Harian Bhirawa Edisi 25 Februari 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Kapolri wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan rekomendasi ini disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 9

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Budi Santoso

Rabu Kliwon, 25 FEBRUARI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

25 FEBRUARI 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 11.00

Rapat Bersama Presiden di Jakarta

 Wagub H Saifullah Yusuf 09.30 19.00

Menghadiri Acara Otoritas Jasa Keuangan di Hotel Bumi Menghadiri Parade Budaya Mongolia di Hoel JW Marriott

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 12.00

Menerima Dubes Belanda di Gedung Negara Grahadi

Dana Hibah Rp 20 Miliar ke Kadin Jatim

Penyidik Kejati Panggil Dua Pejabat Pemprov Jatim

Dam Ambrol, 364 Hektare Lahan Pertanian Terancam Gagal Panen Jombang, Bhirawa Ratusan hektare lahan pertanian milik petani dari Desa Pulosari, Ngrimbi dan Nglebak Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang terancam gagal panen.

Hal itu disebabkan oleh rusaknya saluran irigasi akibat longsor yang menerjang tiga dusun di Desa Pulosari sejak Kamis (19/ 2) lalu dan hingga Selasa (24/2) tak kunjung diperbaiki.

Ambrolnya dam yang dibuat pada 1940 silam

diduga karena konstruksi bangunannya sudah tak mampu menahan derasnya debit air Sungai Wonosalam.

Padahal dam sempat diperbaiki pada 2012 silam.

Ketua Himpunan Petani Pengguna Air (HIPPA) Banjarjo Bareng, Suparianto mengungkapkan longsor terjadi di tiga titik di Desa Pulosari. Longsor tersebut menerjang Dusun Pulosari, Dusun Pulonasir dan Sum-

 ke halaman 11

Kejati Jatim, Bhirawa Penyidikan dugaan korupsi dana hibah senilai Rp 20 miliar dari Pemprov Jatim ke Kadin Jatim oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, berlanjut pada pemanggilan ketiga saksi oleh penyidik, Selasa (24/2).

Dua orang saksi berasal dari Pemprov Jatim, dan satu orang dari pengurus Kadin Jatim.

Ketiganya mendatangai kantor Kejati Jatim dan menjalani pemeriksan sejak pukul 09.00 di lantai 5 ruang Pidsus Kejati Jatim, Selasa (24/2).

Dari pantauan Bhirawa, pemeriksaan ketiga saksi dilakukan secara tertutup di ruang Pidsus, dan berakhir sekitar pukul 16.30.

Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Jatim Mohammad Rohmadi kepada Bhirawa membenarkan pemeriksaan tersebut. Ia mengaku pemeriksaan saksi oleh tim penyidik Pidsus dilakukan kepada Ir Moch Ardi Prasetiawan selaku mantan Kabiro Administrasi Perekonomian Setdaprov Jatim,

 ke halaman 11

anas/bhirawa

Sejak dua hari terakhir semua siswa SMK di Kota Batu melaksanakan pra UN. Tahun ini tak ada lagi pungutan UKK bagi siswa SMK yang akan ujian praktik.

Tidak Ada Pungutan UKK Lagi di SMK Batu Batu, Bhirawa Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta di Kota Batu harus berpikir keras untuk menyelenggarakan Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) dalam rangkaian pelaksanaan pra Ujian Nasional (UN). Karena sekolah swasta di kota ini sudah tidak diperbolehkan lagi meminta sumbangan atau pungutan kepada wali murid. Padahal ujian praktik ala SMK ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

“Mulai hari ini (kemarin, red) kita mengadakan pra UN yang diadakan Dinas Pendidikan selama dua hari. Baru kemudian kita mengadakan UKK yang bekerjasama dengan perusahaan sesuai jurusan yang ada,”ujar Kepala SMK Putikecwara Batu Suprapto, Selasa (24/2).

Untuk diketahui, di Kota Batu terdapat 13 sekolah kejuruan atau SMK. Dan 10 di antaranya merupakan

ramadlan/bhirawa

Warga bergotong-royong secara swadaya membuat tanggul dari bebatuan dalam karung dan ranting pepohonan untuk membelokkan arus Sungai Wonosalam agar bisa mengalir ke saluran sekunder dan tersier, Selasa (24/2).

Stabilkan Harga Beras, Jatim Siapkan Operasi Pasar Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim menyiapkan operasi pasar untuk mengantisipasi kenaikan harga beras dalam beberapa hari terakhir. Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memastikan untuk stok beras di Jatim surplus.

Namun, kenaikan harga ini karena pengaruh dari daerah lain.

“Sudah kita siapkan untuk melakukan operasi pasar. Khususnya untuk beras medium yang harus dijaga agar harga stabil.

Operasi pasar ini dilakukan di sejumlah pasar tradisional,” kata Soekarwo usai rapat koordinasi Operasi Pasar dengan Bulog Jatim, Disperindag Jatim di Gedun Negara Grahadi, Selasa (24/2).

Pria yang karib dipanggil Pakde Karwo ini memastikan untuk stok beras di Jatim aman. Hasil

panen di Jatim mencapai 12,8 Juta ton per tahun. Sementara konsumsi beras masyarakat Jatim 8,2 Juta ton, sehingga masih ada surplus sekitar 4,6 juta ton. “Kita lebih 4,6 Juta ton atau setara bisa dikonsumsi sekitar 50 juta penduduk,” tambah Pakde Karwo.

Dia menegaskan untuk daerah Jatim masih stabil, namun tampaknya daerah-daerah yang lain yang mengalami gagal panen (puso) karena musim hujan harga

Dapat Restu Pusat

 ke halaman 11

Saiful Ilah

Sentil..  PKB siapkan kader muda disandingkan Saiful Ilah  Jangan hanya muda, tapi kapabel, inovatif dan memiliki visi jelas  Bina Marga ajukan tambahan anggaran  Jangan hanya nambah anggaran, realisasi di lapangan yang penting  Kades penganiaya juru pengairan dituntut tiga bulan penjara  Pemimpin berwatak preman kok bisa kepilih

 ke halaman 11

Layani Umrah, Citilink Buka Jalur Penerbangan Surabaya-Jeddah

 ke halaman 11

SIDOARJO termasuk satu dari dua kabupaten di Provinsi Jatim yang bupati incumbentnya dapat restu dari DPP PKB untuk maju lagi dalam Pi l k a d a 2015 ini. ‘’Saya sudah dapat restu pusat. Saya maju lagi karena ingin membenahi masyarakat Sidoarjo agar jadi lebih baik lagi,’’ ujar Bupati Saiful Ilah dal a m suatu kesempatan saat membuka acara di Kantor Dinsosnaker Sidoarjo baru-baru ini.

Pria kelahiran Desa Sawohan Kec

beras mulai naik. “Kalau di luar provinsi Jatim, seperti Jateng, Jabar terjadi gagal panen. Kalau kita lihat, sebenarnya harga naiknya beras ini dari Jakarta dan luar Jawa. Dan saat ini, Jawa Timur kena dampaknya, kena imbasnya,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, harga beras mulai naik dalam beberapa pekan terakhir. Di pasar-pasar, beras kualitas menengah yang awalnya Rp 9.000 per kilogram kini rata-rata sudah naik 30 persen menjadi Rp 12.000 per kilogram. Untuk kualitas premium, harganya sudah mencapai Rp 15.000 per kilogram dari sebelum-

wawan triyanto/bhirawa

VP Corporate Communications Citilink Indonesia Benny Butarbutar (kanan) didampingi Sales Representative Surabaya Noor Baisa saat memberikan keterangan kepada wartawan di Surabaya, Selasa (24/2).

Surabaya, Bhirawa Maskapai penerbangan berbiaya murah (LCC) Citilink berencana mulai 8 Maret 2015 melayani jalur penerbangan umrah Surabaya (Indonesia)-Jeddah (Arab Saudi) dengan frekuensi penerbangan tiga kali dalam sepekan. Penerbangan ini rencananya transit di Bandara Kuala Namu, Medan dan Mumbay, India.

“Sebelumnya Citilink meresmikan penerbangan umrah dari Jakarta-Jeddah, juga tiga kali dalam sepekan. Kini, kami melengkapi dengan melayani pe nerbangan Surabaya-Jeddah,” ujar VP Corporate Communications Citilink Indonesia Benny Butarbutar kepada pers di Surabaya, Selasa (24/2).

Penerbangan internasional anak perusahaan Garuda In-

Diterjang Angin, Pemancar CCTV Dishubkominfo Madiun Ambruk Madiun, Bhirawa Pemancar kamera pengintai atau CCTV milik Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Madiun ambruk akibat diterjang hujan deras disertai angin kencang, Selasa (24/2).

Kepala Dishubkominfo Kota Madiun Heri Suwartono, mengatakan, selain pemancar

 ke halaman 11

Cuaca Buruk, Pencarian Delapan Nelayan Situbondo Dihentikan Sementara Situbondo, Bhirawa Tim SAR gabungan di Situbondo menghentikan sementara pencarian delapan nelayan asal Besuki dan Banyuglugur yang hilang di perairan Selat Madura, Selasa (24/2) sore. Sedangkan sembilan

 ke halaman 11 Nama Nelayan yang Selamat

Delapan Nelayan yang Belum Ditemukan

1. Buyan alias Landri (50) 2. P Lin (45) 3. Juhari (52) nahkoda kapal 4. Yono (31) 5. Sunarso (30) 6. P Son (60) 7. Sumawi (23) 8. Ali (27) 9. Hari (32)

1. Wasil (40) 2. Wasid (75) 3. Muslim (38) 4. Ridwan 5. P Raden (30) 6. Junaidi (35) 7. Samawi (23) 8. P Tatik. (*)

Sumber : BPBD Situbondo

 ke halaman 11

Perjalanan Suhendrik Melukis di Balik Ketatnya ‘Seragam’ PNS

Gunakan Media Baju untuk Memberi Sandang Sekaligus Menelanjangi Persoalan Sebagai seorang seniman, ‘seragam’ PNS agaknya terlalu ketat bila dipakai Suhendrik. Karena seragam, tentu memiliki konsekuensi yang jelas dan terbatas. Karena itu, mengekspresikan karya seni tidak boleh keluar dari koridor mikul nduwur mendhem njero.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Puluhan lukisan beraliran naïf terlihat seperti guratan-guratan acrylic tak beraturan. Semuanya sudah tertata rapi di rumah Suhendrik dan siap untuk mengikuti pameran awal bulan depan.

Tak banyak orang tahu, Suhendrik yang sehari-hari bertugas sebagai staf Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Jatim ialah seorang seniman lukis yang cukup berprestasi.

Hendrik, sapaan akrab Suhendrik, merupakan pelukis otodidak yang telah melanglang buana. Berangkat dari kegemarannya melukis saat duduk di bangku sekolah dasar, pria asal Kota Pasuruan itu kini mulai berani untuk menggelar pameran tunggal. Tak tanggung-tang-

gung, pameran tunggal pertamanya ini akan digelar di Jogjakarta. Daerah di mana ribuan pelukis berkumpul dan menjajakan lukisannya.

“Di Jogja persaingannya memang ketat. Tapi, di Jogja pula kita mudah menarik perhatian pasar. Di sana penghargaan kepada lukisan masih sangat tinggi,” tutur Hendrik.

Keunikan Hendrik ialah menggunakan baju sebagai medium untuk menumpahkan hasrat melukisnya. Bagi dia, baju tak cukup untuk dipakai di tubuh penggunanya.

Ia meneruskan fungsi baju untuk bersuara, meneriaki ketimpangan dan meng-

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Suhendrik, PNS Dindik Jatim menunjukkan lukisan-lukisannya yang akan dipamerkan di Rumah Budaya Tembi, Jogjakarta.

SURABAYA

2

Rabu Kliwon 25 FEBRUARI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Malpraktik, Komisi E Minta Dinkes Cabut Izin RSIB Nyai Ageng Pinatih DPRD Jatim, Bhirawa Kasus dugaan adanya malapraktik yang dilakukan RSIA atau rumah sakit ibu dan anak Nyai Ageng Pinatih Gresik langsung mendapat respon keras dari Komisi E DPRD Jatim. Ini dikarenakan selama ini pengawasan RS maupun klinik oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) tidak maksimal. Untuk itu Komisi E meminta Dinkes mengevaluasi kembali ijin seluruh RS maupun klinik di Jatim.

Wakil Ketua Komisi E Jatim, Suli Da’im mengakui saat ini keberadaan rumah sakit maupun klinik di Jatim semakin menjamur. Hal itu terjadi dika-

renakan RS maupun klinik menjadi bisnis yang menguntungkan.

Apalagi selama ini perijinan berdirinya rumah sakit dan klinik sangat mudah, cukup ijin dari Pemerintah kabupaten/ kota setempat dan pemerintah setempat bisa dengan mudah memainkan izin. ‘’Dengan mudahnya mendapatkan izin untuk mendirikan RS dan klinik, membuat pemilik modal berlomba-lomba mendirikan klinik atau rumah sakit.

Apalagi bisnis ini sangat menggiurkan dan menjanjikan. Namun dibalik itu semua, mereka terkadang melanggar SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah

ditentukan, karena hanya mengejar provit oriented saja sedang keselamatan dipandang nomor dua,’’tegas politisi asal PAN Jatim ini dengan nada keras, Selasa (24/2).

Ditambahkan calon Bupati Ponorogo ini dengan munculnya Permenkes nomer 56 tahun 2014 tentang Perijinan rumah sakit dan klasifikasi rumah sakit, dimana dulu rumah sakit kelas C atau D dan klinik hanya ijin kabupaten kota maka sekarang ini perijinannya mlibatkan tiga unsure. Diantaranya Dinkes kab/ kota, Dinkes provinsi dan Persi atau persatuan rumah sakit Indonesia.

‘’Terlepas dari itu adanya Permenkes ini Dinkes Jatim harus tegas mengevaluasi seluruh rumah sakit maupun klinik yang ada diseluruh Jatim,’’paparnya Untuk itulah, tegasnya dalam waktu dekat ini komisi akan memanggil Dinkes Jatim untuk meminta data terkait jumlah RS maupun klinik di Jatim dan meminta Dinkes untuk segera mengevaluasi seluruh izinrumah sakit maupun klinik. Disisi Dinkes juga dituntut harus tegas.

Jika ditemukan RS atau klinik yang berdirinya tidak sesuai dengan mekanisme maupun pro-

sedur yang ada, maka sangsi tegas harus diberikan seperti menutup prakteknya. ‘’Yang terpenting dalam melakukan evaluasi izin ini. Dinkes Jatim jangan sampai main-main.

Jika itu sampai terjadi Komisi E juga akan tegas dalam mengambil sikap. Karena imbas dari permainan ijin rumah sakit atau klinik ini bisa sampai menimbulkan tindak malapraktik yang menghilangkan nyawa pasien,’’tegasnya.

Terpisah, Anggota Komisi E DPRD Jatim, Agus Dono Wibawanto menegaskan mudahnya mendapatkan ijin pendirian klinik maupun RS, mendorong ma-

syarakat yang berduit mendirikan layanan kesehatan ini. Dan merekapun salingberlomba-lomba untuk mendapatkan pasien dengan memberikan tariff murah.

Kalau sudah begitu tentunya pasien yang akan dirugikan, karena mereka ini terkadang tidak lagi mengindahkan SOP. ‘’Melihat kondisi ini sudah saatnya Dinkes bersikap. Bahkan kalau bisa cabut ijin bagi rumah sakit atau klinik yang diketahui melakukan malapraktik, tentunya disertai dengan dokumen maupun bukti-bukti konktir,’’papar politisi asal Partai Demokrat Jatim Q cty ini.Q

Pemkot Larang Penjualan Minuman Beralkohol di Minimarket Pemkot, Bhirawa Pemkot Surabaya melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) kota Surabaya resmi melarang penjualan minuman keras di minimarket dan tingkat pengecer.

Berbahaya Bagi Pengendara Sudah berbulan-bulan jalan yang berlubang dan rusak dibiarkan begitu saja tanpa ada perbaikan dari dinas terkait, seperti di jalan Mastrip Surabaya.

Ditakutkan jalan tersebut akan membawa korban jiwa, Selasa (24/2).

trie diana/bhirawa

PANGGUNG BIROKRASI

Masih Berseragam, Pelajar Kecakup Razia Satpol PP Surabaya, Bhirawa Sebanyak empat pelajar sekolah yang masih duduk dibangku SMP terjaring razia Satpol PP Kota Surabaya, Selasa (24/2). Mereka tertangkap saat sedang berada di Warnet Star daerah Teluk Amurang, Perak.

Dikira membolos, keempat pelajar ini digiring ke Mako untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Pengakuan salah satu pelajar SMP AL-Ikhlas, Slamet Riadi kelas III ini mengungkapkan bahwa dirinya pergi ke warnet lantaran mengerjakan tugas praktek sekolah. Selain itu, Slamet yang mengaku sudah selesai mengerjakan ujian try out di sekolahnya tiba-tiba didatangi Satpol PP. “Saya di warnet itu mau ngeprint tugas praktek mas, dan itu saya juga barusan datang, tiba-tiba Satpol PP mendatangi dan diajak ke kantor,” kata Slamet sambil menunjukkan surat keterangan yang ditulis lantaran membolos di warnet.

Hal ini berbeda dengan, Wibi Wira teman Slamet disekolahnya yang sudah pulang kerumah terlebih dahulu. Wibi yang dijemput oleh keluarganya di Mako Satpol PP memang sudah izin untuk mengerjakan tugas praktek sekolah Q geh bersama teman-temannya.Q

Kejar Target Pajak, Amini Kenaikan Tarif Parkir Mal Surabaya, Bhirawa Pemkot mendukung kenaikan tarif parkir di sejumlah pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran.

Memang sejak awal tahun ini, hampir semua mall kompak untuk menaikkan harga parkir kendaraannya. Untuk mobil Rp 6 ribu, sedang untuk sepeda motor Rp 3 ribu. Bahkan untuk parkir valley sampai Rp 50 ribu.

Ternyata hal tersebut juga merupakan siasat dari pemkot untuk mengejar pendapatan daerah dari sektor pajak parkir pusat perbelanjaan.

Kepada Dispenda Surabaya Yusron Sumartono menyampaikan bahwa kenaikan tarif parkir di mall itu sudah atas izin Dispenda. Ia menyebutkan bahwa pihak mall menaikkan tarif lantaran tarif yang lalu dianggap tidak lagi layak untuk mencukupi biaya operasional mall.

“Kami minta agar Perda itu di-

tinjau kembali. Karena dalam perda itu juga masih banyak bagian yang masih rancu,” kata Yusron ketika dikonfirmasi, Selasa (24/2).

Bagian yang masih rancu, tambah Yusron, diantaranya adalah soal pembatasan tarif yang disebutkan dalam Perda no 4 tahun 2011. Angka tersebut belum jelas peruntukannya.

Apakah untuk pihak yang memang memungut parkir seperti mall, atau juga untuk tempat yang tidak memungut biaya parkir. Seperti gedunggedung pemerintah atau milik pemerintah. Sehingga hal itu masih menimbulkan multi tafsir.

Yusron menyampaikan agar hal ini menjadi pembahasan lebih lanjut oleh para anggota dewan. Lebih lanjut ia menyebutkan bahwa tarif Rp 3 ribu itu sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Dimana tarif listrik naik dan juga banyak bahan yang membuat

operasional mall juga naik. Sehingga ia mendukung agar Perda itu segera direvisi saja.

“Karena kita juga tidak bisa membuat perwali, sebab dalam perda itu sudah tercantum batas maksimal, serta di perda juga tidak ada arahan agar ada aturan penjelas dengan membuat perwali. Sehingga akan lebih relevan jika perdanya yang direvisi,”tambahnya.

Kenaikan tarif parkir di mall ini didukung oleh Pemkot. Terutama karena tahun ini pemkot juga sedang mengejar target pemasukan pajak parkir sebesar Rp 80 milyar. Target ini disebutkan Yusron dua kali lipat dari nilai pendapatan dari parkir tahun lalu yang hanya Rp 48 milyar.

“Pendapatan itu diperoleh dari 20 persen tarif yang mereka berakukan.

Itu yang masuk ke pemkot,” pungkasnya dengan optimis bahwa target Q geh itu bisa dicapai tahun ini.Q

Para pengusaha minimarket dan pengecer miras diberi batas akhir penarikan minuman keras bahkan untuk tipe A atau kandunga alkohol 5 persen hingga pertengahan April 2015. ‘’Saat ini pengusaha baru diberi surat peringatan saja,’’ kata Kepala Disperdagin Kota Surabaya Widodo Suryantoro kepada Bhirawa.

Pelarangan penjualan miras di tingkat pengecer dan minimarket ini juga terkait kebijakan yang dilakukan pada tanggal 16 Januari lalu oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Rahmat Gobel.

Mendeg mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) no. 6/2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Aturan tersebut melarang penjualan alkohol di minimarket dan pengecer. Meski diterbitkan awal tahun, namun pelarangan tersebut baru efektif berlaku tiga bulan setelahnya yaitu 16 April 2015.

Widodo mengatakan jika sampai batas waktu yang ditetapkan ternyata masih ada yang berjualan, tentu ada sanksinya.

Pihaknya akan melakukan penyitaan terhadap miras yang dijual di minimarket maupun di tingkat toko pengecer. ‘’April nanti kami akan melakukan razia terhadap mini market maupun toko pengecer.

Jika masih kedapatan masih berjualan, kami akan menyita. Kalau masih bandel tentu kami akan memberikan peringatan hingga ancaman penutupan,’’ tegasnya. ‘’Selama ini minimarket bebas berjualan minimun beralkohol dengan kadar 5 persen seperti bir. Dan baru dilarang ketika bulan ramadan seiring adanya kebijakan pemkot.

Namun dengan adanya peraturan ini maka minimarket tidak boleh berjualan miras selamanya, termasuk toko kecil-kecil atau pengecer,” jelasnya.

Terkait soal supermarket atau hyper market, masih lanjutnya, masih dipersilahkan menjual minuman keras tersebut.

Hanya saja, mereka masih diberi ketentuan yaitu tidak boleh memajang miras sembarangan. Namun disendirikan di outlet tertentu dan di kunci. ‘’Yang membeli tidak boleh anak kecil, dan berseragam sekolah. Pembeli wajib menunjukan KTP saat membeli miras tersebut,’’ tegasnya lagi.Q dre

PWI Ingatkan Pemda Agar Kerjasama dengan Perusahaan Pers Berstandar Pemprov, Bhirawa Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jatim mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk menyosialisasikan surat edaran standar perusahaan pers yang diterbitkan dewan pers. Sebab masih ada di daerah tertentu

yang pemerintah kota/kabupatennya tidak disiplin menyebarkan surat edaran pers.

“Ada dua surat edaran standar perusahaan pers di Indonesia yang dilahirkan dan diberlakukan pada 2006, namun digencarkan kembali sejak Februari 2014,” kata Ketua PWI Jatim Akhmad

Munir, di sela seminar pers bertema ‘Menegakkan kembali peran pers sebagai pilar keempat demokrasi untuk menunjang pembangunan di Jatim, di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jatim, Selasa (24/2).

Pertama, dalam surat edaran

ditegaskan bahwa seluruh perusahaan pers harus berbadan hukum atau menjadi Perseoran Terbatas (PT), dengan harapan ingin mengajak perusahaan pers untuk sehat.

Ciri-ciri perusahaan pers yang sehat, kata dia, antara lain rutin membayar gaji wartawan de-

ngan standar perusahaan, membayar pajak, memberikan THR, intensif, bonus, asuransi kesehatan dan lainnya. “Ini semacam ‘pemaksaan’ agar perusahaan harus sehat, meski kecil. Jadi jangan sampai liar,” kata Kepala LKBN Antara Biro Q iib Jatim tersebut.Q

BPKP Usulkan Bagi Hasil Terminal Purabaya Dilakukan Secara Azas Netto Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur, mengeluarkan rekomendasi baru terkait bagi hasil PAD terminal Purabaya antara Pemkot Surabaya dengan Pemkab Sidoarjo.Bagi hasil PAD terminal tersibuk di Jatim ini direkomendasikan berdasarkan hitungan netto dan bukan lagi berdasar pendapatan bruto sepertti sebelumnya.

Perwakilan BPKP Jatim, M.irsal saat hearing dengan Komisi A, Selasa(24/2) menyebutkan, salah satu pertimbangan BPKP merekomendasikan kepada Pemkot Surabaya untuk merubah asas Bruto menjadi Netto ialah, karena pengelolaan terminal Purabaya saat ini masih konvensional. Artinya, pembagian hasil terminal Purabaya masih ricuh.

“Kami memang diminta Bu. Walikota (Tri Rismaharini) untuk mereview draft bagi hasil terminal Purabaya yang saat ini masih kacau.

Dan kami mengusulkan agar bagi hasil yang sebelumnya bruto ini, agar diubah menjadi asas Netto,” ungkapnya, kepada komisi A. M.Irsal menuturkan, se-

harusnya Pemkab Sidoarjo tidak meminta hasil yang terlalu besar seperti saat ini.

Sebab, pada faktanya terminal purabaya sepenuhnya adalah milik pemkot Surabaya. Mulai dari sistem pengelolaanya, dan tanahnya. Namun, memang hanya keberadaanya terletak di wilayah Sidoarjo.

“Jadi initinya, seluruh investasi yang ada di terminal Purabaya ini adalah sebenarnya milik pemerintah Surabaya. Dan setelah saya periksa ternyata Pemkot Surabaya saat ini mengalami kerugian yang lumayan besar. Saya rasa hal ini perlu diaudit dan diteliti lebih dalam untuk mengetahui yang lebih pasti,” tuturnya.

Asisten II Pemkot Surabaya, Taswin, sangat sepakat dengan apa yang menjadi rekomendasi dari BPKP. Sebab, pada dasarnya pemkab Sidoarjo tidak mempunyai andil apapun di terminal Bungurasih itu, segala investasi dan bentuk pengelolaanya adalah milik Pemkot Surabaya, memang hanya terminal tersebut berdiri di wilayah Sidoarjo.

