan rumah dan halaman dari ulat bulu.

Terapung 36 Jam, Satu Nelayan Ditemukan Selamat Cari 7 Korban, Basarnas Kerahkan KN 225

“Sudah dua minggu ini kalau pagi ulatnya banyak merayap di tembok, tanaman, sampai masuk ke rumah,” kata salah seorang warga, Mat Namri (56), Rabu (25/2).

Keluhan juga disampaikan Ny Abidin (53).

Perempuan yang aktif di kegiatan PKK ini bahkan mendapati ulat bulu menempel di pakaiannya. Tak sedikit pula yang masuk ke rumah.

“Saya pas tiduran, tahu-tahu ulat bulunya jalan di sebelah saya,” ujarnya.

Dia pun akhi r n y a harus merelakan tanaman di rumahnya dibabat habis agar tidak dihuni ulat bulu. Sebab di tanaman pucuk merah yang ada d i pekarangannya, ia mendapati 25-50 ekor ulat bulu.

Dari infor-

Situbondo, Bhirawa Sehari pasca kejadian tenggelamnya KM Harmoni, Badan SAR Nasional (Basarnas) mulai mengerahkan Kapal Nasional (KN) 225 dari Surabaya. Ini dilakukan Basarnas, guna mencari 8 orang nelayan Kabupaten Situbondo yang masih hilang akibat akibat dihantam ombak besar di perairan Paiton Probolinggo. Saat kejadian, KM Slerek Harmonis ditumpangi 17 orang nelayan asal Desa Pesisir, Kecamatan Besuki. Dikabarkan, terjangan ombak saat kejadian setinggi 3 meter lebih.

Selain mengerahkan KN 225, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD ) Situbondo juga menambah dua armada perahu karet. Ini dilakukan untuk mempermudah proses pencarian nelayan yang hilang. Selanjutnya tiga tim, yakni SAR gabungan yang menggunakan KN 225 serta

 ke halaman 11

 ke halaman 11 trie diana/bhirawa

Warga Kedinding Lor Gang Flamboyan memperlihatkan serangan ulat bulu yang melanda daerahnya, Rabu (25/2).

sawawi/bhirawa

Warga sekitar dan keluarga mendatangi lokasi proses pencarian nelayan Situbondo yang hilang, Rabu (25/2).

40 PNS Sumenep Disanksi, 67 Kasus di Bojonegoro Ditangani Inspektorat Sumenep, Bhirawa Sebanyak 40 PNS di lingkungan Pemkab Sumenep selama 2014 tercatat indisipliner. Akibatnya, 40 PNS itu telah dijatuhi sanksi sesuai pelanggarannya. Dari jumlah itu, 7 PNS sudah dipecat.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sumenep Titik Suryati mengatakan, sesuai PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, abdi negara harus disiplin dalam bekerja dan bagi yang tidak disiplin pasti ada sanksi yang tegas.

“Aturannya sudah jelas di PP No 53 Tahun 2010 tentang Kedisiplinan PNS. SKPD melakukan evaluasi dan pembinaan secara berjenjang bagi PNS yang indisipliner,” kata Titik Suryati, Rabu (25/2).

Titik menerangkan, setiap bulan BKPP meminta laporan tertulis absensi PNS dan tenaga kontrak di

Disperindag Gandeng Bulog Gelar Operasi Pasar Beras Disperindag, Bhirawa Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim menggandeng Perum Bulog menggelar Operasi Pasar (OP) dengan komoditi beras. OP dilakukan mulai Rabu (25/2) dengan penjualan harga Rp 7.300 per kg. OP beras dilakukan secara serentak di 130 titik yang tersebar di 38 kabu-

paten/kota di Jatim.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Disperindag Jatim Any Mulyandary K, di selasela OP di Pasar Wonokromo Surabaya mengatakan OP dilakukan untuk mengendalikan dan menstabilkan harga bahan pokok

 ke halaman 11

Jadwal Operasi Pasar Pemkot Surabaya Tanggal

Hartoyo

Sentil..  Fokus PKB siapkan kader muda disandingkan pembangunan, tak lupakan agamaSaiful Ilah  Jangan Jangan hanya muda, tapi gemerlap kapabel, inovatif dan tapi memiliki jelas seperti Barat, fasilitas jiwavisi warganya kosong  Bina Marga ajukan tambahan anggaran  Ditinggal  Jangan hanya nambahperizinan anggaran,terbengkalai realisasi di lapangan yang ngelencer,  Aji penting mumpung  Jokowi Kades penganiaya jurupenuhi pengairan dituntut tiga bulan penjara minta Bulog permintaan pasar  Dan Pemimpin preman kok bisa kepilih hajar berwatak mafia berasnya

sawawi/bhirawa

Wakil Konsulat AS di Surabaya, Brandon Possin bersama Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto didampingi Sekda di Pendopo Kabupaten, Rabu (25/2).

DPRD Jatim, Bhirawa Instruksi pusat lewat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) terkait perampingan struktur organisasi SKPD di Pemprov Jatim ternyata tidak sepenuhnya berjalan lancar. Buktinya, setelah ada penolakan dari Gubernur Jatim Dr H Soekarwo terkait penggabungan Dinas Perkebunan dan Pertanian, kini giliran DPRD Jatim yang menolak adanya penggabungan tiga instansi yaitu Dinas Cipta Karya, Bina Marga dan Pengairan menjadi satu dinas yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU).

 ke halaman 11

Jajaki Hubungan Kerjasama Ekonomi, Wakil Konsulat AS Kunjungi Situbondo

Dianggap Serba Bisa

 ke halaman 11

Kelurahan Siwalankerto Kelurahan Bulak Banteng Kelurahan Tambak Wedi Kelurahan Sidotopo Kelurahan Sukolilo

 ke halaman 11

 ke halaman 11

MENJADI seorang anggota dewan ternyata tidak selalu enak. Di masyarakat telah terbentuk imej jika seorang anggota dewan ‘dipastikan’ serba bisa. Karenanya, jika ada permasalahan di masyarakat pasti ‘larinya’ ke dewan. Hal ini juga dialami oleh anggota DPRD Jatim, Hartoyo dalam kesehariannya.

Menurut politisi asal Partai Demokrat (PD) ini, banyak masyarakat yang datang ke rumahnya mengadukan masalah sepele. Mulai dari anaknya tidak diterima di sekolah negeri, diPHK hingga m i n t a

Tempat

23 Februari 24 Februari 25 Februari 26 Februari 27 Februari

Dewan Tolak Penggabungan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan Jadi PU

Situbondo, Bhirawa Wakil Konsulat AS di Surabaya Bidang Politik dan Ekonomi, Brandon Possin secara khusus berkunjung ke Situbondo, Rabu (25/2). Brandon yang didampingi seorang staf itu melakukan penjajakan kerjasama di sejumlah bidang, yakni peternakan sapi dan pembenihan ikan/udang, yang merupakan produk unggulan Kabupaten Situbondo. Tak hanya dua komoditas itu yang diincar perwakilan negara adidaya itu, sejumlah bidang lain juga dilirik di antaranya komoditas pertanian, kopi Arabika Kayu Mas, hingga investasi di bidang mineral.

Di hadapan Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto, Brandon Possin mengatakan ingin melanjutkan kerjasama di bidang pendidikan de ngan memberi peluang

 ke halaman 11

Ujian Sekolah Terancam Digelar Tanpa POS

Surabaya Pastikan Mulai 2 Maret

Dindik Surabaya, Bhirawa Tidak hanya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang masih berharap-harap cemas menunggu terbitnya Prosedur Operasional Standar (POS). Ujian sekolah (Usek) lebih mencemaskan lagi karena akan digelar sebelum UN berlangsung.

Jika POS UN ini tak kunjung diturunkan, Usek yang seharusnya digelar sekolah pada Maret mendatang terancam tanpa POS. Seperti yang sudah menjadi ketetapan Surabaya, pada 2 Maret mendatang, ada atau tidak ada POS Usek akan tetap dilangsungkan.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Ikhsan mengatakan, sebenarnya baik siswa maupun sekolah sudah siap melaksanakan Usek dan UN. Bahkan seluruh materi Usek, sudah selesai dibuat.

Try out juga sudah sering dilakukan. “Kita sudah bisa tancap gas,” ungkap Ikhsan,

 ke halaman 11

Derita Pasien BPJS Tak Kuasa Menebus Obat

Sehari Bisa Kejang Tiga Kali, Ibu Berniat Jual Tabung Elpiji Chiquitita Adinda Putri Istiawan, balita dua tahun yang malang. Divonis epilepsi sejak usianya masih enam bulan. Kemalangan ini semakin lengkap dengan kondisi ekonomi keluarga yang juga memprihatinkan.

Perawatan dari kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) adalah satu-satunya harapan. Sayang, program andalan itu pun mulai tak bisa lagi diandalkan keluarga Dinda.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Dinda, sapaan akrab anak pasangan Vita Ridhani Yuningsih (43) dan Heru Istiawan (41), benar-benar tidak bisa lepas dari tiga jenis obat rutinnya. Depakene, Locoid Scalp dan Prolacta DHA. Saat tak ada obat lagi yang diminum, Dinda pun harus merasakan sakitnya kejang tiga kali dalam sehari.

Kondisi ini benar-benar terjadi.

Saat tak ada lagi uang yang bisa dikeluarkan, ibu Dinda sampai berniat menjual tabung gas elpiji sebagai satu-satunya harta yang paling ber-

harga di rumahnya. Padahal, Dinda seharusnya bisa mengandalkan kartu BPJS sebagai peserta kelas I. Tapi kenyataannya, kartu itu tak lagi bisa diandalkan untuk memperoleh obatobatan secara gratis.

“Saya tidak tahu, kenapa obatobatan yang diperlukan anak saya tidak dikaver saat saya berniat menebusnya di apotik salah satu rumah sakit di Surabaya setelah saya memeriksakan kondisinya,” tutur

 ke halaman 11

Dinda (baju merah) saat mendapat kunjungan dari pengajar Playgroup Kindergarden Citra Kusuma yang simpati dengan penderitaannya di sebuah kos di kawasan Jl Kutai, Rabu (25/4).

SURABAYA

2

Kamis Legi 26 FEBRUARI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

SMK Kesenian Disiapkan Tampung Generasi Seniman Pemprov, Bhirawa Pengalihan kewenangan pendidikan menengah ke pemerintah provinsi akan dimanfaatkan untuk meningkatkan upaya pelestarian kebudayaan di Jatim. Masuknya SMK 12 Surabaya dalam kewenangan Dindik Jatim yang merupakan sekolah khusus seni akan dimanfaatkan untuk mendidik generasi-generasi baru seniman terutama dalang.

Selama ini jenjang pendidikan kesenian tingkat menengah belum bisa diakses secara luas oleh masyarakat Jawa Timur. Sebabnya adalah, di Jatim hanya ada satu sekolah kesenian ,SMK 12 yang di bawah kewenangan Pemkot Surabaya. Sehingga tidak semua generasi seni bisa masuk ke sekolah tersebut.

Akibat hal ini, generasi-generasi seni terutama dalang bocah ini seakan lenyap saat mereka menginjak usia remaja.

Hal ini pun menjadi pekerjaan penting Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim sebagai pihak yang bertanggungjawab mentransformasikan kesenian di dunia pendidikan.

Sekretaris Dindik Jatim Dr Sucipto mengatakan, bakat-bakat khusus seperti seni pedalangan ini harus ditampung pada wadah khusus seperti SMK kesenian. Namun faktanya, SMK kesenian ini justru tidak banyak diminati. Apalagi untuk jurusan

pedalangan. Setiap tahun, lulusannya tak lebih dari 10 orang.

Bahkan tahun ini hanya ada empat lulusan dari jurusan pedalangan. Padahal setiap tahun dalang bocah terus bermunculan setiap tahunnya.

“Kita berharap bisa menigkatkan minat sekolah kejuruan pedalangan dengan memberi kesempatan siswa-siswa dari daerah,” kata Sucipto ditemui usai membuka Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) di UPT Pendidikan dan Pengembangan Kesenian (Dikbangkes) Dindik Jatim, Rabu (25/2).

Selama ini, SMK kesenian itu dikelolah oleh Kota Surabaya.

Sehingga, peserta didik dari daerah lain masih terbatas aksesnya lantaran persoalan pagu. Karena itu, setelah pe-

ralihan pengelolaan SMA/SMK sebagai akibat diterapkannya UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, SMK kesenian akan mendapat prioritas.

“Kalau kita yang mengelola, kita bisa membuka akses seluasluasnya untuk daerah lain. Khususnya kantong-kantong budaya di Jatim,” tutur pria asal Magetan ini.

Menurut Sucipto, pendidikan merupakan alat yang tepat untuk mewariskan kesenian dan nilainilai yang di bawanya. Karena itu, kesenian tidak bisa diabaikan. “Sekolah itu untuk menjadikan anak menjadi pintar dan berkarakter. Salah satu alanya ya kesenian ini,” tutur dia.

Di kesempatan yang sama, Kepala UPT Dikbangkes Efie Widjajanti menuturkan, peringatan HAN selalu dihadiri

dalang-dalang bocah yang berbeda dari tahun ke tahun. Mereka melakukan eksibisi sekaligus berlomba menjadi yang terbaik.

Pada peringatan HAN kali ini, terdapat 11 dalang bocah yang ikut berlomba dan satu dalang bocah melakukan eksibisi dalam pembukaannya. “Sebenarnya kita punya potensi. Setiap tahun dalang bocah ini selalu bermunculan,” tutur dia.

Efie menuturkan, mengangkat seni pedalangan di Jatim butuh upaya keras. Dikbangkes sendiri harus menyediakan wadah khusus untuk melatih siswa-siswa yang berbakat dalang. “Kita sendiri harus ngutuni mencari siswa yang berbakat khusus.

Sekarang sudah ada 50 siswa SMA yang dilatih dua kali dalam Q tam seminggu,” tutur Efie.Q

tam/bhirawa

Sekretaris Dindik Jatim Sucipto menyerahkan gunungan kepada Akbar Syahalam dalang bocah asal SMPN 2 Nganjuk.

PANGGUNG BIROKRASI

Dispora Jaring 60 Pemuda Ikuti Program Internasional Pemprov, Bhirawa Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Jatim telah menjaring 60 pemuda dari 100 peserta yang mengikuti seleksi pengembangan pemuda berbasis internasional tahun 2015.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan pemuda menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang mulai diterapkan akhir tahun ini.

Menurut Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Jatim, Dr Sugeng Riyono, prog r a m p engembangan pemuda berbasis internasional untuk membangun dan membangkitkan potensi pemuda untuk berkreasi dan berprestasi.

Kegiatan pengembangan pemuda berbasis internasional diharapkan mampu menjaring potensi dan kreativitas pemuda yang nantinya akan menghasilkan pemuda – pemuda yang mandiri, tanggap dan peduli, mandiri tidak bergantung pada orang lain, tanggap terhadap keadaan dan mampu mencari jalan keluarnya dan peduli terhadap orang lain dan lingkungan.

“Pemuda harus dibekali wawasan yang luas dan ilmu pengetahuan yang tinggi sehingga mampu menjawab segala tantangan di masa depan,” kata Sugeng Riyono, Rabu (25/2) di Kantor Dispora Jatim, Jalan Kayoon Surabaya.

Ditemui ditempat yang sama, Kepala Bidang Organisasi Pemuda Dispora Jatim Drs Dudi Harjantoro MM menjelaskan, nantinya 60 pemuda yang sudah lolos seleksi itu akan menjalani base camp rencanannya digelar di Chandra Wilwatikta Pandaan-Pasuruan pada 9-11 Maret mendatan.

Selama di base camp mereka akan mendapat pelatihan dari para pembicara yang dihadirkan oleh Dispora Jatim, bahkan tidak menutup kemungkinan ada dua pembicara dari luar negeri yang akan memberikan materi.

“Salah satu syarat untuk mengikuti program ini adalah harus bisa menguasai Bahasa Inggris, karena hampir seluruh materi akan disampaikan menggunakan Bahasa Inggris,” kata Dudi HarjanQ wwn toro.Q

Bersihkan Selokan Buntu Mengantisipasi adanya genangan banjir saat hujan, Dinas Bina Marga dan Pematusan Surabaya kembali memfungsikan selokan yang buntu seperti di jalan Brawijaya Surabaya karena banyaknya endapan tanah.Tampak Satgas Bina Marga dan Pematusan Surabaya menggali endapan tanah, Rabu (25/2). trie diana/bhirawa

Penderita TB Masih Tinggi, Dinkes Perkuat Koordinasi Dewan Minta BKD Surabaya Batasi Masa Kerja Camat dan Lurah Surabaya, Bhirawa lah penduduk lebih Masih tingginya kadari 38 juta jiwa, pesus Tubercolusis (TB) nyebaran penyakit di di Jatim membuat Jatim sangat tinggi, Dinkes Jatim menginini dipengaruhi peritensifkan kordinasi laku hidup sehat madengan Dinkes kabusyarakat Jatim belum paten/kota. Data yang semuanya baik. Medihimpun jumlah pennurut Harsono, baderita TB 42.222 ornyak penyakit yang ang, 2.342 di antaterjadi di masyarakat ranya merupakan sebagian besar diseanak-anak. Semenbabkan rendahnya dr Harsono tara sebanyak 1.308 tindakan preventif orang meninggal karena TB. (pencegahan) masyarakat. ‘’Tahun lalu kita sudah men“Kebanyakan masyarakat targetkan pengobatan kepada malakukan tindakan kuratif pederita TB 90 persen dan tahun atau pengobatan jika sakit, ini harus lebih banyak yang padahal yang benar adalah diobati,’’ ungkap Kepala Dinkes pencegahan, karena lebih Jatim, dr Harsono. gampang dibanding mengobati,” Harsono mengubgkapkan ta- tuturnya. hun ini pihaknya akan menginLebih lanjut dikatakannya, tensifkan pengobatan Tuber- hasil evaluasi diketahui, Sucolusis (TB) gratis ke daerah- rabaya menjadi kota terbanyak daerah guna menurunkan jum- penderita penyakit TB pada lah penderita.”Kami telah meng- tahun 2013 dengan jumlah pengandeng Dinkes kabupaten/kota derita sebanyak 4.336 orang. dan Puskemas untuk mencari Kemudian disusul Kabupaten serta mengobati penderita TB, Jember 3.104 penderita dan sehingga jumlahnya tu- Banyuwangi 1.689 penderita. run,”tambahnya.

“Surabaya yang memiliki jumSebagai provinsi dengan jum- lah penduduk terbesar disband-

ing daerah lain sehingga daerah paling rawan TB,”jelasnya.

Indikasi daerah rawan penyebaran penyakit bisa dilihat dari, kerapatan wilayah, kepadatan penduduk, dan buruknya lingkungan.”Kondisi itu memperburuk keadaan rawan TB,” terangnya.

Kepala Seksi (Kasi) Pemberantasan Penyakit Dinkes Jatim Setyo Budiono menyatakan, penularan penyakit TBC sangat cepat dan cukup berat menghilangkan penyakit TBC di masyarakat, karena selain faktor perilaku, lingkungan juga turut mendukung penyebaran dan perkembangbiakkan bakteri TB. Mudahnya perkembangan bakteri TB disebabkan karena kondisi lingkungan yang tidak sehat seperti, kurangnya ventilasi udara dan cahaya matahari ke dalam rumah, ruangan atau rumah dalam kondisi lembab, dan sanitasi kurang baik.”Jika rumah selalu tertutup rapat tanpa ada sinar matahari yang masuk maka bakteri akan cepat berkembang, itu yang menyebabkan penyebaran peQ dna nyaki,” jelasnya.Q

Pemkot Fasilitasi Papan Reklame untuk Kampanye Pilkada Pemkot, Bhirawa Terkait pelaksanaan Pilkada Surabaya Desember mendatang, Pemkot berencana fasilitas untuk kampanye bagi kontestan. Fasilitas yang diberikan berupa sejumlah papan reklame kampanye.

Menurut Kepala Bakesbanglinmas Kota Surabaya, Soemarno, penyediaan papan reklame tersebut merupakan bentuk fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaran pemilihan umum

‘’Selain membantu sosilisasi, Pemkot juga memberikan fasilitas lain berupa panggung-panggung reklame,’’ ujarnya. Menurutnya, papan reklame yang berdiri di sejumlah kawasan kota tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk ke-

giatan sosial kemasyarakatan, keagaamaan maupun politik.

“Sarana itu (Papan Reklame) sifatnya untuk kegiatan sosial- kemasyarakatan dan bukan komersial,’’ tuturnya. Soemarno memperkirakan, papan rek-

lame tersebut tersebar di 50 titik, diantaranya di depan Grand City, kampus Unair dan di sekitar Kantor PDAM. ‘’Di Gartap ada, sekitar PDAM, Unair Kampus A dan C, kemudian pertigaan Margorejo dan Bundaran Q dre Waru,’’ tambahnya.Q

DPRD Surabaya, Bhirawa Pembatasan masa jabatan camat dan lurah dengan tour of duty setiap maksimal tiga tahun disuulkan Komisi A kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Usulan ini diharapkan bis amemin imalisir potensi munculnya raja-raja kecil di setiap wilayah kota Surabaya.

Pratiwi Ayu Khrisna anggota Komisi A DPRD Surabaya asal Golkar mengatakan jika seorang Camat dan Lurah menjabat di satu wilayah dalam waktu yang lama, akan menumbuhkan kolusi dan kroni bahkan menjadi raja raja kecil di suatu wilayah.

“Sejak awal saya menjadi anggota komisi A, kalau tidak salah bulan Oktober lalu, saya sudah meminta kepada BKD Kota Surabayauntuk melakukan roling jabatan Camat dan Lurah dengan durasi waktu maksimal 3 tahun, agar tidak ada lagi raja kecil disuatu wilayah, menghilangkan tumbuhnya kolusi sekaligus kroni dijajaran Pemkot paling bawah,” jelas ketua fraksi partai Golkar ini, (25/2).

Mengaku ingin membuat pemerintahan kota Surabaya bisa menjadi lebih baik, Ayu juga mencontohkan beberapa kejadian tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh jajaran pemkot paling bawah yakni Camat dan Lurah, akibat menjabat terlalu lama disatu wilayah.

“Nah ternyata ke khawatiran saya saat itu terbukti, karena di perjalanan banyak ditemukan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang di tingkat Kecamatan dan Lurah, termasuk temuan yang dilansir oleh ORI beberapa bulan yang lalu,” terangnya.

Lanjut Ayu, Jangan sampai kasus kasus lain muncul di Kelurahan dan Kecamatan hanya karena menjabat terlalu lama, karena kelamaan menjadi pejabat disuatu wilayah itu pasti tidak akan membawa kebaikan, karena segala sesuatu bisa mungkin terjadi hanya karena factor kedekatan dan kewenangan yang diberikan.

Dirinya mengaku bahwa usulannya sudah pernah ditanggapi oleh BKD Kota Surabaya saat hearing di Komisi A berlangsung, namun hingga saat ini ternyata masih ditemui beberapa pejabat Camat dan Lurah yang berkuasa di satu wilayah dalam kurun waktu yang lama, meskipun dirinya tetap enggan menyebutkan secara langsung.

“Saat itu ditanggapi positip oleh BKD dan berjanji akan dikoordinasikan segera dengan kepala daerah untuk ditindak lanjuti, tetapi entah karena apa, masih banyak para Camat dan Lurah yang menduduki posisinya bertahan di satu wilayah dengan jangka waktu yang Q gat lama,” tandasnya.Q

100 Anggota BKOW Jatim Antusias Ikuti Short Course Gift Box Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Jatim bekerja sana dengan Dinas Koperasi dan UMKM (Dinkop dan UMKM) Jatim, menggelar pelatihan singkat pembuatan gift box. Pelatihan ini sengaja dikhususkan untuk 100 anggota BKOW Jatim dengan tujuan untuk kemandirian wanita dalam era saat ini.

Ketua BKOW Jatim Dra Hj Fatma Saifullah Yusuf mengatakan, acara yang difasilitasi Dinkop dan UMKM Jatim ini sangatlah penting dan bermakna. Betapa tidak, meskipun kegiatan pelatihan ini sudah berlangsung beberapa kali namun dengan adanya MoU (memorandum of understanding) antara BKOW dan Dikop UMKM Jatim menjadikan kegiatan ini semakin terarah.

“Secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Dinkop Jatim Bapak Mujib Affan atas bantuannya hingga terselenggara acara seperti ini,” jelas Fatma, di

sela pembukaan pelatihan singkat pembuatan gift box, di Gedung Wanita Kalibokor Surabaya, Rabu (25/2).

BKOW Jatim yang hingga kini menaungi 41 organisasi wanita, menurut Fatma, memiliki tujuan agar waniat berperan aktif dengan mendayagunakan potensinya di dalam masyarakat sesuai dengan kedudukan, fungsi profesi dan harkat martabatnya yang secara tidak langsung ikut juga menyukseskan pembanunan nasional.

Pada kondisi saat ini, diakui Fatma, negara masih membutuhkan lebih banyak lagi wirausahawan sebagai syarat kemajuan sebuah

negara. “Dan saya yakin para wirausaha perempuan akan mampu mengembangkan aktualisasi potensi dirinya salah satunya dari pelatihan seperti ini,” katanya.

Fatma melanjutkan, pembuatan gift box saat ini sangat dimintai oleh masyarakat.

Dengan kotak yang cantik, lucu dan unik dengan berbagai jenis dapat digunakan sebagai kotak cinderamata, kotak hantaran, kotak kado.

“Ini akan memberikan rasa senang dan bahagia baik bagi pemberi maupoun penerima,” katanya.

