Harian Bhirawa Edisi 25 Nopember 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Flazz merupakan produk Bank Jatim yang bekerjasama dengan BCA. Kartu tersebut dilaunching pada awal tahun. Kartu prabayar multifungsi berteknologi tersebut untuk transaksi lebih cepat dan nyaman,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 10

031-5615454

Direktur Utama Bank Jatim Hadi Sukrianto

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Selasa Pon, 25 NOVEMBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

25 NOVEMBER 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo - 08.00 - 10.30 - 12.30

Menghadiri HKN di Dinkes Provinsi Jatim Pelantikan HIPMI di Gedung Negara Grahadi Rapat dengan SKPD di Bappeda Jatim

 Wagub H Saifullah Yusuf

- 08.00 - 14.00

Menghadiri HKN di Dinkes Provinsi Jatim Diskusi dan Bedah Buku di Kantor Kompas TV di Jakarta

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 09.00

Penandatanganan Kesepahaman Pengelolaan Lingkungan DAS Sungai Brantas di Ruang Bhinaloka

Lewat FGD, Jatim Minta Kenaikan Tarif Taman Nasional Dievaluasi Pemprov, Bhirawa Pasca kenaikan tarif tiket Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ternyata berimbas pada berkurangnya kunjungan wisatawan mancanegara. Untuk mencari solusi imbas kenaikan tarif ini, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim Dr H Jarianto MSi akan mengikuti kegiatan Forum Group Discussion (FGD) di Jakarta.

“Saya diundang Sekretaris Wakil Presiden, tepatnya Rabu (26/11) untuk mengikuti forum diskusi dan salah satu agendanya membahas mengenai tarif masuk Taman Nasional khususnya Bromo Tengger Semeru,” kata Kadisbudpar Jatim, Dr H Jarianto MSi, Senin (24/11).

Menurutnya, Jatim sebenarnya tidak mempermasalahkan kenaikan tiket masuk Taman Nasional, asalkan tidak terlalu mahal seperti saat ini.

Sehingga, dampaknya ada penurunan wisatawan terutama wisatawan mancanegara.

“Jatim sendiri tidak keberatan untuk dinaikkan tiket masuknya, tapi ya jangan frontal kenaikannya seperti ini. Itu masih tiket masuk, belum

 ke halaman 7

Dewan Dukung Penuh Sanksi bagi BPJS Denda Satu Persen dari Total Nilai Klaim

DPRD Jatim, Bhirawa Tidak ingin persoalan Jamkesmas terulang kembali di mana banyak tunggakan di sejumlah rumah sakit milik pemerintah yang belum terbayar hingga pertengahan 2014, Komisi E DPRD Jatim mendukung penuh sanksi denda pada Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS). Sesuai aturan, BPJS dalam waktu dekat akan dikenakan denda satu persen dari total nilai klaim jika terlambat membayar. Anggota Komisi E DPRD Jatim M Siroj mengatakan sanksi yang diberikan pada BPJS dilakukan untuk menjaga agar pelaksana jaminan sosial tersebut tidak teledor. Sesuai aturan undang-undang, klaim harus dibayar maksimal 15 hari setelah tarif diajukan ke BPJS Kesehatan. Seluruh rumah sakit yang jadi mitra BPJS Kesehatan bisa mengajukan klaim mereka ke semua cabang BPJS Kesehatan di Indonesia.

“Saya sangat mendukung aturan tersebut. Karena, peran rumah sakit akan terganggu karena lambannya kinerja BPJS dalam mengantikan klaim. Kalau sudah begini maka rumah sakit akan dirugikan karena terhalangnya anggaran untuk operasional,” tegas M Siroj, Senin (24/11).

Asosiasi Gubernur Curhat Soal Pemberitaan Korupsi ke Jokowi

Jakarta, Bhirawa Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyampaikan berbagai keluhannya kepada Presiden Joko Widodo saat pertemuan dengan seluruh gubernur se-Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat.

Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo mengatakan

pemberitaan korupsi yang sering digencarkan oleh media membuat para gubernur merasa kehilangan legitimasi serta wibawanya. “Kami berharap, tidak ada ekspos perkara yang mendahului seluruh rangkaian proses. Kami kehilangan legitimasi pemerintahan. Kami kehilangan wibawa pemerintahan, pa-

Wakil Ditunjuk Kepala Daerah Terpilih Pemprov, Bhirawa Penyelenggaraan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) di Jatim yang diselenggarakan pada 2015 nanti dipastikan akan berbeda pada Pilkada sebelum-sebelumnya. Selain bakal diselenggarakan secara serentak di 16 kabupaten/kota, dalam Pilkada nanti juga hanya akan memilih bupati/wali kotanya saja.

Sedangkan wakilnya, akan menjadi wewenang kepala daerah terpilih untuk memilihnya.

Perubahan Pilkada ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum (Adpum) Setdaprov Jatim Suprianto mengatakan, mulai dari wakil gubernur, wakil bupati dan wakil wali kota

akan dipilih langsung oleh gubernur, bupati atau wali kota yang terpilih. “Wakil kepala daerah tidak lagi menjadi satu paket dengan kepala daerah. Wakil-wakil tersebut nantinya akan dipilih atau diangkat oleh kepala daerah masing-masing baik dari birokrasi ataupun dari luar birokrasi,” kata Suprianto, Senin (24/11).

Dengan berbagai pertimbangan ini, Pemprov Jatim telah mengundang kabupaten/ kota se-Jatim untuk melakukan koordinasi dan fasilitasi agar

Sentil..

 ke halaman 11

Minim Sosialisasi, Warga Kebingungan Cairkan Dana Kompensasi

Samakan Visi

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Presiden Jokowi duduk-duduk santai bersama para gubernur di tangga Istana Bogor, Senin (24/11).

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kemarin menggelar rapat kabinet dan memberi pengarahan kepada seluruh gubernur di Indonesia.

Pilkada 2015 Hanya Pilih Bupati/Wali Kota

 ke halaman 11

PASCA kenaikan BBM bersubsidi juga merepotkan Kepolisian Resor Kediri Kota. Unjuk rasa marak digelar di kota itu.

Demi menciptakan situasi yang aman dan kondusif, kepolisian setempat mengumpulkan semua elemen di wilayah Kota Kediri untuk menyamakan visi.

“Kami antisipasi saja dan kami ingin menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat agar lebih kondusif terkait dengan dampak pengalihan subsidi itu, “ kata Kepala Polres Kediri Kota AKBP Budi Herdi Susianto di Kediri belum lama ini.

Diakuinya, sejak pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi marak unjuk rasa, pro dan kontra terus

dahal belum tentu itu menjadi persoalan,” ujarnya kepada Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Senin (24/11).

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar rapat kabinet di Istana Kepresidenan Bogor. Ini merupakan rapat

gegeh/bhirawa

Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan PT Pos Indonesia Budhi Setyawan saat meninjau pembagian dana kompensasi BBM di Kantor Pos Besar Kebonrojo, Senin (24/11).

Kantor Pos, Bhirawa Dana kompensasi kepada rakyat miskin sebagai dampak kenaikan harga BBM bersubsidi di Surabaya sudah bisa dicairkan sejak 18 November lalu. Meski hampir sepekan berjalan, tetapi program pemerintah tersebut masih minim sosialisasi di lapangan. Akibatnya pencairan dana kompensasi itu hingga sekarang masih amburadul.

Kondisi tersebut dapat dilihat di Kantor Pos Besar Kebunrojo, Senin (24/11). Banyak warga pulang dengan perasaan kecewa lantaran tidak bisa mencairkan dana

 ke halaman 11

Pilgub Jatim, Hanura Siap Lamar Gus Ipul DPRD Jatim, Bhirawa Meski pelaksanaan Pilgub Jatim masih lima tahun lagi, namun Partai Hanura Jatim sudah berancang-ancang akan melamar Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf. Alasannya, karena Gus Ipul, panggilan karib Saifullah Yusuf telah memiliki pengalaman selama 10 tahun di pemerintahan ketika mendampingi Gubernur Jatim Dr H Soekarwo. Selain itu, yang bersangkutan juga memiliki kemampuan berkomunikasi dengan semua elemen

 ke halaman 11

Tanda Tangan Terkumpul, DPR Siap Interpelasi Jakarta, Bhirawa Tekad Koalisi Merah Putih (KMP) untuk menginterpelasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah bulat. Itu terlihat dengan terkumpulnya tanda tangan anggota dewan yang tergabung dalam fraksi di KMP. Pernyataan sikap KMP tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Fraksi Golkar, Gedung Nusantara I Kompleks DPR, Jakarta, Senin (24/11). “Kami seluruh pemimpin fraksi (Golkar, PKS, Gerindra, dan PAN) sepakat untuk memfasilitasi hak anggota DPR untuk menggunakan hak interpelasi guna mempertanyakan kebijakan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi. Hak tersebut akan kami sampaikan pada Rabu (26 November) ke pimpinan DPR,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komaruddin.

 ke halaman 11

Festival Ngopi Sepuluh Ewu

Jalan Desa Disulap Mirip Kedai Kopi, Sekali Seduh Kita Semua Bersaudara

AKBP Budi Herdi Susianto

 Kenaikan harga BBM, tak pengaruhi harga sembako  Sudah dapat kartu diskon  Dishub minta seluruh armada laik jalan  Yang tak laik jalan akan ditinggal penumpang  Pemerintah harus serius kelola sumber air  Apa nunggu mata air diambilalih asing baru serius?

Kampung adat Osing, Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, menjelma menjadi lautan kopi, Minggu (23/11) malam. Ribuan masyarakat menyemut menghadiri Festival Ngopi Sepuluh Ewu Kopi. Ngopi gratis itu berlangsung di sepanjang jalan utama Desa Kemiren. Masing-masing rumah yang berdiri di sepanjang jalan desa adat Banyuwangi itu membuat pondok mirip kopi dilengkapi meja, kursi, teko dan cangkir berisi kopi seduhan yang masih panas.

Diananta Putra, Banyuwangi Festival Ngopi Sepuluh Ewu di desa adat Suku Osing menyajikan kopi berikut ragam jajanan pelengkap kopi gratis untuk semua pengunjung.

Siapapun yang berkunjung ke Desa Kemiren malam itu dipersilakan nyeruput kopi asli Banyuwangi.

Tidak hanya menyajikan minuman kopi, masyarakat Osing juga menyuguhkan makanan dan jajanan khas seperti rengginang, keripik gadung, ketan, pisang rebus, serabi,

lanun, lopis dan klemben (bolu kering khas Banyuwangi).

Ratusan kepala keluarga menghidangkan kopi berikut jajanan di depan rumah untuk 10.000 cangkir.

Bahkan untuk memasak sajian yang disuguhkan masyarakat telah menyiapkan mulai jam 07.00. “Isun mulai nyiapaken kopai lan jajanan ikiae mulai wesuk, yo mung kanggo

 ke halaman 11

Bupati Abdullah Azwar Anas ikut hadir mencicipi kopi dalam Festival Ngopi Sepuluh Ewu di desa adat Suku Osing, Minggu (23/11) malam.

SURABAYA

2

Selasa Pon 25 NOVEMBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

PANGGUNG BIROKRASI

Jelang Pilkada Jatim 2015, Nasdem Bedah Kekuatan Surabaya, Bhirawa Menjelang pemilu kepala daerah (pilkada) di 15 kabupaten dan kota di Jawa Timur, DPW Partai NasDem Jawa Timur mulai membedah kekuatan secara internal maupun kekuatan partai lain.

Nasdem pun berharap, dapat menempatkan kader-kader terbaiknya sebagai calon bupati atau calon wakil bupati maupun calon walikota atau calon wakil walikota di 15 daerah yang digelar pada Tahun 2015 nanti “Kita membedah daerah pemilihan untuk daerah yang akan melaksanakan Pilkada pada Tahun 2015 nanti,” ujar Ketua DPW Partai NasDem Efendi Choirie usai Bedah Dapil Pemilihan Kepala Daerah se Jawa Timur Tahun 2015, Senin (24/11).

Ditambahkannya, untuk kabupaten/kota yang mau melaksanakan Pilkada di Tahun 2015, rencananya akan di undang DPD-DPDnya untuk mempresentasikan kondisi di wilayahnya, seperti peta politiknya, pertumbuhan ekonominya, PAD-nya, sosialnya.

Pria yang biasa disapa Gus Choi ini menerangkan, bedah dapil tersebut diikuti DPD kabupaten/kota yang mempunyai gawe Pilkada di 2015 nanti. Setiap DPD membeberkan kondisi peta politik, pertumbuhan ekonomi, PAD, hingga sosial masyarakat di wilayahnya masing-masing. Serta menentukan, apakah NasDem akan mengajukan calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, atau hanya Q cty sekedar penonton saja.Q

Perda Parkir Segera Diperlukan DPRD Surabaya, Bhirawa Akibat penarikan parkir di mall atau tempat usaha lain tidak diatur khusus melalui peraturan daerah (Perda), beberapa pusat perbelanjaan mengenakan tarif bervariasi. Untuk itu, Komisi A DPRD Surabaya berkeinginan segera membuat ketetapan hukum berupa Perda terkait tariff agar konsumen mendapat kepastian harga pakir yang benar.

Ketua Komisi A, Herlina Nyoto, Senin924/11) mengakui, penarikan parkir di mall atau tempat usaha lain tidak diatur khusus melalui peraturan daerah (Perda).

Akibatnya, beberapa pusat perbelanjaan mengenakan tarif bervariasi. Informasi dari Dinas Perhubungan, tarif parkir di mall ada yang dikenakan Rp. 5 ribu hingga Rp. 100 ribu rupiah. “Untuk parkir valley bahkan informasinya ditarik sampai Rp. 100 ribu,” ungkapnya.

Padahal menurut anggota Fraksi Partai Demokrat ini, segala jenis pengutan atau retribusi harus diatur dalam perda dengan acuan UndangUndang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. “Idealnya tahun 2011 segala retribusi ditetapkan di sana (perda),” tutur alumnus Q gat Psikologi Ubaya.Q

trie diana/bhirawa

Tuntut Cabut Kenaikan BBM

Akibat kenaikan BBM, kembali menuai protes yang dilakukan 50 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kepedulian Mahasiswa Surabaya (FMN, PMII, BEM UNMUH Surabaya, LSI dan DAKMU UPN) dengan berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Jatim jalan Indrapura Surabaya, Senin (24/11). Tampak anggota DPRD Jatim komisi B Muhammad Fawait SE MSc saat menemui para demonstran.

PDIP Akan Usung Calon Internal di Pilwali 2015 Surabaya, Bhirawa DPC PDIP Surabaya menegaskan hanya mengusung kader internal sebagai calon Wali kota dalam Pilwali 2015 mendatang. Figur bukan anggota partai dinilia justru melupakan kontrak politik terhadap partai pengusung. Kepastian ini merupakan keputusan , Rapat Kerja Cabang (Rakercab) DPC PDIP Kota Surabaya , Minggu (23/11) Ketua fraksi PDIP, Sukadar membenarkan putusan pengusungan kader internal partai dalam Pilwali 2015 sebagai salah satu hasil Rakercab DPC PDIP Kota Surabaya. “Yah memang adanya kabar itu juga menjadi salah satu informasi bagi kami. Sebagian besar di Internal PAC menginginkan nantinya sosok figur yang diusung sebagai Calon Walikota Surabaya berasal dari Anggota Partai,” terang Sukadar, Senin(24/11).

Dalam rapat itu , lanjut Sukadar ,juga dibahas soal penjaringan Formatur Kursi Ketua DPD PDIP Jawa Timur dari Surabaya, serta sosialisasi SK DPP PDIP Nomor 066 dan 067.

Dikatakan Sukadar bahwa keinginan arus bawah perlu mendapat perhatian, sebab di beberapa daerah yang mengusung Figur bukan anggota Partai

justru melupakan kontrak politik terhadap partai pengusung.

Anggota Komisi C Dewan Surabaya ini menilai, aspirasi tersebut nantinya menjadi bahan masukan untuk disampaikan kepada DPP Pusat.”Karena nanti yang memutuskan hasil Kongres. Sementara agenda ini kami fokuskan untuk konsolidasi sebagai kekuatan kita menghadapi even besar tersebut (Pilwali,red),” kata dia.

Terpisah, Whisnu Sakti Buana Ketua DPC PDIP Kota Surabaya mengaku telah mendengar kabar soal keinginan yang kuat dari kader-kader dibawah untuk mengusung Cakada asal kader internal partai.

“Kalau bahasa kawan-kawan sekarang tidak lagi merekrut orang luar partai. Melainkan anggota sendiri yang harus diusung..

Intinya, mau siapapun calonnya

nanti, banteng-banteng Surabaya siap memenangkan Pilwali tahun depan,,” tegas Whisnu di hadapan sekitar 800 perwakilan 31 PAC SeSurabaya serta, Pengurus DPD PDIP Jawa Timur.

Sementara menurut Sirmadji Ketua DPD PDIP Jawa Timur, pihaknya masih harus tetap menjaga soliditas kader partai mulai dari tingkat PAC untuk persiapan Pemilukada. “Paling penting saat ini adalah membangun kesolidan internal mulai dari ranting, PAC, sampai DPD untuk menyiapkan momentum tersebut,” ujarnya.

Sirmadji yang rencananya juga masuk dalam struktur formasi DPP PDIP ini, tak menampik bahwasannya pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah serentak di 18 Kabupaten di Jatim harus disikapi serius.

Namun, penyikapan tersebut harus dibuktikan dengan konsolidasi yang digelar dalam agenda Rakercab.

“Makanya untuk formatur tingkat bawah sampai DPD haram hukumnya dilakukan voting. Formatur harus bisa bertanggung jawab dan memperjuangkan aspirasi dari arus Q gat bawah,” kata Sirmadji.Q

Buruk, Serapan Anggaran Pemkot Hanya 59 Persen DPRD Surabaya, Bhirawa Jelang tutup tahun anggaran 2014, Pemkot Surabaya tidak bisa mendongkrak serapan anggarannya. Hingga 20 November 2014, realisasi belanja tahun anggaran 2014 baru terserap 59 persen.Kalangan DPRD Surabaya mulai memberikan sorotan tajam atas kinerja buruk SKPD –SKPD ini.

Dari anggaran APBD murni Rp 7.072.715.425.304 baru terealisasi sebesar Rp 4.181.933.629.206.

Dari semua SKPD yang ada, se-

rapan anggaran yang paling minim adalah Dinas Pengelolahan Tanah ddan Bangunan (DPTB). Dari anggaran yang disiapkan sebesar Rp 245.711.855.534, yang terserap baru Rp 67.115.129.106. Artinya, sepanjang tahun 2014, DPTB baru menggunakan anggaran sekecil 27 persen.

Selain DPTB, SKPD yang minim serapan adalah Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP).

Dari alokasi anggaran senilai Rp 1.170.772.024.898, baru terserap

Rp 375.035.594.232. Hanya terserap 32 persen dari anggaran yang ada. Sementara yang lumayan bagus adalah Dinas Pendidikan mampu menyerap anggaran sebesar Rp 71 persen. Dari total anggaran Rp 1.720.091.624.196 sudah terserap Rp 1.216.016.655.715.

Data serapan di semua SKPD ini diperoleh dari hasil evaluasi triwulan antara Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Surabaya ber-

sama Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya dan semua SKPD pada Sabtu (22/11).

Ketua DPRD Surabaya Armuji menambahkan, banyak sekali kegiatan SKPD Pemkot Surabaya yang belum terlaksana. Di satu sisi, mereka mengajukan anggaran yang cukup fantastis.

Menurutnya, jika selalu terjadi serapan anggaran yang minim, mestinya setiap tahunnya tidak b o l e h m engajuk an anggar an Q gat yang sangat fantastis.Q

Kontrak PWU dan Carefour Tak Transparan DPRD Jatim, Bhirawa Komisi C DPRD Jatim menyoroti kerja sama PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim dengan pihak ke tiga.

Khususnya kerja sama sewa aset lahan kawasan Ngagel dengan Carefour , disinyalir Dewan keuntungan PWU jauh lebih besar dari yang disetorkan sebagai PAD kepada Pemprov jatim.

Politisi PKB, Thoriqul Haq, saat hearing dengan PT PWU dengan Komisi C, menanyakan konsesi kontrak kerja asetaset PT PWU Jatim yang dinilai tidak transparan. Thoriq yang juga ketua Komisi C menyebut kontrak tersebut tak menguntungkan sehingga kontribusi terhadap PAD juga minim yakni hanya Rp.3,5 miliar pada tahun 2014 dan ditargetkan naik Rp.100 juta pada 2015 mendatang.

“Saya dengar, sewa 30 tahun aset PT PWU Jatim untuk bisnis carefour itu hanya kisaran Rp.6-7 miliar. Ini jelas tak menguntungkan dan sudah sepatutnya di balck list karena core bussinesnya sudah menyimpang,” tegas Thoriqul Haq, Senin(24/11).

Pihaknya juga akan tetap melakukan evaluasi serta mengusut aset-aset milik Pemprov Jatim yang dikelola PT PWU Jatim. Bahkan Komisi C mendesak supaya BPKAD Jatim supaya tidak ikut menutup-nutupi aset-aset Pemprov yang diserahkan ke PWU Jatim.

“Komisi C mendesak supaya struktur perusahaan PT PWU Jatim dibenahi, sekaligus dilakukan audit performance, meninjau kembali kontrak kerja dengan pihak ke tiga serta Arif Afandi sudah tak layak dipertahankan menjadi Dirut PT PWU Jatim,” tegas politisi asal Lumajang.

Senada, anggota Komisi C DPRD Jatim lainnya, Suhandoyo berharap BPKAD Jatim tidak menutup-nutupi kondisi dan jumlah aset Pemprov Jatim yang dikelola PT PWU Jatim. “ Ini demi perbaikan kinerja BUMD supaya bisa menjadi andalan sumber PAD bagi pembangunan di Jawa Timur,” tambah pria yang juga menjabat Ketua FPDIP Jatim.

Sayangnya Kepala BPKAD Jatim, Budi Setiawan mengaku kurang tahu persis berapa jumlah aset Pemprov Jatim yang dikelola PT PWU Jatim. Alasannya, institusi pengelola aset Pemprov Jatim itu baru berdiri tahun 2004, sedangkan PT PWU Jatim berdiri sejak tahun 2000 silam.

“Saat itu masih dikelola Biro Ekonomi. Sekarang ini masih kami upayakan agar Biro ekonomi melaporkannya kepada kami,” dalih Budi Setiawan Lebih jauh mantan Kadisperindag Jatim itu menjelaskan bahwa Pemprov Jatim akan mendukung upaya Komisi C DPRD untuk mengevaluasi aset-aset PT PWU Jatim.

“Kami dukung karena asetnya PT PWU Jatim selama ini Q cty belum jelas,” terang Budi.Q

Pembangunan Taman Bermain Kawasan Mangrove Dihentikan Camat Rungkut Akitifitas PT Tirta Agung Prakarsa Makmur di kawasan konservasi mangrove spontan ditanggapi oleh Camat Rungkut dengan melakukan penghentian kegiatan karena tidak berizin. Komisi B DPRD Surabaya segera memanggil pengusaha dan dinas terkait, karena disinyalir kegiatan tersebut merusak kawasan konservasi berupa mangrove.