“Tapi bagaimanapun kami masih harus merundingkan dulu dengan ibu Walikota hasil review dari BPKP ini, bagaimana keputusanya. Dan saya berharap dengan adanya rumusan dari BPKB ini, bagi hasil terminal purabaya segera terselesaikan dan tidak sampai memakan waktu yang lama,” jelas Taswin.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Lutfiyah, berpesan kepada Pemkot Surabaya langkah utama yang harus dilakukan Pemkot Surabaya adalah, merubah bentuk perjanjian antara Pem-

ist

BPKP mengusulkan agar bagi hasil PAD Terminal Purabaya berdasarkan azas netto. kot Surabaya dengan Pem- yakni sistem bruto, 70 Pem- laporan akutansinya agar kab Sidoarjo yang masih kot Surabaya, 30 Pemkab mereka (Pemkab Sidoarjo) menggunakan sistem bruto. Sidoarjo. tahu, kalau Surabaya selama Sebab, Pemkab Sidoarjo “Dan yang tidak kalah ini merugi dengan bagi hasil saat ino masih berpatokan pentingnya adalah, kita seperti ini. Pokonya saya kepada perjanjian lama secepatnya harus membuat minta pada Pemerintah Su-

rabaya, langkah utama ialah merubah bentuk sistem perjanjian lama,” pintanya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, menambahkan, memang dalam hal ini BPKP sangat dibutuhkan untuk mencari jalan tengah yang terbaik.

Sebab, kalaui masalah ini tidak dilanjuti secara konkrit, takutnya nanti masyarakat akan berpendapat negatif. Tapi kalau ada langkah konkrit antara Pemkot Surabaya dan Pemkab Sidoarjo pasti masalah bisa terselesaikan.

“Saya mengusulkan agar komisi A pada tahun 2015 ini bisa memakai momentum untuk menyelesaikan perundingan masalah terminal Purabaya ini. Dan sebenarnya masalah yang tidak kalah pentingnya juga terkait pelayanan publiknya, karena terminal itu, bukan hanya untuk masyarakat Surabaya dan Sidoarjo saja, tapi masyarakat Jawa TiQ gat mur,” tambahnya.Q

SURABAYA

Rabu Kliwon 25 FEBRUARI 2015

Kabalitbang jatim bersama dengan rektor terpilih ITS.

rac/bhirawa

Rektor ITS Review Proposal Bidang SDA Pemprov, Bhirawa Kali pertama, Rektor Terpilih ITS (Institut Teknologi Surabaya) Prof Ir Joni Hermana MSc ES melangsungkan review proposal penelitian di Balitbang Jatim. Kali ini professor jebolan Inggris ini mereview proposal penelitian Bidang Sumberdaya Alam (SDA) dan Teknologi.

Dalam kesempatan itu, Joni mengatakan, proposal yang dibawakan para peneliti tersebut masih sesuai dengan teknologi yang aplikatif dan berkaitan dengan lingkungan di Jawa Timur.

“Saya ingin penelitian yang dilakukan diimplementasikan dan tidak terhenti pada penelitian itu sendiri,” katanya.

Terkait dengan KKN Tematik berbasis green field study yang diungkap Kepala Balitbang Jatim, Joni menyambut baik niat baik dan merupakan salah satu strategi yang

baik dalam pengembangan wilayah baik yang tertinggal dan relatif berpotensi berkembang.

“Melibatkan mahasiswa atau kalangan perguruan tinggi maka manfaatnya akan lebih terasa baik mahasiswa juga daerah yang menjadi objek penelitian dan pengembangan.

Kami memang mengharapkan peran Balitbang dalam mengembangkan teknologi dan wilayahnya selalu mengintensifkan kerjasama dan bersinergi dengan perguruan tinggi,” katanya.

Dalam kesempatan itu, dari enam proposal penelitian yang telah dipaparkan masing-masing peneliti baik peneliti Balitbang Jatim dan Perguruan Tinggi, Joni lebih menekankan pada pengkajian aplikatif, output penelitian yang perlu diperjelas, hingga penelitian yang masih bersifat kompleks dan perlu di fokuskan.

Ada enam proposal yang dipaparkan, yaitu Kajian Pengelolaan Sampah Lintas Wilayah Kabupaten/ Kota, Kajian Model Pengelolaan Banjir Lintas Wilayah, Kajian Pelestarian Sumber-Sumber Air Untuk Mendukung Kebutuhan Air Bersih di Jawa Timur, Pemanfaatan Air Laut Sebagai Energi Alternatif Bagi Perahu Nelayan Kecil, Permodelan Spasial Daya Dukung Lingkungan Dalam Upaya Konservasi Sumber Daya Alam di Provinsi Jawa Timur, dan Strategi Dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Industri Jawa Timur.

Sebelumnya, Kepala Balitbang Jatim, Dr Ir Priyo Darmawan MSc mengungkapkan kalau tahun ini pihaknya mengembangkan roadmap dengan bekerjasama perguruan tinggi melalui kuliah kerja nyata temaQ rac tik berbasis green field study.Q

3

Gubernur Tawarkan Lulusan SMK Mini ke BNP2TKI Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menawarkan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Mini, untuk bisa direkrut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Sebab, menurutnya, lulusan SMK Mini adalah orang-orang terlatih dan bisa menjadi tenaga kerja profesional.

“SMK Mini ini kita gagas sejak 2014 lalu. Jika mau merekrut lulusan ini, nanti BNP2TKI akan mendapatkan tenaga informal plus. Sebab, tenaga informal plus lebih diapresiasi, karena mereka memiliki ketrampilan khusus,” kata Gubernur Soekarwo, saat menerima jajaran BNP2TKI, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (24/2).

Menurut dia, penurunan Tenaga Kerja Wanita (TKW) sekarang ini harusnya memotivasi untuk meningkatkan jumlah tenaga informal plus. BNP2TKI nantinya akan diuntungkan karena mereka diakui sebagai tenaga profesional.

Dijelaskan, Pemprov Jatim telah bekerjasama dengan Pemerintah Jerman dalam bidang pengembangan pendidikan SMK. Kerjasama itu mencakup pelatihan guru-guru dan kepala sekolahnya, serta standarisasi pendidikannya disamakan dengan jerman.

Saat ini Pemprov Jatim sudah mengembangkan sebanyak 70 SMK Mini dan sebagian besar bekerjasama dengan pondok pesantren. “Program pelatihan yang diberi-

kan pada SMK Mini ini dilakukan selama enam bulan, dan targetnya sebanyak 400 SMK Mini dengan 80 ribu lulusan hingga akhir tahun 2017,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo, terkait Pergub yang harus dibuat untuk menindaklanjuti Permenaker Nomor 22 Tahun 2014, perlu dilakukan pemikiran lebih dalam. Selain itu, Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) yang harus jalan bulan April 2015, sebagai bentuk layanan terpadu untuk masyarakat.

“Unit Layanan Terpadu (UPT) LTSP ini nantinya membantu mempermudah tugas BNP2TKI saat proses pra dan pasca, namun otoritas penempatan tenaga kerja tetap di tangan BNP2TKI,” pungkasnya.

Kepala BNP2TKI Nusron Wahid mengatakan, sehubungan dengan yang harus berjalan bulan April 2015, maka peraturan hukum yang memayungi harus segera dibuat. “Karenanya surat mengenai peraturan hukum tersebut, kami mohon segera dibuat. Hal ini untuk mempermudah proses jalannya LTSP,” Q iib jelasnya.Q

Puspendik Batal Terjunkan Tim Verifikasi UN CBT Dindik Jatim Ambil Inisiatif Turun ke Lapangan Dindik Jatim, Bhirawa Kehadiran tim verifikasi dari Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) masih ditunggu-tunggu sekolah penyelenggara Ujian Nasional (UN) Computer Based Test (CBT).

Hingga jadwal verifikasi yang dimulai kemarin, Selasa (24/ 2), tim dari Puspendik pun tak kunjung terjun ke daerah.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Harun MSi mengakui, pihaknya telah menerima surat dari Puspendik untuk pelaksanaan verifikasi yang dimulai pada 24 hingga 28 Februari mendatang. Namun, hingga kemarin, pihak Puspendik tidak memberikan kepastian terkait daerah mana di Jatim atau sekolah sasaran mana yang akan diverifikasi.

“Bisa jadi tim verifikasi dari Puspendik mendahulukan provinsi lain. Tapi kita juga tidak tahu, kapan pastinya

Puspendik akan datang ke Jatim,” tutur Harun saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (24/2).

Keterlambatan tim verifikasi ini membuat Dindik Jatim harus terjun sendiri ke lapangan. Harun mengaku, inisiatif ini diambil lantaran pihaknya ingin memastikan kesiapan sekolah baik dari segi sumber daya manusianya, sarananya. SDM ini meliputi tenaga IT, pengawas dan kesiapan mental siswa.

Sedangkan sarana, meliputi server, komputer client, jaringan LAN dan perangkat pendukung lainnya. “Hari ini (kemarin) kami mendatangi Kabupaten Bojonegoro dan Gresik. Sebelumnya, Kabupaten dan Kota Malang, Situbondo dan Bondowoso, Surabaya juga kita datangi,” Q tam tutur Harun.Q

iib/bhirawa

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menerima jajaran BNP2TKI yang dipimpin Nusron Wahid di ruang kerja Gedung Grahadi.

Dari Lima Raperda Inisiatif DPRD Jatim

Perlu Ada Penyempurnaan Sesuai Aturan yang di Atas Lima raperda (Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) insiatif DPRD Jatimterus dilakukan pembenahan. Setelah mendapatkan tanggapan gubernur terhadap raperda, kini sepuluh fraksi DPRD Jatim melakukan tanggapan dan jawaban terhadap pendapat gubernur atas Raperda Insiatif DPRD Provinsi Jawa Timur.

J

uru bicara Fraksi Partai Demokrat (FPD) Jatim, Herry Prasetyo mengatakan lima raperda usulan sudah mendapat kritis kontrukstif dan sangat argumentatif, agar kedepan Raperda yang diajukan memiliki validasi normatif sekaligus empiris. “Pada raperda bantuan hukum untuk masyarakat miskin, gubernur telah memberikan pendapat yang mengapresiasi pembentukan Raperda Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, karena memang terdapat perubahan regulasi nasional,” terang Hery.

Politisi yang maju dari Dapil IV (Jember-Lumajang) ini, mengatakan dewan perlu memberikan jawaban dan penyempurnaan terhadap beberapa redaksional pasal yang perlu perbaikan. “Ini bisa titik temu pendapat gubernur degan Fraksi Partai Demokrat,” ujarnya.

Sementara itu, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Jatim mendesak sector pertanian harus maksimal dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Upaya memberikan perlindungan terhadap petani, serta jihad meningkatkan produksi sektor pertanian, yang diatur melalui peraturan daerah. Sebab secara teknis, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya,” terang Alyadi anggota Fraksi PKB.

Dalam amanat undang-undang Nomor 19/2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, Aliyadi menegaskan ketentuan penyediaan lahan pertanian, dimaksudkan untuk mengatasi degradasi lahan pertanian, konversi lahan serta mengimbangi penurunan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan.

“Dengan cara ini, maka produktivitas pertanian akan mengalami pertumbuhan positif, karenannya PKB menekan diakomodasinya beberapa point dalam raperda. Yaitu memberikan perlindungn terhadap petani baik sisi om fram maupun sisi of fram,” urai dia.

Ahmad Hery anggota Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) Hanura DPRD Jawa Timur menilai usulan lima raperda perlu ditindak lanjuti, sebagai wujud hadirnya otonomi daerah yang pada akhirnya melahirkan kewenangan pada masing-masing daerah di seluruh Indonesia termasuk membuat peraturan daerah.

Hery juga menegasakan, usulan dan masukan Gubernur Jatim Soekarwo beberapa waktu laluterkait pembentukan raperda sangat berarti dan sangat penting dilakukan kajian lebih jauh dalam pembentukan peraturan daerah.

“Secara subtansial terdapat perbedaan dan perlu adanya penyesuaian materi. Salah satunya terkait istilah prolegda,” tandasnya.

Selain itu, Fraksi NasDem Hanura melihat pengertian mengawal lima usulan raperda menjadi sangat urgent. Untuk itu keterlibatan DPRD Jatim dan Pemprov Jatim, sangat penting.

Sementara dari Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Jawa Timur dari lima usulan raperda yang ada diperlukan penyempurnaan, sehingga usulan raperda bisa siap menjadi peraturan daerah (perda) yang benar-benar mampu mengawal kepentingan rakyat.

“Untuk itu, kita berharap dapat menghasilkan peraturan daerah yang lebih sempurna dan memenuhi aspirasi sebagain besar masyarakat Jawa Timur,” terang Anggota FPG DPRD Jatim, H Muhammad Bin Muafi Zaini.

Terkait raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Fraksi Partai Golkar berpendapat terkait kewenangan Pemda Provinsi dibanding Pemda kabupaten/Kota tentang penyelenggaraan kerasipan tentu harus jelas, karena menghindari adanya tumpang tindih subyek pengaturan.

“Demikian pula kewenangan lembaga kearsipan provinsi sebagai bentuk lembaga yang dibentuk non struktural,” urai dia.

Sedang Fraksi PDI Perjuangan menilai Raperda Perlindungan Petani sejalan dengan semangat Nawacita partai politik bergambar kepala banteng dengan moncong putih, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui reformasi agraria 9 juta hektar tani dan buruh tani.

Raperda ini juga sejalan dengan nawacita ke tujuh, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, melalui perwu-

judan kedaulatan pangan.

“Dari sisi petani, raperda ini sangat penting karena nasib petani dan sektor pertanian yang masih terpuruk.

Distribusi PDRB Jawa Timur atas dasar harga konstan kumulatif sampai dengan triwulan III Tahun 2014 untuk sektor pertanian menunjukkan adanya penurunan,” urai anggota Fraksi PDIP Gunawan HS. Untuk kebutuhan nelayan, PDIP berpendapat sebaiknya segera dibuat raperda tersendiri, agar benar-benar

dapat fokus pada kepentingan nelayan. “Termasuk didalamnya pegaturan tentang tata kelola informasi ke cuacaan,” ujar dia.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Jatim, Ahmad Iskandar mengatakan usulan lima raperda menjadi kebutuhan mendasar, untuk mendapat perhatian terlebih dahulu sebelum dilakukannya pembahasan terhadap kelima raperda.

“Kami di dewan semakin memperkuat pendapat gubernur, agar usulan raperda dilakukan pembenahan,” terang Ahmad Iskandar.

Politisi asal Fraksi Partai Demokrat ini, menyampaikan semua pihak bisa menyikapi secara bijak dengan pembentukan raperda-raperda tersebut.

Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum untuk masyarakat Miskin diusulkan Komisi A DPRD Jatim.

Ahmad Iskandar menyampaikan, bantuan hukum untuk masyarakat miskin sebagai wujud amanat Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang

sama didepan hukum.

“Sesuai pasal 19 UU nomor 16/ 20111 tentang bantuan hukum mengamanatkan daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum diatur dalam bantuan hukum,” terang Ahmad Iskandar.

Ditambahkannya, untuk usulan Komisi B DPRD Jatim tentang Raperda Perlindungan Petani, menjadi salah satu sektor penting dan berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Jawa Timur.

Karena sektor pertanian mampu menampung jumlah tenaga kerja cukup besar dan sebagaian besar penduduk Jawa Timur bermata pencarian sebagai petani.

Berdasarkan kondisi ini, sangat dimaklumi DPRD Jatim memberikan perhatian lebih untuk meningkatkan derajat kehidupan petani melalui raperda perlindungan petani. Pemprov Jatim mendukung upaya DPRD Jatim tersebut.

“Tetapi kenyataanya masyarakat pada golongan ini, biasanya memiliki kehidupan sosial ekonomi yang relatif lebih rendah dibanding masyarakat dari Q cty.adv golongan lain,” lanjutnya.Q

OPINI

4 Tajuk

Waspada Harga Beras LIBURAN akhir pekan ini (22 Pebruari 2015), banyak kalangan bapak-bapak terhenyak kaget. Ikut belanja ke pasar tradisional, didapati harga beras naik, mencapai Rp 10.500,- per-kilogram (medium). Namun Kementerian Pertanian dan Bulog memastikan stok beras aman, hasil panen 2014 masih mencukupi. Kenaikan harga beras diduga karena terimbas dampak cuaca ekstrem. Distribusi dari sentra beras tersendat karena banjir.

Harga-harga juga tertekan oleh faktor distribusi (transportasi), karena banjir. Banyak angkutan terjebak banjir, harus mengantre panjang. Banyak pula sopir memilih beristirahat, karena khawatir terjadi kecelakaan. Problem yang sama juga dialami perdagangan interinsuler (antar-pulau) terkendala cuaca berupa badai dan ombak besar. Di berbagai pelabuhan, puluhan kapal memilih tidak berlayar.

Moda transportasi yang tertekan oleh cuaca, wajar menuntut kenaikan ongkos. Karena jam kerja, dan biaya akomodasi personel bertambah. Niscaya, kenaikan biaya transportasi menambah harga jual. Cukup sulit dicegah.

Namun satu-satunya solusi, tak lain, adalah campur tangan pemerintah untuk memotong jalur distribusi. Misalnya, mengerahkan armada (darat) yang dibiayai pemerintah, serta operasi pasar dengan harga Rp 7.500,-.

Pemerintah juga sulit untuk menindak pedagang beras, yang tidak bermaksud menimbun. Karena itu diperlukan penelitian terhadap “track record” pedagang beras. Memang ada yang biasa menimbun beras. Namun ada pula yang tidak menjual beras karena alasan cuaca. Curah hujan yang tinggi, jika menimpa beras akan mengubah mutu.

Setidaknya beras akan berbau apek, warna kecoklatan, bahkan sampai membusuk.

Namun tak jarang, pedagang beras “memainkan” harga dengan cara menimbun, alasan cuaca. Namun Forpimda (Forum pimpinan daerah) di setiap Propinsi dan Kabupaten serta Pemerintah Kota biasanya memiliki catatan pedagang beras yang nakal. Penimbun beras seharusnya diajukan ke Pengadilan, dengan ancaman hukuman lima tahun penjara plus denda Rp 50 milyar.

Harga beras saat ini tergolong tak wajar. Penjualan oleh Bulog (dari gudang) seharga Rp 6.600,- per-kilogram.

Ditambah ongkos dan margin keuntungan, seharusnya menjadiRp 7.400,-. Sehingga harga beras diatas Rp 8.000,-tergolong tak wajar. Lebih lagi, ini bukan masa paceklik, Juga tidak ada puso (sawah rusak diterjang banjir) yang hebat. Bahkan stok beras masih melebihi kebutuhan.

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi padi tahun 2014 mencapai 69,87 juta ton gabah kering giling (GKG). Setelah diproses akanmenjadi beras sebanyak 40 juta ton. Sedangkan kebutuhan beras nasional, sekitar 31,5juta ton. Jadi, masih surplus beras. Karena itu pemerintah tidak perlu meng-impor beras tahun 2015 ini.

Impor beras akan menyebabkan harga (beras) lokal makin anjlok, semakin menyengsarakan petani.

Berdasar perhitungan BPS itu, kelebihan beras hasil panen tahun 2014 masih 8,5juta ton. Cukup untuk kebutuhan nasional sampai 100 hari pertama tahun 2015 (bulan April). Untuk kebutuhan selanjutnya bisa menggunakan hasil panen raya pertama bulan Maret 2015. Karena itu pemerintah mesti waspada terhadap mafia importer beras, yang biasa menggertak pasar. Harga melambung, seolaholah kekurangan beras, sehingga pemerintah (yang panik) serta merta akan membuka keran impor.

Karena itu pemerintah tak perlu tergesa-gesa menggelontor beras (secara besar-besaran) melalui operasi pasar. Mestilah dilakukan “pembinaan” kepada pedagang beras. Boleh jadi, cukup dengan fasilitasi moda transportasi. Bisa bekerjasama dengan Organda, diberlakukan sebagaimana angkutan lebaran. Di berbagai daerah (pulau Jawa), fasilitasi transportasi beras juga melibatkan truk tentara.

Namun bukan hanya beras yang patut diwaspadai.

Melainkan juga kebutuhan pangan lain. Pada musim hujan dengan anomali cuaca, seluruh komoditas pangan rentan mengalami gangguan distribusi. Termasuk ikan, sayur dan buah-buahan. Seluruh suplai bahan pangan juga mesti diamankan, dengan mengutamakan produk lokal. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Target Ekspor 300 Persen Sulit Tercapai TARGET peningkatan ekspor nonmigas sebesar 300 persen dalam lima tahun masa Presiden Joko Widodo akan sulit tercapai. Ekspor tahun ini di dunia paling tinggi 3,8 persen, kita naiknya 28 persen, itu tidak mungkin.

Salah satu contohnya adalah jika nilai ekspor pada 2014 yang sebesar 183,4 miliar dolar AS dijadikan basis peningkatan ekspor, maka dalam kurun watu lima tahun ke depan, kinerja ekspor nonmigas harus mencapai 528,9 miliar dolar AS. Jadi ekspor harus naik 300 persen atau tiga kali lipat. Berarti target nonmigasnya harus lebih kencang lagi yakni rata-rata pertumbuhan ekspor setahun harus 24 persen, jika semua naik.

Tidak ada negara yang mengalami kenaikan ekspor secara terus-menerus jika basis ekspornya adalah komoditas, karena tidak berkelanjutan. Sementara jika dilihat dari produk manufaktur, Indonesia hanya mengekspor 34 persen dari total ekspor. Ekspor turun terus, Januari 2015 turun 8,1 persen. India yang tinggi saja hanya 74 persen, sementara kita mau naik 300 persen. Kementerian Perdagangan pada masa kepemimpinan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menargetkan peningkatan ekspor sebesar 300 persen atau tiga kali lipat pada 2019. Sementara target pemerintah pada era Susilo Bambang Yudhoyono diawal 2014 tercatat sebesar 190 miliar dolar AS. Namun, target tersebut dikoreksi menjadi 184,3 miliar dolar AS atau hanya mengalami kenaikan 0,9 persen dari kinerja ekspor tahun 2013.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Rabu Kliwon, 25 FEBRUARI 2015

Menanti UU Sistem Perbukuan Never Trust Anyone Who has not brought a Book with Them Lemony Snicket

B

uku bukanlah sekedar kumpulan kertas bertabur huruf-huruf, angka, dan tanda-tanda baca yang kemudian terjilid rapi. Lebih dari itu buku adalah gudangnya ilmu pengetahuan, informasi, dan tentu saja hiburan. Siapa yang suka bersahabat dengan buku maka dipastikan ia adalah orang yang kaya akan ilmu pengetahuan dan informasi dan pastinya lekat dengan kesuksesan Tak heran bila tokoh-tokoh terkenal dunia adalah orang-orang yang gemar melahap buku tiap harinya. Mereka pribadi-pribadi yang sangat “rakus” untuk membaca buku.

Dari situs www.aboundlessworld. com disebutkan bahwa orang-orang seperti Thomas Alva Edison, Albert Einstein, Bill Gates, Mark Cuban, J.K Rowling, dan Hilary Clinton adalah sangat mencintai membaca.

Situs itu juga menyatakan they read a lot dan the reality is: successful people read. Bill Gates bergabung dengan the Reddit Community untuk berpartisipasi dalam a reddit thread Ask Me Anything dan di situ Gates berbagi mengenai berbagai jenis buku yang telah ia baca dan telaah. Semantara itu Mark Cuban yang seorang pebisnis Amerika, investor, pemilik klub liga basket NBA Dallas Mavericks, Landmark Theatres, dan Magnolia Pictures, serta chairman of the HDTV cable network AXS TV menghabiskan waktu tiga jam tiap hari untuk membaca. Demikian masih bersumber dari situs yang sama.

Einsten liked reading very much and he read a lot demikian bersumber dari situs www.enstein-website. de/z. Enstein sangat menggemari Don Quijote karya Cervantes Saavedra, The Karamasow Brothers oleh Dostojewski serta Traktat about Human Naturenya David Humes.

Saat masih sekolah Enstein sudah menghabiskan Natural Scientific Popular Books oleh Aaron Bernstein, Energy and Matternya Ludwig Büchners, dan karya Immanuel Kant Critique of Pure Reason.

Bapak bangsa seperti Soekarno dan Hatta pun adalah penikmat buku kelas berat. Saat diasingkan di Bengkulu, Bung Karno adalah kolektor buku ilmiah terbesar di sana terdiri atas koleksi mutakhir

T

prioritas tahun 2015. buku ilmiah berbagai RUU Sistem Perbubidang (www.intisarikuan diusulkan oleh online.com, 12/8/2013).

Komisi XI DPR dan Bung Hatta adalah menempati posisi ke kutu buku dan hingga 31 daftar Prolegnas akhir hayatnya teprioritas dan telah lah memiliki koleksi ada naskah akademik sedikitnya sepuluh beserta rancanganribu buku dan hingga undang-undangnya. kini tersimpan rapi di Dari pengalaman perpustakaan pribsaya menulis buku adinya di Jalan DipoOleh: dan menjadi pendidik negoro, Jakarta Pusat A’an Efendi di kampus sejak 2009 (www.liputan6.com, paling tidak ada tiga 10/8/2002). poin penting yang Namun sayang keharus dimuat dan diemban oleh biasaan baik para tokoh yang telah undang-undang sistem perbukuan disebutkan itu belum sepenuhnya kelak. Pertama, membangkitkan bisa diteladani oleh bangsa ini. minat menulis. Menulis adalah Kita tidak pandai untuk belajar titik awal untuk lahirnya sebuah dari yang pintar dan meniru dari buku. Tanpa ada aktivitas menulis yang maju. Membeli buku masih tidak akan pernah terwujud yang jauh dari benak kita bahkan benak namanya buku. Oleh karena itu kaum terpelajar sekalipun seperti kehadiran undang-undang sistem mahasiswa dan anak-anak sekoperbukaan nanti harus mampu lah. Toko buku belum menjadi memotivasi semangat menulis tertempat favorit untuk “menghautama untuk kalangan pendidik biskan” uang. Hanya saat musim seperti guru dan dosen. Pendidik tahun ajaran baru saja toko buku harus mampu menjadi produsen menjadi primadona. Cuma setahun

Dalam rangka memompa gairah menulis itu pemerintah dapat memberikan insentif kepada pendidik yang telah berhasil menerbitkan buku. Tidak harus selalu besar nominalnya tetapi yang penting adalah wujud penghargaan kepada jerihpayah bagi mereka yang sudah mau menulis. Kecendurangan alamiah manusia adalah keinginan untuk dihargai atas segala perbuatan baik yang telah dilakukan. sekali dan setelah itu pun dilupakan. Perpustakaan belum menjadi tempat yang menyenangkan untuk melewati waktu luang di luar jam kuliah atau pelajaran dan masih kalah bersaing dengan kantin. Perpustakaan baru menjadi bintang saat mahasiswa menulis tugas akhir. Harus ke perpustakaan karena di rumah nol buku.

