Harian Bhirawa Edisi 25 Juni 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Doa anak yatim Insya Allah didengar dan dikabulkan Allah SWT,’’

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 5

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Dirut PT Petrokimia Gresik Hidayat Nyakman

Kamis Kliwon, 25 JUNI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

25 JUNI 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

10.00 Rapat APPSI dengan Presiden di Jakarta 15.00 Pembukaan Terminal Kedatangan Bandara Abd Saleh Malang

 Wagub H Saifullah Yusuf Jakarta 15.00 Pembukaan Terminal Kedatangan Bandara Abd Saleh Malang

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi Di Ruang Kerja

MIMBAR

Demo Kampus Undar Memanas Dobrak Pintu, Ambil Alih Aset hingga Robohkan Baliho Rektor Ibrohim

Jombang, Bhirawa Kisruh dualisme di kampus Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang memanas, Rabu (24/6). Ratusan mahasiswa di bawah naungan Rektor Mujib Mustain menggelar aksi mimbar bebas di halaman kampus dan menurunkan baliho kubu Rektor Ibrohim.

Aksi ini dilakukan setelah adanya Surat Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VII Surabaya tertanggal 5 Juni 2015 itu yang dengan tegas menyatakan bahwa kubu Rektor Ibrohim dilarang meng-

gelar proses pendidikan di Undar Jombang. “Rektor yang sah secara hukum dan diakui oleh Kopertis adalah HM Mudjib Mustain, karenanya mari kita robohkan baliho bergambar Rektor Ibrohim di kampus ini, “ ujar

salah satu mahasiswa dalam orasinya.

Tak ayal, orasi salah satu mahasiswa ini langsung disambut ratusan mahasiswa lain dengan

 ke halaman 11

1436 H Allah SWT berfirman dalam Hadits Qudsi: “Sesungguhnya hamba-hamba yang paling cinta kepada-Ku ialah seorang yg menyegerakan berbuka puasa” (HQR Ahmad dan Turmudzi yang bersumber dari Abu Hurairah).

Ramadan Jadi Inovasi Layanan Ibadah, Mampukah Kita?

Ir H Sigit Setyawan MT Kepala Dinas PU Bina Marga Sidoarjo

SAAT ini kita memasuki bulan Ramadan lagi. Masyarakat menyambutnya dengan semangat yang kurang lebih sama seperti Ramadan yang lalu. Di televisi juga sama seperti tahun lalu, banyak ditawarkan barang yang belum tentu dibutuhkan namun oleh produsen dibuat agar masyarakat menjadi ingin membeli barang tersebut.

Percakapan dan perdebatan yang sering muncul di layar kaca maupun di media cetak berkutat pada masalah yang juga tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Masalah naiknya harga telur, gula, beras dan kebutuhan pokok lainnya

 ke halaman 11 Jadwal Imsak

25 JUNI 2015

Untuk Surabaya dan sekitarnya Imsak : 04.08

Subuh : 04.18

Dhuhur : 11.33

Asar

Magrib: 17.24

Isyak

: 14.54

: 18.39

Cegah Daging Sapi Gelonggongan, Pemkab Bondowoso Awasi RPH Bondowoso, Bhirawa Untuk melindungi warganya mengonsumsi daging berbahaya yang kadang malah membuat masyarakat keracunan, Bupati Bondowoso Amin Said Husni memerintahkan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan setempat untuk memperketat pengawasan di Rumah Potong Hewan (RPH) selama bulan Ramadan.

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Ir Dwi Wardana MM mengatakan sesuai arahan Bupati Bondowoso pihaknya diminta terus melakukan pengawasan ke seluruh RPH yang ada di Bondowoso.

 ke halaman 11

Jalan Lingkar Timur dan Lingkar Luar Barat Diusulkan Bebas Bayar Pemkot, Bhirawa Pemkot Surabaya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait keinginan agar Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) dan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) menjadi jalan bebas bayar atau non tol.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan

meski Gubernur Jatim Dr H Soekarwo sudah menyetujui penetapan lokasi JJLT dan JLLB, tetapi Kementerian PU dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) hingga kini masih menginginkan agar proyek infrastruktur Surabaya tersebut dijadikan jalan berbayar atau tol.

MEA Semakin Dekat, WNA Mulai Serbu Surabaya Surabaya, Bhirawa Gerbang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tinggal hitungan bulan. Bagi Kota Surabaya, ini merupakan tantangan sekaligus kesempatan emas. Menyusul kian dekatnya momen perdagangan

“Nanti saya akan koordinasi ke pusat. Kalau pak gubernur sudah oke, semoga penetapan lokasi bisa keluar minggu ini,” kata perempuan yang akrab disapa Risma tersebut di Surabaya, Rabu (23/6).

 ke halaman 11

 ke halaman 11 Tri Rismaharini

Tampung 10 Ribu Pendaftar dalam Satu Waktu Pemenuhan Pagu PPDB Bebas Sub Rayon

Wali Kota Batu Eddy Rumpoko saat meninjau ruangan Bumdes yang dipergunakan untuk memproduksi air mineral.

Tak Dapat Sertifikat SNI, Air Mineral Punten Mangkrak Batu, Bhirawa Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa Punten besama BUMDES Punten untuk mendapatkan sertifikat SNI air minum dalam kemasan dari lembaga yang berwenang. Hal ini dilakukan agar air mineral Bumdes Punten ini bisa dijual di pasaran. Namun hingga saat ini sertifikat SNI yang diharapkan tersebut belum juga didapatkan.

Kades Punten Hernanto menjelaskan bahwa semua tahapan sudah dilakukan mulai dari pengujian kualitas isi produk, hingga kondisi bangunan

Sentil..

 ke halaman 11

   

Merica Palsu Berbahan Pakan Ikan PKB siapkan kader muda disandingkan Saiful Ilah Cocoknya untuk pakan ikan Jangan hanya muda, tapi kapabel, inovatif dan memiliki visi jelas

   

Mentan Janji Naikkan Nilai Bantuan Bina Marga ajukan tambahan anggaran Jangan obral janji, yang penting fakta Jangan hanya nambah anggaran, realisasi di lapangan yang penting Sidak, Temukan Kosmetik Ilegal Maunya cantik, buruk rupa didapat Kades penganiaya juru pengairan dituntut tiga bulan penjara Pemimpin berwatak preman kok bisa kepilih

   

ramadlan/bhirawa

Ratusan mahasiswa Undar saat melakukan aksi sweeping beberapa ruangan yang selama ini digunakan Kubu Rektor Ibrohim, Rabu (24/6).

trie diana/bhirawa

Dindik Surabaya menggandeng PT Telekomunikasi Indonesia dan ITS untuk meningkatkan kapasitas bandwidth guna menghadapi serbuan calon peserta didik yang akan mendaftar secara online untuk jalur sekolah kawasan. Tampak salah satu orangtua mencoba mengakses PPDB jalur prestasi, Rabu (24/6).

Dindik Surabaya, Bhirawa Di sela proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur prestasi berlangsung, persiapan untuk jalur sekolah kawasan terus dimatangkan.

Khususnya dalam mengantisipasi serbuan calon peserta didik yang akan mendaftarkan diri secara online.

Dalam hal ini , Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya telah mengandeng sejumlah pihak. Di antaranya ialah PT Telekomunikasi Indonesia dan Institut Teknologi

 ke halaman 11

Rekapitulasi Jumlah Pemohon SKTT Tahun 2015 Bulan

Jumlah

Januari Februari Maret April Mei

186 WNA 118 WNA 113 WNA 143 WNA 136 WNA

Sumber : Dispendukcapil Kota Surabaya

Panja WDP Dibentuk untuk Bantu Gubernur DPRD Jatim, Bhirawa DPRD Jatim resmi mengumumkan keanggotaan Panitia Kerja (Panja) WTP dalam rapat paripurna yang digelar, (Rabu 24/6). Kinerja Panja nantinya adalah membantu gubernur untuk mencari informasi penyebab Pemprov Jatim mendapatkan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemprov Jatim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

 ke halaman 11

Mengintip Situs Semen Era Majapahit di Kabupaten Kediri

Dikepung Area Persawahan, Belum Diketahui Asal Dinasti Secara Pasti Situs Semen adalah situs bersejarah era Kerajaan Majapahit yang ada di Kabupaten Kediri. Situs Semen, yang berlokasi 1,5 kilometer dari petilasan Prabu Jayabaya, Raja Kediri yang termasyhur dengan ramalan Jangka Jayabaya itu memiliki luas sekitar 6 hektare.

Ervan, Kediri Letak situs ini berjarak 5 kilometer dari Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri. Dari pertigaan kantor Pemkab Kediri, pengunjung bisa mengambil arah utara dan masuk ke Kecamatan Pagu. Selanjutnya akan dijumpai papan penunjuk ke situs ini.

Lokasi masih berupa area persawahan yang di dalamnya bertebaran batu bata kuno yang diletakkan begitu saja.

Batu bata ini akan terungkap jelas

jika petani baru saja selesai membajak sawah. Pada era1970-an dan 1980-an, batu bata kuno ini banyak berpindah tempat karena warga menggunakannya untuk menguruk pekarangan.

Peninggalan benda prasejarah di Situs Semen ini ditemukan pada November 2009 lalu oleh seorang warga di tengah area persawahan. Saat itu

 ke halaman 11

Salah satu arca yang berada di Situs Semen. Beberapa temuan lain yang tercatat di Situs Semen yakni struktur bangunan seperti gapura, kanal air, pondasi bangunan dan tembikar kuno.

Pemberian Hak kepada Yatim Piatu dan Warga Kurang Mampu, Hasil Kerjasama Harian Bhirawa dengan Mitra Kerja

031-5615454

Insyaallah digelar Rabu, 8 Juli 2015

SURABAYA

2

Kamis Kliwon 25 JUNI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Enam Partai Pastikan Bentuk Koalisi Besar Pilkada Surabaya, Bhirawa Enam partai pemilik kuris di DPRD Surabaya akhirnya bersepakat untuk membentuk koalisi dan bakal dideklarasikan Senin (29/6) di Hotel Majapahit. Pembentukan koalisi besar ini untuk menghadapi kekuatan pasangan Risma – Whisnu sekaligus dalam rangka mementahkan wacana aklamasi yang digulirkan PDI Perjuangan Surabaya.

Kabar bakal terbentuknya koalisi enam partai yang terdiri dari Gerindra, Demokrat, PKS, PKB, Golkar, dan PAN disampaikan oleh Satuham Wakil Ketua DPC PKB Surabaya, Rabu(24/6).

“Rapat pertemuan di Hotel Garden Palace tadi malam (23/6) memang sudah menjadi agenda lanjutan soal wacana koalisi sebelumnya. Karena kami menganggap bahwa PDIP tidak lagi memperhitungkan keberadaan partai lain karena bisa mengusung Bacakada sendiri dan melancarkan

wacana aklamasi,” jelasnya.

Dalam deklarasi koalisi besar antar-parpol menjelang Pilkada Surabaya 2015 tersebut, lanjut Satuham , akan dihadiri Gubernur Jatim Soekarwo.

“Kami mengundang Pakde Karwo (Gubernur Jatim) pada acara deklarasi,” kata Sekretaris Panitia Deklarasi Koalisi Besar dari unsur PKB, Satuham, kepada Antara di Surabaya, Rabu.

Menurut dia, acara tersebut akan dihadiri pengurus pimpinan anak cabang (PAC) di enam parpol yang berkoalisi yakni PKB, Partai Golkar,

PKS, Partai Demokrat, Partai Gerindra dan PAN. “Ada sekitar 300 pengurus PAC dari enam parpol yang akan hadir, ditambah pengurus harian tingkat DPC masing-masing partai 10 orang,” ujarnya.

Ia mengatakan pertemuan membahas deklarasi koalisi besar dengan diikiti pimpinan enam parpol digelar di salah satu hotel di Surabaya pada Selasa (23/6) malam.”Pertemuan malam itu, baru sebatas membahas koalisi besar. Soal calon belum dibahas, rencananya setelah deklarasi akan dibahas,” ujar Wakil Ketua DPC PKB Surabaya ini.

Pertemuan tersebut akhirnya menyepakati AH Tony (Gerindra) sebagai ketua panitia deklarasi, Sekretaris Satuhan (PKB) dan Dwi Utomo (Golkar).

Namun demikian, lanjut dia, dalam pertemuan itu di antaranya membahas ten-

tang langkah-langkah dalam koalisi partai besar yang nantinya memunculkan calon tandingan melawan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya petahana Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana dari PDIP. “Kita memang realistis dengan situasi yang ada.

Koalisi partai besar sudah pasti akan dibentuk untuk melawan pasangan petahana,” katanya.

Langkah ini, menurutnya, sebagai antisipasi karena sebagai partai mempunyai tanggung jawab memunculkan calon.

Hal ini tentunya membantah kemungkinan rencana ak l am as i yang di gagas PDIP beberapa waktu lalu saat mengumpulkan perwakilan partai.

“Kalau aklamasi saya kira tidak. Sebagai partai kita punya tanggung jawab memunculkan calon sendiri,” katanya.

Rakercabsus Rekomendasi DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya siap menggelar Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) untuk membacakan rekomendasi pasangan calon wali kota (Cawali) dan wakil wali (Cawawali) Kota Surabaya yang diusung PDIP di Pilkada Surabaya 2015.

“Instruksi secara lisan dari DPD PDIP Jatim agar segera menggelar rakercabsus sudah dua hari lalu, namun secara resmi baru saya terima pada 24 Juni ini,” kata Sekretaris DPC PDIP Surabaya Syaifudin Zuhri k, kemarin Menurut dia, instruksi dari DPD PDIP Jatim tersebut ditujukan kepada tujuh DPC yang daerahnya menggelar Pilkada yakni Kota Surabaya, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Po-

norogo, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Sumenep.

“Sesuai instruksi, paling lambat rakercabsus digelar pada 24-28 Juni. Untuk Surabaya bisa digelar pada akhir bulan atau bisa pertengahan,” katanya.

Namun demikian, lanjut dia, untuk Surabaya ini khusus, hal ini dikarenakan DPC PDIP Surabaya akan mengundang pengurus DPP dan DPD PDIP Jatim dalam acara rakercabsus tersebut.

“Tentunya kami akan konfirmasi ke PDIP Jatim agar jadwal rakercabsus bisa menyesuaikan dengan jadwal bu Rismaharini selaku wali kota dan pak Whisnu selaku wakil wali kota. Bisa saja, pelaksanaan rakercabsus di luar tanggal 24-28 Juni,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono mengaku belum ada pemberitahuan resmi dari institusi partai yang

lebih tinggi kepada DPC PDIP Kota Surabaya.

“Sampai saat ini belum ada jadwal Rakercabsus.

Juga belum ada rapat partai membahas itu di DPC PDIP Kota Surabaya,” katanya.

Sementara di DPC PDIP Kota Surabaya, lanjut dia, saat ini fokus membahas tentang desain pemerintahan Kota Surabaya lima tahun ke depan, termasuk agenda-agenda strategis yang menjadi prioritas kebijakan pembangunan kota.

Selain itu, lanjut dia, DPC PDIP Kota Surabaya menyarankan kepada Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur, Sri Utari agar sebaiknya melakukan konsultasi lebih dahulu dengan cabangcabang di kabupaten/kota, sebelum mengumumkan pada publik terkait keputusan strategis partai, seperti rekomendasi tentang calon kepala daerah-calon wakil Q gat.ant kepala daerah.Q

PANGGUNG BIROKRASI

Gelar Haul KH Hasyim Asy’ari dan Bung Karno Pemprov, Bhirawa Sosialisasi Muktamar NU ke-33 di Jombang pada 1-5 Agustus 2015 terus dilakukan. Salah satunya dengan mengelar haul dan tahlil akbar KH Hasyim Asy’ari dan Bung Karno secara bersamaan di Blitar. Rencananya kegiatan tersebut bakal dilaksanakan pada 28 Juli nanti.

“Acara nanti ini bagian dari agenda pra muktamar NU yang dimaksudkan untuk mendoakan dan meneladani sikap kepahlawanan kedua tokoh bangsa tersebut,” kata Ketua Panitia Daerah Muktamar NU ke-33 Jombang, Drs H Saifullah Yusuf, dikonfirmasi, Rabu (24/6).

Menurut Saifullah Yusuf, KH Hasyim Asy’ari dan Bung Karno merupakan dua nama yang tak hanya dikatakan pahlawan, namun tokoh sentral dalam upaya memperjuangkan serta mempertahankan NKRI. Mereka memiliki kesamaan, terus berjuang dengan gigih tanpa pamrih meski bertaruh harta, jiwa dan raga.

“Kami juga ingin memberikan sebuah penguatan bahwa kita belajar kepada para pendiri republik ini, yakni KH Hasyim Asyari dan Bung Karno. Rakyat dan pemerintah saat ini harus berkaca pada mereka,” terang Gus Ipul, sapaan lekat Saifullah Yusuf yang juga menjabat Q iib Wakil Gubernur Jatim ini.Q

Minta Tak Ada Bongkar Muat Komoditas Impor di Perak DPRD Jatim, Bhirawa Keputusan pemerintah pusat kembali membuka kran impor sejumlah komoditas membuat Komisi B DPRD Jatim geram dan menyesal. Oleh karena itu pihaknya meminta Pemerintah Provinsi Jatim agar menolak bongkar muat barang impor dilakukan di pelabuhan di Jatim.

“Provinsi Jatim harus meminta ke pemerintah pusat agar ijin bongkar untuk komoditas yang jatim surplus tidak dilakukan di Tanjung Perak. Jika tidak maka hasil panen petani lokal akan hancur karena merembesnya hasil impor ke pasaran, dan jika itu terjadi dipastikan akan banyak petani dan peternak Jatim yang merugi,” ujar Anggota Komisi B DPRD Jatim, Pranaya Yudha di DPRD Jatim, Rabu (24/6) Ia menegaskan jika keputusan pemerintah pusat melakukan impor untuk mengamankan stok ramadan dan Lebaran menunjukan kalau pemerintah tidak melakukan langkah antisipasi. Padahal kalau pusat serius sebenarnya stok pangan di beberapa wilayah seperti Jatim Q cty misalnya cukup banyak.Q

Mudik-Balik Gratis Dinas Perhubungan dan LLAJ Jatim membuka kesempatan untuk warga Surabaya yang ingin mudik ke daerah asalnya dan balik ke Surabaya secara gratis, seperti spanduk yang dipampang didepan kantornya di jalan A Yani Surabaya. Rencananya pendaftaran akan dibuka Sabtu ( 27/6) mendatang adapun angkutan yang disediakan diantaranya, Bus, kapal laut,kereta api dan pengangkutan motor.

trie diana/bhirawa

Sekretariat PPK Tegalsari Kosong, Honor PPK se-Surabaya Tertunda Tingkatkan Ekonomi Madura, Minta Jembatan Suramadu Digratiskan KPU Surabaya, Bhirawa Sejak dilantik pada 18 Mei 2015 lalu, para anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota Surabaya 2015 belum menerima honor. Hal ini disebabkan oleh belum keluarnya Surat Keputusan (SK) pengangkatan Sekretariat PPK oleh Pemkot Surabaya.

Belum keluarnya SK pengangkatan secretariat PPK ini dikarenakan dari 31 Kecamatan yang sudah menyatakan siap, hanya satu kecamatan Tegalsari belum ada penggantinya. KPU Kota Surabaya menyayangkan lantaran tidak membuat SK bagi Kecamatan yang sudah menyatakan siap.

“Pemkot Surabaya sebaiknya tidak harus menunggu. kenapa tidak membuat SK untuk Kecamatan yang sudah menyatakan siap?,” kata Purnomo Satrio, Divisi Hukum, Pengawasan, SDM, dan Organisasi KPU Kota Surabaya saat dihubungi Bhirawa, Rabu (24/6) kemarin.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Surabaya Robiyan Arifin mengatakan, belakangan ini pihaknya sering mendapat lontaran pertanyaan dari PPK mengenai kapan turunnya honor yang dimaksud.

Dia pun menjelaskan, pembayaran honor KPU baru bisa dilakukan apabila seluruh sekretariat PPK sudah terbentuk.

Masalahnya, dari 31 kecamatan yang ada di Surabaya, masih ada satu kecamatan yang belum memiliki sekretariat PPK. Seperti diketahui, dalam hal pengangkatan sekretariat PPK, setiap camat harus menunjuk dua PNS kecamatan untuk menjadi Sekretaris dan Bendahara PPK. “Tetapi masih ada satu kecamatan yang belum menyerahkan nama PNS-nya untuk mengisi posisi sekretaris dan bendahara itu. Sebenarnya di kecamatan itu sudah sempat ditunjuk satu nama, tetapi yang bersangkutan mendadak sakit dan belum diperoleh penggantinya sampai sekarang,” Kata Robiyan.

Kondisi tersebut, tentu saja selanjutnya berimplikasi terhadap tidak kunjung turunnya SK Pengangkatan dari Pemkot Surabaya. Padahal SK tersebut tidak dibuat per-Kecamatan, melainkan satu SK melampirkan seluruh nama PNS Kecamatan yang ditunjuk masuk dalam kesekretariatan PPK. “Kalau ada satu kecamatan yang belum menetapkan PNS yang ditunjuk untuk masuk dalam kesekretariatan PPK, maka imbasnya ke semua kesekretariatan PPK lainnya,” lanjutnya.

Dalam kaitannya dengan honor PPK yang belum bisa cair sampai saat ini, dijelaskan Robi bahwa SK Pengangkatan dari Pemkot ini menjadi penting karena akan

menjadi pijakan hukum bagi sekretariat PPK (sekretaris dan bendahara) untuk membuka rekening di Bank Jatim. Padahal rekening inilah yang nantinya dipakai untuk mentransfer biaya operasional PPK dan PPS, termasuk di antaranya honor.

“Maka dari itu kami berharap agar secepatnya urusan SK ini dituntaskan sehingga PPK bisa bekerja dengan nyaman. Sebab bagaimanapun untuk menjalankan seluruh kegiatannya, PPK membutuhkan biaya operasional,” pungkas Robi.

Tri Roso, salah satu anggota PPK dari kecamatan Tambaksari juga berharap yang sama. Dia berharap agar persoalan SK yang tidak kunjung turun ini bisa segera diselesaikan. Apalagi molornya proses tersebut sampai menyebabkan tersendatnya pencairan biaya operasional dan honor.

“Sudah pasti kalau sebagai PPK kami berharap agar SK ini segera keluar dan biaya operasional serta honor bisa segera cair. Sejauh ini untuk kegiatan-kegiatan rapat yang kami lakukan dan lain sebagainya, masih pakai uang patungan dari kantong kami masing-masing,” tutur Tri Roso di sela-sela hari pertama pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih (Mutarlih) yang berlangsung di kantor KPU Kota Surabaya, Rabu Q geh (24/6/2015).Q

DPRD Jatim, Bhirawa Demi meningkatkan perekonomian masyarakat di P Madura, sejumlah anggota dewan mendesak seluruh kendaraan, tidak hanya roda dua, yang akan melewati jembatan Suramadu untuk digratiskan. Usualan ini sudah disamaikan ke pihak Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) dan Komisi V DPR RI. Anggota Komisi D DPRD Jatim, Abdull Halim menegaskan saat ini pihaknya terus mendorong agar jembatan Suramadu dibebaskan dari retribusi. Dan ini sudah disampaikan ke BPWS maupun Komisi V DPR RI saat berkunjung ke Madura.Meski demikian pihaknya masih menunggu keseriusan dari BPWS demi meningkatnya perekonomian masyarakat Madura. Sementara Komisi V DPR RI menyetujui usulan DPRD Jatim tersebut.

“Intinya penggratisan jembatan Suramadu, demi mendorong perekonomian masyarakat Madura lebih meningkat. Mengingat dengan berdirinya jembatan Suramadu sejak lima tahun lalu sampai saat ini tidak sedikitpun membawa perubahan bagi perekonomian di P Madura,”tegas politikus asal P Madura ini, Rabu (24/6).

Ditambahkannya, dari dana yang dikucurkan pemerintah pusat sebesar Rp600 miliar pada 2014 ternyata yang dapat terserap sebesar 25 persen saja, atau Rp150 miliar, sedang sisanya masuk ke Kasda. Itu artinya BPWS tidak bekerja sama sekali.

Dan ini buktikan dengan sisi jembatan Suramadu tidak ada pembangunan sama sekali alias stagnan. Padahal dengan bulan puasa seperti ini pembangunan rest area sangat dibutuhkan bagi pengendara untuk beristirahat.

Termasuk disana juga harus dibangun SPBU. Kalau dibubarkan, bagaimana dengan pengelolaan Suramadu ke depan? Masih menurut pria yang juga Ketua Fraksi P Gerindra ini nantinya diserahkan kepada Pemkot Surabaya serta empat Kabupaten di P Madura, masing-masing Q cty Bangkalan, Pamekasan, Sampang dan Sumenep.Q

Pemkot Tingkatkan Skill Satlak PB untuk Tangani Bencana Untuk meningkatkan komunikasi antar instansi sehingga bisa langsung melakukan tugasnya ketika terjadi bencana, Wali Kota Surabaya mengumpulkan dinas-dinas yang terkait dalam penanggulangan bencana di ruang sidang wali kota, Rabu (24/6).

Dalam rapat tersebut, juga hadir perwakilan dari Polrestabes Surabaya, Polres KP3 Tanjung Perak, Korem Surabaya, PLN, dan Telkom.

Wali kota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan, Pemkot Surabaya selama ini telah memiliki Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB).

SKPD yang masuk Satlak PB adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang Linmas), Dinas PU Bina Marga dan Pematusan dan Dinas Pemadam Kebakaran.

Sementara unsur dari luar Pemkot yang sebelumnya tergabung adalah Polrestabes Surabaya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan Korem Bhaskara Jaya, serta PLN dan Telkom.

‘’Kita buat posko bencana.

Semua informasi bencana, sekecil apapun seperti kebakaran, masuk di situ.

Tidak hanya SKPD Pemkot, unsur seperti PLN dan Telkom juga masuk posko bencana tersebut. Sebab, bila ada bencana, kita perlu contact person petugasnya untuk bantuan penanganan,” tegas Wali Kota Tri Rismaharini ketika rapat posko penanggulangan bencana bersama beberapa stake holder Kota Surabaya.

Diharapkan, melalui posko ini seluruh informasi dan penangganan bencana dapat langsung ditangani oleh posko khusus bencana tanpa menggangu tugas fungsional dari beberapa dinas terkait.

Di setiap posko khusus bencana juga disediakan

berbagai alat pendukung penanggulangan bencana baik bencana basah seperti banjir, bencana kering seperti kebakaran dan gempa bumi. Selain berbagai alat yang sudah disiapkan, posko tersebut telah disiapkan personil terlatih yang bertugas 24jam.

Untuk mendukung fungsi dari posko khusus bencana tersebut, Pemkot tengah menyiapkan sebuah software yang terintegrasi dengan seluruh posko dan instansi yang terkait sehingga memudahkan penyampaian informasi dan pemantauan berbagai bencana yang mungkin terjadi.

Software tersebut nantinya dapat digunakan pula oleh masyarakat kota Surabaya dalam memantau dan menginformasikan bencana alam maupun kecelakaan yang terjadi di kota Surabaya.

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja personil Satlak PB, dalam rapat koordinasi ini juga disam-

dre/bhirawa

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama jajaran instansi terkait dalam membahas penanggulangan bencana. paikan rencana pelatihan “Jadi, rapat ini bukan Oratmangun menambahbersama antar satuan mau- untuk mencari siapa yang kan, rapat koordinasi antar pun personil Satlak PB. salah. Tetapi agar pena- unsure seperti ini memang Diharapkan melalui pe- nganan bencana bisa lebih sangat diperlukan. latihan bersama tersebut, baik sehingga tidak ada “Rapat koordinasi ini penseluruh petugas yang diter- korban. Kita berdoa bersama ting sehingga begitu ada junkan di lokasi dapat me- mudah-mudahan tidak ada kejadian, koordinasi di banguasai medan dan berkerja lagi bencana,” ujar wali kota. wah ndak saling tuding tapi dengan maksimal, bukan Kepala Dinas Kebakaran bisa kerja bareng. Apalagi hanya sebagai penonton.

Kota Surabaya, Chandra sekarang fenomena kemarau

kering sehingga potensi kebakaran rawan. Karenanya perlu ada rapat seperti ini untuk mengantisipasi kejadian kebakaran dan meminimalkan korban,” ujarnya.