Terkait kawasan mangrove seluas 30 hektar yang dibabat habis dan akan digunakan PT Tirta Agung Prakarsa Makmur, mulai ditanggapi beberapa pihak terutama Komisi B DPRD Surabaya dan Kecamatan Rungkut.

Semuanya menyatakan penolakannya terhadap pembangunan yang konon akan digunakan untuk Dermaga Wisata Mangrove yang di dalamnya akan ada Tempat Bermain Anak, Kolam Pemandian Anak, Sepeda Air dan Outbond Anak.

Anehnya, entah maksudnya H A R I A N

Mata Rakyat Mitra Birokrat PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

apa, dilokasi berkibar bendera partai PDIP. Adi Sutarwidjono (Awi) anggota Komisi C DPRD Surabaya asal PDIP secara tegas mengatakan jika partainya tidak pernah memberikan rekomendasi apalagi memerintahkan pemasangan bendera partai di lokasi proyek milik PT Tirta Agung Prakarsa Makmur.

“Itu wilayah Dapil saya, dan saya sebagai Pembina kader di wilayah rungkut tidak pernah mendapat amanah dari siapapun terkait pemasangan bender

partai di lokasi proyek itu, maka segera akan saya perintahkan kader untuk melepasnya,” ucap Awi (24/11).

Lain lagi dengan Mazlan Mansyur ketua Komisi B DPRD Surabaya yang ternyata mengaku telah mengunjungi lokasi proyek PT Tirta Agung Prakarsa Makmur di kawasan mangrove, karena keberadaan jembatan bally (sementara) yang selama ini digunakan sebagai akses keluar masuk armada proyek.

“Awalnya saya curiga saat melihat adanya jembatan sementara yang digunakan sebagai akses keluar masuk armada proyek, setelah saya tanyakan ke Kadis Pertanian Surabaya, ternyata beliau mengaku tidak mengetahui, tetapi beliau sepakat jika kawasan itu masuk kawasan konservasi, untuk itu kami akan segera

panggil mereka dan dinas terkait ke komisi B setelah massa reses,” ujar Mazlan.

Sementara Ridwan Mubarun Camat Rungkut saat dikonfirmasi mengatakan jika pihaknya telah menghentikan aktifitas PT Tirta Agung Prakarsa Makmur karena ternyata memang belum mengantongi ijin sebagaimana mestinya.

“Kami sudah hentikian aktifitasnya, karena setelah kami cek, ternyata belum mengantongi ijin dari dinas terkait,” ucapnya.

Ditanya apakah selema ini memang ada aktifitas penebangan hutan mangrove, Ridwan menjelaskan jika kondisi dilapangan tidak terlihat layaknya hutan mangrove, tetapi lebih seperti tambak sehingga tidak pernah ditemui aktifitas Q gat penebangan.Q

gat/bhirawa

Pembangunan lokasi dikawasan wisata mangrove pamurbaya dihentikan oleh kecamatan rungkut karena tidak berizin.

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno REPORTER : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Wawan Triyanto, Rachmat Caesar BSW, Gatot Suryo Widodo, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Fotografer: Trie Diana Indahwati, SEKRETARIS REDAKSI: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Iklan: Sufendhi Dimyati (Koordinator), Danang Prastyo, Guruh Eko Prasetyo, William AK, Sri Poernomo, Koordinator Liputan Ekonomi: Bambang WN Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Keuangan: Etti Sri Kustini (Koordinator/Akuntansi), Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

SURABAYA

Selasa Pon 25 NOVEMBER 2014

3

Pengajuan Penangguhan UMK Tak Dipungut Biaya Pemprov, Bhirawa Disnakertransduk Jatim menegaskan tidak ada pungutan biaya dalam bentuk apapun dalam proses pengajuan penundaan Upah minimum kabupaten/kota(UMK).“Jika ada oknum yang mengajukan penawaran untuk penyelesaian permasalahan UMK dengan penarikan pembayaran, maka laporkan saja ke Disnakertransduk Jatim.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiono menunjukkan sertifikat tanah yang diduga palsu, dari tersangka FNS, Senin (24/11).

bed/bhirawa

Lakukan Gugatan dengan Sertifikat yang Diduga Palsu

Ketua I Yayasan Dharma Dipolisikan Polda Jatim, Bhirawa Diduga menggunakan sertifikat palsu sebagai bahan gugatan, FNS (51), dilaporkan kepolisian. FNS yang merupakan ketua I Yayasan Dharma Warga Korps Karyawan Pemerintahan dalam negeri Provinsi jatim ini terpaksa berurusan dengan petugas Subdit IV Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim.

Kasus ini bermula ketika FNS mengajukan gugatan intervensi terhadap Pundi Sampurno selaku korban, di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya beberapa waktu lalu. Gugatan terkait sengketa hak kepemilikan tanah seluas 84,340 meter persegi, yang berlokasi di kawasan Sepanjang, Sidoarjo.

“Dengan bermodalkan sertifikat tanah yang diduga palsu, tersangka melakukan guagatan intervensi di Pengadilan. Sampai sekarang proses gugatannya masih berjalan,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiono, Senin (24/11).

FNS, jelas Awi, menggugat Pundi

mewakili Yayasan Dharma Korps Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri Pemprov Jatim. Yayasan tersebut diketuai Mochamad Djaelani. FNS mengklaim lahan sengketa tersebut dikuasai oleh yayasan yang dikelolanya. Padahal, Pundi juga memiliki bukti atas kepemilikan tanah tersebut.

Untuk keperluan gugatan, kata Awi, FNS diduga membuat sertifikat tanah palsu yang disengketakan. Fisik dan isi sertifikat itu mirip dengan sertifikat yang asli. “Yang menandatangani Kepala BPNnya juga sama. Yang membedakan hanyalah sertifikat milik tersangka tidak ada kolom nomornya di halaman muka sertifikat,” terang Awi. Selain itu, lanjut Awi, perbedaan lainnya tampak pada sertifikat milik tersangka atas nama Mochamad Djaelani, cq Yayasan ýDharma Surabaya bernomor seri AT 536346, Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No 113/Pdt.P/2007/PN.Sby, tertanggal 21 Perbuat 2007. Ini ber-

beda dengan sertifikat yang asli seperti dipegang oleh pelapor, Pundi Sampurno.

Kepada wartawan, FNS mengakui bahwa dirinya menjabat sebagai Ketua 1 Yayasan Dharma.

Saat mengurus sertifikat tersebut, beberapa kali ia melakukan pertemuan dengan Mochamad Djaelani, ketua yayasan. Ia juga mengaku sudah mengecek keaslian sertifikat tersebut ke BPN Sidoarjo, sebelum melayangkan gugatan.

“Memang benar, saya adalah pengurus di Yayasan Dharma selaku ketua I,” ungkap tersangka FNS saat ditanya wartawan.

Menanggapi pernyataan tersangka, Awi menjelaskan BPN sudah menyatakan tidak pernah menerbitkan sertifikat seperti diklaim FNS. Namun, tersangka tetap nekat menggugat pelapor dengan sertifikat tersebut. Sayang, Awi tak menjelaskan keterlibatan Djaelani, Ketua Yayasan Dharma, dalam kasus ini. “Kami masih lakukan pendalaman,” ucapnya.Q bed

SMF Andrologi RSUD dr Soetomo Kembangkan Lima Bidang Andrologi Surabaya, Bhirawa Bidang andrologi terus berkembang di RSUD dr Soetomo. Staf Medis Fungsional (SMF) Andrologi RSUD dr Soetomo terus menunjukkan kemampuannya dalam menangani kasuskasus yang menangani fungsi reproduksi dan seksual pada pria.

Kepala SMF Andrologi dr Tjahjo Djojo Tanojo, MS Sp And menjelaskan, saat ini banyak orang menganggap

andrologi itu sama dengan urologi.Namun dengan berkembangnya keilmuan manusia, dan semakin kompleksnya kasus problem kesehatan reproduksi, andrologi akhirnya menjadi satu keilmuan tersendiri yang berbeda dengan urologi. Untuk masalah reproduksi pria biasanya lebih pada bidang andrologi, tetapi untuk bedahnya pada bidang urologi.

Di RSUD dr Soetomo, bidang ilmu andrologi dikem-

bangkan menjadi lima. Pertama, terkait dengan masahal infertilitas. Tjahjo menjelaskan pria dikatakan mengalami infertilitas jika istrinya tidak bisa hamil dalam satu tahun usia menikah.

Padahal, setelah dikontrol ke dokter kandungan, kondisi kesuburan si istri baik.

Bidang ilmu kedua yang dikembangkan oleh SMD Andrologi RSUD dr Soetomo yakni terkait masalah seksual. Tjahjo menjelas-

bed/bhirawa

Djoko Walujo terdakwa dugaan korupsi proyek pembangunan MERR II C saat menjalani sidang perdananya, Senin (24,11) di Pengadilan Tipikor.

Untung Rp 5 Miliar dari Mark Up Proyek

Dua Terdakwa Perkara Korupsi MERR Dikenakan Pasal Berlapis Pengadilan Tipikor, Bhirawa Dua dari tiga terdakwa perkara dugaan korupsi proyek Middle East Ring Road (MERR) II C Gunung Anyar, dikenakan dakwaan berlapis dalam siding perdana di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (24/11). Dua terdakwa itu didakwa pasal pasal tindak pidana korupsi (Tipikor) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dalam berkas splitan (terpisah), terdakwa Djoko Walujo (DW) dan Olli Faizzol disidangkan terlebih dahulu secara bergantian. Adapun dakwaan ketiganya dibacakan oleh tiga Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Surabaya, yakni Arief Usman, Hanafi, dan Feri.

Adapun dakwaan yang dibacakan JPU Kejari Surabaya menyatakan, dua terdakwa Djoko Walujo dan Olli Faizzol didakwa dengan pasal berlapis. Selain menjerat dengan pasal tindak pidana korupsi, dalam surat dakwaan yang dibacakan dihadapan Ketua Majelis Hakim Maratua Rambe, JPU juga menjerat kedua terdakwa dengan pasal tppu.

“Terdakwa Djoko Walujo dan Olli Faizzol (terpisah, red) didakwa dengan dakwaan primer Pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang Undang No 31 tahun 1999 sebagimana diubah dengan Undang Undang No 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1

KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, tentang tindak pidana korupsi,” terang JPU secara bergantian dalam surat dakwaanya, Senin (24/11).

Tak hanya itu, JPU juga mendakwa dua terdakwa dengan Pasal 3 UU No 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lanjut JPU Arief, kedua terdakwa juga dikenakan dakwaan subsidair Pasal 4 Undang Undang No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KHUP. Selanjutnya, kedua terdakwa juga dikenakan Pasal 3 Undang Undang No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang . “Penerapan pasal berlapis pada kedua terdakwa dikarenakan perbuatan keduanya merugikan keuangan negara sebesar Rp 12 miliar,” ucap tiga JPU dalam dakwaannya.

Tak sampai disitu, penerapan pasal berlapis atas terdakwa Djoko Walujo dan Olli Faizzol dikarenakan adanya dugaan mark up sebesar Rp 5 miliar yang mengalir ke saku mereka. Uang yang mengalir ke saku keduanya, diduga digunakan untuk membeli mobil dan dipakai guna mencukupi keQ bed butuhan hidup sehari-hari.Q

kan, ada beberapa masalah seksual yang seringkali dialami oleh pria.

Diantaranya, disfungsi ereksi, disfungsi ejakulasi baik yang dibagi menjadi tiga macam yakni masalah ejakulasi dini, tertunda dan terbalik, disfungsi orgasme dan disfungsi libido.“Untuk masalah seksologi biasanya andrologi bekerjasama dengan bagian obstetricians-gynecologists, dan psychiaQ dna trists,” jelasnya.Q

Jangan dituruti oknum atau siapa saja yang memanfaatkan masalah ini. Sebab semuanya gratis. Sedangkan jika ada oknum yang tertangkap basah maka sanksinya pidana,” tandas Kadisnakertransduk Edi Purwinarto, Senin(24/11).

Edi mengungkapkan, tahun 2014 lalu beredar kabar kalau perusahaan enggan melakukan penangguhan karena dalam proses penangguhan terdapat biaya-biaya.

“Sekali lagi saya tegaskan tidak ada biaya dalam proses penangguhan. Perusahaan yang mengajukan penangguhan, cukup melengkapi persyaratan saja. Sehingga tim yang turun bisa langsung bekerja mengecek dilapangan tanpa harus menumpuk pekerjaan mereka,” katanya.

Dengan adanya penegasan tidak ada biaya dalam proses penangguhan UMK, Edi memprediksi penangguhan perusahaan akan lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya.

Saat ini baru satu perusahaan yang sudah mengajukan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ke Disnakertransduk Jatim. Sayangnya pengajuan perusahaan asal Gresik tersebut tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak melengkapi persyaratan yang ditentukan.

“Ada satu perusahaan yang mengirimkan penangguhan namun sekedar surat saja.

Kita tidak bisa menindaklanjuti jika mereka tidak segera mengirimkan kembali persyaratan untuk pengajuan penangguhan,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Pemprov Jatim Edi Purwinarto di Surabaya, Senin (24/11).

Sebagai informasi, lanjut Edi, setidaknya 52 perusahaan mengajukan penangguhan untuk UMK 2014. Tetapi, pemprov hanya menyetujui 47 perusahaan. Sebab, ada beberapa perusahaan yang mengajukan dobel.

Selanjutnya Edi menegaskan agar pengajuan diterima paling lambat 21 Desember terdapat adanya kesepakatan antara pengusaha dan buruh yang juga disertai beberapa administrasi seperti lampiran bukti neraca yang telah diaudit akuntan publik.

Dikatakan Edi, Disnakertransduk Jatim tidak mengetahui kondisi masing-masing perusahaan. Tetapi, melalui mekanisme penangguhan itu, Pemprov akhirnya bisa mengetahui kondisi perusahaan bersangkutan.

“Artinya, UMK 2015 yang telah ditetapkan itu hanya diperuntukkan perusahaan yang mampu. Salah satunya parameter tersebut adalah neraca dari akuntan public,” terangnya.

Pembatasan waktu untuk mengajukan penangguhan memang perlu. Sebab Disnakertransduk juga membutuhkan waktu cukup lama untuk memproses penangguhan tersebut. Selain mengecek syarat administrasi, tim disnakertransduk terjun ke lapangan. Sehingga diharapkan sebelum 1 Januari semua permasalahan sudah selesai.

Untuk itulah, Pemprov Jatim melalui Disnakertransduk Jatim mengharapkan seluruh perusahaan memanfaatkan kesempatan dengan baik untuk segera melengkapi persyaratan yang ditetapkan. Jika tidak, para pengusaha wajib membayar upah buruh sesuai dengan Peraturan Gubernur (PerQ rac gub) Nomor 72 Tahun 2014.Q

Jantung Bersatu, Bayi Kembar Siam Citra-Neyla Dipulangkan Surabaya, Bhirawa Bayi kembar siam asal Desa Pucung, Kediri, Citra Fazira Ramadhani dan Neyza Fazira Ramadhani akhirnya pulang. Setelah 16 bulan dirawat di RSUD dr Soetomo, bayi dempet dada dan perut (Thoracoabdominophagus) itu dinyatakan tak bisa dipisahkan.

“Kedunya berbagi satu organ jantung, sehingga tidak mungkin dipisahkan,” jelas Ketua Tim Pusat Penanganan Kembar Siam Terpadu RSUD Dr Soetomo dr Agus Harianto, SpA(K) usai acara serah terima kembar siam kepada pemerimtah Kabupaten Kediri di LOka Widya, RSUD dr Soetomo, kemarin (24/11) Kembar siam Citra-Neyza lahir pada 14 Juli 2013 pukul 21.30 di RS Gambiran, Kediri.

Setelah menjalani operasi caesar, putri pasangan Imam Sayuti dan Endik Indahwati itu dirujuk ke RSUD dr Soetomo. “Citra Neyza lahir dengan diagnosis single ventricle dengan Atrium Septal Defect atau penyakit jantung bawaan berupa lubang (defek) pada septum interatrial (sekat antar serambi). Juga terdapat Ventricular Septal Defect (VSD) atau lubang pada sekat bilik jantung.

Dr Agus menambahkan, monitoring umum wajib dilakukan karena kondisi keduanya masih rentan. “Terapinya berupa pemberian seperti multivitamin, buah-buahan, sayura, biskuit, dan susu,” jelasnya.

Bupati Kediri Harianti Sutrisno yang turut hadir, mengucapkan terima kasih terhadap tim dokter RSUD Dr Soetomo karena telah membantu perawatan si kembar.

Bupati yang juga dokter itu berjanji akan melanjutkan bantuan perawatan di puskesmas dan rumah sakit terdekat. Ia pun berpesan kepada kepala desa dan orang tua Citra-Neyza agar menjaga kesehatan keduanya. “Nanti tetangga yang ingin melihat mohon yang sehat saja. Bagi yang flu maupun batuk, jangan. Karena mereka masih kecil, bahaya,” jelasnya.

Selama dirawat di rumah sakit terbesar di Kawasan Indonesia timur itu, Citra-Neyza dibebaskan dari seluruh biaya. Mereka ditempatkan di ruang Nakula-Sadewa agar tidak terpapar virus pasien lainnya. “Selain itu, juga bantuan tenaga dari sekitar 124 dokter Q dna dan paramedis di sini,” ujar direktur utama RSUD dr Soetomo dr Dodo.Q

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

4 KELANA

Tren Nikah di Bawah Umur Capai 25 Persen Mojokerto, Bhirawa Peringatan bagi orang tua agar berhatihati jika anak perempuannya telah memasuki usia remaja pendidikannya sudah setingkat SMTP. Karena jika tidak akan mengalami nasib yang sama dengan Sri (14), warga Kel Sarirejo, Kec Mojosari, Kab Mojokerto ini.

Di usianya yang relatif muda sudah harus mengandung anaknya. Sehingga banyak masalah yang akan dihadapi, terutama terkait masalah kesehatan dirinya dan calon anak yang dikandungnya. Sehingga Kantor BKKBN melalui petugasnya, bahkan segenap pengurus PKK-pun ikut memantau kesehatan calon ibu yang secara fisik maupun mental masih anak-anak ini.

Berdasarkan catatan Bhirawa sedikitnya terdapat 22 pasangan pengantin yang nikah dibawah umur dari 137 pasangan pengantin yang dinikahkan KUA Kec Mojosari pada Bulan Oktober lalu. Sedangkan pada Bulan Agustus dan September 2014 dari 119 pasangan pengantin yang dinikahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec Mojosari.

Terdapat 15 pasangan pengantin yang usianya dibawah 20 tahun.

Kabag Humas dan Protokol Pemkab Mojokerto, Alfiyah Ernawti SSos MM saat dikonfirmasi masalah ini mengaku belum tahu. Tapi sosialisasi tentang menikah di usia dini dilarang, namun di seluruh wilayah Kab Mojokerto jika dari sekian ribu ada satu menikah dini itu wajar.Q min

PKL Alun-alun Demo di Pemkot Mojokerto Kota Mojokerto, Bhirawa Puluhan Pedagang Kaki Lima ( PKL) Alun-alun Kota Mojokerto berunjuk rasa di Depan Perkantoran Pemkot Mojokerto, Senin (24/11) kemarin. Mereka menolak penggusuran lokasi usaha, terkait sterilisasi area alun-alun dari aktivitas pedagang sektor informal.

Para PKL menggelar orasi di depan Kantor Pemkot Mojokerto, sembari membentangkan spanduk dan berbagai tulisan bernada protes. Aksi demo yang dimotori LSM Komite Aksi Bersama Rakyat (Kobar) dikawal sejumlah aparat Polres Mojokerto. ‘’Teman-teman PKL menolak penggusuran. Kami menuntut perlindungan hukum atas keberadaan PKL. Karena penggusuran PKL tanpa solusi sama saja mematikan lahan penghasilan PKL. Ini yang kami lawan,’’ cetus Toyek,

Koordinator Kobar.

Mereka juga menuntut revisi Perda Nomor 5 Tahun 2005 tentang penataan PKL sudah tak relevan lagi. Harus dilakukan revisi agar hak-hak PKL tak dikebiri. Diingatkan, sebelum dan setelah revitalisasi alun-alun, PKL berniaga di lokasi itu. Namun dalih sterilisasi mengharuskan PKL digusur. ‘’Akibat lebih jauh PKL sekarang kehilangan pekerjaan. Mereka mengaku ngotot bertahan di alun-alun karena lokasi publik lainnya di Kota Mojokerto sudah dipe-

nuhi PKL. Sementara itu, perwakilan pedagang dan LSM yang berdialog dengan Asisten I Sekkota, Maryono kembali dengan tangan hampa. ‘’Kita tak diberi solusi. Tapi kita akan tetap bertahan, meski harus kembali berhadap-hadapan dengan Satpol PP,’’ kata Nurhadi, aktivis LSM buruh yang mengadvokasi PKL alun-alun.

Sikap ngotot Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun Kota Mojokerto membuka dagangan kendati dibawah ancaman penggusuran dan penindakan aparat Satpol PP, tak mendapat respon positif kalangan Dewan setempat. Sebaliknya, para legislator daerah ini menyatakan mendukung penuh langkah Pemkot Mojokerto mensterilkan kawasan alun-alun dari segala aktivitas dagang sektor informal.

‘’Alun-alun Kota Mojokerto harus steril dari PKL. Konsep Alun-alun sudah jelas, untuk sarana rekreasi keluarga sekaligus paru-paru kota serta steril dari aktivitas dagang.

Ini sudah final,’’ kata Sekretaris Komisi II (perekonomian dan pembangunan) DPRD Kota Mojokerto menanggapi aksi demo itu.

Menurut Sonny, sapaan politisi Partai Golkar itu, jika wajah Alun-alun kembali diwarnai ratusan PKL, seperti potret sebelum tahun 2013, maka terjadi kemunduran. ‘’Kita tak ingin alun-alun kumuh jilid II muncul lagi,’’ cetusnya.

Akhir tahun 2012, sekitar 210 PKL yang berjejal di Alunalun Kota Mojokerto direlokasi ke kawasan perdagangan kawasan Benteng Pancasila (Benpas). Kocek APBD ter-

kuras tak kurang dari Rp5 miliar untuk pendirian blok-blok PKL di kawasan itu.

Relokasi ratusan PKL ke Benpas terjadi atas kesepakatan para PKL dengan Pemkot. Mereka (PKL) sepakat tak akan kembali lagi ke alun-alun.

Jadi sudah final. Kalau kini tumbuh lagi PKL alun-alun, lanjut Sonny, harus dipertanyakan, mereka itu PKL yang mana lagi. ‘’Karena PKL alunalun sudah pindah ke Benpas,’’ tukasnya.