Jadi jangan heran bila bangsa ini masih belum move on dari status sebagai negara berkembang menjadi negara maju. Seperti kita ketahui negara-negara maju tidak lepas dari kebiasaan masyarakatnya yang sangat hobi membaca buku.

Di tengah rendahnya minat terhadap buku dan terpuruknya minat baca masyarakat Indonesia terbit secercah harapan ketika DPR telah menyetujui (RUU) Sistem Perbukuan masuk pada program legislasi nasional (Prolegnas) 2015-2019 bersama 158 RUU lainnya. Bahkan bersama 36 RUU lainnya RUU Sistem Perbukuan ditetapkan sebagai Prolegnas

buku dan tidak selalu sebagai konsumen buku. Dalam rangka memompa gairah menulis itu pemerintah dapat memberikan insentif kepada pendidik yang telah berhasil menerbitkan buku. Tidak harus selalu besar nominalnya tetapi yang penting adalah wujud penghargaan kepada jerih-payah bagi mereka yang sudah mau menulis. Kecendurangan alamiah manusia adalah keinginan untuk dihargai atas segala perbuatan baik yang telah dilakukan.

Kedua, mengembangkan minat baca. Buku meskipun bertumpuktumpuk tetapi kalau tidak dibaca tentu saja hanyalah kumpulan kertas tanpa makna. Jika tadi telah disinggung kalau buku itu ibarat gudangnya ilmu pengetahuan maka kunci untuk membuka gudang itu adalah membaca. Tanpa membaca maka ilmu pengetahuan itu hanya tersimpan dalam gudang tanpa bisa dinikmati apalagi dimanfaatkan. Hadirnya undang-undang sistem perbukuan

nanti harus menjadi momentum untuk mengembangkan minat baca secara terstruktur dan tersistem tidak hanya bagi kalangan peserta didik seperti mahasiswa dan pelajar tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Cita-cita menjadi bangsa yang maju berawal dari warga negaranya yang akrab dengan buku alias gemar membaca. Ketiga atau terakhir adalah mengembangkan buku digital atau buku elektronik atau populer disebut ebook. Buku digital sangat penting untuk dikembangkan pada masa mendatang dengan beberapa pertimbangan. Pertama, buku digital tidak menggunakan kertas (paperless) sehingga dapat mengurangi risiko kerusakan lingkungan.

Kedua, buku digital mudah diakses dengan biaya murah. Cukup buka internet terus diunduh dan disimpan pada flashdisk dan selesai. Ketiga, buku digital tidak memerlukan ruang yang besar untuk penyimpanannya. Hanya dengan satu computer jinjing saja sudah dapat menyimpan koleksi buku digital dalam jumlah yang sangat besar.

Di Indonesia, buku digital masih bisa dibilang termasuk barang yang susah dicari. Masih sulit untuk mendapatkan buku digital berbahasa Indonesia. Jangankan buku bahkan sekedar untuk mendapatkan jurnal atau penelitian disertasi saja masih sangat sulit. Hanya Universitas Indonesia yang mengonlinekan disertasi mahasiswanya tetapi untuk dapat mengunduhnya harus punya kata kuncinya. Tetapi syukur kini tiap lembaga negara, kementerian, dan pemerintah daerah telah menyediakan beragam hasil penelitian maupun peraturan perundangundangan dalam website masingmasing yang sangat mudah untuk diakses.

Semoga RUU Sistem Perbukuan lekas menjelma menjadi undang-undang dan kehadirannya dapat memacu hasrat menulis para dosen, guru, mahasiswa, pelajar, dan siapa saja yang suka menulis serta mampu memicu minat baca seluruh masyarakat Indonesia dan menjadi langkah awal untuk mendongkrak pengembangan buku digital pada masa mendatang. Tanpa buku jangan harap menjadi maju dan tanpa buku jangan pernah berkhayal menjadi orang pintar.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan Menulis Empat Buku Hukum

Membangun Peradaban dengan Membaca

onggak kemajuan peradaban dibangun dari tiga tiang utama. Membaca sebagai tiang pertama, menulis tiang kedua dan tiang ketiga adalah tradisi dialog.

Ketiga tiang ini merupakan penyangga dalam membangun tahapan peradaban masa depan.

Ujian ketangguhan seseorang dalam membentuk peradaban dari waktu ke waktu, sangat ditentukan oleh ketepatan dalam menempatkan ketiga tiang ini secara sinergis. Kemampuan menegakkan tiang ini dalam pelbagai dimensi kehidupan menjadi pertanda menentukan untuk melahirkan karya-karya peradaban yang bermakna.

Tiang demi tiang, jika ditegakkan dalam pencarian makna hidup melalui perjalanan waktu dengan proses berkesinambungan dan saling mendukung, akan memberi inspirasi bagi kehidupan peradaban yang terus bergerak dinamis. Aktifitas membaca sebagai tiang pertama menentukan kokohnya kegiatan menulis dan mantapnya melakukan tradisi dialog. Bila kegiatan membacanya lemah dengan kadar yang rendah, maka akan terjadi reaksi berantai redupnya produktifitas penulisan, stagnannya dialog dan robohnya kesadaran atas makna kehidupan yang dalam sebagai esensi peradaban.

Kegiatan membaca sebagai instrumen pencerdasan kecendekiawanan, perlu didukung oleh takaran intelegensi; bahan bacaan terpilih dari segala segi ideologi dan teknik penulisan bermutu, pengungkapan suara kesadaran terdalam dari simpul-simpul ruang kehidupan dan pemikiran; serta membutuhkan kesadaran, keinginan dan motivasi kuat melalui suatu kebangkitan minat baca

karier sesorang. tinggi. Kegiatan membaca adalah ibarat Menurutnya, hanya sumber inspirasi yang melalui kegiatan membuat atau menmembaca orang dadorong orang terus pat mengembangkan merindukan kebarudiri dalam bidangan makna peradaban. nya masing-masing Seseorang yang bersecara maksimal henti membaca akan serta dapat mengiberhenti berpikir, dan kuti perkembangan baru yang terjadi. peradaban tidak lagi Oleh : berkibar maju (NaDengan perkataan H. Darmadi deak, 2005). lain, kedudukan keAyat pertama yang mahiran membaca turun di Gua Hira, mepada abad informasi nyampaikan muatan pesan agar merupakan modal utama bagi setiap pribadi mampu menangkap siapa saja yang berkehendak dan merangkaikan segala informeningkatkan kemampuannya masi sehingga mempunyai makna (Holida dan Sulistianingsih, 1998). melalui aktifitas membaca; kemuMaka bacalah dan bacalah buku dian membuat kesimpulan dari dan kemampuan membaca meruhasil perenungan. Pemahaman pakan wahana dan sarana untuk terhadap iqra yang terambil maju berkembang menyikapi dari kata qara’a mempunyai arti tanda-tanda zaman guna memmengumpulkan atau menghimbangun peradaban. pun sesuatu sehingga mempunyai Membaca bukan sekedar arti dan tujuan serta melahirkan sebuah keterampilan. Lebih dari satu dimensi pengertian yang itu, membaca menurut Nadeak sangat luas. Membaca mencakup (2005) adalah sebuah kegiatan proses pengumpulan fakta dan kreatif. Saat membaca, seseorang analisis, membaca situasi dan berdialog dengan dirinya sendiri; kondisi, dan sekaligus perintah dengan tokoh-tokoh yang teruntuk segera mengemban misi kandung di dalam bacaan, samenjadikan hidup penuh arti ling mengasah intelek dengan (Tasmara, 2001). pengarang dalam bayang-bayang Budaya membaca merupakan rasa ingin tahu, terciptanya sangsesuatu yang berharga dalam gahan kritis untuk meluruskan mencapai kemajuan kehidupan kegelisahan dan menjaring gadan ketinggian budaya sesorang. gasan baru.

Untuk melihat apakah seseorang Dengan membaca, seseorang memiliki pengetahuan luas dan secara intelektual berguru kepada peradaban tinggi, sedang atau warisan pengarang masa lampau primitif dapat dilihat dari aktifitas untuk membentuk dunianya pada literasi (baca-tulis) yang dilakumasa mendatang, dengan ungkakannya. Semakin tinggi aktifitas pan-ungkapan yang baru sejiwa membacanya, maka dapat diduga dengan perkembangan zaman. semakin tinggi pula tingkat penMembaca adalah sebuah kegiatan guasaan pengetahuannya. Roijakmenafsir makna dari kata yang ers (1980), salah seorang pakar tidak hanya konvensional, tetapi pendidikan, mengaitkan peranan juga yang belum terkatakan, literasi dengan pengembangan sesuatu yang tersirat. Sejumlah

tanda-tanda pemahaman diperlukan, sebagai sarana untuk menggali makna yang mengintai, yang pada gilirannya melahirkan pemahaman baru dan menandai simpul-simpul pemikiran.

Berkat membaca, suatu pengertian lebih mendalam tentang suatu gejala yang terjadi dan berlangsung dengan rumit dan kompleks dapat ditangkap maknanya, dapat menganalisis aspek-aspek yang dibaca dengan menguak tabir kegelapan, serta dapat mengaitkan dengan berbagai gejala lain yang mengurai kusutnya kehidupan. Secara singkat dengan membaca akan diperoleh hasil, baik informasi, pengertian, pengetahuan, keterampilan, motivasi, maupun fakta seperti yang disajikan oleh bahan bacaan (Depdiknas, 2003).

Dari hasil membaca dapat memanfaatkan hal-hal yang telah dibaca, baik bagi pembangunan diri si pembaca, keluarga, masyarakat dan akhirnya terbentuk budaya baca masyarakat. Selain itu, membaca dapat membina sikap mental, menghargai waktu, sikap obyektif dalam membahas suatu masalah, mementingkan fakta atau informasi; sebagai modal besar dalam membangun peradaban. Maka, Tidak akan tumbuh peradaban dengan subur tanpa dipupuk oleh semangat membaca. Membaca pintu gerbang meningkatkan wawasan; membaca modal dasar bernalar dan berkreasi; membaca kunci pembuka pintu kearifan; dan membaca tiang pancang peradaban.

Pegawai Fungsional Guru pada Kantor Kementerian Agama Kab.Lampung Tengah, Dosen Luar Biasa pada Beberapa PTS di Lampung.

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Kliwon 25 FEBRUARI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

80 Persen Pabrik di Manyar Langgar GSP dan GSB Gresik, Bhirawa Bupati Gresik Sambari Halim Radianto akan tertibkan sejumlah pabrik di kawasan Manyar dan sekitarnya.

Sebab, pendirian pabrik itu 80% melanggar Garis Sepadan Pagar (GSP) dan Garis Sepadan Bangunan), sehingga tak punya saluran air. Akibatnya, jika hujan deras sebentar saja terjadi banjir.

Bahkan, saat melakukan acara Sambungrasa di Desa Sukorejo, Kec Sidayu, Selasa (24/2) saat melintas di kawasan Manyar, bupati mendapati PT Elitestar Primajaya di Jl Raya Manyar melakukan penggalian seenaknya. Melihat ada galian lumpurnya hampir menjorok ke jalan raya, Bupati bersama Wakil Bupati Moh Qosim langsung menghentikan perjalanannya.

Dua petinggi Pemkab Gresik itu langsung turun dari kendaraan dinasnya.

Seketika itu iring-iringan rombongan Bupati Gresik lengkap dengan pengawalan mobil foreder dari Kepolisian yang akan menuju acara sambung rasa di Desa Sukorejo itu juga ikut berhenti. Semuanya turun mengikuti bupati dan wakil bupati yang sudah turun duluan. ‘’Wah ini kok dikeruk dari sini? Mestinya dikeruk dari sebelah utara didekat pembuangan.

Kalau dari sini dipastikan akan banjir lumpur dan mengganggu pemakai jalan,’’ ujar Bupati didampingi Wabup Qosim.

Melihat keadaan itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Gresik, Bambang Isdianto yang juga ikut dalam rombongan Bupati ikut menengahi keadaan. Setelah memanggil penanggung jawab proyek serta menyampaikan tehnis pengerjaan yang dimaksud Bupati, akhirnya pemilik proyek menyadari kesalahannya. Seketika itu juga para pekerja dan alat berat digeser kesebelah utara untuk memulai pengerjaan pembuatan saluran dari sebelah utara dekat dengan saluran pembuangan.

Tentang pembuatan saluran air di Jl Manyar ini Bupati menyatakan, mestinya ini wilayah Pemprov Jatim karena itu jalan provinsi. ‘’Kami terpaksa mengerjakan pembuatan saluran ini karena disini setiap hujan turun selalu banjir.

Masyarakat banyak mengeluhkan tentang banjir dan macet terutama saat jam sibuk. Demi kebaikan bersama maka terpaksa memulai mengerjakan pembuatan saluran ini,’ katanya.Q eri

Oplosan Pupuk Subsidi Atensi Korem 082 CPYJ Kab Mojokerto, Bhirawa Meski baru menjabat lima hari Komanan Korem 082 CPYJ (Citra Panca Yudha Jaya) Mojokerto, Kolonel Inf Irham Waroihan, langsung membuat gebrakan terkait informasi adanya oplosan pupuk bersubsidi. Jaminan program jangka pendek itu dilontarkan Danrem saat mengelar silaturrahmi bersama awak media, Selasa (24/2) kemarin. ‘’Saya baru dengar sekarang soal adanya pupuk besubsidi yang dioplos. Itu akan jadi atensi saya setelah menjabat sebagai Danrem disini,’’ terang Kolonel Irham Silaturrahmi yang digelar di Aula Makorem ini dihadiri perwakilan wartawan dari wilayah Korem 082 meliputi Mojokerto, Jombang, Kediri, Lamongan, Tuban dan Bojonegoro. Selain untuk memperkenalkan diri dengan para kuli tinta, Menurut Danrem, atensi soal pupuk bersubsidi, juga terkait program ketahanan pangan nasional. Yang digagas Presiden RI Joko Widodo, dengan ditindaklanjuti melalui MoU antara Kementerian Pertanian dengan Kasad TNI AD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Tak hanya ketahanan pangan yang dipaparkan, Danrem juga menjawab sejumlah pertanyaan dari wartawan terkait maraknya penyalahgunaan pupuk yang masuk dalam lima program Kementerian Pertanian menjadi atensi TNI AD. Mantan Aster Kaskostrad ini mengatakan, suatu kebahagiaan bisa mengumpulkan wartawan seluruh wilayah Korem 082 CPYJ Mojokerto. ‘’Tak kenal maka tak sayang, yang kenal saja belum tentu sayang.

Sehingga hari ini kami kumpulkan semua wartawan di seluruh wilayah Korem 082 CPYJ Mojokerto,’’ ungkap Irham kepada puluhan wartawan.Q kar

Jualan di Depan Kompi Senapan TNI AD, PKL Nakal Akan Ditindak Sidoarjo, Bhirawa Satpol PP Sidoarjo selama ini terkesan ewuh-pakewuh untuk menertibkan PKL yang berjualan nasi bungkus di depan Kompi Senapan, di Jl Mojopahit, Sidoarjo. Karena bila ada penertiban dari petugas, para PKL itu biasanya selalu masuk ke dalam Markas Kompi itu. Bila sudah tak ada penertiban mereka keluar berjualan lagi.

Tetapi kini Satpol PP Sidoarjo akan bertindak tegas. Kepala Satpol PP Sidoarjo, Mulyawan, menegaskan, mulai tahun 2015 ini PKL itu akan ditindak tegas bila masih tetap berjualan di tempat itu. Mereka akan dikenai sanksi Tindak Pidana Ringan (Tipiring). ‘’Sebab ada dasar hukumnya, ini sesuai dengan Perda Nomor 10 tahun 2013 tentang ketertiban umum, yang tetap membandel berjualan di tempat dilarang akan dikenai sanksi Tipiring ,’’ tegas Mulyawan, saat ditemui di Pendopo Kabupaten, Selasa (24/2) kemarin.

Sesuai Perda Nomor 10 tahun 2013 tentang ketertiban umum itu, sanksi bagi mereka yang melanggar, kata Mulyawan, pidana kurungan tiga bulan atau denda maksimal Rp50 juta. Tapi bila nanti para PKL sudah dikenai Tipiring, tetapi masih nekat berjualan lagi maka nantinya dendanya akan dinaikkan lagi oleh hakim yang menyidangkan.

Mulyawan menyampaikan, pemberian sanksi Tipiring ini tujuannya agar ada efek jera pada PKL yang berulang kali melakukan pelanggaran. Karena sudah dibina dan disosialisasi tapi tak pernah digubris.

Kini masih koordinasi dengan hakim di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo, kemungkinan efektifnya mulai Maret depan.Q ali

5

PKB Siapkan Kader Muda Disandingkan Saiful Ilah Sidoarjo, Bhirawa Kalangan PKB Sidoarjo tengah memproses, siapakah wakil bupati yang akan disandingkan dengan kandidat terkuat?

Saiful Ilah SH dalam Pilkada 2015-2020. Karena wakil bupati yang terpillih ini akan menjadi kandidat terkuat di Pilkada berikutnya tahun 2020 nanti.

Kabid Pencatatan Sipil saat melakukan One Day Service di Kec Tanggulangin.

achmad suprayogi/bhirawa

Dispenduk Capil Gelar One Day Service di Kecamatan Sidoarjo, Bhirawa Untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil) Kab Sidoarjo menggelar One Day Service di kecamatan secara gratis.

Menurut Kepala Dispenduk Capil Sidoarjo, Drs Medi Yulianto MSi yang didampingi Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Dyah Rina Pujiastuti SH MM Selasa (24/2) kemarin, program ini digagas dalam rangka peringatan Hari Jadi Kab Sidoarjo yang ke 156.

Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mempermudahkan masyarakat dalam mengurus Akte Kelahiran dan KK. Jadi warga tak perlu lagi harus pergi ke Kantor Dispenduk Capil yang berada

di tengah-tengah kota. ‘’Cukup Disependuk saja yang mendatangi mereka. Warga juga sangat diuntungkan, karena pelayanan dilakukan langsung jadi dalam satu hari, di tempat itu juga,’’ katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Dyah Rina Pujiastuti juga mengatakan, sebelum program ini digelar, pihaknya telah melakukan sosialisasi ke seluruh kecamatan-kecamatan. Namun, yang langsung menanggapi dan serius membantu warganya agar lebih mudah menurus Akte Kelahiran dan KK adalah Kec Porong dan Kec Tanggulangin. ‘’Untuk kepengurusan Akte Kelahiran, kami melayani usia mulai 0 tahun sampai 12 tahun,’’ katanya.

Antusias warga cukup ba-

gus, kami sebenarnya mentargetkan sekitar 50 pemohon Akte Kelahiran. Karena mengingat waktunya satu hari kerja, tetapi pemohonnya cukup banyak sekali. ‘’Mengingat waktunya hanya sehari jam kerja, akhirnya kami hanya bisa melayani sekitar 111 pemohon akte yang langsung dicetak di tempat,’’ jelas Dyah Rina Pujiastuti.

Pelayanan ini bisa diproses, kalau datanya betul-betul sudah lengkap dan sudah benar semua. Tak ada kekurangan sedikitpun, sebab jika ada kekurangan data dan tetap dipaksakan, akibatnya kedepan kami yang dipemerintahan ini yang menanggung. ‘’Jadi kami harus teliti dan harus bersabar malayani mas yarakat yang banyak ragamnya,’’ tambah Medi Yulianto.Q ach

Bupati MKP Berambisi Bangkitkan Kejayaan Majapahit Kab Mojokerto, Bhirawa Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) memiliki ambisi besar menghidupkan kembali kejayaan Kerajaan Majapahit di Kab Mojokerto.

Upaya nyata dilakukan dengan pembangunan Rumah Majapahit di Desa Bejijong, Sentonorejo dan Jatipasar Kec Trowulan. MKP juga mendukung pembangunan candi di daerah Trowulan yang merupakan inisiatif dari masyarakat Bali.

Secara khusus, tokoh-tokoh masyarakat dari Bali serta pejabat Pemprov Bali datang

ke Mojokerto untuk menyampaikan inisiatifnya soal membangun candi sebagai tempat pemujaan leluhur masyarakat Bali yang merupakan keturunan dari Majapahit.

Menurut Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra Pemprov Bali, Drs I Ketut Wija MM sebanyak 75% penduduk Bali merupakan keturunan dari Majapahit. ‘’Proses rencana pembangunan candi ini sejak tahun 2.000. Dan Kami telah melakukan upaya pendekatan ke masyarakat sekitar dan ternyata kami mendapat du-

kariyadi/bhirawa

Bupati MKP menerima kunjungan tokoh masyarakat dan Pejabat Pemprov Bali di rumah dinasnya, Selasa (24/2) kemarin.

kungan,’’ ujar I Ketut Wija.

I Ketut Wija berharap agar Pemkab Mojokerto bisa membantu, memfasilitasi dan mengayomi agar pembangunan bisa berjalan baik dan tak menimbulkan efek negatif. Dia juga berharap pembangunan candi ini akan menimbulkan efek positif bagi masyarakat. Diantaranya dengan meningkatkan sektor pariwisata di Kab Mojokerto yang berakibat berkembangnya perekonomian masyarakat sekitar.

Nantinya candi ini bukan hanya sebagai tempat pemujaan saja namun juga menjadi tujuan wisata bagi masyarakat umum dari semua kalangan.

Pada audiensi ini juga ada pemaparan dari arsitek perencananya Made Swardana. Dia menampilkan gambar candi secara tiga dimensi. Pada intinya candi yang akan dibangun menggunakan tatanan Trihita Karana. Tatanan ini sinergi dengan trimandala. Bangunan candi akan terdiri dari tiga bagian. Bagian luar dinamakan mandala pertama yang merupakan perwujudan hubungan manusia dengan alam sekitar. Q kar

Sudah menjadi konsumsi publik, Pilkada Sidoarjo 2015 hanya ramai mencari pendamping Saiful Ilah nanti. Apakah Wabup, Hadi Sutjipto, akan digandeng kedua kali. Sampai kini belum ada keputusan resmi dari PKB, figur pendamping Saiful di Pilkada 2015. DPD Golkar sendiri juga mengincar posisi W2 untuk digandengkan dengan Saiful.

Mantan anggota DPRD Jatim dari Golkar AS, sudah melobi ke DPP Golkar. Namun informasi dari Tim AS, bahwa Saiful hanya menyetujui wakil dari Golkar yang direkomendasi Ketua DPP Golkar, Aburizal Bakrie. ‘’Pak AS masih berusaha mendapatkan rekomendasi itu,’’ tutur Tim AS. Namun tampaknya menguap di tengah jalan. Sumber di DPC PKB menyatakan Saiful Ilah diibaratkan berlian permata yang dilirik banyak orang yang berhasrat menjadi wakilnya, tak terkecuali orang di level di luar PKB. Namun PKB tak akan membuka peluang wakil bupati kepada pihak lain, karena posisi itu akan diberikan kepada kader muda PKB yang stoknya sangat banyak.

Apakah Abdul Kolik (anggota DPRD Sidoarjo) atau H Musawimin (Wakil Ketua DPC PKB Sidoarjo). Seperti diketahui Kolik merupakan anggota dewan yang mendulang suara paling tinggi di Pemilu Legislatif Sidoarjo 2014. ‘’Kalau Kolik dan Musowimin sangat tipis dijadikan wakilnya Pak Saiful,’’ terangnya.

Harapan massa PKB adalah memilih figur muda, karena siapapun yang dijadikan wakil Saiful nanti sangat strategis untuk menyiapkan dirinya sebagai bupati di 2020. Kalaupun Saiful nanti ditakdirkan terpilih di Pilkada 2015, maka jabatan ini sudah diemban dua periode berarti untuk berikutnya sudah tak boleh maju lagi. Dan ini merupakan peluang bagi wakilnya untuk tampil 2020.

Bagaimana dengan wakil bupati sekarang, Hadi Sutjipto? Masihkan digandeng Saiful. Informasi dari birokrat Pemkab Sidoarjo, menyebutkan Saiful masih menggandeng Pak Tjip (Hadi Sutjipto). Selama ini hubungan Saiful Ilah dengan Sutjipto Hadi selama 4 tahun kepemimpinan berjalan harmonis. Soalnya cukup langka pasangan kepada daerah dan wakilnya bisa bertahan sampai lima tahun.

DPD PAN Sidoarjo sudah membentuk Tim Delapan untuk menjaring Bacabup dan Bawacabup. Tim Delapan itu terdiri, ketuanya, Imam Sugiri, Ketua Fraksi, Bangun Winarso, wakil ketua dewan, Emir Firdaus, anggota DPR RI, H Sungkono, Adhi Samsetyo, Amrullah, anggota DPRD Jatim, Lutfi.

Menurut Ketua Muhamadiyah Sidoarjo, H Dol Imam, PAN dan Muhamadiyah sudah mengunci bahwa yang kedua lembaga ini bersinergi mendukung satu calon. Calon yang didukung Muhammadiyah harus didukung PAN. Begitu pula sebaliknya.Q hds

Personel ULP Sidoarjo Semakin Susut Sidoarjo, Bhirawa Personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab Sidoarjo kini jumlahnya semakin menyusut. Semula ada 60 personil aktif tapi karena mereka yang note bene PNS dari berbagai SKPD di Kab Sidoarjo itu ada yang kena mutasi dan promosi, jumlahnya terus menyusut hingga sisa 30 personil.