Dengan pelatihan yang memadai, istri Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf tersebut berharap, peserta pelatihan dapat membuat gift box dalam berbagi bentuk yang menarik. “Apabila kita mampu membaca pasar gift box yang memiliki peminat tinggi hal ini adalah salah satu bisnis yang sangat me-

iib/bhirawa

Kepala Dinkop dan UMKM Provinsi Jatim Mujib Affan saat memberikan alat pelatihan singkat secara simbolis kepada Ketua BKOW Provinsi Jatim Dra Hj Fatma Saifullah Yusuf. nguntungkan dan dapat diSementara itu, Kepala nang dan bangga dengan rasakan lagsung manfaat- Dinkop dan UMKM Jatim kegiatan seperti ini. Hal ini nya,” jelasnya.

Mujib Affan mengaku se- sesuai dengan tujuan Din-

kop dan UMKM sendiri yang ingin melalui kopersai tercapai kesejahteraan masyarakat Jatim yang makin mandiri.

“Pada tahun ini kita bukan hanya mengadakan kegiatan ini satu kali saja, namun sudah kita anggarkan untuk enam kali kegiatan pelatihan. Maka dari itu kita imbau kepada ibuibu BKOW manfaatkan momen ini sebaik-baiknya, agar ke depan bisa memperoleh tambahan penghasilan sendiri,” ungkapnya.

Affan mengatakan, setelah ada MoU antara Dinkop dan BKOW bulan lalu, secara otomatis Dinkop akan menyiapkan sarana dan prasarana untuk suksesnya kegiatan ini. “Termasuk menyiapkan instruktur, alat dan kebutuhan lainnya. Yang penting untuk kemajuan dan peranan wanita kita akan membantu sepenuhnya,” Q iib pungkasnya.Q

SURABAYA

Kamis Legi 26 FEBRUARI 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

RAGAM INFO

BLH Setujui Amdal Pabrik Gula Pamekasan Pemprov, Bhirawa Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jatim menyetujui Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) rencana pendirian pabrik gula PT Gendhis Madhura Mukti di Desa Batukerbuy kecamatan Pasean kabupaten Pamekasan.

BLH Jatim sudah melakukan analisa dampak lingkungan (amdal). “Dari hasil amdal nampak banyak pihak yang menyetujui berdirinya pabrik tersebut.

Pejabat daerah juga menginginkan agar pabrik tersebut memanfaat tenaga kerja lokal,” kata Kepala BLH Jatim, Bambang Subandono, Rabu 25/2).

Sekedar diketahui, rencananya kegiatan pembangunan pabrik gula kristal akan menggunakan lahan seluas 70 Ha dengan kapasitas gilingan tebu sebesar 12.000 TCD (Ton Cane per Day). Bahan baku yang digunakan yakni tebu yang berasal dari para petani tebu di seluruh Madura.

Perusahaan tersebut juga akan membangun area pusat pembibitan tebu yang akan disebar kepada para petani tebu di Madura. Dalam pembangunan pabrik gula ini didalamnya akan dilengkapi dengan PLTU berkapasitas 2 x 10 MW dan reservoir berkapasitas ± 500.000 m2.

“Diharapkan pembangunan pabrik gula kristal secara langsung akan mempengaruhi perubahan lingkungan dan ekosistem yang berada disekitar lokasi kegiatan pembangunan, maka perlu dilengkapi dengan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),” katanya bersama Kabid Tata Lingkungan, Dyah Susilowati.

Studi Amdal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012.

Dalam penulisan dokumen lingkungan (studi Amdal) ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan AMDAL Q rac terpadu.Q

Janji Permudah Perizinan Investasi Pemprov, Bhirawa Pemerintah Provinsi Jawa Timur berjanji akan mempermudah perizinan kalangan investor dari berbagai negara untuk menanamkan modal daerah ini.

“Jawa Timur memiliki kelebihan dibandingkan provinsi lain di berbagai sektor,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Akhmad Sukardi di sela menerima Duta Besar Belanda untuk Indonesia Rob Swartbol di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu.

Sejumlah kelebihannya antara lain kemudahan berupa “government guarantee” para investor, seperti tersedianya sumber daya manusia, listrik, tanah, dan perizinan dengan biaya yang jelas.

Dalam hal kemudahan perizinan, lanjut dia, Pemprov memiliki Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) yang didalamnya terdapat petugas Unit Reaksi Cepat (URC) untuk membantu investor mengurus perizinannya.

Untuk masalah ketersediaan lahan, kata Sukardi, masih tersedia ribuan hektare, seperti 15 ribu hektare lahan di Mojokerto.

“Kemudian, ketersediaan sumber energi, antara lain listrik di Jatim masih surplus sekitar 2.000 MW, potensi panas bumi di beberapa wilayah, seperti Gunung Pandan memiliki potensi membangkitkan listrik 25 Megawatt (MW), Arjuno-Welirang membangkitkan listrik 200 MW dan Songgoriti 25 MW,” tuturnya.

Ia menjelaskan, neraca perdagangan JatimýÿBelanda cukup besar, pada 2014 impor Jatim ke Belanda mencapai 110, 67 juta dollar AS , sedangkan ekspor mencapai 458,96 juta dollar AS sehingga surplus Q rac sebesar 110,67 juta dollar AS.Q

Rambu Larangan Tidak Dihiraukan Meski terpasang rambu larangan parkir yang terlihat dibeberapa trotoar tampak tak dihiraukan para penggendara roda dua maupun taksi masih tetap nekat memarkir kendaraannya didepan Stasiun Gubeng Surabaya sehingga jalan sekitar macet,Rabu (25/2).

trie diana/bhirawa

BPJS Kesehatan Terancam Bangkrut Pemprov, Bhirawa Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jatim terancam bangkrut, akibat besarnya tanggungan tak sebanding dengan premi yang didapat. Berdasarkan data yang didapat Pemprov Jatim, besaran tanggungan mencapai Rp5,7 triliun, sedangkan besaran premi yang diperoleh hanya Rp3 triliun.

“Besarnya tanggungan tersebut terjadi karena umah sakit di Jatim seperti RSUD Dr Soetomo merupakan rumah sakit yang melayani tidak saja pasien dari Jatim, tetapi dari Indonesia wilayah timur bahkan sampai

nasional. Dan penyakit yang ditangani juga merupakan penyakit yang memerlukan perawatan dengan biaya yang besar,” kata Wagub Saifullah Yusuf, saat menerima BPJS Watch Jatim, diruang kerja, Rabu (5/2).

Menurut Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, besarnya biaya yang dikeluarkan, juga dikarenakan pembayaran klaim ke rumah sakit didominasi oleh peserta mandiri. Tetutama yang baru maru menjadi peserta ketika sudah sakit atau sudah masuk rumah sakit, dan iurannya nunggak.

“Dengan kondisi yang seperti ini, diperlukan tindakan untuk memacu peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan agar premi yang masuk dapat seimbang dengan jumlah pengeluaran,” kata mantan menteri pembangunan daerah tertinggal ini.

Gus Ipul mengatakan, salah satu

cara untuk meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah dengan meningkatkan pengawasan dan memperketat sanksi.

Selama ini, lanjutnya, kepesertaan BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan mengalami stagnan karena pengawasan dan sanksi belum dijalankan secara benar. Oleh karena itu sudah saatnya pengawasan kepesertaan yang selama ini berada di kabupaten/ kota, dipusatkan di tingkat provinsi dengan diatur oleh undang-undang.

Cara-cara untuk meningkatkan premi selain pengawasan dan sanksi diperketat, juga dengan memacu kepesertaan para pekerja di perusahaan, di kantor. Sebab dari data yang ada pekerja di Jatim sejumlah lebih dari 5,8 juta pekerja, sedangkan yang telah masuk sebagai peserta baru sebanyak

Soetomo Jadi Rumah Sakit Referral Klaim Obat BPJS Dikeluhkan Surabaya, Bhirawa Banyaknya pengunjung dan pasien yang berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soetomo Surabaya menjadikan Soetomo menjadi rumah sakit top referral (terbanyak pengujung). Pernyataan ini disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Jatim, Andi Afdal Abdullah.

Andi mengatakan, berjubelnya pasien BPJS ke RSU dr Soetomo karena pasien menilai RS Karang Menjangan ini merupakan yang terbaik. Sehingga mereka meminta dirujuk ke sana. Padahal, RS rujukan cukup banyak.

Dijelaskan, BPJS Jatim sudah menggandeng 2.176 pengelola fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti dokter keluarga, klinik dan puskesmas.

Sedangkan untuk layanan rujukan, BPJS menggandeng 202 rumah sakit. Sebanyak 44 di antaranya berada di Surabaya dan 29 ada di Malang.

“Tapi, hanya ada satu rumah sakit top referral di Jawa Timur yakni RSU dr Soetomo yang menjadi muara dari pelayanan kesehatan. Karena itu rumah sakit ini menangani pasien rujukan dari daerah-daerah dan bahkan wilayah Indonesia Timur,” ujarnya.

dna/bhirawa

Banyaknya pasien Soetomo yang mengantri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Dia menegaskan, BPJS Jawa peningkatan yang cukup banyak.

Timur dalam kondisi sehat dan ‘’Dulu sebelum diberlakukan memberikan pelayanan yang JKN pasien perhari masih bermaksimal. ‘’Kita akan tetap jumlah 2500 tapi sekarang bisa membayarkan klaim yang di- tembus 5000 pasien perhaberikan rumah sakit kepada rinya,’’ ucapnya.

BPJS sesuai dengan waktu yang Selain itu dengan disabetnya ditentukan dan alhamdulliah akreditasi paripurna oleh Soesampai saat ini lancar,’’ ucapnya. tomo menjadikan rumah sakit Direktur RSUD dr Soetomo milik Pemprof Jatim ini dimengungkapkan, dipilihnya jadikan sebagai rumah sakit Soetomo sebagai rumah sakit pilihan masyarakat luas. ‘’Dulu rujukan terbesar di Jatim dan pasien Soetomo hanya didoIndonesia bagia timur dika- minasi oleh orang kelas merenakan fasilitas dan pelayanan nengah kebawah tapi sekarang rumah sakit yang baik. Setelah sudah merata di semua kelas diberlakukannya program JKN sudah berobat ke Soetomo,’’ Q dna pasien di Soetomo mengalami ujarnya.Q

Tersangka Dugaan Pungli Tera SPBU Tak Ditahan Kejati Jatim, Bhirawa Meski telah menahan beberapa tersangka kasus dugaan korupsi , namun kali ini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim tidak melakukannya pada Hadi Witomo (HW), tersangka kasus dugaan korupsi pungutan liar (pungli) tera SPBU. Usai menjalani peme-

1,3 juta pekerja.

Sementara itu, menurut Ketua BPJS Watch Jatim Jamaluddin, ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran biaya di Jatim karena banyak faktor. Diantaranya masih sedikitnya jumlah kepesertaan bila dibandingkan dengan jumlah pekerja yang ada, program Jamkesda masih diselenggarakan sendiri oleh Pemprov Jatim maupun kabupaten/ kota, sehingga daerah tidak menyetor ke BPJS Kesehatan.

“Meski iuran warga miskin dan tidak mampu yang dibayarkan pemerintah hanya sebesar 19,225 rupiah perorang, namun karena belum diikutsertakan sepenuhnya baru sebagian kecil yang dialihkan Jamkesda ke BPJS, yaitu baru empat kabupaten/ kota dari 38 kabupaten/kota yang ada Q iib di Jatim,” katanya.Q

riksaan sejak pukul 11.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB, Rabu (25/2) kemarin, Hadi yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pungli tera SPBU ini, tidak ditahan oleh Kejaksaan.

Ini berbeda dengan perlakuan Kejaksaan terhadap beberapa tersangka kasus

korupsi lainnya. Seperti Slamet Untung Irrdenta tersangka kasus dugaan korupsi di PT Garam, Gunawan Edi Thamrin tersangka dugaan korupsi penjualan agunan kapal di Bank Mandiri, dan Supriatna, tersangka korupsi proyek Tol Gempol-Pasuruan. Usai diperiksa, ketiganya langsung ditahan

beberapa waktu lalu.

Kasi Penerangan Hukum Kejati Jatim Romy Arizyanto membenarkan bahwa kemarin penyidik pidana khusus (pidsus) Kejati Jatim memeriksa tersangka HW yang juga berstatus sebagai PNS Pemprov jatim ini. .

“Pemeriksaan tersangka dilakukan penyidik pidsus.

Tapi HW tidak ditahan,” terang Romy, Rabu (25/2).

Disinggung terkait tidak adanya penahanan terhadap HW, Romy mengaku hal tersebut merupakan kewenangan dari penyidik.

“Keputusan tersangka ditahan atau tidak, itu kewenangan dari penyidiknya Q bed mas,” ungkapnya.Q

Surabaya, Bhirawa Keluarnya surat edaran mengenai harga obat sesuai e-katalog sejak 17 November 2014 dan mulai berlaku sejak 1 September 2014 dikeluhkan Gabungan Pengusaha Farmasi (GP Farmasi) dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). Ini karena pembayaran klaim dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada mereka tidak sesuai dengan harga obat yang seharusnya.

Ketua IAI Jatim, Abdul Rachim, mengungkapkan bahwa tidak adanya regulasi yang jelas terkait surat edaran dan pembayaran tersebut, menyebabkan mereka rugi. “Kami mewakili IAI dan GP Farmasi dan para pengusaha, serta apoteker terkait kerugian yang mereka alami tersebut. Surat edaran baru kami terima pertengahan November tahun lalu, tapi ternyata harga tersebut sudah berlaku sejak awal Septembar. Jadi kami merasa dirugikan karena klaim yang BPJS bayarkan atas harga obat reguler mereka bayar dengan harga e-katalog,” terang Abdul Rachim di Surabaya Rabu (25/2).

Karena belum adanya regulasi tersebut, membuat BPJS belum bisa membayar klaim farmasi yang masuk, apalagi untuk obat yang belum masuk dalam e-katalog juga tidak bisa dibayarkan oleh BPJS, sehingga pengusaha farmasi yang merugi.

Lebih lanjut dikatakannya, yang juga menjadi keluhan para pengusaha obat adalah pembelian paket obat oleh dokter, dimana dokter tidak selalu memberikan obat kepada pasien, tetapi biasanya hanya memberikan resep dan obat dibeli secara terpisah melalui apotek.

Di sinilah yang diharapkan, GP Farmasi dan IAI agar paket dokter yang dimaksudkan juga dimasukkan bagian untuk jasa pelayanan dan apoteker karena mereka sebenarnya juga masuk dalam paket tersebut. “Kami berharap ada perbaikan regulasi dan penerapan paket, termasuk kejelasan pembayaran klaim kami yang tidak sesuai dengan harga obat tersebut,” tuturnya.

Sementara Ketua GP Farmasi Jatim, Paulus Totok Lusida, berharap BPJS dapat menampung keluhan dari GP Farmasi dan IAI serta dapat menggelar pertemuan rutin setiap bulan sehingga dapat menyelesaikan keluhan atau permasalahan yang dialami kesemua pihak dan dicarikan solusinya. “Kami mendukung program pemerintah, jadi kami harapkan pertemuan ini dapat menyelesaikan permasalahan sehingga tidak saling Q dna merugikan,”jelasnya.Q

Operasi Sikat Semeru 2015 Ungkap 93 Kasus Merujuk pada Surat Telegram Kapolda Jatim tertanggal 5 Februari 2015, tentang rencana garis besar operasi kewilayahan, Polrestabes Surabaya menggelar Operasi Sikat Semeru 2015.

bed/bhirawa

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junianta menunjukkan 89 tersangka beserta barang bukti kasus 3C, Rabu (25/2).

Dalam operasi yang digelar selam dua minggu sejak 12 februari tersebut, Polrestabes berhasil mengungkap 93 kasus 3C (curat, curas, curanmor) dan senpi.

Operasi yang dilakukan sampai 25 Februari 2015 ini, berhasil mengamankan 89 tersangka. Tak hanya itu, petugas Polrestabes Surabaya beserta Polsek jajaran berhasil menguak modus baru kejahatan dengan kekerasan (curas) di rumah kos-kosan. Apabila pelaku tidak menemukan adanya penghuni di rumah kos, seketika itu juga seluruh ba-

rang berharga di rumah tersebut dikuras habis.

“Modusnya pelaku mengetok pintu calon korbanya.

Apabila dibukakan pintu, maka pelaku beralasan mencari alamat kerabatnya.

Jika tidak ada jawaban, pelaku langsung mencuri barang berharga milik korban,” kata Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junianta, Rabu (25/2).

Setija menjelaskan, adapun barang berharga yang dicuri pelaku yakni barang elektronik, perhiasan, dan uang milik korban. Pelaku sering melakukan aksinya di

rumah kos wilayah Jl Tenggili, Surabaya.

“Kasus ini hasil ungkap Polsek Tenggilis. Dari pendalaman petugas jajaran, diketahui bahwa pelaku sering melakukan aksinya di kawasan Tenggilis dan sekitarnya,” terang Setija.

Terkait hasil ungkap terbanyak, Kapolres mengaku bahwa kasus pencurian dengan pemberatan (curat) sangat menonjol. Sebanyak 48 kasus dan 51 tersangka berhasil diamankan petugas Polrestabes Surabaya dan Polsek jajaran. Peringkat kedua dihuni oleh kasus curanmor sebanyak 21 kasus dan 15 tersangka.

Menurut Setija, kejahatan 3C merupakan kejahatan konvensional dan meresahkan masyarakat. Dicontohkanya seperti maraknya

kasus begal di Jakarta, pihaknya terus melakukan razia maupun operasi malam guna menindak segala jenis kejahatan 3C. Hal ini merupakan wujud jaminan keamanan yang diberikan kepolisian bagi masyarakat.

“Kejahatan 3C sangat meresahkan masyarakat. Kami beserta Polsek jajaran selalu melakukan razia dan operasi guna menjamin kemanan masyarakat. Untungnya saat ini situasi keamanan di Kota Surabaya sangat kondusif dan semakin baik,” ungkapnya.

Disinggung terkait pelaku kejahatan dibawah umur, mantan Kapolres Sidoarjo ini mengaku, hal tersebut akan dikembangan oleh unit Reskrim. Apabila ditemukan pelaku dibawah umur, maka akan ada perlakuan Q bed khusus atau diversi.Q

OPINI

4

Mengatasi Persoalan Backlog Perumahan (1–Bersambung)

Tajuk

Bersama Tanggulangi Bencana TERASA sudah “kenyang” menghadapi dampak bencana, dengan berbagai kepedihan.Trauma moril, kehilangan harta dan hancurnya sarana nafkah, sudah kerap terjadi. Sampai korban jiwa anggota keluarga sudah sering terjadi. Karena itu tak boleh lena terhadap kemungkinan bencana. Terutama BPBD mestinya lebih memasifkan gerakan tanggap bencana, lebih dini. Termasuk perluasan informasi cuaca ekstrem dan mitigasi bencana.

Tetapi sesungguhnya, bencana tidak pernah dating tibatiba. Selalu ada peringatan dini (early warning) alamiah.

Tak terkecuali badai (di darat maupun di perairan). Putting beliung di darat, serta ombak besar selalu diawali dengan tanda berupa awan cumulus nimbus yang pekat. Hanya menunggu waktu dan tempat yang lebih hangat untuk berubah menjadi badai. Seperti terjadi dalam sehari (24 Pebruari 2015), badai terjadi di darat (Ponorogo) dan di laut (Situbondo).

Di Situbondo, lagi-lagi, badaimenjungkir-balikkapal.

Hingga kini delapan nelayan masih dinyatakan hilang.

Sedangkan badai di darat (Ponorogo) menerjangi rumah dua kecamatan (Balong dan Jambon). Puluhan rumah di delapan desa disapu putting beliung. Sudah sering mengalami bencana yang sama, sehingga dibutuhkan kesiapan yang lebih menyelamatkan.

Inovasi dan kreasi tim BPBD harus selalu dilakukan, termasuk memasukkan aspek rencana tata ruang wilayah (RTRW).Di wilayah pesisir, juga diperlukan informasi cuaca melalui aparat desa. Hal itu disebabkan potensi badai di Jawa Timur menempati urutan kedua. Bisa mengancam 31 kabupaten dan kota. Ketika musim badai, perekonomian yang diusahakan oleh nelayan lumpuh total. Bahkan sering mengakibatkan korban jiwa.

Terutama yang mesti diwaspadai pada kawasan pantai laut selatan, mulai dari Muncar (di Banyuwangi) sampai sampai pantai Klayar (di Pacitan). Begitu pula kawasan selatan dan timur Madura, serta pantai utara tapal kuda (Situbondo, Probolinggo dan Pasuruan).Poros perekonomian selat Madura (tapal kuda dengan Madura) sering lengang.

Jalur pelayaran Banyuwangi ke kawasan kepulauan Sumenep juga terhenti. Daerah-daerah Kangean, Sapeken dan Raas, bisa terisolasi.

Kapal-kapal (angkutan penumpang maupun angkutan barang) wajib mematuhi persyaratan keamanan cuaca. Lebih lagi nelayan, mestinya tidak nekad melaut sampai jauh. Begitu pula kawasan (kampung) pesisir mestinya memperhatikan lingkungan hidup, dengan memperhatikan tanggap bencana. Kaasan ini rawan banjir ROB dan badai. Dengan penataan RTRW, maka dampak bencana, terutama akses perekonomian dapat diminimalisir Perbaikan perekonomian masyarakat yang terdampak bencana, menjadi tanggungjawab pemerintah. UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pada pasal 21 huruf (a) diberikan tugas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), antaralain berupa rehabilitasi dan rekonstruksi. Secara tekstual dinyatakan:“... usaha penanggulangan bencana yang mencakup ..., rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.”

Beban ini diulang lagi pada pasal 57 dan pasal 58 (tentang rehabilitasi), terdapat sebelas item. Rehabilitasi merupakan perbaikan sarana dan prasarana umum, pemulihan sosial psikologis sampai pemulihan pelayanan publik. Sedangkan pada pasal 59 ayat (1) huruf f, dirinci tugas rekonstruksi meliputi peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.

Pengalaman di berbagai negara (terutama Jepang), penegakan regulasi (UU danPeraturan Daerah) tentang RTRW dan pelatihan dilakukan sistemik. Selain itu, upaya penanggulangan bencana dijadikan sebagai gerakan sosial. Bukan gerakan politik. Hasilnya nyata-nyata dapat mengurangi dampak bencana terhadap akses perekonomian maupun kerugian im-material (korban jiwa).

Tetapi di Indonesia,lokasi bencana tak jarang menjadi “disulap”menjadiarena kampanye parpol. Banyak bendera (dan spanduk) parpol bertebaran. Juga posko bantuan bencana berlambang simbol parpol. Yang lebihironis (dannista), lokasi bencana dijadikan pencitraan politik menjelang pemilihan Kepala Daerah. Seperti saat ini, banyak incumbent memanfaatkan bencana sebagai lading kampanye. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Perkuat Pengendalian Stok Beras PEMERINTAH perlu memperkuat pengendalian stok beras untuk menekan naik turunnya harga di pasaran akibat ketidakjelasan tata niaga beras yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Harga beras yang melambung hingga rata-rata 30 persen akhir-akhir ini pertanda bahwa mekanisme distribusi beras dan kebutuhan pokok strategis lainya tidak jelas.

Dari pantauannya di lapangan harga beras kualitas biasa yang semula Rp9.200/kg menjadi Rp12.500 dan untuk harga premium naik dari Rp10.000 menjadi Rp13.500/kg.

Masalah ini, sangat rawan dan bisa menggangu stabilitas sosial dan politik. Kondisi ini juga menandakan bahwa pemerintah tidak lagi dapat mengendalikan jalur distribusi yang ada. Semua itu terjadi menurut saya akibat lemahnya pengendalian stok beras oleh pemerintah.

Bahkan kami mencurigai ada mafia yang memainkan disparitas harga antar wilayah. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan operasi pasar karena cenderung belum sepenuhnya mampu menjangkau masyarakat keseluruhan.

Pemerintah sebaiknya segera menata kembali Bulog dan mengintegrasikan dengan kelembagaan sosial yang masih efektif yang dapat dikendalikan dan diawasi masyarakat seperti misalnya koperasi. Sebaiknya fungsi Bulog diintegrasikan saja dengan Kementerian Koperasi dan UKM dengan sekaligus memverifikasi dan memperbaiki koperasi yang masih benar dan efektif.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Kamis Legi, 26 FEBRUARI 2015

Menguatkan Sinergi Pemenuhan Rumah Rakyat Sarana Multigriya Finansial (SMF). Terkait hal ini, pemerintah dan otoritas terkait perlu memberikan insentif guna mendorong EBA-SP, baik dalam bentuk keringanan pajak, subsidi bunga, maupun pemberian garansi.

Di luar negeri, EBAOleh : SP sudah demikian Wahyu Kuncoro SN maju dan berkemMengatasi Backlog bang. Selain menjadi Dalam mengatasi alternatif pembiayaan persoalan backlog, perumahan, EBA-SP dapat menpemerintah telah mencanangkan dorong pendalaman pasar (market program sejuta rumah per tahun deepening) sektor keuangan. Kita selama lima tahun. Diperkirakan berharap ke depan EBA tidak saja program ini membutuhkan dana berfungsi sebagai diversifikasi sumRp 400 triliun dalam lima tahun, ber pendanaan, melainkan mensedangkan kemampuan APBN jadi sumber pembiayaan jangka hanya Rp 75-90 triliun (Rp 13-15 menengah-panjang yang potensial, triliun setahun). Anggaran untuk meminimalisasi risiko mismatch perumahan ini hanya sekitar 0,75 pendanaan, maupun sebagai alterpersen dari RAPBNP sekitar Rp natif investasi jangka panjang dan 1.985,7 triliun tahun 2015. Jika disarana investasi yang aman. hitung dari produk domestik bruto Selain itu, pemerintah harus (PDB) hanya sekitar 0,1 persen, mengatasi kendala utama yang dijauh di bawah negara tetangga hadapi para pengembang, yakni terASEAN, seperti Thailand yang batasnya lahan untuk perumahan sudah 2,1 persen dari PDB dan murah dengan harga terjangkau.