Dewan, ujar Sonny, menyakini, para PKL yang kini berdagang di alun-alun merupakan pelaku baru. ‘’Apakah mereka warga Kota Mojokerto atau pekerja di sektor informal, seperti penjual es oyen. Ini perlu ditelisik lebih jauh. Makanya kalau yang demo itu pekerja, ya atas dorongan juragannya,’’ tekan dia.Q kar

Tim Kuasa Hukum PT SI Nilai Gugatan Penggugat Cacat Hukum

Kopwan Gresik dapat Hibah Rp 25 Juta Gresik, Bhirawa Sebanyak 151 Koperasi Wanita (Kopwan) se Kab Gresik dana kucuran dana hibah Rp25 juta dari Pemprop Jatim.

Wakil Bupati Gresik, Mohammad Qosim mengingatkan agar dana itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dana untuk masing-masing Kopwan sebesar Rp25 juta dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Wakil Bupati Gresik hadir pada acara sosialisasi bagi Koperasi dan Masyarakat Calon Penerima Hibah tahun 2015 yang berlangsung di Ruang Mandala Bakti Praja, Senin (24/11) kemarin.

Selain Wabup acara itu juga dihadiri Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab Gresik, Ir Najikh serta beberapa Pejabat Pemkab Gresik. Para Ibu calon penerima dana hibah juga hadir disertai para Kepala Desa dan Perangkat Desa setempat turut menjadi saksi.

Menurut Najikh, ada 151 Kopwan dan kelompok yasinan ibu-ibu se Kab Gresik mendapat dana hibah masing-masing Rp25 juta. Dana itu berasal dari APBD Pemprov Jatim. Pemberian hibah bertujuan untuk pemberdayaan Kopwan, serta para ibu pelaku ekonomi di Masyarakat yang dikoordinir kelompok Jamiyah Yasin yang ada di desa-desa.

Mulanya yang diusulkan sebanyak 209 proporsal. Namun hanya direalisasi sebanyak 151 proporsal. ‘’Kami akan berupaya tahun 2015 Kopwan atau Kelompok Jamiyah Yasin ibu-ibu dari semua desa yang ada di Gresik yaitu 356 desa, semuanya mendapat dana hibah,’’ katanya.

Tentang koperasi, Najikh menyatakan, berdasarkan data BPS, koperasi di Gresik berhasil menyumbang sekitar 16% atau Rp8 triliun atas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang sebesar Rp56 triliun.

Sayang, tak semua Koperasi yang ada di Gresik itu sehat dan aktif. Dari 1.176 koperasi yang ada hanya 978 yang aktif, sedangkan 198 lainya tidak aktif. ‘’Pada kesempatan ini kami juga menyatakan bangga terhadap Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG). KWSG adalah koperasi terbaik dan terbesar di Asia Tenggara.

Saat ini KWSG berada di peringkat 233 dari jutaan koperasi di dunia,’’ katanya bangga.Q eri

Selasa Pon 25 NOVEMBER 2014

achmad suprayogi/bhirawa

Menhub Ignatius Jonan dan Bupati Saiful Ilah saat mencoba kenyamanan tempat duduk bersama penumpang lainnya.

Menhub Resmikan Pengoperasian KA Jenggala Sidoarjo-Mojokerto Sidoarjo, Bhirawa Masyarakat Sidoarjo dan sekitarnya bila ingin bepergian ke Mojokerto atau sebaliknya tak perlu kawatir akan mahalnya biaya transportasi akibat naiknya BBM. Pasalnya, PT KAI (Kerta Api Indonesia) telah mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap sarana tranportasi massal yang aman, bebas macet dan murah.

PT KAI bersama Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan telah mengoperasikan kereta api perintis, yakni KA Jenggala rute Sidoarjo-Mojokerto. Grand Launching operasional KA baru jenis Kereta Rel Diesel Indonesia (KRDI) telah dilakukan langsung oleh Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dan Wakil Bupati Mojokerto Hj Khoirun Nisa, Senin (24/11) kemarin di Stasiun KA Sidoarjo.

Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan mengatakan, sudah sekitar 40 tahun tak ada KA yang beroperasi di lintasan rel jurusan Sidoarjo-Mojokerto. Kali ini, Kementerian Perhubungan dengan PT KAI (Persero) telah meresmikan KA Jenggala dengan buatan PT Inka. ‘’Kereta api perintis Jenggala ini dijadikan uji coba untuk memudahkan transportasi masyarakat. Sangat murah sekali, dengan Rp4 ribu sudah sampai Mojokerto,’’ terang Ignasius Jonan.

Sementara itu, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah menyambut baik adanya KA Jenggala rute baru ini. Mestinya dampak positinya sudah

bisa dirasakan masyarakat dari dua kabupaten. Apalagi dengan biaya yang sangat murah, maka alternatif transportasi kereta api ini bisa menjadi pilihan utama. ‘’Tapi saya titip, jangan merokok di dalam gerbong karena ada AC nya,’’ ujar Bupati Saiful.

Usai dikremasi dengan menggunakan air kembang oleh Menhub dan Bupati Sidoarjo, tepat pukul 09.00 WIB kereta layanan jenis perintis mulai diberangkatkan dari Stasiun Sidoarjo dengan rute Tulangan-Tarik dan terakhir Stasun Mojokerto oleh Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dengan meniup peluit serta mengangkat tanda keberangkatan.

Terpisah, Manager Humas Daop VIII Surabaya, Sumarsono menambahkan beroperasinya KA Jenggala ini, masyarakat memiliki pilihan model transportasi baru dengan biaya sangat terjangkau, lebih cepat nyaman dan aman. ‘’Hanya membayar tiket sebesar Rp4 ribu saja, Warga Sidoarjo sudah bisa menikmati nyamannya perjalanan dengan kereta api,’’ katanya.

Peresmian kereta api yang memiliki 266 tempat duduk dan fasilitas AC ini, juga merupakan bagian dari upaya PT KAI untuk membuka kembali jalur Sidoarjo-Tarik, dengan satu stasiun di tengah-tengah, yakni Staisun Tulangan. ‘’Diharapkan minat masyarakat untuk memanfaatkan trasportasi umum ini dengan sebaik-baiknya,’’ harap Sumarno.Q ach

Gresik, Bhirawa Tim kuasa hukum PT Semen Indonesia (PT SI), selaku tergugat II dalam perkara gugatan izin lingkungan pembangunan Pabrik Semen Rembang, yang digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang kemarin, menilai gugatan penggugat yakni Joko Priyanto dkk dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), tak memiliki dasar hukum sehingga cacat hukum dan tidak sah. ‘’Kami memohon kepada majelis hakim untuk menolak gugatan untuk seluruhnya dan menerima eksepsi tergugat, serta penggugat harus membayar semua biaya perkara,’’ kata M Sadeli Hasibuan SH, kuasa hukum tergugat II dari Kantor Adnan Buyung Nasution dalam rilisnya kemarin.

Sadeli Hasibuan memohon kepada ketua majelis hakim yang dipimpin Susilowati Siahaan SH, untuk membacakan eksepsi kompetensi absolut, sebelum membacakan eksepsi lainnya atau pokok perkara.

Permohonan itu disetujui, berdasarkan Pasal 93 dan 53 huruf b UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terkait izin lingkungan, penggugat sebelum mengajukan gugatan ke PTUN. Harus dilihat, apakah izin itu sudah memiliki dokumen Amdal dan UKLUPL, jika belum baru bisa diajukan gugatan. Padahal PT SI sudah memiliki dokumen Amdal dan UKLUPL. ‘'Namun bila sudah memiliki izin, ya tak bisa di-

ajukan gugatan. Dan dokumen klien kami, terkait izin lingkungan itu sudah sangat lengkap. Apalagi proyek ini masuk objek vital nasional yang mendesak untuk dilakukan. Maka pihak penggugat tak memiliki dasar hukum, sehingga gugatannya cacat hukum dan tak sah. Maka kami memohon ada putusan hakim, terkait eksepsi kompetensi absolut ini, pada sidang berikutnya,’’ papar Sadeli.

Setelah mendengarkan eksepsi, ketua majelis hakim Susilowati Siahaan.

Meminta kuasa hukum tergugat, untuk membawa bukti-bukti dokumen Amdal dan UKL-UPL terkait izin lingkungan yang dikeluarkan gubernur. Hal itu juga berlaku bagi tim kuasa hukum penggugat, dalam sidang lanjutan yang diagendakan dua minggu lagi.

Sementara sekitar 400 warga lereng Gunung Butak Rembang berunjukrasa di depan Gedung PTUN, dengan membawa spanduk bertuliskan Ora Wirang Dukung Semen, Semen Gresik Pabrik Semen Pertama dan Terakhir di Rembang dan Wong Kadiwono Pro Semen. ‘’Selama ini Rembang dikenal sebagai daerah tertinggal dibanding daerah lain di Jateng, kami minta majelis hakim. Untuk dapat memahami keinginan mayoritas warga yang mendukung pembangunan pabrik, Dan biarkan kami memilih dan menentukan nasib kami,’’ kata Koordinator Aksi Suharti dalam orasinya.Q kim

kim/bhirawa

Warga mendukung pendirian pabrik Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah.

Paranormal Jatim Ingin Sembuhkan Pecandu Narkoba Prihatin dengan banyaknya pecandu Narkoba di Indonesia, khususnya di Jatim, membuat Ikatan Paranormal Indonesia (IPI) Jatim berkeinginan membantu pemerintah di bidang kesehatan dalam penyembuhan para pecandu Narkoba.

alikusyanto/bhirawa

Ikatan Paranormal Indonesia (IPI) Jatim membuat MoU dengan BNN Jatim. Paranormal Jatim menginginkan bisa ikut dalam merehabilitasi pecandu Narkoba. MoU ditandatangani Kepala BNN Jatim, Iwan Ibrahim dan Ketua IPI Jatim, Abdul Kholik.

‘’Sebagai spiritual, kami mempunyai gagasan menggelar acara ini.

Kami ingin membantu pemerintah dalam penyembuhan pecandu Narkoba,’’ ujar Abdul Kholik, pemilik Ponpes Taufikur Rohman, di Desa Kajeksan, Kec Tulangan, Sidoarjo, Senin (24/11) kemarin, disela-sela kegiatan sosialisasi penanggulangan Narkoba serta rehabilitasi Narkoba, di Sun Hotel Sidoarjo.

Sebagai bentuk komitmen membantu Pemerintah, IPI Jatim pun, Senin (924/11) kemarin, langsung menjalin MoU (Memorandum of Understanding) dengan

BNN Jatim, dalam mencegah dan merehabilitasi pecandu Narkoba.

Menurut Kholik, IPI Jatim ikut membantu program pemerintah dalam merehabilitasi pecandu Narkoba, juga didasari pertimbangan barangkali rehabilitasi secara medis, masih kurang maksimal.

Juga memakai jasa supranatural ini, sebab kondisi tiap pecandu dalam penyembuhan tidak sama.

Kholik mencontohkan, untuk rehabilitasi pecandu Narkoba di Sidoarjo, pihaknya sudah kerja sama dengan BNN Sidoarjo sejak tahun 1999, bahkan sebelum

BNN terbentuk dan namanya masih Granat (Gerakan Anti Narkoba dan Obat-obatan Terlarang. ‘’Alhamdulilah, ada hasilnya, ada pecandu yang berhasil kami sembuhkan total,’’ katanya.

Khilok menyebutkan jenis-jenis rehabilitasi alternatif pada pecandu Narkoba oleh paranormal misalnya dengan hipnosis yaitu komunikasi dengan pasien, ada terapi mandi sauna, terapi gurah hidung, terapi mandi rempah-rempah dan Insya Allah banyak yang sembuh. ‘’Bila kontinyu, sekitar dua bulan hingga tiga bulan Insya Allah sembuh,’’ ujarnya menyakinkan.

Kepala BNN Jatim, Brigjen Pol Iwan Ibrahim, yang hadir dalam kegiatan itu mengakui, BNN tak bisa sendirian dalam mencegah Narkoba, tanpa batuan dan peran serta masyarakat.

‘’Kami akui lembaga rehabilitasi Narkoba di negara kita masih kurang, bila dokter tak bisa menyembuhkan, kami bisa kerja sama dengan IPI, ini bagus ada peran serta masyarakat masalah P4GN (Program Pencegahan Pemberantasan Perdaran Gelap Narkoba ),’’ tuturnya.

Iwan menyebutkan, dalam kasus korban Narkoba menurut data, Jatim rangking ketiga se Indonesia.

Sedangkan dalam kasus peredaran, tingkat 1 di Indonesia. Kini di pesisir pantai Madura, telah mulai terjangkit obat haram ini. Agar nelayan kuat dalam menangkap ikan, mereka kini mulai mengkonsumsi obat haram ini. ‘’Awalnya diberikan secara gratis, namun kini nelayan jadi ketergantungan, sehingga Pemkab Sumenep sampai angkat tangan,’’ pungkas Iwan.Q ali

JAWA TIMUR

Selasa Pon 25 NOVEMBER 2014

KILAS JATIM

Siap Hadapi MEA 2015 Probolinggo, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengambil bagian dalam masalah kesiapan Jawa Timur dalam hal menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), untuk itulah berbagai persiapan dilakukan, khususnya mengenai masalah produk unggulan di 24 kecamatan yang ada di wilayahnya. “Kami betul-betul sudah siap menyongsong tahun 2015 nanti,” ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo H Moch. Nawi, Senin (24/11).

Keberadaan Provinsi Jawa Timur merupakan barometer dinamika perekonomian Indonesia dan representasi perekonomian Indonesia kawasan timur. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Provinsi Jawa Timur siap memasuki dan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015, termasuk masyarakat Kabupaten Probolinggo.

“Persiapan masyarakat menghadapi MEA ini dibuktikan dengan masyarakat yang cara berpikirnya sederhana, memiliki arah yang jelas, kokoh dalam pendiriannya, sikap dan perilaku yang lugas, terbuka serta masyarakat yang petarung,” ungkapnya.

Kondisi lain yang juga menjadi penunjang keberhasilan pembangunan adalah keberadaan masyarakat yang mayoritas muslim religius, pengikut faham keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah yang memiliki pandangan cukup moderat dengan kaidah-kaidah yang selalu kontektual dan akomodatif terhadap perubahan.Q wap

Dua Desa Digelontor Energi Listrik Alternatif Sampang, Bhirawa Tingginya angka, yakni 202 dusun di Kabupaten Sampang yang belum teraliri listrik, tahun 2014 ini pemerintah Kabupaten Sampang mengelontorkan dana 1 milyar untuk tenaga listrik alternative berupa pengadaan listrik tenaga surya (PLTS) sofar home system (SHS).

Pengadaan tenaga alternative tersebut berada di dua lokasi yakni Desa Mlakah Kecamatan Jregik Sampang dan Desa Karang Anyar Kecamatan Ketapang Sampang dengan anggaran masingmasing Desa Rp 500.000.000. Berdasarkana pantauan dilapangan di Dusun lembung Desa Mlakah Kecamatan Jregik Sampang Kota, sejumlah rumah warga ada sebagian yang sudah di pasang listrik tenaga surya sofar home system (SHS), namun kondisi ini dikeluhkan sejumlah warga yang tidak mendapatkan energy listrik alternatif tersebut.

Moh Dahri (40) salah satu warga Dusun Lembung Desa Mlakah Kecamatan Jregik Sampang saat ditemui dirumahnya, ia sangat kecewa dengan kebijakan pemerintah yang hanya sebagian warga saja yang mendapatkan bantuan tenaga surya tersebut, bahkan yang mendapatkan bantuan tersebut di dominasi orang yang sudah mampu. Senin (24/11).

“Terkait berapa kepala kelurga yang mendapatkan bantuan tenaga surya tersebut, saya tidak mengetahui pasti mas, yang mengetahuinya itu aparat desa, bahkan selama ini kami untuk memenuhi kebutuhan listrik masih menyambung secara manual dari dusun tetangga yang dekat, kami berharap pemerintah Sampang tidak tebang pilih memberikan bantuan tenaga surya tersebut,” keluhnya.Q lis

5

HMI Demo Dukung Interpelasi Kenaikan BBM Tulungagung, Bhirawa Penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terus digelorkan oleh sebagian mahasiswa. Senin (24/11), giliran Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tulungagung mengadakan aksi turun jalan menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM itu.

Mereka pun mendukung upaya anggota DPR RI yang kini tengah berusaha untuk menggelar hak interpelasi.

Dukungan ini terus didengungkan saat mereka berorasi di Kantor DPRD Tulungagung kemarin.

Sebelumnya massa HMI yang berjumlah kurang dari 30 orang tersebut melakukan hal serupa di depan Mapolres Tulungagung. Selain juga di depan Kantor Bupati Tulungagung, Jl A Yani Timur Kota Tulungagung.

“Kami mendukung upaya hak interpelasi yang kini diusahakan oleh anggota DPR. Kenaikan harga BBM sudah menyengsarakan rakyat,” tandas salah seorang peserta aksi demo dengan lantang.

Para mahasiswa yang membawa sepanduk dan posterposter yang bertuliskan ketidaksukaan pada kebijakan Presien Jokowi menaikkan harga BBM tersebut juga berteriak-teriak agar Presiden Jokowi untuk turun dari kursi kepresidenan. Salah satu poster yang dibawa mahasiswa juga terselip tulisan agar Jokowi

mundur sebagai Presiden RI. Selain itu, mahasiswa yang tergabung dalam HMI Tulungagung menyatakan keprihatinannya atas tindakan respresif yang dilakukan aparat kepolisian saat aksi demo berlangsung di Makassar beberapa waktu lalu. Mereka menyatakan mahasiswa bukanlah musuh dari aparat kepolisian.

Aksi unjuk rasa tidak berlangsung lama. Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Adib Makarim SAg MH dan Ketua Komisi B DPRD Tulungagung, Widodo Prasetyo SE menemui pengunjuk rasa. Tidak ada keributan saat para wakil rakyat itu menemui pendemo. Mereka meluluskan semua permintaan pendemo. Termasuk menandatangani surat nota kesepahaman tuntutan mahasiswa.

Adib berpesan berpesan agar mahasiswa tidak anarkis dalam menyuarakan aspirasinya. “Boleh semua menyatakan aspirasinya. Mahasiswa juga sebagian dari rakyat. Dan pasti pula di antara mahasiswa ada juga yang orangtuanya polisi,” ujar mantan aktifis PMII tersebut.Q wed

BKD Gelar Diklat Fungsional Situbondo, Bhirawa Guna untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan sumber daya manusia (SDM) kalangan bidan ahli di Kabupaten Situbondo, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menggelar pendidikan dan latihan (diklat) pagi kemarin (24/11).

Acara yang dibuka langsung Bupati Situbondo Dadang Wigiarto SH pada pukul 10.00 wib itu direncanakan berlangsung selama 10 hari dan baru berakhir 5 Desember 2014.

Ikut serta hadir Kabid Badikat Pemprov Jatim, Kepala BKD Situbondo, Kepala Dinas Kesehatan, Kabag TU RSU serta Kabag Humas Pemkab Situbondo.

Menurut Kepala BKD Kab Situbondo, Drs Akhmad Yulianto Msi, kegiatan diklat fungsional bidan ahli bertujuan untuk memberikan peningkatan ilmu dan pengetahuan, sehingga dapat meningatkan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, imbuh mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan itu, kegiatan itu untuk memberikan kesempatan kepada bidan dalam peni-

ngkatan karirnya. “Kegiatan ini baru pertama kali dilakukan. Untuk menggelar kegiatan serupa harus menunggu bidan pensiun. Makanya pesertanya baru 16 bidan,” terang Yulianto, dengan didampingi Kabid Diklat BKD, Idda, kemarin.

Masih kata Yulianto, para bidan tersebut tergolong senior dan diambilkan dari 14 di jajaran Dinas Kesehatan dan 2 sisanya berasal dari RSU Situbondo. Lebih rinci Yulianto menandaskan, para bidan tersebut akan diajak untuk praktik serta melakukan studi banding, sehingga hasil ilmu yang didapat lebih membanggakan.

“Sasaran terlaksananya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kebidanan dan kesehatan masyarakat yang lebih baik. Para bidan harus mengikuti 118 jam pelajaran dengan metode ceramah, diskusi dan simulasi/ praktek dengan berlanjut pada studi banding. Adapun tenaga pengajar berasal dari Badiklat Provinsi Jatim, IBI dan Dinkes Kab Situbondo,” papar Yulianto.Q awi

wed/bhirawa

Aparat kepolisian Tulungagung terus mengawal aksi unjuk rasa yang dilakukan HMI kemarin.

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG BPKB, Mobil Suzuki ST130 Pick Up, th. 1992, AG9003RA, a/n. Agus Rianto, Dsn. Krajan RT 002 RW 005, Ds. Karangsono, Ngunut-T.Agung No.1842/IMB/BI-II/2014

HILANG STNK, Suzuki FD110, th. 1999, Biru Putih, AG2023RT, a/n. Muhtarom, Ds. Sumberingin Kulon, Ngunut-T.Agung No.1850/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Honda, th. 2009, Merah, AG4721TW, a/n. Eny Ismiyati, Kel. Bago RT 3/1-T.Agung No.1851/IMB/BI-II/2014

HILANGBPKB, Yamaha Vega R-110 4D7, th. 2008, Biru, AG6358SV, a/n. Muh. Choirul Ikhwan ST, Dsn. Krajan RT 002 RW 005, Ds. Karangsono, Ngunut-T.Agung No.1843/IMB/BI-II/2014

HILANG STNK, Honda NF125D, th. 2003, Hitam Merah, AG5871S, a/n. Muhammad Agus Mahfud, Ds. Majan, Kedungwaru-T.Agung No.1852/IMB/BI-II/2014

HILANG BPKB, Honda C86, th. 1986, Hitam, AG5775TM, a/n.

Fauzan Muliadi, Dsn. Sri Gading RT 002 RW 003, Ds. Plosokandang, Kedungwaru-T.Agung No.1844/IMB/BI-II/2014

HILANG STNK, Suzuki, th. 2005, AG4338SA, a/n. Warji, Ds. Tegalrejo, Rejotangan-T.Agung No.1853/IMB/BI-II/2014

HILANG BPKB, Honda NC110C AT, th. 2011, Hitam Silver, AG4574OA, a/n. Agus Purwahono, Ds. Kalangan RT 001 RW 002, Ngunut-T.Agung No.1845/IMB/BI-II/2014

HILANG STNK, Honda NC12A1CBF A/T, th. 2012, Hitam, AG6314OM, a/n. Winarsih, Ds/Kec. Rejotangan-T.Agung No.1854/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO

HILANG BPKB, Honda NF100, th. 1999, Hitam, AG3741R, an.

Lilik Seciati, Lk. 3 , RT/RW 003/003 Ds/Kec. Ngunut-T.Agung No.1846/IMB/BI-II/2014

HILANG STNK nopol P 3209 EG, a/n Asmin, Kel. Patokan, rw 04/02, Kec. Kota Situbondo.

No.1855/IMB/BI-II/2014

HILANG BPKB, Honda C100M, th. 1995, Hitam, AG4517RB, a/n. Khodiriyah, Dsn. Kebonagung, RT 001 RW 005, Ds. Buntaran, Rejotangan-T.Agung No.1847/IMB/BI-II/2014

HILANG STNK nopol P 2610 EM, a/n Haryono, Ds. Klampokan, rw 04/02, Kec. Kapongan, Situbondo.