Chandra mengatakan, selama ini, Dinas Kebakaran sudah melakukan latihan rutin. Dalam pekan ini, Dinas Kebakaran akan menggelar latihan bersama beberapa unsur seperti Bakesbang Linmas, Dinas Kesehatan dan juga Palang Merah Indonesia (PMI).

“Kita latihan memang rutin, tapi latihan bersama belum. Teman-teman Basarnas akan melatih kami.

Harapannya komunikasi lebih lancar sehingga bila terjadi kebakaran, sudah jelas siapa kerjakan apa, tim mana lakukan penyelamatan dan tim mana lakukan pemadaman,” sambung dia.

Kapolrestabes Surabaya, Kombespol Yan Fitri Halimansyah menilai, keberadaan posko bencana tersebut merupakan sebuah Q dre keharusan.Q

SURABAYA

Kamis Kliwon 25 JUNI 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Dinsos Harap Pembahasan Penanganan PMJKS Secara Komprehensif Pemprov, Bhirawa Dinsos Jatim mengajak para stake holder dan pemerintah daerah untuk membahas penanganan PMKS secara komprehensif. Maraknya gelandangan pengemis di bulan Ramadan bisa menjadi momentum penyelesaian masalah OPMKS di Jatim.

Kepala Dinsos Jatim Indra Wiragana SH, melalui Kabid Resos Indra Istanato mengatakan, memberikan sedekah kepada pengemis gelandangan bisa melalui tempat ibadah atau lembaga sosial.

“Tempat ibadah seharusnya tidak hanya dipergunakan untuk beribadah saja. Namun, tempat ibadah juga bisa dimanfaatkan

untuk menyalurkan sedekah,” kata Kepala Dinas Sosial Jatim, Indra Wiragana SH melalui Kabid Rehsos, Indra Istanto, Rabu (24/6).

Untuk itu, lanjutnya, sudah saatnya tokoh agama berkumpul bersama pemerintah untuk bisa menyelesaikan bersama permasalahan pengemis gelandangan ini. “Untuk itu harus ada regulasi bersama, diantaranya jika memang tempat ibadah juga dimanfaatkan sebagai penyalur sedekah, maka bisa saja dibantu pemerintah,” katanya.

Selain itu, diharapkan juga Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga Kepolisian juga turut melakukan tindakan tegas ter-

RAGAM INFO

KejatiJatim Rekom Penghentian Pemeriksaan Kasus Jaksa SW ke Kejagung Kejati Jatim, Bhirawa Tak ditemukannya bukti-bukti yang menyatakan Jaksa SW melakukan dugaan pemerasaan terhadap terdakwa kasus yang ditanganinya, Bidang Pengawasan Kejati Jatim (Kejati) Jatim merekomendasikan penghentian pemeriksaan kasus Jaksa SW ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati Jatim Arif mengatakan, selama pengusutan kasus ini pihaknya tidak menemukan cukup bukti terkait dugaan pemerasan yang ditujukan kepada Jaksa SW. Selain itu, pihak pengawasan sudah melakukan konfrontir antara SW dan Nelly. Hasilnya, Nelly mengaku tidak pernah menyetor sejumlah uang ke SW. Pengakuan itu sontak mematahkan teriakan Nelly yang sebelumnya menuding SW meminta uang Rp 80 juta. Uang itu sebagaimana pengakuan Nelly lantas diberikan di parkiran Kejari Surabaya. Sebelumnya SW disebut-sebut meminta Rp 150 juta. “Tidak ada saksi yang dapat membuktikan ke arah tindakan pemerasan itu,” kata Aswas Kejati Jatim Arif, Rabu (24/6).

Tidak ditemukan bukti kuat pemerasaan ini, lanjut Arif, pihaknya merekomendasikan kepada Kejagung RI untuk menghentikan kasus ini. Rekomendasi itu dilampirkan dalam laporan dan kesimpulan yang dikirimkan ke Q bed Kejagung.Q

Kobangdikal Gelar Buka Puasa Bersama FKPD Surabaya, Bhirawa Guna mempererat silaturahmi dan kekeluargaan di antara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jawa Timur (FKPD Jatim), Komando Pengembangan dan Pendidikan Angkatan Laut (Kobangdikal) menggelar buka puasa bersama yang digelar di Gedung Moeljadi Kesatrian Bumimoro Kobangdikal, Selasa (23/6) sore.

Sebelum buka bersama, Komandan Kobangdikal Laksda TNI INGN Ary Atmaja beserta ketua Gabungan Jalasenastri Kobangdikal Ny Kadek Rohitawati Apui menyerahkan tali asih kepada anak-anak Panti Asuhan Moeljadi Juanda Sidoarjo yang diteruskan dengan ceramah agama oleh KH Syukron Jazilan MAg dari Surabaya.

Dankobangdikal Laksda INGN Ary Atmaja dalam sambutannya menyampaikan bahwa acara ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan tali silaturahmi dan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan YME yang telah memberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan lahir batin untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadhan tahun 1436 hijriah serta melanjutkan karya pengabdian kepada Masyarakat, Bangsa Q inf dan Negara tercinta.Q

hadap gelandangan dan pengemis. “Jika memang statusnya T4 (tempat tinggal tidak tetap bisa disalurkan ke panti atau liponsos,” ujarnya.

Dibeberapa Kabupaten/kota di Jatim, lanjutnya, sudah mempunyai regulasi dengan memberikan tindakan tegas pada pemberi maupun penerima sedekah yang ada di jalanan. Seperti Sampang yang sudah mengharamkan pengemis gelandangan yang ada di wilayah tersebut.

Menurutnya, tidak semua pengemis gelandangan tersebut miskin atau tidak mempunyai tempat tinggal. Untuk itu kedepannya harus ada penataan terhadap PMKS tersebut. “Se-

telah PSK (pekerja seks komersial) berhasil diselesaikan, kini saatnya gelandangan pengemis juga harus turut dituntaskan, sehingga Jatim bebas gelandangan pengemis,” katanya.

Dinas Sosial Jatim juga turut melakukan pembinaan terhadap gelandangan pengemis. Ada tiga UPT Dinas Sosial yang menangani PMKS seperti di Sidoarjo, Pasuruan, dan Madiun. Setidaknya setiap tahunnya, Dinas Sosial melangsungkan pembinaan terhadap 500 pengemis gelandangan baik dilakukan di UPT maupun 1000 pengemis di lembaga kesejahteraan sosial swasta.

“Mereka (gelandangan pengemis, red) benar-benar diseleksi dan

ditampung di UPT. Sebab kembali lagi, tidak semua pengemis itu ingin menjadi pengemis selamanya. Diharapkan juga setelah diberikan pembinaan tidak lagi kembali menjadi pengemis dan gelandangan,” katanya.

Bahkan, Pemprov Jatim melalui Dinas Sosial Jatim juga meluncurkan program ‘Desaku Menanti’ yang diperuntukkan untuk mengentas pengemis dan gelandangan. Saat ini total ada 50 rumah yang diberikan pada gelandangan pengemis yang berlokasi di Pasuruan.

“Gelandangan pengemis yang sudah dibina dan diberikan tempat tinggal serta usaha mandiri kini sudah tidak mau dikatakan

lagi sebagai pengemis gelandangan. Bahkan tempat tinggal mereka enggan dikatakan kampung pengemis. Kami juga ketat dalam menyeleksi dan membina mereka, jika ada yang kembali jadi pengemis maka baik rumah dan fasilitas lainnya akan dicabut,” tandasnya.

Dinas Sosial Jatim juga mengharapkan Pemkab/kota juga menyediakan lahannya dan turut serta dalam program ‘Desaku Menanti’. “Tahun 2016, Malang yang sudah siap menyediakan lahannya. Diharapkan Pemkab/ kota lainnya juga ikut serta.

Nantinya Pemprov dan Pemerintah Pusat juga siap untuk shaQ rac ring,” katanya.Q

Di Jatim, Kasus Aborsi Naik 5 Persen per Tahun Surabaya, Bhirawa Kasus aborsi yang terjadi terus mengalami kenaikan. Terhitung sejak tahun 2009 hingga tahun 2013, kasus aborsi di Jatim mengalami peningkatan sebesar 5 persen setiap tahunnya dan 30 persen pelakunya adalah remaja.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jatim Priyono mengungkapkan, tahun 2009 ada 12.614 kasus, tahun 2010 ada 13.742 kasus, tahun 2011 ada 14.398 kasus, tahun 2012 ada 14.519 kasus, dan tahun 2013 ada 15.176 kasus.

Untuk angka nasional sendiri, sejak tahun 2012 hingga 2014 bulan Juli, kasus aborsi di Indonesia mencapai 2,5 juta orang dengan rician per tahun kasus aborsi 750 ribu per tahun atau 7 ribu dalam sehari dan 30 persen pelakunya adalah remaja SMP dan SMA. Lebih lanjut Priyono mengungkapkan, fenomena tingginya remaja melakukan aborsi karena akibat perkosaan dan hubungan suka sama suka. Selain itu kurang perhatian dari orang tua kepada anaknya membuat kasus aborsi tinggi.

Menurutnya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi belum membantu dalam menurunkan kasus aborsi. Adanya PP

Aborsi dapat terjadi jika remaja melakukan pergaulan bebas. terkait dilegalkannya aborsi hanya boleh membuka praktek aborsi, hal untuk korban pemerkosaan bukan ini dapat membahayakan pasien. karena kasus hubungan diluar nikah. ‘’Kita tidak ingin ada malpraktek ‘’PP ini hanya untuk korban pemerdan penyalahgunaan profesi dokter. kosaan bukan untuk hubungan terJika ini dilakukan maka kasus larang,’’ ucapnya. aborsi akan tinggi,’’ jelasnya.

Ia mengatakan, jika PP aborsi Perlu diketahu berdasarkan data berjalan, seharusnya pemerintah yang dikeluarkan BKKBN, diperjuga menunjuk tempat aborsi yang kirakan setiap tahun jumlah aborsi diperbolehkan. Tidak semua dokter di indonesia mencapai 2,4 juta jiwa.

dna/bhirawa

Bahkan, 800 ribu di antaranya terjadi di kalangan remaja.

Jika dirata-rata perhari, berarti ada 2200 remaja lebih dalam sehari melakukan aborsi di Indonesia.

Beberapa wilayah lain di Indonesia, seks pranikah juga dilakukan beberapa remaja. Seperti di Surabaya tercatat 54 persen, Bandung 47 persen, Q dna dan 52 persen di Medan.Q

Rp 120 Miliar, Potensi Kerugian Negara Kasus Pasir Besi Lumajang Agustus Deadline Pengolahan Data Keluarga Kejati Jatim, Bhirawa Kasus dugaan korupsi penambangan pasir besi di Kabupaten Lumajang berpotensi merugikan negara sebesar Rp 120 miliar. Potensi kerugian negara pada kasus ini merupakan yang terbesar sepanjang tahun 20142015 penangan kasus korupsi oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati), Di analisa dan evaluasi tahunan di Kantor Kejati Jatim, Rabu (24/6), Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim I Made Suarnawan mengatakan, kerugian negara dari penyidikan seluruh kasus korupsi oleh Kejati Jatim dan Kejari jajaran sepanjang tahun 2014 hingga semester pertama 2015 mencapai total Rp 310 miliar.

“Potensi kerugian negara terbesar didapati dari kasus dugaan korupsi pasir besi, yakni kisaran Rp 120 miliar,” kata Aspidsus Kejati Jatim i Made Suarnawan, Rabu (24/6).

Dijelaskan Suarnawan, total kerugian negara Rp 310 miliar

didapati dari jumlah perkara penyidikan sebanyak 150 kasus yang ditangani Kejati Jatim dan Kejari jajaran. Dari total kerugian negara itu, Kejati Jatim berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp 11 miliar. Selain kasus pasir besi, kerugian negara terbesar didapati dari kasus Kadin Jatim senilai Rp 8 miliar.

“Kerugian negara dengan jumlah banyak didapati juga pada kasus dugaan korupsi PT Garam Rp 2 miliar dan kasus di PT JMU Rp 500 juta,” terang Made.

Sementara itu, Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Jatim m Rohmadi menambahkan, kerugian Rp 120 dari kasus pasir besi merupakan hasil perhitungan sementara yang dilakukan penyidik. Kerugian pastinya tetap menunggu hasil perhitungan dari BPKP Jatim.

“Sampai saat ini BPKP Jatim masih melakukan perhitungan kerugian negara atas kasus ini (pasir besi),” tambahnya.

Rohmadi menuturkan, hitungan kasar kerugian negara kasus pasir besi itu diperoleh penyidik dari masa PT Indo Minning Modern Sejahtera (IMMS) melakukan penambangan selama dua tahun. Selama itu, perusahaan tambang berbasis di Tiongkok itu yang digandeng Pemkab Lumajang itu memperoleh keuntungan sekitar Rp 120 miliar.

“Karena penambangannya diduga melanggar, keuntungan itu berpotensi merugikan negara,” imbuhnya.

Mantan Kasi Intel Kejari Penajam Kaltim ini mengatakan, penambangan pasir besi di bagian selatan Lumajang itu diduga melanggar sejak awal, sejak proses pengajuan izinnya.

IUP (izin usaha pertambangannya diduga bermasalah. Itu dikuatkan dengan keterangan sejumlah saksi dari pejabat instansi terkait pemkab setempat yang mengurus masalah Q bed pertambangan.Q

Surabaya, Bhirawa Untuk mensukseskan program pendataan keluarga 2015, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jatim mentargetkan pengolaan data keluarga Jatim dapat segera rampung. Sampai saat ini data keluarga yang telah terdata oleh Kader Pendataan Keluarga 2015 sudah di atas 80 persen. ‘’Kita optimis pendataan akan selesai akhir Juni ini dan Juli 2015 nanti BKKBN akan melakukan pengolaan data keluarga,’’ ujar Kepala BKKBN Jatim, Dwi Listyawardani.

Dani panggilan akrab Dwi Listyawardani mengungkapkan, untuk mencapai target pendataan pihaknya sudah menyiapkan 137 ribu Kader Pendataan Keluarga 2015. Kader terdiri dari petugas KB dan relawan KB yang tersebar di seluruh Jatim. ‘’Kita sudah menseleksi kader ketat, karena kader ini akan menjadi ujung tombak dalam melakukan pendataan keluarga,’’ ucapnya.

Menurut Dani, sebelum diterjunkan di lapangan para kader pendataan keluarga sudah mendapatkan pembekalan. Tidak hanya dibekali cara mendata keluarga melainkan para kader juga dibekali beberapa pengetahuan tentang bagiamana menyelesaikan masalah Q dna keluarga dan pemilihan alat kontrasepsi KB.Q

Bapersip Jatim Selenggarakan Lomba Foto Jurnalistik Pemprov, Bhirawa Tahun 2015, Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Bapersip) Jatim kembali menyelenggarakan Lomba Foto Jurnalistik untuk kali ketiga yang bisa diikuti masyarakat umum di Jawa Timur. Lomba kali ini bertema ‘Potret 70 Tahun Jawa Timur Membangun’.

Kepala Bapersip Jatim, Drs Sudjono MM mengatakan, objek foto yang bisa dikutsertakan dalam lomba foto

sekitar peristiwa, fenomena atau kegiatan tentang pembangunan, perindustrian, perdagangan, UKM, dan segala aspek perekonomian yang terjadi baik di perkotaan maupun di pedesaan, mulai dari sektor informal sampai usaha skala besar.

“Objeknya tentunya di wilayah provinsi Jawa Timur. Seluruh foto yang diserahkan pada panitia nantinya akan menjadi dokumen. Untuk tahun lalu, dii-

kuti 120 peserta. Nantinya kami belum tahu seberapa banyak peserta yang akan mengikuti lomba foto ini,” katanya bersama Kabid Penyelamatan Arsip Statis, D r s Gatot Tjatur M MM, Rabu (24/6).

Dikatakannya, lomba foto jurnalistik ini menilik amanat UU no 43 tahun 2009 tentang kearsipan dimana dalam rangka menjamin ketersediaan informasi yang lengkap, outentik, dan ter-

percaya dalam peningkatan layanan publik serta melestarikan nilai luhur budaya bangsa, maka Bapersip jatim mempunyai tugas menelusuri dan menghimpun arsip yang memiliki nilai guna tinggi.

Selanjutnya, arsip dikelola dan dimanfaatkan sebagai bahan sumber penelitian, pendidikan, rekreasi, dan sumber informasi bagi generasi mendatang.

Untuk pengumpulan sumber

arsip dilakukan melalui penilaian dan akuisisi arsip dari lembaga pemerintah, swasta, dan perorangan.

Sedangkan akuisisi atau penambahan khasanah arsip dapat dilakukan mulai dari melalui pembelian dari koletor, reproduksi/alih media, hibah, hingga kerjasama dengan lembaga arsip lainnya.

“Salah satu inovasi Bapersip ya menyelenggarakan lomba foto seperti ini,” Q rac katanya.Q

Tunggak Pajak Rp 2 M, Ditjen Pajak Sandera WNA Korea Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menyandera (gijzeling) Penanggung Pajak yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) asal Korea berinisial HJH. Penyanderaan WNA pertama kali di tahun ini merupakan bukti keseriusan Ditjen Pajak melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Apalagi HJH penanggung pajak PT TM yang terdaftar di Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak Jakarta Khusus yaitu Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam (KPP PMA 6) telah menung-

gak pajak Rp 2 Miliar.

“Penyanderaan penanggung Pajak PT TM ini telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan dengan Surat Izin Penyanderaan Nomor SR-1725/MK.03/ 2015 tanggal 09 Juni 2015,” ungkap Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Pajak Kemkeu, Mekar Satria Utama saat memberikan keterangan di Surabaya,

Rabu (24/6) kemarin.

Bahkan sampai saat ini Ditjen Pajak telah mengajukan usulan izin penyanderaan kepada Menteri Keuangan terhadap 19 Wajib Pajak (9 WP Orang Pribadi dan 16 WP Badan) dengan jumlah Penanggung Pajak sebanyak 24 orang dengan total utang pajak Rp 57 Miliar.

Dari 19 Wajib Pajak tersebut, telah diterbitkan Surat Perintah Penyanderaan terhadap 14 Wajib Pajak (2 Orang Pribadi dan 12 Badan) dengan jumlah Penanggung Pajak sebanyak 17. “Sebanyak 13 penanggung pajak dititipkan di rutan atau lapas, 1 penang-

gung pajak telah membayar lunas utang pajak ketika masih di halaman lapas,7 penanggung pajak telah membayar lunas utang pajak setelah dititipkan di lapas, dan 5 penanggung pajak masih dititipkan di lapas dan belum membayar utang pajak,” terangnya.

Selain itu sebanyak 3 penanggung pajak sebelum masuk atau eksekusi penyanderaan telah membayar utang pajak dan 1 Penanggung Pajak masih di Luar Negeri, namun utang pajak telah dibayar oleh kakak dari penanggung pajak.

“Penyanderaan ini merupakan pengekangan se-

mentara waktu penanggung pajak di tempat tertentu.

Diharapkan dengan upaya penyanderaan ini, Wajib Pajak dapat segera melunasi utang pajaknya dan dapat memberikan efek jera kepada para penunggak pajak lainnya,” tandasnya.

Disamping itu, bagi Wajib Pajak yang mempunyai utang pajak, inilah saatnya memanfaatkan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, karena apabila utang pajak dilunasi pada tahun 2015 ini maka sanksi bunga penagihan sesuai Pasal 19 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara PerQ riq pajakan dihapuskan.Q

KB. SAMSAT SURABAYA UTARA ( PERATURAN KAPOLRI NOMOR 5 TAHUN 2012) PENGESAHAN STNK DAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAAN BERMOTOR

TANPA MEMBAWA BPKB

Cukup Membawa KTP/Identitas diri dan STNK Asli Pengesahan STNK dan Pembayaran Pajak, Mudah dan Cepat di Layanan Terdekat

1. SAMSAT KENJERAN

Jl. Kedung Cowek, Surabaya .Telp. (031) 3732212

2. SAMSAT PAYMET POINT

Jl. Embong Sawo No. 36 Surabya. Telp (031) 5320883

3. SAMSAT PAYMET POINT TAMAN BUDAYA

Jl. Genteng Kali No.85, Surabaya. Telp (031) 71802964

4. SAMSAT CORNER ITC

Jl. Gembong Lt.G Blok C 25-1 & C 25-2 Telp. (031) 3743144

5.SAMSAT CORNER GRAND CITY dan ATM SAMSAT JATIM Jl. Kusuma Bangsa Surabaya Jl. Walikota Mustajab. Telp (031) 51167010

6.SAMSAT KELILING

Jl. Kusuma Bangsa, Surabaya (Samping Taman Makam Pahlawan).

7.SAMSAT KELILING SORE

Jl. Kranggan Surabaya (Depan PHI) 8.e-SAMSAT (www.esamsatjatim.com) Pembayaran PKB melalui Internet dan Pengesahan STNK di SAMSAT Kenjeran

4

OPINI Tajuk

Sedekah Politik, Halal HARGA bahan pangan sudah mulai merangkak naik pada pekan pertama bulan Ramadan ini. Gula kristal putih naik sekitar 20% menjadi Rp 12 ribu-an per-kilogram. Sedangkan telur naik Rp 1.000,- per-kilogram. Meski tergolong rutin setiap bulan puasa, namun kenaikan harga bisa merepotkan perekonomian rumahtangga. Bahkan bisa menggerus THR (Tunjangan Hari Raya) maupun gaji ke-13 (PNS) sebelum pencairan.

Fakta, bahwa kenaikan harga bukan disebabkan kelangkaan bahan pangan. Melainkan hanya aksi pedagang untuk mengambil keuntungan lebih. Konon, ini cara pedagang memetik keuntungan plus-plus yang dianalogikan sebagai THR (Tunjangan Hari Raya) untuk kalangan pengusaha. Keuntungan (selain laba rutin) ini ditambahkan oleh pedagang tingkat hulu (distributor pengepul) hingga hilir (eceran) di pasar tradisional.

Namun jika tidak dikontrol, kenaikan harga bisa melambung liar bagai terjadi paceklik kelangkaan bahan pangan.

Maka bazaar murah sembako dan OP (Operasi Pasar) pada bulan Ramadhan, tetap menjadi pengharapan masyarakat. Program pemerintah yang bersifat karitatif ini telah dilakukan oleh beberapa Pemerintah Kabupaten dan Kota dengan melibatkan seluruh SKPD (Satua Kerja Perangkat Daerah). Serta melibatkan BUMN, BUMD serta dunia usaha dan dunia industri. Tetapi parpol juga tak ingin ketinggalan, terutama untuk memperkenalkan bakal calon Bupati atau Walikota.

OP sebagai aksi antisipatif Pemerintah Daerah untuk meredam gejolak harga. Tujuannya mencukupi stok bahan pangan, menstabilkan suply and demand. Agar harga bahan pangan tidak melambung liar. Sudah lebih dari 20 tahun, OP menjadi rutinitas kegiatan Pemerintah Daerah. Karena itu jika saat ini tidak dilaksanakan (OP), maka masyarakat akan menuding pemerintah makin pelit. Tiadanya OP (dan kenaikan harga bahan pangan) bisa memicu inflasi sampai 1,5%.

Selain menggelar OP, Pemerintah Propinsi juga memiliki institusi TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) yang akan mengalami masa sibuk pada tiap bulan Ramadhan dan jelang akhir tahun. Empat tahun lalu (2011), gerakan TPID disertai persiapan anggaran sebesar Rp 10 trilyun. Selain untuk mewaspadai meliarnya kenaikan harga menjelang Idul Fitri dan Tahun Baru, juga sebagai upaya pemerintah untuk mencegah pendalaman kemiskinan.

Dana ini disediakan untuk OP, sehingga pengeluaran rumahtangga tidak terombang-ambing faktor kemahalan.

Pengeluaran rumahtangga selama ini dijadikan sebagai ukuran utama PDRB berdasarkan harga berlaku. Meliputi bagian terbesar dari belanja. Maka menyelamatkan perekonomian rumahtangga merupakan benteng untuk menghadapi krisis global. Karena manakala ekonomi rumahtangga jeblok, seluruh pasar akan lesu.

Ramadan tahun ini terasa lebih semarak, karena bersamaan dengan pilkada serentak. Tahap penjaringan dan survei bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mulai dilakukan bulan ini. Setiap bakal calon berkepentingan meraih popularitas seluas-luasnya. Sudah banyak beredar kemasan kantong berisi beras (5 kilogram) bergambar parpol, bertulis dukungan untuk bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Hajatan politik daerah sedang sibuk, ini awal hiruk pikuknya. Sebelum aksi “sedekah politik,” berbagai parpol telah menebar spanduk dan baliho ucapan selamat menyambut Ramadan. Secara sosial, (apapun) aksi sosial parpol bisa direspons positif. Lebih lagi, KPU telah menerbitkan peraturan tentang nilai maksimal bingkisan untuk sedekah politik. Pada taran peraturan perundang-undangan, bingkisan sedekah politik telah “di-halal-kan” KPU. Pada tataran syariat (agama), sedekah politik juga tergolong halal. Namun manakala berlebihan (dalam kuantitas atau nominal) bisa dikategori “arsi” atau suap. “Arsi” di-haram-kan, untuk penerima maupun pemberi, sama-sama nista. Karena itu sedekah politik, seyogianya tidak berupa pemberian bingkisan gratis, melainkan (lebih baik) bazaar murah. Kecuali untuk janda (tua) miskin, boleh disantuni bingkisan gratis sebanyak-banyaknya berupa bahan pangan. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Perusahaan Terapkan Transaksi Rupiah BERBAGAI perusahaan di Tanah Air diharapkan segera menerapkan transaksi rupiah pada operasional sehari-hari tepatnya mulai tanggal 1 Juli tahun ini. Mungkin kalau dilihat jangka pendek akan ada kendala yang dihadapi oleh perusahaan karena mereka harus mengkonversi dari dolar AS ke rupiah sebelum melakukan pembayaran, dan ini membutuhkan biaya tambahan. Meski demikian, agar hal itu tidak dijadikan sebagai beban bagi perusahaan karena bagaimanapun juga peraturan harus ditegakkan. Bahkan, ada sanksi tegas jika ada perusahaan yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Mulai dari teguran tertulis hingga dilarang mengikuti lalu lintas jasa keuangan.

Kalau mulai 1 Juli tersebut masih ada perusahaan yang melakukan transaksi nontunai dengan menggunakan mata uang dolar AS, maka seharus memang diberikan sanksi. Bank Indonesia kabarnya akan memberikan sanksi, yang pertama adalah teguran tertulis, kedua sanksi denda minimal 1 persen dari total uang yang ditransaksikan dan maksimal Rp1 miliar. Sanksi yang terakhir adalah dilarang mengikuti lalu lintas jasa keuangan atau tidak boleh bertransaksi menggunakan jasa perbankan.

Jika sanksi yang terakhir tersebut dikenakan maka akan sangat merugikan perusahaan. Menurutnya akan sulit bagi perusahaan jika melakukan transaksi secara langsung tanpa menggunakan sistem elektronik karena keamanannya akan dipertaruhkan.

Waktu berlaku bagi sanksi yang terakhir ini bisa beberapa macam mulai dari tiga bulan, enam bulan, dan seterusnya. Tergantung dari tingkat kesalahannya. Belum perlu menargetkan waktu yang dibutuhkan bagi seluruh perusahaan di Indonesia dalam menerapkan aturan tersebut. Bahkan, jika ada perusahaan yang belum siap menerapkan transaksi menggunakan rupiah tersebut bisa langsung mengajukan keberatan ke BI. Bisa saja langsung menyampaikan ke BI bahwa perusahaan yang bersangkutan belum siap melakukan transaksi dengan menggunakan rupiah hingga satu tahun ke depan, misalnya begitu. Bagaimanapun juga kami tetap mengatur kebijakan-kebijakan tersebut. Meski demikian, tetap diharapkan besaran total transaksi nontunai yang menggunakan dolar AS bisa turun secara bertahap. Jika saat ini dalam satu bulannya transaksi pada perbankan yang menggunakan dolar AS antara 6,5-7,1 miliar dolar AS, diharapkan jumlah tersebut dapat turun secara bertahap.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Kamis Kliwon, 25 JUNI 2015

Pilkada Melahirkan Pemimpin Transformatif Tidak lama lagi sebagian besar masyarakat Indonesia di beberapa daerah akan mengadakan pesta demokrasi (Pilkada). Yaitu pesta dalam rangka mencari dan memilih pemimpin sebagai Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

Pesta nantinya akan berjalan dengan mekanisme pemilihan secara langsung. Karena itu, masyarakat sebagai pemilik kedaulatan memiliki peluang besar menentukan pilihan untuk memilih pemimpin transformatif.

