Harian Bhirawa Edisi 24 Nopember 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Banyuwangi akan kami promosikan di tingkat internasional.

Salah satunya lewat media digital. Kami akan hubungkan juga dengan international broadcaster,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 11

031-5615454

Menteri Pariwisata Arief Yahya

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Senin Pahing, 24 NOVEMBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

24 NOVEMBER 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo -

Raker Gubernur di Jakarta

 Wagub H Saifullah Yusuf

- 10.00

Mendampingi Menteri Desa dan PDT Membuka Diklat Kepala Desa di Watukosek Mojokerto

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi -

Di Ruang Kerja

Pilkada Sumenep, PDIP Pertimbangkan Dua Nama Kandidat Sumenep, Bhirawa Pengurus PDI Perjuangan mempertimbangkan dua nama, yakni A Busyro Karim dan Zainal Abidin sebagai bakal kandidat yang akan diusung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumenep pada 2015.

“Dalam konteks kekinian, memang dua nama itu yang sedang dalam pembicaraan di internal kami, baik di DPD PDI Perjuangan Jawa Timur maupun di DPC PDI Perjuangan Sumenep,” kata Bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Timur MH Said Abdullah di Sumenep, Minggu (23/11).

Said yang anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur XI itu berada di Sumenep dalam rangka membuka rapat kerja cabang PDI Perjuangan setempat. A Busyro Karim adalah Bupati Sumenep periode 2010-2015 dan Zainal Abidin adalah mantan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur.

“Kalau di tingkat Jawa Timur (DPD), barisan pendukung Zainal Abidin yang intensif berkomunikasi dengan kami. Kalau di Sumenep (DPC), bisa jadi barisan pendukung Busyro Karim yang intensif membangun komunikasi,” ujarnya menerangkan.

Said yang asli orang Sumenep itu mengatakan, dua nama tersebut memiliki kemampuan untuk menjadi kepala daerah. “Komunikasi politik antara kami dengan dua nama itu sebagai bentuk penjajakan merupakan hal yang perlu dan wajar

 ke halaman 7

Akhirnya 7 Lokalisasi di Malang Hari Ini Ditutup Pemprov, Bhirawa Pernyataan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo yang mengaku pesimistis dapat menutup seluruh lokalisasi di Jatim pada tahun ini, tampaknya menjadi cambuk bagi anah buahnya untuk bergerak lebih cepat. Yang terakhir, muncul keberanian untuk menutup tujuh lokalisasi yang ada di Kabupaten Malang.

Penutupan lokalisasi yang tersebar di Kabupaten Malang tersebut bukan sebatas wacana lagi, tapi sudah menjadi target utama. Sesuai rencana, penutupan tujuh lokalisasi tersebut mulai, Senin (24/11) hari ini dengan cara memulangkan para PSK di lokalisasi tersebut.

Sekadar catatan, Gubernur Soekarwo pernah menyatakan target Jatim bisa bebas lokalisasi 2014 sulit bisa terwujud. Sebab dari 47 lokalisasi yang ada di Jatim, kini masih ada 15 lokalisasi yang masih beroperasi. Bahkan dari 15 lokalisasi itu, ada Pemda yang ogah-ogahan untuk menutup tempat maksiat tersebut.

 ke halaman 7

Sistem Gaji Belum Tepat SISTEM pembayaran gaji bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia masih belum tepat. Selama ini, para PNS mendapatkan gaji dengan cara non single salary system. Yakni pendapatan akan meningkat sejalan dengan banyaknya aktivitas, sementara job description tidak jelas. “Hal ini yang menyebabkan penyerapan PNS terhadap anggaran banyak, karena semakin banyak aktivitas, maka gaji tambahan mereka akan semakin banyak,” kritik pakar ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta Rimawan Pradiptyo di sela acara pelatihan wartawan ekonomi oleh Bank Indonesia Malang akhir pekan lalu.

Selain PNS, sistem penggajian di Kementerian Keuangan

 ke halaman 7

Groundbreaking Trem Surabaya Ditarget Awal 2015 Pemkot, Bhirawa Groundbreaking proyek transportasi Angkutan Massal Cepat (AMC) berupa trem di Kota Surabaya ditargetkan bisa dilakukan awal 2015.

Jika tak ada kendala berarti, dia memprediksi, dalam dua atau tiga tahun ke depan warga Surabaya bisa memanfaatkan trem sebagai alternatif transportasi.

“Dengan perencanaan yang matang semestinya groundbreaking trem sudah bisa dilaksanakan awal 2015,” kata Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan saat melakukan pertemuan dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Stasiun Gubeng

Surabaya, Minggu (23/11).

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota surabaya Tri Rismaharini hadir didampingi sejumlah kepala dinas.

Sementara para petinggi Kemenhub dan Dirut PT KAI

 ke halaman 7

trie diana/bhirawa

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mendampingi Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan (kanan) untuk membahas kelanjutan proyek AMC berupa trem di Surabaya di ruang pertemuan Stasiun Gubeng Surabaya,Minggu (23/11).

Mensos Ajak Pengusaha Berdayakan Penyandang Difabel DPR Mulai

trie diana/bhirawa

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat melakukan kunjungan ke workshop dan UKM Tiara Handicraft di kawasan Sidosermo Indah Surabaya, Minggu (23/11). Pekerja UKM itu semuanya para penyandang difabel.

Gus Ipul Tekankan 60 Persen Anggaran Pendidikan untuk Guru

Dindik Jatim, Bhirawa Eksistensi guru masih diyakini sebagai tulang punggung pembangunan mutu pendidikan. Karena itu, Pemprov Jatim berkomitmen untuk terus memprioritaskan

Surabaya, Bhirawa Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa melakukan kunjungan ke workshop dan UKM di Tiara Handicraft yang pekerjanya para penyandang difabel , Minggu (23/11).

Dalam kunjungannya tersebut, Mensos melihat langsung para pekerja yang tengah mengerjakan sejumlah handicraft seperti tas, tempat tisu, tas handphone hingga proses penyablonan kaos.

Tiara Handricraf merupakan salah satu UKM yang 100 persen pekerjanya adalah para penyandang difabel. Da-

 ke halaman 7

kepentingan-kepentingan guru khususnya dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesionalitas.

Hal ini dibuktikan mela-

 ke halaman 7

Galang Dukungan Interpelasi dari KIH

Jakarta, Bhirawa Hak interpelasi DPR terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, bakal mulai dirintis, Senin (24/11) hari ini. Menariknya, Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai penggagas tak hanya mengincar dan mengumpulkan tanda tangan dari koalisi pendukung saja, dukungan dari anggota DPR dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pun turut mereka bidik.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan Golkar dan KMP akan menggalang tanda tangan dengan target lebih dari 300 tanda tangan. “Kita berharap dukungan anggota KIH yang kecewa karena Jokowi telah mengkhianati rakyat dengan mengambil jalan pintas menaikan harga BBM di saat rakyat se-

 ke halaman 7

Dugaan Dana Korupsi Dana Hibah Pilgub

DPRD Jatim Siap Panggil Bawaslu Jatim DPRD Jatim, Bhirawa Dugaan korupsi dana hibah Pilgub Jatim di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim memantik reaksi dari Komisi A DPRD Jatim.

Komisi yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan ini akan segera memanggil Bawaslu Jatim dan Inspektorat Jatim untuk meminta keterangan dan penjelasan.

Terlebih dugaan korupsi tersebut sudah masuk ke ranah hukum di Polda Jatim. ‪Ketua Komisi A DPRD Jatim Fredy Poernomo mengatakann bahwa kasus dugaan korupsi di Bawaslu Jatim akan direspon oleh

adit hananta utama/ bhirawa

Gus Ipul memberikan orasi pada peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Aksara Internasional di GOR Jayabaya Kota Kediri, Minggu (23/11).

 ke halaman 7

Nikmatnya Abon Tongkol Karya Mahasiswa Perbanas

Dijual dari Mulut ke Mulut, Kumpulkan Laba untuk Travelling Ikan tongkol, bukan ikan yang sulit ditemui di Surabaya ini. Orangorang umumnya mengolah ikan ini hanya digoreng, dipepes, bumbu Bali atau disayur menggunakan santan. Aneka olahan makanan itu memang enak jika disajikan langsung. Tapi jika ingin awet dan praktis dijadikan bekal, mengolahnya menjadi abon adalah pilihan Rimawan Pradiptyo

Sentil..  PNS Sidoarjo dilarang rapat di hotel  Kantor bagus, fasilitas lengkap bukan untuk hiasan  Warga Desa Pulau Mandangin sulit listrik  Dan harga solar pun akan semakin mahal  Tak Sreg HM Prasetyo Jadi Jaksa Agung  Alamat Kejaksaaan Agung ikut berpolitik

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Membuat abon dari daging sapi itu sudah biasa, di pasaran pun juga banyak tersedia. Tapi tidak dengan abon dari tongkol alias bongkol.

Barangkali baru tiga mahasiswa kreatif dari STIE Perbanas yang punya resep rahasianya.

Ya, Fithrotul Maghfiroh, Andistasari, dan Hariati adalah tiga mahasiswa S1 Akuntansi yang sudah sangat akrab dengan bongkol selama setahun terakhir ini. Mereka mengolah, mengemas, hingga memasarkan produk itu sendiri sebagai usaha bersama.

Hariati mengatakan proses pembua-

tan bongkol membutuhkan waktu hingga dua hari. Hari pertama dipakai untuk menghaluskan daging ikan tongkol yang sudah dipisahkan dari durinya. Daging halus ini kemudian digongso bersama beberapa jenis bumbu rempah-rempah sampai kering untuk menghilangkan minyaknya. Di hari kedua, membuat irisan kentang tipis-tipis yang akan dicampurkan ke abon.

“Sekali produksi kita biasa menggunakan enam ikan tongkol yang masing-masing beratnya mencapai

 ke halaman 7

adit hananta utama/bhirawa

Tiga mahasiswa STIE Perbanas menunjukkan karyanya berupa abon tongkol yang telah dipasarkan sejak setahun terakhir.

SURABAYA

2

Senin Pahing 24 NOVEMBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Program Utama Korpri Ciptakan PNS Profesional Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menyatakan, kesejahteraan masyarakat bisa meningkat apabila mendapatkan pelayanan yang baik dari Pegawai Negeri Sipil(PNS) sebagai abdi masyarakat.

iib/bhirawa

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memberikan door prize berupa sepeda motor kepada salah satu pemenang Jalan Sehat Korpri dalam rangka HUT Korpri ke43, di halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya.

Oleh karena itu, salah satu program utama Korpri sebagai wadah organisasi PNS adalah menciptakan PNS yang professional utamanya dalam bidang pelayanan publik.

“Sebetulnya perintah undang-undangnya sudah jelas, yaitu PNS bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat kalau pelayanannya baik. Maka kemudian pelayanan yang baik itu menjadi program KORPRI sebagai wadah organisasi PNS,” kata Soekarwo, disela-sela pemberangkatan Jalan Sehat HUT ke 43

Korpri, di halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (21/11) lalu.

Dijelaskan, pelayanan yang baik itu adalah apabila berhadapan dengan negara lain mampu menyediakan infrastruktur yang baik, SDM pegawai yang menguasai tupoksi (tugas pokok dan fungsi),mempunyai standar operasional yang terukur, bahkan sampai pada standar internasionalnyapun juga terukur.

Menurut Gubernur, pelayanan yang baik tidak tergantung pada jumlah pegawai yang banyak. Jumlah pe-

gawai yang sedikitpun bisa memberikan pelayanan prima, karena kekurangan dari jumlah tenaga kerja saat ini bisa diganti dengan IT (Informasi Teknologi). Ini karena pada pemerintahan yang baru saat ini penambahan jumlah pegawai baru sudah sangat dibatasi. Penambahan hanya untuk tenaga kesehatan dan tenaga pendidik.

Pada kesempatan itu, Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, juga menyampaikan bahwa saat kunjungan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Yuddy Chrisnandi beberapa waktu yang lalu saat kunker di Jatim mengatakan, pelayanan publik Pemprov Jatim menduduki rangking satu di Indonesia. Tetapi masih harus terus diperbaiki utamanya para PNS di front line

tempat pelayanan publik (P2T atau Samsat) kurang tersenyum atau kurang ramah.

Sementara itu, kegiatan jalan sehat Korpri ini merupakan kekuatan jiwa korsa Korpri dalam menjaga kesehatan jiwa dan rohani anggota. Banyak juga kegiatan-kegiatan untuk mempererat anggota yaitu dengan diadakannya pertandingan olah raga dan lomba kesenian.

Jalan Sehat HUT ke 43 Korpri diikuti kurang lebih 5 ribu PNS, menempuh jarak kurang lebih 3 km, start dan finish di Halaman Gedung Negara Grahadi. Disediakan hadiah-hadiah cukup menarik antara lain tiga buah sepeda motor, beberapa sepeda gunung, kulkas, televise dan hadiah Q iib menarik lainnya.Q

PANGGUNG BIROKRASI

IPHI Harus Beri Sumbangsih Nyata

Lomba Balap Becak

Surabaya, Bhirawa Adanya Musyawarah Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (Muswil IPHI) harus memberikan sumbangsih positif bagi masyarakat. Sumbangsih itu dapat berupa pemikiran, gagasan, ide, serta membantu program berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jatim di bidang keagamaan.

Saat membuka Muswil VI IPHI Prov Jatim di Asrama Haji Surabaya, Sabtu (22/11) Wakil Gubernur Jawa Timur, H Saifullah Yusuf melalui siaran pers Humas Setdaprov mengatakan, IPHI dapat berperan bagi umat terutama memberikan bimbingan bagi jamaah yang akan melaksanakan ibadah ke tanah suci baik calon jamaah haji maupun umroh.

Caranya, IPHI dapat bersinergi dengan pemerintah terutama mengadakan bimbingan, pelatihan hingga panduan beribadah haji maupun umroh yang baik Q hms dan benar.Q

Parade Seni Antar Umat Beragama Surabaya, Bhirawa Sabtu (22/11) malam, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) di Kota Surabaya menggelar Parade Seni yang digelar di Graha Sawunggaling, Lantai VI gedung pemkot Surabaya. Cara ini digunakan dalam upayanya menjaga kerukunan umat Beragama di Kota Pahlawan, dan telah dilaksanakan sejak 2007 lalu.

Ketua FKUB Kota Surabaya, Chalimi mengatakan, pagelaran pentas seni umat beragama ini sesuai dengan visi FKUB dalam menjaga kualitas kerukunan dan kedamaian umat beragama di Surabaya.

Menurut Chalimi, Pentas Seni nanti akan dibuka dengan Tari Sekar Jagad persembahan dari umat Hindu. Tari ini ditampilkan oleh empat orang.“Tarian Sekar Jagd ini dipersembahkan untuk menyambut kedatangan para tamu sebagai rasa hormat dan rasa terima kasih,” jelas Chalimi.

Selain Tari Sekar Jagad, Pentas Seni ini juga diramaikan oleh penampilan Seni Hadrah oleh Ikatan Seni Hadrah Indonesia (ISHARI) Nahdlatul Ulama Kota Surabaya. Oleh orang Jawa, seni ini biasa disebut dengan Terbangan, yaitu memukul rebana dengan tangan kosong yang diikuti dengan gerakan tangan dan badan dari pemukul dan para pendamping.

Disusul penampilan SMP Muhammadiyah 1 Kota Surabaya yang akan mempersembahkan Tarian Java Barong yakni perpaduan antara tarian Jawa Q gat dengan tarian Barong.Q

Ratusan becak se Surabaya mengikuti lomba balap becak yang digelar oleh Komando Distrik Militer (Kodim) 0831/Surabaya Timur dengan tema ‘melalui Komsos kreatif lomba balap becak untuk menjalin kemanunggalan TNI dengan rakyat guna mewujudkan bersama TNI rakyat kuat’.Tampak salahsatu peserta menunjukkan atraksi Rancingmiring dan slalom becak, Minggu (23/11). trie diana/bhirawa

Selesaikan Polemik Purabaya Butuh Mediasi Gubernur Percepat Diklat Honorer K1 dan K2 DPRD Surabaya, Bhirawa Polemik bagi hasil PAD terminal Purabaya antara Pemkot Surabaya dan Pemkab Sidoarjo perlu mendapat mediasi dari Pemprov Jatim. Pemkot Surabaya layak meminta bantuan kepada Gubernur Jatim untuk turun tangan menyelesaiakan masalah ini.

Anggota komisi A DPRD Kota Surabaya, Fatkur Rohman menyarankan kepada Pemkot Surabaya, agar Pemprov Jatim ikut turun tangan dalam mengatasi permasalahan bagi hasil PAD terminal Purabaya.

Sebab, lanjut fatkhur, Tanpa bantuan Pemprov Jatim, sampai kapanpun polemik pembagian hasil ini tidak akan bisa ketemu kejelasanya, kalau tidak ada pihak yang memediasi.

“Kenapa pemkot Surabaya tidak minta Gubernur (Soekarwo) harus turun tangan mengenai masalah ini. Atau memang Gubernur ngetes kita.

Kita ini seolah- olah seperti ayam yang dibiarkan bertengkar dan tidak ada wasitnya. Kalau kayak gini caranya tidak akan ketemu titik tengahnya,” te-

gasnya, saat hearing di komisi A, Jumat (21/11).

Sementara anggota komisi A lain, Lutfiyah, menanyakan kepada Pemkot bagaimana sistem bentuk kerjasama yang dilakukan antara Pemkot Surabaya dengan Pemkab Sidoarjo. Sehingga bisa mengasilkan keputusan yang malah membuat kota Surabaya merugi dan justru menguntungkan kota lain.

“Waktu itu pemkot kenapa mau mengadakan MOU seperti ini. Model kerjasamanya Ini gimana dan seperti apa. Kalau memang ini ada undang-undangnya kita harus taati, tapi faktanya apa, tidak ada undangundang yang mengatur kerja sama ini. Wong ini lahan milik Surabaya, kok malah Surabaya yang rugi,” heranya.

Menanggapi pertanyaan Lutfiyah serta Fatkur Rohman, Bagian Kerjasama Pemkot Surabaya, Ifron Hary mengatakan, landasan Pemkot Surabaya untuk melakukan kerja sama adalah sesuai perjanjian antara kedua belah pihak yang dialkukan sejak tahun 1982 yang mensepakti adanya perjanjian

tersebut tentang Terminal Purabaya. Dan juga di atur dalam Permendagri tahun 2002 tentang perjanjian kerjasama.

“Memang kalau terjadi perselisihan antar daerah, itu memang nanti bisa lari ke Gubernur untuk mencari solusi.

Tapi kami berharap, masalah ini ingin kami selesaikan secara kekeluargaan saja ya, jangan sampai menjadi sengketa. Jadi kami berharap antara kedua belah pihak bisa menemukan solusi tanpa melalui Gubernur,” jawabnya.

Ifron menuturkan, sebenarnya pemkot Surabaya pernah membahas dengan tingkat Eksekutif Siodarjo (Pemkab) sampai 6 kali pertemuan, dan disepakati Bruto 80 untuk Surabaya, 20 untuk Sidoarjo. Tapi setelah hasil kesepakatan ini kembali ke tingkat legislatif (DPRD) kesepakatanya kembali berubah. Sebab, anggota dewan Sidoarjo tetap menginginkan Bruto 30 untuk Sidoarjo.

“Sejak tahun 2012 kemarin kita duduk bareng dengan pihak sidoarjo. Karena menurut kita 70Q gat 30 itu nggak adil bagi kita.Q

Pemkot Akan Gunakan Bus Listrik untuk Wisata Pemkot, Bhirawa Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini bakal menggunakan bus listrik untuk angkutan wisata di kota Surabaya. Hal ini diungkapkan oleh Wali Kota Risma ketika melakukan peluncuran bus listrik pertama

kali di Indonesia.

Wali Kota Risma tertarik dengan bus listrik tersebut bahkan dia berangan-angan ingin mengendarai mobil dinas dengan tenaga listrik.

Usai ikut merasakan menumpang bus listrik tersebut, Risma berencana akan me-

mesan bus listrik untuk angkutan pariwisata di Surabaya. ‘’Nanti bisa menjadi bus wisata kita. Kita lihat nanti lah.

Terima kasih telah mewujudkan misi kota Surabaya sebagai Eco City,’’ kata Wali Kota Risma di sela acara peluncuran bus listrik di depan GraPARI

Telkomsel, Taman Bungkul Minggu (23/11) kemarin.

Menurut alumnus Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) ini, misi Kota Surabaya sebagai Eco City ke depan moda transportasi Surabaya akan dilengkapi dengan trem dan monorel.

Bahkan, rencananya trem tersebut bentuk seperti bus listrik karya mahasiswa ITS. Bahkan, dirinya sempat memesan mobil listrik dari ITS untuk kendaraan dinasnya. Namun, tidak jadi, karena desain mobil listrik tersebut seperti mobil film Q dre Batman.Q

Pemprov, Bhirawa Badan Diklat Provinsi Jawa Timur akan mmempercepat pendidikan dan pelatihan ((Diklat) Prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari tenaga honorer kategori K1 dan atau K2 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Kepala Bidang Diklat Kepemimpinan Badan Diklat Prov Jawa Timur, Bagus Pujiono saat menutup Diklat Prajabatan CPNS golongan II dan III yang diangkat dari Tenaga Honorer K 1 dan atau K 2, Sabtu (22/11) mengatakan, dengan selesainya prajabatan tersebut para CPNS K1 dan atau K2 telah mempunyai bekal sebagai persiapan memasuki dunia kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tugasnya menjadi pelayanan masyarakat.

Disamping itu, diklat prajabatan selama delapan hari bagi CPNS bagi K1 dan atau K2 di Pusdik Watukosek merupakan syarat mutlak untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tujuan dan sasaran Diklat bagi CPNS tersebut adalah untuk membekali ilmu pengetahuan dan wawasan sebagai pelayan masyarakat yang baik setelah menjadi PNS Dalam pesannya Bagus mengatakan, setelah kembali ke permanent sistem para peserta diklat bisa membawa perubahan seperti berperilaku lebih baik dari sebelumnya. Kemudian mempunyai kompeten dan bekerja sesuai dengan tuntutan yang diinginkan masyarakat. Bekerja dengan kompeten artinya dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas yang dibebankan dan mempunyai tolak ukur.

Kemudian bekerjalah sesuai dengan standar pelayanan publik/pelayanan masyarakat dimana para PNS dalam menjalankan tugasnya selalu peduli memberikan pelayanan lemah lembut ramah.

Oleh sebab itu diklat ini telah dirancang secara khusus dengan sebuah materi tertentu yang ditujukan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan CPNS tentang bagaimana menjadi PNS yang bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Perlu diketahui kita semuanya keberadaan PNS saat ini sering menjadi sorotan publik diantaranya menyangkut efisiensi Sumber Daya manusia (SDM) dan profesionalitas dimana jumlah PNS yang ada belum diimbangi dengan kualitas. Sementara produktifitas dan profesionalitas belum merata. Oleh sebab itu dengan diklat prajabatan para CPNS SDM nya akan semakin bertambah meningkat kearah Q wwn yang lebih baik.Q

Satpol PP Surabaya Tangkap 10 Pasangan Mesum dan Segel 2 RHU Razia rutin yang digelar Satpol-PP Kota Surabaya terus menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha Hotel dan RHU. Bagaimana tidak, setelah menyisir bangunan liar (bangli) dan PSK di sepanjang rel KAI Tandes, petugas juga melakukan penyegelan Hotel Pasar Besar dan Café Santoso yang diketahui tak memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Jumat (21/11) dini hari.

Dibantu jajaran samping yakni Polertabes dan Gartab III Surabaya, petugas Satpol-PP Kota Surabaya menyisir keberadaan PSK dan membongkar sejumlah bangunan liar (Bangli) di sepanjang rel KAI Tandes karena sering digunakan sebagai tempat untuk melakukan praktik prostitusi.

Alhasil, ditemukan 3 wanita yang diduga kuat sebagai PSK

yang kemudian diciduk petugas, “Seluruh bangli sudah kami bongkar dan ditemukan 3 wanita yang diduga PSK yang mangkal,” Kata Joko Wiyono Kasi Pengawasan Satpol PP Surabaya.

Menurut Joko, keberadaan bangli di pinggiran rel kereta api posisinya sangat membahayakan sehingga terpaksa dilakukan pembongkaran. Hal ini dila-

kukan agar jumlahnya tidak semakin berkembang karena hasil pantauan petugas selama beberapa minggu, ternyata memang digunakan sebagai tempat mangkalnya para wanita malam.

Kemudian rombongan aparat bergerak menuju ke Hotel Pasar besar dan berhasil mengamankan sejumlah pasangan mesum yang tidak memiliki identitas sebagaimana mestinya (berKTP sama /surat nikah).

Tidak hanya itu, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim RHU, ternyata Hotel Pasar Besar tidak mengantongi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), dan diputuskan untuk dilakukan penyegelan saat itu juga.

“Selain mengamankan beberapa pasangan tidak resmi (mesum), kami juga menemukan pelanggaran yakni pihak hotel belum memiliki surat izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dari Dinas Pariwisata dan terpaksa kami lakukan penyegelan guna menghentikan semua kegiatannya,” jelas Joko.

Satpol-PP Kota Surabaya juga kembali menggelandang sejumlah pasangan mesum di Hotel Galaksi yang berada di jalan Biliton, dan merazia tempat hiburan malam Cafe Santoso yang berujung penyelegelan.

Hasil malam itu, total ada 10 pasangan mesum, 3 PSK dan 2 lokasi RHU dilakukan Q geh penyegelan.Q

Petugas Satpol PP menyegel tempat hiburan malam Cafe Santoso.

geh/bhirawa

3

Senin Pahing, 24 NOVEMBER 2014

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Pameran Produk Perikanan Pengusah Kecil dalam Rangka Meningkatkan Konsumsi Makan Ikan Surabaya, 21 November 2014

Bazar Jadi Ajang Edukasi Masyarakat Meningkatkan Konsumsi Makan Ikan di Jatim Penyelenggaraan pameran produk makanan dari olahan hasil-hasil perikanan di halaman kantor Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla), Jumat (21/11) kemarin tidak jauh beda dengan kegiatan bazar yang memang rutin digelar sebelumnya.

“

Acara bazar seperti ini sebenarnya meru pakan acara rutin yang sudah biasa kami gelar. Hanya acara kali ini terasa berbeda karena sekaligus memperingati Hari Ikan nasional yang jatuh pada tanggal 21 November,” kata Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil hasil Perikanan (P2HP) Diskanla Jatim Ir H Totok Sudarto MM disela-sela acara bazar.

Sebanyak lebih dari 25 stan Usaha Kecil Menengah (UKM) produk perikanan sejak pukul 06.00 WIB sudah mulai berbenah. Sebagian besar stan yang menawarkan produk kemarin sudah terbiasa ikut bazar yang digelar rutin oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim.

“Kegiatan ini juga sebagai respon atas permintaan teman-teman UKM yang menginginkan agar pemerintah provinsi Jatim khususnya Dinas Perikanan dan Kelautan memfasilitasi mereka dalam menjajakan produk perikanan,” jelas Totok. Menurut Totok, kegiatan yang digelar tersebut sangat membantu kehidupan ekonomi para UKM Perikanan.

“Saya sempat cek omzet mereka selama bazar ternyata lumayan besar, berkisar antara Rp400 ribu – Rp600 ribu. Bahkan UKM produk keripik ikan itu kadang bisa mencapai Rp 2 juta lebih,” tambah Totok itu. Oleh karena itu, sepanjang kalangan UKM masih mau pihaknya akan terus memfasilitasi bazar seperti itu.

Ketika ditanya berapa kira-kira omzet

Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil hasil Perikanan (P2HP) Diskanla Jatim Ir H Totok Sudarto MM saat berbincang-bincang dengan salah seorang pemilik stan yang menjual masakan kreco dan teh tradisional ini.

yang akan diraih pada bazar hari itu, Totok memprediksi omzetnya mungkin tidak akan banyak.