No.1856/IMB/BI-II/2014

HILANG BPKB, Honda NC11A 3C AT, th. 2010, Putih Violet, AG2880RB, a/n. Samsiyah, Lk. 07 RT 003 RW 010, Ds. Gilang, Ngunut-T.Agung No.1848/IMB/BI-II/2014 HILANG BPKB, Honda C100D, th. 1996, Hitam, AG5376RU, a/ n. Ariza Aliana, Dsn. Ngadirogo, RT 003 RW 001, Ds. Podorejo, Sumbergempol-T.Agung No.1849/IMB/BI-II/2014

HILANG BPKB, No.H04382922J, Nopol P 3295 EU, a/n Franky Sastro W, Kel. Dawuhan Parse, rw 01/01, Kec. Kota Situbondo.

No.1857/IMB/BI-II/2014

BLITAR KEHILANGAN STNK. Sepeda Motor Honda Supra 125, AG 5909 PF, an. Sriatin, Jl. Sawunggaling 48, RT. 03 RW 01, Kelurahan Tanggung, Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar.

No.1858/IMB/BI-II/2014

Pedagang Alun-alun Bersedia Pindah Lamongan, Bhirawa Paguyuban Pedagang Alunalun Lamongan akhirnya bersedia direlokasi ke Jalan Ki Sarmidi Mangun Sarkoro. Ini setelah hampir semua poin tuntutan mereka diakomodir oleh Pemkab Lamongan dalam pertemuan lintas instansi yang dipimpin Sekkab Yuhronur Efendi Ruang Rapat Bina Praja.

Kesediaan untuk pindah itu ditandaskan oleh Ketua Paguyuban Pedagang Alun-alun

Lamongan, Asnawi seusai rapat pertemuan. Dalam rapat yang dihadiri sebanyak 12 orang perwakilan pedagang itu, mereka sepakat untuk mulai pindah pada Sabtu, 22 Nopember 2014 mulai jam 16.00 WIB. “Pada intinya kami bersedia pindah setelah hampir semua poin tuntutan kami tadi dipenuhi oleh Pak Sek,“ ujar Asnawi yang menyebutkan anggota paguyubannya mencapai 97 orang pedagang.

Hal senada disampaikan Yuhronur Efendi. “Pada intinya penataan ini dilakukan untuk kebaikan kita semua, demi masyarakat juga. Juga agar kita semua dalam bekerja ini nyaman, “ kata dia.

Karena itulah, lanjut Yuhronur, nanti sebelum pedagang pindah akan dibuatkan gerbang bertuliskan sentra jajanan dan suvenir Lamongan. Lokasi di Jalan Ki Sarmidi Mangun Sarkoro ini juga akan ditutup

total untuk semua kendaraan bermotor dan disediakan fasilitas lampu, listrik dan wi fi.

Kemudian jalur operasi kereta kelinci akan dialihkan sesuai kesepakatan forum lalu lintas sebelumnya, yakni tidak melalui Alun-alun Lamongan.

“Saya sepakat ada penguatan kelembagaan paguyuban. Misalnya menjadi koperasi sehingga pemerintah daerahpun ketika akan membantu tidak kesulitan,“ imbuh dia.

Ditambahkan olehnya, terutama untuk sentra suvenir khas Lamongan dia berharap agar diperbanyak. Sehingga setiap ada tamu yang ke Lamongan tidak kerepotan mencari lokasi penjualannya, Ada 12 poin tuntutan pedagang yang disampaikan ke Pemkab Lamongan. Diantaranya agar semua pedagang di alun-alun, termasuk yang tidak masuk paguyuban agar dipindah tanpa kecuali.Q yit

Pemkab Madiun Boyong Perajin ke Bantul untuk Studi Banding Pemerintah Kabupaten Madiun, melalui Humas dan Protokol memboyong beberapa pengrajin ke Desa Wisata Gerabah, di Dusun Kasongan, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogjakarta (DIY), Sabtu dan Minggu (22,23/11).

Selain para pengrajin gerabah dari Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, turut serta dalam rombongan yakni staf Disperindagkopar dan puluhan wartawan dari media cetak maupun elektronik yang bertugas di wilayah Kabupaten Madiun.

Menurut Kabag Humas dan Protokol Pemkab Madiun, Drs. Heri Supramono, study banding dimadsudkan agar para pengrajin gerabah di wilayah Kabupaten Madiun, mampu meningkatkan produksinya seperti halnya pengrajin gerabah di Desa Wisata Kasongan, Bantul.

"Dalam arti, hasil study banding ini dapat meningkat dari segi kwalitas dan kwantitas. Setelah study banding ini, kami berharap para pengrajin gerabah di Kabupaten Madiun mampu bersaing dengan pengrajin dari Kasongan," kata Kabag Humas dan Protokol, Drs. Heri Supramono, kepada wartawan.

Sementara, menurut Adit dan Yonan perajin gerabah dari Desa

sewulan Kecamatan Dagangan Kab. Madiun yang diikut sertakan study banding ke Desa Wisata di Dusun Kasongan Bantul DIYteng ini, mengatakan, kalau dulu perajin gerabah di Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kab. Madiun itu banyak. Namun lambat laun menurun dratis bahkan selarang ini tinggal 2 orang perajin gerah.

Masalahnya, lanjut Adit, selain perajin gerabah sulit pemasarannya, juga kurangnya modal. Juga terdesak dengan bahan perabot rumah tangga dari plastik. Lebih dari itu, kurang adanya pembinaan dari Pemkab Madiun dalam hal ini Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata (Diskoperindagpar) Kab. Madiun.

“Ya sekarang ini, perajin gerabah di Desa Sewulan tinggal dua orang itu, karena memang sudah sulitnya mencari pekerjaan. Juga karena adanya perajin gerabah seperti itu, tinggalan dari nenek moyang kita yang perlu dilestarikan,”katanya.

Lebih dari itu, warga di Desa Sewulan memilih bekerja atau mburuh tani yang setiap hari mendapatkan uang ketimbang menjadi perajin gerabah, baru se minggu sekali menerima uang.

“Inilah yang menjadikan warga nggan melanjutkan/menekuni sebagai perajin gerabah. Meski demikian, kami yakin kalau ada pembinaan dari Disperindagpar Kab. Madiun, warga akan menekuni perajin gerabah kembali,” jelas Adit memberikan alasan.

Karena itu kata dia, agar perajin gerabah di Desa Sewulan bisa hidup dan berkembang lagi, hendaknya perlu adanya pembinaan dari Disperindagpar Kab. Madiun.

“Ya, setelah mengikuti study banding ini, kami akan berupaya mencontoh perajin yang ada di Kasongan Kab. Bantul DIY tersebut,” pungkas Adit.

Sedang menurut Tarno staf dari Disperindagpar Kab. Madiun yang mengikuti study banding ke Desa Wisata Gerabah Kasongan Kab. Bantul mengakui, kalau selama ini dari Disperindagpar Kab. Madiun sangat minim mengadakan pembinaan ke perajin gerabah di Desa Sewulan, karena beranggapan perajin gerabah di Desa Sewulan itu kurang diminati warga atau perajin gerabah itu sendiri.

Ini terbukti semakin hari semakin berkurang bahkan sekarang ini dari peluhan perajin tinggal dua orang perajin gerabah yang masih bertahan. “Karena itu, setelah study banding ini, akan dilaporkan ke Pimpinan dengan harapan akan lebih memperhatikan kepada perajin gerabah di Desa Sewulan,” katanya Tarno meyakinkan.

Sementara itu, Kabid Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindag) Kabupaten Bantul, Kesi Herawati, mengatakan, sebenarnya di Bantul tidak hanya dikenal dengan pengrajin gerabahnya saja. Pasalnya di wilayah ini, ada 73 sentra industri. Di antaranya pembuatan wayang kulit, kerajinan kulit untuk tas dan sepatu.

"Selain itu ada kerajinan mebelair dan batik. Cuma memang yang dikenal kan gerabahnya.

Kalau jumlah pengrajinnya mencapai 18.424 pengrajin yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul," terang Kabid Perindustrian Dinas Perindag Kabupaten Bantul, Kesi Herawati, kepada wartawan, saat menerima rombongan dari Madiun di UPT Koperasi Satya Bawana, Kasongan.

Dijelaskannya, bahkan dalam hal ekspor mebelair, Bantul meru-

sudarno/bhirawa

Tampak seorang peraji gerabah di Desa Kasongan Kab. Bantul DIY tengah mengerjakan gerabah berbagai macam pesanan dari pelanggan. pakan penyumbang devisa terbesar di seluruh Daerah Istimewa Yogjakarta yang meliputi empat kabupaten dan satu kota. "Kabupaten Bantul merupakan penyumbang devisa terbesar dalam hal ekspor mebelair. 70 persen ekspor di wilayah DIY, berasal dari Bantul. Cuma terkadang kita kesulitan bahan baku dan harus mengambil barang setengah jadi

dari Jepara, Jawa Tengah," pungkas Kesi.

Usai menerima rombongan dari Madiun, kemudian masing-masing menyerahkan cindera mata.

Humas Pemkab Madiun menyerahkan lambang Kabupaten Madiun, sedangkan Dinas Perindagkop Bantul menyerahkan miniatur tokoh wayang Kresna.Q dar

6-7

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Peringatan Hari Guru Nasional & Hari Aksara Internasional Kota Kediri, 22-23 November 2014

Selasa Pon, 25 NOVEMBER 2014

Satukan Komitmen, 25 Ribu Guru Jatim Tegaskan Profesionalitas Menbudikdasmen : Kualitas Guru Jatim Paling Baik Profesionalitas dan kompetensi guru menjadi faktor utama keberhasilan dalam proses pendidikan. Dua hal tersebut menjadi penting untuk selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Dan pada momentum Hari Guru Nasional inilah, 25 ribu guru Jatim menegaskan diri untuk senantiasa menjaga mutu pendidikan dengan menjaga profesionalitas dan kompetensi diri.

Gus Ipul ketika berorasi dalam peringatan Hari Guru Nasional di GOR Jayabaya Kota Kediri.

Drs H Saifullah Yusuf (Wakil Gubernur Jatim)

Membangun Pendidikan, Urus Dulu Gurunya Guru adalah ujung tombak pembangunan pendidikan. Maka jika ingin berhasil membangun pendidikan, maka yang harus diurus dulu adalah gurunya. Mulai dari mutu kompetensinya, profesionalitasnya, hingga kesejahteraan guru harus terjamin. Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf saat bertemu 25 ribu guru Jatim dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional, Minggu (23/11). Gus Ipul, sapaan akrab Wagub Jatim yakin, bahwa pendidikan di Jatim harus dibangun mulai dari menata dan memperbaiki nasib gurunya. Karena itu, pemerintah harus memperhatikan guru tidak hanya dari segi mutu saja, melainkan juga kesejahteraannya.

“Anggaran pendidikan, baik dari APBN maupu APBD harus bisa dirasakan oleh guru.

Sebab guru yang memiliki peran utama dalam menyiapkan generasi-generasi pemimpin bangsa selanjutnya,” tegas Gus Ipul. Menurut Gus Ipul, guru juga menjadi ujung tombak pelaksanaan ide reformasi mental yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. “Kami meyakini untuk memajukan generasi penerus bangsa dan mensukseskan program revolusi mental oleh pemerintah pusat, yang pertama diurus dan disejahterakan adalah gurunya,” pungkas Gus Ipul. Q tam*

tang peran siswa dalam kehidupan sosial.

Karenanya guru harus mampu menciptakan dinamika dalam kegiatan, misalnya kebebasan untuk bertanya atau mengusulkan. “Dalam meningkatkan kompetemsi guru tidak saja melalui jalur resmi tapi juga jalur tidak resmi, misalnya rajin membaca dan mengetahui informasi terbaru mela-

lui teknologi IT,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, mengenai Kurikulum 2013 telah disosialisasikan kepada sekitar 80% elemen pendidikan. Sehingga jika terdapat kekurangan harus disempurnakan, dievaluasi dan diperbaiki bukan diganti lagi. “Kalau diganti lagi nanti justru akan membingungkan karena akan

dimulai dari nol kembali,” tutur dia.

Melihat antusiasme ribuan guru yang hadir, dalam kesempatan itu Gus Ipul secara langsung menawarkan diri untuk dijadikan ketua panitia peringatan guru pada tahun mendatang. Hal ini sontak menarik perhatian dan langsung disambut gembira seluruh anggota PGRI yang hadir.

“Tahun depan saya ingin langsung jadi ketua panitianya. Nanti saya undangkan Syahrini,” katanya disambut sorak gembira para guru.

Di kesempatan lain, Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah (Menbuddikdasmen) Anies Baswedan menilai peningkatan mutu guru di Jatim sangat signifikan. Bahkan peningka-

P

enegasan itu lantang diungkapkan Ketua Pen gurus Besar PGRI Sulistiyo kepada 25 ribu yang hadir dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional yang digelar Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim di GOR Jayabaya, Kota Kediri, Minggu (23/11). Sulistiyo mengatakan, peningkatan profesionalisme harus dilakukan dengan meningkatkan pemahaman proses belajar mengajar di kelas. Karena itu, mutu dan kompetensi harus dijaga dan ditingkatkan oleh masing-masing guru.

“Peningkatan profesionalitas ini juga harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan guru.

Kami berharap keDari skala pada pemerintah angka 1-11, Jatim agar lebih memmemiliki nilai 4,7 perhatikan tunjangan profesi untuk kualitasnya dan itu sudah guru,” tutur terbaik jika dibandingkan dengan Sulistiyo.

Wakil Guprovinsi lain. bernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf menAnies Baswedan gatakan, sejauh (Menbuddikdasmen) ini perhatian pemerintah terhadap peningkatan mutu dan kualitas guru sangat tinggi. Hal ini dibuktikan melalui penyediaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD Jatim dengan penggunaan paling utama untuk peningkatan kualitas guru, yaitu 60 persen. Gus Ipul meyakinkan, pemerintah akan terus berjuang agar kesejahteraan guru semakin meningkat.

Menurut Gus Ipul, guru harus mampu memfasilitasi pembelajaran, pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap untuk memenuhi kebutuhan siswa.

Keberhasilan pendidikan sangat ditentukan oleh peran guru, lingkungan, kebijakan pemerintah, dan instrumen lainnya. Pendidikan yang diberikan oleh guru harus memberikan kesadaran ten-

Gus Ipul, Wali Kota Kediri, PB PGRI dan Kepala Dindik Jatim menyapa ribuan peserta peringatan Hari Guru Nasional di Gor Jayabaya, Kota Kediri.

tan kualitas itu memiliki nilai terbaik diantara provinsi-provinsi lain di Indonesia. “Dari skala angka 1-11, Jatim memiliki nilai 4,7 untuk kualitasnya dan itu sudah terbaik jika dibandingkan dengan provinsi lain” tutur Anies.

Meski demikian, pemerintah sekarang masih memiliki pekerjaan rumah yang besar, khususnya terkait kesejahteraan guru. Salah satunya adalah guru honorer. “Ini yang sedang kita pikirkan bersama agar ke depan nasib dan kesejateraan mereka bisa lebih diperhatikan,” tutur dia.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Harun MSi menuturkan, momentum hari guru menjadi momentum yang tepat untuk membangkitkan semangat guru dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Sejauh ini, prestasi yang telah diraih guru-guru Jatim sudah cukup membanggakan. Apa bentuk prestasinya? Harun menjelaskan, prestasi guru adalah ketika peserta didik berhasil meraih prestasi.

“Ketika siswa berhasil meraih berbagai medali dari O2SN, FLS2N, OSN dan olimpiade lainnya, saat itulah kita harus menghargai guru. Karena siswa tidak mungkin meraih semua prestasi itu tanpa peran-peran guru,” tegas Harun.

Alumnus Lemhanas 2008 ini membenarkan bahwa prioritas pendidikan di Jatim dimulai dari guru. Hal ini diimPrestasi guru plementasikan adalah saat peserta dalam berbagai didik berhasil hal, diantaranya melalui workmeraih prestasi. Karena siswa shop, beatidak mungkin meraih semua siswa dalam prestasi itu tanpa dan luar peran guru. negeri, tunjangan untuk guru dan berbagai Dr Harun MSi program lainnya.

(Kadindik Jatim) Hal ini memiliki implikasi yang jelas, diantaranya dalam aspek pembelejaran di kelas. “Mengukur kualitas dan profesionalitas guru itu ya dikelas. Bagaimana mereka mengajar dan mentransformasikan ilmu kepada peserta didik,” tutur Harun.

Harun mengatakan, peringatan hari guru nasional selalu disambut antusias oleh seluruh guru di Jatim. Bahkan lebih dari 25 ribu guru mulai tingkat kecamatan hingga 38 kabupaten/kota hadir dalam satu momen penuh sejarah ini. “Permintaan Wagub adalah apresiasi yang diberikan untuk antusiasme guru. Karena itu, tahun depan wagub sendiri yang akan turun menggelar peringatan hari guru semacam ini,” kata Harun. Q tam*

Mendengar Suara Guru Kesenian tari jaranan melengkapi penampilan tari Songgolangit Patembayan.

Salah satu sajian dalam Pertunjukan Seni Padang Rembulan di Kabupaten Tulungagung.

Bersama Para Guru, Gus Ipul Meriahkan Acara Dengan Bermain Angklung di Halaman GOR Jayabaya Kediri.

2O18, Targetkan Zero Buta Aksara Jatim, memiliki bentangan wilayah yang cukup luas. Masing-masing daerah memiliki potensi dan problem yang berbeda. Diantaranya ialah terkait buta aksara. Hingga saat ini, sejumlah daerah dinyatakan masih dalam zona merah karena jumlah buta aksaranya yang lebih dari 5 persen jumlah penduduk.

Meski masih ada delapa daerah yang masuk dalam zona itu, yang membuat optimis buta aksara ini dapat teratasi adalah angka penurunannya yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Kepala Dinas Pendidikan Jatim Dr Harun MSi yakin, target zero buta aksara akan dapat tercapai pada 2018 mendatang. Dia menghitung, saat ini jumlah penyandang tuna aksara masih tersisa 596.144 warga. Jumlah tersebut menurun selama tiga tahun terakhir sejak 2010 hingga 2013. Selama tiga tahun tersebut, Jatim berhasil membebaskan 604.664 warga tuna aksara.

Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal Dindik Jatim Nasor mengatakan, tahun ini pemerintah juga menggarap 187.790 warga buta aksara. Itu terbagi untuk 107.790 jenjang keaksaraan dasar dan 80 ribu jenjang keasa-

Istri Wali Kota Kediri ketika memotong pita sebagai tanda pembukaan pameran PKBM di peringatan Hari Aksara Internasional.

raan mandiri atau lanjutan. “Jika program ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat seperti tahun-tahun sebelumnya, saya yakin

Bupati Sampang Drs. KA Fannan Hasib menerima penghargaan program percepatan buta aksara dari Dindik Jatim.

sebelum 2018 penuntasan buta aksara dapat segera terselesaikan,” kata dia.

Saat ini, Nasor mengatakan, wilayah zona merah tersebar di daerah Sumenep, Sampang, Pamekasan, Bangkalan, Bondowoso, Probolinggo, Situbondo dan Kabupaten Pasuruan.

“Daerah-daerah wilayah zona merah tersesbut umumnya memang miliki indeks pembangunan manusia yang rendah,” tutur Nasor.

Sementara itu, Sekretaris Dirjen PAUDNI Ella Yulaelawati mengatakan, perkembangan program pemberantasan keaksaraan dasar data buta aksara penduduk di Jatim untuk usia 15-19 tahun terhitung sejak tahun 2010 sebanyak 1,2 juta orang. Menurut data yang ada aksi pemberantasan buta aksara tahun 2011 sebanyak 166 ribu orang, kemudian tahun 2012 sebanyak 265 ribu orang, dan tahun 2013 sebanyak 172 ribu orang. Sedangkan tahun 2014 sebesar 107 ribu orang, dan keaksaraan buta aksara mandiri mencapai 80 ribu orang. “Kalau ditotal garapan pemberantasan buta aksara tahun 2011-2014 adalah 712 ribu orang. Sisanya sebanyak 488 ribu orang harus diselesaikan melalui anggaran APBD Pemprov Jatim,” pungkas dia. Q tam*

Abdun Nasor SH, MM (Kabid PNFI Dindik Jatim)

Ichwan Sumadi (Ketua PGRI Jatim)

H Thoyib Rantiono MPd (Wakil Ketua PGRI Jatim)

Di Indonesia, satu-satunya organisasi profesi guru telah mendapat pengakuan pemerintah adalah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). PGRI telah tumbuh dan berkembang bersama pemerintah membangun pendidikan.

“Di Jatim, anggota PGRI telah mencapai 300 ribu guru. Sejak dulu hingga sekarang, kita akan tetap membangun sinergi yang baik antara PGRI dengan pemerintah,” tutur Ketua PGRI Jatim Ichwan Sumadi.

Guru sebagai tenaga pendidik membutuhkan waktu ekstra untuk menyiapkan pembelajaran di kelas.

Sayang saat ini iklim tersebut semakin berkurang seiring berbagai aturan administrative yang melekat dalam diri guru. “Saat ini, guru terlalu disibukkan dengan administrasi. Kemudian lupa akan tanggung jawabnya sebagai pendidik,” tutur Wakil Ketua PGRI Jatim H Thoyib Rantiono MPd. Untuk itu, Thoyib berharap beban guru yang bersifat administratif dikurangi dan guru kembali fokus mengajar.

Para pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Jatim turut hadir dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional.

Syahri Mulyo (Bupati Tulungagung)

Entaskan Buta Aksara dengan Teknologi dan Usaha Mandiri

Jual Kesenian di Panggung MEA 2015

Buta aksara menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius Pemprov Jatim. Salah stu wujud dari perhatian tersebut ialah diraihnya anugerah aksara pratama oleh Dinas Pendidikan Jatim.

Kabid PNFI Dindik Jatim Abdun Nasor SH, MM mengatakan, dalam menyelesaikan persoalan buta aksara, masyarakat tidak bisa hanya diajarkan membaca dan menulis saja. Sebab hal ini menyangkut kultur masyarakat dan kualitas pembangunan manusia di satu daerah. Karena itu, Nasor mengatakan, pemberantasan buta aksara juga diiringi dengan pemberantasan buta teknologi dan perbaikan kesejahteraan mandiri.

Menurut Nasor, salah satu program pemberantasan buta aksara adalah keaksaraan funsional. Diadalamnya terdapat dua jenjang, diantaranya ialah keaksaraan dasar dan mandiri. Pada perkembangannya, Jatim kini tengah fokus pada keaksaraan mandiri atau lanjutan. “Saat ini agak sulit menemukan warga yang buta aksara murni. Umumnya, penyandang buta aksara itu sudah tingkat lanjutan. Artinya, mereka sudah bisa sedikit membaca dan menulis namun masih perlu dibekali keterampilan,” ungkap dia.