M

enurut Mansor Faqih (2002) pemimpin transformatif adalah pemimpin yang memiliki visi untuk melakukan perubahan struktural dan kultural dalam suatu organisasi termasuk organisasi pemerintahan daerah. Mengingat banyaknya persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini, maka pemimpin transformatif seperti ini dipandang perlu untuk hadir dalam pemerintahan daerah. Apa saja persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini? Bagaimana melahirkan pemimpin transformatif?

Tiga Masalah Besar Kalau kita mencermati secara bijak dan kritis, maka kita akan menjumpai berbagai macam persoalan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tentunya persoalan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah terkait dengan masalah-masalah yang terjadi dalam tata kelola pemerintahan.

Minimal ada tiga masalah-masalah besar yang terjadi dalam tata kelola pemerintahan daerah, yaitu minimnya profesionalitas birokrasi, membudayannya tindakan korupsi, dan buruknya pengelolaan keuangan daerah (APBD).

Menurut Max Weber birokrasi adalah aparatus secara khusus dipilih untuk menjalankan kebijakan publik dan menyelenggarakan pelayanan publik secara efektif dan efesien serta berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Harus diakui, birokrasi pemerintah daerah di berbagai daerah masih jauh dari kata profesionalisme sebagaimana dimaksudkan Max Weber tersebut.

Pada dasarnya, birokrasi dipilih dan diangkat untuk melayani masyarakat. Pada praktiknya, kita semua jarang menjumpai birokrasi profesional yang menjalankan tugasnya dengan baik dan benar.

Meskipun di era reformasi ini telah ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang profesionalitas birokrasi, namun toh kita sebagai warga negara masih belum dilayani birokrasi secara profesional. Kita selalu menjumpai birokrasi dalam melayanai masyarakat dengan bertele-tele, prosedural tanpa dasar hukum, diskriminatif, lama dan mahal.

Masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah, misalnya, mereka selalu

menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat publik. Pada praktiknya, pejabatpejabat publik itu, lupa dengan eksistensinya sebagai pejabat. Mereka menempatkan dirinya sebagai “tuan” feodalis yang berkuasa melakukan tindakan sesuai keOleh : dihadapkan pelayanan inginan dan kepentingan birokrasi Badan PertaSalahudin, S.IP. M.Si. pribadi. Wajah pejabat nahan yang jauh dari publik seperti ini menkata profesional. gancam keberlangsungBirokrasi pertanaan penyelenggaraan han dalam melayani masyarakat pemerintahan untuk mewujudkan mengurus sertifikat tanah pasti pembangunan yang lebih baik. memakan waktu yang sangat lama.

Pemerintah daerah bersama Padahal dalam peraturan perunDPRD juga dinilai gagal melakukan dang-undangan tentang pelayanan pengelolaan Anggaran Pendapatan publik mengatur “segala bentuk dan Belanja Daerah (APBD) dengan pelayanan publik harus efektif, efbaik dan benar. Kegagalan mereka esien, berkeadilan, transparan, dan melakukan pengelolaan APBD dabertanggungjawab”. Nampaknya pat dilihat pada buruknya kegiatan birokrasi badan pertanahan belum perencanaan, pelaksanaan, dan siap menerima kata profesionalitas pertanggung jawaban APBD. Peryang melekat pada dirinya itu. Meencanaan APBD berbasis partisireka tidak siap menerima hakikatpasi masyarakat tidak dilakukan nya sebagai pelayan masyarakat. secara serius. Pemerintah daerah Birokrasi masih suka menampakmenyusun APBD terkesan elitis, kan wajah preman yang bekerja masyarakat tidak dilibatkan dalam berdasarkan pada prinsip “tidak ada penyusunan APBD, sehingga promakan siang yang gratis” “tidak ada gram kegiatan dan anggaran jauh pelayanan efektif dan efesien yang dari kepentingan masyarakat. gratis”. Justru prinsip inilah yang Pelaksanaan APBD pun dinilai melekat pada praktik pelayanan sangat buruk, jauh dari asas efektif birokrasi. Birokrasi pertanahan medan efesien sebagaimana amanat layanani secara efektif dan efesien undang-undang No. 17 Tahun 2003 manakala pelanggan (masyarakat) tentang keuangan negara. Pemerinmenyiapkan uang sogok/pelicin untah daerah juga terkesan, melaksanatuk birokrasi. Fenomena ini adalah kan APBD tanpa mendasarkan pada fakta yang terjadi dalam segala bipencapaian visi-misi pembangunan dang pelayanan birokrasi. Jika tidak daerah. Mereka melaksanakan percaya, silahkan lakukan survey!.

APBD dibawah prinsip “asal angPersoalan lain yang terjadi dagaran terserap dan habis”. Sehingga lam penyelenggaraan pemerintahan kita menjumpai banyak proyek pedaerah, adalah korupsi. Kita juga merintah daerah dilaksanakan tanpa harus mengakui, korupsi di pemekajian yang mendalam dan pada rintahan daerah sudah membudaya akhirnya proyek-proyek itu tidak dan meluas, mulai korupsi pejabat bernilai positif bagi keberlangsungan tingkat elit hingga korupsi pejabat kehidupan masyarakatnya. tingkat grassroot (pejabat tingkat Perencanaan dan pelaksanaan bawah). Berdasarkan data terbaru APBD yang buruk seperti di atas, Kementerian Dalam Negeri, hingga tentunya berdampak langsung Januari 2014 sebanyak 318 orang pada buruknya pertanggung jawab dari total 524 orang kepala daerah pemerintah daerah terhadap APBD. dan wakil kepala daerah tersangkut Pemerintah daerah, menyusun dengan kasus korupsi. Selain kepala laporan pertanggung jawaban APBD dan wakil kepala daerah, DPRD juga hanya memperhatikan dan mempertergolong korup, bahkan lebih korup timbangkan peraturan-peraturan daripada kepala daerah. Data Kenormatif yang berkaitan dengan mandagri mencatat 3600 orang DPRD pertanggungjawab APBD. Sehingga tersangkut dengan kasus korupsi. desain laporan pertanggung jawaban Berdasarkan kajian ICW, mencatat APBD hanya sebuah strategi untuk birokrasi Indonesia urutan kedua menutupi kekurangan dan kelemahterkorup di Asia Tenggara. Data-data an sesuai prinsip-prinsip hukum tersebut menunjukkan prestasi yang yang ada. Sedangkan pertanggung menjijikan dari pejabat publik. jawaban implementasi faktual baik Pejabat publik seperti kepala dan pada konteks fisik, sosial, dan politik wakil kepala daerah, anggota DPRD, tidak pernah menjadi bagian dari Sekretaris Daerah, dan kepala Dilaporan pertanggung jawab APBD nas/Badan, mestinya harus menjadi Pemerintah Daerah. Pengelolaan contoh atau tauladan yang baik bagi APBD seperti ini menunjukkan para bawahannya. Mereka harus kerakusan pemerintah daerah atas menunjukkan profesionalitas dalam kekayaan daerah.

Langkah-Langkah Konkrit Praktik-praktik politik seperti di atas bentuk dari kebusukan moralitas para politik pejabat politik di aras lokal khususnya. Praktik politik ini harus dihentikan/diputus mata rantainya melalui momentum Pilkada Serentak yang akan dihelat beberapa pemerintah daerah di Indonesia.

Bagaimana strategi dan langkahlangkah konkrit untuk menghancurkan praktik politik kotor itu melalui Pilkada? Seditaknya melalui tulisan ini, dibawa ini penulis sedikit menjelaskan langkah-langkah konkrit itu. Tentunya, langkah-langkah konkrit dimaksud bukanlah sebuah langkah berbasis teori-teori besar sebagaimana yang tercantum dalam literartur-literatur ilmiah. Langkah konkrit itu sebagai berikut.

Pertama, masyarakat sebagai pemilik kedaulatan harus bertekad untuk memilih pemimpin transformatif sebagaimana penulis sampaikan di awal tulisan ini. Kedua, masyarakat harus memiliki pengetahuan yang baik tentang track record para pasangan calon. Ketiga, masyarakat harus mengedepankan rasionalitas dan harus kritis dalam menentukan pilihan politik. Keempat, masyarakat harus menolak praktik money politics. Kelima, masyarakat harus turut serta mengawasi prilaku transaksional para elit politik terutama antara elit partai dengan para pasangan calon. Keenam, masyarakat harus turut serta mengawasi independensi penyelenggara Pilkada.

Langkah-langkah konkrit di atas membutuhkan dukungan aksi dari para penggiat masyarakat sipil seperti tokoh-tokoh agama/masyarakat, akademisi, mahasiswa, penggiat lembaga swadaya masyarakat, penggiat media, dan pengamat politik dan demokrasi.

Dukungan mereka ini sangat penting untuk menyadarkan masyarakat agar melakukan langkah-langkah konkrit sebagaimana penulis jelaskan di atas.

Semua upaya ini dilakukan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pilkada yang bermartabat, sehingga nantinya lahir pemimpin-pemimpin transformatif. Pemimpin-pemimpin transformatif itu, nantinya bertugas menyelesaikan segudang persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diantarannya persoalan korupsi, birokrasi tanpa profesionalitas, dan buruknya pengelolaan APBD. Dengan kemampuan pemimpin transformatif menyelesaikan persoalan tersebut, maka diyakini pembangunan daerah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat seutuhnya.

Dosen Ilmu Pemerintahan Univ. Muhammadiyah Malang, Penerima Grant Erasmus Mundus one more step project di University of Trento, Italy

Libur Sekolah dan Program Tantangan Membaca

M

enjelang tahun ajaran baru 2015/2016 saat ini bersamaan dengan bulan suci Ramadan.

Kondisi ini juga bertepatan dengan libur sekolah. Namun, tidak sedikit orang tua yang bingung hendak memberikan kegiatan positif apa kepada anak-anak di masa libur sekolah seperti sekarang.

Oase Literasi Beberapa waktu lalu Dinas Pendidikan Kota Surabaya menggulirkan program tantangan membaca bagi sekolah-sekolah di Kota Pahlawan. Bentuknya, sebelum jam pelajaran dimulai, pihak sekolah mengadakan kegiatan membaca buku secara senyap (silent reading) selama 15–20 menit. Siswa diperkenankan membawa buku bacaan yang disukai dari rumah.

Targetnya, siswa dapat menumbuhkan minat baca sekaligus membuat resume dari hasil bacaannya berupa tulisan semacam resensi yang sederhana. Pihak sekolah juga dianjurkan membukukan tulisan-tulisan siswa yang telah diseleksi berupa esai, cerpen, dan puisi. Visi program tantangan membaca ini adalah membangun kultur literasi sejak dini. Di sisi lain, kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi program Surabaya kota literasi yang dicanangkan Wali Kota Tri Rismaharini pada 2014 lalu.

Kendatipun belum diperoleh hasil evaluasi mutakhir terhadap program ini, kita sepatutnya menyambut baik. Pasalnya, tak bisa dimungkiri bahwa pesatnya teknologi digital dan internet menambah daftar godaan bagi anakanak didik di Indonesia, terutama

yang menyejukkan. perkotaan. Disebut Dalam program ini, godaan karena muketika pengambilan dahnya akses internet rapor, pihak sekolah saat ini didukung oleh menambahkan tugas mudahnya mendapatmembaca tiga judul kan gadget canggih. buku dan membuat Adalah pemandangrangkuman dari haan yang umum ketika sil bacaan kepada banyak pelajar mulai siswa. Tidak hanya sekolah dasar hingga itu, siswa juga diberi sekolah menengah Oleh : target membaca 30 atas membawa ponsel Eko Prasetyo judul buku selama pintar (smartphone). satu tahun.

Hal ini tidak bisa Tugas ini tentu sandibendung karena gat baik bagi perkemkomunikasi telah dibangan wawasan dan pengetahuan anggap menjadi kebutuhan yang siswa. Memang ada kesan pemaksama pentingnya dengan kebusaan di sana. Namun, yang perlu tuhan primer seperti makan atau disadari adalah dengan kondisi minum. Ditambah lagi dengan psikologis para siswa di Indonesia harga ponsel pintar yang kian pada umumnya, pemaksaan ini terjangkau. Persoalannya, kontidaklah berlebihan. Pada era pedisi tersebut justru menambah merintah Kolonial Belanda dahulu, kekhawatiran akan akses negatif sekolah-sekolah pun mewajibkan terhadap internet itu sendiri. membaca buku tertentu kepada Internet menjadi pintu gerbang anak-anak didiknya. Maka, tidaklah masuknya segala ”virus” yang bisa mengherankan apabila di antara membuat anak menjelma menjadi generasi kakek dan nenek kita banapa saja. Maksudnya, menjadi apa yak yang fasih berbahasa asing serta saja sesuai dengan ”virus” yang luas wawasannya karena dampak menyerangnya. Game-game onpewajiban membaca tersebut. line yang mudah diakses melalui Dalam konteks ini, kita digadget, misalnya. Tidak sedikit harapkan dapat melihat ”pepemberitaan negatif tentang anak maksaan” itu secara positif. Para yang kecanduan game online tanpa siswa awalnya mungkin perlu adanya kontrol dari orang tua. dipaksa membaca agar kemudian Barangkali berita soal tindak kebisa merasakan kesenangan saat kerasan yang melibatkan pelaku anak mendapatkan pengetahuan dari yang disebabkan kecanduan game sebuah buku. Di sisi lain, aktivitas online bisa menjadi contoh. Akses membaca di saat libur sekolah seinternet secara negatif oleh anak juga perti sekarang tentu bisa menjaga menjadi patut menjadi perhatian jarak sang anak dengan gadget. semua kalangan, terutama pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat.

Dukungan Keluarga Maka, di tengah situasi seperti Dengan gempuran gadget dan ini, program tantangan membaca kemudahan akses teknologi inforsesungguhnya merupakan oase

masi saat ini, di dunia pendidikan hal ini membawa dilema tersendiri.

Di satu sisi, hal itu menjadi kebutuhan komunikasi. Namun, di sisi lain, ada dampak bagi anak-anak didik seperti keranjingan games online dan media sosial.

Kondisi tersebut menjadi kontraproduktif. Di luar negeri, gadget dimanfaatkan untuk keperluan komunikasi dan menggali informasi. Sementara di Indonesia kebanyakan gadget dipergunakan untuk bermain games dan bermedia sosial ria.

Akses yang berlebihan itulah yang patut dikhawatirkan.

Karena itu, upaya memberikan formulasi pengisi musim liburan yang bermanfaat dengan program tantangan membaca sudah selayaknya didukung. Diperlukan kerja sama untuk menjalankan fungsi kontrol yang baik oleh pihak sekolah dan orang tua.

Setidaknya program ini juga memiliki tujuan lain agar orang tua mampu membimbing anak dalam hal konsumsi bacaannya.

Dengan demikian, juga terbangun kedekatan emosional yang baik antara orang tua dan anak, yang disadari atau tidak pada masa modern sekarang telah tersekat oleh gadget.

Kita tentu tidak menginginkan hasil riset UNESCO pada tahun 2012 terus terjadi di tanah air.

Dari hasil penelitian tersebut, minat baca orang-orang di Indonesia hanya 0,001 persen. Artinya, dalam setiap seribu orang, hanya satu yang mempunyai minat membaca buku.

Pendidik, peneliti pada Bina Qolam Indonesia

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Kliwon 25 JUNI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO KELANA

Pembangunan Gedung Pemkab Lantai 8 DiLanjut Sidoarjo, Bhirawa Pembangunan gedung Pemkab Sidoarjo delapan lantai, seperti keinginan Bupati Saiful Ilah, terus berlanjut. Kini sejumlah tim dari SKPD terkait di Kab Sidoarjo sedang membahas izin penetapan lokasi, dan meminta persetujuan dari bupati.

Menurut Kepala Dinas PU Cipta Karya Kab Sidoarjo, Ir Agus Budi Tjahjono, sosialisasi untuk mendapatkan izin penetapan lokasi termasuk pada empat warga di sekitar Pemkab yang akan dibeli, sudah berjalan. ‘’Ada empat pemilik kapling yang nanti akan dibeli, mereka sudah diberi pemahaman agar tahu, kalau rumah yang akan dibeli untuk gedung Pemkab Pelayanan Terpadu,’’ terang Agus ditemui usai memimpin rapat izin penetapan lokasi, di ruang Otoda Setda Sidoarjo, Rabu ( 24/6) kemarin.

Menurut Agus, hasil sosialiasi ini nantinya menjadi bahan dari Tim Persiapan yang diketuai Sekda. Setelah itu ada tahapan lain yang nantinya menjadi pertimbangan harga untuk pembebasan lahan. ‘’Setelah deal kita beli, tahun ini pra design sudah dibuat,’’ ujar Agus.

Tetapi Agus tak bisa menjawab, kapan akan mulai dibangun. Ia hanya menyebut, proyek ini masuk dalam usulan tahun 2016. Kapan digedhok, yang menentukan tim anggaran Pemkab dan Banggar DPRD. Konsep gedung Pemkab terpadu ini akan dilakukan untuk memudahkan pelayanan pada masyarakat.

Hararapnnya, kualitas layanan Pemkab bisa lebih bagus dan cepat. Apabila ada masyarakat datang, maka sekali datang sudah bisa mengurus berbagai layanan pelayanan publik.Q ali

Harga Sembako Melonjak Drastis

Komisi III Minta Diskoperindag Mengantisipasi Kota Mojokerto, Bhirawa Harga Sembilan Bahan Pokok (Sembako) di sejumlah pasar tradisional di Kota Mojokerto melonjak drastis. Kalangan DPRD mendesak Diskoperindag melakukan antisipasi terkait stok Sembako hingga harga di pasaran stabilitas. ‘’Salah satu tugas pemerintah bisa menjaga stabilitas harga dan stok Sembako. Diskoperindag harus rajin melakukan pemantauan di pasar,’’ ujar Junaedi Malik, Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto, Rabu (24/6) kemarin.

Politikus asal PKB ini, mendesak Diskoperindag secepatnya melakukan langkah antisipasi untuk menekan lonjakan harga dan menjaga stabilitas stok Sembako. ‘’Ada laporan masyarakat soal tingginya lonjakan beberapa kebutuhan pokok selama Ramadan ini. Diskperindag harus mengambil langkah agar tak

terjadi inflasi,’’ cetus anggota DPRD dua periode ini.

Juned sapaan akrab Junaedi Malik menambahkan, yang paling penting Diskoperindag harus segera turun tangan menstabilkan harga di pasar. ‘’Harus ada langkah kongkret dari Diskoperindag, apakah melalui operasi pasar atau semacamnya. Kasihan masyarakat terbebani oleh harga yang menjulang saat ini,’’ katanya.

Sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional di Kota Mojokerto mengalami kenaikan di Bulan Ramadan ini. Di Pasar Tanjung Anyar,

sedikitnya harga dua komoditas yang mengalami kenaikan, yakni daging ayam dan daging sapi. Harga daging ayam mengalami kenaikan Rp1,000 per kilogram dari harga semula Rp26.000. Sedang harga daging sapi melambung dari harga semula dibawa Rp100 ribu per kilogram menjadi Rp101 ribu.

Di pasar tradisional terbesar di Kota Mojokerto ini, beberapa harga bumbu dapur terus merangkak naik, diantaranya, cabe merah besar dan cabe rawit. Harga cabe merah besar semula Rp30 ribu per kilogram, sejak dua hari lalu naik menjadi Rp35 ribu per kilogram. Sedang cabe rawit naik Rp4.000 per kilogram dari harga semula Rp16 ribu kini tembus Rp20 ribu per kilogram. ‘’Kenaikan harga beberapa komoditas hampir selalu terjadi begitu memasuki Bulan

Ramadan. Jadi ya semacam tradisi saja,’’ kata Sunaryo, salah satu pedagang di Pasar Tanjung Anyar.

Kenaikan harga beberapa kebutuhan pokok ini diperkirakan terus terjadi hingga memasuki Lebaran. Sunaryo menyebut, kenaikan harga komoditas itu terjadi lantaran pasokan yang semakin berkurang.

Sementara itu, Kabid Perdagangan Diskoperindag Kota Mojokerto, Indro Tjahyono mengatakan, meski terjadi kenaikan harga sejumlah komoditas di pasar tradisional masih relatif stabil. ‘’Yang melonjak hanya harga daging sapi. Harga Rp101 ribu per kilogram menempatkan harga daging sapi Kota Mojokerto tertinggi diantara daerah lain di Jatim. Di daerah lain masih dibawah Rp100 ribbu,’’ tutur Indro.

Gara-gara Minum Arak Hilang Keperawanan

Gresik, Bhirawa Berhati-hatilah bagi para gadis belia dalam memilih teman, agar tak seperti nasib yang dialami Bunga (13), siswi sebuah SMP di Kec Bungah, Gresik menjadi korban pemerkosaan. Dilakukan dua temannya, yang sebelumnya mengajak korban minum arak bersama di sebuah areal perkebunan.

Berdasar informsi yang dihimpun, sebelum korban diperkosa. Terlebih dahulu dua orang tersangka yakni Khusnul (22) dan M Rois (25), keduanya warga Desa Kramat, Kec Bungah, Gresik.

Berawal dari ide Khusnul pacar korban, alasan diajak jalan-jalan ke Perumahan Gresik Kota Baru (GKB).

Kemudian korban dijemput tersangka dan dibonceng menuju ke areal perkebunan. Setelah tiba di kebun, pelaku menghubungi rekannya M Rois untuk membeli arak satu botol dengan dicampur minuman Ale-ale. Tak selang lama minuman itu sudah ada dan diminum kedua tersangka. Karena bujuk rayu, sehingga korban ikut minum bersama.

Namun belum sempat minuman itu habis, korban yang baru minum lima gelas arak bercampur Ale-ale. Kepala korban merasa pusing dan sempoyongan tidak bisa mengendalikan diri. Sehingga langsung tertidur di pangkuan pacarnya, kesempatan itu tak disia-siakan tersangka. Dengan sigap tangan pelaku, langsung bereaksi dengan cara merabaraba tubuh korban. Kemudian melepas celana dalam dan busana korban, lalu menyetubuhi bersama rekannya.

Setelah puas melakukan hubungan layaknya suami istri, korban yang saat itu belum sadar betul. Meminta untuk diantar pulang, oleh tersangka korban tak di antar di depan rumahnya. Melainkan di turunkan di lapangan tak jauh dari rumahnya, sesampai di rumah korban dalam kondisi acak-acakan. Orang tua yang melihat jelas kaget dan bertanya pada bunga, kaget mendengar penjelasan anaknya. Orang tua korban marah dan melaporkan kejadian itu pada polisi.Q kim

Kendati demikian, pihaknya tak bisa berbuat banyak untuk mengendalikan harga daging sapi murni itu. Sementara yang bisa dilakukan pemerintah dengan Operasi Pasar (OP) sebagai upaya pengendalian harga kebutuhan pokok yang paling efektif. OP kini sudah digelar di Pasar Tanjung Anyar dan Pasar Prajurit Kulon.

Tiga komoditas digulirkan dalam OP yang direncanakan berlangsung hingga 15 Juli mendatang, yakni gula pasir, tepung terigu dan minyak goreng. Harga gula pasir di pasaran Rp12 ribu per kilogram, sedang gula pasir OP dibandrol Rp11.500 per kilogram. Harga tepung terigu dan minyak goreng dijual lebih murah Rp1.000 per kilogram dari harga pasar. ‘’OP cukup signifikan menekan harga,’’ tukasnya.Q kar

49 Desa Bakal Gelar Pilkades Serentak

Setiap Anggota Korpri Meninggal Dapat Santunan Rp1,5 Juta Gresik, Bhirawa Meski sedih, ada kabar mengembirakan bagi anggota Korpri Kab Gresik. Sebab, terhitung mulai 2015, setiap anggota Korpri meninggal dunia ahli warisnya mendapat santunan dari Pemkab Gresik.

Program pemberian santunan kematian bagi anggota Korpri ini diluncurkan sejak tanggal 1 Januari 2015 lalu. Terhitung dari Bulan Januari 2015, setidaknya sudah ada sebanyak 15 anggota Korpri meninggal dunia. Masingmasing ahli waris mendapat santunan kematian sebesarRp1.500.000 Pemberian santunan kematian baru pertama kali diberikan kepada ahli waris saat apel bulanan Korpri di Halaman Kantor Bupati Gresik dengan disaksikan anggota Korpri di jajaran Pemkab Gresik.

Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto, menyambut baik program yang digagas dan sudah terlaksana ini. Namun, bupati berharap kalau bisa tak hanya santunan kematian yang diberikan kepada ahli waris. Tapi, bagaimanan bisa menciptakan kebersamaan dan kerukunan antar anggota Korpri dengan mengadakan rekreasi keluarga PNS secara bergiliran. ‘’Untuk mekanismenya kita serahkan saja kepada Korpri yang lebih tahu,’’ kata Bupati.

Sementara itu, Ketua Korpri, H Nadjib menjelaskan, program Korpri itu dimaksudkan untuk mensejahterakan anggotanya. Selain santunan kematian sebelumnya juga memberikan pendampingan hukum. Dimana saat mereka terkena kasus hukum, anggota Korpri siap memberikan bantuan hukum bagi anggotanya.Q eri

5

kerin ikanto/bhirawa

Direktur Utama PT Petrokimia Gresik, Hidayat Nyakman menyerahkan bingkisan kepada anak yatim.

Petro Gelar Doa Bersama Seribu Anak Yatim Gresik, Bhirawa Seperti tahun sebelumnya, Bulan Ramadan PT Petrokimia Gresi (PG) menggelar kegiatan keagamaan. Diantaranya, menggelar doa bersama dengan sekitar seribu anak yatim yang berasal dari sekitar perusahaan.

Direktur Utama (Dirut) PT Petrokimia Gresik, Hidayat Nyakman menjelaskan, kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur atas berbagai pencapaian dan kelancaran operasional perusahaan yang dicapai kurun waktu 20142015. Karena berbagai pencapaian dan kelancaran operasional ini juga merupakan berkat doa anak yatim di sekitar perusahaan. ‘’Doa anak yatim Insya Allah didengar dan dikabulkan Allah SWT,’’ ujar Hidayat selepas doa bersama anak yatim di Masjid Nurul Jannah, Rabu (24/6) kemarin.

Lebih lanjut, Hidayat menuturkan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan

keharmonisan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar yang selama ini sudah terjalin dengan baik.

Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bentuk terima kasih dan rasa syukur perusahaan. Karena tak lama lagi perusahaan akan genap berusia 43 tahun pada 10 Juli 2015 mendatang. ‘’Kami patut bersyukur karena tanpa dukungan dan doa dari masyarakat, terutama anak yatim, kami tak mungkin bisa berkembang seperti saat ini,’’ ujarnya.

Kegiatan ini, Petro melibatkan 1.052 anak yatim dan 56 orang pengasuh yang berasal dari 29 desa/kelurahan di sekitar perusahaan. Setelah doa bersama, masing-masing anak yatim mendapatkan uang saku dan menu paket berbuka puasa. Untuk menyelenggarakan kegiatan ini, Petro mengeluarkan biaya sebesar Rp263 juta yang diambil dari dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Sebelumnya, Petro telah menggelar sejumlah kegiatan dalam rangka Bulan Suci Ramadan. Diantaranya, sunatan massal yang melibatkan lebih dari 368 anak, operasi katarak periode pertama yang diikuti 30 pasien, serta pemberian bantuan operasional Ramadan untuk 80 musholla dan masjid.

Seluruh kegiatan itu diperuntukkan bagi warga di sekitar perusahaan.

Sehingga, lanjut Hidayat perusahaan mengajak warga di sekitar perusahaan untuk terus mendukung dan mendoakan agar perusahaan dapat terus tumbuh dan berkembang. Sehingga perusahaan dapat menjalankan tugasnya dengan baik, terutama kaitannya dalam penyediaan pupuk bersubsidi guna mencapai swasembada pangan. ‘’Mohon doa restu dan dukungannya agar Petro dapat terus berkembang.

