Harian Bhirawa Edisi 24 Oktober 2014

Bila selama ini, warga musiman yang mengurus Kipem harus membawa surat keterangan pindah sementara dari daerah asalnya, untuk mengurus SKTS tak perlu surat pindah sementara.

Yang penting ada jaminan tempat tinggal di Surabaya,”

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 10

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Muhamad Suharto Wardoyo

Jumat Legi, 24 OKTOBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

24 OKTOBER 2014

AGENDA HARI INI

Tren Penyakit Jantung Meningkat

 Gubernur H Soekarwo -19.00

Gus Ipul Ingin di Jatim Ada RS Khusus Jantung

Membuka Gerebek Suro di Ponorogo

 Wagub H Saifullah Yusuf

-09.00 -13.00 -19.00

Membuka Porseni di Darul Ulum Peterongan Jombang Menghadiri Istighosah di NU Pasuruan Menghadiri Surabaya Bersholawat di Tugu

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi -14.00

Menghadiri Promosi Terpadu Jatim di Makassar

Buronan 4 Tahun, Mantan Bupati Nganjuk Ditangkap Nganjuk, Bhirawa Empat tahun hidup dalam pelarian, mantan Bupati Nganjuk Drs Soetrisno Rachmadi ditangkap tim intelijen dari Kejari Nganjuk, Kejati Jatim dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Bupati yang menjabat selama dua periode mulai 1993 hingga 2003 ditangkap di Tower Lotus, Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan pada Rabu (22/10) malam.

Kajari Nganjuk I Wayan Sumadana mengatakan tim intel gabungan telah berhasil mengamankan DPO asal Kejari Nganjuk atas nama Soetrisno Rachmadi. Yang bersangkutan telah dinyatakan sebagai buronan sejak 2010.

Wayan Sumadana juga menjelaskan Soetrisno

 ke halaman 11

Di RSU dr Soetomo sebenarnya sudah ada pelayanan jantung yang diberi nama Pusat Pelayanan Jantung Terpadu (PPJT) RSU dr Soetomo. Berhubung masih belum berdiri sendiri, pelayanan tersebut tidak diketahui masyarakat luas.

ristika/bhirawa

Mantan Bupati Nganjuk dua periode, Soetrisno R menjalani pendataan di Lapas kelas IIB Nganjuk setelah ditangkap oleh tim kejaksaan.

Kekeringan di Bojonegoro Masuk Status Darurat

Bojonegoro, Bhirawa Jumlah wilayah yang mengalami kekeringan di Kabupaten Bojonegoro terus bertambah. Bahkan saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat menetapkan status kekeringan di wilayahnya menjadi darurat.

Hingga saat ini sedikitnya sudah ada 66 desa di 19 kecamatan yang mengalami krisis air bersih. Jumlah tersebut diprediksi masih terus bertambah. Wilayah yang mengalami kekeringan tahun ini cukup banyak dibanding dengan dua tahun sebelumnya. Kekeringan terjadi mulai sejak enam bulan terakhir.

“Iya, kasus kekeringan statusnya sekarang sudah darurat,” ujar Bagian Logistik BPBD Bojonegoro Budi Mulyono, Kamis (23/10).

Pada 2012 lalu terdapat 64 desa di 17 kecamatan yang mengalami krisis air bersih. Dan pada

 ke halaman 11

Tak Beri Kontribusi, Gubernur Siap Ganti Core Bisnis Tiga BUMD DPRD Jatim, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum mengakui dari 12 BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) milik Pemprov Jatim, hanya tiga BUMD yang belum memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketiga BUMD tersebut adalah PT Jatim Marga Utama (JMU) , PT Jatim Investment Management (JIM) dan PT Jatim Krida Utama (JKU). ‘’Karena dianggap tak sehat, PT JIM dan PT JMU merestrukturisasi melalui holding company di bidang infrastruktur dan logistik. Salah satu pertimbangannya secara bisnis baik PT JIM maupun PT JMU sebagai induk perusahaan tidak memiliki aktivitas usaha sehingga kelangsungan hidupnya bergantung pada anak perusahaannya,’’tegas

 ke halaman 11

3 BUMD Nihil Kontribusi PAD Nama

PT Jatim Marga Utama (JMU) investasi dan operator jalan tol PT Jatim Investment Management (JIM) investasi melalui pasar saham dan valas PT Jatim Krida Utama (JKU) jasa penempatan tenaga kerja

Istri Bupati Nganjuk Resmi Jabat Sekda Jombang

 ke halaman 11

ramadlan/bhirawa

Bupati Nyono Suharli mengambil sumpah jabatan terhadap Sekda Kab Jombang yang baru, Ita Triwibawati di Pendopo Kabupaten Jombang, Kamis (23/10).

 ke halaman 11

Bojonegoro Minta Kekurangan DBH Migas Rp 163 Miliar Bojonegoro, Bhirawa Pemkab Bojonegoro akan minta Kementerian Keuangan memberikan kekurangan Dana Bagi Hasil (DBH) migas 2013 sebesar Rp 163 miliar, agar target perolehan DBH migas yang ditetapkan di dalam APBD Perubahan 2014 tercapai.

“Kami akan meminta Kementerian Keuangan memberikan seluruh kekurangan DBH migas 2013 sebesar Rp 163 miliar, dalam rapat perhitungan produksi minyak siap jual di Maluku pada 29 Oktober,” kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pemkab Bojonegoro Herry Sudjarwo di Bojonegoro, Kamis (23/10).

Ia menjelaskan di dalam rapat perhitungan produksi minyak siap jual di Maluku tersebut, juga akan dihadiri Kementerian Keuangan, Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas, operator migas dan daerah penghasil migas di seluruh Tanah Air. “Di dalam rapat itu kami akan mend-

 ke halaman 11

BidangUsaha

Kampanyekan Jalan Damai BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengajak mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya untuk menjadi kader yang mengampanyekan Islam sebagai jalan damai atau menjadi duta jalan damai.

“Tahun ini, kami melibatkan 14 kampus untuk mengampanyekan Islam sebagai jalan damai melalui dialog antarmahasiswa dan laman jalandamai.org,” kata Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Agus Surya Bakti di Surabaya, Kamis (23/10).

Di sela workshop Pencegahan Terorisme dan Penggalangan Civitas Akademika untuk Menangkal ISIS di Perguruan Tinggi di Auditorium UINSA Surabaya, ia

mantan Sekdaprov Jatim ini, Kamis (23/10).

Karena itu, perlu ada langkahlangkah yang perlu dilakukan oleh Pemprov Jatim dengan menyelamatkan ketiga BUMD tersebut.

Di antaranya dengan menetapkan bentuk holding company untuk mewadahi PT JIM dan PT JMU

Pemprov, Bhirawa Adanya tren peningkatan jumlah penderita penyakit jantung membuat prihatin Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf. Untuk itu, mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal ini ingin di Jatim terdapat rumah sakit khusus jantung.

“Saya tidak hapal angka persisnya. Tapi trennya itu meningkat.

Hal itu dapat dilihat dari angka kematian banyak disebabkan jantung dibanding diabetes atau stroke. Padahal dulu diabetes dan stroke itu yang paling banyak.

Kalau di Jakarta ada rumah sakit jantung RS Harapan Kita, di Jatim mungkin ada RS Jantung dr Soetomo,” katanya usai pelantikan pengurus Yayasan Jantung Indonesia Cabang Jatim di Ruang Bhinaloka Adhikara Kantor Gubernur Jatim, Kamis (23/10).

Menurut dia, di era sekarang ini potensi kematian lebih banyak diakibatkan oleh penyakit tidak menular salah

Jombang, Bhirawa Ita Triwibawati AK, MSi akhirnya resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jombang.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan langsung oleh Bupati Nyono Suharli Wihandoko di Pendopo Pemkab Jombang, Kamis (23/10).

Ita Triwibawati yang juga istri Bupati Nganjuk Taufiqurrahman ini, menggantikan posisi Hasan MSi yang telah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekda sejak zaman Bupati Suyanto pada awal 2013. Hasan sudah mendapat penundaan pensiun alias perpanjangan masa aktif sebanyak dua kali.

Sebelumnya Ita Triwibawati menjabat sebagai Asisten Bidang

 ke halaman 11

Petani Tebu Minta Impor Gula Dihentikan Lumajang, Bhirawa Sekitar 300 petani tebu di Kabupaten Lumajang berunjuk rasa meminta pemerintah menghentikan impor gula karena hal tersebut merugikan petani, Kamis (23/10).

“Kalau pemerintah memang peduli kepada petani, mulai sekarang stop impor gula agar gula di dalam negeri, khususnya milik petani bisa terjual dengan harga bagus,” kata Sekretaris Himpunan Petani Tebu Rakyat (HPTR) Lumajang Budhi Susilo.

Ratusan petani yang kini memiliki ribuan ton gula tidak dijual karena harganya murah itu melakukan aksi unjuk rasa mulai dari depan Polsek Jatiroto menuju ke gedung DPRD. Di depan gedung rakyat itu para petani berorasi menuntut pemerintah mem-

 ke halaman 11

Festival Anak Yatim Banyuwangi

Tebar Nilai Kemanusiaan, Tingkatkan Solidaritas Sosial Kabupaten Banyuwangi terus melestarikan inovasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa memiliki kegiatan unggulan yakni gelaran Festival Anak Yatim yang menggabungkan unsur kemanusiaan dan religi. Pada tahun ini sekitar 1.000 anak yatim terlibat.

Diananta Putra, Banyuwangi

Agus Surya Bakti

Sentil..  Pertumbuhan ekonomi di Batu Tinggi, kemiskinan naik  Indikasi kesenjangan ekonomi melebar  PPP kubu Romi sulit dapat jatah  Nasib ketua tanpa tahta  Masih ada warga tak dapat layanan kesehatan  Memang susah mengandalkan pelayanan dari pemerintah

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menegaskan kegiatan Festival Anak Yatim merupakan salah satu upaya pemerintah daerahnya untuk menebarkan nilai-nilai kemanusian dan meningkatkan solidaritas sosial di masyarakat.

“Spirit kemanusian dan solidaritas sosial ini menjadi modal penting untuk bersama-sama membangun daerah,” kata bupati saat membuka Festival Anak Yatim di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi, Kamis (23/10).

Kegiatan yang menjadi rangkaian dari agenda Banyuwangi Festival 2014

itu diikuti sekitar 1.000 anak yatim dan diisi sejumlah acara, antara lain kirab, membaca buku dan bermain bersama, lomba anak-anak, khitanan massal, doa bersama, dan belajar menggunakan internet dengan sehat.

Agenda Banyuwangi Festival yang digelar rutin setiap tahun, dimeriahkan beragam acara wisata, religi, seni budaya, dan pariwisata berbasis olahraga.

“Jadi, Banyuwangi Festival mencakup banyak nilai. Ada nilai cinta seni budaya lewat atraksi wisata budaya

 ke halaman 11

Suasana khitanan massal dalam rangka Festival Anak Yatim di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Kamis (23/10). Kegiatan yang menjadi rangkaian dari agenda Banyuwangi Festival 2014 itu diisi sejumlah acara, antara lain kirab, membaca buku dan bermain bersama, lomba anak-anak, doa bersama.

SURABAYA

2

Jumat Legi 24 OKTOBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

PANGGUNG BIROKRASI

Aksi Protes Kepada Pemerintah

Mahasiswi Arsitektur Petra Wakili Indonesia ke Tiongkok Surabaya, Bhirawa Mahasiswi Program Studi Arsitektur Universitas Kristen (UK) Petra Surabaya, Sylviana Putri (22), akan mewakili Indonesia dalam kompetisi “International Asian Architectural Rookie’s Award 2014" di Tiongkok, 22-26 Oktober 2014.

“Rabu (22/10) pukul 08.40 WIB, saya berangkat ke Tiongkok untuk bertanding dengan 27 mahasiswa dari beberapa negara di Asia. Saya akan membawa rancangan bertajuk ‘Museum Wayang Pou Te Hi’,” katanya di perpustakaan kampus setempat, Selasa.

Didampingi rekannya dari Jurusan Teknik Mesin yang baru datang dari pertukaran pelajar di Jepang pada 15-23 September 2014, Tan Ivan Hartanto, Sylvi mengaku dirinya menjadi wakil Indonesia setelah mengalahkan sembilan mahasiswa Indonesia.

“Panitia Rookie’s menunjuk UI untuk melakukan seleksi tingkat nasional dan akhirnya terdaftar 10 peserta, yakni dua peserta dari UK Petra, lima dari UI, satu dari UII Yogyakarta, satu dari Universitas Bina Nusantara, dan satu peserta dari USU,” katanya.

Selanjutnya, juri Rookie’s datang ke Indonesia untuk melakukan penilaian atas 10 nominasi itu guna ditentukan siapa yang berhak mewakili Indonesia ke kompetisi tingkat Asia di Tiongkok. “Saya bersyukur, karena akhirnya terpilih,” katanya.

Tentang rancangan arsitektur bertajuk ‘Museum Wayang Pou Te Hi’ yang memenangi kompetisi skala nasional dan dipertaruhkan dalam kompetisi skala Asia itu, Sylvi mengaku arsitektur hasil rancangannya itu merujuk pada tema Q ant lomba yakni ekspresi ruang.Q

Sekitar 20 orang dari Profauna Indonesia (Chapter Surabaya) mengelar aksi damai dengan melakukan aksi drama treatikal dengan tema ‘ pembangunan pabrik pengelolaan nikel akan menimbulkan dampak lingkungan terhadap kehidupan satwa di Taman Nasional Baluran Situbondo’.

Aksi ini sebagai bentuk protes kepada pemerintah Prov Jatim supaya meninjau ulang perizinan pendirian pabrik pengelolaan nikel. trie diana/bhirawa

Dewan Kritik Tim Anggaran Pemprov Jatim DPRD Jatim, Bhirawa Kritikan terhadap kinerja tim anggaran Pemprov Jatim dilakukan kalangan DPRD Jatim. Kali ini berasal dari FPDIP Jatim, Bambang Dwi Hartono yang menilai dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 masih belum berpihak pada rakyat. Hal ini, menurut mantan walikota Surabaya sangat melukai hati rakyat Jawa Timur.

Menurut mantan Wali Kota Surabaya ini jika kebutuhan belanja Pemprov Jatim ternyata sebagian besar dihabiskan untuk kebutuhan belanja pegawai. Sementara kepentingan, kesejahteraan rakyat, pendidikan rakyat dan kesehatan,

bed/bhirawa

Soetijono selaku Bos SPBU Kalianak saat mendengarkan keterangan dari saksi pelapor dan saksi fakta di PN Surabaya, Kamis (23/10).

Saksi di Persidangan Sudutkan Terdakwa Bos SPBU Kalianak PN Surabaya, Bhirawa Sidang perkara penyerobotan tanah di kawasan Jl Kalianak Surabaya, dengan terdakwa Soetijono (62) selaku Bos SPBU, berlangsung memanas. Keterangan dari saksisaksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Djamin dari Kejati Jatim, membuat posisi terdakwa semakin terpojok.Adapun ke dua saksi yang diharidkan JPU, yakni Kurniawan selaku saksi pelapor dan saksi fakta yakni Hery (saksi dari terdakwa). Dihadapan Ketua Majelis Hakim M Yapi, Kurniawan menjelaskan seputar perseteruannya dengan terdakwa pemilik SPBU Kalianak. Dalam keteranganya, Kurniawan mengaku telah beberapakali menegur terdakwa Soetijono untuk membongkar pembangunan pagar tembok yang melebihi lahan miliknya.

Atas teguran itu, terdakwa melakukan pengukuran ulang dan disaksikan oleh Kurniawan. Akhirnya terjadilah kesepakatan diantara ke duanya. Terdakwa Soetijono meminta waktu sebulan untuk melakukan pembongkaran, namun ditolak oleh Kurniawan dan sepakat akan dibongkar dalam waktu seminggu.“Usai pengukuran, terjadilah kesepakatan dengan terdakwa. Tapi nyatanya terdakwa bersikuku dan melanjutkan pembangunan di lahan saya,” terangnya dihadapan Majelis Hakim, Kamis (23/10).

Sementara, saksi Hery yang awalnya digadang-gadang akan meringankan posisi terdakwa Soetijono, malah berbalik menyudutkannya. Hery yang merupakan anggota Polda Jatim dan diminta oleh Teguh Utomo Santoso selaku Kuasa Hukum dari terdakwa Soetijono untuk menjadi penengah dalam kasus yang membelit kliennya, malah Q bed memojokkan terdakwa.Q

masih jauh. dibawah kebutuhan belanja pegawai.

“Penggelolaan APBD dipandang tak berpihak pada rakyat. Dari Rp 21 triliun kekuatan RAPBD 2015 ternyata anggaran belanja tak langsung mencapai Rp 15,7 dan belanja langsung Rp 6,8,” terang Bambang.

Bambang menambahkan, melihat kemampuan APBD Jawa Timur yang akan digedok 10 Nopember tersebut, dari sisi proporsi kekuatan anggaran tidak bagus, karena keperluan APBD adalah untuk rakyat. “Ada inkonsistensi APBD untuk aparatur,” tandas dia.

Terkait adanya selisih anggaran dalam usulan RAPBD 2015 dengan KUAPPAS merupakan pekerjaan Badan Anggaran (banggar) DPRD Jatim periode 2009-2014 lalu. Sehingga, temuan adanya selisih anggaran mencapai Rp 705 miliar tersebut

merupakan hasil investigasi anggota DPRD Jatim periode 2014-2019.

“Karena memang hampir 60 persen anggota dewan saat ini, merupakan orang baru. Sehingga lebih jernih melihat rencana usulan dalam draf APBD,” kata dia.

Terpisah, Sekdaprov Jatim, Achmad Sukardi menolak jika RAPBD 2015 tidak memihak kepada rakyat.

Justru ada sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) yang rencananya akan ditambahkan untuk pendidikan.

Selain itu sudah ada plot anggaran untuk fungsi pendidikan 20 persen, 10 persen kesehatan juga 10 persen dari PKB (pajak kendaraan bermotor) untuk pembangunan in frastruktur dalam RAPBD 2015.

“Jadi tidak benar RAPBD Jatim 2015 tidak berpihak rakyat. Pasalnya, isi dari RAPBD 2015 harus mencerminkan Perda RPJMD,”tegasnya.

Maraton, Selesaikan Tatib Dewan DPRD Surabaya, Bhirawa Berniat akan menuntaskan Tatib sesegera mungkin, mulai Kamis(23/10),kemarin, Pansus Tatib DPRD Surabaya melakukan rapat dengan pokok bahasan revisi Gubernur dan sejumlah usulan Pekot Surabaya terkait pembahasan APBD. Harapannya , hari Jum’at (24/ 10) bisa diselenggarakan rapat paripurna untuk pengesahannya, karena sudah terjadwal.

“Rapat paripurna pengesahan Tatib sudah terjadwal yakni besok(hari ini,red), untuk itu kami harus menyelesaikan rapat pembahasannya hari ini terkait revisi Gubernur dan beberapa usulan dari pemkot Surabaya utamanya terkait skema pem-

bahasan APBD,” ujar Adi Sutarwijono (Awi) Ketua Pansus Tatib DPRD Surabaya.(23/10) Sesuai dengan perkiraan hari kalender, Lanjut Awi, kami masih sangat optimis bahwa pembahasan APBD tidak terlambat, karena pembentukan alat kelengkapan seperti pimpinan komisi, banleg dan BK mengacu kepada tatib lama, sehingga kemungkinan besar selesai dalam satu hari yakni Senen (27/10).

“Dengan demikian target pengesahan RAPBD yang kami jadikan sebagai hadiah untuk Pemkot di hari Pahlawan bisa terrealisasi,” optimisnya.

Tidak hanya itu, untuk lebih memperlancar pembahasan

RAPBD, Awi mengatakan jika tidak akan ada jadwal kunjungan kerja (kunker), sebagai implementasi semangat kerja dewan dalam menuntaskan kepentingan rakyat yakni APBD. Ditanya soal ruang rapat paripurna yang masih dalam kondisi renovasi, Awi mengatakan jika rapat paripurna bisa diselenggarakan dimana saja, asal mendapatkan restu dari pimpinan dewan.

“Rencananya meminjam ruangan pemkot di Balai Kota, dan hal ini tidak menjadi masalah karena karena sudah seijin pimpinan dewan dan kondisinya memang tidak mungkin bisa diselenggarakan di gedung Q gat DPRD sini,” jelas Awi.Q

Pilihan Rois Am PBNU Direncanakan Gunakan Sistem Ahlul Halli wal Aqdi Surabaya, Bhirawa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan segera menggelar Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes) 2014, sebagai langkah awal menyelenggarakan Muktamar pada pertengahan 2015.

“Kemungkinan agenda Munas dan Konbes akan digelar 1-2 November mendatang. Rencananya akan dibuka Pak Presiden (Joko Widodo) dan ditutup Pak Wapres (Jusuf Kalla),” kata Wakil Ketua PBNU Drs H Saifullah Yusuf, ditemui di Kantor Gubernur Jatim, Kamis (23/10).

Saifullah Yusuf yang juga Wakil Gubernur Jatim ini mengatakan, ada beberapa agenda yang akan dibahas dalam Munas dan Konbes kali ini.

Selain membahas persiapan Muktamar juga untuk membahas agenda kebangsaan serta program kerja PBNU. Sementara itu, terkait Muktamar, Gus Ipul,

sapaan lekat Saifullah Yusuf mengatakan, gelaran terakbar pemilihan pimpinan PBNU baru itu kemungkinan besar akan digelar di Jatim. Namun untuk tempat dan waktunya masih belum diputuskan dimana dan bulan apa.

Selain itu, mekanisme Muktamar juga akan dibahas secara serius diantaranya mekanisme proses pemilihan Rois Am dan Ketua Tanfidz.

Untuk ketua Tanfidz kemungkinan masih akan menggunakan mekanisme pilihan seperti biasanya. Sedangkan untuk pemilihan ketua Rois Am, kemungkinan akan diubah menjadi pilihan melalui perwakilan.

Pemilihan perwakilan akan dilakukan meniru pemilihan pada Muktamar NU di Situbondo pada tahun 1984 yaitu pemilihan menggunakan sistem Ahlul Halli wal Aqdi dimana seluruh Rois Am PWNU se Indonesia bertemu merumuskan Q iib sembilan orang yang didukung.Q

Begitupula dengan pembahasan anggaran dirinya tidak sendiri, namun dibantu beberapa SKPD yang masuk dalam tim anggaran, menyuguhkan usulan dalam RAPBD sesuai dengan visi dan misi.

“Yang pasti adanya selisih KUA PPAS dengan RAPBD 2015 karena dalam dana perimbangan khususnya DAU saat ikut dikosongi. Berikut Dana Alokasi Khusus (DAK) nya mengikuti data yang lama, meski dalam realisasinya justru mengalami penurunan,”paparnya.

Sedang untuk PAD dari total RAPBD 2015 sebesae Rp21,7 triliun, maka sekitar Rp14,9 triliun berasal dari Pendapat Asli Daerah (PAD). “Namun dari PAD sebesar itu masih ada dana bagi hasil untuk kab/kota yaitu 30 persen dan 70 persen untuk Pemprov JaQ cty tim,”akunya.Q

Raih Adipura Kencan Kali Ketiga

Surabaya Tak Mau Berpuas Diri Pemkot, Bhirawa Keberhasilan Kota Surabaya meraih Adipura Kencana kategori kota metropolitan tahun 2014 yang merupakan untuk kali ketiga beruntun, diharapkan tidak membuat segenap warga Surabaya berpuas diri.

Sebaliknya, penghargaan tersebut harus menjadi motivasi untuk lebih baik. Sebab, esensinya bukan hanya meraih piala, tetapi lebih kepada memiliki budaya bersih dan juga promosi kota di kancah global.

Penekanan itu disampaikan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini di acara ekspose dan pembinaan Adipura 2014-2015 oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Dewan Pertimbangan Adipura di Graha Sawunggali, lantai VI kantor Pemkot Surabaya, Kamis (23/10) kemarin.

Hadir di acara tersebut, Asisten Deputi Pengolahan Sampah Kementrian Lingkungan Hidup, R. Sudirman, Prof Johan Silas selaku Dewan Pertimbangan Adipura, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Surabaya, Musdiq Ali Suhudi, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya, Chalid Buchari. Serta elemen dari dinas, kecamatan, kelurahan, sekolah, dan BUMD Pemkot Surabaya. ‘’Menurut Pak Dirman (Asisten Deputi Pengolahan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup), grade Adipura yang diperoleh Surabaya lebih tinggi ketimbang kotakota lainnya. Tapi, sebetulnya tujuan bukan cuma sebatas penghargaan,’’ ujar Risma.

Dikatakan Wali Kota, sejatinya yang lebih penting dari meraih Adipura Kencana adalah bagaimana menjadikan kebersihan sebagai bagian dari budaya warga Surabaya.

Karenanya, Wali Kota mengimbau seluruh jajaran SKPD, kepala UPTD, camat, lurah dan kepala sekolah untuk memperhatikan kebersihan wilayahnya masing-masing.

Wali Kota menekankan masih ada beberapa lokasi yang memerlukan peningkatan penanganan dalam hal kebersihan. Diantaranya beberapa kantor kecamatan dan kelurahan.