Q tam*

Kesenian merupakan kekayaan.

Begitulah ungkapan Bupati Tulungagung setelah menyaksikan berbagai pertunjukan seni di Padang Rembulan.

Melihat potensi-potensi para pelajar dalam memainkan kesenian itu, Syahri yakin, di panggung Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 mendatang, kesenian di Jatim juga akan diterima di luar negeri.

“Bukan tidak mungkin, reog kendang yang kini menjadi trade mark-nya Tulungagung juga akan menarik perhatian orang-orang di Singapura.

Sehingga pelajar-pelajar kita dapat manggung di sana,” tutur dia. Syahri yakin, kesenian yang digarap serius akan menjadi sangat potensial. Selain untuk dijual, kesenian juga menjadi benteng pertahanan dari budaya asing yang masuk ke Indonesia.

Langkah-langkah untuk membangun kesenian di daerah yang dia pimpin akan dimulai dari sekolah. Diantaranya ialah mengembangkan kesenian karawitan yang telah akrab dengan para pelajar. Syahri juga ingin mengankat para penabuh kendang di daerahnya untuk unjuk gigi memecahkan rekor Indonesia.

Q tam*

Dr Atrup MPd (Ketua I PGRI Kota Kediri)

Nur Salim (Anggota PGRI Tulungagung)

Momentum Hari Guru Nasional adalah momentum yang tepat bagi para guru untuk merefleksikan diri. Sudahakah tugas yang sebagai pendidik dilaksanakan dengan baik. Benarkah kualitas dan kompetensi diri telah sesuai harapan dan kesejahteraan yang diterima selama ini.

“Inilah momentum yang tepat untuk mengungkit mutu pendidikan melalui kerja-kerja guru yang profesional dan kompeten,” kata dia.

Profesionalitas guru dituntut untuk terus ditingkatkan seiring perkembangan dunia pendidikan. Demikian juga kompetensi dalam mengajar di kelas. Ini akan menjadi tolak ukur keberhasilan guru mendidik siswa di sekolah.

Karena itu, momentum-momentum seperti ini penting digelar untuk mengingatkan guru tetap dalam relnya sebagai pendidik yang profesional dan kompeten.

Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi saat menyampaikan laporan panitia di puncak peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Aksara Internasional.

Dr Harun MSi (Kepala Dinas Pendidikan Jatim)

Guru, Digugu dan Ditiru Istilah lama yang populer dalam menerjemahkan makna guru adalah ‘digugu dan ditiru’.

Ucapan guru itu dipercaya dan tindakannya itu dijadikan contoh. Karena itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Harun MSi menegaskan tugas guru tidak hanya untuk mentransformasikan ilmu ke siswa, melainkan juga menata karakter dan moral anak didik.

Harun mengatakan, guru bertugas mendidik dan mentransfer ilmu. Dengan demikian, kualitas guru tidak hanya diukur dari kemampuannya memahami materi ajar. Namun lebih jauh dari itu, kualitas guru juga diukur dari kemampuannya menyalurkan materi pembelajaran ke siswa. Selain itu, guru juga memiliki peran mempengaruhi anak didik.

Pengaruh inilah yang akan membentuk karakter anak menjadi bermoral, santun, tangguh, bertanggung jawab dan sikap-sikap positif lainnya. “Karena beratnya tugas guru itu, maka perlu penajaman-penajaman khusus dalam menyeleksi guru. Tidak hanya kemampuan akademik, melainkan juga skil mengajar dan karakternya. Sebab guru itu digugu dan ditiru,” tutur Harun.

Tidak hanya menajamkan proses seleksi, pembinaan dari pemerintah juga harus terus ditingkatkan. Dalam hal ini, perlu kerjasama yang kuat antara pemerintah baik di provinsi, daerah hingga di tingkat pelaksana teknis di kecamatan. Q tam*

Gatot Gunarso SH, MHum (Kabid Tenaga Pendidik dan Kependidikan)

Dari Tunjangan PAUD, Hingga Beasiswa S2 Komitmen Pemprov Jatim dalam memperhatikan kualitas dan kesejahteraan guru diwujudkan dalam penggunaan anggaran yang diutamakan untuk guru. Dari 20 persen anggaran pendidikan, 60 persen diantarannya ialah untuk peningkatan mutu dan kesejahteraan guru.

Kabid Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dinas Pendidikan Jatim Gatot Gunarso SH MHum mengatakan, berbagai hal telah dilakukan untuk guru mulai jenjang terendah pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga di jenjang pendidikan menengah atas.

Bagi bunda PAUD misalnya, Gatot menjelaskan, APBD provinsi telah mengalokasikan tunjangan uang transport sebesar Rp200 ribu per bulan per orang. Selain itu, tahun ini Dindik Jatim juga meluncurkan beasiswa S1 dan S2 untuk guru.

Gatot menyebutkan, tahun ini terdapat 770 guru yang mendapat beasiswa S1. Mereka terdiri dari guru jenjang TK, SD, dan SLB. Tiap tahun, mereka berhak atas beasiswa Rp3,5 juta. Pemberian beasiswa itu berlangsung hingga lima tahun. Sedangkan untuk beasiswa proram S2 telah diberikan terhadap 182 guru jenjang SMP, SMA, dan SMK. Tiap tahun, mereka mendapat beasiswa cukup besar, yakni Rp60 juta. Pemberian beasiswa itu untuk dua tahun masa studi dan menempuh double degree. “Mereka studi di Universitas Negeri Malang (UM). UM bekerjasama dengan beberapa universitas di luar negeri, seperti Tiongkok, Thailand, dan Philipina. Satu tahun masa studi di UM dan setahun di salah satu negara tersebut,” jelasnya. Q tam*

Nguri-nguri Budaya Lokal di Padang Rembulan Kemeriahan selalu tampak di malam saat pagelaran seni pertunjukan padang rembulan digelar oleh rombongan UPT Pendidikan dan Pengembangan Kesenian sekolah (Dikbangkes) Dinas Pendidikan Jatim. Tak terkecuali saat mendatangi Kabupaten Tulungagung, Sabtu (22/11) malam.

Sambutan positif nampak jelas dari antusiasme warga masyarakat dan pelajar yang hadir malam itu. Tak terkecuali Bupati Tulungagung Syahri Mulyo yang menyaksikan berbagai pertunjukan dari awal hingga rampung tengah malam. Sayri mengatakan, pertunjukan seni Padang Rembulan merupakan salah satu langkah yang tepat dalam rangka nguri-nguri budaya lokal. Menurut dia, budaya lokal perlu mendapat ruang khusus di dunia pendidikan. Sehingga keberadaannya dapat dipertahankan sebagai warisan dan kekayaan yang tidak pernah habis.

“Di Tulungagung, kita juga telah berusaha agar sekolah-sekolah itu dapat menjadi kantong-kantong pelestarian seni budaya melalui ekstrakurikuler,” kata Syahri.

Kepala Dindik Jatim dan Bupati Tulungagung membuka pagelaran seni pertunjukan Padang Rembulan.

Syahri memuji para guru dan penyaji seni yang hingga saat ini tetap konsisten meles-

Bupati Tulungagung dan kepala Dindik Jatim ketika memberikan hadiah kepada para pemenang undian berhadiah di Padang Rembulan.

Tarian Songgo Langit Patembayan mengawali puncak peringatan Hari guru Nasional.

tarikan kesenian. Menurutnya, kesenian bukan sekadar menjadi pelengkap kekayaan bangsa. Sebab, seni dalam proses penciptaannya melibatkan sentuhan pemikir, pencipta dan pengelola yang kreatif. “Di dalam seni itu selalu ada makna dan pelajaran, sehingga butuh pemikiran yang dalam untuk menciptakan seni itu,” kata dia.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Pendidikan Jatim Dr Harun MSi mengakui respon daerah Tulungagung terhadap kesenian sangat positif. Menurutnya, hal ini akan menjadi potensi yang besar dan harus dikembangkan. “Kalau masyarakat mencintai seni, ini adalh potensi. Sebab, disamping seni sebagai pertunjukan, seni juga mengandung nilai budi pekerti dan mengenalkan jati diri bangsa,” kata Harun.

Kesenian, menurut Harun harus digarap serius. Khususnya di dunia pendidikan yang nota benenya berisikan generasi-generasi penerus budaya bangsa. “Anak-anak yang gemar dengan kesenian adalah anak-anak yang beruntung. Karena melalui seni, karakternya secara langsung akan terbentuk,” pungkas dia. Q tam*

JAWA TIMUR

8 KILAS JATIM

Penderita AIDS Capai 537 Orang Nganjuk, Bhirawa Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kabupaten Nganjuk mencatat ada 537 orang yang positif terinfeksi virus HIV dan sudah 158 orang yang meninggal. Tidak hanya kalangan penjaja seks komersial (PSK) yang terinfeksi tetapi orang dengan HIV AIDS (ODHA) yang sudah ditemukan di Nganjuk berasal dari berbagai profesi.

Trisna Eka Setyawati, Koordinator Divisi Pemberdayaan Orang dengan HIV AIDS (ODHA) KPAD Nganjuk menyebutkan jumlah penderita yang terinfeksi HIV terus bertambah. Bulan November, diterangkan Trisna, setidaknya ada penambahan dua orang yang terinfeksi HIV/AIDS di Nganjuk.

Di mana keduanya berasal dari PSK yang bekerja di lokalisasi Guyangan, yang terletak di Kelurahan Guyangan, Kecamatan Bagor. “Ada dua orang lagi yang terdeteksi mengidap HIV, semua PSK asal Lokalisasi Guyangan,” ujar Trisna.

Diprediksi oleh Trisna, tidak menutup kemungkinan jumlah orang yang terinfeksi HIV masih akan bertambah. Karena sejumlah laporan sudah masuk ke KPAD meski belum dilakukan pemeriksaan di lapangan. “Kemungkinan ada lagi, tapi yang sudah tercatat baru dua itu, semuanya PSK,” kata Trisna. Q ris

DPRD Berang, Camat Diduga Pungli Kades

Kenaikan Harga BBM, Tak Pengaruhi Harga Sembako Pemkab Lumajang Jamin Stok Pangan Aman Sumenep, Bhirawa Harga sembilan bahan pokok (sembako) di sejumlah pasar tradisional kabupaten Sumenep tidak terpengaruh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pasalnya, harga sejumlah kebutuhan rumah tangga tidak mengalami kenaikan secara signifikan.

Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumenep, Henny Yulianto menyatakan, harga sembako di kabupaten paling ujung timur Pulau Madura ini, hanya sebagian yang mengalami kenaikan seperti cabe merah besar dari Rp42 ribu menjadi Rp48 ribu per kilogram. Bawang putih Rp12 ribu menjadi Rp13 ribu, bawang merah Rp13 ribu menjadi Rp14 ribu per kg.

Sementara, harga cabe kecil Rp60 ribu per kg. "Kenaikan harga BBM pasti berpengaruh

pada harga kebutuhan, namun sepertinya tidak terlalu banyak pengaruhnya karena tidak semua harga kebutuhan naik," kata Henny Yulianto, di kantornya, Senin (24/11).

Menurut Henny, harga sejumlah kebutuhan lebih banyak yang tetap seperti minyak goreng curah Rp11 ribu per kg, mentega curah Rp20 ribu, tepung bermirek antara Rp6 ribu. Hingga Rp7.500 per kg.

"Telur ras Rp16.500 per kg, telur ayam kampung Rp32 ribu per kg. Daging sapi seharga Rp110, dan daging ayam Rp26

ribu per kg. Jadi lebih banyak yang tetap, termasuk harga sayur mayur," ungkapnya.

Dia menegaskan, untuk harga beras merk ikan paus tetap yakni Rp222 ribu per 25 kg, merek lima jaya super Rp210 per 25 kg dan merica Rp70 ribu per kg. "Untuk harga yang naik itu dipengaruhi oleh stok yang berkurang seperti cabe dan faktor cuaca juga menjadi penyebabnya, bukan sematamata kenaikan harga BBM bersubsidi," tuturnya.

Jika stok kebutuhan sembako dan sayur mayur itu sudah normal, dipastikan harga juga akan normal bahkan akan turun. Sebab, pengaruh kenaikan harga BBM tidak terlalu signifikan. Buktinya hanya sedikit harga kebutuhan yang mengalami kenaikan pasca kebijakan kenaikan BBM. "Kalau stoknya sudah memadai, pasti harganya nor-

Batu, Bhirawa Walaupun harga BBM naik, Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso, memastikan bahwa pembangunan Block Office (BO) akan jalan terus dan tidak akan diadendum (perubahan kontrak). Menurut Punjul pihak rekanan tentunya sudah mempertimbangkan komponen kenaikan harga BBM yang diikuti kenaikan bahan bangunan.

Sebab saat ditenderkan lalu, harga bahan bangunan sudah naik seiring dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM. "Wacana kenaikan BBM kan sudah disampaikan jauh-jauh hari. Bahkan harga bahan bangunan sudah naik sebelum kenaikan harga BBM, sehingga tidak perlu ada adendum," tutur Punjul.

Sementara itu Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR), Arif Setyawan, mengaku akan ada perubahan Standart Satuan Harga (SSH) tahun depan. Pasalnya kenaikan BBM berdampak pada kenaikan harga barang, termasuk bahan bangunan. "Ya nanti kita lihat perlu diadendum harga kontrak maupun waktu pengerjaannya atau tidak. Yang jelas untuk tahun ini tetap tidak ada perubahan karena tahun anggaran tinggal sebulan lagi," tegas Arif.Q sup

Sejumlah peserta sedang serius mengerjakan soal tes CPNS di Bojonegoro.

bas/bhirawa

5.388 Peserta Berebut 83 Formasi CPNS Bojonegoro, Bhirawa Sebanyak 5.388 peserta mengikuti tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Bojonegoro untuk memperebutkan 83 formasi PNS di daerah setempat. Dari sekian banyak peserta yang mengikuti tes tersebut, kuota untuk Bojonegoro hanya 82 formasi, yakni untuk teknisi 42, kesehatan 26 dan guru 14. Sehingga, satu peluang akan bersaing puluhan atau bahkan ratusan pelamar.

Pelaksanaan tes Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) di Bojonegoro tak bisa dilaksanakan satu hari. “Pasalnya, jumlah komputer yang disediakan Badan Kepegawaian daerah (BKD) Kabupaten Bojonegoro tidak sebanding dengan jumlah peserta tes,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Zaenudin kepada Bhirawa Senin (24/11) di sela-sela ujian.

Menurunya, ujian tes CPNS akan berlangsung selama empat hari, dimulai tanggal 24 November sampai 2 Desember mendatang.

“Seperti ujian sekolah, pengamanan dibantu Satpol PP dan kepolisian,” jelasnya.

Kades Diminta Miliki Jiwa Entrepreneurship Banyuwangi, Bhirawa Kepala desa se Kabupaten Banyuwangi diminta untuk memiliki jiwa wiraswasta atau entreprenership seiring rencana kucuran duit APBN 2015 ke pemerintahan desa. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, mengatakan anggaran desa ke depan butuh dioptimalkan agar produktif mendatangkan pemasukan bagi desa sekaligus menyejahterakan masyarakat.

Ia berharap kepala desa memanfaatkan bisnis berbasis kerakyatan menyesuaikan potensinya. "Jangan sampai terima dana banyak tapi bingung mau dikemanakan dana itu. Bisa-bisa habis untuk belanja saja.

Dana yang diterima harus produktif menggerakkan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat," ujar Suyanto disela-sela sosialisasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Senin (24/11).

Pihaknya juga menggandeng institusi swasta lain untuk ikut membantu memasarkan produk lokal di pedesaan. Dia mengatakan, setiap desa di Banyuwangi rencananya mendapat kucuran dana APBN

mal lagi," tukasnya.

Stok Pangan Aman Sementara itu, pasca kenaikan harga BBM, Pemkab Lumajang bertindak cepat melakukan koordinasi untuk memastikan stok pangan di pasaran mencukupi. ’’Ketersediaan pangan dijamin mencukupi sampai akhir tahun,’’ kata Ir Khairil Diany Kepala Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Kabupaten Lumajang.

Bahkan, kata dia, sampai 4 bulan ke depan ketersediaan stok pangan mencukupi karena ada sejumlah komoditi yang surplus. Hal ini merupakan hasil koordinasi dengan berbagai pihak terkait. ‘’Ini dilakukan untuk memastikan sekaligus menjaga ketersediaan stok pangan masyarakat pasca kenaikan harga BBM. Terutama, ketercukupan dari 9 bahan kebutuhan pokok ma-

syarakat,’’ tambahnya.

Masih kata Khairil, bahan pokok tersebut adalah beras sesuai hasil laporan Dinas Pertanian dan Bulog. Untuk komoditi daging, jagung, gula, bawang merah dan cabe merah juga mencukupi. "Hanya komoditi kedelai saja yang sempat dilaporkan minus yang disebabkan defisit karena masih memasok kebutuhan dari luar,’’ ungkapnya.

Namun, pertengahan Okrober lalu telah memasuki panen raya sehingga menjadi tercukupi.

Untuk komoditas bawang merah, selama ini tetap menggantungkan dari luar daerah. Lain lagi dengan cabe merah, yang banyak dibudidayakan yang saat ini juga dinilai mampu mencukupi permintaan masyarakat. ‘’ Untuk komoditas lainnya seperti daging sapi, dijamin akan memenuhi kebutuhan,’’ paparnya.Q sul,yat

Staf Kecamatan Wadul ke Kantor Wartawan

Kab Kediri, Bhirawa Kalangan DPRD Kabupaten Kediri berang dengan adanya dugaan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh Camat se Kabupaten Kediri dari dana hasil pajak untuk pembanguan desa. Senin (24/ 11). Bahkan persoalan ini dibawa dalam arapt rencana anggaran yang dihadiri oleh Tim anggaran, dalam rapat anggaran anggota banggar sentot jamaludin mengaku kesal dan kecewa dengan tindakan pungli yang dilakukan camat.

Sentot Jamaludin mengatakan, jika dari hasil laporan masayarakat ada sejumlah camat yang meminta uang dari bagi hasil pajak sebesar Rp 4 juta, namun pihaknya belum mengetahui diatasnaman siapa pungli ini. "Seharusnya malu, itukan hak desa, nanti kita akan bawa ke rapat komisi untuk menjelaskan hal ini, ini sudah tidak benar, saya punya bukti dengan laporan pungutan ini," ujar Sentot serius.

Sentot mengatakan jika kasus ini masih diselidiki, dan meneurut keternagan yang melkuakan pungli ini semua camat se Kabupaten Kediri. Dalam rapat angaran itu Sentot meminta Kalrifikasi kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pememerintah Desa (BPMPD) Pemkab Kediri Satirin. "Caba anda jelaskan persoalan ini, bagaimana bisa camat meminta uang Rp 4 juta, itu kan hak desa," ujar Sentot dengan nada marah dalam rapat banggar.Q van

Wawali Pastikan BO Tak Diadendum

Selasa Pon 25 NOVEMBER 2014

2015 sebesar Rp 150-200 juta.

Kabupaten setempat memiliki 187 desa.

Setelah ditambah ADD dan bagian 10 persen dari pendapatan retribusi dan pajak daerah, kata Suyanto, pemerintah desa totalnya akan mengantongi dana kisaran Rp 500-600 juta pada 2015. "Besaran dana yang diterima tiaptiap desa berbeda menyesuaikan potensi dan kondisinya," ujarnya.

Ia mewanti-wanti kepala desa tidak menyelewangkan anggaran negara dan daerah. Kepala desa, sekretaris desa, dan kasi pemerintahan desa di kantor kecamatan diminta lebih berhati-hati menggunakan anggaran untuk menghindari praktek rasuah.

Karena itu, Suyanto membekali pengetahuan hukum lewat sosialisasi UU Desa.

Suyanto menegaskan masih banyak aturan turunan pelaksana dari UU Nomor 6 Tahun 2014, mulai Perbup, Perpres, dan Peraturan Menteri. "Harapannya mereka paham sehingga memperkokoh tindakan dan perilaku bidang hukum, termasuk upaya perlindungan hukum bagi perangkat desa. Begitu dana turun, tidak ada persoalan hukum," ia menuturkan.Q nan

Disampaikan dari jumlah 5.388 peserta tes dengan ijasah mulai SLTA, sampai S1 itu mengikuti ujian CPNS di SMKN 1 (tiga ruangan), SMKN 2 (dua ruangan), SMKN 3 dan SMAN 2, masing- masing satu ruangan.

“Jumlah peserta tes CPNS di masing-masing ruangan bervariasi berkisar 20-35 peserta,” ungkapnya.

Menurutnya peserta yang mengikuti tes akan langsung menjalani ujian dihadapan tim penguji untuk mengerjakan soal yang diberikan dilengkapi dengan layar monitor dan seketika itu bisa diketahui hasil nilainya. “Dengan sistem tes terbuka ini, maka tidak akan muncul kecurigaan dalam penerimaan tes CPNS. Sebab nilai yang muncul belum menjamin yang bersangkutan lolos tes, sebelum pelaksanaan tes berakhir,“ tegasnya.

Ditambahkan, di daerahnya masih banyak kekurangan tenaga bidang pendidikan terutama guru, yang jumlahnya mencapai ribuan. Namun di tahun 2014 ini yang hanya mendapatkan sebanyak 83 formasi, pihaknya akan mengoptimalkan, dan untuk hasilnya akan di tentukan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN).Q bas

Tuban, Bhirawa Karena tidak ada respon dan tindakan dari instansi terkait, Suntoro warga Desa Montongsekar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban yang juga sebagai salah satu staf di kantor kecamatan Montong, wadul ke Kantor Balai Wartawan Jl. Pramuka No. 1 Tuban.

“Sudah sepeluh hari lebih, laporan ini kami serahkan pada Dinas Sosial Provinsi Jatim, Kantor Inspektorat Tuban dan Kantor Kecamatan, oleh karena itu masalah ini kami sampaikan pada teman-teman wartawan,” kata Suntoro di Kantor Balai Wartawan Tuban.

Diterangkan, Suntoro bersama dengan beberapa desa dari Kecamatan Montong mengaku sudah geram dan malu atas ulah yang dilakukan oleh Ahmad Jupri, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang disinyalir telah berselingkuh dengan Ana Nuria Fajrin warga Desa Sumurgung Kecamatan Montong yang berprofesi sebagai perangkat desa (Kaur Keuangan.red). “Jupri ini dulu saya yang membiayai sekolahnya, setelah nikah dengan anak saya dan punya anak, kelakuanya sekarang berbeda dan membuat malu saya serta warga Montong,” terang Suntoro.

Kenapa ia sampai melaporkan menantunya sendiri, staf kecamatan ini mengaku merasa belum ada keadilan dari aparat pemerintah yang menindak mereka berdua.

“Masyarakat sudah geram melihat dia (Jupri –red.)

berduan dengan perangkat desa yang tidak ada hubungan suami istri, dan kami meminta segera mereka berdua diberhentikan, apalagi sebagai aparat pemerintah,” lanjut Suntoro.