Karena hasilnya juga akan kembali ke masyarakat,’’ pinta Hidayat.Q eri, kim

Sambil Tarawih, Bupati MKP Bagi Beras dan Beasiswa Kab Mojokerto, Bhirawa Aktifitas keagamaan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) Salat Tarawih selama Ramadan ternyata dibarengi dengan bagi-bagi bantuan. Bantuan yang langsung disampaikan MKP mulai dari beras, beasiswa hingga bantuan untuk anak yatim. ‘’Selain melaksanakan ibadah Salah Sunah Tarawih saya juga ingin melihat langsung kondisi masyarakat di bawah. Sekaligus juga memberikan bantuan kepada mereka yang berhak,’’ ujar Bupati MKP usai Salat Tarawih berjamaah di Masjid Nurul Huda, Desa Kupang, Kec Jetis, Selasa (23/6) malam.

Bantuan yang diserahkan MKP diantaranya beras 5 kilogram untuk 1.120 Orang RTM

Se-Kec Jetis. Beasiswa total Rp 48 juta untuk RTM Berprestasi, serta Rp250 ribu Bagi 56 Siswa SDN Se-Kec Jetis Total Rp16 juta dan bantuan bagi anak yatim.

Dalam Salat Tarawih yang diimami Ustadz Sulikan, dengan Takmir Masjid Su’ud dan bertindak sebagai Bilal Fatkhul Mu’in itu juga dihadiri Kepala SKPD, Sekdakab, Forpimda, dan tokoh masyarakat Desa Kupang, Kec Jetis.

MKP menambahkan, aspek pentingnya menjalin silaturrahami, salah satunya melalui kesempatan emas seperti Safari Ramadan. ‘’Bulan penuh berkah seperti Ramdan yang mulia ini, kita wajib ‘produktif’ berburu pahala kebaikan. Silaturrahmi dengan sesama adalah salah

kariyadi/bhirawa

Bupati MKP sambutan usai Salat Tarawih di Masjid Nurul Huda, Desa Kupang, Kec Jetis.

satu pintu menghampiri kemuliaan,’’ tutur MKP. Camat Desa Jetis, Mohkammad Malik menyatakan, pendapat senada dengan bupati. Menurutnya Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan berkah dan ampunan, dimana pada bulan ini setiap amal ibadah yang dikerjakan pahalanya dilipatgandakan. Tidak terkecuali pahala bagi yang membagi sebagian hartanya di jalan Allah, salah satunya membantu pembangunan masjid.

Mokhammad Malik mengungkapkan, kini ada empat Masjid di Kec Jetis yang masih berada dalam tahap renovasi dan membutuhkan sokongan dana, salah satunya Masjid Nurul Huda. ‘’Kami berdoa agar renovasi empat masjid yang ada di Kec Jetis bisa berjalan lancar. Semoga Pemkab Mojokerto bisa memberikan solusi terbaik terkait bantuan dananya,’’ harap Mokhammad Malik.

Mengengar permohonan bantuan itu, Bupati memberikan garis besar prosedur yang harus dijalankan demi kebaikan semua. ‘’Terkait prosedur permohonan bantuan dana renovasi Masjid, Pemerintah Daerah belum bisa memberikan secara langsung. Karena harus ada proposal yang diajukan melalui Kesra terlebih dahulu. Semoga semuanya tetap bisa berjalan lancar,’’ janji Bupati MKP.Q kar

Gresik, Bhirawa Sebanyak 49 desa di Kab Gresik akan menggelar Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) serentak. Bupati Gresik Sambari Halim Radianto telah menatapkan pelaksanaan Pilkades serentak itu pada 9 Agustus 2015 mendatang.

Namun, penetapan itu menurut bupati sifatnya tentative sesuai rencana yang sudah ditetapkan dalam APBD. Pilkades dilaksanakan hanya untuk 49 desa. Tapi diperjalanan ada tambahan dua desa lagi yang bakal diikutkan dalam Pilkades serentak. Hal itu mengemuka saat rapat Forpimda (Forum Pimpinan Daerah) berlangsung di Ruang Mandala Bakti Praja, Rabu (24/6).

Bupati masih akan koordinasikan keadaan ini kepada semua elemen, termasuk ke Jakarta agar penambahan desa dalam pelaksanaan Pilkades ini tak melanggar aturan. ‘’Bisa saja kami membagi biaya 49 Pilkades itu menjadi 51.

Namun, hal itu tak diperkenankan. Karena anggaran itu by name by address,’’ ungkap bupati saat rapat

yang dihadiri semua unsur Forpimda Gresik.

Tentang pelaksanaan Pilkades serentak ini, bupati sudah menerbitkan Perbub (Peraturan Bupati) Nomer 23 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab Gresik Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Terkait Perbup itu Bupati mengingatkan agar seluruh unsur terkait untuk memperhatikan tahapantahapannya.

Dijelaskan bupati, tahapan tahapan Pilkades sesuai Perbup yaitu, pada Bulan Juni - Juli adalah tahap persiapan. Kemudian Bulan Juli – Agustus adalah tahap pencalonan dan pelaksanaa. Bupati berharap agar semua pihak yang terlibat untuk senantiasa mengadakan kesepakatan hitam diatas putih. Selain itu, panitia dilarang memungut biaya kepada masyarakat, termasuk kepada calon. ‘’Semuanya dibiayai APBD dan Pilkades serentak ini harus tuntas pada Agustus 2015,’’ kata Bupati.Q eri

kerin ikanto/bhirawa

Bupati Gresik Sambari Halim Radianto menggelar rapat bersama Forpimda terkait Pilkades serental.

Merica Palsu Ternyata Berbahan Pakan Ikan Kab Mojokerto, Bhirawa Dinas Perinduatrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemkab Mojokerto memperoleh hasil uji laboratorium kandungan bahan untuk membuat merica palsu. Dari hasil laboraturium bahan baku merica palsu itu terdiri dari lima unsur yakni peperin, kalsium, protein, pati atau tepung dan pelet (bahan baku pakan ikan). ‘’Kandungannya seperti itu. Tapi berapa prosentasenya masih belum ada kepastian. Soalnya masih dalam pengujian laboratoriun. tentunya diuji butir per butir,’’ jelas Bmabang Purwanto, Kepala Disperindag Kab Mojokerto, Rabu (24/6) kemarin.

Sebelumnya Merica palsu sempat menggegerkan warga Mojokerto dan sekitarnya. Bahan baku utamanya dibuat dari pelet pakan ikan yang jika dikonsumsi manusia membahayakan. ‘’Makanya setelah terungkap peredaran merica palsu kami memriksa kandungannya. Kalau sudah pasti ada pelanggaran kita akan langsung koordinasi dengan kepolisian terkait pemalsuannya agar cepat tertangani,’’ tambah Bambang.

Merica palsu itu ditemukan Tim Disperindag Kab Mojokerto di Pasar Sawahan, Kec Bangsal, Senin pekan lalu. Penemuan pada salah seorang pedagang, sontak tim dari Disperindag langsung menyebar untuk mencari bukti lain.

Modus yang dilakukan pemasok merica nakal yakni merica palsu dicampur dengan merica asli. Karena barang itu saat tiba dipasaran kondisinya sudah tercampur, sehingga untuk meneliti apakah asli atau tidak harus dipilah satu persatu.

Seperti sampel yang dimiliki Disperinsag dari 1 kg merica diperkirakan fifty-fifty bahkan lebih.

Bambang mengakui, harga merica palsu yang beredar di pasaran Rp70 ribu per kg. Padahal harga merica yang asli berkisar Rp200 ribu per kg. Tingginya harga yang ada dimanfaatkan pemasok nakal untuk mencampurkan merica asli dengan palsu.Q kar

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

BAZ Salurkan Rp 1 M Selama Ramadan 1436 H Lumajang, Bhirawa Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Lumajang menyiapkan dana sebesar Rp1 miliar yang disalurkan dalam bentuk zakat, infaq, dan sedekah, selama Ramadan hingga menjelang Lebaran. ‘’Dana itu disalurkan dalam bentuk program 9.200 paket santunan untuk kaum dhuafa dan bantuan yang disalurkan langsung untuk masjid,’’ jelas H Atok Hasan Sanusi, SH pengurus BAZ Kabupaten Lumajang.

Paket bantuan tersebut disalurkan di 92 Desa yang tersebar di 21 Kecamatan seluruh Kabupaten Lumajang dengan jumlah penerima sebanyak 100 dhuafa di masing-masing. ‘’Jadi setiap Kecamatan akan disalurkan bantuan dhuafa utnuk 4 Desa yang telah kami koordinasikan penerimanya dengan pihak Kecamatan," katanya.

Lebih lanjut Atok mengungkapkan program pemberian santunan kepada ribuan dhuafa ini, merupakan program rutin tahunan yang dilakukan BAZ Lumajang di setiap bulan suci Ramadan. ‘’Tujuannya, untuk meringankan beban masyarakat miskin dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri,’’ lanjutnya.

BAZ Kabupaten Lumajang juga akan melakukan optimalisasi penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh dari masyarakat, melalui gerakan sadar zakat dan upaya lainnya. "Dengan sasaran muzaki dari kalangan pengusaha, para pegawai negeri sipil (PNS) di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Lumajang,’’ tuturnya.

Termasuk BUMN, BUMD dan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Targetnya melalui gerakan sadar zakat ini, bisa dihimpun dana zakat, infaq dan shodaqoh sebesar Rp250 juta selama Ramadan. ‘’Jumlah ini diluar target rutin bulanan yang wajib dihimpun sebesar Rp350 juta,’’ ungkapnya.Q yat

Jawaban Wali Kota Madiun Diwarnai WO Anggota Dewan Kota Madiun, Bhirawa Jawaban Wali Kota Madiun, atas pemandangan umum FraksiFraksi DPRD Kota Madiun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2014 ditanggapi serius oleh Wali Kota Madiun Bambang Irianto, SH. MM juga di warnai dengan wal out (WO) oleh Andi Raya Miko Saputra Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kota Madiun saat pembacaan jawaban Wali Kota Madiun atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi belum selesai.

Sebagaimana diketahui bersama, ketika jawaban Wali Kota Madiun atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi dibacakan oleh Wali Kota Madiun Bambang Irianto, SH. MM dan Wakil Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto, SH. M.Hum sebanyak 39 halaman secara bergantian itu, memang tampak Wali Kota Madiun Bambang Irianto, menanggapi empat Fraksi DPRD Kota Madiun menyoroti lemahnya perencanaan APBD

2014 dengan serius, sehingga, tiba-tiba Andi Raya Miko Saputra WO hingga sidang selesai tidak kembali.

“Masalahnya, kerja kami by the plan not by accident. BPK itu lembaga yang diakui pemerintah Indonesia, lembaga tertinggi bidang masalah keuangan. Masalah laporan yang rinci sudah saya laporkan ke pusat. Tidak mungkin saya mendapat penghargaan tertinggi bila laporan kurang lengkap,”tegas Wali Kota Ma-

sudarno/bhirawa

Bambang Irianto, SH. MM diun Bambang Irianto, SH. MM dengan nada tinggi.

Terus terang lanjut Wali Kota Madiun, Bambang Irianto dengan pemberitaan di media masa yang empat fraksi soroti lemahnya perencanaan APBD 2014, membuat runyam

dan warga mengaku jadi bingung. setelah membaca berita pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun tersebut.

“Ya karena adanya laporan dari warga seperti itu, saya perintahkan ke Joko (Edy Joko Purnomo, Kabag Humas dan Protokol Kota Madiun. Red) agar pada jawaban Wali Kota Madiun atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun, Rabu (24/6) diadakan live dua televisi lokal.

Biar warga mengetahui permasalahan yang sebenarnya,” ungkap Bambang Irianto.

Secara terpisah usai sidang DPRD agenda pembacaan jawaban Wali Kota Madiun atas pemandangan umum FraksiFraksi DPRD Kota Madiun, kepada wartawan juga menyatakan yang sama seperti terurai diatas.

“Jadi dalam hal ini saya tidak marah-marah nggaklah.

Saya biasa-biasa saja seperti

biasanya saya kalau ngomong kan seperti itu. Jadi jangan disalah artikan saya marahmarah. Tetapi, kita antara ekskutif dan legislatif saling mengingatkan, agar masyarakat tidak jadi bingung akibat sorotan dari FraksiFraksi seperti terurai di atas,” papar Wali Kota Bambang Irianto.

Mengutip sekilas empat Fraksi yaitu FPKB, Fraksi Gerindra, FPDI Perjuangan, Fraksi PNRS yang menyoroti lemahnya perencanaan APBD 2014. Yakni masalah perolehan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2014 sebesar Rp 254.529.474.292,97 (Rp254,529 miliar lebih) tersebut, terdapat SILPA mandatory atau yang mengharuskan Pemerintah Daerah menggalokasikan kembali pada tahun anggaran berikutnya sebesar Rp149.659.266.139,00 (Rp149,659 miliar lebih).Q dar

Pengajuan SKTM Ditolak, RKI Datangi Dinkes

PPDB di Tulungagung Tetap Gunakan Sistem Online Tulungagung, Bhirawa Penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kabupaten Tulungagung tetap menggunakan sistem seperti tahun lalu.

Yakni dengan online dan offline. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung, Bambang Triono, pada Bhirawa, menyatakan sistem online dan offline diberlakukan untuk PPDB tingkat SMP dan SMA/SMK. “Sesuai jadwal PPDB online dimulai tanggal 1-3 Juli 2015,” ujarnya, Rabu (24/ 6).

Sedang untuk yang offline, menurut Bambang Triono, baru akan dilakukan pada tanggal 8-9 Juli 2015. “Perbandingan antara online dan offline tetap sama 70% dan 30%,” terangnya.

Untuk menghindari sekolah-sekolah pinggiran kekurangan siswa, menurut Bambang Triono diterapkan aturan pembatasan jumlah kelas dalam PPDB. Setiap sekolah sudah mendapat jatah sembilan kelas saja dalam PPDB tahun ini. “Begitu pun dengan jumlah siswa baru di setiap kelas dibatasi. Untuk SMP jumlah siswa tiap kelas 36 siswa. Sementara tingkat SMA 40 siswa,” paparnya.

Bambang Triono mengakui sistem online membuat siswa pinggiran dapat leluasa mendaftar di sekolah yang diinginkan. Tak terkecuali jika sekolah tersebut berada di perkotaan. “Dalam dunia pendidikan tidak ada pembatasan untuk belajar di kota atau di daerah pinggiran. Silakan kalau memang nilai NUN-nya bagus dan diperkirakan bisa diterima di sekolah di kota tidak masalah untuk mendaftar di sekolah yang diinginkan itu,” paparnya lagi.

Selain itu, lanjut dia, dalam PPDB sudah disediakan pula kuota bagi calon siswa yang dikategorikan miskin secara ekonomi. Termasuk pula siswa berprestasi non akademik. Ketika ditanya sistem online dapat memberatkan calon siswa yang berada di daerah pinggiran atau daerah yang belum terjangkau fasilitas internet, Bambang Triono mengatakan hal itu bukan lagi merupakan hambatan. Apalagi dalam pendaftaran online calon siswa dapat melakukan melalui sekolah masing-masing.Q wed

Kamis Kliwon 25 JUNI 2015

basir/bhirawa

Sejumlah siswa rela kelesetan di teras SMKN 2 Bojonegoro. Mereka menunggu panggilan dari panitia PPDB setempat.

Hari Pertama, Pendaftar SMKN 2 Capai 960 Orang Bojonegoro, Bhirawa Di hari pertama pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online 2015, Rabu (24/6). Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Bojonegoro yang berada di jalan patimura, diserbu para siswa lulusan SMP/ MTS dari Bojonegoro bahkan dari luar daerah, guna mendaftar untuk masuk dan ikut tes di sekolah tersebut.

Tampak antrian yang cukup banyak berada di depan pintu ruang tes fisik, serta ruang aula untuk pemberkasan dan regristasi, para calon siswa yang akan mengikuti tes masuk, 29 Juni 2015 mendatang. “Di hari pertama, hingga pukul 12.00 wib siswa yang sudah ambil formulir ada sekitar 960 lebih, padahal yang diambil 576 siswa,” ungkap kepala sekolah SMK Negeri 2 Bojonegoro, Hidayat Rahman di lokasi.

Menurutnya, antusias pendaftar di SMK Negeri 2 setiap tahunnya selalu tinggi. Tahun ini sekolah menerima 576 siswa dengan jumlah 18 rombel, setiap kelasnya 32 siswa.

Nanti sekitar pukul 13.00 WIB, akan ada pengumuman sementara. “Dari jumlah yang masuk baru sekitar 275 sudah entri.Nanti sekitar pukul 13.00 wib, akan diumumkan sementara,” jelasnya.

Setiap tahun animo pendaftar banyak,

pendaftar lebih rame lagi hari ketiga dan keempat. Hidayat mengatakan, hari ini pendaftaran akan ditutup pada pukul 14.00 wib.Kalau sampai pukul 14.00 waktunya tidak mencukupi pendaftar akan dipanggil hari besuknya. “Siswa yang hari ini belum dipanggil akan dipanggil besuk sesuai nomer urutnya,” ujarnya.

Setelah siswa di SMK Negeri 2 Bojonegoro ini banyak, sekolahan akan lebih memperbaiki mutu pendidikannya. “Tahun ini perbaikan mutu, karena antusias pendaftar tinggi,” pungkasnya.

Kensi (14) salah satu pendaftar mengatakan dirinya rela mengantri karena ingin masuk ke sekolah kejuruan, dengan harapan mendapatkan ketrampilan di dunia kerja setelah lulus nanti. “Saya memilih jurusan jaringan computer, karena menyesuaikan peluang yang saya inginkan," katanya.

Simtem pendaftaran, yaitu tahap pengambilan berkas setelah formulir diisi pendaftar, kemudian diberikan kepada operator sekolah dan siswa akan dikasih nomor pendaftaran. Serta siswa boleh mendaftar ditiga sekolah. Sementara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online akan berlangsung tanggal 24 sampai 27 Juni 2015 mendatang.Q bas

Kab Kediri, Bhirawa Relawan Kesehatan Indonesia mengeruduk Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kediri, untuk mengklarfikasi penolakan pengajuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.

Persoalan ini dipicu ketika RKI melakukan pendampingan terhadap 2 warga miskin di Kecamatan Wates. Kedua warga miskin ini adalah Musanah 50 tahun yang diagnosa menderita Hipertensi- Stroke dan Miskam 50 yang diagnosa gangguan saraf.

Kondisi mereka terbaring lemah di rumah tanpa ada pengobatan, karena pengajuan SKTM nya ditolak oleh dinas Kesehatan dengan alasan ketidak sesuaian verifikasi untuk pengajuan SKTM. "Dengan penolakan ini semakin menegaskan watak Pemkab yang anti rakyat miskin," kata Daniel Ketua RKI. Rabu (24/6).

Menurutnya saat ini Pemerinah Kabupaten Kediri belum menggunakan Tim Nasional Percepatan Penaggulan Kemiskinan (TNP2K) sebagai acuan penentuan warga miskin, banyak ketidak sesuaian verifikasi dengan acuan 11 kruteria warga yang diten-

tukan miskin.

"Jika masih menggunakan 11 kriteria itu tidak ada warga miskin, seharusnya pemerintah menggunakan TNP2K. Dimana kriteria di TNP2K jika penghasilan dikurangi pengeluaran kurang dari 300 ribu itu sudah dinyatakan miskin" ungkap Daniel.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Adi Laksono ketika diklarifikasi terkait penolakan itu membantah jika pihaknya dianggap menolak pengajuan SKTM dua warga tersebut, dia beralasan uang yang digunakan untuk Melayani Pasien SKTM adalah uang negara sehingga harus sesuai verifikasinya.

"Kita menggunakan APBD jadi sesuai SOP, diantaranya verifikasi untuk mengajukan SKTM harus sesuai. Kita tidak pernah menolak pasien, yang jelas persyaratannya harus lengkap. Anggaran untuk SKTM kita ada 10 Milyar dan SPM ada 3 Miliar kok," tandasnya.

Selanjutnya setelah mendapatkan jawaban dari Kepala Dinas, lima perwakilan RKI meninggalkan kantor Dinkes Kediri. Dalam aksi merekan mendapat pengawalan dari Satpol PP kabupaten Kediri.Q van

irvan/bhirawa

Klarifikasi Kadinkes Kediri dihadapkan Relawan Kesehatan Indonesia terkait Penolakan pengajuan SKTM. Rabu (24/6)

Pengelolaan Keuangan PDAM Bondowoso Diapresiasi BPKP Direktur PDAM Kabupaten Bondowoso, Mulyadi, SP MM mengaku, pengelolaan Keuangan PDAM Kabupaten Bondowoso telah sesuai dengan peraturan perundangan dengan dilakukan audit oleh akuntan public dan auditor BPKP. Hal tersebut dikemukakan Mulyadi menanggapi tudingan dari Fraksi Gerindra – Nasdem yang menyebutkan bahwa Direktur yang menjabat tidak bisa menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Bahkan, Pemerintah Daerah Bondowoso akan terus menerus menanggung kerugian yang disebabkan oleh pimpinan PDAM yang tidak mampu mengelola dengan benar, dan membebankan kerugian PDAM kepada Pemerintah.

“Untuk pengelolaan keuangan Tahun 2014 telah dilakukan audit oleh auditor independen Nomor LAI-24/BHS.III/P/2015 tanggal 2 Maret 2015 dengan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan audit laporan keuangan dan kinerja oleh BPKP perwakilan Provinsi Jawa Timur No:411/PW13/4/2015 tanggal 25 Maret 2015 dengan hasil kinerja Baik (63,94),”ujar Mulyadi ketika dikonfirmasi Bhirawa siang kemarin.

samsul tahar/bhirawa

Direktur PDAM Kabupaten Bondowoso, Mulyadi, SP MM

Dari hasil audit tersebut diperoleh gambaran bahwa terdapat kenaikan kinerja PDAM sebesar 3,83 dari periode sebelumnya sebesar 60,11 dan untuk pengelolaan keuangan terjadi kenaikan dari aspek keuangan yang mendapatkan laba di tahun 2014, serta mendapatkan predikat PDAM Sehat.

Mulyadi menjelaskan bahwa dasar pendirian dan pengelolaan PDAM mengacu pada Perda No. 2 Tahun 1993 tentang pendirian PDAM Daerah Tingkat II Bondowoso dan perubahannya terakhir Perda No 6 tahun 2011. “Saya juga akan menjelaskan terkait dengan dasar pengembangan usaha Air minum dalam Kemasan (Ijen Water) itu sudah sesuai

dengan Perda Pendirian PDAM yang pada prinsipnya memiliki fungsi Sosial dan Fungsi Bisnis,” ujarnya.

Tujuan berdirinya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab Bondowoso adalah untuk memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan air bersih atau air minum bagi masyarakat. Dengan tujuan mulia ini diharapkan berdampak pada peningkatan ekonomi daerah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagai perusahaan daerah, PDAM adalah lembaga profit yang berorientasi melayani kebutuhan air di Bondowoso. Untuk itu, pengelolaannya harus profesional dan menganut prinsip-prinsip good corporate governance. Hal ini

agar PDAM dapat optimal dalam memberikan pelayanannya dan mempunyai visi pengembangan usaha ke arah yang lebih modern.

Sebelumnya, Bupati Bondowoso meresmikan produksi perdana air minum dalam kemasan yang diberi nama Ijen Water di halaman kantor PDAM. Terobosan yang dilakukan oleh PDAM ini mendapat apresiasi oleh sebagian masyarakat. Tetapi menurut Gerindra –Nasdem, apapun alasan terobosan PDAM tersebut tidak harus melanggar Peraturan yang berlaku. Dalam Lampiran Permendagri No 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman. Bupati pun membantah seluruh tudingan itu melalui jawaban atas Pandangan Umum Fraksi.Q har

Kamis Kliwon 25 JUNI 2015

KILAS JATIM

Pilkades Serentak Telan Dana Rp 6,25 M Probolinggo, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengalokasikan anggaran dana hibah pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di sebesar Rp 6,25 miliar pada tahun 2015. Dana hibah ini diperuntukkan bagi penyelenggaraan pilkades di 252 desa yang akan dilaksanakan pada 8 Juli mendatang dengan peserta 785 cakades.

Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Probolinggo Edy Suryanto, Rabu (24/ 6) mengungkapkan, dana hibah tersebut dibagikan kepada 252 desa di 24 kecamatan yang akan menyelenggarakan pilkades. Besaran nominal dana hibah tersebut bervariasi antara Rp.20 juta hingga Rp.40 juta, tergantung luas wilayah, jumlah penduduk, maupun letak geografis setiap desa.

Dana penyelenggaraan pilkades serentak 2015 berasal dari beberapa sumber anggaran, di antaranya dari APBD dan APBDes. Dana hibah dibagikan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah melalui masing-masing panitia pilkades di 252 desa tersebut.

Dana hibah tersebut dipergunakan sebagai dana pencetakan surat suara, bilik suara, kotak suara, undangan pemilih, hingga proses lainnya sesuai dengan proposal yang diajukan setiap desa. Seluruh dana hibah tersebut sudah diberikan melalui panitia pilkades.

Pencairan dana terakhir diberikan kepada 20 desa yang mengajukan proposal pada batas akhir pencairan, Senin lalu.Q wap

JAWA TIMUR

Ketua Demokrat Ditangkap Polisi Situbondo, Bhirawa Berakhir sudah petualangan Ketua DPC Partai Demokrat Situbondo, Sunardi, dalam melakukan perlawanan hukum atas kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) yang bertahun tahun melilitnya. Setelah tak terima menjadi tersangka dengan menggugat pra peradilan Polres Situbondo ke Pengadilan Negeri, Sunardi yang dua kali menjadi wakil rakyat di gedung DPRD Kab Situbondo, akhirnya ditangkap polisi, di Jalan Basuki Rahmad, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Situbondo, pagi kemarin (24/6).

Informasi yang berhasil dihimpun Bhirawa menyebutkan, sehari sebelumnya, Sunardi melalui Kuasa Hukumnya Sri Utami mengikuti sidang vonis pra peradilan di PN Situbondo. Pada sidang terakhir itulah, gugatan hukum Sunardi ditolak oleh majelis hakim. Nah, usai sidang Polres Situbondo memberikan deadline 1 x 24 jam untuk segera memenuhi panggilan penyidik Polres. “Karena yang bersangkutan mokong pemanggilan sebanyak dua kali, akhirnya ditangkap oleh polisi,” ujar sumber kuat kemarin.

Usai diamankan Polisi, selanjutnya Sunardi menjalani

proses gelar perkara di Mapolres Situbondo, siang kemarin. Ini dilakukan, karena jauh hari sebelumnya berkas acara pemeriksaan (BaP) pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Situbondo itu sudah dinyatakan lengkap alias P 21 oleh Kejari Situbondo. “Kabarnya dia (Sunardi, red) ditangkap saat melintas di Jalan Basuki Rahmad dan akan menuju Kantor Kejari Situbondo,” sebut sumber kuat tadi.

Proses penangkapan politisi berlogo segitiga mercy itu dibenarkan oleh Kasubag Humas Polres Situbondo, IPDA Nanang Priambodo, siang ke-

Ketua DPC PD Sunardi

Sekretaris DPC PD Arik Budi Santoso

marin. Usai melihat di ruang Tipikor Polres, IPDA Nanang memastikan jika Sunardi sudah diamankan Satuan Reskrim Polres Situbondo. “Iya, dia sudah masuk,” aku mantan Kanit Tipikor Satreskrim Polres Situbondo itu singkat.

Sementara itu Kapolres Situbondo, AKBP Hadi Utomo, saat dikonfirmasi sejumlah wartawan menjelaskan bahwa penangkapan Sunardi dalam rangka untuk kepentingan pelimpahan berkas kasus dugaan korupsi ke Kantor Kejari Situbondo. “Untuk penahanan

Sunardi, kami serahkan ke pihak penyidik,” ungkap Kapolres Hadi, kemarin.