Filipina yang 0,3 persen PDB. Sekarang makin sulit mencari lahan Artinya, ada kekurangan dana di pinggiran kota besar, di samping Rp 310 triliun sampai Rp 325 triharganya selangit. Masyarakat liun yang harus segera dicarikan kecil terpaksa mendapatkan rumah solusinya oleh pemerintah. Sebab, yang semakin jauh dari tempat untuk masyarakat menengah ke kerja. Kendala serius lainnya adabawah, mereka membutuhkan lah birokrasi perizinan yang berkredit murah yang terjangkau belit, lama, dan mahal, maraknya sesuai pendapatannya. Selain mafia tanah, kurangnya pasokan bunga kreditnya murah, harga listrik, serta tingginya suku bunga rumahnya harus murah. Agar pembiayaan konstruksi. Selain itu, pengembang bisa membangun rusubsidi pembiayaan perumahan mah murah, tentunya dibutuhkan masih minim, sehingga masyarakat pendanaan lain di luar perbankan berpenghasilan rendah sulit mendayang bunganya sudah mahal. patkan rumah serta kesulitan para Pemerintah perlu mendukung pengembang kecil memperoleh tersedianya pendanaan perumahan pembiayaan konstruksi. yang murah di luar perbankan. UnItulah sebabnya, pemerintah tuk itu, pemerintah harus segera harus konsisten mengacu pada konmenyelesaikan sejumlah kendala stitusi dan undang-undang untuk yang menghambat program pemenyediakan rumah yang layak rumahan. Dari sisi pembiayaan, bagi seluruh warga. Segenap popemerintah mesti menaikkan bujet tensi yang dimiliki para pemangku sektor perumahan. Fasilitas likepentingan di sektor perumahan kuiditas pembiayaan perumahaan mesti disinergikan, sehingga defisit (FLPP) harus dilipatgandakan. rumah bisa diatasi lebih cepat.

Sedangkan untuk merangsang Harapan pemerintahan Joko swasta membangun perumahan, Widodo (Jokowi) mengatasi kekurangselain menggenjot kredit kepemian rumah pada 2019 bukan sesuatu likan rumah (KPR), pemerintah yang mustahil. Namun demikian, harus aktif mendorong sekurititanpa terobosan pendanaan yang sasi aset kredit perumahan dalam radikal dan insentif, hal tersebut bentuk efek beragun aset surat hanyalah lips service. Pemerintahan partisipasi (EBA-SP). EBA-SP baru jangan sampai cuma PHP alias saat ini sedang disiapkan oleh PT pemberi harapan palsu bagi belasan

Harkat manusia ditentukan oleh terpenuhinya kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, dan papan. Papan melindungi manusia dari terpaan cuaca dan iklim, menjadi tempat beristirahat, dan berkumpul bersama keluarga. Tanpa tempat tinggal layak, sulit membayangkan manusia dapat mengembangkan akal budinya secara maksimal dan bekerja produktif. Bahkan, papan merupakan hak dasar rakyat yang dijamin konstitusi. Namun sayangnya, penyediaan rumah selama ini tertinggal jauh dari tingkat kebutuhannya.

T

anggung jawab pemerintah dalam penyediaan rumah bagi rakyat tidak main-main, terlebih lagi untuk masyarakat miskin maupun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pembangunan Permukiman, ditegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah, baik pusat dan daerah wajib menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/ atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Tak mudah memang mewujudkan amanat UU tersebut di atas.

Ada tumpukan permasalahan di sektor perumahan yang sudah menanti sekian lama untuk diselesaikan. Tantangan yang dihadapi para pemangku kepentingan sektor perumahan dalam masa pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK) ke depan sungguh berat. Pemerintah harus serius dalam pemenuhan hak asasi setiap warga ini, mengingat data 2014 kemarin, ada kekurangan atau backlog rumah sebesar 13,5 juta unit rumah versi pemerintah atau 15 juta unit rumah versi pengusaha perumahan. Padahal, setiap tahun kebutuhan bertambah 800.000 rumah dan ada 3,4 juta rumah tidak layak huni. Artinya, hingga akhir pemerintahan Jokowi-JK ini, kebutuhan rumah mencapai sekitar 20,9-22,4 juta hunian.

P

juta keluarga di Tanah Air yang belum punya rumah.

Menguatkan Sinergi Pemerintah daerah yang menjadi ujung tombak penyediaan rumah bagi rakyat melalui penyediaan tanah harus mendapat insentif. Pemerintah perlu menajamkan fokus pada 40 persen penduduk miskin sebagai prioritas, bekerja sama dan bersinergi antarlembaga serta semua pemangku kepentingan, dan mendorong BUMN perumahan menjalankan fungsinya secara utuh.

Sinergi itu sesungguhnya lebih diarahkan agar BUMN yang berkaitan dengan penyediaan perumahan bisa secara bersama-sama menggarapnya sesuai dengan porsi dan potensi masing-masing. Publik tentu sangat tidak ingin, bila antar BUMN cenderung menggarap sektor ini semau gue atau sekadar menggugurkan kewajiban saja.

Sekadar ilustrasi misalnya, ketika Pemerintah sudah menargetkan penyediaan 1 juta unit rumah per tahunnya, ternyata Perum Perumnas yang menjadi salah satu pihak yang diharapkan mendukung program tersebut hanya menargetkan pembangunan 25.000 unit hunian dalam setahun. Nah target itu tentu masih jauh dari harapan. Artinya, pemerintah harus memiliki kekuatan agar BUMN ikut secara serius menggarap sektor perumahan sehingga bisa mempercepat proyek 1 juta unit rumah. Sementara itu, pihak Bank BTN selaku BUMN yang bertugas melakukan pembiayaan perumahan diharapkan bisa memangkas bunga kredit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Saat ini, BTN masih yang terdepan melaksanakan program subsidi bunga dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan bunga flat 7,25% selama 20 tahun. Kalau perkiraan selama ini, kan kalau FLPP kan 7,25%. Moga-moga bisa di bawah itu.

Singkatnya, untuk membangun 1 juta unit rumah per tahunnya, pemerintah tentu tidak mungkin mengerjakannya sendiri, sehingga perlu mengerahkan peranan BUMN seperti BTN, Perum Perumnas, BPJS dan pelaku swasta lainnya. Kuncinya ada sinergi di antara stakeholders perumahan untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan perumahan bagi rakyat. (bersambung) Wartawan Harian Bhirawa

Selamat Datang Calon Investor Industri

ernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sesaat setelah mendarat dari kunjungan ke Korea Selatan bahwa banyak perusahaan kores yang ingin berinvestasi di Indonesia menarik untuk ditindaklanjuti. Menariknya lagi, bawah salah satu lokasi yang bakal diincar dan menjanjikan adalah Provinsi Jawa Timur.

Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk pada tahun 2013 sebesar 38,3632 juta jiwa, meningkat sebesar 0,7% dari jumlah penduduk pada tahun 2012. Jumlah pencari kerja sebanyak 815.221 orang (BPS Provinsi Jawa Timur, 2014), memiliki peluang cukup besar untuk mampu menerima penawaran dari investor tersebut.

Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur sebagaimana dilansir oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, gambaran profil industri di Jawa Timur adalah sebagai berikut : (1) terdapat 795.410 unit usaha , meliputi Kelompok Industri Logam, Mesin, tekstil dan Aneka (ILMTA), Industri Agro Kimia (IAK) dan Industri Alat Trasnportasi, Elektronika dan telematika (IATT); (2) tenaga kerja sebanyak 3.069.575 jiwa; (3) nilai produksi sebesar 203.288; (4) nilai investasi sebesar 63.857 dan (5) nilai ekspor sebesar 14.483.213. Dari kelima parameter tersebut, hanya nilai ekspor yang mengalami penurunan volume dibanding volume yang tercapai pada tahun sebelumnya.

Langkah penting yang bisa dilakukan adalah mempersiapkan kawasan yang sesuai untuk industri. Kesesuaian dimaksud adalah kesesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan yang ada, antara lain kesesuaian lahan dengan sarana prasarana yang menunjang, kemudahan izin untuk berinvestasi dan lain sebagainya.

Menarik Minat Investor Untuk menarik minat investor menanamkan modalnya dengan

mendirikan pabrik an proses produksi mulai dari industri di Jawa Timur tentu saja harus didukung dasar/hulu dan indudengan situasi yang stri hilir serta industri kondusif dalam perantara, yang dibentukberdasarkan persaingan dunia usaha timbangan efisiensi yang menuntut efisien biaya produksi, bidi segala bidang agar dapat diperoleh harga aya keseimbangan yang kompetitif untuk Iingkungan dan biaya produk yang direncanaaktifitas sosial.

Oleh: kan. Efisiensi ini dapat Beberapa faktor Diah Novianti, MA yang sangat berpengadicapai dengan merenruh dalam suatu rencanakan nilai investasi serta biaya produksi cana investasi adalah yang optimum sehingga diharapbiaya produksi yang meliputi biaya kan dengan harga jual yang terinvestasi tanah dan biaya transporjadi di pasar dapat diperoleh laba tasi yang dibebankan dalam biaya yang cukup untuk menunjang produk selama masa berlangsungkeberadaan industri di masa yang nya industri tersebut. Salah satu akan datang. faktor yang menentukan biaya inSalah satu faktor hambatan davestasi tanah adalah lokasi dimana lam peningkatan daya saing adalah pabrik tersebut akan didirikan. kepastian hukum antara lain Lokasi yang strategis dan sesuai kepastian hukum dalam penenperuntukan lahan akan memiliki tuan lokasi industri. Hal ini telah harga yang lebih tinggi dari lokasi diakomodir oleh Pemerintah Proyang lainnya. Namun demikian pinsi Jawa Timur yang dituangkan harga yang tinggi ini dapat memidalam Peraturan Daerah Propinsi liki nilai kompetitif apabila dikaitDaerah Tingkat I Jawa Timur No. kan dengan biaya tansportasi untuk 2 Tahun 2006 tentang Rencana distribusi hasil produksi serta biaya Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa tansportasi bahan baku produksi.

Timur. Dalam Peraturan Daerah Faktor biaya produksi juga berJawa Timur No. 2 Tahun 2006 pengaruh langsung pada harga jual telah ditetapkan bahwa pemanyang sangat menentukan bagi konfaatan kawasan industri meliputi sumen dalam menetukan pilihan kawasan industri estate, sentra pada produk yang dikehendaki, seindustri kecil dan zona industri. hingga kemampuan untuk menekan Kawasan industri estate melipubiaya bagi produsen adalah kunci ti antara lain Surabaya Industrial utama bagi produsen untuk bersaing Estate Rungkut (SIER) di Kota terhadap produk lain yang memiliki Surabaya, Pasuruan Industrial standar mutu yang setaraf.

Estate Rembang (PIER) di KabuSeperti yang diuraikan oleh paten Pasuruan, Ngoro Industrial Philip Kotler di dalam bukunya Park (NIP) di Kabupaten Mojokeryang berjudul “Manajemen Peto. Kawasan industri di Kabupaten masaran: Analisa, Perencanaan, Gresik. Arahan pengelolaan menuImplementasi dan Pengendalian” rut Peraturan Daerah Propinsi (1995, hal 97). Bisnis berusaha keDaerah Tingkat I Jawa Timur No. ras mencapai biaya produksi dan 2 Tahun 2006 antara lain bahwa distribusi rendah sehingga hargakegiatan industri dilakukan dengnya lebih rendah dari pesaingnya an mempertimbangkan keterkaitdan mendapatkan pangsa pasar

yang besar. Perusahaan dengan strategi ini harus tampil dalam rekayasa, pembelian, produksi maupun distribusi dan tidak perlu terlalu terampil dalam menjual.

Hal lain yang perlu dicermati adalah peranan prasarana transportasi yang sangat diperlukan guna kelancaran angkutan bahan baku maupun distribusi hasil produksi yang umumnya menggunakan kendaraan berat. Dan apabila produk industri ini berorientasi ekspor maka perlu diperhatikan prasarana transportasi guna menunjang kelancaran dari pabrik menuju pelabuhan Tanjung Perak sebagai pintu gerbang ekspor utama untuk kota Surabaya dan sekitarnya.

Dari beberapa uraian ini dapat diketahui bahwa Provinsi Jawa Timur telah siap dengan sarana maupun prasana untuk meningkatkan investasi di bidang industri. Apalagi saat ini tengah berjalan pembangunan jalan tol trans Jawa, meski agak tertatih dengan kendala utama pada pembebasan lahan. Dengan kerjasama yang baik antara berbagai pihak yang berkepentingan, masalah tersebut akan dapat diselesaikan.

Untuk menentukan lokasi yang paling sesuai masih diperlukan kajian yang lebih detail berdasarkan kesesuaian besarnya rencana produksi dan besar lahan yang dibutuhkan.

Bukan hal yang sulit, apalagi Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta. Tak perlu diragukan lagi, dengan optimisme Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap menyampaikan ucapan “Selamat Datang, Calon Investor Industri”.

Peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur ; Alumni Sandwich Programme UGM JogjakartaIHS Rotterdam

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Legi 26 FEBRUARI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

65 Operator TI dapat Bimtek Jurnalis Online Gresik, Bhirawa Sebanyak 65 operator Tehnologi Informatika (TI) mengikuti Bimbingan Tehnik (Bimtek) jurnalis online dan fotrografi yang di laksanakan di Ruang Graeta Eka Praja lantai II Kantor Pemkab Gresik, Rabu (25/2).

Bintek berlangsung dua hari (24-25 Pebruari, red) dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kab Gresik, Moh Najib.

Najib berharap peserta atau operator TI setelah mendapat pelatihan hendaknya diimplementasikan di tempat kerjanya masing-masing. Bimtek jurnalis online ini sangat penting, mengingat Kab Gresik kini sedang giat-giatnya membangun bisa diinformasikan kepada masyaraka. ‘’Tidak hanya itu, kemudahan-kemudahan dalam perizinan serta kenyamanan dan kondusifnya sebuah daerah menjadi salah satu faktor penunjang dalam menarik investor masuk di Gresik,’’ kata Najib.

Menurut Najib, Kab Gresik sangat lengkap sarana dan prasarananya serta ketersediaan fasiltas. ‘’Jadi sangat disayangkan jika tak bisa dimanfaatkan dengan baik. Tinggal kita pemilik sumber daya manusianya, apakah bisa memanfaatkan fasilitas atau tidak,’’ jelas Najib.

Perkembangan Kab Gresik yang begitu pesat, lanjut Najib, tentunya mendorong untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan program-program pembangunan. Maka diharapkan, setelah mengikuti Bimtek, jangan hanya tinggal diam. ‘’Tolong diimplementasikan di tempat kerja dengan memberikan informasi kepada masyarakat termasuk investor yang akan menanamkan investasinya di Gresik,’’ harap Najib.

Bimtek jurnalisme online dan fotografi ini sangat dibutuhkan dewasa ini. Jika ingin maju dan berkembang, tentunya tak alergi dengan perkembangan tehnologi seperti ini. Dalam waktu tak terlalu lama, media cetak sedikit-demi sedikit keberadaannya akan tergeser dengan media online yang sangat mudah dan murah mendapatkannya.Q eri

Bupati Bentuk Tim Baperjakat Baru Gresik, Bhirawa Meski menjadi hak prerogatifnya, Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto. Namun diam-diam bupati membentuk Tim Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) baru pasca melantik M Nadlif sebagai Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Namun, tim yang dibentuk tak lazim karena BKD tak masuk dalam tim.

Padahal, mengacu Tim Baperjakat sebelum-sebelumnya, Kepala BKD secara otomatis menjadi anggota Tim Beperjakat. ‘’Ya aneh, Nadlif yang notabeni sebagai Kepala BKD tak masuk dalam jajaran Tim Baperjakat,’’ kata salah satu pejabat senior di Pemkab Gresik yang tak bersedia namanya di koran, Rabu (25/ 2) kemarin.

Masih nenurut sumber pejabat itu, Tim Baperjakat yang dibentuk bupati kali ini tetap menggunakan pola minimal,

yakni terdiri lima orang. Mereka adalah, Sekkab M Najib sebagai ketua, Kepala Bidang Mutasi pada BKD, Darmanto sebagai sekretaris dan Djoko Sulistio Hadi (Kepala Inspektorat), Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Dra Indah Sofiana dan Kepala DPU (Dinas Pekerjaan Umum), Ir Bambang Isdianto, ketiganya sebagai anggota.

Menurut pejabat itu, meski bupati memiliki hak prerogatif dalam penentuan pejabatpejbat yang diberi tugas se-

bagai Tim Baperjakat. Namun, pembentukan Tim Baperjakat kali ini tak lazim. ‘’Pembentukan Tim Baperjakat itu inlanzimisasi. Mengapa? Sebab, tak umum karena Kepala BKD tak dimasukkan dalam jajaran Tim Baperjakat,’’ pungkasnya.

Sementara Sekkab Gresik, Ir Moch Najib MM mengatakan, Tim Baperjakat memiliki tugas untuk memersiapkan lelang jabatan eselon II. Kali ini, pejabat eselon II yang dipastikan akan dilakukan lelang terbuka adalah Kepala Dispendik (Dinas Pendidikan) yang sekarang masih dijabat Plt (pelaksana tugas), M Nadlif (Kepala BKD). ‘’Ya, nanti Kepala Dispendik akan kami siapkan lelang,’’ kata Najib.

Menurut Najib, lelang jabatan eselon II itu menindaklanjuti UU ASN (Aparatur Sipil

151 Honorer K2 Tagih BKD Kota Mojokerto, Bhirawa Sebanyak 151 orang tenaga honorer (K2) di Pemkot Mojokerto yang tak lolos tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 lalu, menagih janji Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat. Mereka mempertanyakan status kepegawaian pasca gagal mengikuti seleksi CPNS. Namun hingga kini, Pemkot Mojokerto tak mampu berbuat banyak untuk memperjuangkan nasib tenaga K2 itu, kecuali menunggu aplikasi dari pemerintah pusat yang menjanjikan pembahasan nasib mereka setelah turunnya rancangan penjelasan UU Aparatur Sipil Negara (ASN). ‘’Hingga kini masih belum ada penjelasan resmi dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras. Kami disuruh menunggu rancangan pelaksanaan UU ASN tahun 2014,’’ terang Kabid Mutasi, Pengadaan dan Mutasi Pegawai, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mojokerto, Ary Setiawan, Rabu (25/2) kemarin.

Didampingi Kabag Humas Pemkot Mojokerto, Dodik Heryana, Ari menjelaskan pelbagai upaya Pemkot memperjuangkan K2 yang sebagian telah puluhan tahun meniti karir di jalur birokrasi. ‘’Kami telah memberangkatkan K2 dengan mengikutkan pembahasan menejemen ASN sebagaimana diamanatkan Kementerian PAN dan RB. Berikut mengirim daftar K2 yang mungkin itu untuk pendataan,’’ paparnya.

Ari hanya berharap, pengangkatan K2 ini nantinya tak termasuk dalam kebijakan Presiden Jokowi yang membatasi penerimaan PNS sampai lima tahun mendatang. Setelah hampir setahun menanti diantara ketidakpastian, sejumlah K2 yang kebanyakan berprofesi sebagai guru mulai resah. Mereka mempertanyakan nasib mereka setelah sempat dijanjikan akan diangkat sebagai PNS.Q kar

Negara) Nomor 5 tahun 2014.

Dimana dalam UU itu dijelaskan, bahwa kepala daerah seperti bupati dalam mengisi jabatan kepala SKPD eselon II yang kosong bisa lakukan lelang terbuka. Pejabat yang bisa ikut lelang adalah mereka yang memiliki persyaratan, baik dari eselon III maupun eselon II. ‘’Kami akan membentuk Tim Pansel (panitia seleksi) untuk lelang jabatan Kepala Dispendik,’’ jelasnya.

Untuk itu, lanjut Najib, pejabat yang memenuhi persyaratan dan lolos dalam lelang, maka pejebat itu yang berhak menduduki jabatan kosong Kepala Dispendik. ‘’Siapa saja yang dinyatakan lolos dialah yang berhak dilantik menjadi Kepala Dispendik,’’ tegas Najib.

Najib menjelaskan, Tim Baperjakat (Badan Pertim-

bangan Jabatan dan Kepangkatan) dalam menyiapkan lelang jabatan itu membutuhkan waktu antara satu bulan hingga bulan. Waktu selama itu digunakan untuk pendaftaran peserta lelang, pembentukan Tim Pansel lelang dan pelelangan jabatan hingga pengumuman pejabat yang dinyatakan sebagai pemenang lelang.

Najib berharap, pejabat yang akan memangku jabatan Kepala Dispendik berdasarkan hasil lelang, adalah pejabat yang memiliki jedah waktu pensiun masih panjang. Sebab, untuk pelelangan jabatan memakan biaya cukup besar. Biaya dimaksud, untuk biaya satu peserta lelang menelan anggaran Rp5 juta. ‘’Kalau yang ikut lelang itu 100 pejabat, biayanya bisa tembus hingga Rp500 juta,’’ pungkasnya.Q eri

TPP Belum Cair, PNS Sidoarjo Bokek

Kenaikan Tarif PDAM Sidoarjo Menyimpang Sidoarjo, Bhirawa Kenaikan tarif air PDAM Sidoarjo sebesar 7% pada November 2014 lalu di luar kewajaran. Pusat Studi Kebijakan dan Advokasi (Pusaka) Sidoarjo mengajak Direktur PDAM Sidoarjo untuk terbuka mengenai besaran tarif berdasarjan Lampiran Perbup Nomor 30 tahun 2014.

Pusaka melalui surat terbuka di pusaka-comunity.org mengajak Dirut PDAM untuk terbuka soal penetapan tarif PDAM, Rabu (25/2). Fatikhul Vaizun, koordinator Pusaka, membeberkan alasannya sekaligus bantahan terhadap pernyataan Dirut PDAM. Jajadi, mantan Dirut PDAM, pernah menegaskan kenaikan tarif yang baru hanya 5%. Memang tak tercantum di Perda besaran tarif itu. Dalam Perbup justru mengungkapkan besaran kenaikan itu, yang secara equivalen naiknya Cuma 5%.

Fatikhul Vaizun mencoba mengkalkulasi dan Sabtu lalu yang menemukan ternyata kenaikan diatas 7%. ‘’Pertama, terkait penetapan tarif PDAM sematamata didasarkan Lampiran Perbup Nomor 30 tahun 2014 sama saja memojokkan bupati, bila tanpa diberikan penjelasan bahwa angka yang dilampiran nota bene hasil kajian dan usulan dari PDAM yang dirumuskan sesuai Permendagri Nomor 23 Tahun 2006,” terang Paijo, panggilan akrab Fatikhul Vaizun.

Kedua, fenomena kenaikan tarif berkala PDAM sebesar 5% didasarkan dari ungkapan Direktur Utama PDAM periode lalu yang bisa dicek dipemberitaan koran edisi November 2014 lalu. ‘’Persoalannya, apakah ungkapan Dirut PDAM periode lalu itu adalah kebohongan publik?” tanyanya.Q hds

5

alikusyanto/bhirawa

Beras Raskin sangat berarti bagi masyarakat miskin Sidoarjo saat harga beras terus merambat naik.

Beras Mahal, Raskin Jadi Pilihan Warga Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Raskin APBN 2015 di kabupaten sudah terdistribusi sejak Januari lalu. Untuk distribusi bulan Pebruari kini sedang persiapan. Keberadaan Raskin ini sangat berarti bagi warga miskin di Sidoarjo, disaat harga beras terus melonjak naik. ‘’Raskin bisa memecahkan persoalan bagi warga miskin saat harga beras naik, bagi golongan atas tak masalah,’’ tutur Kabag Kesra Pemkab Sidoarjo, Ilhamudin SH, Rabu (25/2) kemarin.

Menurut Ilhamudin, kuota Raskin APBN 2015 Kab Sidoarjo sama seperti tahun 2014, yakni untuk 78.103 Rumah Tangga Sasaran Manfaat (RTSM). Per KK miskin yang menerimanya, dapat jatah 15 kg dengan harga tebus Rp1.600 per kg.

Sementara Kepala Dinsosnaker Sidoarjo, Husni Thamrin menjelaskan, sedangkan Raskin APBD 2015 kini masih dalam proses lelang di ULP Sidoarjo. Sepertinya Bulan April Raskin APBD

baru bisa mulai didistribusikan. Mudah-mudahan bisa segera menolong bagi warga miksin, karena kini harga beras sedang naik.

Agar pengalaman tahun lalu tak sampai terulang, maka tahun 2015 ini setiap ada kiriman beras akan dibawa ke laboratorium untuk diuji kualitasnya. Agar tak ada beras yang kualitasnya jelek, sehingga warga miskin penerima Raskin dapat terima beras dengan kualitas bagus. ‘’Kita harus selektif, dan tak mau kecolongan lagi,’’ ujarnya.

Suyono, seorang pekerja cleaning service mengakui kenaikan harga beras ini sangat berpengaruh pada pengeluaran rumah tangganya. Sekitar dua pekan lalu ia membeli beras kualitas biasa masih dengan harga Rp8.700 per kg, tapi terus naik menjadi Rp9.200 dan kini jadi Rp10 ribu per kg. ‘’Saya tak membeli beras kualitas jelek, sebab biasanya hanya dipakai orang untuk jualan lonthong, biasanya berasnya pecah-

pecah sehingga tak dikonsumsi,’’ katanya.

Diakui Kabid Perdagangan Diskoperindag Sidoarjo, M Charda, kenaikan merambat dari harga beras ini mulai dari awal sampai sekarang, nilai kenaikannya bisa mencapai angka Rp3 ribuan. Terkait kondisi ini, menurutnya kini sedang menunggu koordinasi dengan Pemprov Jatim untuk segera melakukan Operasi Pasar (OP). Sebelum OP ini berlangsung, Diskoperindag Sidoarjo juga akan berkoordinasi dengan Bulog Divre 1 Surabaya yang berada di Buduran. ‘’Kita siap melakukan OP, sudah disiapkan titik yang akan dijadikan sasaran OP,’’ katanya.