Dua tempat ini nilainya masih belum sebagus lokasi lainnya. Karenanya, begitu acara dimulai, Wali Kota sempat mengecek absensi para camat dan lurah. Wali Kota yang pernah menjabat Kepala Dinas Kebersihan ini juga menegaskan akan melakukan inspeksi Q dre mendadak ke beberapa lokasi.Q

Wadahi Seniman, Bangun Galeri Seni Rupa UPT Taman Budaya Provinsi Jawa Timur mendapatkan bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewadahi para seniman seni rupa . Bantuan ini berupa pembangunan galeri seni rupa .

Direktur Pembinaan Kesenian dan Perfilman Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui Kepala Seksi Seni Rupa Murni, Dra Maeva Salmah MSi mengatakan, galeri seni rupa yang masih dalam proses pembangunan tersebut memang sudah diidamkan UPT Taman Budaya Jatim.

“Untuk itulah, saya mengharapkan mahasiswa seni rupa bisa memanfaatkan taman budaya.

Sebab, taman budaya merupakan wadah aspirasi seniman dan generasi muda lainnya agar bisa melestarikan kebudayaan,” kata Maeva saat membuka kegiatan seminar seni rupa di gedung Cak Durasim, UPT Taman Budaya Jatim

Kepala Seksi Seni Rupa Murni, Dra Maeva Salmah MSi bersama Kepala UPT Taman Budaya Jatim, Sukatno SSn akan membuka kegiatan Seminar Seni Rupa 2014. di Surabaya, Kamis (23/10).

Galeri seni rupa yang saat ini sedang dalam taraf pembangunan Ini berada di sayap timur bagian depan area Taman Budaya Jatim. Rencananya galeri seni rupa ini bakal memiliki dua lantai.

Dalam kesempatan ini, Maeva

mengharapkan, peserta seminar seni rupa bisa menyerap ilmu yang disampaikan berbagai narasumber seperti Prof Dr Dharsono MSn (Guru Besar Jurusan Seni Rupa ISI Surakarta) dengan materi ‘Fenomena Majapahit Sebagai Ide Penciptaan Seni Modern dengan

Sentuhan Tradisi’.

Selanjutnya juga ada Bramantijo MSn dari Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya dengan materi ‘Menjelajah Kultur Majapahit Sebagai Identitas Seni Rupa Kontemporer’ dan Adrian Perkasa Shub Int dari Universitas Ciputra Surabaya dengan materi ‘Majapahit Masa Lalu, Kini, dan Akan Datang’.

Sementara Kepala UPT Taman Budaya Jatim, Sukatno SSn mengatakan, seminar seni rupa yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tersebut mempunyai maksud dan tujuan diantaranya meningkatkan wawasan dan meningkatkan kreatifitas seniman Jatim, khususnya pelukis dan perupa Jatim.

“Selain itu, adanya seminar ini untuk meningkatkan penguatan jaringan berkesenian antar seniman Jatim dan juga memperkuat peran eksistensi taman budaya dalam fungsi pelestarian, pengembangan, dan penyebarluasan produk karya seni budaya bangsa,” katanya dalam seminar yang bertemakan ‘Rebuilt, Reminder Kingdom Of Majapahit’.

Ketiga narasumber seperti Prof Dr Dharsono MSn (Guru Besar Jurusan Seni Rupa ISI Surakarta), Bramantijo MSn dari Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya, dan Adrian Perkasa Shub Int dari Universitas Ciputra Surabaya yang siap memberikan materi.

Dalam kesempatan ini, Sukatno mengharapkan, peserta yang sebagian besar dari kalangan mahasiswa tersebut datang ke berbagai kegiatan UPT Taman Budaya Jatim. “Jangan hanya datang hanya untuk magang atau kebutuhan penelitian saja. Tapi mengakses pertunjukan masih relatif minim,” ujarnya.

Sekedar diketahui kegiatan ini diikuti 100 orang yang terdiri dari seniman, dan mahasiswa asal Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, Sekolah Tinggi Teknik Surabaya, STIKOM Surabaya, STKW Surabaya, UK Petra, Unesa, Unair, UK Dharma Cendika, dan Universitas BraQ rac,adv wijaya Malang.Q

3

Jumat Legi, 24 OKTOBER 2014

H Soekarwo

H Saifullah Yusuf

Ekspor emas dan perhiasan Jatim masih terbuka luas ke berbagai negara. Ini menjadi indikasi kualitas dan desain produk perhiasan Jatim makin diterima dan mampu bersaing di pasar internasional.

G

ubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum mengatakan pada 2012, pasar ekspor perhiasan dan permata Jatim sebesar 701 juta dolar AS. Pada 2013 mengalami kenaikan hingga 1,45 miliar dolar AS. Hingga akhir tahun ini diperkirakan permintaan ekspor masih terus meningkat. “Dalam satu tahun kenaikan ekspor meningkat 104%, sedangkan pasar masih didominasi ke Amerika, Eropa, Singapura, Hongkong dan Malaysia. Itu artinya produk Jatim mampu bersaing di kancah internasional,” katanya usai membuka membuka 19th Surabaya International Jewellery Fair di Hotel ShangriLa Surabaya, Kamis (23/10).

Perhiasan dan permata Jatim, lanjut Pakde Karwo, panggilan karib Gubernur Soekarwo dalam beberapa tahun terakhir juga telah menembus pasar Dubai. Khususnya untuk produk handmade dengan desain etnik budaya. Demikian halnya den-

gan batu-batu mulia dari Jatim permintaannya cukup tinggi, seperti batu dari Kabupaten Pacitan yang sudah menembus pasar dunia. Bahkan batu dari daerah ini disebut-sebut memiliki kualitas KW1. “Untuk desain etnik tradisional, Jatim baru saja meraih juara internasional yaitu untuk desain Suku Asmat (Papua).

Namun secara umum masih diperlukan peningkatan SDM untuk meningkatkan desain perhiasan Jatim.

Kualitas perhiasan itu gabungan dari karya seni, teknologi dan didukung peralatan canggih. Kalau hal itu sudah dilakukan, pasar emas dunia akan dapat dikuasai Jatim,” tambahnya.

Pada kesempatan itu Pakde Karwo juga mengundang para investor asing dan dalam negeri untuk membangun perusahaan perhiasan di Jatim. Pemprov bekerjasama dengan Pemkab Sidoarjo siap menyediakan lahan hingga 100 hektare untuk pendirian pabrik perhiasan. Undan-

Bude Karwo menyerahkan Batik Mark –Batik Indonesia kepada pelaku UKM batik.

Bude Karwo selaku Ketua Dekranasda Jatim didampingi Pakde Karwo, Wakil Ketua Tim Penggerak PPK Provinsi Jatim Ny Fatma Saifullah Yusuf dan Kepala Disperindag Provinsi Jatim Hari Sasono MEng (kanan) memotong untaian melati simbol peresmian 19th Surabaya International Jewellery Fair di Hotel Shangri-La Surabaya, Kamis (23/10). gan ini juga tanpa alasan, karena sumber bahan baku emas juga tersedia di Jatim sehingga produk yang dihasilkan nantinya bisa lebih murah dan bisa bersaing di pasar dalam negeri dan internasional.

“Setelah bertemu dengan jajaran PT Freeport Indonesia yang beren-

cana membangun smelter di Gresik, saya agendakan bisa bertemu dengan bos Freeport di Amerika dan menawarkan agar mereka mau membuka pabrik perhiasan di Jatim. Bahan baku di Jatim ada, lahan untuk pabrik juga bisa kita siapkan,” katanya seraya menyebut untuk pasar dalam

Pakde dan Bude Karwo melihat perhiasan yang terbuat dari batu asal Pacitan.

negeri masih menjanjikan seiring dengan meningkatnya populasi kelompok menengah atas di Jatim.

Kepala Disperindag Provinsi Jatim Hari Sasono MEng mengatakan, Surabaya International Jewellery Fair (SIJF) yang ke-19 ini merupakan pameran perhiasan terbesar di Indonesia Timur.

Didampingi Ny Fatma Saifullah Yusuf, Bude Karwo berfoto bersama pemenang Lomba Desain Perhiasan 2014 dan pelaku UKM batik.

Maksud diselenggarakan SIJF ini sebagai sarana ajang promosi untuk membangun brand image dan brand awareness industri perhiasan di Tanah Air. Selain itu juga untuk memperkenalkan produk dan teknologi baru, industri perhiasan dan pendukungnya di Jatim. “Diharapkan dengan pameran ini dapat meningkatkan pangsa pasar dan penjualan perhiasan di Tanah Air dan internasional,” katanya.

Dijelaskan Hari, pameran ini sebagai sarana bagi pengusaha kecil/ menengah industri perhiasan perak emas, berlian dan batu permata untuk meningkatkan semangat kewirusahaan dan ekonomi di bidang industri dan perdagangan perhiasan agar lebih berperan aktif memperkenalkan produk-produknya supaya konsumen mendapat produk perhiasan yang bertaraf internasional dengan harga yang bersaing.

SIJF yang berlangsung mulai Kamis (23/10) hingga Minggu (26/10) mulai 10.00 - 21.00 ini diikuti pengusaha kecil, menengah dan besar dari Jatim, dan beberapa provinsi lain yang menampilkan produk perhiasan, aksesoris, termasuk industri peralatan perhiasan yang terbaik dan berkualitas ekspor.

Tahun ini diikuti 150 peserta. Terdiri dari 100 perajin IKM 100 ( 30 % di antaranya binaan Dekranasda Provinsi Jatim pimpinan Dra Hj Nina Soekarwo MSi ), 44 peserta pengusaha menengah dan besar (25 di antaranya pengusaha dari Jatim), dan 6 peserta dari luar negeri yakni Hongkong dan Malaysia.

Ketua Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI) Jefri Tumewu mengatakan, pameran bersama ini diperlukan sebagai upaya untuk pengenalan produksi dan meningkatkan penjualan, dan tentunya sangat bermanfaat bagi industri kreatif menciptakan peluang pasar internasional.

Dalam kesempatan itu Pakde Karwo meninjau stan pameran didampingi Ketua Dekranasda Jatim Bude Karwo, Kepala SKPD, Pengurus Tim Penggerak PKK Provinsi Jatim, pengusaha. Q *

Dari Jawaban Eksekutif atas RAPBD 2015

Kedepankan Program Kerakyatan Hingga Gagasan Pendirian Bank Tani Gubernur Jatim, Soekarwo menyatakan bahwa pembahasan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi Jawa Timur tahun 2015 sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

A

PBD 2015 ini telah disepakati dan sesuai pembahasan Gubernur Jatim dan DPRD Jatim tanggal 29 Agustus 2014 nomor 188/6/NK/013/2014 dan 160/06/NK/060/2014 tentang kebijakan Umum anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (KUA – APBD) tahun 2015, dimana filosofi penyusunan anggaran APBD 2015 menggunakan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 13/2006 tentang Pedoman Pengelolahan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri no 21/ 2011, dan Menteri Dalam Negeri no 13/2006 yang merupakan amanat UU 32/2004 yang berbasiskan pada prestasi kinerja.

Lebih lanjut, dalam RAPBD 2015 Pemprov Jatim tetap mengedapankan program pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat dan mengedapankan partisipasi rakyat, yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat, dan yang ketiga pengutamaan kesetaraan gender, sehingga diharapkan belanja pemerintah provinsi mampu menstimulur pencapaan target utama pada 2015. Sementara itu terkait jumlah pertumbuhan masyarakat miskin di Jatim, gubernur menyatakan bahwa kinerja penurunan angka kemiskinan selama 5 tahun 2009 – 2014 turun sebesar 4,26 persen atau berhasil mengentaskan kemiskinan sebesar 1.235.810 penduduk miskin.

“Nilai absolute pengentasan penduduk miskin di Jatim juga merupakan kontributor tertinggi se Indonesia, dimana tiap tahunnya Jatim berkontribusi menurunkan kemiskinan rata

- rata sebesar 31,99 %,”ujarnya. Ia menambahkan, dengan pertumbuhan ekonomi di Jatim juga mengalami perbaikan yang diindikasikan daya beli masyarakat Jatim yang terus mengalami peningkatan, dimana rata riil masyarakat 640,12 ribu pada 2009, dan juga mengalami peningkatan juga pada 2013 menjadi 653, 37 ribu sehingga mampu mendongkrak peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Menurut orang nomor satu di Jatim ini jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Jatim yang ditandai dengan peningkatan IPM juga diikuti dengan meratanya distribusi pendapatan masyarakat yang diukur dengan gini ratio sebesar 0,364 atau lebih rendah dibandingkan nasional yang mencapai 0,413. ‘’Ini berarti distribusi pendapatan masyarakat Jatim jauh lebih merata dibandingkan nasional,’’tegasnya.

Terkait dengan keseriusan Pemprov Jatim dalam memberikan anggaran pendidikan, dijelaskan bahwa dalam pengalokasian anggaran, Pemprov Jatim mempertimbangkan keterbatasan sumber penerimaan yang dapat menimbulkan konsekuensi aspek prioritas pada belanja daerah. Untuk itu penghitungan alokasi anggaran sebesar 20 persen dana bidang pendidikan belanja daerah tidak hanya dianggarkan melalui belanja langsung di Dinas Pendidikan Jatim, melainkan juga melalui beberapa SKPD lainnya dengan kegiatan peningkatan pendidikan kemasyarakatan produktif.

Ditambahkan soal efektitifitas kegiatan pembiayaan jaminan kesehatan tahun 2015 senilai Rp81,9 miliar diantaranya untuk menyelesaikan migrasi jamkesda ke Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan tahun 2015. Dimana peserta Jamkesda akan diintegrasikan secara bertahap kedalam BPJS dengan melalui anggaran di Dinkes untuk masyarakat miskin yang belum masuk dalam Penerima Bantuan iuran (PBI), bersama Dinsos mengusulkan kepada Kementrian Sosial RI untuk para penyandang masalah kesejahteraan sosial/PMKS menjadi PBI dalam BPJS. Selain mendoronga pemkab/pemkot untuk melakukan kerjasama dengan BPJS untuk membiayai peserta maskin kab/kota yang belum menjadi PBI dalam BPJS.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan rasio jumlah penganggur terbuka (pencari kerja) terhadap jumlah angkatan kerja, Jatim sebagai provinsi yang berkembang secara ekonomi menjadi daya tarik para pencari kerja dari daerah lain untuk mencari peluang kerja di Jatim. Kondisi ketanagkerjaan per Pebruari 2014 menunjukan angkatan kerja di Jatim berjumlah 20.717.770 orang dengan angka penganggur 832.380 orang, sehingga TPT Jatim sebesar 4.02 persen.

Lebih lanjut dijelaskan Soekarwo, terhadap program ketenagakerjaan dalam rangka mengurangi pengangguran melalui reposisi UPT Pelatihan Kerja bertaraf internasional, magang kerja didalam dan luar negeri, pemberdayaan tenaga kerja. Selain itu Pemprov Jatim melakukan langkah-langkah untuk membuka lapangan kerja secarfa produktif dan remunerative melalui peningkatan produktivitas dan penciptaan kesempatan kerja di segala sector lapangan usaha secara berkelanjutan.

Sedang untuk pendirian Bank Tani sebagai institusi pembiayaan dan keuangan, telah dilakukan telaan terhadap konsep pembiayaan kepada petani tidak melalui Perseroan Terbatas (PT) baru, namun akan menjadi devisi khusus pada PT Bank BPR Jatim. Selanjutnya, terhadap rencana penyertaan modal sebesar Rp200 miliar akan menjadi penambahan modal pada PT BPR yang dalam Anggaran Dasar perusahaan dan pengesahan akta pendirian sebesar Rp250 miliar dan berubah menjadi Rp500 miliar sesuai RUPS 2014.

Sementara, Soekarwo berharap pembangunan proyek Jalur Lintas Selatan (JLS) yang akan mampu menekan angka disparitas wilayah di wilayah selatan Jatim serta dapat menghubungkan Jawa Barat antara (Jabar), Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim) tuntas pada 2018 mendatang. Karenanya, Soekarwo meminta pemerintahan JokowiJK (Jusuf -Kalla) untuk menganggarkan dana sebesar Rp5,1 triliun lewat APBN 2015 ini.

“Untuk saat ini Pemprov Jatim dalam APBD 2015 menganggarkan dana sebesar Rp500 miliar yang hanya mampu membangun infrastruktur sampai 7 km saja atau tepatnya sampai di wilayah Malang. Selanjutnya untuk sampai di wilayah Banyuwangi dibutuhkan dana

dari APBN sebesar Rp5,1 triliun. Kami berharap pemerintahan Pak Dr Jokowi-JK menganggarkan kebutuhan ini demi suksesnya pembangunan JLS lewat APBD,’’jelas mantan Sekdaprov Jatim ini kepada wartawan. Ditambahkannya, jika program JLS ini nantinya bisa menyambungkan antara Jawa Barat (jabar), Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim).

Artinya jika semua provinsi bisa terkoneksitas, maka dapat dipastikan pendapatan para petani dapat meningkat serta kesenjangan ekonomi yang selama ini menimbulkan haigh cost dapat ditekan sekecil mungkin . Mengingat saat ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di posisi 18 dibanding Jabar dan Jateng.

Untuk masalah BUMD, Soekarwo akui dari 12 BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) milik Pemprov Jatim hanya tiga BUMD yang belum memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketiga BUMD tersebut adalah PT Jatim Marga Utama (JMU) , PT Jatim Invesment Managemet (JIM) dan PT Jatim Krida Utama (JKU).

“Karena dianggap tak sehat, PT JIM dan PT JMU merestrukturisasi melalui holding company dibidang infrastruktur dan logistik.

Salah satu pertimbangannya secara bisnis baik PT JIM maupun PT JMU sebagai induk perusahaan tidak memiliki aktivitas usaha sehingga kelangsungan hidupnya bergantung pada anak perusahaannya,’’tegasnya.

Karena itu, perlu ada langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Pemprov Jatim dengan menyelamatkan ketiga BUMD tersebut. Diantaranya dengan menetapkan bentuk holding company untuk mewadahi PT JIM dan PT JMU sebagai anak perusahaan. ‘’Serta

H Soekarwo SH MHum

mengagendakan pembahasan Perda pendirian BUMD holding company ke Prolegda 2014. Serta mengangkat konsultan untuk pendampingan dalam restrukturisasi PT JIM dan PT JMU,’’paparnya.

Untuk itu, dalam RUPSLBnya, disepakati untuk berubah nama PT JIM menjadi PT Jatim Nusa Usaha (JNU) dan PT JMU menjadi PT Jatim Prasarana Utama (JPU). Selain itu dilakukan perluasan dan pergantian core business, dimana sebelumnya PT JMU bergerak dibidang jalan tol berubah ke prasarana dalam arti luas yaitu bidang pembangunan, perdagangan, industri dan jasa.

Sedang untuk kegiatan PT JKU, dimana Pemprov Jatim tidak lagi memegang saham mayoritas. Ini karena PT Bijak telah menambahkan setoran modal sebesar Rp890 juta. ‘’Dengan begitu saham Pemprov Jatim telah terdilusasi dari 60 persen menjadi 48 persen.

Sehingga Pemprov Jatim bukan lagi sebagai pemegang saham,’’jelas orang nomor satu di Jatim ini. Q cty.adv

OPINI

4

Jumat Legi, 24 OKTOBER 2014

Menyelamatkan Industri Penerbangan Nasional

Tajuk

Bangun Kontingen Olahraga TIMNAS U-19 harus angkat koper lebih awal pada ajang piala AFF di Myanmar. Sebelumnya, U-23 gagal masuk 8 besar ajang Asian Games XVII di Incheon. Padahal tak kurang-kurang BTN (Badan Tim Nasional) mengakomodir kebutuhan skuad nasional yang akan berlaga pada even tingkat Asia. Kedua kegagalan harus menjadi pelajaran. Bahwa mempersiapkan timnas memerlukan waktu pembinaan yang cukup panjang. Juga pendanaan yang “panjang.”

China misalnya, untuk mempersiapkan kesertaan Olympiade 2004 telah dilakukan sejak tahun 2000. Anggarannya sebesar Rp 27 trilyun. Hasilnya, diperoleh 32 medali emas pada Oliympiade Athena 2004. Namun hasil samping-nya lebih spektakuler. Yakni, system pembinaan keolahragaan yang dibangun terus menjadi tambang medali pada even Olympiade berikutnya.

Pada Olympiade 2012 lalu, China menjadi juara umum sampai H-1 penutupan. Pada akhirnya, China hanya kalah 4 emas dan 6 perunggu dibanding AS. Bahkan kuat dugaan, sebenarnya China yang sebenarnya keluar sebagai juara umum. Dugaan itu diperkuat fakta, bahwa seluruh atlet China berasal dari RRC. Sedangkan atlet AS merupakan asimilasi dari berbagai negara (Eropa, Afrika dan negeri tetangga AS).

Andai mengikuti jejak pembinaan olahraga prestasi dari China, Indonesia juga bisa berbuat banyak. Termasuk penyediaan anggaran tahunan sekitar Rp 6,75trilyun. Toh APBN sudah akan menjadi Rp 2.200 trilyun. Hanya diperlukan 0,3% dari total APBN. Mulanya, harus fokus pada beberapa cabang olahraga, terutama disesuaikan dengan potensi. Indonesia memiliki beberapa potensi medali. Misalnya, beberapa nomor atletik (jalan cepat dan marathon), olahraga air (dayung), panahan, serta angkat berat.

Tentang jalan cepat dan maratho, atlet Afrika sangat mendominasi berbagai kejuaraan dunia, termasuk Olympiade. Konon karena kebiasaan berjalan jauh pada terik matahari? Andai benar, banyak suku di Indonesia memiliki kebiuasaan yang sama. Misalnya Badui di Lebak (Banten) serta suku Dayak di Kalimantan Tengah. Tetapi pasti lebih dari sekedar kebiasaan, melainkan faktor VO maks, dan teknik keolahragaan lain serta pelatihan yang kukuh.

Begitu pula cabor dayung (meraih medali perunggu pada Asian Games Incheon 2014), patut digenjot. Seluruh daerah (propinsi) memiliki fasilitas alamiah yang bisa digunakan sebagai arena latihan dayung. Potensi atletik juga banyak tersedia, termasuk dari kalangan TNI-AL. Olahraga air lainnya, renang, sebenarnya memiliki potensi cukup besar.

Konon lagi, atlet Belanda peraih 2 emas pada Olympiade 2012, Ranomi, adalah keturunan Jawa (karena bernama lengkap Ranomi Kromowidjojo?!)

Sedangkan pada cabor panahan, sebenarnya sudah sejak Olympiade 1988 di Seoul, cukup berjaya di tingkat dunia. Ingat dengan tiga “Srikandi” dulu meraih dua emas.

Kini (sejak Olympiade 2004) merah-putih tak pernah dikerek lagi. Beruntung cabor angkat berat, menggantikan “angkat bicara” pada Olympiade tahun 2000 di Sydey, melalui dua atlet putri. Lalu disusul atlet putra pada Olympiade berikutnya.

Sepakbola, tak bisakah di-katrol sampai berprestasi dan berpotensi medali? Sebenarnya bisa. Karena beberapa pemain pernah berlaga di berbagai liga di Eropa.Beberapa pemain juga pernah berlatih pada klub papan atas Eropa.

Artinya, meng-adopsi sistem per-sepakbola-an Eropa mesti dilakukan. Hebatnya, klub professional di Eropa tidak merecoki pendanaan dari pemerintah. Sebaliknya malah menghasilkan pajak cukup besar (dari gaji pemain) serta tiket pertandingan.

Sistem pembinaan olahraga prestasi yang diterapkan oleh pemerintah Cina, sebenarnya tak jauh beda benar dengan pola yang diterapkan Kemenpora Indonesia. Mungkin hanya faktor disiplin dan biaya yang kurang. Dan, faktor korupsi. Di China, tidak ada yang berani korupsi.

Di Indonesia, even PON XVIII belum dimulai, tetapi kasus korupsinya sudah disidangkan. Kita pantas meraih medali emas untuk korupsi. 

Regulasi Tak Memihak, Infrastruktur Tak Mendukung 20% terhadap biaya operasional maskapai. Sedangkan untuk harga avtur, di Indonesia masih lebih tinggi sekitar 13% dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Pemberlakuan bea masuk suku cadang pesawat juga memberatkan Oleh : industri perawatan Wahyu Kuncoro SN pesawat di Tanah pesawat yang mahal Air. Bisnis perawatsungguh sangat membean pesawat nasional bani mereka. Terkait soal tarif penerkesulitan mendapatkan pasar di bangan, pelaku industri penerbangan dalam maupun luar negeri akibat sebenarnya sejak tahun lalu sudah calon pelanggan (customer) mereka mengusulkan revisi atas Keputusan dibebankan bea masuk. Padahal, Menteri (KM) Perhubungan No suku cadang memberi kontribusi 60 26/2010 tentang Mekanisme Formupersen terhadap biaya perawatan lasi Perhitungan dan Penetapan Tarif pesawat.