Diterangkan pula, jika dalam waktu satu minggu ini tidak ada keputusan baik dari Dinas Sosial Provinsi Jatim, Kantor Kecamatan dan Kantor Inspektorat Pemkab Tuban, ia tidak bisa menghalang-halangi warga yang akan ngeluruk kantor kecamatan. “Selama ini mereka saya minta bersabar dulu, akan tetepi jika tidak kunjung ada tindakan, ya kami tidak bisa lagi menghalang-halangi mereka,” pungkas Suntoro.

Di tempat terpisah, Drs. Agus Wijaya Camat Montong saat dikonfirmasi Bhirawa via phonselnya, mengaku pihaknya sudah mengambil tindakan pada Ahmad Jupri, sementara untuk Ana Nuria Fajrin masih ditangani oleh kepala desa (Kades) Sumurgung.

“Pak Ahmad Jupri sudah mengundurkan diri sebagai perangkat desa, kalau tidak salah surat saya tandatangani tanggal 5 Nopember, kalau terkait dengan TKSK itu kewenagan Dinsos, sementara untuk perangkat desa Sumurgung masih ditangani oleh Kades, kita hanya merekom saja kalau memang mau dipecat,” kata Mantan Sekcam Widang sebelum menjabat sebagai Camat Montong ini.Q hud

khoirul huda/bhirawa

Suntoro Staf Kecamatan Montong yang juga mantan mertua Ahmad Jupri saat menunjukkan bukti kesaksian para saksi dan surat pengaduan ke Dinas Sosial Provinsi Jatim.

Selasa Pon 25 NOVEMBER 2014

NASIONAL-POLITIK

9

Munas Golkar Rawan Konflik Jakarta, Bhirawa Ketua Departemen Eksekutif dan Yudikatif DPP Partai Golkar Lamhot Sinaga mengkhawatirkan penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar yang dijadwalkan diselenggarakan di Bali pada 30 November hingga 3 Desember 2014 rawan terjadi konflik.

antara foto

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri (tengah) didampingi Deputi Pencegahan yang juga Juru Bicara KPK Johan Budi (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Gedung KPK, Jakarta, Senin (24/11).

Menakertrans Laporkan Harta ke KPK Jakarta, Bhirawa Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Sudah menjadi kewajiban.

Hari ini saya menyerahkan LHKPN ke KPK, diterima Pak Zul(karnain) dan Johan Budi, ya sudah itu saja,” kata Hanif di gedung KPK Jakarta, Senin (24/11) kemarin.

Hanif adalah menteri ketigabelas yang menyerahkan LHKPN ke KPK. Namun mantan anggota DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) periode 2009-2014 tersebut tidak menyebutkan harta kekayaannya.

“Wah, kalau (total harta) itu ada deh,” ungkap Hanif.

Hanif mengakui ada penambahan harta sedikit.

“Ya ada penambahan tapi sedikit, nanti tanya Pak Johan (Budi) saja. Penambahan kare-

na pengaruh kenaikan harga, kayak begitu saja,” tambah Hanif.

Hanif mengungkapkan bahwa ia terakhir melaporkan saat masih menjadi anggota legislatif di DPR. “(Terakhir lapor) waktu di DPR, 2009 berarti ya,” jawab Hanif.

Saat dicari di laman internet www.acch.kpk.go.id, nama Hanif tidak ditemukan, laman tersebut adalah laman resmi yang memperlihatkan LHKPN para penyelenggara negara.

Juru Bicara KPK Johan Budi menjelaskan bahwa berkas LHKPN milik Hanif sudah lengkap.

“Tadi sudah lengkap, sudah dikasih tanda terima, tapi belum diverifikasi. Setelah diverifikasi baru diumumkan, sekarang belum diverifikasi, baru dikasih tanda terima bahwa yang bersangkutan ud-

ah,” kata Johan.

Selain menyerahkan LHKPN, menurut Johan, Hanif juga diminta untuk membuat Program Pengendalian Gratifikasi di Kemenakertrans.

KPK memberi waktu hingga tiga bulan pasca pelantikan menteri agar para menteri dalam Kabinet Kerja menyerahkan LHKPN. “Sebenernya kita memberi waktu 2-3 bulan, kan dilantiknya baru kemarin.” tambah Johan. Sedangkan untuk anggota DPR periode 2014-2019 menurut Johan baru ada sekitar 30-an orang yang melaporkan LHKPN dari 550 anggota dewan.

“DPR lebih dari 30-an, karena banyak anggota DPR yang lama, gak ada yang baru yang perlu dilaporkan, tapi DPR yang sekarang harus lapor. Kita kan kasih waktu 2-3 bulan,” ungkap Johan. Q ant

“Penyelenggaraan Munas IX ini sangat berbeda dengan munasmunas sebelumnya, karena pada Munas IX ini banyak pelanggaran konstitusi partai (AD/ART) serta persiapannya sarat dengan akalakalan termasuk penentuan tempat dan waktu pelaksanaan,” kata Lamhot Sinaga di Jakarta, Senin.

Lamhot menjelaskan, pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VII Partai Golkar di Yogyakarta, 18-19 Oktober lalu, salah satu keputusannya adalah menyepakati Munas IX Partai Golkar akan diselenggarakan di Bandung pada 30 November hingga 3 Desember 2014. Namun untuk menyelenggarakan Munas di Bandung, kata dia, Panitia Munas IX tidak mendapat izin dari kepolisian.

Padahal, kata dia, DPP Partai Golar dan kelompok calon “incumbent” Aburizal telah mem-”booking” beberapa hotel bintang lima di pusat kota Bandung, di sekitar lokasi yang direncanakan sebagai tempat pelaksanaan munas.

Setelah gagal mendapat izin di

Bandung, menurut Lamhot, DPP Partai Golkar kemudian berusaha memindahkan lokasi munas ke Surabaya, tapi juga tidak mendapat izin dari kepolisian.

“Akhirnya, DPP Partai Golkar memindahkan lagi lokasi munas ke Bali,” katanya.

Juru Bicara Tim Pemenangan Agung Laksono ini menambahkan, DPP Partai Golkar sampai saat ini belum mendapat izin dari pemerintah.

“Setahu saya sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan izin untuk pelaksanaan Munas IX Partai Golkar di Bali,” kata Lamhot Sinaga.

Akomodasi Hak Kader Dipecat Munas IX Golkar harus mengakomodasikan waktu tersendiri bagi pengurus partai yang dipecat baik di DPP, DPD provinsi maupun DPD kabupaten/kota, untuk melakukan pembelaan, kata Inisiator Gerakan Regenerasi Kepemimpinan Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa.

“Untuk menuju partai demokratis, Munas Partai Golkar wajib mengagendakan waktu tersendiri bagi para pengurus partai yang dipecat baik yang di DPP, DPD provinsi maupun DPD kabupaten/ kota untuk melakukan hak pembelaan,” kata Agun melalui pesan singkat di Jakarta, Senin.

Agun menekankan, pengurus Golkar yang dipecat dalam kepemimpinan Aburizal Bakrie sejatinya memiliki Hak Pembelaan di forum Munas. Karena kebebasan berkumpul, beroganisasi dijamin UUD 1945, dan kebebasan berpartai dijamin oleh UU Partai Politik.

Agun berharap seluruh kader yang dipecat dapat berjuang bersama menuntut kembali haknya, “Mari bersatu untuk Partai Golkar yang Demokratis,” jelas Agun.

Waktu penyelenggaraan Munas Golkar sendiri sejauh ini berubahubah tanggal dan lokasi pelaksanaannya. Meskipun rapat pleno DPP Partai Golkar sebelumnya telah menyepakati munas digelar Januari 2015, namun tiba-tiba dalam rapimnas penyelenggaraan munas disepakati 30 November 2014 di Bandung.

Tidak lama berselang, DPP Partai Golkar tiba-tiba mengumumkan lokasi penyelenggaraan munas bakal berlangsung di Bali, karena di Bandung tidak memperoleh izin. Q ant

Pemerintah Harus Serius Kelola Sumber Air Jakarta, Bhirawa Menurut mantan Menteri PU Djoko Kirmanto, hubungan Air, Pangan dan Energi sangat terkait erat dan dikenal dngan istilah water-food-energy nexus.

Sejauh ini sektor pertanian adalah konsumen terbesar dari pasokan air bersih di Indonesia.

Air juga digunakan untuk menghasilkan listrik, energi yang dibutuhkan untuk ekstraksi,

transportasi, distribusi dan pengolah air. Yang dalam jangka panjang mengarah pada peningkatan pemba ngunan ekonomi.

“Cadangan air Indonesia berada di urutan ke 5 terbesar dunia, yakni mencapai 390 milliar meter kubik(m3) per tahun. Namun air yang melimpah itu tidak bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan 16.600 m3 per kapita per tahun. Karena Indonesia belum

mampu menyimpan dan memanage-nya. Di musim hujan air melimpah terbuang percuma, sebalik nya di musim kemarau, kekeringan tak teratasi,” ujar Djoko Kirmanto dalam acara Indonesia Water Learning Week di Jakarta, kemarin. Hadir Dirjen Sumber Daya Air (SDA) KemenPU-Pera Mudjiadi, dan Lutfi Eka Wuryanto mewakili Menko Perekonomian.Q ant

OLAHRAGA

LINTASAN

Ratusan Pejabat Pemkab Semarakkan DKP Funbike Situbondo, Bhirawa Guna ikut menyemarakkan peringatan Hari Nusantara ke XV dan HUT Korpri ke-43, jajaan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Situbondo, menggelar kegiatan funbike (sepeda santai) kemarin.

Acara yang dilepas langsung Bupati Situbondo, H Dadang Wigiarto SH itu diikuti ratusan peserta dari pimpinan SKPD dan Kabag Setkab Situbondo serta para mitra kerja. Acara pelepasn funbike juga diikut Sekda Syaifullah, Kepala DKP Eko Prayudi, Sekretaris DKP Samsul Hadi, sekitar pukul 06.00 di Jalan RA Kartini, depan alun-alun Kota Situbondo.

Menurut Eko Prayudi, pihaknya sengaja menggelar kegiatan olahraga funbike karena selain bertujuan menyehatkan tubuh juga untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dikalangan pejabat dan karyawan Pemkab Situbondo dengan kalangan masyarakat Kota Santri.

“Untuk rutenya, melewati Jalan RA Kartini, Jalan Ahmad Yani, Jalan PB Sudirman, Jalan Cempaka hingga ke jalan Desa Sumberkolah. Selanjutnya memutar ke Jalan Jembatan Kom menuju jalan Desa Peleyan,” terang mantan Kepala KLH Kabupaten Situbondo itu kemarin.

Kata Eko, sesampainya di Desa Pelayan, peserta funbike yang langsung dikomandani Bupati Dadang Wigiarto itu langsung menuju lokasi penanaman bibit pohon mangrove di lahan kompleks pondok pesantren yang diasuh KH Kholil Asad Syamsul Arifin.

“Penanaman bibit pohon mangrove ini sangat sesuai dengan lokasi tekstur tanah karena berdekatan dengan pantai utara Situbondo. Selain itu, program penanaman pohon ini untuk mencegah terjadinya abrasi di bibir pantai Desa Peleyan Situbondo,” tegas mantan Kabid Pengairan DBMP Kabupaten Situbondo itu.Q awi

Lawan Persintan, Laga FC Andalkan Bola Pendek Tim Bola Voli Bank Jatim berhasil mem per tahankan sekaligus mencetak hattrick Livoli. istimewa

Bank Jatim Cetak Hattrick di Livoli Surabaya, Bhirawa Ambisi Tim Bola Voli Bank Jatim untuk bisa mempertahankan gelar juara Livoli 2014 Divisi Utama akhirnya terealisasi, bahkan tim yang didanai oleh bank daerah itu bisa mencetak hattrick dengan meraih juara tiga kali secara beruntun.

Pada pertandingan final yang disaksikan lebih dari 3.000 penonton di GOR Mastrip, Probolinggo, Jawa Timur, Bank Jatim menundukkan TNI AU dengan skor 3-

1 (25-21, 20-25, 27-25, 27-25).

Maya Kurnia Indri dan kawankawan sebelumnya merebut gelar juara pada Livoli Divisi Utama 2012 di Jakarta dan 2013 di Kendal, Jawa Tengah.

Namun, kemenangan Bank Jatim kali ini tidak diperoleh dengan mudah, karena TNI AU memberikan perlawanan sengit, terutama pada set ketiga dan keempat hingga skor cukup ketat.

“Pertandingan final ini berlangsung menarik dengan tempo tinggi.

Kami sedikit unggul dalam blok yang beberapa kali menghasilkan poin,” kata pelatih Bank Jatim M Anshori saat dihubungi, Senin (24/11).

Sementara pelatih TNI AU Wahyu mengaku tidak terlalu kecewa dengan hasil ini, karena seluruh pemainnya sudah memberikan perlawanan maksimal.

“Mestinya set keempat kita bisa ambil. Sayangnya, saat sudah unggul 24-22, anak-anak tidak bisa memanfaatkan keunggulan itu,” ujarnya.Q wwn, ant

Surabaya, Bhirawa Kemenangan Laga FC melawan PS Badung Bali (2-1) membuat tim yang dilatih oleh Hanafin itu semakin optimis bisa mengulang sukses dengan menaklukkan Persintan Intan Jaya di Stadion Brantas, Batu, malam ini (25/11) pada lanjutan grup 10 babak 16 besar Liga Nusantara 2014.

“Kami optimis anak-anak bisa melanjutkan kemenangan pada laga kedua besok (hari ini, red). Para pemain harus tetap fokus selama 90 menit di lapangan hijau, jangan lepas konsentrasi atau meremehkan lawan,” tegas Manajer Laga FC Aliadi Ika, Senin (24/11).

Sementara itu, arsitek Laga FC Hanafing menegaskan supaya anak asuhnya bermain lebih berani ketimbang saat meladeni PS Badung.

Artinya, dia meminta para pemain bisa efektif mengandalkan ball possesion. “Anak-anak harus berani memainkan penguasaan bola lawan Persintan nanti,” ujarnya.

Hanafing menyatakan bakal mengandalkan gaya permainan bola-bola pendek. Hal ini untuk mengantisipasi tim Badai Carstensz (julukan Persintan) yang unggul pada segi fisik. “Harus banyak-banyak through pass, wall pass dan menyerang lewat sayap. Karena lawan mengandalkan otot,” beber mantan pelatih PSIM Yogyakarta ini.

Pada laga sebelumnya, Persintan bermain imbang tanpa gol dengan Persipal Palu.

Sementara pada Grup 9 di Stadion Surajaya, Persatu Tuban dan Perssu Sumenep bertengger di tangga pertama dan kedua. Q wwn

BPPT Tulungagung Siapkan Pelayanan Berbasis Online Keterbukaan informasi publik merupakan perwujudan penyelenggaraan negara yang demokratis. Oleh karenanya, pemerintah harus mengupayakan agar berbagai informasi publik dapat diperoleh masyarakat dengan cara yang mudah.

Bukan itu saja, penyebarluasan informasi serta penyampaian pun harus menggunakan bahasa yang mudah pula sehingga bisa dimengerti dengan baik oleh elemen masyarkat.

Pasalnya, hak atas informasi publik sangatlah penting karena semakin terbukanya penyelenggaraan maka semaklin mudah pula partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik serta ikut mendorong proses berjalannya penyelenggaraan negara, yakni yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, keterbukaan informasi publik tentunya tidak sekadar memenuhi hak masyarakat saja akan tetapi dapat meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan negara

yang semakin lebih baik.

Berkaitan hal tersebut, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung terus berbenah. Demi terwudnya pemerintah yang baik (good governance), saat ini BBPT telah fokus meningkatkan kinerja secara optimal dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan (publik servis, red), yakni semua layananan dilaksanakan dalam satu paket.

Untuk mewujudkan semua itu, BPPT Tulungagung telah mempersiapakan diri dalam pelayanan perizinan berbasis online.

Dibangunnya sistem perizinan online tersebut adalah upaya mempermudah penyelenggara/ pelaksana pelayanan publik

dengan tujuan meningkatkan akurasi layanan perizinan, meningkatkan efisiensi tenaga dan waktu serta mengurangi kontak langsung antara pemohon dan petugas. Hal tersebut adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap perkembangan teknologi informasi guna meningkatkan mutu pelayanan. ‘’Ketika kita akan meningkatkan diri dalam kompetensi pelayanan publik, pendukung system keterbukaan publik kita harus menggunakan sistem online.

Tahap-tahapnya, yang pertama institusi pelayanan itu harus memperkuat secara internal. “Basic online akan dilakukan itu, diterapkan secara offline terlbih dulu dan tahun berikutnya baru di online-kan,’’kata Kepala BPPT Tulungagung Drs Santoso Msi melalui Kabid Pendataan, informasi dan pengaduan Galih Nusantoro SSTP pada Bhirawa, kemarin.

Pemohon itu, lanjut Galih, saat

ini sudah dilayani yakni dalam bentuk system yang bakal diterapkan nanti ketika offline. Dan, system informasi tersebut pemohon bisa mengecek langsung di website http://www.perijinan.tulungagung.go.id atau bisa datang langsung di kantor BPPT Tulungagung di Jalan Jayengkusuma nomor 17. ‘’Dengan sistem online bisa mengevensiensikan waktu, mengevensiensikan biaya serta menghidari kontak langsung antara pemohon dengan pemroses. Dengan begitu, bisa mengurangi atau menghilangkan proses kontak langsung,’’jelas Galih. Artinya, lanjutnya, dengan program tersebut lebih terbuka. ‘’Jadi tidak one man service tapi one system service,’’ jelasnya. Dengan online, imbuhnya, nantinya akan lebih terbuka dan bisa diakses langsung.

Karena, ketika pemohon mendaftarkan formulirnya maka pemohon akan mendapatkan nomor

adi/bhirawa

Para aparatur pelaksana perizinan BPPT saat di beri sosialisasi di Hotel Istana Tulungagung, Senin (24/11), kemarin Idcart-nya dan pemohon pun bisa mengecek langsunga lewat website milik BPPT. Dan, untuk tahun 2014, BPPT Tulungagung sudah siap melayani online, khususnya untuk izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin usaha perdagangan (SIUP). Rencananya, pada tahun kedua yakni tahun 2015, BPPT bakal me-launching perizinan

online tersebut.

‘Pelayanan ini sendiri secara proses akan bertahap dan selanjutnya akan dikembangkan.

Dan, BPPT nantinya akan mampu melayani perizinan sesuai kapasitas yang ada,’’jelas pria yang pernah menjadi ajudan mantan Bupati Tulungagung Heru Tjahjono itu. Q adi,adv

EKONOMI - BISNIS

10

Selasa Pon 25 NOVEMBER 2014

Jelang Libur Natal dan Tahun Baru

Kurs JUAL

BELI

USD

12,183.00

12,061.00

SGD

9,378.75

9,281.26

EUR

15,091.08

14,936.34

JPY

10,343.86

10,238.54

GBP

19,073.70

18,877.88

Sumber: Bank Indonesia ( 24 November 2014 )

RAGAM EKBIS

TPID Perkuat Ekonomi Jatim Pasca Kenaikan BBM Surabaya, Bhirawa Tim pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jatim solid untuk memperkuat perekonomian Jatim dari tekanan inflasi pascapenaikan BBM subsidi. Karena saat ini TPID memandang terdapat tekanan harga pada beberapa komoditas bahan makanan.

Menyikapi hal tersebut, TPID Jatim melihat koordinasi antar instansi terkait perlu terus dilakukan, khususnya dalam memperkuat ketahanan produksi dan distribusi, terutama setelah pengurangan subsidi BBM. “TPID Jatim, dalam pembahasannya hari ini, memperkirakan keputusan pengurangan subsidi BBM sebesar Rp.2000,atau naik 30,77% dari harga sebelumnya, akan berdampak pada kenaikan inflasi di Jatim sebesar 2,1% - 2,3%. Inflasi diharapkan akan kembali pada lintasan sasaran yaitu 4%±1% pada tahun 2015,” kata Wakil Ketua TPID Jatim wilayah IV Soekowardojo, Senin (24/11).

Kenaikan harga BBM tersebut diperkirakan akan berdampak tingkat kenaikan harga barang secara umum dalam 3 (tiga) putaran/round. Dampak kenaikan harga pada putaran pertama (first round effect) berasal dari sumbangan kenaikan harga bensin dan solar bersubsidi itu sendiri yang masing masing memberikan sumbangan inflasi sebesar 1,36% dan 0,08%.

Selanjutnya kenaikan harga yang terjadi pada putaran kedua atau second round effect diperkirakan berasal dari tarif biaya angkutan/transportasi yang diperkirakan akan mengalami kenaikan inflasi sebesar 0,39%, dan kenaikan harga pada putaran ketiga (third round effect) berasal dari kenaikan biaya produksi, dan distribusi sebesar 0,30%. Respon kenaikan inflasi ini diperkirakan akan berakhir sampai dengan bulan ke6 pasca kenaikan BBM. Q ma

Angkutan Barang, Diprediksi Naik 25% Surabaya, Bhirawa Pertumbuhan ekonomi Jatim yang relatif stabil membuat geliat kegiatan ekonomi berjalan dengan adanya peningkatan. Sehingga arus jasa kiriman barang menggunakan moda kereta api juga diharapkan pada kuartal ke III di tahun 2014 dapat meraih torehan yang positif. Selain kondisi ekonomi Jatim yang relatif stabil, pertumbuhan tersebut juga ditunjang dengan perbaikan dan penambahan infrastruktur kereta api sehingga semakin menambah nilai ekonomis.

Menurut Manajer Pemasaran Angkutan, PT KAI Daop 8 Surabaya, Sujarwo mengungkapkan bahwa pada tahun 2014 ini jalur angkutan barang dengan menggunakan jalur rel kereta api bakal mengalami kenaikan sebesar 25%, hal ini sejalan dengan telah dioperasikannya jalur double track di jalur utara Pulau Jawa.

“Jalur ganda atau double track, secara langsung memang telah memberikan keuntungan bagi masyarakat yang hendak menjalankan usahanya. Karena dari semua moda yang ada, kereta api memang memiliki tarif relatif murah dan bebas macet, sehingga pertumbuhan jasa pengiriman barang melalui KA setiap 4 bulannya selalu mengalami peningkatan,” ujarnya di Q wil Surabaya Senin (24/11) kemarin.Q

Dishub Minta Seluruh Armada Laik Jalan Pemprov, Bhirawa Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Provinsi Jatim meminta kepada seluruh armada transportasi penumpang di Jatim, khususnya PO bus untuk siap laik jalan. Kesiapan itu perlu dilakukan untuk menghadapi arus penumpang pada masa angkutan natal dan tahun baru 2015 mendatang.

Kepala Dishub dan LLAJ Provinsi Jatim, Wahid Wahyudi, guna mendukung program pelayanan angkutan Natal dan tahun baru 2015 serta liburan sekolah, dipandang perlu dilakukan kesiapan oleh para penyelenggara angkutan (operator), menginggat demand angkutan cenderung mengalami peningkatan. Oleh karena itu, operator memperhatikan beberbagai hal diantaranya menyiapkan kendaraan yang memenuhi persyaratamteknis dan laik jalan serta dilengkapi fasilitas tanggap darurat.