Dari pantauan harga di pasar, harga beras yang dijual di di Pasar Larangan Sidoarjo, dievaluasi Charda, lebih murah dari yang dijual di P Krian. Sebab di Pasar Larangan banyak toko-toko besar yang menjual beras, sehingga pedagang tak bisa semena-mena menaikkan harga.Q ali

Sidoarjo, Bhirawa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS Sidoarjo tahun 2015 Bulan Januari dan Februari belum cair, sejumlah PNS di Kab Sidoarjo sudah ada yang merasa bokek alias uang di kantongnya menipis.

Hingga ada PNS yang mengaku harus hutang temannya lebih dulu saat ada keperluan mendadak.

Tapi ada yang mengaku tetap semangat walau TPP nya belum cair.

Menurut PNS yang mengaku tetap semangat, mereka yang sudah bokek itu karena kaget. Karena sebelumnya sudah terbiasa tiap bulan memegang uang dari TPP. Tapi tiba-tiba belum menerima selama dua bulan. Salah seorang pejabat di Bendahara Umum Daerah (BUD) Dinas Pendapatan Pengelolah Keuangan dan Aset (DPPKA) Sidoarjo, saat dikonfirmasi, Rabu (25/2) kemarin, mengaku belum tahu kapan TPP Bulan Januari dan Pebruari bisa cair.

PNS itu hanya menyampaikan, pada Kamis (26/2) hari ini para staf bagian umum dan kepegawaian di SKPD akan diundang Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo terkait SK TPP. Pihak BKD Sidoarjo mengundang karena SKPD ini yang membuat SK TPP. Informasi yang pernah didapat dari Kepala BUD DPPKA Sidoarjo, Khusnul Inayah, SKPD di Sidoarjo, diingatkan untuk segera mengirimkan berkas Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) tahun 2015 ini ke BUD DPPKA Sidoarjo, agar masalah uang makan dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) segera diproses. Sebab kalau mereka terlambat mengirimkannya, maka pencairan uang makan dan TPP PNS, tak akan bisa diterima tepat waktu setiap bulannya. ‘’Sepanjang DPA tahun 2015 ini oleh SKPD selesai dikoreksi kemudian diserahkan BUD, maka pencairan TPP dan uang makan bisa tepat waktu seperti tiap bulannya, dan tak sampai ditunda-tunda,’’ jelas Khusnul, saat itu.

Bila pencairan uang makan dan TPP awal tahun 2015 ini sampai terlambat, ia minta agar PNS tak sampai resah. Sebab menurutnya, uang makan dan TPP itu tak hilang. Hanya tertunda saja. Sementara itu, juga sempat disampaikan Kabid Anggaran DPPKA, Ulimiyati, tahun 2015 ini alokasi anggaran untuk uang makan PNS Sidoarjo besarannya Rp84.4 miliar, sedangkan untuk alokasi anggaran TPP Rp74.1 miliar.

Menurut Ulmiyati, uang makan dan TPP itu merupakan suatu bentuk penghargaan pada PNS. Maka itu pemberian uang makan di tiap daerah tak sama tergantung pada kemampuan daerah. Pada tahun 2015 ini di Sidoarjo uang makan sebesar Rp20 ribu per hari.Q ali

ali kusyanto/bhirawa

PNS Sidoarjo melakukan finger print karena ini mempengaruhi penerimaan uang makan dan TPP yang diterima.

Pemkab Perkuat Permodalan UMKM-K Untuk memperkuat ketahanan dan pertumbuhan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K) di Sidoarjo. Tahun 2015 ini, Pemkab Sidoarjo telah mengalokasikan dana bergulir sebesar Rp7,7 miliar. Dana berbentuk pinjaman kredit itu diberikan dengan bunga sangat ringan sebesar 6% pertahun.

Hal ini diungkapkan langsung Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah SH MHum saat membuka Sosialisasi Dana Bergulir tahun Anggaran 2015 bagi UMKM-K di Kantor Kec Sedati, Rabu (25/2) terhadap pelaku UMKM dan pengurus koperasi dari tiga kecamatan yakni Kec Sedati, Gedangan dan Kec Waru. Hadir dalam sosialisasi itu Sekda Sidoarjo Vino Rudy Muntiawan SH serta Forum Pimpinan Kecamatan (Forpimka) juga hadir dalam kesempatan itu.

Menurut bupati, dana itu bergulir sejak tahun 2002 hingga kini, Kab Sidoarjo telah menggulirkan pinjaman kredit dana bergulir sebesar Rp54 miliar lebih. Anggaran yang sudah dikeluarkan untuk

sekitar 5.091 UMKM dan 225 koperasi yang ada. Tahun 2010 lalu, kebijakan pemberian pinjaman kredit dana bergulir maksimal sebesar Rp10 juta tanpa agunan. ‘’Hal itu dilakukan semata-mata untuk memperkuat permodalan UMKM-K Sidoarjo dalam mengembangkan usahanya,’’ katanya.

Bupati Saiful Ilah mengatakan, salah satu kendala yang dihadapi UMKM ada pada aspek permodalan. Maka Pemkab Sidoarjo memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan itu. Salah satunya dengan digulirkannya dana bergulir bagi UMKM-K tiap tahunnya.

Sehingga bupati berharap nantinya pinjaman dana ber-

gulir dapat benar-benar dimanfaatkan dengan sebaikbaiknya. Dana bergulir yang diterima jangan sampai digunakan untuk keperluan konsumtif. ‘’Tapi benar-benar digunakan sebagai tambahan modal usaha dalam mengembangkan usaha,’’ terangnya.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindus-

trian, Perdagangan dan ESDM Kab Sidoarjo, Fenny Apridawati SKM MKes mengatakan, pertumbuhan ekonomi di Kab Sidoarjo sangat baik.

Bahkan jauh diatas rat-rata pertumbuhan ekonomi Jatim maupun nasional. Hal ini tak terlepas dari keberadaan UMKM-K nya.

Hingga kini, ada sekitar

achmad suprayogi/bhirawa

Bupati Saiful Ilah saat berbincang-bincang dengan para pelaku UMKM-K.

171.264 UMKM dan 1.321 koperasi yang ada di Sidoarjo.

Kondisi ini menjadi potensi yang besar dalam menumbuhkan kekuatan perekonomian Sidoarjo. Maka Kab Sidoarjo terus mendukung keberadaan UMKM-K. Salah satu bentuknya dengan pemberian pinjaman kredit dana bergulir.

Selain itu, berbagai pelatihan keterampilan untuk menciptakan UMKM baru juga terus dilakukan. Sosialisasi peraturan perkoperasian dan perizinannya juga terus dilakukannya. Semua itu sebagai wujud perhatian Kab Sidoarjo kepada pelaku UMKM dan koperasi yang ada.

Kondisi pinjaman permodalan di Sidoarjo, selain hanya dikenakan bunga sebesar 6% per tahun, agunan yang dikenakannya pun cukup 30% dari total pinjaman diatas Rp10 juta. ‘’Hal itu dilakukan tak lain untuk memberikan fasilitas masyarakat Sidoarjo dalam mengembangkan usahanya,’’ jelas Fenny.Q ach

JAWA TIMUR

6

Kamis Legi 26 FEBRUARI 2015

DBD Kembali Makan Korban Ratusan Warga Bojonegoro Terserang, Tiga Korban Meninggal Jombang, Bhirawa Demam Berdarah Dengue (DBD) di kota santri ternyata kembali memakan korban, Yolanda (9) tahun asal Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang meninggal setelah menjalani perawatan intensif di RSUD setempat selama tiga hari hingga menghabiskan 30 kantong darah.

Yolanda, putri ketiga pasangan Suyono-Marti, meninggal dunia pada 18 Februari 2015 pukul 04.00 WIB. Bocah kelas III SDN Gambiran 2 ini meninggal dunia pada hari ketiga saat menjalani perawatan intensif di ruang ICU RSUD Jombang. "Masuk rumah sakit karena demam berdarah," ungkap Suyono (43), orang tua, Yolanda saat ditemui di rumahnya, Rabu (25/2).

Dia mengungkapkan, anak ketiganya itu selama menjalani perawatan di RSUD Jombang membutuhkan 15 kantong trombosit dan 15 kantong darah golongan B. "Butuh kantong darah 30 kantong, karena di PMI Jombang tidak ada, saya harus bolak-balik ke Surabaya selama dua hari untuk mendapatkan darah," kata Suyono didampingi isterinya, Marti (43).

Namun, setelah 3 hari menjalani perewatan intensif di ruang ICU di RSUD Jombang, Yolanda meninggal dunia. Berita acara kematian Yolanda sebagai pasien RSUD Jombang tertulis dalam

surat keterangan tertanggal 18 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh RSUD. "Meninggalnya hari ketiga waktu di rumah sakit," ujar Suyono.

Kepala Dusun Gambiran, Desa Gambiran, Muhammad Zainul Abidin, mengungkapkan, sepanjang Januari hingga Februari 2015, di Desa Gambiran terdapat 2 orang yang terkena DBD. "Satu orang di Gambiran utara, satunya lagi di Gambiran selatan. Di Gambiran selatan ini sampai meninggal dunia, anaknya mbak Marti (ibu Yolanda)," katanya.

Direktur RSUD Jombang, dr.

Puji Umbaran, saat akan dikonfirmasi terkait jumlah pasien yang menjalani perawatan akibat serangan DBD, menyerahkan keterangannya kepada Dinkes Jombang. "Biar sinkron langsung ke Dinkes (Dinas Kesehatan) saja, semua sudah kita laporkan setiap hari," jawabnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, dr. Heri Wibowo mengungkapkan, korban DBD tidak bertambah, yakni tetap 4

orang sejak Januari lalu. Jumlah kasus DBD selama Januari hingga minggu terakhir bulan Februari sebanyak 231 kasus dengan jumlah korban meninggal dunia 4 orang. "Jumlah kasus DBD selama Januari sampai dengan Februari 2015, ada 231 kasus dengan angka kematian empat," kata dr. Heri Wibowo.

Dia menambahkan, dari jumlah tersebut, puncak kasus serangan DBD kepada warga Jombang terjadi pada pertengahan bulan Januari lalu. ’’Tertinggi pada tanggal 15 hingga 19 Januari.

Jumlah penderita setiap harinya mencapai 14 orang yang masuk ke rumah sakit,’’ sebut Heri menjelaskan.

Sebelumnya, ditemukan korban DBD yang meninggal dunia, antara lain, balita 3 tahun atasnama Vaninda, warga Sengon Jombang yang meninggal karena DBD tetapi tidak masuk dalam data korban DBD di Jombang.

Balita tersebut meninggal pada 27 Januari saat menjalani perawatan di RSUD Jombang dan saat masuk didiagnosa terkena DBD. Berikutnya, balita berusia 7 bulan atas nama Fahri Zafran Anindito, warga Kepanjen Jombang yang meninggal dunia pada 5 Februari. Terakhir, korban meninggal dunia akibat DBD adalah Yolanda (9), remaja putri asal

Dusun/Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung.

"Terkait jumlah korban meninggal dunia, kami berdasarkan laporan RSUD Jombang. Kami belum menerima adanya laporan lagi dari RSUD Jombang, sehingga kami berkesimpulan jumlah meninggal akibat DBD masih 4 orang,’’ tandas Heri Wibowo.

Tiga Korban Sementara itu, sejak datangnya musim penghujan, wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) mulai menyerang beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Sejak awal Januari sampai Pebruari ini terdapat tiga orang yang meninggal dunia karena penyakit demam berdarah.

“Tiga penderita DBD meninggal dunia, dari Kecamatan Gayam dua orang dan dari Desa Mulyoagung, Kecamatan Kota, satu orang,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bojonegoro, Dr.Sunhadi kepada Bhirawa, Rabu (25/2).

Sunhadi menyebutkan, jumlah penderita demam berdarah dengue (DBD) sejak awal Januari sampai sekarang, mencapai 143 pasien DBD, tersebar di 21 Kecamatan dari 28 Kecamatan Di Bojonegoro, baik yang dirujuk di rumah sakit (RS) milik pemkab,

ramadlan/bhirawa

Orang tua Yolanda (9) Suyono-Marti, warga Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang menunjukkan foto anaknya yang meninggal akibat DBD setelah mendapat perawatan di RSUD selama 3 hari. swasta dan puskesmas. “ Hanya tujuh kecamatan di daerahnya yang tidak ditemukan kasus DBD yaitu Kecamatan Kedewan, Sugihwaras, Sukosewu, Sekar, Kedungadem, Kapas, dan Gondang,” jelas mantan kepala Rumah Sakit Umum Bojonegoro.

Lebih lanjut, dia menuturkan, jumlah penderita BDB dalam dua bulan terakhir jauh lebih banyak dibandingkan dengan tahun lalu

Fokus Pembangunan, Tak Lupakan Agama

KILAS JATIM

Komisi A DPRD Desak Pembangunan Terminal Induk Dipercepat Bangkalan, Bhirawa Satu tahun sudah, proses pembangunan terminal induk type A Kabupaten Bangkalan di sisi Timur jalan akses Suramadu, yang berlokasi di Desa Masaran, Kecamatan Tragah, sampai saat ini belum tuntas dan rampung. Hal ini menyebabkan Komisi A-DPRD Bangkalan geram dan mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi sebagai pelaksana proyek, agar mempercepat penuntasan proyek bernilai puluhan miliar itu.

Alasannya, keberadaan terminal induk type A di Kabupaten Bangkalan, merupakan kebutuhan yang cukup serius dan sangat mendesak sebagai sarana transportasi publik. Ini dipastikan karena dalam beberapa tahun terakhir ini, arus tranportasi umum antar Kabupaten dan Kota di Madura, maupun antar Kabupaten dan Provinsi via Jembatan Suramadu semakin ramai dan padat.

Selain itu, plavon anggaran untuk pembangunan terminal induk di atas lahan seluas 1,9 ha itu sudah tersedia. Tahun 2014 lalu, misalnya, APBN telah menganggarkan plavon dana Rp 12 miliar untuk proyek itu. Sementara pada tahun 2015 kali ini, asupan dananya malahlebih jumbo. APBN menganggarkan sebasar Rp 27 miliar.Q mb8

Setahun Dibangun Plengsengan Ambrol Malang, Bhirawa Hujan deras yang terjadi Selasa (24/2) siang hingga malam kemarin, mengakibatkan plengsengan di kawasan Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang ambrol. Plengsengan yang baru selesai dibangun pada tahun 2014 itu, tergerus air, hingga rusak parah.

Meski begitu Pemerintah Kota Malang berjanji untuk segera memperbaiki plengsengan yang ambrol tersebut. Begitu mendapatkan laporan dari warga, tim Satgas Permukiman (perkim) Dinas Pekerjaan Umum dan Pengawasan Bangunan (DPUPB) langsung turun ke lapangan untuk membantu mengevakuasi material longsor.

Kepala DPUPB, Djarot Edi Sulistiyono, didampingin Kabid Perumahan dan Cipta Karya DPUPB, Tedy Soemarna, Rabu (25/2) kemarin mengutarakan, perbaikan plengsengan langsung dilakukan hari itu juga setelah pihaknya menerima laporan warga.Q mut

dalam waktu bersamaan, yang hanya 26 penderita. Oleh karena itu, menurut dia, pemkab menetapkan kejadian luar biasa (KLB) dalam menghadapi penyebaran DBD di daerahnya.

“Penetapan KLB DBD berdasarkan jumlah penderita yang ditemukan mengalami peningkatan dua kali lipat dibandingkan tahun lalu, dalam waktu bersamaan,” ucapnya. Q rur,bas

sudarno/bhirawa

Berkas Korupsi ADD dengan tersangka Kades Sidomulyo Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, Suparjo, dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Mejayan (Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun di Mejayan). Tampak Suparjo bertopeng (tengah) diapit dua petugas Polres Madiun Kota.

Berkas Korupsi ADD Dilimpahkan ke Kejari Madiun, Bhirawa Berkas kasus korupsi anggaran Alokasi dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PAD) 2012-2013 sebesar Rp 196,1 juta dengan tersangka Kades Sidomulyo Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, Suparjo, dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Mejayan (Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun di Mejayan), Selasa (24/2).

Namun Suparjo 'hanya' dikenakan tahanan kota oleh Kejaksaan. Sedangkan saat dalam penyidikan Polres Madiun Kota, justru tidak pernah ditahan. "Modusnya, tersangka menetapkan APB Desa tanpa persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD). Selain itu, tersangka juga memainkan dana Pendapatan Asli Desa," kata Kaur Bin Ops Reskrim Polres Madiun Kota, Iptu Soeroso, kepada wartawan.

Menurutnya lagi, berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Jawa Timur, kerugian negara mencapai Rp96,1 juta lebih. Uang itu, dipakai tersangka untuk berbagai keperluan.

Namun berdalih sudah didukung pembukuan yang sah.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun maksimal 20 tahun penjara.

Sedangkan barang bukti yang disita, yakni berbagai dokumen dari desa dan uang tunai sebesar Rp38,3 juta lebih. Penasehat hukum tersangka, Massri Mulyono, mengatakan, jika pasal disangkakan penyidik terhadap kliennya, tidak benar.

Alasannya, karena sebenarnya hanya kesalahan administrasi yang dilakukan oleh kliennya. "Saya anggap tidak tepat jika klien saya dijerat pasal korupsi. Karena ini hanya kesalahan administrasi. Bukan tindak pidana korupsi," terang Massri Mulyono kepada wartawan, saat mendampingi kliennya.Q dar

Lamogan, Bhirawa Bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian dan perikanan masih jadi fokus pembangunan di Lamongan.

Namun bidang syiar agama tidak luput dari perhatian.

Hal itu dinyatakan Bupati Fadeli saat melakukan kunjungan kerjadi Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi, Rabu (25/2).

“Lamongan sedang gencar membangun di berbagai bidang. Mulai dari jalan, pendidikan, kesehatan perikanan dan pertanian. Namun bukan berarti akan melupakan bidang syiar agama, untuk membangun akhlak anak-anak kita,“ ujarnya.

Terlebih lagi, imbuh dia, masyarakat Lamongan hampir 100 persen adalah pemeluk Agama Islam.

“Anak-anak kita perlu dibentengi dengan pendidikan akhlak agar tidak mudah tergerus arus zaman yang semakin banyak godaanya. Sehingga tidak berlebihan jika bidang keagamaan di Lamongan juga

mendapatkan perhatian, tahun ini sudah disiapkan anggaran sebesar Rp 55 miliar untuk bidang ini, “ katanya menjelaskan.

Disebutkan terpisah oleh Kabag Humas dan Infokom Sugeng Widodo, tahun ini tidak kurang anggaran sebesar Rp 55 miliar disiapkan untuk pembangunan di bidang keagamaan. Dana sebesar itu diantaranya disiapkan sebesar Rp 16,6 miliar untuk 767 lembaga pendidikan PAUD/TK/SD/SMP/SMA sederajat. Kemudian dana sebesar Rp 14,6 miliar juga sudah dianggarkan tahun ini untuk 946 lembaga keagamaan dan tempat ibadah.

Sedangkan kepada 525 lembaga pondok pesantren, madrasah diniyah dan tempat pendidikan Alquran juga dianggarkan bantuan sebesar Rp 10,8 miliar. Perhatian kepada modin, guru ngaji, takmir masjid, serta imam langgar dan musala juga diberikan. Besaran anggarannya mencapai Rp 4,8 miliar.Q yit

suprayitno/bhirawa

Bersama tokoh agama Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi, saat Bupati Fadeli lakukan kujungan kerja.

Herry Tinggalkan Segudang Prestasi Akademik dan Ekstra Jabatan Kasek SMPN I Panji Resmi Diserahterimakan Jabatan pucuk pimpinan sekolah unggulan di Kota Santri yakni SMPN I Panji, secara resmi diserahterimakan dari Kasek lama Herry Sofjan kepada penggantinya Akhmad Suryadi, Rabu kemarin (25/2). Acara yang dibungkus dengan kegiatan pisah kenal itu tampak berjalan cukup gayeng, karena selain dihadiri guru dan pengurus Komite Sekolah SMPN I Panji, jajaran Muspika Panji dan Kabid Pendidikan Dasar Dipendik Kabupaten Situbondo juga tampak kompak memeriahkan acara tersebut.

sawawi/bhirawa

Drs Herry Sofjan MPd bersama Drs Akhmad Suryadi Mpd, usai pisah kenal sebagai Kasek SMPN I Panji, pagi kemarin. Kedepan keduanya sepakat untuk terus memajukan dunia pendidikan di Kota Santri.

Selama SMPN I Panji dinahkodai Herry Sofjan, segudang prestasi akademik maupun prestasi ektrakurikuler tingkat Kabupaten Situbondo dan Provinsi Jatim berhasil diraih dengan mulus. Bahkan, sejumlah penghargaan nasional dan internasional juga berhasil ditorehkan pria asal Bogor Jawa Barat tersebut.

“Sejumlah prestasi itu bukan torehan saya pribadi, melainkan berkat kekompakan seluruh kom-

ponen mulai guru, komite sekolah dan para anak didik serta wali murid yang selalu bahu membahu memajukan SMPN I Panji,” ujar Herry merendah.

Sebelum acara pisah kenal digelar kemarin, kalangan guru dan siswa SMPN I Panji tampak terharu dan menangis untuk melepas sosok Herry yang sudah lama mengangkat keberadaan sekolah peraih adiwiyata tersebut. Bah-

kan, saking cintanya kepada Herry, sepekan sebelumnya, 900 lebih siswa menggelar demo damai dengan menolak kepindahan Herry Sofjan ke SMPN 5 Situbondo. “Kami sangat cinta kepada Pak Herry, karena beliau selama mendidik tidak pernah melakukan kekerasan, melainkan dengan pendekatan hati nurani,” tegas salah satu siswa yang terus menangisi kepergian Herry Sofjan.

Saat memberikan sambutan terakhir kemarin, Herry Sofjan sempat menjelaskan sekilas sejarah keberhasilan prestasi yang diraih SMPN I Panji di level kabupaten, regional, nasional dan internasional. Kepada penggantinya, Akhmad Suryadi, sosok Herry percaya akan dapat melanjutkan program yang telah lama ia rintis bersama guru. “Saya percaya dengan Kasek

baru, akan bisa melanjutkan program unggulan SMPN I Panji.

Bahkan, bisa meraih prestasi yang lebih mentereng lagi di masa mendatang,” pungkas Herry.

Sementara itu, Akhmad Suryadi, menandaskan, sebagai Kasek baru SMPN I Panji, ia siap untuk melanjutkan program yang telah direncakan oleh komite dan sekolah agar terus berprestasi. Selain itu, kata mantan Kasek SMPN 3 Situbondo itu, dirinya juga akan memfokuskan peningkatan SDM sehingga proses pembelajaran siswa dapat berjalan dengan lancar dan sukses. “Agar sukses, tentunya kami akan menggelar worksop dan terus melakukan bimbingan dan peningkatan SDM sehingga prestasi siswa semakin bagus. Semoga Allah selalui meridhoinya,” ungkap Suryadi singkat.Q awi

Kamis Legi 26 FEBRUARI 2015

KILAS JATIM

Baru Sebagian Anggota Dewan Ambil Dana Reses Tulungagung, Bhirawa Kendati masa reses sudah berjalan tiga hari, namun tidak semua anggota DPRD Tulungagung mengambil dana yang dipergunakan untuk kegiatan reses tersebut. Sampai, Rabu (25/2), kemarin baru separuh lebih anggota dewan yang mengambilnya.

Sekretaris DPRD (Sekwan) Tulungagung, Drs Budi Fatahilah Mansyur MSi, pada Bhirawa, Rabu (25/2), mengakui baru sebagian saja anggota dewan yang mengambil dana reses. “Yang saya ketahui separuh lebih yang sudah mengambil. Ya kira-kira 30-an anggota dewan,” ujarnya.

Menurut dia, tidak ada sanksi bagi anggota dewan yang tidak mengambil dana reses tersebut. Dana reses digunakan untuk kegiatan anggota dewan saat turun mengunjungi konstituennya di daerah pemilihannya masing-masing.

“Kalau ternyata nanti sampai akhir masa reses ada sebagian (anggota dewan) yang tidak mengambil, maka dananya akan kita kembaikan lagi ke kas daerah.

Dan itu akan kami laporkan ke Bappeda,” paparnya.Q wed

Ditinggal Ngelencer Perizinan Terbengkalai Kota Batu, Bhirawa Kepergian Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPM PT) Eny Rachyuningsih ke Eropa Timur bersama Walikota Batu membuat pelayanan di kantornya terganggu. Pasalnya kepergian Eny ke luar negeri tersebut tergolong lama yaitu direncanakan selama 2 pekan.

Padahal sebelumnya Eny juga sudah mengajukan ijin cuti melaksanakan Umroh usai dimutasi dari Kepala Bappeda menjadi Kepala BPM PT akhir Desember lalu. Karuan saja kepergian Kepala BPM PT yang cukup lama ini membuat ratusan permohonan ijin belum bisa diselesaikan. Mengingat dalam sehari, permohonan ijin yang masuk sekitar 10 hingga 15 pemohon.

Ozzy (37), salah seorang pemohon perijinan mengaku kecewa karena berkasnya yang sudah rampung ternyata belum bisa dikeluarkan ijinnya. Hal ini karena surat ijin yang dikeluarkan harus ditandatangani Kepala BPM PT. Walaupun sudah menunjuk Pj kepala Badan selama ditinggal Eny, namun kenyataannya penandatangan ijin tersebut tidak bisa diwakilkan. "Biasanya kalau datanya sudah lengkap, paling lama 2 minggu sudah rampung. Tetapi ini tidak bisa segera dikeluarkan karena menunggu kepalanya pulang," keluh Ozzy kepada bhirawa Rabu kemarin (25/2).