Di sisi lain, Sekretaris DPC Partai Demokrat Situbondo, Arik Budi Santoso, ketika diminta pendapatnya paska ditolaknya pra peradilan dan ditangkapnya Sunardi oleh polisi, menyerahkan proses sepenuhnya kepada hukum yang berlaku. Adapun untuk persoalan internal PD Situbondo, kata Arik, sesuai aspirasi beberapa pengurus dan Ketua DPAC, meminta Sekretaris DPC untuk berkoordinasi

Hadapi Lebaran, Dishub Siapkan 299 Armada Sumenep, Bhirawa Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep menyiapkan sebanyak 299 armada menghadapi lebaran puasa 1436 H. Ratusan armada untuk angkutan darat itu meliputi 8 bus AKAP, 67 bus AKDP dan 224 bus AKDP Bumel. Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep, Moh Fadillah melalui Kabid Perhubungan Darat, Abd Hadi mengatakan, menghadapi lebaran 2015, sebanyak 299 armada bus disiapkan untuk penumpang baik mudik maupun balik. "Kami sudah menyiapkan 299 armada untuk angkutan darat dalam lebaran Ramadhan tahun ini," kata Abdul Hadi, Rabu (24/6).

Ia menerangkan, untuk memastikan layak tidaknya armada yang bakal beroperasi, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Satlantas Sumenep. "Kami bekerjasama dengan Satlantas Sumenep untuk melakukan pengecekan armada dan hasilnya sudah layak beroperasi," paparnya.

Meski demikian, pihaknya tetap terus melakukan pantauan terhadap armada yang beroperasi selama ini. "Kami tetap memantau bus yang beroperasi itu," jelasnya.Q sul

dan konsultasi kepada DPD PD Jatim via Korwil III (Dr Agung). “Bagaimana mekanisme diinternal partai, kami sepakat minta petunjuk kepada DPD PD Jatim. ini sudah sesuai dengan AD/AR partai,” ujar mantan Ketua PAC PD Panji itu.

Tak hanya soal itu saja yang dikonsultasikan Arik kepihak DPD PD Jatim, soal siapa sosok PLT dan rencana PAW kedepan juga akan dimintakan pendapat ke DPD PD Jatim.

Sebab, aku dia, saat ini diinternal DPC PD Situbondo terjadi pro kontra dan banyak muncul tudingan kepentingan sehingga menjadi tidak kondusif, paska lilitan kasus yang menimpa Sunardi.

“Sebagai Sekretaris partai, saya yakin organisasi parpol ini tetap bisa eksis berjalan dengan meminta petunjuk DPD PD. Intinya semua masalah dijalankan sesuai mekanisme dan petunjuk DPD PD Jatim. Kita lihat nanti apa petunjuk DPD PD dan kami siap melaksanakan petunjuk itu sesuai instruksi DPD PD Jatim,” pungkas Arik.Q awi

Tren Kematian Ibu dan Anak Turun

Utang Menunggu Dirut Baru PDAM Sampang, Bhirawa Terpilihnya Ir Fauzan, menjadi Direktur Utama (Dirut) PDAM Trunojoyo Sampang, periode 2015-2019, dipastikan akan memikul tanggung jawab yang cukup berat. Mengingat PDAM selama dipegang Robert Balbut sebagai Dirut menyisakan tanggungan kepada Pemkab Sampang mencapai Rp 1 miliar.

Pernyataan itu diungkapkan, Ketua LSM Madura Development Watch (MDW), Tamsul, terkait dengan proses pemilihan Dirut PDAM yang baru. Menurut Tamsul, rincian hutang perusahaan daerah yang sudah jatuh tempo itu sebesar Rp 472,6 juta ditambah hutang sebelumnya Rp 250 juta, serta Rp 350 juta, sehingga total tunggakan mencapai Rp 1 miliar lebih.

“Robert Balbut mantan Dirut PDAM telah meninggalkan catatan buruk, jika permasalahan yang membelit perusahaan itu tidak segera dituntaskan. Maka saya menyangsikan kometmen Dirut yang baru, katanya melalui hasil seleksi dari tim independen itu mampu menyelesaikan hutang-hutang PDAM, ataukah mereka hanya badut – badut pesanan dari oknum pejabat Pemkab Sampang,” kata Tamsul penuh tanda tanya, Rabu (24/6).

Sebagaimana diketahui, Fauzan mantan Dirut PDAM Bondowoso itu akhirnya mampu menyisihkan 2 kandidat calon yang lain, yakni Chairul Anwar dari Pasuruan dan Khairil Anwar dari Malang melalui proses fit and propertest yang dilakukan oleh tim gabungan dari 5 orang akademisi dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Sekda, Phutut Budi Santoso dan Ketua Komisi II DPRD Sampang, H Nasir.Q lis

7

Tuban, Bhirawa Angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir di Kabupaten Tuban tahun 2014 menunjukan tren turun. Meski demikian, Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban mencatat kasus kematian ibu dan bayi baru melahirkan masih tergolong tinggi.

Seperti diungkapkan Kepala Dimas Kesehatan Kabupaten Tuban Dr Saiful Hadi, dalam sebuah acara seminar di Aula dinas bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas), LMS di Kabupaten Tuban.

"Trenya memang turun, data tahun lalu turun dibanding tahun sebelumnya, namun angka ini masih cukup tinggi," ujar dr Saiful.

Data dinas kesehatan menyebut, angka kematian ibu dan bayi baru lahir pada tahun 1211 memcapai 169 bayi, dan 18 ibu, tahun 2012 ada 155 bayi dan 24 ibu, selanjutnya di tahun 2013 171 bayi dan 12 ibu, ditahun

hilmi husain/bhirawa

Sejumlah warga saat mengantri untuk mendapatkan bantuan air bersih di Desa Jeladri Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.

Musim Kemarau, BPBD Minta Bantuan Droping Air Bersih ke BNPB Pasuruan, Bhirawa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan mengajukan bantuan kepada BPBD Provinsi Jatim dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupa dropping air bersih pada musim kemarau tahun ini. Pengajuan bantuan dropping air bersih dilakukan lantaran anggaran tersebut tidak ada.

Kepala BPBD Kabupaten Pasuruan Bhakti Djati Permana menyampaikan besaran dana yang diajukan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan ke BPBD Provinsi Jatim dan BNPB sekitar Rp150 juta. Dana itu akan digunakan untuk dropping air bersih sebanyak 30 kali.

Bantuan dropping air bersih ditujukan untuk 23 Desa di 7 Kecamatan di Kabupaten Pasuruan yang rawan kekeringan. Tujuh kecamatan itu antara lain Lumbang, Puspo, Pasrepan, Lekok, Winongan, Grati dan Kejayan. “Ini sifatnya jemput bola dan kami tak menunggu saat terjadinya krisis air bersih berlangsung. Kami akui, BPBD tak ada anggaran untuk dropping air bersih, sebab

anggarannya tak ada. Melekat pada biaya tak terduga Dinas Cipta Karya dan PDAM. Makanya, kami mengajukan BPBD Provinsi dan BNPB,” ujar Bhakti Djati Permana, Rabu (24/6).

Selain dropping air bersih, pihaknya juga mengajukan tandonisasi serta usulan jaringan pipanisasi. Sedangkan hasil rapat koordinasi BPBD Provinsi Jatim dengan BMKG menyatakan bahwa puncak kemarau yang akan mengakibatkan kekeringan diperkirakan terjadi pada bulan Agustus atau September nanti.

“Daerah yang mengalami kekeringan sudah kami petakan terlebih dahulu. Yang jelas, semua daerah rawan kekeringan kami perioritaskan tapi untuk wilayah Kecamatan Lumbang, Winongan dan Lekok paling utama perioritasnya. Karena tiga kecamatan itu biasanya paling parah dilanda kekeringan.

Puncaknya krisis air bersih terjadi bulan Agustus atau September nanti,” kata Bhakti Djati Permana.Q hil

berikutnya 2014 ada 186 bayi dan kematian ibu menurun menjadi 10.

"Memasuki tahun 2015 sampai bulan Juli ada 80 bayi dan 8 ibu melahirkan, jangan sampai jumlah itu bertambah lagi. Karenanya kami mengupayakam dengan kesadaran bersama untuk mengetahui penanganan dan bagaimana mencegah agar itu tidak terjadi, karena kita hanya bisa mengupayakan," terang Saiful.

Memurut Saiful ada beberapa penyebab kematian ibu dan bayi, penyebab paling banyak adalah pendarahan, keracunan melahirkan atau tekanan darah tinggi dan penyakit jantung bagi ibu, dan kurangnya asupan gizi bagi bayi.

"Faktor -faktor inilah yang harus diketahui, tidak hanya ibu hamil namun juga seluruh elemen masyarakat dan lingkungan agar saat menemukan hal seperti itu dapat ditangani dengan cepat," kata Kepala Dinas Kesehatan Itu.Q hud

Kapasitas Waduk Masih Tinggi, Petani Teruskan Tanam Padi Lamongan, Bhirawa Masih tingginya kapasitas terisi waduk dan rawa di Lamongan tahun ini memantik petani untuk menanam padi hingga tiga kali. Padahal Dinas PU Pengairan telah menghimbau petani melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan agar mereka menyesuaikan pola tanam dengan Rencana Tata Tanam Global (RTTG) yang telah disepakati.

Kepala Dinas PU Pengairan Supandi seperti dikonfirmasi melalui Kabag Humas dan Infokom Sugeng Widodo tidak menampik kapasitas terisi seluruh waduk dan rawa sebenarnya masih cukup tinggi. Sampai dengan 10 Juni lalu, dari total kapasitas 110.608.905 meter kubik di 44 waduk dan rawa dibawah pengelolaan PU, saat ini masih terisi air hingga 75.195.100 meter kubik atau sebesar 67,98 persen.

Masih besarnya kapasitas terisi tersebut terutama disebabkan tingginya curah hujan di Lamongan pada periode Nopember 2014 hingga Mei 2015 yang mencapai 95 persen.

Dengan kondisi petani yang banyak menanam padi di musim tanam ketiga (MT3), tandon air itu menurut perkiraan Dinas PU Pengairan tidak akan bisa mencukupi kebutuhan.

Terlebih musim kemarau tahun ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga Desember, bahkan Januari 2016.

Lebih dari itu, pola tanam yang tidak sesuai dengan RTTG ini bisa mengganggu musim tanam tahun depan. Padahal jika petani mau konsisten menanam palawija di MT3, masih akan tersedia cadangan air sekitar 25 persen untuk menyongsong MT1 di musim penghujan mendatang.

“Selain itu, dengan terus menanam komiditas yang sama di MT3, siklus hidup hama dikhawatirkan tidak akan bisa terputus. Sehingga produksi pertanian di musim tanam mendatang bisa dimungkinkan terganggu hama, “ kata dia.

Di Kecamatan Sugio, Waduk Gondang yang memiliki kapasitas maksimal 23.712.500 meter kubik, saat ini masih terisi 72,97 persen atau sebesar 17.304.000 meter kubik. Q yit

Bupati Mohon Dukungan Ulama untuk Pembangunan Gerbang Salam Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, memohon dukungan semua pihak, khusus para Ulama dalam upaya menggerakan pembangunan bernuasa Gerbang Salam. Tujuan agar Pamekasan terhindari dari berbagai macam penyakit masyarakat, terutama di bulan puasa suci Ramadan.

din/bhirawa

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, menyampaikan program kegiatan pemerintahannya.

Upaya mendukung program itu, Pemerintah Pamekasan sudah membuat Peraturan Daerah (Perda) Prostitusi, Perda Miras, Perda Hiburan, Perda Hotel, restoran dan Rumah Kos, selain Perda Pandai membaca Alquan bagi anak usia dini.

“Peraturan sudah dibuat. Tinggal kita berbuat, menjaga dan mematuhi peraturan itu. Semua ini demi generasi muda kita mendatang. Agar mereka tidak terjerumus, peran Ulama, tokoh masyarakat dan orangtua sangat penting,” tandas Bupati Syafii,

diacara safari Ramadhan di Kecamatan Palengaan dan Pegantenan, Selasa malam (22/6).

Safari Ramadan dengan acara buka puasa bersama dan shalat Tarawih, dibarengi penyerahan bantuan sosial kepada anak yatim.

Rombongan Bupati dan Wabup, bersama Forpimda dan kepala SKPD, diacara itu digelar dialog serap informasi dengan masyarakat.

Lebih lanjut, bahwa berlakunya Perda No. 5 Tahun 2014, ttg Ketertiban bulan Ramadhan, pemkab mengeluarkan edaran rumah makan buka disiang hari, kecuali

di Terminal. Tempat Hiburan diajurkan tutup kecuali tempat bermain anak-anak.

Mengenai Tadasur Alquran, bupati Syafii, menyatakan, tidak pernah melarang. Menurutnya, tadarus menggunakan pengeras suara hanya diizin sampai jam 10.00 wiib. “Setelah itu, boleh tetap tadarusan tapi lock specker tidak dipakai, atau hanya menggunakan salon kecil saja,” ujarnya.

Malam lebaran bupati mengajak, mengajak masyarakat untuk melaksanaan takbiran sesuai etika, norma dan aturan sehingga tidak sampai menimbulkan pelanggaran norma, hokum dan tetap menjaga ketertiban dan keamanan.

Malam takbiran, bupati berkordinasi dengan aparat keamanan mengajak masyarakat untuk tidak melaksanakan takbiran dengan kendaraan bermotor . Tuju-

an agar menjaga ketertiban berlalulintas dan upaya menciptakan Pamekasan aman dan tertib, serta tidak melanggar normanorma agama.

“Takbiran bukan dilarang, melainkan dengan cara santun, seperti pawai berjalan kaki yang music hul-dahul. Kita berkaca takbiran sebelum, konvoi berkendara masuk kota hingga larut dan ada yang memamakai pakai seronoh. Ini kan bukan cerminan gerbang salam,” ucapnya.

Bupati Syafii, meminta seluruh Camat, bersama aparat dibawa dengan menggandeng Ulama dan pemuda untuk mengadakan Takbiran di wilayahnya masing-masing supaya masyarakat tidak berbondong menuju kota Pameksan untuk merayakan yang pada akhirnya tetap menggunakan kendaraan.Q din

EKONOMI - BISNIS

8

Kamis Kliwon, 25 JUNI 2015

PGN Siap Jadi Partner Pemkot Surabaya 2.000 Sambungan Gas Rumah Tangga Terealisasi 2015 Surabaya, Bhirawa Perusahaan Gas Negara (PGN) siap menjadi partner Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam hal pengadaan gas untuk rumah tangga di kota Surabaya. Jika tidak ada kendala ada 2.000 sambungan gas rumah tangga yang akan terealisasi di tahun 2015.

trie diana/bhirawa

Operasi Pasar

Jelang hari raya Pemprov Jatim menggelar operasi pasar salahsatunya di Pasar DTC (Darmo Trade Center) Wonokromo Surabaya, sayangnya harga tersebut hampir sama dengan harga di toko sembako seperti harga gula dijual dengan harga Rp11.500 perkg, telor Rp19 ribu per kg. Tampak masyarakat Surabaya saat mengantri operasi pasar di DTC,Rabu (24/6).

Kurs JUAL

BELI

USD

13,058.00

12,928.00

SGD

9,793.74

9,694.79

EUR

14,546.61

14,400.50

JPY

10,867.18

10,756.30

GBP

19,743.70

19,539.38

Sumber: Bank Indonesia (1 JUNI 2015)

RAGAM EKBIS

General Manager Sales Region Jawa Timur, Agustiyono dan Manager Telkomsel Branch Surabaya, Norman Duta Irawan ketika berbincang dengan pemenang grand prize Telkomsel Gadget Party.

Program Gadget Party Genjot Revenue Data Surabaya, Bhirawa Program Telkomsel Gadget Party yang digelar 25 Mei 2014 hingga 26 Mei 2015 telah mampu menggenjot Customer Base Data sebesar 41,7 persen dari total Customer Base wilayah Surabaya. Begitu juga dengan posisi revenue broadband, menunjukkan hasil per Juni revenue data mencapai 34 persen terhadap total revenue.

Berkat kerjasama dengan Akar Daya Mandiri dan WTC Surabaya serta Honda Surabaya Center, Program ini meliputi semua penjualan HP dan paket Data yang ada di WTC Surabaya. “Dimana setiap pengunjung WTC Surabaya yang melakukan pembelian HP dan paket data minimal Rp 50 ribu akan mendapatkan kupon undian.

Khusus pembelian HP, jumlah kupon yang diperoleh adalah kelipatan dari Rp 250,000 dari harga HP,” ungkap Manager Telkomsel Branch Surabaya, Norman Duta Irawan usai memberikan hadiah utama di WTC Surabaya, Rabu (24/6) kemarin.

Menurut Duta, Telkomsel Gadget Party ini merupakan program rutin yang digelar di WTC Surabaya. Bahkan program ini mampu meningkatkan sales out paket data dari outlet di WTC dan juga mendongkrak penjualan HP terutama varian smartphone. Program undian sangat efektif untuk menambah pelanggan baru, calon pelanggan akan berpikir dua kali lipat saat membeli HP Q riq maupun paket Data di WTC Surabaya.Q

KEHILANGAN SURABAYA BPKB HILANG a/n Imam Rosadi, alamat balongampel rw08/15 sda, ds tanjekwagir kec. Krembung, nopol : W 4239 SL, noka MH1JB21183K167470, nosin JB21E1165619 No. 1176/IMB/BI-II/2015 BPKB HILANG a/n Imam Rosadi, alamat balongampel rw08/15 sda, ds tanjekwagir kec. Krembung, nopol : W 4239 SL, noka MH1JB21183K167470, nosin JB21E1165619 No. 1177/IMB/BI-II/2015 BPKB HILANG a/n Imam Rosadi, alamat balongampel rw08/15 sda, ds tanjekwagir kec. Krembung, nopol : W 4239 SL, noka MH1JB21183K167470, nosin JB21E1165619 No. 1178/IMB/BI-II/2015

TULUNGAGUNG HILANG STNK, Suzuki, th. 2004, Biru, AG4333NQ, a/n.

Agus Rifai, Ds. Tegalrejo, Rejotangan-T.Agung No. 1179/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2009, Hitam Perak, AG2374TJ, a/n. Abdul Jabar, Ds. Padangan, Ngantru-T.Agung No. 1180/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki Satria, AG.................., a/n. Moh Farid, Ds. Karangtalun, Kalidawir-T.Agung No. 1181/IMB/BI-II/2015

Jelang Lebaran, Bulog Jember Percepat Distribusi Raskin Jember, Bhirawa ribu untuk mendapatkan 15 ki- beras di pasaran karena biasanBadan Urusan Logistik (Bu- logram beras. Rachmawati men- ya harga beras merangkak naik log) Sub Divisi Regional (Sub- jelaskan pendistribusian raskin jelang Lebaran,” paparnya. divre) XI Jember, Jawa Timur, untuk alokasi Juli 2015 ditarSementara itu, pihak Bulog mempercepat distribusi beras getkan selesai paling lambat Jember memastikan stok beras untuk masyarakat miskin pada H-3 Lebaran, sehingga pi- di wilayah setempat aman un(raskin) menjelang Lebaran hak desa/kelurahan diharapkan tuk memenuhi kebutuhan war2015 di kabupaten setempat. membantu untuk percepatan ga hingga tahun 2016. Realisa“Saat ini petugas Bulog men- raskin tersebut. si penyerapan beras hingga distribusikan raskin untuk bu“Percepatan distribusi raskin pertengahan Juni tercatat selan Juni dan akan dilanjutkan yang dilakukan Bulog Jember banyak 33.000 ton atau mendistribusi untuk alokasi bulan juga merupakan salah satu up- capai 62 persen dari total tarJuli, sehingga mereka bisa me- aya untuk menekan inflasi dan get sebanyak 53.000 ton pada nerima jatah raskin selama melakukan stabilisasi harga tahun 2015. Q efi,ant dua bulan sebelum Lebaran,” kata Wakil Kepala Bulog Sub Divre Jember, Rachmawati, di Jember, Rabu (24/6). Menurut dia, jumlah penerima raskin di Jember sebanyak 192.591 rumah tangga sasaran (RTS) dengan masing-masing RTS menerima sebanyak 15 kilogram, sehingga kebutuhan raskin yang disalurkan mencapai 2.894.265 kilogram per bulan atau sekitar 35.000 ton per tahun.

“Percepatan raskin bulan Juli diharapkan dapat menekan gejolak harga beras jelang Lebaran dan meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan beras menjelang Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriyah,” paparnya.

Harga raskin masih sama dengan harga yang ditetapkan sebelumnya yakni sebesar Rp1.600,00 per kilogram, sehingga masing-masing kepala kelu- Bulog Sub Divisi Regional (Subdivre) XI Jember, Jawa Timur, mempercepat distribusi arga membayar sebesar Rp24 beras untuk masyarakat miskin (raskin) menjelang Lebaran 2015 di kabupaten setempat.

Omzet Jasa Pengiriman Naik 60% Surabaya, Bhirawa Masuknya bulan puasa menjadi lahan manis bagi bisnis jasa pengiriman barang di Surabaya, beberapa pengusaha mengaku omzet jasa pengiriman barang meningkat sekitar 60 persen. Hal ini dikarenakan banyaknya pemesanan atau pengiriman barang dari sejumlah daerah di Indonesia.

Seperti kantor perwakilan PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) di Jl. Diponegoro , Surabaya.

Perusahaan pengiriman ini tersebut bisa mendapatkan omzet sekitar Rp 250 juta selama bulan Ramadan atau rata-rata Rp 7 juta per hari.

Jumlah itu naik sekitar 60 persen dari hari-hari biasa, yang mencapai Rp 150 juta.

“Ini memang biasa seperti ini, pada bulan puasa memang lebih ramai. Kan ada juga masyarakat diluar Surabaya

yang beli barangnya di Surabaya,” kata Sales Counter Officer kantor perwakilan Surabaya, Doni Romansyah, Rabu (24/6) kemarin. Ia mengaku, sampai saat ini pihaknya telah melakukan pengiriman sekitar 8.000 sampai 10.000 barang selama periode Ramadan. “Kalau bulan-bulan biasa paling ngirim 6.000 barang. Ada pula orang mengirim ke daerah Kalimantan, Sulawesi, daerah di Jawa Timur dan Jakarta,” katanya.

Selain karena bulan Ramadan, melnjaknya pengiriman lebih ada faktor eksternal yakni lokasi kantor berdekatan dengan pusat grosir Pasar Turi dan PGS yang hanya berjarak kurang lebih 4-5 km saja, dimana banyak orang luar Surabaya yang memesan barang secara grosir di PGS, Dupak Grosir, dan Pasar Turi.

Sekitar 80 persen dari pengir-

iman, berupa pakaian.

Pada bulan Ramadan kendala yang dihadapi adalah pengurangan kuota pengiriman dari sebuah maskapai. Karena perusahaannya menumpang kargo pada pesawat-pesawat untuk mengirimkan barang.

Sementara itu di Gerai Tiki 174, Rungkut Industri, omzet pengiriman barang selama periode Ramadhan bisa mencapai Rp 150 juta, atau pada bulan-bulan biasa omzet sebesar Rp 75 juta. Untuk pengiriman barang per harinya, gerai 174 bisa mendapatkan omzet sebesar Rp 4 juta, tetapi kala Ramadhan tiba, omzet dapat melonjak 50 persen menjadi Rp 6 juta dalam sehari. “Kenaikan harga tidak ada. Kebanyakan orang kirim parsel atau kartu ucapan ke luar kota,” kata pengelola gerai Tiki 174,Alviansyah. Q wil

Hal ini ditegaskan oleh Manager Humas PGN Strategic Business Unit (SBU) Wilayah Distribusi II Jatim, Krisdyan Widagdo dimana Kota Surabaya bakal mendapatkan ribuan saluran pipa gas bumi untuk perkotaan melalui program dari kementerian ESDM. Krisdyan mengaku siap dalam menjadi partner kementerian ESDM dan Pemkot Surabaya. ‘’Pada prinsipnya kami siap jadi partner kementerian ESDM dan Pemkot Surabaya dalam program sambungan gas rumah tangga,’’ ujar pria yang akrab dipanggil Dodo ini ketika dikonfirmasi Rabu (24/6).

Dodo menambahkan untuk program dari kementerian ESDM ada sekitar 24.000 sambungan yang terbagi kedalam 3 cluster yang masing-masing cluster terdapat 8.000 sambungan dan bakal terealisasi tahun depan. ‘’Kalau yang sekitar 2.000 sambungan bakal bisa tereaslisasi tahun ini, dan progresnya sudah sekitar 60 persen proses konstruksinya. Karena ini program dari PGN sendiri, namun untuk yang dari Kementerian ESDM baru bisa terealisasi tahu 2016 karena itu bersumber dari APBN 2016.” papar Dodo.

Sementara itu, untuk kawasan-kawasan yang akan mendapat bantuan pemasangan sambungan pipa gas gratis, kata Dodo yakni, Bratang, Ngagel, Medokan, Pandugo dan Wonorejo masing-masing 8.000.

Sedangkan Urip Sumoharjo, Kartini dan Grudo 200 sambungan, Kampung Lontong Banyu Urip 300. Beberapa kawasan pemukiman padat juga mendapat pemasangan sambungan pipa gas alam gratis. Diantaranya, Kampung Malang,

Krisdyan Widagdo

Wonorejo serta Manukan.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini sebelumnya mengatakan, pihaknya telah mengajukan permintaan secara khusus kepada kementrian ESDM terkait sambungan gas. ‘’Pemasangannya yang jelas tahun ini, karena Pak Menteri (Menteri ESDM) sudah bilang kalau sudah ada uangnya. Itu jumlahnya sekitar 7.300 yang saya minta sendiri ke pak menteri.’’ kata Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini kepada wartawan diruang kerjanya belum lama ini.

Risma, beralasan bahwa, dengan adanya pemasangan sambungan pipa gas ini akan meringankan biaya masyarakat saat memasak karena biaya untuk gas lebih hemat. ‘’Sudah terbukti di Kampung Lontong yang beberapa sudah menggunakan itu,’’ papar dia. Risma juga mengatakan bahwa untuk pelaksanaannya pihaknya telah bekerja sama dengan pihak PGN untuk mengatur bagaimana pengoperasiannya dilapangan nantinya. ‘’Saya sudah berkomunikasi dengan pihak PGN, bagaimana pelaksanaannya nanti,’’ pungkas Risma. Q dre

Pelindo Tolak Penghapusan Denda Closing Time Surabaya, Bhirawa Usulan Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) yang meminta agar menghapus pengenaan denda pengiriman kontainer yang melebihi jadwal tutup (closing time) saat melewati pintu masuk terminal sebesar Rp 1 juta, ditolak oleh Pelindo III. Alasannya jika tidak ada denda akan banyak menimbulkan pelanggaran Menurut Kahumas PT Pelindo lll Edi Priyanto, saat dijumpai di ruang kelrjanya Rabu ( 24/6) kemarin, pengenaan denda itu bukan sebagai penghasilan tapi merupakan tindakan efek jera terhadap para penguaaha. “Diberi denda saja masih banyak yang melanggar, apalagi kalau tidak ada senda bisa dibayangkan,” ungkap Edi. Pelindo lll atau anak perusahaannya TPS hanyalah sebagai operator, pelaksana apa yang sudah diatur dan ditetapkan oleh regulator. Hal ini lanjutnya sudah barang tentu untuk kelancaran dalam pengaturan arus kontainer dan barang yang melalui TPS. Dengan kata lain kalau sampai denda dihapus maka dikhawatirkan akan semakin banyak pelanggaran dan tentunya akan mengacaukan kinerja di pelabuhan.

Sebelumnya Ketua Forkas Jatim, Isdarmawan Asrikan, mengatakan, pengenaan denda closing time itu sangat membebani eksportir, terutama atas pengiriman barang yang berasal dari wilayah kabupaten di Jatim yang terkendala padatnya lalu lintas. Q ma

Cuaca Mendukung, Tangkapan Nelayan Kenjeran Melimpah Masuknya bulan kemarau pada Bulan Juni tahun ini menjadi keuntungan bagi nelayan yang berada di pesisir timur Surabaya.

Tepatnya mereka yang mencari ikan di sekitar perairan Kenjeran dan Selat Madura dan sekitarnya. Karena kecepatan angin yang dirasa cukup stabil, serta gelombang air laut hangat membuat pasokan ikan melimpah.

Masduki Toha, salah satunya mengungkapkan tangkapan ikannya dalam semalam kini bisa mencapai hampir 130 kg untuk ikan jenis Tengiri. Berbeda saat cuaca buruk, pendapatannya hanya sekitar 30-50 kg saja, karena pada saat cuaca buruk, semua ikan lebih memilih untuk hidup di dasar.