“Maklum mas, momentum bazar kali kali ini

Stan milik ibu Tutik dari Kenjeran Surabaya yang menjual berbagai keripik dari ikan menjadi stan yang paling ramai dikunjungi pembeli.

pas tanggal tua, jadi mungkin para PNS di sekitar sini yang biasa belanja akan mengurangi volume belanjanya,” tuturnya sambil tersenyum.

Prediksi Totok bisa jadi tidak berlebih, meng-

Bukan hanya kalangan PNS saja yang mendatangi bazar. Seorang warga sekitar bersama anaknya sedang mencicipi produk olahan dari bahan ikan di salah satu stan.

Berharap Sosialisasi Lebih Diperluas Penyelenggaraan Pameran Produk perikanan dari kalangan UKM yang rutin digelar Diskanla Jatim Jumat (21/ 11) kemarin sebenarnya masih bisa dioptimalkan lagi agar biasa mendatangkan pengunjung utamanya dari kalangan masyarakat.

“Saya lihat sebagian besar pembeli adalah kalangan PNS, bahkan sebagian sudah pelanggan. Harapan saya sebenarnya lebih banyak lagi pengunjung yang akan datang,” tutur Ardi Alfiansyah Supervisor HORECA salah satu perusahaan yang memproduksi produk

ingat sepanjang pengamatan Bhirawa memang sebagian besar pembeli adalah kalangan PNS yang kantornya tidak jauh dari lokasi penyelenggaraan basar.

Edukasi Masyarakat Omzet tinggi ternyata tidak menjadi satusatunya tujuan dari penyelenggaraan bazaar.

“Bagi kami bazar ini bukan hanya jadi ajang untuk menawarkan produk-produk kami, tetapi juga menjadi ajang yang tepat untuk mengedukasi masyarakat dalam mengonsumi produk-produk hasil laut,” kata Supercvisor HORECA Ardi Alfiansyah kepada Bhirawa.

Menurut Ardi, acara serupa mungkin saja banyak digelar di mall atau plasa, namun acara yang digelar di kantor Diskanla jatim tersebut lebih memungkinkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Masyarakat di sini mungkin lebih santai dan leluasa, bukan saja untuk bertanya tentang produk olahan hasil perikanan kami, tetapi juga untuk menanyakan bagaimana cara memasak produk yang kami buat,” tambahnya lagi. Ketika ditanyakan terkait omzet yang dicapai, Ardi mengatakan bahwa omzet bukan tujuan utama pihaknya ikut bazar.

“Kami lebih mengedepankan edukasi keapda masyarakat,” ujarnya mantap. Q why*

Tawarkan Lele Organik, Sepuluh Menit Sold Out

Beberapa pengunjung saat melakukan transaksi.

makanan dari ikan.

Menurut Ardi, sedikitnya pembeli dari kalangan masyarakat biasa bisa jadi

Beberapa pengunjung yang sebagian besar kalangan PNS saat melakukan transaksi.

karena publikasi lewat spanduk-spanduk yang tidak sampai ke masyarakat.

“Saya lihat hanya di sekitar kantor saja ada spanduknya. Andai saja sampai ke kampung-kampung mungkin akan banyak lagi yang akan datang,” tambah Ardi lagi.

Komentar serupa juga disampaikan Endah, pemilik stan yang menawarkan makanan kreco dan teh tradisional ini.

“Padahal banyak bahan kebutuhan pokok yang dijual jauh lebih murah lho.

Coba kalau banyak ibu-ibu yang tahu pasti akan banyak yang datang,” jelas Endah lagi.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar penyelenggaraan lebih gencar lagi mensosialisasikan kegiatan ini agar masyarakat juga ikut terlibat.

“Jadi bukan hanya orang-orang kantoran saja yang datang. Kalau lebih ramai kami kan juga senang,” tambah Endah sambil tertawa renyah. Q why*

Rombongan ibu-ibu yang datang berbondong-bondong tersebut mendadak wajahnya berubah menjadi kecut begitu barang yang diburunya ternyata sudah habis.

“Maaf Ibu-ibu, lele organiknya sudah habis dari tadi,” tutur staf dari Balai Pengembangan Benih Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur di Kepanjen Yunneta Ferawati, SPi. Menurut Netta, pihaknya memang hanya menyiapkan 39 Kg lele organik untuk dijual di acara bazar resebut.

“Dari 39 kg tersebut hanya dalam 10 menit langsung habis,” kata Netta lagi.

Menurut Netta, tingginya minat masyarakat yang didominasi dari kalangan PNS yang berdinas di sekitar lokasi bazar itu bisa jadi bukan hanya karena kesadaran hidup sehat yang sudah tinggi juga karena harga yang dijualnya memang harga basar alias jauh dibawah harga pasaran.

“Harga lele organik biasanya kalau di luar bisa mencapai Rp50 ribu per kilo, namun kali ini kami jual hanya Rp10 ribu/ kilo,” kata perempuan berkerudung coklat yang terlihat energik ini.

Menurut Netta, pihaknya memang tidak menjual lele organik dalam jumlah besar

sebab tujuan pihaknya ikut pameran untuk memburu keuntungan tetapi lebih untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang budidaya lele organik.

“Jadi dalam pameran ini kalau ada teman-teman atau masyarakat yang ingin membudidayakan lele organik dengan senang hati kami ajari,” jelasnya. Bahkan untuk mengembangkan budidaya lele organik tersebut pihaknya sudah berkalikali menghadiri berbagai forum baik pelatihan maupun seminar tentang budi daya lele organik.

Singkatnya, lanjut Netta selain memperkenalkan lele organik kepada masyarakat, kehadiran UPT Perikanan Kepanjen jelas Netta juga untuk mengajak masyarakat agar mau mengembangkan dan membudidakan lele organik.

Menurut Netta, peternakan lele organic ini relatif sederhana, dengan lahan yang tidak terlalu luas, masyarakat akan dapat mengembangbiakkan lele dengan memanfaatkan terpal sebagai dasar kolam.

“Kita sengaja menggunakan pakan organik yang dipergunakan dalam pola pemeliharaan agar mengurangi pengaruh bahan kimia dalam pengembangbiakkannya,” katanya lagi. Q why*

Staf UPT Dinas Perikanan dan Kelautan di Kepanjen Yunneta Ferawati, SPi memamerkan stannya yang sudah sold out.

Stan minyak goreng Ikan Dorang berani menjual produknya jauh dibawah harga pasar.

OPINI

4

Jalan Berliku Menuju Industri Hijau

Tajuk

Pesimisme SEA-Games 2015 KONTINGEN Indonesia pesimistis menghadapi ajang SEAG (SEA-Games) XXVIII 2015 di Singapura. Tidak menarget runner-up, apalagi juara umum. Hal itu disebabkan tuan rumah mengumumkan mencoret beberapa cabor (cabang olahraga).

Termasuk yang selama ini “tambang emas” Indonesia. Tuan rumah memiliki otoritas menentukan cabor yang dipertandingkan dalam SEAG. Selain itu, tuan rumah juga beralasan penyesuaian dengan cabor Olympiade dan Asian Games.

Indonesia perlu meniru efisiensi cabor pada multi-even (seperti PON), agar lebih fokus membina prestasi ke-olahraga-an, dengan core sport. Selama ini PON dinilai sangat bias dalam cabor, mengumbar medali emas. Banyak cabor dalam PON yang tidak berujung pada peningkatan posisi pada Asian Games maupun Olympiade. Misalnya mempertandingkan cabor Dansa pada PON, apa urgensinya? Seharusnya PON merupakan persiapan menuju prestasi olahraga tingkat dunia.

Di dalam negeri, cabor yang tidak memiliki hierarkhis sampai ke Asian Games dan Olympiade, cukuplah dipertandingkan secara single even, melalui kejurnas. Single even yang berakar budaya bangsa, toh bisa diselenggarakan dengan gebyar yang tak kalah dengan penyelenggaraan PON. Misalnya kejurnas pencak silat, dan kejurnas drum-band.

Jika KONI telah mengakui beberapa seni-budaya sebagai unsur olahraga, wajib pula mem-fasilitasi penyelenggaraan kejurnas. Mestinya tidak cuma dansa. melainkan seluruh tari pergaulan. Sehingga kejurnas olahraga tari semakin semarak. Selain dansa, yang bisa dimasukkan dalam single even adalah jaipong Sunda, gandrung Banyuwangi, barongsai, dan tari saman Aceh. Begitu pula di Sumatera Utara terdapat tari piso surit berasal dari Batak Karo. Serta di NTT dikenal tari likurai (dari Timor).

PON bukanlah ajang multi even pertandingan yang disediakan untuk semua anggota KONI. Sehingga KONI mesti bijak memilah cabor yang dipertandingkan dalam PON. Di ujungnya atlet peraih medali dalam PON (emas, perak maupun perunggu) dapat secara langsung dibina untuk prestasi tingkat regional ASEAN sampai Olympiade.

Melorotnya preastasi kontingen Indonesia pada ajang SEAG, diantaranya disebabkan tidak fokus. Terutama mulai memasuki periode reformasi pemerintahan (politik). Padahal Indonesia telah 10 kali berpengalaman menjadi juara umum.

Bahkan pernah berturut-turut selama 4 kali (SEA Games ke-14 tahun 1987 sampai ke- 17 tahun 1993). Seluruhnya berada di luar Indonesia. Paling kerap menjadi juara umum SEAG, sulit dilampaui oleh negara manapun sampai 20 tahun mendatang.

Emas paling spektakuler diperoleh ketika menjadi tuan rumah SEA Games ke-19 di Jakarta (tahun 1997). Sekaligus juara umum dengan memperoleh 194 emas. Prestasi ini belum terpecahkan oleh juara umum SEAG negara manapun.

Tapi setelah itu bagai “tidur” panjang selama 12 tahun.

Sampai menjadi tuan rumah SEAG ke-26 (2011). Pada SEAG ke-27 (2013) di Myanmar terdapat 33 cabor. Kontingen Indonesia meraih medali emas 64 keping. Posisinya menempati urutan keempat.

Pada SEAG ke-28 di Singapura 2015 nanti, terdapat pengurangan 7 cabor. Termasuk andalan Indonesia. Sehingga diprediksi akan kehilangan 33 medali emas. Sangat mungkin posisi Indonesia makin melorot, menjadi kelima.

Prestasi itu selaras dengan pertumbuhan kesejahteraan Indonesia yang menempati urusan kelima, dibawah Singapura, Malaysia, Brunei dan Thailand. Bangsa-bangsa di seluruh dunia meyakini, bahwa prestasi olahraga inharent dengan tingkat kesejahteraan suatu bangsa.

Artinya, perekonomian nasional menjadi cermin prestasi keolahragaan. Maka pesimisme menghadapi SEAG XXVIII cukup beralasan. Bidang olahraga hanya menempati urutan ke-14 dalam perencanaan pembangunan nasional. Begitu pula keberadaan KOI (yang diamanatkan UU Sistem Keolahragaan Nasional) masih sangat dilematis. KOI bagai harus berebut lahan dengan Kementerian Dikbud, Kemenpora, plus KONI. Andai KOI menjadi Badan Otorita yang dibawahkan KONI, maka pembinaan prestasi bisa lebih diintensifkan. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Indonesia Perlu Punya Supercard ADA baiknya Indonesia memiliki “supercard” yang bersifat “multi purposes” yang dilengkapi dengan nomor urut kependudukan (NUK) yang dimiliki tiap warganegara yang tidak mungkin sama dengan NUK milik warganegara Indonesia lainnya. Dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia sekitar 10 milyar (hanya untuk dijadikan basis pembuatan NUK), maka NUK dimulai dari angka 00.000.000.000.001 hingga 10.000.000.000.000. Terdiri 14 digit. Contoh Si A mempunyai NUK: 00.000.125.771.467.

Tentu, pemerintah harus memiliki Pusat Bank Data yang berisi Bank Data Kependudukan, Bank Foto Kependudukan dan Bank Sidik Jari Kependudukan. Supercard yang didukung microchip berkapasitas besar, memuat semua hal yang dimiliki pemiliknya. Mulai dari nama, alamat, biodata, golongan darah, pendidikan, pekerjaan, nama ayah kandung, nama ibu kandung, nama suami/isteri, nama anak-anak kandung, nomor mobil, nomor motor, NPWP, NPWPD, NIP, alamat rumah yang dimiliki, nama bank dan apa saja yang dimiliki. Kemudian buatlah undang-undang yang mewajibkan semua jenis surat apapun yang dibuat mulai dari tingkat RT/RW hingga ke tingkat paling atas harus dilengkapi dengan NUK tersebut.

Manfaatnya sangat banyak. Antara lain mudah mengetahui jumlah tagihan pajak, mudah mengetahui alamat baru wajib pajak, mudah mengetahui berapa jumlah penduduk Indonesia yang sesungguhnya, mudah mengetahui berapa jumlah mobil, motor, tanah, rumah yang dimiliki pemegang supercard. Juga mudah mengetahui tingkatan ekonominya, apakah golongan masyarakat miskin, sedang ataukan masyarakat mampu. Sangat memudahkan penyusunan DPT pemilu.Dan, masih sangat banyak manfaat lainnya. Tidak perlu membuat kartu baru.

Cukup memodifikasi E-KTP menjadi supercard dan mengganti NIK dengan NUK dan mengganti michrochip dengan kapasitas yang lebih besar. Perlunya Pusat Bank Data Kependudukan yang dilengkapi Bank Foto Kependudukan dan Bank Sidik Jari Kependudukan. Teknologi sudah maju dan jumlah pakar TI (teknologi informasi) di Indonesia cukup banyak. Tidak sulit untuk membuat supercard tersebut.

Cuma, butuh biaya relatif besar dan waktu relatif lama. Tapi, manfaatnya sangat besar di kemudian hari.

Hariyanto Imadha (Penulis Surat Pembaca Sejak 1973) Vila Pamulang Blok DB 7

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Senin Pahing, 24 NOVEMBER 2014

Menegakkan Regulasi, Mengedukasi Masyarakat ki Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 2/2014 tentang Pencantuman Logo Ekolabel. Aturan ekolabel ini sebagai pelaksanaan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan meninOleh : daklanjuti Kerangka Kerja 10 Tahun PeneWahyu Kuncoro SN Memang, bila dirapan Konsumsi dan tinjau dari segi biaya Produksi Berkelanjudan waktu operasional tan Indonesia. proses industri, dalam Di sisi konsumen, pencantumjangka pendek penerapan indusan logo ekolabel memberikan intri hijau cenderung memerlukan formasi kepada masyarakat dan investasi yang besar karena perlu memfasilitasi aksi nyata untuk penyesuaian teknologi dengan mengmengubah pola konsumsi melalui ganti/modifikasi/penambahan perpemilihan produk yang ramah alatan. Namun, dalam jangka panlingkungan, sehingga prinsip ‘green jang biaya produksi akan menjadi life-style’ dan‘green consumer’ dapat lebih efisien, sehingga bisa mendaterwujud. Sementara dari dari sisi patkan keuntungan yang lebih tinggi produsen, pencantuman logo ekodan pasar yang lebih luas karena label memberikan apresiasi atau investasi dalam pengadaan mesin insentif bagi produsen yang telah dan teknologi ramah lingkungan mulai ‘menghijaukan’ barang atau ini akan digantikan oleh tingkat jasa dengan memenuhi standar/ efisiensi yang lebih tinggi. Dengan kriteria tertentu. Insentif ekolabel demikian, gerakan industry hijau ini antara lain memberikan citra yang sejatinya bukan merupakan cost tapi baik terhadap barang/jasa ramah malah menjadi asset bagi industri. lingkungan dapat meningkatkan Setidaknya ada dua bentuk strategi daya saing di pasar domestik dan pendekatan menuju industri hijau, internasional. Standar atau kriteria yaitu Pertama, mengembangkan ekolabel juga mendorong timbulindustri yang sudah ada menuju nya inovasi dan investasi dalam industri hijau (Greening of Existing menghasilkan barang atau jasa Industries). Kedua, membangun yang ramah lingkungan. Instruindustri baru dengan prinsip inmen ekolabel yang disediakan oleh dustri hijau (Creation of New Green Kementerian Lingkungan Hidup ini Industries). perlu segera ditindaklanjuti dengan program aksi nyata dari kalangan Regulasi Ekolabel industri Indonesia.

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian harus terus Mengedukasi Masyarakat didorong untuk berupaya mengemDalam beberapa tahun terakhir, bangkan industri hijau dengan green lifestyle atau gaya hidup menetapkan industri hijau sebagai ramah lingkungan menjadi tren salah satu tujuan pembangunan baru di masyarakat. Gaya hidup industri yang tercantum dalam Unramah lingkungan ini ternyata dang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 bukan suatu hal yang berat, dan tentang Perindustrian. Berbagai bisa dilakukan mulai dari rumah. masalah lingkungan hidup sebagai Selama ini, masyarakat Indonesia akibat dari masifnya proses indusbelum paham dan terbiasa memilih trialisasi selama ini dituding selalu produk yang lebih ramah lingkungberasal dari perusahaan yang lalai an, hanya memilih karena kemumenerapkan manajemen pengelodahan dan keuntungan yang lebih laan limbah bahan berbahaya dan besar. Kampanye cinta lingkungan beracun. Dunia bisnis, khususnya selama ini lebih mengedepankan peindustri, memang sangat memiliki nyelamatan bumi dan lingkungan, hubungan erat dengan lingkungan dimana tidak semua orang merasa hidup. Keberlangsungan suatu perlu berperan aktif. Lantaran itu, industri sangat tergantung daya perlu dilakukan model pendekatan dukung lingkungan, namun di sisi lain yakni pendekatan kepentingan lain, industri juga dapat merusak konsumen, yang hemat, sehat, lingkungan. Oleh karena itu, jelas aman, mudah. Publik akan bisa dibutuhkan serangkaian regulasi lihat dari sisi itu dulu, baru mereka yang mampu menjaga kelestarian akan turut berperan serta dalam lingkungan untuk mendukung penyelamatan lingkungan. keberlangsungan industri.

Kebijakan pemerintah menjadi Kementerian Lingkungan kunci terciptanya produk yang lebih Hidup sesungguhnya telah memiliramah lingkungan, namun tetap

Pembangunan industri, meskipun telah memberikan dampak positif, namun juga memberikan dampak yang negatif terhadap lingkungan. Pada skala makro telah terjadi ketimpangan pembangunan industry. Pulau Jawa menjadi terlalu berkembang, sementara daerah di luar Pulau Jawa relatif tertinggal. Pada skala mikro, terjadi degradasi kualitas lingkungan sebagai akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak efisien dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri.

D

egradasi kualitas lingkungan yang terus terjadi menyebabkan tuntutan untuk mendukung beralihnya sektor industri nasional dari business as usual (BAU) menjadi industri yang berwawasan lingkungan telah menjadi isu penting dan mutlak untuk segera dilaksanakan.

Harapannya, ketika industri menganut paradigma yang berwawasan lingkungan maka akan tercapai efisiensi produksi serta menghasilkan produk yang ramah lingkungan.

Saat ini, tuntutan untuk menghasilkan produk ramah lingkungan (green product) melalui penerapan konsep industri hijau (green industry) menjadi isu yang semakin penting dan strategis untuk peningkatan daya saing industri nasional. Industri diharapkan pada proses produksinya menerapkan upaya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Seiring dengan hal tersebut maka diperlukan dukungan berbagai teknologi yang bermanfaat untuk menghasilkan produk tanpa membahayakan kelestarian sumberdaya alam, mengolah bahan baku secara efisien (zero waste), untuk menyediakan energi alternatif pensubstitusi energi fosil, untuk menyediakan bahan pembantu alternatif, serta untuk menangani limbah industri. Artinya kebutuhan akan inovasi teknologi dalam melakukan proses produksi menjadi tak terelakan lagi. Inovasi teknologi yang berbasis nanoteknologi dan bioteknologi akan menjadi bagian yang dapat mempercepat realisasi konsep industri hijau tersebut. Selain itu, diperlukan langkah bijak untuk menjaga keseimbangan sumber daya alam dengan melakukan manajemen lingkungan.

Pengembangan industri hijau ini dapat dilakukan melalui inovasi teknologi yang bisa diterapkan dalam menghasilkan produksi bersih (cleaner production), konservasi energi, efisiensi sumberdaya (resource efficiency), eco-design, proses daur ulang, dan teknologi industri hijau (low-carbon technology), penerapan teknologi industri hijau dapat dilakukan antara lain melalui inovasi teknologi yang berbasis nano teknologi dan bioteknologi.

P

saja harus didukung oleh perubahan perilaku masyarakat dalam memilih dan memakai produk yang hemat energi maupun ramah lingkungan. Jadi kalau konsumen sudah mengerti dan sudah merasakan keuntungannya, maka mereka akan mau berpartisipasi memilih produk yang lebih ramah lingkungan. Dari itu kita harapkan bisa mendorong pasar bereaksi lebih cepat, sehingga pasar mampu memaksa produsen juga lebih bergairah menciptakan produk-produk yang lebih ramah lingkungan.

Berkaca pada hal seperti itu, maka regulasi saja sesungguhnya tidak cukup untuk mendorong mekanisme pasar, tetapi juga perlu didesak oleh permintaan konsumen. Dalam konteks inilah mengedukasi masyarakat akan pentingnya mengonsumsi dan menggunakan produk yang ramah lingkungan menjadi penting untuk terus didorong. Bagaimanapun, proyek konsumsi dan produksi berkelanjutan tidak hanya mengenai hemat energi saja, melainkan lebih pada perilaku manusianya untuk memilih produk yang lebih ramah lingkungan, cara membuang sampah rumah tangganya, serta pengaruhnya bagi lingkungan.

Perubahan perilaku sangat diperlukan untuk membangun budaya hemat energi dan ramah lingkungan dalam keluarga. Selain barang elektronik yang hemat energi dan ramah lingkungan, masih adanya pemakaian pembungkus plastik di pasar modern maupun tradisional ketika berbelanja. Kemasan produk pun masih belum banyak yang memperdulikan keamanan lingkungan.

Kalau semua masyarakat sudah tidak lagi pakai produk dengan kemasan plastik kecil atau sachet, tapi langsung menggunakan yang botolan, tentu selain lebih hemat juga lebih ramah lingkungan.

Kita tentu berharap ke depan para produsen atau supermarket besar dapat mengubah penggunaan kantong plastik yang diberikan ke konsumen, menjadi kantong kertas atau kain. Penggunaan kantong kertas akan mudah didaur ulang bila tidak lagi dipakai, sedangkan kantong kain dapat digunakan berulang kali. Lantaran itu, regulasi yang dikeluarkan pemerintah diharapkan bukan saja dapat mengatur produk yang lebih ramah lingkungan, namun juga mengatur tentang proses produksi yang cara ramah lingkungan, termasuk mengambil sumber daya alam dengan cara yang juga ramah lingkungan.

Wallahu’alam Bhis-shawwab Wartawan Harian Bhirawa ; Alumnus Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Surabaya

CSR dan Pembangunan Daerah

embiayaan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dan pelayanannya selama ini menggunakan beberapa sumber pembiayaan pembangunan daerah yang telah diatur oleh peraturan perundangan-undangan, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Dekonsentrasi, maupun Dana Tugas Pembantuan. Selain itu, pemerintah daerah dapat mengeksplorasi berbagai sumber pendapatan potensial daerahnya yang kita kenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun dalam implementasinya sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang disebutkan di atas seringkali tidak cukup memadai bagi pemerintah daerah untuk menjalankan beberapa fungsinya seperti pembangunan dan pelayanan.

Oleh sebab itu, salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengikutsertakan entitas bisnis dalam proses pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat melalui Skema Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Program CSR dalam upaya mengakselerasi pembangunan yang sedang dijalankan di daerah menjadi relevan sebagai penyokong capital resources (sumber dana) yang bersifat non budgetary (bukan bersumber dari APBN/APBD).

Peran dan klausul CSR Peran CSR menjadi sangat strategis ketika berpikir tentang pembangunan ekonomi secara agregat (keseluruhan). Menurut Todoro dan Smith (2006) Pembangunan ekono-

mi berkaitan langsung 1). Sedangkan dalam dengan keseluruhan Undang-undang No. proses politik, budaya, 40 tahun 2007 tentang dan ekonomi yang Perseroan Terbatas diperlukan untuk memklausul ini dibahas pengaruhi transformasi pada bab tersendiri dan struktural dan kelemsedikit lebih rinci denbagaan yang cepat dari gan memakai nomenseluruh masyarakat klatur Tanggung jawab melalui proses yang Sosial dan Lingkungan efisien demi menghasil(Bab V Pasal 74).

Oleh : kan rentetan kemajuan Jika Undang-unGumoyo Mumpuni ekonomi yang benardang Penanaman MoNingsih benar bermanfaat bagi dal, CSR digunakan masyarakat. untuk upaya perusaMelihat dimensi pembangunan haan menciptakan harmonisasi ekonomi yang sangat luas maka pemdengan lingkungan sosial di mana bangunan jangan hanya dipandang beroperasi, namun di Undangsebagai tanggung jawab pemerintah undang tentang Perseroan Terbatas semata, pelaku usaha dan masyarmengarahkan CSR sebagai komitakat tentunya harus juga berparmen perusahaan terkait dengan tisipasi aktif. Di sinilah peran dunia pembangunan ekonomi berkelanjutusaha mengambil langkah konkrit an dalam rangka menjaga kualitas untuk memberikan peran positif kehidupan dan lingkungan. terhadap lingkungan sekitarnya.

Pemerintah dalam hal tersebut Secara kelembagaan (the rules of the sebenarnya secara eksplisit telah game) CSR bagi perusahaan di Inmelibatkan perhitungan lingkungan donesia masih terbilang relatif baru, (environmental accounting) sebagai walaupun sebenarnya perusahaan upaya pelestarian yang dapat dihiplat merah (baca: BUMN) telah tung faktor penambah kemajuan menerapkan sejak 1997. ekonomi di masa akan datang. Terkait Klausul tentang CSR dijelaskan pelaksanaan CSR, berikut beberapa secara singkat dalam Undang-unpoin yang perlu menjadi perhatian dang No. 25 tahun 2007 tentang oleh pemerintah daerah maupun Penanaman Modal (pasal 15 ayat perusahaan-perusahaan yang terlibat b) yang berbunyi “Setiap penanam sebagai upaya mengakselerasi pemmodal berkewajiban melaksanakan bangunan ekonomi daerah. tanggung jawab sosial perusahaan”, Pertama, pelaksanaan program jika tidak, maka dapat dikenai sanksi CSR perlu disinkronisasi dengan mulai dari peringatan tertulis, pemperencanaan pembangunan di batasan kegiatan usaha, pembekuan daerah, kalau perlu ada sistem yang kegiatan usaha dan/atau fasilitas terintegrasi di antara keduanya. penanaman modal, atau pencabutan Tujuannya agar program-program kegiatan usaha dan/atau fasilitas yang berjalan tidak tumpang tindih penanaman modal (pasal 34 ayat dan menimbulkan inefisiensi yang

berlebihan. Hal ini dimaksudkan agar penentu kebijakan lebih berhati-hati dalam mengalokasikan sumber daya yang ada.

Kedua, laporan penggunaan dana CSR harus transparan, selain ke pihak internal juga melibatkan pihak eksternal. Setiap penggunaan dana CSR seberapun besarnya pastinya perusahaan akan melaporkan kepada para shareholder (pemegang saham).

Pelaporan ini dapat diserahkan melalui pemerintah daerah karena akan jauh lebih mudah mensosialisasikan melalui perangkat-perangkat pemerintah yang ada, sehingga pemangku kepentingan yang lain (stakeholder) juga akan mendapatkan informasi dengan mudah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, menyamakan persepsi bahwa CSR bukan lagi aktivitas perusahaan yang bersifat suka rela.

Tanamkan bahwa program CSR merupakan investasi demi pertumbuhan dan keberlanjutan usaha.

CSR harus disikapi sebagai inisiatif strategis yang dihubungkan dengan strategi dan tujuan perusahaan untuk memperbaiki daya saing perusahaan. Nilai-nilai tersebut perlu terus diinternalisasikan sebagai budaya perusahaan (corporate culture), sehingga timbul kesadaran bahwa CSR merupakan kewajiban (liability) yang bersifat “memaksa” untuk dijalankan.