Ia juga melanjutkan, seharusnya untuk pelayanan publik seperti ini pemerintah harusnya punya kebijakan menunjuk pejabat sementara yang mengambil alih tugas kepala kantor/badan agar pelayanan tidak terganggu. Q sup

DPRD Tuban Belajar Persampahan di Kediri Kota Kediri, Bhirawa Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Tuban kemarin mengujungi Kantor Pemerintah Kota Kediri untuk belajar pengelolaan sampah dan Perda Bangunan yang saat ini di terapkan di pemerintah setempat. Rombongan 12 orang anggota DPRD dari Kabupaten Tuban yang di Ketuai oleh Imron, menganggap Kota Kediri telah berhasil dalam pengelolaan sampah yang menjadi permasalahn di setiap daerah.

Ketua Komisi D DPRD Tuban Imron di ruang Kilisuci Pemkot Kediri menanyakan beberapa cara untuk melakukan pengelolaan sampah dan manajemennya, yang diantaranya cara meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah, "Saat ini apakah Retibusi persampahan sudah berjalan di perumahan dan pemukiman, serta bagaimana sharingnya jasa pungutnya," tanya Imron.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Kediri yang menemui rombongan anggota DPRD Kabupaten Tuban ini mengatakan, untuk menjadikan program kebersihan ini berjalan pihaknya telah membentuk Tim Sosialisasi. "Tim yang didampingi dari DKP itu akan bergerak dilingkungan masyarakat untuk mensosialisasikan pengelolaan sampah memalui bank sampah, yang penting jangan pernah bosan," ungkapnya.Q van

JAWA TIMUR

7

Puting Beliung Hajar Empat Kecamatan Satu Tewas, Puluhan Rumah Hancur, Ratusan Pepohonan Tumbang Pasuruan, Bhirawa Puting beliung menyapu empat Kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Itu terjadi bersamaan hujan deras, Selasa (24/2) petang.

Akibatnya, puluhan rumah warga hancur berat dan ringan, ratusan pepohonan tumbang serta satu warga tewas dalam musibah ini.

Sedangkan total kerugian material mencapai Rp500 juta.

Keempat kecamatan itu adalah kecamatan Lekok, Grati, Bangil dan Purwosari.

Kondisi paling parah terjadi di Kecamatan Lekok dan Grati.

Puluhan rumah warga rusak parah bahkan tak sedikit yang nyaris ataupun sudah roboh.

Dari peristiwa ini, seorang warga bernama Satoli (75), asal Dusun Beji, Desa Grati Tunon, Kecamatan Grati tewas, usai sebelumnya sempat terpeleset saat merapikan pohon mangga milik tetangganya pada, Rabu (25/2) pagi.

Tak hanya itu, puting beliung juga merusak bangunan kantin SMAN Bangil. Kondisi atap bangunan kantin itu banyak yang hancur lantaran tiang penyangga roboh sehingga hampir rata dengan tanah. Begitupula dengan jaringan kabel listrik serta telkom banyak yang rusak tertimpa pohon.

Informasi di lapangan menyebutkan peristiwa puting

beliung terjadi pada Selasa (24/ 2) petang sekitar pukul 18.00 WIB. Salah satu warga di Desa Ranu Klidungan, Kecamatan Grati, Muslifah menyatakan saat kejadian ia sedang santai duduk di dalam rumah.

Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan merobohkan dinding belakang rumah yang langsung menimpa perabotan rumah tangga. “Saat hujan deras, secara mendadak terdengar suara gemuruh dari belakang rumah. Kamipun bersama keluarga keluar rumah untuk menyelamatkan diri.

Sehingga tak ada korban jiwa,” ujar Muslifah kepada sejumlah wartawan.

Wanita paruh baya ini hanya bisa pasrah dengan kondisi rumahnya yang rusak akibat diterjang puting beliung. “Kami hanya ingin agar pemerintah bisa membantu untuk memperbaiki rumah ini. Jika memperbaiki sendiri, kami

tak sanggup lantaran kerusakan agak parah,” jelas Muslifah dengan nada sedih.

Hal yang sama juga dirasakan Nurul Laili. Warung miliknya di Desa Ranu Klidungan, Kecamatan Grati mengalami kerusakan parah akibat tertimpah pohon besar yang ada di sampingnya. Ia baru mengerti setelah mendapat kabar dari tetangganya. “Saya mendapat kabar dari tetangga, bahwa warung saya kerobohan pohon besar. Mendapati kabar itu, saya langsung melihat kondisi warung dan ternyata benar. Kondisi warung ringsek,” kata Nurul Laili.

Pantauan di lapangan, warga dibantu petugas sedang bekerja bakti untuk membersihkan pohon yang tumbang di tengah jalan. Wargapun juga mulai membersihkan atapnya jebol dan genting yang berterbangan. Terpisah, Kepala BPBD Kabupaten Pasuruan, Bakti Jati Permana menyampaikan pihaknya langsung bergerak cepat untuk melakukan inventarisasi kerugian material akibat puting beliung itu.

Total kerugiannya mencapai Rp500 juta.

“Total kerugian akibat bencana puting beliung di empat

hilmi husain/bhirawa

Warga bersama petugas tengah mengevakuasi pohon yang roboh menimpah rumah warga di Desa Ranu Klindungan, Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan akibat disapu puting beliung, Rabu (25/2).

Kecamatan di Kabupaten Pasuruan mencapai Rp500 juta.

Kami juga sudah menyalurkan bantuan berupa sembako kepada korban puting beliung melalui camat-camat setempat,” kata Bakti Jati Permana.

Ia pun mengharapkan masyarakat agar lebih waspada di musim penghujan ini. Ter-

masuk juga siap siaga jika ada kemungkinan bencana untuk menghindari korban jiwa. “Secara bergotong royong, tim gabungan bersama masyarakat tengah memberikan langkah tanggap darurat dengan melakukan pembersihan sisa-sisa reruntuhan bangunan,” ungkap Bakti Jati Permana.Q hil

Ribuan Tentara dan Polisi Hadiri Kegiatan Wasbang

nurkholis/bhirawa

Demo massa bakar gambar Bupati Sampang.

Parmadi Demo Bakar Gambar Bupati Sampang, Bhirawa Sedikitnya 150 massa yang mengatasnamakan Parlemen Masyarakat Didholimi (Parmadi) Sampang, kembali melakukan aksi unjuk rasa kedua kalinya setelah sepekan lalu, mereka menuntut pertanggungjawaban Bupati Sampang KH. Fannan Hasib dan DPRD Sampang, terkait transparan bagi hasil migas yang diperoleh PT Sampang Mandiri Perkasa (SMP) tahun 2012-2013. Kecewa tak ditemui Bupati massa melakukan aksi bakar gambar Bupati Sampang. Rabu (25/2).

Massa Parmadi mengungkapkan, sekitar Rp 36 miliar dana hasil pengelolaan migas Sampang saat ini tidak jelas keberadaan dan penggunaannya. Dana sebesar itu terdiri dari Rp 16 miliar dividen PT SMP yang dikembalikan kepada PT GSM, serta Rp 20 miliar keuntungan PT SMP pada 2013.

Awalnya aksi massa mendatangi kantor DPRD Sampang untuk mempertanyakan fungsi pengawasannya selama ini, namun kedatangan mereka tidak ditemui ketua dewan, karena anggota dewan sedang kunker di luar kota, setelah itu massa mendatangi kantor Bupati Sampang dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.

Solehuddin salah satu orator aksi, berharap anggota dewan sebagai wakil rakyat tidak hanya diam terkait dugaan kehilangan aliran dana PT SMP yang nilainya miliaran rupiah, jangan sampai timbul persepsi di

masyarakat Sampang, bahwa legislatif dan eksekutif kongkalikong terkkait ketidak jelasan miliaran dana PT SMP. “Namun sayang kedatangan kami ke kantor Bupati pun tidak ditemui, hal ini membuktikan ada indikasi kuat bahwa carut-marut pengelolaan BUMD PT SMP sudah ada keterlibatan pejabat yang sengaja menutup-nutupi, bahkan sang Bupati pun tidak siap menjelaskan pada masyarakat terkait ke mana hasil migas yang dikelola PT SMP milyara tersebut,” tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan Habisono salah satu korlap aksi. Pihaknya tetap mendesak Bupati Sampang Fannan Hasib harus bertanggungjawab terhadap miliaran dana PT SMP, sebab apa, di rapat umum pemegang saham (RUPS) tertanggal 20 Mei 2013 Bupati Sampang Fannan Hasib ikut rapat tersebut dan menandatanganinya hasil keputusan.

“Oleh sebab itu, tidak ada alasan Bupati Sampang Fannan Hasib tidak mengetahui terkait pengelolaan migas dengan jumlah milyaran yang berada di PT SMP, kami tetap mendorong penegak untuk melakukan proses hukum terhadap semua pihak yang terlibat terkait uang rakyat yang berada di PT SMP. Kita semua ketahui kali ini sudah ada beberapa pejabat mulai mantan Bupati Sampang dan pejabat PT SMP sedang menjalani persidangan di pengadilan tipikor,” tambahnya.Q lis

Nganjuk, Bhirawa Menurunnya semangat kebangsaan dan persatuan saat ini menjadi kegelisahan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Karena itu Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar penyuluhan wawasan kebangsaan (wasbang) Rabu (25/ 2) di GOR Bung Karno.

Pesertanya adalah seluruh Babinkamtibmas dan Kapolsek di jajaran Polres Nganjuk, Babinsa dan Danramil di jajaran Kodim 0810 Nganjuk serta seluruh kepala satuan kerja dan tokoh masyarakat.

Jumlah peserta yang memadati GOR Bung Karno mencapai 1200 orang.

Sebagai nara sumber dalam acara tersebut adalah Wakil Bupati Nganjuk KH Abdul Wahid Badrus, MPdI, Kapolres Nganjuk AKBP M. Anwar Nasir dan Kasdim 0810 Mayor Inf. Suhailik.

KH Abdul Wahid Badrus, dalam arahannya mengatakan, saat ini banyak isu-isu yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa.

Hal ini perlu disikapi dengan baik sehingga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap dapat terjaga. “ Saya minta, jangan terprovokasi dengan berbagai propaganda yang diluncurkan oleh orang-orang tidak bertanggungjawab,” ujar KH Abdul Wahid Badrus.

Orang nomor dua di jajaran Pemerintah Kabupaten Ngan-

juk ini mengimbau agar seluruh elemen masyarakat bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Karena, di Kabupaten Nganjuk banyak etnis dan agama yang berbeda.

Jika ada yang terpancing dengan isu dan propaganda yang menyesatkan, maka dipastikan memecah belah persatuan dan kesatuan.

Sementara itu Kapolres Nganjuk AKBP M Anwar Nasir menyampaikan perkembangan dan perjalanan bangsa dewasa ini, dirasakan cukup berat beban negara dalam menghadapi berbagai persoalan baik politik, ekonomi maupun aspek social. "Akan tetapi saat ini sudah berkembang menjadi multi dimensi yang bersumber dari permasalahan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Agama maupun keamanan yang banyak kaitannya dengan kejahatan Internasional seperti Narkoba, Teroris, Imigran Gelap, Pencurian SDA dan yang lainnya," kata Anwar Nasir.

Dengan kondisi negara seperti ini, kata Anwar, penting untuk kembali menyegarkan kesadaran dan pemahaman wawasan kebangsaan dan bernegara bagi tokoh masyarakat, Tokoh Pemuda, terlebih lagi bagi para pelajar yang merupakan tumpuan harapan bangsa sebagai generasi yang akan melanjutkan pembangunan bangsa.Q ris

ristika/bhirawa

Wakil Bupati Nganjuk KH Abdul Wahid Badrus, MPdI memberikan pengarahan waswasan kebangsaan kepada seribu Polisi dan anggota TNI di GOR Bung Karno Nganjuk.

Banyak Ruangan Bocor, Belasan Pasien Telantar Akibat banyaknya ruangan bocor di Rumah Sakit Daerah (RSD) Mardi Waluyo Kota Blitar, belasan pasien gagal menjalani operasi bedah.

Kondisi ini membuat para pasien RSD) Mardi Waluyo Kota Blitar kecewa, sebab mereka telah menunggu jadwal operasi hampir satu bulan ternyata masih gagal lagi.

hartono/bhirawa

Selain banyak saluran yang mampet, atap ruangan operasi bedah juga bocor.

Hal ini diungkapkan salah satu pasien yang gagal menjalani operasi bedah, yakni Muspikah (60) warga Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Sesuai jadwal, mestinya ia harus menjalani operasi pada Rabu (25/2) pagi.

Namun beberapa jam sebelum pelaksanaan operasi petugas rumah sakit memberitahukan kalau operasi tidak bisa dilakukan lantaran ada gangguang di ruangan operasi. Kemudian pihak rumah sakit menjadwal ulang

operasi Muspikah pada tanggal 9 Maret mendatang.

Saat ditemui di rumahnya, Muspikah mengaku kalau dirinya telah menjalani tahapan persyaratan pra operasi. Di antaranya puasa dan menjalani rawat inap sehari sebelumnya. Untuk mendapatkan jadwal operasi tumor di bagian lehernya itu, ia telah menunggu selama sekitar satu bulan. “Sebelumnya saya telah menjalani tahapan pra operasi. Namun ternyata operasi gagal karena kerusakan ruangan,” kata

Muspikah.

Selain Muspikah, ada 12 pasien lainnya yang gagal menjalani operasi pada Rabu kemarin.

Padahal mereka juga telah menunggu jadwal selama sekitar 1 bulan. Beberapa operasi yang akan mereka jalani diantaranya operasi prostat, usus buntu serta beberapa penyakit lainya.

Atas kejadian tersebut juga diakui Humas RSD Mardi Waluyo Kota Blitar, Joko Purnomo , dimana pihaknya mengakui terlantarnya 12 pasien operasi bedah. “Memang benar ada beberapa pasien yang gagal menjalani operasi pada hari ini, karena terjadi kerusakan saluran air,” ujar Joko Purnomo.

Lanjut Joko Purnomo, kerusakan itu terjadi pada saluran air pembuangan, sehingga saat petu-

gas bedah memanfaatkan air di ruangan tersebut air langsung meluap. Bahkan saat ini petugas rumah sakit tengah memperbaiki saluran yang rusak tersebut.

Namun bagi pasien yang masuk daftar BPJS akan dirujuk ke rumah sakit lain di Kota Blitar dan pihak RSD Mardi Waluyo akan menanggung seluruh biaya untuk pasien BPJS tersebut.

Sementara berdasarkan pantauan di lapangan, selain saluran yang mampet, atap ruangan operasi bedah juga bocor. Bahkan terlihat beberapa ember yang diletakan di lantai untuk menahan air yang bocor dari atap rumah sakit.

Selain itu juga banyak plafon ruangan terlihat rusak parah dan lepas yang berdampak Rumah Sakit milik megah milik Pemkot Blitar terlihat kumuh.Q htn

EKONOMI - BISNIS

8

Kamis Legi, 26 FEBRUARI 2015

Kurs JUAL

BELI

USD

12,707.00

12,581.00

SGD

9,392.42

9,295.85

EUR

14,404.66

14,259.31

JPY

10,725.92

10,617.77

GBP

19,352.76

19,155.83

Sumber: Bank Indonesia (10 FEBRUARI 2015)

RAGAM EKBIS

diananta putra/bhirawa

Rumah Bersubsidi bagi Masyarakat

Seorang kuli sedang mengerjakan finishing pembangunan rumah bersubsidi di Perumahan Puri Gading Mas Permai, Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Selasa (24/2/2015). Menurut Kepala Kantor Cabang Pembantu BTN Kabupaten Banyuwangi, Yanita Ristia Rini, pihaknya terus berkomitmen membangun rumah bersubsidi bagi masyarakat di kabupaten setempat. Selain amanat pemerintah pusat, kata Rini, upaya ini sekaligus mengemban misi sosial. Ia mengklaim, KCP Banyuwangi berkontribusi paling besar menyumbang penyaluran kredit perumahan di eks Karisidenan Besuki (Jember, Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso) seiring potensi ekonomi dan pariwisata daerah yang terus menggeliat di kabupaten berjuluk ‘Sunrise of Java’ tersebut. “Tahun 2014, kami menyumbang sekitar Rp 150-170 miliar kepada kantor cabang BTN Jember,” kata Rini kepada Bhirawa, Selasa (24/2).

Pedagang Nasi Rawon siasti kurangi porsi nasi, demi mempertahankan keuntungan.

Pedagang Nasi Naikkan Harga Surabaya, Bhirawa Naiknya harga beras membuat para pedagang nasi memilih menaikkan harga untuk menutup kebutuhan produksi. Supangat, pemilik rawon Pak Pangat yang cukup legendaries di Surabaya telah menaikkan harganya dari Rp.15.000 menjadi Rp.16.000 per porsi. Kenaikan harga tersebut ditujukan untuk mengimbangi naiknya harga beras dan elpiji. “ Kita mencoba bertahan dengan harga lama, tetapi karena elpiji 3 kg sudah naik terlebih dahulu, di iringi bera maka dengan terpaksa harus ada kenaikan,” ujar pria yang telah menekuni bisnis Nasi Rawon sejak tahun 1968, Rabu (25/2) kemarin.

Selain menaikkan harga porsi nasi yang di jualnya sedikit dikurangi, namun jumlahnya tidak terlalu banyak. Ia mengungkapkan, konsumen lebih banyak memaklumi atas situasi yang terjadi tentang naiknya harga beras yang melonjak 30%.

“Konsumen sudah memahami, karena memang harga beras naiknya cukup tinggi dibandingkan bulan kemarin. Kalau naik sekitar Rp200 per kg, Nasi Rawon Empal Suwir di jual dengan harga tetap. Tapi kalau naiknya sudah Rp.2000 per kilogram dengan berat hati memang harus naik,” ujarnya bapak 4 putra tersebut.

Setiap hari itu, Pak Pangat, sapaan akrabnya menghabiskan antara sekarung sampai sekarung setengah beras. Harganya hampir Rp 550 ribu per karung. “Kalau sedang ramai, habisnya sekarung setengah itu,” tutur pria 73 tahun tersebut. “ Harga beras melonjak selama beberapa hari terakhir. Harga beras berkualitas menengah dari Rp 9.000 per kilogram naik menjadi Rp 10.000 per kilogram. Sedangkan yang berkualitas premium naik dari Rp 12.000 per kilogram menjadi Rp 14.000 per kilogram,” jelasnya. Q wil

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha, th. 2009, Merah Marun, AG5885SS, a/n. Bambang Sutikno, Ds. Kendalbulur, Boyolangu-T.Agung No. 400/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2012, Hitam, AG5158OF, a/n.

Jaenal Safii, Ds. Rejotangan RT 4/2-T.Agung No. 401/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda Vario, th. 2008, Hitam, AG4524SW, a/n. Moh Thoha, Ds. Sepatan, Gondang-T.Agung No. 402/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2011, AG3509OB, a/n. Wahyu Dyaningsih, Kel. Kenayan-T.Agung No. 403/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2013, Merah, AG............, a/ n. Lilik Sumiati, Ds. Tunggangri, Kalidawir-T.Agung No. 404/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 4921 F, a/n Endiyanto SPdi, Ds. Sumberejo rw 05/03, Kec. Banyuputih, Situbondo.

No. 405/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6804 EM, a/n Fadla Zaenal, Ds. Blitok rw 02/04, Kec. Bungatan, Situbondo.

No. 406/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6442 ET, a/n Dian Novita Dewi, Ds. Kilensari, rw 04/01, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 407/IMB/BI-II/2015

Khawatirkan Terjadi Panic Buying OP Beras Tunggu Pemprov Jatim Kab Malang, Bhirawa Melambungnya harga beras telah membuat pedagang di wilayah Kabupaten Malang, dikhawatirkan terjadi aksi borong (panic buying) di tingkat masyarakat. Tidak hanya harga beras melambung, namun sejumlah kebutuhan bahan pokok, terutama minyak goreng (migor) yang juga mulai naik.

Saat ini harga migor curah mulai naik Rp 200 per kilogram (kg) dari sebelumnya Rp 9.800 per kg menjadi Rp10.000 per kg. Salah satu pemilik toko pracangan Sumber Rejeki di wilayah Kecamatan Bululawang H Supani, Rabu (25/2), kepada Bhirawa, bahwa melambungnya harga beras dikarenakan stok beras mulai menipis, sehingga membuat konsumen melakukan aksi borong beras.

“Sedangkan pembelian yang dilakukan oleh masyarakat tersebut mulai mengarah ke beras dalam ukuran karung seberat 25 kg. Dan konsumen langsung membeli tanpa menawar harga lagi. Karena mereka ketakutan jika ada kelangkaan beras di wilayah Bululawang,” paparnya.

Menurut dia, masayarakat memiliki rasa khawatir jika terjadi kelangkaan beras. Hal itu sebelumnya dipicu pemberitaan dibeberapa media televisi yang menyebutkan jika stok beras mulai menipis, karena adanya faktor gagal panen dan bencana banjir di sejum-

lah daerah penghasil padi.

Harga beras saat ini per 25 kg untuk skala super seperti Mentari misalnya sudah menembus harga Rp 260.000 per karung dari sebelumnya Rp250.000. Sedangkan untuk beras merek lokal harga per 25 kg menjadi Rp 240.000 per karung dari sebelumnya.

“Dan ditingkat eceran ratarata beras naik sebesar Rp 2.000 per kg,” terangnya.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Disperindagsar) Kabupaten Malang Helijanti Koentari mengatakan, kenaikan harga beras saat ini bukan adanya faftor disejumlah daerah gagal panen dan bencana banjir, karena itu disebabkan faktor fluktuasi sementara.”Artinya harga beras akan kembali normal dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ujarnya.

Dari pantauan Disperindagsar, penyebab naiknya harga beras salah satunya pola konsumsi masyarakat pada jenis beras tertentu. Dan kebetulan beras tersebut tidak dihasilkan oleh petani yang ada di Kabu-

Penyaluran Beras Raskin dan OP Dipercepat Kenaikan harga beras di pasaran membuat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi segera mengambil sikap responsif. Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, menginstruksikan penyaluran beras rakyat miskin (raskin) dan operasi pasar (OP) supaya dipercepat.

Langkah ini untuk meredam fluktuasi harga sekaligus memastikan stabilitas kondisi sosial di tengah gejolak harga beras. “Sebelum tanggal 18 Maret, saya harap penyaluran beras raskin telah rampung. Bulog dan dinas terkait harus kerja

paten Malang. Padahal, stok untuk beras jenis IR 64 Super maupun Ciherang masih relatif aman. Meski harga beras naik namun sejauh ini pihaknya belum berencana menggelar operasi pasar. Karena kenaikan harga beras di 33 pasar yang tersebar di Kabupaten Malang masih belum menyentuh level di atas 30 persen.

“Dari kecemasan masyarakat, maka mulai melakukan aksi borong beras. Karena mereka memprediksikan hingga sebulan ke depan kondisi pasokan beras belum kembali normal akibat banjir dan gagal panen,” tandas Helijanti.

OP Tunggu Pemprov Sementara itu, Dinas Ko-

Sabtu dan Minggu, biar segera terdistribusi ke masyarakat yang memerlukan,” kata Bupati Anas disela-sela rapat koordinasi terbatas di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Selasa malam (24/2).

Perum Bulog Sub Divisi Regional Banyuwangi sejak Senin (23/2) telah mendistribusikan beras raskin ke sejumlah rumah tangga sasaran (RTS). Di Banyuwangi, Bulog bertugas menyalurkan beras raskin sebanyak 4 ribu ton kepada 130.596 RTS. Menurut Bupati Anas, kenaikan harga beras di pasaran di-

perindag dan UKM belum memutuskan untuk menggelar operasi pasar (OP). Pasalnya operasi pasar masih menunggu keputusan Pemprov Jatim dalam hal ini Dinas Perdagangan. Sebab pihak Dinas Koperindag Dan UKM Kota Batu tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan langkah untuk menggelar OP. “Dilakukan OP atau tidak untuk menekan harga beras di pasaran itu kewenangan provinsi. Kami yang ada di kabupaten/kota hanya bertugas untuk menyampaikan laporan perkembangan harga 9 kebutuhan pokok ke provinsi,” ungkap Kepala Dinas Koperindag dan UKM Kota Batu Samsul Bahri. Hasil pantauan harga

187 Hektare Sawah di Lamongan Siap Panen Lamongan, Bhirawa Sampai dengan akhir Januari lau, Dinas Pertanian dan Kehutanan Lamongan mencatat sudah ada lahan padi seluas 187 ha yang sudah dipanen. Dengan perkiraan rata-rata produksi mencapai 6,5 ton perhektar, setidaknya sudah ada 1.215,5 ton gabah yang tersedia di masyarakat.

Dengan data panen selama Bulan Januari yang belum masuk, stok ketersediaan komoditi padi ini seharusnya cukup terjaga. Terkait upaya menjaga ketahanan pangan di ini, Pemkab Lamongan melakukan penandatangan kerjasama dengan Petugas Sementara (Pgs) Komandan Kodim 0812 Lamongan Letkol Inf Aries Fachrurrozie.

Dalam kerjasama tentang peningkatan produksi padi, jagung dna kedelai dalam rangka

ketahanan pangan itu, juga dihadiri Komandan Korem 082 Citra Panca Yudha Jaya Mojokerto, Kolonel Inf Irham Waroihan. Juga hadir Ketua Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian (STPP) Malang, Siti Munifah.

Kolonel Inf Irham Waroihan menyebut kerjasama itu se-

bagai upaya sumbangsih TNI AD bagi menja ketahanan pangan nasional. Menurut dia, pemilihan Lamongan sebagai mitra kerjasama itu karena Lamongan selama ini sudah dikenal sebagai bukan hanya lumbung pangan Jawa Timur, namun juga nasional. Q yit

Suprayitno/bhirawa

picu oleh beberapa sebab berikut: mundurnya musim panen raya, belum terdistribusinya beras secara cepat, dan merebaknya aksi spekulan beras yang ingin mengambil ceruk keuntungan di saat kondisi nasional paceklik pasokan.

