Harian Bhirawa Edisi 25 September 2014

Tiru meniru produk bisa saja terjadi, misalnya kata orang Negara Tionghoa itu terkenal pandai meniru produk, maka produk unggulan kita harus mempunyai hak cipta,”

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 5

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kepala Dinas Koperasi Perindag Sidoarjo Feni Apridawati

Kamis Pahing, 25 SEPTEMBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

25 SEPTEMBER 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo - 07.30 - 11.00 -14.00

Menghadiri HAORNAS di Gedung Tri Dharma Gresik Penyerahan Penghargaan Donor Darah 75 Kali di Gedung Grahadi Membedah Rumah Tidak Layak Huni di Kediri

 Wagub H Saifullah Yusuf Kunjungan Kerja di Eropa

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 07.00

Di Ruang Kerja

Ratusan Pendaftar CPNS Magetan Tak Lolos Administrasi Magetan, Bhirawa Sebanyak 407 pendaftar CPNS di Kabupaten Magetan tidak lolos seleksi administrasi sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan tes selanjutnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Magetan Suko Winardi mengatakan, total pelamar yang mendaftar mencapai 5.796 orang. “Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.989 pendaftar melamar melalui internet atau online dan sebanyak 2.807 mendaftar dengan mengirimkan berkas lewat kantor pos setempat,” ujar Suko Winardi kepada wartawan, Rabu (24/9).

Menurut dia, ratusan pendaftar yang tidak memenuhi syarat tersebut karena berbagai alasan. Di antaranya karena, nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di bawah standar ketentuan Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selain itu juga karena tidak sesuai formasi, tidak mencantumkan nomor registrasi, dan berkas yang tidak lengkap.

Untuk pemberitahuan bagi pendaftar CPNS yang tidak memenuhi syarat akan dikirim kembali melalui pos. Pemberitahuan tersebut disertai dengan alasan pencoretan berkas lamaran.

 ke halaman 11

Pastikan Nilai Kerugian Negara, Penyidik BPKP Datangi Kejari Batu Batu, Bhirawa Penyidik dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Surabaya mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu, Rabu (24/9). Mereka akan memeriksa dokumen/berkas untuk menghitung nilai riil kerugian negara atas kasus dugaan korupsi dana APBD yang mengalir ke PT Batu Wisata Resources (BWR), BUMD milik Pemkot Batu. Pemeriksaan dan penghitungan ini akan berlangsung selama tiga hari ke depan.

Ada tiga penyidik yang dikirimkan BPKP ke Kantor Kejari Batu. Selain memeriksa dokumen/berkas yang ada, penyidik juga menemui beberapa saksi dalam kasus ini, dan tim auditor independen yang telah memeriksa kondisi keuangan PT BWR. “Mereka (saksi dan auditor independen, red) diminta penyidik BPKP untuk menceritakan secara langsung apa yang mereka ketahui dan mereka temukan dalam kasus dugaan korupsi ini kepada para penyidik BPKP,”ujar Kasie Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Jendra Firdaus di sela-sela pemeriksaan, Rabu (24/9).

Pertemuan penyidik BPKP dengan para saksi dan auditor BPKP berlangsung secara tertutup.

Setelah pertemuan, tidak ada saksi dan auditor independen, maupun penyidik BPKP yang berkenan memberikan keterangan kepada media.

Pemerintah Tanggung Kewajiban Lapindo Rp 781 M Pemprov, Bhirawa Pemerintah akhirnya mengambil alih sisa pembayaran ganti rugi korban lumpur Lapindo Sidoarjo yang kini masih tersisa sebanyak 20 persen atau mencapai Rp 781 miliar. Dana itu berasal dari APBN 2015 atau saat pemerintahan Jokowi-JK. Hal ini setelah pihak PT Minarak Lapindo Jaya ‘angkat tangan’ terkait kewajiban mereka. Keputusan ini pun langsung disambut baik Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, dan menyebut kebijakan ini sangat melegakan dan mengedepankan rasa keadilan.

“Tugas pemerintah dan negara untuk meringankan beban masyarakat. Untuk itu, saya memilih untuk penyelesaian pembayaran diambil alih oleh pemerintah. Kita harus mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dalam penanganan lumpur Lapindo,” kata Gubernur Soekarwo saat menghadiri Rapat Kerja BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) di Kementerian Pekerjaan Umum RI Jakarta, Rabu (24/9).

Menurut dia, penyelesaian masalah ini merupakan penyelesaian yang terbaik bagi masyarakat tidak hanya yang berada di luar area terdampak, tetapi juga bagi masyarakat yang berada

Progres Pembayaran Korban Lumpur Lapindo (Per 9 September 2014)

 Sisa pembayaran dalam PAT (Peta Area Terdampak) oleh PT Minarak Lapindo

Jaya sebesar Rp 781,6 miliar dari total kewajiban Rp 3,8 triliun. PT Minarak Lapindo Jaya merupakan perusahaan Grup Bakrie yang bertugas melakukan pembayaran kepada korban semburan lumpur Lapindo sejak 2006.  Sedangkan di luar PAT oleh pemerintah diwakili BPLS sebesar Rp 1,3 triliun dari total kewajiban Rp 4 triliun.

di dalam area terdampak. Solusi yang penting adalah orientasi penyelesaiannya fokus terhadap masyarakat yang menderita.

Dijelaskan Pakde Karwo, pang-

Kecelakaan Angkutan Marak, Ditengarai Ada Permainan Uji Kir Seleksi Dewan Pendidikan DPRD Jatim, Bhirawa ninggal dunia.

Surabaya Final Kasus kecelakaan yang terjadi di Anggota DPRD Jatim dari FKB pintu Tol Suramadu dengan membawa korban jiwa yang diakibatkan rem truk blong, Selasa (23/9) memaksa anggota DPRD Jatim angkat suara. Para wakil rakyat ini menengarai jika masih banyak permainan dalam melaksanakan uji kir dengan melibatkan oknum Dinas Perhubungan (Dishub) kab/kota.

Dampaknya memang sangat fatal, banyak ditemukan kecelakaan yang melibatkan mobil angkutan barang dengan memakan korban jiwa me-

Dewan Terpilih Dukung Rotasi Guru Dilanjutkan

Kartika Hidayati mengaku selama ini masih banyak kendaraan barang yang bermasalah. Tidak hanya tidak layak jalan, tapi juga membawa muatan lebih dari tonase. Imbasnya sering terjadi kecelakaan dan memakan korban jiwa. Dan untuk menyelesaikan permasalahan ini harus ada kesadaran dari berbagai pihak mulai dari pemerintah, aparat kepolisian, pemilik

 ke halaman 11

Kartika Hidayati

Penanganan PAUD Terancam Menggantung

trie diana/bhirawa

 ke halaman 11

Pedagang Tuntut Wali Kota Ambil Alih Pasar Turi Pemkot, Bhirawa Para pedagang Pasar Turi mendatangi Balai Kota Surabaya untuk mendesak Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mempercepat

pengambilalihan Pasar Turi dari PT Gala Bumi Perkasa sebagai investor, Rabu (24/9).

Desakan ini dilakukan para pedagang karena sudah tidak kuat

lagi dengan ulah investor yang terus menerus mengakali mereka.

Tak hanya itu, investor juga terus

Dindik Jatim, Bhirawa Rencana perubahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dikdas-Dikmen) menyisakan sejumlah pertanyaan.

Di antaranya ialah tidak dicantumkannya jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Ini dikhawatirkan dapat menggantung nasib PAUD formal dan non formal tanpa penanggung jawab.

Kabid TK, SD dan Pendidikan Khusus (PK) Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim mengatakan, dalam aturan perundangundangan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sudah dijelaskan tentang pembagian jenjang pendidikan. Di antaranya

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Riva Yunia Restriana, Dua Kali Raih Beasiswa Luar Negeri

Paling Berat Tinggalkan Keluarga, Karir dan Masa Depan Jadi Motivasi Tidak banyak orang yang bisa mendapatkan kesempatan belajar keluar negeri. Salah satu orang yang beruntung itu adalah Riva Yunia Restriana, staf Bagian Humas dan Protokol Pemkot Mojokerto. Tak tanggungtanggung, wanita berjilbab ini dua kali mendapatkan beasiswa tugas belajar keluar negeri.

Karyadi Setyawan, Mojokerto Saiful Ilah

Sentil..  Lahan uji kir dikuasai pengembang Surabaya  Alamat pembebasan lahan sulit dan mahal  Pemkab loloskan izin pembangunan pusat perbelanjaan baru  Pembukaan lapangan kerja Vs kemacetan  Warga dua desa konsumsi air irigasi  Tak ada rotan, akar pun jadi

Surabaya, Bhirawa Proses seleksi Dewan Pendidikan Surabaya sudah sampai pada babak final. Nama-nama pendaftar yang lolos tahap presentasi gagasan pekan lalu telah ditentukan. Bahkan beberapa nama yang akan terpilih sebagai 11 anggota Dewan Pendidikan juga sudah dapat diketahui namanya.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku saat ini telah ada 22 nama yang disetor oleh Pansel. Untuk menentukan siapa saja yang akan masuk dalam kepengurusan, Risma sepenuhnya akan mengikuti rekomendasi dari Pansel. Sehingga , 11 nama yang mendapat ranking teratas dari 22 nama yang disetor akan terpilih sebagai anggota Dewan Pendidikan.

 ke halaman 11

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat menemui ratusan pedagang Pasar Turi di Balai Kota Surabaya, Rabu (24/9). Sebelumnya mereka berunjuk rasa dan mendesak Wali Kota Risma mengambil alih pembangunan sekaligus pengelolaan Pasar Turi.

BUPATI Sidoarjo Saiful Ilah selama ini dikenal begitu peduli dengan korban lumpur Lapindo.

Bahkan kepedulian ini sudah ada saat ia masih menjadi Wakil Bupati.

Sampaisampai menurut pengakuannya, di Jakarta tiap ada per-

 ke halaman 11

Pakde Karwo berdiskusi dengan Menteri Perhubungan AA Mangindaan dan Menteri Perhubungan Djoko Kirmanto sesaat sebelum Rapat Kerja BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) di Kementerian Pekerjaan Umum RI Jakarta, Rabu (24/9).

 ke halaman 11

Dipanggil Menteri Lumpur

gilan karibnya, selama delapan tahun ini masyarakat terdampak banyak yang masih menderita dan belum diselesaikan ganti ruginya.

Bhirawa berkesempatan berkunjung ke rumah Riva sebelum keberangkatannya ke Jepang kemarin siang. Sebuah rumah di gang kecil di kawasan Gedongan, Kota Mojokerto yang teduh merupakan kediaman Riva Yunia Restriana. Untuk kedua kalinya, perempuan berjilbab ini meraih beasiswa dari Bappenas untuk belajar ke Jepang. Selama dua tahun, ibu dua anak ini bakal menjalani kuliah S2 jurusan Policy Science di Ritsumeikan University, Kyoto.

Di hadapan rekan-rekannya dari Bagian Humas dan Protokol Pemkot

Mojokerto, Riva tampak sumringah.

Dua buah hatinya, Adella Dania Putri Prasetyo (5 ) dan Arya Singgih Prasetyo (3) bergantian duduk di pangkuannya.

Dua bocah ini seakan berat ditinggal jauh oleh ibunya dalam waktu lama. ’’Perasaan yang paling berat itu ketika meninggalkan keluarga, tapi semua ini kan demi masa depan keluarga juga’’ ujarnya lirih sambil memandang kedua buah hatinya.

Meski berat, tekad Riva sangat kuat. Dia bertekad belajar ke-

 ke halaman 11

karyadi setyawan/bhirawa

Riva (tengah) diapit dua staf Humas dan Protokoler Pemkot Mojokerto jelang keberangkatannya ke Jepang.

SURABAYA

2

Kamis Pahing 25 SEPTEMBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Bantaran Kali Surabaya Dikomersialkan, Dinas PU Pengairan Bakal Cek Pemprov, Bhirawa Adanya kabar pembangunan Gudang dan Ruko City Nine di Desa Cangkir yang bermasalah berdiri di sepanjang bantaran sungai di Kali Surabaya tengah dilanjutkan. Dinas PU Pengairan Jatim menunggu Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWS) dan Perum Jasa Tirta (PJT) untuk melangsungkan pengecekan di lapangan.

Kepala Dinas PU Pengairan Jatim, Ir Supaad mengatakan, sebenarnya pembangunan di bantaran sungai sudah ada pelarangan. “Kami sudah melayangkan tiga kali surat peringatan, dan menyegel lokasi pembangunan tersebut. Jika masih diteruskan maka akan kami cek kembali. Sebab, seharusnya jika terjadi

PANGGUNG BIROKRASI

HMI Surabaya Marah Disangkutkan dengan Kasus Anas Urbaningrum Kejati Jatim, Bhirawa Tak ingin dikaitkan dengan kasus korupsi yang menjerat Anas Urbaningrum, puluhan mahasiswa tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Surabaya, mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Rabu (24/9), sekitar pukul 12.00 WIB. Aksi yang dilakukan massa ini, sebagai sikap penolakan keras karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) sering mengaitkan dan menyebut organisasi HMI dalam kasus dugaan gratifikasi terkait Proyek Hambalang yang dilakukan Anas Urbaningrum.

Sidang kasus Hambalang yang menyeret mantan ketua PVB HMI ini dilaksanakan di pengadilan Tipikor Jakarta.

Hanif Fachrianto selaku koordinator aksi HMI mengaku, kedatangannya di Kejati jatim yakni sebagai aksi penyampaian kekecewaan yang dilontarkan JPU, dengan mengkait-kaitkan HMI dengan kasus Anas.

Sebab, apa yang dilontarkan JPU secara tidak langsung dapat mencederai citra HMI secara kelembagaan.

“Aksi kami ini merupakan sikap penolakan dan menyayangkan atas apa yang dilontarkan JPU, dengan menyangkut pautkan HMI dengan kasus Anas,” Rabu, Q bed (24/9).Q

Kenaikan Tarif Air Bebani Masyarakat DPRD Surabaya, Bhirawa Terkait adanya kenaikan tarif pembayaran adminitrasi air minum sebesar Rp 2.500 yang dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surabaya, sejak satu tahun lalu. Membuat anggota DPRD kota Surabaya, Baktiono angkat bicara.

Politisi asal Fraksi PDI-P ini mengatakan, dengan adanya kenaikan tarif pembayaran ini justru malah semakin menyengsarakan rakyat. Seharusnya langkah yang diambil bukan seperti ini, masih banyak cara selain menaikan tarif adminitrasi pembayaran air.

“Kalau memang tujuan Walikota menaikan tarif pembayaran ini hanya untuk menaikan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tidak seperti ini caranya. Bisa dilakukan dengan cara - cara yang lain,” ujar Baktiono Rabu (24/9).

Baktiono menegaskan, jika untuk meningkatkan selain APBD dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) walikota Tri Rismaharini juga bisa menaikan retribusi dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) seperti di Q gat perhotelan dan rumah mewah.Q

pengerusakan segel, maka sudah memasuki ranah pidana,” katanya, (24/9).

Sebelumnya, warga Gresik bernama Rulli Mustika Adya warga Desa Bambe RT 9/RW 03 Driyorejo Gresik merasa geram melihat sepak terjang Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWS) yang tidak bergeming meskipun telah disodori laporan dan fakta terjadinya pengrusakan dan pelanggaran pemanfaatan bantaran sungai di Kali Surabaya.

Salah satu pelanggar aturan adalah Pembangunan Gudang dan Ruko City Nine di Desa Cangkir, akibatnya kini tumbuh menjamur puluhan bangunan liar seperti garasi truk dan kegiatan gudang untuk usaha di bantaran Wilayah Driyorejo.

Menurutnya, sebagai pengelola tanah

Negara, maka BBWS terkesan mengabaikan dan membiarkan pelanggaran yang terjadi. Meskipun bukan kewenangan pengelolaannya Pemkab Gresik bahkan telah mengambil inisiatif untuk menghentikan proyek City Nine.

Harapan Rulli dengan inisiatif Pemkab seharusnya di teruskan oleh BBWS dengan melakukan eksekusi Pembongkaran bangunan namun sejak Mei 2014 hingga September 2014 bangunan City Nine masih kokoh berdiri menantang bahkan kini mulai dilakukan datangnya material Paving untuk melanjutkan pembangunan.

“Saya kecewa dan merasa dirugikan atas kinerja BBWS yang mengabaikan pelanggaran yang terjadi atas lahan

sempadan di Kali Surabaya, Seharusnya BBWS segera membongkar bangunan City Nine di Desa Cangkir agar tidak berdampak menjamurnya bangunan lain disempadan sungai,” ungkap Rulli Mustika Adya.

Mahasiswa semester akhir Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ini menyatakan bahwa BBWS telah melanggara 7 Peraturan pemerintah rincian terlampir dalam surat kepada Gubernur.

Untuk itu, Rulli mendesak kepada gubernur sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Pekerjaan umum untuk membubarkan BBWS dan mengambil alih pengelolaan

Pemprov Optimistis APBD 2015 Disahkan Sesuai Jadwal Pemprov, Bhirawa Meski alat kelengkapan DPRD Jatim masih belum tuntas 100 persen, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengaku tetap optimis RAPBD Jatim 2015 akan rampung sesuai jadwal. Yakni disahkan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2014 mendatang.

trie diana/bhirawa

Tuntut Nasib Petani

Ratusan petani dari berbagai daerah Sidoarjo, Pasuruan, Lumajang, Jember dan Banyuwangi serta dari sejumlah daerah lainnya di Jatim melakukan unjuk rasa dengan menggelar drama teatrikal di depan gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (24/9). Mereka menuntut pemerintah memberikan perhatian kepada nasib petani, serta hak-haknya sebagai pemilik tanah.

Rencana Pembangunan Tunnel Mayjen Sungkono Belum Final Pemkot, Bhirawa Progres Rencana Pembangunan terowongan (tunnel) jalan Mayjen Sungkono yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya, rupanya belum sepenuhnya dibahas secara matang.

Meskipun pradesign sudah dibuat muncul polemik baru soal kerjasama terkait lahan yang bakal dibangun untuk proyek tersebut belum jelas.

Lahan yang bakal dijadikan proyek pembangunan sarana penyeberangan berupa terowongan bawah tanah (tunnel) tersebut adalah milik PT Jasa Marga (Persero).

Ketika dikonfirmasi Kepala Badan Perencanaan Kota Surabaya, Agus Imam Sonhaji belum bisa memastikan soal kerjasama terkait lahan tersebut. ‘’Rencananya masuk APBD 2015, pradesign sudah dibuat dan DED sedang dibuat,’’ tutur Agus ketika dikonfirmasi Rabu (24/09). Mantan

Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ini menambahkan bahwa untuk pembangunannya tidak menggunakan investor. ‘’Tidak ada investor-investoran, dibangun pakai APBD,’’ imbuh Agus.

Masih menurut Agus, untuk anggaran yang disiapkan pihaknya telah menyiapkan anggaran sekitar Rp50 miliar untuk proyek tersebut. ‘’Kira-kira sekitar Rp50 miliar, tapi nanti disesuaikan dengan DED,’’ tambahnya. Namun ketika disinggung soal kerjasama lahan dengan pihak PT Jasa Marga selaku pemilik lahan apakah nantinya bakal di beli atau disewa oleh Pemkot Agus belum bisa memastikan. ‘’Cukup Itu dulu mas ya, entar kapan-kapan disambung lagi atau langsung saja ke Kadis PU Bina Marga, saya lagi pimpin rapat, trims,’’ ujar Agus Sonhaji.

Sementara itu, Kepala Dinas Pe-

kerjaan Umum (PU) Kota Surabaya, Erna Purnawati ketika dikonfirmasi lewat handphonenya tidak ada jawaban.

Hingga berita ini ditulis, short message service (SMS) yang dikirimkan ke pejabat yang terkenal sulit untuk ditemui tersebut belum juga ada balasan.

Seperti diketahui, sebelumnya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan bahwa untuk soal lahan pihaknya bekerjasama dengan pihak PT Jasa Marga selaku pemilik lahan.

Risma, panggilan Tri Rismaharini menjelaskan, untuk pembebasan lahan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak PT Jasa Marga (Persero) Tbk, selaku pemilik lahan.

Perusahaan pelat merah yang berkecimpung di usaha pelayanan Jalan Tol itu, menurut Risma juga sudah memberi persetujuan pada pemkot untuk menggarap proyek tersebut di lahan miliknya.Q dre

Batas Akhir Penarikan, Laptop Dewan Banyak Belum Balik DPRD Surabaya, Bhirawa Ternyata masih banyak fasilitas legislative berupa lap top yang yantol di tangan anggota DPRD periode silam. Meski hari terakhir masa penarikan, Rabu (24/9) ternyata masih ada puluhan unit laptop belum kembali.

Dari pantauan media di ruang inventaris Sekwan, puluhan laptop yang sudah dikemba-

sempadan Kali Surabaya.

Rulli juga menyatakan sudah menulis surat protes kepada Dirjen Pengelolaan Sumberdaya Air Kementerian Pekerjaan Umum. “Apabila sampai Oktober 2014 tidak ada upaya pembongkaran bangunan City Nine oleh BBWS atau kementerian PU maka saya akan melakukan gugatan Hukum Kepada menteri PU, karena lalai dan abai terhadap kewajiban dalam pengelolaan Kali Surabaya,” kata Rulli.

Ia mengatakan, gugatan yang dilakukan melalui Gugatan Warga negara atau Citizen Lawsuit yaitu hak gugat yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia kepada Pemerintah atas kelalaian Pemerintah dalam menQ rac jalankan amanat Negara.Q

likan oleh anggota Dewan tertata di dalam lemari, terbungkus didalam tas berwarna hitam. Selain itu, beberapa unit laptop yang rata-rata bermerk Hawlet Packerd (HP), juga tidak luput dicek kondisi fisik maupun software masing-masing piranti.

Berdasarkan data inventaris laptop di Sekwan DPRD Surabaya tercatat sebanyak 50 unit

laptop belum kembali seluruhnya. Itu dari jumlah unit yang telah masuk ke dalam inventaris dewan baru sejumlah 31 unit.

Sedangkan 14 unit diantaranya belum kembali.

Sekertaris DPRD Surabaya, Afghani Wardhana mengakui hingga batas akhir penarikan fasilitas dewan, tinggal Laptop saja yang belum sepenuhnya

dikembalikan.’’Mobdin sudah semua. Laptop yang masih kurang,’’ kata dia.

Afghani juga mengakui terkait jumlah unit yang keluar dari inventaris dengan jumlah yang telah kembali ada perbedaan, Mantan Camat Asemrowo Surabaya ini mengaku belum mengetahui informasi ini. ‘’Kami akan kroscek lagi.

Sementara ini, jumlah yang sudah masuk seperti yang sudah ada didalam data,’’ terang Afghani.

Sementara itu, Wakil ketua DPRD Surabaya, masduki Toha menginformasikan pada Tahun 2010 anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa telah mengembalikan inventaris milik Q gat Negara berupa lap top ini.Q

“Saya beberapa waktu lalu sudah diberitahu Pak Asisten IV (Asisten IV Sekdaprov Jatim Bidang Administrasi Umum, Sukardo), kalau APBD 2015 akan tetap berjalan sesuai rencana. Artinya akan bisa ditetapkan pada 10 November mendatang,” kata Gubernur Soekarwo, dikonfirmasi, Rabu (24/9).

Dijelaskan, dengan sudah disahkannya KUA-PPS (Kebijakan Umum AnggaranPlafon dan Prioritas Anggaran Sementara) akan mempermudah pengesahan APBD 2015. “Saya optimis akan selesai sesuai agenda,” ungkapnya.

Pernyataan yang sama juga disampaikan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim, Dr Ir H RB Fattah Jasin MS, yang menyebut berdasarkan historis pembahasan APBD Jatim selalu tuntas pada 10 November. Untuk itu, ia mengaku yakin jika pembahasan APBD Jatim 2015 juta akan mengikuti jadwal pembahasan yang sudah-sudah.

Kendati sekarang alat kelengkapan belum selesai 100 persen, lanjutnya, hal itu tidak mempengaruhi pembahasan APBD 2015. Apalagi cerminan kegiatan cikal bakal program 2015 sudah dilakukan oleh anggtoa DPRD yang lama. Selain itu juga ada kerjaama antara pemprov dengan DPRD untuk pembahasan APBD 2015.

“Kalau saya melihatnya tidak ada masalah. Nama-nama program sudah ada tinggal paripurna serahkan ke Mendagri (Menteri Dalam Negeri) selesai. Jadi meski alat kelengkapan Dewan belum lengkap tak jadi halangan. Selain itu juga ada larangan dari Mendagri untuk merombak total APBD 2015 yang sudah disusun anggota Dewan yang lama. Jadi akan rampung tepat waktu,” tuturnya.

Menurut dia, antara Pemprov Jatim dan DPRD Jatim ada komitmen yang kuat untuk segera menyelesaikan APBD 2015.

Jika terjadi masalah akan dicarikan winwin solution bukan saling menyalahkan dan mempermasalahkan.

“Pak Gubernur tidak ingin ada masalah sekecil apapun tidak bisa terselesaikan dengan baik. Sebab jika masalah kecil itu dibiarkan nantinya akan merembet ke halhal yang lain dan bisa menjadi masalah yang besar. Itu kultur di Pemprov Jatim selama ini,” katanya.

Mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim itu juga menyebut, Jatim selama ini selalu masuk lima besar penyelesaian APBD paling awal. Dengan cepatnya APBD ini, Kementerian Keuangan biasanya memberikan reward dengan memberikan tambahan anggaran program yang besarnya mencapai Rp60 miliar.

“Jatim empat kali berturut-turut selalu dapat reward dari Kemenkeu. Dan tradisi ini akan terus kita pertahankan dengan baik. Makanya saya optimis APBD 2015 akan tuntas sesuai jadwal 10 November mendatang. Komitmen kita sama antara Q iib dewan dan pemprov,” pungkasnya.Q

217 Tim Beradu di Ajang Peneliti Belia Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya kembali menggelar ajang peneliti belia untuk jenjang SMP dan SMA/SMK se Surabaya. Tahun ini, sebanyak 217 tim pelajar ikut dalam unjuk hasil karya inovatif. Karya-karya yang ditampilkan meliputi bidang ekologi, fisika, matematika, dan komputer.

Salah satu peserta yang mengikuti ajang ini adalah Nurul Jadid dan Rusiaya Ayu Sundari. Keduanya adalah siswa kelas 9 SMPN 41 Surabaya. Mereka mengikuti bidang matematika dengan membuat alat hitung pengunjung perpustakaan menggunakan sensor laser.

“Kalau cara manual selama ini hanya mencatat nama di buku pengunjung.

Tapi, kan tidak semua orang mau nulis. Jadi, susah menghitung rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan setiap hari,” katanya saat ditemui di Gedung Perpustakaan Bank Indonesia

(eks museum Mpu Tantular), Rabu (24/9) kemarin.