Tujuannya adalah agar programprogram yang dijalankan tidak sekedar seremonial untuk menghindari sanksi saja tetapi program harus berkualitas, bernilai tambah serta bermanfaat bagi masyarakat.

Pengajar Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

SURABAYA

Senin Pahing 24 NOVEMBER 2014

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sumaryono (kanan) menginterogasi tersangka Anang Heksa Winarto beserta menunjukkan puluhan barang bukti (BB) milik tersangka di halaman Mapolrestabes Surabaya,Minggu (23/11).

trie diana/bhirawa

Mengaku Anggota Intelijen, Tipu Pendaftar Brigadir Kepolisian Polrestabes Surabaya, Bhirawa Mengaku sebagai intelejen Polda Jatim, Anang Heksa Winarto (45), tak bisa berkutik ketika diamankan Unit Jatan Um Sat Reskrim Polrestabes Surabaya. Pria yang kesehariannya bekerja sebagai makelar tanah ini, diamankan petugas karena diduga melakukan penipuan .

Warga Jl Griya Kebraon Utara ini berhasil menipu tiga korbannya dengan mengaku sebagai panitia seleksi penerimaan Brigadir Polri Polda Jatim 2014. Adapun modus tersangka, yakni dengan menipu salah satu korban, yakni Basori (45) warga Dusun Suwaloh Sidoarjo, dengan mengaku bisa meluluskan anak korban dalam seleksi penerimaan Bintara Polri.

“Adapun syarat yang diminta tersangka adalah korban harus memberikan uang inden sebesar Rp 129 juta, sebagai syarat uatama

RAGAM INFO

Sepi Jual Tiket, Calo dan Kuli Pelabuhan Pesta Sabu Surabaya, Bhirawa Sepinya penjualan tiket kapal laut, membuat Mochammad Shakur Bin Jade ( 42) seorang calo tiket kapal dan Ghofirun Ghairi (40) kuli pelabuhan, terpaksa menggelar pesta sabu didaerah Pesapen Barat, Surabaya.

Alhasil, pesta sabu tersebut harus terhenti dengan penangkapan keduanya oleh anggota Polsek Semampir Surabaya.

Keudanya ditangkap setelah adanya laporan dan informasi dari warga yang menyatakan bahwa ada aktivitas keduanya tenga asik menghisap narkotikan jenis sabu-sabu (ss).

“Keduanya ditangkap berkat informasi dan laporan dari warga sekitar yang mengetahui adanya aktivitas pesta narkotika jenis sabu,” kata Kapolsek Semampir Kompol Sartono, Minggu (23/11).

Menurut Sartono, usai mendapati informasi itu, anggota Reskrim Polsek Semampir akhirnya melakukan pengintaian. usai melakukan pengintaian, petugas pun melakukan pengrebekan dan mendapati kedua tersangka yakni Shakur dan Q bed Ghofirun tenga menghisap sabu.Q

kelulusan menjadi Brigadir Polri,” terang Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sumaryono saat gelar, Minggu (23/11).

Menurut AKBP Sumaryono, untuk meyakinkan korbannya, tersangka selalu mengenakan atribut Polri dengan menggenakan kemeja yang dipasang logo pin Polri. Selain itu, korban juga menggenakan celana coklat Polri, lengkap dengan pistol airsoft gun yang selalu ditenteng guna meyakinkan calon korbannya.

Lanjut Kasat, tersangka juga memegang HT dan sesekali menggunakannya sambil mengatakan sandi ‘saat ini saya siaga I’. Tujuannya adalah memperlihatkan seolah-olah tersangka ini memang sedang melaksanakan dinas. “Modus penipuan yang dilakukan tersangka cukup bagus, dengan menggunakan atribut Polri lengkap dengan senjatanya,” kata Kasat.

Namun, penipuan yang dilakukan tersangka akhirnya terkuak pada saat pengumumam Bintara Polri, anak korban Basori tidak masuk dalam daftar siswa Bintara Polri.

Atas kejadian ini, korban langsung melaporkan tindak penipuan yang dilakukan tersangka Anang ke Polrestabes Surabaya.

“Setelah kita lakukan penelusuran, ternyata benar tersangka Anang mengaku sebagai sebagai panitia seleksi penerimaan Brigadir Polri dan dapat meluluskan calon korbannya untuk diterima menjadi Brigadir Polri,” ungkap Kasat.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan petugas adalah satu pucuk pistol airsoft gun, tiga unit HT, satu buah pin logo Polri, satu buah jaket warna abu-abu, dan satu buah kemeja lengan panjang warna krem beserta celana panjang warna Q bed coklat Polri.Q

Masuknya Dokter Asing ke Jatim Diperketat Surabaya, Bhirawa Seleksi lebih ketat akan dilakukan terhadap dokter umum asal luar negeri yang ingin menjadi tenaga medis di Jatim. Berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015 akan membawa dampak bagi rumah sakit di Jatim. ‘’Kita akan mendapatkan nanti sesuatu yang tidak dapat dampak positif jika rumah dihindarkan. Menurutnya, sakit (Tenaga kesehatan, red) MEA akan membuka peluang dapat bersaing dengan rumah besar bagi rumah sakit dan sakit di luar negeri,’’ ujar Ketua tenaga kesehatan untuk dapat Perhimpunan Rumah Sakit bersaingan secara sehat.

Seluruh Indonesia (Persi) Ja‘’Kita (Rumah sakit, red) tim sekaligus Direktur RSU dr diharapkan dapat mengambil Soetomo Surabaya, dr Dodo peluang dalam persaingan nanAnondo MPH. ti sehingga kualitas layanan Untuk mengatur agar tenaga perlu ditingkatkan,’’ ujarnya. kesehatan tidak tergerus deSebagai pengambil kebijkan ngan tenaga kesehatan asing, * pemerintah daerah (Pemprov) Persi Jatim menerapkan Jatim akan memberlakukan beberapa kualifikasi dan perPerda tentang tenaga kesesyaratan bagi tenaga medis hatan. Perda ini yang nantinya yang bekerja di Jatim. Perakan mejadi acuan bagi tenaga Dodo Anondo MPH syaratan itu antaranya harus kesehatan asing dan lokal yang lolos syarat kualifikasi termasuk salah ingin bersaing di MEA tahun depan. ‘’Kita satunya mempunyai izin profesi, pemaberharap Perda ini akan menjembatani haman akan kultur budaya di Jatim maupun antara tenaga keshatan lokal dengan mengerti penggunaan bahasa Indonesia. tenaga kesehatan asing ,’’ harapnya.

Di samping verifikasi ulang kompetensi Untuk diketahui, Perda tentang Tenaga tenaga kesehatan asing, baik itu dilihat Kesehatan telah disahkan DPRD Jatim dari dokumen akademik, surat tanda dan bertujuan untuk meningkatkan kuaregistrasi negara asal serta pengalaman litas tenaga kesehatan di Jatim, terutama kerja., * “Kami tidak bisa menolak mamenghadapi era pasar bebas Asean 2015. suknya dokter asing dan harus bisa berPeningkatan kualitas itu sangatlah saing. Saat ini, tenaga medis seperti halnya mendesak, karena pada 2015 telah dokter umum di Jatim sangat banyak. memasuki era Asean Free Trade Area Tenaga medis asing yang ikut mencari atau AFTA. Era ini akan memunculkan peruntungan dengan bekerja di dalam ledakan jumlah tenaga kesehatan negeri, maka harus sesuai persyaratan dan asing serta persaingan dari negara aturan berlaku. Kami juga dilindungi Perda tetangga Asean yang bekerja di Indotentang Tenaga Kesehatan di Jatim,” nesia. Namun, di sisi lain, ini juga ungkapnya, adalah peluang bagi tenaga kesehatan Sementara itu, Kepala Dinkes Jatim dr Indonesia untuk masuk ke negara Q dna Harsono mengaku, persaingan dalam MEA Asean lain.Q

BPJS Belum Kaver Obat Pasien Andrologi Kopertis Dihapus, Pembinaan PTN-PTS Disatukan

Pelayanan yang diberikan rumah sakit terhadap perserta BPJS. Surabaya, Bhirawa Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih jauh dari ideal. Banyak penyakit yang masih belum terkaver BPJS, salah satunya yakni penyakit yang berhubungan dengan bagian andrologi.

Kepala Staf Medis Fungsional Andrologi RSUD dr Soetomo dr Tjahjo Djojo Tanojo, Ms Sp And

dna/bhirawa

mengatakan semua penyakit yang berhubungan dengan andrologi tidak terkaver BPJS. Padahal biaya obat andrologi ini sangat mahal. Misalnya, untuk pengobatan invertilitas bisa mencapai Rp 500 ribu ke atas atau pemasangan kontrasepsi yang bisa mencapai hingga Rp 1 juta.

Menurutnya, banyak masyarakat yang enggan berobat ke

andrologi karena dianggap obatnya mahal. Bahkan, ada beberapa pasien yang sudah berobat harus berhenti dalam pengobatan lantaran terlalu mahal obatnya.

JIka para pasien harus berobat lima kali bisa menghabiskan hingga Rp 2.5 juta lebih.

“Karena malas ya akhirnya berhenti berobat,” katanya.

Menurut Tjahjo, seharusnya BPJS bisa mengkaver penyakitpenyakit yang berhubungan dengan andrologi, terutama yang terkait dengan anak seperti kelainan tumbuh kembang anak karena kelainan hormone testoron .Pemerintah sendiri sedang menggalakkan pengembangan sumber daya manusia. Dalam bidang infertilitas, pasien andrologi diharapkan memiliki bibit anak yang berkualitas.

Sedangkan, dalam hal pemasangan kontrasepsi pada pria, BKKBN sedang menggalakkan program dua anak cukup. “Pemerintah membuat program sendiri, tapi tidak didukung dengan kebiajakan,” Q dna ujarnya.Q

Jatim Dukung Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Pemprov, Bhirawa Wakil Gubernur Jawa Timur, H Saifullah Yusuf mendukung program peningkatan kesejahteraan nelayan. Diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan tempat tinggal dan pen-

5

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

didikan bagi nak-anak nelayan.

Gus Ipul saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) ke-6 Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jatim Tahun 2014 di Surabaya, Kamis (20/11)

malam melalui siaran ppers Humas Setdaprov mengatakan, para nelayan harus ditingkatkan kesejahteraannya, ini karena mereka adalah ujung tombak negara dalam menyedikan pasokan ikan untuk

dikonsumsi masyarakat maupun dibudidayakan.

Namun disisi lain, berdasarkan data, nelayan masih termasuk dalam kategori miskin. ”Pekerjaan rumah kita adalah nelayan belum se-

jahtera, padahal kalau negara ini ingin maju, nelayan harus sejahtera lebih dahulu. Karena itu, kita harus membuat terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan kesejahteraan meQ hms.rac reka” katanya.Q

APTISI Usulkan Perubahan Nomenklatur

Surabaya, Bhirawa Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) bakal dihapus oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Sebagai gantinya dibentuklah Badan Layanan Perguruan Tinggi. Badan ini bersifat lebih umum karena akan menaungi swasta dan negeri.

Terkait penghapusan Kopertis, Menristekdikti Muhammad Nasir menyatakan, pihaknya tidak ingin membeda-bedakan antara PTS dengan PTN. Selain itu, dia juga menyebut bahwa ini dilakukan untuk optimalisasi lembaga pemerintahan yang ada di wilayah.

“Kita akan ubah Kopertis jadi lembaga layanan PTN dan PTS yang buka setiap hari kerja Senin sampai Jumat.

Bukan hanya hari-hari tertentu saja,” ujarnya saat menghadiri wisuda Universitas Sunan Giri (Unsuri) Surabaya di Islamic Centre, Sabtu (22/11) lalu.

Dengan langkah ini, menurut dia koordinasi perguruan tinggi akan lebih mudah.

Tidak hanya itu, ke depan, Nasir juga ingin agar setiap perguruan tinggi besar baik negeri maupun swasta memiliki perguruan tinggi kecil binaan.

Strategi ini ditujukan agar tidak ada kesenjangan antara perguruan tinggi yang kecil dan besar. Serta perguruan tinggi kecil yang baru beridiri bisa melangkah lebih cepat untuk berkembang. “Dengan sistem binaan ini, untuk operasionalnya PTN dan PTS akan dibiayai negara,” imbunya Lebih lanjut, dengan menyatunya Dikti dengan Kemenristek, Nasir menjanjikan bahwa produk inovasi hasil karya perguruan tinggi akan dioptimalkan keberlanjutannya. Salah satu langkah yang kini disiapkan Nasir adalah dirinya sedang mengupayakan untuk menghubungkan perguruan tinggi dengan dunia usaha.

“Para rektor PTN dan PTS di seluruh Indonesia sudah saya panggil di Jakarta untuk berkoordinasi masalah ini.

Terutama mewadahi karya inovasi perguruan tinggi yang Q tam layak diproduksi secara massal,” tutur Nasir.Q

50 Tahun Sekolah Jurnalis Tertua di Jatim

Lulusan Stikosa AWS Siap Bersaing dengan Negara Lain dalam Bidang Komunikasi Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya (Stikosa-AWS) semakin menegaskan keberadaannya sebagai sekolah jurnalistik di Jawa Timur.

Saat umur sekolah jurnalis ini mencapai 50 tahun , Stikosa – AWS yang lahir 11 November 1964 ini berkomitmen menciptakan lulusan yang berkompetensi dan berintegrasi.

Hari Minggu (23/11) Stikosa AWS kembali meluluskan 1221 mahasiswa jurusan Jurnalistik, Broadcasting, dan Public Relations. Dalam ccara yang digelar di Dyandara Convention Center ,Ketua Stikosa AWS, Drs. Ismojo Herdono, M.Med.Kom mengatakan, mahasiswa didikannya merupakan handal terampil dan mampu mengisi kebutuhan komunikasi.

“Kegiatan Dies Natalis ke50 Stikosa AWS bertujuan merangkai dan membentuk generasi emas bidang ilmu komunikasi dengan pengalaman AWS dalam mencetak lulusan berkompetensi dan berintegrasi,” kata Ismojo pada puluhan Wisudawanwisudawati.

Wisuda yang digelar Stikosa-AWS kemarin juga merupakan momen istime-

wa, sebab bertepatan dengan Dies Natalis ke 50 Stikosa-AWS . Selain acara wisuda, juga ada reuni akbar Stikosa AWS yang ke 50 tahun yang dihadiri alumni sejak awal hingga akhir.

Pada puncak acara Stikosa mendapat kado istimewa dengan kehadiran Wakil Gubernur jatim, Syaifulah Yusuf.

Acara juga dihadiri Ketua Badan Pembina Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur Basofi Soedirman mantan Gubernur Jatim . Serta Dhimam Abror Djuraid selaku Ketua Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur. dan Drs. Ismojo Herdono, M.Med.Kom sebagai Ketua Stikosa AWS yang didampingi para petinggi Stikosa AWS. Dalam wisuda kemarin , Koordinator Kopertis wilayah VII Jawa Timur, Prof.

Dr. Ir. Suprapto, DEA mengatakan kepada wisudawan dan wisudawati bahwa, dengan berhasilnya strata pendidikan yang telah dicapai, dirinya sebagai ketua Kopertis Jatim terus melakukan pembinaan terhadap Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Dari 326 PTS yang sudah menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yaitu Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran.

“Saya selalu hadir di acara wisuda, dan ini suatu kehormatan bagi saya terhadap Stikosa AWS bahwa hari ini sebenarnya ada enam acara wisuda. Dan saya lebih memilih ke sini (Stikosa AWS).

Saya memilih ini, karena cintanya kepada Wartawan,” paparnya kepada para puluhan Wisudawan-wisudawati serta tamu undangan.

Ir. Suprapto juga mengatakan, terkait peningakatan kapasitas serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di koridor masingmasing, khususnya di Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 sudah dekat.

Dirinya memberikan bo-

geh/bhirawa

Sekertaris perusahaan Semen Indonesia, Agung Wiharto saat memberikan sambutan pada wisudawan-wisudawati Stikosa AWS, Minggu (23/11) di Dyandra Convention Center. coran ada dua kunci, salah apalagi di dunia komuniDirinya juga mengatakan, satunya peningkatan sum- kasi. Daya saing jangan bahwa publikasi di Indonesia ber daya insani. “ Jadi Ka- sampai kalah dengan Ne- jauh dibawah Malaysia. Akan pasitas harus ditingkatkan, gara lain,” tambahnya se- tetapi, Indonesia sudah mengakarena MEA 2015 besok raya mengajak puluhan ma- lahkan Negara Vietnam. “ akan berat persaingannya, hasiswa agar tahan banting. Tetapi ada satu hal dalam

publikasi ilmiah kita. Jumlah jurnal kita sudah mengalahkan Malaysia,” paparnya.

Terkait MEA 2015, dirinya mengakui bahwa kompetisi semakin ketat, jangan sampai kalah sama Negara Malaysia khususnya dalam hal informasi. Dirinya berharap harus lebih unggul dalam bidang komunikasi. “ Karena informasi dibaca oleh seluruh penjuru dunia, maka berikanlah informasi yang positif,” harapnya.

Selain itu, sambutan juga ada dari perwakilan dari Semen Indonesia, Agung Wiharto, pihaknya mengatakan bahwa dirinya juga lulusan ilmu komunikasi di era 70an. Agung mengatakan, bahwa lulusan komunikasi itu mempunyai banyak keuntungan. “ Dizaman saya lulus dulu sangat mudah mendapatkan pekerjaan karena lulusan komunikasi, saya juga pernah kerja di TEMPO dan sekarang di Semen Indonesia.

Dan profesi saya sekarang juga tidak jauh dari sekarang,” katanya dalam Q geh sambutannya.Q

6

Senin Pahing 24 NOVEMBER 2014

Pemkot Launching Kios Pelayanan Publik

Warga Kota Bisa Langsung Akses SSW, E-Health dan E-Lampid BERTEPATAN dengan peringatan Hari Pahlawan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meluncurkan Kios Pelayanan Publik di Balai Kota Surabaya. Sebuah anjungan dengan berbagai pelayanan publik ini merupakan upaya Pemkot Surabaya untuk mempercepat proses pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan good governance.

K

ios Pelayanan Publik dilengkapi dengan layar touchscreen, keyboard, scanner dan printer untuk mempercepat proses pelayanan. Termasuk juga penjelasan dalam bahasa jawa dan bahasa Madura demi memudahkan pemahaman warga.

Melalui kios tersebut, warga Surabaya dapat melakukan layanan publik secara online sehingga tak perlu mendatangi loket dinas terkait.

Dengan kios pelayanan publik ini warga Kota Surabaya mendapatkan berbagai kemudahan dalam kaitan dengan pelayanan publik.

Menurut Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini ketika me-launching Kios Pelayanan Publik, inovasi terbaru Pemkot Surabaya ini terdiri dari tiga menu utama dengan peruntukan yang berbeda. Tiga menu tersebut yakni SSW (Surabaya Single Window) khusus untuk perizinan, lalu e-Health untuk layanan kesehatan dan e-Lampid untuk administrasi kependudu-

kan. Lampid merupakan kependekan dari (akta) kelahiran-kematian-pindah-datang. ‘’Ini teman-teman (SKPD Pemkot Surabaya, Red.) yang ciptakan. Kita buat kreasi sendiri dan ternyata bisa. Ini akan sangat memudahkan warga Surabaya. Saya kira, di Indonesia, kita yang pertama kali,’’ tegas Wali Kota Risma. Perihal e-Health, Wali Kota perempuan pertama di Kota Surabaya ini menjelaskan, program layanan kesehatan secara online ini ‘lahir’ karena keprihatinan yang seringkali menyaksikan antrean panjang di rumah sakit. Nah, dengan digagasnya e-Health, warga dapat melakukan pendaftaran secara online sehingga meminimalisir antrian di loket.

Adapun untuk prosedur pendaftarannya, pasien penduduk Kota Surabaya datang ke Puskesmas dengan membawa e-KTP, apabila pasien tersebut belum tersimpan datanya (berupa RFID). Pasien memberikan e-KTP kepada petugas untuk dilakukan penyimpanan data, data akan muncul dan petugas cukup mengarahkan pada poli yang dituju. Pada kunjungan berikutnya pasien cukup menempelkan e-KTP pada RFID dan sistem akan otomatis melakukan pencarian.

Pasien penduduk Kota Surabaya datang tanpa membawa e-KTP, menyebutkan nama atau nama dan tanggal lahir atau nama dan alamat, petugas melakukan pencarian data dan penyimpanan dan mengarahkan langsung pada poli yang dituju. Untuk pasien yang datanya sudah ada di Puskesmas, dapat dilakukan edit data untuk melengkapi data pasien tersebut dengan data kependudukan.

Menurut Risma, selama ini, alurnya adalah pasien yang berobat dari Puskemas kemudian dirujuk dan didaftar di rumah sakit, pihak rumah sakit kemudian mengirim pasien tersebut ke ruang poli. Bila seperti itu, maka antreannya dua kali.

“Itu kan lama. Ini ndak lagi. Ini dari Puskesmas ndak perlu lagi ke umum, langsung ke

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat melaunching kios pelayanan publik di balai kota. poli. Jadi yang sudah masuk di Puskesmas bukan pasien baru lagi, dia sudah pasien lama.

Data dari Puskemas bisa dikirim ke poli masing-masing di rumah sakit. Di poli, data sudah ada karena dikirim dari Puskesmas. Jadi pasien

dapat nomor antrean di sini (kios pelayanan) nggak perlu nunggu di rumah sakit,’’ jelas mantan Kepala Bappeko kota Surabaya ini.

Sementara melalui e-Lampid, warga dapat melakukan pencatatan sipil sehingga tidak

Kesuksesan Bergantung pada Lurah dan Camat Sosialisasi & Pembinaan TIK tentang Kependudukan di kota Surabaya.

PEMERINTAH Kota Surabaya mulai serius mensosialisasikan kios pelayanan publik yang dimulai dengan Pembinaan TIK tentang kependudukan di Kota Surabaya (e-Lampid).

Sosialisasi selain ke masyarakat umum juga kepada aparat pemerintahan di jajaran Kelurahan dan Kecamatan yang langsung terjun ke masyarakat. Menurut Asisten III Bidang Administrasi Umum, Hadisiswanto Anwar mengatakan, dengan adanya e-Lampid dapat memberi kemudahan kepada masyarakat. Menurutnya, kesuksesan penyelenggaraan eLampid bergantung pada Lurah dan Camat. ‘’Untuk itu perlu memberikan

pembinaan TIK kepada Lurah dan Camat,’’ katanya. Mantan Kabag Hukum ini menambahkan, pihak Kelurahan harus siap melayani perijinan secara online.

Mengingat sebagian masyarakat kini dapat melakukan secara online. Ia mengharap Lurah bisa membantu mensosialisasikan program e-Lampid secara meluas kepada masyarakat. Hal senada juga diungkapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti. Menurutnya diharapkan melalui eLampid dapat tercipta pelayanan yang lebih cepat dan transparan.

Menurut Antiek, dengan kios pelayanan

publik masyarakat dapat mengakses tiga menu utama. Yakni Surabaya Single Window (SSW), e-Lampid dan e-Health.

Melalui e-Lampid, warga kota sudah tidak perlu lagi mengantri dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk dan Capil) lagi. Warga kota sudah bisa mengantri secara online. ‘’Bahkan untuk memudahkan, terdapat tiga bahasa pengantar yang tersedia yakni bahasa Indonesia, bahasa Jawa dan bahasa Madura,’’ kata Antiek.

Sedangkan menurut Kadispenduk dan Capil kota Surabaya, Suharto Wardoyo mengatakan, aplikasi e-Lampid memerlukan jaringan koneksi internet yang cepat.

Untuk itu ia memastikan koneksi internet di tiap-tiap kelurahan dapat berjalan dengan lancar. Saat ini aplikasi e-Lampid dapat diakses melalui surabaya.go.id atau di dispendukcapil.surabaya.go.id Ia menambahkan, pengajuan pencatatan sipil terintegrasi dengan data di Dispendukcapil.

Sementara melalui e-Lampid, menurut Suharto Wardoyo warga dapat melakukan pencatatan sipil sehingga tidak perlu men-

gantri panjang di loket Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Cukup dengan mengakses anjungan Kios Pelayanan Publik, warga dapat melakukan pengurusan administrasi kelahiran, kematian, pindah dan datang. ‘’Kalau buat akta, ndak perlu datang ke kantor Dispendukcapil karena bisa daftar lewat online. Waktunya juga cepat, tiga hari,’’ tambahnya. Anang, panggilan akrab Suharto Wardoyo menambahkan, sesuai dengan tujuannya untuk memudahkan layanan publik, maka warga Surabaya akan bisa dengan mudah memanfaatkan keberadaan kios pelayanan publik ini. Kios pelayanan publik dapat diakses di ratusan titik di wilayah Surabaya seperti di kantor kelurahan , kantor kecamatan, Puskesmas dan kantor SKPD Pemkot Surabaya. ‘’Total ada 203 kios pelayanan yang akan kita berikan ke seluruh kelurahan, kecamatan dan beberapa Puskesmas. Warga bisa daftar layanan kesehatan dan Lampid serta perizinan.Teman-teman yang memiliki jaringan internet, bisa akses di rumah, kalau yang tidak punya, bisa memanfaatkan kios layanan ini,’’ ujarnya.Q adv*

perlu mengantri panjang di loket Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Cukup dengan mengakses anjungan Kios Pelayanan Publik, warga dapat melakukan pengurusan administrasi kelahiran, kematian, pindah dan datang. ‘’Kalau buat akta, ndak perlu datang ke kantor Dispendukcapil karena bisa daftar lewat online. Waktunya juga cepat, tiga hari,’’ tambahnya. Sedangkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, Antiek Sugiharti menambahkan, sesuai dengan tujuannya untuk memudahkan layanan publik, maka warga Surabaya akan bisa dengan mudah memanfaatkan keberadaan kios pelayanan publik ini.

Kios pelayanan publik dapat diakses di ratusan titik di wilayah Surabaya seperti di kantor kelurahan, kantor kecamatan, Puskesmas dan kantor SKPD Pemkot Surabaya. ‘’Total ada 203 kios pelayanan yang akan kita berikan ke seluruh kelurahan, kecamatan dan beberapa Puskesmas. Warga bisa daftar layanan kesehatan dan Lampid serta perizinan.Teman-teman yang memiliki jaringan internet, bisa akses di rumah, kalau yang tidak punya, bisa memanfaatkan kios layanan ini,’’ ujar Antiek Sugiharti.

Launching yang digelar setelah pelaksanaan upacara Hari Pahlawan ke-69 dan hari Kesehatan Nasional ke-50 di halaman Taman Surya ini dihadiri Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Hendro Gunawan beserta asisten, Kepala Dinas Kesehatan, Febria Rahmanita, Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil, Suharto Wardoyo serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Surabaya.Q adv*

Heroik Menapak 55 Km Para peserta tahun terdiri dari Kategori perorangan 2.830 orang ( putri 239 dan putra 2.791 orang) dan beregu umum 537 regu, dan TNI/ Polri 48 regu. Beregu biasanya 10 orang inti dan 3 orang cadangan. Untuk beregu umum berasal dari karyawan-karyawati, PNS, Swasta, BUMN, BUMD, Pelajar dan Mahasiswa, Ormas, Karang Taruna , LSM dan Masayarakat Umum. Karena memerlukan fisik prima, usia minimal dibatasi 17 tahun. Peserta tidak hanya berasal dari wilayah Jatim, tetapi juga dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera.

Antusias peserta lomba tahun ini meningkat dibanding lomba tahun 2013, dengan jumlah peserta yang ambil bagian mencapai 9.546 orang, terdiri atas 2.799 peserta perorangan, 499 regu umum dan 20 regu TNI/Polri.

Sebelum peserta gerak jalan diberangkatkan, dimeriahkan dengan Festival Sepeda Kuno yang diikuti ribuan penggemar sepeda kuno dari berbagai daerah di Jatim dan luar Provinsi.