Batas Atas Penumpang Pelayanan Akibatnya, maskapai nasional Kelas Ekonomi Angkutan Udara lebih memilih perawatan pesawat Niaga Berjadwal Dalam Negeri. di luar negeri karena keterbatasan Pelaku industri penerbangan komponen pesawat yang dipromeminta tarif batas atas kelas duksi di Indonesia. Total maskapai ekonomi dinaikkan dari posisi saat nasional mengeluarkan biaya peraini. Permintaan tersebut cukup watan pesawat sebesar US$ 900 juta beralasan. Sebab, dalam KM No per tahun. Namun, perusahaan 26/2010 disebutkan, jika nilai rupiah perawatan pesawat di dalam negeri sudah di atas Rp10 ribu per dolar AS hanya mampu menyerap 30 persen maka tarif harus dinaikkan. Namun dari nilai tersebut. praktiknya, ketika nilai rupiah sudah di atas Rp10 ribu, tarif sulit Infrastruktur Belum Mendukung dinaikkan. Tidak hanya itu, industri Selain persoalan regulasi, kendala penerbangan nasional juga meminta lain yang membebani pengembangpemerintah membebaskan penetapan industri penerbangan adalah an besaran tarif untuk rute yang masih minimnya infrastruktur bansudah banyak diterbangi maskapai. dara. Pengembangan bandara yang Sedangkan tarif batas atas untuk lamban mengakibatkan maskapai rute yang monopolistik, boleh saja tidak bisa melakukan efisiensi diatur pemerintah. Untuk rute-rute biaya operasional. Ambil contoh di gemuk sebaiknya tidak dibatasi, kaBandara Soekarno-Hatta. Akibat rena hal itu akan menjadi stimulus pembangunan taxi way yang belum persaingan bagi pelaku usaha. rampung di bandara terbesar di InKalangan pelaku industri penerdonesia ini, pesawat membutuhkan bangan tentu berharap tarif batas waktu yang cukup lama untuk lepas atas kelas ekonomi dapat memacu landas (take off) sehingga menghapendapatan maskapai nasional agar biskan banyak bahan bakar. Kamereka bisa terhindar dari kebangpasitas bandara yang tidak segera krutan. Tapi, sesungguhnya di sisi ditingkatkan juga mengakibatkan lain revisi tarif ini juga dilematis. Jika pemerintah membatasi slot penertarif tidak naik, operator penerbangan bangan untuk maskapai. akan merugi akibat membengkaknya Semua persoalan tersebut jelas biaya operasional, seperti biaya merugikan maskapai penerbangan. perawatan pesawat, harga avtur, Bahkan beberapa maskapai nasional dan tarif bandara. Sebaliknya, jika terpaksa menunda ekspansi dan tarif dinaikkan, jumlah penumpang berhenti beroperasi karena menderita pesawat berpotensi turun signifikan. kerugian besar. Melihat kondisi ini, Sebanyak 70% penumpang angkutan kita mendorong pemerintah secepatudara merupakan pengguna jasa nya memenuhi permintaan pelaku penerbangan murah (low cost carrier) industri penerbangan nasional. Apayang sensitif terhadap besaran tarif. lagi tantangan industri penerbangan Selain revisi tarif, kalangan pelaku nasional makin berat pada tahun industri penerbangan juga meminta depan seiring dimulainya penerapan insentif pembebasan bea masuk suku Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). cadang (sparepart) pesawat dan penuDaya saing maskapai nasional harus runan harga avtur. ditingkatkan jika tidak ingin berguSebagai perbandingan, di negara guran di era persaingan bebas pasar lain bea masuk suku cadang pepenerbangan (open sky) di kawasan sawat tidak ada atau nol persen, ASEAN mulai tahun depan. sementara di Indonesia mencapai Bahwa kehadiran maskapai 7-8%. Padahal, bea masuk suku penerbangan tentu tidak bisa kacadang pesawat memberi kontribusi lau hanya dipandang dari aspek

Industri penerbangan merupakan industri strategis, terutama bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Lantaran itu, perlu kebijakan strategis yang dikonsepsikan untuk memacu pertumbuhan industri penerbangan nasional.

Namun sayangnya, pelaku industri penerbangan justru merasa kebijakan yang diambil pemerintah lebih sering membebani mereka. Terbukti, akibat terlalu beratnya beban ekonomi yang harus ditanggungnya, satu per satu maskapai penerbangan di tanah air bertumbangan dan memutuskan untuk berhenti beroperasi.

P

ublik tentu masih ingat, bahwa per 1 Juli 2014 lalu, maskapai penerbangan Tigerair Mandala memutuskan berhenti terbang. Penutupan operasi Tigerair Mandala menambah daftar kelam industri penerbangan nasional. Sebab, sebelum Tigerair Mandala mengakhiri hidupnya, sudah ada dua maskapai yang tutup, yakni Batavia Air yang menghentikan kegiatan operasi pada Januari 2013 dan disusul Merpati Nusantara Airlines (MNA) pada 31 Januari 2014.

Kondisi tersebut sesungguhnya sangat ironis di tengah jumlah penumpang angkutan udara dalam negeri yang terus tumbuh. Angka statistik penerbangan domestik menunjukkan, pertumbuhan penumpang pesawat pada 2012 mencapai 18,65 persen dengan jumlah 71,42 juta penumpang. Tahun lalu, pertumbuhannya melambat ke level 6,07 persen dengan jumlah 75,76 juta penumpang. Sedangkan jumlah penumpang angkutan udara domestik selama Januari-Juni 2014 mencapai 28,30 juta penumpang atau naik 4,02 persen dibanding periode sama tahun lalu sebanyak 27,20 juta penumpang.

Merujuk pada angka ini, sungguh sangat disayangkan disaat jumlah penumpang meningkat, namun justru maskapai penerbangan malah bertumbangan. Pasti ada yang keliru dalam industri penerbangan kita.

Regulasi Tak Memihak Banyak faktor memang, yang menyebabkan beban maskapai penerbangan nasional hari ini kian berat. Kondisi ekonomi makro yang tidak menentu, lemahnya regulasi, buruknya infrastruktur, dan banyaknya pungutan ikut memperparah kondisi keuangan maskapai. Sementara pada wilayah lain, maskapai penerbangan nasional juga harus menghadapi beban biaya operasional yang terus melambung akibat harga bahan bakar avtur yang tinggi dan biaya perawatan yang makin mahal seiring depresiasi nilai rupiah.

Dalam kaca mata pelaku industri penerbangan, beberapa kebijakan seperti ketentuan tentang tarif batas atas (ceiling price) kelas ekonomi yang sangat rendah, diberlakukannya bea masuk suku cadang (sparepart) pesawat, harga bahan bakar (avtur)

bisnis semata. Namun tetap harus dilihat kontribusinya dalam kontek pembangunan nasional. Artinya, pemerintah tidak bisa lepas tangan dan membiarkan pelaku maskapai penerbangan sendirian dalam melawan beratnya tekanan ekonomi yang menghimpit sektor penerbangan.

Apa yang dilakukan beberapa maskapai penerbangan seperti Citilink dan lainnya yang aktif membuka jalur- jalur penerbangan baru harus diapresiasi secara positif baik pemerintah baik pusat atau daerah.

Sungguh tidak mudah bagi maskapai untuk merintis penerbanganpenerbangan baru. Bukan itu saja, pemerintah juga harus mendorong agar maskapai penerbangan berlomba-lomba dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, misalnya dengan memberi insentif bagi maskapai penerbangan yang bisa memberi pelayanan terbaik kepada konsumen. Artinya, ketika maskapai Citilink mampu meraih penghargaan sebagai maskapai terbaik tahun 2013 dari Bandara Juanda, Surabaya tidaklah cukup hanya diberi penghargaan semata tetapi juga harus diberi insentif agar bisa mempertahankan prestasinya dan bahkan lebih baik lagi pelayanan yang diberikan. Penghargaan yang diberikan manajemen Angkasa Pura I bandara Juanda setelah melakukan penilaian atas rata-rata ketepatan waktu penerbangan (On Time Performance/OTP), tingkat keselamatan, dan pelayanan yang diberikan maskapai penerbangan Citilink.

Di atas itu semua, momentum pergantian pemerintahan dari SBYBoediono ke era Jokowi-JK sungguh memberikan harapan akan muncul regulasi yang bisa memberi angin segar bagi industri penerbangan nasional.

Hadirnya kebijakan yang lebih berpihak bagi bisnis airlines maka akan meningkatkan daya saing penerbangan nasional utamanya dalam menghadapi ASEAN Community 2015 sekaligus mendorong tumbuhnya industri strategis di sektor penerbangan.

Industri penerbangan merupakan jembatan udara yang membantu kelancaran distribusi logisik dan juga membangun konektivitas intra wilayah. Bukan itu saja, maskapai penerbangan juga berperan sebagai pembuka isolasi daerah, yang dapat membuka daerah terisolir karena kondisi geografis dan/atau karena sulitnya moda transportasi lain.

Selain itu, keberadaan maskapai penerbangan juga sangat diperlukan dalam penanganan bencana. Lantas, masih akan menutup dirikah pemerintah terhadap beban ekonomi yang kini begitu menghimpit industri penerbangan nasional kita?

Wallahu’alam Bhis-shawwab Wartawan Harian Bhirawa ; Alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya

Mendorong Masyarakat Melek Finansial (2–Habis)

Beri Edukasi Perempuan Pekerja Kelas Menengah ke Bawah Peran perempuan khususnya di Indonesia begitu sangat penting terutama dalam keluarga. Khusus bagi perempuan pekerja menengah kebawah, malah dituntut bukan hanya bisa mencari uang tetapi juga mengerti perencanaan keuangan untuk masa depan keluarganya.

Achmad Tauriq Imani, Surabaya Kondisi ini ternyata menjadi perhatian PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk bisa mengedukasi perempuan pekerja menengah kebawah. Bagaimanapun juga para perempuan pekerja ini memiliki hak yang sama dengan perempuan menengah keatas untuk merencanakan masa depan keluarganya. Namun sayangnya, tidak semua perempuan khususnya pekerja kelas menengah ke bawah bisa mengelola keuangan keluarga dan menata untuk masa depan keluarganya, baik untuk kelanjutan sekolah anaknya maupun setelah ia sudah tidak lagi bekerja.

Salah satunya yang dialami Kusumawati, pekerja buruh pabrik di Surabaya ini sudah beberapa kali pindah dari pekerjaan mulai dari penjaga toko hingga menjadi buruh pabrik. Seiring waktu ternyata ia lebih nyaman bekerja menjadi buruh pabrik karena gaji yang didapat sesuai UMR. Namun sangat disayangkan, dengan gaji sesuai UMR ternyata ia masih belum bisa menggelola keuangan keluarga yang berupa investasi HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

padahal suaminya juga sama bekerja sebagai buruh pabrik dengan gaji UMR dan hanya memiliki satu anak ini.

Bekerja lebih dari lima tahun, mereka masih saja mengontrak rumah padahal kalau dihitung-hitung gaji mereka berdua bisa untuk berinvestasi tanah maupun rumah atau investasi lainnya. Tetapi ternyata mereka lebih tertarik dengan investasi dana tunai alias menabung.

“Masih enak kontrak, setiap gajian disisihkan setiap bulan untuk bayar kontrakan selain dekat dengan tempat kerja juga kalau selesai kerja bisa cepat istirahat,” ungkap Wati.

Sebenarnya ia bisa menyisihkan sedikit uangnya untuk investasi, terbukti seperti saat ia menyisihkan untuk membayar kontrakannya ternyata bisa. Tapi ia lebih cenderung menyimpan dana tunai yang akan membuat investor merugi karena nilai tabungannya akan tergerus inflasi.

“Mendingan uang hasil kerja berdua lebih baik ditabung, jadi suatu saat kalau ada keperluan mendadak uangnya bisa diambil

Tidak semua perempuan khususnya pekerja kelas menengah ke bawah bisa mengelola keuangan keluarga dan menata untuk masa depan keluarganya, baik untuk kelanjutan sekolah anaknya maupun setelah tidak lagi bekerja.

suatu saat,” katanya. Selain itu ternyata ia juga tidak ingin susah mengelola keuangan apalagi merencanakan keuangan ke depan mau seperti apa.

“Yang penting sekarang, kalau besok ya biarkan besok saja kan bisa cari lagi uangnya,” ujarnya.

Inilah motto yang bisa jadi banyak dianut bukan saja oleh para pekerja tapi ibu rumah tanggapun juga ada. Dan munculnya motto ini karena kurangnya mereka mendapatkan edukasi terkait mengelola keuangan yang baik

dan benar sehingga keluarga bisa sejahtera di masa depan.

Melalui “Plan Your Future” Sun Life telah siap membantu keluarga Indonesia mencapai kesejahteraan dengan kemapanan financial.

Slogan ini dikembangkan secara khusus untuk pasar Indonesia sehingga hal ini dapat diartikan dengan sederhana bahwa Sun Life Financial Indonesia menawarkan konsultasi perencanaan keuangan dan memberikan solusi finansial yang dibutuhkan oleh nasabah.

Dengan “Plan Your Future” Sun

Life Financial Indonesia melakukan edukasi terhadap pasar akan pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang. Selain itu juga berbagai rangkaian produk yang dapat memenuhi kebutuhan finansial masyarakat Indonesia.

Produk-produk tersebut terdiri dari asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, perencanaan dana hari tua, hingga investasi. Pada dasarnya, produkprodukn Sun Life mewakili tiga kebutuhan penting dalam hidup manusia yaitu kebutuhan akan proteksi, tabungan, maupun investasi.

Berbeda dengan yang dialami Tini, ibu dua orang anak ini lebih memilih bekerja sebagai wiraswasta dengan menjual camilan di sekolah-sekolah, perbedaannya ia sudah mulai merencanakan investasi untuk masa depan anaknya hanya ia masih bingung harus berinvestasi kemana.

“Harus, demi masa depan anak-anak karena dengan investasi pendidikan kedepan saya bisa lebih tenang tanpa harus memaksa bekerja terus. Namun saya masih bingung tempat asuransi mana yang bisa menjamin investasi saya ini,” pungkasnya.

Meskipun sudah banyak juga yang menawarkan asuransi melalui telepon maupun ia mencari informasi ke tempat asuransi, masih saja baginya kurang meyakinkan.

“Masih bingung karena saya

takut nantinya tiap bulannya saya tidak bisa membayar karena beberapa asuransi yang menawari preminya lumayan besar,” tuturnya.

Untuk itu Sun Life akan membantu merencanakan investasi pendidikan dengan Brilliance Sejahtera supaya kedepannya lebih terjamin. Sebab Sun Life Financial Indonesia bekerja sama dengan manajer investasi terpercaya dan berkelas dunia, yaitu Schroders Investment Management dan Fortis Investment.

Dimana keunggulan Brilliance Sejahtera diantaranya Fleksibel, karena nasabah dapat melakukan penambahan (Top Up), penarikan (withdrawal) maupun pengalihan (switching) dana investasi kapan saja. Bebas menentukan pilihan dana investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan investasi itu sendiri. Selain itu juga bebas untuk memilih mata uang dari pilihan dana investasi yaitu rupiah atau US$. Fleksibilitas untuk menentukan komposisi dana investasi pilihan nasabah sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko investasi pribadi karena memiliki sistem investasi Multiple Fund.

Kelebihan lainnya, bebas menentukan uang pertanggungan yang diinginkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan cara bayar premi yang mudah yaitu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. 

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Jumat Legi 24 OKTOBER 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Masih Ada Warga Tak dapat Layanan Kesehatan Sidoarjo, Bhirawa Di Kab Sidoarjo masih ada rumah tangga miskin yang belum menerima pelayanan kesehatan gratis. Padahal ada 401.819 jiwa rumah tangga miskin sudah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pusat, maupun Jamkesda Provinsi Jatim yang berjumlah 36.422 jiwa.

Menurut Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, melalui Jaminan Kesehatan Masyarkat Miskin (JKMM), rumah tangga miskin yang tidak terpenuhi oleh program JKN pusat maupun Jamkesda Provinsi Jatim dapat dicukupi melalui APBD Kab Sidoarjo. ‘’Karena itu, saya menghimbau kepada seluruh SKPD pelaksana program JKMM di Sidoarjo, untuk dapat melaksanakan secara maksimal dan profesional agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin di Kab Sidoarjo,’’ ujarnya saat membuka sosialisasi program JKMM kepada SKPD di Sidoarjo, kecamatan, anggota DPRD, fasilitator kesehatan dan para pendamping program penanggulangan kemiskinan, Rabu (22/10) kemarin di Sun Hotel.

Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Ir Sulaksonon mengatakan, dari jumlah kepesertaan JKN maupun Jamkesda, sudah 400 ribu lebih masyarakat miskin di Sidoarjo yang terdaftar. Belum lagi masyarakat miskin yang masuk Program Keluarga Harapan (PKH) maupun masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS ) terdaftar sebagai peserta Jamkesmas.

Sehingga Sulaksono sangat berharap program JKMM ini akan bisa menjadi salah satu trobosan baru lagi bagi pemenuhan kesehatan masyarakat miskin di Kab Sidoarjo.Q ali

Bupati Sidoarjo Ingatkan Pemerintahan Jokowi Sidoarjo, Bhirawa Pemerintahan baru di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menyelesaikan ganti rugi korban lumpur yang belum selesai. Sebab masih ada lahan di dalam PAT (Peta Area Terdampak) yang belum dibayar senilai Rp781,6 miliar.

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengingatkan Presiden Jokowi agar menyelesaikan masalah ganti rugi korban lumpur yang belum selesai hingga kini. Ganti rugi yang sudah ditetapkan diambil alih oleh pemerintah menjadi tanggung jawab Presiden Jokowi.

Bupati Saiful Ilah mengatakan, dalam pembahasan masalah ganti rugi saat masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah disepakati jika ganti rugi diambilalih dana APBN. Namun, hingga akhir jabatan SBY ganti rugi belum bisa dibayar pemerintah karena belum ada anggaran. ‘’Kesepakatan pengambilalihan ganti rugi oleh pemerintah harus dijalankan,’’ katanya.

Saiful Ilah juga menegaskan, belum terbayarnya ganti rugi oleh Pemerintahan SBY bukan berarti ganti rugi tak terbayarkan. Namun, justru Presiden Jokowi sebagai pemimpin langsung melanjutkan pengambilalihan ganti ruginya. ‘’Ya langsung ditindaklanjuti oleh presiden baru,’’ ucapnya.

Karena itu, pihaknya akan mengawal kebijakan yang sudah disepakati itu.

Pembayaran ganti rugi harus segera dilaksanakan pemerintah baru. Sehingga warga korban lumpur tidak perlu menunggu terlalu lama pembayaran ganti rugi.

Saiful Ilah mengingatkan, jika dalam pertemuan dengan dewan pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) bersama sejumah menteri terkait waktu itu menyepakati jika pemerintah akan membayar sisa ganti rugi korban lumpur. PT Minarak Lapindo Jaya (PT MLJ) sebagai juru bayar Lapindo mengaku jika kondisi keuangan sedang tak baik. Keputusan itu sudah disepakati bersama dan MLJ menyetujuinya juga.

Seperti diketahui, sisa pembayaran dalam Peta Area Terdampak (PAT) per 9 September 2014 oleh PT MLJ sebesar Rp781,6 miliar. Selama ini, PT MLJ berkewajiban membayar sebanyak 13.237 berkas yang kini tinggal 3.348 berkas. Sebanyak 75% berkas sudah lunas pembayarannya.Q hds

5

DPPKA Gelar Razia Sisir WP Bandel Kota Mojokerto, Bhirawa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Mojokerto menggelar razia dengan mensisir sejumlah tempat usaha Wajib Pajak (WP) bandel. Razia yang melibatkan tim gabungan itu difokuskan pada tempat usaha penunggak pajak daerah, serta tempat aktifitas usaha yang belum terdaftar sebagai obyek pajak.

Selain untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, operasi sisir dengan menggandeng Inspektorat, KPPT dan Satpol PP itu dilakukan karena wajib pajak itu sama sekali belum menyelesaikan kewajibannya. ‘’Ada 14 sasaran (WP), antara lain usaha rumah makan, hotel, reklame dan ABT (air bawah tanah). Para WP ini tercatat sama sekali belum menyelesaikan kewajibannya,’’ kata Kepala DPPKA Kota Mojokerto, Agung Mulyono, usai razia Kamis (23/10) kemarin.

Ke 14 WP bandel itu, yakni enam usaha rumah makan yang dibidik, yakni depot bakso di Jl Letkol Sumarjo, depot di Jl Empunala, Jl Bhayangkara, Jl Benteng Pancasila dan Alunalun. Tiga hotel di Jl Pahlawan dan Raden Wijaya, tiga reklame di Jl Mojopahit, Jl Surodiawan, dan Jl Bentang Pancasila.

Sementara dua ABT yang disisir yakni ABT di SPBU Surodinawan dan hypermarket di Jl Benteng Pancasila.

Menurut Agung, terhadap WP yang kena sasaran operasi sisir langsung diberikan surat peringatan. Jika masih bandel, WP yang bersangkutan akan diberi surat peringatan kedua. Kalau masih tetap bandel juga akan dilakukan upaya paksa berupa eksekusi. ‘’Ren-

tang antar satu surat peringatan hingga eksekusi, selama tujuh hari. Eksekusi terjadi hari ke 21, dari peringatan pertama,’’ imbuhnya.

Para WP yang diberi catatan merah itu, ujar Agung, berkewajiban membayar pajak sesuai dengan pengenaan pajak daerah yang harus diselesaikan plus denda keterlambatan. ‘’Tak ada dispensasi, pemutihan atau keringanan lainnya.

Semua WP yang masuk dalam monitoring tempat usaha ini tetap harus menyelesaikan kewajibannya ditambah denda karena keterlambatan, seperti diatur dalam Perda Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah,’’ tekannya.

Agung menyebut, keterlambatan dan keengganan pemilik usaha untuk memenuhi kewajiban pajak daerah sangat berdampak pada APBD. ‘’Karena ada target di setiap potensi pajak. Kalau perolehannya dibawah target, tentunya berpengaruh pada kekuatan APBD,’’ tandasnya.

Menyangkut target pendapat asli daerah (PAD), Agung menyebut angka target Rp82 miliar untuk tahun ini. Dari target itu, hingga ujung September 2014, tercatat PAD yang terkumpul sebanyak Rp66,6 miliar atau 80,9%. Beberapa sektor tercatat diatas target,

kariyadi/bhirawa

Tim Gabungan DPPKA Kota Mojokerto melakukan Sidak ke SPBU Surodinawan, Kamis (23/10) kemarin. namun tak sedikit yang masih jauh dari target. ‘’Memang kalau diurai per sasaran PAD, ada yang sesuai target dan ada melampaui target. Tapi beberapa item masih jauh dari target,’’ kata Agung.

Masih kecilnya perolehan dari beberapa sektor PAD, lanjut Agung, karena beberapa faktor. Bisa karena keterlambatan, atau mekanisme saja.

Jadi bukan salah hitung potensi. Dan yang pasti, DPPKA

optimis target tahun ini terpenuhi. Optimalisasi PAD, lanjutnya, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. ‘’Intensifikasi melalui peningkatan kualitas pemungutan pajak dan retribusi, peningkatan pelayanan dan debirokrasi aturan, penertiban reklame-reklame liar, juga operasi sisir yang kita gelar hari ini,’’ terang Agung.

Sementara ekstensifikasi melalui upaya perluasan sum-

ber-sumber PAD dari sektor pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah maupun lain-lain pendapatan asli yang sah. Atensi pemantauan pajak, juga ditujukan kepada SKPD yang memiliki jatah target PAD yang besar. ‘’Semua SKPD saya kira sudah menyusun agenda target penerimaan, kita tinggal memantau apakah schedule nya mereka benar-benar bisa dilakukan dengan tepat,’’ tukasnya.Q kar

Dewan Siap Backup Kebijakan Wali Kota Memanas, Gesekan Warga Terkait Kaji ulang Izin Rumah Karaoke

Kota Mojokerto, Bhirawa Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto mengaku ikut gerah dengan maraknya tempat karaoke di Kota Mojokerto. Apalagi belakangan sejumlah rumah karaoke yang obral discount harga hingga terjangkau keuangan pelajar. Jika tak segera ditertibkan, dewan khawatir kota dengan dua kecamatan ini akan kebanjiran tempat hiburan menjurus kemaksiatan. ‘’Kita siap membackup kebijakan wali kota yang akan meninjau izin operasional rumah karaoke.

Karena kita juga mendengar kalau ada tempat karaoke yang diduga menjadi ajang kemaksiatan,’’ ujar Abdullah Fanani, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Rabu (22/10) kemarin.

Politisi PKB ini menambahkan, wali kota tak perlu ragu lagi ketika akan mengeluarkan aturan seleksi ketat pendirian dan perpanjangan tempat karaoke baru. ‘’Izin perpanjangan harus diperketat. Sedangkan pendirian tempat karaoke baru sepenuhnya harus dilarang,’’ tambah terang politikus senior ini.

Selain dorongan terhadap wali kota, Fanani juga menyoroti kinerja Satpol PP. Menurutnya, sebagai SKPD pengawal kebijakan Pemkot, Satpol PP harus pro aktif mengawasi praktek operasional rumah karaoke. ‘’Didalam izin kan sudah ditentukan larangan-larangan operasional karaoke.

karyadi/bhirawa

Abdullah Fanani Satpol PP yang harus mengawal larangan-larangan itu,’’ imbuh Fanani lagi.

Wali Kota Mojokerto, H Mas'ud Yunus, sebelumnya mengeluarkan statemen mengejutkan terkait keberadaan rumah karaoke di Kota Mojokerto. Orang nomer satu di Pemkot Mojokerto ini menyatakan bakal meninkau ulang izin perpanjangan rumah karaoke.

Sikap wali kota yang juga seorang ulama ini muncul diduga karena banyaknya tempat usaha karaoke di Kota Mojokerto yang terindikasi menjadi kedok prostitusi terselubung, ajang trafficking dan penjualan minuman keras. ‘’Saya akan meninjau izin seluruh rumah karaoke yang ada. Pengusaha-pengusaha itu akan kita minta komitmennya untuk tak menjual minuman keras dan menghentikan praktik pros-

titusi dan trafficking itu,’’ kata wali kota.