Ia mengatakan, Banyuwangi sejatinya dalam kondisi surplus beras. “Di gudang Bulog ada 32 ribu ton beras. Dari jumlah itu, 4 ribu ton untuk beras raskin, 8 ribu ton didistribusikan ke luar daerah, dan sisanya 20 ribu ton dibuat OP,” kata Bupati Anas. Q nan

Komandan Korem 082 Citra Panca Yudha Jaya Mojokerto, Kolonel Inf Irham Waroihan saksikan pendantangan kerjasama Ketahanan Pangan.

beras di pasar dan pedagang kota Batu memang ada gejolak harga beras. Harga beras saat ini masih pada kisaran Rp 9 ribu dan tertinggi sekitar Rp11.500 perkilogram.

Sebagai daerah yang bukan penghasil padi, harga beras di pasaran kota Batu memang bergantung pada harga beras di daerah sekitarnya. “Kemungkinan besar dengan laporan itu membuat Batu masih belum menjadi prioritas operasi pasar,” tukasnya.

Melihat kondisi itu, Gubernur Jatim memerintahkan OP di beberapa pasar tradisional.

Operasi kali ini sengaja dilakukan untuk menekan harga beras yang saat ini terus mengalami kenaikan. Q cyn, sup

OJK Selenggarakan Pasar Asuransi Mikro Surabaya,Bhirawa Otoritas Jasa Keuangan ((OJK) bersama dengan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) menyelenggarakan Pasar Asuransi Mikro Indonesia.

Kepala region lll OJK Sukamto yang dijumpai di sela sela acara pertemuan dengan pelaku industri keuangan di Hotel Bumi Rabu (25/2) menjelaskan, kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari program pengembangan asuransi mikro yang telah menjadi komitmen OJK dan ketiga asosiasi dimaksud

sebagai upaya meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap produk asuransi. “Pada acara ini diselenggarakan peluncuran produk-produk standar asuransi mikro dan pameran produk-produk asuransi mikro,” kata Sukamto.

Rendahnya tingkat penggunaan produk asuransi oleh masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan segmen masyarakat tersebut dan tingkat pemahaman masyarakat mengenai asuransi. Q ma

Didukung Pemkab, Klaster Batik Bondowoso Siap Bersaing Berbagai langkah dan terobosan baru yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten untuk membantu para perajin menghadapi Pasar Bebas ASEAN 2015 terus dilakukan dalam bidang usaha khususnya batik lokal.

Dinas Koperasi Perindutrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Bondowoso, telah membentuk kluster batik khas Bondowoso, untuk memaksimalkan potensi para perajin batik lokal.

dok/bhirawa

Diskoperindag Bondowoso, telah membentuk kluster batik khas Bondowoso, untuk memaksimalkan potensi para perajin batik lokal.

Kepala Diskoperindag Bondowoso Drs H Harimas, MSi mengatakan, kluster batik ini dibentuk di Kecamatan Tamanan yang sebelumnya memang merupakan sentra industri batik. “Kluster batik ini kita akan terus lakukan pembinaan. Apalagi disana sumber daya manusianya memang sangat cukup. Tamanan memang banyak perajin batik, termasuk SMK dan SMP yang memiliki ekstrakulikuler membatik,” Ujar Harimas saat ditemui kemarin.

Menurutnya, tujuan dari pembentukan kluster batik ini selain

untuk meningkatkan daya saing produk batik khas Bondowoso, juga diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. “Nantinya, kluster batik ini juga akan dijadikan sebagai salah satu objek wisata minat khusus yang menawarkan berbagai kegiatan mulai dari proses pembuatan batik, hingga layak jual baik dipasar regional maupun nasional,” imbun pria yang biasa dipanggil si abang kumis ini.

Harimas menambahkan, bahwa pembentukan kluster ini juga ditindaklanjuti oleh Bupati Bon-

dowoso, Amin Said Husni, dengan mewajibkan semua pegawai di lingkungan pemkab menggunakan batik lokal khas Bondowoso.

“Jadi Bupati sudah mewajibkan semua pegawai untuk menggunakan batik Bondowoso, bukan batik dari daerah lain,” tandasnya.

Sebagai langkah awal, kluster batik ini akan diberikan suntikan dana oleh Diskoperindag agar mampu mengemas dan mengembangkan wilayah Tamanan sebagai sentra batik khas. Namun, Harimas enggan merinci berapa anggaran untuk program ini.

“Kami sudah siapkan anggaran dari APBD, namun berapa jumlahnya belum jelas yang pasti itu ada untuk bantuan perajin batik di kecamatan yang akan dibentuk menjadi kluster” ungkapnya.

Tak hanya itu kata Harimas, pihaknya juga Untuk menggiatkan pemasaran hasil usaha kecil dan

menengah atau UKM Bondowoso, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, (Diskoperindag) melakukan promosi lewat media elektronik melalui website www.diskoperindag.bondowosokab.go.id. Para pelaku UKM melalui operator bisa mengupload gambar produk mereka.

“Dengan cara ini, produk usaha kecil menengah asli Bondowoso tidak hanya dikenal masyarakat lokal, tetapi juga dapat dilihat siapapun di seluruh dunia,” tambahnya. Kedepannya, Diskoperindag akan terus mengembangkan promosi via tekhnologi yang lebih khusus lagi, dengan mengajak lebih banyak pelaku UKM untuk memamerkan hasil produksinya. Di dalam website itu kita jelaskan usahanya apa, siapa produsennya, kita cantumkan juga nomor telfon pelaku UKM, transaki jual beli juga bisa disitu. Q mb7

Kamis Legi 26 FEBRUARI 2015

LINTASAN

PSSI Sulteng Panggil 29 Pemain Ikut Seleksi Palu, Bhirawa PSSI Sulawesi Tengah telah memanggil sebanyak 29 pemain dari berbagai daerah untuk mengikuti seleksi pembentukan tim Pra-PON di daerah itu.

"Mereka semua merupakan pemain yang dipantau saat pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di Kabupaten Poso pada 2014," kata Ketua Tim Seleksi PSSI setempat Kasmuddin di Palu, Rabu.

Ia mengatakan para pemain yang lolos akan dipersiapkan mengikuti babak kualifikasi PON yang dijadwalkan berlangsung pada September 2015.

PSSI dan KONI Sulteng berharap cabang sepak bola bisa lolos ke PON 2016.

Dia mengaku dari beberapa kali pelaksanaan PON, Sulteng selalu tampil sebagai peserta, tetapi belum pernah mendapat prestasi cemerlang.

Memang, katanya, persaingan dalam cabang tersebut cukup ketat sehingga masih sangat sulit bagi Sulteng bisa meraih prestasi di PON. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi setiap daerah, termasuk Sulteng mengukir prestasi tertinggi di kegiatan nasional.

Sulteng di era-80 memiliki klub sepak bola yang cukup disegani yakni Persipal.

Bahkan ada beberapa pemain asal Sulteng yang di era itu banyak memperkuat tim luar.

Persipal di era 80-an menjadi salah satu tim dari Pulau Sulawesi yang paling disegani, termasuk tim sekelas PSM.Q ant

OLAHRAGA

Jelang ISL Arema Siap Lahir Batin Malang,Bhirawa Bulan April, tinggal satu bulan lagi, jika tidak ada kendala yang berarti, pada awal April Kompetisi Indonesia Super League (ISL), akan digelar. Tim Arema Malang, mengklaim telah siap lahir batin guna mengikuti kompetisi paling bergengsi tersebut..

Iwan Budianto CEO Arema Cronus, Rabu 25/2 kemarin, kepada wartawan mengutarakan, Arema siap melakoni kompetisi karena seluruh persiapan sudah dilakukan. Bahkan pihaknya memastikan legalitas Arema sudah beres.

"Kami sudah siap turun, sudah tidak ada persoalan lagi, termasuk soal legalitas sudah tidak ada masalah baik dengan dengan AFC, PT Liga maupun

PSSI, jadi kami sudah sangat siap," kata Iwan Budianto, Secara teknis,Arema tidak ada lagi permasalahan yang dipersoalkan oleh PT. Liga Indonesia, dan untuk mengikuti kompetisi kata dia, PT Liga lebih banyak menekankan halhal lain yang berhubungan dengan pemain dan klub.

Ditegaskan Iwan Budianto, 26 pemain yang telah didaftarkan ke PT Liga untuk meng-

ikuti kompetisi musim ini juga sudah tidak bermasalah. Kontrak pemain, serta status pemain apakah sedang menjalani hukuman atau tidak dan masalah legalitas pemain asing semuanya sudah kelar.

Untuk mengisi kekosongan waktu selama satu bulan kedepan, pihaknya telah meminta kepada tim pelatih untuk meningkatkan kemampuan tim dengan menambah porsi latihan dan mencari lawan untuk uji tanding.

“Latihan kita tingkatkan, tapi untuk menghindari kejenuhan pemain, maka harus dilakukan pertandingan ujicoba, dengan beberapa tim, baik tim yang berada satu level

maupun tim yang levelnya dibawah Arama,”tuturnya.

Sementara itu, terkait dengan masalah tungakan gaji pemain, manajemen Arema Cronus mengakui jika hingga saat ini masih memiliki hutang gaji pada sejumlah pemain Arema. Meski demikian, manajemen berjanji akan segera melunasi hutang tersebut.

Iwan Budianto mengatakan, hutang gaji yang saat ini ditanggung Arema tidak hanya pemain yang masih memperkuat Singo Edan, namun juga sejumlah pemain musim lalu memperkuat tim.

"Manajemen memang masih punya tangungan pada pemain dan pelatih di musim lalu seperti Munhar, Khusnul

Yuli, Agung Suprayogi, dan asisten Wolfgang Pical," tukas Iwan Budianto.

Menurutnya, manajemen akan berusaha membayar hutang tersebut dengan cara diangsur sesuai dengan kondisi keuangan klub. "Kami berjanji mendahulukan hutang milik pemain yang tak lagi memperkuat Arema, karena itu merupakan hak mereka yang harus diberikan,” tambahnya.

Manajemen Arema, kata dia selalu berkomunikasi dengan pemain terkait pembayaran hutang tersebut. "Soal hutang gaji ini menjadi perhatian kami, manajemen selalu punya i’tikad baik untuk melunasi," tandasnya.Q mut

Puluhan Pemain Prapon Seleksi PSM U-21 Makassar, Bhirawa Puluhan pemain yang sebelumnya diproyeksikan memperkuat tim pra-PON Sulawesi Selatan mengikuti seleksi masuk tim PSM Makassar U-21 menghadapi kompetisi Indonesia Suuper League (ISL) U-21.

Tim Seleksi PSM U-21, Syafril Usman di Makassar, Rabu, mengatakan kehadiran para pemain pra-PON Sulsel di seleksi merupakan hal yang normal mengingat tujuan utama dari pemain tersebut memang untuk bisa memperkuat tim Juku Eja di ISL. " Pemain pra-PON Sulsel memang banyak yang ikut seleksi.

Kami tentu mempersilahkan siapapun untuk mencoba keberutunganya bergabung dalam tim," katanya.

Selain dari pemain pra-PON Sulsel, seleksi ini juga diikuti puluhan pemain dari sejumlah daerag di Sulsel. Kehadiran para pemain tentu sesuai harapan Manajemen PSM untuk bisa mendapatkan banyak pilihan.

Untuk agenda seleksi yang diikuti sekitar 70 pemain itu, kata dia, akan dilaksanakan semingg u kedep a n .

Tim seleksi berharap bisa mendapatkan pemain

yang memang bisa menjadi tumpuan dan pilar untuk tim senior.

"Para pemain yang ikut seleksi juga rata-rata memiliki postur yang ideal. Jika diunjang dengan kemampuan yang maksimal tentu bisa menjadi aset bagi PSM kedepan," ujarnya.

Asisten Pelatih PSM Hans Peter, sebelumnya menjelaskan selain ditunjuk sebagai Asisten pelatih Alfred Riedl, dirinya juga mendapat tugas lain yakni memberikan program pembinaan pemain PSM U-21.

Menurut mantan pelatih Persiba Balikpapan tersebut. Program pembinaan pemain muda sangatlah penting untuk terus menopang tim senior PSM. Sehingga perlu adanya program yang terpadu.

"Yang terpenting adalah filosofi bermain mulai tim junior dan senior harus sama. Sehingga krateria yang ditetapkan bisa memacu pemain naik ketingkat senior," jelasnya.

Penyamaan filosofi dan karakter tim junior dan senior, menurut Hans Peter akan terlihat lebih hebat jika menghadapi kompetisi. Sehingga program latihannya harus sama antara junior dan senior.

"Tim muda dan senior harus punya karakter yang sama agar lebih berkompetitif dan berkualitas," terangnya.

Hans Peter diketahui telah lama bekerjasama dengan Riedl saat menangani timnas Laos. Kehadiran Peter ke Makassar juga atas permintaan Riedl untuk membantunya menangani PSM musim ini.Q ant

Simon Santoso Terhenti di Babak Pertama

Simon Santoso

9

Semarang,Bhirawa Tunggal putra Indonesia Simon Santoso terhenti di babak pertama turnamen bulu tangkis Jerman Terbuka setelah dikalahkan pemain Hong Kong Wong Wing Ki. Berdasarkan laman PBSI yang dikutip di Semarang, Jateng, Rabu, menyebutkan, Simon dipaksa harus mengakui keunggulan pemain HOng Kong tersebut dalam waktu 40 menit dengan skor 17-21,16-21.

"Hari ini saya main kurang bagus. Saya banyak melakukan kesalahan sendiri, main kurang sabar dan terburu-buru," kata Simon.

Ini merupakan kekalahan pertama bagi Simon yang kini menempati peringkat 38 dunia dari Wong Wing Ki yang kini menempati peringkat 29 dunia karena dalam empat kali pertemuan sebelumnya Simon selalu menang atas pemain Hong Kong tersebut.

"Wong Wing Ki hari ini mainnya lebih agresif dan rapi.

Ditambah saya banyak mati sendiri, jadi dia mungkin lebih percaya diri," kata Simon.

Pada game pertama, berlangsung cukup ketat. Kejar mengejar angka terus dilakukan keduanya. Sayang menyentu angka 17 sama, Simon justru terus bertahan tanpa perlawanan. Ia terus melakukan kesalahan yang menguntungkan lawan.

Pada awal game kedua, Simon juga sempat membuka peluang setelah unggul 10-6. Hingga akhirnya Simon menerima kekalahan. "Saya banyak membuang bola sendiri. Poin-poin lawan justru banyakl dari kesalahan saya," katanya.

Selain Simon pemain Indonesia yang tumbang di babak pertama adalah Wisnu Yuli Prasetyo yang dikalahkan pemain Malaysia yang lolos dari babak kualifikasi yaitu Iskandar Zulkarnaen Zainuddin dengan tiga game 1821,21-19,23-21.

Kemudian pemain Indonesia asal Djarum Kudus Thomi Azizan mahbub yang lolos dari babak kualifikasi juga harus mengakui keunggulan pemain asal Korea Selatan Son Wan Ho yang menempati unggulan kedua dengan dua game langsung 15-21,1021.

Sementara itu tunggal putra Indonesia lainnya Firman Abdul Kholiq yang lolos dari babak kualifikasi melangkah ke babak kedua setelah mengalahkan pemain Malaysia lainnya Beryono Jiann Tze Wong dengan rubber game 2112,17-21,21-6. Pada babak kedua akan menghadapi pemain Hong Kong lainnya Ng Ka Long Angus.

Kemudian pemain Indonesia asal Djarum Kudus Dionysius Hayom Rumbaka juga melangkah ke babak kedua turnamen bulu tangkis berhadiah total 120 ribu dolar Amerika Serikat setelah menyingkirkan unggulan ke13 Hsu Jen Hao (Taiwan) juga dengan rubber game 2110,10-21,21-18.

Pada babak kedua, Hayom Rumbaka yang menempati peringkat 31 dunia akan menghadapi pemain Ukraina Valeriy Atrashchenkov. Pertemuan Hayom dengan pemain Ukraina yang menempati peringkat 131 dunia ini merupakan yang pertama kali.

Sementara itu Andre Kurniawan Tedjono juga melangkah ke babak kedua setelah mengalahkan pemain Belanda Arik Meijs dengan dua game langsung 21-14,21-16. Pada babak kedua Andre akan berhadapan dengan pemain Prancis Lucas Claerbout.

Pertemuan Andre yang kini menempati peringkat 40 dunia dengan pemain asal Prancis yang menempati peringkat 96 dunia ini juga yang pertama kalinya.Q ant

Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf menyerahkan penghargaan pada atelit motor cros cilik berprestasi pada acara IMI Jatim Award 2015, di Hotel Mercure Surabaya.

Gus Ipul Dukung Pengembangan Pembalap Usia Dini Pemprov, Bhirawa Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf mendukung pengembangan atlet terutama bagi pembalap yang berusia dini untuk meraih prestasi di kompetisi internal maupun internasional.

Dukungan bagi pembalap usia dini diharapkan mampu menciptakan prestasi yang unggul dikemudian hari.

“Kita bisa lihat anak-anak yang berusia 6 tahun bisa menjadi juara di kompetisi mereka. Kita patut mendukung pengembangan atlet balap ini sehingga mereka bisa menjadi juara dan membanggakan Jatim di berbagai kejuaraan,” tegasnya saat menghadiri Ikatan Motor Indonesia (IMI) Award 2015 di Hotel Mercure Surabaya, Selasa (24/2) malam.

Selain dukungan terhadap pengembangan bagi pemba-

lap usia dini, Gus Ipul sapaan akrabnya juga menuturkan, bahwa pengembangan terhadap sarana dan prasarana seperti infrastruktur juga dibutuhkan bagi pembalap.

Keberadaan sarana dan infrastruktur seperti sirkuit balap mutlak diperlukan.

Tujuannya agar atlet balap tidak melakukan balapan liar dijalanan umum. “Pembalap harus disediakan ruang untuk berekspresi dan berprestasi. Jangan sampai mereka balapan di jalan raya yang bukan pada tempatnya sehingga dapat menyusahkan pengguna jalan yang lain,” ungkapnya.

Pemprov Jatim berusaha mencarikan dan mengintegrasikan tempat balap dengan potensi wisata yang ada di Jatim. Sinergitas yang menggabungkan sirkuit dan tempat wisata ini akan membawa dampak bagi potensi

wisata di daerah tersebut.

“Kami, akan berusaha mencari tempat balap atau sirkuit yang layak untuk motor roda dua. Sedangkan untuk roda empat membutuhkan lahan yang sangat luas seperti di sentul. Dan lahan seluas itu di Jatim sudah sangat susah,” imbuhnya yang diberikan aplaus dari pembalap yang hadir memenuhi ballroom hotel.

Senada dengan hal tersebut, Ketua IMI Jatim Bambang Hari Wibowo secara khusus meminta kepada Gus Ipul untuk mewujudkan arena balap yang ideal bagi pembalap di Jatim. “Gus, saya mewakili pembalap meminta agar dibuatkan serta didirikan sirkuit di Jatim. Tujuannya, agar anak-anak tidak melakukan balapan liar di jalanan. Mereka harus di fasilitasi agar prestasi sekaligus prestasinya bisa meningkat,” pungkasnya. Q iib

Tim Sumbar Berencana Uji Coba di Malaysia Padang, Bhirawa Tim Layar Sumatera Barat (Sumbar) berencana melakukan uji coba di Malaysia sebagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016 di Jawa Barat.

"Uji coba di Malaysia sangat bagus untuk persiapan tim, hal itu sedang kami susun agar tim bisa berangkat ke sana," kata Sekre-

taris Umum Persatuan Olahraga Layar Seluruh Indonesia (Porlasi) Sumbar Azwar Akip di Padang, Rabu.

Dikatakannya, pada Maret 2015, jika tidak ada hambatan, atlet Sumbar akan berangkat ke negara jiran tersebut.

Ia menjelaskan selain memiliki ombak dan kecepatan angin yang bagus,

pantai Part Dikson, Negeri Sembilan, Malaysia, yang akan menjadi tempat uji coba itu juga dilengkapi perlengkapan pertandingan yang cukup.

Dikatakannya, perlengkapan dan peralatan pertandingan yang ada di Malaysia menjadi faktor utama dipilihnya lokasi uji coba itu.Q ant

BNNK Trenggalek Lakukan Pelatihan Penanggulangan Anti Narkoba kepada SATGAS Anti Narkoba Perang Terhadap Narkoba tak henti hentinya digalakkan oleh BNNK Trenggalek di bergagai Kalangan, baik di kalangan Instansi Swasta maupun Negeri. Upaya Pencegahan Peredaran gelap serta penyalahgunaan Narkoba terus dilakukan dengan berbagai metode di beberapa kalangan.

Kegiatan penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap serta penyalahgunaan narkoba juga dilakukan di kalangan swasta dengan membentuk Kader SATGAS Anti Narkoba di linkungan kerja swasta.

Pelatihan Penaggulangan Anti Narkoba Kepada SATGAS Anti Narkoba yang bertempat di Convention Hall Hotel Prigi dilakukan sejak tanggal 24-25 Februari 2014.

Kagiatan Pelatihan ini diikuti oleh Para Medis Non PNS se Kecamatan Watulimo

sebanyak 25 Peserta. Dalam pelatihan ini di pandu langsung oleh Nara sumber dari BNNK Trenggalek yakni Kepala BNNK Trenggalek I Made Arjana SH, MH. Selama pelatihan para Peserta sangat antusias mengikuti pelatihan tersebut, terbukti para peserta begitu aktif dalam kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya Kepala BNNK Trenggalek I Made Arjana Menuturkan, “Bersama sama mari kita perangi perangi Narkoba. Narkoba adalah Musuh bersama.” Ungkapnya.Q wek.adv

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

Internasional Harus Hargai Kedaulatan Hukum Indonesia Jakarta, Bhirawa Pengamat politik Boni Hargens meminta dunia internasional menghargai kedaulatan hukum Indonesia dan pemerintah dalam penegakan hukum.

“Dunia internasional harus menghargai kedaulatan dan otoritas Indonesia dalam menegakkan hukum. Maka, protes Pemerintah Brasil termasuk juga Australia salah alamat,” katanya di Jakarta, Rabu (25/2) kemarin.

Sebelumnya, Perdana Menteri Australia Tony Abbot mendesak Pemerintah Indonesia untuk membatalkan eksekusi mati dua warga negaranya yang terlibat narkoba.

Menurut Boni, sebagai upaya pemerintah membela warga negaranya yang dihukum di negara lain, maka hal yang dilakukan Australia dan Brasil itu wajar.

Tetapi, tambahnya, negara asing tidak boleh menekan atau memprotes keputusan hukum Pemerintah Indonesia.

“Kalau yang dipersoalkan adalah hukuman mati, maka seharusnya KUHP dan UU yang terkait yang perlu dikaji,” katanya.

Boni mengatakan, para pegiat hak asasi manusia boleh-boleh saja jika akan mempersoalkan UU yang memungkinkan adanya hukuman mati, tetapi tidak boleh menggugat keputusan pemerintah saat ini karena UU memerintahkan begitu.

“Jadi, bukan keputusan hukum Pemerintahan Jokowi yang dipersoalkan.

Jokowi sudah bekerja berdasarkan hukum. Tidak ada yang salah,” kata Boni.

Ia menjelaskan, jika sudah ada UU di Indonesia yang melarang adanya hukuman mati, maka otomatis pemerintah juga tidak mungkin memaksakan eksekusi mati pada terpidana. Q ant

PTUN Kabulkan Gugatan Djan Faridz Kubu Romahurmuziy Ajukan Banding Jakarta, Bhirawa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz dan Suryadharma Ali (SDA) terhadap pengesahan kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII di Surabaya oleh Menteri Hukum dan HAM. Tindakan tergugat (Menhumham) dapat dikualifikasi sebagai tindakan sewenangwenang karena intervensi kepada masalah internal PPP dan menyalahi peraturan dalam UU Parpol. Konsekuensi yuridis adalah menetapkan putusan hukum itu batal. Pengadilan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Maka keputusan objek sengketa diputuskan batal, kata Ketua Majelis Hakim Teguh Satya Bhakti di PTUN, Jakarta, Rabu (25/2) kemarin.

Putusan PTUN itu juga menganulir Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly untuk mengesahkan PPP kubu Romahurmuziy sebagai PPP yang sah, sehingga SK tersebut harus segera dicabut.

Hakim Teguh menilai pengesahan Muktamar Surabaya

oleh Menteri Hukum dan HAM tidak berdasar keputusan pengadilan negeri, sehingga tindakan tersebut tidak memiliki kekuatan tetap.

“Saat pengesahan hasil Muk tamar Surabaya dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan negeri yang memilki kekuatan tetap, maka secara konkrit pengadilan tidak bisa membenarkan sikap tergugat (kemenkumham) yang inkonsisten. Sikap tergugat yang demikian telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PPP,” ujar dia.

Berdasarkan konten UU Parpol, kata dia, penyelesaian sengketa parpol harus diselesaikan melalui mahkamah partai dan jika dalam penyelesaian mahkamah gagal, maka penyelesaian ke Pengadilan Negeri.

Ia menegaskan PTUN berwenang memutus sengketa hak quo karena melibatkan

Menhumkam sebagai pihak yang mengeluarkan SK. Setelah putusan, Suryadharma Ali mengucapkan syukur dan menilai keadilan terwujud berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh PPP dengan putusan PTUN itu.

Sebelumnya kubu PPP Suryadharma Ali yang mengusung Djan Faridz sebagai ketua umum partai optimistis menang dalam PTUN. “Kami yakin pasti menang, karena memang sesuai dengan aturan dari mahkamah partai, masalah dualisme sebaiknya diselesaikan secara internal,” tutur dia.