Dengan sensor sinar laser yang dipasang di pintu masuk perpustakaan, alat ini bisa menghitung secara otomatis berapa jumlah pengunjung yang masuk. Apalagi, sinar laser ini dihubungkan dengan kalkurator barisan aritmatika untuk menunjukkan angka secara real time.

Alat ini pun bisa diatur untuk menghitung pengunjung yang masuk satu per satu atau secara rombongan.

“Bisa diatur sesuai keinginan cara menghitungnya.

Tapi, karena untuk lomba peneliti belia ini, kami atur

menghitung satu per satu yang masuk. Kalau rombongan lima orang yang masuk jadi tidak bisa dihitung,” jelasnya. Dia mengaku, alat ini dibuat dalam waktu dua minggu.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Ikhsan menjelaskan, Surabaya Young Scientists Competition 2014 ini merupakan ajang seleksi peneliti belia tingkat Kota Pahlawan.

Dari 217 tim peneliti belian yang ikut, terdapat 151 tim membuat penelitian di bidang ekologi, 24 tim bidang fisika23 tim bidang matematika dan 19 tim bidang komputer. “Seleksinya dua hari, mulai Rabu (24/9) sampai Kamis (25/9),” katanya.

Mantan Kepala Bapemas KB Surabaya ini menjelaskan, peneliti yang lolos tingkat Surabaya akan mewakili kota ini di ajang yang

sama tingkat nasional bulan November mendatang. Oleh sebab itu, juri yang menilai kompetisi peneliti belia ini berasal dari Yayasan Surya Institut.

“Lomba hari pertama para juri akan melihat semua karya-karya siswa. Kemudian, di hari kedua, para peneliti belia diminta mempresentasikan karyanya di hadapan juri. Presentasi dan tampilan karya berupa poster menggunakan bahasa inggris,” ujarnya.

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini turut hadir dalam pembukaan Surabaya Young Scientists Competition 2014 ini. Dia berharap, hasil temuan peneliti belia dari siswa-siswa Surabaya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Tidak sebatas hanya untuk ikut lomba. “Saya harap temuan kalian adalah problem solving yang

tam/bhirawa

Wali Kota Surabaya meninjau deskripsi hasil penelitian yang dilakukan oleh para pelajar Surabaya. bisa dimanfaatkan oleh or- demikian, Pemkot tidak bisa besar karena banyaknya ang lain,” tuturnya. akan tinggal diam. Karya- peneliti-peneliti yang munDia menyakini, dengan karya yang baik dan bisa cul. Pemkot Surabaya pun adanya kompetisi peneliti dimanfaatkan orang banyak tidak akan tinggal diam. belia, akan banyak peneliti bakl dibantu oleh Pemkot Kami bisa bantu hak paten tingkat dunia bakal lahir mengenai hak patennya. kekayaan intelektualnya,” Q tam dari Kota Pahlawan. Dengan “Saya yakin bangsa kita tandasnya.Q

SURABAYA

Kamis Pahing 25 SEPTEMBER 2014

3

Dihadiri Kejati, BNNP dan BPOM Kepala Dishub dan LLAJ Provinsi Jatim Wahid Wahyudi menunjukkan kendaraan yang melanggar dimensi harus dipotong.

Dishub bersama jajaran pihak terkait menggelar operasi Keselamatan Dan Ketertiban (Kestib) Lalu Lintas Jalan TipeA di jembatan timbang Sedarum wilayah UPT LLAJ Probolinggo pada, Rabu (24/9) .

hil/bhirawa

Dishub Gelar Operasi Gabungan

Kendaraan Lebihi Dimensi, Rekomendasi Potong Bodi Pemprov, Bhirawa Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Provinsi Jatim, menggelar Operasi Keselamatan Dan Ketertiban (Kestib) Lalu Lintas Jalan Tipe A. Operasi ini dilaksanakan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dan tentunya untuk mewujudkan kestib di Jatim.

Operasi Kestib Tipe A ini merupakan operasi gabungan yang melibatkan beberapa unsur penegak hukum bidang LLAJ. Yakni, Dishub Jatim, Polda Jatim, Sub Den POM Pasuruan, Polres Pasuruan Kota, Hakim Pengadilan Negeri Bangil, Kejaksaan Negeri Pasuruan Dishub Kabupaten Pasuruan dan UPT LLAJ Probolinggo.

Operasi yang dilaksanakan di Jembatan Timbang Sedarum wilayah UPT LLAJ Probolinggo pada, Rabu (24/9), menemukan puluhan kendaraan yang melebihi dimensi. Seperti bak atau bodi kendaraan melebihi panjang dan tinggi yang seharusnya.

Seperti kendaraan truk besar bernopol W 9387 UP melebihi panjang hingga 187 centimeter. Dengan ditemukannya pelanggaran dimensi tersebut,

pengemudi langsung dikenai sanksi tilang dan dilakukan pengecatan pada bodi kendaraan dengan tulisan ‘Pelanggaran Dimensi dan ‘Potong’.

“Kendaraan yang melanggar dimensi selain mendapatkan sanksi tilang dan sidang ditempat, juga akan diberikan tanda khusus pada bodi kendaraan, sebagai tanda kendaraan tersebut melanggar dimensi dan harus dipotong oleh pemiliknya,” kata Kepala Dishub dan LLAJ Provinsi Jatim, Wahid Wahyudi, ditemui disela-sela operasi.

Menurut Wahid, Dishub Jatim juga akan melaporkan kendaraan yang telah melanggar ke pengujian kendaraan bermotor atau uji kir asal kendaraan tersebut. Langkah ini diambil agar pemilik kendaraan melakukan perbaikan bodi sesuai aturan.

“Maksudnya, jika kendaraan tersebut berasal dari Pasuruan akan kita laporkan ke uji kir Pasuruan, agar tidak meluluskan pengujiannya sebelum kendaraan tersebut disesuaikan dengan dimensi yang ditetapkan pada buku uji. Selama ini kendaraan yang melintas kan tidak hanya dari Jatim saja, tapi juga luar provinsi.

Nanti suratnya akan tetap kita kirim ke daerah masing-masing,” jelasnya.

Dijelaskan, sasaran Kestib Tipe A ini adalah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kelaikan kendaraan angkutan barang, mobil bis dan mobil penumpang umum. Obyek yang diperiksa meliputi kelengkapan administrasi kendaraan mula STNK, SIM, Buku Uji, Izin Trayek dan persyaratan Teknik Laik Jalan lainnya.

“Teknik Laik Jalan ini sangat penting seperti kepatuhan terhadap ketentuan teknis kendaraan, dimensi kendaraan, tata cara muat, daya angkut dan peruntukan kendaraan.

Jangan sampai kendaraan tidak digunakan sesuai peruntukannya karena akan membahayakan pengguna jalan lainnya,” ungkapnya.

Kendaraan yang terjaring pada Operasi Kestib Tipe A dan terbukti melakukan pelanggaran lalu lintas, kata Wahid, maka akan diberikan sanksi tilang dan langsung sidang ditempat oleh hakim dan jaksa. Pengendara yang melanggar akan membayar denda atas putusan hakim sesuai undang-undang Q iib.hil yang berlaku.Q

Tilang 43 Angkot Pelat Hitam Dishub Surabaya, Bhirawa Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya menindak 43 angkutan kota(angkot) plat hitam dalam operasi penertiban, Rabu (24/9). Selain itu operasi yang dilakukan petugas gabungan dai Dishub, Polres Pelabuhan, Polsek Kenjeran, Gartab III, juga menertibkan angkutan plat merah yang tidak ada uji kirnya.

Kabid Pengendalian dan Operasional Dishub Kota Surabaya, Subagio Utomo mengatakan, Dari hasil penertiban atau razia ini, telah berhasil menertibkan 43 mobil angkot ataupun jenis Elf yang mengangkut penumpang untuk disewakan yang menyalahi sejumlah peraturan.

“Ya intinya ada beberapa item yang menyebabkan angkot itu tidak layak jalan atau tidak memenuhi kriteria sebagai kendaraan layak jalan. Termasuk angkutan haji yang dari keluarganya itu kan elf sewa dan itu harus

Polda Jatim Musnahkan Narkoba Rp 1 Miliar Polda Jatim, Bhirawa Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jatim, Rabu (24/9), memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi, yang nilainya hampir mencapai Rp 1 Milyar. Pemusnahan barang bukti, yang dilakukan di Mapolda Jatim, juga dihadiri dari beberapa pihak, seperti Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim, Balai Pengawas Obat dan Minuman (BPOM), dan beberapa instansi terkait lainnya.

Sebanyak 682,6 gram sabu-sabu senilai Rp 961 juta, dan 200 butir pil extacy senilai Rp 17,5 juta diamankan petugas saat melakukan penangkapan terhadap Junaidi alias Johan alias Idi (40) warga Krajan, Kelurahan Kedungringin, Kecamatan Muncar, Banyuwangi.

Diresnarkoba Polda Jatim Kombes Pol Andi Loedianto mengatakan, dari barang bukti yang berhasil diamankan petugas, sebanyak 528,759 gram sabu-sabu dan 95 butir pil extacy dimusnahkan di Mapolda Jatim. Namun sebagian disisakan untuk kepentingan labfor dan barang bukti, untuk di persidangan.

“Tidak semua barang bukti dimusnahkan. Karena sebagian disisihkan untuk uji labfor dan barang bukti di persidangan,” kata Kombes Pol Andi kepada wartawan, Rabu (24/9) usai pemusnahan.

Lanjutnya, Junaidi yang berprofesi sebagai penjual ikan laut ini, awalnya hanya memakai narkoba jenis sabu-sabu, untuk dirinya sendiri. Namun lama kelamaan, dirinya ditawari oleh S, yang sekarang ini masih DPO, untuk menjadi pengedar di kawasan perairan Banyuwangi. Dari tawaran tersebut, tersangka mau dan mengaku sudah satu tahun menjadi pengedar narkoba. “Sasaran dari tersangka merupakan masyarakat yang ada di pesisir pantai Banyuwangi,” terangnya.

Semenjak menjadi pengedar, dalam satu bulan tersangka mampu sekaligus memesan sabu-sabu sebanyak satu kilogram. Sedangkan dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku tidak hanya mengedarkan sabu-sabu dan pil extacy di daerah Banyuwangi, melainkan sudah merambah ke daerah lainnya, seperti Jember hingga Bali.

“Saat penangkapan tersangka belum lama mendapatkan narkoba. Sehingga belum sempat mengedarkan semuanya. Na-

mun yang jelas, tersangka juga mengedarkan di daerah Jember dan Bali, selain di Banyuwangi,” urai Andi.

Menurut Andi, dalam setiap melakukan transaksi, tersangka dan S, melakukannya dengan sistem ranjau. Tersangka sebelum mendapatkan barang tersebut, mentransfer sejumlah kepada S ke rekening yang sudah ditentukan. Setelah uang diterima, maka S ini mengirimkannya dengan cara ranjau, yakni dengan meletakkan barang di suatu tempat. Yang kemudian diambil oleh tersangka, baik itu dilaut ataupun di darat.

Mengenai kualitas barang, pihaknya bisa menilai bahwa barang itu bagus, yang bisa didapatkan dari luar negeri, baik itu Hongkong, Malaysia, ataupun Nigeria.

Ditengarai, barang haram ini, sebelum masuk ke Banyuwangi, terlebih dahulu transit di Surabaya. Karenanya, pihaknya masih melakukan pengembangan terhadap penanganan kasus ini.

“Kami masih memburu bandar besar yang menyuplai barang kepada Junaidi. Namun identitas sang bandar, sudah kami ketahui, dan sekarang dalam pengejaran,”ungkapnya.

Dia menambahkan, dari penangkapan bandar ini, sebanyak 2202 jiwa dapat diselamatkan dari bahaya narkoba. “Asumsinya 1 gram sabu-sabu dikonsumsi 4 orang, sedangkan 1 pil extacy dikonsumsi 2 orang, sehingga 2102 orang diselamatkan dari bahaya sabu-sabu, dan 90 orang diselamatkan dari bahaya pil extacy,” ujarnya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka yang diamankan dijerat dengan 112 ayat 1 dan atau pasal 114 ayat 2 UU RI no.35 tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun.Q bed

Diagnosa Puskesmas Cenderung Mengarah ISPA Sebanyak 43 angkutan plat hitam ditilang dalam operasi Dishub Surabaya.

geh/bhirawa

ada izin insidentil dari Dsihub setempat. Selain itu operasi gabungan ini juga mencari angkot-angkot berplat hitam yang banyak beredar di wilayah sini,” kata Subagio saat ditemui Bhirawa di akses jalan Suramadu sisi Surabaya, Rabu (24/9) siang.

Dalam razia ini, tambah Subagio, angkot yang menyalahi peraturan sep-

erti trayeknya bermasalah atau izin trayeknya belum diperpanjang, tidak memperpanjang uji KIR, tidak bisa menunjukkan SIM, dan ada yang menggunakan plat hitam.

“Jadi, tidak hanya di satu tempat, tapi kami pindah-pindah dan menyebar. Kebetulan ini gabungan jadi menetap dan Q geh langsung ditilang,” tambahnya.Q

Surabaya, Bhirawa Para tenaga medis terutama dokter yang bertugas di Puskesmas harus lebih teliti dalam mendiagnosa pasien. Besarnya data angka penderita ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Atas) yang diterima Dinkes Jatim terindikasi akibat diagnosa awal ISPA kepada pasien oleh petugas kesehatan di Puskesmas.

Kondisi ini berawal dari informasi keluhan yang disampaikan pasien relatif seragam untuk semua penyakit. Menurut Kadinkes dr. Harsono, akibatnya petugas kesehatan akan mendiagnosa sebagai ISPA karena gejalanya identik. ‘’Jika dilihat diagnosanya maka mengarah kepada ISPA padahal jika diperiksakaan lebih lanjut melalui hasil uji lab maka akan cenderung ke bukan ISPA seperti hipertensi, jantung, diabetes atau penyakit lainnya,’’ ucapnya.

Hal ini yang menyebabkan angka penderita ISPA menempati urutan nomor satu di jatim. Dari data penyakit di Puskesmas yang disetorkan ke Dinkes Jatim tahun 2013 sebanyak penderita ISPA 70.118 orang, Diare sebanyak 33.270 dan Hipertensi sebanyak 28.777 orang.

Sementara Kepala Dinkes Surabaya, drg. Febria Rachmanita menyatakan, dari tahun ke tahun penyakit ISPA menduduki tertinggi di Surabaya. Banyaknya polusi udara, pencemaran lingkungan dan kurang bersihnya pola hidup masyarakat memicu terjangkitnya seseorang dalam penyakit pernafasan ini.

“Jika polusi udara dan perilaku masyarakat tidak berubah maka penyakit ISPA di SuraQ dna baya tidak dapat turun,” jelasnya.Q

Pendonor Selaput Amnion Plasenta Meningkat Surabaya, Bhirawa Jumlah Pendonor amnion (amniotic membrane) atau jaringan lapisan selaput plasenta setiap tahun kian bertambah. Dari data yang

dihimpun di lapangan angka sumbangan selaput amnion dari tahun ke tahun terus meningkat. Hingga tahun 2013 jumlah pendonor di RSUD dr Soetomo mencapai

2.645, RS Al Irsyad 1.214, RSK St. Vincentius A Paulo mencapai 1.230, dan RS IBI Surabaya 586.

Padalah sebelumnya, selaput amnion (amniotic

Puspa Agro Pasok Kebutuhan Hotel, Restoran, dan Katering Harga Murah, Gratis Ongkos Kirim untuk Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik

Manajemen pasar induk agrobis Puspa Agro terus mengembangkan fungsi ekonominya untuk membantu mentransaksikan hasil panen petani. Kali ini sasaran pasarnya adalah para pengelola hotel, restoran, dan catering (Horeca) di wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik.

Puspa Agro, melalui Divisi Trading Housenya, menyiapkan aneka komoditas buah-buahan, sayur-mayur, dan empon-empon yang dihimpun dari para petani di berbagai daerah di jatim. Menariknya, untuk melayani kebutuhan para pengelola Horeca di wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik itu, Puspa Agro membebaskan alias menggratiskan ongkos kirim. Dengan demikian, harga yang diterima customer atau pelanggan jadi relatif murah.

Ini penawaran menarik buat Anda, para pengelola hotel, restoran, dan catering. Selain barangnya cukup lengkap dan kulaitasnya bagus, harganya dijamin murah karena ongkos kirimnya gratis tis. Aneka buah-buahan yang bisa dipesan (secara grosir) oleh pengelola

Horeca, di antaranya semangka merah (tanpa biji), semangka kuning (tanpa biji), melon orange (rock melon), melon putih (action melon), melon emas (golden melon), pepaya Bangkok, pepaya California, garbis/blewah, durian montong (lokal), sirsat, nanas madu.

Dari kelompok sayuran, tersedia kubis, sawi putih, sawi daging, daun pucuk labu, lettuce/ selada kepala, seledri, bawang pre, bawang daun, kalian, brokoli, kembang kol, timun, pare, terong ungu, kentang, tomat, paprika, cabe rawit merah, cabe merah besar, lobak, jamur tiram, jamur kuping. Ada juga buncis, ercis (kapri), kacang merah, leuncah (pokak), bawang merah, bawang putih. Sementara dari kelompok empon-empon, tersedia jahe gajah, jahe emprit, kunyit, lengkuas, kencur, daun jeruk, daun salam, daun sere. Semuanya dapat Anda dapatkan dengan mudah dan murah. Ayo penuhi kebutuhan hotel, restoran, dan catering Anda dengan memesan aneka buah, sayur, dan empon-empon, hanya di Puspa Agro. Q

membrane) atau jaringan lapisan selaput plasenta dianggap tidak berfungsi apaapa. Tapi, ternyata dalam dunia kesehatan selaput tipis yang menutupi plasenta itu kini bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam perawatan. Seperti perawatan luka kronis, luka bakar derajat dua, ulkus dekubitus, pasca operasi, diabetes, pelapis penyambungan tendon, perawatan THT dan mata.

Keunggulan selaput amnion plasenta ini bisa mengurangi jumlah bakteri pada luka, mengurangi kehilangan cairan luka, melindungi pertumbuhan epitel, merangsang neovaskularisasi pada luka, dan lainnya. Tak heran, jika dalam lima tahun terakhir ini jumlah pendonor selaput amnion di empat rumah sakit di Surabaya yang mengambil dan mengembangkan selaput amnion tersebut terus meningkat.

Kepala Instalasi Pusat Biomaterial Bank Jaringan RSUD dr Soetomo, Dr dr Heri Suroto, Sp OT (K) menjelaskan sebenarnya selaput yang ada pada plasenta ada dua lapisan, yaitu amnion dan chorion.

“Yang amnion itu tipis banget, bahkan sering terbuang begitu saja. Makanya itu biasanya usai persalinan amniotic membrane diambil dan diproses sesuai standar dengan menggunakan sterilisasi sinar gamma,” jelas Heri.

Setelah disterilisasi, lanjut dia, selaput amnion dikelola akan berbentuk seperti kasa yang sangat tipis. Dengan berbagai macam ukuran seperti 2x2 cm, 5x5 cm, 5x10 cm, Q dna 10x10 cm, dan lainnya.Q

OPINI

4 Tajuk

Kekeringan, Waspada Sanitasi MUSIM kering kemarau, sudah menjadi siklus cuaca ke-iklim-an. Sudah terjadi sejak dahulu kala. Sawah dan ladang yang mengering sampai pecah-pecah merupakan fenomena biasa. Bahkan kekeringan dapat menjadi “jeda” iklim untuk seluruh lahan, agar tidak selalu di-eksploitasi.

Menjadi periode konsolidasi lapisan tanah. Tak perlu panik, namun pemerintah harus tetap mewaspadai sistem sanitasi dan penyediaan air untuk konsumsi.

Sumber-sumber air mampet dan mengering. Sumur, jublang, kedung, sampai saluran tersier sudah terlihat dasarnya. Hampir dua pertiga pedesaan di Jawa Timur dilanda kekeringan. Terutama daerah “langganan” kekeringan (wilayah tapal kuda, Pasuruan sampai Banyuwangi dan Madura) masyarakat kesulitan mencari air. Sekedar untuk konsumsi saja (memasak dan minum) harus berjalan hingga beberapa kilometer. Sedangkan hewan ternak sapi dan kerbau, tidak dimandikan setiap hari.

Begitu pula wilayah selatan Jawa Timur, mulai dari kawasan Muncar (Banyuwangi) sampai pantai Klayar (di Pacitan) akan mengalami kemarau kering lebih panjang.

Berdasarkan data indeks gini, kawasan selatan merupakan daerah kantong kemiskininan. Wilayah tersebut juga terdiri dari gunung dan ngarai. Seluruhnya sudah nampak kecoklatan, nyaris tidak berdaun. Pada musim hujan terancam bencana longsor.

Tetapi sebenarnya, kekeringan bukan hanya di kawasan selatan. Daerah tengah dengan fasilitas saluran sekunder yang baik juga menunjukkan kekeringan. Misalnya, yang terjadi pada waduk Notopuro di Madiun. Tahun lalu, waduk yang mengering digunakan oleh warga untuk bercocok tanam, memanfaatkan air yang masih tersisa dengan cara menyedotnya dengan pompa. Hasilnya cukup lumayan, pada areal (dibatasi) seluas 6 hektar bisa ditanami padi dan palawija.

Merespons dampak lebih buruk, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Propinsi dan Kabupaten/Kota, mestilah siaga. Antaralain setidak mensuplai kebutuhan air bersih untuk konsumsi dan kebutuhan MCK (mandi, cuci, kakus). Untuk program aksi yang sama BNPB telah menyiapkan dana untuk membantu daerah-daerah yang mengalami kekeringan dan krisis air. Dana tersebut diperuntukkan program penyediaan air bersih dan pengeboran sumur.

Program penyediaan air akan di-substitusi-kan untuk daerah-daerah yang langganan mengalami bencana kekeringan seluruh Indonesia. Daerah-daerah tersebut antaralain NTT (Nusa Tenggara Timur), NTB, seluruh pulau Jawa, dan Lampung. BPBD dapat mengajukan alokasi anggaran untuk mengurangi dampak kekeringan. Berdasarkan data indeks ginie, lokasi kekeringan merupakan kantongkantong kemiskinan Musim kemarau, bukan hanya mempersulit penyediaan air untuk sanitasi dan konsumsi. Melainkan juga berimplikasi pada kehidupan hewan. Penyakit pada hewan ternak (misalnya cacing hati, serta penyakit pada kuku dan mulut) biasanya juga sering berjangkit pada musim kemarau kering. Itu disebabkan faktor makanan yang kurang, lalu dioplos dengan dedaunan atau pakan lain seadanya.

Pada pasal 1 (ketentuan umum) butir ke-14 UU 24 tahun 2007, dinyatakan: “ Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik ... klimatologis,... yang mengurangi kemampuan mencegah ...menanggapi dampak buruk bahaya.”

Padahal kemarau kering dapat menyebabkan dampak buruk berupa gagal panen (secara ke-ekonomi-an). Juga berbagai timbulnya berbagai penyakit karena kurang terjaminnya kebersihan keluarga. Misalnya penyakit kulit sampai penyakit paru-paru.

Maka kesiapan BPBD dalam mengantisipasi musim kemarau kering, mestilah dikoordinasi pula dengan Dinas terkait (Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Dinas PU, dan Dinas Kesehatan). Toh setiap SKPD memiliki program aksi ke-bencana-an. penanggulangan dampak bencana kemarau kering, tentu tak cukup hanya mensuplai kebutuhan air bersih.

Namun harus lebih sistemik, misalnya dengan fasilitasi sumur bor, serta memperbaiki hutan lindung sebagai resapan air.

Namun syukur, musim kemarau diperkirakan tidak akan lama. Pada bulan Oktober sudah akan mulai musim hujan (sembari di-doa-kan tidak terjadi anomali cuaca ekstrem).

Awan cumulus nimbus sudah dekat. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Menanti Kabinet Jokowi-JK KABINET pemerintahan presiden dan wakil presiden Joko Widodo-M.Jusuf Kalla (Kabinet Jokowi-JK) menjadi topik yang hangat diperbincangkan berbagai pihak di Tanah Air. Jokowi dan JK sendiri masih irit bicara soal kabinetnya. Sebelumnya, kepada pers Jokowi dan JK telah mengumumkan arsitektur kabinetnya.

Jokowi menyatakan kabinetnya akan terdiri dari 34 kementerian.

Jumlah itu tak jauh berbeda dengan kementerian dalam kabinet pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Memperbincangkan nama kabinet, komposisi nama menterimenteri untuk Kabinet Jokowi-JK memang menarik. Konon kabarnya banyak curiculum vitae atau cv tokoh-tokoh baik dari partai politik, profesional, birokrat dan kalangan kampus telah beredar di kalangan tim sukses Jokowi-JK. Hal ini lumrah saja, karena tentu saja mereka-mereka yang duduk di kabinet nanti tentu saja tidak boleh asal duduk saja. Selain mampu bekerja, mereka juga harus punya integritas, memiliki rekam jejak yang baik utamanya bebas korupsi dan memiliki jejak moral yang baik, dan loyal kepada Jokowi-JK. Jadi beredarnya cv-cv tersebut bisa kita pahami sebagai bagian transparansi mengenal sosok-sosok yang akan mengisi kabinet Jokowi-JK nanti.

Lebih dari hal itu, yang perlu kita ingatkan kembali kepada Jokowi-JK adalah bagaimana pemerintahannya nanti mampu mewujudkan janji-janji politik yang menjadi utang pemerintahannya kepada rakyat lima tahun ke depan. Kita masih ingat sejumlah isu dan wacana yang kerap dikampanyekan Jokowi sebelum terpilih sebagai presiden. Sebut saja melawan mafia minyak dan gas, mewujudkan poros maritim lewat isu tol lautnya, mewujudkan kedaulatan pangan dengan berusaha menolak impor dan banyak gagasan-gagasan ekonomin politik lainnya. Dalam konteks inilah kita mengingatkan kepada Jokowi-JK untuk tidak melupakan janji-janji politiknya atau bahkan harus mampu mengimplementasikan janji-janji kampanyenya dan harapan besar pemilihnya.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Kamis Pahing, 25 SEPTEMBER 2014

Ketika Kekeringan Melanda Jatim Memasuki puncak musim kemarau yang ditandai dengan fenomena kekeringan yang melanda sejumlah daerah di Indonesia termasuk di Jawa Timur terus bertambah.

L

aporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur mencatat setidaknya 250 desa yang tersebar di 16 kab/kota di wilayah Jawa Timur mengalami kekeringan (Tempo, 16 September 2014).