Kepala daerah berbasis ulama ini menyampaikan keprihatinannya terhadap penyalah gunaan izin sejumlah usaha rumah karaoke. ‘’Slogannya saja karaoke keluarga tapi menjual miras. Ini kan tidak bener, itu yang akan kita tertibkan,’’ tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), Gaguk Tri Prasetyo mengatakan kesiapannya mereview izin rumah karaoke yang ada. ‘’Kita siap untuk mereview perizinan yang sudah kita keluarkan,’’ terang Gaguk.

Satpol PP Kota ini juga memberi atensi khusus sejumlah rumah karaoke. Ini setelah tempat usaha ini tampaknya mulai menjangkau segmen pelajar dengan imingi-iming diskon gede-gedean. ‘’Beberapa rumah karaoke menawarkan harga khusus yang sangat terjangkau bagi kantong pelajar. Harga murah ini dipasang mulai jam buka sekitar pukul 10.00 WIB hingga siang hari sekitar pukul 15.00 WIB. Kalau ternyata ada kecenderungan banyak pelajar yang memanfaatkan tawaran khusus ini, maka kami akan turun untuk melakukan penertiban,’’ ujar Sekretaris Satpol PP Kota Mojokerto, Imam Susadi didampingi Kabag Humas Pemkot Mojokerto, Heryana Dodik Murtono.Q kar

Gebang-Rangkah Kidul

Sidoarjo, Bhirawa Perluasan pergudangan industri Safe and Lock, Kec Kota Sidoarjo dipersoalkan warga setempat, karena mengabaikan tuntutan kompensasi sebesar Rp200 juta. Tuntutan uang itu sedianya akan digunakan membangun makam punden di Desa Gebang.

Warga sudah mengajukan proposal berkali-kali agar pengelola gudang memberi dana partisipasi namun tak pernah digubris, sehingga warga sempat protes dengan mendatangi kantor pergudangan dan industri Safe and Lock yang terletak di Desa Rangka Kidul yang berbatasan langsung dengan Kel Gebang. ‘’Warga telah mendatangi Kantor Kel Gebang untuk meminta surat pengantar proposal meminta dana partisipasi untuk pembangunan makam punden di RW 1. Warga tetap meminta dana ke perusahaan itu yang telah melakukan perluasan usaha hingga di Kel Gebang,’’ ujar Sekretaris Kelurahan Gebang, Santoso, dihubungi Kamis (23/10) kemarin.

Mereka Meminta uang sebesar itu memang dilakukan sendiri oleh warga dalam bentuk swadaya. ‘’Warga meminta surat pengantar dan sudah ditandatangani oleh pak lurah,’’ tuturnya.

Lurah Gebang, Mudjari, mengakui telah menandatangani surat pengantar proposal warganya yang memohon dana partisipasi. ‘’Warga memang tetap meminta uang partisipasi berapapun besarnya. Walaupun tidak Rp200 juta, warga juga akan menerimanya,’’ jelasnya.

Warga tetap menuntut uang kompensasi dan akan melakukan aksi demo besar-besaran dan juga berupaya akan membuka paksa aliran sungai yang ditutup PT Safe and Lock. Meski sungai itu telah mati, namun warga tetap tak terima sebab sewaktu-waktu dapat digunakan untuk pengairan tambak warga Gebang. ‘’Warga tetap akan mempertahankan aliran sungai itu. bagaimanapun sarana itu penting bagi warga,’’ tutur salah seorang warga Gebang.

Warga bersikeras mengancam akan membongkar paksa bangunan yang telah menutup aliran sungai yang membatasi Desa Gebang dan Desa Rangkah Kidul itu. Warga juga akan mengadakan demo besar-besaran terhadap Pergudangan dan Industri Safe and Lock bila permintaan warga tak segera di penuhi.Sementara itu, Kepala Desa Rangkah Kidul, Warleiyono mengatakan, Pergudangan Industri Safe and Lock itu memang terletak di kawasan Rangkah Kidul.

Sedangkan sungai yang mengalir itu merupakan perbatasan antara kedua desa. Seharusnya segala permasalahan bisa dirundingkan, tak perlu berbuat arogan seperti itu. Sebab bisa menjadi konflik sosial lebih luas. Tentunya warga Rangkah Kidul tak akan terima bila wilayahnya dipakai untuk demontrasi.

Menurut Ketua Kosgoro Sidoarjo ini, pihaknya telah berupaya memediasi kedua belah pihak agar permasalahan itu tak meruncing. ‘’Jangan sampai hal ini menjadi pemicu konflik ketegangan antar desa,” ujarnya. Q hds

Hampir Punah, Museum Mpu Tantular Gelar Jaranan Buto Untuk meningkatkan museum sebagai ruang publik, studi dan pengembangan kebudayaan, terutama yang ada di Jatim. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jatim telah menggelar secara rutin, tiap bulan sekali kesenian tradisional sebagai koleksi Museum Negeri Mpu Tantular. Diantaranya kesenian Jaranan Senterewe, Jaranan Dod, Kencak dan Jaranan Buto.

Menurut Kepala UPT Museum Negeri Mpu Tantular Provinsi Jatim, Drs Edi Iriyanto usai membuka gelar ‘Jaranan Buto’, Rabu (22/10) malam, di Halaman Museum Negeri Mpu Tantular Jatim, Jl Raya Buduran Sidoarjo, kesenian tradisional itu sudah hampir punah, sehingga masyarakat sangat kesulitan memahami kesenian yang hampir punah itu. ‘’Jadi tugas kami selaku pemerintah adalah merawat, meneliti dan mengkoleksi. Kalau kita menceritakan dengan lisan ke-

pada masyarakat sangat susah untuk diterima. Tetapi akan lain jika dipergelarkan, mereka akan tahu keindahan gerak dan lagunya, serta mengenai tari dan kostumnya,’’ katanya.

Semua itu akan sangat memudahkan pemahaman pada pengunjung. Maka harus diperglarkan dalam rangka menambah daya tarik museum. Harapannya masyarakat makin banyak yang datang ke museum sehingga mengetahui budaya bangsa yang hampir punah itu.

Mereka juga harus bangga pada

achmad suprayogi/bhirawa

Para penonton ternyata sangat senang dengan kesenian tradisional. banggsa dan nasionalisme dan tak akan tergerus oleh budaya luar. ‘’Satu-satunya tameng adalah jati diri dari budaya lokal. Kalau bukan

kita sendiri yang membentengi, budaya kita akan digilas mudah dilumat semuanya,’’ tegas Edi Iriyanto.Q ach, adv

achmad suprayogi/bhirawa

Tampilan kesenian Jaranan Buto yang sangat memukau penonton.

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Pencairan BOS, Kemenag Gunakan Pola Lama Sumenep, Bhirawa Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sumenep tidak menggunakan pola pendistribusian biaya operasional sekolah (BOS) yang baru yakni fix cost atau masih menggunakan pola lama dengan alasan Kemenag masih dalam pendataan bagi jumlah siswa dilembaga naungan Kemenag.

Kasi Pendidikan Madrasah (Pendma) Kemenag Sumenep, Muh Rifa'i Hasyim mengatakan, Kemenag bisa menggunakan sistem fix Cost untuk realisasi dana BOS ke sejumlah sekolah pada tahun 2015, setelah pendataan jumlah siswa di masing-masing sekolah sudah pasti.

"Jadi, pola pendistribusian BOS untuk lembaga Madrasah di Sumenep, baik Madrasah Ibtidaiyah maupun Madrasah Tsanawiyah tetap menggunakan pola lama, yakni dana BOS itu disesuaikan dengan jumlah siswa disekolah," kata Rifa'i Hasyim, di Kemenag Sumenep, Kamis (23/10).

Dia memaparkan, pola lama pendistribusian BOS itu disesuaikan dengan data siswa yang ada di sekolah penerima BOS, sesuai by name by addres. Sementara sistem Fix Cost itu, pola pendistribusian BOS untuk MI 80 siswa dan MTS 120 siswa meski jumlah siswanya tidak sampai pada jumlah minimal tersebut.Q sul

Perkantoran Masih Pasang Foto SBY dan Boediono Lumajang, Bhirawa Kesuksesan suksesi kepemimpinan nasional dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono ternyata tidak bisa langsung diikuti oleh pergantian foto Presiden dan Wakil Presiden pengganti yaitu Joko Widodo dan M Jusuf Kalla.

Memang kelihatan sepele, namun cukup mengganggu pemandangan bagi siapa saja yang melihat. Seperti yang banyak terjadi di lingkungan perkantoran di wilayah Kabupaten Lumajang. Hampir semuanya masih memajang foto SBY dan Boediono sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Beragam alasan muncul dengan belum digantinya foto tersebut. ‘’Masih belum ada penggantinya,’’ kata Kukuh, warga Lumajang yang bekerja di salah satu perkantoran swasta. Sedangkan yang lain mempunyai alasan berbeda. ‘’Menunggu petunjuk tekhnis,’’ kata salah seorang yang berdinas di kantor Pemkab Lumajang.

Eddy Hozainy Kabag Humas Pemkab Lumajang, mengatakan, sebelum ada foto pengganti sesuai tehnis yang telah diperbanyak melalui pengadaan di daerah, maka foto Presiden dan Wakil Presiden lama masih belum bisa diturunkan untuk diganti. "Memang, sampai hari ini gambar Presiden dan Wakil Presiden Ke6 RI, SBY dan Boedino yang masih terpasang di kantor-kantor pemerintahan sehingga belum diturunkan," katanya terus terang.Q yat

Satu Desa Tidak Bisa Lanjutkan Tahapan Pilkades Sumenep, Bhirawa Satu desa dari 90 desa yang akan menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di bulan November 2014 tidak bisa melanjutkan tahapan pilkades yakni desa Nyabakan Timur, kecamatan Batang-batang, Sumenep. Pasalnya, di desa itu hanya ada dua pendaftar dan satu di antaranya tidak memenuhi syarat administrasi.

Kabag Pemerintahan Desa (Pemdes), Pemkab Sumenep, Moh Ramli mengatakan, sesuai aturan yang berlaku, minimal calon kades 2 orang dan maksimal 5 orang. Untuk di desa Nyabakan timur, calon kepala desa yang lulus administrasi hanya satu calon, sedangkan satu calon lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi oleh panitia pilkades. "Satu bakal calon tidak lulus administrasi, makanya tahapan pilkades di desa Nyabakan Timur, kecamatan Batang-batang tidak bisa dilanjutkan," kata Moh Ramli, Kamis (23/10).

Menurutnya, ada dua persyaratan yang tidak dipenuhi, di antaranya KTP (kartu tanda penduduk) yang bersangkutan tidak sampai satu tahun dan keterangan domisili juga tidak sampai satu tahun.

Sebab, aturannya, setiap bakal calon kades itu minimal harus berdomisili selama satu tahun di desa tersebut.Q sul

Jumat Legi 24 OKTOBER 2014

Warga Tolak Pendirian FPI di Tulungagung Tulungagung, Bhirawa Rencana Front Pembela Islam (FPI) melakukan deklarasi pendirian di Tulungagung pada Selasa (28/10) mendatang mendapat tentangan dari sebagian warga setempat. Mereka yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tulungagung Cinta Damai melakukan aksi unjuk rasa menentang pendirian FPI di Kota Marmer, Kamis (23/10).

Aksi yang dilakukan di depan Kantor DPRD Tulungagung sebagai reaksi dari rencana deklarasi FPI yang bakal dilakukan di Gedung Balai Rakyat pekan depan. “Kami menolak pendirian FPI di Tulungagung. Tahu sendiri bagaimana kelakuan FPI. Karena itu kami menolak jika FPI sampai berdiri di Tulungagung,” ujar Aksan, salah seorang koordinator aksi ketika diwawancarai Bhirawa.

Dia menyebut aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Masyarakat Tulungagung Cinta Damai akan kembali berlangsung pada saat FPI melakukan acara deklarasi. Yakni pada Selasa (28/10).

“Kami akan membawa massa yang lebih besar lagi. Aksi akan tetap dilakukan di depan Kantor DPRD. Tidak masalah di sini demo besar-besaran di sana ada acara deklarasi,” tuturnya sambil menunjuk Gedung Balai Rakyat.

Gedung Balai Rakyat letaknya memang tidak berjauhan dengan Kantor DPRD Tulung-

agung. Jaraknya hanya puluhan meter saja. Sama-sama berada di kawasan Alun-Alun Kota Tulungagung.

Dalam aksi unjuk rasa kemarin, Aliansi Masyarakat Tulungagung Cinta Damai juga membentangan kain putih di sepanjang jalan depan Kantor DPRD Tulungagung.

Kain tersebut lantas ditandatangani peserta aksi dan masyarakat sebagai tanda penolakan terhadap pendirian FPI. Selain itu perwakilan Aliansi Masyarakat Tulungagung Cinta Damai diterima untuk bertemu dengan pimpinan DPRD Tulungagung. Meski dalam pertemuan tersebut hasilnya cukup mengecewakan mereka karena pimpinan DPRD belum bisa meluluskan tuntutannya, yakni untuk menerbitkan Perda tentang penolakan pendirian FPI di Tulungagung.

Pimpinan DPRD Tulungagung menilai FPI merupakan organisasi masyarakat yang legal. Dan tentu keberadaannya juga legal dan dilindungi

Pengunjuk rasa membentangkan sepanduk yang bertuliskan penolakan pada FPI. undang-undang.

Setelah mendapat kepastian jawaban dari pimpinan dewan tersebut, pengunjuk rasa kemudian melanjutkan aksinya ke Mapolres Tulungagung. Mereka mendesak Ka-

poles Tulungagung agar tidak memberikan izin atas rencana acara deklarasi FPI yang akan berlangsung pekan depan itu.

Seperti diberitakan, tekad FPI untuk melakukan deklarasi pendirian di Tulungagung

wed/bhirawa

tidak main-main. Gedung Balai Rakyat yang dikatakan bakal dijadikan tempat untuk deklarasi ternyata benarbenar telah mereka sewa untuk tanggal 28 Oktober 2014 mendatang.Q wed

Jamaah Haji Disambut Hujan Tangis Di Probolinggo, Jamaah Haji Akan Diperiksa Terkait Penyakit Ebola Situbondo, Bhirawa Sedikitnya 612 jamaah haji asal kloter (kelompok terbang) 30 dan kloter 31 asal Kabupaten Situbondo disambut hujan tangis oleh pihak keluarganya, pagi kemarin (23/10).

Rombongan haji yang berangkat dari asrama Haji Sukolilo Surabaya itu sekitar pukul 02.00 wib dan baru tiba di Kabupaten Situbondo sekitar pukul 08.00 wib. Jamaah pertama yang datang di Situbondo, diterima Sekda Syaifullah dengan didampingi sejumlah pimpinan SKPD dan Kepala Bagian Setkab Situbondo.

Pengamatan Bhirawa, rombongan haji Situbondo yang diangkut dengan enam bus, meliputi satu bus turun diwilayah Kecamatan Bungatan; empat bus turun dihalaman Pemkab Situbondo serta sisanya satu bus turun di Kecamatan Asembagus. Suasana penjemputan haji sedikit diwarnai kericuhan antara pihak keluarga jamaah dengan Satpol PP dan petugas kepolisian. Itu dipicu oleh tidak tertibnya penjemput jamaah haji saat akan masuk ke halaman Pemkab Situbondo.

Sementara itu Kepala Kemenag Kabupaten Situbondo, Drs HM Bakri, mengatakan, dari 177 jamaah yang diagendakan pulang hari ini (kemarin), 1 jamaah di antaranya mengalami sakit dan masih intensif menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi.

“Satu jamaah sedang sakit mas. Sedangkan untuk kloter 31 yang terdiri dari 436 jamaah baru dijadwalkan sampai di Situbondo kemarin (23/10).

Sedangkan 8 jamaah yang berangkat terlambat, dipastikan baru datang belakangan dengan mengikuti kloter lain,” ujar HM Bakri, melalui sambungan telepon dari Asrama haji Sukolilo, Surabaya kemarin.

Masih kata HM Bakri, satu jamaah asal Kabupaten Situbondo tercatat meninggal dunia di Arab Saudi. Namun demikian, kata mantan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Penma) Kantor Kemenag Sumenep itu-secara umum pelaksanaan ibadah haji jamaah asal Situbondo berjalan dengan baik dan lancar.

“Alhamdulillah, jamaah haji asal Situbondo berjalan dengan sesuai harapan dan sebagaimana mestinya,” pungkas HM Bakri.

Akan Diperiksa Sementara itu, masalah Ebola memang perlu untuk diwaspadai, pasalnya penyakit tersebut mematikan dan sudah cukup banyak yang telah terjangkit, sebagai antisipasi menjaga kesehatan para jamaah haji Kabupaten Probolinggo sepulang dari tanah suci Mekkah, dari itu Pemkab Probolinggo melalui Dinas Kesehatan, akan melakukan pemeriksaan intensif terhadap para jamaah, ditakuti para jamaah terjangkit virus Middle East Respiratory Syndrome

sawawi/bhirawa

Rombongan jamaah haji asal Kabupaten Situbondo saat dijemput pihak keluarganya pagi kemarin.

(MERS) dan Ebola.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Shodiq Tjahjono melalu Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan penyehatana Lingkungan (P2PL) dr.Dyah Kuncarawati, Kamis (23/10), pengecekan kesehatan fisiknya itu sebagai antisipasi saja, sebab, saat ini di daerah luar Negeri sana virus Mers dan Ebola.

Sebab, virus tersebut bias mematikan dan sangat mudah menular. “Misalkan dari jamaah haji ada yang terjangkit virud tersebut, maka pihak Dinkes akan melakukan penanganan secara intensif, agar virus jahat itu tidak menyebar di Kabupaten Probolinggo,” ujar Dyah.

Diakuinya, pesatnya virus Ebolla itu sudah marak terjadi diluar negeri. Satu sisi di Mekkah umat Islam seluruh dunia berkumpul menunaikan ibadah haji, dari situ virus akan mudah menyebar. “Para jamaah nantinya tidak usah mendatangi klinik kesehatan, akan tetapi petugas kesehatan dari Puskesmas di Kecamatan setempat akan mendatangi jamaah haji kerumahnya,” paparnya.

Dyah menambahkan, sebetulnya bagi para jamaah haji Kabupaten Probolinggo, pada pemeriksaan sebelum pemberangkatan dilaksanakan, pihak Dinkes sudah memberikannya vaksin minigitis untuk menjaga kekebalan tubuh jemaah haji saat berada di Makkah. “Pada pemeriksaan jamaah dari tanah suci Mekkah ini merupakan pemeriksaan tahap kedua, sebagai antisipasi saja,” tambahnya.

Secara terpisah Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Probolinggo H Busthami mengatakan, ditahun 2014 ini CJH kabupaten Probolinggo yang berangkat ke Tanah Suci sebanyak 567 orang dari semula 568 orang.

Ke-567 CJH dibagi menjadi 2 kloter. Yaitu, kloter 46 berjumlah 123 orang terdiri dari 63 pria dan 60 wanita, yang akan berangkat 19 September. Sementara kloter 47 berjumlah 444 jamaah terdiri dari 224 pria dan 220 wanita, yang akan berangkat 20 September, dengan sebanyak itu maka pemeriksaan akan dilakukan di masing-masing Puskesmas, sehingga diyakini penyakit Ebola tidak sampai di Probolinggo. Q awi, wap

suprayitno/bhirawa

Deretan ratusan hand traktor yang dibagiokan kepada kelompok tani di Lamongan.

Lamongan Siapkan 421 Hand Tractor Lamongan, Bhirawa Jelang musim tanam penghujan pertama (MPI), Dinas Pertanian dan Kehutanan siapkan bantuan sebanyak 421 unit hand tractor. Sebanyak 117 unit di antaranya kemarin sudah dibagikan oleh Bupati Fadeli kepada kelompok tani.

Bantuan tersebut akan melengkapi program modernisasi pertanian di Lamongan yang sudah membagikan sebanyak 1.300 unit hand tractor sejak tahun 2011.

Data tersebut sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Aris Setiadi melalui Kabag Humas dan Infokom Mohammad Zamroni.

Selain hand tractor, pemerintah setempat selama ini sudah membagikan sebanyak 27 unit alat penen multi guna. Dengan alat ini, selain waktu panen menjadi lebih cepat, juga bisa menghemat biaya panen. Bupati Fadeli berharap dengan melakukan modernisasi di

bidang pertanian, selain bisa menarik generasi muda untuk bertani, juga untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Karena menurut dia, meski produksi gabah Lamongan selalu surplus, namun masih diperlukan langkahlangkah untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Diantara langkah tersebut dengan melakukan modernisasi. Saat produksi padi tahun 2013 lalu mencapai 967.497 ton gabah kering giling (GKG), setelah dikurangi untuk kebutuhan bibit dan konsumsi, surplus produksi mencapai 669.111 ton. Surplus itu setara dengan 422.878 ton beras.

Sementara itu, masih belum turunnya hujan di Lamongan membuat permulaan MP 1 nampaknya akan mundur. Sampai dengan akhir September lalu baru ada 35 hektar areal padi yang ditanami. Padahal di bulan yang sama tahun lalu, sudah ratusan hektar areal padi yang ditanami.Q yit

Keluyuran di Jam Sekolah, Sebelas Siswa Ditangkap Maraknya pelajar yang berkeliaran saat jam sekolah membuat Satpol PP Kota Pasuruan menggelar operasi penertiban. Penertiban digelar di sejumlah lokasi yang biasanya jadi tempat nongkrong pelajar saat jam sekolah. Hasilnya, ada 11 pelajar yang tertangkap Satpol PP. Ke sebelas pelajar tersebut berasal dari berbagai sekolah di Kota Pasuruan.

Kepala Satpol PP Kota Pasuruan Erwin Hamonangan mengatakan razia dilakukan untuk menertibkan siswa yang keluyuran di saat jam pelajaran sekolah sesuai informasi dari masyarakat. Lantaran saat jam sekolah pelajar banyak yang keluyuran.

“Ke sebelas siswa SMA sederajat itu ditangkap tim patroli sekitar pukul 08.30 WIB ditem-

pat yang berbeda. Ada yang ditangkap sedang nongkrong di warung, ada pula saat berpacaran di taman hutan Sekargadung,” kata Erwin Hamonangan, Kamis (23/ 10).

Saat ditangkap siswa yang terkena razia sebagian besar masih mengenakan seragam sekolah.

Selain itu, razia dilakukan untuk meminimalisir kenakalan pelajar

yang akhir-akhir ini semakin meresahkan masyarakat. “Karena itu, kami berharap kepada pihak sekolah untuk lebih memperketat pengawasan terhadap siswanya. Karena peran dari sekolah sangat utama selama siswa berada di sekolah,” kata Erwin Hamonangan.

Setelah didata dan di nasehati oleh petugas, ke sebelas pelajar tersebut kemudian dibawa ke Diknas Kota Pasuruan. Di sana nantinya juga didata, termasuk memanggil kepala sekolah (kepsek) dan orang tuanya. “Tujuannya didata supaya mereka tak mengulangi kesalahannya. Selanjutnya para pelajar ini kami bawa ke Diknas Pendidikan untuk

pembinaan selanjutnya. Di antaranya memanggil kepsek dan orang tua mereka,” paparnya.

Salah satu siswa SMA yang tertangkap basah sedang berpacaran di taman hutan Sekargadung, Rezak dan Fiska berkelit bahwa mereka hanya ingin menikmati taman hutan kota saja lantaran jenuh dengan kesehariannya di bangku sekolah, bukan berpacaran.

“Kami tak membolos, juga tak berpacaran. Di sana tadi hanya ingin mencari suasanya baru saja, soalnya kami lagi proses mengurusi PSG sekolah,” kata Rezak yang berpakaian seragam sekolah dengan nada lirih di kantor Satpol PP Kota Pasuruan.Q hil

hilmi husain/bhirawa

Para pelajar yang gemar berkeliaran saat jam sekolah diamankan di kantor Satpol PP Kota Pasuruan, Kamis (23/10).

JAWA TIMUR

Jumat Legi 24 OKTOBER 2014

KILAS JATIM

Perhutani Bondowoso Gagalkan Ilegal Logging Situbondo, Bhirawa Petugas Perum Perhutani Kantor Pemangku Hutan Bondowoso, BKPH Panarukan, RPH Mlandingan, berhasil menggagalkan kasus penebangan liar (illegal logging) pagi kemarin (23/10). Kasus yang menjadi atensi utama pemerintah itu berhasil dilaksanakan setelah petugas Perhutani mendapatkan info adanya tiga batang kayu jati di petak III A, Desa Sumberpinang, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo.

Informasi yang berhasil dihimpun Bhirawa menyebutkan, saat itu petugas Perhutani yang meliputi Mantri dan Polter Mlandingan mengetahui ada informasi tiga batang kayu dibiarkan oleh pelaku. Saat itu juga petugas Perhutani melalui Mantri KRPH Mlandingan Soleman melakukan patroli dan pengecekan dilapangan. “Ya, ternyata benar ada tiga batang kayu jati dengan posisi berdiri dibiarkan di TKP (tempat kejadian perkara),” aku Soleman, melalui telepon kemarin.

Masih kata Soleman, mendapati ada tiga batang kayu tak bertuan itu, ia bersama jajaran RPH Mlandingan melakukan pencarian terhadap pelaku illegal logging.