Padahal mereka punya kewajiban untuk mengamati dengan teliti, konsentrasi dan fokus terhadap keberadaan rekanan yang akan ikut proses lelang di SKPD di Pemkab Sidoarjo. Karena kalau sampai ada rekanan yang diblack list tapi lolos dan jadi pemenang lelang maka akibatnya bisa fatal. ‘’Saya inginnya ULP Sidoarjo agar mempunyai personel tetap, agar mereka bisa bekerja dengan fokus dan konsentrasi di ULP, selama ini PNS yang jadi personilnya dipinjam dari berbagai SKPD terkait, maka mereka juga konsentrasi kerja di tempatnya,’’ papar Beni Airlangga, Kabag Administrasi Pembangunan Kab Sidoarjo, ditemui di Pendopo Kabupaten, Selasa (24/2).

Menurut Beni yang juga Kepala Ex Officio ULP Sido-

ali kusyanto/bhirawa

Beni Airlangga arjo itu, bila jumlah petugas di ULP cukup maka tugas di ULP akan dibagi. Ada yang fokus memantau rekanan yang kena black list, juga ada yang menghandle paket lelang yang harus dikerjakan. Tapi karena jumlah personil terbatas maka untuk membagai tugas terkadang sangat repot.

Beni juga menjelaskan, dalam satu tahun Pokja di ULP Sidoarjo ini bisa menyelesaikan paket lelang sekitar tiga hingga lima paket lelang. Maka kalau tak jeli bisa-bisa rekanan yang sudah diblack list bisa lolos dan kembali ikut lelang. ‘’Semoga saja tak sampai terjadi pada tahun 2015 ini,’’ ujarnya.Q ali

Banmus Putuskan Perpanjang Jadwal Pembahasan Raperda Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kab Mojokerto akhirnya memutuskan memperpanjang jadwal pembahasan tujuh Raperda yang diusung eksekutif. Sebelumnya diputuskan pengesahan tujuh Raperda bakal disahkan Kamis (26/2) besok.

Banmus DPRD sepakat mengundur sepekan pengesahan tujuh Raperda itu.

Pertimbangan wakil rakyat memperpanjang jadwal itu disebabkan ada beberapa Raperda yang harus dikonsultasikan ke Mendagri dan Menteri Keuangan. Subandi, Wakil Ketua DPRD Kab Mojokerto mengatakan masingmasing angggota Panitia Khusus (Pansus) yang membahas Raperda perlu konsultasi ke Mendagri, agar produk hukum yang dihasilkan dari Perda tak jadi bomerang bagi masyarakat. Selain itu, konsultasi juga bertujuan agar Perda yang disahkan tak bertabrakan dengan aturan yang lebih tinggi.

Menurut anggota DPRD asal Partai Golkar ini, ada beberapa pasal di Pansus I yang menangani Raperda Desa, BPD dan Perangkat Desa yang

masih diragukan pijakannya. ‘’Perlu konsultasi ke Depdagri agar tak salah tafsir dalam pengesahan Perda tentang Desa, Perangkat Desa dan BPD,’’’ terang Subandi, Selasa (24/2) kemarin.

Meski kedua Pansus sudah melakukan study banding ke beberapa daerah yang sudah melaksanakan UU desa, perangkat desa dan BPD, namun penerapannya di masing-masing daerah berbeda. Pasalnya, dalam aturan juga mempertimbangkan kearifan lokal.

Seperti persyaratan menjadi perangkat desa masing-masing daerah berbeda. ‘’Ada daerah yang mengharuskan perangkatnya bebas Narkoba atau memiliki ketrampilan di bidangnya. Namun ada juga daerah yang memiliki

kariyadi/bhirawa

Wakil Ketua DPRD Subandi (kanan) memimpin rapat Banmus untuk perpanjang masa tugas Panmus. persyaratan lainnya. Ada daerah yang memberikan pesangon pada mantan kepala desa namun ada juga yang tidak. Dengan aturan yang baru ini, kita masih ragu untuk masalah pesangon. Kita berupaya memperjuangkan mereka (Kades) agar mendapatkan pesangon tanpa melanggar aturan hukum,’’ paparnya.

Sebelumnya Pansus DPRD

Kab Mojokerto meminta perpanjangan waktu pengesahan tujuh Raperda. Perpanjangan diminta lantaran adanya beberpa poin dalam Raperda desa yang perlu pembahasan lebih detail. Perda ini nantinya diterapkan di masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat dan harus seimbang dan adil.

Subandi menyebutkan, diantara tujuh Raperda yang

perlu pendalaman adalah Perda yang terkait dengan desa.

Misalnya, soal gaji atau pendapatan Kepala Desa dan perangkat desa, jangan sampai tumpang tindih dengan penghasilan tanah ganjaran, sehingga bisa merugikan masyarakat. Tapi penghasilan kepala Desa dan Perangkat, juga harus disesuikan supaya mereka tak merasa dirugikan.

Ketujuh Raperda itu merupakan usulan dari eksekutif.

Molornya pengesahan Raperda itu diprediksi mengganggu kinerja Pemkab Mojokerto.

Pasalnya Raperda yang didominasi penataan pemerintah desa itu berpengaruh terhadap pemilihan kepala desa secara serentak di Kab Mojokerto. ‘’Tentunya berpengaruh terhadap pelaksanaan Pilkades serentak. Tapi eksekutif tetap berupaya agar pengesahan Raperda itu bisa selesai tepat waktu,’’ terang Kabag Hukum Pemkab Mojokerto ketika dihubungi melalui Kabag Humas dan Protokol, Hj Alfiah Ernawati.Q kar

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Kades Penganiaya Juru Pengairan Dituntut Tiga Bulan Penjara Kab. Madiun, Bhirawa Sidang kasus penganiyaan dengan terdakwa Kades Klecorejo (non aktif) Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono, kembali digelar di Pengadilan Negeri setempat dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Selasa (24/2). Sebelum membacakan tuntutannya, dihadapan majelis hakim yang diketuai Sudar,SH, JPU Tunik Pariyanti menguraikan keterangan para saksi. Baik saksi yang memberatkan maupun yang meringankan.

Selain itu, juga menimbang hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa telah mengakibatkan orang lain mengalami luka memar. Sedangkan hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. "Terdakwa telah melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP. Menuntut terdakwa Fery Sudarsono selama 3 bulan penjara," kata JPU Tunik Pariyanti, dalam surat tuntutan.

Atas tuntutan ini, penasehat hukum terdakwa, Prijono,SH, akan mengajukan pembelaan dalam sidang pekan depan.

"Kami akan mengajukan pledoi (pembelaan) tertulis Yang Mulia. Minta waktu satu minggu," kata penasehat hukum terdakwa, Prijono,SH kepada majelis hakim sebelum sidang ditutup.Q dar

Pilkada Dipercepat, Gerindra Siap Ambil Alih Pimpin Kota Batu

Gus Ipul Hadiri Silaturahim Forkopinda Bondowoso Siap Hadapi Pasar Bebas Asean Melalui Potensi Wisata Bondowoso, Bhirawa Bupati Bondowoso, Drs. H. Amin Said Husni menghadiri acara silaturahim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) se wilayah Kerja Bakorwil Malang di Lanud TNI Angkatan Udara Abdurahman Saleh, Malang, Selasa (24/2) pagi.

Acara tersebut juga dihadiri oleh seluruh Bupati dan Wali Kota Se-Bakorwil 3 Malang meliputi Malang, Batu, Probolinggo, Lumajang, Pasuruan, Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi. Pada kesempatan tersebut Ketua DPRD Bondowoso, H. Achmad Dhafir dan Sekda Drs. H. Hidayat, M.Si yang didampingi oleh sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) semisal Kepala Dinas Pengairan, Drs. Karna Suswandi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Wawan Setiawan, SH. Bupati dan rombongan tiba di Lanud TNI Abdurahman Saleh pada pukul 08.00 pagi.

Mereka kemudian berkumpul di aula Skuadran 32. Kemudian mereka bersama seluruh

Bupati dan Wali Kota se Bakorwil 3 Malang menaiki pesawat milik TNI AU selama hampir 1 jam dan terbang mengelilingi wilayah Tapal Kuda yang meliputi Malang, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso. Setelah itu mereka kembali berkumpul di aula Skuadran 32 bersama Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.

Dalam sambutannya, Gus Ipul menjelaskan bahwa forum tersebut merupakan forum perdana antar pimpinann daerah di Jatim. Ia berharap nantinya melalui forum itu ada ideide cemerlang untuk kemajuan Jawa Timur. "Sesuai dengan tema dalam pertemuan pimpinan daerah ini adalah tentang wisata dan transportasi.

Kita bisa memajukan wisata di Jawa Timur, kita memiliki banyak potensi. Bahkan dalam pertemuan yang akan datang misalnya, kita bisa bertemu dengan pakaian sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Kalau kita melakukan pertemuan di Jember misalnya, kita bisa gunakan pakaian tentara, kalau kita ke Situbondo kita bisa memakai sarung dan sebagainya," terang Gus Ipul.

Gus Ipul juga menjelaskan bahwa Bakorwil 3 Malang juga melibatkan angkatan Udara dengan tujuan untuk mengelilingi ke seluruh wilayah Bakorwil 3 Malang untuk melihat langsung melalui udara untuk melihat potensi wisata dan transportasi dari udara untuk menghadapi masyarakat ekonomi Asean.

"Nah dari itu kita bisa merajut potensi itu untuk memajukan potensi wisata sehingga nantinya Jatim bisa menjadi jujukan wisata," katanya.

Ia juga mencontohkan ketika ia mengunjungi Dubai

KEHILANGAN TULUNGAGUNG

sawawi/bhirawa

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 6408 EU, a/n Susi Pramita, Ds. Kesambirampak rw 08/02, Kec. Kapongan, Situbondo.

No. 396/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 317 F, a/n Ahmad Junaidi, Ds. Sumberanyar, rw 01/02, Kec. Banyuputih, Situbondo.

No. 397/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P3210 EO, a/n Panyo Efendi, Ds. Olean, rw 01/02, Kec. Kota Situbondo.

No. 398/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 5534 ES, a/n Amiruddin, Ds. Silomukti rw 02/01, Kec. Mlandingan, Situbondo.

No. 399/IMB/BI-II/2015

yang sebenarnya sesuatu yang sederhana yakni Masjid, namun karena disampaikan dan dipublikasikan dengan menarik, maka kemudian daerah itu menjadi paket wisata. "Hal ini tentu akan menjadi potensi luar biasa dengan masingmasing kekhasan daerah. Kalau Batu misalnya ada wisata buah, Malang, bisa menjadi kota pelajar, termasuk Situbondo bisa menjadi wisata religi karena memiliki pesantren yang cukup tua,tidak perlu membuat wisata, cukup yang ada saja yang dikemas baik," ujarnya.

Sementara, Marsekal Pertama Sungkono, SE,M.Si dalam sambutannya menjelaskan bahwa ia sangat bangga dan berterima kasih atas kehadiran Wagub dan seluruh pimpinan daerah se Bakorwil 3 Malang.

"Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, tentu ini merupakan kehormatan bagi kami. Kami akan berkontribusi dalam membangun Bondowoso," jelasnya.

Sedangkan Bupati Bondo-

woso, Drs. H. Amin Said Husni ketika dikonfirmasi Bhirawa mengatakan bahwa pihaknya siap untuk menjadi tuan rumah pada acara berikutnya. Ia juga berharap potensi wisata yang ada di Bondowoso menjadi satu paket tour wisata dengan Kabupaten lain yang ada di Jatim termasuk Bakorwil 3 Malang.

Dengan demikian semua Kabupaten dapat berkontribusi dengan segala potensi yang dimiliki yang tentunya sejalan dengan pengembangan ekonomi di mmasing -masing daerah.

"Bondowoso memiliki banyak destinasi wisata alam, selain Ijen, ada Kawah Wurung, ada Tancak Kembar, ada Batu Megalitikum di Solor, Air Panas di Blawan dan lainnya.

Seluruh Bupati dan Wali Kota se Bakorwil 3 Malang diperkenankan untuk mengikuti kegiatan TNI AU semisal kegiatan menembak dan terjun payung serta atraksi menjinakkan teroris dan bagaimana menjinakkan teroris.Q mb7, mut

Dinas Pendidikan Bangkalan Tak Serius Songsong Ujian Online Secara Nasional

Kota Batu, Bhirawa Rencananya Pilkada Kota Batu akan dipercepat pada Pebruari 2017 atau 10 bulan sebelum masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota selesai. Dengan percepatan itu, semua parpol di Kota Batu mulai berancang-ancang untuk mempersipakan mesin politiknya sejak awal. Tak terkecuali Partai Gerindra.

Ketua DPC Partai Gerindra, Sutrisno, mengaku partai siap mengambil alih pimpinan Kota Batu dari tangan PDIP. Dengan modal 4 kursi di DPRD Kota Batu, Gerindra berkesempatan untuk mengusung kadernya.

Namun demikian Sutris mengaku partainya siap berkoalisi dengan parpol lainnya terutama dari Koalisi Merah Putih (KMP).

"KMP akan menggelar Rapat Kerja (Raker) pada Maret bulan depan. Dalam Raker tersebut akan diputuskan, apakah KMP tetap solid untuk menghadapi Pilkada atau tidak. Kalau solid, maka peluang memenangi Pilkada akan terbuka lebar di seluruh daerah," ungkap Sutris saat berbincang dengan bhirawa, Selasa kemarin (24/2).Q sup

HILANG STNK, Yamaha, th. 2009, Hitam, AG2793TS, a/n.

Daryatin, Ds. Keboireng, Besuki-T.Agung No. 389/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda NF100, th. 2000, Biru, AG3698RE, a/n. Hj. Siti Khomariyah, Ds. Rejosari, Kalidawir-T.Agung No. 390/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha Jupiter Z, th. 2010, AG6788RF, a/ n. Rusmiwati, Ds. Bungur, Karangrejo-T.Agung No. 391/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2010, Hitam, AG6004RL, a/n.

Sri Miarsih, Ds. Karangtalun, Kalidawir-T.Agung No. 392/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2005, Hitam, AG3645S, a/n.

Rohmad, Ds. Bulus, Bandung-T.Agung No. 393/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda Prima, AG4122RK, a/n. Sujarni, Ds. Junjung, RT 20, RW 08, Sumbergempol-T.Agung No. 394/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB, Honda Revo, th. 2009, AG4340TW, a/n.

Binah, Ds. Purworejo RW 01 RT 04, Ngunut-T.Agung No. 395/IMB/BI-II/2015

Rabu Kliwon 25 FEBRUARI 2015

Pengurus PKK Provinsi Jatim, Sri Suparmi, saat menyampaikan arahan di hadapan TP-PKK Situbondo dan pimpinan SKPD meliputi Dinkes, BPMP dan Kantor KB, dikantor Kelurahan Mimbaan, kemarin.

TP PKK Jatim Nilai Lomba Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes Situbondo, Bhirawa Sejumlah pengurus Tim Penggerak PKK Provinsi Jatim, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Situbondo, pagi kemarin (24/2). Tim yang dipimpin Sri Suparmi itu diterima Ketua TP-PKK Kabupaten Situbondo, Hj Ummi Kulsum beserta seluruh jajaran PKK Kecamatan se-Situbondo. Kedatangan TP PKK Provinsi Jatim untuk melakukan penilaian dan evaluasi atas kegiatan lomba kesatuan gerak PKK-KB-Kesehatan tingkat Jawa Timur.

Data yang diterima Bhirawa menyebutkan, Kabupaten Situbondo, merupakan satu daerah dari empat Kabupaten/Kota yang mewakili tingkat Jatim dalam lomba tersebut. Daerah lain diantaranya, Probolinggo, Madiun dan Blitar. Ikut hadir dalam kegiatan peningkatan peran wanita diantaranya, Kepala Kantor KB dr Muhammad Al-Muhdar, Kepala Dinas Kesehatan Abu Bakar Abdi dan Kepala BPMP Akhmad Junaidi. Kalangan Muspika Kecamatan Panji juga ikut serta memeriahkan acara tahunan tersebut.

Menurut Sri Suparmi, kegiatan lomba kesatuan gerak PKK-KB-Kesehatan rutin diselenggarakan setiap tahun sekali, mulai TP PKK tingkat pusat hingga tingkat Pro-

vinsi. Khusus peluang Kabupaten Situbondo, kata Suparmi, memiliki prospek untuk meraih juara lomba tingkat Provinsi Jatim.

“Memang kami telah melihat sejak tahun 2010 lalu banyak sekali prestasi gemilang yang berhasil diraih Kabupaten Situbondo.

Satu diantaranya, pelayanan MOP (KB Pria) yang mendapatkan penghargaan MURI,” tegas Suparmi.

Kata Suparmi, program MOP merupakan program kegiatan medis operasi pria yang pertama kali dicanangkan di Kabupaten Situbondo. Ini karena, tambah Suparmi, peserta MOP Situbondo jumlahnya paling besar tingkat Provinsi Jawa Timur. “Selanjutnya kemudian berkembang dan menjadi jujugan kabupaten luar Jatim untuk belajar ke Kabupaten Situbondo. Saat ini daerah tersebut bisa mengembangkan diri dan bahkan menjadi pesaing Kabupaten Situbondo, dalam bidang MOP,” urai Suparmi.

Wanita yang masih tampak energik diusia tua itu menambahkan, kualifikasi penilaian dan evaluasi lomba kesatuan gerak PKK meliputi kegiatan kelompok-kelompok PKB, PKL, PKK hingga kecamatan serta lintas sektoral yang saling terintegrasi. Q awi

Bangkalan, Bhirawa Sesuai dengan edaran Kemendikbud per Januari 2015, tiga lembaga pendidikan di kabupaten Bangkalan ditunjuk oleh pemerintah pusat melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) untuk menyelenggarakan ujian nasional secara online yang dikenal ujian CBT (Couputer Based Test), di antaranya, SMP 1 Bangkalan, SMKN 1 Bangkalan, dan SMKS Nurul Amanah Bangkalan.

Hal itu didasarkan kelayakan dan kelengkapan tiga lembaga tersebut yang tahun lalu mendapatkan EMIS (Edukasi Manajemen Infrastruktur Sekolah). "Tiga lembaga yang direkomendasikan oleh pusat sudah melalui proses seleksi yang di dasarkan pada EMIS tahun 2014," ungkap Risman Iriyanto, seksi kurikulum sekolah menengah Disdik Bangkalan (23/2).

Per Januari 2015 tiga Lembaga pendidikan di Bangkalan harus siap melaksanakan ujian online yang dikenal ujian CBT. “Ini pertama kali seka-

ligus uji coba yang biayanya lebih murah dari ujian biasanya. Dalam waktu dekat disdik akan melakukan pelatihan bagi guru-guru petugas laboratorium pada 3 lembaga yang telah ditunjuk untuk melaksanakan ujian CBT, mengingat waktu pelaksanaan UNAS yang sudah dekat,” tandasnya.

Moh. Rifai, humas SMKS Nurul Amanah, mengatakan, secara kelembagaan SMKS Nurul Amanah sudah 100 persen siap melaksanakan ujian CBT sesuai petunjuk pusat. “Dari tahun 2014 Nurul Amanah sudah menyelenggarakan program IT sehingga siswa sudah terbiasa menggunakan internet," kata Rifai.

Lebih lanjut, Rifai menambahkan, dari segi kelengkapan, secara prosedur sudah di siap. “Tinggal menunggu penambahan kapasitas internet yang hari ini (kemarin –red.) akan ada dari pihak telkom. Sejauh ini pihak dinas pendidikan Bangkalan baru satu kali mensurvei mengenai kelengkapan dan data siswa SMKS Nurul Amanah," kata Rifai.Q mb8

PENGUMUMAN STUDI AMDAL PEMBANGUNAN GEDUNG PERKANTORAN Diumumkan bahwa PT. AGUNG GUMELAR INTERNATIONAL berencana akan melaksanakan Pembangunan GEDUNG PERKANTORAN yang berlokasi di Jl. Tidar No 9-11 dan 17-19 Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

Rencana kegiatan dan/atau usaha tersebut akan dilaksanakan pada lahan seluas ± 2886,00 m2 dengan tinggi 15 Lantai.

Potensi dampak yang akan ditimbulkan antara lain : Terciptanya Kesempatan Kerja, Terbukanya Peluang Usaha, Peningkatan air larian, bangkitan lalu Lintas, penurunan kualitas udara dan air. Komponen lingkungan yang berpotensi terkena dampak adalah : fisik-kimia, biologi dan sosial ekonomi masyarakat.

Kajian AMDAL ini diharapkan dapat mengoptimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif yang timbul. Merujuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, melalui pengumuman ini pemrakarsa mengharapkan saran, pendapat dan tanggapan masyarakat sebagai bahan kajian dan telaahan dalam kajian AMDAL. Saran, pendapat dan tanggapan, dapat disampaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak penerbitan pengumuman ini. Semua saran, masukan dan tanggapan disampaikan kepada: 1) Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Surabaya Alamat : Jl. Jimerto 25-27 Lt. IV, Surabaya Telp. : (031) 5312144 Pswt. 570 Fax : (031) 5472924 2) PT. AGUNG GUMELAR INTERNATIONAL, Alamat : Jl. Tidar No 17-19 Surabaya, Telp/fax (031)- 5313889.

Surabaya, 25 Februari 2015 Pemrakarsa PT. AGUNG GUMELAR INTERNATIONAL

Ibu-ibu Renta Pertanyakan Raskin ke Bupati Puluhan warga Kecamatan Kalianget, Sumenep yang mayoritas kalangan ibu renta mendatangi kantor Bupati setempat. Mereka menuntut realisasi raskin yang tidak merata, bahkan banyak penerima manfaat yang tidak menerima raskin selama hampir 1 tahun.

Mereka membawa spanduk bertuliskan ‘Sumenep Super Mantap Koruptornya, Koruptornya Sumenep Super Mantap’ dan poster seperti ‘Kemiskinan di Sumenep Menurun? Itu Bohong’, ‘Pemkab Sumenep Tidak Becus Atasi Masalah Raskin’ dan ‘Sumenep Super Koruptor dengan Pemerintahan yang tidak Transparan dan Profesional’.

"Kami minta pemerintah melakukan pendataan ulang atas penerima raskin, sebab banyak warga yang tidak menerimanya padahal sebelumnya menerima.

Selain itu jatah 15 kg tapi realisasinya hanya 5 kg," kata Amaniyah salah satu warga Kalianget, Selasa (24/2).

Menurutnya, di tahun 2015 saja

sejak Januari raskin tidak turun padahal masyarakat miskin sangat membutuhkan bantuan pemerintah itu. Jika memang raskin belum ada realisasi, seharusnya pemerintah setempat harus melakukan tindakan kongkrit agar raskin segera direalisasikan.

"Kalau memang pemkab peduli terhadap rakyat kecil, pasti raskin ini diupayakan agar segera direalisasikan, karena kondisi masyarakat saat ini sangat genting," ujarnya.

Sementara itu, Kabag Perekonomian Pemkab Sumenep, Moh Hanafi menyatakan, terkait dengan pendataan ulang terhadap sasaran penerima manfaat (SPM) dalam program raskin, pihaknya mengku bukan kewena-

ngannya karena pendataan itu merupakan kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS) yang diberikan kepada tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K).

"Kalau Pemkab melakukan pendataan terus mau dibuat apa, sedangkan data yang menjadi acuan penerima raskin itu kan yang dari BPS. Memang ada mekanisme dari pusat istilahnya falidasi data, jadi dari bawah bisa mengajukan, tapi tidak bisa merubah data yang telah ada," ujar Hanafi.

Ia menegaskan, data penerima raskin itu sudah paket dari pusat, sedangkan Pemkab hanya menerima masak. Jika ada penerima manfaat sudah berubah status menjadi tidak layak lagi menerima program pengentasan kemiskinan itu, desa bisa mengganti yang lain melalui rapat desa. "Kalau pemkab tetap tidak bisa apa-apa. Kalau masalah data yang digunakan tetap dari BPS,"

ucapnya.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Statistik (BPS) Sumenep, Suparno menyatakan, data penerima raskin di Sumenep itu menggunakan data tahun 2011.

Sebab, hingga sekarang belum ada pendataan kemiskinan lagi.

"Pendataan kemiskinan pertama kali dilakukan pada tahun 2005, diperbaiki tahun 2008 dan terahir tahun 2011 hingga sekarang belum ada pendataan lagi," tuturnya.

Hasil pendataan tahun 2011, data kemiskinan di Sumenep sebanyak 191.791 rumah tangga dari 1 juta 50 ribu yang tercatat sebagai rumah tangga ekonomi menengah kebawah tersebar di 27 kecamatan. "Sebenarnya, impres pendataan ulang itu sudah ada tapi BPS daerah masih menunggu intruksi dari BPS pusat," jelasnya.

Kendati demikian, lanjutnya, pihaknya mengaku tidak mempunyai kewenangan dalam penentu-

sul/bhirawa

Puluhan warga Kecamatan Kalianget, Sumenep yang mayoritas kalangan ibu renta mendatangi kantor Bupati setempat. Mereka menuntut realisasi raskin yang tidak merata, bahkan banyak penerima manfaat yang tidak menerima raskin selama hampir 1 tahun. an penerima raskin itu, sebab BPS hanya mendata dan hasilnya diberikan kepada tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K). "TNP2K lah yang menentukan penerima ras-

kin itu. Namun, selama ini data penerima raskin di Sumenep ini tidak keluar dari data 191.791 rumah tangga yang masuk ekonomi menengah kebawah," pungkasnya.Q sul

JAWA TIMUR

Rabu Kliwon 25 FEBRUARI 2015

7

Golkar Berpasangan dengan PKB

KILAS JATIM

Disdik Sampang Seleksi Calon Kepala Sekolah

Pilkada 2015 Kabupaten Malang

Sampang, Bhirawa Kekosongan sejumlah kepala sekolah di Kabupaten Sampang karena akan memasuki masa pension. Hal ini digunakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat, melaksanakan seleksi Calon Kepala Sekolah mulai dari kepala sekolah mulai tingkat TK, SD, SMP dan SMK. Proses seleksi kepala sekolah untuk semua tingkatan tersebut dilakukan di gedung SMPN 1 Sampang jalan wijaya kusuma Sampang kota, Selasa (24/2).