Mereka (masyarakat) yang terdampak kekeringan harus berjibaku bahkan rela berjalan hingga berkilo-kilometer dan antre berjam-jam demi memperoleh beberapa jurigen air, itupun belum memenuhi syarat air bersih. Droping air bersih bantuan pemerintah setempat tak sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan air bersih.

Sebagai provinsi yang sebagian daerah yang memiliki kerentanan atau kerawanan (vulnerability) yang tinggi dan berpotensi mengalami krisis air, Jawa Timur dituntut untuk memiliki sistem penanggulangan kebencanaan dan ketahanan bencana yang merupakan sistem evaluasi, kemampuan sistem dan penyediaan infrastruktur untuk mencegah dan mendeteksi setiap sinyal potensi bahaya yang timbul. Bencana kekeringan bukanlah masalah lingkungan semata (an sich) namun telah bermanifestasi menjadi persoalan serius di pelbagai lini kehidupan masyarakat.

Kekeringan bagian dari peristiwa dan siklus alam berupa pergantian musim serta bagian dari bencana (disaster) dan merupakan dampak dari perubahan iklim global yang disebut El Nino dimana memiliki sifat normal dan selalu berulang pada pola tertentu.

Secara karakteristik, kekeringan bersifat slow on disaster yang tidak datang secara tiba-tiba, timbul secara perlahan dan terkadang

yang berpihak pada kelangsungan air seperti biopori, embung hingga penguatan kelembagaan melalui perangkat aturan seperti UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang didalamnya upaya untuk mengatur system pengelolaan air secara terpadu dan berkelanjutan dalam rangka keseimbangan penyediaan dan

mudah terabaikan.

Dampaknya baru terasa ketika lahanlahan produktif seperti pertanian, kehutanan, perkebunan dan sumber daya airtiba-tiba Oleh : mengalami kegagalan Oryz Setiawan, S.KM panen maupun penurunan kualitas dan yang paling ekstrim adalah rusaknya sistem pasokan air. tanah sehingga tak termanfaatkan Salah satu bentuk mitigasi secara optimal yang pada gilirannya struktural untuk mengurangi desa berdampak pada kestabilitas keterdampak kekeringan adalah tahanan pangan akibat kegagalan pembuatan embung geomembran panen (puso). dimana satu embung berkapaitas Prediksi sejumlah pakar bahwa lima ribu meter kubik air atau kekeringan akan menjadi “monlima juta liter. Sesuai dengan ster” bagi kehidupan manusia yang standar MDGs satu embung bisa secara kasat mata, resiko bencana dimanfaatkan 2.500 jiwa per hari kekeringan akan terus meningkat (asumsi satu jiwa setara dengan seiring dengan berkurangnya 20 liter per hari). sumber-sumber mata air yang seSelain itu secara teknis, lama ini menjadi gantungan hidup dukungan kebijakan melalui semasyarakat. Selain itu maraknya rangkaian sosialisasi jadual pola bisnis air dan minimnya daya retanam yang mengacu pada musim sapan air tanah akibat alih fungsi yang berlaku, konservasi lahan lahan menjadi pemukiman yang sekitar DAS (Daerah Aliran Sunmasif juga memperparah kondisi gai), mengembangkan budidaya kelangsungan air bersih. hemat air yang membangun sisi Penyebab lainnya adalah ekonomi masyarakat tanpa memaraknya kebakaran hutan dinyerap banyak cadangan air. mana hutan sebagai paru-paru Di tahun 2010 tingkat pemenukehidupan. Berbicara tentang air, han air bersih yang berkualitas penulis berupaya mengembalikan bagi penduduk baru mencapai pikiran kita pada masa lalu (flash47,71 persen dari target 68,87 back). Siapa yang mengira dulu kepersen pada tahun 2015. Selain itu beradaan air sebagai barang bebas program pembuatan biopori yang (free product) kini berbalik 180 demurah dan ramah lingkungan rajat yang nyaris berubah menjadi di terus digalakkan untuk membarang ekonomis (economi product) pertahankan cadangan air tanah yang ditandai dengan peningkatan melalui proses pelubangan resaharga air (kemasan) yang hampir pan air dalam tanah pekarangsetara dengan harga bensin. an. Dengan biopori diharapkan Kondisi itulah yang diperlukemampuan tanah terhadap daya kan berbagai upaya pembangunan resapan air semakin meningkat

serta memperkecil terjadinya aliran air di permukaan tanah.

Mutlak Bagi Kesehatan Keberadaan air bagi tubuh ibarat udara untuk bernapas yang mutlak dibutuhkan oleh semua makhluk termasuk manusia. Secara fisiologis, proporsi air dalam tubuh mencapai 80 persen dari seluruh berat tubuh manusia yang terdeviasi dalam bentuk darah, enzim, kandungan sel-sel, mikronutrien hingga sistem urinoir (sistem saluran kencing).

Dalam tinjauan kesehatan, krisis air bersih tentu berpotensi menimbulkan berbagai serangan penyakit seperti diare, penyakit kulit, cacingan dan lain-lain yang acapkali terjadi secara komunal dan bersifat massal.

Dampak gangguan kesehatan lain adalah meningkatnya prevalensi penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) sebagai akibat sekunder dari kekeringan seperti debu maupun asap pembakaran yang terhirup ketika kita melewatinya.

Minimnya sumber-sumber air bersih menyebabkan masyarakat akan mencari air seadanya sehingga tak jarang sejumlah air yang diperoleh jauh dari kriteria air bersih terutama dimanfaatkan untuk dikonsumsi.

Kondisi tersebut amat rentan terjadi wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB) di tengah-tengah masyarakat sehingga menambah probabilitas angka kesakitan dan pada gilirannya akan mengurangi produktivitas masyarakat itu sendiri.

Secara sederhana, keberadaan air juga sebagai media pemutus rantai penularan suatu penyakit terutama yang berhubungan dengan sistem pencernaan manusia (digestivus system) seperti proses mencuci tangan sebelum mengkonsumsi makanan.

Alumnus Fakultas Kesehatan Masyarakat (Public Health) Unair Surabaya

Kurikulum 2013 dan Martabat Bahasa Indonesia

S

eiring dengan perubahan Kurikulum Pendidikan, pada tahun pelajaran 2014/2015 ini semua sekolah dengan segala kemampuan dan keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia, suka tidak suka, siap tidak siap, harus menerapkan kurikulum baru berlabel Kurikulum 2013. Tentu ada saja pihak yang pro dan yang kontra. Belum lama KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) berlaku. Kurikulum terakhir itu dibuat untuk menggantikan KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) pada tahun 2004 sebagai perubahan atas Kurikukum 1994.

Bagi pihak yang kontra, perubahan kurikulum pendidikan itu sangat menjemukan dan menjengkelkan.

Kurikulum 2013 tercatat sebagai perubahan kurikulum ketiga selama era politik Reformasi. Pada era Orde Baru, dengan stabilitas politik yang dijaga ketat, kurikulum pendidikan tampak lebih mapan sehingga uang untuk jasa pendidikan tidak seboros sekarang. Dahulu, dengan Kurikulum 1975, satu buku dapat dipakai lintas generasi oleh adik dan kakak kelas. Dalam buku pelajaran sekolah pun, bahasa Indonesia sangat kuat kedudukannya dan bermartabat sekuat bahasa Indonesianya Suharto ketika itu.

Dalam KTSP, kedudukan bahasa Indonesia cenderung dilemahkan; dilecehkan pada setiap satuan pendidikan. Di tingkat sekolah dasar dan—bahkan—prasekolah, bahasa Indonesia sudah mulai digeser posisi pentingnya sebagai bahasa pendidikan dengan bahasa lain selain bahasa Indonesia, terutama bahasa Inggris. Bahasa Cina juga menggeser bahasa Indonesia di sekolah tertentu. Di sana, bahasa Indonesia tidak digunakan sebagai bahasa ”buku” (baca: literasi) yang bergengsi. Dengan mengurangi martabat bahasa Indonesia, para penyelenggara KTSP sudah meraup untung dari urusan pendidikannya.

Pengintegrasian Sudah semestinya--antara lain karena terjadinya komersialisasi pendidikan--kurikulum KTSP diganti. Penggantian KTSP dengan Kurikulum 2013 juga dilandasi dengan niat baik untuk memartabatkan bahasa Indonesia. Melalui penyusunan Kurikulum 2013, mata pelajaran (mapel) yang jumlahnya terlalu banyak, terutama di tingkat sekolah dasar (SD), sudah

dirampingkan, dan baperlu segera dihilhasa Indonesia dipilih angkan. Kurikulum untuk mengintegrasi2013 diharapkan kan ilmu pengetahuan mampu mengatasi alam dan ilmu pengekegagalan dunia tahuan sosial. pendidikan dalam Integrasi IPA dan pemartabatan baIPS dalam mapel bahahasa Indonesia. sa Indonesia tersebut membawa konsekuensi Kesinambungan kewajiban menggunaTidaklah mudah Oleh : kan bahasa Indonesia menjadikan bahasa H. Darmadi sebagai sarana penIndonesia sebagai carian dan penemuan bahasa ilmu. Janilmu. Dengan kata gankan sebagai balain, jadikanlah bahasa ilmu, bahasa hasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia belum tentu digunakan ilmu. Martabat bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari. rusak ketika tidak digunakan unPada diri anak dan orang dewasa tuk kepentingan ilmu. Kementesekali pun, keberadaan bahasa rian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia masih merupakan (Kemendikbud) sekarang sudah sebuah proses konstruksi. Babertekad untuk membenahi kemhasa Indonesia bukanlah “barang bali karakter bangsa yang mulai jadi” yang selalu siap digunakan rusak di sekolah. untuk mengomunikasikan ilmu Semangat integrasi mapel tersekepada anak sekolah. Penggubut diharapkan menjadi cambuk naan bahasa Indonesia itu harus bagi semua lembaga pendidikan berlangsung di dunia pendidikan sekolah di bawah kendali Kemelalui penyelenggaraan kurikumendikbud. Selain itu, Lembaga lum pendidikan dengan prinsip Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) kesinambungan. juga sudah saatnya dicambuk agar Kurikulum 2013 perlu memlebih percaya diri untuk memartaproses bahasa Indonesia--agar batkan bahasa Indonesia. Di LIPI menjadi bahasa dalam IPA dan sudah terlihat kecenderungan IPS--secara berkesinambungan pengembangan dan pembinaan dengan bahasa daerah. Konsep ilmu pengetahuan Indonesia denpengembangan kurikulum seperti gan bahasa asing. Misalnya, karya itu agaknya sejalan dengan gatulis ilmiah yang hanya berbahasa gasan Alwasilah yang mengkhaIndonesia masih dianggap cacat watirkan hilangnya peran bahasa atau tidak sempurna kalau bedaerah dalam pencerdasan daya lum tertulis dalam bahasa asing, nalar anak bangsa. Dalam buku khususnya bahasa Inggris. terbarunya, Pokoknya Rekayasa Bahasa ilmu pengetahuan InLiterasi, Alwasilah (2012) mengadonesia haruslah tumbuh dan jukan konsep etnopedagogi untuk berkembang atas dasar karakter merancang pendidikan berbasis bangsa Indonesia yang tercermin kearifan lokal dengan memasukdalam perilaku berbahasa Indokan bahasa daerah yang ada nesia. Penanaman nilai perilaku dalam setiap suku bangsa. itu sulit berhasil tanpa pendidikan Kurikulum 2013, khususnya undasar yang berjati diri dan berkaratuk anak SD, sudah tampak sangat kter kuat. Untuk itu, penguatan padat dengan konsep etnopedagogi. bahasa Indonesia di SD dapat menMenurut konsep mapel bahasa Injadi harapan untuk mencerdaskan donesia, integrasi IPA dan IPS yang kehidupan bangsa yang kekal. disusun oleh Badan Pengembangan Penguatan mapel bahasa Indodan Pembinaan Bahasa (Badan nesia di SD tidak berarti paralel Bahasa), Kemendikbud, anak dengan pelemahan mapel IPA pada tahap awal ditargetkan untuk dan IPS. Dalam integrasi mapel memiliki kompetensi ”menerima itu, semua pelajaran akan sejajar anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan saling menguatkan. Tidak berupa bahasa Indonesia yang akan ada lagi anggapan dari kadikenal sebagai bahasa persatuan langan anak sekolah bahwa IPA dan sarana belajar di tengah keberlebih penting daripada IPS. Tidak agaman bahasa daerah”. Dimensi akan ada juga yang beranggapan spiritual kompetensi itu akan terlibahwa bahasa Indonesia bermutu hat dari sikap sosial pada anak yang rendah jika dibandingkan dengan bangga atas keberadaan bahasa bahasa asing. Inferioritas bahasa daerah (etnik) yang sangat beragam Indonesia di dunia pekerjaan sudi Indonesia. dah terlampau parah. Hal itu Sekadar ilustrasi, untuk men-

capai target pendidikan tersebut, wujud dan sifat benda, misalnya batu yang terdapat dalam materi kurikulum kelas I SD, dapat dikenalkan dengan kata watu kepada anak di daerah Suku Jawa. Kata batu, bagi anak yang berlatar bahasa (daerah) Jawa, akan merujuk pada benda (baterai) yang bersifat listrik. Bagi mereka, pengetahuan tentang benda padat nonlistrik itu akan mudah ditemukan dari kata watu. Mereka pun akan merasa bangga dengan adanya bahasa daerah.

Bantuan bahasa daerah sangat diperlukan untuk memahami dan menyajikan setiap jenis teks, misalnya deskripsi wujud dan sifat benda, bagi anak sekolah yang sedang belajar mengenal bahasa Indonesia. Pengenalan bahasa Indonesia dengan beberapa bahasa daerah akan memperkuat jati diri dan karakter (perilaku verbal) anak untuk menuju tahapan lebih lanjut dalam pelembagaan bahasa Indonesia. Selain itu, teks pelajaran seperti itu akan mendidik anak untuk turut mendahulukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang bermartabat tanpa meniadakan bahasa daerah.

Catatan Akhir Bahasa nasional dan bahasa daerah merupakan sebuah bentuk kesinambungan. Isi Kurikulum 2013 yang dikonsep oleh Badan Bahasa untuk anak SD dengan teks (genre) sebagai dasar integrasi IPA dan IPS akan berimplikasi sangat jauh. Seberapa jauh Badan Bahasa beserta unit teknisnya di daerah (Balai/Kantor Bahasa) didayagunakan dalam membangun pendidikan sekolah akan menentukan keberhasilan konsep kurikulum baru itu. Hal itu merupakan taruhan bagi pemartabatan bahasa Indonesia.

Pada tahun pelajaran baru 2014/2015 ini, publik diminta untuk menyambut kehadiran kurikulum baru. Kurikulum 2013-yang akan mulai diterapkan pada tahun ini pada semua sekolah-tidak boleh hanya bagus pada tataran konsep. Jika praktik penyelenggaraannya di sekolah buruk, semua pihak--baik yang sekarang mengaku kontra maupun pro—akan merasa kecewa dan menggerutu, “Ganti terus buang-buang uang saja, deh!”

Pegawai Fungsional Guru Kantor Kementerian Agama Kab. Lampung Tengah, Dosen STKIP Kumala Lampung.

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Kamis Pahing, 25 SEPTEMBER 2014

KELANA

16 Pejabat PDAM Sidoarjo Potensi Jadi Direksi Sidoarjo, Bhirawa Jabatan Direksi PDAM Delta Tirta Sidoarjo periode 2015-2019 telah diumumkan. Sebanyak 16 pejabat senior di PDAM, yang terdiri dari sembilan Kepala Bagian dan tujuh Kepala Cabang, berpotensi masuk dalam jajaran direksi, apabila mereka berminat mendaftarkan diri.

Humas PDAM Sidoarjo, Yoyok Supriyanto SH mengatakan, sebab secara administrasi mereka sudah memenuhi dalam kriteria persyaratan. Yakni masa kerja dan punya pengalaman dalam pengelolahan air minum. ‘’Teman yang senior bisa ikut daftar, sebab secara adminitrasi dan pengalaman, sudah sesuai dengan ketentuan, tapi tak tahu lagi ya semuanya tergantung seleksi daripanitia rekrutmen,’’ ujar Yoyok, Rabu (24/9) kemarin, di kantornya.

Direksi definitif PDAM Sidoarjo yang saat ini masih dijabat direksi lama, yakni direktur Utama, Jayadi, Direktur Umum, Abdul Basit Lao dan Direktur Teknik, Iwan Prasetya, kata Yoyok, juga sempat berharap, bila karyawan PDAM memang memenuhi syarat adminisrasi dan pengalaman, mereka disarankan ikut mendaftar.

Tentang rumor penolakan karyawan PDAM tehadap direksi lama untuk ikut kembali mendaftar, menurut Yoyok, hingga kini belum ada. ‘’Belum ada tentang rumor itu hingga kini,’’ kata Yoyok.Q ali

Lahan Uji Kir Dikuasai Pengembang Surabaya Pembangunan lahan uji kir Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo ditargetkan pada 2015 nanti di Lingkar Timur mulai dikerjakan.

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah menegaskan, kondisi uji kir yang lama milik Dishub Sidoarjo di Jl Raya Gelam, Kec Candi, tak memadai, kadang truk meluber di jalan raya.

Untuk menampung kendara an yang setiap harinya melaksanakan uji kir juga kurang optimal. Hal itu bisa menghambat pelayanan. Jika fasilitasnya tak memadai juga menghambat para penguji kir.

Saiful Ilah mengungkapkan, lahan di Lingkar Timur yang sudah disiapkan luasnya sekitar 6 hektar. Lahan itu bisa digunakan untuk kantor Dishub serta lahan uji kir yang memadai. Lahan di Lingkar Timur itu bisa dipakai untuk menampung kendaraan tanpa harus berjubel di depan Kantor Dishub. Pembangunan uji kir termasuk kebutuhan yang sangat mendesak. Pada 2015 fasilitas itu harus segera diga-

rap agar Dishub bisa bekerja secara maksimal.

Lahan Pemkab yang sudah tersedia baru 4,7 hektar dari total kebutuhan 6 hektar.

Masalahnya sisa tanah yang akan dibebaskan 1,3 hektar dikuasai pengembang besar dari Surabaya. Pengembang itu meminta harga yang tak rasional. Pemkab belum berhasil mengatasi kekurangan sisa tanah itu.

Kepala Dishub Sidoarjo, Joko Santosa mengatakan, dari luas lahan 6 hektar di Lingkar Timur baru 4,7 hektar yang sudah dibebaskan. Pada 2015 nanti lahan itu akan diuruk untuk selanjutnya dibangun fasilitas uji kir. ‘’Jika

nanti lahan yang sudah dibebaskan mencapai 6 hektar juga akan digunakan sebagai Kantor Dishub,’’ terangnya.

Joko mengungkapkan, jika Kantor Dishub itu berada di satu lokasi dengan kawasan uji kir akan sangat memudahkan pengawasan. Pengawasan bisa dilakukan secara maksimal karena bisa dimonitor secara langsung. Jika satu lokasi lebih baik namun saat ini baru 4,7 hektar yang baru dibebaskan. Anggaran pembebasan lahan serta pembangunan gedung dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo. Sedangakan fasilitas uji kir didanai anggaran Kementrian Perhubungan. Juga disiapkan perlengkapannya dari pusat.

Seperti diketahui, pembangunan uji kir di Sidoarjo hingga kini belum terealisasi.

Hal itu dikarenakan masalah penyediaan lahan yang belum siap dilakukan Pemkab. Kemenhub sudah mengaloka-

Bupati Sidak Wali Murid Gresik, Bhirawa Untuk meningkatkan layanan pendidikan di Kab Gresik Bupati. Gresik Sambari, Halim Radianto melakukan Sidak ke SMPN 3 Gresik, Selasa (23/9) kemarin. Tanpa masuk ke dalam sekolah, Bupati yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Gresik, Nadlif, Kepala Inspektorat Kab Gresik, Djoko Sulistio Hadi menunggu didepan pintu gerbang sekolah.

Ternyata pagi itu Bupati dan rombongan menyanggong para orang tua wali murid yang mengantar puteranya. Masih diatas sadel motor, satu persatu para orang tua di tanyai Bupati. Tak hanya satu, ternyata Bupati menanyai puluhan orang tua murid SMPN 3 yang kebetulan mereka mengantarkan anaknya sampai di depan pintu gerbang.

Setelah semua murid masuk kelas, Bupati beserta rombongan masuk ke dalam sekolah. Di dalam kelas, bupati memeriksa beberapa fasilitas sekolah mulai dari tempat parkir, laboratorium, perpustakaan serta beberapa fasilitas sekolah yang lain. setelah puas memeriksa keadaan fasilitas sekolah, bupati meminta kepada kepala sekolah untuk mengumpulkan semua guru yang ada.

Menurut Kabag Humas Pemkab Gresik ,Suryo Wibowo, Sidak bupati kali ini murni ingin mendapatkan masukan dari masyarakat Gresik, utamanya para orang tua wali murid terkait fasilitas pendidikan di Kab Gresik. Banyak hal yang ditanyakan Bupati kepada para orang tua. Diantaranya, kesan-kesan tentang sekolah yakni SMPN 3.

Pertanyaan yang tak kalah pentingnya, yaitu permintaan tanggapan terkait penerapan kurikulum 2013 yang sudah dilaksanakan di SMP itu. ‘’Bupati juga meminta kepada wali murid agar apabila ada usulan maupun keluhan tentang sekolah agar langsung saja menghadap kepada kepala sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan,’’ kata Suryo. Q eri

sikan anggaran ternyata Pemkab memang belum siap.

Tempat uji kir yang kini berada di areal kantor Dishub di Jl Raya Gelam, Candi sudah kelebihan beban. Bahkan, kendaraan terpaksa harus parkir di tepi jalan karena

menunggu antri uji kir. Setiap hari kendaraan yang uji kir di Dishub Sidoarjo mencapai 200 kendaraan. Bahkan, kendaraan harus antri lama antrian kendaraan juga memenuhi Jalan Raya Candi yang berada di depan Kantor Dishub.Q hds

Ganti Rugi Tanah Lapindo Mencurigakan Sidoarjo, Bhirawa Pembayaran sisa ganti rugi Lapindo dalam area terdampak yang hingga kini belum dibayar menimbulkan rasa ketidakadilan. Korban mengharapkan pertemuan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah dan Gubernur Jatim, Soekarwo dengan dewan pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Rabu (24/9) kemarin, membuahkan solusi mempercepat pembayaran.

Wali Kota Kritik Kondisi Perpustakaan Kota Mojokerto, Bhirawa Wali Kota Mojokerto H Mas’ud Yunus mengkritik kondisi perpustakaan di sekolah maupun milik Pemkot. Untuk bisa menarik minat pembaca, kondisi perpustakaan harus menarik. Baik stock literatur buku-bukunya maupun tampilan dan kenyamanan perpustakaan. ‘’Perpustakaan adalah jantung sekolah. untuk meningkatkan minat baca diperlukan peran petugas perpustakaan agar bisa memotivasi dan menggiring masyarakat untuk beramai-ramai datang ke perpustakaan untuk membaca,’’ kata wali kota usai membuka workshop etika layanan perpustakaan di Pendopo Graha Praja Wijaya, Pemkot Mojokerto, Rabu (24/9) kemarin.

Agar perpustakaan marak, wali kota mewajibkan pengelolah bisa mampu menarik minat masyarakat datang ke perpustakaan. ‘’Oleh karenanya perpustakaan harus menarik, baik gedungnya, buku-bukunya, dan pelayanannya.’’ tambah Mas’ud Yunus.

Menurut Mas’ud, semakin bagus metodologi pemberian motivasi petugas perpustakaan kepada pengunjung, maka semakin besar minat baca masyarakat. ‘’Semakin besar minat baca masyarakat maka besar pula budaya membaca yang akan menjadi karakter masyarakat Kota Mojokerto semakin berkualitas dan memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif di dunia luas,’’ pesan wali kota.

Meningkatkan minat baca masyarakat, lanjut wali kota, merupakan persoalan bersama yang harus dipecahkan. Seperti pernah dikatakan Menteri Pendidikan bahwa pendidikan adalah paksaan yang diatur. Memaksa untuk rajin membaca, dan perlu peran petugas perpustakaan. ‘’Saya melihat masih banyak sekolah yang tak paham apa itu perpustakaan, hanya sekumpulan buku seperti gudang buku. Kalau bukunya berdebu dan katalog tak ada, anak tak akan mau membaca,’’ jelasnya. Q kar

istimewa

Kantor uji kir lama milik Dishub Sidoarjo di Jl Raya Gelam, Kec Candi, sudah tak layak sehingga harus direlokasi dan diperluas.

ach/bhirawa

Para guru TK terlihat serius saat mengikuti lomba melukis, di halaman Kantor Dindik Kabupaten Sidoarjo, Rabu (24/9) kemarin.

Tingkatkan Mutu Pendidikan dengan Porseni IGTKI Sidoarjo, Bhirawa Untuk mengikuti Program Porseni (Pekan Olahraga dan Seni) IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia) di tingkat Provinsi Jatim tahun depan. Dan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Dinas Pendidikan (Dindik) dan IGTKI Kab Sidoarjo bekerjasama untuk mempersiapkan berbagai macam kegiatan penunjang.

Menurut Ketua IGTKI Kab Sidoarjo, Dra Ati Suprihatin Pujiastuti MPd Rabu (24/9) kemarin pagi, telah menggelar latihan yang sekalian dilombakan untuk tingkat kabupaten. Nantinya yang menang akan mewakili ketingkat Provinsi Jatim. ‘’Hari ini yang dilombakan adalah lomba

melukis dengan media, lomba montase dan lari estafet. Semuanya diikuti para kepala sekolah dan guru TK se Kab Sidoarjo,’’ katanya.

Untuk selanjutnya, pada 29 Oktober 2014 juga akan dilanjutkan perlombaan melukis dengan media tiga dimensi, permainan ciptaan guru, lomba pantomim dan lomba bercerita dengan alat. ‘’Kalau jumlah peserta seluruhnya dihitung per kecamatan sebanyak tujuh orang, dikalikan 18 kecamatan yang ada di Sidoarjo. Jadi semuanya sebanyak 129 orang peserta,’’ jelas Ati Suprihatin.

Program ini sebenarnya tujuan utamanya untuk peningkatan mutu pendidikan, juga meningkatkan profesional guru

serta meningkatkan kreativitas dan inovasi pembelajaran kepala sekolah dan guru TK. Kalau untuk jumlah seleruh guru TK yang ada di Sidoarjo ada sekitar 4.710 guru, dan jumlah lembaganya mencapai 850. ‘’Cukup banyak sekali.

Makanya kami berharap perlu terus diadakan program peningkatan mutu pendidikan,’’ harapnya.