Festival ini cukup menarik perhatian masyarakat Mojokerto mulai anak-anak hingga dewasa, yang sejak siang sudah berjajar di sepanjang jalan yang dilalui festival sepeda ini Sementara itu, Kepala Dispora Jatim, Dr Sugeng Riyono mengatakan, kalau kegiatan ini digelar setiap tahun. Untuk memancing animo masyarakat maka harus ada inovasi baru agar peserta tidak bosan mengikuti lomba ini. “Kami harus melakukan inovasi untuk mengemas kegiatan ini agar bisa tambah meriah,” katanya. Q wwn

SEJAK digelar tahun 1959 hingga 2014, lomba Gerak Jalan Perjuangan Mojokerto-Surabaya selalu diikuti belasan ribu peserta. Sebab kegiatan yang dulunya menempuh rute Pandaan-Surabaya (1955) memiliki historis perjuangan arek-arek Suroboyo melawan pasukan sekutu dan menewaskan Brigadir Jenderal Mallaby asal Inggris.

Sisi historis inilah yang membuat Pemprov Jatim melalui Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Jatim menggelar event tersebut setiap tahun untuk memperingati Hari Pahlawan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengenang perjuangan para pahlawan melawan tentara sekutu.

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo bersama Forpimda saat melepas peserta di Alun-alun Kab. Mojokerto, Jumat (21/11) sore mengatakan para pemuda harus meniru semangat para pahlawan mempertahankan kemerdekaan. “Generasi muda harus menghargai para pahlawan. Salah satu cara adalah dengan mengingat kembali sejarah perjuangan para pahlawan agar supaya nilai-nilai perjuangan melekat dalam sanubari. Dengan demikian mengingatkan generasi muda bahwa dalam hidup ini penuh dengan perjuangan,” ujarnya.

ApaKata Mereka

Gubernur Soekarwo beserta muspida Jatim dan Bupati Mojokerto serta Walikota Mojokerto memberangkatkan peserta gerak jalan Mojokerto Suroboyo

Kahiril Asman:

Tak Pernah Absen

Gubernur Soekarwo ikut dalam kemeriahan gerak jalan Mojokerto Suroboyo beserta Muspida Jatim dan Bupati serta Walikota Mojokerto.

Sunarsih

Hobi Berjalan

Di garis finish, panitia juga menyediakan tenda tempat untuk berdagang, sehingga kegiatan ini juga membawa manfaat bagi pedagang.

BUTUH fisik dan mental yang kuat untuk bisa menyentuh garis finish di Tugu Pahlawan Surabaya. “Saya kebetulan hobi berjalan, jadi senang mengikuti lomba ini setiap tahun,” kata ibu dua anak itu.

DUA kali meraih juara dua pada 2010 dan 2011 tak membuat pria berusia 73 tahun ini puas. Ia berharap suatu saat nanti bisa merebut juara I. “Saya tidak pernah absen ikut lomba ini, bukan hanya mengejar juara saja, tapi yang terpenting mengenang semangat pahlawan,” kata pria asal Wonokitri itu.

Rio Mandiri

Belum Tahu Cara Menang REGU Karang Taruna Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang selalu aktif mengikuti event ini, sayangnya mereka tidak pernah sekalipun juara.

“Saya berharap Dispora bisa mensosialisasikan bagaimana untuk bisa meraih juara kepada peserta,” kata pria yang menjabat ketua regu itu.

Senin Pahing 24 NOVEMBER 2014

Pilkada Sumenep, PDIP Pertimbangkan Dua Nama Kandidat l Sambungan hal 1

dilakukan. Butuh waktu dan tahapan sebe­ lum memutuskan,” paparnya.

Ia juga mengemukakan, penetapan nama yang akan diusung sebagai kandidat dalam Pilkada Sumenep 2015 akan dipu­ tuskan oleh DPC. “Penetapan nama kan­ didat merupakan kewenangan pengurus PDI Perjuangan Sumenep. Kami di DPD akan menghormati sekaligus memantau perkembangan yang terjadi di DPC PDI Perjuangan Sumenep selama proses pen­ etapan nama kandidat tersebut,” kata Said, menambahkan.

Masa jabatan A Busyro Karim-Soeng­ kono Sidik sebagai Bupati-Wakil Bupati Sumenep periode 2010-2015 sebagai hasil pilkada setempat pada 2010 itu akan bera­ khir pada 2015. Namun, hingga sekarang KPU Sumenep belum menetapkan waktu pelaksanaan Pilkada setempat pada 2015. n sul

Akhirnya 7 Lokalisasi di Malang Hari Ini Ditutup l Sambungan hal 1

Menurut Soekarwo, menutup lokalisasi di Jatim tidak mudah dan membutuhkan tenaga ekstra. Semua elemen harus ikut turun tangan mulai dari TNI/Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama hingga organi­ sasi kemasyarakatan.

“Saya realistis saja. Upaya penutupan semua lokalisasi di Jatim sulit bisa terwu­ jud tahun ini. Tapi kita tetap bersyukur karena lokalisasi yang pernah menyandang predikat terbesar di Asia Tenggara sudah bisa ditutup. Yaitu Gang Dolly di Surabaya.

Sekarang lokalisasi itu sudah benar-benar tutup,” katanya.

Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Jatim Ratnadi Ismaon mengatakan Pemprov Jatim akan terus memfasilitasi kabupaten/kota seJatim yang berkeinginan menutup lokali­ sasi yang ada di wilayahnya. Kali ini, yang menjadi target penutupan adalah lokalisasi di Malang dan selanjutnya bakal menyusul lokalisasi lain di Ngajuk, Lumajang dan Mojokerto.

“Sesuai dengan Surat Gubernur, kami berkewajiban memfasilitasi dan berkoor­ dinasi dengan pemkab dan pemkot dalam upaya penutupan lokalisasi. Untuk ren­ cana penutupan lokalisasi di Malang telah dilakukan rapat koordinasi Jumat lalu di Ruang Binaloka Adhikara Kantor Guber­ nur Jatim yang dihadiri perwakilan dari Malang,” kata Bibing, sapaan lekat Ratnadi Ismaon, Minggu (23/11).

Dalam rapat tersebut, kata Bibing, se­ lain dihadiri perwakilan Pemda Malang, juga dihadiri perwakilan 21 kabupaten/kota lainnya di Jatim yang merupakan asal PSK yang menjajakan diri di Malang. “Dalam rakor ini kami juga mengundang 21 kabu­ paten/kota lain terkait pemulangan PSK dari Malang, karena dari data yang ada, seluruh PSK yang ada di Malang berasal dari daerah tersebut,” jelasnya.

Bibing juga menjelaskan, setelah Ma­ lang, konsentrasi berikutnya yang akan dibidik untuk ditutup adalah di wilayah Kabupaten Ngnajuk. “Kita yakin akan bisa menutup seluruh lokalisasi di Jatim hingga akhir tahun ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Assisten IV Bidang Kesra Pemkab Malang Prihadi Waskito menutur­ kan, ketujuh lokalisasi yang akan ditutup adalah Suko di Kecamatan Sumberpucung, Kalikudu di Kecamatan Pujon, Kebobang di Kecamatan Wonosari, Slorok di Keca­ matan Kromengan, Girun di Kecamatan Gondanglegi, Embong Miring di Kecamatan Ngantang, dan Sendang Biru di Kecamatan Sember Manjing Wetan.

Prihadi mengatakan, Pemkab Malang sudah jauh-jauh hari melakukan sosial­ isasi di tujuh lokalisasi ini dan optimistis akan bisa dilakukan penutupan tanpa kek­ erasan. “Kita sudah berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan yakin Senin besok (hari ini) proses penutupan akan berjalan lancar,” tandasnya. n iib

Sistem Gaji Belum Tepat l Sambungan hal 1

menggunakan non single salary sistem, namun elemen gaji tidak banyak, dengan total gaji lebih manusiawi. “Penggajian ini sebenarnya lebih baik dibandingkan sistem gaji yang diterima PNS, tetapi pendapatan belum tentu berorientasi pada outcome,” katanya.

Menurutnya, sistem penggajian di In­ donesia seharusnya sudah menggunakan single salary system atau gaji sama dengan pendapatan, dengan jumlah gaji yang ma­ nusiawi dan job description jelas. “Sistem ini, pendapatan tidak terkait dengan jum­ lah kegiatan. Di Indonesia, baru lembaga seperti KPK, BI, dan OJK yang mengguna­ kan single salary system,” tuturnya.

Saat ini, hanya Indonesia yang sektor publiknya menggunakan sistem yang ber­ beda. Sedangkan di negara maju, baik kapi­ talis maupun sosialis, tidak ada perbedaan sistem penggajian antara sektor swasta dan sektor pemerintah. “Di negara maju, sistem penggajian sudah menggunakan single salary system,” imbuh Rimawan.

Jika sistem gaji PNS di Indonesia masih menggunakan non single salary system, maka akan menimbulkan ketergantungan terhadap insentif. “Sistem penggajian ini akan berpengaruh pada etos kerja dan tendensi koordinasi,” tandasnya.

Untuk itu, pihaknya berharap di Indo­ nesia dilakukan homogenitas sistem remu­ nerasi. Dengan penggajian single salary system, maka semua elemen masyarakat akan memikirkan social welfare function atau kesejahteraan bersama. “Dengan begitu sistem insentif bersifat nasional, transparan dan manusiawi,” pungkasnya. n geh

SAMBUNGAN

7

Groundbreaking Trem Surabaya Ditarget Awal 2015 DPRD Jatim Siap Panggil l Sambungan hal 1

tampak menyertai Menhub Igna­ sius Jonan. Tri Rismaharin dan Ignasius Jonan membicarakan beberapa hal termasuk pemban­ gunan akses dari dan ke Bandara Juanda. Namun, fokus pemba­ hasan lebih kepada kelanjutan rencana pembangunan proyek trem di Surabaya.

Jonan mengatakan dengan alokasi anggaran yang ada di Ke­ menhub, pihaknya akan melaku­ kan reaktivasi jalur-jalur trem yang sebelumnya pernah eksis.

Tahun ini, anggaran yang tersedia sekitar Rp 200 miliar. Menurut Ignasius, alokasi anggaran akan berlanjut pada tahun berikutnya.

Kemenhub dan Pemkot Suraba­ ya juga sepakat bahwa operasional trem akan dihandle oleh PT KAI. Se­ dangkan pemkot bakal menyiapkan subsidi kalau harga tiket nantinya dipandang terlalu tinggi. “Dengan demikian, warga bisa menikmati trem dengan harga yang terjangkau.

Untuk perkiraan harga tiket masih akan dibahas lebih detil,” kata man­ tan Dirut PT KAI ini.

Disinggung soal monorel, men­ teri alumnus Unair ini mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunan trem dan monorel hendaknya tidak dilakukan bersamaan karena jika dibangun bersamaan, keruwetan di ruas jalan kemungkinan akan ter­ jadi lantaran beban hambatan yang disebabkan pembangunan trem dan monorel akan bersinggungan dengan volume kendaraan.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya berpendapat trem harus dikerja­ kan lebih dahulu. “Tapi selebih­ nya terkait monorel kami se­ rahkan kepada Ibu wali kota enaknya bagaimana,” katanya.

Sementara itu Wali Kota Sura­ baya Tri Rismaharini menegaskan kebutuhan akan AMC sudah ber­ sifat urgen dan tidak bisa ditunda lagi. Semakin lama volume kend­ araan pribadi semakin meningkat.

Hal itu otomatis menambah beban jalan yang kian padat.

Oleh karenanya, sudah men­ jadi kewajiban pemerintah me­ nyediakan alternatif sarana transportasi yang berkualitas.

Risma optimistis keberadaan trem tidak akan menambah parah kemacetan. Sebaliknya, dia berharap warga mau beralih dari kendaraan pribadi. Asumsinya, di samping menghindari kemac­ etan, kesadaran publik meman­ faatkan transportasi umum juga

erat kaitannya dengan kampanye ramah lingkungan.

Pengeluaran bahan bakar minyak bisa ditekan plus udara lebih bersih karena jumlah kendaraan pribadi yang melintas di jalan berkurang.

“Trem itu lebarnya setara mobil minibus. Jadi tidak selebar gerbong kereta api. Dengan begitu, saya rasa tidak akan terlalu memakan banyak ruang,” katanya.

Sementara itu saat meninjau Te­ luk Lamong di Kota Surabaya, Men­ hub Ignasius Jonan mengatakan operasional Terminal Teluk Lamong di Kota Surabaya masih menunggu revisi Peraturan Presiden.

“Ada beberapa hal, salah sa­ tunya peraturan presiden yang perlu direvisi supaya izinnya bisa permanen,” katanya.

Menurut dia, pihaknya sudah mengeluarkan izin sementara atau uji coba Terminal Teluk Lamong yang menempati luas lahan 40 hektare dari total 380 hektare lahan yang dimiliki PT Pelindo III (persero).

Saat ditanya kapan kepastian izin operasional itu turun, Menhub mengatakan sampai dipenuhi semua peraturan dari izin operasional. “Yang penting ini jalan dulu. Kesiapannya di sini sudah bagus, lebih modern dari­ pada yang lama,” ujarnya.

Adapun mengenai pengembangan pelabuhan, Menhub mengatakan Indonesia merupakan negara kepu­ lauan. “Jadi yang harus bangun ban­ yak sekali pelabuhan,” katanya.

Menurut dia, pelabuhan yang sifatnya komersial sebaiknya dibangun oleh uang non APBN. “Pemerintah mendukung jika ada pelabuhan di Jawa dan Indonesia bagian barat yang dibangun uang non APBN terserah mau Pelindo maupun swasta,” katanya.

Rambu Standar MEA Sementara itu persiapan je­ lang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 terus dikebut. Semua sarana dan prasarana mulai di­ siapkan seperti bidang transpor­ tasi. Salah satunya pemasangan rambu-rambu baru standar MEA 2015 juga sudah mulai di pasang di jalan-jalan utama di Jatim.

Rambu lalu lintas (lalin) baru ini diberi kode AH atau singka­ tan dari Asean Highway. Semua negara-negara yang tergabung dalam Asean telah sepakat meng­ gunakan rambu yang sama den­ gan kode AH, untuk jalan-jalan utama menuju lokasi tertentu seperti di jalan nasional.

“Kode baru ini tujuannya untuk

membimbing tamu atau orang dari luar negeri ke tempat tujuannya.

Seperti orang luar negeri yang in­ gin pergi ke Bali lewat jalur darat bisa melihat rambu yang ada kode AH,” kata Kasi Akreditasi Sarana dan Prasarana Bidang Lalu Lintas Dishub dan LLAJ Jatim Gatot Soebroto Amd, SE, PSMD, Min­ ggu (23/11).

Menurut dia, pemasangan rambu baru ini merupakan tu­ gas dan kewenangan Kemente­ rian Perhubungan (Kemenhub).

Oleh karena itu, pihaknya tidak mengetahui betul berapa jumlah rambu yang sudah dipasang di jalan nasional di Jatim.

“Yang sudah saya lihat itu ada di Ngawi, Nganjuk dan Mo­ jokerto. Selain di daerah itu, kemungkinan sudah di pasang tapi saya belum melihatnya. Un­ tuk jalan nasional di Jatim yaitu pantura dan jalur tengah. Untuk Pulau Madura tidak ada jalan nasionalnya,” ungkapnya.

Dijelaskan Gatot, rambu baru standar Asean ini tidak banyak berbeda jauh dengan rambu-rambu yang ada. Mulai warna, font, dan bentuknya. Yang berbeda hanyalah ada tambahan kode AH plus angka disampingnya. Contohnya, jalur yang menuju Merak, Bakauheni dan Ban­ dar Lampung menggunakan kode AH 21. Jadi, jika masyarakat yang ingin menuju tempat tersebut harus mengikuti kode AH 21. Jika sampai mengikuti kode di luar kode AH 21, dipastikan akan tersesat.

Untuk kode angka di samping AH, jelas Gatot, tiap kota dan negara berbeda. Untuk Indonesia, yang di­ pasang kode tersebut hanya untuk wilayah Aceh hingga Bali. Bali ke timur seperti NTB, NTT, Sulawesi dan Papua tidak masuk prioritas pemasangan kode AH. Sayangnya, Gatot tidak mengetahui pasti berapa kode-kode yang terpasang di Su­ lawesi, Jawa dan Bali tersebut.

“Kemenhub kan tidak melapor ke kita, karena itu memang kewenan­ gan Kemenhub, bukan kewenangan pemprov. Jadi saya tidak hafal kodekode tersebut. Yang pasti, kode itu sudah kesepakatan bersama antara negara Asean,” paparnya.

Untuk jalan provinsi ?, Gatot mengatakan, yang dipasang kode AH hanya untuk jalan nasional. Sedan­ gkan jalan provinsi dan kabupaten/ kota tidak dipasang kode interna­ sional tersebut. “Pemasangan kode tersebut akan dipasang di semua persimpangan di jalan nasional,” pungkasnya. n dre, geh, ma, iib

Mensos Ajak Pengusaha Berdayakan Penyandang Difabel l Sambungan hal 1

lam kunjungan tersebut, Mensos selain berdialog dengan para pekerja juga sempat mencoba menyablon kaos.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa berharap akan tum­ buhnya UKM yang mempekerja­ kan penyandang difabel. “Kaum difabel kadang masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat umum hingga mereka tidak bisa berkarya. Pemerintah sudah menyediakan rehabilitasi sosial bagi penyandang difabel. Namun hingga kini pemerintah hanya menyediakan 8 persen untuk

mengkaver kebutuhan kaum difabel,” terang Khofifah.

Menteri Sosial juga berharap peran serta para pengusaha agar bisa membantu mempekerjakan para kaum difabel agar bisa be­ lajar dan mandiri.

Pada sisi lain Menteri So­ sial Khofifah Indar Parawansa menyebut sebanyak 15,5 juta penduduk di Indonesia diberikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

Angka itu mengacu pendataan program perlindungan sosial dari BPS pada 2011. Sebanyak 1.230.553 bisa diproses dan di­ jabarkan sebagai penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu

Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

“Nominal bantuannya Rp 200 ribu, terhitung mulai November dan Desember 2014, jadi nanti pada 2 Desember warga men­ erima Rp 400 ribu. Ditunggu saja, nanti ada surat dari Kantor Pos,” katanya.

Bantuan itu, lanjut Khofifah, di­ terima dalam bentuk Giro Tabun­ gan. “Jadi, bisa diambil semua, atau sebagian. Atau kalau tidak diambil tidak akan hilang,” lan­ jutnya. Dana tersebut berasal dari APBN 2014. Sementara itu, sisa dari angka 15,5 juta KPS akan diberikan pada 2015. n geh, dre

Bawaslu Jatim

l Sambungan hal 1

Komisi A sesuai fungsinya yang mengawasi masalah pemerintahan dan juga aparatur negara.

Politisi asal Partai Gol­ kar ini mengaku belum ada rapat resmi di Komisi A untuk memanggil Bawaslu dan Inspektorat. Hanya saja, secara non formal su­ dah ada komunikasi antar anggota komisi.‬ “Pada prinsipnya semua anggota Komisi A DPRD Jatim sudah sepakat. Tinggal nunggu waktu yang te­ pat untuk memanggil,” ujarnya, Minggu (23/11). ‪ D ia menyampaikan, belum bisa memastikan kapan akan memanggil Inspektorat maupun Ba­ waslu Jatim. Sebab, dia akan mendiskusikan ter­ lebih dahulu di internal komisinya.‬ “Insya Allah minggu depan sudah mu­ lai kami panggil. Langkah awal kami akan panggil Inspektorat selanjutnya Bawaslu yang akan di­ panggil, untuk menanya­ kan beberapa hal. Di situ juga termasuk PNS-PNS yang ada di sekretariat.

Masalah anggaran itu san­ gat sensitif,” tuturnya‬. ‪ Pemanggilan Inspek­ torat ke komisi A, lanjut Fredy untuk diminta pen­ jelasan dan keterangan terkait hasil pengawasan penggunaan dana hibah dari APBD Jatim dan dugaan korupsi di Ba­ waslu Jatim. “Inspektorat dipanggil untuk menjelas­ kan terkait apa yang su­

dah dilakukan selama ini sesuai fungsinya. Mung­ kin temuannya terkait du­ gaan korupsi di Bawaslu Jatim. Apalagi kasus ini sudah bergulir ke ranah hukum,” tambahnya.‬ Diberitakan sebelum­ nya, Polda Jatim tengah membidik dugaan korupsi dana hibah di Badan Pen­ gawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jatim. Puluhan orang saksi dari Bawas­ lu Jatim dan bendahara Panwaslu 38 kab/kota se-Jatim telah diperiksa secara maraton.

Hal itu terkait dalam penggunaan dana hibah pilgub Jatim dari APBD Jatim 2013 yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan peruntukannya senilai Rp 3,5 miliar dari total anggaran mencapai lebih dari Rp 142 miliar.

Selain dibidik Polda Ja­ tim, Inspektorat Provinsi Jatim sebagai SKPD yang bertugas mengawasi peng­ gunaan anggaran dana hibah pemprov juga telah melakukan pemeriksaan di Bawaslu Jatim. Hasilnya, versi Inspektorat Jatim, ada sisa dana hibah sebe­ sar Rp 4 miliar lebih yang harus dikembalikan ke kas daerah (kasda) pemprov dari Rp 142 miliar yang diperoleh Bawaslu Jatim.

Dari Rp 4 miliar lebih itu, Bawaslu Jatim saat pemer­ iksaan terakhir September 2014 diketahui baru meny­ etor Rp 2,4 miliar dan yang belum setor kasda Rp 1,6 miliar. n cty, bjt

DPR Mulai Galang Dukungan Interpelasi dari KIH l Sambungan hal 1

dang susah memenuhi ke­ butuhan pokok hidupnya,” kata Bamsoet, sapaannya, Minggu (23/11).

Bamsoet menjelaskan, DPR menilai kenaikan har­ ga BBM bersubsidi saat ini sama sekali tidak tidak te­ pat, bahkan sulit diterima akal sehat. Sebab, harga BBM bersubsidi dinaikkan ketika harga minyak di pasar internasional turun drastis, alias lebih rendah dari asumsi APBN tahun berjalan.

APBN P 2014 men­ gasumsikan harga minyak 105 dollar AS per barel, se­ mentara harga minyak saat ini di di bawah 75 dollar AS per barel. Artinya, tekanan beban fiskal bagi pemer­ intah baru relatif belum bertambah karena turun­ nya harga minyak di pasar internasional. “Kita menye­ salkan Jokowi mengambil jalan pintas. Dan itu sama artinya Jokowi tidak pu­

nya itikad baik terhadap rakyat,” jelasnya.

Hak interplasi adalah hak bertanya dewan den­ gan memanggil presiden.

Presiden harus menjelas­ kan dasar apa yang dia pakai untuk menaikkan BBM. Karena harga min­ yak dunia tengah turun, cash flow pemerintah juga dikabarkan aman. “Ba­ gaimana hitung-hitungan­ nya? Jangan seenaknya saja mencari jalan pintas dengan mengalihkan be­ ban fiskal pemerintah ke pundak rakyat,” ujar Wakil Bendahara Umum DPP Golkar ini.

Dia menambahkan ka­ lau penjelasan presiden atau pemerintah memuas­ kan, hak interpelasi sele­ sai. Namun kalau tidak memuaskan bisa berlan­ jut ke penggunaan hak dewan yang lain. Sep­ erti hak angket dan tidak menutup kemungkinan bisa ke hak menyatakan pendapat. n cty, ins

Gus Ipul Tekankan 60 Persen Anggaran Pendidikan untuk Guru l Sambungan hal 1

lui penyediaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD Jatim dengan penggunaan paling utama untuk peningkatan kualitas guru, yaitu 60 persen. Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf menegaskan, jika pembangunan pendidikan di Ja­ tim ingin berhasil maka yang harus diurus dulu adalah gurunya. Mulai dari mutu hingga kesejahteraan guru harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah.

“Anggaran pendidikan, baik APBN maupu APBD harus bisa dirasakan oleh guru. Sebab guru yang memiliki peran utama dalam menyiapkan ge­ nerasi-generasi pemimpin bangsa selanjutnya,” tegas Gus Ipul, sapaan akrab Wagub Jatim saat memberi orasi pada peringatan Hari Guru Nasional ke-39, HUT PGRI ke-69 dan Hari Ak­ sara Internasional ke-49 di GOR Jaya­ baya, Kota Kediri, Minggu (23/11).

Gus Ipul meyakinkan, pemerintah akan terus berjuang agar kesejahter­

aan guru semakin meningkat. Menurut Gus Ipul, guru harus mampu mem­ fasilitasi pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap untuk memenuhi kebutuhan siswa. Keber­ hasilan pendidikan sangat ditentukan oleh peran guru, lingkungan, kebijakan pemerintah, dan instrumen lainnya.

Pendidikan yang diberikan oleh guru harus memberikan kesadaran tentang peran siswa dalam kehidupan sosial.

Karenanya guru harus mampu men­ ciptakan dinamika dalam kegiatan, misalnya kebebasan untuk bertanya atau mengusulkan. “Dalam menin­ gkatkan kompetensi guru tidak saja melalui jalur resmi tapi juga jalur tidak resmi, misalnya rajin membaca dan mengetahui informasi terbaru melalui teknologi IT,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, meng­e nai Kurikulum 2013 telah disosialisasikan kepada sekitar 80% elemen pendidikan. Sehingga jika terdapat kekurangan harus disem­ purnakan, dievaluasi dan diperbaiki, bukan diganti lagi. “Kalau diganti lagi

nanti justru akan membingungkan karena akan dimulai dari nol kembali,” tutur dia.

Melihat antusiasme ribuan guru yang hadir, dalam kesempatan itu Gus Ipul secara langsung menawarkan diri untuk menjadi ketua panitia per­ ingatan guru pada tahun mendatang.

Hal ini sontak menarik perhatian dan langsung disambut gembira seluruh anggota PGRI yang hadir. “Tahun depan saya ingin langsung jadi ketua panitianya. Nanti saya undangkan Syahrini,” katanya disambut sorak gembira para guru.

Gayung bersambut, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Harun MSi membenarkan bahwa prioritas pendidikan di Jatim dimulai dari guru.

Hal ini diimplementasikan dalam ber­ bagai hal, di antaranya melalui work­ shop, beasiswa dalam dan luar negeri, tunjangan untuk guru dan berbagai program lainnya.

Harun mengatakan, peringatan Hari Guru Nasional selalu disambut antusias oleh seluruh guru di Jatim.

Bahkan lebih dari 25 ribu guru mulai tingkat kecamatan hingga 38 kabu­ paten/kota hadir dalam satu momen penuh sejarah ini. “Permintaan Wagub adalah apresiasi yang diberikan untuk antusiasme guru. Karena itu, tahun depan wagub sendiri yang akan tu­ run menggelar peringatan Hari Guru semacam ini,” kata Harun.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Besar PGRI Pusat Sulis­ tiyo menyampaikan PGRI akan mem­ perjuangkan pengesahan Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 tentang Guru. Dalam PP tersebut men­ gatur mengenai beban mengajar guru selama 24 jam akan didistribusikan sebagai wali kelas, pengajar ekstrakuri­ kuler, merencanakan pembelajaran, dan melaksanakan pembelajaran. Selain itu PGRI juga memperjuangkan agar guru dikelola oleh setingkat Direktur Jenderal (Dirjen). “Yang terpenting dan merupakan harapan seluruh guru ada­ lah pembayaran tunjangan profesi guru bersamaan dengan pembayaran gaji setiap bulannya,” tegasnya. n tam

Dijual dari Mulut ke Mulut, Kumpulkan Laba untuk Travelling l Sambungan hal 1

1,5 kilogram,” kata Hariati.

Hasil dari olahan enam tongkol itu dapat menjadi 25 kemasan ukuran 250 gram dan 200 gram abon. “Ke­ masan ukuran 250 gram kami jual Rp 45 ribu, sementara yang 200 gram dijual Rp 35 ribu,” ujarnya.