“Tidak dibenarkan penggunaan ban vulkanisir pada roda depan mobil bus. Selain itu, kedalaman alur ban luar kendaraan serendah-rendahnya 1,00 mm yang diukur dari telapak ban paling tengah,” jelas Wahid, dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub dan LLAJ Jatim, Sumarsono, pada acara Rapat Koordinasi Kesiapan Angkutan Natal 2014 dan Tahun Baru 2015, di Hotel Utami Sidoarjo, Senin (24/11).

Selain mengimbau agar lebih memperhatikan hal teknis maupun non teknis, tambahnya, Dishub Jatim juga menyingkapi kekuatiran terjadinya pene-

tri dianan/bhirawa

Sejumlah penumpang menunggu barang bawaannya untuk diturunkan para awak bus di Terminal Bungurasih Surabaya, Senin (24/11) siang. tapan tarif yang tidak wajar akibat dampak kenaikkan harga BBM sebesar 36 persen.

Namun pada kenyataanya di lapangan pelayanan angkutan di Jatim tetap berjalan normal.

“Kekuatiran masyarakat hilang karena perusahaan otobus telah memegang komitmen untuk menaikkan tariff sebesar 10 persen dari batas atas sebagaimana yang diamanatkan dan ditetapkan dalam Pergub No 74 Tahun 2014,” jelasnya.

Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya rasa kesamaan tanggung jawab dan cara pandang dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Guna mengupayakan terwujud-

nya lingkungan yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya, pengusaha angkutan yang professional dan berdaya saing maka sebagaimana yang diamanatkan UU No 22 Tahun 2009, evaluasi tarif akan dilaksanakan dalam kurun waktu enam bulan sekali.

Selain itu, lanjut Wahid, kebijakan di bidang lalu lintas angkutan jalan juga mengalami beberapa perubahan yang cukup signifikan, termasuk diantaranya akan dilakukan penyederhaan dalam prosedur perijinan.

Lebih lanjut dia mengatakan, ada beberapa permasalahan khusus yang berkaitan

dengan permasalahan transportasi di Jatim yang menjadi isu sentral antara lain, pertumbuhan kependudukan, sosial dan ekonomi yang sangat dinamis sehingga kapsitas layanan transportasi di Jatim banyak yang sudah over capacity yakni kepadatan lalu lintas sangat tinggi bahkan seringkali mengalami kemacetan. Oleh karena itu, Pemprov Jatim bekerja keras guna mengatasi kemacetan.

Dia mencontohkan, pada angkutan KA peranannya sudah mulai dapat dirasakan. Hal itu tidak terlepas dari kondisi jaringan rel yang sudah double track atau jalur ganda serta

jaringan rel kereta yang lama tidak berfungsi akan dioperasikan kembali. Selain itu, armada dan fasilitas pendukungnya sudah mengalami perubahan dan perbaikan serta pelayanan tiket sudah system online sehingga diharapkan dapat berperan lebih besar untuk mengurangi kepadatan lalu lintas jalan.

“Semangat pembangunan yang terus kita galakkan ini di Jatim, khususnya dibidang transportasi jalan tidak lain adalah untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi program pembangunan nasional,” paparnya. Q iib

Penjualan Kartu Flazz Disperindag Probolinggo Bank Jatim Capai 2.000 Keping Sidak Harga Pupuk Bersubsidi Surabaya, Bhirawa Penjualan kartu flazz yang diterbitkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) mencapai 2.000 keping selama event Bank Jatim Jazz Traffic Festival berlangsung di Surabaya.

Pemimpin Divisi Dana Jasa dan Luar Negeri Bank Jatim Revi Adiana Silawati mengatakan pada peluncuran pertama kartu flazz awal tahun ini, Bank Jatim mengeluarkan 5.000 keping kartu flazz, dan pertengahan tahun 5.000 keping lagi. “ Dan total 10.000 kartu flazz tersebut sudah sold out, ditambah 2.000 update terakhir selama event Bank Jatim Jazz Traffic Festival,” katanya dalam konferensi pers Bank Jatim Jazz Traffic Festival, di Surabaya, Minggu sore (23/11).

Dia juga menambahkan ratarata pengisian kartu flazz Bank Jatim yang dilakukan pemegang kartu yakni antara Rp250.000Rp1 juta.

Direktur Utama Bank Jatim Hadi Sukrianto mengatakan penggunaan kartu flazz tersebut sejalan dengan visi Bank Indonesia agar menggunakan transaksi non tunai. Melalui

penggunaaan bankjatim flazz ini, masih kata Hadi, akan menyukseskan program less cash society dari Bank Jatim. “ Flazz merupakan produk Bank Jatim yang bekerjasama dengan BCA. Kartu tersebut dilaunching pada awal tahun. Kartu prabayar multifungsi berteknologi tersebut untuk transaksi lebih cepat dan nyaman,” terangnya.

Adapun kinerja keuangan Bank Jatim secara keseluruhan pada Oktober 2014 mengalami

peningkatan secara signifikan.

Dari indikator keuangan seperti total aset Rp43 triliun, atau naik 25,03% (yoy), pengumpulan dana pihak ketiga sebesar Rp36,3 triliun atau naik 30,51% (yoy), penyaluran kredit sebesar Rp26,5 triliun atau naik 20,04% (yoy), pendapatan bunga Rp3,3 triliun atau naik 22,29% (yoy). Sedangkan laba sebelum pajak sebesar Rp1,2 triliun atau naik 9,08% (yoy), dan laba bersih Rp832,5 Q geh miliar atau naik 7,60%.Q

geh/bhirawa

Direktur Utama Bank Jatim Hadi Sukrianto didampingi penggagas Jazz Traffic Festival Errol Jonathan yang juga sebagai Direktur Operasional Radio Suara Surabaya saat jumpa pers di Grand City, Minggu sore (2311)

Probolinggo, Bhirawa

Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kabupaten Probolinggo, menggelar Inspeksi Mendadak (Sidak) ke berbagai kios pupuk bersubsidi. Pasalnya, serbagian besar kios pupuk tidak menggunakan aturan harga yang telah ditentukan oleh Pemerintah.

Setiap kios pupuk secara intensif di datangi oleh Disperindag untuk mengatasi kendala terkait pengiriman pupuk bersubsidi dari distributor. Hal tersebut dilakukan agar pengecer pupuk bersubsidi mengikuti harga yang telah ditentukan. Selain itu, pihak Disperindag menekankan agar pelayanan pupuk terhdap petani tidak ada kendala lagi, dan tidak menjual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) .

Dari hasil Sidak itu, Disperindag mendapati, bahwa beberapa kios telah menjual pupuk bersubsidi dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yakni dengan harga Rp.180.000,-/kwintal, sementara pupuk urea nonsubsidi berkisar Rp 280 ribu rupiah per kuintal.

“Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yang ada, kami melakukan tindakan ke beberapa kios yang tidak memasang papan nama kios resmi pupuk bersubsidi dan tidak tertera stiker Harga Eceran Tertinggi (HET),”ungkap kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo, Sidik Wijanarko, Senin 24/11.

Menurutnya, Dengan temuan itu, Sidik mengaku, tindakan tersebut sebagai peringatan kepada pemilik kios, jika masih ada yang melanggar, maka pihak Disperindag lanjutnya, akan melakukan tindakan yang lebih jauh lagi kepada pemilik kios. “Dalam Sidak kali ini, semua sudah bisa teratasi dengan seksama, semua sudah terselesaikan dengan baik. Saya berharaap stok pupuk bersubsidi tetap aman dan terkendali,”paparnya.Q wap

Dongkrak Investasi di Surabaya

BKPPM Gali Potensi Setiap Wilayah Pemkot, Bhirawa Selama lima tahun terkahir perekonomian Kota Surabaya mampu tumbuh ratarata diatas 6 persen. Bahkan, angka pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan ratarata pertumbuhan ekonomi Jatim dan Nasional.

Sektor potensial berada pada sektor perdagangan, hotel, restoran, dan apartemen yakni sebesar 43,7 persen terhadap pembentukan PDB. Sektor pengangkutan dan komunikasi, industri pengolahan serta konstruksi juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian di Surabaya. Ini

menunjukkan bahwa struktur ekonomi Surabaya cenderung bergeser ke sektor perdagangan dan jasa.

Kepala Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal, Eko Agus Supiadi Sapoetra, Senin (24/11), pada acara konsolidasi perencanaan penanaman modal, di Gedung BTN, Jalan Pemuda Surabaya.

Pihaknya berharap tahun 2015 banyak investor yang berinvestasi di Surabaya. Sebab, menurutnya investasi merupakan salah satu pendongkrak perekonomian di Surabaya. ‘’Jika semakin banyak investor berinvestasi di Surabaya, maka kesejahteraan

dre/bhirawa

Kepala BKPPM membuka acara konsulidasi perencanaan penanaman modal.

masyarakat Surabaya akan meningkat. Dengan begitu lapangan pekerjaan juga akan semakin banyak,” terangnya.

Konsulidasi ini dilakukan, untuk mengetahui potensi dan kendala-kendala di setiap wilayah Surabaya. Untuk mengetahui hal itu, BKPPM mengundang seluruh Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang fokus pada perijinan.

“Dengan demikian akan didapat peta investasi di setiap wilayah, nanti kita akan rangkum semua laporan dari setiap wilayah. Kemudian, kita tawarkan ke para investor. Mulai dari potensi Sumber Daya Manusia (SDM), wilayah, dan UKM di setiap wilayah,” tukasnya.

Investasi masuk menunjukkan tren yang semakin meningkat, desertai dnegan semakin besarnya peran PMA dalam menggerakkan perekonomian di Surabaya. Tingginya kepercayaan investor tersebut menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Surabaya memiliki prospek yang cerah di masa mendatang.

“Investor asing lebih tertarik melakukan investasi di sektor industri dan makanan, perdagangan besar,penye-

diaan akomodasi, telekomunikasi dan jasa untuk gudang.

Sedangkan investor domestic kawasan Surabaya Selatan sebagai daerah utama tujuan investasi. Hal ini dilakukan karena berkaitan dengan perkembangan sektor konstruksi dan gedung yang sangat pesat,” ujarnya.

Ia sangat optimis investasi Kota Surabaya tahun men datang akan meningkat. Itu dikarenakan Pemkot Surabaya sangat serius menggarap hal ini. Salah satunya adalah dengan membangun infrastruktur sampai pelayanan perizinan usaha yang efektif dan efisien.

“Agar transportasi barang berjalan lancar, pemkot telah membangun MERR dan frontage. Di bidang perijinan pemkot juga membangun perijinan online seperti Surabaya Single Windows (SSW). Ini menunjukkan kalau Kota Surabaya sangat siap mendukung kebutuhan investor.

Targetnya adalah investasi di Surabaya terus meningkat,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua KADIN Surabaya, Jamhadi menyambut baik langkah yang dilakukan BKPPM Kota Surabaya, melalui kegiatan seperti ini seQ dre bagai langkah tepat.Q

Puspa Agro Komit Naikkan Nilai Tambah Petani Antisipasi Perdagangan Bebas, Perkuat Jaringan Pasar Manajemen PT Puspa Agro terus mematri komitmen meningkatkan nilai tambah petani dan nelayan Jatim melalui akses pasar seluas-luasnya dengan harga berkeadilan. Di sisi lain, pengelola pasar induk agrobis ini memperluas dan memperkuat jaringan pasar sebagai antisipasi berlakunya pasar bebas, khususnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku 2015.

Upaya memperluas akses untuk memasarkan hasil panen petani dan petambak/nelayan ini juga dibarengi terus menghasilkan komoditas yang berkualitas. Dengan demikian, begitu pasar bebas diberlakukan, petani Jatim tidak hanya jadi penonton. Sebaliknya mampu bersaing dengan kemungkinan gempuran produk impor.

Untuk menjalankan fungsi tersebut, Puspa Agro kini memperkuat lini divisi Trading House yang terus bergerak dan bermitra dengan kelompok-kelompok tani dan nelayan di sentra-sentra produksi. Selanjutnya, setelah dilakukan pemilahan (grading) berdasar kualitas dan pengemasan, komoditas pilihan itu didistribusikan ke pasar-pasar modern, pabrikan atau perusahaan olahan, bahkan untuk memenuhi pasar ekspor.

Program ini mulai menjukkan hasilnya. Sebagian petani, peternak, hingga nelayan di Jatim kini mulai merasakan dan menikmati nilai tambah atas hasil panen mereka yang rata mencapai 2530%. Pasalnya, produk yang dihasilkannya sudah banyak diserap pasar modern serta industri pengolahan. Distribusi komoditas tersebut tanpa melalui mata rantai distribusi yang panjang, sehingga harga yang ditetapkan benar-benar memuaskan, baik petani maupun konsumen.

Saat ini Puspa Agro berhasil memasarkan aneka komoditas pertanian asal Jatim ke buyer langsung, seperti supermarket berskala nasional yakni Carrefour, hingga perusahaan katering besar yang melayani perusahaan tambang dan pengeboran minyak, serta industri pengolahan makanan dan minuman.

Puspa Agro juga memasok kebutuhan bahan baku kopi untuk industri pengolahan kopi . Untuk maksud ini, Puspa Agro menyerap kopi dari hasil panen para petani di Jember. Dalam periode Juni-September 2014, sebanyak 364 ton kopi para petani yang tergagung dalam beberapa kelompok tani itu sudah terserap dan didistribusikan ke pabrikan. *

Selasa Pon 25 NOVEMBER 2014

SAMBUNGAN

11

Lewat FGD, Jatim Minta Kenaikan Tarif Taman Nasional Dievaluasi

Pilkada 2015 Hanya Pilih Bupati/Wali Kota Tanda Tangan Terkumpul,

l Sambungan hal 1

dirumuskan, sebagai langkah an­ tisipatif terkait perubahan terse­ but. “Kita telah mengundang dari masing-masing kabupaten/ kota yaitu kepala bagian pemer­ intahan, kepala bakesbangpol linmas, ketua KPU dan ketua panwaslu,” tuturnya.

Pada 2015 nanti, ada 16 bupa­ ti/wali kota yang akan berakhir masa jabatannya. Daerah-daerah tersebut yani, Kabupaten Ngawi, Lamongan, Ponorogo, Kediri, Si­ tubondo, Jember, Gresik, Treng­ galek, Mojokerto, Banyuwangi, Sumenep, Malang, Sidoarjo, Kota Blitar, Surabaya dan Pasuruan.

“Penyelenggarakaan Pilkada di 16 kabupaten/kota tersebut ren­ cananya akan dilaksanakan pada September 2015 nanti. Sedangkan pelantikannya akan dilakukan Desember,” kata mantan Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim ini.

Suprianto menambahkan, Pilkada serentak pada akhir 2015 nanti diperuntukkan kabupaten/ kota yang masa tugas bupati/wali kota berakhir pada 2015. Sedan­

kalau nanti membawa foto dan lainnya, juga ditarik pungutan uang. Pertemuan nanti adalah buah dari pertemuan yang difasilitasi Disbudpar Jatim, antara Agen Tour dengan pihak Badan Nasional Bromo Tengger di Tretes.,” katanya.

Dengan ikut pertemuan FGD tersebut, diharapkan tarif masuk Taman Nasional bisa dievaluasi kembali. Atau diturunkan sehingga wisawatan mancanegara dan nu­ santara bisa sama-sama menikmati objek wisata yang diunggulkan di Jatim.

Sebelumnya, memang banyak pengelola objek wisata yang berada di Taman Nasional mengeluhkan berkurangnya wisatawan, ter­ utama wisatawan mancanegara. Penurunan dikarenakan karena tingginya harga tiket masuk yang dipatok Taman Nasional.

“Jika biasanya banyak wisman masuk ke kawasan ini (Savana Sadengan, red) untuk sekadar penelitian atau kunjungan biasa.

Namun sejak dinaikkan tiket masuknya, jumlahnya berkurang, hampir 100 persen.

Sebulan saja terkadang hanya 1 atau 2 wis­ man saja. Sedangkan jumlah wisatawan nu­ santara atau wisatawan lokal masih tetap,” kata salah satu petugas lokal, Purwandi.

Sekedar diketahui, tiket masuk ke wilayah Taman Nasional yang ada di Jawa Timur te­ lah mengalami kenaikan, namun kenaikan yang cukup besar berada di wilayah Gunung Bromo Tengger Semeru. Kebijakan itu ses­ uai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 yang berlaku per 1 Agustus 2014. Misalkan saja, harga tiket masuk Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Gunung Ijen yang memiliki ketinggian 2.386 meter di atas permukaan laut (mdpl), untuk tiket masuk wisatawan domestik naik dari Rp 2.000 menjadi Rp 5.000 per orang pada hari kerja dan Rp 7.500 untuk hari libur, sedang­ kan wisatawan asing (WNA) naik dari Rp 15.000 menjadi Rp 100.000 pada hari kerja dan Rp 150.000 per orang pada hari libur.

Kemudian untuk wisatawan yang membawa video komersial atau snapshot film komer­ sial akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 10 juta, membawa handycam dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 1 juta dan foto kamera dikenakan Rp 250 ribu.

Begitupula dengan Badan Taman Na­ sional Bromo Tengger Semeru (BTNBTS) menaikkan tarif masuk kawasan wisata Gunung Bromo di Probolinggo sejak 1 Juni lalu. Harga tiket masuk bagi wisatawan asing yang semula hanya Rp 25.000 kini menjadi Rp. 72.500 per orang. Sedangkan untuk tarif tiket masuk wisatawan lokal sekarang Rp 10.000 dari sebelumnya, Rp 5.000 per orang. n rac

Dewan Dukung Penuh Sanksi bagi BPJS l Sambungan hal 1

Selama ini, lanjut politisi PKS ini, per­ anan BPJS sebagai pihak penjamin keseha­ tan ternyata tidak dilakukan secara total.

Ia mencontohkan, penguna kartu BPJS ternyata tidak bisa dipakai pada semua rumah sakit atau Puskesmas. Padahal saat masyarakat mengunakan Askes sebelum BPJS, jaringan pelayanan bisa dilakukan pada semua rumah sakit.

“Kenapa pada BPJS tidak semua rumah sakit bisa digunakan. Sehingga pelayan­ an kesehatan yang didapat pemengang kartu BPJS tidak maksimal,” terang dia.

Dengan kondisi ini, DPRD Jatim meragu­ kan pelaksanaan BPJS bisa optimal. Sebab, sebagai lembaga baru yang transisi, ternyata BPJS tidak didukung dengan sistem yang baik. “Jelas dewan pesimistis. Ini karena, BPJS sebagai lembaga baru tidak didukung sistem yang bagus. Seharusnya PT Askes se­ bagai pelaksana melakukan validasi ulang se­ cara ketat, sehingga pelaksanaan BPJS tidak menimbulkan persoalan,” ujar M Siroj.

Kondisi semakin semrawut setelah peme­ rintah pusat mengeluarkan tiga kartu sakti, yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Sehingga BPJS dalam men­ jalankan fungsinya makin tidak maksimal.

Ditambahkan M Siroj, sampai saat ini dewan melihat pelaksanaan BPJS belum maksimal, namun di sisi lain pemerintah pusat sudah mengeluarkan kebijakan lain.

Padahal di Jawa Timur sendiri, pelaksanaan pembagian tiga kartu sakti yang menjadi kebijakan pemerintah pusat belum berjalan maksismal. “Ini akan terjadi permasalahan pendataan. Sehingga, masih banyak ke­ butuhan masyarakat yang tidak terkaver BPJS memunculkan masalah. Jangan sampai pelaksanaannya tidak tepat sasa­ ran,” terang mantan aktivis PMII ini serius.

Sebelumnya pelayanan kesehatan dengan pola BPJS membuat bangkrut rumah sakit baik swasta maupun negeri yang menjadi peserta BPJS, karena keterlam­ batan pembayaran klaim asuransi oleh BPJS untuk rumah sakit kerap terlambat.

Mengantisipasi nyantolnya pembayaran, DPRD Jatim mendukung langkah pemerin­ tah untuk memberi sanksi pada pelaksana BPJS. Sebab jika terus dibiarkan, maka ban­ yak rumah sakit yang ikut kolaps, karena tidak terbayarnya kebutuhan pengobatan dan perawatan pasien peserta BPJS. n cty

Samakan Visi l Sambungan hal 1

bergulir hingga kini. Hal itu dilakukan oleh sejumlah elemen, baik masyarakat umum ataupun mahasiswa.

Ia mengatakan sengaja mengumpulkan semua elemen di Polres Kediri Kota. Mer­ eka antara lain dari pemerintah kota, TNI, tokoh agama, pemilik SPBU, Pertamina, sampai organisasi kemahasiswaan. Kapol­ res berharap dengan adanya pertemuan itu bisa saling menyamakan visi, sehingga semuanya mempunyai satu pandangan yang sama. Hal itu penting, agar ke depan diharapkan tidak lagi terjadi perbedaan.

“Kami berharap bisa satu pandangan, tidak terjadi lagi perbedaan di lapangan,” ujarnya. n van

l Sambungan hal 1

gkan bagi bupati/wali kota yang masa jabatannya berakhir pada 2016, 2017 dan 2018, Pilkadanya akan diselenggarakan pada 2018.

Sementara bupati/wali kota yang masa tugasnya selesai pada 2019 dan 2020, Pilkadanya akan digelar pada 2020.

“Semua proses Pilkada serentak tersebut rencananya akan dibiayai dari dana APBN kecuali Pilkada 2015. Jadi pada 2015 nanti di Jatim proses Pilkadanya masih akan meng­ gunakan dana APBD,” jelasnya.

Untuk persiapan tersebut, lanjut Suprianto, Pemprov Jatim dan elemen Pilkada baik provinsi dan kabupaten/kota telah menya­ makan persepsi di antara instansi terkait berkenaan landasan hu­ kum dan upaya antisipasi per­ masalahan dan dinamika dalam fasilitasi administrasi pencalo­ nan, pengangkatan dan pember­ hentian bupati/wali kota.

“Kita juga akan memuwujud­ kan optimalisasi fasilitasi di antara instansi terkait dalam pelaksanaan Pilkada ini untuk menghasilkan Pemilukada yang lebih berkualitas dan demokratis,” pungkasnya.

Siapkan 12 PKPU Sementara itu KPU sudah mempersiapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk mendukung Pilkada serentak 2015 apabila jadi dilaksanakan. PKPU tersebut dibuat berdasarkan Per­ ppu Nomor 1 Tahun 2014.

“Hasilnya ada 12 PKPU yang dibuat dengan bukan hanya merujuk pada Perppu Nomor 1 Tahun 2014, tetapi juga dari banyak sumber,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik saat rapat dengan Komisi II DPR di Gedung DPR Jakarta, Senin kemarin.

Pembuatan PKPU dilakukan secara hati-hati, karena harus terintegrasi dengan Perppu yang ada. “Ini bertujuan agar tidak seperti yang sudah-sudah, terjadi tumpang tindih antar peraturan,” katanya.