Terpisah, Kepala Bidang TK/ SD Dindik Sidoarjo, Drs Joko Supriyadi juga mengatakan, kalau kegaitan itu merupakan bentuk kerjasama yang baik antara pemerintah dengan IGTKI. ‘’Kami selalu bersinergi saling mengisi, saling menunjang agar kedua belah pihak bisa berjalan dengan baik,’’ tegas Joko Supriyadi.Q ach

Lahan di luar peta terdampak malah diprioritaskan pembayaran, ironinya adalah lahan yang sebelum muncul bencana Lapindo, ditawartawarkan Rp250 juta, tidak laku. Kini pemerintah melalui BPLS membeli lahan itu dengan harga Rp1 miliar. Ada lahan yang tak ada suratnya juga dibeli. Sebaliknya mereka yang justru memiliki hak atas tanah dan bangunan diabaikan.

Hingga kini masih banyak korban mendatangi DPRD Sidoarjo untuk meminta hak-haknya dibayar. Ketidakberesan ini harus diungkap karena aliran dana APBN untuk membeli lahan di luar peta terdampak sangatlah besar. Sungkono, korban dalam peta terdampak yang hingga kini uangnya belum dibayar, merasakan ketidakadilan dalam menyelesaikan ganti rugi itu.

Upaya memperjuangkan nasib dirinya dan kawankawannya bahkan sampai berujung ke Mahkamah Konstitusi yang putusannya mengabulkan gugatannya, namun hingga kini juga belum ada eksekusinya.

Sementara itu, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengatakan, dirinya sudah berkomunikasi dengan Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto yang juga sebagai Ketua Dewan Pengarah BPLS untuk menjadwalkan pertemuan pada Rabu (24/9) kemarin.

Saiful Ilah menegaskan, pertemuan nantinya juga akan dihadiri Gubernur Jatim, Soekarwo serta jajaran dewan pengarah BPLS. Sebagai Bupati Sidoarjo, Saifulm Ilah mengungkapkan,

semua uneg-uneg warga korban lumpur kepada dewan pengarah BPLS. Karena itu, lanjutnya, dalam pertemuan nanti warga korban Lumpur Lapindo tak perlu datang ke Jakarta. Aspirasi warga korban lumpur akan disampaikan secara menyeluruh olehnya Gubernur Jatim.

Korban lumpur diharapkan bisa menunggu hasilnya tanpa harus susah payah berangkat ke Jakarta. Dan jangan ada lagi pertemuan lain yang nantinya justru mengulur-ulur waktu.

Setelah pertemuan, tambahnya, keputusan itu akan langsung disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal itu sebagai tindak lanjut agar sisa ganti rugi warga korban lumpur selesai sebelum Presiden Yudhoyono lengser. Apalagi, presiden juga tak dijadwalkan hadir dalam pertemuan pembahasan masalah ganti rugi itu.

Menurutnya, dana talangan kepada warga korban lumpur merupakan solusi terbaik.

Pembayaran sisa ganti rugi kepada korban lumpur harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Sehingga nasib pembayaran korban lumpur tak terkatung-katung.

Seperti diketahui, rencana pertemuan dengan dewan pengarah BPLS yang direncanakan 9 September lalu batal. Pembatalan disebabkan karena Ketua Dewan Pengarah BPLS Joko Kirmanto secara mendadak berhalangan karena ada kegiatan lain. Pertemuan dijadwalkan kembali setelah 17 September juga gagal lagi.Q hds

Lindungi Produk Unggulan Sidoarjo Ditiru Negara Lain Sidoarjo, Bhirawa Dinas Koperasi Perindutsrian dan Perdagangan Kab Sidoarjo, tahun 2014 ini akan menguruskan hak cipta merk sebanyak 60 produk unggulan. Pertimbangannya, untuk melindungi Industri Kecil Menengah (IKM) di Sidoarjo agar produknya tak sampai ditiru negara lain.

Kepala Dinas Koperasi Perindag Sidoarjo, DR Feni Apridawati mengatakan, apalagi pada tahun 2015 nanti akan diberlangsungkannya pasar bebas dalam era Mas-

yarakat Ekonomi Asia (MEA).

Tentunya persaingan berbagai macam produk akan semakin ketat. ‘’Tiru-meniru produk bisa saja terjadi, misalnya kata orang Negara Tionghoa itu terkenal pandai meniru produk, maka produk unggulan kita harus mempunyai hak cipta,’’ jelas Feni, didampingi Kabid Perindustrian, Yayuk Puji Rahayu SH, Selasa (23/9) kemarin, di kantornya.

Produk unggulan IKM yang diuruskan ini, kata Feni, sebanyak 60 jenis, terdiri dari

Feni Apridawati makanan dan non makanan.

Saat ini sedang diajukan ke Menteri Hukum dan HAM dan diharapkan prosesnya bisa

selesai secepatnya.

Tahun 2014 ini juga, lanjut Feni, pihaknya juga akan membuat ikon produk khas Sidoarjo dari berbagai bahan.

Untuk produk berbahan kulit, saat ini sejumlah IKM sedang ikut pelatihan di Balai Besar Kulit Yogjakarta. Ikon produk khas Sidoarjo yang bisa dibuat misalnya gantungan kunci berbentuk bandeng atau udang. ‘’Sebab selama ini Sidoarjo masih belum punya ikon produk khas, produk ini bisa kita promosikan nanti saat di Si-

doarjo obyek wisata dunia fantasi (Dufan) di Waru, sudah selesai pembangunannya,’’ papar Feni.

Membuat ikon khas produk Sidoarjo ini, menurut Feni, juga menangkap keinginan Bupati Sidoarjo untuk mempromosi ikon khas Sidoarjo sekaligus untuk mengangkat produk IKM Sidoarjo. Produk lain yang bisa dijadikan ikon khas Sidoarjo adalah produk logam dari Desa Ngingas, Waru, dan produk bordir Sidoarjo.Q ali

FPKB Yakin Tak Ditinggal dalam Pembentukan Dewan Definitif Wacana peninggalan pembentukan pimpinan dewan definitif pada Fraksi PKB (FPKB) tak membuatnya loyo namun masih tetap tegar. Bahkan telah mendapat agin segar, setelah melakukan konsultasi kepada Biro Hukum Pemprov Jatim.

Menurut Anggota FPKB DPRD Gresik, Moh Syafi’ AM, Rabu (24/9) kemarin, sesuai dengan hasil konsultasi. FPKB merasa sedikit lega setelah mendapat jawaban dari Biro Hukum, menjamin tak akan menerima berkas sampai PKB menyerahkan rekomendasi nama wakil pimpinan. ‘’Dengan adanya kepastian ini maka kami bisa sedikit lega, sehingga apa yang telah dilakukan Setwan dan Pimpinan sementara tak bisa mulus,’’

kata Syafi’.

Kalau memang nanti pimpinan sementara mau memaksakan untuk membentuk ya dipersilahkan, dan yang dilakukan jelas-jelas melanggar aturan. Bahkan kalau dipaksakan, pembentukan dalam paripurna FPKB akan memboikot yakni tak akan hadir. ‘’Silahkan saja, itu tak masalah bagi kami, karena kami juga punya aturan yang jelas,’’ terangnya.

Ditambahkan Syafi’, sebe-

narnya hal-hal semacam ini tak akan terjadi kalau pimpinan sementara bisa bekerja dengan baik. Selama ini pimpinan sementara hanya berkomunikasi dengan lima fraksi. ‘’Karena di dewan ini ada tujuh fraksi dan delapan partai, jadi ajaklah komunikasi semua dengan baik, maka semua juga akan berjalan lancar,’’ pintahnya.

Sementara Ketua DPRD Gresik sementara, Abdul Hamid mengatakan, kalau pembentukan pimpinan definitif menemui jalan buntu. Sehingga, pihaknya akan kembali melakukan rapat koordinasi dengan seluruh fraksi.

Selain melakukan rapat koordinasi dengan seluruh fraksi, juga

akan melakukan komunikasi intensif dengan FPKB. Pasalnya, hanya FPKB yang kini belum menyerahkan rekomendasi.

Informasi yang berhasil dihimpun, FPKB berangkat menuju Pemprov pada pukul 10.00 WIB dan kembali kedewan pada pukul 14.00 WIB. Di Pemprov, PKB ditemui salah satu staf kebijakan Biro Hukum Pemprov Jatim. Konsultasi ini selain dilakukan FPKB dengan mengirim Moh.Syafi’ dan Ruspandi Sunaryo juga diikuti Ketua Fraksi Demokrat, Edi Santoso.

Dalam konsultasi ini, Biro Hukum menjamin kalau nanti dipaksakan berkas akan dikembalikan karena tak lengkap.Q kim*

kim/bhirawa

Moh Syafi’ AM

JAWA TIMUR

6

Kamis Pahing 25 SEPTEMBER 2014

Warga Dua Desa Konsumsi Air Irigasi Di Tuban, Anggaran BPBD Naik 50 Persen Nganjuk, Bhirawa Krisis air bersih semakin parah, warga sejumlah desa di lereng pegunungan Wilis di Kabupaten Nganjuk mulai mengkonsumsi air sungai dari saluran irigasi. Kondisi tersebut dialami oleh warga di dua desa, yakni Desa Oro Oro Ombo dan Desa Wonokroko Kecamatan Ngetos.

Saat pasokan air dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Nganjuk tidak rutin memasok air, warga Desa Oro Oro Ombo dan Wonokroko membuat galian tanah di tepi sungai irigasi. Warga kedua desa yang saling berdekatan itu harus menunggu semalaman agar resapan air sungai irigasi memenuhi galian yang mereka buat.

Meski tidak higienis, namun air resapan sungai irigasi itu cukup untuk memenuhi kebutuhan mandi, mencuci dan untuk minum ternak. Bahkan tidak jarang air resapan berwarna kecoklatan itu juga untuk air minum. Hal ini terpaksa mereka lakukan karena meski sudah mengalami krisis air sejak dua bulan lalu, sampai kini mereka tak kunjung mendapat bantuan air bersih dari Pemkab Nganjuk. “Warga menampung air sungai ke dalam kolam kecil yang mereka buat di dekat sumur, lalu meresapkannya ke dalam sumur,” ujar Parni warga Desa

Wonokroko.

Parni mengaku meski air yang mereka konsumsi sebenarnya kotor dan tidak sehat, karena tidak ada pilihan terpaksa keluarganya juga ikut mengkonsumsi air dari sungai. Padahal, air sungai irigasi itu berasal dari air buangan rumah warga desa yang berada di atas lereng gunung, maupun air bekas mengairi sawah dari desa sebelumnya. “Mau apa lagi, warga terpaksa mengkonsumsinya untuk keperluan sehari-hari,” ungkap Parni.

Keluhan senada juga diungkapkan oleh Wawan warga Desa Wonokroko yang sudah hamper dua bulan terpaksa membuat sumur resapan dari sungai. Sementara, sumber mata air di sumur-sumur milik warga sudah kering sejak dua bulan lalu. Namun sampai kini mereka tak kunjung mendapat bantuan air bersih dari pemerintah. Karena itu Wawan dan warga di dua desa yang mengalami kekeringan berharap peme-

rintah segera mengirimkan bantuan air bersih.

BPBD Naik 50 Persen Sementara itu, Pemerintah kabupaten (Pemkab) Tuban menambah anggaran untuk penanggulangan bencana kekeringan yang setiap tahun terjadi di Bumi Wali Tuban. Penambahan anggran dalam APBD tahun 2014 menjadi Rp 50 juta. Hal ini mengacu pada meluasnya area atau wilayah kekeringan yang terjadi seperti pada musim kemarau tahun ini. “Tahun lalu Rp25 juta, untuk tahun ini sebesar Rp50 juta rupiah,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tuban, Joko Ludiyono saat dikonfirmasi Bhirawa (24/9).

Apakah dana tersebut cukup ?

Mantan Camat Widang, sebelum menjabat sebagai kepala BPBD Kabupaten Tuban yang merupakan SKPD baru ini, mengatakan, untuk mengatasi bencana kekeringan, hal tersebut sudah cukup. “Air bersih yang diberikan kepada warga gratis, karena telah menjalin kerja sama dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tuban, dan untuk sementara ini cukup,” tambah Joko Ludiyono.

Sementara penambahan dana

dari APBD yang naik 50 % dari tahun sebelumnya tersebut dipergunakan untuk transportasi pengiriman, uang makan dan pembelian BBM personel setiap harinya. Lebih lanjut diterangkan, kenapa ia merasa cukup dana dari APBD senilai Rp50 Juta tersebut? Karena pengadaan tandon ataupun tempat tandon air dan jerigen yang dipasang di lokasi kekeringan merupakan hasil pengajuan ke provinsi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta.

“Saat ini, dropping air bersih sudah dilakukan menggunakan 5 Truck tangki dan 10 personil di 6 kecamatan yang mengalami bencana kekeringan yang mengajukan pada kami terlebih dahuli.

Saat ini adalah Kecamatan Grabagan, Semanding, Senori, Parengan, Kerek, dan terakhir adalah Kecamatan Montong,” jelas dia.

Untuk diketahui, Kabupaten Tuban yang merupakan sebagian wilayahnya berada di perbukitan kapur ini, setiap tahunnya hampir bisa dipastikan akan mengalami kekekeringan dan kekeurangan air besih, data terakhir dari BPBD total desa yang mengajukan air bersih ada 21 Desa dari 6 Kecamatan.

ristika/bhirawa

Krisis air, warga Desa Oro Oro Ombo dan Wonokroko Kecamatan Ngetos membuat resapan air dekat saluran irigasi untuk dikonsumsi.

Berdasarkan prediksi Badan Meterologi Kimatologi dan Geofisik (BMKG), yang diterima BPBD Kabupaten Tuban, musim kering dan dampak badai Elnino yang terjadi tahun ini akan lebih panjang dan perkiraan hujan baru akan datang pada November

SMKN I Panji Gelar Lomba Debat Bahasa Inggris dan Jalan Sehat

KILAS JATIM

Pemkab Sosialisasikan Trafficking Melalui Pengajian Umum Probolinggo, Bhirawa Masih tingginya pedagangan manusia saat ini, tdak terkecuali kabupaten Probolinggo yang cukup banyak TKI nya, membuat pemerintah daerah kabupaten Probolinggo melakukan berbagai cara terus ditempuh oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Probolinggo untuk mensosialisasikan pencegahan penjualan manusia (trafficking). Salah satunya dilakukan melalui pengajian umum secara rutin dan bergilir di 24 kecamatan yang ada di wilayahnya. Pengajian bertema “Keluarga Sakinah”.

Menurut Bupati Probolinggo HJ. Puput Tantriana Sari, SE Rabu (24/9), pengajian umum yang diikuti para pengurus dan anggota Muslimat NU se-Kecamatan yang ditempati diawali dengan istigasah.

Di dalamnya juga diisi sosialisasi pencegahan trafficking demi menciptakan keluarga harmonis.Q wap

H. Thoif Zamroni Jadi Ketua DPRD Jember Jember, Bhirawa Sidang Paripurna Internal DPRD Jember, menetapkan H. Thoif Zamroni menjadi Ketua DPRD Jember definitif Periode 2014-2019 dari Partai Gerindra, Rabu (24/9). Sementara posisi Wakil Ketua Dewan Definitif, dijabat oleh Ayub Junaidi dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), Ni Nyoman Putu Martini dari Fraksi PDI-Perjuangan, dan dr. Yuli Priyanto dari Fraksi Keadilan Sejahtera.

Ketua DPRD Kabupaten Jember Definitif, H. Thoif Zamroni usai penetapan mengatakan, dengan penetapan ini, maka sudah jelas siapa yang akan menduduki kursi Pimpinan Dewan. Sehingga, saat ini, dirinya akan berkoordinasi dengan Pimpinan Dewan lainnya, terkait langkah apa saja yang akan segera diagendakan. "Legalitas pimpinan sudah disahkan, tingga kita koordinasi dengan pimpinan dewan lainnya untuk melaksanakan apa yang menjadi agenda selanjutnya," ujar H. Thoif kemarin.

Menurut mantan politisi PKNU ini, agenda terdekat saat ini, adalah pembentukan alat kelengkapan Dewan.

Tujuannya, agar seluruh anggota Dewan bisa melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagai wakil rakyat Jember.Q efi

mendatang. “Kami minta masyarakat berhemat air dan waspada akan bahaya kebakaran karena sangat rentan. Karena hasil prediksi BMKG, musim kemarau ini akan sampai pada bulan November,” terang Kepala BPBD Kabupaten Tuban. Q ris,hud

sul/bhirawa

Aktivis mahasiswa saat demo kinerja sekda.

Mahasiswa Pertanyakan Rekening Bodong Sumenep, Bhirawa Belasan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Kaukus Mahasiswa Sumenep (KMS) melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bupati Sumenep. Mereka mempertanyakan nomor rekening tanpa Surat Keputusan (SK) di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau rekening 'bodong' dan mereka menuding Sekretaris Daerah Pemkab Sumenep, Hadi Soetarto tidak becus sebagai pelindung SKPD. Salah seorang orator aksi KMS, Zainullah mengatakan, terjadinya banyak nomor rekening tanpa penetapan dari Bupati Sumenep, A Busyro Karim dan perjalanan fiktif di sejumlah SKPD merupakan kelemahan dari Sekda sebagai pelindung SKPD. Jika kinerja Sekda bagus dan bisa mengendalikan sistem, dipastikan tidak akan terjadi hal demikian.

"Jadi, kinerja pak Sekda ini yang kurang maksimal. Terjadi konspirasi antara Sekda dengan sejumlah SKPD sehingga terjadi manipolasi perdin dan pembuatan rekening yang tidak jelas," kata Zainullah, Rabu (24/09).

Menurut Zen, panggilan akrab Zainullah, rekening 'bodong' disejumlah SKPD itu sekitar 700 rekening. Jumlah tersebut relatif banyak dan cukup mencurigakan karena uang yang

mengalir ke rekening tersebut dipastikan tidak sedikit. Kalau hal tersebut dibiarkan tanpa kendali, dipastikan akan berdampak pada kerugian negara. "Kenapa bisa ada rekening SKPD yang belum mendapatkan SK Bupati.

Itu tidak boleh, menyalahi aturan," tuturnya.

Jika sekda tidak bisa memperbaiki sistem di Pemkab, lebih baik tidak lagi menjabat di posisi Sekda. Sekda diminta untuk memperbaiki sistem yang ada, sehingga terbentuk pemerintahan yang baik, amanah dan berpihak pada kepentingan publik. "Tolong, sekda harus memperhatikan kinerja para abdi negara di setiap SKPD. Kontrol Sekda sangat dibutuhkan terhadap kemajuan Sumenep kedepan," terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Hadi Soetarto membantah tudingan mahasiswa terkait banyaknya rekening SKPD yang tanpa SK Bupati. Jika hal itu terjadi bukan sekarang tapi dulu. Namun setelah mendapatkan tegoran dari BPKB pihaknya langsung memperbaiki sistem tersebut. "Sekarang sudah tidak ada rekening di SKPD yang tanpa SK dari Bupati. Kalau dulu mungkin ada, tapi sekarang sudah tidak ada, meski pun ada jumlahnya tidak banyak," kata Sekda membantah.Q sul

Situbondo, Bhirawa Guna menyemarakkan peringatan hari jadi ke 49 tahun, sebanyak 2.135 siswa mulai kelas X, XI, XII bersama guru serta kalangan komite sekolah tumpah ruah dihalaman SMKN I Panji, di Jalan Gunung Arjuno, pagi kemarin (24/9). Acara yang dimulai dengan lomba jalan sehat itu dilepas oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo DR Fathor Rakhman MPd dengan didampingi Kepala Sekolah SMKN I Panji, Dra Kumudawati Mpd, bersama kalangan DPRD Situbondo.

Pengamatan Bhirawa, acara jalan sehat dimulai pukul 07.00 wib dengan ruta Jalan Gunung Arjuno, Jalan Semeru, Jalan Basuki Rahmad, Jalan Madura, Jalan Pemuda, Jalan Argopuro hingga berakhir di halaman SMKN I Panji. Setelah itu dilanjutkan dengan acara doa bersama dan pemotongan tumpeng. “Peringatan hari jadi ke 49 ini sangat surprice dan layak untuk terus disinambungkan pada tahun-tahun mendatang,” ujar salah satu orang tua wali murid, kemarin.

Kepala Dinas Pendidikan DR Fathor Rakhman MPd, dalam arahan singkatnya mendukung upaya SMKN I Panji menuju sekolah yang maju, unggul dan memiliki lulusan siswa terbaik. Termasuk diantaranya, kata mantan Staf Ahli Bupati itu, ia mendukung sepenuhnya lomba debat bahasa inggris, jalan sehat dan aneka lomba olahraga dalam memeriahkan HUT ke49 tahun ini. “Semoga SMKN I Panji semakin besar, sehingga kian dapat memajukan dunia pendidikan Kabupaten Situbondo,” papar Fathor Rakhman.

Kepala Sekolah SMKN I

Panji, Dra Kumudawati MPd, mengatakan, salah satu yang menarik adalah lomba jalan sehat yang melibatakan 2.135 peserta.

Selanjutnya disambung dengan acara lomba olahraga serta lomba kebersihan sekolah dan lomba debat bahasa Inggris. “Acara Potong tumpeng dan doa bersama dipimpin Kepala Dinas Pendidikan dan perwakilan dewan,” tutur Kumudawati, kemarin.

Menurut Kumudawati, ia bersama guru, siswa, orang tua wali murid dan komite sekolah merasa bersyukur atas prestasi sekolah yang sudah diraih. Diantaranya mampu meraih piala adiwiyata mandiri dari Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan berbagai penghargaan nasional lainnya.

“Acara ini sukses berkat dukungan kalangan perbankan dan komite sekolah, orang tua siswa dan seluruh dewan guru serta staf tata usaha yang berjumlah 2.135 orang. Kita berkomitmen untuk menyatukan langkah sehingga SMPN I Panji mengalami kemajuan yang luar biasa,” ujar Kumudawati.

Masih kata Kumudawati, hari jadi SMKN I Panji yang rutin diperingati tiap 24 September memiliki makna syukur yang luar biasa karena saat ini telah berhasil menyandang sekolah besar serta berkualitas unggul dan kuantitas siswa yang membanggakan.

“Diusia ke 49 ini kami bersyukur karena Allah SWT telah memberikan kenikmatan kepada kita dan telah berhasil menjalin rasa kekeluargaan dan kekompakan yang besar. Tentunya yang terpenting adalah terus meningkatkan kualitas siswa,” pungkas Kumudawati.Q awi

Agar Petani Tidak Merugi, Hendaknya Mematuhi Pola Tanam Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos mengingatkan agar petani tidak mengalami kerugian dalam bercocok tanam, hendaknya petani mematuhi pola tanam yang sudah ada sejak dulu yaitu Padi – Padi – Poliwijo. Hal ini penting dilakukan selain untuk memutus siklus hama tanaman padi, juga untuk mengembalikan unsur hara tanah.

sudarno/bhirawa

Bupati Madiun, H. Muhtarom, S.Sos, bersama Forpimda, SKPD bersama masyarakat melakukan Bhakti Sosial Terpadu (BST) Pemkab. Madiun di Desa Putat Kecamatan Geger, Rabu (24/9) mengadakan peningkatan sekaligus pengaspalan jalan desa setempat.

“Kami tidak melarang petani untuk menanam padi pada musin kemarau seperti saat ini, karena kita ketahui bersama bahwa pada saat musin kemarau bagi petani yang menanam padi pasti membutuh banyak air untuk sawahnya, sedangkan persediaan air sangat terbatas.

Hal ini tentunya akan merepotkan petani sendiri dan menyebabkan biaya produksi padi menjadi lebih tinggi. Untuk itu dihimbau agar petani yang menanam padi tidak menyalahkan orang lain atau pemerintah ketika kekurangan air,” tegas bupati Madiun, H.

Muhtarom, S.Sos, pada kegiatan Bhakti Sosial Terpadu (BST) Pemkab. Madiun di Desa Putat Kecamatan Geger, Rabu (24/9).

Bupati Madiun H. Muhtarom, mengatakan, kegiatan BST adalah merupakan salah satu upaya Pemkab. Madiun untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan, untuk itu dihimbau agar masyarakat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengurus segala keperluan yang dibutuhkan. Tidak hanya pendekatakan pelayanan administrasi, BST juga untuk memberikan motivasi kepada masyara-

kat untuk mengumpulkan swadaya dan juga bergotong royong dalam melaksanakan pembangunan.

“Banyak hal yang diperoleh dalam BST yakni, kita berswadaya dan bergotong royong, diantaranya adalah kita dapat menghemat biaya, pekerjaan menjadi ringin dan cepat selesai.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa gotong royong merupakan budaya warisan nenek moyang bangsa Indonesia yang harus kita lestarikan,” kata bupati Muhtarom menghimbau.

Dalam kegiatan BST di antaranya, olahraga bersama masyarakat, sarasehan, blususkan mengunjungi warga sedang sakit/tidak mampu utamanya mereka yang sudah lanjut usia (jompo), kerja bhakti pengaspalan jalan, pelayanan administrasi (KTP, KK, Akte Kelahiran, Ijin Usaha,

SKCK, dll), Pasar Murah untuk warga kurang mampu, Pelayanan Pengobatan Masyarakat Gratis, Pelayanan Donor Daerah dan Pelayanan Keluarga Berencana.

Kesempatan sarasehan, Bupati Madiun juga berkenan menyerahkan berbagai bantuan seperti, bantuan untuk tempat ibadah, Bantuan APE untuk TK, Bantuan Bea Siswa untuk siswa SD/MI dan SMP/MTs dan juga ada bantuan sembako untuk warga kurang mampu.

Selain itu Bupati Madiun juga menyetujui berbagai usulan/ permintaan masyarakat yang diusulkan seperti, semen untuk perbaikan tempat ibadah, alat pengeras suara, bantuan untuk Karang Taruna, Alat Musik , bantuan tambahan modal UMKM, Handspreyer untuk kelompok tani, bibit ikan lele, kambing dan lain-lain.Q dar

Kamis Pahing 25 SEPTEMBER 2014

KILAS JATIM

Pemkab Loloskan Izin Pembangunan Pusat Perbelanjaan Baru Tulungagung, Bhirawa Sebentar lagi Kota Marmer bakal diramaikan kehadiran pusat perbelanjaan baru. Pemkab Tulungagung telah meloloskan izin pendirian pusat perbelanjaan yang rencananya berada di Jl Diponegoro.

“Izin untuk membangun pusat perbelanjaan itu sudah keluar. Mungkin tidak lama lagi sudah dibangun,” ujar Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Pemkab Tulungagung, Drs Santoso pada Bhirawa, Rabu (24/9).

Dijelaskan pembangunan pusat perbelanjaan baru tersebut merupakan pengembangan dari departement store yang saat ini sudah ada di Tulungagung. Jadi bukan sepenuhnya baru berdiri.