“Alhamdullilah, hasilnya dalam tadi malam bisa hampir 130 kg, sampai harus di bagi dengan dua kapal milik saudara. Karena kalau di muat sendiri pasti tidak cukup. Mulai kerjanya sekitar

jam 20.00 wib sampai dengan jam 03.00,” ujarnya ketika sambil menghantarkan wisatawan ke pulau pasir di tengah pantai kenjeran.

Rabu (24/6) kemarin.

Ia memprediksi, stabilnya kondisi ini akan sampai akhir Bulan Agustus. Dengan melimpahnya hasil tangkapan pada Bulan Juni ini, ia berharap dapat merayakan Idulfitri lebih baik di bandingkan tahun kemarin. Karena anak yang kedua akan memasuki jenjang pendidikan SMA, yang memerlukan biaya untuk mendaftar sekolah.

“ Kalau seperti ini, anakanak bisa sekolah lebih baik. Selain itu, saya berharap hasil tangkapan yang di jual kepada pedagang ikan di Surabaya hasilnya tidak merosot,” katanya.

Merosotnya harga ikan yang di jual di Surabaya, lebih di sebabkan karena masuknya produk ikan dari luar Kota Surabaya yang membanjiri pasar ikan lokal. Terutama dari daerah Probolinggo, Gresik, ataupun Lamongan. “ Hasil tangkapan ikan dari daerah ini memang sering di jual di pasar-pasar Surabaya sehingga membuat harga ikan yang di peroleh nelayan disini merosot sampai 40%.

Seperti ikan tengiri di jual dengan harga Rp.10-13 ribu per kilogramnya. Jika masuk pasokan ikan dari luar harganya sekitar Rp.7 -11 ribu per kgnya,” tutupnya. Q wil

Nelayan yang berada di pesisir timur Surabaya kini tangkapan ikannya dalam semalam kini bisa mencapai hampir 130 kg untuk ikan jenis Tengiri.

Kamis Kliwon 25 JUNI 2015

KILAS AREMANIA

PCNU Batasi Tadarus Melalui Pengeras Suara Kab Malang, Bhirawa Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Malang mengeluarkan surat imbauan kepada seluruh takmir masjid dan pengurus musala yang menggelar tadarus Alquran di bulan suci Ramadan melalui pengeras suara, agar dimatikan pada pukul 21.30 WIB. “Tujuan kami mengeluarkan surat imbauan itu, agar masyarakat NU yang melakukan tadarus di masjid dan musala tidak mengganggu masyarakat lainnya yang sedang beristirahat,” jelas Seketaris PCNU Kabupaten Malang H Abdul Mujib Syadzili atau biasa disebut Gus Mudjib, Rabu (24/6), kepada wartawan.

Menurutnya, tadarus Alquran meski tidak melalui pengeras suara tidak menjadi persoalan. Namun, jika dalam tadarus terus ada yang terganggu, maka akan menghilangkan pahala. Sehingga untuk tadarus Alquran di masjid maupun di musala harus dibatasi maksimal pukul 21.30. Dengan begitu, agar umat muslim yang menjalankan ibadah puasa bisa istirahat dengan cukup.

Gus Mudjib mengaku, jika tadarus Alquran itu memang baik untuk menambah pahala, namun alangkah baiknya tidak harus menggunakan pengeras suara menjelang tengah malam. Selain itu, selama bulan suci ramadan, seluruh pengurus, Majelis Wakil Cabang (MWC), pengurus ranting, lembaga Lajnah, dan Badan Otonom NU juga telah disurati agar melaksanakan beberapa kegiatan yang bernuansa islami.

“Termasuk takmir masjid dan musala,” kata dia.

Dia menambahkan, telah menekankan kepada warga NU dan pengurus agar benar-benar mampu menjaga kesucian di bulan Ramadhan. Sedangkan sebelum memasuki bulan suci Ramadan, dirinya juga sudah mengintruksikan kepada seluruh pengurus NU dan takmir masjid dan musala untuk saling menghormati, serta untuk menjaga kesucian bulan Ramadan. Q cyn

MALANG RAYA Produksi Cabai Naik

Mentan Janji Naikkan Nilai Bantuan

Rendra Kresna Bisa Kompromi dengan PDIP Kab Malang, bhirawa Rendra Kresna tampaknya mulai tak sabar dengan belum turunnya surat rekomendasi dari DPP PKB. Hal ini karena semakin mepetnya waktu pendaftaran calon yang akan berlangsung 26 sampai 28 Juli mendatang.

Dari salah satu kepala SKPD menginformasikan bahwa Rendra Kresna telah mendeadline PKB. Jika dalam minggu ini surat rekomendasi tidak segera turun, maka akan mengambil langkah alternatif dengan menjajaki koalisi dengan parpol lainnya.

“Saat ini memang baru Nasdem yang mengeluarkan surat rekomendasi untuk Pak Rendra. Tentu masih dibutuhkan parpol lain untuk membentuk koalisi,” ungkap Kepala SKPD yang minta namanya tak dikorankan.

Kegundahan Rendra memang wajar, karena hingga saat ini Partai Golkar juga belum ada kepastian bisa mengusung pasangan calon. Sehingga dengan tidak adanya keputusan dari PKB untuk segera memberikan rekomendasi sangat mengancam keikutsertaannya dalam Pilkada serentak 9 Desember mendatang.

Walaupun selama ini DPP Partai Golkar Munas Riau melalui Wakil Sekjendnya Ridwan Hisjam menjamin Koalisi Merah Putih (KMP) akan mendukung penuh Rendra Kresna, namun sejatinya juga tetap mengkhawatirkan.

Dari seluruh parpol yang ada di kabupaten Malang, hanya PDI Perjuangan yang memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon sendiri. Jika sampai detik-detik akhir masa pendaftaran tak juga ada kejelasan koalisi, tentu akan mengancam keikutsertaan Rendra. Ironis memang, sebagai petahana yang memiliki elektabilitas sangat tinggi, Rendra akhirnya harus tersandera oleh belum tegasnya sikap parpol yang akan mendukungnya.Q sup

Rp 22 miliar. Namun jika tahun ini produksi pertanian di Kabupaten Malang bisa meningkat, maka Mentan berjanji akan menaikkan dana bantuannya menjadi Rp 25 miliar bahkan Rp 30 miliar.

Saat berdialog dengan Menteri Pertanian, para petani Desa Ngantru meminta untuk mendapatkan bantuan bibit, traktor, dan perbaikan infrastruktur jalan dan irigasi. Dan sekali lagi Amran berjanji akan memenuhi permintaan tersebut jika petani bisa menaikkan produksi pertaniannya.

Adapun untuk perbaikan infra struktur, Mentan langsung menginstruksikan untuk memenuhi permintaan tersebut kepada Bupati Malang, Rendra Kresna yang kemarin ikut mendampingi Mentan. “kalau perbaikan infrastruktur itu adalah tugas Pak Bupati yang akan melaksanakan. Dan dengan bantuan yang telah diberikan ke Kabupaten Malang, maka perbaikan itu akan segera dilaksanakan,”jawab Amran yang juga diiyakan oleh Rendra Kresna. Q nas

Kabupaten Malang, Bhirawa Menteri Pertanian (Mentan)Republik Indonesia, Amran Sulaiman, berjanji akan memberikan bantuan traktor dan benih cabai unggul kepada para petani di Desa Ngantru, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Dan jika tahun ini petani bisa menaikkan produksi cabai, tahun depan Mentan menjanjikan menaikkan bantuan pertanian ke Kabupaten Malang menjadi Rp 25 miliar.

Hal ini disampaikan langsung oleh Mentan saat mengunjungi sentra pertanian cabai di Ngantang, Rabu (24/6) kemarin.

Kedatangan Mentan ke Ngantang untuk memastikan stok pangan strategis, mulai padi, cabai, dan bawang dalam kondisi aman dan tersedia.

Dan Ngantang merupakan daerah di Kabupaten Malang yang menjadi salah satu sentra pertanian cabai dipastikan memiliki surplus produksi. ”Kita sudah cek sentra-sentra produksi pertanian yang ada di lima Kabupaten (termasuk Kabupaten Malang), semuanya mencapai surplus,”ujar Amran Sulaiman saat melakukan dialog langsung dengan para petani Ngantang, Rabu (24/6).

Ia memberikan jaminan

kepada para petani, bahwa dengan produksi pertanian yang mencukupi tidak akan ada impor hasil pertanian, termasuk impor cabai. Selain itu Kementrian Pertanian juga akan membantu pemasaran dari produk pertanian dari Ngantang dengan harga sesuai pasaran.

“Kita sudah meminta kepada petugas Bulog untuk membeli dan langsung membawa panen cabai di Desa Ngantru ini ke Surabaya dan Jakarta. Dengan ketersediaan produksi ini kita tidak akan biarkan ada impor cabai dan bawang ke dalam negeri,”tambah Amran.

anas bachtiar/bhirawa

Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman (baju putih), disampingi Bupati Malang, Rendra Kresna (berkacamata) saat mendatangi sentra pertanian cabai di Desa Ngantru, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang dan berdialog dengan para petani di sana.

Untuk mendukung ketersediaan produksi pangan, Amran juga akan melakukan evaluasi terhadap 26 Kabupaten yang saat ini mendapatkan rapor merah. Karena 26 daerah tersebut tidak bisa memiliki produksi pertanian yang tidak sesuai dengan jumlah yang

ditargetkan.

Padahal untuk peningkatan produksi pertanian ini, Pemerintah Pusat melalui Kementan telah memberikan bantuan senilai Rp 16,9 Trilyun.

Adapun untuk Kabupaten Malang tahun ini mendapatkan jatah bantuan pertanian

Wali Kota Tepat Waktu, DPRD Gantian Telat

Wali Kota Batu Buka Puasa di Block Office Kota Batu, Bhirawa Untuk pertama kalinya Pemkot Batu menggelar kegiatan di Kompleks block office, Selasa malam (23/6). Kegiatan Safari Ramadan yang digelar Walikota Batu Eddy Rumpoko diikuti sebanyak 600 orang.

Menurut Eddy Rumpoko, block office sengaja digunakan untuk kegiatan Safari Ramadan, walaupun masih dalam proses pengerjaan.

“Dengan kegiatan Safari Ramadan ini, kami sekaligus minta dukungan dan doa restunya agar pembangunan block office lancar dan segera dapat diselesaikan tepat waktu,” ungkap Eddy Rumpoko.

Block A saat ini sudah dalam proses finishing. Di gedung utama ini, rencananya akan digunakan untuk kantor Walikota, Wawali, Sekda dan Sekretariat Pemkot Batu.

“Sebelum orang lain masuk agar kamu bisa masuk terlebih dahulu. Karena kamu nantinya akan menjadi tuan rumah untuk melayani masyarakat,” pesan Eddy Rumpoko kepada jajaran pimpinan dan staf SKPD. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga memberikan santunan kepada 81 anak yatim dari Kelurahan Ngaglik dan Desa Sumberejo. Santunan tersebut diharapkan agar bisa digunakan untuk membantu meringankan beban anak yatim di bulan Ramadan ini.

Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Ust Drs H Abdul Rochim dalam ceramahnya mengatakan dengan kegiatan Safari Ramadan ini diharapkan meningkatkan keimanan dan solidaritas sosial kalangan pejabat dan staf Pemkot Batu. Selain itu juga untuk meningkatkan syiar Islam. Q sup

9

cahyono/bhirawa

Petugas Satpol PP Kabupaten Malang saat melakukan sidak OMKA di salah satu toko di dalam Pasar Tumpang, Kec Tumpang, Kabupaten Malang.

Sidak, Temukan Kosmetik Ilegal Kab Malang, Bhirawa Tim gabungan dari beberapa instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang bersama Yayasan Lem baga Konsumen Malang (YLKM), dan Polres Malang terus melakukan inspeksi men dadak (sidak) terkait Obat, Makanan, Kosmetik dan Alat Kesehatan (OMKA) di berbagai toko dan pasar tradisional.

Kalau sebelumnya, tim gabungan tersebut menemukan makanan dan minuman (mamin) yang tak dilengkapi label dan tanggal kedaluwarsa di supermarket di wilayah Kecamatan Singosari dan Karangploso, kemarin tim tersebut menemukan kosmetik illegal di Pasar Tumpang, Kecamatan Tumpang, kabupaten setempat.

Dalam sidak kemarin jelas Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang dr H Abdurachman MKes, Rabu (24/6), kepada wartawan, tim gabungan yang

terdiri dari Dinkes, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Disperindag), Bagian Ekonomi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), YLKM, dan Kepolisian menyisir di tiga pasar tradisional, yakni Pasar Tumpang, Wajak, dan Bululawang. Sedangkan dalam sidak tersebut, pihaknya telah berhasil menemukan puluhan kosmetik illegal yang dijual di toko dalam Pasar Tumpang.

“Karena kosmetik yang dijual itu berasal dari luar negeri tidak dicantumkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Bahkan, beberapa diantaranya merupakan kosmetik yang dilarang seperti krim pemutih untuk wajah merek 99, krim Lien Hua, dan ada juga krim yang memakai merek Krim Resep Dokter,” ungkapnya.

Tak hanya krim wajah saja, lanjut Abdurachman, namun ada sejumlah produk kecantikan lain, seperti sabun,

maskara, krim rambut. juga masih saja banyak yang ditemukan tidak berlabel benar.

Contohnya, hanya memakai merek tanpa mencantumkan kandungan yang ada didalam produk tersebut, juga tanggal kadaluarsanya. Dan juga ada beberapa diantaranya ditemukan sudah kadaluarsa namun masih tetap di pajang bersama produk lain.

Sidak yang kita lakukan bersama ini, kata dia, juga kita ketemukan beberapa produk makanan khususnya makanan curah, yang di repacking tidak dilengkapi label yang benar, di Pasar Wajak dan Bululawang. Diantaranya, susu kaleng kental manis, roti, dan susu kotak melebihi tanggal kadaluarsa.

“Sehingga dengan adanya ditemukan barang kosmetik illegal dan makanan yang dijual melebihi tanggal kadaluarsa, maka barang tersebut kita tarik agar tidak lagi dijual,” terang dia. Q cyn

Malang, Bhirawa Setelah mendapat kritik anggota DPRD, jika Wali Kota Malang Muhammad Anton, sering telat saat menghadiri rapat paripurna dewan, Rabu (24/6) kemarin, Walikota datang tepat waktu. Sayangnya ketika walikota tepat waktu, anggota dewan, gantian yang molor.

Bahkan Rapat Paripurna Dewan Penyampaian Pendapat Badan Anggaran DPRD Kota Malang, terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Malang, undangan jam 09.00 WIB, Walikota Malang, Muhammad Anton datang tepat waktu sementara DPRD belum ada yang datang, dan rapat paripurna baru bisa dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB. Kondisi ini, sekaligus membuktikan jika Wali Kota Malang yang kerap disapa Abah Anton itu, bisa datang tepat waktu, bahkan lebih awal dibanding dengan anggota dewan.

Begitu datang ke gedung DPRD Abah Anton bersama wakil Walikota Sutiaji, langsung mengambil tempat di depan, sementara anggota dewan, baru menyusul datang lima orang.

“Kita sudah tepat waktu, dewannya belum siap, kalau gini ya masak kami disalahkan lagi karena kepagian,”gurau Abah Anton.

Yang menarik saat melakukan presensi Abah mem bubuhkan jam kehadiran, yakni pada pukul 09.00 WIB,

sementara beberapa dewan baru datang berikutnya.

Dari 45 orang anggota dewan, yang hadir beberapa menit setelah walikota Malang datang, hanya lima orang saja, yakni Bambang Sumarto, Ribut Wahyudi, Fraksi Partai Golkar, Suparno Fraksi Gerindra, dan Teguh Mulyono Fraksi PDI Perjuangan. Sedangkan jajaran pimpinan yang hadir hanya Zainudin.

Usai rapat Paripurna, Abah Anton menyatakan, selama ini dirinya tidak tepat waktu karena, protokoler memberikan laporan bahwa belum kuorum. Jadi baru boleh datang setelah kuorum.

“Saya ini berdasarkan protap saja, semua waktu untuk bekerja, saya manfatkan terima tamu dulu, tunggu kuorum. Jika harus diciptakan, saya buktikan, saya bisa disiplin,” urainya.

Kalau belum kuorum, lanjut Abah rapat partipurna dewan tidak bisa dimulai.

Daripada nunggu hanya membuang waktu, lebih baik digunakan untuk menerima tamu, atau melakukan pekerjaan yang lainnya. Tapi kalau pihak dewan meminta dirinya tepat waktu, dia akan tepat waktu. Yang penting semuanya kompak demi Kota Malang. n mut Sementara itu, Suparno yang sebelumnya mengkritik Abah Anton, menyatakan jika hari ini merupakan awal yang baik, untuk bersama-sama menghargai waktu.Q mut

muhammad taufiq/bhirawa

Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Badan Anggaran DPRD Kota Malang, terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Malang molor gara-gara anggota DPRD datang terlambat.

Bupati Blitar Ingatkan Pentingnya Kepedulian Terhadap Lansia Bupati Blitar, H Herry Noegroho, SE, MH menegaskan pentingnya kepedulian terhadap Lansia. Lansia adalah bagian penting dari masyarakat Kabupaten Blitar yang harus diberi ruang seluas luasnya untuk mengekspresikan diri.

“Masyarakat Kabupaten Blitar harus mendorong perilaku dan hidup sehat serta meningkatkan kemandirian bagi Lansia. Hal ini sebagai cerminan kesejahteraan lansia untuk mempersiapkan pra lanjut usia agar lebih produktif dan mandiri,” kata Herry.

Bupati juga menyampaikan, pada 4 Juni 2015 lalu pihaknya telah menerima Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Nasional (Kesoslunas) tahun 2015 dari Presiden Republik Indonesia. Penghargaan ini juga diberikan Pemerintah Pusat pada 2 Bupati lainnya, diantaranya Bupati Aceh Jaya Provinsi NAD dan Bupati Bangka Tengah Provinsi Bangka Belitung.

Keberhasilan pemerintah Kabupaten Blitar yang turut diperingati dalam Hari Lanjut

Usia Nasional ini berkat bantuan dan partisipasi aktif dari semua pihak, sekaligus momentum bagi seluruh masyarakat Kabupaten Blitar untuk membangun kepedulian terhadap para warga lanjut usia.

Pada Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) beberapa waktu lalu juga diperingati oleh ribuan lansia di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Beru Wlingi.

Pada momentum hari Lansia ini digelar senam pagi bersama para Lansia. Dalam acara tersebut juga diberikan berbagai hadiah, doorprice dan piagam penghargaan pada keluarga pioneer, yakni pasangan suami istri yang telah menempuh usia perkawinan emas selama 50 tahun atau lebih. Ia dinilai memberikan teladan, panutan bagi keluarga-keluarga muda yang

ada di Kabupaten Blitar.

Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional itu bertema “Bersama Membangun Kepedulian Terhadap Lanjut Usia”. Bupati Blitar, Herry Nugroho turut didampingi Wakil Bupati Blitar, Forpimda, serta Ketua dan pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Blitar.

Dalam sambutannya Bupati Blitar menyampaikan terbitnya UU Nomor 13 tahun 1998

tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah upaya nyata Pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi Lansia.

Selain itu, melalui peringatan hari Lanjut Usia, diharapkan dapat mendukung perubahan perilaku Lansia agar tetap sehat dan produktif. Hal ini dilakukan melalui penciptaan lingkungan ramah lansia yang mendorong kesehatan dan partisipasi aktif lansia, pen-

hartono/bhirawa

Bupati Blitar H Herry Noegroho, SE, MH saat memberikan bingkisan kepada para Lansia pada peringatan hari Lansia beberapa waktu lalu.

yediaan layanan kesehatan yang ramah lansia, peningkatan peran serta lansia dalam pembuatan kebijakan publik yang ramah lansia serta membantu lansia berpartisipasi aktif dalam keluarga dan masyarakat.

Sementara Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) Kabupaten Blitar yang diketuai Wakil Bupati Blitar, H Rijanto, bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait telah berupaya meningkatkan Usaha Kesejahteraan Lanjut Usia di segala sektor. Komda Lansia Kabupaten Blitar bekerja sama dengan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Blitar membentuk Pos Konsultasi Keluarga di masingmasing Desa dan Kelurahan, seperti di Kecamatan Selorejo dan Kecamatan Sanankulon.

Diharapkan lembaga itu bisa menjadi wahana konsultasi keluarga dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Q htn*

OLAHRAGA

10 LINTASAN

Menpora Harap Pemain Berani Lapor Masalah Gaji Jakarta, Bhirawa Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengharapkan para pesepakbola di Indonesia harus berani melapor ke pemerintah apabila ditemukan masalah belum terbayarnya gaji.

Hal tersebut ia katakan setelah bertemu dengan pesepakbola asal Korea Selatan Shin Hyun Joon yang mendatangi Kantor Kemenpora untuk mengadu masalah gaji yang belum terbayarkan ketika bermain di Indonesia.

"Masalah ini akan saya bawa ke Tim Transisi dan masalah gaji ini harus kita dorong, harus diungkapkan, dan dipublikasikan oleh media karena menyangkut pemain yang menagih haknya," kata Imam di Kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu.

Menpora mengatakan sudah terlalu banyak kasus belum terbayarnya gaji seorang pemain sehingga pihaknya ingin operator kompetisi dan semua klub harus lolos verifikasi terlebih dahulu sebelum mengikuti kompetisi.

"Itu merupakan sebuah kewajiban (verifikasi) untuk operator atau klub sebagai lembaga profesional," kata mantan Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Pesepakbola Korea Selatan Shin Hyun Joon yang pernah bermain untuk klubklub di Indonesia mendatangi Kantor Kemenpora untuk mengadu masalah gaji yang belum terbayarkan ketika bermain di Indonesia.

"Ada sekitar Rp750 juta yang belum dibayar oleh tiga klub saat saya main waktu itu pada 2012 sampai 2013 antara lain Deltras Sidoarjo, PSMS Medan, dan Perseman Manokwari," kata Shin saat melakukan konferensi pers di Kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu.Q ant

Kamis Kliwon 25 JUNI 2015

Indo FPC Juara Umum Renang di Lebanon Surabaya, Bhirawa Tim dari Indonesia Force Protection Company (Indo FPC) meraih juara umum dalam Lomba Renang UNIFIL 2015 di Kolam Renang UNIFIL, Naoura, Lebanon, 15-19 Juni lalu.

Staf Penerangan Satgas UNIFIL Indonesia Sertu Mar Bahrul Ulum dalam surat elektronik dari Lebanon yang diterima Antara di Surabaya, Rabu (24/6), menjelaskan kejuaraan renang itu diikuti oleh 11 negara yang tergabung dalam Satgas UNIFIL Lebanon.

Dari seluruh kontingen, pasukan Indonesia mengirimkan dua tim yakni Indo FPC dan Indobatt (Indonesian Battalion). "Kontingen Indo FPC yang

diasuh pelatih Serma Marinir Dhody Adi Chandra itu meraih hasil yang membanggakan sebagai juara umum dengan mendapatkan enam emas dan dua perak," katanya.

Enam medali emas itu diraih Serma Marinir Dhody Adi Candra (40 meter gaya kupukupu/perorangan putra), dan Pratu Aprelian Noer Perdana (100 meter gaya dada/perorangan putra).

Selain itu, Serda Kowad Susi

susanti (40 meter gaya punggung/ perorangan putri), dan Serda Kowad Susi Susanti (40 meter gaya kupu-kupu/perorangan putri). m Berikutnya, Lettu Marinir Heri Supriyadi, Serma Marinir Dhody Adi Chandra, Praka Abdul Husein, dan Pratu Aprelian Noer Perdana (estafet gaya bebas 40 meter x 4 orang/ putra).

Tim lain yakni Serma Marinir Dhody Adi Chandra, Serka Heni, Praka Abdul Husein, dan Pratu Aprelian (estafet gaya ganti 40 meter x 4 orang/ putra). Untuk dua medali perak diraih oleh Serma Marinir Dhody Adi Chandra (80 meter gaya ganti/putra), dan Pratu

Aprelian Noer Perdana (40 meter gaya dada/putra).

Sementara itu, tim Indobatt yang diasuh pelatih Kapten Inf Seto Purnomo menyabet sepuluh medali yakni sebuah medali emas, empat medali perak, dan lima medali perunggu.

Sebuah medali emas itu diraih oleh Praka Catur (40 meter gaya dada/perorangan putra).

Untuk empat medali perak diraih oleh Praka Marinir Putu Arsana (80 meter gaya kupukupu/perorangan putra), dan Serma Ery, Praka Marinir Putu Arsana, Serda Hardi, Pratu jainudin (gaya bebas 40 m x 4 orang gaya bebas/putra).

Selain itu, Serda Keu Mega Kayadu (40 meter gaya kupu-

PSSI Jamin Tetap Solid Pasca Pertemuan Menpora-Djohar

Bali Jadi Tuan Rumah Fornas III Denpasar, Bhirawa Provinsi Bali terpilih menjadi tuan rumah kegiatan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) III, yang berlangsung di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, pada 9-11 Oktober.

Ketua Panitia Daerah Fornas III, I Nyoman Sukanada, di Denpasar, Rabu, mengatakan dipilihnya Bali menjadi tuan rumah Fornas III karena mampu menarik banyak peminat untuk ikut dalam kegiatan olahraga rekreasi itu.

"Tujuan dari kegiatan Fornas ini untuk menyemarakkan kegiatan olahraga rekreasi yang rutin diselenggarakan 2 tahun sekali itu sehingga lebih dikenal masyarakat luas," ujar Nyoman Sukadana.

Nyoman Sukadana menuturkan kegiatan Fornas tersebut diikuti oleh 34 provinsi dan 111 negara yang diprediksi menghabiskan dana melebihi Rp1 miliar.

Menurut dia, kegiatan Fornas III tersebut bersifat kebersamaan yang dapat diikuti semua kalangan usia, dan memprediksi jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan bakal banyak karena diminati masyarakat luas.

"Dalam waktu dekat kami segera mensosialisasi kepada masyarakat di Kabuaten/kota di Bali terkait kegiatan olahraga rekreasi itu," ujar Sukanada yang juga Mantan ketua Harian PBVI Bali itu.

Pendaftaran peserta di masing-masing provinsi di luar Bali, ujar dia, akan langsung ditangani Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) pusat.

Sedangkan untuk akomodasi dan transportasi ditanggung peserta di masingmasing Provinsi yang didampingi agen perjalanan atau "travel" bagi kelancaran penyelenggaraan kegiatan itu.Q ant

Sulsel Waspadai Sulut di Pra PON Wilayah IV Makassar, Bhirawa Pengprov Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Sulawesi Selatan mewaspadai kekuatan tim Sulawesi Utara saat bertemu di babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) Wilayah IV di Makassar, Sulsel.

Sekretaris Umum Perbasi Sulsel Muhammad Taufiq di Makassar, Rabu, mengatakan Sulut memiliki banyak atlet yang berlaga di kejuaraan nasional di Pulau Jawa yang tentunya akan kembali memperkuat tim di pra-PON 2015.

"Dari beberapa tim yang akan menjadi lawan kita di Wilayah IV, saya kira Sulut yang perlu diwaspadai karena memiliki banyak talenta yang bertebaran di sejumlah tim elit nasional," jelasnya.

Untuk pra-PON Wilayah IV dihuni sejumlah tim diantaranya Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi utara, Gorontalo dan Sulsel yang akan tampil sebagai tuan rumah babak kualifikasi 2015.

Meski demikian, Pengprov Perbasi Sulsel mengaku cukup optimistis menghadapi pra-PON 2015.

Kepercayaan diri tim Sulsel salah satunya dikarenakan hasil positif yang diraih tim putra dan putri Sulsel dari agenda try out yang telah dilaksanakan sebelumnya.

"Jika melihat hasil yang diraih tim kita saat try out di Kalsel dan Surabaya, Jawa Timur, sepertinya kita cukup berpotensi lolos. Mudah-mudahan hasil ini bisa terus ditingkatkan sebelum tampil di pra-PON 2015," jelasnya.