Masih kata Soleman, ia membutuhkan waktu cukup lama untuk mengungkap identitas pelaku penebangan kayu milik negara tersebut. Q awi

Lima Petugas PPATK 'Obok-Obok' Madiun Madiun, Bhirawa Dalam dua hari terakhir, diam-diam lima petugas dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 'mengobok-obok' Madiun. Bahkan juga mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun, untuk melakukan koordinasi, Kamis (23/10).

Dari pantauan wartawan, terlihat satu orang petugas PPATK mendatangi kantor Kejari Kota Madiun yang berada di Jalan Pahlawan, sekitar pukul 09.15 WIB. Petugas ini langsung menuju lantai dua dimana ruang Kepala Kejaksaan Negeri, berada. Sekitar pukul 11.25 WIB, petugas tersebut tampak keluar dengan didampingi Kajari Madiun, Suluh Dumadi dan Kasi Pidsus, Sudarsana.

Menurut sebuah sumber yang layak dipercaya di Kejari Madiun, lima orang petugas PPATK itu, sudah berada di Kota Madiun sejak hari Rabu kemarin. Tiga diantara mereka, yakni perempuan. Q dar

PCNU Kab Malang Tak Sependapat Hari Resolusi Jihad NU Kab, Malang, Bhirawa Usulan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Jombang, kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), agar tanggal 22 Oktober diperingati Hari Resolusi Jihad NU, ditanggapi secara beragam di antara PCNU di wilayah Jawa Timur (Jatim). Karena sebelumnya usulan PCNU Kabupaten Jombang itu ditolak oleh Ketua PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul), yang kini juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Jatim.

Seperti diberitakan harian ini kemarin, pengurus Cabang NU Jombang mendesak pemerintahan Jokowi – JK agar menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Besar Nasional.

Pasalnya, pada tanggal tersebut Resolusi Jihad dikobarkan para Ulama yang dikomandoi, KH Hasyim Asyari untuk melawan dan mengusir penjahan.

Dr KH Isrofil Amar, Ketua PC

NU Jombang mengingatkan bahwa Resolusi Jihad adalah jiwa patriotisme ulama membela tanah air dari penjajahan.

Dengan semangat yang dikobarkan para ulama, masyarakat akhirnya berani dan bangkit mengusir penjajahan.

Karenanya, untuk menghargai perjuangan para Ulama yang dipimpin langsung KH Hasyim Asyari yang juga Rois Am

PB NU waktu itu. PC NU lanjut KH ISrofl mendesak pemerintahan Jokowi –JK agar menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari besar nasional.

Sementara itu, Sekretaris PCNU Kabupaten Malang KH Abdul Mudjib Sadzili (Gus Mudjib), Kamis (23/10), kepada Bhirawa, menyatakan bahwa NU tidak perlu memperingati Hari Resolusi Jihad NU. Sebab, bangsa ini merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang, 60 persen peran dari para ulama dan warga Nahdliyin. Sehingga NU harus mengikuti keputusan pemerintah yaitu tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan dan tidak membuat hari sendiri, karena sudah masuk dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Peran NU dalam perjuangan melawan penjajah bisa dibuktikan, karena saksi sejarah diantaranya KH Mashudi yang kini usianya mencapai 100 tahun, yang tinggal di wilayah Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, sebagai pelaku sejarah. Dan saat itu KH Mashudi bagian dari organic atau tentara Indonesia, dari kalangan Nahdliyin. Serta KH Hamid Rusdi yang saat itu sebagai Ketua Ansor Kabupaten Malang asal Kecamatan Donomulyo,” jelasnya.

Menurut Gus Mudjib, usulan Hari Resolusi Jihad NU, seharusnya perlu ada kajian dulu dengan secara detail. Sehingga dirinya setuju dengan apa yang disampaikan Gus Ipul, bahwa untuk memperingati Hari Resolusi Jihad NU tidak harus

ada hari sendiri. Dan biarkan diperingati berbarengan Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November.

Meski, pada 22 Oktober 1945 pernah dikumandangkan melalui KH Hasyim Asy'ari sebagai Hari Resolusi Jihad NU. Namun selain itu, ia menegaskan, dalam hal ini pemerintah sendiri juga jangan menyembunyikan sejarah peran dari pada Nahdlatul Ulama ketika ikut berjuang mengusir penjajah dari muka bumi Negara Indonesia. “Karena peran ulama saat itu sangat besar dalam melawan penjajah. Dan pejuang dari Nahdliyin sendiri memiliki jiwa patriotism yang cukup tinggi terhadap bangsa Indonesia dalam membela tanah air,” paparnya.Q cyn

Partai Pengusung JokowiJK Tidak dapat Jabatan Kota Kediri, Bhirawa Dengan tidak menyerahkan daftar nama anggotanya dalam pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Kediri, dua fraksi pengusung Presiden dan Wakil RI Jakowi -JK terancam tidak mendapatkan jabatan dalam alat kelengkapan DPRD Kota Kediri.

Dua fraksi pengusung ini adalah Fraksi PDI perjuangan dan PKB DPRD kota Kediri hingga kamis siang belum menyetorkan nama ke sekretariatan DPRD padahal jumat pagi kalangan dewan sudah harus membentuk badan kehormatan dan pengesahan alat kelengkapan Ketua fraksi Demokrat Pembangunan DPRD Kota Kediri Yudi Ayubchan mengatakan karena dua fraksi tidak juga menyerahkan nama-nama untuk duduk dialat kelengkapan saat berlangsungnya pembentukan alat kelengkapan.

"Maka secara otomatis kedua fraksi ditinggal dan tidak dimasukkan dalam alat kelengkapan jika toh nantinya mereka menyetorkan nama anggota dari kedua fraksi itu hanya akan menjadi anggota di alat kelengkapan," terangnya.

Menurutnya, jika sampai pengesahan alat kelengkapan tidak juga menyetorkan nama maka selama lima tahun anggota dari kedua fraksi itu hanya akan menjadi anggota biasa DPRD. Sebelumnya, Fraksi PDIP dan PKB tidak menyetorkan nama-nama anggotanya saat pembentukan alat kelengkapan dewan, karena Fraksi PDIP mengganggap pembentukan alat kelengkapan telah menyalahi prosedur.Q mb2

Disbudpar Promosikan Objek Wisata Melalui Mahasiswa Asing Promosi atau memperkenalkan obyek wisata di Provinsi Jatim tidak hanya dilakukan melalui dunia maya (internet) dan brosur (leaflet), dan media massa. Tetapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim juga memperkenalkan secara langsung, yakni kepada mahasiswa asing yang saat ini sedang belajar di beberapa perguruan tinggi di Surabaya.

Seperti pada Hari Sabtu dan Minggu (18-19/10), akhir pekan lalu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim mengajak mahasiswa asal Negara Brasil, Kamboja, Tionghoa, Usbekistan, Belanda, Korea Selatan, Papua Nuginie, Laos, Mozambik yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Airlangga Surabaya dan Universitas Katolik Petra Surabaya dan didampingi beberapa mahasiswa Indonesia.

Para mahasiswa yang sebagian besar sudah fasih berbahasa Indonesia itu, diajak melihat secara langsung obyek wisata Candi Tikus, Candi Bajangratu dan Museum Mojopahit di Desa Trowulan di Kab Mojokerto. Selanjutnya mereka juga diajak untuk melihat pengrajin gamelan dan pengrajin wayang kulit serta obyek wisata Air Terjun Sedudo di Kab Nganjuk. Dari Nganjuk rombongan langsung meneruskan perjalanan ke Ponorogo.

Di Ponorogo mahasiswa asing ini diajak menikmati dan mengenal Festival Reyog tingkat Nasional yang memperebutkan Piala Presiden dan Grebeg Suro yang menjadi agenda tahunan Pemkab Ponorogo. Setelah menginap semalam di Ponorogo Dinas Pariwisata Jatim juga mengajak melihat keindahan alam obyek

7

wisata Gua Lawa atau Guo Lowo dan Pantai Prigi di Kab Trenggalek.

Staf Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim, Rumik Mahayuni, yang memimpin Fam Trip kepada Bhirawa yang turut dalam rombongan menjelaskan, Fam Trip merupakan pengenalan tempat-tempat wisata di Jatim kepada mahasiswa, ekspatriat dan warga asing yang menetap di Surabaya. Baik sedang tugas belajar, bekerja maupun sedang ada urusan bisnis di Surabaya dengan harapan bisa melihat secara langsung obyek-obyek wisata kemudian bisa menceritakan pengalamannya kepada teman, saudara atau tetangganya setelah mereka kembali ke negaranya. ‘’Mereka ini, punya teman, saudara hingga tetangga, jadi saat mereka pulang bisa promosi mouth to mouth atau dari mulut ke mulut karena mereka sudah melihat secara langsung keindahan obyek wisata di Jatim.

Contohnya, Ratha yakni mahasiswa asal Kamboja yang mendapat rekomendasi dari temannya untuk melihat keindahan obyek wisata di Jatim,’’ papar Rumik sambil mununjuk mahasiswa asal Kamboja.

sufendhi dimyati/bhirawa

Mahasiswa Asing yang mengikuti Fam Trip Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim berfoto bersama dengan Kakang dan Senduk Ponorogo tahun 2014, setelah menikmati berbagai pagelaran kesenian di Alun-alun Ponorogo dalam pembukaan Festival Reyog Nasional dan Grebeg Suro 2014 Sabtu (18/10) malam lalu.

Rumik juga berharap, para mahasiswa itu nantinya bisa mengenal budaya di Jatim. Contohnya, saat melihat pagelaran Reyog Ponorogo di Alun-alun Ponorogo dalam pembukaan Festival Reyog Nasional dan Grebeg Suro tahun 2014. Selain itu, juga diperkanalkan kuliner asli Jatim, contohnya ketika berada di Kab Nganjuk dikenalkan minuman tradisional Beras Kencur.

Mahasiswa asing itu juga diajak untuk berinteraksi dengan warga setempat yang dilalui.

Salah satu mahasiswa yakni Yu Ke asal Tionghoa mengaku impresif dengan perjalanan di empat kabupaten di Jatim ini, sebab banyak mengenal kebudayaan di Pulau Jawa. ‘’Saya sangat senang dengan Budayanya utamanya Jawa. Dan banyak tempat wisata baru yang saya ketahui,’’ kata Yu Ke yang dipanggil Agung oleh teman-temannya dari Indonesia.

Agung yang sudah fasih berbahasa Jawa halus ini, mengaku sangat ketika berada di Museum Mojopahit sebab bisa melihat banyak ukiran jaman kebudayaan Hindu dan Budha di Mojokerto. Sedangkan di Ponorogo Yu Ke sangat menikmati sendratari yang menceritakan sejarah di Ponorogo, namun tak begitu memahami maksud dan jalan ceritanya. ‘’Saya senang dengan sendratarinya, sayangnya tidak ada penjelasan ke Bahasa Asing.

Seharusnya ada penjelasan ke Bahasa Asing sehingga wisatawan asing bisa menikmati ceritanya secara detail,’’ saran Yu Ke. Sementara Bekzodjon Avazov, mahasiswa asal Uzbekistan, juga terkagum-kagum dengan pagelaran sendratari di Alunalun Ponorogo. ‘’Saya suka lagulagu dan musiknya di Ponorogo (suara gamelan yang mengiringi sendratari, red), acaranya bagus, Reyognya luar biasa. Juga pantainya yang sangat indah sebab di Negara saya tidak ada pantai,’’ papat Djon yang mengaku pernah ke Bali, Borobudur dan Pulau Lombok itu.

Rumik sendiri juga sangat senang dengan sambutan di kabupaten-kota yang didatanginya, sebab disambut langsung oleh para Kepala Disbudpar kabupaten kota yang ditujunya. ‘’Saya sangat senang, sebab sambutan para Kadisbudpar sangat baik, mereka sangat welcome. Dan mereka juga senang kerja dengan Disbudpar Jatim selama ini,’’ tandasnya.Q fen

khoirul huda/bhirawa

Kepala BKD Tuban Drs. M. Nur Hasan, M.Si saat memberikan sambutan dalam Diklat bendahara keuangan dinas di Hotel Mahkota Tuban.

BKD dan Pemprov Jatim Latih 30 Bendahara Dinas Tuban, Bhirawa Guna meningkatkan pengetahuan, keahlian untuk dapat melaksanakan tugas bendahara secara profesional, serta menciptakan aparatur bendahara yang mampu berperan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan satuan kerja sesuai dengan peraturan, pemerintah kabupaten (Pemkab) Tuban bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jatim latih 30 pengelola keuangan.

Pelatihan yang dilakukan selama 5 (lima) hari dan akan berakhir pada 26 Oktober mendatang bertempat di salah satu hotel dikabupaten Tuban, nantinya diharapkan para pengelola keuangan ini semakin profesional sesuai dengan aturan yang ada.

“Profesionalisme dengan dilandasi kepribadian dan etika pegawai negeri sipil serta sesuai dengan kebutuhan instansi dan mampu berperan dengan baik untuk menerima, menyimpan, menatausahkan dan mempertanggungjawabkan, itu yang kami harapakan,” kata Kepala

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tuban Drs. M. Nur Hasan, M.Si. Sementara itu, Nawang Ardiani, M.Si dari Badan Diklat Provinsi Jawa Timur saat dikonfirmasi bhirawa menyampaikan, kalau manajemen keuangan Pemerintah merupakan salah satu kunci penentu keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

“Adanya manajemen keuangan yang baik akan menjamin tercapainya tujuan pembangunan, untuk meningkatkan kompetensi aparatur Pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya aspek administrasi pengeluaran, sehingga kapasitas dan kapabilitas satuan kerja dalam mengelola keuangan dapat meningkat, serta secara sistemik terwujud akuntabilitas di bidang keuangan,” kata Nawang Ardiani.

Dalam diklat yang dibuka Plt. Sekda Kabupaten Tuban Bapak Ir. Budi Wiyana, M.Si, menjelaskan bahwa aspek keuangan dalam me-

kanisme pemerintahan memegang peranan sangat penting. Terutama menyangkut manajemen yang diaplikasikan dalam pelaksanaan, koordinasi dan pengawasan, maupun efektifitas sasaran yang harus benar-benar dilaksanakan secara profesional, transparan serta memberikan kontribusi bagi pelaksanaan program pembangunan.

“Bendahara merupakan ujung tombak untuk terwujudnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.

Untuk menjadi bendahara juga harus memiliki sikap yang responsif dan aprsiatif terhadap berbagai perubahan dalam manajemen pemerintahan secara umum,” kata Budi Wiyana yang juga masih menjabat sebagai Kepala Bappeda Pemkab Tuban ini dalam sambutanya.

Plt Sekda Tuban ini juga bepersan, agar hal tersebut dapat mengimbangi berbagai perubahan kinerja yang semakin baik, ia menekankan agar mulai saat bendahara harus lebih memahami terhadap jenis tugas atau wewenang yang dipercayakan.Q hud

Ciptakan Suasana Kondusif Pasca Pileg dan Pilpres, Bakesbangpol Gelar Rakor Program Kerja Bakesbangpol Kabupaten Blitar tercipta suasana yang kondusif sehingga proses pembangunan bisa berjalan lancar. Selain itu agenda ini digelar menindaklanjuti agenda Silaturahim Nasional (Silatnas) bertema Menuju Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Bogor, Jawa Barat yang gelar oleh SBY beberapa waktu. “Agar semua pihak mampu menyatukan hati, semangat, dan tekad untuk melanjutkan pembangunan Indonesia hartono/bhirawa yang lebih maju, adil, dan seDiungkapkan Kepala Bakesjahtera,” ujarnya.

Drs. Mujianto bangpol Kabupaten Blitar, Drs. MuDi sisi lain pihaknya berharap jianto, kegiatan fasilitasi dan koordinasi partai semua Partai Politik di Kabupaten Blitar ikut Politik dan Stakeholders ini mengambil tema mensukseskan pelaksanaan pembangunan di Membangun Komunikasi Politik dan Masyarakat Kabupaten Blitar setelah digelarnya pesta Multikultural di Kabupaten Blitar sebagai sarana demokrasi secara langsung pada tahun 2014 silaturahmi bersama. “Kegiatan ini digelar ini. “Sehingga kedepan saatnya kita kembali sebagai satu diantara program fasilitasi pendiuntuk membangun dan menjaga kondusifitas dikan politik masyarakat yang sasarannya daerah agar kesejahteraan masyarakat Kafungsionaris partai politik di Kabupaten Blitar,” bupaten Blitar bisa lebih baik lagi,” imbuhnya. kata Drs. Mujianto.

Sementara dalam kegiatan tersebut juga Lanjut Drs. Mujianto, setidaknya ada 100 menghadirkan narasumber Ketua KPU Kapeserta yang terdiri dari pengurus partai di tingkat bupaten Blitar, Imron Nafifah, SP dengan DPC maupun PAC di wilyah Kabupaten Blitar memberikan materi Potret Partisipasi Politik dengan harapan kondusifitas daerah bisa lebih Masyarakat Kabupaten Blitar, dari unsur baik lagi dan dalam kondisi aman dan stabil.

Akademisi Guru Besar Ilmu Hukum Universitas “Dalam kegiatan ini digelar untuk membangunan Wisnuwardhana Malang dan memberikan materi komunikasi politik antar partai politik, maupun Keterkaitan Komunikasi politik dengan sistem stakeholders seperti KPU pasca digelarnya politik dalam pembangunan Budaya politik pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilihan masyarakat. Kepala Bakesbangpol Kabupaten Legislatif 2014,” jelasnya.

Blitar, Drs. Mujianto memberikan materi Peranan Sehingga setelah dilantiknya Presiden terpilih Partai Politik dalam menumbuhkankembangkan 5 tahun ke depan, di wilayah Kabupaten Blitar wawasan kebangsaan masyarakat.Q htn,adv

Untuk menciptakan suasana kondusif pasca pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Blitar gelar Fasilitasi dan Koordinasi Parpol dan Stakeholders di Local Education Center Garum, Kamis (23/ 10) kemarin.

EKONOMI BISNIS

8 Kurs Jual

Beli

USD

12,094.00

11,974.00

SGD

9,516.84

9,415.00

EUR

15,283.19

15,130.35

JPY

11,273.30

11,156.25

GBP

19,413.29

19,215.88

Sumber : Bank Indonesia ( 23 Oktober 2014 )

RAGAM EKBIS

Smartfren Hapus Seribu Pelanggan Tak Aktif Surabaya, Bhirawa Langkah tegas dilakukan oleh Smartfren dengan menghapus 1.000 nomor pelanggan yang dinilai tikda katif.

Tindakan ini bertujuan agar tidak memberikan beban berat untuk server.

“Kini sudah ada 1000 pelanggan yang kami hapus karena tidak aktif,”ungkap Joko Tata Ibrahim deputy CEO Smartfren disela sela launching Andtoid V3S di Surabaya Kamis (12/10) kemarin.

Joko mengaku tidak mengalami kerugian dengan mengapus 1.000 nomor pelanggan, karena ia yakin dalam waktu dekat aka nada 1.000 langganan baru, sebab Smartfrend memiliki inovasi baru untuk memanjakan pelangganya.

Salah satu inovasi terbaru yakni, Anroid V3 S yag merupakan generasi terbaru dari sebelumnya. Adroid tipe ini merupalan smartphone canggih, tri G, Dual camera, dual blitz, camera 8 m pixel, baterai 2.500 mAH,” Maka bisa dibayangkan penggunanya pasti akan ada kebanggan dengan keanggunan yang ada pada adroid. V3S.,” katanya. Q ma

Pertumbuhan Ekonomi di Batu Tinggi, Kemiskinan Naik Batu,Bhirawa Pesatnya pertumubuhan ekonomi di Kota Batu, ternyata belum diikuti dengan kenaikan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakatnya. Bahkan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu, penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di kota ini mengalami kenaikkan menjadi 4,75 persen dari jumlah penduduk.

Meihat data tersebutm tim Tim Kordinasi Penanggulan Kemiskinan Daerah (TKPKD) mengadakan rapat kordinasi (rakor) yang digelar di Hotel Purnama Batu, Kamis (23/10).

“Dengan prosentase kemiskinan yang mencapai 4,75 persen, berarti masih ada sekitar 9300 penduduk Kota Batu yang berada di bawah garis kemiskinan,”ujar Kepala BPS Batu, Sri Kadarwati.

Ia menjelaskan bahwa warga Kota Batu masuk dalam kategori miskin jika masih hanya mampu berbelanja di bawah angka Rp 336.844 per kapita per bulan. Dan prosentase angka kemiskinan 4,75 persen adalah hasil pendataan BPS di tahun 2013.

Padahal di tahun sebelumnya (2012) angka kemiskinan Kota Batu berada di angka 4,45 persen.

Artinya, ada kenaikan jumlah penduduk miskin di Kota Wisata ini di tengah pesatnya laju perekonomian kota yang mencapai 8,2 persen. Kenaikan jumlah penduduk miskin ini dipengaruhi adanya kenaikan harga BBM yang terjadi di tahun 2013. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini membawa pengaruh terhadap inflasi.

Dengan inflasi yang terjadi, maka kenaikan harga 22 komoditi yang menjadi kebutuhan pokok tidak bisa dihindari. Meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, namun perlu diingat juga jika

banyak pengusaha dan para pekerja yang berasal dari luar kota.

Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi mampu mengatasi jumlah pengangguran di kota Batu. Namun hal ini tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan di sektor pertanian.

Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso mengatakan, mayoritas penduduk Kota Batu berprofesi sebagai petani.

Namun saat ini para petani mengalami kesulitan untuk mencari buruh tani guna menggarap sawah/ kebun mereka.

Akibatnya, tidak sedikit dari petani yang harus mendatangkan buruh tani dari tetangga kota. Yaitu, dari Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. “Ada juga buruh tani yang harus didatangkan dari Blitar dan Tulung Agung,”ujar Punjul.

Dengan adanya isu akan terjadinya kenaikan harga BBM di pemerintahan JokowiJK, mendesak TKPKD Kota

nas/bhirawa

TKPKD melakukan rakor untuk menekan kenaikan angka kemiskinan yang digelar di Hotel Purnama Batu, Kamis (23/10).

Batu melakukan kordinasi awal sebagai langkah antisipasi. Mereka diminta untuk waspada dan bisa mengendalikan laju kenaikan harga 9 kebutuhan pokok.

Sri Kadarwati mengatakan salah satu cara yang harus diperbaiki adalah system pem-

KEHILANGAN TULUNGAGUNG Hilang STNK Honda Beat, th. 2012, Putih, AG2524GX, a/n. Feri Prasetyo, Ds. Purwodadi RT 004, RW 004, Ringinrejo-Kediri

No.1636/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO Hilang STNK nopol P 5710 ER a/n Moh. Saleh, Ds. Olean rw 05/00, Kec. Kota Situbondo.

No.1637/IMB/BI-II/2014

Hilang STNK nopol P 5613 EO, a/n Isa Rusanti, Ds. Patemon rw 01/05, Kecamatan Bungatan, Situbondo.

No.1638/IMB/BI-II/2014

Hilang STNK nopol P 2644 EY, a/n Nur Qomariyah, Ds. Kesambirampak, rw 05/03, Kec. Kapongan, Situbondo.

No.1639/IMB/BI-II/2014

Hilang STNK nopol P 8569 UE, a/n Agus Salim, Ds. Jangkar rw 02/02, Kec. Jangkar, Situbondo.

No.1640/IMB/BI-II/2014

bagian beras miskin (raskin).

Selama ini pembagian raskin dilakukan dengan system bagito atau bagi roto (Dibagi ratared). “Sistem ini kurang efektif, lebih baik pemkot membagikan raskin yang lebih tepat sasaran,”pungkas Sri Kadarwati.Q nas

Tersisa 63 Unit, Perumahan PNS Tak Laku

Penukaran Uang Asing Ilegal Bakal Ditutup Malang, Bhirawa Bank Indonesia dalam waktu dekat akan menertibkan pelaku Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) illegal, karena ada indikasi digunakan untuk pencucian uang.

Iza Faiza Asisten direktur Divisi KUPVA Kantor Pusat BI, usai Sosialiasi kegiatan usaha penukaran valas antar bank di Kota Malang menjelaskan, belakangan ini muncul ribuan KUPVA di Indonesia. Sedangkan yang mengantongi ijin resmi, hanya 914 saja.

“Ke depan, BI akan melakukan identifikasi untuk mengetahui jumlah KUPVA yang tidak berizin. BI mentargetkan sejak awal Januari 2015, semua KUPVA yang tidak berizin akan ditertibkan,” kata Iza Faiza, Kamis (23/10).

Guna keperluan identifikasi dan penertiban tersebut, BI telah menggandeng pihak kepolisian dan pemerintah daerah. Selain itu, BI juga siap menerima laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan dengan praktek kecurangan KUPVA ilegal.

Pihaknya menghimbau, jika ingin menukar uang, masyarakat lebih baik menggunakan jasa KUPVA yang berizin.

Tetapi jika terpaksa harus tukar uang di kaki lima, dianjurkan untuk menghitung terlebih dahulu sebelum menerima uang untuk menghindari praktek kecurangan.

Ditambahkan dia, sebenarnya BI tidak pernah mempersulit ijin pendirian KUVPA. Bahkan untuk membuat KUPVA berizin syaratnya cukup mudah.

Pelaku usaha hanya perlu menyiapkan modal sebesar Rp 250 juta untuk kawasan Jakarta, Denpasar, Batam, dan Bandung.