Dalam dua hari, 25 kemasan itu bisa langsung dijual habis. Itupun hanya melayani pesanan dan dijual di beberapa kantor saja. Mereka belum memiliki stan berjualan tetap, sehingga satu-satunya cara menjual terbaik adalah dari mulut ke mulut. Di samping promosi yang mereka sebarkan melalui jejaring sosial yang gratisan. Meski demikian, hasilnya pun lumayan. Andistasari mengaku bisa mengantongi laba sampai seratus persen dari modal usaha. “Kalau bisnis

makanan itu hasilnya memang harus seratus persen,” kata dia.

Andistasari mengatakan mengolah tongkol menjadi abon jauh lebih awet dibandingkan dengan olahan masakan lain. Bahkan jika bongkol disimpan di tempat teduh dan tidak terkena sinar matahari langsung, abon bisa awet di­ simpan sampai dua bulan. “Kita sudah memasarkannya lebih dari setahun ini, responsnya cukup bagus. Omzet penjualan bongkol sudah mencapai Rp 1- 2 juta per bulan,” katanya.

Hasil penjualan itu tak pernah dibagi habis dalam bentuk uang.

Mereka punya cara sendiri untuk me­ nikmati hasil kerja kerasnya itu. Yakni menggunakan laba penjualan bongkol untuk travelling. Awalnya travelling itu baru dilakukan di dalam wilayah Jatim saja, tapi mereka sudah punya

rencana untuk berangkat ke provinsi lain juga menggunakan laba dari pen­ jualan bongkol itu. “Yang kita pakai jalan-jalan ini vuma laba bersihnya saja. Modalnya harus dikembalikan lagi untuk mutar produksi,” kata dia.

Ide awal pembuatan bongkol karena mereka bertiga ingin mendapatkan uang saku sendiri. Saat itulah orangtua Andis­ tasari berusaha membuat abon tapi sulit memasarkannya. Mereka pun lantas berusaha memasarkan melalui media sosial yang ada dan belajar sedikit demi sedikit cara membuat abon. “Saat per­ tama mencoba kami bikin rasa original saja. Karena pembeli banyak, akhirnya juga buat rasa pedas,” tutur dia.

Fithrotul menambahkan, bongkol ini juga pernah diikutkan lomba Wirausaha Muda Pemula (WMP) yang diadakan oleh Kementerian Pemuda

dan Olahraga (Kemenpora) Oktober 2014 lalu. Setelah lolos di tingkat kam­ pus dan provinsi, mereka bertarung di tingkat nasional. Hasilnya, bongkol menjadi salah satu semi finalis.

“Informasinya WMP itu diikuti oleh kalangan mahasiswa se-Indone­ sia. Nyatanya, peserta mahasiswanya cuma kami saja, lainnya kalangan pengusaha yang usianya sudah ma­ tang dan omzetnya sudah mencapai kisaran Rp 60 juta,” katanya.

Meskipun demikian, ketiga maha­ siswa ini tetap bertekad untuk mengem­ bangkan usaha bongkol ini dengan mendirikan stan hingga pengemasan produk yang lebih baik. “Kita sedang ingin mengembangkan usaha mulai dari stan penjualan tetap hingga hak merek dan izin dari BPOM agar dapat masuk ke ritel besar,” kata dia.*

8

Senin Pahing, 24 NOVEMBER 2014

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Rembug Masyarakat Koperasi 2014

Dr H Soekarwo Drs H Saifullah Yusuf

Lapangan Obech, Ds Sajen Kec Pacet, Kab Mojokerto 20 November 2014

Songsong MEA, Koperasi Harus Mandiri dan Berdaya Saing Setelah lebih dari satu dekade lalu para pemimpin Asean sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 mendatang, pelaksanaan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) sudah di depan mata. Kebijakan MEA diambil dengan tujuan agar daya saing Asean meningkat serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan.

P

embentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan MEA ini nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat. “Untuk menyongsong MEA inilah, kita mempersiapkan pelaku koperasi dan UMKM di Jatim agar bisa mandiri dan memiliki daya saing. Salah satu program yang kita lakukan yakni dengan menggelar kegiatan Rembuk Masyarakat Koperasi ini,” ujar Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur Drs A Mudjib Afan MARS melalui Kabid Usaha Koperasi Dr Mas Poernomo Hadi di sela-sela acara Rembug Masyarakat Koperasi di lapangan Obech, Ds Sajen, Kec Pacet, Kab Mojokerto.

Rembug Masyarakat Koperasi yang digelar di kawasan pegunungan itu diikuti 150 orang yang berasal dari tiga daerah di Jawa Timur. Yakni Kabupaten Mojokerto 80 orang, Kabupaten Pasuruan dan Kota Batu masing-masing 35 orang. “Mereka berembug untuk merumuskan strategi menghadapi MEA yang akan berlaku efektif 2015

Drs A Mudjib Afan MARS

nanti. Kita menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi bisnis koperasi yang sudah berpengalaman di bidangnya,” ujar Mas Poernomo Hadi.

Acara Rembug Koperasi tampak gayeng karena dipandu Taufik Monyong dan moderator Suko Widodo dari Puskakom (Pusat Kajian Komunikasi) Surabaya.

Empat narasumber yang dihadirkan juga kompeten di bidangnya. Di antaranya berasal dari akademisi yakni Prof Wibisono dari Univer-

Dr Mas Poernomo Hadi MM (kiri) meneriakkan yel-yel menyemangati para peserta kegiatan Rembug Masyarakat Koperasi.

sitas Surabaya, Dr Ignatia Martha Hendrati SE, ME dari UPN Veteran Surabaya, Direktur Rumah Snack Mekarsari Sidoarjo Ida Widyastuti serta Direktur PT Legong Bali Nusantara Handoyo.

Ditambahkan Mas Poernomo, tidak bisa dipungkiri implementasi MEA akan memberikan dampak positif dan negatif bagi industriindustri koperasi maupun UMKM. Dampak positif yang ada antara lain adalah terciptanya pasar internasional yang lebih luas, sementara

Dr Mas Poernomo Hadi MM

Kabid Usaha Koperasi Dinkop dan UMKM Provinsi Jatim

Harus Mengubah Ancaman Menjadi Peluang OPTIMISME jika pemberlakuan MEA tidak akan menjadi ancaman bagi para pelaku koperasi dan UMKM di Jawa Timur juga terlontar dari elemen birokrat. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim selaku lembaga pemerintah yang fokus pada persoalan ini bahkan ingin mengubah kehadiran MEA yang selama ini ada yang menganggap sebagai ancaman menjadi sebuah peluang.

“Saya sudah sering katakan kepada para pelaku dan UMKM di Jatim, bahwa MEA ini sama sekali bukan sebuah ancaman, melainkan sebuah peluang yang sangat besar untuk memasarkan produk kita dengan pangsa pasar yang lebih luas,” kata Kabid usaha Koperasi Dinkop UKM Jatim Dr Mas Poernomo Hadi selaku pimpinan kegiatan Rembug Koperasi.

Dia menambahkan Rembug Masyarakat Koperasi yang digelar, merupakan salah satu upaya menggali potensi Koperasi dan UMKM di Jatim. Dari forum itu, Poernomo Hadi yakin akan muncul rumusan yang akan dijadikan strategi bagaimana menghadapi MEA bagi pelaku koperasi dan UMKM ke depan. “Kali ini kita fokus pada pembahasan

ruang lingkup koperasi agribis.

Karena di level Asean, sektor Agribis kita harganya mampu bersaing dan kita bisa memenuhi standar Asean,” tandasnya.

Di Jatim menurut Poernomo sudah tercatat ada 30.731 koperasi dan 6,8 juta pelaku UMKM. Dari jumlah itu jika diasumsikan 10 persen para pelaku itu sudah mampu untuk ekspor, kondisi itu sudah bisa menjadi modal awal yang bagus dalam bersaing di MEA. “Dari data yang sekarang kita miliki, sudah tercatat ada 266 UMKM yang sudah melakukan aktivitas bisnisnya dengan ekspor. Dan kita akan genjot terus,” tambahnya lagi.

Sejumlah persoalan yang muncul dalam Rembug Masyarakat Koperasi, sudah dilakukan inventarisasi. Dalam jangka pendek nanti dua persoalan segera ia berikan solusinya untuk segera menghadapi MEA. “Yang pertama seluruh produk harus sudah mengantongi hak paten. Dan yang kedua kita mengoptimalkan bantuan modal yang disiapkan Pemprov Jatim melalui pinjaman di Bank Jatim. Khusus menghadapi MEA ini, kita akan terus melakukan pelatihan dan pendampingan bagi seluruh koperasi di Jatim,” pungkasnya. kar*

Dr Ignatia Martha Hendrati SE, ME

Kepala Pusat Studi Ekonomi, Bisnis dan Kebijakan Publik UPN Veteran Jatim

Merek Produk Harus Bombastis

MASUKAN penting bagi para pelaku koperasi dan UMKM juga muncul dari kalangan akademisi dalam forum tersebut. Ide yang dilontarkan kalangan akademisi ini tidak semata-mata teoritis, melainkan juga aplikatif.

“Untuk mempersiapkan diri menyambut MEA, diperlukan pemahaman yang baik dalam memasarkan barang dan jasa yang diproduksi, tidak terkecuali tentang pemberian merek. Untuk bisa bersaing di pasar international, merek harus bombastis agar mudah diingat dan cepat terkenal,” ujar Kepala Pusat Studi Ekonomi, Bisnis dan Kebijakan Publik UPN Veteran Jatim Dr Ignatia Martha Hendrati SE, ME. Pemberlakuan MEA, lanjut Alumnus S3 Universitas Brawijaya Malang, ini menjadikan para pelaku UMKM dan koperasi di Jatim memiliki kesempatan yang sangat luas untuk memasarkan produknya ke kawasan ASEAN maupun berbagai negara di belahan dunia. “Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya kualitas, harga, serta keberlanjutan pasokan. Dan yang tidak kalah penting juga pemberian merek yang menunjukkan jati diri masyarakat, baik itu masyarakat Indonesia pada umumnya maupun Jawa Timur pada khususnya. Dan merek itu harus memiliki keunikan tersendiri,” tambah wanita yang pernah melakukan penelitian soal upaya Peningkatan Iklim Investasi terhadap Peluang Kerjasama Investor Antar Daerah bersama Pemprov Jatim ini.

Permilihan merek menurut alumnus termuda Fakultas Ekonomi Universitas Jember ini, memiliki keuntungan dan kerugian yang

harus dipertimbangkan dalam upaya memasarkan produk ke kawasan domestik maupun pasar ekspor. “Jika pemberian merek dagangnya bener, setidaknya keuntungan yang didapat itu di antaranya kualitas dan kepuasan konsumen, memperluas diferensiasi produksi, loyalitas merek dan pembelian ulang serta mengurangi biaya promosi,” imbuh Ketua Fokus Grup Perencanaan Pembangunan Daerah ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur ini.

Peneliti yang sering ditunjuk sebagai tim penilai kinerja investasi oleh Badan Penanaman Modal Pemprov Jatim ini menuturkan, para eksportir sangat untung apabila memberikan merek dengan istilah atau nama yang bombastis atau tidak lazim. Pemberian merek yang bombastis itu pasti akan selalu diingat dan permintaannya menjadi in elastis, artinya jaminan pasarnya lebih kuat karena pangsa pasarnya jelas dan sangat loyal atau bakal sering melakukan pembelian ulang. Tetapi perlu diperhatikan juga negara yang akan dituju dan pemakaian bahasa yang ada di sana, jangan sampai terjadi pemakaian bahasa yang salah.

“Misalnya kata comel, untuk istilah di Indonesia artinya cerewet, tetapi di Malaysia kata comel itu artinya cantik. Atau para produsen asal Jawa Timur ini bisa memilih kata-kata bombastis dan unik yang lain,” pungkas perempuan yang menuntaskan pendidikan jenjang S2 di Universitas Indonesia ini. kar*

dampak negatif yang bisa dipastikan muncul adalah persaingan pasar internasional yang semakin tinggi. “Melalui kegiatan ini kita ingin tahu bagaimana kesiapan para stakeholder, termasuk pemerintah, maupun pelaku ekonomi yang lain. Bagaimana peluang maupun ancamannya kita bahas secara tuntas dalam forum yang kita kemas secara hangat ini,” urai Mas Poernomo Hadi.

Dalam praktik MEA kelak, Indonesia merupakan salah satu

potensi pasar terbesar. Jadi perlu dipersiapkan langkah prioritas jangka pendek yang akan ditempuh dengan cara mempersiapkan diri.

Di antaranya berupa pemahaman produk, serta regulasi tata cara mengirim maupun mendatangkan barang dari dan keluar Indonesia.

“Makanya kita pilih narasumber dari kalangan akademis maupun pelaku bisnis langsung yang selama ini sudah memahami soal koperasi,” tegas Mas Poernomo Hadi.

Dengan sisa waktu yang ada,

kariyadi/bhirawa

Dinkop dan UMKM Provinsi Jatim bakal melakukan langkah prioritas di antaranya dengan sosialisasi secara massif dan terintegrasi, memangkas aturan yang menghambat kemudahan, meningkatkan akses modal dan terus melakukan pendampingan dan pelatihan para pelaku koperasi dan UMKM di Jatim. “Karena bagaimanapun juga kita harus menghadapi MEA ini. Jadi kesiapan dan kematangan para pelaku koperasi dan UMKM di Jatim akan terus kita tingkatkan,” imbuhnya. kar*

Koperasi Agro Mitra Nongko Jajar Kabupaten Pasuruan

Lakukan Diversifikasi Produk, Siap Tempur Menggilas Kompetitor DENGAN modal memiliki 100 anggota, koperasi yang bergerak di sektor agrobisnis ini optimistis mengahadapi pertarungan bisnis dalam MEA. Produk andalan yang saat ini sudah merambah pasar ekspor di antaranya adalah paprika,cabai, serta tomat. Bahkan saat ini sedang dilakukan penjajakan dengan budidaya tomat dan paprika dengan konsep green house.

“Kalau berbicara soal produk, baik itu kuantitas maupun kualitas kita tidak ada persoalan menghadapi MEA. Bahkan kita optimistis akan mampu bersaing secara produk di tingkat para pelaku bisnis agrobis di level Asean nanti,” terang Hariyanto, juru bicara Koperasi Agro Mitra dalam forum Rembug Masyarakat Koperasi itu.

Dalam forum tersebut, Hariyanto dan teman-temannya membawa aneka produk yang selama ini sudah mereka hasilkan. Di antaranya paprika aneka warna yang sudah dalam kemasan, serta cabai yang juga siap dipasarkan. “Malahan sekarang kita melakukan diversifikasi produk berupa sambel bajak. Karena kita ingin mengembangkan produk turunan dari cabai yang sudah kita budidayakan.

kariyadi/bhirawa

Hariyanto (berdiri) juru bicara Koperasi Agro Mitra Kab Pasuruan memaparkan program dan produk yang dihasilkan koperasinya.

Dan sambel bajak kita ini sudah diekspor juga ke negara-negara Asean,” tambahnya disambut aplaus peserta.

Dalam forum yang digelar Dinkop dan UMKM Jatim itu, Hariyanto juga melampiaskan keinginannya untuk mendapatkan perhatian Pemprov Jatim. Hal paling penting menurutnya untuk diperhatikan Pemprov Jatim yakni persoalan kemuda-

han soal regulasi perizinan. Menurutnya, selama ini para pelaku koperasi ingin fokus pada budidaya dan mengolah hasil pertanian tanpa harus diribetkan dengan sulitnya perizinan. “Kami juga mengharapkan Dinkop Jatim aktif memberikan info pasar biar kita bisa mengetahui peluang-peluang pasar yang ada di Asean maupun dunia,” tandas Hariyanto. kar*

Koperasi Sapi Dana Mulya Kabupaten Mojokerto

Pasok Nestle dan Bogasari, Produksi 6.000 Liter Susu per Hari Ida Widyastuti selaku pelaku KAPASITAS produksi Koperasi bisnis makanan yang bertinSapi Dana Mulya Kabupaten Modak sebagai narasumber pun jokerto ini tak perlu lagi diragukan langsung berbagi ilmunya. Ida lagi. Dalam satu hari, 6.000 liter menyarankan agar pengurus susu dihasilkan. Tak hanya itu, Koperasi Dana Mulya melakuratusan ekor sapi potong juga dikan diserfikasi produk. “Misalnya hasilkan dari koperasi yang saat ini untuk susu segar bisa dijadikan sudah memiliki 1.900 anggota ini. alternatif produk turunanya, “Pasar kita sudah pasti untuk dijadikan keju atau yogurt misalsusu segar, yakni ke Nestle dan nya,” papar Ida Widyastuti.

Bogasari,” lontar Khusnan, angKualitas kemasan juga harus gota Koperasi Dana Mulya mengawali pemaparannya.

Kontingen Rembug Koperasi asal Kabupaten Mojokerto menjadi pertimbangan dalam menyiapkan kualitas produk Untuk menopang kebutuhan menyimak pemaparan narasumber. yang akan dijual dalam levpangan ribuan sapi, Koperasi soal perawatan sapi dan menghasilkan el MEA. “Berbicara masalah Dana Mulya mengaku memiliki 180 hektare lahan yang ditanami makanan sapi. susu itu sudah bisa kita lakukan dengan produk jelas tidak hanya soal jumlah, Di hadapan para narasumber, para pen- baik. Tapi menghadapi persaingan pasar tapi juga soal kualitas. Dimensi kualitas gurus Koperasi Dana Mulya juga meminta bebas Asean kan mesti banyak yang harus itu cukup luas, di antaranya menyangkut masukan terkait apa yang harus disiapkan kita benahi. Kita minta masukan para ahli di rasa dan juga kemasan (packaging, red),” pungkas Ida Widyastuti.  kar* menyongsong pemberlakuan MEA. “Kalau bidangnya yang hadir ini,” pinta Khusnan.

Koperasi BOSEM Kota Batu

Omzet Rp 1,8 Miliar, Tembus Pasar Internasional KOPERASI BOSEM asal Kota Batu menumbuhkan keyakinan bahwa para pelaku koperasi di Jatim harus siap menyongsong MEA. Dengan variasi produk yang dihasilkan, tergambar jika kualitas produknya memiliki keunggulan yang tidak dimiliki negara lain di level Asean.

“Kita sudah kembangkan sari apel, keripik apel, sari terong dan flora. Bahan baku banyak terdapat di Batu, inilah keunggulan kita,” papar Ir Riyanto selaku pimpinan Narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi rombongan kontingen Rembug asal memberikan ilmunya kepada peserta.

Kota Batu. Dengan berbagai produk yang dikembangkan, sejak 2013 lalu kita ke depan adalah bagaimana menciptaKoperasi BOSEM berhasil mencatat omset kan variasi produk baru,” tambah Riyanto.

Rp 1,6 miliar. “Sampai dengan Oktober 2014 Keinginan menciptakan produk baru ini, omzet kita sudah menembus angka Rp ini langsung ditanggapi narasumber dari 1,8 miliar. Sekarang yang menjadi program kalangan Perguruan Tinggi. Profesor Wibi-

sono pakar Ekonomi Universitas Surabaya menekankan bahwa keanekaragaman produk dan inovasi pelaku koperasi tidak boleh berhenti. “Melihat kesiapan koperasi di Jatim ini sudah sangat luar biasa. Tapi ada satu catatan yang perlu dilakukan adalah menghilirkan produk dari hulu, untuk mendekatkan sumber daya,” terang Wibisono.

Strategi lain, disebut Wibisono koperasi dengan menggabungan elemen ABG. Yakni antara Akademisi, Bisnis dan Government (pemerintah) yang kuat dan solid dibangun. “Kalau elemen ABG ini sudah terbangun kuat, jangan hanya lagi level Asen, perekonomian dunia pun bisa kita taklukkan,” lontarnya.  kar*

9

Senin Pahing, 24 NOVEMBER 2014

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Konferensi Nasional IX di Surabaya

Momentum Konas Bangkitkan Kejayaan Laut Indonesia Banyak permasalahan yang ada di sektor perikanan dan kelautan di Indonesia. Untuk menyelesaikan permasalahan itu tentunya dengan menyelenggarakan Konferensi Nasional (Konas) ke IX Pengelolaan Sumber Daya Pesisir, Laut, dan Pulau-pulau Kecil yang diikuti berbagai stake holder, hingga instansi terkait baik pusat , provinsi, dan kabupaten/kota.

D

alam kesempatan ini, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudji Astuti memberi kan perhatian terhadap peningkatan kemampuan tata kelola sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Sebab, kawasan pesisir, laut dan pulau kecil memiliki posisi vital sebagai mesin pertumbuhan (engine of growth) ekonomi maritim.

“Momentum Konas ini harus menjadi wujud nyata kebangkitan kembali kejayaan laut Indonesia. Jangan kita yang punya laut tapi negara tetangga yang Jaya. Kita harus mulai membangkitkan kembali kejayaan ini,” tutur Susi, saat memberikan Costal Award kepada individu dan korporasi yang berjasa terhadap kepedulian terhadap lingkungan, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, pekan lalu.

Susi juga meminta, agar semua pemerintah daerah bisa berperan aktif dan terus konsis-

ten dalam optimalisasi perencanaan pengelolaan laut dan pesisir secara terpadu dan berbasis daya dukung lingkungan. Susi menyampaikan keyakinannya bahwa melalui tata kelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terintegrasi dan mengutamakan kepentingan nasional akan mampu menghantarkan Indonesia merengkuh kejayaan maritim.

“Sudah saatnya marwah maritim diwujudkan dengan tidak membiarkan pihak asing leluasa menangkap ikan dan memanfaatkan sumber daya pesisir, kelautan dan pulau-pulau kecil kita. Tidak ada kata terlambat untuk meminimalkan bahkan meniadakan kerugian yang sangat besar, akibat praktek-praktek illegal tersebut,” tegas Susi.

Ekosistem dan sumber daya alam pesisir bersifat rentan terhadap perubahan sehingga mudah mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut dapat diakibatkan oleh adanya interaksi antara faktor eksternal dan internal. Jika kerentanan wilayah pesisir, laut dan pulaupulau kecil tidak dipertimbangkan dalam pengelolaannya, maka akan muncul konflik antara kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan pembangunan ekonomi jangka pendek dengan kebutuhan generasi akan datang.

Sebagai gambaran, wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil memiliki beberapa keunikan dengan beragam fungsi. Pertama, sebagai ekosistem yang kompleks, dinamis dan mudah mengalami kerusakan/rentan (vulnerable) apabila dimanfaatkan manusia. Kedua, kawasan pesisir sebagai penyedia sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk berbagai kepentingan (multiple use), se-

Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudji Astuti didampingi Gubernur Soekarwo saat memukul gong tanda dimulainya Konferensi Nasional ke-9 di Hotel JW Marriot Surabaya

hingga berpotensi menimbulkan konflik. Dan terakhir, sebagai kawasan pemanfaatan dimana masih berlaku regim akses terbuka (open access), dan adanya anggapan sumberdaya milik bersama (common property resources).

Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudji Astuti berfoto bersama dengan individu dan korporasi penerima Costal Award yang berjasa terhadap kepedulian terhadap lingkungan, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Jatim Masih Peluang Investasi Kelautan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo memaparkanpeluang investasi di bidang kelautan. Jatim merupakan tempat investasi yang tepat karena beberapa komoditi perikanan dan kelautan Jatim telah diekspor ke mancanegara dan menambah devisa negara.

“Komoditi perikanan dan kelautan seperti udang, lele, tuna, rumput laut dari Jatim telah menambah devisa negara. Tahun 2014 mencapai nilai 1,3 M US$ atau 27% ekspor kelautan nasional berasal dari Jatim,” urainya saat menyampaikan sambutan pada acara Konferensi Nasional Pengelolaan Sumberdaya Laut Pesisir dan Pulau Pulau Kecil ke IX di Hotel JW Marriot, Surabaya, Rabu (19/20) malam.

Dijelaskannya, Jatim telah mengembangkan budidaya tambak udang dan bandeng di wilayah pesisir. Luas areal perikanan budidaya di wilayah pesisir Jatim sebesar 51.292 HA, dengan volume produksi sebesar 177.077 ton. Sedangkan potensi budidaya laut mencapai 134.832 HA dengan nilai produksi sebesar Rp1,1 trilyun. “Selain banyaknya volume produksi hasil budidaya ikan laut dan tambak, tahun 2014 Pemprov Jatim juga memiliki 14 pelabuhan perikanan,” imbuh Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur.

Selain pembangunan infrastruktur berupa pelabuhan di Jatim, upaya man power building khususnya nelayan akan dilakukan dengan meningkatkan ketrampilan penangkapan ikan di laut. Nelayan Jatim harus merubah pola penangkapan ikan, dari penangkapan di perairan pantai menjadi penangkapan ikan di perairan dalam. “Kebiasaan nelayan one day fishing dengan menggunakan alat sederhana harus diubah dengan teknologi baru, agar nelayan bisa bertahan di tengah

Gubernur Soekarwo bersama menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti saat menghadiri Konferensi Nasional ke-9 di Hotel JW Marriot Surabaya.

lautan hingga seminggu. Makin lama nelayan di laut maka hasil tangkapannya akan semakin banyak,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Pemprov Jatim telah membuatPeraturan Daerah (Perda) No. 6 Tahun 2012 tentangPengelolaan dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir danPulaupulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Jatim Tahun 2012 s/d 2032. Perda itu merupakan bentuk pengembangan dan pengawasan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.Selain itu Pemprov juga aktif bekerjasama dengan Pemkot Surabaya untuk rehabilitsi Mangrove. “Perda yang kami buat merupakan pioner nasional, dan sudah diimplementasikan.

Karenanya daerah-daerah lain bisa melihat bahkan meniru Perda yang sudah kami buat,” katanya.

Gubernur Soekarwo menyampaikan sambutannya di pembukaan Konferensi Nasional ke-9 di Hotel JW Marriot Surabaya.

Selain itu, Pakde Karwo juga menjelaskan potensi garam di Jatim, dalam skala nasional Jatim menyuplaikebutuhan garam nasional sebesar 70%. Namun permasalahan garam secara nasional adalah masih adanya kebijakan impor garam oleh pemerintah, serta rendahnya mutu dan harga garam rakyat.

Dalam rangka melindungi hasil produksi petani garam Pemprov Jatim mengeluarkan Pergub No. 78 tahun 2011 tentang pengendalian garam import dan pemberdayaan usaha garam rakyat.

Pemprov juga bekerjama dengan Polda Jatim untuk menindak pelaku yang dapat merusak harga garam. “Pemerintah Pusat melalui KKP harus turun tangan untuk menyelesaikan pergaraman nasional,” pungkasnya. Q adv*

Hal inilah yang mendasari diselenggarakannya Konferensi Nasional (Konas) IX Pengelolaan Sumber daya Pesisir, Laut dan PulauPulau Kecil. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu wadah atau ajang untuk menggali isu dan mengidentifikasi data/informasi dimaksud, serta merumuskan alternatif solusinya yang akan mendukung penyusunan kebijakan oleh pengambil keputusan.

“Rumusan KONAS IX, saya harapkan bisa berkontribusi dalam memberikan pilihan untuk berbagai langkah dan basis dalam pengelolaan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, dari yang sebelumnya tidak berkelanjutan menjadi berkelanjutan, dari yang sebelumnya kurang terpadu menjadi lebih terpadu agar kita mampu mewujudkan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil sebagai pilar penting poros maritim dunia,” tuturnya.

Disisi lain, Susi Pudjiastuti mengungkapkan hingga kini masalah infrastruktur menjadi kendala utama pengangkutan hasil laut dari suatu daerah ke daerah lain sehingga mengurangi kesegaran komoditas tersebut.

“Apapun hasil perikanan yang ditangkap nelayan Indonesia, ya harus diberikan pengangkutan yang maksimal,” kata Susi.

Dikatakannya, kendala alat transportasi

dan permodalan dihadapi nelayan di Tanah Air. Padahal, selama ini konsumen menginginkan ikan dan sumber kekayaan laut lain yang dijual secara segar. “Semua ingin ikan segar dan dibeli dalam keadaan hidup. Akan tetapi infrastruktur di Indonesia lagi-lagi menjadi kendala,” tegasnya.

Sementara Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Sudirman Saad, Konferensi Nasional (Konas) inisiasi para pemangku kepentingan terkait pada 1998. Sejak saat itu dilaksanakan secara rutin, dua tahun sekali. Kegiatan ini sebagai ajang utama pertukaran informasi dan pengalaman serta studi kasus pengelolaan wilayah pesisir terpadu di Indonesia.