Sampai sekarang DPR belum memutuskan apakah Perppu yang dikeluarkan oleh mantan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu akan diterima atau ditolak. DPR berencana membahas Perppu terse­ but di masa sidang berikutnya pada awal Januari 2015. n iib

DPR Siap Interpelasi

l Sambungan hal 1

Asosiasi Gubernur Curhat Soal Pemberitaan Korupsi ke Jokowi l Sambungan hal 1

perdana Jokowi di Istana Bogor setelah dilantik sebagai presiden sebulan yang lalu.Di Istana Bo­ gor, Presiden Jokowi memberi pengarahan kepada seluruh gubernur di Indonesia.

Meskipun begitu, Syahrul Yasin Limpo pun menegaskan asosiasi gubernur mendukung pemberantasan korupsi yang di­ lakukan oleh pemerintah. Namun, lanjutnya, terdapat prosedur dan aturan terkait penanganan kasus pemerintahan. “Kita berharap tidak ada ruang dan celah bagi korupsi dalam kehidupan pemer­ intahan yang ada,” jelasnya.

Menurutnya dengan pemberi­ taan oleh media massa ini, para gubernur merasa akan mendapat­ kan giliran untuk dijadikan seba­ gai tersangka korupsi. Akibatnya, mereka mengaku telah kehilan­ gan akselerasi untuk membangun berbagai terobosan.

Syahrul menegaskan, para gu­ bernur tak takut untuk dipenjara jika memang terbukti melakukan korupsi. Tetapi jika korupsi yang dituduhkan tak terbukti, mereka pun meminta agar pemerintah menyediakan badan atau lem­ baga yang dapat memberikan perlindungan kepada para guber­ nur. “Kalau kami korupsi, pen­ jarakan kami. Tapi kalau tidak, kami butuh orang dan kekuatan untuk melindungi kami. Belum apa-apa kami terekspos di media massa, terjadi masalah. Padahal

ini belum tentu,” kata Syahrul.

Ia pun mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri agar pemanggilan oleh aparat eksternal dapat dilakukan mela­ lui Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP), kecuali dilakukan tangkap tangan oleh aparat terkait.

Syahrul Limpo juga mem­ inta agar para menteri Jokowi diminta memberi kabar kepada para gubernur jika ingin blusu­ kan ke daerah-daerah. Hal itu dilakukan agar tidak melanggar kewenangan gubernur selaku pemimpin tertinggi di wilayah tersebut. “Terima kasih menterimenteri sudah turun ke bawah.

Tapi, kami harap sebelum ke kabupaten mungkin ada baiknya disampaikan kepada kami untuk mengatur lebih baik,” ujarnya.

Jika menteri blusukan secara mendadak akan semakin mem­ buat bingung para pejabat pemer­ intah di daerah. Sebab, tak ada koordinasi lebih dahulu agar tak tercipta para menteri melangkahi kewenangan gubernur. “Kalau semua langsung turun, kemudian gubernur bingung sendiri harus seperti apa, kami takut keting­ galan kereta,” tegasnya.

Dalam pertemuan ini juga tampak hadir sejumlah menteri.

Seperti, Menteri Koordinator Bi­ dang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Poli­ tik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Koor­ dinator Bidang Pemberdayaan

Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Hadir pula Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, dan Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.

Dalam kesempatan itu Pres­ iden Jokowi melarang semua menterinya rapat dengan DPR. Alasannya, saat ini lembaga legis­ latif itu masih terbelah dua antara kubu Koalisi Merah Putih dengan Koalisi Indonesia Hebat. “Iya dong (dilarang rapat), kalau nanti kita datang ke sini keliru, datang ke sana keliru. Biar di sana sudah rampung, sudah selesai,” kata Jokowi di Istana Bogor.

Apalagi, kata Jokowi, pemer­ intahannya baru bekerja selama satu bulan. “Baru sebulan kerja dipanggil-panggil. Apa sih?,” ucap Jokowi. Jokowi baru memperbo­ lehkan menterinya datang jika konflik di internal DPR sudah selesai. Tidak lagi ada konflik antar kubu di lembaga perwaki­ lan rakyat itu. “Kan juga baru kerja sebulan, dipanggil-panggil apanya? (yang mau ditanya),” ujar Jokowi.

Sebelumnya, beredar surat dari Sekretariat Kabinet bahwa Presiden Jokowi meminta para menteri dan pejabat setingkatnya tidak hadir da­ lam pertemuan dengan DPR sampai masalah di internal DPR selesai. n Ira, cty, ins

Pada kesempatan yang sama, anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa mengata­ kan bahwa interpelasi un­ tuk mempertanyakan ke pemerintah soal kenaikan harga BBM. “Itulah dasar hak ini digunakan, yaitu untuk mewakili rakyat,” ungkap Desmond.

Hal serupa juga di­ ungkapkan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini. Dia menyebutkan banyak masyarakat yang tidak mengerti tentang alasan pemerintah menaikan harga BBM. “Kami tidak mungkin membiarkan, langkah apapun yang se­ suai konstitusi akan kami gunakan,” tegas Jazuli.

Sampai saat ini, seban­ yak 18 tanda tangan su­ dah berhasil digalang dari 25 jumlah minimal du­ kungan. Jika sudah men­ cukupi, maka, pengajuan interpelasi akan dibawa ke pimpinan DPR. Untuk diketahui Presiden Jokowi mengu­ mumkan kenaikan harga BBM bersubsidi, premium dan solar, Senin (17/11) malam. Kenaikan efektif terhitung Selasa (18/11) pukul 00.00. Jokowi men­ gaku dihadapkan pada pi­ lihan-pilihan sulit, hingga akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga BBM subsidi. Keputusan ini memantik beragam reaksi pro dan kontra.

Demo penolakan terhadap kenaikan BBM masih berlangsung di sejumlah daerah hingga kini.

Sejumlah fraksi yang tergabung dalam KMP berpendapat kenaikan BBM saat ini bukan wak­ tu yang tepat karena har­ ga minyak dunia sedang mengalami penurunan, di bawah 75 dollar AS per barel dan jauh dari asu­ mi APBNP 2014 sebesar 105 dollar AS per barel.

Belum lagi pemerintah baru saja menaikkan tarif dasar listrik dan gas elpiji.

Keadaan ini akan membe­ bani masyarakat karena kebutuhan yang menga­ lami kenaikan akan men­ gakibatkan terjadinya inflasi.

Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pe­

Minim Sosialisasi, Warga Kebingungan Cairkan Dana Kompensasi l Sambungan hal 1

kompensasi Rp 400 ribu untuk kompensasi November dan Desem­ ber 2014 di kantor pos tersebut.

Banyak warga mengeluhkan min­ imnya sosialisasi dan kacaunya me­ kanisme dan koordinasi pencairan padahal kebijakan itu sudah hampir sepekan berjalan di Surabaya. “ Saya sudah mendapat surat dari pihak Kantor Pos untuk datang kesini, lah kok sampai sini gak mendapatkan dana kompensasi. Padahal persyara­ tan seperti KPS (Kartu Perlindungan Sosial), KTP dan KSK juga sudah saya bawa semua,” ucap Sumanto warga Pesapen, Senin (24/11).

Selain itu, ada warga yang men­ gaku sudah membawa surat un­ dangan dari Kantor Pos sebagai penerima baru dana kompensasi, tetapi ditolak untuk mendapatkan uang di Kantor Pos karena tak membawa kartu KPS. “ Capek saya harus mondarmandir. Kalau memang gak dapat, kenapa saya terima surat undangan dari Kantor Pos Kebonrojo atas nama saya?,” kata Ngatminingsih, warga Kalimas Baru III Lebar.

Begitu dia tak membawa KPS, lanjut Ngatminah, dia disuruh ke kelurahan tempatnya tinggal untuk menanyakan datanya. Begitu sam­ pai di kelurahan, pihak kelurahan juga mengaku tidak tahu apa-apa karena tak ada koordinasi dengan Kantor Pos terkait masalah ini.

“Kalau seperti ini yang salah siapa?.

Padahal saya juga warga tak mampu, tapi dipingpong untuk mendapatkan dana kompensasi, repot,” ungkap Ngat­ miningsih yang mengaku berjualan kopi di daerah Perak ini.

Dia juga menyatakan tidak per­ nah mendapatkan sosialisasi apa pun dari RT, RW, maupun kelura­

han tentang cara mencairkan dana tersebut. Dia hanya mendapatkan informasi pencairan dari beberapa tetangga. Bahkan, dia juga bertanya kepada pihak kelurahan, apakah ada syarat lain untuk mencairkan dana itu, selain membawa KPS. “ Mereka (pihak kelurahan) juga mengatakan tidak tahu. Katanya, itu tanggung jawab Kantor Pos. Kantor pos sendiri bilangnya salah mengentri data. Tetangga saya sendiri ada yang mendapatkan dua kali yaitu 800 ribu, karena dia mendapatkan surat undangan dari Kantor Pos dobel,” imbuhnya.

Dari 6.580 Rumah Tangga Sasa­ ran (RTS) penerima dana kompen­ sasi kenaikan BBM di Surabaya sampai Senin (24/11) kemarin yang sudah mengambil uang tunai baru sekitar 1.200 RTS. Batas akhir pengambilan sampai 29 November, jika tidak mengambil akan diper­ panjang hingga akhir Desember.

Sementara itu Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan PT Pos Indonesia Budhi Setyawan turun langsung ke Kantor Pos Besar Kebonrojo untuk melihat dari dekat pelayanan Kantor Pos sebagai juru bayar dana kompen­ sasi BBM untuk tahap awal.

“Kami harus menjamin kepada pemerintah bahwa proses pem­ bagian itu berjalan lancar, aman dan sesuai yang dikehendaki pemer­ intah,” katanya di sela-sela sidak.

Terkait banyaknya permasalahan dalam pencairan, Budhi mengatakan kebijakan yang diterapkan sudah dia­ tur standar operasionalnya. Misalnya kalau ada KPS yang hilang harus mengurus surat kehilangan dari pihak kepolisian setempat. “ Jadi intinya kita sebagai juru bayar saja, kalau permasalahan salah data atau kehi­ langan itu bukan wewenang kami.

Dan kami hanya melayani yang sudah

lengkap persyaratan,” imbuhnya Budhi menjelaskan jika bantuan yang diberikan tidak mencapai target yaitu sebanyak 6.580 RTS di Surabaya , pihaknya menjamin uang tersebut tidak akan hilang. “ Karena ini kan simpanan, artinya tetap ada terus.

Kalau semisal masyarakat tak bisa ambil sekarang atau sampai batas yang telah ditentukan ini akan tetap disimpang di Kantor Pos. Tahun depan mereka bisa ambil dan tetap kita layani, jadi masyarakat tak usah khawatir uangnya hilang,” katanya.

RTS Sumenep Menurun Sementara itu di Sumenep, pen­ erima Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) yang merupakan program kompensasi dari kenaikan harga BBM bersubsidi sebanyak 115.999 RTS. Kepala Kantor POS Sumenep Su­ hartono Anton Sujarwo menyatakan, realisasi program PSKS di Sumenep ini dijadwalkan 23 November hingga 12 Desember untuk 2014 ini. Yang sudah terealisasi yakni di kecamatan Kota dan Kecamatan Talango. “Dua kecamatan itu direalisasikan mulai 23 November dan sisanya hari ini (Senin kemarin, red). Untuk 24 November , kami merealisasikan di 8 kecamatan di daratan,” kata Suhartono Anton Sujarwo, Senin (24/11).

Dia memaparkan, pencairan dana kompensasi kenaikan harga BBM ber­ subsidi itu untuk bulan November dan Desember 2014. Setia penerima PSKS mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 400 ribu untuk dua bulan terakhir ini. “Teknis realisasinya, petuga dari Kantor Pos turun langsung kekan­ tor desa-desa. Para penerima bisa mengambil di Kantor Pos, kantor kecamatan dan kantor desa yang men­ jadi tempat pencairan dana kompen­ sasi itu,” urainya. n geh, sul

merintah mengenai ke­ bijakan pemerintah yang penting dan strategis ser­ ta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penggalangan tanda tangan itu juga dihadi­ ri Yandri Susanto dan Totok Daryanto (Fraksi PAN), Misbakhun (Fraksi Golkar), Jazuli Juwaini (Fraksi PKS), Bambang Soesatyo (Fraksi Partai Golkar), dan Aboe Bakar Alhabsy (Fraksi PKS).

Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo tak terima wacana interpelasi dari KMP kepada Presi­ den Jokowi atas kenaikan harga BBM dituding akan menjadi biang kegaduhan politik di Indonesia. “Jus­ tru pertanyaannya dibalik, kegaduhan yang ada ini akibat ulah pemerintah.

Kalau bukan kami (KMP) yang mengkritisi, siapa lagi?” tegas Bambang.

Sekretaris Fraksi Golkar di DPR itu melanjutkan bahwa maraknya demon­ strasi dan aksi yang ter­ jadi di masyarakat telah menunjukkan betapa pub­ lik kecewa dan merasa ter­ bebani dengan kenaikan harga BBM tersebut.”Siapa lagi yang membela aspi­ rasi masyarakat yang in­ gin BBM tidak naik, KIH? Tidak mungkin, dia pasti mendukung (pemerintah),” katanya.

Bahkan, pria yang akrab disapa Bamsoet itu mencurigai ada opiniopini yang digulirkan oleh mafia-mafia BBM untuk mempertahankan kebi­ jakan pemerintah terse­ but. “Kalau opini (yang membenarkan kenaikan BBM) digulirkan maka itu mafia ingin melindungi kepentingan pemerintah agar aman dan mafia bisa menikmati apa yang bisa dinikmati,” tukasnya.

Sementara itu Presiden Jokowi tampak santai me­ nanggapi rencana inter­ pelasi DPR. Menurutnya, DPR tidak pernah menge­ luarkan interpelasi kepada semua presiden saat menai­ kkan harga BBM. “Berapa puluh kali kita menaikkan BBM, apa pernah namanya interpelasi itu? Apa pernah saya tanya,” ucap Presiden Jokowi di Istana Bogor. n ira, cty, ins

Pilgub Jatim, Hanura Siap Lamar Gus Ipul l Sambungan hal 1

parpol yang ada di Jatim.

Plt Ketua DPD Partai Hanura Jatim Setia Pri­ jono SIP mengaku meski belum ada pembicaraan yang serius dengan Gus Ipul terkait peta dukungan dalam Pilgub Jatim mendatang, namun Hanura selama ini sudah sangat dekat dan terus berko­ munikasi dengan Gus Ipul. Karenanya tak heran Hanura memberikan apresiasi terhadap kinerja mantan Sekjen PDIP ini untuk diusung dalam Pilgub Jatim mendatang, tepatnya pada 2018. ‘’Saya yakin elektabilitas dan popularitas Gus Ipul masih tinggi di Jatim. Ini karena yang ber­ sangkutan sangat dekat dengan semua elemen dan parpol di Jatim. Di sisi lain Gus Ipul selama ini mampu membangun komunikasi dengan para pengasuh pondok pesantren yang notabene pengar­ uhnya cukup besar,’’tegas Setia yang didampingi Sekretaris DPD Partai Hanura Jatim Ki Sudjat­ miko di kantornya, Senin (24/11).

Untuk itu, dalam konsolidasi dengan DPC-DPC Partai Hanura se-Jatim, tambah pria yang juga Wakil Bendum DPP Partai Hanura yang sudah dilakukan di 10 DPC dari Pacitan sampai Mojokerto akan disampaikan tentang keinginan DPD untuk mendukung Gus Ipul masuk ke dalam partai be­ sutan Wiranto tersebut. Sekaligus Partai Hanura akan memberikan peluang dan kesempatan kepada kader parpol lain yang akan eksodus ke Hanura.

‘Kita tahu per lima tahunan dipastikan banyak kader parpol yang terjangkit penyakit eksodus.

Di sini Hanura siap menampung mereka yang belum pernah berparpol atau yang sudah. Yang pasti, semua kader Partai Hanura yang ada diin­ truksikan untuk tetap tersenyum dan menjadikan parpol sebagai rumah yang nyaman. Kalau itu terjadi, maka dipastikan Hanura akan menjadi parpol besar,’’tambah Setia Prijono.

Di sisi lain, dalam konsolidasinya ke sejumlah DPC se-Jatim, pria yang pernah duduk sebagai Bendahara DPC Partai Hanura Kota Surabaya ini memberikan semangat kepada Caleg Hanura yang tidak lolos dalam Pileg 2014. Mereka ini sudah mengeluarkan dana yang besar, namun tidak lolos tentunya karena itu perlu dihibur. n cty

Jalan Desa Disulap Mirip Kedai Kopi, Sekali Seduh Kita Semua Bersaudara l Sambungan hal 1

para acara ngopi bareng,” kata In­ ayah, warga Kemiren di sela-sela acara.

Festival ide diinisiasi dari kebi­ asaan ngopi warga Kemiren sebagai cara mempererat jalinan silaturahim antar masyarakat Osing yang sudah terkenal keramahan dan keluwe­ sannya. Sekali seduh kita semua bersaudara. Begitu kira-kira untuk mengungkapkan filosofi dalam fes­ tival Ngopi Sepuluh Ewu ini. “Saya

bangga warga Using sekarang ini dikenal masyarakat dan budaya kami dicintai,” kata Asamat.

Acara Ngopi Sepuluh Ewu kian semarak dengan hadirnya Bupati Abdullah Azwar Anas. Ia ikut fes­ tival ini dengan berjalan kaki dari pintu masuk Desa Kemiren hingga ke Balai Desa Kemiren. Sambil me­ nyapa dan menyalami satu per satu warga, Bupati Anas juga mampir ke setiap kedai kopi depan rumah warga untuk mencicipi jajanan di festival ini. “Warga Kemiren memang suka

sedekah, tak heran meski sudah tua warga Kemiren masih tampak sehatsehat,” kata Bupati Anas.

Festival ini kata Bupati Anas juga merupakan contoh mempertahankan tradisi gotong royong karena semua acara digarap bersama-sama oleh warga warga. “Kalau tradisi gotong royong ini diikuti warga Banyuwangi secara keseluruhan dan masyarakat Indonesia, pasti tidak pernah ada salah paham. Semua bisa diselesai­ kan dengan duduk bareng,” bupati menambahkan.

Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi Yanuar Bramuda menjelaskan dalam festi­ val warga Osing menyajikan 10.000 cangkir kopi. “Total ada 250 kilogram biji kopi yang disangrai, lalu diolah sedemikian rupa hingga menjadi kopi dengan cita rasa terbaik,” ujarnya.

Dia mengatakan, festival ini un­ tuk memperkenalkan kekayaan kopi Banyuwangi yang memproduksi rata-rata hampir 3.900 ton kopi per tahun dari sekitar 3.800 hektare perkebunan kopi.*

12

Selasa Pon, 25 NOVEMBER 2014

Serunya Mancing Bareng Bhirawa dan PT Semen Indonesia Dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-46 Harian Bhirawa, keluarga besar koran birokrasi di Jatim ini mendapat kesempatan mengikuti acara mancing bareng yang digelar PT Semen Indonesia (Persero) Tbk , Minggu (23/11). Kegiatan yang digelar di kolam pemancingan milik Semen Indonesia ini diikuti ratusan keluarga Harian Bhirawa, Komunitas Wartawan Gresik (KWG) dan karyawan salah satu televisi lokal di Jatim.

K

egiatan mancing yang jarang dilakukan secara bersamaan oleh keluarga besar Harian Bhirawa ini pun disambut gembira. Mereka membawa keluarga besarnya untuk mengikuti acara ini.

Meski sebagian karyawan kerepotan harus membantu dan mengurus anak-anaknya yang ikut mancing, mereka tetap semangat mengikuti mancing bareng ini hingga usai.

Apalagi dalam mancing bareng ini, panitia dari PT SI menyediakan sejumlah hadiah menarik bagi delapan besar yang memperoleh ikan bandeng terbesar, dan dua orang yang memperoleh ikan bandeng terkecil. Namun sayangnya, meski sudah semangat mengikuti lomba mancing, keluarga besar Harian Bhirawa tidak ada yang masuk sebagai juara.

Semua pemenang diraih keluarga KWG dan karyawan televisi lokal Jatim itu. ‘’Lumayan dapat empat bandeng bisa digoreng. Tadi mancingnya agak susah karena diganggu anak saya yang juga ingin mancing. Tapi akhirnya Alhamdulillah dapat, karena ada yang tidak dapat sama sekali,’’ kata salah seorang wartawan Bhirawa, Ibad yang dalam kesempatan itu membawa anak dan istrinya ikut mancing bareng.

Kegiatan mancing bareng ini dibuka oleh Kabiro Komunikasi PT SI Abimanyu. Setelah kegiatan berlangsung, Dirut PT Semen Indo-

nesia (Persero) Tbk Dwi Soetjipto baru hadir.

Dwi Soetjipto datang terlambat ke lokasi karena masih mengikuti acara funbike di lingkungan PT SI pada waktu yang sama. Namun kehadiran orang nomor satu itu membuat kegiatan semakin meriah apalagi Dwi Soetjipto ikut menyumbangkan suaranya di atas panggung.

Pemimpin Umum (PU) Harian Bhirawa Nawang Esthi Lestari menjelaskan keluarga besar Harian Bhirawa mengucapkan terima kasih kepada PT SI karena telah memberikan kesempatan mancing bareng. Ke depan, dia berharap kerjasama seperti ini akan terus terjalin dengan baik antara Semen Indonesia dengan media massa termasuk Harian Bhirawa. ‘’Acara mancing bareng ini merupakan kegiatan refreshing bagi teman-teman Harian Bhirawa di tengah rutinitas kerja untuk menghadirkan koran yang ditunggu pembacanya. Karena itu saya juga ucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kelancaran kegiatan kami,’’ ungkapnya.

Selain mancing bareng, dalam kegiatan itu juga digelar aneka lomba lain seperti tarik tambang, lomba pukul bantal, lomba joget, lomba balap karung, lomba karaoke dan game-game menarik lainnya. ‘’Wah seru banget acaranya. Mudah-mudahan tahun depan ada lagi,’’ kata Sutrisno, salah seorang keluarga dari karyawan Harian Bhirawa.  iib

Foto-foto : gegeh/bhirawa

Dirut PT Semen Indonesia Dwi Soetjipto (tengah) didampingi jajaran Divisi Komunikasi PT SI bersama Pemimpin Umum Harian Bhirawa Nawang Esthi Lestari (tiga dari kiri) dan perwakilan KWG foto bersama sebelum meninggalkan kegiatan mancing bareng.

Dwi Soetjipto menyapa salah satu karyawan Harian Bhirawa.

Foto bersama perwakilan PT SI, KWG, Harian Bhirawa dan JTV.

Sebagian karyawan dan keluarga besar Harian Bhirawa foto bersama.

Penyerahan hadiah bagi para pemenang lomba mancing.

Suasana lomba mancing bareng.

Peserta karaoke membawa udeng untuk mencari saweran dari para penonton.

Kemeriahan kegiatan mancing bareng di kolam pemancingan milik PT Semen Indonesia. Berbagai lomba juga digelar seperti balap karung, tarik tambang, gepuk bantal, joget.