Sedangkan diluar kawasan tersebut, pelaku usaha hanya perlu menyediakan modal Rp 100 juta, sudah bisa mendirikan KUVPA. “BI sudah memberikan kemudahan untuk pengurusan ijin KUPVA, jadi sebaiknya pemiliki usaha untuk mengurus ijin terlebih dahulu,”tukasnya.Q mut

Jumat Legi 24 OKTOBER 2014

trie diana/bhirawa

Sidak daging impor

Maraknya daging impor yang beredar di pasaran tradisional dan swalayan Surabaya, membuat Tim gabungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Prov Jatim menggelar inspeksi mendadak (sidak) dipimpin Kasie Pengawasan barang dan perlindungan konsumen Eka Setyabudi SH, didampingi Ali Yoisangaji dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil DJBC Jatim I, Kepala Seksi Produk Pangan Asal hewan Disnak Jatim Ir Wiwik Nurhayati, Polda Jatim dan Paguyupan pedagang sapi dan daging segar Jatim,Kamis (23/10).

Puspa Agro Konsisten Tolak Holtikultura Impor Surabaya, Bhirawa Puspa Agro tetap mejaga komitmen untuk menolak holtikultura impor masuk ke Jatim.Hal ini dilakukan untuk melindungi dan memberikan semangat kepada petani.

Penegasan tersebut disampaikan direktur Puspa Agro Abdullah Muchibuddin disalah satu rumah makan di Surabaya.

Menurut Udin sapaan akrab Abdullah Muchiibuddin, sikap tegas Puspa Agro ini perlu di-

ma/bhirawa

dari kanan, Abdullah Muxhibuddin Direktur Puspa Agro dan Kahumasnya Suhartoko saat bertemu wartawan

ambil untuk memberi semangat dan sekaligus melindungi para petani Jatim. “Gubernur Jatim (Dr H Soekarwo) juga menolak holtikultura impor masuk Jatim,” katanya, Kamis 23/10 kemarin.

Untuk mengimbangi konsistensinya ini Puspa Agro terus menerus membina petani lewat dengan meningkatkan kemampuan SDM melalui pelatihan dan bekerjasama dengan beberapa pihak seperti PT Indo Kater Media Grup yang sampai dengan 4eptember dan Oktober ini sudah men capai 14,3 ton, dengan nominal Rp 1,8 M. Kemudian dengan Carefour dari Februari sampai Agustus ini mencapai 160 ton yang terdiri antara buah dan sayur, “Pokoknya ada ada 50 item,” tandas Abfullah Muchibuddin.Q ma

Kab Malang, Bhirawa Perumahan PNS Bumi Kanjuruhan yang berada di Desa Ngadilangkung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang terancam tidak laku, Karena dari 126 unit rumah yang selesai dibangun, baru 63 unit terjual ke staf PNS Pemkab Malang. PT Kharisma Karangploso selaku pengembang terus berupaya untuk mengejar target penjualan.

“Kami berharap agar tahun 2015 mendatang, 63 unit rumah itu laku terjual,” kata Direktur PT Kharisma Karangploso, Kabupaten Malang Tri Wediyanto, Kamis (23/10), kepada wartawan.

Menurutnya, dari jumlah yang sudah terealisasi tersebut siap untuk ditempati, karena kunci sudah diserahkan ke pihak user atau pembeli. Dan pihak pengembang juga mengimbau kepada PNS yang sudah merealisasikan perumahan tersebut untuk segera menempatinya. Karena kalau tidak ditempati dalam jangka waktu yang cukup lama dikhawatirkan akan mengalami kerusakan.

“Sayang jika rumah tidak segera ditempati, bisa rusak. Sebab, secara umum pembangunannya sudah selesai dan menjadi target kami untuk mengejar sisa unit yang belum laku. Karena hal itu akan berpengaruh terhadap kelanjutan pembangunan unit selanjutnya atau tahap dua dari yang sudah kami direncanakan,” jelas Tri. Sementara itu, Kepala Kantor Perumahan Kabupaten Malang Sri Meicharini mengatakan, perumahan PNS Bumi Kanjuruhan berada di kawasan yang cukup strategis yakni di jalur lingkar barat (jalibar). Sehingga staf PNS Pemkab Malang yang sudah memegang kunci rumah, agar segera mnempatinya. “Karena disebabkan keberadaan Kepanjen sebagai Ibu Kota Kabupaten Malang. Apalagi perumahan tersebut merupakan program Pemkab Malang untuk mensejahterakan PNS di lingkungan Pemkab Malang,” tuturnya.

Sedangkan perumahan PNS Bumi Kanjuruhan tersebut, jelas dia, memang di khususkan untuk PNS golongan I hingga III. Dan perumahan itu dibangun dengan tipe 36 dengan luas tanah 70 meter persegi (m2) dan dijual dengan harga Rp93,39 juta per unit.

Sementara, PNS yang telah merealisasikan perumahan tersebut telah melalui seleksi terlebih dahulu diantaranya terkait dengan besaran gaji, tidak punya tunggakan di bank, serta bisa memenuhi kewajiban pembayaran secara kredit.

Ditegaskan Sri, keberadaan perumahan PNS tersebut juga menjadi salah satu indikasi perkembangan dan kemajuan di wilayah kabupaten Malang. Selain itu juga bertujuan untuk memberikan fasilitas rumah yang layak huni dan memberikan kemudahan akses bagi PNS Pemkab Malang, ketika akan menuju kantor. “Karena pusat perkantoran Pemkab Malang sudah pindah di wilayah Kecamatan Kepanjen, yang sebelumnya pusat perkantoran di wilayah Kota Malang,” terangnya.

Dia menambahkan, perumahan PNS tersebut juga merupakan wujud komitmen Pemkab Malang dalam meningkatkan kualitas pelayanan di bidang penyediaan permukiman dan perumahan sesuai dengan UndangUndang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah melaksanakan pembangunan perumahan dan permukiman murah di wilayahnya.Q cyn

Pemkab Beri Bekal Pelajar Paskibra Ilmu Jurnalistik Sebagai bentuk kepedulian pendidikan kepada pelajar dan untuk melahirkan Jurnalis Muda yang handal, kritis dan tanggap.

Pemerintah Kabupaten Kediri memberikan pelatihan bidang jurnalistik khususnya kepada pelajar yang tergabung dalam Paskibraka 2014.

Pelatihan Jurnalistik Tahun 2014 Dinas Kominfo Kabupaten Kediri bekerjasama dengan sejumlah media cetak, Radio dan Online di Kediri sebagai Narasumber. Kegiatan diikuti 80 peserta dari pelajar tingkat SMA sederajat se Kabupaten Kediri yang dilaksanakan selama lima hari mulai tanggal 18 hingga 22 Oktober 2014.

Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno yang diwakili Asisten

I Bagian Kesejahteraan Rakyat Kemasyarakatan , Ir Koessyanti, MSi sangat mengapresiasi dan mendukung pelatihan jurnalistik bagi pelajar.

Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi pengembangan potensi pelajar di bidang tulis menulis.

“Penguasaan pengetahuan dasar-dasar jurnalistik merupakan modal yang amat penting manakala kita terjun di dunia ini. keberadaan media tidak lagi sebatas penyam-

paian informasi yang aktual kepada masyarakat, tetapi juga mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menampilkan fakta – fakta secara obyektif dalam setiap pemberitaannya,” jelasnya.

Bupati berharap kepada para peserta pelatihan agar memperhatikan secara serius dan sungguh-sungguh setiap materi yang diberikan oleh para narasumber, sehingga pelatihan ini dapat memberikan pengertian, pemahaman dan wawasan yang luas bagi para peserta.

Setelah mendapatkan ilmu jurnalistik ini, seluruh peserta diharapkan dapat menjadi jurnalis muda yang handal dan bisa menyebarluaskan dan

mengembangkan seluruh potensi dan hasil pembangunan di Kabupaten Kediri.

“Dengan memiliki ketrampilan jurnalistik, peluang re-

maja untuk menyalurkan bakat menulis di media masa dan terjun dalam dunia jurnalistik sangat terbuka lebar” tandasnya.Q Adv

Jumat Legi 24 OKTOBER 2014

NASIONAL-POLITIK

KILAS NASIONAL

PPP Kubu Romi Sulit Dapat Jatah Jakarta, Bhirawa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan Romahurmuziy (Romi) diprediksi tidak mendapatkan jatah menteri dari kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla lantaran PDI Perjuangan kemungkinan mengabaikan nama-nama calon menteri yang sebelumnya diajukan oleh kubu Romi.

Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun di Jakarta, Kamis mengatakan, salah satu penyebabnya adalah campur tangan Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Dalam konteks nama yang diajukan oleh kelompok Romi, dimungkinkan Mega tidak akan respek. Dan tak bisa dipungkiri lagi Megawati lebih dekat dengan Mbah Moen,” kata Ubed.

Jika benar terealisasi, kata dia, maka pola politik yang dimainkan oleh PDIP sangat ekstrem dengan memutuskan meninggalkan Romi Cs. Namun, pada akhirnya membutuhkan komunikasi politik yang harus dilakukan Presiden Jokowi. “‘Leadership’ Jokowi akan teruji dalam tarik-ulurnya kabinet ini,” katanya.

Sementara itu, politisi PDIP Aria Bima mengatakan, untuk pos menteri bagi PPP, akan diputuskan setelah ada pembicaraan dengan Ketua Majelis Syariah KH Maemun Zubair.

“Masih nunggu Mbah Moen,” ucapnya beberapa waktu lalu usai bertemu dengan Presiden Jokowi. Q ant

antara foto

Kedekatan Megawati dengan Mbah Moen membuat PPP Kubu Surya Darma Ali (SDA) lebih berpeluang dapat jatah cabinet. Ketua Umum PPP Surya Dharma Ali (kiri) saat menghadiri Silaturahmi Kyai Pengasuh Pondok Pesantren seIndonesia (MSKP3I) di Pesantren Asshidiqiyah, Jakarta, Kamis (23/10).

9

PDIP Ingin Musyawarah Antar Fraksi KMP Ngotot AKD Disahkan Tanpa KIH Jakarta, Bhirawa Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menginginkan musyawarah dan mufakat antarfraksi di DPR untuk menentukan alat kelengkapan dewan (AKD).

antara foto

Seorang personel TNI AD dari Batalyon 711/Raksatama Brigif 22 Otamanasa menggendong anaknya saat akan menaiki pesawat Hercules di Bandara Mutiara Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (23/10) kemarin.

Pasukan Perbatasan RI-PNG Diberangkatkan Palu, Bhirawa Pasukan pengaman perbatasan RI-Papua Nugini dari Yonif 711/Raksatama mulai diberangkatkan dari Bandara Mutiara SIS Al Jufri Kota Palu menuju Merauke, Kamis.

Kepala Penerangan Korem 132/Tadulako Mayor Arh Irza Faily mengatakan, pemberangkatan pertama itu sebanyak 290 dari 450 pasukan yang ada.

Rencananya pemberangkatan itu akan berlangsung selama tiga tahap menggunakan pesawat Hercules.

Sebelumnya Komandan Korem 132/Tadulako Ilyas Alamsyah Harahap meminta pasukan yang berasal dari

Batalyon Infanteri 711/Raksatama Palu itu bisa berbaur dengan masyarakat perbatasan yang berada di Kabupaten Merauke dan Boven Digul.

Pasukan yang akan bertugas selama sembilan bulan itu juga diminta menjaga kedaulatan NKRI serta mengamankan daerah perbatasan.

Sebelumnya ratusan pasukan pengamanan perbatasan itu telah melakukan serangkaian latihan pratugas di wilayah Bangga, Kabupaten Sigi.

Dipilihnya wilayah Bangga karena daerah tersebut memiliki kemiripan kondisi geografis dengan lokasi di Merauke sehingga personel tidak terlalu kaget saat bertugas.

Materi latihan tersebut antara lain komunikasi sosial kepada masyarakat, operasi intelijen, operasi militer selain perang, dan pendekatan kepada masyarakat.

Para personel juga telah mendapatkan pembekalan dari perwira tinggi TNI AD terkait persiapan yang akan dilakukan.

Pasukan yang sebagian besar dari Batalyon Infanteri 711/Raksatama tersebut akan bertugas di perbatasan RIPapua Nugini di Papua menggantikan Batalyon Infanteri 715/Mololiatu, Gorontalo.

Pasukan Yonif 711/Raksatama Palu itu nantinya akan digantikan Yonif 713/ Satyatama Gorontalo. Q ant

“Kami berharap ada kelegaan dan musyawarah mufakat, biar tidak terlalu lama karena pengalaman kita sebelumnya selalu ada musyawarah mufakat,” kata anggota Fraksi PDIP DPR RI Pramono Anung di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis.

Pramono mengatakan, dalam forum lobi belum ditemukan titik temu mengenai kesepakatan tentang pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan.

Dia mengatakan, PDIP sebenarnya ingin di tiap AKD ada perwakilan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) namun Koalisi Merah Putih (KMP) belum mau memberikan jatah tersebut.

“Namun yang jelas pasal 284 tata tertib DPR menyebutkan tidak mungkin tidak ada perwakilan kami (pemilihan pimpinan AKD tidak bisa tanpa kuorum fraksi),” katanya.

Dia mengatakan, penentuan pimpinan komisi dan AKD tidak terkait dengan terbentuknya kabinet Jokowi-JK. Namun Pramono menilai apabila fraksi pendukung Prabowo belum bisa membagi pimpinan AKD, maka PDIP masih sabar menunggu.

“Kalau ada teman-teman pendukung Prabowo belum bisa membagi pimpinan AKD, kami akan sabar menunggu toh partner belum terbentuk (kabinet),” ujarnya.

Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Ade Komaruddin mengatakan, fraksi pendukung KMP akan mendiskusikan permintaan PDIP untuk menduduki beberapa kursi AKD.

Dia menjelaskan, KMP akan berusaha untuk mengakomodir permintaan PDIP dalam musyawarah tersebut. Namun Ade tidak merinci jumlah AKD yang akan diberikan kepada PDIP karena akan dimusyawarahkan terlebih dahulu.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR keenam memutuskan institusi itu tetap menunggu daftar nama anggota lima fraksi untuk mengisi alat kelengkapan dewan yang belum menyerahkan hingga batas akhir pada hari Kamis (23/10).

“Kita akan menunggu untuk menyetorkan nama (nama anggota untuk AKD).

Karena itu sidang ini kami tutup,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam Sidang Paripurna DPR, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis.

Keputusan itu diambil setelah Fahri memanggil kelima fraksi yaitu PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, PPP, dan Hanura untuk tetap mengumpulkan nama.

Namun hingga kelima fraksi itu dipanggil semua, tidak ada satupun yang menyerahkan nama.

Usai paripurna Fahri mengatakan Kelima fraksi itu masih ditunggu untuk menyetorkan nama-nama anggotanya untuk mengisi AKD dan akan diadakan paripurna apabila masing-masing fraksi sudah menyerahkan nama ke sekretaris jenderal DPR. Namun menurut dia, mekanisme komisi dan AKD tetap berjalan menunggu kelima fraksi tersebut menyerahkan nama-nama anggotanya. Q ant

OLAHRAGA

LINTASAN

Peluang Semifinal Makin Tipis RD : Maksimalkan Dua Laga Akhir Surabaya, Bhirawa Satu tiket babak semifinal sudah hampir pasti dikantongi oleh Persib Bandung setelah berhasil membekuk Persebaya Surabaya 3-1 di Stadion Jalak Harupat, Rabu (22/10) lalu. Sebaliknya bagi Persebaya kekalahan itu membuat tim yang diasuh oleh Rachmad Darmawan itu harus memenangkan dua pertandingan sisa.

Memasuki babak delapan besar seakan anti klimaks bagi Persebaya, mulai konflik antara manajemen dengan pemain karena soal gaji yang belum di bayar, hingga cederanya beberapa pemain kunci yang membuat langkah Fandi Utomo dan kawan-kawan sangat berat untuk meraih tiket ke babak empat besar. Hasil tiga kali seri melawan Persib Bandung, Mitra Kukar,dan Pelita Bandung Raya di putaran pertama, kemudian kalah lawan Persib di putaran kedua membuat kebangaan arek-arek Suroboyo itu hanya mengemas tiga poin dan menempatkan tim yang identik dengan warna hijau ini berada di bawah klasmen sementara. Sedangkan Persib Bandung bertengger di peringkat atas dengan 10 poin, disusul Mitra Kukar dan Pelita Bandung Raya yang samasama mendulang empat poin.

Memang peluang Persebaya ke semifinal masih terbuka walau sangat tipis, jika meraih kemenangan atas Pelita Bandung Raya di Surabaya dan Mitra Kukar di Kutei Kertanegara maka poin maksimal hanya sembilan. Sedangkan dua lawannya memiliki kans untuk meraih 10 poin. “Kalau ingin lolos harus menang di dua laga terakhir,” kata Pelatih Persebaya, Rahmad Darmawan, Kamis (23/10). Q wwn

Jatim Andalkan Sony dan Wisnu di Sirnas X Surabaya, Bhirawa Tuan rumah Jatim mengandalkan kemampuan dua pebulutangkis Sony Dwi Kuncoro dan Wisnu Yuli untuk bisa meraih juara di Sirkuit Nasional (Sirnas) X yang akan digelar di Surabaya 3-8 November mendatang. Event yang digelar setiap tahun ini juga diikuti atlet dari Malaysia, Singapura dan India.

Sony Dwi Kuncoro saat ini bergabung dengan PB Tjakrindo Master dan menempati unggulan pertama, sedangkan Wisnu Yuli yang menempati unggulan tiga, setelah tidak berlatih di Pelatnas, kini kembali ke klub lamanya PB Surya Baja. Kedua atlet asal Jatim itu akan bersaing dengan para pemain terbaik nasional seperti Alamsyah. “Saya rasa kans Sony maupun Wisnu masih terbuka lebar untuk merebut juara di Sirnas X,” kata Ketua Panitia, Bayu Wira, Sirnas X, Kamis (23/10).

Lebih lanjut ia menjelaskan, Sirnas X akan diikuti lebih dari 1.300 atlet dari seluruh Indonesia dan luar negeri.

Bahkan ia optimis jumlah peserta akan terus bertambah menjelang penutupan pendaftaran.

Kejuaraan ini juga bakal semakin ketat karena ada 20 pemain Pelatnas Potensi yang akan turun di even tahunan ini.

“Sirnas X ini seri terakhir, sehingga akan dimanfaatkn oleh pemain untuk meraih prestasi dan sekaligus memperbaiki rangking nasional,” katanya saat ditemui di GOR Sudirman Surabaya, Kamis (23/10).

Lebih lanjut Bayu Wira menjelaskan, even ini juga sebagai ajang pemanasan bagi Jatim untuk melihat kemampuan para pemain sebelum mereka diturunkan di Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja I Jatim yang digelar Bulan Desember mendatang.

“Saya yakin atlet yang akan turun di PON Remaja akan bermain di Sirnas,” katanya.

Sementara itu menuruh Sekum Persatuan Bulu Tangkis

wwn/bhirawa

Mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng membubuhkan tanda tangan pada berkas eksepsi yang diberikan kepada jaksa penuntut umum pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (17/3).

Seluruh Indonesia (PBSI Jatim, Edy Prayitno, saat ini Jatim sudah menjaring 10 pemain untuk proyeksi PON

Remaja. Nantinya jumlah mereka akan diciutkan menjadi empat pemain sesuai dengan kuota dari PB PON Remaja.

“Salah satu bahan evaluasi kita adalah Sirnas, nantinya yang terbaik kita turunkan di PON Remaja,” katanya.Q wwn

Penetapan Tatib dari Gubernur Sudah Turun Meski kemarin sempat tersendat dan kabar miring bahwa evaluasi draf tatib bakal lambat turunnya. Ternyata tidak menyulutkan usaha Ketua DPRD Gresik Ir H Abdul Hamid, untuk melakukan usaha maksimal. Dengan turunnya penetapan tatip ini, bisa di pastikan pembentukan alat kelengkapan bisa segera di realisasikan cepat.

“Syukur Alhamdulilah usaha maksimal, yang kita lakukan bersama sekretaris dewan ( Sekwan ). Bisa sesuai rencana dengan baik, meski hal itu telat satu hari.

Namun tidak menjadi persoalan yang berarti, karena target kita bahwa pada minggu ini penetapan tatib sudah turun dari Gubernur. Ini adalah kebangaan bagi kami pada liku-liku perjuangan yang dilakukan, karena antrian penetapan evaluasi draf tatib dari Gubernur masih banyak,’’jelasnya.

Turunnya tatib pada Kamis (23/ 10), sekitar pukul 10.30 saya di telpon dari staf pemprov. Bahwa penetapan tatib sudah turun dan sudah ditanda tangani oleh Gu-

bernur Jatim Soekarwo, mendapat berita itu lega hati saya. Kemudian langsung saya meluncur kesana mengambilnya, penetapan tatib itu berdasarkan surat nomor 171/ 23720/011/2014. Tentang hasil konsultasi penyesuaian tatib dengan uu 23/2014, tentang pemda dan pp 16 tahun 2010 kepada Ketua DPRD Gresik.

Dengan turunnya penetapan tatib, selanjutnya besok ( hari ini red ). Akan dilakukan rapat pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi, selanjutnya mengenai rapat sidang paripurnanya tergantung rapat nanti. “Saya berharap nanti semuanya bisa legowo, dan rapat sidang paripurna bisa penetapan

bisa di lanjutkan.Entah itu sore atau malam hari, keputusan itu nanti pada rapat,’’ujarnya.

Hal ini dilakukan, agar pem-

bentukan alat kelengkapan bisa minggu depan terbentuk juga.

Karena itu yang sekarang telah diharapkan dan dinginkan, se-

ketua dprd menunjukan hasil penetapan draf tatib dari Gubernur. kim/bhirawa

luruh anggota dewan. Karena dengan terbentuknya alat kelengkapan seperti, komisi, banleg, BK, tim anggaran, banmus.

Secara otomatis anggota dewan sudah bisa bekerja, bisa melakukan pengawasan atas kinerja legislativ dan melayani rakyat.

Lanjutnya, bahwa dari hasil evaluasi Gubernur untuk tatib yang diserahkan tim perumus tidak mengalami perubahan. Hanya saja, Gubernur menyarankan untuk menambahkan beberapa konsideran yang baru saja muncul. “Yang paling mencolok perubahannya, memang terkait nama Banleg menjadi badan pembentuk perda,’’katanya.

Dalam rapar sidang peripurna tatib, nanti rapat dengan pimpinan fraksi ini juga akan dimanfaatkan untuk membahas alat kelengkapan. Sebab, agenda selanjutnya setelah tatib adalah paripurna penetapan alat kelengkapan.”Untuk tatib saya kira sudah tidak

ada masalah, jadi bisa dilanjutkan pembahasan mengenai alat kelengkapan,” katanya.

Ditambahkan Ir H Abdul Hamid, setelah alat kelengkapan selesai.

Selanjutnya anggota dewan, akan diajak bekerja ekstra keras untuk menyelesaikan R-APBD 2015. Sehingga, pembahasan RAPBD bisa selesai tepat waktu seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau bisa kita bisa mempertahankan Dana Intensif Daerah (DID) senilai RP 23 milliar, untuk menambah APBD,” pungkas dia.

Senada juga dikatakan oleh wakil ketua DPRD Gresik Solihuddin SHi MH, bahwa turunya tatib ini. Yang dilanjutkan rapat paripurna penetapan tatib dan alat kelengkapan, seluruh anggota dewan bisa kerja-kerja. Memang itu yang di harapkan, karena sejak dilantik selama dua bulan ini ngangur karena menunggu. Semoga dengan pencapaian itu, nantinya bisa lebih baik. Q kim*

SURABAYA

10

Jumat Legi 24 OKTOBER 2014

Permudah Urus SKTS Secara Online Pemkot, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai Kamis (23/10) memberikan kemudahan penduduk musiman di Surabaya dalam pengurusan administrasi kependudukan (Adminduk). Sistem online dipergunakan untk mempermudah pengurusan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS).

trie diana/bhirawa

Terobos Pembatas Jalan

Diduga mengantuk mobil Hyundai Atoz warna hitam dengan Nopol L 1621 BL menerobos trotoar hingga membuat pagar pembatas jalan di jalan Urip Sumoharjo Surabaya rusak berat, Kamis (23/10). Meskipun kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa namun menyebabakan kemacetan total dikawasan Basuki Rahmat hingga Urip Sumoharjo.

Sampai September, Tertibkan 15 Ribu Reklame Pemkot, Bhirawa Mulai Januari hingga September 2014, sebanyak 15.158 titik reklame yang tidak berizin ditertibkan Satpol PP Kota Surabaya. Ribuan reklame ini mayoritas berukuran kecil dan bersifat insidentil. Reklame itu berjenis banner yang biasa dipaku di pohon pohon.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irvan Widyanto mengatakan,pihaknya optimis mampu memenuhi target penertiban 16.925 reklame sampai akhir tahun 2014 ini. Dibongkarnya ribuan reklame ini karena dinilai menjorok ke jalan sehingga membahayakan para pengguna jalan.

“Kami tetap optimis dapat menertibkan reklame bisa melebihi target dari 16 ribuan menjadi 20 ribuan obyek.

Dari 15.158 didalam ini ada 974 obyek reklame tetap dan sisanya insidentil.