“Departemen Store itu mengembangkan diri. Lahan parkirnya yang cukup luas dibelakang akan dibangun sebagai pusat perbelanjaan dengan tiga lantai, termasuk membangun lantai basement untuk parkir,” tuturnya sembari menyebut nama departemen store yang dimaksud yang memang sangat terkenal di Tulungagung dan mempunyai cabang di kota-kota eks wilayah Karesidenan Kediri.

Santoso enggan mengungkapkan berapa nilai investasi yang digelontorkan pengusaha departemen store itu untuk membangun pusat perbelanjaan di Tulungagung. “Yang pasti nanti usaha UMKM bakal diberi tempat di pusat perbelanjaan itu,” katanya.Q wed

JAWA TIMUR

LPSE Harus Penuhi 17 Standar Malang, Bhirawa Era keterbukaan, tidak bisa dihindari oleh penyelenggara negara.

Setiap kebijakan yang diambil harus disampaikan kepada masyarakat secara terbuka. Termasuk di dalamnya dalam penyediaan barang dan jasa. Jika sebelumnya penyediaan barang dan jasa dilakukan secara manual, yang hanya diketahui oleh kalangan terbatas, saat ini sudah bisa lagi.

Kepala Bagian Pengelolaan dan Pengadaan di Biro Administrasi Sekretaris Daerah Priovinsi Jawa Timur, R. Henggar Sulistiarto di sela-sela Bimbingan Teknis dan Standarisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Hotel Grand Palace Rabu (24/ 4) kemarin, mengemukakan pelayanan LPSE harus memenuhi 17 standar. 17 standar yang dia maksud itu adalah, standar kebijakan layanan,

pengorganisasian, pengelolaan aset, resiko layanan, pengelolaan layanan helpdes, pengelolaan perubahan, pengelolaan kapasitas, dan SDM. Selain itu, LPSE juga harus memiliki jaminan keamanan perangkat, standar operasional layanan, standar keamanan server dan jaringan, standar kelangsungan layanan, standar anggaran, standar pengelolaan pemasok, hubungan dengan pengguna layanan,

pengelolaan kepatuhan, dan standar penilaian internal.

Itulah sebabnya, LPSE Provinsi Jawa Timur memberikan bimbingan teknis kepada 38 LPSE Kota Kabupaten di Jawa Timur. Mengingat peranan LPSE, dalam pengadaan barang dan jasa sangat besar.

Makanya standar pengelolaan harus dimiliki.

“Pengelolannya harus bersertifikat, makanya kita berikan bimbingan, dan kita sudah memulai sejak tanggal 16 April 2014. Karena Jawa Timur merupakan lima Provinsi percontohan di Indonesia, yang melakukan LPSE,” terang Henggar Sulistiarto.

Pihaknya lantas menyampaikan bahwa 17 standar LPSE, masing-masing memiliki peranan yang sama-sama

SURABAYA STNK HILANG an.LH Risma Sitorus BA jl Manukan Karya A-2/XI , nopol L 5945 WQ, Noka MH1JBB1139K051201, Nosin jbb1e1049567, spd motor No. 1430/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 6469 EV, a/n One Yunan, Ds. Talkandang rw 02/03, Kec. Kota Situbondo.

No. 1431/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 4824 FE, a/n Mahwandi, kel. Patokan rw 02/03, Kec. Kota Situbondo.

No. 1432/IMB/BI-II/2014

TULUNGAGUNG

mb2/bhirawa

Ratusan petani lereng Gunung Kelud, Kabupaten Kediri, yang mengatasnamakan Front Perjuangan Rakyat Kediri Bersatu (FPRKB) saat berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kbupaten Kediri.

Petani Kelud Tuntut Ganti Rugi Rp 8 Miliar Kab Kediri, Bhirawa Ratusan petani lereng Gunung Kelud, Kabupaten Kediri, yang mengatasnamakan Front Perjuangan Rakyat Kediri Bersatu(FPRKB) berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kbupaten Kediri untuk menuntut agar bupati Kediri turun dari jabatannya, sebab dinilai telah merusak tanaman milik petani lereng kelud seluas 170 hektar.

Dalam aksinya pendemo selain melakukan orasi juga membentangkan poster bertuliskan berbagai macam hujatan kepada Bupati Kediri Haryanti Sutrisno. Dari pantauan diantara massa pendemo banyak yang mengenakan kaos dan mengibarkan bendera PDI Perjuangan. Hal ini terlihat janggal, pasalnya Bupati diusung dari PDIP koordinator demo Agus Tianto mengatkan Bupati Kediri telah melanggar hak asasi manusia (HAM). Itu berdasarkan surat jawaban dari laporan petani ke Komnas HAM Jakarta.

Oleh karena itu, Bupati Kediri Haryanti Sutrisno dituntut mundur bersama Ketua DPRD Sulkani, yang masih kerabat Bupati Kediri.

"Bupati Kediri telah merampas hak petani.

Program Kerja Bakesbangpol Kabupaten Blitar

Bupati Imbau Warga Jaga Kerukunan Umat Beragama kegiatan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat untuk mencegah dan memberikan informasi untuk tidak ikut arus adanya kelompok-kelompok Agama yang menyesatkan.

“Berbagai kegiatan sosialisasi telah kami lakukan bersama FKUB dan Tokoh masyarakat setempat, sehingga jika ada hal-hal yang menyimpang termasuk berkaitan dengBahkan saat ini Pemerintah an konflik rumah ibadah akan kami Kabupaten (Pemkab) Blitar secara mediasi agar persoalan tersebut tegas menolak dan mulai mewasbisa tuntas,” jelasnya. hartono/bhirawa padai kemungkinan pergerakan Ditambahkan Sekretaris FKUB ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) H Herry Noegroho, SE, MH Kabupaten Blitar yang juga Sekremeskipun hingga kini Pemkab taris Umum MUI Kabupaten Blitar, Blitar sendiri belum mencium keAchmad Suudy, seperti perkembaberadaan kelompok tersebut. ngan penyebaran kelompok ISIS di Kabupaten, “Kerukunan umat beraga di Kabupaten Blitar pihaknya menilai relatif sangat kecil. harus bisa terjaga dengan baik, sebab bagaiNamun demikian berdasarkan hasil koordinasi manapun juga isu-siu berbagai aliran seringkali sejumlah ulama dan tokoh agama diyakini paham menyesatkan masyarakat. Untuk itu kami mengdan ideologi yang dianut kelompok tersebut mehimbau kepada semua masyarakat dan tokoh nyimpang dari ajaran Islam dan bertentangan masyarakat ikut menjaga berbagai hal yang tidak dengan Ideologi Pancasila, sehingga sekecil diinginkan,” kata H Herry Noegroho, SE, MH. apapun munculnya gerakan ISIS harus diwasSelain itu, Pemkab Blitar akan selalu memantau padai. Terlebih ISIS menganut paham Islam radiperkembangan sosial masyarakat terhadap kal yang cenderung mengedepankan cara-cara berbagai organisasi termasuk organisasi Agama kekerasan. di Kabupaten Blitar melalui Badan Kesatuan “Masyarakat Kabupaten Blitar dihimbau untuk Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten tetap tenang dan menjaga kerukunan antar umat Blitar, agar kondusifitas masyarakat Kabupaten serta tidak terprovokasi isu-isu yang tidak dapat Blitar bisa tetap terjaga dengan aman dan tentram dipertanggungjawabkan. Masyarakat juga disatanpa adanya isu-isu yang menyesatkan mereka. rankan untuk lebih intensif menggelar kegiatan “Di Kabupaten Blitar ada berberapa Ormas keagamaan seperti pengajian karena cara-cara Agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan tersebut mampu menangkal masuknya paham Antar Umat Beragama (FKUB), sehingga jika ada ISIS di Kabupaten Blitar,” terangnya. persoalan agama di Kabupaten Blitar akan diDi sisi lain pihaknya bersama sejumlah ulama tangani FKUB,” ujar Kepala Badan Kesatuan Bauntuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kabungsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Blipaten Blitar dan Kepolisian untuk mencegah ketar, Drs. Mujianto. mungkinan masuknya gerakan kelompok ISIS di Selain itu dikatakan Drs. Mujianto, pihaknya Kabupaten Blitar.Q htn, adv bersama FKUB seringkali melakukan berbagai

Munculnya berbagai aliran Agama yang dinilai menyesatkan akhirakhir ini, Bupati Blitar, H Herry Noegroho, SE, MH mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Blitar untuk menjaga kerukunan antar umat beragama.

penting. Karena itu LPSE Provinsi Jawa Timur akan terus melakukan pembinaan dan pemantauan kepada LPSE di tingkat Kota dan Kabupaten. Saat ini LPSE di Jawa timur telah menggunakan versi 3.5, tetapi kedepanya akan di tambah lagi. Makanya personil pengelolanya diberikan pelatihan terlebih dahulu, agar LPSE bisa maksimal.

Ditambahkan dia, LPSE sendiri sifatnya wajib, karena penyelenggaraannya berdasarkan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang transaksi elektronik, Undangundang nomor 14 tentang keterbukaan informasi publik, dan Undang-undang nomor 19 tentang hak cipta. “Jadi masyarakat berhak tahu secara

detail, semua kegiaatan pemerintah. Makanya LPSE harus dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan,” imbuhnya.

Sementara itu, ditanya kaitanya antara LPSE dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di daerah-daerah, pihanya menjelaskan, jika LPSE adalah penyedia datanya, sedangkan ULP adalah penyelengara kegiatanya. LPSE diakui dia, meminimalisir terjadinya permainan antara pelaksana lelang dengan para penyedia jasa, karena mereka dalam prosesnya bisa menghindari bertemu secara fisik.

Meskipun pertemuan fisik diperlukan untuk verifikasi lapangan “Semua proses melalui internet, jadi ketemunya hanya pada saat verifikasi saja,” terangnya.Q mut

Tiga Daerah Belum Tutup Lokalisasi PSK

KEHILANGAN

KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2013, Merah, AG4726RAC, a/n. Saifudin, Ds. Wajak Lor Rt 5/2, Boyolangu-T.Agung No. 1433/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2008, Pink, AG6154TR, a/n. Heni Sunarmi, Ds. Jatimulyo RT 3/4, Kauman-T.Agung No. 1434/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2008, Biru Hitam, AG2193TA, a/n. Karsit, Ds. Kradinan RT 10/6 Pagerwojo, Ngantru-T.Agung No. 1435/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 1994, Hitam, AG2857TU, a/n. Sri Suryani, Ds. Pakisaji, Kalidawir-T.Agung No. 1436/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 1991, Hitam, AG3495TS, a/n. Suwito, Ds. Selorejo, Ngunut-T.Agung No. 1437/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2014, Hitam, AG6597RAL, a/n. Supingah, Ds. Rejosari, Kalidawir-T.Agung No. 1438/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda Supra X, th. 2009, HitamMerah, AG5124TX, a/n. Siti Muchayanah, Ds. Doroampel, Sumbergempol-T.Agung No. 1439/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2006, Putih Merah, AG4978SG, a/n. Sumari, Ds. Kresikan, Tanggunggunung-T.Agung No. 1440/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2009, Hitam, AG4377TJ, a/n. Dyah Ekawati, Ds. Kacangan, Ngunut-T.Agung No. 1441/IMB/BI-II/2014

7

Lahan dan tanaman petani di Dusun Simbar Lor, Desa Plosokidul, Kecamatan Plosoklaten telah dirusak dengan cara ditraktor. Akibatnya petani mengalami kerugian materi hingga Rp 8 miliar rupiah," kata Agus.

Aksi unjuk rasa petani ini dijaga ketat aparat kepolisian dan Satpol PP Kabupaten Kediri. Massa mendesak Bupati Kediri dan Ketua DPRD Kabupaten Kediri menemui mereka. Tetapi, petani justru ditelantarkan. Ada dua orang pejabat yang sempat keluar menemui, tetapi oleh petani ditolak.

"Kami hanya mau ditemui Bupati Kediri dan Ketua DPRD Kabupaten Kediri, bukan yang lainnya. Jadi kami menolak ditemui siapapun kecuali mereka berdua," teriak massa sambil melambaikan tangan terhadap dua pejabat Pemkab Kediri.

Aksi unjuk rasa petani berakhir setelah petani menyerahkan dua ekor kelelawar kepada anggota polisi yang berjaga, supaya diserahkan kepada Bupati Kediri. Dua ekor hewan nokturnal (hewan malam) tersebut dianggap petani sebagai simbol kerakusan Bupati Kediri yang tega merampas hak rakyat.Q mb2

Madiun, Bhirawa Meski ada Surat Keputusan (SK) Gubernur agar wilayahnya bebas dari prostitusi, namun masih ada tiga wilayah yang belum menutup lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK).

Yakni, Kabupaten Madiun, Ponorogo dan Nganjuk.

Hal ini terlontar dari Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) I Madiun, Siswo Heroetoto,SH. M. Hum. MM pada acara sosialisasi SK Gubernur Jawa Timur Nomor 460/16474/ 031/2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi serta Perdagangan Wanita dan SK Gubernur Jawa Timur Nomor 460/031/2011 perihal Penanganan Lokalisasi WTS di Jawa Timur serta dalam rangka rencana penutupan lokalisasi WTS Wanita Harapan atau yang lebih dikenal dengan nama Gude, di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun.

"Awal tahun depan, seluruh lokalisasi di Jawa Timur

termasuk yang ada di jajaran Bakorwil Madiun harus menutup lokalisasi. Tidak ada alasan apa pun yang bisa membatalkan maupun menunda penutupan lokalisasi,"kata Siswo Heroetoto, di Balai Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Rabu (24/9).

Menurutnya lagi, sosialisasi sebagai upaya Bakorwil Madiun meningkatkan keterpaduan dan program penanganan masalah lokalisasi, merupakan fenomena sosial yang klasik. Karena itu, meski telah diakukan berbagai langkah konkrit seperti rehabilitasi, pembinaan dan pemberian ketrampilan, belum memberikan hasil sesuai harapan dalam menanggulangi prostitusi.

"Ini memang masalah sosial yang klasik. Tapi kami harapkan, bagi mereka (WTS) yang sudah menerima pelatihan dan permodalan, segera kembali ke daerah asal untuk membuka usaha," tambah Siswo.Q dar

dar/bhirawa

Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) I Madiun, Siswo Heroetoto,SH. M.Hum. MM pada acara sosialisasi SK Gubernur Jawa Timur.

Program Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar

Dindik Berharap Sekolah Mulai Terapkan Kurikulum 2013 Diterapkannya Kurikulum 2013 atau biasa disebut K-13 pada tahun ini di beberapa sekolah sebagai pilot project, Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar berharap semua sekolah di Kabupaten Blitar bisa menerapkan K-13 mulai tahun ajaran depan.

pendidikan swasta serta para stakeholder pendidikan,” ujarnya.

Sedangkan secara teknis, isi dari Kurikulum 2013, dikatakan Drs. Totok Subihandono, ada tiga Aspek, yakni pertama Pengetahuan, dimana dalam kurikulum 2013 sama seperti kurikulumkurikulum sebelumnya, yaitu penekanan pada tingkat pemahaman siswa dalam pelajaran.

Nilai dari aspek pengetahuan bisa didapat dari Ulangan Harian, Ujian Tengah/Akhir Semester, Hal ini diungkapkan Kepala dan Ujian Kenaikan Kelas. “Pada Dinas Pendidikan Kabupaten kurikulum 2013, Pengetahuan Blitar, Drs. Totok Subihandono. bukan aspek utama seperti pada Kurikulum 2013 merupakan kurikulum-kurikulum sebelumsuatu kurikulum yang dibentuk hartono/bhirawa nya,” jelasnya. untuk mempersiapkan lahirnya Drs. Totok Subihandono Kedua keterampilan, dimana generasi emas bangsa Indoneketerampilan merupakan aspek sia, dengan sistem ini siswa baru dalam kurikulum di Indonelebih aktif dalam Kegiatan Besia. Bahkan melalui keterampilan ini merupakan lajar Mengajar (KBM). “Dengan Kurikulum 2013 penekanan pada skill atau kemampuan, seperti ini, berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang kemampuan untuk mengemukakan pendapat, diharapkan akan memberikan hasil yang lebih berdiksusi/bermusyawarah, membuat laporan, baik lagi kepada para pelajar karena akan lebih serta berpresentasi. “Untuk aspek aeterampilan kreatif dan inofatif,” kata Drs. Totok Subihandono. merupakan salah satu aspek penting karena Lanjut Drs. Totok Subihandono, untuk mehanya dengan pengetahuan, siswa tidak dapat ningkatkan kompetensi Guru dalam pelaksanaan menyalurkan pengetahuan tersebut sehingga Kurikulum 2013 ini, pihaknya juga telah mehanya menjadi teori semata,” terangnya. laksanakan berbagai kegiatan seperti Pelatihan, Dan aspek ketiga adalah Sikap, yakni meSeminar, Workshop dan berbagai kegiatan rupakan aspek yang agak sulit untuk dinilai, kepada para pendidik di Kabupaten Blitar. karena sikap meliputi sopan santun, adab dalam Sebab tanpa ada sosialisasi serta tindakan belajar, absensi, sosial, dan Agama. Sehingga teknis dengan kegiatan tersebut, pelaksanaan siperlukan kerja sama yang baik antara orang Kurikulum 2013 di Kabupaten Blitar tidak bisa tua, guru mata pelajaran, wali kelas dan guru BK berjalan dengan cepat dan dilaksanakan seluruh agar penilaian aspek ini lebih optimal. “Agar sekolah se-Kabupaten Blitar. “Untuk mencapai penilaian sikap dapat diterapkan setiap tatap terlaksanannya Kurikulum 2013 ini di Kabupaten muka, guru harus menyiapkan lembar pengBlitar, membutuhkan kerjasama semua pihak, amatan penilaian sikap,” imbuhnya.Q htn, adv mulai pihak sekolah, guru, yayasan atau lembaga

OLAHRAGA

8 LINTASAN

Iswandi Masih Diandalkan untuk Sea Games Jakarta,Bhirawa Pelatih lari jarak pendek Eni Nuraini Martodiarjo mengatakan bahwa ia masih tetap mengandalkan Iswandi untuk meraih medali pada cabang atletik nomor lari 100 meter putra di SEA Games 2015, Singapura.

"Iswandi masih menjadi atlet andalan di SEA Games 2015 untuk menyumbangkan medali emas dari cabang atletik," kata Eni di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, saat ini anak asuhnya itu sedang mengikuti latihan persiapan umum di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Iswandi merupakan atlet dari cabang atletik yang turun di nomor bergengsi lari 100 meter dan berhasil menyumbang medali perak pada pesta olahraga antarbangsa se-Asia Tenggara (SEA Games) 2013 Myanmar.

"Selain latihan umum juga ada latihan di luar teknik seperti latihan mental dan relaksasi kepada setiap atlet," kata pelatih nasional nomor sprint itu.

Selain Iswandi, ada juga beberapa atlet lainnya yang juga ikut persiapan umum yakni Yaspi Bobi dan Safwaturrahman dan ada dua lainnya yang belum masuk Pelatnas.

"Kami juga akan memilih yang terbaik untuk dipanggil di Pelatnas pada kejuaraan Jawa Timur Open yang akan berlangsung Maret," katanya.

Menurut dia, meski ada beberapa yang sudah masuk pemusatan latihan nasional, semua atlet akan berkompetisi pada kejuaraan tersebut.

"Kami yakin yakin Iswandi akan mampu menyumbang emas pada SEA Games khususnya, mengingat prestasi sebelumnya ia berhasil menyabet medali perak," katanya.

Eni Nuraini selalu menekankan kepada setiap atlet yang menjadi anak asuhnya itu untuk disiplin dan rajin berlatih agar mampu meraih prestasi terbaik serta mengharumkan nama negara di cabang olahraga. ant

69 Tim Ikuti LPI Tingkat Kota Padang Padang, Bhirawa Sebanyak 69 tim mengikuti Liga Pendidikan Indonesia (LPI) 2014 tingkat Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), 24 hingga 27 September 2014.

"LPI tingkat Padang ini diikuti 69 tim yang terdiri dari 27 tim tingkatan SMA, dan 42 tingkatan SMP," kata Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga (Dispora) Padang, Suardi di Padang, Rabu.

Ia menjelaskan pertandingan tersebut digelar di lima tempat, sementara partai final akan dilaksanakan di Stadion Haji Agus Saim Padang, 27 September 2014.

Ia menyebutkan lapangan yang akan digunakan pada ajang tersebut yakni, lapangan PJKA Tabing, Lapangan Brandon Tabing, Lapangan Batuang Taba Lubukbegalung , dan Lapangan FIK UNP.sementara unuk peserta, akan dibagi ke dalam sembilan grup tingkat SMA dan 14 grup tingkat SMP. Ia mengatakan pertandingan LPI Kota Padang menggunakan sistem setengah kompetisi, dimana masing-masing kategori dibagi dalam beberapa grup.

"Tiap grup akan diisi tiga tim, dan durasi waktu setiap pertandingan untuk tingkat SMA yakni 2 kali 30 menit, sementara untuk SMP yakni 2 kali 25 menit," katanya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan pada LPI tahun ini, Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) juga memberikan trophi untuk seluruh kategori juara, yakni tropi bergilir, juara satu, dua dan tiga.

"Tahun lalu yang menjadi penerima trophi Menpora, pada tingkat SMA adalah SMA 5. Di Final SMA 5 dikalahkan SMA 2. Untuk SMP pemenangnya adalah SMP 22 yang berhasil menang atas MSTN model," sebutnya.

Ia mengatakan masing-masing kategori hanya diwakili satu tim untuk mewakili Padang pada LPI tingkat Sumbar.

Laga pembuka pada ajang itu menyajikan pertandingan pada tingkat SMA di pool A, antara SMA Negeri 8 dengan SMTI di Stadion Haji Agus Salim. ant

Jatim Harus Evaluasi Atlet Dansa Surabaya, Bhirawa Kegagalan Jatim meraih hasil maksimal di Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Dansa Bandung Agustus lalu, menjadi cambuk bagi Pengprov Ikatan Olahraga Dansa Indonesia (IODI) Jatim untuk melakukan evaluasi. Karena cabor ini memperebutkan 15 emas di PON 2016 Jabar.

Menurut Ketua Umum I Bidang Organisasi daerah PP IODI, John A. Christian, sebenarnya Jatim memiliki peluang untuk merebut emas karena memiliki atlet yang memiliki kemampuan diatas ratarata, yakni Albert. Sayangnya hingga kini Albert belum punya pasangan yang pas setelah partner lamanya Johana harus absen karena hamil.

Saat berlaga di Kejurnas lalu, Albert berpasangan dengan Tania, namun secara teknik Tania masih belum bisa mengimbangi gerakan Albert.

"Keduanya baru berlatih selama empat bulan dan Tania memiliki talenta yang cukup bagus, namun ia masih harus berlatih lagi untuk mengimbangi teknik Albert," kata John Christian, Rabu (24/9).

Hal lain yang harus diperhatikan oleh IODI Jatim adalah, saat ini beberapa provinsi sudah mengirimkan atau mengundang pelatih dari luar negeri untuk persiapan PON Jabar, seperti Sulsel yang mengirimkan atletnya ke Italia kemudian Jabar yang dikenal memiliki banyak atlet

John Christian dansa potensial juga mendatangkan pelatih dari luar negeri. "Jatim harus melakukan evaluasi agar bisa bersaing di PON, karena rival terberat seperti Jabar, Jateng, NTB, Bali dan Di Yogjakarta

sudah melakukan persiapan cukup bagus," kata pria yang juga pelatih Kempo itu.

Saat disinggung mengenai isu kalau ada beberapa juri yang 'bermain' dan tidak fair saat melakukan penilaian, dengan tegas John Christian membantahnya, karena penunjukkan juri dilakukan beberapa menit sebelum atlet turun di arena. Selain itu ada 11 juri yang melakukan penilaian. "Juri tidak tau kapan ia ditugaskan, sehingga kecil kemungkinan ada permainan.

Kami sudah membuat sistem untuk mengantisipasi masalah ini," tegasnya.

Pada kesempatan itu pria yang juga berprofesi sebagai lawyer itu menjelaskan mengenai proses kepindahan atlet, menurutnya dalam anggaran dasar rumah tangga IODI atlet diberikan kebebes-

an untuk pindah ke provinsi lain asal dengan ketentua tidak melewati batas waktu yang sudah ditentukan.

Seperti untuk proses perpindahan atlet untuk PON sudah ditutup pada pertengahan September lalu. "Kami tidak mempersulit atlet pindah karena sudah diatur di anggaran dasar rumah tangga," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Jatim, Erlangga Satriagung mengakui jika harus ada evaluasi terhadap prestasi di cabor dansa. Sebab selama ini Jatim juga dianggap memiliki peluang untuk bisa meraih emas di cabor yang pernah dilombakan pada PON Kaltim 2008 itu.

"Harus segera di evaluasi dan kami minta pelatih untuk melakukan penilain secara objektiv terhadap kemampuan atlet," wwn katanya.

Jambi Pertahankan Atletnya Tidak Pindah ke Jatim

PRSI Sulsel bakal datangkan pelatih asing untuk menangani para atlet.

PRSI Sulsel Berencana Datangkan Pelatih Asing Makassar, Bhirawa Pengprov Persatuan Renang Seluruh Indonesia Sulawesi Selatan berencana mendatangkan pelatih asing untuk menangani para atlet Sulsel agar bisa berprestasi di tingkat nasional hingga internasional.

"Keinginan mendatangkan pelatih asing masuk dalam program jangka panjang PRSI Sulsel. Rencana ini juga sudah dibahas Ketua PRSI Sulsel Unggul Attas bersama Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah," kata Ketua Harian PRSI Sulsel Abdul Muin di Makassar, Rabu.

Mengenai keterlibatan Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah dalam rencana ini, kata dia, karena rencananya pelatih asing tersebut berasal dari Jepang. Sementara Bupati Bantaeng sejauh ini memang dikenal memiliki hubungan yang kuat dengan pemerintah Jepang.

Selain itu, keterlibatan Bupati Bantaeng juga dikarenakan bupati yang memasuki periode keduanya itu

memiliki perhatian dan komitmen tinggi terhadap perkembangan olahraga khususnya cabang renang Sulsel.

Untuk mendatangkan pelatih asing memang bukan hal baru bagi PRSI Sulsel. Namun sebelum dilaksanakan tentu yang harus menjadi perhatian yakni kesiapan sarana dan prasarana.

PRSI Sulsel tidak ingin ketika pelatih asing datang namun melihat kondisi kolam renang yang tidak presentatif justru memilih mundur.

"Kita pernah mendatangkan pelatih renang indah seusai PON 2000 di Jatim. Hasilnya ternyata bisa membuat Sulsel mendominasi pada PON 2004 dan 2008. Jika sesuai pengalaman, kita hanya membayar perbulan dan menanggung baya akomodasi transportasi selama menangani tim," jelasnya.