Kepala Bidasg (Kabid) Tenaga Pendidikan (Tendik) Dinas Pendidikan Kabiupaten Sampang, Anwar Haryono mengatakan, seleksi kepala sekolah ini diikuti oleh 93 orang, yang meliputi tes tulis dan wawancara, yang berlangsung satu hari. "Kegiatan ini baru dilaksanakan tahun ini, dan persyaratannya harus golongan IIIC dan ijazah minimal S1," ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Disdik Sampang Heri Purnomo. “Kami berharap proses seleksi ini, bisa mendapatkan Kepala Sekolah yang lebih berkompetensi, profesional dan berdedikasi tinggi untuk memajukan lembaga sekolah yang akan dipimpinnya.Q lis

Kab Malang, Bhirawa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 Kabupaten Malang, Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) kabupaten setempat telah merekomendasikan empat orang kadernya untuk menjadi Bakal Calon Wakil Bupati (Bawacabup) Malang, periode 2015-2020 yang berpasangan dengan incumbent Rendra Kresna, yang sekarang masih menjabat Bupati Malang.

Keempat orang tersebut yakni Ketua DPC PKB Kabupaten Malang H Abdurachman, yang Pilkada 2010 silam juga ikut bertarung dalam pemilihan bupati (pilbup), untuk posisi calon wakil bupati (cawabup) yang berpasangan dengan Geng Wahyudi, Wakil Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kabupaten Malang HM Sanusi, Ketua Ansor Kabupaten Malang dr

Umar, dan M Sholeh yang kini menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Malang.

“Kami mendapatkan rekomendasi dari DPC PKB Kabupaten Malang untuk menempati posisi sebagai Bacabup Malang yang akan berpasangan dengan Bakal Calon Bupati (Bacabup) H Rendra Kresna,” kata Bacawabup dari PKB HM Sanusi, Selasa (24/2),

cyn/bhirawa

HM Sanusi kepada Bhirawa.

Menurutnya, nama keempat Bacawabup Malang yang direkomendasikan DPC PKB Kabupaten Malang tersebut, sudah dikirim ke Dewan Pim-

Tunggu Perwali, Santunan Kematian Naik Rp 250 Ribu

pinan Daerah (DPD) PKB di Surabaya, dan selanjutnya dikirim ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di Jakarta.

“Keempat nama tersebut, termasuk saya, saat ini menunggu rekomendasi dari DPP, siapa yang bakal mendapatkan rekomendasi dari DPP. Sebab, kewenangan rekomendasi untuk Bacabup maupun Bacawabup yang menentukan adalah DPP,” kata Sanusi.

Sanusi mengaku, Rendra Kresna sudah dipastikan akan mengambil wakil bupati dari PKB, dan hal itu sudah ditandai dengan penandatanganan kesepakatan politik antara DPD II Partai Golkar Kabupaten Malang dengan DPC PKB Kabupaten Malang. “Karena sudah ada kesepakatan politik, maka DPC PKB mereko-

mendasikan empat nama ke DPP PKB di Jakarta,” terang Sanusi yang juga mantan Ketua DPC PKB Kabupaten Malang dan mantan Wakil Ketua DPRD kabupaten setempat.

Nantinya, ia menegaskan, jika dirinya mendapatkan rekomendasi dari DPP, untuk berpasangan dengan Rendra Kresna dalam Pilkada 2015 Kabupaten Malang, tentunya dirinya akan selalu bekerja sama dengan baik agar bisa memenangkan Pilkada Kabupaten Malang.

Sementara, Partai Golkar di dewan kini telah memiliki 12 kursi, sedangkan PKB memiliki 8 kursi. Sehingga hal ini sudah memenuhui ketentuan Undang-Undang (UU) Pemilu yakni 20 persen untuk bisa maju dalam Pilkada 2015.Q cyn

sawawi/bhirawa

Pasuruan, Bhirawa Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Pasuruan menyatakan santunan kematian untuk warga kurang mampu di Kota Pasuruan pada tahun 2015 bakal naik. Naiknya santunan sebesar Rp250.000 untuk meringankan beban keluarga almarhum yang telah ditinggalkan.

Hanya saja, naiknya santunan itu masih menunggu Peraturan Wali Kota (Perwali) tahun 2015 terkait santunan kematian bagi penduduk Kota Pasuruan.

"Tahun 2015 ini rencananya naik Rp250.000 sehingga santunan yang diterima Rp1 juta. Berhubung Perwalinya belum turun, kami masih menunggu hingga turun," ujar Wisnu Bagya, Kasih Pemberdayaan Sosial Disnakertrans Kota Pasuruan, Selasa (24/2).

Menurutnya, hingga akhir bulan Februari 2015 ini total pengajuan santunan yang masuk sudah mencapai 105 orang meninggal. "Hingga 24 Februari 2015 total pengajuan satunan yang sudah masuk di Disnakertrans mencapai 105 orang meninggal. Saat ini kami masih mengacu pada Perwali yang lama, sambil menunggu Perwali yang baru di tahun ini," papar Wisnu Bagya.

Pemkot Pasuruan tahun ini menggangarkan dana santunan kematian bagi warga yang kurang mampu sebanyak Rp750 juta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 untuk 1.000 orang meninggal di Kota Pasuruan.

Santunan itu diserahkan kepada ahli waris warga yang meninggal Rp750 ribu/ orang.

"Sesuai dengan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pasuruan, rata-rata orang meninggal di Kota Pasuruan per tahunnya mencapai sekitar 1.000 orang. Makanya tahun ini telah disetujui 1.000 orang, naik 250 orang yang sebelumnya di tahun 2014 hanya 750 orang," jelasnya.Q hil

Sejumlah MPU Situbondo saat menurunkan dan menaikkan penumpang diluar terminal. Akibatnya, jalan Ijen dan sekitarnya mengalami kemacetan total.

Dishub Ancam Cabut Izin Trayek MPU nas/bhirawa

Keberadaan jalan berlubang menjadi target operasi dalam gebrakan yang dipersiapkan Dinas Bina Marga.

Bina Marga Ajukan Tambahan Anggaran Batu, Bhirawa Dinas Pengairan dan Bina Marga Kota Batu memiliki total anggaran untuk perbaikan dan peningkatan kualitas jalan di Kota Batu disiapkan dana Rp20 miliar. Dan dana Rp3 miliar di antaranya, dikhususkan untuk biaya memperbaiki jalan berlubang. Hal ini dilakukan sebagai gebrakan dari dinas ini dibawah kepemimpinan Arif As-Shidiq.

Arif mengatakan bahwa gebrakan awal ini meliputi perbaikan jalan berlubang yang tersebar di seluruh wilayah Kota Batu.

"Anggaran Rp 3 miliar untuk membeli material pengaspalan. Seperti membeli aspal curah, pasir dan batu termasuk untuk ongkos kerja. Nanti kalau anggarannya kurang. Kita usulkan tambahan anggarannya pada saat pembahasan perubahan anggaran kegiatan (PAK) APBD Kota Batu tahun 2015," ujar Arif, Selasa (24/2).

Adapun anggaran Rp20 miliar yang disediakan di dalam APBD Kota Batu tahun 2015 diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas jalan. Beberapa titik yang dijadikan sasaran adalah di Dusun Brumbung, Desa Gunungsari awalnya hanya jalan makadam. Akan ditingkatkan kejalan ber aspal. Kemudian di Dusun Canggar, Desa Bulukerto.

“Awalnya jalan di dusun ini berupa aspal lapen/aspal curah. Kemudian akan ditingkat-

kan kualitas aspalnya ke hot mix. Termasuk untuk biaya peningkatan kualitas jalan menuju obyek wisata Coban Talun sepanjang 2 km," tambah mantan Lurah Sisir ini.

Namun anggaran yang disiapkan di dalam APBD Kota Batu, tidak termasuk untuk biaya peningkatan kualitas jalan lingkar barat (Jalibar). Di jalur ini ada badan jalan di wilayah Kelurahan Sisir, Ngaglik, Temas dan Oro Oro Ombo serta di Desa Sumberjo yang masih rusak. Untuk itu dalam tahap awal, Arif akan melakukan penambalan dilanjutkan dengan peningkatan kualitas jalan.

Sementara, Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud menyatakan sepakat dengan usaya yang dilakukan pemerintah. Ia mengingatkan dalam penambalan jalan berlubang, pelaksanaannya harus merata di seluruh Kota Batu. “Jalan rusak di wilayah pedesaan harus segera diperbaiki juga,” pesannya.

Menurut Didik, masyarakat ditingkat desa sangat berharap kondisi jalan di dekat rumahnya bagus. Supaya memperlancar pengangkutan hasil panen pertanian dan peternakannya. "Misalkan di Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji. Warga di desa itu pasti berharap jalan didesanya mulus. Supaya pengiriman mawar ke luar Kota Batu tambah lancar," papar Didik.Q nas

Situbondo, Bhirawa Adanya perubahan arus jalan di beberapa titik strategis Kota Santri yang dibarengi dengan membandelnya sejumlah mobil penumpang umum (MPU) yang memarkir kendaraannya di luar terminal, membuat jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Situbondo, semakin gerah pagi kemarin (24/2). Dinas yang memiliki tugas pengaturan arus lalu lintas jalan itu mengancam akan mencabut izin trayek MPU yang kerap kali membandel terhadap aturan berlalulintas yang benar tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Situbondo, Lutfi JP mengatakan, ia akan menindak tegas keberadaan MPU yang tidak masuk terminal, saat menurunkan maupun mencari penumpang. “Nanti kita akan berkoordinasi dengan Satlantas Polres Situbondo terkait rencana mengadakan operasi penertiban MPU. Tentunya, langka pertama kami akan terlebih dahulu melayangkan surat teguran kepada MPU tersebut,” ujar mantan Kepala BKD Kabupaten Situbondo itu.

Jika surat teguran itu tidak diindahkan, lanjut

Lutfi, pihaknya akan memberikan sanksi tegas berupa pencabutan ijin trayek MPU yang bersangkutan. Selanjutnya persoalan tersebut, urai Lutfi, akan dikomunikasikan bersama jajaran Organda dan Paguyuban MPU Kabupaten Situbondo.

“Sehingga mereka para pengelola MPU bisa memahami fungsi keberadaan terminal. Ini perlu segera dilakukan karena setiap habis operasi, beberapa hari kemudian sejumlah MPU tersebut akan kembali lagi parkir diluar terminal,” tegas Lutfi.

Mantan Kabag Hukum Setkab Situbondo itu menambahkan, parkir diluar terminal oleh kalangan MPU itu merupakan kebiasaan yang tidak benar. Dishub dan Kominfo, ujar Lutfi, dihadapkan pada keterbatasan personil saat menggelar operasi diterminal.

Jika dipaksakan menempatkan personil, maka kegiatan yang lain bakal terbengkalai. “Solusinya kita harus koordinasi dengan Satlantas Polres untuk ikut dalam pelaksanaan operasi tersebut agar tidak terjadi kemacetan. Sehingga kondisi jalan akan sesuai dengan keinginan masyarakat umum,” pungkas Lutfi. Q awi

Diterjang Puting Beliung, Ratusan Rumah Roboh BPBD Tulungagung Catat 81 Rumah Rusak Akibat diterjang angin puting beliung, ratusan rumah di Kecamatan Wonodadi dan Udanawu Kabupaten Blitar, Senin sore (24/2) kemarin.

Hal ini diungkapkan Camat Wonodadi, Hatta Masfur Toyib, Senin sore (23/2), telah terjadi Puting Beliung yang menyapu ratusan rumah warga di dua kecamatan. Yakni Kecamatan Wonodadi dan Kecamatan Udanawu.

”Kami akan membantu penanganan masalah logistik, misalnya makanan, pakaian, selimut dan sebagainya, dimana anggaran yang digunakan tidak hanya bersumber dari Pemerintah Daerah namun juga dari Propinsi dan APBN,” kata Romelan.

Seperti di wilayah Kecamatan Wonodadi meliputi Desa Salam di Dusun Centong dan Dusun Jenggelik, di Desa Rejosari Dusun Ngrawan. Sementara di Udanawu hanya 1 Desa yang terdampak puting beliung ini yakni di Desa Njati. “Akibat terjadinya puting beliung ada sekitar 130 bangunan roboh yang meliputi rumah tinggal dan kandang,” kata Hatta Masfur Toyib.

Lanjut Hatta Masfur Toyib, akibat puting beliung kerusakan mayoritas adalah kandang, sementara itu di Desa Salam ada sekitar 30 unit rumah tinggal mengalami roboh.

Ditambahkan Camat Udanawu, Samsul Ma'arif untuk wilayah Udanawu sendiri yang terdampak hanya di Desa Njati, yakni mengakibatkan warung roboh dan sekitar 7 rumah warga dan banyak gentengnya hancur tersapu angin.

81 Rumah Rusak Sementara itu, angin puting beliung yang melanda empat kecamatan di Kabupaten Tulungagung, Senin (23/2) sore, tidak hanya mengakibatkan beberapa pohon tumbang, namun juga membuat sedikitnya 81 rumah rusak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tulungagung, Soeroto SSos, pada Bhirawa, Selasa (24/2), mengungkapkan sampai kemarin tercatat ada 81 rumah yang dilaporkan rusak akibat angin puting beliung tersebut. “Kerusakannya beragam, ada yang berat dan ada pula yang ringan. Kami dari BPBD membantu memberi material bagi rumah yang mengalami kerusakan tersebut,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, BPBD Tulungagung pasca terjadinya

“Bahkan sebelumnya jalan di Desa Njati sempat tertutup robohan pohon, namun berhasil dievakuasi warga bersama jajaran petugas di lapangan untuk kembali membuka jalan,” jelasnya.

Sementara dikonfirmasikan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar, Heru Irawan, mengatakan saat ini pihaknya belum bisa merinci berapa besar kerugian dan korban jiwa akibat kejadian tersebut.

Bahkan pihaknya masih belum bisa menjelaskan penanganan yang akan dilakukan karena masih melakukan pengecekan dilapangan. Tambah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar, Romelan mengatakan dari kedua Kecamatan tersebut hanya mengakibatkan kerugian materi dan tidak ada korban jiwa.

angin puting beliung telah berkoordinasi dengan Muspika setempat dan masyarakat untuk melakukan kerjabakti bersama di lokasi kejadian. Termasuk memberi bantuan sembako.

Menurut mantan Kepala Satpol PP Kabupaten Tulungagung ini, bencana angin puting beliung yang melanda empat kecamatan di Tulungagung tersebut mendapat perhatian serius dari Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi. “Bupati dan Wakil Bupati selain meninjau langsung di lokasi kejadian juga terus memantau perkembangan upaya rehabilitasi pasca bencana,” tuturnya.

Adapun lokasi yang terkena bencana angin puting beliung masing-masing di antaranya adalah Desa Padangan dan Desa Pinggirsari di Kecamatan Ngantru, Desa Sambi dan Desa Dandong di Kecamatan Bandung, Desa Doroampel dan Desa Junjung di Kecamatan Sumbergempol serta Desa Pakisrejo Kecamatan Tanggunggunung.

Soeroto belum bisa memperkirakan berapa nilai kerugian yang diderita warga akibat bencana angin puting beliung terse-

wed/bhirawa

Pohon beringin berdiameter sekitar tujuh meter yang ikut tumbang dibabat angin puting beliung. but. Apalagi ada rumah di Desa Padangan Kecamatan Ngantru yang ambruk akibat tertimpa pohon beringin besar dan di dalamnya terdapat kendaraan bermotor. “Kami masih mendata jumlah kerugian dan material yang akan diberikan pada warga yang terkena musibah. Kami telah minta bantuan kepala desa dan camat,” katanya.

Sebelumnya, Slamet (52), war-

ga Desa Padangan Kecamatan Ngantru mengungkapkan angin puting beliung yang berputar-putar di desanya berlangsung relatif cepat. Hanya antara lima sampai 10 menit saja. Kendati hanya berlangsung relatif singkat namun akibatnya membuat puluhan rumah di desa tersebut rusak.

Selain juga membuat pohon beringin tercerabut dari akarnya dan menimpa rumah.Q htn,wed

OLAHRAGA

8 LINTASAN

PSM Makassar Ditawari Sembilan Pemain Asing Makassar,Bhirawa Manajemen PSM Makassar mengaku ditawari sembilan pemain asing untuk mengikuti seleksi dan bergabung bersama tim "Juku Eja" mengarungi kompetisi Indonesia Super League (ISL) musim 2015-2016.

"Ada sembilan nama yang masuk dan siap mengikuti seleksi di PSM Makassar," jelas Ofisial PSM Makassar, Muhammad Arfah di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.

Ia menjelaskan, dari sembilan nama yang ditawarkan sejumlah agen pemain itu, dua di antaranya berasal dari Bulgaria yakni Michael nihakev dan victor Dragolov yang berposisi sebagai striker.

Sembilan nama itu, kata dia, juga di luar dari dua pemain asing yang sebelumnya telah dikabarkan akan datang ke Makassar yakni Vlada Radovanovic (Serbia) dan Seiji Saito yang merupakan pemain gelandang bertahan asal Jepang.

Soal apakah para pemain asing yang ditawarkan itu bisa mengikuti seleksi, menurut dia, belum bisa dipastikan karena masih menunggu Alfred Riedl tiba di Makassar.

"Dari sembilan nama yang masuk Kemungkinan ada dua pemain asing yang bisa didatangkan. Namun soal kepastiannya dan siapa saja yang dipanggil, itu semuanya bergantung keputusan pelatih Riedl," katanya.

Sejauh ini, PSM Makassar baru mengontrak satu pemain asing asal Pantai Gading yakni Boman Arie Aime yang berposisi sebagai pemain bertahan.Q ant

Rabu Kliwon 25 FEBRUARI 2015

Unej Wakili Indonesia pada Kejuaraan Bridge Internasional Jember, Bhirawa Dua mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Jember, Jawa Timur, mewakili Indonesia dalam kejuaraan bridge internasional di Bangkok, Thailand, pada 1-7 April 2015.

Kabag Humas dan Protokol Universitas Jember Agung Purwanto, Selasa, mengatakan kedua mahasiswi Unej yang mewakili Indonesia itu adalah Siti Nurdiana dan Azizah Umami.

"Beberapa waktu lalu, mereka diundang oleh pengurus besar gabungan bridge seluruh Indonesia untuk mengikuti pelatihan nasional (pelatnas)

Bridge Youth 2015 yang digelar 25 Januari - 7 Februari 2015 di Telkom Universty, Bandung," tuturnya.

Menurut dia, dua mahasiswi asal Sukowono, Kabupaten Jember itu, memang sudah tidak asing lagi dalam kejuaran bridge karena terbukti banyaknya gelar juara yang mereka raih.

"Juara yang mereka raih

baik tingkat regional maupun tingkat nasional, sehingga segudang prestasi yang mereka raih tidak membuat canggung menghadapi lawan-lawan tangguh mereka dalam pelatnas," paparnya.

Salah seorang pemain bridge, Azizah mengaku bersyukur bisa menumbangkan lawanlawannya dengan mudah, sehingga dinobatkan sebagai Juara I Girls U-26.

"Dalam pelatnas itu, kami berdua harus bersaing dengan pemain bridge delegasi dari universitas seluruh Indonesia untuk mengikuti seleksi dan alhamdulillah kami menang,"

katanya.

Menurut dia, pelatihan nasional tersebut diselenggarakan dalam rangka untuk pembentukan Tim Nasional Youth Indonesia Tahun 2015 yang dipersiapkan untuk mengikuti APBF Youth Championship di Bangkok, Thailand pada 1-7 April 2015.

"Alhamdulillah kami tampil sebagai pasangan yang terbaik dan akan mewakili Indonesia dalam APBF Youth Championship 1 April 2015," ucapnya.

Ia menjelaskan kunci sukses bermain bridge sebenarnya cukup mudah, yakni mampu berhi-

tung secara cepat dan tepat, serta percaya pada partner.

"Kalau doa pasti. Yang tidak kalah penting yakni 'feeling' pasangan harus nyambung karena bridge ini juga berpasangan jadi ada unsur kekompakan dalam berfikir," ungkapnya.

Kedua mahasiswa Fakultas Ekonomi Unej itu dinobatkan sebagai pasangan wanita terbaik dalam kejuaraan nasional bridge tingkat pelajar dan mahasiswa pada tahun 2012.

Kemudian pada tahun berikutnya, mereka kembali menjadi Juara I dalam liga bridge nasional tingkat pelajar.Q ant

Daud Yordan Pertahankan Gelar di Palembang Semarang, Bhirawa Juara kelas ringan (61,2 kilogram) WBO Asia Pasifik Daud Yordan bakal mempertahankan gelarnya pada pertarungan di Palembang, Sumatera Selatan, April 2015.

"Informasi yang saya terima dari manajemen seperti itu tetapi kepastiannya nanti saja tunggu dari manajemen," kata

Petinju dengan rekor bertarung 33 kali menang (24 di antaranya dengan KO) dan tiga kali kalah ketika dihubungi dari Semarang, Jawa Tengah, Selasa.

Ia mengatakan pertarungan di Palembang itu merupakan pertarungan perebutan gelar juara WBO Asia Pasifik, bukan merebut gelar juara dunia

Menpora Ingin Batu Akik Warnai Asean Games

Imam Nahrawi

Jayapura, Bhirawa Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi menginginkan batu akik mewarnai pelaksanaan Asean Games XVIII pada 2019 yang akan digelar di Indonesia, yakni di Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

"Pada 2019 nanti Indonesia kembali menjadi tuan rumah Asean Games XVIII, saya ingin tunjukkan batu akik agar semua peserta Asean Games mengenalnya," kata Nahrawi pada temu tokoh agama Islam dan kader Ansor NU se-Papua, di Jayapura, Selasa.

Pernyataan Menpora itu sempat mengundang gelak tawa para hadirin, termasuk Gubernur Papua Lukas Enembe yang juga menghadiri temu tokoh Islam itu.

Menurut Nahrawi, sudah saatnya batu akik dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk dari Tanah Papua, untuk dijadikan cinderamata bagi peserta Asean Games yang untuk kedua kalinya akan digelar di Indonesia.

Indonesia pertama menjadi tuan rumah Asean Games pada 1962 atau 53 tahun silam, dan kini siap menjadi tuan rumah even olahraga terbesar di Asia itu.

"Saya ingin akik Papua juga jadi cenderamata Asean Games. Selain itu, salah satu ikon Asean Games 2019 itu yakni Burung Cenderawasih," ujarnya yang langsung disambut tepuk tangan meriah.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Nahwari mengungkapkan usulannya kepada Gubernur Papua jika berkenan dapat dibangun prasasti atau monumen Gus Dur di Tanah Papua, sebagai tanda terima kasih rakyat Papua terhadap almarhum Gus Dur yang telah mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua.

"Suatu saat saya pernah tanya Pak Gus Dur, apakah tidak takut mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua, beliau menjawab mengapa harus takut jika itu untuk kebaikan banyak orang, meskipun banyak orang menolaknya," ujar Nahrawi mengulang pernyataan Gus Dur. Karena itu, Nahrawi memohon kiranya Gubernur Papua berkenaan untuk membuat prasasti Gus Dur apakah berupa patung atau lainnya, sebagai bentuk ucapan terima kasih rakyat Papua kepada Gus Dur. "Lebih lagi jika dibangun kantor NU atau GP Ansor di sekitar prasasti itu," ujarnya yang disambut gelak tawa para hadirin.

Hadir dalam momentum itu, para alim ulama dan kiyai NU di Tanah Papua, selain para pemuda dari kalangan pengurus KNPI.Q ant

WBO. Makanya, lanjut dia, dirinya mulai menjalani latihan secara rutin untuk mempersiapkan menghadapi pertarungan mendatang. "Setiap pagi dan sore hari mulai Senin hingga Jumat saya latihan baik fisik maupun teknik," kata petinju Sasana Kayong Utara Kali-

mantan Barat tersebut.

Menurut dia, latihan teknik yang dilakukan selama ini adalah menjalani latih tanding dengan petinju lokal atau setempat. "Saya setiap latihan dengan 'sparring' masih sebatas enam ronde tetapi kalau menjelang pertarungan bisa 12 ronde atau lebih," katanya

menegaskan.

Ketika ditanya soal lawan yang akan dihadapi pada pertarungan perebutan gelar di Palembang mendatang, petinju kelahiran Sukadana Kalimantan Barat, 10 Juni 1987 tersebut mengatakan, soal lawan sampai kini masih dinegosiasi oleh manajemen.Q ant

Pelti Sulsel Tetapkan Delapan Atlet Pra PON Makassar, Bhirawa Pengprov Persatuan Tenis Lapangan Seluruh Indonesia Sulawesi Selatan menetapkan delapan atlet yang akan memperkuat Tim Sulsel pada babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) di Lampung, Agustus 2015.

Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Pelti Sulsel Yusnadi di Makassar, Selasa, mengatakan delapan atlet yang terdiri dari empat putra dan putri itu berhak mewakili Sulsel setelah mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya pada seleksi yang digelar Pelti Sulsel.

Delapan atlet itu, yakni Mashur Nauval, Andy Akbar, Aswar Haslip, Reski (putra) serta Indah Permatasari, Rini Puspitasari, Putri, serta Arfani Lukman Djabir yang merupakan atlet putri.

"Mereka terpilih setelah mampu menembus posisi empat terbaik kategori putra dan putri. Kami tentu berharap agar seluruh atlet bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya saat tampil di pra-PON," katanya.

Seluruh atlet, kata dia, selanjutnya akan mulai menjalani program latihan yang telah dipersiapkan tim pelatih dari Sulsel, awal Maret 2015.

Pihaknya juga berharap seluruh atlet yang telah lolos seleksi bisa terus menjaga motivasinya agar tetap bisa diturunkan memperkuat Sulsel.

"Kami juga telah menyiapkan program uji coba demi memaksimalkan kemampuan dan pengalaman atlet sebelum berlaga di pra-PON 2015," jelasnya.

Pengprov Pelti Sulsel sebelumnya telah mengincar Peringkat Nasional Pelti

(PNP) di Kejuaraan Nasional Gubernur DKI Jakarta, April 2015 demi memuluskan jalan berlaga di PON Jabar 2016.