Dan reklame tetap dan insidentil paling banyak adalah insidentil,” kata Irvan saat ditemui Bhirawa di Mako Satpol PP Kota Surabaya, Kamis (23/10).

Untuk menuntaskan, Irvan menambahkan, penertiban reklame tak berizin memang tak semudah yang dibayangkan. Sebab beberapa saat reklame diturunkan , reklame baru kemudian tumbuh lagi di tempat lain.

“Tapi sekarang perusahaan tidak

Sejumlah papan reklame berukuran besar berdiri di sepanjang Jalan Basuki Rahmat.

geh/bhirawa

berani, karena sekarang ini kalau habis dibongkar dan dipasang lagi dan tidak ada izinnya akan kita blacklist perusahaannya,” tambahnya.

Dijelaskan mantan camat Rungkut ini, pada tahun lalu, pihaknya menargetkan untuk menertibkan sebanyak 14 ribu reklame liar. Target tersebut pada tahun 2013 terpenuhi. Sedangkan pada tahun 2014 ini, jumlah titik reklame tetap di Kota Pahlawan mencapai 974 titik dengan luasan mencapai 5833 m2.

Sesuai Perda yang ada, Pemkot Surabaya tidak diperbolehkan lagi mem-

berikan ijin pemasangan reklame di kawasan Damija (Daerah Untuk Jalan) dan Rumija (Ruang Untuk Jalan).

Menurut Irvan, dirinya memerintahkan para anggota Satpol PP untuk terus giat melakukan patroli rutin. Jika ada baliho tak bayar pajak atau ditempatkan secara sembarangan maka akan ditindak tegas. Sebenarnya untuk mengurus izin reklame insidentil ini tak sulit tetapi karena berkaitan dengan lokasi pemasangan yang tak boleh di semua tempat membuat pemasang reklame Q geh kurang memtahui aturan.Q

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Pokdarwis Jatim Juara I Tingkat Nasional Pemprov, Bhirawa Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Jawa Timur kembali meraih juara pertama dalam kegiatan Penghargaan Kelompok Sadar Wisata 2014 yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan.

P

okdarwis yang menjadi juara pertama yaitu Pok darwis Gubug Klakah asal Kabupaten Malang.

Sedangkan Pokdarwis Podang Lestari asal Kabupaten Kediri meraih juara harapan satu. Keduanya memang sebelumnya sudah digadang masuk dalam enam nominasi besar tingkat nasional.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Dr H Jarianto MSi mengatakan, dalam rangka mempersiapkan daerah tujuan wisata, maka diperlukan kesadaran masyarakat yang tergabung dalam Pokdarwis melalui desa-desa di Jatim sebagai desa swasembada kepariwisataan.

“Untuk itu, Pemprov Jatim turut mengucapkan selamat pada pokdarwis yang sudah berupaya mendapatkan juara di tingkat nasional. Kini terhitung Jatim sudah dua kali berturut mendapatkan juara satu sejak diadakannya Penghargaan Pokdarwis Tingkat Nasional,” katanya, di Surabaya, (23/10).

Sementara, Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Pariwisata, Dra Rosmiati MM menambahkan, tujuan Kemenparekraf dalam menggalakkan pokdarwis untuk di tingkat nasional, dikarenakan sektor pariwisata ini memang menjadi penyumbang APBN terbesar.

“Memberi motivasi Pokdarwis agar saling berkarya dan berkreativitas untuk meningkatkan kesejahteraan,” katanya.

Menurutnya, Pokdarwis Gubug Klakah sangat siap dalam mengikuti ujian memenangkan Penghargaan Pokdarwis tingkat nasional, setelah sebelumnya menjadi lima terbaik di tingkat provinsi.

“Kita punya target ke depan agar bisa memenangkan juara pertama lagi. Sebab, dengan diraihnya juara tersebut otomatis ada nilai bombastis yang mengangkat Jatim diranah nasional dan internasional. Wisatawan diharapkan bisa banyak berkunjung,” katanya.

Ia menambahkan, ke depan ada Pemprov Jatim melalui Disbudpar Jatim kembali akan melangsungkan seleksi dan pembinaan secara kontinu pada Pokdarwis untuk bisa berlaga menjadi juara pertama lagi. “Setidaknya ada target Pokdarwis yang bisa diunggulkan untuk tahun mendatang. Nampaknya, Pokdarwis Mangrove yang ada di Banyuwangi bisa menjadi unggulan,” katanya.

Ini seiring mulai diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan atas perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Muhamad Suharto Wardoyo mengatakan, SKTS ini untuk menggantikan kartu identitas penduduk musiman (Kipem) yang selama ini berlaku.

Melalui program SKTS online ini, warga musiman di Surabaya bisa dengan cepat mengurus SKTS. Ini merupakan program layanan yang pertama kalinya di Indonesia. ‘’Bila selama ini, warga musiman yang mengurus Kipem harus membawa surat keterangan pindah sementara dari daerah asalnya, untuk mengurus SKTS tak perlu surat pindah sementara. Yang penting ada jaminan tempat tinggal di Surabaya. Melalui program SKTS online ini, warga musiman bisa dengan cepat mengurus SKTS,’’ tegas Suharto Wardoyo Kamis (23/10) kemarin.

Suharto menjelaskan, untuk proses pengurusannya, warga yang ingin mengurus SKTS tinggal datang ke kantor kelurahan atau di lokasi yang ada jaringan internetnya untuk bisa mengakses SKTS online. Untuk pendaftarannya bisa dilakukan melalui website Dispendukcapil: www.dis pendukca pil.surabaya.go.id. Lalu klik pendaftaran online penduduk musiman.

Bila mengurus di kantor kelurahan, pemohon bisa meminta bantuan petugas untuk mengakses SKTS online sekaligus mengisi form SKTS. Usai mengisi form dengan identitas diri, pemohon membawa form itu untuk dimintakan tanda tangan ke ketua RT dan ketua RW tempatnya berdomisili.

Selanjutnya, tanda tangan lurah. Bila ketiga perangkat tersebut sudah tanda tangan, pemohon bisa membawa form itu ke kantor kecamatan dan tinggal menunggu tanda tangan pengesahan dari camat. ‘’Caranya mudah, cepat, praktis ,

transparan dan memangkas jalur birokrasi. Prosesnya butuh waktu tujuh (7) hari kerja. Adapun pengambilan SKTS yang sudah jadi, cukup diambil di kantor kecamatan setempat. Jadi tidak perlu datang ke sini (kantor Dispendukcapil),’’ jelas Suharto.

Program ini didasarkan Peratuan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Sesuai Pasal (9) bahwa setiap penduduk WNI yang tinggal sementara di daerah selama tiga bulan, wajib memiliki SKTS. Dispendukcapil Kota Surabaya telah melakukan sosialisasi program layanan terbaru ini kepada perangkat desa dari 154 kelurahan dan perangkat dari 31 kecamatan di kantor Dispendukcapil Surabaya sejak bulan September September 2014 lalu.

Termasuk juga Kamis (23/10) pagi, Dispendukcapil kembali melakukan sosialisasi ke perangkat kecamatan dan Satpol PP di Dispendukcapil. ‘’Dengan program SKTS online ini, Pemkot Surabaya bisa memperoleh data dan memudahkan pengawasan terhadap kegiatan penduduk musiman di Surabaya,’’ sambung mantan Kabag Hukum Pemkot Surabaya ini.

Adapun warga musiman yang tidak mengurus atau memiliki SKTS akan mendapatkan sanksi sesuai dengan Pasal 97 Perda 14 Tahun 2014 yakni akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga (3) bulan atau denda.

Dispendukcapil Kota Surabaya secara kontinyu akan menggandeng Satpol PP Surabaya untuk menggelar operasi yustisi.

Dengan adanya program SKTS online, petugas nantinya bisa langsung mengecek data warga musiman yang terjaring razia. Apakah warga musiman itu sudah tercatat dan mengurus SKTS atau belum. ‘’Petugas bisa cek langsung data warga via smartphone. Kan datanya sudah online dengan kita. Jadi, meski dia tidak bawa SKTS, namun kalau di data sudah ada, ya tidak kita tindak,” pungkas pejabat yang piawai memainkan keyboard ini.Q dre

Tidak Ada Tambahan Bukti di Berkas Kasus Japung

Jaksa Tak Mau Bambang DH Bebas di Pengadilan Kejati Jatim, Bhirawa Tidak adanya penambahan bukti yang signifikan terhadap berkas kasus dugaan korupsi dana jasa pungut (japung), oleh tersangka Bambang DH. Membuat Jaksa harus mengembalikan berkas ini ke penyidik kepolisian, dan tak mau mengambil resiko berkas dipaksakan sempurna (P21).

Apabila berkas dipaksakan sempurna, maka resiko Bambang DH dibebaskan ditingkat Pengadilan semakin besar. Sebab, berkas setebal 30 cm ini, tidak menunjukkan peranan aktif Bambang DH dalam kasus japung.

“Sekembalinya berkas Bambang DH dari penyidik kepolisian, tidak ada tambahan yang mengarah keperan aktif Bambang. Malahan, penambahan diberkas hanya terkait keterangan dari saksi-saksi ahli saja,” terang Kepala Seksi Penuntutan (Kasitut) Kejati Jatim Dandeni, Kamis (23/10).

Dijelaskan Dandeni, keterangan saksi ahli yang disertakan penyidik dalam berkas, tak merujuk

kepada peran aktif yang dilakukan Bambang.

Tidak adanya tambahan fakta mengenai peran aktif Bambang, bisa membuat mantan Wali Kota Surabaya itu bebas ditingkat Pengadilan dengan kasus dugaan penyelewengan dana japung yang merugikan negara senilai Rp 720 juta.

“Keterangan saksi ahli tak menerangkan tentang peran aktif Bambang DH. Harus ada fakta tersebut, dan bukan asumsi,” kata Dandeni.

Menurut Dandeni, merujuk dari teknisnya, pemeriksaan dan ferivikasi dokumen terkait pengajuan dan pencairan dana japung berada di tangan Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya. Itu, kata dia, juga disebutkan dalam Perwali yang dijadikan payung hukum pencairan japung. Adapun Wali Kota hanya menyetujui japung setelah ada pertimbangan dari Sekkota.

“Dijelaskan dalam berkas, persetujuan yang diberikan Bambang DH, dilakukan setelah dirinya menanyakan apakah pencairan sudah sesuai Q bed ketentuan atau tidak,” jelas Dandeni.Q

Berharap Menkes Baru Dukung Pengembangan Rumah Sakit Ketua Pokdarwis Gubug Klakah asal Kabupaten Malang, Purnomo Ansori mengatakan, pihaknya tidak menyangka akan menjadi juara pertama dalam lomba Pokdarwis tingkat nasional.

“Kami masih sebenarnya masih dalam perjalanan jauh dan merangkak dalam meraih semua ini. Mendapatkan juara pertama memang prestasi yang luar biasa. Kedepan kami akan terus bergerak di semua lini,” katanya.

Ia beserta jajaran Pokdarwis Gubug Klakah juga menapresiasi Pemprov Jatim melalui Disbudpar Jatim yang aktif dalam memberikan pembinaan terhadap seluruh pokdarwis yang ada di Jatim. “Perlu dipertahankan yang Disbudpar Jatim berikan pada seluruh pokdarwis melalui proses pembinaan, sehingga kami bisa belajar dan melaksanakan program di desa masing-masing,” katanya.

Ia mengharapkan, ke depan pokdarwis bisa terus bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitar desa dengan memanfaatkan secara maksimal potensi yang ada Q rac di wilayahnya dengan program yang lebih baik lagi.Q

Pemprov,Bhirawa Menteri Kesehatan (Menkes) yang baru dapat mendukung program pengembangan Rumah Sakit (RS).

“Semoga Menkes di era pemerintahan baru dapat mendukung program kami,” kata Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) dr Soetomo, dr Dodo Anondo MPH dihubungi di Surabaya, Kamis (23/10).

Pihaknya berharap, kepada Menteri Kesehatan (Menkes) yang baru di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla bisa mendukung pembiayaan pengembangan dan pembangunan ikon layanan kesehatan RSU dr Soetomo.

Menkes baru diminta tetap berkomitmen membantu program RSU dr Soetomo sebagai RS rujukan terbesar di Indonesia Timur, yang sudah mengantongi Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit dan lulus tingkat paripurna dari Komisi Akreditas Rumah Sakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Beberapa ikon yang butuh dukungan pemerintah pusat, yakni RSU dr Soetomo sebagai pusat pelayanan jantung terpadu, Surabaya Transplant Organt Center (STOC), Bank Jaringan (Stem Cell) dan penanganan bayi Q dna.hms kembar siam.Q

Jumat Legi 24 OKTOBER 2014

SAMBUNGAN

11

DPRD Kota Malang Kebut Pembahasan Raperda Lama Malang, Bhirawa DPRD Kota Malang yang baru menuntaskan pembentukan alat kelengkapan dewan langsung mengebut penyelesaian rancangan peraturan daerah lama peninggalan anggota legislatif periode 2009-2014.

Ketua DPRD Kota Malang Arif Wicaksono berjanji akan segera menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan disahkan menjadi Perda. Raperda yang belum selesai pembahasannya oleh wakil rakyat periode sebelumnya ada tujuh dan akan dituntaskan tahun ini juga.

“Selama tahun ini, sudah ada 14 Raperda yang sudah disahkan menjadi Perda dan tujuh Ranperda yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya akan kita tuntaskan tahun ini juga. Pembahasan enam Raperda ini nanti kita awali dengan membahas Program Legislasi Daerah (Prolegda) pada awal pekan depan,” ujarnya, Kamis (23/10).

Di sela-sela pembahasan Raperda dan Prolegda tesrebut, kata politisi PDI Perjuangan itu, saat ini wakil rakyat juga sedang menunggu Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dari Pemkot Malang.

Setelah KUA PPAS ini diserahkan eksekutif, pihaknya akan langsung mengebut Prolegdanya.

Menyinggung prioritas pembahasan dari enam Raperda yang ditinggalkan legislator lama tersebut, Arif mengatakan semua akan menjadi prioritas. Hanya saja, sekarang masih melakukan kajian karena alat kelengkapan dewan baru terbentuk.

“Semua menjadi prioritas, tapi kami akan memilah terlebih dahulu karena ada yang super prioritas, khususnya program men­ desak yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat luas,” katanya.

Tujuh Raperda yang tertunda dan dimasukkan dalam Priolegda 2014 tersebut adalah Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan, Pengelolaan Air Tanah, Tanggung Jawab Sosial di Lingkungan Perusahaan, dan Pengelolaan Pasar Tradisional dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. n mut,ant

Petani membuang gula sebagai bentuk protes hancurnya harga gula, Kamis (23/10).

Mereka mendesak pemerintah menghentikan impor gula.

Petani Tebu Minta Impor Gula Dihentikan l Sambungan hal 1

perhatikan nasib petani tebu.

Mereka juga menuntut anggota DPRD Lumajang menyampaikan semua keluhan dan masalah yang dihadapi oleh petani tebu kepada pemerintah pusat, termasuk penghentian impor gula.

Pada kesempatan tersebut, para petani membawa gula dalam karung dengan menggunakan truk. Gula-gula itu kemudian dibuang ke jalan dengan cara ditabur-taburkan sebagai

bentuk protes atas rendahnya harga gula milik petani.

Budhi menjelaskan bahwa hingga kini gula yang ada di Lumajang, termasuk milik pabrik gula maupun petani sudah mencapai 7.000 ton yang tidak dijual.

Selain disimpan di gudang milik pabrik gula, gula-gula itu disimpan di rumah-rumah atau bangunan milik petani yang selama ini tidak ditempati.

Budhi menjelaskan bahwa hingga kini para petani tetap teguh pada pendirian semula untuk tidak menjual ribuan ton

gula mereka jika harganya tidak sesuai harapan.

Menurut Budhi, pemerintah sebetulnya sudah menetapkan Harga Patokan Petani (HPP) gula Rp 8.500 per kilogram dari sebelumnya Rp 8.250, namun pada proses lelang peserta tidak ada yang berani membeli sesuai HPP tersebut. “Karena itu gula hasil produksi di bawah PTPN XI tidak terjual, termasuk milik petani. Kami para petani sepakat untuk tidak menjual gula-gula itu kalau harganya tidak sesuai HPP,” katanya. n yat, ntr

Tak Beri Kontribusi, Gubernur Siap Ganti Core Bisnis Tiga BUMD l Sambungan hal 1

sebagai anak perusahaan. ‘’Selain itu mengagendakan pembahasan Perda pendirian BUMD holding company ke Prolegda 2014. Serta mengangkat konsultan untuk pendampingan dalam restrukturisasi PT JIM dan PT JMU,’’paparnya.

Untuk itu, dalam RUPSLBnya, disepakati perubahan nama PT JIM menjadi PT Jatim Nusa Usaha (JNU) dan PT JMU menjadi PT Jatim Prasarana Utama (JPU). Selain itu dilakukan perluasan dan pergantian core business, di mana sebelumnya PT JMU bergerak di bidang jalan tol berubah ke prasarana dalam arti luas yaitu bidang pembangunan, perdagangan, industri dan jasa.

Sedang untuk kegiatan PT JKU, Pemprov Jatim tidak lagi memegang saham mayoritas. Ini karena perusahaan swasta PT Bijak telah menambahkan setoran modal sebesar Rp 890 juta. ‘’Dengan begitu saham Pemprov Jatim telah terdilusasi dari 60 persen menjadi 48 persen.

Sehingga Pemprov Jatim bukan lagi sebagai pemegang saham,’’jelas orang nomor satu di Jatim ini.

Terpisah, Anggota Komisi C DPRD Jatim Kodrat Sunyoto menegaskan agar tidak terulang

kembali dengan tiga BUMD yang selalu merugi, diminta ada kajian investasi terkait dengan PT JNU dan PT JPU. Dengan begitu tak ada lagi anggaran APBD yang dihambur-hamburkan. ‘’Lebih baik anggaran yang ada digunakan untuk menunjang program kerakyatan daripada untuk pembuatan BUMD yang nantinya tetap akan merugi,’’tambah politikus asal Golkar.

Sementara Ketua Komisi C DPRD Jatim Thoriqul Haq mengakui dari 12 BUMD milik Pemprov Jatim, setidaknya ada tiga BUMD yang kurang sehat kinerjanya. Selain JKU, juga PT Jatim Investment Management (JIM). Alasannya, kata politisi asal PKB, perusahaan itu sudah tak sesuai dengan core bussines yakni di bidang investasi melalui pasar saham dan valas. Untuk menutupi kerugian, PT JIM sekarang ini menekuni usaha bidang penyewaan tangki timbun yang ada di kawasan pelabuhan Gresik melalui anak perusahaan bernama PT Petrobas. “Komisi C merekomendasikan supaya PT JIM dibubarkan dan diganti nama sesuai dengan core bussines yang berjalan serta lebih menguntungkan. Tapi struktur manaje-

men perusahaannya tetap,” jelas Thoriq.

Perubahan itu tentunya juga harus dibarengi dengan pencabutan dan pembuatan Perda baru.

Juga PT Jatim Marga Utama (JMU) yang bergerak di bidang investasi dan operator jalan tol juga tak ada progres. Pasalnya, pembangunan tol SurabayaMojokerto yang menjadi bidikan PT JMU hingga sekarang belum rampung. “Progres baru ada setelah pembangunan tol Sumo selesai dan dioperasikan,” dalih pria yang menjabat sebagai Sekretaris DPW PKB Jatim ini.

Dijelaskan Thoriq, BUMD lain yang kurang sehat manajemennya adalah PT Jatim Graha Utama (JGU) yang bergerak di bidang usaha perumahan. Sebenarnya perusahaan pelat merah ini kinerjanya cukup bagus. Namun semenjak diberi tanggungjawab mengelola Pasar Induk Agrobis (Puspa Agro), manajemen perusahaannya agak melenceng dari core bussines dan menjadi kurang sehat. “Untuk menyehatkan kembali PT JGU, Komisi C merekomendasikan supaya Puspa Agro pengelolaannya dipisah atau menjadi anak perusahaan dari PT JGU,” tegasnya. n cty

Buronan 4 Tahun, Mantan Bupati Nganjuk Ditangkap l Sambungan hal 1 Kekeringan di Bojonegoro makin meluas. Hingga saat ini sedikitnya sudah ada 66 desa di 19 kecamatan yang mengalami krisis air bersih.

Kekeringan di Bojonegoro Masuk Status Darurat l Sambungan hal 1

2013 terdapat 59 desa di 15 kecamatan yang mengalami krisis air bersih. “Saat ini sudah ada 66 desa di 19 kecamatan mengalami krisis air bersih. Jumlah desa yang krisis air semakin tahun semakin meningkat,” kata Budi.

Sehingga lanjut dia, setiap hari pihaknya melakukan droping air bersih di wilayah kekeringan. Setiap hari ada dua truk tangki berkapasitas 6.000 liter yang diterjunkan untuk mendistribusikan bantuan air bersih.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga memberikan bantuan water tower di daerah yang sudah menjadi langganan kekeringan di musim kemarau.

“Kita sudah memberikan bantuan water tower, dua di antaranya di Desa Jumok, Kecamatan Ngraho, Desa Duwel, Kecamatan Kedungadem, Desa Sidomukti, Tambakrejo.

Dan bulan ini, di Desa Tambak Merak, Kecamatan Kasiman,” terangnya. n bas

Kampanyekan Jalan Damai l Sambungan hal 1

menjelaskan pihaknya menargetkan ada 500an sivitas akademika dalam setiap kampus yang menjadi kader atau duta jalan damai.

“Kalau setiap kampus ada 500-an kader atau duta jalan damai, maka tahun ini ada 7.000-an kader atau duta jalan damai yang siap berdialog dengan mahasiswa lainnya serta melakukan kampanye melalui laman/website jalandamai.org secara masif,” katanya.

Menurut dia, pihaknya tidak hanya bekerjasama dengan kalangan kampus, melainkan juga kalangan ormas, pesantren, dan sekolah (SMP/SMA), namun pihaknya memang lebih mengutamakan kalangan kampus.

“Itu karena sasaran rekrutmen dari kalangan radikal memang kampus, sekolah, dan non-intelektual, tapi rekrutmen di kalangan kampus lebih mengkhawatirkan, karena mereka terbilang kaum intelektual,” katanya.

Oleh karena itu, BNPT akan melakukan roadshow kampus untuk melakukan dialog dan workshop pencegahan terorisme. “Kami melakukan roadshow ke kampus yang tidak terpapar seperti UIN maupun kampus yang terpapar seperti kampus-kampus umum (non-agama),” katanya. n geh,ant

dinyatakan bersalah dalam kasus dugaan korupsi APBD 2003 senilai Rp 1,030 miliar dan telah divonis 2 tahun penjara pada 2007 lalu oleh PN Nganjuk, dengan membayar ganti rugi sebesar Rp 100 juta dan denda Rp 50 juta. Kemudian berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung No 1016/K/PID. SUS/2008, menghukum Soetrisno dengan kurungan penjara selama dua tahun empat bulan.

Kemudian, pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan Soetrisno ditolak MA dalam putusannya bernomor 134 PK/Pid.sus/2010. “Putusan MA merupakan putusan final setelah pengajuan PK ditolak,”

papar Wayang Sumadana kepada wartawan, Kamis (23/10).

Tiba di Kantor Kejaksaan Negeri Nganjuk sekitar pukul 07.00, Soetrisno R yang dalam pengawalan ketat petugas kejaksaan mengenakan jaket hitam dan topi hitam. Kemudian Soetrisno R berpindah ke mobil tahanan dan langsung dibawa ke Lapas kelas IIB di Jl Kapten Supriyadi.

Sebelumnya pertengahan 2012 tim Kejari Nganjuk gagal mengamankan Soetrisno saat buronan itu menghadiri resepsi pernikahan salah satu pejabat Pemkab Nganjuk. Saat hendak di eksekusi petugas kejaksaan, Soetrisno menyelinap di antara

ratusan tamu undangan kemudian kabur.

Sekadar diketahui dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim pada Mei 2006 silam, ditemukan penyelewengan keuangan dana penyelenggaraan Otoda senilai Rp 1,030 miliar. Dana tersebut dialokasikan sebagai pelicin laporan pertanggungjawaban APBD 2003 Rp 450 juta. Kemudian untuk pengadaan motor bagi 45 anggota DPRD Kabupaten Nganjuk periode 1999-2004 sebesar Rp 330 juta, dan uang tali asih bupati dan wakil bupati di akhir masa jabatan Rp 250 juta. n ris

Istri Bupati Nganjuk Resmi Jabat Sekda Jombang l Sambungan hal 1

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ini terpilih setelah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang digelar oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Provinsi Jawa Timur. Selain Bupati Nyono dan Wakil Bupati Hj Mundjidah Wahab, pelantikan dan pengambilan sumpah juga dihadiri oleh jajaran Forpimda, Anggota DPRD Jombang serta Kepala Dinas dan SKPD di lingkup Pemkab Jombang.

Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko mengharapkan dengan dilantiknya Sekda baru, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan akan lebih baik, karena Sekda merupakan jabatan penting dan sangat menen-

tukan dalam melaksanakan atau menindaklanjuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. “ Termasuk memacu penyerapan anggaran yang tinggal 2 bulan lagi ini,”ujarnya usai pelantikan seraya mengatakan hingga kini penyerapan APBD sudah mencapai 60 persen lebih.