Selain berkeinginan mendatangkan pelatih asing, PRSI Sulsel juga mengaku siap memberangkatkan perenang andalannya yakni Muhammad Alamsyah untuk berlatih ke Jepang.

Staf Ahli PB PRSI itu menyatakan keputusan mengirimkan peraih tiga medali emas Pra-PON Remaja Jawa Timur 2014 itu untuk proyeksi menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) Jabar 2016.

Untuk jadwal keberangkatan, dirinya berharap bisa dilakukan pada 2014. Namun jika ternyata tidak memungkinkan maka akan dilaksanakan pada 2015 atau sebelum pelaksanaan babak kualifikasi Pekan olahraga Nasional (PON) Jabar.

Selama di Jepang, lanjut dia, Alamsyah direncanakan akan dititipkan untuk berlatih bersama atlet terbaik Jepang.

Untuk itu, hubungan baik antara Bupati Bantaeng dan Pemerintah Jepang diharapkan semakin mempermudah Alamsyah saat berada di Jepang.

"Saya kira jika bisa dilakukan lebih cepat tentu semakin baik. Kami masih akan membahas kepastiannya seusai pelaksanaan Pekan Olahraga Daerah (Porda) XV Bantaeng 2014," katanya. ant

Padang Canangkan Pencak Silat Masuk Kurikulum Sekolah

Pencak silat bakal masuk kurikulum sekolah mulai tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas.

Padang, Bhirawa Pemerintah Kota Pandang, Sumatera Barat, secara resmi mencanangkan pencak silat masuk kurikulum sekolah mulai tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas yang salah satu tujuannya adalah melestarikan olahraga tradisional tersebut.

Pencanangan pencak silat masuk kurilukum sekolah itu dilakukan secara langsung oleh Menpora Roy

25 Pemain Muda Lolos Audisi PB Djarum Jakarta, Bhirawa Sebanyak 25 pemain muda dari 30 provinsi di Indonesia lolos Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulu Tangkis 2014 yang digelar dalam rangka mencari bibit pebulu tangkis potensial.

Ke-25 pemain yang terdiri dari 16 putra dan sembilan putri itu kelak akan mendapatkan beasiswa bulu tangkis berupa pelatihan terprogram, fasilitas pelatihan lengkap serta kesempatan mengikuti kompetisi nasional dan internasional. “Mereka yang lolos audisi umum secara kualitas adalah yang terbaik. Mereka yang lolos audisi umum juga memiliki bakat dan keterampilan yang sangat menjanjikan,� kata Direktur Program Bakti Olahraga Djarum Foundation Yoppy Rosimin di Jakarta, Rabu.

Yoppy juga mengaku puas karena audisi kali ini banyak meloloskan pemain muda dari penjuru Tanah Air, tak melulu peserta dari tanah Jawa.

Dengan demikian, bibit pebulu tangkis potensial sebenarnya tersebar dan berasal

Kamis Pahing 25 SEPTEMBER 2014

dari berbagai pelosok di Indonesia. Itu artinya olahraga bulu tangkis juga semakin berkembang secara merata ke seluruh pelosok negeri, katanya.

Dalam audisi kali ini, tercatat ada tujuh pemain muda yang berasal dari luar Jawa.

Mereka di antaranya berasal dari Sulawesi, Sumatera serta Bali. “Ada yang bilang kami sengaja pilih peserta dari Indonesia timur dan barat untuk penuhi kuota. Tapi kami murni memilih berdasarkan kualitas dan naluri bermain mereka,� ungkap Yoppy.

Lebih lanjut, dia mengatakan audisi umum beasiswa bulu tangkis yang digelar rutin setiap tahunnya itu terus menunjukkan perkembangan.

Hal tersebut bisa dilihat dari jumlah peserta audisi yang bertambah setiap tahunnya.

Pada 2014, PB Djarum mengaudisi sebanyak 1.380 pemain muda berusia antara 10-15 tahun dari 1.982 peserta yang mendaftar. ant

Suryo didampingi pejabat pemerintah provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang di Stadion Agus Salim, Padang, Rabu.

"Pencak silat harus jadi budaya Indonesia makanya harus dipertahankan yang salah satunya dengan memasukkan pada kurikulum pendidikan seperti yang dilakukan disini," kata Menpora Roy Suryo di sela pencanangan pencak silat masuk kuri-

kulum.

Menurut dia, pencak silat yang merupakan budaya asli Indonesia harus terus dipertahankan. Bahkan pihaknya terus menggalang dukungan dunia international agar pencak silat yang beberapa alirannya merupakan asli Sumatera Barat bisa diakui oleh Unesco.

Pengakuan dari Uniesco, kata dia, sangat dibutuhkan karena saat ini ada negara lain yang berusaha mendaftarkan pencak silat ke Unesco sebagai budaya mereka. Untuk itu, pihaknya segera bangkit untuk mempertahankan salah satu budaya asli Indonesia itu.

"Penelusuran sejarah serta pengakuan juga sangat penting bagi kurikulum pendidikan. Perlu diketahui jika pencak silat bukan hanya bela diri tapi juga masalah hati dan hubungan kemasyarakatan," katanya menambahkan.

Dengan adanya pencanangan pencak silat masuk kurikulum muatan lokal di Padang pihaknya sangat mendukung. Bahkan Kemenpora mengharapkan daerah lain bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Padang. ant

Jambi, Bhirawa Pengurus KONI Provinsi Jambi akan tetap mempertahankan dua atletnya yakni Okky dari cabang sepatu roda dan Tika cabang dayung yang pindah untuk memperkuat Provinsi Jawa Timur pada PON 2016.

Ketua Umum KONI Provinsi Jambi, H AS Budianto di Jambi, Rabu, mengatakan, pihaknya akan berjuang maksimal untuk mempertahankan kedua atlet Jambi itu untuk tidak pindah ke Jawa Timur.

"Hari ini merupakan agenda persidangan perdana untuk tahapan mediasi di Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (Baori) yang berlangsung di Jakarta," kata Budianto.

KONI Jambi sudah membentuk tim khusus terdiri atas pengurus KONI dan pengurus provinsi cabang sepatu roda untuk mempertahankan kedua atlet tersebut tidak dicaplok dan pindah ke Provinsi Jawa Timur.

Alasan KONI Jambi untuk mempertahankan atlet atas nama Okky dan Tika tersebut karena selama ini tidak ada masalah dan selama hampir enam tahun terakhir, khususnya Okky dari cabang sepatu roda sudah banyak mendapatkan perhatian dari pemerintah Provinsi Jambi pada dana pembinaannya.

"Khusus Okky saja, pemerintah Provinsi Jambi melalui KONI Jambi sudah cukup besar mengeluarkan dana atau anggaran untuk pembinaan Okky yang saat memperkuat Jambi dari belum berprestasi hingga saat ini sampai puncak prestasinya," ujarnya.

Diperkirakan untuk Okky atlet cabang sepatu roda tersebut jumlah dana atas prestasinya yang diberikan Provinsi Jambi mencapai ratusan juta rupiah selain bonus PON 2012 lalu.

Kemudian selama berjalannya pemberian dana pembinaan dari KONI Jambi kepada cabang olahraga dan atlet yang bersangkutan tidak pernah ada masalah dan berjalan cukup kekeluargaan terhadap atlet Okky maupun pengurus sepatu roda Jambi.

KONI Jambi berharap selama berlangsungya sidang pada arbitrase perpindahan Okky dan Tika di Baori, kedua atlet itu bisa tetap mempertahankan status mereka untuk tetap atas nama Provinsi Jambi.

"Kami berharap Baori memperhatikan perkembangan pembinaan di daerah karena disaat pembinaan berjalan tiba-tiba atlet dicaplok daerah yang memiliki dana besar akan menjadi contoh buruk bagi sistem pembinaan," katanya.

Selain itu, meminta kepada Provinsi Jawa Timur untuk tidak menerima mereka karena selama ini keduanya atlet binaan Jambi dan telah mendapatkan perhatian khusus dalam program pembinaan KONI untuk menuju ke PON 2016. ant

Kamis Pahing, 25 SEPTEMBER 2014

NASIONAL-POLITIK

KILAS NASIONAL

Usulan Pemerintah dan Demokrat Beda Tipis Jakarta, Bhirawa Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan usulan Pemerintah dan Partai Demokrat hanya berbeda satu poin terkait pemilihan kepala daerah langsung dengan perbaikan.

“Belum tentu semua jalan keluar yang kami (Kemendagri) tawarkan itu disetujui oleh Demokrat. Ada beda sedikit, misalnya, di poin terkait uji publik,” kata Gamawan, Rabu, ditemui di Kantor Kemendagri sebelum menuju DPR. Terkait usulan uji publik kandidat calon kepala daerah, menurut Mendagri tidak perlu ada keterangan harus lulus tahap uji publik. Namun menurut Partai Demokrat, kandidat yang akan dicalonkan menjadi kepala daerah harus lulus uji publik.

“Menurut Demokrat, di tahap uji publik itu kandidat harus lulus, tetapi dari Pemerintah tidak perlu itu, jadi hanya cukup keterangan telah mengikuti uji publik saja,” tutur Gamawan.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Demokrat menyampaikan 10 syarat yang harus dimasukkan dalam Rancangan Undang-undang Pilkada dengan sistem langsung.

Kesepuluh syarat tersebut adalah adanya penyelenggaraan uji publik atas integritas calon gubernur, calon bupati dan calon wali kota; efisiensi biaya penyelenggaraan pilkada; perbaikan pengaturan dan pembatasan pelaksanaan kampanye terbuka; akuntabilitas penggunaan dana kampanye; dan larangan politik uang dan sewa kendaraan partai.

Kemudian soal larangan fitnah dan kampanye hitam; larangan keterllibatan aparat birokrasi; larangan pencopotan aparat birokrasi pasca-pilkada; perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa pilkada; serta pencegahan kekerasan dan tanggung jawab calon atas kepatuhan pendukungnya.

Syarat-syarat tersebut sebenarnya sudah dirumuskan oleh Kemendagri dalam draf RUU Pilkada Langsung.

Terkait polemik RUU Pilkada, Kemendagri menyiapkan dua draf RUU terkait mekanisme langsung dan tidak langsung.

Q ant

Pilkada Langsung Pilihan Terbaik Jakarta, Bhirawa Ketua DPD RI Irman Gusman menilai pemilu kepala daerah (pilkada) langsung adalah pilihan terbaik yang melibatkan partisipasi politik rakyat secara langsung.

antara foto

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan pandangan pada Pleno I KTT Iklim PBB 2014 di Markas PBB, New York, AS, Selasa (23/9) waktu setempat. Presiden menegaskan bahwa Indonesia siap memperkuat kemitraan global untuk menjaga peningkatan suhu dunia di bawah 2 derajat Celcius.

SBY Calon Tunggal Pimpinan GGGI New York, Bhirawa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinominasikan sebagai calon pimpinan dari Global Green Growth Institute menggantikan mantan PM Lars Rasmussen, dan akan diumumkan dalam pertemuan tahunan organisasi itu pada November mendatang di Seoul, Korsel.

Dalam sebuah acara yang berlangsung di “Conference Building” Markas Besar PBB di New York, Selasa (23/9) petang waktu setempat atau Rabu pagi WIB, Presiden Yudhoyono diharapkan dapat memimpin organisasi tersebut untuk masa dua tahun mendatang sebagai “Chair of

Council” dan “President of Assembly” dari GGGI. Presiden Yudhoyono dalam sambutannya mengatakan, ia menghargai keterpilihannya untuk dinominasikan sebagai pimpinan GGGI, dan bersedia dinominasikan untuk posisi tersebut.

Presiden Korea Selatan Park Geun-hye hadir dalam acara tersebut. Dalam sambutannya ia mengatakan menghargai ketetapan GGGI untuk memilih Seoul sebagai kantor pusat, dan mengharapkan bisa terus bekerja sama dan saling berkontribusi dengan GGGI. Presiden Park juga menghargai nominasi yang diberi-

Massa Unair Menangkan Lomba Sadar Arsip se - Jatim

Delegasi tim Massa Unair saat mempresentasikan kegiatan yang dilakukan di hadapan dewan juri dan peserta yang lain.

Surabaya, Bhirawa Masyarakat Surabaya Sadar Arsip - Universitas Airlangga (Massa Unair) berhasil memenangkan lomba Forum Komunitas Masyarakat Sadar Arsip (FKMSA) Se Jawa Timur, yang digelar Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Bapersip) Jatim, Rabu (24/9) kemarin.

Aktifis penggiat sadar arsip yang terdiri dari mahasiswa jurusan perpustakaan Unair ini mampu memikat 5 anggota tim juri yang diketuai oleh Prof Mustadji dari Unesa Surabaya ini.

“Massa Unair mampu merancang kegiatan, melaksanakan sekaligus mempresentasikannya hasilnya secara sempurna,” jelas Prof Mustadji seusai pengu-

mumnan pemenang. Menurut guru besar Universitas Negersi Surabaya (Unesa) ini, tim Massa Unair mampu memobilisasi masyarakat untuk sadar arsip.

“Aktivitas yang dilakukan mampu memenuhi target lomba yaitu membuat masyarakat sadar arsip,” tambah Mustadji lagi. Sementara juri yang lain, redaktur Harian Bhirawa Wahyu Kuncoro, ST, M.Medkom menambahkan, keberhasilan massa Unair juga karena kreativitasnya yang menonjol dibandingkan tim-tim yang lain.

“Massa Unair secara apik bisa mengkomunikasikan ide dan gagasannya secara tepat dengan media yang ada,” jelas Wahyu.

Kabid Pembinaan Kearsipan

Bapersip Jatim Drs Tidor T Djati mengaku puas dengan penyelengaraan lomba FKMSA tahun ini.

“Apa yang ditampilkan para peserta lomba sungguh melebihi harapan kami,” jelas Tidor saat menutup acara lomba. Pembentukan FKMSA yang baru beberapa bulan lalu, tepatnya bulan Mei 2014, menurut Tidor ternyata sudah mampu membuat rancangan sekaligus melakukan kegiatan dengan sangat baik.

Sebagai institusi yang melahirkan FKMSA, Bapersip Jatim lanjut Tidor merasa beruntung karena sekarang sudah punya mitra kerja dalam melakukan penyadaran arsip masyarakat.

“Sekarang bapersip Jatim tidak sendiri lagi dalam melakukan gerakan penyadaran arsip, karena sudah banyak relawan-realwan dari kampus yang bahu-membahu dalam hal penyadaran arsip,” jelas Tidor lagi.

Dalam lomba yang berlangsung selama dua hari tersebut Massa Unair mampu menyihkan tim-tim lain dari berbagai universitas di Jatim. Hasil selengkapnya lomba sadar arsip kemarin adalah : Juara 1 dari Universitas Airlangga, Juara 2 dari ITS Surabaya, Juara tiga dari Universitas Wiraraja Sumenep dan Juara Harapan 1 Universitas Jember. Penyerahan hadiah bagi para pemenang rencananya akan disampaikan oleh Guberbnur Jatim pada HUT Provinsi Jatim 12 Oktober 2014 di Gedung Grahadi. Q rac

Pimpinan DPRD Sampang Definitif Dilantik Pelantikan pimpinan definitif DPRD Sampang periode 2014-2019 berlangsung dengan hidmat Rabu (24/9) kemudian. Mengantisipasi kemungkinan yang tidak diinginkan, personel keamanan dari Polres dan Brimob berjaga di dalam dan luar kantor DPRD Sampang.

Pelantikan DPRD Kabupaten Sampang yang dikemas dalam acara Rapat paripurna istimewa DPRD Sampang dengan acara Pengucapan Sumpah/janji pimpinan DPRD dihadiri oleh Bupati dan Wakil bupati Sampang dan unsur Forpimda dan kepala SKPD. Acara pelantikan dibuka oleh ketua sementara DPRD sampang Imam Ubaidillah yang didampingi oleh wakil ketua sementara H Nasir. Setelah itu pembacaan Surat keputusan Gubernur Jatim tentang peresmian pimpinan DPRD Kabupaten Sampang, dilanjutkan dengan sumpah janji pimpinan DPRD Sampang yang dipimpin oleh kepala Pengadilan Negeri Sampang.

Pimpinan definitif yang dilantik adalah Imam Ubaidillah dari

9

Pelantikan pimpinan Dewan devinitif periode 2014-2019 partai kerbangkitan bangsa (PKB) sebagai ketua, Fauzan Adhima dari Partai Gerindera sebagai wakil ketua, Abdussalam sebagai wakil ketua, dan Hakiki dari PPP. Ketua DPRD definitif Imam Ubaidillah saat memberi sambutan mengakatakan bahwa posisi ketua dengan anggota yang lain adalah sama, tetapi yang membedakan hanya tugas dan tanggungjawabnya. Oleh sebab itu, pada anggota dewan yang lain untuk jangan segan

kan pada Presiden Yudhoyono, dan mengharapkan pada wak tunya nanti Presiden Yudhoyono bisa memimpin GGGI dan bekerja sama untuk mewujudkan visi dan misi organisasii tersebut.

Sementara itu mantan PM Lars Rasmussen yang hadir dalam pertemuan bertajuk “Leaders gathering” itu mengatakan, rasa terima kasihnya kepada segenap staf GGGI yang selama beberapa waktu ini telah bekerja sama mencapai visi dan misi GGGI. Ia berharap Presiden Yudhoyono bisa menggantikan posisinya dan membuat GGGI bekerja lebih baik lagi.Q ant

“Pilkada langsung kalau masih ada kelemahan, sebaiknya diperbaiki kelemahannya, bukan malah mengembalikan pilkada ke DPRD,” kata Irman Gusman di sela kegiatan Orientasi II anggota DPD RI terpilih peridode 2014-2019 di Jakarta, Rabu (24/9) kemarin.

Menurut Irman, pelaksanaan pilkada langsung yang sudah diselenggarakan selama 10 tahun terakhir merupakan pilihan terbaik, karena dapat memunculkan tokoh calon pemimpin dari rakyat serta melibatkan rakyat secara langsung untuk menggunakan hak politiknya.

Pilkada langsung, kata dia, dapat memunculkan bibitbibit pemimpin berkualitas dari tengah rekyat di setiap tingkatan, seperti bupati, wali kota, maupun gubernur.

Ia juga menilai, melalui pilkada langsung masyarakat juga diajarkan bagaimana berdemokrasi yang baik.

“Pilkada langsung ini merupakan cara terbaik dalam berdemokrasi yang kita bangun,” tukasnya.

Terkait rencana DPR RI menyetujui RUU Pilkada pada rapat paripurna, Kamis (25/9), Irman berharap, paripurna DPR RI dapat mengambil keputusan melalui musyawarah mufakat.

“Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka mekanisme voting akan menjadi pilihan terakhir,” tegasnya.

Anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Barat ini menegaskan, daklam proses persetujuan RUU Pilkada

SBY Bapak Demokrasi Indonesia Anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Bapak Demokrasi di Indonesia.

“Pak SBY itu bapak demokrasi, kami lah penggagas demokrasi langsung itu. Jadi jika tidak mendukung pilkada langsung ya kebangetan,” katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.

Partai Demokrat, menurutnya, memutuskan memilih pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung sebagai upaya untuk mendirikan pemerintahan yang bebas dari politik uang dan tindakan kotor lainnya. Selain itu Pilkada langsung merupakan bentuk demokrasi yang nyata dan menjadi kewajiban bagi Demokrat untuk mendukung langkah tersebut.

Pernyataan tersebut diutarakan Ruhut terkait keputusan Partai Demokrat memilih Pilkada langsung dan merapat ke kubu Jokowi setelah sebelumnya bergabung ke Koalisi Merah-Putih.

Menurutnya jika ada sejumlah anggota Demokrat yang tidak setuju dengan keputusan partai, sama saja dengan masih terbayang masa lalu.

“Demokrat beda dengan semua partai, jika SBY bilang A ya semua harus sama. Jika tidak setuju, silakan keluar!” kata Ruhut menegaskan. Q ant

Anas Sulit Bebas dari Jerat Hukuman Jakarta, Bhirawa Pakar Komunikasi Politik UI Dr Lely Arrianie menilai, ada upaya intimidasi terhadap majelis hakim Tipikor, menjelang vonis terdakwa kasus korupsi Hambalang Anas Urbaningrum (AU). Namun dari sisi komunikasi politik, intimidasi untuk pembebasan AU demi keadilan, akan sulit terwujud. Melihat kenyataan beberapa orang yang terkait kasus AU, sudah dijatuhi hukuman. ”Ada berbagai cara dan upaya membuat opini supaya AU bebas demi keadilan. Namun opini bebas demi keadilan tersebut nampaknya sulit mempengaruhi keputusan hakim nanti. Sebab tersangka lain yang terkait kasus

AU, sudah diputus bersalah dan dihukum. Seperti Nazarudin, Angelina Sondakh, Andi Malarangeng. Sementara AU sendiri juga tidak mampu membuktikan asal usul hartanya,” cetus Arrianie dalam diskusi “Menjelang Vonis Anas, Berani Adil, Hebat” di press room DPR. Hadir Komisioner Komisi Yudisial (KY) Muhamad Taufik, dan loyalis AU politisi Golkar Misbakhun.

Arrianie lebih jauh menilai, jika majelis hakim memberi AU bebas, pasti publik bereaksi.

Tak mempercayai lagi lembaga peradilan dalam memberantas korupsi. Tuntutan Jaksa 10 tahun bagi AU, sudah dicemooh dan ditentang publik. Yang di-

inginkan publik justru AU dijatuhi hukuman maksimal, yakni 20 tahun. Lagipula, dalam hukum ada azas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Sehingga sulit bagi AU untuk bisa bebas dari jerat hukuman.

Komisioner KY M Taufik yakin, bahwa hakim akan memberi keputusan berdasarkan keadilan. Jika AU memang tidak bersalah, pasti hakim akan mem bebaskan AU. Hal sebaliknya bila AU ternyata bersalah. Dia tidak sependapat bila disebut-sebut Hakim Agung Artidjo Al Kautsar selalu menjatuhkan hukuman lebih berat. Jika tanpa bukti dan fakta kuat, tidak mungkin Artidjo memutus lebih berat. Q ira

Wawali Janji Tindaklanjuti Produk Bank Sampah Berbagai macam barang kerajinan berhasil diproduksi dari kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) “Pengolahan Sampah dan Managemen Bank Sampah” yang dilaksanakan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Kediri, Jawa Timur bersama ratusan kader Bank Sampah se-Kota Kediri.

Wakil Walikota Kediri Lilik Muhibbah yang datang langsung menyaksikan pelatihan memberikan apresiasinya dan berjanji akan menindaklanjuti produkproduk kerajinan bernilai ekonomis itu dalam hal pemasaran.

“Insya Allah dari pelatihan ini, akan diadakan pelatihan kembali.

Sementara itu, terkait pemasarannya, karena DKP sudah menyiapkan tempat yang akan dibuat sebuah showroom. Sehingga hasil kerajinan yang diolah dari sampah ini bisa dipasarkan di sana,” tegas Lilik Muhibbah.

Ning Lik, begitu sapaan akrabnya, melihat langsung proses daur ulang sampah menjadi berbagai macam barang kerajinan. Seperti, vas bunga dari kertas koran bekas, bunga dari plastik bekas, bros dari plastik bekas, beberapa model tas dari plastik bekas, maupun tempat kue dari koran bekas. Bahkan, Ning Lik sempat membeli dan mencoba produk kerajinan daur ulang tersebut.

Bimtek yang berlangsung selama dua hari di Gedung Serba Guna SMK Negeri 2 Kediri tersebut diikuti sebanyak 200 orang kader Bank Sampah.

Diantaranya, Bank Sampah Sri Wilis, Bank Sampah Hijau Daun, Bank Sampah Melati, Bank Sampah Segoro Arto dan berbagi macam bank sampah lainnya. Jumlahnya saat ini sudah mencapai sebanyak 91 kelompok Bank Sampah.

Kepala DKP Kota Kediri Didik Catur mengatakan, tujuan dari pelatihan persampahan ini adalah untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembungan AKhir (TPA) Klotok di Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto. Mengingat, berdasarkan catatan, jumlah sampah yang masuk ke TPA Pojok setiap harinya sekitar 330 meter kubik atau setara 90 ton.

“Dengan adanya pelatihan terhadap kader persampahan, kita punya target, pelatihan ini

nurkholis/bhirawa

untuk saling mengingatkan dan bersatu padu untuk melaksanakan tugas amanat rakyat.

“Sejak dilantiknya ketua dan wakil ketua definitif ini, kami menghimbau pada semua fraksi yang berada di DPRD Sampang untuk segara mengusulkan anggotanya untuk mengisi alat kelengkapan dewan, sebab saat ini tugas anggota DPRD Sampang sudah menunggu yakni untuk membahas RAPBD 2015,” pintanya. Q lis,adv

seharusnya menjunjung tinggi demokrasi, bukan mencari siapa yang menang dan kalah.

Wawali Kota Kediri Lilik Muhibah Saat Mengunjungi Bimtek Bank Sampah

tidak hanya pada saat ini. Besok akan ada tindak lanjuti. Dan Pemkot Kediri, khususnya DKP akan berusaha memberikan apa yang menjadi keinginan mereka (Baca : Kader Bank Sampah), akan kita fasilitas. Fasilias apa yang mereka butuhkan, sarana dan prasaran apa dalam proses pembuatan kerajinan dari bank sampah ini,” terang Didik Catur.

Bimtek “Pengolahan Sampah dan Managemen Bank Sampah” ini dibuka langsung oleh Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar, dengan ditandai pemukulan gong.

Dalam kesempatan itu, Mas Abu, panggilan akrab Abdullah Abu Bakar menyerahkan bantuan berupa mesin jahit dan timbangan kepada kader bank sampah.

Pelatihan berlangsung semarak, karena peserta sangat antusias.

Salah satu kader Bank Sampah Pelangi dari Kelurahan Dandangan, Kota Kediri Titik mengaku, sangat senang dengan adanya pelatihan persampahan, khususnya ketika praktek membuat daur ulang sampah menjadi kerajinan. Ia dan kelompoknya mem buat tempat jelly yang dibuat dari kertas koran bekas.

“Kita menggunakan sampah anorganik dibikin kerajinan tempat jelly ini. Karena masih awal, proses pembuatan ini agak lama.

Untuk setiap satu linting koran seperti ini buah waktu sekitar 5 menit. Kalau dari kesemuannya proses, berlangsung kurang lebih 3-4 jam,” kata Titik Untuk satu tempat jelly, imbuhnya membutuhkan biaya untuk membeli bahan baku koran bekas sekitar Rp 6 ribu. Barang kerajinan ini nantinya akan dijual dengan harga sekitar Rp 35 ribu.