Yasonna Laoly mengesahkan kepengurusan kubu Romi sehari sesudah dilantik menjadi Menkumham, menurut dia keputusan itu diambil berdasar hukum, yakni maksimal tujuh hari setelah surat hasil Muktamar PPP diterima kementeriannya.

Kubu Romahurmuziy Banding DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Surabaya (Kubu Romahurmuziy) mengajukan banding terkait keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Ne-

antara foto

Mantan Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali (tengah) selaku pihak penggugat bersama massa pendukungnya berpelukan usai Majelis Hakim mengabulkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta Timur, Rabu (25/2).

Kubu SDA memenangkan gugatannya atas pihak tergugat Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dimana SDA menuntut SK Menkumham tanggal 28 Oktober 2014 tentang pengesahan DPP PPP dengan Ketua Umum Romahurmuziy agar dibatalkan. gara (PTUN) Jakarta yang mengabulkan gugatan DPP PPP hasil Muktamar Jakarta (Kubu Djan Faridz).

“Dengan adanya banding tersebut, maka putusan PTUN Jakarta belum merubah status hukum apapun terhadap DPP PPP hasil Muktamar Surabaya,” kata Romahurmuziy melalui pesan singkatnya kepada Antara di Ja-

karta, Rabu.

Hal tersebut disampaikannya menanggapi keputusan PTUN Jakarta yang mengabulkan gugatan kubu Djan Faridz dan Suryadharma Ali dan menganulir Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM yang menyatakan DPP PPP Kubu Romahurmuziy sebagai pengurus yang sah. Q ant

Pelaku Kekerasan Seksual Dilumpuhkan Libidonya

31 Daerah Belum Anggarkan Pilkada Jakarta, Bhirawa Kementerian Dalam Negeri melansir sebanyak 31 dari 272 daerah belum menganggarkan dana untuk pemilihan gubernur, bupati dan wali kota pada Desember 2015, kata Kepala Pusat Penerangan Dodi Riyadmadji di Jakarta, Rabu (25/2) kemarin.

“Terkait anggaran, sebagian besar daerah yang ikut pilkada serentak gelombang pertama sudah selesai menganggarkan. Memang masih ada 31 daerah yang masih perlu difasilitasi,” kata Dodi di Gedung Kemendagri Jakarta.

Ke-31 daerah tersebut termasuk di antara 68 daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir di Januari hingga Juni 2016. Sedangkan untuk ketiga daerah otonom baru, yakni Muna Barat, Buton Tengah dan Buton Selatan, sudah mengalokasikan anggaran untuk pilkada.

Dodi menjelaskan fasilitas yang dimaksud tersebut menyangkut solusi payung hukum terhadap pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) supaya dana pilkada dapat tersedia dalam waktu dekat.

“Untuk kepentingan mendesak, seperti yang terjadi sekarang ini, pemda bisa saja membuat APBD tanpa persetujuan DPRD. Nanti persetujuan itu bisa menyusul berikutnya, itu dalil hukum yang kami (Kemendagri) anut,” jelas Dodi.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya akan segera menerbitkan Peraturan Mendagri, sebagai pengganti Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, guna menegaskan kepastian anggaran pilkada.

“Kemendagri akan menegaskan kembali dengan segera menerbitkan Surat Mendagri dalam waktu dekat kepada seluruh gubernur, bupati dan wali kota yang daerahnya akan pilkada di 2015,” tambahnya.

Terkait hal itu, Komisi Pemilihan Umum mengingatkan agar kebijakan pencairan dana pilkada tersebut dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pemangku audit keuangan negara supaya tidak terjadi kekeliruan dalam pertanggungjawaban pasca-pilkada.Q ant

Kamis Legi 26 FEBRUARI 2015

istimewa

Presiden Jokowi memberikan arahan kepada sejumlah menteri saat meninjau gudang beras Perum Bulog, di Jakarta, Rabu (25/2) kemarin

Jokowi Minta Bulog Penuhi Permintaan Pasar Jakarta, Bhirawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung penyaluran beras di gudang Perum Bulog, di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (26/ 2) siang. Dalam kesempatan ini, Presiden menginstruksikan Bulog untuk melakukan operasi pasar, dan menyalurkan beras berapapun yang diminta masyarakat.

Menurut Presiden, mulai Rabu (25/2) kemarin beras di gudang Bulog akan masuk ke Pasar Induk Cipinang, pasar beras terbesar di tanah air. Ia menyebutkan, stok beras yang ada cukup sampai ke masa panen nanti.

“Sekarang ada 1,4 juta ton, dan akan disalurkan raskinnya, lalu habis. Setelah itu kita dorong 300 ribu ton. Dalam operasi pasar, berapapun

yang dibutuhkan akan kita dorong beras masuk ke pasar,” kata Jokowi.

Dalam acara yang dihadiri oleh perwakilan Bulog dari Bandung, Palembang, Surabaya, dan Bali itu, Presiden Jokowi menginstruksikan agar mereka segera menyalurkan beras untuk rumah tangga miskin (raskin) sampai habis, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi. “Supply dan demand bisa seimbang, dan harga bisa normal kembali,” ujarnya.

Sidak Gudang Presiden Jokowi yang didampingi sejumlah menteri Kabinet Kerja tiba di gudang Bulog, Jakarta Timur, Senin (25/2) siang, dalam acara penyaluran raskin dan operasi pasar beras tahun 2015.

Sesaat setelah tiba di lokasi,

Presiden Jokowi langsung melakukan sidak ke salah satu gudang untuk melihat langsung stok beras didampingi oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perdagagangan Rahmat Gobel, dan Dirut Perum Bulog Lenny Sugihat.

Setelah melakukan sidak, Presiden Jokowi mendengarkan laporan dari Dirut Perum Bulog dan sejumlah perwakilan gudang Perum Bulog di sejumlah wilayah di Indonesia, di antaranya Palembang, Bandung, Surabaya, dan Bali.

Acara diakhiri dengan peninjauan ke lokasi persiapan kegiatan dan pelepasan armada raskin dan operasi pasar tahun 2015, ditandai dengan pemecahan kendi oleh Presiden Jokowi. Q ist

Jakarta, Bhirawa Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa ingin pelaku kekerasan seksual diberi efek penjeraan di antaranya dengan memberikan zat kimia tertentu yang sanggup melumpuhkan syaraf libidonya.

Menteri Sosial Khofifah setelah rapat terbatas dengan Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/2), mengatakan jika seseorang terbukti melakukan kekerasan seksual dengan korban yang akan diperhitungkan oleh hakim, maka pemberatan hukumannya antara lain dengan memberikan zat kimia tertentu yang bisa melumpuhkan Khofifah Indar Parawansa syaraf libidonya.

“Ini bukan barang baru di Swedia, Polandia, dan Denmark. Maka kita sedang ajukan Rancangan UndangUndang (RUU) Anti Kekerasan Seksual yang mudahmudahan bisa masuk prolegnas 2016,” kata Khofifah.

Meskipun perancang draf RUU tersebut adalah Komnas Perempuan, namun pihaknya sangat mendukung RUU itu diundangkan karena di banyak negara lain hukuman pelaku kekerasan seksual sudah sangat diberatkan.

Khofifah sendiri sudah menyampaikan kepada sejumlah kementerian lain yang terkait, misalnya, Kementerian PPA, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Menteri Pendidikan, hingga mitra di Komisi VIII DPR RI. “Saya sudah menyampaikan kepada mereka, karena data kekerasan seksual secara kuantitatif dan kualitatif semakin hari semakin memprihatinkan jadi sudah saatnya kita punya payung hukum untuk memberikan penjeraan kepada mereka pelaku kekerasan seksual,” tukasnya.

Respon kementerian terkait, kata Khofifah, hampir seluruhnya memberikan dukungan atau “support” dan tidak ada yang menolak.

“Target kita penjeraan, Singapura saja sejak 1999 sudah memberlakukan hukuman berat untuk pelaku pemerkosaan yakni hukuman penjara 25 tahun. Ini berat sekali, kita saja yang masih sangat longgar, satu pelaku korban berderet-deret. Pemutusan hukuman memang wilayah hakim tapi ada ruang untuk pemberatan hukuman,” ujarnya.

RUU Anti-Kekerasan Seksual berisi penjelasan mengenai 15 jenis kekerasan seksual dan rekomendasi cara-cara penindakannya. Saat ini, baru tiga jenis kekerasan seksual, yaitu pemerkosaan, perdagangan manusia, dan eksploitasi, yang tercakup dalam undang-undang.

Catatan Komnas Perempuan pada 2013 menyebutkan, terjadi 5.629 kasus kekerasan seksual dalam satu tahun sehingga salah satu terobosan yang ingin dilakukan melalui RUU ini adalah membuat tim penyidik khusus perempuan untuk menindak kasuskasus kekerasan seksual. Q ant

Komisi A Minta PT ICP Perbaiki Drainase Kalau Membandel Akan Dipanggil Hearing Komisi A DPRD Gresik merespon cepat keluhan warga dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak). Adalah laporan Mulyati warga Dusun Gantang, Desa Boboh, Kecamatan Menganti yang melaporkan aktivitas PT Isa Cipta Paripurna (PT ICP) menganggu rumahnya.

Menurut Ketua Komisi A DPRD Gresik Jumanto dari hasil sidak, pihaknya sudah peringatkan pada PT Isa Cipta Paripurna agar melakukan pengaturan drainase.

Tujuannya, air bisa kembali mengalir dan tidak menggenangi rumah warga. Sebab kalau tetap dibiarkan, maka berdampak air akan mengenanggi rumah warga.

Sebelum memberi peringatan, komisi A melakukan pengecekan

pada drainase dan pagar yang hampir roboh. Selain itu juga menayakan pada ijin HO, karena ini ada kaitannya. Ternyata punya, namun tanggal waktunya hampir habis.

“Kita juga sudah memberi peringatan, agar nanti diurus sebelum tanggalnya habis,” kata Jumanto Dalam pengecekan di lapangan menunjukkan memang

drainase perlu diperbaiki karena kondisnya sudah tidak layak.

Pagar juga cepat diperbaiki, selain itu juga meminta kepada perusahaan untuk memangkas pohonnya. Sebab, daun dari pohon tersebut jatuh di halaman rumah warga.

“Kami minta dalam waktu dekat segera dilakukan, dan tadi dari kades setempat sudah saya suruh untuk mengawal. Bila masih tetap membandel, Komisi A akan memanggilnya untuk hearing kekantor dewan. Pastinya kalau di panggil kekantor, sangki berat akan kita berikan karena sudah kita beri jeda waktu yang cukup dan keringanan waktu,” tegasnya.

Seperti diketahui, Mulyati warga Dusun Gantang, Desa Boboh, Kecamatan Menganti melalui surat laporannya tertanggal (6/2 ) menyebutkan bahwa bangunan PT ICP, yang mengitari rumahnya. Air hujan yang tadinya lancar mengalir ke sungai menjadi mengenang dan membanjiri rumahnya. Tanaman yang tertanam di samping pagar PT ICP, yang berada di sebelah timur rumahnya tidak di rawat sehingga daun-daun kering dalam jumlah banyak berguguran mengotori rumahnya.

Kondisi pagar PT ICP yang tidak baik (miring), dikhawatirkan roboh dan menimbulkan efek yang membahayakan rumah dan keluarga.

rokim/bhirawa

Komisi A DPRD Gresik saat melakukan sidak ke PT Isa Cipta Paripurna (ICP).

Pihaknya minta DPRD untuk melakukan sidak, supaya PT ICP membenahi saluran (drainase).

Merawat atau menebang pohon

agar sampah dauh tidak lagi jatuh kerumah dan pekarangan, dan memperbaiki pagar yang miring bisa baik lagi. Q kim, adv

Kamis Legi 26 FEBRUARI 2015

Ujian Sekolah Terancam Digelar Tanpa POS l Sambungan hal 1

Rabu (25/2).

Sayang, kesiapan tersebut tidak diikuti oleh kesigapan pusat untuk mempersiapkan Usek dan UN. Sampai saat ini, POS UN yang juga menjadi panduan Usek belum turun.

Padahal, Usek ini jadi acuan sekolah untuk menentukan siswanya lulus atau tidak.

Kabid Pendidikan dan Menengah Dindik Surabaya Sudarminto menambahkan, Usek akan tetap digelar meski POS belum turun. Hal ini diyakininya tidak akan menabrak aturan.

Sebab, sejumlah aturan bisa dijadikan dasar.

Di antaranya PP Nomor 19/2005 Bab X tentang Standar Penilaian Pendidikan. Pada pasal 72 juga disebutkan kriteria kelulusan peserta didik.

Di antaranya ialah lulus Usek/ ujian madrasah dan lulus UN. “Bisa jadi POS tidak segera turun karena pusat masih ingin menghapus poin tentang lulus UN,” kata Darminto.

Tahun lalu, persentase kelulusan dihitung dari 40 persen Usek dan 60 persen UN. Untuk 40 persen hasil kelulusan dari Usek itupun dibagi lagi. Yakni 20 persen Usek dan 20 persen hasil rapor siswa. “Kita tidak tahu persentase sekarang. Yang penting kita akan melaksanakan Usek dan UN,” ungkapnya.

Selain PP Nomor 19 Tahun 2005, Usek juga dilakukan mengacu Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian. Dalam aturan tersebut, Usek dilaksanakan dengan langkah-langkah menyusun kisi-kisi ujian, mengembangkan instrumen, melaksanakan ujian dan mengolah kelulusan peserta didik melalui Usek.

“Kita bukan mengabaikan POS. Kita tetap menunggu, tapi sekarang kita juga persiapan.

Sebab POS tidak hanya telat, tapi sangat telat,” tutur mantan Kepala SMAN 16 ini.

Pelaksanaan Usek ini juga digelar setelah melalui kajian dengan provinsi. Sesuai jadwal, 16 Maret mendatang hasil Usek harus diserahkan ke provinsi. Sehingga, Dindik Surabaya harus menggelar Usek lebih awal.

“Kita sudah menghitung, 2 Maret itu waktu yang pas,” pungkas dia.

Tahun ini, siswa SMAN/SMKN dan SMAS/SMKS di Surabaya yang akan ikut Usek terdiri dari SMAN sebanyak 22.433 siswa dan SMKN sebanyak 20.429 siswa.

Sedangkan, ada 31.134 siswa SMAN swasta dan 35.654 siswa SMK swasta. n tam

Terapung 36 Jam, Satu Nelayan Ditemukan Selamat l Sambungan hal 1

dua armada perahu karet bersama para perahu nelayan, melakukan upaya pencarian dengan menyisir sepanjang Pantai Besuki hingga ke Selat Madura.

Upaya pencarian yang dilakukan tim SAR gabungan membuahkan hasil. Pada Rabu (25/2) sekitar pukul 12.30, seorang nelayan ditemukan dalam kondisi selamat. Ia bernama Wasil alias Pak Sugianto. Korban ditemukan oleh nelayan lain yang sedang melaut di Perairan Besuki Situbondo.

“Kondisi korban sempat terombang-ambing di tengah laut dan dia mampu bertahan sekitar 36 jam. Korban hanya menggunakan papan kecil sepanjang 60 X 60 cm. Saat ditemukan, ujar saksi, kondisi korban masih syok dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Daerah (RSD) Besuki,” kata Kepala BPBD Kabupaten Situbondo Zainul Arifin kepada wartawan, Rabu (25/2).

Dengan ditemukannya 1 korban yang sebelumnya dinyatakan hilang, hingga kini sudah 10 nelayan penumpang KM Slerek Harmonis yang ditemukan selamat. Masih tersisa 7 orang nelayan yang hilang dan terus dilakukan pencarian.

Seperti diberitakan sebelumnya, KM Sle­ rek Harmonis yang ditumpangi 17 nelayan itu berangkat mencari ikan sejak, Senin (23/2) sore. Pada malam hari turun hujan deras disertai angin kencang menghantam perahu itu hingga terbalik dan tenggelam. Para nelayan terombang ambing di perairan Paiton atau sebelah utara PLTU Paiton. Sebanyak dua nelayan diselamatkan nelayan lainnya pada Senin (23/2) malam dan tujuh nelayan lainnya diselamatkan nelayan pada Selasa (24/2) pagi. Rabu (25/2) satu nelayan berhasil ditemukan dalam kondisi selamat.

Zainul Arifin menambahkan, hingga hari kedua tim SAR gabungan antara petugas Pusdalops BPBD Situbondo, Basarnas, Tagana, Satpolair dan Satpol PP hanya menemukan satu orang nelayan. “ Untuk memudahkan koordinasi BPBD Situbondo mendirikan posko di Pesisir Pantai Desa Pesisir, Kecamatan Besuki,”pungkasnya. n awi

Dianggap Serba Bisa l Sambungan hal 1

bantuan dana untuk beli tiket kereta api atau bus untuk sekadar menengok keluarganya yang ada di daerah lain. ‘’Kadang-kadang saya tersenyum sendiri, ketika tahu di masyarakat ada anekdot jika anggota dewan itu serba bisa dalam mengatasi sebuah persoalan. Tak heran banyak tamu berkeluh kesah dengan saya. Seperti beberapa waktu lalu, saya ketamuan seorang laki-laki yang baru di-PHK dari pekerjaannya dan dia meminta saya mencarikan kerja. Ada juga seorang ibu menangis dan minta kepada saya agar anaknya bisa sekolah negeri,’’papar alumnus Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya Fakultas Hukum ini dengan senyum lebar.

Tidak itu saja, baru-baru ini ada pria paro baya yang tidak dia kenal dengan pakaian lusuh meminta dia untuk membantu membelikan tiket kereta api dengan alasan keluarganya yang ada di seberang sana sakit. ‘’Tak saya sangka, pria paro baya itu ketemu saya lagi. Ketika saya tanyakan kenapa dia masih di Surabaya dan tidak segera berangkat ke keluarganya, dengan nada malu dia menjawab tiket keretanya habis dan dia berjanji akan tetap berangkat segera,’’paparnya.

Meski Hartoyo selalu membaur dengan masyarakat , ternyata masih ada juga yang tidak tahu jika dia sebenarnya adalah wakil rakyat. ‘’Ada kejadian menarik. Ada teman saya laki-laki tiba-tiba dipukul istrinya dari belakang dan menginformasikan jika Pak Hartoyo yang selalu cangkruk di warung kopi ternyata wakil rakyat,’’ungkapnya dengan tergelak. n cty

SAMBUNGAN Ulat Bulu Serang Warga Surabaya l Sambungan hal 1

masi yang dikumpulkan, serangan ulat bulu mengganas waktu pagi. Ratusan lebih ulat bulu menggelantung di kabel, ranting dan berjatuhan.

Padahal sebelumnya, kampung ini juga kedatangan luwing atau lipan.

Tapi dua minggu lalu, giliran ulat bulu yang mengganggu warga.

Menurut warga, ulat bulu biasanya muncul di musim penghujan. Tapi tahun-tahun lalu, jumlahnya tidak terlalu banyak. Baru tahun ini, serangan ulat bulu lebih massif dan meresahkan warga.

Serangan ulat bulu yang melanda dua RT di Kedinding Lor menyebabkan sejumlah warga menderita gatal-gatal disertai panas. Dan Pemkot Surabaya dinilai lamban dalam menangani wabah tersebut. Pasalnya, ulat bulu tersebut sudah menyerang sejak dua pekan lalu, namun hingga Rabu (25/2) masih belum ada tindak­an. “ Serangan ulat bulu itu sudah sejak dua minggu lalu, namun belum ada reaksi dari Pemkot Surabaya,” M Wahyudi (39).

Dijelaskan Wahyudi, pagi hari warga Kedinding Lor selalu kerja bakti untuk membasmi ulat bulu

yang berterbangan hingga masuk ke dalam rumah warga. Caranya dengan menyiram sarang ulat bulu dengan oli bekas, ada juga yang membakarnya.

Dia juga mengatakan keberadaan ulat bulu ini benar-benar telah mengganggu warga, khususnya anak-anak. Banyak warga mende­ rita gatal-gatal disertai panas.

“Setiap malam saya tak tidur karena anak dan istri saya terganggu,” keluh bapak tiga anak ini.

Hal yang sama dirasakan Magdalena (61). Perempuan paro baya ini selalu takut saat menjemur pakaian di luar rumah lantaran merebaknya ulat bulu di sekitar rumahnya. “ Saya sudah laporkan ke pak RT di setiap ada pertemuan warga setiap bulannya, tapi sampai sekarang belum ada tindakan dari pemerintah. Masak nunggu diekspos media dulu baru turun, kok gak tanggap .

Apalagi di sini banyak anak kecilnya, kalau terkena ulat mereka menangis karena gatal,” kesalnya.

Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya Djustamaji mentatakan sudah mengetahui wabah ulat bulu yang menyerang warga Kedinding Lor tersebut. Akan tetapi pihaknya

menunggu lurah setempat untuk meminta izin dilakukan penyemprotan pestisida. “ Kita nunggu lurah dulu untuk mengkoordinasikan ke warga.

Karena melakukan penyemprotan itu kan gak sembarangan, apalagi masuk ke pekarangan orang. Kita menunggu laporan dari lurahnya dulu,” terangnya.

Sedangkan Kabid Pertamanan DKP Kota Surabaya M Aswan siap membantu untuk melakukan penyemprotan ke rumah warga.

Aswan juga menyarankan kepada warga yang saat ini diserang ulat bulu untuk menyiapkan daun mimba, daun sirih, laos, plus air sabun dan disemprotkan ke sarang ulat bulu. “ Intinya kami siap membantu warga, nunggu instruksi dari Dinas Pertanian dulu. Tapi imbauannya seperti itu untuk mengurangi populasi dan efek bersentuhan dengan ulat bulu,” ujarnya.

Kelurahan Tanah Kali Kedinding kerap menjadi sasaran serangga. Pada Desember tahun lalu, tempat ini juga diserbu tomcat.

Serangga itu menyerang Rumah Susun Tanah Merah hingga penghuninya mengalami bengkak dan demam tinggi. n geh

Disperindag Gandeng Bulog Gelar Operasi Pasar Beras l Sambungan hal 1

beras yang akhir-akhir ini terus merangkak naik Khusus OP bahan pokok beras di Surabaya hanya dipusatkan di pasar-pasar tradisional seperti Pasar Wonokromo, Pasar Pucang, Pasar Tambakrejo dan Pasar Soponyono Rungkut. Sementara di kabupaten/kota akan dilaksanakan satu titik di pasar-pasar tradisional terbesar di daerah tersebut. Dalam pelaksanaan OP setiap titik akan disiapkan beras, masing-masin 3-5 ton setiap hari.

Untuk OP beras disiapkan beras medium berkualitas broken sebesar 15 persen. Artinya, dalam 100 persen beras OP yang pecah cuma 15 persen. Panitia OP menyediakan satu bungkus sak tas plastik beras 5 kg dengan harga cuma Rp 7.300 per kg. Masyarakat yang membeli dibatasi maksimal cuma 10 kg per orang atau 2 sak tidak boleh lebih.

Sementara itu OP di Pasar Wonokromo kemarin langsung diserbu pembeli karena harga beras yang murah dibanding dengan harga di pasaran. Warga rela antri panjang untuk bisa membeli beras yang dijual. Meski

pun menggelar OP bersama Bulog di beberapa wilayah di Surabaya.

Pemkot Surabaya menggelar Tanggal Tempat OP di sepuluh titik di kantor 2 Maret Kelurahan Wonokusumo kelurahan hingga 6 Maret, tu3 Maret Kelurahan Pakal juannya untuk mengintervensi 4 Maret Kelurahan Gebang Keputih harga sembilan bahan pokok 5 Maret Kelurahan Pacar Kembang (sembako) yang memang men6 Maret Kelurahan Simomulyo galami kenaikan harga. “ Karena Sumber : Disperindag Kota Surabaya sembako ini kan komoditi yang fast moving. Memang dibuantrian panjang warga tetap tuhkan masyarakat. Jadi naik tertib membeli beras yang sudah sedikit saja, kami sudah interdikemas lima kilogram dalam vensi,” ujarnya. satu tas plastik. Beras yang Pihaknya bisa menghentikan dijual ini dihargai Rp 7.300 per operasi pasar selama harga di kilogram. Harga ini jauh lebih pasaran sudah stabil. “Janmurah dibandingkan harga beras gankan naik Rp 1.000, kenaikan di pasaran yang mencapai Rp Rp 500 saja kita lakukan inter9.500 per kg. “Murah berasnya vensi pasar dengan menggelar lumayan bagus, ya semoga terus operasi pasar. Dan sasaranada,” terang Suwarni, warga nya masyarakat menengah ke pembeli beras. bawah,” tambahnya.

Sementara itu Kepala DisSelain beras, dalam OP Pemkot perdagin Kota Surabaya Widodo Surabaya juga menyediakan baSuryantoro membenarkan hingga han pokok lainnya yang harganya Rabu kemarin masih terjadi ke- lebih murah dibandingkan harga naikan harga beras di pasaran di pasar. Antara lain gula pasir, Surabaya. Ia mengatakan, rata- minyak goreng, mentega, telur. rata kenaikan harga beras di pasar “ Saat OP harga yang dipatok hampir mencapai Rp 1.000 sampai turun antara Rp 1.000 sampai Rp Rp 1.500 per kg. Sesuai instruksi 1.500 per komoditas,” imbuhnya.

Wali Kota Surabaya, Disperdagin n geh, ma

Jadwal Operasi Pasar Pemkot Surabaya

40 PNS Sumenep Disanksi, 67 Kasus di Bojonegoro Ditangani Inspektorat l Sambungan hal 1

masing-masing SKPD di lingkung­ an Pemkab Sumenep. Laporan absensi tersebut kemudian direkap dan menjadi acuan dalam menentukan sanksi.