Untuk mendapatkan PNP yang menjadi persyaratan setiap atlet tampil di praPON, setiap pengprov diwajibkan rutin mengikuti Turnamen Diakui Pelti (TDP) senior yang akan dilaksanakan pada Januari hingga Juli 2015.

Keterlibatan atlet di kejurnas juga diperlukan mengingat Sulsel sejauh ini baru memiliki satu atlet yang mempunyai PNP yakni Mayresky Patabang.

Mengenai peluang atlet Sulsel di ajang tersebut, pihaknya mengaku cukup optimistis. Pengprov Pelti Sulsel juga akan berupaya menurunkan atlet terbaik di setiap ajang yang diikuti termasuk Kejurnas Gubernr DKI Jakarta.Q ant

Bali United-Persela Siap Ladeni PSM Makassar Makassar, Bhirawa Bali United Pusam dan Persela Lamongan telah menyatakan kesiapannya meladeni PSM Makassar dalam laga uji coba di Stadion Gelora Andi Mattalatta Mattoanging Makassar, Sulsel, Maret 2015.

"Bali United Pusam dan Persela Lamongan telah konfirmasi kesediannya menerima ajakan PSM untuk menggelar uji coba di Makassar," kata Official PSM Makassar Muhammad Arfah di Makassar, Selasa.

Untuk laga uji coba menghadapi Bali United Pusam, kata dia, direncanakan pada 3 Maret 2015. Adapun Persela masih menunggu komunikasi lanjutan dari Direktur Teknik PSM Makassar dengan pihak klub asal Jawa Timur tersebut.

PSM Makassar sesuai rencana awal mengajukan jadwal uji coba menghadapi Bali United pada 1 Maret 2015. Namun karena beberapa hal termasuk permintaan Pelatih Bali United Indra Syafri agar PSM

melayangkan undangan resmi.

Selain dua tim tersebut, PSM juga mengincar tim Barito Putra untuk uji coba.

Namun sampai saat ini, menurut dia, belum ada kabar dari tim asal Kalimantan tersebut.

"Untuk Persela kemungkinan akan dilaksanakan 8 Maret. Namun soal jadwal pastinya tentu masih akan menunggu komunikasi Direktur Teknik PSM," katanya.

Sebelumnya, PSM Makassar telah melakukan dua kali uji coba di Jawa Timur masing-masing menghadapi Persepam Madura dan Persegrek Gresik United. Dua uji coba itu berhasil dimenangkan tim asuhan Alfred Riedl tersebut.

Asisten Pelatih PSM Assegaf Razak sebelumnya mengakui PSM Makassar memang membutuhkan ujicoba melawan tim dari peserta Indonesia Super League (ISL) untuk melihat perkembangan dan melihat kelemahan skuad jelang tampil di kompetisi sesungguhnya.Q ant

BNNK Trenggalek Lakukan Sosialisasi Narkoba di Kalangan Siswa SD BNNK Trenggalek Kembali galakkan perang terhadap peredaran gelap Narkoba, Kali ini BNNK Trenggalek lakukan sosialisasi Narkoba di kalangan siswa siswi sekolah dasar (SDN 1 Durenan) selama dua hari yakni mulai Senin sampai Selasa (23 & 24/02/15).

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Trenggalek melaksanakan Sosialisasi dan diskusi bagi 40 siswa/siswi di SDN 1 Durenan. Dengan Tema “Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi dan mencegah anak-anak dari pengaruh peredaran gelap narkoba�, Dalam kesempatan ini setidaknya siswa diberikan kesempatan untuk mengetahui informasi yang benar tentang narkoba dan juga menyampaikan banyak hal terkait permasalahan narkoba yang mengancam generasi muda.

Sosialisasi di kalangan Siswa SD kali ini dengan Narasumber Kasie Pencegahan Badan Narkotika Nasioal Kabupaten Trenggalek Trikoranto, SE. Pada sosiali-

sasi kali ini Trikoranto menyampaikan materi yang dibuat khusus untuk diberikan bagi siswa-siswi Sekolah Dasar.

Hadir pula dalam giat tersebut untuk mendampingi siswa Kepala Sekolah SDN 1 Durenan yang juga secara langsung mendukung kegiatan tersebut dan siap kapan saja bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Trenggalek.

Selama Sosialisasi para siswa sangat antusias mengikuti giat tersebut, terbukti mereka begitu aktif bertanya baik kepada narasumber, guru pendamping maupun berdiskusi sesama siswa terkait permasalahan narkoba. Q wek. adv

Rabu Kliwon 25 FEBRUARI 2015

NASIONAL-POLITIK

9

Rekomendasi Ombudsman Terkait Penangkapan BW

Banyak Pelanggaran, 2 Perwira Polri Mesti Disanksi Jakarta, Bhirawa Ombudsman Republik Indonesia menyatakan Bareskrim Polri telah melanggar prosedur dan melakukan mal administrasi dalam penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang kini non aktif, Bambang Widjojanto (BW). Ombudsman secara tegas merekomendasikan pemberian sanksi terhadap 2 perwira Polri yang dinilai melanggar prosedur.

“Rekomendasinya, melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi di jajaran Bareskrim sehubungan dengan adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Kombes Pol Daniel Bolly Tifaona selaku Kasubdit VI Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus beserta penyidik yang menangani perkara dalam penangkapan dan pemeriksaan pelapor (BW),” kata Komisioner ORI Budi Santoso di Gedung ORI Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (24/2).

Ombudsman menyatakan, pemeriksaan internal juga sanksi, harus dilakukan terhadap Kombes Pol Viktor E Simanjuntak yang ikut serta melakukan penangkapan di luar surat perintah penyidikan dan surat perintah penangkapan.

Sementara 2 rekomendasi lainnya adalah memerintahkan Kabareskrim agar dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana mematuhi dan melaksanakan sejumlah UU terkait seperti KUHAP, UU Polri, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.

“Memberikan pembinaan, pela-

tihan, dan pengawasan kepada penyidik maupun atasan penyidik untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sehubungan dengan masih terjadinya mal administrasi dalam proses penangkapan terhadap Pelapor (Bambang Widjojanto) sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana,” ujar Budi.

Dari hasil pemeriksaannya, Ombudsman mengklasifikasikan 2 mal administrasi yang dilakukan Bareskrim Polri. Pertama, pelanggaran peraturan perundang-undangan, pengabaian kewajiban hukum, kelalaian dan penyimpangan prosedur.

Pelaku mal administrasi dalam klasifikasi pertama adalah atasan penyidik dan penyidik Bareskrim Polri yang menangani Laporan Polisi Nomor: LP/67/I/2015/Bareskrim tanggal 19 Januari 2015.

Bentuk pelanggaran yang dilakukan adalah tidak melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebelum melakukan penangkapan terhadap pelapor, kesalahan penulisan identitas pelapor di dalam surat penangkapan dan tidak diuraikan secara rinci ayat yang menunjukkan peran dan kuali-

KILAS NASIONAL

Kisruh Lion Air, Menteri Jonan Dinilai Pilih Kasih Jakarta, Bhirawa Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dinilai tidak bisa berbuat apa-apa terhadap masalah yang dialami maskapai Lion Air. Pasalnya hingga kini keterlambatan (delay) penerbangan Lion Air belum mendapat respons dari Menteri Jonan.

“Menteri Jonan seolah ‘mati kutu’ terkait kisruh Lion Air, alasan kenapa Menteri Jonan tidak bertindak langsung itu hanya Menteri Jonan yang bisa menjawabnya,” ungkap pengamat penerbangan Alvin Lie , Selasa (24/2).

Pihaknya mengatakan sebaiknya Menteri Jonan bisa lebih transparan dengan masalah yang ada pada tubuh perusahaan penerbangan ini. “Saya berharap Pak Jonan bisa transparan dan menjelaskan alasan kepada publik persoalan Lion Air ini karena kita tahu respons beliau ke AirAsia waktu itu bagaimana, bahkan ke Garuda Indonesia saja tegas,” ucapnya.

Perbedaan sikap Jonan terhadap masalah Lion Air bahkan sempat menimbulkan dugaan bahwa pembiaran tersebut lantaran bos Lion Air Rusdi Kirana yang juga politisi Partai PKB menjadi salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden ( Watimpres) dan dia disebutsebut sebagai donator Jokowi saat Pilpres kemarin. Pengamat penerbangan Dudi Sudibyo juga menilai Menteri Perhubungan Ignatius Jonan bersikap pilih kasih dalam menangani kasus Lion Air. Hal itu terlihat berbeda jika dibandingkan saat menangani kasus AirAsia. “Apa yang dilakukan Menteri Jonan waktu peristiwa jatuhnya pesawat AirAsia yang (intensif) turun langsung ke lapangan harusnya juga dilakukan pada saat kejadian Lion Air ini.

Ini kan insiden besar juga. Ribuan penumpang. Saya kecewa beliau tidak turun, seperti pilih kasih,” kata dia.

Menurut Dudi, dengan kehadiran Menhub Jonan di lokasi tersebut dapat mewakili social control dan sebagai regulator. Dan dirinya yakin, jika Menhub Jonan datang ke lokasi tersebut, semua jajaran direksi Lion Air pasti akan ikut hadir semua. “Dengan adanya Menteri Jonan, saya yakin semua direksi (Lion Air) bakal hadir. Tapi ini malah tidak, seolah-olah ada perlakuan lain,” katanya.Q ira, okz

detik foto

Wakil Ketua KPK non aktif Bambang Widjajanto dengan diantar oleh pegawai KPK meninggalkan gedung KPK Jakarta, Selasa (24/2). BW meninggalkan gedung KPK menuju Mabes Polri untuk menjalani penyidikan. fikasi tersangka sebagai pelaku tindak pidana. Selain itu menerbitkan surat perintah penggeledahan rumah tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Bentuk pelanggaran ke empat dari klasifikasi mal administrasi

pertama adalah penyidikan dilakukan tanpa penyelidikan terlebih dahulu, keterlambatan penyampaian SPDP dari penyidik kepada JPU, penyidik tidak menunjukkan identitas sebagai anggota Polri pada saat melakukan penangkapan.

Adapula bentuk pelanggaran

lainnya yakni perbedaan perlakuan dalam penanganan perkara (diskriminasi) dan penyidik tidak memberikan salinan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada saat pemeriksaan kedua pada 3 Februari 2015. Klasifikasi mal administrasi kedua yakni pelanggaran peraturan perundang-

Stop Kirim PRT, Pemerintah Siapkan Jutaan Lapangan Kerja Baru Jakarta, Bhirawa Pemerintah Indonesia menyiapkan langkah antisipasi sebagai tindak lanjut terhadap rencana penghentian pengiriman buruh migran keluar negeri pada 2017 mendatang.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengaku, tengah menyiapkan 2 juta lapangan pekerjaan baru agar bisa menampung tenaga kerja di dalam negeri.

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemenakertrans Reyna Usman, usai menghadiri workshop dengan badan PBB untuk masalah perburuhan, International Labour Organitation (ILO) di Jakarta Pusat menjelaskan pelarangan pengiriman TKI sebagai asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga akan berlaku secara resmi pada 2017 mendatang.

Namun, untuk bisa merealisasikan rencana itu, Kemenakertrans perlu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. “Kami akan koordinasikan secara konprehensif dengan pihak imigrasi, Kementerian Kesehatan, Kemlu, BNP2TKI. Semua pihak ini harus berkumpul untuk membicarakan hal ini,” ujar Reyna, Selasa (24/2).

Kebijakan tersebut kata Reyna, tercakup dalam program roadmap 2017 yang dicanangkan beberapa kementerian terkait. Selain itu, Kemenakertrans juga akan mengajak para investor agar bersedia membuka industri padat karya di Indonesia.

“Industri padat karya tidak hanya berada di Pulau Jawa tapi juga di luar Jawa, karena biasanya para TKI juga berasal dari kawasan Nusa Te-

nggara, seperti NTB dan NTT,” ucapnya.

Selain menyosialisasikan dengan berbagai pihak di dalam negeri, Kemenakertrans juga akan menginformasikan kepada beberapa negara yang kerap menjadi pelanggan pengguna jasa TKI. Beberapa negara yang menggunakan jasa TKI, antara lai kawasan Timur Tengah, Malaysia dan Singapura. “Kami akan melakukan pertemuan bilateral terhadap negara-negara tersebut, tapi tentunya harus secra bersamasama dengan Kemlu,” kata dia.

Pemerintah memutuskan untuk menghentikan pengiriman TKI di sektor informal, karena dianggap rentan menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran hukum di tempat mereka bekerja. Namun, pemerintah akan tetap mengirimkan TKI yang memiliki keterampilan seperti perawat lansia.

Sementara itu publik Singapura mengaku kecewa jika seandainya Pemerintah RI merealisasikan rencana untuk berhenti mengirimkan TKI keluar negeri dalam lima ta-

hun ke depan. Sebab, di Negeri Singa sendiri, 70 persen pekerja domestik berasal dari Indonesia.

Penasihat senior untuk organisasi perekrutan tenaga kerja dari luar negeri, Advance Link International, Winnie Wang mengaku jika Pemerintah Indonesia benar-benar merealisasikan kebijakan itu, maka efeknya juga akan ikut dirasakan warga Singapura.

“Di masa awal, para majikan dari pekerja domestik asing pasti akan terpengaruh.

Keuntungan yang mereka peroleh dengan merekrut pekerja dari Indonesia yaitu tidak ada masalah bahasa, sebab sebagian besar pekerja domestik asal Indonesia telah dilatih untuk Berbahasa Inggris,” kata Winnie.

Selain itu, lanjut dia, majikan asal Singapura tidak mempermasalahkan jika pekerja domestik menggunakan Bahasa Indonesia. Sebab, para majikan pun juga bisa berkomunikasi dengan Bahasa Melayu. “Jadi, tidak ada kebuntuan dalam hal komunikasi,” imbuh dia. Q geh, ins

Kesibukan TKI menjadi Pembantu Rumah Tangga (PRT) di Singapura.

Pemerintah Indonesia secara resmi akan melarang pengiriman TKI sebagai PRT pada 2017 mendatang, rencana ini dikeluhkan berbagai negara termasuk Singapura.

undangan, pengabaian kewajiban hukum dan melampaui kewenangan.

Bentuk pelanggaran dari ma ladministrasi ini adalah melakukan penangkapan tanpa dilengkapi dengan surat perintah penangkapan. Pelaku mal administrasinya adalah Kombes Pol Viktor E Simanjuntaký. Ombudsman menyebutkan, dalam surat perintah penangkapan atas BW tidak tercantum nama Kombes Viktor yang pada saat penangkapan statusnya adalah Perwira Menengah Lembaga Pendidikan Polri (Pamen Lemdikpo). “Oleh karena itu keberadaan Kombes Viktor Simanjuntak dalam melakukan penangkapan tersangka tidak dapat dibenarkan,” terang Budi.

Budi menegaskan, rekomendasi diberikan sesuai kewenangan Ombudsman sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman.

Rekomendasi yang diberikan juga wajib dilaksanakan Polri sesuai amanat UU Ombudsman pada Pasal 38 ayat 1 dan ayat 2. “Kapolri wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan rekomendasi ini disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi,” tegas Budi.

Sementara itu Wakil Ketua KPK non aktif, Bambang Widjojanto memenuhi pemeriksaan ketiga oleh Bareskrim Mabes Polri. Dia berangkat bersama tim kuasa hukum dari Gedung KPK Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (24/2).Q cty, geh ins

Eksekusi Terpidana Mati Kasus Narkoba Australia Jalan Terus Jakarta, Bhirawa Pemerintah Indonesia tidak ambil pusing dengan banyaknya tekanan dari luar negeri mengenai kebijakan eksekusi mati para gembong narkoba. Pemerintah sudah memastikan akan tetap mengeksekusi para terpidana kasus narkoba. “ýKarena memang ini sudah hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi kami dan kita semua berharap agar negara lain menghormati hukum yang berlaku di Indonesia,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno di Istana Negara Jakarta, Selasa (24/2).

Menteri asal Partai Nasdem itu meminta semua negara menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Meski banyak diprotes negara lain, Tedjo menegaskan, eksekusi terhadap para terpidana mati kasus narkoba tetap dilakukan. “Tetap akan jalan terus (eksekusi),” kata Tedjo.

Untuk diketahui dalam waktu dekat Pemerintah Indonesia akan melaksanakan hukuman mati gelombang kedua terhadap delapan narapidana, termasuk dua warga Australia, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.

Tedjo mengatakan, jika sampai saat ini eksekusi belum juga dilakukan, hal itu bukan karena banyaknya tekanan dari luar negeri. Melainkan karena kendala teknis. “Kan sekarang ini tempatnya berjauhan, terpencar-pencar. Kalau yang lalu hanya satu saja yang ada di Boyolali,” kata Tedjo.

Atas rencana eksekusi mati kedua warga Australia, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, Indonesia hanya menjalankan kedaulatan untuk melaksanakan hukuman tersebut. Oleh karenanya, tidak ada yang bisa mencampuri kedaulatan Indonesia, termasuk mengintervensi soal hukuman mati. “Nggak ada tegas atau tidak tegas. Biasabiasa saja. Kita hanya menjalankan hukum saja,” ujar JK di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) tersebut menegaskan, jika terus mencari cara agar dua warganya tidak jadi dieksekusi, hingga mengakibatkan hubungan kedua negara renggang, maka pihak Australia yang akan menderita kerugian.

Karena, sampai saat ini Australia masih memasok sapi ke Indonesia. Artinya, Australia akan mengalami kerugian besar jika bermusuhan dengan Indonesia. “Kalau kita (Indonesia) tidak impor sapi bagaimana dia (nasib Australia),” tegas JK. Sebelumnya, PM Australia Tony Abbott mengungkitungkit bantuan negaranya untuk membantu korban tsunami Aceh pada 2004 silam. Ini merupakan bagian dari cara Abbot menekan Pemerintah Indonesia agar tidak jadi mengeksekusi mati dua sindikat narkoba asal Australia, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.

Bahkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia Julie Bishop menyayangkan komentar Perdana Menteri (PM) Tony Abbott. Menurutnya, komentar PM Abbott mengenai bantuan tsunami Aceh sama sekali tidak membantu dua warga Australia yang terancam hukuman mati.Q ira, ins

Studi Banding Budidaya Perikanan dan Kelautan, Komisi B Kunker ke Rembang DPRD Kabupaten Gresik terus belajar mencari bahan materi ke berbagai daerah. Ini dilakukan sebagai upaya untuk kesejahteraan masyarakat pada khususnya. Terhitung sejak Selasa ( 24/2 ) hingga kamis (26/2 ), Komisi B akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Rembang. Kepergian ini terkait studi banding soal budidaya perikanan dan kelautan yang telah dilakukan Kabupaten Rembang sehingga bisa mengangkat ekonomi masyarakatnya.

Sekretaris Komisi B DPRD Gresik H Sujono kepada wartawan mengatakan tujuan Kunjungan Kerja Luar Daerah (KKLD) ke Kabupaten Rembang adalah mencari bahan terkait dengan budidaya perikanan dan kelautan, yang selama ini sudah dilakukan oleh Kabupaten Rembang dengan baik. Dengan pengaturan kawasan yang tepat dan sesuai dengan perencanaan,

Kabupaten Rembang berhasil mengangkat ekonomi rakyatnya.

Dari informasi awal yang diterimanya, dalam proses budi daya perikanan dan kelautan, kata Sujono, di Kabupaten Rembang ada dua budidaya yaitu ikan air tawar dan air laut. Semuanya telah dilakukan secara baik, mulai dari tempat, kondisi air, bibit hingga pemasarannya.

“Telah diatur dalam Perda se-

H Sujono hingga kawasan yang telah ditentukan, tidak mungkin bisa diubah peruntukannya untuk dialihkan ke hal yang lain,” katanya.

Seperti contohnya kawasan tempat pengelolaan ikan tawar, maka di kawasan tersebut tidak boleh berdiri pabrik maupun

gudang. Untuk di lautnya, pada area yang telah di tetapkan pada budidaya ikan, yang pasti di tempat itu tidak boleh berdiri pelabuhan maupun bangunan lainnya. Keteraturan kondisi ini mampu menciptakan ekosistem yang baik. Sehingga usaha yang telah dilakukan masyarakat, bisa menghasilkan pendapatan yang sangat membantu untuk mereka mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Hal ini, kata Sujono, berbeda dengan Gresik. Masih banyak kawasan di Gresik yang campur aduk, meski RTRW sudah ada.

Akibat ketidakteraturan penataan lingkungan, telah menghimpit usaha masyarakat, sehingga banyak kendala yang harus dihadapi oleh para petani budidaya perikanan. “Karena campur aduknya lingkungan, petani

budidaya perikanan kerap berhadapan dengan limbah atau sampah. Sehingga ke depan harus ada Perda yang mengatur pemisahan ruangan dengan jelas. Supaya masyarakat bisa melakukan usaha dengan baik, selain itu ekosistem bisa tetap terjaga dengan baik,” katanya.

Sujono mengatakan hasil KKLD nantinya ini akan dilanjutkan dalam proses penyusunan Rancangan Perda (Ranperda ). Melalui hak inisiatif dalam komisi, Ranperda nanti bisa segera dibahas dan ditetapkan menjadi Perda. Dan KLLD bisa dilakukan di berbagai tempat . Karena dari tempat satu dan daerah lain berbeda, tentu hasil yang diharapkan juga berbeda. Yang jelas dari hasil KKLD nantinya bisa digunakan referensi dan masukan

untuk membuat kebijakan di Gresik. “Apa yang dilakukan dewan tidak lain adalah untuk bisa mewujudkan masyarakat yang sejahtera,”imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi B Lilik Hidayati.

Dikatakannya tugas dewan adalah memberikan payung terhadap masyarakat. Supaya setiap usaha yang dilakukan bisa berhasil, sehingga tidak perlu harus mencari keluar desanya. Bila penentuan tempat telah di atur dengan baik, yang pasti masyarakat juga akan damai dalam melakukan usaha. “Seperti budidaya ikan tawar dan laut, pastinya tempat ini tidah boleh tercemari oleh limbah maupun lainnya.

Karena kawasan ini harus steril, sehingga ekosistem tetap bisa terjaga,” katanya. Q kim,adv

EKONOMI - BISNIS

10

Rabu Kliwon, 25 FEBRUARI 2015

Stok Beras Menipis, Harga Makin Melambung Kota Kediri, Bhirawa Panen raya di beberapa daerah, ternyata belum mampu untuk menghadang naiknya harga beras, bahkan saat ini di kabupaten/kota stok beras menipis. Kondisi ini dikeluhkan oleh para pedagang maupun pembeli.

Harga beras di Kota Kediri dalam 3 pekan terakhir terus melonjak akibat banyaknya beras yang dikirim keluar daerah dan mundurnya panen raya diwilayah setempat. Dari Keterangan Pedagang Beras di Pasar Tradisional Bandar Asiah, harga beras jenis 46 berkisar Rp 9300 harga sebelumnya yang hanya Rp 8000, Jenis Bengawan sekarang Rp 51 ribu per lima kilo dari harga sebelumnya yang hanya Rp 46 ribu, sementara Jenis Bramo yang sebelumnya Rp 87 ribu naik Rp 10 ribu “Sulit sekali mencari beras saat ini, biasanya saya bisa kulakan mencapai 2 ton sekarang hanya bisa 5 kwintal saja, kasian pembeli, dan ini terjadi sejak 3 minggu yang lalu” kata Asiah, Selasa (24/2).

Kepala Dinas Perdagangan (Disperindag) Kota Kediri Yeti mengatakan, saat ini pihaknya sudah mengajukan surat ke Bulog Divre Kediri agar segra menggelar operasi pasar, namun hal iru terbentur aturan dari kementrian perdagangan, karena untuk

mengadakan operasi pasar harus ada beberapa tahapan yang harus dilewati. “Kita sudah mengajukan operasi pasar ke Bulog, namun terkendala aturan dari Kementrian, jalan satu-satunya memeprcepat pendistribusian Raskin, untuk mengurangi beban di Masyrakat” kata Yeti saat sidak ke Gudang Bulog.

Sedangkan Waka Sub Bulog Divre Kediri Gandi mengaku jika meskipun Bulog memiliki stok beras, namun keperuntukanya bukan untuk Operasi Pasar, menurutnya Stok beras yang ada sebanyak 22500, namun staok itu untu raskin dan bencana. “Namun jika ada perintah dari Mentri Perdagangan untuk menggelar Operasi pasar kita tetap bisa menggunakan stok beras tersebut untuk operasi pasar. “ tandas Gandi.

Kondisi sama juga terjadi di Bojonegoro, walau di beberapa desa panen raya, namun harga beras mencapai Rp 11.500 Per kg. Harga beras jenis medium naik berkisar Rp 400 sampai Rp 500 per kilogram. Kenaikan ini diperkirakan masih ter-

us berlanjut hingga awal bulan depan saat memasuki masa panen raya.

Salah satu pedagang di Pasar kota Bojonegoro, Anita mengatakan, harga beras terus mengalami kenaikan sejak sepekan terakhir. Kenaikan beras ini terjadi karena stok beras yang diterima pedagang minim.

Ia mengatakan, saat ini harga beras kualitas rendah sudah berkisar Rp 9.000 per kilogram semula hanya menyentuh Rp 8.000 per kilogram. Untuk harga beras dengan kualitas sedang mencapai harga Rp 9.500 sampai dengan Rp10.000 per kilogram. Sedangkan harga beras super yang semula Rp10.500 sekarang ini naik menjadi Rp11.500 per kilogram. “Hampir harga semua bahan pokok terutama beras terus mengalami kenaikan rata-rata Rp 500 per kilogram,” ujarnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bojonegoro, Basuki mengatakan, kenaikan beras yang sepekan terakhir ini terjadi hanyalah fluktuasi sementara. “ Artinya, harga beras akan kembali normal dalam waktu yang tidak lama,” katanya.

Saat ini, harga gabah kering giling di tingkat petani mencapai Rp 4.500 per kg, naik dari sebelumnya Rp 4.200 per kg. Kenaikan tersebut dipicu oleh se-

trie diana/bhirawa

Pedagang alami penurunan omzet lantaran harga beras yang naik tajam.

makin menipisnya gabah di tingkat petani. Terlebih, hujan yang terus mengguyur di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya menyebabkan proses pengeringan gabah menjadi lebih lama.