Ia dan kelompoknya berharap, pelatihan tidak hanya berhenti pada kali ini, melainkan harus berkelanjutan. Ia juga meminta agar Pemkot Kediri, khususnya DKP memberikan fasilitas pemasaran dari produk daur ulang sampah tersebut. Q adv

EKONOMI - BISNIS

10 Kurs JUAL

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

GBP

19,865.96

19,662.72

Sumber: Bank Indonesia (24 SEPTEMBER 2014)

RAGAM EKBIS

Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Jatim Capai 42 Persen Bojonegoro, Bhirawa Tenaga kerja formal di Jatim yang mendapatkan perlindungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan saat ini baru capai 42 % dari total tenaga kerja formal.

Menurut, Kepala kantor wilayah Jatim BPJS Ketenagakerjaan, Rizani Usman mengatakan, bahwa ada 2,5 juta tenaga kerja sektor formal di Jatim. Tetapi yang terdaftar di BPJS ketenaga kerjaan Jatim baru ada 1,2 juta tenaga kerja formal atau 42 persen. “ Dimana jumlah tenaga kerja sektor formal yang terdaftar di BPJS ketengakerjaan Jatim ini belum ada 50 persen,” kata Rizani Usman, Rabu (24/9).

Rizani Usaman menambahkan kalau minimnya tenaga kerja sektor formal yang mendapatkan haknya di BPJS ketenagakerjaan, disebabkan karena perusahaan yang bergerak disektor formal belum memiliki kesadaraan untuk memberikan hak karyawannya, yang berupa jaminan BPJS ketenagakerjaan. Ia mengharapkan, kedepannya semakin banyak perusahaan yang memberikan hak kepada karyawannya, sehingga semua karyawan atau pegawai di Jatim memiliki jaminan BPJS ketenagakerjaan.

Lebih lanjut, Rizani mengimbau agar seluruh perusahaan peserta maupun vendor atau rekanan agar mendaftarkan dan melaporkan seluruh pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. “Apalagi di Bojonegoro ini banyak perusahaan yang masuk untuk bergabung di proyek minyak dan gas bumi,”ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro, Widio Rahmulyo, menyampaikan, saat ini jumlah kepesertaan BPJS Ketenagkerjaan Cabang Bojonegoro tercatat sebanyak 1.368 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 41.945 tenaga kerja. Ke depannya, ia berharap semua perusahaan di Bojonegoro mendaftar di BPJS Ketenagaan. Q bas

Kamis Pahing, 25 SEPTEMBER 2014

PHRI Setuju Asal Tak Sulitkan Pengusaha Pemkot Tak Siapkan Truk Sampah untuk Hotel dan Restoran Surabaya, Bhirawa Rencana Pemkot Surabaya yang tidak memberikan fasilitas truk angkut sampah bagi hotel dan restoran, ternyata mendapat persetujuan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jatim. Hanya saja syaratnya tidak menyulitkan pengusaha.

“Kalau instalasi pengelolaan air limbah sudah ada aturanya di Amdal tetapi kalau sampah ini masih belum ada pembahasan melalui hearing dengan pihak terkait. Selama peraturan itu untuk kepentingan masyarakat banyak dan membuat kota Surabaya lebih bersih dan indah kami mendukung,” ungkap Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jatim juga Direktur Hotel Bisanta Bidakara Surabaya- Muhammad Soleh, Rabu (24/9).

Walau mendukung keputusan pemerintah, namun ada yang dipertimbangankan juga, jika pengusaha harus mengelola sampah terlebih dahulu sebelum dibuang berarti ada biaya tambahan untuk pembangunan instalasi pengolahan sampah sedangkan pembangunan IPAL saja membutuhkan biaya yang besar hingga ratusan juta.

Selain itu juga sebagian pengusaha selama ini sudah tidak menggunakan jasa truk pengakut sampah milik pemkot.

“Kami menyadari jumlah truk sampah milik pemkot terbatas untuk itu banyak pengusa-

ha yang sudah mandiri dengan menggunakan jasa orang luar untuk mengakut sampahnya, selain itu juga selama ini kami juga dipungut retribusi kebersihan,” ujarnya.

Sedangkan terkait pengelolaan sampah masih belum jelas standarisasinya, apakah pengelolaan sampah secara sederhana atau ada standart tertentunya. “Tentunya kalau perda ini dilaksanakan harus secara bertahap karena terkait lahan yang terbatas, selain alat yang mahal juga tempat terbatas berbeda dengan instalasi IPAL yang bisa ditanam. Karena masih banyak hotel maupun restauran yang memiliki tempat terbatas,” katanya.

Sebenarnya peraturan tersebut sangat bagus asalkan tidak menyulitkan bagi pegusaha. “Prinsipnya kami setuju tapi jangan terlalu menyulitkan pengusaha artinya harus disesuaikan dengan kemampuan pengusaha terutama bagi restauran-restauran kecil yang untungnya tidak seberapa apalagi UMKM,” tuturnya.

Sementara itu Marketing

riq/bhirawa

Pengusaha hotel maupun restoran mendukung perda pengelolaan sampah asalkan tidak menyulitkan perkembangan bisnisnya.

Communication Restauran Porong Wei-Ledy Milinda, kalau memang sudah menjadi peraturan dan tujuannya supaya kota Surabaya lebih baik, bagaimanapun harus dilakukan. Dan alangkah baiknya kalau dari pemerintah sendiri juga menyediakan tempat khusus pembuangan sampah bagi usaha restauran.

“Kalau memang sampah itu rencananya bisa didaur ulang, lebih baik pengelolaan sampahnya dijadikan satu khusus bagi usaha resto supaya ada

kesatuan jadi bisa dibedakan antara sampah resto dengan sampah warga,” pungkasnya.

Seperti diketahui, mulai tahun depan Pemkot melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya sudah tidak menyediakan truk angkut sampah untuk tempat usaha seperti hotel dan restoran. Mereka yang diwajibkan membuang sampah sendiri ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo.

Kepala DKP Kota Surabaya Chalid Buhari menga-

takan, kebijakan ini diterapkan karena makin meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan Surabaya setiap harinya. Penambahan ini karena jumlah penduduk makin banyak dan makin banyaknya tempat usaha.

Berdasarkan data pada tahun 2012 dan 2013, volume sampah yang dihasilkan warga Surabaya mencapai 1.100 ton. Namun memasuki tahun 2014, volume sampah meningkat menjadi sekitar 1.400 ton setiap harinya. Q riq

Tak Terpengaruh Musim Kemarau

Bulog Jamin Beras di Jawa Timur Aman Surabaya, Bhirawa Bencana kekeringan di beberapa daerah akibat kemarau panjang kemungkinn akan mempengaruhi produksi beras. Namun Bulog tetap memberikan jaminan kalau stok beras di Jatim cukup aman.

Menurut Kabulog Divre Jatim Rusdianto menjelaskan stok beras yang ada di gudang Bulog cukup melimpah, karena dari target 1,1 juta ton sampai dengan Bulan September sudah

Rusdianto

mencapai 720.000 ton atau 72% saja yang dibutuhkan.

“Berangkat dari kenyataan inilah kita optimis tidak akan ada masalah dengan persoalan beras di Jatim selama musim kemarau ini” ungkapnya, Rabu (24/9).

Lebih lanjut ia merinnci bahwa beras yang masuk ke Bulog setiap harinya antara 1.000 ton sampai 1.500 ton, 5.000 ton sampai dengan 7.000 ton perhari adalah pengadaan. Ia juga optimis pada Bulan September hing-

ga Desember akan ada tambahan beras dengan luas lahan produksi 303.000 ha.

Lahan pertanian paling luas adalah Banyuwangi sekitar 37.000 ha dengan capain target 65% setahun, menyusul adalah Malang, Blitar, dan Lamongan.

Saat disinggung soal stok untuk beras miskin (Raskin), Rusdianto menegaskan kalau tidak ada dan semua sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan program. “Berjalan 100%,” tegasnya.

Artinya penyaluran beras tersebut sudah tepat saaaran dan beejalan sesuai yang direncanakan. Ia mengakui ada beberapa kendala kecil namun sudah bisa ditanganinya dengan baik.

Misalnya beberapa pulau di Madura seperti Kangean yang terkendala transportasi, kemudian Malang Selatan dan Madiun. “Pasokan untuk Raskin ini sangat cukup sebanyak 403.000 ton untuk Jatim.,Bahkan bisa dikatakan surplus,” katanya. Q ma

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Hari Kunjung Perpustakaan 2014 di Surabaya

Tumbuhkan Minat Baca Lebih Baik Lagi

Kepala Bapersip Jatim, Drs Sudjono MM sedang memberikan penghargaan pada pemustaka aktif (atas).

Sekaligus berfoto bersama dengan para pemustaka (kanan).

Pemprov, Bhirawa Menempatkan perpustakaan sebagai upaya menumbuhkan minat baca bagi masyarakat, khususnya generasi muda, maka pengelola perpustakaan harus mampu melakukan inovasi dalam rangka memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Karena, dengan pelayanan yang baik akan menumbuhkembangkan minat membaca di kalangan masyarakat.

M

emperingati Hari Kunjungan Perpusta kaan di Jatim, Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Bapersip) Jatim memberikan pelayanan yang prima sehingga jumlah kunjungan mencapai 45 ribu orang terdiri dari siswa SD, SMP, SMA, PT dan masyarakat umum lainnya.

“Pelayanan perpustakaan yang baik akan menumbuhkembangkan minat membaca kepada masyarakat sedini mungkin,” kata Kepala Bapersip Jatim, Drs Sudjono MM dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan 2014, di halaman kantor Bapersip Jatim , Rabu (24/9) Saat ini, lanjutnya, Pemprov Jatim melalui Bapersip mengembangkan perpustakaan desa agar cita-cita nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dapat tercapai yang bertujuan untuk memberantas buta

aksara. Hal ini sesuai dengan amanat UU no 43 tahun 2007 tentang perpustakaan.

“Seperti yang diungkapkan Bude Karwo (Hj Nina Soekarwo, red), masyarakat di Jatim sudah waktunya tidak hanya membaca sms saja, namun lebih banyak memanfaatkan waktunya dengan menjadwalkan berkunjung di perpustakaan,” katanya. Untuk itulah, kata Sudjono, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Jatim bersinergi dengan Bapersip Jatim untuk bisa meningkatkan jumlah minat baca di Jatim melalui kader yang menyebar di seluruh Kabupaten/Kota di Jatim.

Dalam kesempatan ini, Sudjono juga mengapresiasi Pemkab/kota yang mampu membentuk menyediakan pelayanan Kantor Perpustakaan di Jatim. “Apalagi, Kantor Perpustakaan yang ada di Kabupaten/kota turut ak-

Sekretaris Bapersip Drs Hasto Hendarto MM memberikan penghargaan pada pemustaka aktif.

Kepala Bapersip Jatim, Drs Sudjono MM meninjau proses pembuatan mading.

Salah satu penampilan peserta lomba pidato Bahasa Inggris antar SLTA.

tif., sehingga terjadi peningkatan kualitas minat baca di Jatim,” katanya.

Sementara, Kabid Layanan Perpustakaan dan Informasi Bapersip Jatim, Dra Maya Agustin MM mengatakan saat ini perpustakaan identik dengan pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. “Perpustakaan merupakan salah satu aspek yang menjadi agar masyarakat lebih terdorong dan upaya melek informasi untuk meningkatkan kualitas hidup anak bangsa,” katanya.

Kegiatan Hari Kunjung Perpustakaan kali ini, lanjutnya, untuk meningkatkan literasi infor-

masi pada masyarakat dengan tujuan menumbuhkembangkan kegemaran membaca generasi muda melalaui bacaaan danmedia.

“Selain itu mendorong masyarakat untuk memanfaatkan berbagai desain layanan fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia dan disajikan di perpustakaan dan meningkatkan kemampuan bahasa inggris sebagai salah satu bahasa internasional yang paling banyak digunakan publikasi bahan pustaka,” katanya.

Salah satu pemustaka aktif yang mendapatkan penghargaan, Teguh Santosa mengaku senang meraih penghargaan dan mengharapkan dirinya bisa menjadi contoh bagi masyarakat lain untuk bisa mencintai dunia perpustakaan yang memberikan banyak ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas.

“Seringnya datang ke perpustakaan, semakin banyak ilmu yang diterima baik ilmu dunia dan agama,” katanya.

Rata-rata, diakuinya, buku yang dipinjamnya yaitu mengenai teknologi mengingat pekerjaannya dibidang pembangunan. “Saya banyak tahu teknologi melalui perpustakaan ini,” akunya yang menyempatkan seminggu minimal dua kali ke perpustakaan Jatim.

Sekedar diketahui, berbagai kegiatan telah diselenggarakan Bapersip Jatim dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan, yang dimulai

sejak 15 September 2014 seperti learning by doing, pembentukan Komunitas Baca “ English Club”, pohon kuis Perpusdokinfo untuk pengunjung/ pemustaka, interaktif pengunjung/ pemustaka, kuis Perpusdokinfo bagi Aparatur Baperpusip, lomba percontohan pelayanan, pendampingan Informasi bagi lansia melalui bacaan, pemutaran Film Pengetahuan bagi siswa SD, dan pada Gebyar Hari Kunjung Perpustakaan diadakan lomba Mading Tingkat SLTP dan lomba pidato Bahasa Inggris Tingkat SLTA. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bapersip Jatim Drs Sudjono MM juga menyerahkan penghargaan terhadap pemustaka aktif, pemenang lomba mading, dan lomba pidato.

Juara pertama lomba pidato Bahasa Inggris antar SLTA, yaitu M Fachreza R asal SMAN 2 Surabaya , dan selanjutnya M Iqbal Adi P asal SMAN 5 Surabaya, Jessica Devina S asal SMAN 16 Surabaya, Billy Yudo Putro asal SMA YPPI 2 Surabaya, dan Ayura Putri asal SMAN 17 Surabaya.

Sementara, juara pertama Mading (Majalah Dinding) tingkat SMP se Kota Surabaya yaitu ARTS (Arek Telu Songo) asal SMPN 39, dilanjutkan tim SMPN 9, tim Makerizho asal SMPN 29, tim SMPN 13, dan tim SMPN 15. Q rac*

Berbagai kegiatan telah diselenggarakan Bapersip Jatim dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan, diantaranya kuis Perpusdokinfo bagi Aparatur Baperpusip, pemutaran Film Pengetahuan bagi siswa SD, dan pendampingan Informasi bagi lansia melalui bacaan.

Kamis Pahing 25 SEPTEMBER 2014

SAMBUNGAN Pemerintah Tanggung Kewajiban Lapindo Rp 781 M l Sambungan hal 1

Minat masyarakat untuk menjadi CPNS di Kabupaten Magetan masih sangat tinggi. Terbukti pendaftar CPNS tahun ini tercatat mencapai 5.796 orang. Dari jumlah itu sebanyak 407 pendaftar tidak lolos administrasi dengan berbagai faktor.

Ratusan Pendaftar CPNS Magetan Tak Lolos Administrasi l Sambungan hal 1

Tahun ini Kabupaten Magetan mendapat jatah 30 formasi, baik untuk tenaga guru, tenaga kesehatan, maupun tenaga teknis.

Jumlah tersebut lebih sedikit dari jatah yang didapat pada tahun lalu sebanyak 50 formasi. Rinciannya adalah, tenaga guru sebanyak enam formasi, tenaga kesehatan sebanyak sembilan formasi, dan tenaga teknis sebanyak 15 formasi.

Suko Winardi menambahkan, para pendaftar tidak hanya berasal dari wilayah Kabupaten Magetan saja, namun juga daerah lain di sekitar Magetan. “Pendaftar ada yang dari Magetan sendiri dan ada juga yang dari luar Magetan. Seperti, Kabupaten Ngawi, Ponorogo, Madiun, dan Kota Madiun,” tambahnya.

Adapun, proses pendaftaran tes CPNS tahun ini telah berlangsung pada tanggal 3-17 September 2014 melalui internet dan tanggal 3-18 September melalui surat.

Sedangkan, tes tulis rencananya akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). n vin

Pastikan Nilai Kerugian Negara, Penyidik BPKP Datangi Kejari Batu l Sambungan hal 1

Selain memeriksa dokumen/berkas yang telah ada, kata Jendra, penyidik juga meminta beberapa dokumen lain yang dibutuhkan dalam penghitungan nilai riil kerugian negara. Namun ada beberapa data/dokumen yang belum dimiliki Kejari. Akibatnya, penyidik Kejari terpaksa mempersiapkan atau mencarinya terlebih dahulu.

Jendra juga membenarkan bahwa penghitungan nilai riil kerugian negara atas kasus dugaan korupsi uang APBD di PT BWR adalah atas permintaannya.

Sebelum melanjutkan/melimpahkan kasus ini ke pengadilan, Kejari ingin memastikan jumlah riil uang APBD yang telah dikorupsi. “Dan yang berwenang untuk melakukan itu adalah auditor publik dalam hal ini adalah BPKP,”jelas Jendra.

Untuk diketahui, dalam kasus ini ada 10 orang saksi yang berstatus sebagai pe­ nerima aliran dana dari PT BWR. Dan 5 di antaranya telah diperiksa penyidik Kejari.

Sedangkan pemeriksaan lima saksi yang lain akan diselesaikan dalam minggu ini.

Ditargetkan, pemeriksaan terhadap para saksi penerima aliran dana akan rampung bersamaan dengan audit dari BPKP. Sebelumnya, Kejari Kota Batu ingin berhati-hati dan berusaha lebih teliti dalam mengungkap kasus dugaan korupsi uang APBD PT BWR. Karena itu mereka melakukan kerjasama dengan BPKP dan auditor independen dari Universitas Brawijaya (UB) untuk melakukan audit.

Penyidik membutuhkan kejelian dalam menjalankan tugasnya. Karena mereka juga tengah mendalami adanya uang lain yang masuk di dalam rekening PT BWR. Maksudnya, uang yang masuk itu di luar uang yang berasal dari APBD sebesar Rp 2 miliar. n nas

Dipanggil Menteri Lumpur l Sambungan hal 1

temuan membahas ganti rugi korban lumpur, ia selalu dipanggil Menlu. ‘’ Bukan Menteri Luar Negeri, tapi Menteri Lumpur,’’ ucap Bupati Saiful Ilah belum lama ini.

Panggilan ini ia ketahui saat ia berada di Bandara Juanda saat sedang menunggu kedatangan Menteri Lingkungan Hidup (LH) yang akan ke Sidoarjo melihat perkembangan penanganan lumpur Lapindo.

Ketika Menteri LH tiba, seorang stafnya yang selama ini bertugas di Sidoarjo, membisikkan kepada Menteri LH, bahwa di sini juga ada Menlu sambil menoleh kepada dirinya. ‘’Menteri LH nya sampai bengong kala saya dipanggil Menlu oleh stafnya,’’ kata pria berbintang Leo ini.

Karena sering digojlok dengan sebutan Menlu, sampai saat ini, ia dengan staf Menteri LH tersebut menjadi akrab. Bila ketemu di Jakarta dalam suatu tugas, ia tetap dipanggil Menlu. Bahkan saat staf Menlu LH tersebut pergi keluar negeri, ia mengaku kerap diberi oleh-oleh kaos.

Terkait lumpur Lapindo, Bupati Saiful Ilah menjelaskan pada Rabu (24/9) kemarin ada pertemuan di Jakarta dengan dewan pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), untuk membahas secara khusus pembayaran sisa ganti rugi kepada warga korban lumpur Lapindo yang belum terbayar.

Saiful Ilah mengatakan, dirinya sudah berkomunikasi dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto yang juga sebagai Ketua Dewan Pengarah BPLS. Ia harapkan pertemuan itu jangan sampai batal lagi. Bila batal, maka kasihan dengan korban lumpur Lapindo yang sejak 2006 masih belum dapat ganti rugi. ‘’Jangan ada lagi pertemuan lain yang nantinya justru mengulur-ulur waktu,’’ kata pria kelahiran Desa Damarsih, Buduran itu. n ali

Berdasarkan keputusan yang lalu, sisa tersebut masih ditangani oleh pihak Lapindo, sedangkan masyarakat di luar area terdampak ditangani oleh pemerintah. Namun dengan adanya keputusan terbaru itu, maka rasa keadilan terhadap masyarakat yang terdampak akan dapat diselesaikan.

“Total ganti rugi yang akan diselesaikan untuk masyarakat yang terdampak sekitar Rp 781 miliar akan diambil alih pembayarannya. Dengan adanya keputusan ini, pemerintah akan melakukan pembayaran terhadap masyarakat baik yang terdampak maupun tidak terdampak. Hambatan administrasi harus diselesaikan dan jangan menghambat proses ini,” kata Pakde Karwo.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum RI Djoko Kirmanto yang sekaligus Ketua Dewan Peng­arah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mengatakan pemerintah mengambil opsi untuk membayar sisa utang Minarak dengan catatan tanah yang diganti rugi kepada masyarakat ini akan menjadi milik negara. “Dengan membayarkan sisa utang Minarak, berarti tanah yang ada dalam peta terdampak sekitar 20% (dari 640 hektare tanah) akan menjadi milik pemerintah,” katanya.

Selaku koordinator penyelesaian masalah Lapindo akan menyampaikan usulan kepada

Presiden RI agar segera diputuskan. Usulan melalui surat mengenai penyelesaian pembayaran diambilalih oleh pemerintah dan sebagian aset dalam Peta Area Terdampak (PAT) 22 Maret 2007 selanjutnya akan menjadi milik pemerintah.

Ia menjelaskan, usulan tersebut disampaikan berdasarkan masukan dari Gubernur Jatim, Bupati Sidoarjo, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusi (Kemenkumham), Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubung­an, dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kedua yang memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah Lapindo.

Pada rapat tersebut terdapat dua alternatif yang dibahas yakni pertama memberikan dana talangan dari pemerintah kepada pihak Lapindo kemudian pihak Lapindo mengembalikan, tetapi proses tersebut dinilai akan berlarut-larut. ������� Penanggulangan semburan lumpur di Sidoarjo sebagai upaya untuk penyelamatan perekonomian nasional, sehingga pinjaman pemerintah pusat kepada PT Minarak Lapindo Jaya tidak bertentangan dengan ketentuan UU Keuangan Negara.

Penetapan ini harus mendapat persetujuan DPR. Sedangkan alternatif kedua, sisa yang belum dibayar Lapindo (yang masuk dalam area

terdampak) bisa dibayar oleh pemerintah sekitar Rp 781 miliar.

Kemudian tanah tersebut akan menjadi milik aset pemerintah.

Alternatif kedua ini merupakan tindak lanjut dari surat No. 181.4/7017/013/2014 teranggal 11 April 2014 yang dikirimkan Gubernur Jawa Timur kepada Presiden bahwa Law Office Mursyid, Syamsul & Partners selaku kuasa hukum warga dan pengusaha korban lumpur Sidoarjo di PAT 22 Maret 2007 mengusulkan agar penyelesaian pembayaran diambil alih oleh pemerintah sesuai surat.

Ia menegaskan, penyelesaian ini akan diselesaikan secepatcepatnya. Yang terpenting ada keputusan terlebih dahulu bahwa pemerintah akan mengambil alih pembayaran terhadap wilayah peta area terdampak.

“Jika ada keputusan hari ini (kemarin), diharapkan masyarakat tidak lagi menghalangi BPLS untuk menangani,” katanya Djoko Kirmanto.

Direktur Utama PT Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam Tabussala menyerahkan se­ penuhnya keputusan ini kepada pemerintah dan Minarak akan mematuhinya. Menurutnya dari utang Minarak sebesar Rp 3,8 triliun, Minarak telah melunasi pembayaran kepada masyarakat korban lumpur Lapindo sebesar lebih dari Rp 3 triliun. “Dari dulu kami sudah meminta opsi yang pemerintah putuskan ini agar masalah ini dapat terselesaikan,” katanya. n iib

Kecelakaan Angkutan Marak, Ditengarai Ada Permainan Uji Kir l Sambungan hal 1

kendaraan dan sopir. ‘’Kalau mau jujur, lihat sendiri kendaran khususnya angkutan umum maupun barang yang tak laik jalan, mereka dibiarkan bebas beroperasional. Ini kan jelas me­ rugikan masyarakat pengguna lalu lintas. Karena itu berkaca pada seringnya terjadinya kecelakaan dengan memakan korban jiwa seharusnya Dishub bersama aparat kepolisian memberikan sanksi tegas kepada perusahaan dan sopir yang melanggar,’’tegas mantan anggota Komisi B ini, Rabu (24/9).

Di sisi lain, tandas Kartika pemerintah juga harus tegas dalam mengevaluasi pelayanan jembatan timbang dan uji kir.

Jika ditemukan permainan oleh oknum, maka yang bersangkutan harus ditindak tegas yaitu berupa sanksi pemecatan.

Seperti diberitakan sebelumnya, kecelakaan maut terjadi di pintu Tol Suramadu sisi Madura, Selasa siang (23/9). Selain satu orang tewas yang merupakan sopir Honda Jazz berwarna pink,

diketahui satu orang berada dalam kondisi kritis, dan satu luka ringan. Kecelakaan beruntun melibatkan 5 kendaraan dan terjadi diduga karena rem dump truk pengangkut sirtu blong. Empat kendaraan lain di depan dump truk yang tengah antre di loket masuk jadi korban.

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota DPRD Jatim dari FDemokrat Heri Prasetyo.

Ditegaskannya uji kelayakan kendaraan bermotor selama ini tidak bisa berjalan maksimal, bahkan bisa jadi keluar dari standar yang ada. Hal itu terlihat dari masih banyaknya angkutan barang yang ternyata tidak layak jalan, hingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan dan memakan korban seperti yang terjadi di pintu Suramadu, akibat rem truk blong.

Melihat kenyataan tersebut, Dishub harus mengevaluasi pelayanan uji kir dan membersih­ kan berbagai permainan yang selama ini terjadi di pelaksanaan uji kir. ‘’Karena jika permainan ini dibiarkan, maka akan se-

makin banyak kendaraan yang tidak layak jalan,’’tegasnya.

Sementara, anggota DPRD Jatim dari FNasdem-Hanura Muhammad Eksan mengaku jika kecelakaan diakibatkan permasalahan teknis seperti rem blong atau kondisi ban yang tidak layak pakai ini menunjukkan kalau pelaksanaan uji kir ini tidak berjalan sesuai aturan. Artinya ada permainan di dalamnya, jadi harus ada pengetatan pelayanan uji kir. ‘’Tak bisa dipungkiri lagi, jika pelaksanaan uji kir oleh Dishub kab/kota dilakukan sesuai SOP, maka kecelakaan seperti rem blong bisa dihindari. Tapi kenyataannya justru kecelakaan yang terjadi saat ini rata-rata rem blong itu berarti pelaksanaan uji kir gagal. Itu berarti di uji kir banyak terjadi permainan sehingga banyak angkutan yang seharusnya tak laik jalan dibiarkan tetap beroperasional. Ini jelas merugikan masyarakat,’’tambah pria yang running sebagai calon Bupati Jember ini pada Juni 2015 mendatang. n cty

Penanganan PAUD Terancam Menggantung l Sambungan hal 1

ialah Pendidikan Usia dini yang meliputi PAUD informal, non formal dan formal atau Taman Kanak-kanak (TK). Sedangkan Dikdas, memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan jenjang SD/MI dan SMP/ MTs serta Dikmen untuk jenjang SMA/SMK sederajat.