“Jika hasil rekap absensi itu ditemukan ada yang tidak masuk kerja selama 5 hari tanpa keterangan, maka akan ditindaklanjuti dengan pembinaan yang dilakukan oleh SKPD. Kalau tidak masuk di atas 5 hari, SKPD akan berkoordinasi dengan Inspektorat,” paparnya.

Ia menjelaskan, selama 2014, 40 PNS yang dijatuhi sanksi oleh Pemkab Sumenep itu mulai sanksi ringan hingga sanksi berat. Sanksi ringan berupa teguran, sanksi sedang berupa penundaan kenaikan pangkat 1 tahun, dan sanksi berat berupa penundaan kenaikan pangkat selama 3 tahun hingga pemberhentian.

“Dari 40 PNS yang dijatuhi sanksi, terbanyak dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Dari 40 PNS, 7 di antaranya dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian,” tegasnya.

Ia menerangkan, jika ada yang merasa tidak terima dengan sanksi yang dijatuhkan, mereka dipersilakan untuk melaporkan ke Inspektorat dengan membawa bukti-bukti yang menguatkan. “Kemudian Inspektorat mengkroscek dengan kondisi riilnya,” imbuhnya.

Ia berharap, pada 2015 ini tidak

ada lagi PNS yang diberi sanksi akibat indisipliner. Dari pengalaman 2014, para PNS harus lebih disiplin sehingga tidak ada lagi pemberian sanksi terhadap abdi negara. “Semoga tahun ini tidak ada lagi sanksi yang diberikan kepada PNS,” harapnya.

Sementara itu di Kabupaten Bojonegoro, beberapa kasus pelanggaran yang dilakukan oleh PNS dan aparatur desa masih dalam proses penanganan pihak Inspektorat setempat.

Beberapa kasus yang ditangani saat ini itu di antaranya izin perceraian, tindakan asusila, tindakan indispliner, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan keuangan, dan penyalahgunaan aset.

Sepanjang 2014 , menurut Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nurkalim, pihaknya telah menangani pemeriksaan kasus terhadap 36 PNS dan 31 aparatur pemerintah desa. Total selama 2014 ada 67 kasus yang masuk ke Inspektorat. “Terbanyak adalah kasus penyalahgunaan keuangan yang dilakukan oleh 12 PNS dan 16 aparatur pemerintah desa,” ujarnya.

Nurkalim menjelaskan, pada kasus tindakan asusila pihaknya telah memproses satu orang PNS dan satu aparatur pemerintah desa di Kecamatan Kedewan dan Kepohbaru. Dia menambahkan, sesuai dengan hasil klarifikasi yang dilakukan pihaknya, satu orang aparatur desa yang diperiksa itu

tidak terbukti melakukan asusila, dan hanya terbukti pelanggaran norma. “Kita kesulitan mencari bukti, kan tidak bisa kalau keduanya tidak ada yang mengakui.

Sehingga hanya dikenai pelanggaran norma,” terangnya.

Beberapa kasus yang ditangani itu, kata dia, sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Perda Kabupaten Bojonegoro No 9 Tahun 2010 tentang Desa (untuk pelanggaran yang dilakukan aparatur desa, red). “Sanksinya tergantung kasus yang dilakukan. Ada tiga sanksi peringatan berjenjang administratif,” ungkapnya.

Kasus lain yakni, penyalahgunaan keuangan, sering dilakukan oleh bendahara desa karena dalam pengelolaan administrasi masih belum sesuai peruntukan.

Biasanya, yang terjadi adalah ada kegiatan yang menggunakan anggaran tetapi tidak disertakan de­ ngan bukti kuat. “Kami menerima laporan itu dari masyarakat, dan berharap tahun ini bisa semakin berkurang,” tandasnya.

Sementara pada Januari 2015 ini pihaknya menerima 15 kasus dan empat di antaranya masih dalam proses. Empat kasus yang masih dalam proses tersebut yakni tentang izin perceraian PNS. Dua kasus sudah mendapat rekomendasi dan dua kasus masih dalam proses pelaporan. n sul, bas

11 Dewan Tolak Penggabungan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan Jadi PU l Sambungan hal 1

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Hammy Wahjunianto mengaku tidak setuju dengan penggabungan tiga SKPD tersebut. Alasannya tupoksi mereka masingmasing berbeda jauh.

Di sisi lain tugas yang diemban Dinas Bina Marga cukup berat karena mengurusi infrastruktur di seluruh Jatim, demikian halnya dengan kerja Dinas Pengairan. Sebaliknya yang bisa dilebur adalah Dinas Cipta Karya yang selama ini hanya menangani persoalan dan renovasi gedung SKPD di lingkup Pemprov Jatim saja, tepatnya di Unit Lelang Project (ULP) yang memang sebelumnya ditangani di masing-masing SKPD. “Ibaratnya DNA. Artinya Dinas Bina Marga, Pengairan dan Cipta Karya memiliki darah yang sangat berbeda jauh.

Khusus Pengairan dan Bina Marga cakupan kerjanya sangat luas dan tanggungjawabnya juga sangat besar se-Jatim, sehingga tidak mungkin dilakukan penggabungan.

Kecuali Dinas Cipta Karya yang kinerjanya hanya sekadar membangun dan merenovasi gedung SKPD,”tegas politisi asal PKS Jatim, Rabu (25/2).

Selain adanya penggabungan dinas, pihaknya juga mengusulkan ada penambahan struktur organisasi terkait pelimpahan kewenangan perizinan galian C yang sebelumnya berada di masing-masing kab/kota kini dilimpahkan ke provinsi seiring dengan disahkannya UU Pemda. Karenanya Pemprov Jatim harus sudah

menyiapkan infrastrukturnya di antaranya penambahan tenaga dan strukturnya. Jika tidak, dipastikan Dinas ESDM akan kedodoran.

Anggota Komisi D DPRD Jatim Abdul Halim menegaskan wacana seperti itu memang sudah didengarnya. Bahkan, menurutnya dasar penggabungan tersebut adalah UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda.

“Aturannya itu kan di UU Pemda dan masih menunggu PP nya,” terang Abdul Halim yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim ini.

Disinggung bagaimana sikap Komisi D DPRD Jatim yang ketiga dinas tersebut merupakan mitra kerjanya? Politisi dari Dapil Madura ini menjawab karena sudah menjadi aturan maka mau tidak mau harus menerima. Hanya saja, ia menyampaikan keberatannya karena saat ini masih berlaku sistem otonomi daerah. “Ada kearifan lokal yang juga perlu dipertimbangkan.

Apalagi, ketiga dinas itu selama ini kinerjanya tidak tumpang tindih.

Jadi aturan di pusat jangan sampai ditelan mentah – mentah,” tuturnya Selain itu bagaimana mengenai SDM yang selama ini ada di dinas tersebut? Hal tersebut perlu pertimbangan yang matang jika memang akan digabung menjadi satu SKPD. Memang selama ini wacana tersebut masih simpang siur karena belum ada sosialisasi resmi dari pemerintah pusat ke daerah.

“Jadi komisi D sikapnya saat ini masih wait and see,” tegasnya. n cty

Jajaki Hubungan Kerjasama Ekonomi, Wakil Konsulat AS Kunjungi Situbondo l Sambungan hal 1

kepada mahasiswa Situbondo menimba ilmu di AS. “Kami sudah cukup lama melakukan kerjasama pendidikan dengan Provinsi Jatim. Untuk itulah, Situbondo sebagai bagian dari wilayah Jatim, kami tawarkan untuk bekerjasama di bidang pendidikan tersebut,” kata Brandon yang cukup fasih berbahasa Indonesia itu.

Saat ditanya perihal apa saja yang menarik di Situbondo, Brandon meng­ aku sangat kagum kuatnya budaya gotong royong di kalang­an masyarakat serta adanya kerukunan umat beragama. “Ini semua nanti akan mempererat hubungan dengan AS. Yang pasti kunjungan ini tidak ada kaitannya de­ngan soal teroris. Pasalnya, Indonesia dikenal sebagai negara damai dan kami melihat Indonesia bisa dijadikan contoh negara-negara dunia tentang toleransi di bidang kerukunan umat beragama,” papar Brandon, usai tatap muka di pendopo.

Khusus di bidang ekonomi, Brandon tertarik oleh potensi pertanian serta hasil perkebunan berupa kopi khas Kayu Mas, Situbondo. Sisanya ia ingin menjalin kerjasama ekspor komoditas ikan kerapu dan udang, sehingga dapat menguntungkan bagi masyarakat

dan Pemkab Situbondo serta AS. “Setelah ini, kami akan melakukan silaturahim ke Ponpes Wali Songo, Panji, Situbondo serta Ponpes Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo,”jelasnya.

Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto mengaku terhormat adanya kunjungan khusus Wakil Konsulat AS di Surabaya Brandon Possin ke wilayah yang dipimpinnya. Kunjungan tersebut untuk menjajaki bentuk kerjasama kedua belah pihak di berbagai bidang unggulan. “Kami sudah paparkan semua produk unggulan yang dimiliki Situbondo. Di antaranya, sapi, kopi Arabika, ikan kerapu/udang serta potensi investasi tambang,” urai Bupati Dadang.

Dadang juga meng­ apresiasi kunjungan itu, sehingga hubungan dan koordinasi kerjasama dengan AS berjalan dengan baik. Pihaknya akan segera menindaklanjuti dengan pola kerjasama yang saling menguntungkan. “Tadi juga diminta sejumlah potensi yang menonjol untuk dikerjasamakan, salah satunya persoalan kemaritiman yang digagas Presiden Jokowi. Nanti pola kerjasamanya akan disesuaikan dengan kesepakatan pemerintah pusat maupun Provinsi Jatim,” jelas Bupati Dadang. n awi

Sehari Bisa Kejang Tiga Kali, Ibu Berniat Jual Tabung Elpiji l Sambungan hal 1

Vita kepada Komunitas Tolong Menolong (KTM) Surabaya, Rabu (25/2).

Vita mengaku, Dinda harus meng­ onsumsi Depakene untuk mengurangi kejang-kejang saat epilepsinya kambuh sewaktu-waktu. Sehingga, ketika stok Depakene habis selama seminggu sejak pertengahan bulan ini, Dinda sering mengalami kejang-kejang. “Sehari bisa sampai tiga kali,” kata dia.

Sedangkan Locoid Scalp, diperlukan untuk mengobati sejenis jamur (Tinea Barbae and Tinea Capitis) yang tumbuh di beberapa bagian di kulit kepalanya. Prolacta DHA Baby sendiri diperlukan untuk pemenuhan gizi Dinda yang termasuk terlambat pertumbuhan di usianya yang genap 3 tahun pada Mei mendatang. “Sampai saat ini, anak saya hanya bisa mengucapkan kata mama saja. Dan berjalannya pun masih belum laiknya

anak-anak seusianya,” ungkap Vita sambil menemani Dinda yang saat itu sedang asyik coret-coret memakai crayon di selembar kertas.

Kondisi ini tentu saja membuat Vita panik dan tidak tahu harus berbuat bagaimana. Itulah sebabnya dia sempat berniat menjual tabung gas elpiji Blue Gas 5,5 kg beserta tungkunya. Meski tergolong tidak mampu, Vita mengaku sadar betul fungsi asuransi sehingga menyertakan anaknya di BPJS dengan harapan agar dapat dicover kesehatannya. Untuk diketahui, Dinda tercatat sebagai pasien BPJS umum kelas 1 de­ngan nomor kepesertaan 0001244551997 yang tiap bulannya membayar Rp 59 ribu. “Saya masih berharap pihak BPJS bisa membantu dan merespon keluhan saya,” harap Vita yang pernah menjadi penyanyi di kafe dan hotel di Surabaya serta Bali ini.

Vita sendiri, sejak Dinda, puteri bungsunya berusia 1 tahun, memu-

tuskan untuk tidak bekerja dan fokus mengurus buah hatinya tersebut. Penghasilan suaminya yang bekerja di salah satu gudang besi di kawasan industri Rungkut, Surabaya dengan pendapatan Rp 2 jutaan per bulan ini tidak mampu untuk memenuhi kebutuh­an hidup. Sehingga untuk membantu perekonomian dan untuk pengobatan anaknya, Vita membuka lapak kecil di teras rumah ibunya yang letaknya tak jauh dari kos-kosannya dengan berjualan kopi dan mi instan.

Kondisi Vita dan keluarganya ini tak urung langsung menarik keprihatinan KTM Surabaya. Setelah mendengar keluhan Vita, Ketua KTM Surabaya Daniel Lukas Rorong mengaku langsung membelikan obat-obatan dan vitamin yang dibutuhkan Dinda.

“Sebenarnya tidak mahal, kalau ditotal semua harganya tidak sampai Rp 400 ribu,” kata Rorong.

Tidak hanya obat-obatan, komunitas

itu juga memberikan keperluan seharihari untuk Dinda. Seperti pampers, susu formula, perlengkapan mandi, dan peralatan lainnya.

Daniel mengaku, Dinda sebenarnya tidak hanya mengidap epilepsi. Balita yang sebenarnya senang main bola ini juga memiliki kelainan bentuk tulang pada telapak kakinya kiri yang terlihat bengkok. “Kami juga berniat untuk membelikan sepatu khusus buat Dinda,” tutur dia.

Selain KTM, Playgroup Kindergarden Citra Kusuma juga langsung turun untuk membantu meringankan beban keluarga yang kini tinggal di kos-kosan berukuran 4x4 meter di kawasan Jalan Kutai, Surabaya. Mereka memberikan donasi berupa uang tunai yang berasal dari infaq seluruh anak didiknya.

“Kami sengaja melibatkan anak didik kami untuk berempati pada sesama,” tutur Kepala Play Group Kindergarden Widyani Kusumayanti SPsi.*

UTAMA

12

Kamis Legi, 26 FEBRUARI 2015

Pemkot Tak Gegabah Lakukan Penertiban Perda Larangan Merokok untuk Pelajar Surabaya, Bhirawa Peredaran minuman keras (miras), alat kontrasepsi, hingga rokok di berbagai toko klontong hingga toko besar sangat meresahkan karena pembeli masih berstatus pelajar. Akan tetapi, Kadisperindagin Surabaya menilai bahwa barang-barang tersebut adalah barang bebas. Jadi Pemkot Surabaya tidak sembarangan dalam melakukan penertiban.

“Kita pengawasannya sangat terbatas, jadi masyarakat juga harus turut membantu untuk melaporkan jika ada toko-toko kecil yang menjual miras agar ditindak sesuai hukum. Kalau penataannya ini yang kita sesuaikan sesuai (Permendag) no

6/2015,” terang Kadisperindagin Kota Surabaya, Widodo Suryantoro pada Bhirawa.

Terkait Miras, Widodo mengatakan bahwa masuk dalam barang niaga. Pihaknya hanya bisa menghimbau pada pengelola toko modern untuk menariknya.

“ Kalau langsung kita yang narik itu bisa masuk ke ranah hukum nantinya, dan kalau peredaran rokok di toko modern selama ini yang mengambilkan adalah kasir,” tambahnya.

Widodo tidak akan gegabah dalam melakukan penertiban barang bebas tersebut yang masuk kategori tata niaga. “ Sebenarnya peredaran barang tersebut bisa dibatasi tapi nanti yang rugi Kota Surabaya sendiri, karena keberadaan toko modern tersebut memutar perekonomian Kota,” imbuh pria berkacamata ini.

Terpisah, Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya menyambut

positif gagasan dewan terkait perlunya Perda larangan merokok untuk pelajar. Hal ini diyakini dapat menekan dampak negatif yang ditimbulkan rokok bagi anak-anak usia belajar.

“Anak-anak sekolah ini butuh konsentrasi dalam belajar. Jika kecanduan rokok, mereka tidak mungkin dapat konsentrasi dengan baik,” tutur Humas Dindik Surabaya Eko Prasetyoningsih. Selain mengganggu kesehatan, Eko menolak keyakinan rokok dapat melahirkan inspirasi dan membantu konsentrasi berfikir. Sebaliknya, orang yang sudah kecanduan seringkali meninggalkan kegia-

tannya demi merokok.

Di sisi lain, anak-anak yang berstatus pelajar ini belum memiliki penghasilan sendiri.

“Sekaya-kayanya orang tua, tidak mungkin memberi uang saku untuk beli rokok ke anaknya yang masih sekolah,” kata dia.

Praktik merokok di kalangan pelajar ini telah masuk dalam kenakalan remaja. Sejauh ini, Eko mengaku, pihak Dindik telah melakukan berbagai upaya. Diantaranya menghidupkan konselor sebaya di setiap sekolah. Ini untuk menata pergaulan anak dan mengarahkan waktu kosongnya untuk kegiatan-kegiatan yang positif. “Salah satu penyebab

Penumpang Cathay Pacific dan Dragonair Naik 2,7 Persen

LINTAS PERISTIWA

Siapkan Pembangunan Enam Rusunawa Surabaya, Bhirawa Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan pembangunan enam unit rumah susun sederhana sewa baru di beberapa kawasan di daerah ini dalam waktu dekat.

Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemkot Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu, di Surabaya, Rabu, mengatakan pihaknya mengusulkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan rusunawa pada 2 Januari 2015. “Seluruh pembiayaan akan ditanggung Pemerintah Pusat, sementara tanah yang digunakan menggunakan aset pemerintah kota,” katanya, Rabu (26/2).

Menurut dia, beberapa kawasan yang akan dibangunan rusunawa meliputi Keputih enam blok lima lantai, Dukuh Menanggal enam blok lima lantai, Sememi empat blok lima lantai, Jambangan satu blok lima lantai, dan Penjaringan Sari satu blok dengan lima lantai. “Kami memperkirakan pembangunan sejumlah rusun itu akan dilakukan tahun ini. Jadi kalau tanahnya sudah siap, Kementerian PU siap membangun,” katanya.

Sementara rumah susun yang saat ini sudah terbangun, di wilayah Romokalisasri, Bandarejo dan Siwalan kerto. “Siwalankerto sudah beroperasi, Romokalisasri sudah siap, dan Bandarejo dalam tahap akhir pembangunan,” katanya. Selama ini, lanjut dia, belum seluruh pengajuan warga agar menempati rusunawa bisa dipenuhi. Q dre,ant

anak merokok itu pergaulan.

Setidaknya kalau pergaulannya baik, mereka tidak akan terpengaruh hal-hal buruk,” kata dia.

Selain konselor sebaya, selama ini di sekolah juga telah ada aturan yang mengikat agar pelajar tidak merokok. Namun aturan itu berlaku di sekolah. Sementara praktik pelajar merokok ini di luar sekolah. “Karena itu peran orang tua juga penting,” tutur dia.

Eko menilai, akan tidak efektif jika larangan ini ditujukan kepada penjual. Sebab, pedagang juga pasti mencari untung. “Memang harus dibangun dari kesadaran diri. Itu kuncinya,” pungkas Eko. Q tam.geh

anas bahtiar/bhirawa

Pemilik perusahan terlihat menyampaikan kendala yang dihadapi dalam memenuhi penyediaan BPJS Ketenagakerjaan.

Bantu 267 Perusahaan Cepat Kantongi BPJS Ketenagakerjaan Batu, Bhirawa Menghindari ancaman pencabutan Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP), Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Batu memberikan sosialisasi khusus tentang perlindungan hukum kepada para pemiliki usaha.

Dalam kegiatan yang digelar di Kantor Dinsosnaker Batu, Rabu (25/2), juga dibahas tentang pengadaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan.

Ada sebanyak 267 perusahaan yang tercatat di Dinsosnaker Batu. Sedikitnya ada 115 perusahaan di antaranya belum menyediakan/ memberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada para tenaga kerjanya. “Dan pemilik 115 perusahaan tersebut kita kumpulkan di sini (Kantor Dinsosnaker-red), dan kita berikan wawasan tentang prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan,”ujar Kabid Hubu-

ngan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Sapto Nora Adi, Rabu (25/2).

Belum tersedianya BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan, ternyata tidak terkendala dengan pembiayaan/ dana. Seperti yang terjadi di UB Berdikari Kota Batu.

Meskipun di perusahaan ini belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan, ternyata pihak perusahaan telah memfasilitasi semua karyawannya untuk memiliki BPJS Kesehatan. Q nas

Surabaya, Bhirawa Awal 2015, Cathay Pacific dan Dragonair menunjukkan peningkatan jumlah volume penumpang dan tonase kargo serta pos yang diangkut dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2014. Dua perusahaan penerbangan itu telah membawa total penumpang sebanyak 2.612.964 di bulan Januari, meningkat 2.7 persen dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun lalu.

Sementara tingkat isian penumpang menurun 0.7 poin presentasi menjadi 82.7 persen. Sedangkan kapasitas diukur dalam kursi yang tersedia per kilometer (ASKs), meningkat sebesar 7.3 persen.

“Bulan dimulai dengan

baik, dengan kuatnya permintaan lalu lintas pulang dari liburan Natal dan Tahun Baru. Namun, permintaan antara Tahun Baru dan Tahun Baru Imlek lebih rendah dari yang diantisipasi dan peningkatan jumlah penumpang tidak dapat mengikuti peningkatan kapasitas,” ungkap General Manager Revenue Management Cathay Pacific, Patricia Hwang, Rabu (25/2).

Ia menambahkan, sementaraYield penumpang dipengaruhi oleh melemahnya mata uang tertentu, termasuk euro, yen dan dolar Kanada dan Australia, serta pergeseran Tahun Baru Imlek yang berubah dari perbandingan tahun ke tahun. Q riq

tauriq/bhirawa

Jumlah penumpang Cathay Pacific dan Dragonair mengalami peningkatan jumlah volume penumpang.

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jatim Bekerjasama dengan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Mojokerto

Kembangkan Layanan Perpustakaan Berbasis TI Talk Show “Kota Mojokerto Membaca” Perkembangan teknologi informasi utamanya internet memungkinkan masyarakat memperoleh informasi melalui media elektronik yang memiliki keunggulan lebih cepat dan dapat diperoleh kapan saja dan dimana saja.

O

leh karena itu, para pengelola perpusta kaan dapat mempromosikan jenis layan an yang disediakan dalam perpustakaan dan mengemasnya semenarik mungkin, sehingga meningkatkan minat baca masyarakat untuk datang maupun berkunjung ke perpustakaan. “Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan kerjasama dengan memanfaatkan system jejaring perpustakaan yang Kegiatan talkshow minat baca menghadirkan pembicara Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mojokerto Hj. Siti Amsah Mas’ud Yunus, Sekretaris Daerah Kota Mas Agoes Nirbito Munesi Wasono, SH, M.Si-, Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Drs. Sudjono, MM, Budayawan Kota Mojokerto Eko Edi Susanto dengan moderator oleh Bawinda Lestari.

Kepala Baperpusip Jatim Drs Sudjono MM saat menyampaikan pidato sambutan.

Walikota Mojokerto Drs H Mas’ud Yunus saat membuka acara talkshow minat baca.

berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui situs website,” kata Kepala Badan Perpustkaan dan Kearsipan (Baperpusip) Provinsi Jatim Drs Sudjono, MM saat Talkshow Minat Baca 2015 di Kota Mojokerto yang bertemakan “Kota Mojokerto Membaca”.

Untuk mempromosikan perpustakaan yang lebih luas lagi dan mendekatkan perpustakaan pada masyarakat, maka dapat dengan cara melalui perpustakaan keliling kepada anak-anak maupun masyarakat agar tertarik dan memanfaatkannya.

“Misalnya mengenalkan perpustakaan melalui Mobil Dongeng Keliling, Mobil Perpustakaan Keliling maupun Bus Wisata Arsip,” kata Sudjono lagi.

Selain itu lanjut Sudjono, guna meningkatkan minat baca masyarakat, hingga Tahun 2015 ini Pemerintah Provinsi Jwa Timur (APBD) melalui Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur berupaya mengadakan sumbangan buku untuk perpustakaan desa/kelurahan maupun PKK di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Namun demikian, pihaknya berharap setiap tahunnya bantuan buku bisa bertambah dan semakin meningkat jumlahnya berdasarkan perbandingan wilayah dan jumlah penduduk.

“Jadi dukungan moril maupun materil dari Pemerintah Pusat maupun Daerah masih diperlukan untuk pengembangan perpustakaan serta penciptaan tenaga pengelola mau-

Kepala Baperpusip Jatim Drs Sudjono MM saat menyematkan selempang Bunda Baca Kota Mojokerto kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mojokerto Hj. Siti Amsah Mas’ud Yunus.

pun tenaga fungsional pustakawan yang mumpuni untuk berbagai jenis perpustakaan,” jelas Sudjono. Demikian pula pembinaan terhadap semua jenis perpustakaan yang ada, termasuk pengembangan perpustakaan tingkat desa/kelurahan/pkk untuk mendukung gerakan gemar membaca.

Acara talkshow dibuka oleh Walikota Mojokerto Drs. H. Mas’ud Yunus yang dilanjutkan penyematan sebagai Bunda Baca Kota Mojokerto kepada Ibu Hj. Siti Amsah Mas’ud Yunus-Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mojokerto oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur diwakili oleh Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan talkshow dihadiri kurang lebih 500

peserta terdiri dari sejumlah Kepala SKPD Kota Mojokerto, Kepala Perpustakaan dan Arsip Kab/Kota Wilayah Kerja Bakorwil II Bojonegoro, Kepala Sekolah, Camat dan Lurah, Guru serta Ibu ibu Tim Penggerak PKK Kota Mojokerto dan Masyarakat Umum.

Rangkaian acara dari kegiatan dimaksud meliputi talk show, story telling/bercerita, lomba mading, mewarnai dan lomba implementasi budaya baca, yang diikuiti Para Siswa/ Siswi SD/MI, SMP, SMA, SMK dan Ibu-Ibu Tim Penggerak PKK se Kota Mojokerto. Pada saat Talkshow berlangsung telah dilaksanakan pula beberapa Lomba antara lain bercerita dan lomba mewarnai oleh Siswa Siswi TK/Paud se Kota Mojokerto. Q why

Lomba mewarnai yang diikuti oleh siswa TK/PAUD Se Kota Mojokerto.