“Hasil Konas akan menjadi acuan dan landasan pertimbangan dalam kebijakan di sektor kelautan. Salah satu hasil nyata dari Konass tersebut adalah dengan diinisiasinya penyusunan suatu landasan hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sekarang telah terwujud dalam produk kebijakan publik berupa undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”, jelas Sudirman. Q adv

Masalah Garam, Kuatkan Komitmen Industri Dalam menangani permasalahan garam di Indonesia memang dibutuhkan komitmen yang jelas eengan berbagai industri pengolahan baik iindustri pengolahan garam, ndutri pengolahan pangan dan industri lainnya yang memang memerlukan garam.

Asisten Deputi kelautan, perikanan dan peternakan Menko Perekonomian, Javi Al Zalbladi mengatakan, upaya ini dilakukannuntuk mengetahui seberapa beaar kebutuhan gaam yang harus segera dipenuhi. “Selama ininganjalan juga berada di pendistribusian dan pasar, untuk itulah indutri tersebut harus ada komitmen untuk bisa memanfaatkan garam tersebut,” katanya.

Tantangan lainnya yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah pergaraman yaitu kualitas garam. Kualitas garam ini sebenarnya sudah ada teknologinya, sehingga ke depan diupayakan pendistribusiannya.

“Sebenarnya produksi gaam tu sendiri sudah ada kualitas standar bahan baku yang telahnditetapkan. Selanjutnya mengupayakan pendidikan dan pembinaan pada petani gram untuk bisa menghasilkan kualitas yang sesuai standar tersebut.

Ditambahkannya, saat ini data yang ada di pemerintah pusat masih harus dijadi satu data yang rigid dan jelas. Kemudian dari data

Gubernur Soekarwo saat mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti saat mengunjungi salah satu stand pameran.

tersebut maka dalam proses pembahasan dan evaluasi akan menjadikan keputusan bisa memberikan hasil yang nyata.

“Setidaknya diperlukan inventarisasi dan invetigasi yang berujung pada tiga tahun mendatang semua permasalahan bisa terselesaikan dan tertata,” katanya.

Dikatakannya kembali, pembinaan terhadap petani garam merupakan salah satu langkah yang strategis, apalagi dengan melalui gabungan kelompok petani (gapoktan). Gapoktan dinilai sebagai salah satu langkah efektif dan semua itu sudah diatur dalam UU Desa.

Untuk swasembada garam, Menko Perekonomian juga telah mendiskusikan dengam kementerian lainnya seperti kementerian perdagangah, kemeneriannperindustrian , dan kementerian kelautan dan perikkanan. “Sekarang diharaokan ke depan , kita semua tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dimana juga memerlukan data otentik untuk bisa menghitung BEP garam.

Kalau bisa produksi garam seiring dengan kesejahteraan petani garam. Kalau oun bisa harus melebih UMR,” ujarnya. Q adv Gubernur Soekarwo saat mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti menyaksikan beberapa stand pameran.

Gubernur Soekarwo bersama menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti saat menghadiri Konferensi Nasional ke-9 di Hotel JW Marriot Surabaya.

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

10

Senin Pahing 24 NOVEMBER 2014

KELANA

Petro Kembali Gelar Operasi Katarak Gresik, Bhirawa Setelah menggelar operasi katarak pada September 2014 lalu , kini PT Petrokimia Gresik (PT KG) dan Rumah Sakit Petrokimia Gresik (RS PG) kembali menggelar operasi serupa bagi 50 warga kurang mampu di Gresik, Lamongan, dan Surabaya pada hari SabtuMinggu (22-23/11) kemarin. Untuk operasi ini PT KG telah menggeluarkan dana sebesar Rp225 juta.

Operasi katarak ini merupakan salah satu program Corporate Social Responsibility (CSR) rutin yang digelar PT KG setiap tahunnya. ‘’Melalui bantuan ini, PKG berharap dapat menyembuhkan penglihatan pasien katarak agar mampu melihat dengan normal,’’ ujar Yusuf Wibisono, Manejer Humas PT Petro Kimia Gresik, Minggu (23/11).

Melalui kegiatan ini, lanjut Yusuf, PT KG berkeinginan untuk menekan angka penderita katarak di wilayah sekitar perusahaan. Selain itu, program ini juga merupakan bagian dalam pembangunan industri berkelanjutan (sustainable industry) dimana PT KG tak hanya fokus pada kegiatan industrinya, melainkan turut berperan aktif meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar dalam bidang kesehatan.

Dengan demikian, tambah Yusuf, sepanjang tahun 2014 ini PKG telah melakukan operasi terhadap 100 pasien dengan total dana sebesar Rp450 juta.

Selain menggelar operasi katarak, PT KG juga berencana melakukan kegiatan operasi bibir sumbing. Ini semua dilakukan agar PT KG mendapat kepercayaan di hati masyarakat.Q eri

Dinas PU Minta Kontraktor Proyek Box Culvert Bayar Ganti Rugi Gresik, Bhirawa Dinas PU Bina Marga menegaskan pihak kontraktor berkewajiban membayar ganti rugi yang mencapai miliaran rupiah kepada Telkom Wira Timur dan PDAM Gresik. Sebab akibat pengerjaan proyek box culvert yang serampangan hingga memutuskan kabel bawah tanah dan pipa PDAM. ‘’Kami sudah memeriksanya dan kontraktor pembangunan box culvert harus memberikan ganti rugi. Sebab dalam klausal dijelaskan semua yang terjadi di lapangan menjadi tanggung jawab kontraktor. Pasalnya, kalau pengerjaan dilakukan dengan hati-hati pasti hal itu tak akan terjadi. Dan ini murni merupakan kelalain kontraktor sehingga harus membayarkan ganti rugi,’’ ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kab Gresik, Bambang Isdianto saat pembahasan RAPBD di Gedung DPRD kemarin.

Bambang menegaskan, meskipun menjadi tanggungjawab kontraktor tapi pihaknya juga tak akan tinggal diam.

Rencananya, setelah ini akan dilakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk membicarakan permasalahan ini.

Dan dalam waktu dekat kedua belah pihak yaitu Telkom, PDAM dan kontraktor akan di pertemukan. Supaya, kedua belah pihak bisa saling mendiskusikan permasalahannya.

Ketika ditanyakan, bagaimana bila pihak kontraktor lari karena tak kuat membayar ganti rugi. Bambang menegaskan, itu tidak benar karena hingga kini mereka masih mengerjakan proyek box culvert. ‘’Coba anda lihat, sekarang masih terus dikerjakan pihak kontraktor. Karena dalam perjanjian PU dan kontrakrtor proyek harus selesai Bulan Desember besok.

Sementara itu, Officer Gangguan Telkom Gresik, Tri Waroso mengatakan, pihaknya mulai kemarin sudah membangun jaringan baru. Namun, karena proyek box culvert tak kunjung selesai, pihaknya memilih untuk membangun jaringan kabel di atas. Cara ini, lebih cepat agar jaringan internet segera normal.Q kim

Delapan Kasek SMPN Kategori Minus Bakal Dibina Mojokerto, Bhirawa Setelah dilakukan pemetaan oleh Dinas Pendidikan ternyata dari 37 SMPN yang ada di wilayah Kab Mojokerto, terdapat delapan SMPN yang masuk kategori minus.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kab Mojokerto, Yoko Priono, Jumat (22/11) lalu, kedelapan SMPN ini rata-rata lokasi sekolahnya berada di pinggiran kota yang di daerah itu juga jauh dari tehnologi informasi dan komunikasi, seperti akses internet dan lembaga bimbingan belajar tak ada.

Masalah lain yang sebenarnya penyebab utamanya yang menguatkan SMPN itu menjadi masuk kategori minus diantaranya, Ketuntasan pembelajaran, penyerapan kurikulum rendah.

Menyebabkan merosot pada indikator berikutnya seperti nilai ujian semester, ujian sekolah dan ujian nasional.

Lebih lanjut, Yoko merinci soal kemerosotan delapan SMPN yang ada diwilayahnya ini, jika kondisi yang paling mendukung ada dua indikator. Pertama, kualitas guru dan managerial kepalah sekolah yang bersangkutan. Sebab jika managerial Kasek bagus maka ketuntasan pembelajaran bisa selesai dan kualitas guru juga meningkat. ‘’Maka Dinas Pendidikan akan melakukan pembinaan terhdap guru yang bertugas di sekolah yang minus ini. Demikian juga Kaseknya akan dibina dan dievaluasi, jika setelah dibina ada peningkatan kinerja maka akan diberi kesempatan untuk menjabat Kasek, namun jika tidak tentu akan diberikan sanksi seperti pencopotaan,’’ kata Yoko.Q min

Pakde Karwo Minta Investor Tetap di Wilayah Jatim Kab Mojokerto, Bhirawa Gubernur Jatim, Dr Soekarwo tak melarang investor mengalihkan investasinya pasca penetapan UMK di Jatim.

Namun pejabat yang akab disapa Pakde Karwo itu meminta pengalihan investasi itu tetap berada di wilayah Jatim. ‘’Nggak apa-apa kalau pin nanti cara merayunya,’’ ucap dahnya masih tetap di wi- Pakde Karwo yang datang layah Jatim,’’ ujar Soekarwo ke Mojokerto bersama Kakepada Bhirawa ketika di- polda Jatim, Pangam V Bratemui di Pringgitan Rumah wijaya dan Pangamatim.

Dinas Bupati Mojokerto.

Sebelum kenaikan harga Gubernur dan BBM, Pakde Karrombongan tranwo mengaku telah sit di Pendopo menghitung dePemkab Mojongan tepat soal kerto sebelum berapa seharusmelepas Gerak nya angka UMK. Jalan Mojokerto Besaran UMK di - Suroboyo. daerah-daerah Ketika disinggindustri di Jatim ung soal penetayang masuk ring pan UMK yang satu, yakni Surarelatif tinggi baya, Gresik, Sihingga bisa mem doarjo, Pasuruan, kariyadi/bhirawa buat investor dan Kab Dr Soekarwo lari, Pakde Mojokerto Karwo tak khasebesar Rp2,4 watir. Menurutnya, pertim- juta. Namun karena terjadi bangan investor untuk me- kenaikan harga BBM, maka mindahkan lokasi usaha itu mendapatkan hasil hitungan bukan hanya pesoalan upah besaran UMK di daerah itu saja. ‘’Keamanan dan kenya- menjadi kisaran Rp2,7 juta. manan usaha itu tetap menSementara itu, Dinas Tejadi pertimbangan investor. naga Kerja Pemrov Jatim Dan saya yakin Jatim masih yakin investor tak bakal lari. menjadi salah satu lokasi ‘’Ada 2,9 juta buruh kita yang menjadi favorit untuk bekerja di seluruh industri investasi,’’ ujar Gubernur. di Jatim. Kalau toh investor Gubernur Jatim juga me- lari, kami berharap tetap ngaku yakin dan sangat ada di wilayah Jatim saja,’’ paham bagaimana mere- kata Kepala Disnaker Trandam agar investor tak lari smigrasi, Edi Purwanto yadari Jatim, meski penetapan ng juga turut menampingi UMK di Jatim yang lebih Guernur ke Mojokerto. tinggi dari Jakarta. Bahkan Sebelumnya, Apindo menPakde Karwo juga tahu ba- yatakan bakal keluar dari gaimana merayu agar pe- Dewan Pengupahan setelah ngusaha-pengusaha itu te- Pakde Karwo menetapkan tap berada di Jatim.

UMK. Selain itu, DPD Apin‘’Kami paham dengan si- do Provinsi Jatim juga betuasi sekarang. Besaran reaksi dengan menyatakan UMK yang sudah kita te- keberapatn atas penetapan tapkan itu sudah sesuai UMK di Jatim itu. Bendahara hitungan yang tepat. Tinggal DPD Apindo Jatim Tony Tosekarang bagaimana kita woliu menyatakan penetamerayu para investor itu pan UMK di Surabaya Rp2,7 untuk tidak lari dari Jatim. juta itu melebihi kemampuan Seperti saat pacaran begitu para pengusaha.Q kar

achmad suprayogi/bhirawa

Bupati Saiful Ilah bersama M Ali Imron saat melihat produk unggulan karya perempuan.

260 Perempuan Kembangkan Ekonomi Produktif Sidoarjo, Bhirawa Untuk mengembangkan eko nomi produktif, khususnya bagi perempuan di sekitar industri rokok. Serta bagi perempuan yang tak memiliki penghasilan tetap. Sebanyak 260 orang telah diberikan pelatihan keterampilan, kemandirian berwirausaha.

Tujuannya, agar mereka dapat meningkatkan peran serta perempuan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Karena akan mam pu memperluas kesempatan kerja dan berusaha selain sektor industri rokok, khususnyan perempuan dengan menggalakkan kewirausaha-

tenaga kerja pada industri rokok. Termasuk mereka yang tak bekerja atau tak memiliki penghasilan tetap. Juga mereka yang sudah terkena PHK. Jadi tak semua boleh ikut.

Dari 260 orang perempuan itu telah diajari tentang salon kecantikan, membatik dan kerajinan tangan. Dibagi-bagi dalam beberapa kelompok, yang pilihannya sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. ‘’Harapan kami, mereka setelah mendapatkan pelatihan keterampilan ini, selain untuk kepentingannya sendiri, ilmunya juga bisa ditularkan kepada para tetangga sekitarnya,’’ harapnya.Q ach

an di kalangan meraka sendiri. Sehingga membuat tumbuh kembangnya ekonomi produktif yang dikelola oleh perempuan.

Itulah penjelasan Ketua BPM PKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana) Kab Sidoarjo, Drs Ec M Ali Imron saat menutup Gelar Karya dan Fasilitasi Kemandirian Perempuan di Lingkungan Industri Rokok wilayah Kab Sidoarjo kemarin.

Mereka yang diperbolehkan ikut dalam pelatihan keterampilan ekonomi produktif ini adalah perempuan potensial eks/mantan buruh/

Pantau Proyek, Bupati Saiful Ilah Naik Motor Sidoarjo, Bhirawa Hal yang tak biasa dilakukan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, saat mengawasi sejumlah pekerjaan proyek di wilayahnya, Sabtu (22/11) kemarin. Bila biasanya ia menggunakan kendaraan roda empat, kali ini cukup naik sepeda motor saja.

Bersama sejumlah kepala dinas terkait, Saiful Ilah, memantau ke tujuh proyek yang sedang dibangun. ‘’Di akhir jabatan saya tahun 2015, semuanya harus selesai sesuai yang telah ditargetkan,’’ ucapnya, Sabtu (22/11) kemarin.

Saiful Ilah menyempatkan sendiri melihat langsung pem-

bangunan proyek, agar segera dapat diselesaikan dan bisa cepat dimanfaatkan masyarakat. Proyek pertama yang ditinjau adalah pemberian Sheetpile pada Sungai PucangPagerwojo. Pemancangan Sheetpile ini, agar tepi Sungai Pucang-Pagerwojo merupakan jalan raya yang ramai itu agar tak sampai longsor.

Kemudian dilanjutkan, ke Kolam Renang Sendang Tirta yang berada di lokasi GOR Sidoarjo. Kolam renang yang direnovasi itu telah selesai pengerjaannya. Bupati Sidoarjo, H Saiful Ilah yang didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Um-

ali kusyanto/bhirawa

Memakai helm yang belum dilepas, Bupati Saiful Ilah, memantau sejumlah proyek yang sedang dikerjakan di Kab Sidoarjo.

um Cipta Karya dan Tata Ruang Sidoarjo Agoes Budi Tjahjono sempat berkeliling melihat fasilitas yang ada di kolam renang itu.

Selanjutnya diteruskan ke pembangunan Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Sidoarjo yang masih dalam pengerjaan. Renovasi total pada kantor yang berada di Jl Raya Jati itu selesai 90%. Diteruskan melihat pembangunan Sungai Avour Pucang yang berada di Desa Cemengkalang-Sidoarjo.

Setelah itu, melihat proyek pembangunan Frontage Road (FR) Buduran. Diharapkan dengan selesainya pembangunan jalan yang berada disamping Pabrik Cat Avian ini, akan dapat mengurai kemacetan lalu lintas di Sidoarjo.

Proyek pembangunan ke enam yang dituju, pembangunan jalan paving Desa Sawohan-Buduran.

Pavingisasi jalan pertambakkan itu diharapkan akan dapat memperlancar roda perekonomian petani tambak yang berada di desa terpencil itu.

Tempat terakhir yang ditinjau adalah pembangunan gedung serbaguna yang berada di Desa Bluru Kidul Sidoarjo. Pembangunan gedung serbaguna yang akan diberi nama Sidoarjo Community Centre itu nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat Sidoarjo untuk berbagai kegiatan.Q ali

PNS Sidoarjo Dilarang Rapat di Hotel Sidoarjo, Bhirawa Pemkab Sidoarjo mulai tahun 2015 akan melarang PNS-nya mengadakan rapat di hotel. Ini sebagai respon atas Kebijakan Menpan RB yang melarang birokrat pemerintahan, menggelar rapat kerja di hotel. ‘’Kita pasti siap melaksanakan itu, kini bila ada SKPD yang anggarannya masih dalam perencanaan APBD 2015 yang sebentar lagi masuk ke dewan, saya suruh untuk memperhatikan itu,’’ ujar Sekdakab Sidoarjo, Vino Rudi Muntiwan SH, yang dihubungi, Minggu ( 23/11) kemarin.

Kalau dalam waktu yang mepet dan mendesak ini masih ada kesempatan untuk merevisi, maka dalam rencana kerja anggaran (RKA ), kegiatan apat di hotel supaya dihilangkan. Tetapi bila sampai ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terlanjur mengagendakan rapat di hotel, maka dalam pelaksanaanya akan dimonitor agar tak dilaksanakan.

Menurut Vino, lebih baik anggarannya sisa, daripada harus menyalahi aturan. ‘’Rapat kerja di hotel kami stop, dan kami bisa rapat di ruangan milik Pemkab sendiri, anggaran yang terlanjur untuk rapat di hotel tak apa-apa tersisa, karena akan bisa kita manfaatkan untuk kegiatan yang lain dalam PAK nanti,’’ papar mantan Kepala Bappeda Sidoarjo ini. ‘’Ini sudah saya wanti-wanti, kalau sampai kelepasan menganggarkan, masih ada SKPD yang merencanakan itu di hotel, pelaksanaan tak larang,’’ lanjut Vino.

Sejumlah Kepala SKPD di Pemkab Sidoarjo menyampaikan, sudah mengetahui masalah itu dan menyatakan akan mematuhi kebijakan itu. Seperti diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) RB, Yuddy Chrisnandi mengeluarkan kebijakan Kementerian memberi waktu hingga akhir November 2014 bagi PNS yang masih menggelar rapat di hotel.

Yuddy yang juga politisi dari Partai Hanura mengatakan, larangan ini sudah ia keluarkan lewat Surat Edaran (SE) MenPAN. Surat edaran itu menurutnya, setingkat dengan peraturan menteri. Bagi yang kedapatan melakukan pelanggaran, bisa dikenakan sanksi. Kebijakan larangan PNS rapat di hotel ini, menurut Yuddy, diharapkan dapat menekan kebocoran anggaran hingga 20%.Q ali

Bina Marga Evaluasi Jalan Percontohan PRP Setelah terpasang beton pracetak atau Precast Rigit Pavement (PRF) di Jl Kemangsen, Kec Krian dan sudah dilewati sebagai jalan umum seperti biasanya. Dinas PU Bina Marga akan melakukan evaluasi secara bertahap. Tujuannya untuk mengukur kekuatan dan kualitas PRP. Kepala Dinas PU Bina Marga, Ir Sigit Setyawan, kemarin mengatakan PRP merupakan beton pracetak buatan pabrik yang digunakan sebagai jalan alternatif pengganti aspal.

Penerapan PRP sepanjang 173 meter dengan lebar 7 meter, untuk pertama kalinya diterapkan di Sidoarjo, bahkan di Jatim, mungkin juga di Indonesia. ‘’Makanya diberlakukan sebagai jalan percontohan,’’ katanya.

Jalan sepanjang 1,1 kilometer arah Balongbendo dan Tarik itu, baru dilaksanakan sebagai ujicoba sepanjang 173 meter, yang memerlukan 63 set. Per satu set memiliki ketebalan 26 cm. Lebar 2,4 meter dan panjang 3,5 meter.

Total pembiayaan menggunakan APBD 2014 sebesar Rp1,76 miliar.

Menurut Sigit, kalau dihitung dari segi pembiayaan memang sangat mahal. Tetapi dari segi pembuatan, kekuatan dan pemeliharaan cukup bisa andalkan.Biaya Konstruksi aspal beton biayanya Rp625.000 per meter persegi, dengan pemeliharaan atau peningkatan sekitar tiga tahun sekali, dengan resiko gagal cukup besar.

Untuk beton biasa Rp530.000 per meter persegi lama pemeliharaan sekitar 20 tahun, resiko gagal juga cukup besar.

Sementara untuk beton pracetak biayanya sebesar Rp1.590.000 per meter persegi, dengan resiko kegagalan saat pe-

ngerjaan cukup kecil. ‘’Selain itu dalam pelaksanaan pembuatannya juga cukup singkat. 60 hari untuk beton biasa, beton pracetak hanya 14 hari,’’ jelas Sigit, rincian selengkapnya lihat tabel.

Jadi, jalan yang sudah dibuka untuk umum 17 Nopember 2014 lalu harus dievaluasi, karena untuk melihat dan mengetahui kelemahan selama PRP dilewati kendaraan bertonase besar.

Jika selama evaluasi dalam jangka setahun kondisinya masih baik, PRP tak hanya akan diterapkan disisa Jl Kemangsen selanjutnya.

Jalan PRP diperkirakan bisa menahan kendaraan dengan tonase hingga 20 ton. Meski menggunakan anggaran yang lebih tinggi dibandingkan pengaspalan dan beton biasa, namun keawetan PRP lebih lama dan biaya pemeliharaan lebih kecil. ‘’Meski bisa menahan kendaraan bertonase besar te-

tapi tetap harus ada pelarangan kendaraan bertonase berat yang melebihi muatan,’’ ucapnya.

Hasil evaluasi yang didapat akan memberikan manfaat bagi pengerjaan PRP di sisa jalan Kemangsen. Bukan tak mungkin, simpang lima maupun titik jalan yang mudah rusak akan langsung

memakai PRP pada peningkatan jalan selanjutnya. ‘’Kelemahan saat pemasangan maupun hasil evluasi nanti akan menjadi bahan pertimbangan,’’ ujar Sigit Setyawan usai berdiskusi dengan beberapa warga untuk mencari masukan sebagai bahan evaQ ach luasi.Q

achmad suprayogi/bhirawa

Kondisi jalan percontohan Kemangsen yang sudah dibuka untuk umum.

JAWA TIMUR

Senin Pahing 24 NOVEMBER 2014

KILAS JATIM

BNK Sosialisasi Anti Narkotika di Rutan Probolinggo, Bhirawa Prihatin akan banyaknya terungkap akan peredaran narkoba di rutan selama ini membuat Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Probolinggo bergerak cepat dengan menggelar sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rutan Kelas IIB Kraksaan.

Dalam sosialisasi ini BNK mendatangkan narasumber Satreskoba Polres Probolinggo yang membawakan materi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Dinas Kesehatan dengan materi Penyalahgunaan Obat-Obatan, dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dengan materi HIV-AIDS dan Permasalahannya di Kabupaten Probolinggo.

Sosialisasi ini digelar karena Narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) merupakan salah satu musuh utama bagi manusia. Semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali dapat terjerumus ke dalam bahaya narkoba.

Menurut Ketua Pelaksana Harian BNK Probolinggo Asy’ari Minggu 23/11 mengatakan, sosialisasi bertujuan untuk memahami bentuk-bentuk penyalahgunaan Narkoba dan dampak buruknya.

Sebab masalah narkoba ini bukan saja tugas Badan Narkotika Naisonal (BNN) dan Polri, tetapi telah menjadi masalah bersama. “Karena itu dibutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat untuk memberantas narkoba. Apalagi Narkoba sudah menjadi musuh bersama. Di tingkat kabupaten, ada BNK sebagai kepanjangan tangan BNN untuk menjadi yang terdepan menangani masalah tersebut,” katanya.Q wap

Menteri Arief Dorong Pariwisata Banyuwangi Banyuwangi, Bhirawa Menteri Pariwisata, Arief Yahya, menjanjikan untuk ikut mengembangkan pariwisata di Banyuwangi yang kini tengah bergeliat. Dia akan mendorong beberapa agenda wisata Banyuwangi untuk dijadikan agenda wisata nasional.

"Saya mengikuti perkembangan wisata Banyuwangi. Promosi, pengemasan event, dan pilihan pengembangan destinasinya bagus. Maka Kementerian Pariwisata tidak ragu untuk terus mendorong pengembangannya," ujar Menteri Arief Yahya saat membuka Banyuwangi Ethno Carnival (BEC), Sabtu (22/11).

Kementerian akan mendu-

kung pengembangan pariwisata di Banyuwangi. Hal pertama yang dilakukan dengan memasukkan Banyuwangi dalam calendar of event wisata nasional. Selain itu, pihaknya juga mendukung pengembangan infrastruktur penunjangnya, termasuk dukungan promosi.

“Banyuwangi akan kami promosikan di tingkat interna-

sional. Salah satunya lewat media digital. Kami akan hubungkan juga dengan international broadcaster. Syaratnya, Pemkab Banyuwangi saya harap terus menjaga kualitas event wisata budaya maupun wisata alamnya," ujar Arief.

Arief pun melontarkan pujian pada BEC. Menurutnya, BEC sebuah event ekonomi kreatif yang menarik karena mampu mengintegrasikan antara fashion dan event budaya. “Ini yang dibutuhkan para wisatawan, budaya lokal namun dikemas semenarik mungkin untuk dibawa pentas global. Positioning yang pas,” ujar Arief.

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, mengatakan pariwisata event (event tourism) sebagai salah satu sarana pemasaran wisata.

Event tourism, kata dia, berguna untuk memperpanjang siklus destinasi agar semakin panjang waktu tinggal wisatawan. "Misalnya, selain berwisata ke Pantai Pulau Merah, wisatawan bisa melihat Banyuwangi Ethno Carnival. Atau setelah ke Teluk Hijau, bisa nonton jazz pantai malam harinya," ujar Anas.

Anas berterima kasih atas dukungan Menteri Arief. Bagi Banyuwangi, dukungan Kemenpar sangat berharga, ter-

utama untuk mempercepat dan memperluas promosi.

"Kemenpar punya daya dukung yang lebih besar, tentu kami sangat terbantu jika Kemenpar bisa membantu dan melakukan supervisi atas pengembangan wisata yang dilakukan Banyuwangi," tuturnya.

Banyuwangi setiap tahun menggelar ajang wisata Banyuwangi Festival sejak 2012.

Sejumlah event akbar yang digelar antara lain International Surfing Competition, Banyuwangi Ethno Carnival, Jazz Pantai Banyuwangi, Festival Gandrung Sewu, dan International Tour de Banyuwangi Ijen.Q nan

sawawi/bhirawa

Ratusan Kepala Sekolah SD/SMP/SMA/SMK bersama Komite Sekolah saat mengikuti workshop penguatan kelembagaan membangun sinergitas kinerja yang digelar Dewan Pendidikan.

Kuatkan Sinergitas Kasek dan Komite, DP Ajak Ikuti Workshop

Pejabat Dinas PU Pengairan Dilantik Awal Tahun Jombang, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Jombang akan segera menentukan pejabat yang bakal mengisi formasi pada Dinas PU Pengairan. Kebijakan itu menyusul keluarnya persetujuan Gubernur Jawa Timur terhadap perubahan Peraturan Daerah No 7 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah beberapa waktu lalu.

Kepala Bagian Hukum Pemkab Jombang, Agus Purnomo mengungkapkan, berdasarkan Perda tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, bidang pengairan yang awalnnya menjadi satu dengan PU Bina Marga bakal berdiri sendiri sebagai satuan kerja setingkat dinas. Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang, pengisian jabatan sebagaimana amanat Perda mendesak untuk segera dilakukan.