Tim putra pra-PON Sulsel sebelumnya telah melaksanakan sejumlah uji coba menghadapi beberapa tim terbaik di Kalimantan Selatan, pada April 2015. Tim Sulsel juga mampu menyaingi dan mengalahkan tim pra-PON Kalsel yang sejauh ini memang dinilai punya potensi.Q ant

kupu/ perorangan putri), dan Serda Kowad Ria (40 meter gaya punggung/ perorangan putri). Untuk lima peraih medali perunggu adalah Praka Marinir Putu Arsana (80 meter gaya bebas/perorangan putra), dan Serma Ery (40 meter gaya bebas/perorangan putra).

Selain itu, Serma Ery, Serda Sambas, Praka Marinir Putu Arsana, Praka Catur (80 meter gaya ganti 40 m x 4 orang/ putra). Selanjutnya, Serda Kowad Syabila (80 meter gaya bebas perorangan/putri), Serda Kowad Erin Destriyana (40 meter gaya dada/perorangan putri). Q wwn,ant

ist

PP Pertina memanggil tujuh atlet menghadapi babak kualifikasi olimpiade 2015.

Pertina Panggil Tujuh Atlet Hadapi Kualifikasi Olimpiade Makassar, Bhirawa Pengurus Pusat Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PP Pertina) memanggil tujuh atlet menghadapi babak kualifikasi olimpiade 2015.

Ketua Bidang Teknik dan Kepelatihan PP Pertina John Amanupunyo di Makassar, Rabu, mengatakan tujuh atlet yang rencananya dipanggil pekan depan itu yakni Angelina Nis (NTT/ kelas 48 kg putri), Beatrik Suguro (Kalsel/48 kg), Ester Kalayukin (Maluku/kelas 54 kg), dan Cristina Jembay (Papua Barat di kelas 57 kg putri).

Selain itu, ada pula Mario Kali (NTT/48 kg putra), Kornelis Kwangu (Bali/kelas 48 kg), dan Farrand Papendang (Papua Barat/kelas 60 kg).

"Pemanggilan ketujuh atlet tentunya berdasarkan penampilan dan prestasi mereka saat tampil di kejuaraan sebelumnya seperti Piala Presiden dan SEA Games Singapura 2015. Untuk pemanggilannya sendiri kita rencanakan pekan depan," jelas-

nya.

Mantan Direktur Teknik Pertina Sulsel itu menjelaskan, tujuh atlet ini akan tampil di sejumlah ajang babak kualifikasi olimpiade seperti kejuaraan Asia di Bangkok, Thailand (Agustus) serta kejuaraan Asia di China yang juga digelar Agustus 2015.

Mengenai peluang atlet bersaing sekaligus merebut tiket tampil di Olimpiade Rio de Janeiro, Brasil 2016, pihaknya mengaku cukup optimistis.

Pencapaian sejumlah atlet di berbagai kejuaraan internasional diharapkan bisa menjadi modal bagi atlet saat tampil di kejuaraan tersebut.

Tim pelatih timnas juga akan terus fokus meningkatkan dan mematangkan kemampuan atlet agar kembali bersaing dan menunjukkan kemampuan terbaiknya di kejuaraan Asia tersebut.

PP Pertina juga mengakui untuk bisa lolos berlaga di Olimpiade memang bukan sesuatu yang muda dilakukan.

Untuk itu pihaknya berharap dengan waktu kurang lebih dua bulan sebelum berlaga di pra-olimpiade bisa dimaksimalkan.

"Kami tentu berharap bisa meloloskan atlet berlaga di Olimpiade. Meski bukan sesuatu yang mudah tapi peluang untuk ke sana tetap terbuka.

Makanya kami akan berupaya memanfaatkan waktu yang tersisa," katanya.

Terkait pencapaian atlet di SEA Games 2015 dengan perolehan satu medali emas, satu perak dan dua perunggu, dirinya mengaku sudah cukup maksimal. Pihaknya tentu tetap akan mengevaluasi sejumlah kelemahan agar bisa meraih hasil yang lebih baik kedepan.

"Para petinju yang kita panggil masuk pelatnas merupakan atlet terbaik saat ini. Kami telah berkomitmen hanya mengakomodasi atlet yang bisa membuka peluang merebut prestasi," ujarnya.Q ant

Jakarta, Bhirawa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia menjamin akan tetap solid setelah adanya pertemuan antara mantan ketua umum PSSI Djohar Arifin dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi untuk membahas permasalahan sepak bola nasional pada Selasa (23/ 6).

"Kami pastikan bahwa tidak akan ada dualisme, Djohar ketua yang sudah selesai masa tugasnya memang tidak memiliki anggota," kata Wakil Ketua Umum PSSI Erwin Dwi Budiawan seperti dikutip dari laman PSSI di Jakarta, Rabu.

Menurut dia Djohar Arifin seharusnya tidak datang memenuhi undangan Menpora dengan mengatasnamakan PSSI karena ia merupakan mantan ketua periode 2011-2015.

"Djohar itu siapa yang mendukung, atas dasar apa dia datang. Sebagai apa dia datang," kata Sekretaris Asosiasi Provinsi Jawa Timur Amir Burhanuddin yang mengaku kecewa dengan tindakan Djohar.

Sekretaris Jenderal PSSI Azwan Karim menilai kehadiran Djohar Arifin menemui Menpora bisa memicu perpecahan dalam tubuh PSSI. "Kami sudah membuka pintu ingin bertemu Menpora dan menyelesaikan semua kisruh yang terjadi demi sepak bola Indonesia, ini malah yang terjadi terlihat sekali kami ingin diadu domba," kata Azwan.

Untuk selanjutnya Erwin berharap agar Djohar Arifin tidak lagi melakukan tindakan dengan mengatasnamakan ketua PSSI seperti yang telah ia lakukan saat bertemu Menpora.

"Jangan lagi mengatasnamakan ketua PSSI, Djohar masa tugasnya sudah selesai. Justru dalam kondisi saat ini PSSI sedang berusaha bagaimana mencari jalan untuk perkembangan sepakbola agar tidak terhenti dan mencari jalan agar sanksi FIFA bisa cepat dicabut," kata Erwin.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut Komite Etik PSSI akan memanggil Djohar Arifin untuk mengambil sikap yang akan diteruskan ke Komisi Disiplin.

"Dalam rangka penegakan disiplin organisasi maka, Komite Etik akan segera bersidang dan mengundang yang bersangkutan (Djohar) guna mengambil sikap yang hasilnya akan direkomendasikan ke Komisi Disiplin PSSI," ujar Ketua Komite Etik PSSI TM Nurlif.Q ant

Sultra Siapkan 53 Atlet Bridge Berprestasi Digelontor Bonus Atlet Menuju Pra PON Kendari, Bhirawa Pengprov Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Sulawesi Tenggara menyiapkan 53 atlet menghadapi praPON XIX yang akan berlangsung di Palembang, Oktober 2015.

Sekretaris PODSI Sultra Firman Aco di Kendari, Sultra, Rabu, mengatakan 53 pedayung handal tersebut tersebar pada nomor kayak putra/putri 14 orang, cano putra tiga orang dan cano putri dua orang.

Sedangkan perahu naga yang menjadi favorit turun dengan kekuatan penuh masing-masing putra 22 orang dan putri 12 orang.

"PODSI sudah menjaring atletatlet terbaik namun belum menjalani pelatihan terpusat. Setelah

pusa Ramadhan latihan akan dimaksimalkan," kata Firman.

Sedangkan prakualifikasi PON jenis rowing akan diselenggarakan November 2015 di Karangkates.

Pelatih dayung kayak Sultra Abdul Razak mengatakan pelatihan terpusat untuk mempersiapkan atlet sudah mendesak.

"Sebagai pelatih saya tidak mau bertanggungjawab kalau pelatihan terpusat digelar dalam waktu singkat. Kalau gagal merebut tiket PON jangan salahkan atlet dan pelatih," kata Razak.

Ia menambahkan atlet Jawa Barat, Kalteng, DKI dan Jawa Timur sudah melangsungkan pelatihan terpusat sehingga perebutan tiket PON makin berat.Q ant

PODSI Sultra siapkan 53 atlet menghadapi pra-PON XIX yang berlangsung di Palembang.

Jakarta, Bhirawa Atlet bridge Indonesia yang baru saja menjadi juara APBF Championship di Bangkok, Thailand, 21-31 Mei digelontor bonus sebagai salah satu apresiasi pada prestasi yang telah dicapai.

Pemberian bonus itu dilakukan langsung perwakilan Djarum Foundation sebagai bapak angkat cabang olahraga bridge di Jakarta, Rabu kepada delapan atlet yang telah mengharumkan nama bangsa.

Dari delapan ini terbagi dalam dua kategori. Kategori pertama peraih medali emas yaitu Atlet bridge Indonesia yang baru saja menjadi juara APBF Champitim senior yang diperkuat oleh onship digelontor bonus sebagai salah satu apresiasi terhadap Michael Bambang Hartono, Mu- prestasi yang dicapai. nawar Sawiruddin, Hengky Lasut, Eddy Manopo, Denny Sacul dan Bert Asian Pacific Bridge Federation (APBF) 2015 Toar Polii. di Bangkok, Thailand juga merupakan tiket Untuk Denny Sacul dan Bert Toar Polli untuk maju pada kejuaraan dunia bridge di bahkan mampu mendapatkan medali Chennai, India, 26 September - 10 Oktober. lainnya yaitu medali perak dari nomor duet.

Kapten tim Indonesia Michael Bambang Pasangan ini mendapatkan bonus masingHartono mengatakan demi meraih hasil masing Rp10 juga dan peraih emas masingterbaik pada sebuah kejuaraan termasuk masing Rp25 juta. pada kejuaraan dunia di India, pihaknya "Kami ucapkan terima kasih atas aprebersama dengan atlet yang lain terus siasi yang diberikan oleh Djarum Foundamempersiapkan diri melalui pelatnas. tion kepada atlet-atlet kita yang telah me"Persiapan terus kami lakukan. Kami tidak ngharumkan nama bangsa dikancah interingin kemampuan atlet mengalami penunasional," kata Ketua Umum PB GABSI runan. Makanya pelatnas baru akan berakhir Ekawahyu Kasih di sela pembagian bonus.

12 September nanti. Istirahat sebentar dan Menurut dia, dalam 40 tahun terakhir langsung berangkat ke India," katanya. prestasi bridge Indonesia memang pantas Untuk personel yang berangkat, kata dia, dibanggakan. Sederet prestasi dunia telah semuanya tergantung keputusan dewan bisa diraih oleh pasangan Eddy Manopo/ pelatih. Hanya saja jika tidak halangan Hengky Lasut. Predikat juara dunia itu maka atlet yang telah meraih hasil terbaik merupakan yang pertama bagi Indonesia. akan kembali berangkat ke kejuaraan Hasil terbaik atlet Indonesia pada "50th dunia.Q ant

Kamis Kliwon, 25 JUNI 2015

Ramadan Jadi Inovasi Layanan Ibadah, Mampukah Kita? l Sambungan hal 1 juga menjadi sesuatu yang rutin terjadi di bulan Ramadan. Instansi pemerintah dan perusahaan swasta banyak yang mengagendakan kegiatan yang bertajuk buka puasa bersama. Khas suasana bulan Ramadan. Tidak berbeda seperti Ramadan tahun lalu. Seolah Ramadan ini merupakan rutinitas yang hambar. Tanpa inovasi. Mampukah kita, dalam Ramadan ini menumbuhkan inovasi dengan kreativitas ibadah kita?

Ramadan ini kesempatan bagi kita untuk melepaskan rutinitas dan menumbuhkan inovasi dalam beribadah. Saatnya menumbuhkan inovasi dan meningkatkan kreativitas guna meningkatkan kualitas layanan ibadah. Jika rutinitas kita, Ramadan sekadar tidak makan tidak minum siang hari, dan menggantinya dengan sahur dan berbuka, dalam Ramadan ini seharusnya ditingkatkan dengan menghindari kesombongan, menganggap diri lebih tinggi dari orang lain, menghindari kebohongan dan menghindari ghibah serta menyakiti sesama.

Dalam hadits qudsi disebutkan Allah menisbatkan ibadah shaum kepada diri-Nya, “Sesungguhnya ia adalah untuk-Ku”. Balasan ibadah shaum merupakan rahasia Allah dengan hamba-Nya. Bila diibaratkan puasa Ramadan sebagai sebuah layanan (= baca layanan ibadah), bukankah keberhasilan sebuah layanan tergantung 3 hal, penyedia layanan, sistem layanan dan pengguna layanan. Allah SWT merupakan pengguna layanan yang menilai kualitas layanan ibadah kita. Sistem layanan ibadah juga sudah baku karena sudah diatur dalam AlQuran Surat Al Baqarah 183 - 185 dengan berbagai hadits yang menguraikan tentang shaum. Kita diposisikan sebagai penyedia layanan yang harus terus melakukan inovasi dan menumbuhkan kreativitas dalam ibadah Ramadan. Setiap tahun harus melakukan inovasi. Sehingga Ramadan tahun ini bisa menjadi lebih baik dibanding Ramadan yang lalu. Inilah hakikat inovasi layanan ibadah. Bukankah dengan inovasi ini menunjukkan peningkatan kualitas layanan ibadah yang bila dilaksanakan merupakan upaya pencegahan perbuatan keji dan munkar. Perwujudan menjadi sosok Muttaqin.

Maka, jika tidak mulai sekarang kapan lagi kita melakukan inovasi dengan memanfaatkan sistem layanan yang sama seperti Ramadan sebelumnya namun memperoleh kualitas layanan yang lebih baik.*

Tak Dapat Sertifikat SNI, Air Mineral Punten Mangkrak l Sambungan hal 1

yang dipersyaratkan.

“Ketika disyaratkan bangunannya harus seperti itu, kita lakukan dan sudah kita rombak semua. Harus ada laboratorium, kita buatkan, bahkan isi air mineralnya sudah kita uji lab kan, semua sudah dipenuhi namun hingga kini masih belum juga keluar sertifikat SNI,” ujar Hernanto, Rabu (24/6).

Ia menambahkan sejak 2013 seluruh peralatan sudah siap untuk dipergunakan. Mulai dari proses pengambilan air dari sumber air di desa ini, hingga proses kualitas air hingga pengisian ke dalam botol pun sudah siap.

Namun dengan belum adanya sertifikat tersebut, akhirnya hingga saat ini ruangan untuk produksi air mineral beserta seluruh peralatannya mangkrak. “Pengadaan peralatan ini dari pihak ketiga, kita menyiapkan tempat serta sarana prasarananya,” tambah Hernanto.

Sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan air minum dalam kemasan di kalangan terbatas bisa saja. Namun demikian Bumdes bisa mengoperasikan semua ini setelah seluruh perizinan terpenuhi.

“Sebetulnya banyak permintaan, khususnya dari warga agar produksi air minum dalam kemasan ini bisa segera dilakukan, mereka akan mengonsumsi air buatan desa mereka sendiri, namun Bumdes memilih menunggu semua perizinannya terpenuhi terlebih dahulu,” jelas Hernanto.

Jika semuanya bisa dilaksanakan, dalam sehari pabrik air kemasan ini bisa memproduksi 1.000 liter air mineral dalam kemasan gelas, botol hingga galon. Ke depan kapasitas produksi home industry ini akan ditingkatkan hingga mencapai 8.000 liter per jam.

Menghadapi masalah ini Desa Punten terus berupaya agar semua izin terpenuhi. Mereka juga berharap agar mendapatkan bantuan dari Disperindag Kota Batu maupuan Dinas Kesehatan untuk mendapatkan pendampingan dalam pemenuhan segala perizinan yang ada. n nas

Cegah Daging Sapi Gelonggongan, Pemkab Bondowoso Awasi RPH l Sambungan hal 1

Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah peredaran daging sapi gelonggongan yang marak terjadi saat Ramadan. Selain itu, Disnakkan Bondowoso ingin memastikan daging sapi yang beredar di pasaran layak dikonsumsi masyarakat. “ Sesuai arahan Bapak Bupati, kita selalu menjaga dan mengawasi Rumah Potong Hewan (RPH), apalagi jelang Ramadan dan Lebaran nanti. Kita siaga dalam arti memastikan kualitas daging yang dikonsumsi masyarakat,” kata Dwi Wardana kepada Bhirawa, Rabu (24/6).

Dwi Wardhana mengungkapkan saat ini ada 4 RPH besar di Kabupaten Bondowoso yang diperketat pengawasannya yakni RPH Maesan, Wonosari, Prajekan dan Kota. Selain itu, Dinas Peternakan juga rutin memeriksa kualitas daging sapi yang beredar di pasaran dengan melakukan tes kadar air menggunakan PH meter.

“Selain mengawasi secara ketat seluruh RPH yang ada, kita juga selalu melakukan inspeksi ke pasar yang menjual daging, ka­ rena khawatir ada daging yang tidak sehat yang sengaja diedarkan,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu Kabupaten dengan jumlah populasi ternak yang tinggi di Jawa Timur.

Pada 2014 lalu, Bondowoso masuk dalam 6 besar penghasil ternak dengan populasi sebanyak 206 ribu ekor. Hal ini juga menjadikan Bondowoso sebagai lumbung ternak di Jawa Timur.

Sementara untuk Ramadhan dan Lebaran tahun ini, Dinas Peternakan Bondowoso telah menyiapkan stok daging sapi seba­nyak 411 ton. Angka tersebut diprediksi akan meningkat mengingat tingginya permintaan pasar pada daging sapi. n har

11

SAMBUNGAN Demo Kampus Undar Memanas l Sambungan hal 1

bersama-sama merobohkan baliho Rektor Ibrohim yan berada di halaman kampus Undar. Bukan hanya itu, sejumlah poster bergambar Ibrohim juga diturunkan dan disobek-sobek.

Usai merobohkan baliho, para mahasiswa ini kemudian melanjutkan aksinya dengan melakukan sweeping ke beberapa ruangan yang selama ini direbut kubu Ibrohim. Sasaran pertama yang dituju adalah ruang BAK (Biro Administrasi Keuangan). Sempat terjadi ketegangan, karena di dalam ruangan itu masih ada sekitar empat karyawan yang sedang beraktivitas. Oleh mahasiswa, mereka kemudian diseret keluar. ”Keluar keluar, ini kampus kami.

Hari ini (kemarin, red) aset-aset tersebut kembali kita kuasai. Ka­ rena memang Rektor Ibrohim itu ilegal. Sedangkan yang legal adalah kubu Mudjid Mustain. Ini terbukti dengan keluarnya surat dari Ko­ pertis tertanggal 5 Juni 2015,” ujar Ketua BEM Undar Andika Dwi Wahyono yang memimpin aksi.

Kemarahan terus berlangsung.

Mahasiswa juga menjebol pintu ruangan Fakultas Sospol yang terkunci rapat. Bahkan kaca jendela fakultas tersebut juga dipecah oleh mahasiswa. Setelah itu, berkas dan datadata diamankan oleh mahasiswa, termasuk sejumlah unit komputer.

Para mahasiswa menegaskan bahwa Undar kubu Rektor Ibrohim merupakan ilegal. Sehingga ijazah yang dikeluarkan oleh kubu tersebut juga ilegal alias palsu. Ironisnya, Ibrohim justru menggelar wisuda dengan peserta sebanyak 500 orang beberapa waktu lalu.

Hingga sekitar pukul 11.00, aksi sweeping mahasiswa masih berlangsung. Selain para maha-

siswa, nampak pula puluhan do­ sen dalam aksi tersebut. Bahkan Ketua Yayasan Undar Hj Ahmada Faidah alias Neng A’ah juga ikut aktif mendampingi mahasiswa.

“Aksi sweeping yang dilakukan mahasiswa merupakan tindak lanjut dari Surat Kopertis (Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta) Wilayah VII. Dalam surat tertanggal 5 Juni 2015 itu ditegaskan bahwa kubu Rektor Ibrohim dilarang menggelar proses pendidikan di Undar Jombang,”ujarnya.

Neng A’ah membeberkan dalam surat Kopertis yang ditandatangani Prof Dr Ir Suprapto DEA juga menegaskan bahwa wisuda pada 31 Mei 2015 yang dilakukan Rektor Ibrohim juga ilegal. “Jadi jelas, yang diakui sah oleh Kopertis VII hanya Undar dengan Rektor Mudjib Mustain. Jika ada yang mengaku-ngaku itu ilegal,” tandasnya.

Berdasarkan surat Kopertis VII itu, dibeber tiga alasan yang mendasari pelarangan. Pertama, Ibrohim diangkat rektor oleh perorangan atau yayasan yang tidak memiliki keabsahan hukum.

Padahal, yayasan yang sah mengelola pendidikan di Undar adalah Yayasan Undar yang diketuai Ahmada Faidah, sebagaimana akta No 20 tertanggal 19 April 2014, dan telah tercatat di Depkumham.

Yayasan kemudian mengangkat Rektor Mudjib Mustain.

Kemudian kedua, putusan PN Jombang No 18/Pdt.G/2014/ PN.JMB tertanggal 14 Februari 2014 dan surat PN Jombang 12 Mei 2015 yang menyebut putusan tersebut sudah inkrach, karena sampai waktu yang ditentukan para pihak tidak melakukan banding.

Dan ketiga, surat tertanggal 5 Juni 2015 dan ditandatangani langsung Koordinator Kopertis VII Prof Dr Ir Suprapto DEA

itu menyebut, tindakan Ibrohim memposisikan diri sebagai rektor bertentangan dengan UU No 12 Tahun 2012 pasal 60 ayat 2, pasal 42 ayat 4 dan pasal 28 ayat 3.

Pada surat itu Ibrohim di­ nyatakan tidak memiliki hak dan kewenangan mengelola Undar Jombang. “Termasuk di dalamnya menerima mahasiswa baru, menyelenggarakan wisuda, dan menerbitkan ijazah,” ujar Neng A’ah sembari menunjukkan surat dari Kopertis wilayah VII. Selanjutnya surat dengan tembusan antara lain Dirjen Dikti, Dirlemkerma Ditjen Dikti, Dirdiktendik Ditjen Dikti, Rektor Unesa, Kapolres Jombang, Ketua DPRD Jombang dan Kepala BKD Jombang itu membeberkan tidak sahnya wisuda yang digelar Ibrohim pada 31 Mei lalu. “Dalam surat tersebut dikatakan, selain penyelenggaraan pendidikan yang digelar Ibrohim tak sesuai aturan, mahasiswa yang diwisuda juga tidak tercatat di dalam pangkalan data pendidikan tinggi (PD-Dikti), sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Ijazah made in Rektor Ibrohim, lanjut Neng A’ah, tidak memiliki civil effect seperti melanjutkan studi, melamar pekerjaan, kenaikan jabatan dan pembinaan karir,” tulis surat No 1486/K7/ KL/2015, perihal larangan penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan pendidikan dan menerbitkan ijazah.

Terpisah, Kuasa Hukum Ibrohim Agung Silo Widodo Basuki mengaku belum menerima salinan surat dari Kopertis tersebut. Namun dia menyatakan aneh, jika Kopertis melarang-larang seperti itu. “Itu berarti Kopertis melampaui kewenangannya. Sebab, itu domain pengadilan,” kata Agung ketika dihubungi lewat ponselnya. n rur

Jalan Lingkar Timur dan Lingkar Luar Barat Diusulkan Bebas Bayar l Sambungan hal 1

Menurutnya, jalan yang akan dibangun tersebut merupakan kerjasama dengan sejumlah pengembang besar di Surabaya yang turut berpartisipasi membangun jalan dengan porsi sekitar 75%, sedangkan Pemkot Surabaya hanya mendapat jatah 25% baik dalam pembebasan lahan maupun pekerjaan fisiknya.

Sebelumnya, pemerintah pusat sempat meminta agar proyek jalan tersebut dilelangkan kepada pen-

gelola jalan tol. Namun, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (Bapekko) itu menolak keinginan pemerintah pusat. “Uang pembebasan tanah sudah saya siapkan, uang fisik juga ada. Penetapan lokasi cukup dari gubernur, kalau lineament nya dari pusat, nanti pas mau bikin takutnya distop, ya mudah-mudahan lancar,” ujar Risma.

Dalam perencanaannya, JLLT akan membentang sepanjang 17 km dengan lebar 60 meter dan akan melewati kawasan Kenjeran-

Bulak-Mulyorejo-Sukolilo-Rungkut-Gunung Anyar. JLLT tersebut menghubungkan kawasan Jembatan Suramadu hingga Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo.

Sedangkan JLLB akan membentang sepanjang 26,1 km dengan lebar 55 meter, dan akan melalui kawasan RomokalisariPakal-Sememi-Lakarsantri. JLLB akan menghubungkan selatan kota Surabaya hingga menuju Pelabuhan Teluk Lamong di perbatasan Surabaya-Gresik. n dre, geh

Panja WDP Dibentuk untuk Bantu Gubernur l Sambungan hal 1

Wakil Ketua DPRD Jatim Ir Tjujuk Sunario usai rapat paripurna mengatakan Panja LHP ini akan bekerja selama satu minggu untuk mencari informasi penyebab LHP Pemprov Jatim mendapat WDP dari BPK RI. Dari hasil ini nantinya akan dijadikan rekomendasi dan dilaporkan ke BPK RI untuk perbaikan yang menjadi catatan.

“Selama satu minggu ini Panja diharapkan segera melakukan koordinasi dengan pihak Pemprov Jatim, BPK RI perwakilan Jatim, dan BPK RI dan hasil koordinasi ini segera dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk segera diparipurnakan,”ujarnya, Rabu (24/6).

Terkait dengan Ketua Panja ia mengatakan dipercayakan dari PDIP yang diketua oleh Sri Untari

dan total anggota berjumlah 16 orang yang terdiri dari sembilan fraksi di DPRD Jatim.

Sementara itu anggota Panja dari Fraksi PAN DPRD Jatim Malik Effendi mengatakan untuk kerja Panja WDP ini nanti terlebih dahulu mencari informasi kenapa Pemprov Jatim yang sebelumnya selalu meraih WTP sekarang hanya meraih WDP, dan Panja juga mencari informasi dari 10 SKPD dan satu biro di Pemprov Jatim yang mengakibatkan pemprov mendapat penilaian WDP dari BPK. “Makanya, dengan adanya Panja ini kami berusaha untuk mencari tahu penyebabnya, dan biro mana saja yang bermasalah agar segera ada pembenahan,” paparnya.

Terpisah, Ketua Panja WDP Sri Untari mengatakan Tim Panja mulai bekerja (Kamis 25/6) hari

ini dan mereka akan memeriksa dan meneliti tiga hal. Yakni SDM, sistem keuangan dan struktur organisasi di Pemprov Jatim.

Sementara itu, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengatakan Pemprov Jatim akan siap membantu apa yang dibutuhkan oleh Tim Panja DPRD Jatim terkait WDP. “Kami akan menyediakan data yang diperlukan Tim Panja, dan apabila ada rekomendasi yang baik dari Panja, Pemprov Jatim akan siap menampung dan melaksanakan rekom itu,”ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI memberikan predikat Wajar Dengan Pengecuali­ an (WDP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap keuangan Pemprov Jatim pada 2014.

Pemberian WDP ini langsung dilakukan dalam rapat paripurna di DPRD Jatim, Kamis (18/6) lalu. n cty

MEA Semakin Dekat, WNA Mulai Serbu Surabaya l Sambungan hal 1

bebas itu, jumlah Warga Negara Asing (WNA) di Kota Pahlawan kian banyak jumlahnya. Indikasinya, mulai banyak WNA yang ramai-ramai mencatatkan diri di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) untuk menda­ patkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.

Berdasar data sejak Januari sampai Mei tahun ini, jumlah pemohon SKTT ada 696 WNA. Ditambah jumlah WNA pada 2014 mencapai 1.800 WNA. Dari 41 negara yang tercatat di Dispendukcapil, yang paling aktif melaporkan kedatangan serta meng­ urus SKTT yakni Jepang berjumlah 90 orang. Disusul Korea Selatan berjumlah 89, Tiongkok ada 56 orang, dan India ada 49 orang. “ Rata-rata WNA (Warga Negara Asing) datang di Surabaya bekerja di per­ usahaan-perusahaan besar.

Tidak hanya perusahaan di Surabaya saja, namun perusahaan di seluruh Jatim, tapi tinggalnya di apartemen wilayah Surabaya,” kata Relita Wulandari, Kepala Seksi Mutasi WNI dan WNA Dispendukcapil Kota Surabaya, Rabu (24/6) kemarin.