Dilarang Panik Menipisnya stok beras yang berdampak kenaikan harga juiga terjadi di Kota

Malang. Roni Abdulah, salah satu pengusaha penggilingan padi mengatakan, sudah beberapa hari ini pihaknya tidak melakukan penggilingan, stok gabah di gudang dia sudah habis dan belum ada kiriman dari distributor.”Sudah empat hari mas kami tidak giling padi, nunggu stok masih kosong,” kata dia.

Kelangkaan stok beras di wilayah Kota Malang membuat harga beras di pasaran mengalami kenaikan. Di Pasar Sukun Kota Malang misalnya, harga beras mengalami kenaikan antara Rp 1.000 hingga Rp 2.000 per kilogramnya.

Kepala Disperindag kota Malang, Triwidyani Pangastuti, menyatakan jika

kenaikan beras di Kota Malang ini masih dalam tahap wajar. Pihaknya terus melakukan operasi pasar untuk menjaga stabiltas harga pasar. “Yang paling penting masyarakat jangan panik stok beras masih aman. Kami akan terus melakukan operasi pasar agar harga stabil, ”tuturnya.

Q bas,van,mut,wil

Ciptakan Peluang Kerja, PHE WMO Gelar Pelatihan Berbasis Kompetensi

Kurs JUAL

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

GBP

19,865.96

19,662.72

Sumber: Bank Indonesia (28 JANUARI 2015)

RAGAM EKBIS

Anggarkan Pembangunan Terminal Suramadu Rp 27 M Bangkalan, Bhirawa Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan terminal kelas A di kawasan Jalan Akses Menuju Jembatan Suramadu sisi Madura, Jawa Timur, Rp27 miliar. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemkab Bangkalan Abd Hamid di Bangkalan, Selasa, target penyelesaian pembangunan terminal kelas A itu pada akhir tahun ini. “Saat ini pembangunannya sudah mencapai 50 persen, dan pada akhir tahun kemungkinan bisa selesai,” katanya, Selasa (24/2).

Pembangunan terminal kelas A itu terletak di Desa Masaran, Kecamatan Trageh, dan alokasi dana sebesar Rp27 miliar itu merupakan dana tambahan.

Sebelumnya, pemerintah telah mengucurkan dana dua kali, yakni sebanyak Rp6 miliar lalu Rp12 miliar, sedang yang Rp27 miliar merupakan tahap ketiga yang dianggarkan 2015.

Ia menjelaskan, pengerjaan proyek kelas A itu dari pemerintah pusat, dan proses lelang juga dilakukan pemerintah pusat. “Pemkab Bangkalan dalam hal ini hanya sebagai penerima manfaat. Kami tidak ikut campur terkait berbagai jenis proyek yang digelar pusat itu,” terang Hamid.

Jika pengerjaan proyek itu sesuai dengan target yang ditetapkan, sambung Abd Hamid, maka pada tahun 2016 nanti, terminal yang terletak di akses Jembatan Suramadu itu sudah bisa dioperasikan. Q ant

Surabaya, Bhirawa PT Pertamina Hulu Energi (PHE) West Madura Offshore (WMO) bekerjasama dengan UPT Pelatihan Kerja dan Balai Latihan Kerja (BLK) Surabaya menggelar pelatihan berbasis kompetensi. Tujuannya adalah untuk menekan angka pengangguran di Jatim yang saat ini mencapai 24.032 orang.

Pelatihan dengan sub kejuruan listrik industri dan teknik sepeda motor ini diberikan kepada 30 pemuda yang berasal dari desa Sidorukun Gresik, Kecamatan Sepulu dan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan. “Ini sebenarnya merupakan angenda rutin tahunan PHE WMO sejak 2005 untuk memberikan pelatihan kepada pemuda-pemuda yang belum memiliki pekerjaan ditempat tinggalnya,” ungkap Manager Community Development PHE WMO, Sudaryoko, Selasa (24/ 2) di UPT Pelatihan Kerja

Surabaya.

Ia menambahkan, sebenarnya pelatihan ini sudah sesuai dengan keinginan dari mas-

yarakat dan program yang kami bangun adalah bekerjasama dengan pemerintah setempat, masyarakat dengan

achmad tauriq/bhirawa

Manager Community Development PHE WMO, Sudaryoko (kiri) saat melihat peserta pelatihan teknik sepeda motor.

PHE WMO dimana kami berharap peserta pelatihan nantinya bisa turut menangulangi pengangguran dengan menciptakan peluang usaha.

Bahkan setelah peserta mengikuti pelatihan ini pihaknya tetap akan melakukan pemantau dan pemberdayaan pasca pelatihan yakni dengan memberikan bantuan peralatan usaha, pelatihan manajemen kewirausahaan dan pendampingan pemasaran bagi kelompok/unit usaha yang telah menciptakan lapangan usaha hasil pelatihan ini.

“Alhamdulillah penyerapan tenaga kerja setelah pelatihan mencapai kurang lebih 80 persen dari 311 peserta yang telah mengikuti pelatihan ini, sedangkan 18 persennya telah menjadi wirausaha mandiri,” terangnya. Ia juga berharap peserta yang mengikuti pelatihan ini supaya mempergunakan peluang dan kesempatan emas ini

Terkait Kasus Delay Lion Air

Penumpang Harus Menuntut Haknya Surabaya, Bhirawa Kasus delay yang terjadi di maskapai penerbangan Lion Air jelas sangat merugikan penumpang. Sayangnya banyak konsumen yang tidak mengerti akan hak dan kwajibannya.

Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur, Muhammad Said Utomo mengatakank onsumen di Indonesia kurang aktif dan tidak diberikan pemahaman yang benar terhadap hak dan kewajiban maskapai terhadap penumpang, sehingga penumpang harus menuntut dulu, dengan informasi yang sangat minim.

“Seperti kompensasi uang Rp300 ribu yang di terima konsumen apabila terjadi keterlambatan lebih dari empat jam.

Konsumen yang kurang mengerti aturan biasanya setelah menerima refound uang tiket di tambah kompensasi mereka menganggap sudah beres. Pada hal masih ada aturan yang harus di penuhi oleh maskapai yakni

harus tetap menerbangkan penumpang ke tempat tujuan, meskipun harus menggunakan maskapai lain,” ujar pria yang kerap mendampingi konsumen, Senin (23/2) kemarin.

Lanjut Said, maskapai yang beroperasi di Indonesia harus mengikuti aturan yang berlaku yakni Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Pasal 2 huruf e menyatakan maskapai wajib bertanggung jawab atas kerugian terhadap keterlambatan angkutan udara.

Sementara itu Pasal 9 menjelaskan, keterlambatan angkutan udara mencakup keterlambatan penerbangan atau flight delayed, tidak terangkutnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat atau denied boarding passenger, serta pembatalan penerbangan atau cancelation of flight.

“Bagi maskapai yang tidak bisa memenuhi ganti rugi tersebut dalam waktu tujuh hari, penumpang dapat melakukan gugatan

terhadap maskapai terkait sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen, yakni maskapai harus memberikan gati rugi sebesar Rp500 juta per penumpang.

Atau Pidana 5 tahun,” jelasnya.

Selain itu otoritas bandara juga harus dilakukan pemeriksaan. Hal ini terkait dengan operasional bandara secara keseluruhan. Karena otoritas bandara ikut mengetahui penetapan jadwal penerbangan yang telah disusun. “Kantor Otoritas Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara. Jadi, seluk beluk maskapai yang berada di bandara terpantau. Apabila memang terdapat kendala dalam penerbangan, maskapai tentu akan memberikan informasi ke otoritas. Dan menjadi kewajiban untuk otoritas menyampaikan ke publik.

Jangan sampai kekacauan terjadi lagi dan ada lempar tanggung jawab,”. Q wil

untuk belajar dan mengembangankan potensi yang ada dalam diri masing-masing serta memanfaatkan kesempatan ini untuk menciptakan lapangan kerja mandiri.

Sementara menurut Kepala UPT Pelatihan Kerja dan Balai Latihan Kerja (BLK) Surabaya Drs. Widjil Saptadi, MM, peserta yang telah mengikuti pelatihan ini supaya nantinya bisa membangun daerahnya masing-masing dan tidak membangun negara lain dengan bekerja di luar negeri. “Diusahakan tidak melamar kerja tapi menciptakan lapangan kerja di lingkungan masyarakatnya. Ambilah contoh orang Tiongkok, lebih baik mereka belajar di negara lain satu sampai tiga tahun tapi setelah dia pulang ke negaranya sudah bisa membuka usaha sendiri bahkan bisa membantu pemuda lingkungannya yang belum bekerja,” pungkasnya. Q riq

BI Rate Turun, Penyaluran Kredit Meningkat Surabaya, Bhirawa Penuruna BI Rate Bank Indonesia (BI) 25 basis ppin atau 7,5 dipreprediksi akan terjadi peningkatan peyaluran kredit pasca penurunan suku bunga acuan BI Rate pada bulan ini.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah Jawa Timur, Benny Siswanto, mengatakan, penurunan BI rate akan direspon oleh dunia perbankan dengan menurunkan bunga pinjaman, hal ini akan mendorong peningkatan penyaluran kredit.

“Setiap penurunan BI Rate pasti akan ditransmisikan oleh dunia perbankan dengan menurunkan suku bunga kredit perbankan, meski hal ini tidak terjadi secara langsung karena masih harus ada penyesuaian di internal perbankan,” ujarnya.

Dalam analisa BI, untuk setiap penurunan BI Rate sebesar 25 basis poin, akan mendorong pertumbuhan penyaluran kredit oleh perbankan sebesar 1,46% dengan lag time 2 triwulan, artinya kenaikan penyaluran kredit baru akan dirasakan pada bulan ke-7 setelah perubahan BI Rate.

Selain berpengaruh dari sisi kredit, penurunan BI Rate, yang bulan ini ditetapkan menjadi 7,5% dari sebelumnya 7,75% juga akan berpengaruh pada penyerapan dana masyarakat. masih menurut perhitungan BI, akan ada penurunan dalam penyerapan DPK sebesar -0,39% dengan time lag 1 triwulan.

BI sendiri mencatat penyaluran kredit bank umum di Jatim pada 2014 mengalami pertumbuhan 13,26% menjadi Rp 344,42 triliun dibandingkan tahun 2013. Pertumbuhan ini lebih lambat dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan umum secara nasional yang mencapai 15,09%. Q ma

Pertanian Organik Harus Ditata Ulang di Semua Sektor Petani di Kota Batu beranggapan, bawasannya produksi pertaniannya akan turun bila menerapkan sistem pertanian organik. Karena itu Tim Percepatan Pengembangan Pertanian Organik yang dibentuk wali kota harus melakukan penataan ulang di semua sektor. Mulai penataan petani, jalur distribusi pemasaran hingga petugas penyuluh lapangan (PPL).

anas bahtiar/bhirawa

Meskipun subur, para petani kentang organik di Desa Sumber Brantas terkendala dengan ukuran kentang yang kecil.

Ketua tim percepatan pengembangan pertanian organik, dr Endang Triningsih menjelaskan, petani sebenarnya mau mengembangkan pertanian organik. Tapi syaratnya distribusi penjualan hasil pertanian organik harus jelas. Karena sampai saat ini konsumen belum mengetahui perbedaan antara produk pertanian organik dengan non organik. ”Konsumen menganggap tidak ada perbedaannya. Padahal sisi kesehatannya lebih bagus yang organik,” ujar Endang, Selasa (24/2).

Endang ditugaskan Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko untuk men-

ganalisa berbagai persoalan terkait pengembangan pertanian organik yang kurang maksimal perkembangannya. Karena itu mereka harus bersinergi dengan Dinas Pertanian agar masalah yang ada di pertanian organik bisa dicarikan solusi bersama.

Dan untuk mengubah budaya petani yang sudah terlanjur suka menggunakan pupuk kimia kepupuk organik, tidak semudah membalik telapak tangan. Lantas distribusi pemasarannya masih banyak kendala. Belum ada showroom yang secara khusus menjual produk pertanian organik.

Pernyataan Endang ini dibenarkan oleh Slamet Jinurung, perangkat Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji. Dia saat ini menanam kentang dengan sistem pertanian organik di atas lahan 200 meter persegi. Pohon kentang yang ditanam sangat subur. Namun saat usia panen pada umur 120 hari umbi kentangnya kecilkecil. Sehingga harga dipasaran menjadi turun. “Dan pembeli di Pasar Batu tidak bisa membedakan antara kentang organik dengan non organik,”keluh Slamet.

Slamet menyatakan, dirinya memang belum memiliki sertifikat petani organik. Saat ini dia sudah mengajukan untuk mendapatkan sertifikat itu lewat Gapoktan Anjasmoro 4. Sejak tahun 2012 pihaknya sudah menanam kentang organik. Mereka menganggap perawatannya agak susah karena hanya menggunakan pu-

puk organik dan pupuk cair nabati.

“Karena itu kalau ingin menerapkan pertanian organik harus dalam satu kawasan,”ujar Slamet.

Hal senada juga diutarakan Joko Sutrisno, bagian pemasaran kentang dari UD Subur Makmur, Dusun Lemah Putih, Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji. Menurutnya, kalau menunggu hasil panen kentang organic, maka pengiriman kentang ke industri pengolahan kentang di Sidoarjo bisa terlambat. Belum lagi dari sisi kualitasnya. Ukuran kentang organik lebih kecil dari ukuran kentang yang ditanam dengan menggunakan pupuk kimia.

“Kami mendukung pengembangan pertanian organik. Tapi hasilnya masih kurang banyak. Karena setiap minggunya kita harus mengirimkan 20 ton ke pabrik di Sidoarjo,”ujar Joko. Q nas

Rabu Kliwon 25 FEBRUARI 2015

SAMBUNGAN

Penyidik Kejati Panggil Dua Pejabat Pemprov Jatim

Diterjang Angin, Pemancar CCTV Dishubkominfo Madiun Ambruk

l Sambungan hal 1

yang sekarang menjabat sebagai Staf Ahli, dan Ir Hadi Prasetyo selaku mantan Plt Kabiro Administrasi Perekonomian Setdaprov Jatim, yang sekarang menjabat Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Jatim.

“Benar, hari ini (kemarin, red) tim pe­ nyidik memeriksa tiga saksi. Dua orang dari Pemprov Jatim, dan satunya adalah tersangka DKP selaku pengurus Kadin Ja­ tim,” terang Rohmadi, Selasa (24/2).

Dijelaskan Rohmadi, pemeriksaan kedua saksi mantan pejabat Setdaprov Jatim terkait proses pemberihan hibah yang di­ lakukan Pemprov Jatim. Sebab, dana hibah dapat dicairkan setelah mengajukan pro­ posal melalui Biro Perekonomian. Setelah diverifikasi, biro tersebut yang meng-ACC dan dana dicairkan.

Lanjut Rohmadi, tim penyidik juga masih mendalami peranan dari Biro Perekonomian Setdaprov Jatim. “Sampai saat ini tim belum melaporkan hasil pemeriksaan terhadap ketiga tersangka. Tapi, pemeriksaan ketiganya terkait proses hibah dan pertanggungjawaban setelah dana hibah dicairkan,” ungkap Rohmadi.

Mantan Kasi Intel Kejari Penajam Kaltim ini menambahkan, pemeriksaan terhadap tersangka DKP masih difokuskan pada pertanggungjawaban penggunaan dana hi­ bah. Sebenarnya, lanjut Rohmadi, penyidik juga memeriksa tersangka NS. Tapi yang bersangkutan tidak dapat menyanggupi panggilan penyidik.

“Alasan tersangka NS tidak hadir, yakni untuk mempersiapkan bukti-bukti terkait kasus yang menjeratnya. Tapi pekan depan yang bersangkutan menyanggupi panggilan penyidik,” kata Rohmadi.

Sementara Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto menambahkan kemarin banyak pemeriksaan di ruang Pidsus Kejati Jatim. Salah satunya yakni pemeriksaan tiga saksi atas kasus dugaan korupsi dana hibah dari Pemprov Jatim ke Kadin Jatim.

“Penyidik juga memeriksa saksi kasus Kadin Jatim,” tambahnya.

Dari pantauan Bhirawa, tak hanya melakukan pemeriksaan saksi kasus du­ gaan korupsi Kadin Jatim, Pidsus Kejati juga memeriksa saksi dari sejumlah kasus, di antaranya kasus dugaan korupsi Tol Sumo oleh PT JMU, kasus dugaan korupsi pembibitan sapi di Jombang, kasus dugaan korupsi mess santri Kemenag Jatim, dan kasus dugaan korupsi PT Garam. n bed

Tidak Ada Pungutan UKK Lagi di SMK Batu l Sambungan hal 1

SMK swasta. Semua SMK swasta ini berke­ wajiban menyelenggarakan UKK untuk bisa meluluskan anak didiknya.

Mungkin pengadaan pra UN tidak men­ jadi kendala bagi SMK swasta. Karena pra UN ini digelar oleh Dinas Pendidikan.

Namun tidak demikian dengan penyelengga­ raan UKK sebagai ujian praktik siswa SMK. Karena pihak sekolah harus menggelar ujian ini secara swadaya. Apalagi biaya yang dibu­ tuhkan cukup besar, yaitu untuk menyiapkan peralatan, maupun untuk membuat program kerjasama dengan perusahaan.

“SMK kami bergerak di jurusan pari­ wisata. Ada jurusan perhotelan, ada juga jurusan perjalanan wisata. Dan untuk ju­ rusan perhotelan dan demi menjaga mutu lulusan, kita harus menjalin kerjasama dengan hotel berbintang,”jelas Suprapto.

Sebenarnya, sejak awal tahun lalu pihaknya telah memikirkan pengadaan biaya penyeleng­ garaan UKK ini. Masalah ini cukup menguras perhatian manajemen sekolah, karena dana yang dibutuhkan cukup besar. Yakni, men­ capai Rp 48,9 juta. Jumlah tersebut untuk membiayai ujian praktik jurusan perhotelan sebesar Rp Rp 24,75 juta, dan jurusan per­ jalanan wisata sebesar Rp 24,15 juta.

Memasuki awal bulan Februari, mana­ jemen sekolah ini belum mendapatkan sumber dana untuk pengadaan UKK. Sampai akhirnya, pihak sekolah memu­ tuskan untuk menyampaikan masalah ini ke orangtua siswa/ walimurid. Penarikan sumbangan dari wali murid terpaksa di­ lakukan agar para siswa khususnya kelas XII bisa mengikuti UKK. Namun pungutan kepada orangtua siswa tak jadi dilakukan pihak sekolah. Pada 12 Februari 2015, Pemkot Batu mencairkan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Dan SMK Putikecwara mendap­ atkan bantuan total Rp 469 juta tersebut langsung bisa bernafas lega. Manajemen memanfaatkan dana Bosda tersebut untuk membiayai penyelenggaraan UKK. “Jadi penyelenggaraan pra UN, UKK, maupun UN tidak ada biaya yang harus dikeluarkan oleh siswa atau orangtua siswa. Semuanya gratis,”ujar Suprapto. n nas

Dapat Restu Pusat l Sambungan hal 1

Buduran ini, menegaskan ingin bekerja dengan sebaik-baiknya untuk Sidoarjo. Karena itu dia butuh masukan dari masyarakat. Kalau memang ia salah, katakan salah. Sebaliknya jika benar, katakan langkahnya telah benar. ‘’Kalau jujur dalam bekerja kita tidak dihan­ tui rasa takut. Saat ini aparat penegak hukum kadang banyak yang seenaknya sendiri dalam memeriksa orang, padahal dalam laporan mau­ pun berita yang diterima mereka itu, belum tentu benar,’’ kata pria bershio Macan itu.

Kalau laporan itu sampai tidak benar, menurutnya tidak ada sanksinya buat mereka. Tapi yang jelas mereka terlanjur membuat orang jadi ketakutan karena proses hukum yang dilakukan.

Karena itu dia mengimbau dan minta semua SKPD di Kab Sidoarjo agar meman­ faatkan anggaran dengan sebaik-baiknya, misal dalam menyalurkan bantuan pada masyarakat. Ia minta dilakukan dengan betul dan jangan sampai dikurangi. ‘’Saya tak pernah minta-minta pada SKPD, reka­ nan maupun pengusaha,’’ucap Saiful Ilah yang punya latar belakang sebagai pengu­ saha tambak di Sidoarjo itu. n ali

11 l Sambungan hal 1

CCTV milik Dishubkominfo Kota Madiun ambruk akibatnya jaringan internet di lingkungan Pemkot Madiun dan traffic light di sejumlah titik mengalami gangguan, Selasa (24/2) sore.

Stabilkan Harga Beras, Jatim Siapkan Operasi Pasar l Sambungan hal 1

nya Rp11.000 per kilogram.

Kalangan DPRD Jatim juga meminta Pemprov Jatim memper­ hatikan dengan serius kenaikan harga beras dalam beberapa hari terakhir. Bahkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) mendesak Pemprov Jatim supaya melakukan langkah-langkah stra­ tegis guna menstabilkan harga beras di Jatim misalnya dengan menggelar operasi pasar.

“Gubernur bersama dinas terkait harus segera melakukan operasi pasar, dan melakukan peng­awasan ketat supaya produk beras Jatim tak dimainkan oleh para mafia sehingga Jatim mengalami kelang­ kaan,” ujar HM. Musyaffa’ Noer selaku Ketua F-PPP DPRD Jatim, Selasa (24/2).

Menurut Musyaffa’ Jatim adalah lumbung beras nasional, sehingga tidak sepatutnya jika beras di Jatim lebih mahal diban­ ding provinsi lain di Indonesia.

“Meskipun banyak daerah di Jatim mengalami banjir, tapi hal itu tak mempengaruhi produktivitas beras di Jatim,” ungkap mantan Cawabup Gresik ini.

Kepala Dinas Pertanian (Distan) Jatim Wibowo Eko Putro menjelas­ kan bahwa pada aran II (Oktober 2014-Januari 2015) produksi Gabah Kering Giling (GKG) yang dihasilkan petani Jatim mencapai 12,307 juta ton GKG atau setara dengan 8 juta ton beras. Sedangkan pada MK I (Maret-Mei 2015) diprediksi ada seki­ tar 718 ribu hektare lahan yang akan menghasilkan 420 ribu ton GKG. “Itu artinya target produksi 12,8 juta ton GKG pada 2015 yang dibe­

bankan ke Jatim akan terpenuhi karena total produksi Jatim tahun ini diperkirakan mencapai 13,1juta ton GKB,” terangnya.

Diakui Eko, kebutuhan beras di Jatim mencapai 3,4 juta ton, sehingga Jatim mengalami surplus atau mampu menyumbang kebu­ tuhan beras nasional hampir 4,5 juta ton. “Jatim surplus beras 4,5 juta ton beras atau setara dengan konsumsi 50 juta masyarakat. Jadi untuk stok beras di Jatim masih banyak,” pungkasnya.

Pemerintah Lebih Antisipatif Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasion­ al, Viva Yoga Mauladi menyatakan pemerintah harus lebih proaktif da­ lam mengendalikan harga beras di pasaran. Ia menilai lonjakan harga beras yang terjadi akhir-akhir ini merupakan cerminan kelambanan pemerintah mengantisipasi aksi para spekulan beras. “Pemerintah seharusnya lebih antisipatif dalam mengendalikan harga beras,” ujar Viva di Jakarta.

Kenaikan harga beras, katan­ ya disebabkan oleh kekurangan pasok­an beras kepada pedagang.

Faktor pemicunya adalah keker­ ingan dan kemarau panjang pada tahun lalu, sehingga banyak petani gagal panen dan berujung pada persediaan beras di gudang para pedagang kian menipis.

Namun, Viva mempertanyakan langkah antisipasi pemerintah terhadap persoalan kemarau pan­ jang dan gagal panen tersebut.

Mengapa pemerintah tidak sejak jauh harus menginstruksikan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menggelar operasi

pasar untuk meredam inflasi harga beras. Padahal, Komisi IV mencatat pemerintah mempunyai persediaan yang cukup untuk enam bulan, cadangan beras na­ sional di gudang Bulog sebanyak 1,8 juta ton. “Sudah mengetahui bahwa terjadi penurunan volume panen, sudah mengetahui bahwa penerima raskin itu akan menyer­ bu pasar-pasar, tapi kenapa tidak dilakukan penambahan kuota ke pasar-pasar? Dalam kondisi sekarang pemerintah harus segera perintahkan Bulog melepas beras,” kata Viva.

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menegaskan bahwa kenaikan harga beras yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini di­ picu oleh pasokan yang berkurang di pasar. Pemerintah mulai ke­ marin menggencarkan penyaluran cadangan beras nasional melalui Bulog.

Kalla menyatakan, bulan ini Bu­ log siap menggelontorkan cadang­ an berasnya hingga 400 ribu ton untuk stabilisasi harga pasar.

Bahkan, apabila diperlukan, pe­ merintah bersedia melepas seluruh persediaan berasnya sebanyak 1,4 juta ton yang tersimpan di gudang Bulog untuk didistribusikan kepa­ da masyarakat. “Jangan khawatir soal beras,” ujar Kalla di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Jakarta.

Ia melanjutkan, opsi impor untuk memenuhi cadangan nasional belum akan dilakukan. Sebab, persediaan beras pemerintah diperkirakan bulan depan kembali meningkat, seiring dengan beberapa daerah sentra produksi beras memasuki masa panen. n iib, cty, ira

Dam Ambrol, 364 Hektare Lahan Pertanian Terancam Gagal Panen l Sambungan hal 1

bermulyo yang berdampak pada ter­ tutupnya saluran irigasi permanen.

“Akibat saluran tertutup, membuat dam air di Sungai Sigetik di Desa Pulosari ambrol,”ujarnya ditemui di lokasi, Selasa (24 2).

Dikatakannya, irigasi permanen yang tertutup longsor tersebut berfungsi untuk mengairi ratusan hektare lahan pertanian. “Saluran irigasi yang tertutup itu menjadi tumpuan untuk pengairan sawah petani. Luasnya mencapai 155 hektare,” tandas Suprianto.