Dikatakan Agus, payung hukum untuk melakukan pengisian formasi sudah ada.

Apalagi, Perda Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagai acuan pelaksanaan mutasi sudah mendapat persetujuan Gubernur Jawa Timur. ’’Perda sudah resmi diundangkan sejak 13 November lalu, jadi sudah siap dilaksanakan,’’ jelasnya.

Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko sendiri tak menampik bila perda tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang sudah disahkan, harus ditindaklanjuti dengan kebijakan mutasi. Namun, pengisian jabatan-jabatan baru akan selesai akhir bulan depan.

Dengan demikian, lanjut Bupati Jombang, pelantikan pejabat baru hasil implementasi perda baru paling cepat awal tahun depan. ’’Sekarang ini masih dilakukan pembahasan di Baperjakat, mutasi itu paling mungkin dilakukan awal tahun depan,’’ kata Nyono Suharli beberapa waktu lalu.Q rur

11

bas/bhirawa

Stabilkan harga Perum bulog Bojonegoro lakukan operasi pasar adnya dampak kenaikan BBM dipasar kota Bojonegoro.

Stabilkan Harga, Bulog Operasi Pasar Bojonegoro, Bhirawa Perum Bulog Sub Divre Bojonegoro terus giat melakukan Operasi Pasar (OP) sebagai langkah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng dan gula di masyarakat akibat dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Di mana operasi pasar tersebut di adakan di Pasar Kota Bojonegoro dengan kebutuhan pokok yang di jual yakni gula pasir, minyak goreng dan beras. Di dalam OP bulog menjual barang tersebut di bawah harga pasaran, seperti gula pasir di tingkat pasar mencapai Rp 9.300 per kilogram namun di jual pihak Bulog sebesar Rp 8.800 per kilogram.

Hal yang sama juga terjadi untuk minyak goreng, di mana di tingkat pasaran perkemasan seharga Rp 12.500 per liter dijual dengan harga Rp 11.400 perliter. Sedangkan untuk beras jenis premium di harga bisa mencapai Rp 8.000 per kilogram, namun hanya dijual Rp 7.650 per kilogram atau Rp 38.000 dengan kemasan berisikan 5 kilogram.

Kepala Bulog Bojonegoro, Efdal dikonfirmasi Bhirawa Minggu (23/11) mengatakan, kegiatan ini sudah hampir dua minggu terlaksana, hal ini sebagai bentuk kepedulian Bulog yang merupakan BUMN untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok di tingkat

pedagang semenjak adanya kenaikan BBM. “Kegiatan ini sudah kita langsungkan sejak tanggal 10 November kemarin mas, ini sebagai langkah menstabilkan harga di tingkat pedagang akibat dampak kenaikan BBM,” jelasnya.

Dalam OP kali ini, pihaknya tidak terbatas sampai kapan pelaksanaanya. Bahkan rencana akan ada OP tambahan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur yang rencananya akan di laksanakan pada pertengahan bulan Desember nanti.

“Untuk OP tidak ada batasannya sebelum harga-harga di tingkat pedagang di pasaran stabil, bahkan nantinya juga akan di tambah OP dari Pemprov yang rencana di adakan bulan depan dalam menjelang hari Natal dan tahun baru 2015,” pungkasnya.

Sementara itu, dalam kegiatan OP kali ini dalam sehari rata-rata pihaknya mampu menjual 100 kilogram beras, 100 liter minyak goreng dan 100 kilogram gula. Dimana dalam pembelian kali ini sasarannya adalah masyarakat dan bukan pedagang. “Dalam kegiatan OP ini Kita menyediakan sebanyak tiga ton beras, itupun kalau kurang kami masih punya stock. Dan kita siap menambahkan dalam OP jika permintaan membludak,” imbuhnya.Q bas

Situbondo, Bhirawa Guna menguatkan kelembagaan komite sekolah dan kepala sekolah mulai tingkatan SD, SMP, SMA dan SMK se-Kabupaten Situbondo, jajaran Dewan Pendidikan (DP) Situbondo menggelar workshop, kemarin.

Acara tersebut dibagi menjadi dua tempat, yakni digedung NU dan kampus STKIP PGRI Situbondo.

Pemecahan lokasi ini karena besarnya animo peserta yang mengikuti agenda tahunan tersebut. Selain didukung pengurus Dewan Pendidikan, pejabat Dinas Pendidikan juga antusias mendukung kegiatan peningkatan kualitas dunia pendidikan di Kota Santri tersebut.

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Situbondo, Jhon Hari Santoso, dalam sambutan singkatnya meminta peserta workshop untuk sungguh-sungguh menyimak arahan dari para pembicara serta pembinaan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.

Sehingga, kata Jhon, workshop tersebut memiliki makna dan manfaat yang besar bagi kemajuan sekolah dari tingkatan dasar hingga sekolah tingkatan atas. “Semoga sinergitas kedua lembaga ini bisa berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di masing-masing sekolah,” ujar Jhon, dengan didampingi Jamal Thoriq.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, Samsul Arifin, mengatakan, lembaganya siap memberikan solusi dan pemecahan masalah yang dialami Kepala Sekolah maupun Komite.

Salah satu contoh misalnya, kata Samsul, keinginan sejumlah pengurus komite

agar bisa memiliki ruangan tersendiri di sekolahnya.

“Itu bisa dimusyawarahkan antara Kepala Sekolah dan Komite yang bersangkutan guna menemukan jalan keluar. Saya jamin kalau berembuk akan menemukan solusi,” tegas mantan Kabid Ketenagakerjaan Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo itu.

Masih kata Samsul, soal sekolah yang menginginkan memiliki sertipikat tanah, pihaknya siap membantu dengan melaporkan hal tersebut ke pihak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kab Situbondo.

“Tujuan kegiatan ini adalah menyatukan pemikiran antara Kepala sekolah dan Komite Sekolah dari semua tingkatan.

Soal lain yang tak kalah pentingnya adalah kami ingin sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat segera dikongkritkan,” paparnya.

Samsul menambahkan, kegiatan workshop ini perlu terus digalakkan karena memiliki banyak manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Situbondo. Selain itu, imbuh mantan Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar Dipendik itu.

Kegiatan ini merupakan upaya peningkatan hubungan kerjasama antara Dewan Pendidikan dan Dinas Pendidikan Situbondo. “Salah satu poin yang siap kami bahas adalah banyaknya sekolah yang memiliki tanah dari hasil hibah. Persoalan lain diantaranya bantuan untuk K-2 berikut peningkatan tunjangan pendapatan GTT (guru tidak tetap) sehingga tidak terlalu jauh dengan gaji guru negeri,” paparnya.Q awi

Bangil Jadi Ibukota, Sarana dan Prasarana Segera Dibenahi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan akan menjadikan wilayah Kecamatan Bangil sebagai ibu kota didaerah itu. Rencana tersebut dibuat setelah Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf bersama pimpinan SKPD dan DPRD Kabupaten Pasuruan usai menyampaikan presentasinya di hadapan tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta pekan lalu.

Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf menyampaikan dipilihnya kecamatan Bangil sebagai ibu Kota Kabupaten Pasuruan atas sejumlah pertimbangan diantaranya karateristik masyarakatnya sudah perkotaan, aksebilitasnya dianggap memadai dan strategis, lahan yang ada masih banyak dan potensial untuk dibangun fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Serta penataan wilayah Bangil masih memungkinkan karena sentra ekonomi, bisnis, jasa dan industri terkelompok dengan baik.

“Kemendagri menyambut baik presentasi kami. Mereka pun (Kemendagri) akan segera mener-

junkan langsung timnya untuk mengkaji lapangan terkait kesiapannya,” ujar Irsyad Yusuf pada sejumlah wartawan, Minggu (23/11).

Sedangkan, hasil pertemuan dengan tim Kemendagri di Jakarta, Pemkab Pasuruan juga disarankan segera menyiapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Amdal Lalu-Lintas yang lengkap, sehingga saat tim melakukan peninjauan, dapat segera dilaporkan.

Sejak beberapa tahun lalu yang lalu, Pemkab Pasuruan sudah melakukan sejumlah persiapan sebagai wujud Bangil menjadi ibu kota. Yakni memindahkan perkantoran Pemkab Pasuruan yang

semula berada di Kota Pasuruan, kearea Kompleks Perkantoran Pemkab Pasuruan yang berada di Raci, Bangil.

“Kantor Badan Perizinan dan Penanaman Modal (BP3M) yang saat ini berada di Kota Pasuruan dipindah pada tahun ini. Begitupula untuk kantor Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor Arsip dan Perpustakaan, Kantor KB dan Pemberdayaan Perempuan juga akan dipindahkan menjadi satu di area Kompleks Perkantoran Raci Bangil di tahun 2015 nanti. Sarana dan prasaranapun juga segera dibenahi ” tandas Irsyad Yusuf.

Sebagai adik kandung Wagub Jatim, mempermudah pelayanan kepada masyarakat menjadi visimisi Bupati Pasuruan. Karena itu, iapun akan memindah Kantor Bupati dan Sekretariat ke eks gedung RSUD Bangil yang saat ini dipakai sebagai kantor beberapa instansi. Namun pemindah-

an itu akan dilakukan secara bertahap.

Eks gedung RSUD Bangil saat ini ditempati Kantor Dinas Kesehatan, PMK Kabupaten Pasuruan, PMI Kabupaten Pasuruan, Kantor Arsip dan Perpustakaan, serta Kantor KB dan PP. Pihaknya pun berharap kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan, khususnya masyarakat Bangil dan sekitarnya agar selalu mendukung percepatan Bangil menjadi ibu kota.

“Untuk memindahkan Kantor Bupati dan Sekretariat akan dilakukan bertahap. Untuk Detail Engineering Design (DED) nya sudah ada. Posisinya memang akan ditempatkan di eks RSUD Bangil (depan Mapolres Pasuruan). Anggaran pemindahan itu juga tak main-main, butuh biaya besar. Kami berharap agar warga Kabupaten Pasuruan, khususnya masyarakat Bangil sedianya mendukung

hilmi husain/bhirawa

Pintu masuk Kecamatan Bangil dari timur Kabupaten Pasuruan. Pemkab Pasuruan akan menjadikan wilayah Kecamatan Bangil sebagai ibu kota Kabupaten Pasuruan. penuh program ini,” tambah Irsyad Yusuf.

Pejabat yang akrab di panggil Gus Bup ini juga mengharapkan pada Presiden RI Joko Widodo menyetujui rencana besar tersebut. “Kabupaten Pasuruan punya

peluang besar, selama ini aset yang kita miliki lebih banyak berada di kabupaten dibandingkan dengan di kota. Mudah-mudahan nanti bisa masuk dalam Progam Legislasi Nasional (Prolegnas),” kata Irsyad Yusuf.Q hil

JAWA TIMUR

12 KILAS JATIM

Semester Genap, Guru SD Bakal Ditata Ulang Jombang, Bhirawa Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Jombang akan melakukan penataan ulang terhadap guru yang menjalankan tugas mengajar di Sekolah Dasar (SD).

Hal itu sebagaimana diungkapkan Kepala Disdik Jombang, Muntholip, kemarin.

Dia menyatakan, kebijakan penataan ulang guru itu dilakukan untuk penyegaran dan meningkatkan efektifitas kinerja guru. Panataan ulang guru, lebih banyak menyentuh guru SD yang sudah berdinas puluhan tahun di satu sekolah saja. "Ini untuk penyegaran. Misalnya, ada beberapa guru yang mengajar di satu sekolah sudah sangat lama, itu yang nantinya akan terkena kebijakan penataan ulang," kata Muntholip menjelaskan.

Selain durasi mengajar pada satu sekolah, tambah Muntholip, komposisi jumlah guru SD pada sekolah juga menjadi pertimbangan untuk penataan ulang. Diakui olehnya, komposisi jumlah guru yang bertugas di seluruh SD di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang belum ideal.

Sehingga, tandas Muntholip, sekolah dengan jumlah guru yang tidak ideal akan menjadi sasaran perombakan komposisi guru. ’’Ada beberapa sekolah yang jumlah gurunya overload, jumlah guru PNS melebihi rombongan belajar yang ada. Parahnya lagi semua guru PNS itu adalah penerima TPP,’’ ujarnya.

Jika tidak meleset, ujar Muntholip, rencana perombakan guru SD bakal dilakukan awal semester genap tahun ini. ’’Konsep penataan akan dimulai Desember ini, sehingga awal tahun 2015 penataan guru sudah bisa dilakukan kepada semua SD di Jombang,’’ paparnya.Q rur

Doa Lintas Agama dalam Delapan Bahasa Banyuwangi, Bhirawa Sekitar 200-an umat lintas agama asal Pulau Dewata dan Kabupaten Banyuwangi menggelar doa bersama yang dikemas dalam delapan bahasa. Dari jumlah peserta tersebut, umat Hindu mendominasi sebanyak 160 orang, sisanya terbagai atas umat Islam, Katolik, Protestan, dan Budha. Doa lintas agama dan bahasa ini bermaksud untuk lebih memaknai kedamaian menuju dunia satu keluarga.

Delapan bahasa yang dimaksud terdiri atas Bahasa Inggris, Indonesia, Bulgaria, Mandarin, Belanda, Jepang, Jawa, dan Bali. Bahasa yang dipakai menyesuaikan dengan asal umat beragama yang hadir. "Ini yang kali kedua.

Sebelumnya kami menggelar doa lintas agama dalam tujuh bahasa di Desa Trunyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli," kata Dewa Ketut Puja Suratnya, inisiator doa bersa-

ma lintas agama, Ahad (23/ 11).

Di Banyuwangi, mereka menggelar acara di Pura Penataran Giri Purwo, Desa Kalipait, Kecamatan Tegaldlimo.

Para umat lintas agama ini membawa Prasasti Trunyan yang disimbolkan dengan kepingan koin berlubang tengah.

Lempengan prasasti koin itu dipenuhi coretan tanda tangan dari 108 pendoa lintas agama sebagai bentuk keru-

kunan antar umat beragama.

Rencananya, puncak doa lintas agama ini akan digelar di Tibet pada Juli 2015. "Prasasti ini akan kami bawa juga ke sana," ujarnya.

Sebelum ke Tibet, kata Dewa, para umat akan menggelar kegiatan yang sama pada Februari 2015 di Bali. Bedanya, Dewa sudah merancang doa akan dikemas dalam 20 bahasa. Ia mengatakan, konsep doa lintas agama ini tercetus karena keinginan menciptakan kedamaian antar sesama manusia dan alam.

Usulan ini disepakatai oleh seorang pendeta Budha, Adhi Suryata. "Ini penting sebagai tanda kerukunan umat beragama," kata Pendeta Adhi.

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, mengatakan doa lintas agama menyim-

bolkan kedamaian antar umat. Menurutnya, kegiatan ini selaras dengan predikat yang telah disandang Kabupaten Banyuwangi sebagai kota welas asih atau compassionate city. "Banyuwangi yang pertama di Indonesia menyandang compassionate city. Ini sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang disuarakan oleh Karen Armstrong," kata Bupati Anas dihadapan ratusan peserta doa.

Oleh karena itu, ia mendukung penuh gerakan doa lintas agama yang digelar di Banyuwangi. Bupati Anas berharap kedamaian bersemai di Banyuwangi dan dunia umumnya. Ia pun mendorong umat beragama di Banyuwangi mendapatkan penghidupan yang layak untuk mereduksi angka kemiskinan.

Berkat kerja sama semua pihak, hasilnya angka kemiskinan turun menjadi 9,5 persen pada 2013 dari 20,4 persen pada 2010. Angka penyandang buta aksara juga turun dari 59.985 jiwa pada 2010 menjadi 12.008 jiwa pada 2013. "Buah lokal sekarang harus disajikan di kegiatankegiatan birokrasi dan swasta.

Biar berdampak pada petani," kata bupati.

Ia pun mengingatkan kembali bahwa budaya Banyuwangi berjalin kelindan dengan Bali. Bupati Anas meminta persaudaraan masyarakat Banyuwangi dan Bali terus dipelihara. "Kalau kesini, sekarang bapak ibu bisa naik pesawat. Mobilnya ditinggal di Bandara Ngurah Rai saja, biar tidak capek," kata Anas sedikit berpromosi.Q nan

Rp 8 Miliar untuk Guru Ngaji

Jember Tertinggi Penerima Bantuan Dana Tunai se-Jatim Jember, Bhirawa Pemkab Jember siap mengawal dan memfasilitisi penyaluran 3 kartu Sakti kepada masyarakat Jember. Kepastian oini disampaikan oleh Bupati Jember MZA Djalal. Penyaluran Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), secara serentak disalurkan pada awal Bulan Desember nanti.

Berdasarkan data, penerima dana bantuan tunai kompensasi kenaikan harga BBM di Jember, sebanyak 192.951 KK, dengan total dana yang harus dicairkan mencapai Rp. 70 Milyar. Jumlah penerima dana bantuan tunai ini, adalah yang terbesar di Provinsi Jawa Timur, dan terbesar kedua di Indonesia, setelah Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.

Oleh karena itu, Bupati Djalal mengaku telah mengintruksikan kepada para Camat dan Kepala Desa, untuk mempersiapkan diri membantu pendistibusian program pemerintahan Jokowi ini. "Meskipun penyaluran dana bantuan tunai sudah mulai dilakukan beberawaktu lalu, namun secara serentak, penyaluran akan dilakukan pada Tanggal 1 hingga 20 Desember mendatang," ujarnya.

Pihaknya memastikan siap untuk memfasilitasi pendistribusian bantuan tadi, dengan menyiapkan tempat di Balai Desa, sebagai tempat dibukanya loket penyaluran, agar lebih dekat dengan masyarakat. "Terkait pengamanan, nantinya akan meminta dukungan kepada pihak kepolisian, TNI dan juga Kejari Jember, untuk melakukan pengawalan dan pengawasan, sehingga proses pendistribusian bantuan berjalan dengan baik," tandasnya.

Sementara, Kepala Kantor Pos Jember Wahyudi Azis mengatakan, dana bantuan tunai yang akan diterimakan masyarakat sebesar Rp. 200.000 per bulan.

Warga penerima bantuan dapat mengambil dana bantuan tadi, dengan menggunakan Kartu Pengaman Sosial (KPS) dan menunjukan KTP asli mereka.

"Untuk penerima saat ini dilakukan selama dua bulan, yakni bulan November dan Desember. Mereka mendapatkan bantuan sebesar Rp.400 ribu," katanya pula.Q efi

Senin Pahing 24 NOVEMBER 2014

nurkholis/bhirawa

Warga Desa Pulau Mandangin Gunakan lampu tradisional.

Warga Desa Pulau Mandangin Sulit Listrik Sampang, Bhirawa Sungguh memperihatinkan, meski Desa Pulau Mandangin secara geografis masuk Kecamatan Sampang Kota Madura Jawa Timur yang dihuni kurang lebih 16 ribu jiwa.

Desa Pulau Mandangi hingga saat ini masih belum menikmati penerangan listrik seperti Desa yang lain yang berada di Kecamatan Sampang kota.

Warga Desa Pulau Mandangin yang dihuni ribuan kepala keluarga (KK), harus antre untuk mendapatkan penerangan listrik satu minggu sekali pada malam hari dengan dusun yang lain yang berjumlah 5 dusun di Desa Pulau Mandangin Sampang Kota.

Arofah (29) warga Dusun Keramat Desa Pulau Mandangin Sampang Kota, Minggu (23/11), mengatakan di desa Pulau Mandangin merasa diasingkan oleh pemerintah daerah terkait minimnya penerangan listrik pada malam hari. “Padahal Desa kami termasuk Kecamatan Sampang Kota,” kata Arofah.

“Memang saat siang hari kami tidak menikmati listrik karena kondisi Desa kami penerangan listrik mengandalkan mesin

Jensed Desa, sehingga listrik hanya bisa dinikmati pada malam hari, tetapi saat ini sangat parah, sejak empat bulan terakhir kami harus menikmati listrik seminggu sekali bergantian dengan dusun yang lain,” tuturnya.

Hal senada juga dikeluhkan Sa’diyah (31) warga setempat, pemadaman listrik secara bergilir ini sudah dialami bertahu-tahun.

“Kami hanya memakai penerangan lampu sumbu dan lilin seadanya. Kami merasa pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Sampang melupakan nasib kami yang berada di tengah laut dan minim penerangan, mestinya Bupati Sampang sekalikali datang ke Desa Pulau Mandangin dan ikut merasakan pada saat malam hari yang tidak ada listrik,” kata Sa’diyah.

Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Sampang Madura Jawa Timur, anggaran dana program listrik desa (LISDES) di Kabupaten Sampang dana APBD tahun anggaran 2013 degelontorkan dana sebesar Rp.3. 670.000.000, sedang tahun 2014 ini angkanya meningkat menjadi Rp. 4.905.243.000, tersebar di 186 Desa/ Kelurahan se-Kabupaten Sampang.Q lis

Tuban, Bhirawa Tidak hanya pembangunan fisik yang dibangun oleh pemerintah kabupaten (Pemkab) Tuban, akan tetepi sarana prasarana lain juga ditingkatkan dalam membangun Tuban Bumi Wali oleh Bupati H. Fathul Huda. Seperti halnya tunjangan insentif untuk para guru Taman Pendidikan Al Aquran (TPQ) juga akan ditambah pada tahun 2015 mendatang.

Kalau pada tahun 2014 ini para ustad dan ustadzah di TPQ hanya mendapatkan insentif Rp.50 ribu/bulan, pada anggran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2015 naik menjadi Rp. 100 ribu/bulan.

Hal ini disampikan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Tuban, Drs. H. Sutrisno, MM. Apa yang diberikan Pemkab pada para guru TPQ adalah bagian dari bentuk kepedulian Bupati pada dunia pendidikan, khsusnya pendidikan agama.

“Beliau-beliau ini juga ikut berjuang mencerdaskan anak bangsa melalui sektor pendidikan nor formal, pendidikan agama adalah besik utama, oleh karena itu Pemkab secara bertahap memberikan insentif berdasarkan kekuatan angaran daerah.” kata Sutrisno (23/ 11) saat dikonfirmasi via phonselnya.

Mantan Kepala SMAN 1 Tuban ini juga menjelaskan, insentif tersebut juga sebagai bentuk upaya per-

hatian pemerintah daerah terhadap para guru ngaji yang ikut serta membentuk karakter masyarakat Tuban dan memberikan pelajaran ilmu agama. “Pada pemerintahan sebelumnya, para guru ngaji tersebut luput dari perhatian pemerintah daerah yang sejatinya juga sangat mempunyai peran aktif di masyarakat,” terang Sutrisno.

Dari data yang dapat dihimpun bhirawa dari Disdikpora saat ini ada 6.800 guru yang tersebar pada 500 lembaga TPQ di Kabupaten Tuban. Dengan ditambahkanya insentif tersebut beban APBD pada tahun 2015 mendatang sebesar Rp 8 Milyar. “Sistem pencairan insentif untuk para guru TPQ tersebut akan diteimakan setiap tiga bulan sekali,” pungkas Sutrisno.

Di tempat terpisah, Imam Ghozali salah satu Ustad TPQ Al-Farihatin Widang Tuban mengaku sangat berterima kasih pada Bupati Tuban atas kepedulian-nya pada para guru ngaji di Bumi Wali Tuban.

“Kita ngulang ngaji itu sudah kita niati berjuang dijalan allah dan tidak di gaji, jika ada perhatian dari Pak Bupati dalam bentuk pemberian insentif, yaa kami hanya bisa berterimakasih, artinya Bupati sekarang sangat peduli pendidikan agama,” kata Imam Ghozali yang sudah mengajar mulai tahun 90-an hingg saat ini.Q hud

khoirul huda/bhirawa

Bupati Tuban, H. Fathul Huda didampingi Drs. H. Sutrisno, MM, Kadisdikpora, Drs. Abdul Wahib, Kepela Kementerian Agama Kabupaten Tuban dalam sebuah kegiatan.

Pantai Nganteb Tersimpan Potensi Ikan Kakap Merah dan Kerapu Pantai Nganteb yang berada di wilayah Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, selain memiliki keindahan pada pantainya, di wilayah pantai tersebut juga tersimpan potensi ikan kakap merah dan kerapu. Sehingga dengan potensi ikan itu begitu besar, maka para nelayan setempat lebih memilih menangkap ikan kakap merah dan kerapu, daripada menangkap ikan baby tuna.

cyn/bhirawa

Nelayan Pantai Nganteb, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang H Safi’i, saat mempersiapkan pancing yang akan digunakan untuk mencari ikan kakap merah dan kerapu.

Sebab, jelas salah satu nelayan Pantai Nganteb H Safi’i, Minggu (23/ 11), kepada Bhirawa, untuk mendapatkan ikan kakap merah dan kerapu, para nelayan di sini tidak harus ke tengah laut, dan hanya cukup melaut dibibir pantai saja.

“Selain para nelayan Pantai Nganteb mencari ikan tidaj ke tengah laut, hal itu juga dikarenakan kapal nelayan menggunakan jakung atau

kapal kecil,” kata dia.

Menurutnya, jika nelayan menggunakan kapal kecil dalam mencari ikan ke tengah laut, berpotensi akan terjadi kecelakaan.

Karena wilayah Pantai Nganteb gelombang air lautnya cukup tiggi. Sehingga sangat berpotensi kapal pecah, akibat hantaman gelombang air laut, yang tingginya 2-3 meter.

“Kami melaut untuk mencari ikan tidak menggunakan pukat seperti yang digunakan nelayan yang menggunakan kapal besar, tapi hanya menggunakan jaring dan pancing. Sehingga perolehan ikan kakap merah dan kerapu, perolehan sekali melaut jumlahnya tidak mencapai 1 ton, karena dilakukan dengan cara tradisional,” jelasnya.

Diterangkan, setiap sekali melaut, dirinya hanya mendapatkan ikan kakap merah maupun kerapu tidak lebih dari satu kuintal.

Sedangkan harga ikan kakap merah per kilonya hanya Rp 30 ribu, dan untuk ikan kerapu Rp 50 ribu per kilo. Sementara, dari hasil tangkapan ikan tersebut, langsung dibeli oleh pengepul

ikan asal Surabaya. Karena kakap merah dan kerapu, katanya mereka eksport ke Jepang.

Namun, potensi ikan kakap merah dan kerapu begitu besar di Pantai Nganteb, tapi hal itu belum ada keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk memperbesar tangkapan ikan nelayan Pantai Nganteb.

Apalagi yang terkait adanya bantuan kepada nelayan, baik itu bantuan kredit maupun bantuan dalam memfasilitasi penjualan dengan cara eksport, yang hingga saat ini belum ada tawaran dari Pemkab. “Sebab, dari informasi yang kami dapat bahwa ikan kerapu yang dieksport ke Jepang harganya per kilo bisa mencapai Rp 200 ribu,” tandas Safi;i.Q cyn

EKONOMI BISNIS

Senin Pahing 24 NOVEMBER 2014

Kurs Jual

Beli

USD

12,222.00

12,100.00

SGD

9,416.02

9,320.60

EUR

15,350.83

15,195.18

JPY

10,399.93

10,293.49

GBP

19,195.87

18,995.79

Organda Tanjung Perak Akan Naikkan Tarif Surabaya, Bhirawa Organisasi Angkutan Darat (Organda) Pelabuhan Tanjung Perak siap menaikkan tarif armadanya pascapenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp2.000 untuk solar karena beban biaya transportasinya kian besar saat ini.

Sumber : Bank Indonesia ( 21 November 2014 )

RAGAM EKBIS

Penjualan Mobil Bekas Tak Terpengaruh Kenaikan BBM Surabaya, Bhirawa Kenaikan BBM kebanyakan berpengaruh terhadap produk dan jasa, namun berebeda dengan penjualan mobil bekas yang relatif stabil dan tidak mengalami pengaruh yang cukup signifikan. Malah harga mobil bekas mengalami kenaikan Supriyadi Tanajaya pengurus Asosiasi Pedagang Mobil-Motor Dan Onderdil Baru/ Bekas Indonesia ( ASPEMOBI ) cabang Surabaya, mengungkapkan sejak kenaikan BBM seminggu yang lalu penjulan mobil bekas tidak terpengaruh, hal ini berbeda dengan jenis mobil baru yang pada akhir bulan nanti mengalami kenaikan.