Menurut Relita, biasanya dalam setahun hanya 1.500-1.800 warga asing yang mengurus SKTT. Kini, menghadapi pasar bebas ASEAN, jumlah blangko pendaftaran ditambah hingga 2.500 lembar.

Selain itu, jumlah Kartu Izin Tinggal Tetap (Kitap) akan diperbanyak. “ Kami sudah siapkan blangko pendaftaran sampai dua kali lipat dari jumlah sebelumnya,” tuturnya.

Sebanyak 35 orang sudah mengurus Kitap. Itu berarti mereka bakal lama tinggal di Kota Surabaya, setidaknya dalam lima tahun ke depan.

Warga Jepang, Tiongkok, dan India, menjadi urutan teratas WNA yang mengurus Kitap.

Relita mengimbau seluruh WNA yang ada di Kota Surabaya untuk mengurus SKTT dan Kitap. Sebab, WNA wajib melapor ke Dispendukcapil untuk didaftar dalam formulir pendaftaran orang asing tetap dan selanjutnya diterbitkan Kartu Keluarga Orang Asing (KK OA) dan Kartu Tanda Penduduk Orang Asing (KTP-el). “WNA di sini juga harus mempunyai pekerjaan, jangan datang ke sini masih mencari pekerjaan.

Ditambah harus mempunyai surat tanda melapor dari kepolisian biar nggak seenaknya sendiri nantinya,” pungkasnya.

Sementara itu, Kabid Pendaftaran Penduduk Dispendukcapil Surabaya Djoni Iskandar menambahkan, setiap WNA yang sudah memegang Kartu Izin Tinggal Sementara

(Kitas) dari kantor Imigrasi wajib melapor untuk memperoleh SKTT. Laporan itu dilakukan selambatnya 14 hari kerja sejak tanggal penerbitan Kitas dan itu semua gratis.

Jika ada WNA yang terlambat atau bahkan bandel, dinas akan menerapkan sanksi tegas. Yakni, denda Rp Rp 500 ribu atau hukuman kurungan selama tiga bulan. Hal itu sesuai dengan Perda Nomor 14 Tahun 2014.

“Kami akan ketati melalui yustisi di apartemenapartemen yang ada di Surabaya. Dan itu sudah berjalan karena tim kami rutin melakukan yustisi,” Kata Djoni.

Djoni menyatakan, banyaknya warga asing menjadi bukti bahwa Surabaya sudah menjadi kota tujuan industri. Dia mengaku kini sudah menyiagakan petugas yang bisa berbahasa Inggris untuk menyambut WNA yang mendaftar SKTT maupun Kitap di kantor Dispendukcapil.

Tiongkok Mendominasi Sementara itu anggota Komisi IX DPR RI dari FPAN Ali Taher Parasong menyesalkan membanjirnya para tenaga kerja asing masuk ke Indonesia khususnya para pekerja asal Tiongkok.

Ali juga mengungkapkan alasan di balik membanjirnya para tenaga kerja asal Tiongkok meskipun kualifikasi dan persyarat­ an dokumennya masih diragukan. Mereka bisa melenggang bebas masuk ke Indonesia dikarenakan produk UU Ketenagakerjaan tidak memadai.

“UU Ketenagakerjaan saat ini harus diganti karena itu perlu ada pembuatan UU baru,” tandas Ali Taher.

Dikatakan, dengan adanya MEA dan terbukanya pasar global akan menyerap tenaga kerja dari berbagai negara. Namun sayangnya posisi output penyerapan tenaga kerja di Indonesia masih belum kompetitif, sehingga sudah seharusnya pemerintah memprioritaskan hal tersebut.

“Pembentukan UU baru sebagai sebuah upaya untuk memproteksi terhadap tenaga kerja asing. Saya melihat kerjasama G to G belum maksimal dan yang saya lihat hanya kerjasama private to private,” ujarnya. “Tenaga kerja yang tidak memliki dokumen lengkap dan tidak memenuhi kualifikasi sudah selayaknya dideportasi,” katanya.

Irgan Chairul Mahfiz, anggota Komisi IX DPR RI meminta Menteri Tenaga Kerja (Menaker) bertindak dengan membanjirnya tenaga kerja kasar asal Tiongkok. Jika tidak memiliki izin lengkap harus dipulangkan dan dicegah bagi yang akan masuk Indonesia. n geh, ira

Tampung 10 Ribu Pendaftar dalam Satu Waktu l Sambungan hal 1

10 Nopember (ITS). General Manager Telkom Wilayah Jatim Suramadu Aris Dwi Tjahjanto menuturkan, dalam pelaksanaan PPDB jalur kawasan dan reguler, pihaknya telah menyiapkan bandwidth sebesar 200 MBps (Mega Byte per Second). Dengan kapasitas itu, 10 ribu pendaftar akan dapat mengakses laman PPDB dalam satu waktu yang bersamaan. “Tahun lalu kita melihat traffic pendaftar yang masuk secara bersamaan pa­ ling tinggi hanya sampai 8 ribu pengguna. Sekarang kita

perluas menjadi 10 ribu,” tutur Aris saat mengikuti konferensi pers di Kantor Dindik Surabaya, Rabu (24/6).

Aris berharap, dengan kapasistas bandwidth sebesar ini tidak ada lagi keluhan dari masyarakat terkait server lemot.

Baik diakses saat pagi, siang maupun malam hari. “Kecuali karena faktor lain. Seperti provider yang digunakan user tidak memadahi,” tambahnya.

Untuk persoalan jaringan, Aris menuturkan di Surabaya jaringan internet sangat mudah dicari. Setiap sekolah sudah dilengkapi dengan wifi id. Selain itu, wifi corner di Surabaya

telah tersebar di 80 titik.

Koordinator aplikasi program PPDB dari ITS Victor Hariadi menambahkan, tahun lalu nyaris tidak ada kendala terkait sistem. Karena itu, tahun ini pihaknya tinggal mengatur ulang aplikasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Dindik Surabaya. “Kebetulan tidak ada perubahan yang signifikan tahun ini. Tampilan laman juga kita buat sama untuk memudahkan masyarakat,” tutur dia.

Sementara itu, Kepala Dindik Surabaya Ikhsan menuturkan PPDB jalur kawasan yang akan dimulai pada 1 Juli mendatang tidak

terlalu banyak perubahan kecuali mekanisme pemenuhan pagu. Dalam pemenuhan pagu tahun ini, siswa lebih diuntungkan. Sebab, jika tahun lalu pemenuhan pagu hanya dilakukan untuk siswa yang memilih sekolah dalam satu sub rayon, maka kini bebas.

Dia mencontohkan, siswa yang memilih dua sekolah bisa mengikuti pemenuhan pagu pada sekolah pilihan pertama meski pada pilihan kedua sudah diterima. Atau siswa tersebut tidak diterima sama sekali di dua sekolah pilihannya, maka dia tetap bisa mengikuti pemenuhan pagu

di dua sekolah tersebut. “Jadi siswa bebas memilih untuk mengikuti pemenuhan pagu,” kata dia.

Bagi siswa yang sudah diterima di pilihan kedua dan ingin mengikuti pemenuhan pagu di sekolah pilihan pertama, lanjut Ikhsan, harus didahului dengan mengisi form pernyataan siswa. Form tersebut diperoleh saat daftar ulang di sekolah pilihan kedua. “Ini untuk mengantisipasi bangku kosong di sekolah pilihan kedua karena siswa mengikuti pemenuhan pagu di sekolah pilihan pertama,” pungkas Ikhsan.n tam

Dikepung Area Persawahan, Belum Diketahui Asal Dinasti Secara Pasti l Sambungan hal 1

warga menemukan struktur bangunan batu bata berwujud Gapura dan Arca Garuda Wisnu Kencana yang tak jauh dari petilasan Sri Aji Joyoboyo yang berada di Desa Semen, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri.

Selanjutnya penemuan tersebut dilaporkan ke Balai Desa setempat dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri untuk ditidaklanjuti.

Beberapa temuan yang tercatat berupa struktur bangunan seperti gapura, kanal air dan pondasi bangunan, beberapa arca dan tembikar kuno.

Dengan penemuan itu beberapa peneliti dari UGM dan Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Trowul­ an Mojokerto datang ke situs ini untuk

meneliti benda-benda bersejarah ini.

Setelah dilakukan penelitian, dari deteksi peneliti UGM disampaikan bahwa area purbakala Situs Semen ini seluas 6 hektare. “ Menurut peneliti dari UGM masih ada peninggalan lain di area ini , sebagian masih tertimbun dalam tanah.

Temuan ada di beberapa titik, yang terinventarisir ada di lima titik lokasi berbeda. Sebetulnya masih banyak lagi yang masih terpendam dan belum digali,” kata penjaga Situs Semen, Yudi.

BP3 Mojokerto menyampaikan bahwa Situs Semen merupakan era Kerajaan Majapahit, karena terdapat Arca Garuda Wisnu Kencana yang merupakan lambang Raja Airlangga.

Selain itu temuan tembikar berwujud keramik dari Bangsa Yuan yang meng­

uatkan bahwa temuan tersebut hanya ada pada zaman Kerajaan Majapahit.

Dan Februari tahun lalu, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jatim di Trowulan Mojokerto, melakukan ekskavasi awal struktur bangunan batu bata. Struktur bangunan ini diduga kuat merupakan peninggalan Kerajaan Kediri. Analisis itu diperkuat keberadaan arca Garuda Wisnu Kencana dan Jwaladara karena kerajaan yang pusat pemerintahannya ada di Dhaha ini merupakan pemuja Wisnu.

Jika dilihat dari lokasi dan temuan peninggalannya, besar kemungkinan situs ini merupakan bekas area pemandian kuno. Ini terlihat dari lokasi situs di sebuah sendang (mata air) dan temuan arca Jwaladara yang merupakan unsur bangunan yang berfungsi untuk meng­

alirkan air pada bangunan candi atau kolam masa Hindu – Budha.

Sejarawan menyebut wilayah Kediri menjadi saksi tiga zaman, yakni masa kejayaan Kerajaan Kediri, Singasari, dan Majapahit. Tidak mengherankan jika kabupaten yang dibelah Sungai Brantas dan berada di lereng sisi timur Gunung Kelud itu memiliki ribuan benda cagar budaya yang tersebar hampir di seluruh wilayah.

Arkeolog dari BPCB Trowulan, Nugroho Lukito, mengatakan, Kediri memang kaya akan situs masa lalu.

Tetapi semua belum terungkap. ”Kalau semua terungkap, pasti sangat banyak.

Situs terbanyak berasal dari masa Kediri dan Majapahit. Sebagian kecil di sisi selatan Kelud yang mungkin berasal dari Singasari,” ucapnya. *

UTAMA

12

Kamis Kliwon, 25 JUNI 2015

Sidak Mamin dan Takjil di Jombang

BPOM Temukan Zat Berbahaya Jombang, Bhirawa Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Propinsi Jawa Timur melakukan inspeksi makanan dan jajanan Takjil Ramadhan yang dijual di kawasan Jalan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Rabu (24/6) sore kemarin. Hasilnya banyak Jajanan takjil mengandung bahan berbahaya seperti pewarna tekstil atau rodhamin B-12, banyak ditemukan di Jombang.

“Dari hasil sampel yang kita ambil, kita menemukan zat berbahaya bagi tubuh manusia, berupa pengawet kimia, pewarna tekstil pada enam jenis makanan yang diedarkan di Pasar, hari ini. “ ujar Denik Prasetiawati, Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen BB POM Surabaya mengatakan.

Denik menjelaskan, BPOM melakukan pengujian terhadap sejumlah makanan dan minuman yang dijual oleh para pedagang di Pasar Citra Niaga Jombang. Setelah berkeliling pasar, tim dari BB POM Surabaya mengambil 12 makanan yang dibeli dari para pedagang dan langsung diuji dilokasi pasar.

Tidak hanya di Pasar Lecgi Citra Niaga, BPOM juga melakukan pengujian pada jajan takjil yang dijual di pasar Ramadhan sepanjang jalan KH Abdurrahman Wahid Depan GOR Merdeka Jombang. “Dari 12 sampel makanan yang hari ini diedarkan dan dijual di Pasar Citra Niaga Jombang. Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan, 6 jenis makanan mengandung bahan berbahaya seperti, borax, pewarna tekstil dan formalin,’bebernya.

LINTAS PERISTIWA

Pemerintah Diminta Fasilitasi Pengolahan Garam NTT Jakarta, Bhirawa Musim paceklik di NTT saat ini yang membuat sebagain rakyatnya terpaksa makan “makanan ternak”, bisa diatasi bila lahan tidur disana dimanfaatkan optimal. Pemerintah wajib membantu NTT untuk memanfa atkan lahan tidur yang luasnya lebih dari 1 juta hektar.

Disesuaikan dengan iklim di NTT, lahan tidur itu tidak harus ditanami dengan tanaman pangan. Tetapi dengan tanaman apa saja yang bisa dijual untuk membeli bahan pangan. Misalnya, menanam “kemiri sunan” untuk bahan biodiesel, sengon untuk bahan baku kertas, rumput gajah untuk pakan ternak.

Demikian terungkap dalam dialog kenegaraan tentang “Masalah Pangan di Indonesia Timur” di loby gedung DPD RI, kemarin. Sebagai pembicara 3 orang warga NTT, yakni senator asal NTT Ibrahim Agustinus Medah (mantan Bupati yang kini anggota Komite II DPD RI), aktifis NTT Ketua Umum PMKRI, Agustinus Tamo Mbapa dan Agustinus Gusti Lesek Menurut senator Ibrahim, pemerin tah wajib membantu rakyat NTT untuk mengentaskan diri kemiskinan. Misal nya memfasilitasi pengolahan garam rakyat yang produksinya bisa menca pai 4 juta ton. Juga rumput laut yang digeluti rakyat NTT selama ini, belum bisa diolah secara baik. Rakyat NTT yang kini telah terlanjur menjadikan beras sebagai makanan pokok, harus diajari kembali makan sagu dengan pengolahan cara baru. Semuanya itu memerlukan batuan dan fasilitas dari pemerintah.

Menyinggung masalah tanaman pangan yang ada di NTT, Ibrahim yang mantan Bupati ini berceritera; Bukan hanya pupuk dan bibit, tetapi obat tanaman juga selalu datang terlambat.

Bibit datang ketika habis musim tanam, sehingga petani menanam bibit seadanya yang tidak bisa menghasilkan produk yang maksi mal. Pupuk dan obat tanaman juga terlambat dari jadwal,hingga produksi tidak seperti yang diharapkan dan petani merugi.

“Menghindari keterlambatan bibit dari perusahaan besar, seyogyanya bibit lokal diperbanyak, sehingga petani bisa optimal menanam bibit lokal. Pengadaan obat E katalog yang selalu bermasalah, diganti saja dengan obat herbal produk sendiri. Pemerintah bisa memberi pelajaran cara membuat sendiri dan pemakaian obat herbal tersebut,” saran Ibrahim.

Sebagai aktifis Tamo Mbapa melihat, kemiskinan banyak disebab kan oleh sangat kurangnya niat baik pejabat NTT untuk mengentaskan rakyatnya dari keterpurukan. Di NTT pejabat pemerintah dianggap yang berhak memerintah, jadi terbiasa untuk dilayani. Sebaliknya di negara maju, pejabat pemerintah diartikan “pelayan” jadi harus melayani rakyat. Q ira

ramadlan /bhirawa

Petugas BPOM Surabaya saat melakukan uji dari Jajan Takjil dan makanan yang dijual dipasaran serta pasar Romadhon di Jombang kemarin.

Ke enam jenis makanan yang diduga kuat mengandung bahan berbahaya diantara terdapat pada Krupuk Rengginang (positif - pewarna tekstil), cimcao (positif - boraks), terasi , krupuk puli (positif - boraks), krupuk sadariyah (positif - pewarna tekstil), ikan asin, rumput laut (positif - boraks), Ikan pe (positif -

formalin). “ Bahan berbahaya berupa borax, pewarna tekstil dan formalin tersebut akan diteliti lebih lanjut di Balai Besar POM di Surabaya,”tandasnya seraya mengatakan pemantauan terhadap makanan yang beredar di pasaran sebagai upaya melindungi masyarakat dari mengkonsumsi zat berbahaya.

Denik mengungkapkan, keberadan makanan berbahan kimia itu sangat merugikan masyarakat. Pasalnya, jika makanan itu dikonsumsi dalam jangka tertentu, bisa memicu timbulnya penyakit kanker serta gagal ginjal.

“Makanya kami berharap masyarakat berhatihati,” katanya berpesan.

Sementara itu, Nur Kamalia, Kepala Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, mengatakan, pihaknya akan memberi teguran dan melakukan pembinaan kepada pedagang yang menjual makanan dengan kandungan zat berbahaya. Q rur

Dishub Imbau Pemudik Hindari Lintas Tengah Nganjuk-Caruban Macet Parah Pemprov, Bhirawa Masyarakat Jatim yang akan mudik ke daerah Jawa Tengah (Jateng) seperti Solo, Klaten atau Jogjakarta diimbau menghindari lintas tengah. Sebab pada jalur tersebut pasti akan mengalami kemacetan parah khususnya di jalur Nganjuk-Caruban.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Provinsi Jatim, Dr Ir Wahid Wahyudi MT, penyebab macetnya di lintas tersebut selain disebabkan adanya dua perlintasan kereta api, juga jalan yang berkelok-kelok dan menyempit. Sedangkan lintas tersebut merupakan jalur utama yang belum ada jalan alternatifnya.

“Kami mengimbau pemudik sebisa mungkin menghindari jalur mulai dari Guyangan

Nganjuk-hingga Caruban Madiun. Dari pada terjebak macet berjam-jam lebih baik cari jalan lain seperti lewat Pantura Bojonegoro,” kata Wahid, dikonfirmasi, Rabu (24/6).

Dijelaskannya, bagi masyarakat Surabaya dan sekitarnya yang ingin ke Jateng bisa melalui jalur Lamongan, Bojonegoro, Ngawi lalu ke Jawa Tengah. Jika dibandingkan lintas tengah Nganjuk-MadiunNgawi ke Jateng dengan Lamongan-Bojonegoro-Ngawi jarak tempuhnya hanya terpaut 11

kilometer saja. Untuk itu, jalur Pantura ini lebih efisien dibanding harus terkena macet lama berjam-jam.

Begitu pula dengan masyarakat Malang, Blitar dan sekitarnya, jika ingin ke Jateng juga disarankan lewat Ponorogo-Ngawi. “Berdasarkan pengalaman yang sudahsudah, setiap mudik Lebaran pasti macet parah di jalur Nganjuk-Caruban. Untuk itu, lebih baik beralih ke jalur Pantura,” ungkapnya. Meski begitu, jalur Pantura bukannya tanpa kendala, di titik ini pemudik masih akan dihadang pembangunan tiga jembatan yaitu Jembatan Manyar, Jembatan Tambak Ombo, serta Jembatan Sembayat.

Selain itu, di jalur Lamongan juga masih ada kendala

penyempitan jalan yang terjadi di Duduk Sampean dari empat lajur menjadi dua lajur. Pasar Babat juga masih akan menjadi titik kemacetan. “Tapi jalur Pantura masih lebih baik dibandingkan jalur tengah,” kata dia.

Di jalur Pantura, Dishub juga memiliki banyak jalur alternatif. Misalnya untuk menghindari pembangunan tiga jembatan maka masih ada jalur alternatif melalui simpang Sukodadi maupun simpang Drajat Paciran.

Sedangkan untuk lintas Surabaya-Malang, saat ini sudah relatif lancer apalagi setelah adanya tol GempolPandaan. “Masalahnya hanya di u-turn (fasilitas putar balik) di Pandaan yang terlalu dekat dengan perempa-

tan, kami sudah usulkan untuk dipindah minimal jaraknya 1 kilometer dari perempatan,” ujarnya.

Selebihnya, jalur Malang sudah cukup lancar meskipun di jam-jam tertentu masih akan terjadi kepadatan yang disebabkan adanya peningkatan volume kendaraan. “Untuk jalur Surabaya ke timur hingga Banyuwangi secara umum sudah lancar dengan jalan yang mulus,” katanya.

Tahun ini, Wahid optimis jalur-jalur padat seperti kawasan pasar tumpah, jalan rusak, dan rawan banjir maupun longsor hampir sudah tidak ada lagi karena sudah diantisipasi dengan melakukan perbaikan dan menerjunkan personel di titik-titik tersebut. Q iib

Dugaan Penganiayaan Oknum Polsek Widang

Propam Polda Jawa Timur Turun Tangan Selidiki Kasus VA Polda Jatim, Bhirawa Dugaan penganiayaan VA (13) yang diduga dilakukan oknum anggota Polsek Widang, Tuban, telah direspon oleh Polda Jatim dengan mengirimkan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) untuk menyelidiki kasus ini.

VA merupakan korban salah sasaran yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Polsek Widang, Tuban. Untuk mendapatkan pengakuan, oknum anggota Polsek Widang diduga melakukan kekerasan berupa pemukulan dan menodongkan pistol kepada VA. Namun, VA tetap tak mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya itu.

Selanjutnya, VA dipulangkan oleh anggota Polsek Widang karena tidak terbukti bersalah melakukan pencurian kendaraan milik korban Kurtubi. Merasa diperlakukan tidak adil, keluarga VA kemudian melaporkan pengaiayaan yang diduga dilakukan anggota Polsek Widang.

Menanggapi kasus ini, Kabid Humas Polda Jatim AKBP Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan terkait dugaan penganiayaan itu. Selanjutnya, Divisi Propam Polda Jatim dikerahkan untuk melakukan penyelidikan atas kasus ini. “Kemarin sudah kami teri-

AKBP Raden Prabowo Argo Yuwono

ma,” Rabu (24/6).

Lanjut Argo, Divisi Propam Polda Jatim akan menyelidiki kasus ini sampai tuntas.

Nantinya, Divisi Propam akan menyelidiki sejauh mana kejadian penganiayaan yang diduga dilakukan oknum angota Polsek Widang. Selanjutnya, anggota tersebut akan ditanya terkait kebenaran pemberitaan yang diduga dilakukannya.

“Penyelidikan ini guna mengetahui kronologis kejadiannya seperti apa, dan bagaimana kebenarannya,” ungkap Argo.

Selain itu, sambung Argo, Polda Jatim juga mengirimkan tim dari Divisi Inspektorat Pengawas Daerah (Irwasda) guna membantu penyelidikan yang dilakukan Divisi Propam Polda

Jatim. Setelah mendapati hasil penyelidikan, mereka nantinya akan melaporkan ke Polda Jatim mengenai hasil pemeriksaan yang dilakukan seperti apa. “Nantinya setelah hasilnya keluar, kami akan menindaklanjuti hal itu,” katanya.

Terkait sanksi, jika anggota tersebut terbukti bersalah, Argo menambahkan, anggota Polisi yang diduga melakukan penyiksaan tersebut akan dikenai sanksi kode etik berupa penundaan kenaikan pangkat sampai pemecatan. “Sanksi itu akan kami jatuhkan setelah sidang kode etik profesi,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan, VA yang merupakan bocah berumur 13 tahun warga Desa Kepatihan, Kecamatan Widang, Tuban, ditangkap saat sedang membantu kakaknya berjualan.

Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) itu dituduh mencuri sepeda motor milik Kurtubi.

Untuk mendapatkan pengakuannya, anggota Polsek Widang memukul kepalanya, menginjak dadanya, dan menodongkan pistol ke dalam mulutnya. Namun VA berkukuh menyatakan tidak melakukan pencurian itu. VA, yang akhirnya dipulangkan, kemudian mengadukan perlakuan polisi itu kepada orang tuanya. Q bed

Perpres tentang harga bahan pokok bertujuan untuk menanggulangi kenaikan harga dan minimnya pasokan bahan pokok kurang.

Perpres Bertujuan untuk Penuhi Bahan Pokok Surabaya, Bhirawa Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Surabaya menilai Peraturan Presiden (Perpres) tentang harga bahan pokok bertujuan agar suplai bahan pokok terpenuhi dan tercukupi. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindagin) Kota Surabaya mengatakan, Perpres tersebut bertujuan untuk menanggulangi kenaikan harga dan minimnya pasokan bahan pokok kurang.

“Tapi semuanya itu berpulang pada pasokan. Kalau pasokannya cukup, Insya Allah harganya tidak naik. Ini diatur langsung oleh presiden dengan Perpres harga bahan pokok itu, terutama dalam hal pasokan,” ujarnya Wido-

do saat dikonfirmasi Bhirawa, Rabu (24/6) kemarin.

Oleh sebab itu, tambah Widodo, pemerintah akan mempersiapkan suplai komoditi yang diperkirakan harganya akan mengalami kenaikan. Seperti beras, gula, minyak goreng, telor, serta elpiji melon (3Kg). “Istilahnya akan gerojok komiditi, dalam hal ini sembako. Karena komoditi ini yang akan diperkirakan mengalami kenaikan harga,” katanya. Widodo juga mengatakan bahwa yang menentukan tren tata niaga adalah pelaku usaha. Pada praktiknya, Pemkot Surabaya mengundang distributor-distributor besar bahan pokok dalam setiap pasar murah yang dihelat di berbagai wilayah di Kota Surabaya. Q geh

Batasi Jam Operasional Loket Stasiun, Tingkatkan Prasarana PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasional 8 Surabaya berencana membatasi jam operasional loket di sejumlah stasiun, karena banyaknya pemesanan tiket melalui luar stasiun atau lewat dalam jaringan (daring) internet. Sedangkan PT KAI Daerah Operasional (Daop) 7 Madiun akan meningkatkan prasarana untuk kenyamanan penumpang.

PT KAI Daerah Operasional 8 Surabaya berencana membatasi jam operasional loket di sejumlah stasiun, karena banyaknya pemesanan tiket melalui luar stasiun atau lewat online.

Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Sumarsono, Rabu, mengatakan PT KAI tidak menghapus layanan pemesanan tiket KA di loket stasiun, hanya membatasi jam operasional saja. Ia mengatakan, rencana itu akan diterapkan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015, dengan jam operasional pemesanan tiket di loket stasiun dimulai jam 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB, dengan waktu istirahat jam 12.00 sampai dengan 12.45 WIB. “Kebijakan ini berlaku di semua stasiun yang melayani pe-

mesanan tiket KA. Diluar jam itu loket di stasiun hanya melayani pembelian untuk keberangkatan langsung (go show) dan tidak lagi melayani pemesanan tiket,” ucap Sumarsono dalam keterangan persnya di Surabaya.

Oleh karena itu, Sumarsono meminta apabila masyarakat ingin memesan tiket di luar jam itu, bisa memanfaatkan layanan pemesanan di jaringan luar lewat daring ataupun agen resmi, minimarket, kantor pos dan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Sementara itu PT KAI Daop 7

Madiun, melakukan perbaikan berbagai prasarana yang ada di wilayah kerjanya untuk menghadapi pelaksaanaan angkutan Lebaran tahun 2015. “Perbaikan prasarana tersebut di antaranya adalah rel kereta api, lokomotif, dan gerbong kereta. Semuanya sudah dilakukan sejak kemarin,” ujar Kepala PT KAI Daop 7 Madiun, Windar Prihadi Adji, kepada wartawan di Madiun.

Menurut dia, perbaikan rel kereta api di antaranya dilakukan dengan pemeriksaan kondisi rel di seluruh wilayah kerja Daop Madiun. Mulai dari kemiringan rel, lebar rel, hingga pengencangan mur pada rel. “Hasilnya, kondisi rel di wilayah Daop Madiun dalam keadaan siap digunakan untuk angkutan mudik dan balik Lebaran 2015,” ucap Windar. Sedangkan perbaikan gerbong dan lokomotif

disesuaikan dengan kondisi masing-masing prasarana tersebut.

Apakah perawatan berkala atau memang dalam keadaan rusak, baik rusak ringan maupun berat.

Adapun bagian yang mendapat perbaikan dan perawatan di antaranya adalah bagian eksterior, interior, sistem kelistrikan, pemasangan alat pendingin ruangan (AC), bagian bawah kereta (bogi), dan juga roda. Selain masalah kereta, persiapan lain yang dilakukan adalah pengaturan arus penumpang yang akan masuk ke stasiun dan calon penumpang yang akan membeli tiket.

“Kami akan memindahkan semua loket tiket ke zona tiga, sehingga di pintu masuk dan lobi stasiun tidak terjadi tabrakan calon penumpang yang akan membeli tiket dengan yang akan naik kereta,” tuturnya. Q wil.dar.ant