Padahal, kata pria yang juga

Kaur Pembangunan Desa Pulosa­ ri, Kecamatan Bareng ini terdapat 209 hektare lahan pertanian yang terletak di Desa Pulosari, Nglebak dan Ngrimbi bergantung pada sa­ luran irigasi ini. “Dampaknya ya ratusan hektare lahan pertanian terancam kering. Totalnya ada 364 hektare lahan yang terancam karena saluran irigasi rusak dan tidak berfungsi,” ungkap Supari­ anto.

Suti Rahayu (63), petani asal Desa Pulosari berharap, peme­ rintah daerah segera mengambil tindakan atas rusak dan tidak berfungsinya saluran irigasi di

Desa Pulosari. “Sawah saya dan keluarga yang tergantung pada saluran irigasi ini sekitar 6 hek­ tare. Kalau tidak segera diperbaiki, bisa-bisa musim ini tidak panen,” harap nenek 3 cucu ini.

Pernyataan senada dilontarkan Muhsin (60), petani asal Desa Ngrim­ bi, kecamatan Bareng. Luas lahan per­ tanian miliknya hanya 500 ru, namun dari lahan tersebut perekonomian keluarganya bergantung. “Mohon sampaikan ke bapak-bapak yang di atas agar segera menangani ini biar cepat selesai,” katanya saat ditemui di lokasi dam Sungai Sigetik di Desa Pulosari. n rur

CCTV, menara yang ambruk tersebut juga merupakan pemancar jaringan internet di ling­ kup Pemkot Madiun.

“Akibatnya, jaringan internet di lingkungan Pemkot Madiun, serta akses CCTV dan traffic light di sejumlah titik mengalami gangguan,” ujar Heri Suwartono kepada wartawan.

Pihaknya bersyukur pe­ mancar yang ambruk terse­ but tidak sampai mengenai rumah warga yang berada di sekitar kantor Dishub­ kominfo. Meski demikian, ia mengaku cukup kerepotan akibat kejadian tersebut, karena semua akses dan jaringan internet di tempat kerjanya padam.

“Tower atau menara tersebut sudah dibangun sejak 2006. Selama ini juga tidak mengalami kerusak­ an yang berarti hingga akhirnya roboh terkena hujan dan angin kencang.

Beruntung tidak mengenai rumah warga,” kata dia.

Pihaknya mengaku akan segera melakukan perbaikan. Untuk men­ gantisipasi jaringan in­ ternet di lingkup Pemkot Madiun, ia akan meman­ faatkan menara lain yang masih ada.

Sementara, hujan

deras yang terjadi pada Selasa (24/2) sore terse­ but, tidak hanya disertai angin kencang, namun juga disertai jatuhnya butiran es kecil-kecil dari langit. Warga Kota Ma­ diun merasa kaget, takut, sekaligus senang dengan fenomena alam tersebut.

“Saya kaget, suara hu­ jannya seperti hujan batu yang dilemparkan di atap rumah saya. Saat lihat ternyata selain air hujan juga turun bongkahan es kecil-kecil,” kata seorang warga Kelurahan Nam­ bangan Kidul, Anita.

Menurut dia, bongka­ han es yang turun dari langit itu berdiameter 1,5-3 cm. Meski hanya sebentar, namun kejadian itu cukup membuatnya takut sekaligus kaget.

Hujan deras disertai angin dan es juga mem­ buat sejumlah pohon tumbang di perlintasan kereta api di Kelurahan Rejomulyo Kota Madiun.

Sejumlah petugas dari PT KAI Daop 7 Madiun serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ma­ diun sibuk mengevakuasi pohon tersebut. Akibat tumbangnya pohon itu, sempat menghambat per­ jalanan Kereta Api Bran­ tas jurusan Kediri-Jakarta yang akan menuju Stasiun Madiun. n dar

Layani Umrah, Citilink Buka Jalur Penerbangan Surabaya-Jeddah l Sambungan hal 1

donesia ini dilakukan setiap Selasa, Kamis dan Sabtu dengan waktu keberangkatan pukul 21.00 menggunakan armada pesawat Airbus A-320 berkapasitas 180 penumpang.

Benny menjelaskan waktu tempuh SurabayaJeddah sekitar 12 jam penerbangan, sehingga pihaknya harus melaku­ kan transit yaitu di Me­ dan dan Mumbay, karena pesawat A-320 memang hanya mempunyai waktu tempuh terbang lima sam­ pai enam jam.

“Kami target dalam se­ mester pertama mampu menerbangkan sedikit­ nya 26.250 penumpang dari Surabaya untuk melakukan umrah di Tanah Suci. Kami yakin dapat tercapai, karena tingkat pertumbuh­a n ekonomi Jatim yang di atas rata-rata nasional, yaitu 5,86 per­sen, dan mi­ nat warganya melakukan umrah sangat tinggi,” ucapnya mantan jurnalis nasional ini.

Untuk tarif SurabayaJeddah ini, Citilink me­ matok harga 1.000 dollar

AS untuk pergi pulang, merupakan tarif kom­ petitif karena layanan diberikan full service.

Selama 2015, Citilink yang untuk penerban­ gan domestik menjadikan Kota Surabaya sebagai hub terbesar untuk Ka­ wasan Timur Indonesia (KTI) mulai melebarkan sayap jangkauan ke ber­ bagai kota di KTI, seperti Palu, Makassar, Sorong dan Jayapura.

Benny menjelaskan bahwa untuk melayani jalur di berbagai kota di KTI itu, pihaknya men­ gandalkan lima pesawat baru (neo) A-320 yang akan tiba di Tanah Air secara bertahap selama 2015, melengkapi 32 unit armada pesawat sejenis yang telah ada.

Citilink pada 2015 ini telah melayani 23 kota di Tanah Air dan me­ nargetkan mampu men­ gangkut 11,2 juta orang, naik dibanding 2014 yang mampu angkut 8 juta pen­ umpang. Sementara ting­ kat ketepatan waktu (on time performance-OTP) sepanjang 2014 mencapai 82 persen dengan ting­ kat isian penumpang 83 persen. n wwn

Cuaca Buruk, Pencarian Delapan Nelayan Situbondo Dihentikan Sementara l Sambungan hal 1

lainnya sudah berhasil ditemukan.

Kepala Badan Penang­ gulangan Bencana Daer­ ah (BPBD) Kabupaten Situbondo Zainul Arifin menjelaskan pencarian di­ hentikan sejak Selasa sore karena tidak memung­ kinkan lagi dilakukan operasi. Cuaca di sekitar lokasi dilaporkan membu­ ruk. “Hasil pencarian dari pagi sampai sore, delapan orang tetap belum ditemu­ kan, sementara yang se­ lamat sebanyak sembilan orang,” katanya.

Ia menjelaskan pencar­ ian para nelayan yang

menumpang Kapal Motor Slerek Harmonis dan teng­ gelam di Perairan Binor, utara Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Paiton, Probolinggo itu akan dilanjutkan pada Rabu (25/2) pagi. Dia ber­ harap sembilan nelayan ini berhasil ditemukan oleh tim secepatnya.

Ia menjelaskan KM Slerek Harmonis yang di­ tumpangi 17 nelayan itu berangkat mencari ikan sejak, Senin (23/2) sore.

Pada malam hari turun hujan deras disertai an­ gin kencang menghantam perahu itu hingga terbalik dan tenggelam.

Para nelayan itu ter­

ombang ambing di perai­ ran Paiton atau sebe­ lah utara PLTU Paiton.

Sebanyak dua nelayan diselamatkan nelayan lainnya pada Senin (23/2) malam dan tujuh nelayan lainnya diselamatkan ne­ layan pada Selasa pagi.

Pada pencarian itu tim SAR mengerahkan dua perahu untuk mencari para korban, ditambah lagi dua perahu nelayan di kawasan Besuki.

Nelayan yang selamat kini masih dalam pera­ watan di rumah sakit di Kecamatan Besuki. Ia berharap delapan nelayan yang masih hilang segera ditemukan. n awi

antara

Sejumlah anggota gabungan dari SAR, BPBD dan Satuan Polisi Air (Satpolair) Polres Situbondo mengangkat perahu karet usai melakukan pencarian nelayan tenggelam di Pelabuhan Banyuglugur, Situbondo, Selasa (24/2).

Gunakan Media Baju untuk Memberi Sandang Sekaligus Menelanjangi Persoalan l Sambungan hal 1

umbar kritik sosial. Di sinilah, maksud Hendrik menggunakan baju sebagai me­ dium lukis. Sebab, baju pada umumnya digunakan untuk memberi sandang bagi rakyat dan siapa saja. Namun baju juga dapat menelanjangi setiap persoalan diri dan lingkungan yang timpang. “Lewat lukisan ini, saya ingin memberi baju orang-orang sekaligus menenlanjangi orang yang sok benar,” kata dia.

Meski sarat kritik, estetika dalam lukisan haruslah tetap beretika. Hen­ drik sadar betul siapa dirinya. Sebagai abdi negara aktif, dia tidak bisa melukis seenaknya sendiri. Prinsip mikul nduwur mendem njero menjadi pegangan yang tidak boleh dilepas. “Meskipun mengkritik, tetap harus santun. Elek yo elek, ning ojo diumbar (Jelek ya jelek,

tapi jangan diobral),” kata dia.

Dia melukis kebanyakan dengan menggunakan baju formal berbahan kain putih, berkerah dan berkancing depan alias hem. Namun dalam beberapa karya, tidak hanya hem yang dipakainya, tetapi baju pada umumnya yang berwarna. “Un­ tuk cat, saya senang jika menggunakan warna-warna cerah,” tutur dia.

Seperti seniman pada umumnya, Hendrik juga memulai karir seninya dengan aliran realis. Bertumpu pada keindahan lukisan. Namun sejak 2000, dia mengubah alirannya menjadi naïf.

Aliran ini tepat karena sekaligus dapat menjadi media untuk memberikan kri­ tik sosial. “Kebetulan, saya juga suka menulis. Jadi pas sekali dengan aliran naïf. Setiap lukisan, pasti ada puisinya,” kata pelukis yang berhasil meraih juara I dalam Kaselika Award 2009.

Pada 2009 itu, sekaligus menjadi ta­ hun pertama Hendrik melukis dengan medium baju. Pertama kali lukisan yang dia lukis itu ialah wajah Gus Dur hingga berhasil mengantarnya sebagai juara. “Kebetulan juga saya sangat kagum dengan Gus Dur. Bahkan dia­ lognya sempat saya bukukan dan sudah diterbitkan,” tutur dia.

Hendrik mengakui, pameran tung­ gal yang akan digelarnya pada 7 Maret mendatang ini cukup nekat. Apalagi dipakainya hem sebagai medium lu­ kis memang bukanlah hal yang baru.

Hanya saja, dia nekat mengangkat lukisan hem sebagai karya seni, tidak sekadar sebagai sebuah industri. Selain itu, topik yang disuarakan meliputi tema-tema personal dan kritik sosial.

Tema personal merupakan tema yang terinspirasi karena kisah hidupnya

sendiri dalam melihat sesuatu yang menggugah. Sedangkan kritik sosial adalah karya-karya yang terinspirasi karena isu-isu sosial di masyarakat.

Keyakinan Hendrik ini juga terdor­ ong karena karya seni ini merupakan ‘ajakan’ untuk introspeksi diri. Baju yang dipakai seseorang kerapkali di­ hubungkan dengan siapa dan bagaima­ na seseorang tersebut berperilaku.

Pembacaan semacam ini sesungguhnya juga mengingatkan pada tradisi meng­ gunakan batik maupun pakaian tradisi.

Berpakaian bagi masyarakat adalah cara untuk menunjukkan jati diri.

“Dengan begini akan terasa bahwa baju tidak sekadar alat untuk menu­ tupi tubuh. Justru sebaliknya, untuk menelanjangi persoalan diri maupun lingkungan yang kurang berkenan dan timpang,” pungkas dia.*

UTAMA

12

Rabu Kliwon, 25 FEBRUARI 2015

Silaturahmi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Wilayah Kerja Bakorwil Malang Malang, 24 Februari 2015

Menguatkan Sinergi Membangun Jatim Sejahtera 12 Pimpinan Daerah Kumpul Bareng di Lanud Abd Saleh Otonomi daerah yang memberi keleluasan kepada Kabupaten/Kota untuk menentukan nasibnya sendiri berdampak ada akselerasi yang signifikan pada pembangunan di masing-masing daerah. Namun sayangnya, acapkali pembangunan yang dilakukan masing-masing kab/kota tidak berjalan sinergi sehingga menyebabkan tidak nyambungnya daerah satu dengan yang lain.

“

Majunya wisata di Kota Batu tentu harus didukung oleh fasilitas transportasi daer ah-daerah di sekitarnya. Namun ketika tidak terjadi, persoalan baru akan muncul. Lihat saja bagaimana macetnya jalur Surabaya ke Batu di akhir pekan,” kata Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf saat menghadiri acara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se wilayah kerja Bakorwil Malang di Lanud Abd Saleh, Selasa (24/2) kemarin. Oleh karena itu, lanjut Gus Ipul –sapaan akrab Wagub Jatim— perlu terus dilakukan komunikasi yang efektif di antara pimpinan daerah di Jawa Timur.

“Forum silahturahmi hari ini adalah salah satu cara kreatif yang harus terus dilakukan untuk menyamakan frekuensi para kepala daerah di Jatim khususnya di wilayah kerja Bakorwil Malang,” pesan Gus Ipul lagi.

Dalam kesempatan tersebut secara khusus Gus Ipul juga memuji langkah Kepala Bakorwil Malang dalam mengemas acara silaturahmi yang santai namun membawa kesan yang istimewa. Acara yang diawali dengan Joy Flight (terbang bersama) para unsur Forkopimda se Bakorwil Malang dengan memakai seragam khas TNI AU memang memberi kesan khusus pada semua unsur Forkopimda.

“Baru kali ini saya berkesempatan bisa memakai seragam TNI AU,” kata Gus Ipul sambil tersenyum bangga. Di tempat yang sama Komandan Lanud Abd Saleh, Marsekal Pertama TNI Sungkono merasa bangga bisa menjadi tuan rumah kegiatan yang dihadiri para pimpinan daerah dari 12 Kab/Kota di Bakorwil Malang.“Saya berharap, pertemuan semacam ini bisa digelar bergiliran dari daerah satu ke

daerah yang lain,” kata Sungkono. Secara khusus, Sungkono juga memuji kerja keras Bakorwil sehingga acara yang digelar di Lanud Abd Saleh tersebut bisa berlangsung meriah.

“Baru pertama ini dalam sejarah karir saya bisa terbang dengan para pimpinan daerah di Bakorwil Malang,” ucapnya yang disambut appplaus tamu undangan yang hadir.

Ketua Panitia kegiatan yang juga Kepala

Pemerintah Komitmen Perbaiki Transportasi Malang Raya

Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Jatim, Wahid Wahyudi saat berbicara dalam talkhow.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menjanjikan akan membantu pengadaan bus maupun sarana halte bagi pengembangan sarana transportasi di Malang Raya. Janji tersebut disampaikaan Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Jatim, Wahid Wahyudi saat talkhow dalam rangkaian acara silaturahmi Forkopimda se Bakorwil Malang. Menurut Wahid, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan memiliki komitmen yang besar dalam mengatasai masalah kemacetan lalu lintas khususnya di Malang Raya. Solusi yang ditawarkan adalah dengan pengadaan sarana angkutan massal berupa bus.

“Pusat telah menyiapankan sarana busnya, sementara Pemprov Jatim akan membantu pembangunan haltenya,” kata Wahid.

Bupati Malang Rendra Kresna yang juga hadir dalam acara tersebut menyatakan kesiapannya untuk merealisasikan program

tersebut.“Bagi kami tentu itu merupakan langkah positif yang harus kami dukung. Saat ini kami kini tengah melakukan sosialisasi agar nantinya kehadiran armada bus tidak menimbulkan gejolak dari pengelola angkot,” kata Rendra. Bahkan rendara berharap agar nantinya para pengelola angkot ini bisa terlibat dalam pengoperasian armada bus.

Bukan hanya persoalan transportasi di Malang Raya saja yang dibahas dalam talkshow tersebut. Namun juga persoalan lain seperti pengembangan wisata potensial yang dimiliki berbagai daerah di Jatim. Tak lupa talkshow juga sempat menyentil tentang kejelasan penyelesaian jalur lintas selatan. “Saya berharap Jalur Lintas Selatan segera bisa segera diselesaikan agar bisa mempercepat pengembangan perekonomidan di kawasan tersebut,” pinta Bupati Jember, MSA Djalal yang juga hadir dalam acara kemarin. why*

Wagub Saifullah Yusuf bersama Danlanud Marsekal Pertama TNI Sungkono dan Kabakorwil Malang Eddy Santoso berfoto bersama dengan para pimpinan daerah se Bakorwil Malang.

Bakorwil Malang, Ir Eddy Santoso MM memberi apresiasi besar kepada para kepala daerah yang berkenan hadir memenuhi undangannya. Menurut Eddy, kehadiran para kepala daerah tersebut membuktikan bahwa ada komitmen yang sama ingin membangun Jawa Timur menjadi yang lebih baik. “Jawa Timur itu hebat, karena memiliki bupati dan wali kota yang hebat. Namun akan lebih hebat lagi kalau masing-masing daerah itu bisa bersinergi untuk mengembangkan wilayah secara bersama-sama,” ajak Kepala Bakorwil.

Menurut Eddy, kebersamanan antara kepala daerah di Jatim menjadi penting agar tidak terjadi tabrakan kebijakan antar daerah.

“Jangan sampai masing-masing daerah mementingkan urusannya sendiri dan mengabaikaan kepentingan daerah lain,” tegasnya.

Oleh karena itu, silaturahmi yang digagasnya itu sesungguhnya tidak lain adalah ingin mencari solusi atas berbagai persoalan pembangunan di Jawa Timur secara inflormal dan kekeluargaan. Acara yang berlangsung sehari tersebut juga diisi dengan berbagai kegiatan seperti pengenalan menembak, atraksi terjun payung dan demonstrasi mengatasi aksi terorisme. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan bingkisan untuk para pelajar berprestasi dari 12 Kab/Kota dan kemudian diakhiri dengan talkshow tentang lalu lintas dan pariwisata. why*

Danlanud Abd Saleh Marsekal Pertama TNI Sungkono melakukan salam komando dengan Kabarkowil Malang Eddy Santoso dan Bupati Malang Rendra Kresna seusai pengukuhan sebagai warga kehormatan Paskhas TNI AU.

Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Jatim

Launching dan Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2015 Provinsi Jatim

Pembagian Raskin Perlu Disupervisi

2,8 Juta RTSPM Jatim Dapat Jatah Raskin Sebanyak 2.857.469 RTSPM (Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat) Jatim kembali bakal menerima program raskin (Beras Untuk Masyarakat Miskin). Program ini kembali dilakukan sebagai bentuk intervensi riil negara dalam pemberian subsidi pangan, untuk ketahanan pangan dan gizi masyarakat.

Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Jatim, Dr Ir I Made Sukartha CES (tengah), saat melaunching dan sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Raskin Tahun 2015 Provinsi Jatim, di Hotel Elmi Surabaya.

K

epala Biro Administrasi Perekonomian Set daprov Jatim, Dr Ir I Made Sukartha CES menuturkan, pada 2015 ini, Provinsi Jatim telah mendapat pagu raskin yang sama seperti 2013 dan 2014 yang lalu. Yaitu sebesar 514.344.420 kilogram, untuk 2.857.469 RTSPM di 8.506 desa/kelurahan pada kabupaten/kota se Jatim. Penetapan pagu raskin 2015 Provinsi Jatim dilakukan Menko Kesra sesuai dengan surat tanggal 17 Oktober 2015 Nomor : B-195/MENKO KESRA/X/2014 Perihal Pagu Raskin Provinsi Tahun 2015. Selanjutnya, Gubernur Jatim juga menetapkan pagu raskin kabupaten/kota tahun 2015 melalui surat tanggal 6 November 2014 Nomor :518/ 25465/021/2014 Perihal Pagu Raskin Kabupaten/kota se Jatim Tahun 2015.

Made menjelaskan, sesuai dengan Pedoman Umum Raskin Tahun 2015, pemkab/pemkot dibolehkan membuat kebijakan untuk menam-

Para peserta tampak serius mendengarkan pengarahan tentang petunjuk pelaksanaan askin tahun 2015 yang disampaikan para pemateri.

bah pagu raskin bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) yang tidak termasuk dalam RTSPM raskin 2015. Namun penambahan tersebut harus didanai masing-masing APBD kabupaten/kota sesuai dengan kemampuannya, tidak boleh memotong pagu RTSPM yang sudah ditetapkan pemerintah. “Contohnya, Pemkot Madiun pada tahun ini mengalokasikan APBDnya untuk pelaksanaan penambahan pagu raskin bagi RTM di wilayah Kota Madiun yang belum tercantum pada RTSPM sebanyak 2.034 RTSPM. Itu boleh,” jelas Made, saat Launching dan Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2015 di Jatim, di

Hotel Elmi Surabaya, Selasa (24/2).

Lebih lanjut, Made mengatakan, program raskin ini dapat dipakai sebagai sebuah kelola laboratorium dalam tata kelola yang baik (good governance). Selain itu juga dapat mencairkan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, pemahaman kearifan lokal, tanggung jawab dan akuntabilitas kepala desa sebagai salah satu unsur penting dalam era demokrasi. “Raskin juga terbukti dapat dipakai kelompok miskin dan rawan pangan untuk mengelola resiko akibat dari ketidakcukupan pendapatan, dan dapat menolong menurunkan keresahan masyarakat miskin dan meningkatkan keharmonisan di desa. Karena masih ada bukti bawah pemerintah ternyata masih tetap melayani dan memperhatikan mereka,” katanya.

Menurut peraih gelar doktor Bidang Keahlian Transportasi Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya ini, program raskin sempat didiskusikan apakah tetap dilanjutkan atau tidak. Namun karena banyaknya manfaat yang didapat, akhirnya pemerintah menetapkan program raskin dilanjutkan. “Apabila program ini tidak dilanjutkan, maka pendapatan masyarakat miskin akan lebih besar lagi

turunnya, yaitu mencapai 22 persen dan konsumsi kalori keluarga miskin akan berkurang sebsar 8 persen. Sehingga jumlah masyarakat yang kelaparan dan kekurangan gizi akan semakin bertambah,” ungkapnya.

Kepala Perum Bulog Divre Jatim, Witono mengatakan, setiap RTSPM bakal menerima beras sebanyak 15 kilogram per bulan selama setahun. Harga yang harus ditebus setiap kilogramnya hanya Rp1.600 atau Rp24 ribu per 15 kilogramnya. Untuk stok beras medium Bulog Jatim saat ini tersisa 412 ribu ton.

Jumlah itu cukup untuk stok sekitar delapan bulan. Mengenai realisasi raskin reguler pada 2014 telah tercapai 100 persen, dengan posisi tunggakan raskin yang belum dilakukan pelunasan sampai 3 Februari 2015 sebesar Rp348 juta. Sedangkan realiasi penyaluran operasi pasar khusus (OPK) cadangan beras pemerintah (CBP) 2014 bulan Desember 2014 – Januari 2015 sebesar 42.132.435 kilogram atau 98,30 persen dari total pagu OPK CBP sebesar 42.862.035 kilogram.

“Daerah di Jatim yang belum menyelesaikan realisasi distribusi OPK CBP tersebut adalah empat kabupaten di wilayah Madura, Bangkalan, Pamekasan, Sampang dan Sumenep,” pungkasnya. iib*

Program raskin telah bergulir selama hampir 16 tahun. Namun bantuan beras kualitas medium tersebut masih mengalami banyak persoalan dengan adanya kecurangan distribusi dan penyaluran. Untuk itu, Pemprov Jatim bersama Perum Bulog Divre Jatim mengaku perlu adanya tim supervise, guna memantau distribusi hingga ke RTSPM. “Soal distribusi ini masih ada banyak pesoalan. Jadi kami berkomitmen mengawal distribusi raskin agar tepat sasaran. Ini dimulai dari pengawasan distribusi melalui tim tingkat provinsi hingga tim kabupaten/kota. Selanjutnya, daerah yang sering bermasalah perlu ada tim supervisi dari titik bagi ke RTSPM,” Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Jatim, Dr Ir I Made Sukartha CES. Menurutnya, pengawasan distribusi raskin ini perlu ada pengawalan sejak beras dilepas Bulog hingga diterima masyrakat. Yang menjadi catatan, kata Made, adalah supervisi hingga tingkat terendah. Namun pembentukan tim supervisi tidak untuk semua daerah, tapi hanya titik yang butuh penganganan khusus karena tingginya tingkat kasus dan pengaduan.

Persoalan raskin, lanjutnya, selama ini lebih pada belum meratanya distribusi hingga kualitas dan kuantitas yang tidak sama dibagikan di tiap daerah.

Terlebih, lanjutnya, diduga juga ada mafia raskin yang juga terlibat dengan menjual kembali raskin jatah masyarakat ke pihak oknum Bulog. “Kalau raskin masyarakat hanya menebus Rp1.600 per kilogram, ada juga oknum yang nakal dan menjualnya lagi ke Bulog dengan harga Rp4.000 per kilogram. Sudah berapa untungnya?. Kami khawatir beras berputar ke bulog terus. Hal seperti ini jangan sampai terjadi,” ungkpanya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, kata Made, sebenarnya mudah dilakukan dengan catatan serius dilakukan.

“Tahun ini kami upayakan permasalahan raskin bisa diatasi dengan baik.

Kami juga minta Kejaksaan Tinggi, TNI, Polda dan Inpektorat membantu pengawasan agar tidak ada kesalahan yang sama tiap tahunnya,” tegasnya.

Kepala Perum Bulog Divre Jatim, Witono menambahkan, pihaknya akan berupaya lebih baik dalam hal distribusi raskin. Mengenai dugaan adanya mafia raskin, ia menyerahkan semua sesuai prosedur hukum yang berlaku. “Kalau sampai ada oknum kami (Bulog) ada yang terlibat (penyalahgunaan raskin) maka kami tidak akan segan untuk memberikan sanksi dan menyelesaikan sesuai prosedur hukum. Selama ini kita melihat distribusi raskin sudah dilakukan dengan baik di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota,” katanya. iib*