“Ini memang belum disahkan, tapi jangan sampai terjadi. Kalau benar hanya Dikdas dan Dikmen, lalu di mana peran yang khusus untuk menangani PAUD,” kata Nuryanto saat dihubungi, Rabu (24/9). Tidak hanya PAUD, Pendidikan Non Formal dan Informal yang mengurusi pendidikan kesetaraan dan pendidikan kemasyarakatan juga tidak jelas siapa yang mengatur.

Jika mengacu pengalaman yang lalu, Nuryanto menceritakan nasib PAUD formal atau TK yang tidak terurus lantaran ditiadakannya Direktorat TK SD pada 2005 lalu. Direktorat ini ditiadakan karena SD bergeser di bawah naungan Dirjen Dikdas dan TK masuk di bawah Dirjen PAUD, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal (PAUDNI). Sayangnya, di bawah Dirjen PAUDNI tidak ada direktorat khusus yang menangani TK, karena diharapkan dapat menjadi satu dalam Direktorat PAUD. “Dari situ, akhirnya berlanjut ke bawah sampai kabupaten/

kota. Dindik kabupaten/kota di Jatim sampai saat ini yang masih memiliki seksi khusus untuk menangani TK hanya sekitar 14 daerah saja,” kata dia. Dengan demikian, semua alokasi anggaran yang turun dari pusat sering kali hanya diperuntukkan untuk pengembangan PAUD saja. Sedangkan lembaga-lembaga TK di Jatim lebih banyak yang hidup secara mandiri.

“Apalagi saat ini sedang ada program PAUDISASI untuk meningkatkan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD non formal,” kata dia.

Implikasi dari ditiadakannya Direktorat TK selama hampir sepuluh tahun ini, perhatian pemerintah terhadapa lembaga TK sangat minim. Padahal, TK sendiri telah berdiri sejak era 1951 lalu.

“Yang ada Dirjennya, tapi tidak ada direktoratnya saja tidak terurus. Apalagi ditiadakan semua baik Dirjen maupun direktoratnya. Semestinya ini harus dilakukan perbaikan, bukan malah dihilangkan semua,” tegas Nuryanto.

Terpisah, Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dindik Jatim Abdun Nasor mengatakan, jika tidak ada Dirjen khusus yang menaungi PAUDNI, maka hampir bisa dipastikan PAUD baik formal maupun non formal akan bubar.

“Kemungkinan ini sangat kecil, sebab jenjang PAUD sangat me-

nentukan perkembangan anak,” kata Nasor. Menurutnya, masa keemasan anak ialah usia nol hingga enam tahun. Menurut NAsor, ada kemungkinan jika memang Kemendikbud berubah menjadi Kemendikdas dan Dikmen, maka PAUD akan masuk dalam jenjang Dikdas. “Tidak mungkin PAUD ditiadakan.

Sebab ini sudah amanat UU Sisdiknas,” kata Nasor.

Di bawah Kemendikbud, lanjut Nasor, terdapat Dirjen PAUDNI yang membawahi Direktorat PAUD, Direktorat Pendidikan Kemasyarakatan, dan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Baik TK, Tempat Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). “Mengingat peran PAUD sangat penting, ini seharusnya diprioritaskan bukan malah dihilangkan. Apalagi ini juga menjadi program yang sangat diunggulkan Jatim,” kata dia.

Hingga saat ini, Nasor mengaku APK PAUD di Jatim telah mencapai 84,24 persen. Ini jauh lebih tinggi dibanding APK nasional yang hanya mencapai 54,64 persen. Sedangkan jumlah lembaga jenjang TK sebanyak 20.170 lembaga, TPA 796 lembaga, KB 12.935 lembaga dan SPS 11.201 lembaga. “Kita berharap Dirjen PAUDNI itu tetap ada.

Jika tidak, bagaimana dengan nasib puluhan ribu lembaga, bunda PAUD dan peserta didik yang ada,” kata dia. n tam

11 Seleksi Dewan Pendidikan Surabaya Final l Sambungan hal 1

“Saya tidak mau ikut campur urusan itu karena saya tidak ada kepentingan di dalamnya. Jadi, yang mendapat ranking terbaik dari rekomendasi Pansel itu yang kita pilih,” tegas Risma saat ditemui usai pembukaan Surabaya Young Scientists Competition 2014, Rabu (24/9).

Dia mengatakan, jangan ada kepentingan pribadi yang masuk dalam proses pemilihan Dewan Pendidikan ini. Menurut Risma, Dewan Pendidikan punya andil untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bagus dan nyaman. Hal itu tidak akan terwujud jika masingmasing anggota memiliki kepentingan sendiri.

Risma juga menegaskan, aktif sebagai Dewan Pendidikan hanya akan dicatat sebagai relawan.

Sehingga siapapun yang akan terpilih, jangan pernah berpikir akan mendapat anggaran yang besar.

Bahkan mereka juga tidak digaji. Meski hanya relawan, Risma bersyukur sebab kenyataannya banyak pendaftar bergelar magister maupun doktor ikut ambil bagian di dalamnya.

Kepala Dindik Surabaya Ikhsan menambahkan, pengumuman secara resmi 11 pengurus baru Dewan Pendidikan akan dipublikasikan pada Jumat (26/9) besok. Namun sebelum itu, wali kota rencananya akan memanggil Pansel lebih dulu untuk meminta masukan.

Meski belum diumumkan secara resmi, terdapat dua nama yang dipastikan akan lolos. Di antaranya ialah Dr Murpin Josua Sembiring dan Martadi MSn. Menurut informasi keduanya tidak hanya masuk 22 besar, melainkan 11 nama dengan peringkat teratas. Secara otomatis, keduanya dipastikan akan masuk sebagai anggota Dewan Pendidikan Surabaya periode 2014- 2019.

Saat dikonfirmasi, Murphin mengaku belum menge-

tahui informasi tersebut.

Sejak dia mengikuti seleksi tahap pemaparan gagasan, sampai saat ini belum ada informasi dari pihak Pansel.

“Saya malah belum tahu informasi itu,” kata dia.

Pria yang juga Rektor Universitas Widya Kartika Surabaya ini menegaskan, jika benar mendapat ksempatan masuk dalam keanggotaan Dewan Pendidikan, langkah pertama yang akan dilakukan ialah melakukan konsolidasi internal.

Ini penting, karena jika di dalam internal tidak sevisi maka langkah selanjutnya juga akan sulit. “Kita pahamkan dulu anggota-anggota lain yang terpilih agar mengerti peran dan fungsi Dewan Pendidikan itu apa,” kata dia.

Upaya pemahaman ini, lanjut dia, ditujukan agar anggota mengerti bahwa Dewan Pendidikan tidak seharusnya menjadi pihak yang beroposisi dengan Dinas Pendidikan (Dindik). Sebaliknya, Dewan Pendidikan adalah mitra yang kritis terhadap kebijakan dinas.

Selain itu, terkait kebijakan pendidikan di Surabaya, Murphin mengaku akan mendukung upaya Dindik Surabaya dalam hal rotasi guru. Hal ini penting karena erat kaitannya dengan pemerataan kualitas pendidikan di Surabaya. “Sekarang sudah bisa dilihat, gedung sekolah yang ada di pinggiran kota sudah sangat bagus. Ini harus didukung dengan guru-guru berkualitas juga,” kata dia.

Menurutnya, rotasi guru itu penting untuk pemerataan mutu pendidikan.

Sehingga sekolah bermutu tidak hanya ada di tengah kota. Jika sekolah di pinggiran mutunya bagus, akan banyak manfaatnya. Di antaranya frekuensi lalu lintas semakin berkurang karena anak tak perlu jauhjauh ke sekolah. “Jadi siswa tidak perlu ke sekolah naik motor kalau di dekat rumahnya ada sekolah yang bagus,” kata dia. n tam

Pedagang Tuntut Wali Kota Ambil Alih Pasar Turi l Sambungan hal 1

berulah dan menggunakan berbagai cara agar pedagang lama tidak bisa berjualan dan mempunyai stan di Pasar Turi. ‘’Sejak awal investor ini tidak beres. Mana ada bangunan belum jadi, kami sudah disuruh bayar,’’ kata Rahmat, salah satu pedagang Pasar Turi di sela-sela unjuk rasa di Balai Kota Surabaya.

Para pedagang men­ desak agar ditemui langsung oleh Wali Kota Risma sebab sebelumnya perwakilan pedagang hanya ditemui asisten saja. Namun ak­ hirnya Wali Kota Risma menemui para pedagang dan menegaskan akan mengambil alih pembangun­an proyek Pasar Turi jika memang pada batas waktu 14 Oktober 2014 pembangunan belum selesai. ‘’Pokoknya saya kan sudah bilang di media seperti itu (akan mengambil alih Pasar Turi). Sampai sekarang masih tetap seperti itu.

Jadi sekarang semua kembali berjualan lagi. Sudah ya, sudah cukup itu keterangan saya,’’ tegas Risma.

Sementara itu Sekretaris Kota (Sekkota) Hendro Gunawan menyatakan, saat ini Pemkot Surabaya sedang mengkaji beberapa kemungkinan terkait rencana pengambilalihan pembangun­an Pasar Turi pertengahan Oktober mendatang. ‘’Kami sudah melakukan review dengan melibatkan sejumlah instansi seperti Badan Pemeriksa Keuang­

an Propinsi (BPKP), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) serta sejumlah nara sumber,’’ kata Hendro Gunawan.

Dari review yang telah dilakukan Hendro mengaku, pihaknya diberi sejumlah saran dalam menyelesaikan masalah pembangunan Pasar Turi. Terutama soal isi perjanjian kontrak antara investor dengan pedagang. ‘’Sekarang ini lagi dikaji.

Apakah nanti langsung putus kontrak atau ada addendum terlebih dahulu. Karena yang tahu isinya kan Pedagang Pasar Turi,’’ ungkapnya.

Terkait penyelesaian pembangunan Pasar Turi, pemkot berupaya secepat mungkin mengakomodasi para pedagang. Jika memang sebelum pertengahan Oktober sudah selesai, otomatis rencana pengambilalihan Pasar Turi batal dilaksanakan. ‘’Kalau nanti bisa di­ selesaikan berarti ya sudah. Tapi istilahnya jangan mengambil alih, tapi upaya penyelesaian. Ini berdasar dari kajian BPKP dan ITS,’’ tambah mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Sementara terkait kemungkinan adanya gugat­ an dari investor, Hendro menyatakan masih mempelajarinya. Di antaranya, soal landasan pihak investor dalam melakukan gugatan. ‘’Semuanya yang terkait sisi hukum akan kita pelajari. Pasalpasal ini yang akan kami pelajari dan tidak grusagrusu,’’ jelasnya. n dre

Paling Berat Tinggalkan Keluarga, Karir dan Masa Depan Jadi Motivasi l Sambungan hal 1

luar negeri selama dua tahun, karena menurutnya akan bermanfaat untuk keluarganya kelak. ’’Saya yakin. Ini semua juga akan bermanfaat untuk anak-anak. Suami juga mendukung,’’ tambah Istri Deni Prasetyo ini.

Riva menuturkan, meski terasa berat, namun dia sudah bertekad bulat untuk menjalaninya. ’’Kalau libur, tentu saya bisa pulang atau keluarga yang bisa berangkat ke Jepang,’’ ujarnya.

Namun, untuk menyiasati kesehariannya, dia selalu memanfaatkan internet sebagai alat komunikasi keluarga. Hal itu pun pernah dia jalani saat

menjalani pendidikan keprotokoleran di Amerika Serikat dua tahun silam. ’’Sekarang teknologi komunikasi kan sudah canggih, kendala pertemuan secara fisik bisa diatasi,” tambahnya.

Rela berpisah dengan keluarga selama dua tahun ini, ujar Riva, juga karena tak semua orang bisa berangkat keluar negeri dan menjalani sekolah dengan gratis. Terlebih saat dia harus menjalani tes dengan saingan yang ketat. ’’Kesempatan ini sangat berharga bagi saya, karena se-Indonesia, hanya ada empat orang yang lolos,” ungkapnya.

Empat orang tersebut adalah staf dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perindustrian, Pemprov

Jateng dan Pemkot Mojokerto.

Staf Humas dan Protokoler Pemkot Mojokerto ini menceritakan, seleksi untuk mendapatkan kesempatan belajar gratis ke Jepang memang cukup sengit. Dari tiga ribuan orang yang memperebutkan peluang ini hanya empat orang saja yang diterima. ’’Proses ujiannya sangat berat, dan tidak gampang lolosnya,” imbuhnya.

Kegagalan yang banyak dialami peserta lain karena skor TOEFL minimal 550 yang menjadi syarat utama, kerap menjadi ganjalan. Riva sendiri, saat ini memiliki skor TOEFL 600. Bagi Riva, belajar keluar negeri diyakini akan menambah keilmuan dan tingkat profesionalisme dalam berkarir di pemerintahan.

Tugas belajar yang dilakukan Riva ini mendapat dukungan dari atasannya, kabag Humas dan Protokol Pemkot Mojokerto Heryana Dodik Murtono. Terkait pekerjaan yang ditinggalkan Riva juga sudah bisa diantisipasi. “Demi peningkatan kualitas SDM, pasti kita dukung. Nantinya juga akan digunakan untuk kemajuan Pemkot Mojokerto,” terang Dodik yang turut hadir berkunjung ke kediaman Riva.

Kepergian Riva menuntut ilmu juga mendapat restu dari Wali kota Mojokerto Mas’ud Yunus. “Bapak Wali Kota Mas’ud Yunus sudah memberikan izin. Dan berharap Riva bisa menjaga nama baik Kota Mojokerto nanti di negeri orang,” pungkas pejabat alumnus STPDN ini. *

12

Kamis Pahing, 25 SEPTEMBER 2014

Penghargaan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Tahun 2014

Pakde Karwo diantara Gubernur Sulawesi Barat, Gubernur Kalimantan Timur dan Gubernur DI Yogyakarta (atas). Pakde Karwo bersama Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dan tujuh lembaga/ kementerian Peringkat 'A' LHE AKIP berfoto bersama usai menerima piagam penghargaan (kanan).

Manajemen Pemerintahan Ala Pakde Karwo Peroleh Peringkat Utama Penyelenggaaan pemerintahan di Jawa Timur semakin mantap dipimpin Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo dan Wakil Gubernur Jawa Timur Drs H Saifullah Yusuf. Hal ini terlihat dari prestasi yang telah diraih mereka selama ini.

S

alah satunya adalah bidang manajemen pemerintahan ala Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, yang mendapatkan apresiasi dari Wakil Presiden RI berupa penghargaan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Tahun 2014 tingkat provinsi dengan peringkat utama yaitu Peringkat ‘A’.

Penghargaan prestisius bidang pemerintahan tersebut diberikan secara langsung oleh Wakil Presiden RI Boediono kepada Pakde Karwo, di Istana Wapres Jalan Kebon Sirih Nomor 14 Jakarta Pusat, Rabu (24/9).

Peringkat ‘A’ yang diperoleh Pemprov Jatim ini merupakan pertama kalinya, selama menerima penghargaan ini dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB). Tak heran jika seluruh jajaran di lingkungan Pemprov Jatim sangat menyambut baik penghargaan ini, tak terkecuali Pakde Karwo.

Berdasarkan penilaian dari Kemenpan dan RB, tahun ini Jatim memperoleh nilai 75,20 dengan tingkat akuntabilitas kinerja A. Sedangkan pada tahun 2010 nilai akuntabilitas kinerja Pemprov Jatim 47,93 (peringkat C), tahun 2011 mencapai 50,54 (peringkat CC), tahun 2012 mencapai 65,49 (peringkat B), dan tahun 2013 mencapai 66,28 (peringkat B). Ini artinya selama lima tahun ini Jatim mengalami peningkatan nilai akuntabilitas kinerja.

Bagi Pemprov Jatim, diterimanya penghargaan LHE AKIP tahun ini merupakan sebuah peningkatan tersendiri dan baru pertama kali-

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menerima penghargaan LHE AKIP Peringkat 'A' Tahun 2014 dari Wakil Presiden RI Boediono, di Istana Wapres Jakarta, Rabu (24/9).

nya diraih. Selain Pemprov Jatim, ada Daerah Istimewa Yogyakarta yang meraih peringkat sama. Sedangkan dari kementerian/lembaga yang memperoleh peringkat ‘A’ terdapat lima kementerian atau lembaga yakni Kementerian Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PAN dan RB, Badan Pengawasan

Pakde Karwo melaporkan status ICOR Jatim kepada Menpan dan RB Azwar Abubakar di Grahadi.

Menpan dan RB Samakan Jatim dengan Spanyol Keberhasilan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo membangun Jatim yang selalu di atas rata-rata nasional, mendapat apresiasi khusus dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Azwar Abubakar. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebut Jatim hampir sama dengan negara Spanyol.

“Jatim itu hampir sama dengan Spanyol.

Disini UMKM maju, ekspor juga cukup tinggi. Ini bukti jika kinerja gubernurnya sangat bagus dalam hal kebijakan. Kalau di Spanyol ada Juan Carlos, di Jatim ada Juan Karwo,” kata Azwar, saat memaparkan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), di Gedung Negara Grahadi, pekan lalu. Menurut dia, keberhasilan Jatim tak lepas dari tiga faktor utama. Yakni perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengawasan. Ketiga faktor ini merupakan bagian dari SAKIP dan nilai laporan Jatim mendapat ‘B’ yang artinya baik.

Dijelaskan, SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian out comes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dalam

Perpres No 29 tentang SAKIP juga dijelaskan soal rencana kerja anggaran hingga audit keuangan. Selain itu juga dijelaskan soal rencana kinerja tahunan hingga audit kinerja. Dengan pola ini hasil bisa diiukur.

“Kalau akuntabilitas keuangan hasilnya berupa laporan keuangan, sedangkan produk akhir dari SAKIP adalah LAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN / APBD,” ujarnya.

Diungkapkan, dalam penilaian LAKIP ini materi yang dievaluasi meliputi 5 komponen.

Komponen pertama adalah perencanaan kinerja, terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan , dan penetapan kinerja dengan bobot 35. Komponen kedua, yakni pengukuran kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran dengan bobot 20. Pelaporan kinerja yang merupakan komponen ketiga, terdiri dari pemenuhan laporan , penyajian informasi knerja, serta pemanfaatan informasi kinerja, diberi bobot 15. Sedangkan evaluasi kinerja yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi, diberi bobot 10. Q iib*

Pakde Karwo didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim Supratomo saat memasuki Istana Wapres.

Keuangan dan Pembangunan serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Usai menerima penghargaan, Pakde Karwo mengatakan, penerimaan penghargaan LHE AKIP tersebut dipandang sangat penting.

Sebab, penghargaan hasil evaluasi AKIP tersebut bertujuan untuk memberikan dampak pada peningkatan kinerja lembaga pemerintahan.

Apakah sistem yang dibangun sudah sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan. Sehingga tujuan akhir yang dicapai diharapkan dapat memberikan dampak pada peningkatan sebuah pelayanan publik yang maksimal.

“Tahun ini pertama kalinya Jatim memperoleh peringkat ‘A’. Prestasi ini membanggakan karena hanya dua provinsi yang meraih penghargaan LHE AKIP dengan peringkat ‘A’.

Ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh pihak dan bentuk pengabdian kepada masyarakat dan negara, bagaimana kita meningkatkan kinerja pemerintahan di Jatim,” ujarnya.

Ke depannya, lanjutnya, Pemprov Jatim akan terus mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja pemerintahan. Beberapa langkah dilakukan antara lain menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai alat kontrol pimpinan yang tepat terhadap kinerja bawahan di lingkungan birokrasi. Manfaat SAKIP dapat mengukur kinerja pemerintah provinsi dan SKPD, juga sebagai fungsi manajemen, promosi, mutasi dan rotasi. Selain itu, dapat menjadi outcome keberhasilan pembangunan Pemprov dan SKPD bisa terukur tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja pegawai, serta akuntabilitas menjadi lebih baik untuk menjadi dasar pemberian reward dan punishment.

“Dengan SAKIP, kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) bisa mengontrol langsung kinerja bawahannya yakni eselon II lewat laporan dan eselon III mengontrol kinerja eselon IV,” jelas Pakde Karwo. Selain itu, Pemprov Jatim melalui tim yakni BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Bappeda, dan Biro Organisasi akan melakukan pembinaan terhadap kabupaten/kota untuk meningkatkan kinerja pemerintahan masing-masing.

Sementara itu, Wapres RI Boediono menyampaikan, salah satu aspek yang menjadi bagian dari upaya perbaikan birokrasi adalah mendorong penerapan manajemen berbasis kinerja di setiap instansi pemerintah sebagai suatu pendekatan sistematis dalam perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Kebijakan dan implementasi manajemen berbasis kinerja dilakukan sejak tahun 1999 yang di pertenga-

Pakde Karwo berbincang-bincang dengan para penerima penghargaan LHE AKIP di Istana Wapres.

Pakde Karwo menyerahkan Buku Penerapan SAKIP Pemprov Jatim kepala Menpan dan RB Azwar Abubakar di Gedung Negara Grahadi.

han tahun ini dipertegas lagi melalui Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Esensi dari kebijakan ini yang mencakup perencanaan hasil (outcomes), pengumpulan dan pengukuran informasi kinerja, pelaporan dan evaluasi kinerja. Menurutnya, pelaksanaan SAKIP secara konsekuen membutuhkan waktu, terutama untuk mengubah pola pikir atau paradigma dari input or process oriented menjadi outcome oriented.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ir Azwar Abubakar mengatakan, nilai akuntabilitas kementerian/ lembaga tahun 2014 ini 63,18 meningkat 1,04 dibanding tahun 2013 yakni 62,14. Adapun 2009, saat awal dilakukannya penilaian akuntabilitas kinerja, nilainya baru mencapai 41,81.

Sedangkan akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi, tahun 2014 ini mencapai 59,04, meningkat dari tahun 2013 yakni 56,92. “Ini berarti instansi pemerintah menjadi lebih akuntabel dalam penggunaan anggaran, meskipun belum memuaskan,” ujarnya. Lebih lanjut disampaikannya, tahun ini ukuran kinerja juga telah berubah. Jika semula hanya sebatas menilai proses yang dilakukan dan keluaran yang didapat, kini lebih memperdalam sasaran penilaian dengan mengukur tingkat pencapai hasil (outcome), yang akan menciptakan dampat (impact) pada kemakmuran dan kesejahteraan.

Peningkatan dan penguatan akuntabilitas kinerja ini ditentukan oleh komitmen kuat para pimpinan instansi pemerintah. “Karena itu, komitmen pimpinan dalam penerapan akuntabilitas kinerja ini harus ditingkatkan terus,” kata Menteri PAN dan RB. Q iib*

Pakde Karwo saat memaparkan Penerapan SAKIP Pemprov Jatim dihadapan Menpan dan RB Azwar Abubakar dan bupati/wali kota seJatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya beberapa waktu lalu.

SAKIP Tunjang Kinerja Pemprov Jatim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang biasa dikenal dengan SAKIP dapat menunjang kinerja Pemprov Jatim. Di dalam SAKIP mengandung unsur perencanaan program dan anggaran, pengawasan program, dan evaluasi. Untuk pelaksanaan program, yang perlu diperbaiki adalah aparatur birokrasi yang mencakup kelembagaan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan SDM yang sesuai kebutuhan.

SAKIP dilandasi oleh kesadaran bahwa masyarakat atau publik mempunyai hak untuk mengetahui dan menilai akuntabilitas kinerja atau hasil yang dicapai para penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan. Pertanggungjawaban tidak terbatas hanya pada pertanggungjawaban keuangan saja, tetapi juga mencakup aspek kinerja atau manfaat yang diterima dan dirasakan oleh masyaraKat. Penguatan SAKIP harus selalu ditekankan kepada seluruh jajaran instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, apalagi dalam kaitannya dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Salah satu aspek agar pelaksanaan implementasi SAKIP dapat terwujud dengan baik, yakni adanya komitmen dalam bentuk kesiapan dan dukungan dari setiap aparatur pemerintah, serta adanya sinkronisasi berbagai kebijakan yang diawali oleh konstruksi dan pemahaman yang sama dalam bidang perencaaan, penganggaran, maupun manajemen kinerja. Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Komitmen tersebut juga diterapkan pada pegawai, eselon IV, III, dan II. Mereka dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan disiplin sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

“Jika dulu pekerjaan menumpuk di triwulan IV, dengan peningkatan kinerja tersebut harus disesuaikan waktu yang telah ditetapkan,” ujar Pakde Karwo sapaan akrabnya.

Selain itu, penerapan kontrak kerja (penetapan kinerja) juga dilakukan. Sebagai contoh eselon II (Kepala SKPD) melakukan kontrak kerja dengan Gubernur Jatim, eselon III melakukan kontrak kerja dengan eselon II, eselon IV melakukan kontrak dengan eselon III, begitu juga dengan staf melakukan kontrak kerja dengan membuat sasaran kinerja pegawai (SKP). Q iib*

Buah Manis Evaluasi LAKIP 2013 Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim Setiadjit, SH MM menjelaskan, penerimaan penghargaan yang diterima Gubernur Jatim Dr H Soekarwo merupakan buah manis atas hasil evaluasi LAKIP tahun 2013. Penilaiannya berasal dari SAKIP yang diterapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur NegaSetiadjit, SH MM ra dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB).

Disamping itu, kriteria penilaian yang ditetapkan pun harus berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Inpres Nomor 7/ 1999 tentang LAKIP, serta Permenpan dan RB Nomor 25/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi LAKIP yang mensyaratkan akan sebuah kinerja mulai dari sebuah perencanaan hingga capaian kinerja (outcome) nya.

“Nilai akuntabilitas kinerja mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mengukur dan melaporkan kinerjanya sehingga dapat dinilai baik atau buruk capaian kinerjanya,” ungkapnya.

Menurut dia, nilai akuntabilitas kinerja mengidentifikasikan kemampuan instansi pemerintah tersebut untuk merencanakan target kinerja, menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang direncanakan, menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan yang dianggarkan, serta telah melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan Kemenpan dan RB, dari nilai tersebut dikelompokkan ke dalam 6 peringkat yakni peringkat AA (nilai >85100), A (nilai >75-85), B (nilai >65-75), CC (nilai >50-65), C (nilai >30-50), dan D (nilai 0-30). Q iib*