Pihaknya optimistis, dalam waktu 2 bulan ke depan penyerapan APBD 2014 bisa mencapai 100 persen sesuai harapan. Meski diakuinya waktu yang singkat menyebabkan penyerapan anggaran tidak bisa maksimal.” Yang terpenting adalah apa yang telah dianggarkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat bisa tercapai,”tandasnya.

Bupati Nyono juga berharap Sekda yang baru dilantik da-

pat melaksanakan amanah yang diberikan dengan sungguh - sungguh, penuh tanggung jawab dan memberikan yang terbaik untuk hari ini maupun di masa yang akan datang. “Kami menunggu pengabdian Sekda yang tulus dan ikhlas serta penuh kerja keras dalam menyonsong Kabupaten Jombang ke arah yang jauh lebih baik lagi ke depannya,” katanya.

Sebelumnya Bupati Jombang mengusulkan tiga nama calon Sekda ke Mendagri melalui Gubernur Jatim Soekarwo. Salah satu dari tiga nama tersebut adalah Ita Triwibawati (kini staf ahli bupati Jombang). Dua lainnya adalah Hadi Purwantoro (Kepala Dinas Pertanian), dan Hari Utomo (Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan). n rur

Gus Ipul Ingin di Jatim Ada RS Khusus Jantung l Sambungan hal 1

satunya jantung dan pembulu darah. “Dulu salah satu penyebab kematian didominasi penyakit menular, sekarang lebih banyak penyakit tidak menular,” katanya.

Hal ini diakibatkan pola hidup yang mulai berubah, terutama di perkotaan seperti banyak mengonsumsi makanan cepat saji dan kurang berolah raga. “Pemerintah mendukung semua kegiatan yang bertujuan untuk menyehatkan masyarakat,” katanya.

Gus Ipul, sapaan lekat Saifullah Yusuf mengatakan, di RSU dr Soetomo sebenarnya sudah ada pelayanan jantung yang diberi nama Pusat Pelayanan Jantung Terpadu (PPJT) RSU dr Soetomo.

Namun berhubung masih belum berdiri sendiri, pelayanan tersebut tidak diketahui masyarakat luas.

“Saya ingin ada pusat pelayanan RS Jantung yang lebih modern dan terintegrasi. Nantinya fasilitas RS Jantung di dr Soetomo lebih diperlengkap, seperti RS Jantung Harapan Kita, Jakarta.

Saya kira pembangunan rumah sakit khusus jantung ini mendesak, mengingat penderitanya semakin banyak,” katanya.

Kapan rencana tersebut bisa terealisasi, Gus Ipul mengatakan, untuk pembangunan rumah sakit tersebut perlu pembicaraan lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait.

Seperti dengan DPRD Jatim, Dinkes Jatim dan Kementerian Kesehatan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Yayasan

Jatung Indonesia Cabang Jatim Drs H Soedjito mengatakan, akan bekerjasama dengan lembaga terkait seperti rumah sakit, klub jatung sehat, dan pemerintah daerah, guna mencegah penyakit jantung dan pembulu darah melanda masyarakat Jatim.”Kami akan melaksanakan beberapa kegiatan untuk menyehatkan jatung seperti senam jantung, jalan sehat, dan pelatihan senam bagi para kader,” katanya.

Selain itu, tahun depan Yayasan Jatung Indonesia Cabang Jatim juga akan masuk ke sekolah tingkat SMA dan SMK untuk menyosialisasikan pentingnya menjaga kesehatan jantung. “Melalui cabang yang ada di kabupaten dan kota kami akan mengajak para remaja untuk menjaga hidup sehat, dan semoga pemerintah daerah mau mendukung,” harapnya.

Sementara Ketua Umum Pengurus Pusat Yayasan Jatung Indonesia Syahlina Zuhar menyampaikan, yayasan ini harus terus berkembang dengan target remaja dan wanita, caranya dengan budaya hidup sehat seperti pola makan sehat dan bergizi serta rutin berolahraga.

“Hindari makanan berlemak tinggi, garam terlalu banyak,” katanya.

Total klub jantung sehat yang telah didirikan di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 3.000 klub.”Jatim saat ini punya 70 klub jantung sehat, ini harus terus ditambah jumlahnya, di sekolah harus dihidupkan kembali olahraga lompat tali, karena itu melatih jantung,”tuturnya. n iib

Bojonegoro Minta Kekurangan DBH Migas Rp 163 Miliar l Sambungan hal 1

esak Kementerian Keuangan memberikan seluruh kekurangan DBH migas 2013 sebesar Rp 163 miliar tahun ini juga,” katanya.

Namun, menurut dia, kalau Kementerian Keuangan tetap pada rencana awal yang hanya memberikan kekurangan DBH migas 2013 sebesar Rp 52 miliar, maka target DBH migas di dalam APBD Perubahan 2014 yang ditetapkan sebesar Rp 638 miliar tidak akan tercapai.

“Kementerian Keuangan melalui surat menyampaikan kepada pemkab bahwa kekurangan DBH migas 2013 hanya akan diberikan Rp 52 miliar,” tandasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan pihaknya sudah menerima DBH migas sebesar Rp 551 miliar, sehingga kalau Kementerian Keuangan hanya memberikan sebesar Rp 52 miliar, maka perolehan

DBH migas daerahnya tahun ini hanya Rp 603 miliar. “Ya jelas target DBH migas di dalam APBD Perubahan 2014 yang sudah ditetapkan sebesar Rp 638 miliar tidak akan tercapai, kalau daerah hanya menerima Rp 52 miliar,” katanya, menegaskan.

Tapi, lanjutnya, kalau Kementerian Keuangan memberikan seluruh kekurangan DBH migas 2013 yang menjadi hak daerah, maka target DBH migas di dalam APBD Perubahan 2014 tercapai, bahkan berlebih karena perolehan DBH migas menjadi sebesar Rp 714 miliar.

Ia menambahkan perhitungan produksi minyak siap jual triwulan keempat di Maluku itu untuk perolehan DBH migas bagi daerah penghasil, akan disalurkan pada 2015. “Pemkab bisa mengalami gagal bayar sejumlah proyek pembangunan kalau DBH migas 2014 tidak tercapai,” ujarnya. n bas, ant

Tebar Nilai Kemanusiaan, Tingkatkan Solidaritas Sosial l Sambungan hal 1

seperti Festival Gandrung Sewu dan Banyuwangi Beach Jazz. Ada sportivitas melalui lomba balap sepeda Tour de Banyuwangi Ijen dan selancar internasional. Sedangkan nilai kemanusiaan dan religi dikemas lewat Festival Anak Yatim,” papar Anas.

Dalam kegiatan Festival Anak Yatim, peserta dari sejumlah yayasan dan panti asuhan di Banyuwangi diajak belajar dan bermain bersama.

Sebuah mobil perpustakaan keliling juga ditempatkan di pendopo dan anakanak diajak belajar menggunakan

internet secara bijak dan sehat.

Saat kirab keliling kota, peserta festival membawa kertas berisikan kalimat-kalimat penuh optimistis, seperti “Kukejar Terus Cita-citaku”, “Aku Bangga Jadi Anak Banyuwangi” dan “Masa Depan Cerah Pelecut Semangatku”.

Dalam kesempatan itu, anak-anak yatim diajak berwisata keliling Pendopo Banyuwangi yang di dalamnya ada rumah dinas bupati Abdullah Azwar Anas.

“Pokoknya anak-anak bebas berkililing dan melihat-lihat pendopo, asal jangan masuk ke kamar pribadi saya,”

ujar Anas yang pada kesempatan itu juga menyerahkan beasiswa kepada anak yatim berprestasi.

Bupati menambahkan sejak 2011, Pemkab Banyuwangi telah menggulirkan program beasiswa Banyuwangi Cerdas yang ditujukan untuk mahasiswa berprestasi dari kalangan keluarga kurang mampu, termasuk para anak yatim.

Sampai saat ini, total sudah 455 orang mahasiswa yang mendapat beasiswa. Dana beasiswa yang awalnya hanya sebesar Rp 788 juta, tahun ini ditingkatkan mencapai Rp 2,85 miliar.

Sementara untuk siswa tingkat

SD hingga SMA, selain dana bantuan pendidikan dari pemkab, masyarakat Banyuwangi juga menggalang gerakan Siswa Asuh Sebaya, yakni sebuah gerakan sosial siswa dari keluarga mampu untuk ikut mendonasikan dana bagi siswa kurang mampu.

Pada 2011, total dana yang terkumpul dari gerakan SAS sekitar Rp 293 juta, kemudian naik menjadi Rp 1,05 miliar pada 2012 dan pada 2013 tercatat sekitar Rp 1,6 miliar. Sedangkah jumlah siswa penerima manfaat mencapai lebih dari 6.000 orang dari 309 sekolah di seluruh wilayah Banyuwangi. *

12

Jumat Legi, 24 OKTOBER 2014

Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-69

Di Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro Puncak acara Malam Hiburan Rakyat

Mulai Pembagian Sembako Hingga Campur Sari Tombo Ati

Kepala Bakorwil Bojonegoro, Ir.Rj.Jogy Hendryadi,MT didampingi perwakilan Bulog dan KPH Perhutani Bojonegoro beserta berfoto bersama penerima sembako secara simbolis.

Puncak Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur, Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro, mengadakan berbagai kegiatan mulai dari perlombaan olahraga mulai tanggal 13-16 Oktober, jalan sehat bersama tanggal 17 Oktober hingga puncaknya adalah malam hiburan rakyat yang dirangkai dengan pembagian paket sembako dan hiburan campursari tombo ati, Rabu malam (22/10).

Kepala Barkorwil Bojonegoro, Kepala Bakorwil Bojonegoro, Ir.Rj.Jogy Hendryadi,MT mengatakan bahwa Barkorwil Bojonegoro mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu terselenggaranya peringatan hari jadi ke 69 Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 ini. “ Terima kasih kepada seluruh stake holder yang telah membantu terselenggaranya acara ini,” tutur dia.

Dimana acara tersebut didukung oleh berbagai pihak, diantaranya operator minyak dan gas bumi (Migas) yang ada di Kabupaten Bojonegoro, BPJS Kesehatan kantor cabang Kabupaten Bojonegoro, Bulog Sub Devisi regional II Bojonegoro, pihak per Bank kan, dan lain-lain. Selain itu juga ada penyerahan hadiah bagi pemenang delapan lomba yang sudah di adakan.

Yaitu lomba bola voly, lomba tenis meja, lomba balap karung putra/putri, lomba bakyak beregu putra/putri, lomba Hippa, dan Lomba Ghippa.

Setelah itu, pria yang biasa disapa Jogi tersebut menyerahkan hadiah lomba-lomba yang telah dilakukan kepada masing-masing juara 1 dalam perlombaan. Untuk juara 1 lomba bola voly dimenangkan oleh Tim Bola Voly Bank Jatim Cabang Bojonegoro, juara 1 lomba Tenis Meja dimenangkan oleh Tim Tenis Meja UPT Dispenda di

Bojonegoro, juara 1 lomba balap karung putra dimenangkan Suryadi dari Barkorwil Bojonegoro.

Sementara untuk juara 1 lomba balap karung putri dimenangkan oleh Fitri dari UPT Bina Marga di Bojonegoro, juara 1 lomba bakyak beregu putra dimenangkan oleh regu dari UPT PSAWS Bengawan Solo di Bojonegoro, juara 1 lomba bakyak beregu putri dimenangkan oleh regu dari UPT Bina Marga di Bojonegoro.

Sedangkan untuk juara 1 lomba HIPPA dimenangkan oleh HIPPA Melati Kencana Desa Pacet Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, dan untuk juara untuk juara 1 lomba GHIPPA dimenangkan oleh GHIPPA Tirto Aji Desa Wonokerto Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. “ Semoga acara seperti ini bisa terus kami laksanakan tiap tahunnya, dan semoga kedepannya semakin meriah,” tutur Jogi. Q bas*

Kabakorwil Ajak Masyarakat Cintai Makanan Khas Daerah Untuk memasyarakatkan makanan khas daerah dan menanamkan rasa cinta terhadap masakan khas daerah, tradisional dan nasional kepada generasi muda, Badan Koordinasi wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro mengadakan lomba festival makanan khas daerah (FMKD) yang dipusatkan di Kantor pendopo Kabupaten Mojokerto, Kamis (9/10) lalu.

S

ebelum digelar lomba, di awali dengan tari gong per sahabatan, yang mencerminkan masyarakat muda Mojokerto yang cinta damai, menggutamakan persahabatan dan dalam menjalankan kehidupan dengan iringan gamelan dari karawitan Sekar Melati pimpinan Ibu Hj Ikfina Mustofa Kamal Pasa dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia.

Kegiatan tersebut sebagai rangkaian memeriahkan Hari Jadi ke-69 Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan FMKD ini diikuti delapan Kabupaten dan Kota diwilayah kerja Bakorwil Bojonegoro. Dimana masing-masing perwakilan Kabupaten dan Kota diwakili dari perpaduan antara Ketahanan Pangan dan Ibu-Ibu Penggerak PKK dari Kab. Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Jombang, Kab/kota Mojokerto dan Kab/Kota. Kediri. Selain itu juga dihadiri perwakilan dari Bakorwil Pamekasan, Malang dan Madiun. Sedangkan dari dewan juri festifal makanan khas daerah, yaitu dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim, Direktur Surabaya Hotel School, Direktur gizi Surabaya dan dekan fakultas UNESA. Dimana kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Bakorwil Bojonegoro dalam ikut mengembangkan pariwisata kreatif (wisata kuliner) khususnya, dan peningkatan perekonomian masyarakat pada umumnya. Dan tema untuk festival kali ini yakni ”Makanan Khas Daerah Mendukung Perekonomian Di Daerah”. “ Sebagai pelestarian makanan khas agar bisa berkembang, maka kita bersama masyarakat harus mencintai makanan khas.

Dimana hal itu sebagai bentuk rasa syukur bisa memanfaatkan hasil pertanian, peternakan dan perikanan,” ungkap Kepala Bakorwil Bojonegoro, Ir.Rj.Jogy Hendryadi,MT. Menurutnya, selain bisa menanamkan agar makanan khas daerah tidak luntur, sehingga pelestarian makanan khas daerah perlu dilaksanakan perlombaan festival makanan khas. Dimana nantinya masyarakat selain bisa menikmati sekaligus bisa mengembangkan sebagai usaha dan

mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan akan pentingnya konsumsi pangan beragam, bergizi, beragam, berimbang dan aman, serta halal (3BA HALAL). Namun juga perlu diadakan sosialisasi untuk masyarakat secara luas”, katanya.

Pihaknya juga mengharap event ini mendapatkan perhatian dari SKPD Provinsi (khususnya BKP dan Dinas Pariwisata) yang sering menggelar event-event festival serupa, untuk disinergikan, baik itu bentuk penyelenggaraan, metodenya, dan lainnya, sehingga menjadi satu tujuan yaitu mewakili Kuliner Jawa Timur di tingkatan yang lebih tinggi, di berbagai event serupa.

“Secara umum, tidak disadari bahwa dengan pola makanan yang cepat dan instan dapat menimbulkan penyakit-penyakit yang aneh dan unik yang diderita oleh masyarakat modern dewasa ini. Hal ini dapat dilihat meningkatnya angka kematian di usia muda. Banyak anak muda yang

Keceriaan seorang penerima paket sembako.

Berpose bersama ketua PKK Kabupaten Mojokerto selaku istri Bupati Hj Ikfina Mustofa Kamal Pasa dan perwakilan Bakorwil Bojonegoro beserta perwakilan pemenang lomba festifal makanan khas daerah.

menderita atau terserang stroke, penyakit jantung, diabetes, hipertensi, dan lainnya, yang merupakan penyakit-penyakit pembunuh utama, yang menyerangnya begitu cepat, tanpa adanya tanda-tanda atau firasat sebelumnya”, sambungnya.

Dan untuk kedepan, diharapkan para Kabupaten dan Kota yang mengikuti kegiatan ini bisa mengkampanyekan kepada masyarakat agar menuju ke pola kehidupan yang sehat, aktif, cerdas dan produktif. Dimana setiap individu harus mengkonsumsi aneka ragam pangan secara seimbang, baik berasal dari pangan sumber karbohidrat, protein (nabati maupun hewani) serta vitamin dan mineral, karena tidak ada satupun bahan pangan yang mempunyai

Sekretaris Bakorwil Bojonegoro sedang menyerahkan hadiah utama pemenang jalan sehat bersama.

daerah yang sehat, beragam, bergizi, berimbang dan aman serta halal untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Serta mendorong dan meningkatkan kreativitas dan perekonomian masyarakat pada umumnya dan pengusaha kuliner makanan khas daerah khususnya,” jelasnya. Selain itu masyarakat bisa membiasakan keluarga untuk mengkonsumsi aneka menu makanan khas daerah yang sehat, beragam, bergizi, berimbang dan aman untuk kebutuhan sehari-hari, dengan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah yang ada di sekitar kita (pekarangan). Pria yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi Bakorwil Bojonegoro itu juga menerangkan, jika dalam lomba makanan khas daerah yang memperebutkan Piagam, Tropy, dan uang ganti bahan itu disediakan Bakorwil Bojonegoro. Q bas

Pada waktu yang sama, Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro juga memberikan bantuan sembako, kepada 200 warga kurang mampu di Kabupaten Bojonegoro.

Bantuan Tersebut diberikan dalam rangka berbagi dengan masyarakat, pada hari jadi ke 69 Provinsi Jawa Timur Tahun 2014.

Sekretaris Bakorwil Bojonegoro, Deddy Ferdinan Izaac mengatakan, bahwa dalam rangka memperingati hari jadi ke 69 Provinsi Jawa Timur Tahun 2014, Barkorwil Bojonegoro membagikan sembako kepada 200 orang yang kurang mampu. “ Kami membagikan 200 sembako ini kepada pemulung, abang becak, pegawai honorer Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bojonegoro, yang sebelumnya mereka sudah kami beri kupon,” katanya.

Menurutnya, sembako yang diberikan kepada 200 masyarakat kurang mampu di Kabupaten Bojonegoro ada lima jenis, yakni beras, gula, minyak, mie, dan kecap. Untuk berasnya diberikan dalam kemasan 5 kilogram, gula 1 kilogram, minyak goreng 1 litter, mie instan 5 bungkus, dan dalam kemasan kecap 600 milli liter. “ Bantuan ini berasal dari dua instansi lingkup Bakorwil, untuk beras dari Bulog Bojonegoro. Sedangkan untuk gula, minyak, mie, dan kecap dari Perhutani KPH Bojonegoro,” terangnya. Selain memberikan kupon sembako, sebelumnya pihaknya menyeser warung tempel di sekitaran ruas jalan diwilayah Kota Bojonegoro untuk diberikan sembako secara langsung. Dan itu bertujuan untuk membantu atau meringankan beban mereka. “Menyesar ke warung temple kita di bantu pihak Satpol PP dan Karyawan, pemberian sembako ini bertujuan untuk membantu mereka,” imbuhnya. Q bas*

Upacara hari jadi ke 69 provinsi jawa timur dihalaman Bakorwil Bojonegoro.

Bakorwil Bojonegoro Siap Dukung MEA 2015

Kepala Bakorwil Bojonegoro sedang mengikuti jalan sehat bersama masyarakat.

Kepala bakorwil bojonegoro saat memberikan sambutan dalam rangka festifal makanan khas daerah (kiri). Para undangan dihibur dengan campur sari tombo ati dalam acara malam hiburan rakyat hari jadi provinsi jawa timur ke 69 (atas).

Lomba Bola Volly.

kandungan gizi yang lengkap.

“Konsumsi pangan yang belum optimal sangat dipengaruhi oleh kebiasaan perilaku konsumsi pangan penduduk yang belum baik. Saat ini, pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat untuk menyediakan, memilih dan mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta halal masih rendah,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Panitia FMKD, Edy Supaji mengatakan, pelaksana kegiatan ini bertujuan untuk memasyarakatkan makanan khas daerah sebagai salah satu tujuan akhir untuk pengembangan pariwisata dan perekonomian secara umum.

Selain itu menanamkan pada masyarakat rasa cinta terhadap makanan/masakan khas daerah, tradisional dan nasional.

“Meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi makanan khas

Sebanyak 200 Kupon Sembako Meriahkan Puncak Perayaan

Lomba Tenis Meja.

Adanya rencana Pemerintah Indonesia khususnya Jawa Timur untuk memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015, Bakorwil Bojonegoro mendukung progam tersebut terutama di wilayah Jawa Timur atau di delapan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya. Hal itu di ungkapkan oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo yang di bacakan oleh Sekertaris Bakorwil Bojonegoro, Deddy Ferdinand Izaac,SH.,M.Si. dalam sambutannya saat memimpin Ucapara peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-69. Dengan berlakunya MEA, 12 Oktober 2014 di halaman Bakorwil. Menurutnya, masyarakat di lingkungan ASEAN bisa melakukan transaksi perdagangan baik barang dan jasa secara bebas. “ Melalui momentum Peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Jawa Timur ini, saya mengajak seluruh komponen masyarakat Jawa Timur untuk terus bersiap diri lahir dan batin menyongsong hari depan yang penuh dengan tantangan utamanya dalam menghadapi MEA tahun 2015,” jelasnya. Meskipun demikian pihaknya tetap mengingatkan agar jangan lupa, hari depan yang penuh tantangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hari kemarin, dan hari ini. Selain itu juga ada dua hal pokok yang kita hadapi yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal.

“Untuk internal untuk semakin mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang secara korelatif mampu menurunkan jumlah penduduk miskin, mengurangi pengangguran, meningkatkan indeks pembangunan manusia, serta mengurangi disparitas antar wilayah,” terangnya.

Dan untuk tantangan eksternal terdapat berbagai kesepakatan-kesepakatan ekonomi regional, khususnya untuk ASEAN dengan pemberlakukan MEA yang akan dilaksanakan pada 2015, disamping kerjasamakerjasama lainnya dengan berbagai negara baik dalam skema kemitraan bilateral (Bilateral Partnership) antar pemerintah maupun antar pebisnis. “ Keseriusan kita dalam memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, kita tunjukkan melalui berbagai upaya yang sedang kita lakukan, yakni meningkatkan kualitas SDM, pendidikan formal, non formal (skill) dan akses kesehatan,” tegasnya. Selain itu meningkatkan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan kualitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta mengembangkan jejaring. Ada juga kerjasama kemitraan dalam efisiensi skala ekonomi/regionalisasi dengan provinsi lain. Q bas*

Lomba Balap Karung.

Lomba Bakiyak.

Kepala bakorwil Bojonegoro di damping ibu ketua PKK Mojokerto saat keliling ke stand festifal makanan khas daerah.

Lewat Sego Ampok, Kabupaten Kediri Raih Juara 1 Bersamaan dengan festival makanan khas daerah yang di selenggarakan oleh Bakorwil Bojonegoro, juga di adakan lomba makanan khas yang di ikuti oleh delapan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Bakorwil. Dalam lomba tersebut keluar juara terbaik satu adalah Kabupaten Kediri dengan nama makanan khasnya Sego Ampok dengan minuman Serbat Panji Asmoro dengan skor 1.830 poin, kemudian di susul juara terbaik kedua di sabet oleh Kediri Kota dengan makanan khasnya Sego Gurih Komplit Sekartaji dengan minuman Tahuwa dengan skor 1.695 poin.

Dan selanjutnya untuk juara terbaik ketiga di raih oleh tuan rumah Kabupaten Mojokerto dengan makanan khas Sego Masin dengan minuman Omben Laos dengan skor 1.670 poin. Dan untuk Kabupaten Jombang meraih juara terbaik keempat dengan makanan khas Nasi Bakar Lengkap Persada dengan minuman Es Klamut dengan skor 1.648 poin. Sedangkan untuk Kabupaten Bojonegoro meraih juara terbaik kelima dengan makanan khas Sego Nggawan Jonegoroan dengan minuman jus Jambu Merah dengan skor 1.540 poin. Untuk Kabupaten Tuban meraih juara terbaik keenam hanya meraih skor 1.535 poin dengan makanan khasnya Nasi Baremjag dengan minuman Es Lewalan. Juara terbaik ketujuh di sabet oleh Kabupaten Lamongan dengan skor 1.448 poin dengan makanan khasnya Nasi Aking Ikan Kutuk dengan minuman Beras Kencur. Sedangkan untuk juara terbaik kedelapan di raih oleh Kota Mojokerto dengan skor 1.360 poin dengan makanan khas Nasi Rawon dan minuman Es Sirup Blimbing.

Ketua Dewan Juri Festival Makanan Khas Daerah, Rita Isnawati mengatakan untuk mengumumkan peserta terbaik, ada beberapa aspek-aspek yang menjadikan penilaian dalam FMKD ini. Diantaranya aspek pangan lokal lebih ditekankan pada faktor penggunaan bahan dasar produk daerah setempat, penggunaan bahan makanan import maksimal 30%. “Mengingat aspek penilaian kreatifitas terwujud dalam aspek penampilan dan penyajian serta rasa, maka aspek kreatifitas tidak berdiri sendiri, melaikan menyatu dengan aspek penampilan dan penyajian serta rasa,” jelasnya.

Menurutnya, aspek penampilan lebih menekankan pada keserasian pemilihan warna, konsistensi/tekstur, bentuk dan porsi. Sedangkan aspek penyajian lebih menekankan pada keserasian tempat dan isi; plating dan garnish. Dan Aspek komersil dinilai dengan mempertimbangkan faktor rasa enak, penyajian menarik ,bahan mudah didapat, mudah pengolahannnya dan harga relatif murah. Q bas*