“Omzet penjualan mobil bekas di Surabaya sejak kenaikan BBM tidak mengalami gejolak yang berarti. Bahkan seminggu setelah kenaikan BBM, ada peningkatan penjualan sebesar 3%. Hal ini berdasarkan data dari kami dapatkan dari anggota kami. Paling banyak adalah penjualan mobil jenis city car yang masih mendominasi penjualan. Sedangkan untuk mobil premium (dengan kapasitas mesin diatas 2000CC) hanya mencapi 235 unit,” jelasnya Minggu (23/11) kemarin di Surabaya.

Dia mengungkapkan, data penjualan mobil bekas seharusnya harus lebih resmi dari data yang dimiliki ASPEMOBI. Karena banyak showroom mobil bekas yang ada di pinggiran Surabaya belum menjadi anggota, sehingga penyampaian data ini hanya berasal dari 145 anggota aktif yang sering melakukan pertemuan rutin guna membahas pasar dan tren mobil bekas setiap 6 bulan sekali.Q wil

XL Future Leaders 3 Rekrut 145 Mahasiswa Surabaya, Bhirawa 145 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia telah diseleksi dan terpilih untuk mengikuti program kepemimpinan di XL Future Leader 3 selama dua tahun ke depan, yang telah memasuki tahun ke-3. Artinya, selain merekrut mahasiswa peserta baru, pihkanya juga melepas para peserta yang telah menyelesaikan program di angkatan pertama.

“Ada 145 mahasiswa yang baru yang kami rekrut, serta 103 mahasiswa yang telah menyelesaikan program ini. Bagi mahasiswa sudah , kami harapkan dapat menularkan dan mengaplikasikan ilmu, pengalaman dan pengetahuan yang sudah didapat,” ungkap Presiden Direktur XL, Hasnul Suhaimi, Minggu (23/11).

Sedangkan bagi peserta baru, ia menyampaikan selamat datang dan selamat berjuang, pihaknya yakin program XL Future Leaders ini akan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam mendukung kesiapan generasi muda dalam menghadapi kompetisi global.

Sementara ia menambahkan, tahun ini XL merekrut lebih banyak mahasiswa untuk menjadi peserta XL Future Leaders angkatan ke-3 karena menurutnya, minat yang tinggi dari mahasiswa di berbagai daerah, serta manfaat yang didapatkan oleh alumni, mendorong XL untuk menambah kuota jumlah mahasiswa yang direkrut tahun ini.

Proses seleksi yang diikuti 12 ribu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dilakukan di 13 kota di seluruh Indonesia. Adapun seleksi meliputi tes tertulis, Focus Group Discussion dan wawancara, setelah itu 145 mahasiswa akan mendapatkan program pelatihan selama 2 tahun.Q riq

hilmi husain/bhirawa

Pedagang sembako di pasar tradisional Pasar Besar, Kota Pasuruan, Minggu (23/11). Mereka menilai naiknya harga sembako karena imbas dari kenaikan harga BBM.

Biaya Kirim Picu Kenaikan Harga Sembako Pasuruan, Bhirawa Mahalnya harga pengiriman barang pascpenaikan BBM membuat para pedagang di Pasar Besar Kota Parusuan serentak menaikkan harga sembako. Sayangnya tidak ada tindakan nyata dari pemkot untuk mencegah melambungnya harga.

Salah satu pedagang sembako di Pasar Besar, Kota Pasuruan M Faisol menyampaikan bahan pokok yang mengalami kenaikan harga antara lain bawang putih, bawang merah, minyak goreng, gula dan cabai merah keriting. Kenaikan harga sembako tersebut terjadi setelah biaya pengiriman barang mengalami kenaikan akibat dampak dari kenaikan BBM. “Sebagai penjual kami hanya menyesuaikan harga dari distributor. Jika distributor

Hilang BPKB, Mobil Suzuki ST130 Pick Up, th. 1992, AG9003RA, a/n. Agus Rianto, Dsn. Krajan RT 002 RW 005, Ds. Karangsono, Ngunut-T.Agung

No.1827/IMB/BI-II/2014

Hilang BPKB, Yamaha Vega R-110 4D7, th. 2008, Biru, AG6358SV, a/n. Muh. Choirul Ikhwan ST, Dsn. Krajan RT 002 RW 005, Ds. Karangsono, Ngunut-T.Agung

No.1828/IMB/BI-II/2014

Hilang BPKB, Honda C86, th. 1986, Hitam, AG5775TM, a/ n. Fauzan Muliadi, Dsn. Sri Gading RT 002 RW 003, Ds. Plosokandang, Kedungwaru-T.Agung

No.1829/IMB/BI-II/2014

Hilang BPKB, Honda NC110C AT, th. 2011, Hitam Silver, AG4574OA, a/n. Agus Purwahono, Ds. Kalangan RT 001 RW 002, Ngunut-T.Agung

No.1830/IMB/BI-II/2014

Hilang BPKB, Honda NF100, th. 1999, Hitam, AG3741R, an. Lilik Seciati, Lk. 3 , RT/RW 003/003 Ds/Kec. NgunutT.Agung

naik maka kami juga ikut naik pula. Ini dikarenakan biaya pengiriman barang naik karena imbas dari BBM naik,” ujar M Faisol, Minggu (23/11).

Menurut Faisol, dari sejumlah kebutuhan pokok itu harga bawang putih yang mengalami kenaikan paling signifikan.

Sebelumnya hanya Rp11 ribu per/kg, kini mencapai Rp15 ribu per/kg, bawang merah dariRp12 ribu per/kg naik menjadi Rp14 ribu per/kg, minyak goreng sebelumnya dari Rp11.500 per/ kg naik menjadi Rp 11.900 per/ kg, gula pasir dari Rp9 ribu per/ kg kini naik menjadi Rp10 ribu per/kg dan cabai merah rawit Rp20 ribu per/kg menjadi Rp65 ribu per/kg. “Kami memprediksi kebutuhan pokok akan terus mengalami kenaikan ketika para pedagang menerima kiriman stok barang yang baru. Kenaikan harga

Surabaya, Bhirawa Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surabaya menyarankan pelaku industri meningkatkan produktivitasnya pascapenaikan upah minimum pekerja (UMP) supaya mereka dapat mengembangkan bisnisnya pada masa mendatang.

“Kami sebagai pengusaha di Surabaya sama sekali tidak memperkirakan jika UMP 2015 ditetapkan sebesar Rp2,71 juta per orang,” kata Ketua Kadin Surabaya, Jamhadi, di Surabaya, Minggu (23/11).

Apalagi, ungkap dia, berdasarkan hitungan dan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) maka UMP Surabaya tahun 2015 berada di posisi Rp2,42 juta per orang. Namun, kenaikan UMP tahun depan di luar ekspektasi kalangan pengusaha. “Bahkan,

keputusan tersebut sangat mem beratkan karena kemampuan kami hanya sebesar Rp2,42 juta per orang,” ujarnya. Sementara, jelas dia, besaran UMP 2015 telah disetujui Gubernur Jatim.

Oleh sebab itu, kebijakan tersebut sekaligus menjadi pekerjaan rumah dan tanggung jawab bersama terutama kalangan pengusaha. Seperti untuk mencarikan solusi bagaimana pelaku industri di Surabaya tetap memiliki daya saing tinggi.

“Tapi dengan tingginya UMP yang ditetapkan, kami imbau agar buruh memacu produktivitas mereka. Upaya itu harus dilakukan agar biaya buruh yang tinggi tersebut juga diimbangi dengan besarnya produksi yang dihasilkan,” katanya. Kalau saat ini, tambah dia, pelaku industri tidak hanya dituntut untuk memban-

Surabaya, Bhirawa Asosiasi Industri Permebelan dan Kerjinan Indonesia (Asmindo) bertekad untuk mem bantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mensertikasi kayu atau Sistim Verifikasi Legalitas Kayu (SV LK) agar mereka yang bergerak dibidang permebelan dan kerajinan ini bisa ikut berkiprah

melakukan impor keluar negeri.

Demikian, Ketua umum DPP Asmindo Taufiq Ghani yang ditewmui usai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di hotel Bumi Sabtu malam (22/ 11), menurut Taufiq yang didampingi Ketua DPD Asmindo Jatim Liem Laurenlius, karena permebelan yang sudah lama berkecimpung dalam dunia ekspor keseluruh dunia harus memiliki sertifikat agar apa yang dilakukan berjalan lancar karena se-

Hilang BPKB, Honda C100D, th. 1996, Hitam, AG5376RU, a/n. Ariza Aliana, Dsn. Ngadirogo, RT 003 RW 001, Ds. Podorejo, Sumbergempol-T.Agung

No.1834/IMB/BI-II/2014

Hilang STNK, Honda Beat, th. 2013, Biru Putih, AG3509RAJ, a/n. Devi Nurlinasari, Ds. Talang, SendangT.Agung

No.1835/IMB/BI-II/2014

Hilang STNK, Truck Toyota BY43, th. 1989, Biru, AG8314RC, a/n. Easter Juanda, Jl Kapten Kasihin 9T.Agung

No.1836/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO Hilang STNK, nopol P 6581 J, a/n Ani Susantina, Ds. Paowan Indah rw 02/03, Kec. Panarukan, Situbondo.

No.1837/IMB/BI-II/2014 Hilang STNK, nopol P 5274 EW, a/n Usniyah, Ds.

Klatakan rw 03/02, Kec. Kendit, Situbondo.

No.1838/IMB/BI-II/2014

Hilang STNK, nopol P 6614 EC, a/n PTPN XI, PG

Hilang BPKB, Honda C100M, th. 1995, Hitam, AG4517RB, a/n. Khodiriyah, Dsn. Kebonagung, RT 001 RW 005, Ds. Buntaran, Rejotangan-T.Agung

Hilang STNK, nopol P 3168 EZ, a/n Siti Aisyah, Ds.

Hilang BPKB, Honda NC11A 3C AT, th. 2010, Putih Violet, AG2880RB, a/n. Samsiyah, Lk. 07 RT 003 RW 010, Ds. Gilang, Ngunut-T.Agung

No.1833/IMB/BI-II/2014

dingkan produksi mereka dengan daerah lain. Akan tetapi juga harus membandingkan dengan negara lain.

“Di sisi lain, akhir 2015 Indonesia sudah masuk era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 dimana negeri ini harus mampu bersaing dengan seluruh industri dari berbagai negara Asean,” katanya.

Ia mengimbau, idealnya Indonesia bisa membandingkan dengan Tiongkok, Thailand, dan Vietnam. Mereka juga perlu memperhitungkan besaran upah pekerja di luar negeri dengan tingkat produktivitasnya.

“Bila itu tidak dilakukan, kami khawatir akan timbul deindustrialisasi di Surabaya, dimana arus barang impor akan semakin tinggi sehingga defisit neraca perdagangan semakin lebar,” katanya.Q ma, ant

Asmindo Bantu UMKM Sertifikasi Kayu

No.1831/IMB/BI-II/2014

No.1832/IMB/BI-II/2014

barang juga dipicu karena stok terbatas,” jelas M Faisol.

Sejumlah warga hanya bisa mengeluh dan berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga kebutuhan pokok setelah kenaikan harga BBM yang dinilai cukup mem beratkan beban mereka. “Belanja sembako makin diluar dugaan. Semua pada naik, tadi sempat bingung gimana caranya membagi uang untuk kebutuhan sehari-hari ini,” keluh Fatimah, warga Kota Pasuruan.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Pasuruan, Sumarni menyampaikan pihaknya akan terus memantau harga sembako yang ada di pasar-pasar tradisional di Kota Pasuruan. Ia juga akan berkoordinasi dengan distributor agar barang kebutuhan pokok tidak kosong.Q hil

Kadin Sarankan Industri Tingkatkan Produktivitas Pascapenaikan UMP

KEHILANGAN TULUNGAGUNG

13

Panji, Kel. Mimbaan, rw 00/00, Kec. Panji, Situbondo.

No.1839/IMB/BI-II/2014

Talkandang rw 03/04, Kec. Kota Situbondo.

No.1840/IMB/BI-II/2014

Hilang STNK, nopol P 2984 EQ, a/n Mahyuto, Ds.

Klatakan rw 03/02, Kec. Kendit, Situbondo.

No.1841/IMB/BI-II/2014

muanya berdasarkan langkah yang legal dan resmi serta bukan hasil kayu illegal loging.

Dengan demikian UMKM akan dengan enak aman dan nyaman dalam menjalankan usahanya tanpa harus dihantui oleh rasa khawatir dan tajkut macam macam, apalagi ekspor mengekspor ini sudah merupakan pekerjaan segari hari bagi Asamindo sehingga akan bisa dihindari kejadan buruk yang sama sekali tidak diinginkan.

Q ma

“Kebijakan penaikan BBM khususnya solar ini memang menjadi pemicu untuk menaikkan tarif jasa angkutan di pelabuhan,” kata Ketua Umum Angkutan Khusus Organda Tanjung Perak, Kody Lamahayu, di Surabaya, Minggu (23/11).

Menurut dia, revisi kenaikan tarif angkutannya siap dilakukan di wilayah kerjanya dalam waktu dekat. Estimasi kenaikan tarif tersebut 35 persen seiring dengan naiknya harga solar perliter yang mencapai 36 persen. “Besaran kenaikan tersebut sangat realistis lantaran layanan jasa angkut tidak hanya tergantung dari faktor solar. Akan tetapi suku cadang dan biaya lain,” ujarnya.

Di samping itu, jelas dia, pihaknya sudah lama tidak menaikkan tarif jasa angkut. Kenaikan tarif terakhir terjadi pada 2013 dengan besaran 35 persen, hal itu juga disebabkan kenaikan harga BBM pada masa pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono. “Sementara, kini biaya operasional yang dikeluarkan untuk truk sangat besar,” katanya.

Angka minimal, tambah dia, membutuhkan 35 liter

per harinya atau setara dengan Rp192.500 (dengan asumsi Rp5.500 per liternya). Namun, dengan kenaikan solar yang mencapai Rp7.500 per liter maka biaya operasional untuk beli BBM mencapai Rp262.500.

“Kenaikan tarif ini, akan secepatnya kami sosialisasi terhadap asosiasi terkait di Tanjung Perak,” katanya.

Ia mencontohkan, di antaranya Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI), maupun Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI). Apalagi, kebijakan itu akan berdampak langsung pada para pemilik barang yang tergabung dalam asosiasi. “Khususnya mereka yang memiliki usaha di sektor kepelabuhanan,” katanya.

Sementara itu, akibat penaikan harga solar tersebut Organda Pelabuhan Tanjung Perak mendesak pemerintah melakukan konversi dari BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG). Penyebabnya, harga gas diyakini lebih murah dibanding solar dngan harga satu liter gas Rp3.100 sedangkan solar sudah Rp7.500.Q ma,ant

BI, OJK dan KPK Terapkan Single Salary System Malang, Bhirawa Sistem penggajian pegawai di Indonesia masih jauh dari kategori ideal, pasalnya sistem yang diberlakukan saat ini masih berdasarkan beban kerja.

Sedangkan idealnya menggunakan single salary system atau gaji sama dengan pendapatan, dengan jumlah gaji yang manusiawi dan job description jelas.

Rimawan Paradiptyo, pakar ekonomi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, kepada wartawan saat menyampaikan meteri pelatihan Wartawan Ekonomi Bank Indonesia (BI) di Jogjakarta akahir pekan kemarin, mengemukakan belum banyak institusi yang memberlakukan single salary system.

“Penggajian sistem ini, membuat kalkulasi jelas bagi pejabat pemerintah,pendapatan tidak terkait dengan jumlah kegiatan.Sayangnya di Indonesia, baru BI,OJK dan KPK yang menggunakan single salary system,”ujar Rimawan.

Menurut dia, dinegara menapun sistem penggajian sudah dilakukan single salary system. Tinggal Indonesia yang sitem penggajian sektor publiknya menggunakan sistem yang berbeda. Negera-negara maju baik itu sosialis maupun kapitalis sistem penggajian antara sektor swasta dan sektor pemerintah sudah menggunakan single salary system.

Seharusnya kata dia, sistem gaji Pegawa Negeri Sipil (PNS) di Indonesia sudah semuanya menggunakan single salary system. Jika masih menggunakan sistem lama maka pejabat bergantung dariinsentif dari kegiatan yang dia lakukan. ”Kalau semuanya bergantung dengan insentif, jelasjelasi akan berpengaruh pada etos kerja dan tendensi koordinasi, karena kalau kerjanya banyak yang dapat insentifnya banyak. Ini jelas tidak bagus,” tukas Rimawan.

Karena lanjut dia,para PNS yang mendapatkan gaji dengan cara non single salary system, pendapatanakan meningkat berlipat sejalan dengan banyaknya aktivitas, sementara job description tidak jelas.Q mut

mut/bhirawa

Rimawan Paradiptyo saat memaparkan sistem single salary system.

OLAHRAGA

14

Kodrat Banyuwangi Kembali Juara

LINTASAN

Sempat Tertunda, Muskot KONI Digelar Besok

Surabaya, Bhirawa Pengcab Keluarga Olahraga Tarung Derajat (Kodrat) Banyuwangi kini menjelma menjadi kekuatan olahraga tarung derajat di Jatim.

Dalam rentang dua bulan para atlet asal bumi blambangan ini berhasil meraih juara umum.

Malang, Bhirawa.

Kepengurusan KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kota Malang periode 2010-2014 sudah berakhir. Bahkan sebelumnya sudah di jadwalkan Musyawarah Kota (muskot) KONI, pada awal Nopember, tetapi karena alasan teknis ditunda. Jika tidak ada kendala pemilihan pengurus baru KONi Kota Malang itu akan dilakukan Selasa 25 Nopember besok.

Ketua Panitia Muskot KONI, Imam Bokhori kepada Bhirawa, Ahad 23/11 kemarin mengutarakan, jika pihaknya sudah menyampaikan surat undangan kepada Walikota Malang Muhammad Anton untuk membuka Muskot.

Menurut Imam, awalnya sempat tertunda, tetapi kali ini pihaknya yakin tidak akan tertunda lagi lantaran dia sudah bertemu dengan Sekkota Malang, Cipto Wiyono, dan sudah mendapatkan jawaban jika hari Selasa besuk walikota sudah setuju.

“Semua surat sudah kita kirim sejak Kamis 20/11 yang lalu, baik kepada pengurus cabang olahraga maupun kepada KONI Jawa Timur, jadi tinggal pelaksanaannya saja,”tutur mantan Asisten III Pemkot Malang itu.

Ketua Umum KONI Kota Malang, Peni Suparto membenarkan jika rapat KONI Kota Malang beberapa waktu lalu, menyiapkan Muskot KONI Kota Malang.

Sesuai dengan hasil rapat maka Muskot KONI harus segera digelar. Karena ini menurut dia, sangat penting bagi kesinambungan kegiatan KONI Kota Malang di masa yang akan datang.

Sayangnya mantan walikota Malang ini, menolak di calonkan kembali sebagai ketua KONI Kota Malang, karena saat ini pihaknya sedang memiliki banyak kesibukan diluar yang membutuhkan konsentrasi tinggi sehingga tidak bisa ditinggalkan. Q mut

Sebelumnya, Banyuwangi juga memboyong Piala Walikota Surabaya ajang Kejuaraan Tarung Derajat antar pelajar Bulan oktober lalu dengan meraih 5 emas, 2 perak. Kemudian merebut Piala Wali-

kota Malang setelah mendulang medali terbanyak empat emas, satu perak dan empat perunggu yang digelar di Balai Merdeka, Unmer, Malang, 2223 Nopember.

Sementara tuan rumah Ma-

lang harus puas berada di posisi kedua dengan tiga emas, lima perak dan tiga perunggu.

Disusul posisi ketiga ditempati Surabaya, dua emas, empat perak dan satu perunggu. "Ini berkat dukungan dan kerja keras semua, termasuk orang tua atlet yang memberikan dukungan ppenuh, " ujar Ketum Pengcab Kodrat Banyuwangi, Dimyati saat dihubungi, Minggu (23/11).

Empat emas Banyuwangi masing-masing diraih dua

Surabaya, Bhirawa Pengkot Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (Pelti) Surabaya mulai mempersiapkan para pemain yang akan diturunkan di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) V Banyuwangi 2015.

Mereka yang berhasil meraih juara di Kejuaraa Tenis Yunior Piala KONI Surabaya berpeluang bertanding di multieven dua tahunan itu.

Menurut Ketua Umum Pelti Surabaya, Ishaaq Jayabrata selama ini para atlet tenis terbaik Surabaya sudah mengikuti program Siap Grakk yang dilaksanakan oleh KONI Surabaya.

Namun karena menerapkan sistem promosi degradasi (Promdeg) maka pengurus memanfaatkan ajang Piala KONI Surabaya sebagai bahan evaluasi prestasi atlet. "Program Siap Grakk itu dihuni oleh atlet yang berprestasi di level regional atau nasional," kata Ishaaq Jayabrata, saat ditemui di lokasi per-

tandingan Piala KONI Surabaya di Lapangan Tenis Marinir Gunungsari, Minggu (23/11).

Selain ajang Piala KONI Surabaya, sekitar Bulan Mei mendatangkan akan kembali digelar Piala Wali Kota Surabaya.

Event ini biasanya diikuti oleh petenis dari luar Surabaya.

Kemudia beberapa pertandingan lainnya. "Nantinya pada Bulan Januari 2015 kami akan membentuk tim yang akan bertanding di Porprov," katanya.

Sementara itu pada kejuaraan berhadiah total Rp 19 juta, muncul para juara di luar atlet Siap Grakk, seperti di kelompok usia 16 tahun, juara pertama Dove R, Gamas di peringkat dua.

Sedangkan peringkat tiga Wilson (atlet Siap Grakk) dan Raihan N. "Ada beberapa atlet Siap Grakk yang sudah bergabung dengan Puslatda dan mereka tidak turun di Kejuaraan ini," kata salah satu pelatih Surabaya Krismayanto. Q wwn

wawan triyanto/bhirawa

Ketua Umum Pelti Surabaya, Ishaaq Jayabrata saat memberikan piagam kepada para juara Piala KONI Surabaya.

PENGUMUMAN TENTANG SERTIFIKAT HILANG

Nomor : 946/Peng-35.08/XI/2014 Untuk mendapatkan sertipikat baru sebagai pengganti yang hilang berdasarkan pasal 59 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa :

Hak Milik No. 397

khoirul huda/bhirawa

Para juara saat foto bersama Forpimda Kabupaten Tuban setelah pertandingan Futsal Bupati Cup 2014 Antar Wartawan yang digelar oleh Ronggolawe Press Solidarity (RPS) Tuban di Lapangan Futsal Gajah Tuban.

Tim Densus Surabaya Selamatkan Muka Jawa Timur

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUMAJANG Jalan Mayjen Panjaitan No. 106 Telp. (0334) 887014 LUMAJANG

Sutiyono Dusun Krajan RT.001 RW.001 Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang

mongan memiliki petarungpetarung potensial. Ini modal kita untuk menghadapi Pra PON tahun depan, " ujarnya.

Secara spontan, Bambang Haryo juga memberikan bonus dadakan kepada tiga Pengcab terbaik, Banyuwangi, Kota Malang dan Surabaya berupa peralatan latihan. "Mudahmudahan ini bisa menambah semangat anak-anak di daerah untuk lebih giat berlatih, " harapya. Q wwn

Juara Berpeluang Main di Porprov

Denpasar, Bhirawa Pengurus Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) Bali melepas sebanyak 15 pejudo andalan daerah setempat ke ajang Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Senior di Makassar, Sulawesi Selatan, yang diselenggarakan pada 28-30 November 2014.

"Ke-15 atlet tersebut diharapakan mampu tampil maksimal untuk mempertahankan tiket ke PON Jawa Barat 2016," kata Wakil Ketua Umum PJSI Bali Nengah Sudiartha di Denpasar, Minggu.

Dalam acara tersebut ke-15 pejudo itu dilepas oleh Ketua Umum PJSI Bali, I Gusti Bagus Alit Putra yang juga merangkap sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Bali.

Nengah Sudiartha menjelaskan bahwa ke-15 atlet putra dan putri yakni Rendi Maharta yang turun pada nomor 55 kilogram, Sukaryasa (60 kilogram), Dewa Rama (66 kilogram), Adi Wirawan (73 kilogram), Pasek Karisna (81 kilogram), Rakyanda (90 kilogram), Ganding Kalbu Soetama (100 kilogram).

"Untuk Adesta yang merupakan pejudo Bali akan berlaga mewakili tim Pelatnas," katanya.Q ant

1.

atlet putri atas nama Maya yang turun di kelas 49,1-52 kg dan Aulia Nurdini (52,1-55 kg).

Sedangkan dua emas lagi diraih petarung putra, Barayudho (66,1-69 kg) dan Febri (-48 kg), Sementara Ketua Umum Kodrat Jatim Bambang Haryo usai penutupan mengaku bangga dengan penampilan para petarung Jatim di ajang Kejurda, "Banyak muncul daerah-daerah baru, selain Banyuwangi, Jombang dan La-

Piala KONI Surabaya

Bali Lepas 15 Atlet ke Kejurnas Senior

No. Nama / Alamat Pemohon Hak Atas Tanah Jenis & Nomor Hak

Senin Pahing 24 NOVEMBER 2014

NIB

-

Terdaftar Atas Nama

WAGIMIN

Tanggal Pembukuan

Letak TanahDesa / Kelurahan

11-07-1995

Desa Condro Kec. Pasirian

Keterangan

1. Surat Pernyataan dibawah Sumpah /Janji tgl. 21-11-2014 2. Surat Tanda Lapor Kehilangan tgl. 28-10-2014 No. Pol : STPL/779/X/ 2014/Polsek

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengumuman ini bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan–keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan Pengganti Sertipikat tersebut diatas, maka Sertipikat Pengganti akan diterbitkan dan berlaku syah menurut hukum dan Sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Lumajang, tgl. 21 November 2014

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUMAJANG Drs. TONTON SUDIYANTO, MH. NIP 19600707 198403 1 013

Tuban, Bhirawa Seperti diprediksikan sebelumnya, dalam semifinal dan dilanjutkan dengan final kemarin (22/11), Tim Densus Surabaya akan memboyong piala Futsal Bupati Cup 2014 yang diselengarankan oleh komunitas jurnalis dikabupaten Tuban yang tergabung dalam Ronggolawe Press Solidarity (RPS) akhirnya terbukti.

Dalam puncak turnamen futsal antar wartawan yang juga dalam rangka Hari Jadi Tuban ke 721 Tim Densus Surabaya menasbihkan diri sebagai jawara setelah mengalahkan Tim Forum Wartawan Rembang (FRB), Jawa Tengah, dengan skor 2 0 dilaga final yang di laksanakan di Lapangan Futsal Gajah, Kelurahan Perbon, Kecamatan Kota Tuban.

Sedangkan untuk juara tiga diduduki Tim Futsal Gagak Rimang Wartawan Blora setelah mengalahkan Tim Laskar Giri Gresik, dengan skor 8-0. Dengan hasil tersebut, Tim Futsal Laskar Giri Wartawan Gresik meraih juara Harapan.

Sebelumnya, pada babak semi final, Tim Futsal Densus Surabaya berhasil mengalahkan Laskar Giri dengan hasil akhir 9-0.

Sedangkan Tim dari Forum Wartawan Rembang (FRB) Kabupaten Rembang berhasil mengalah Tim Gagak Rimang dengan skor 2-1.

Masing -masing pemenang pada laga semi final itu kemudian bertemu di babak

final untuk merebutkan juara pertama. Sedangkan masing-masing tim yang kalah berebut juara III dan harapan.

"Seperti kami prediksikan sebelumnya, Densus Surabaya akan jadi juara 1, Tim FRB Juara 2, Tim Gagak Rimang Blora Juara 3, dan juara harapan diraih oleh Laskar Giri Gresik," Kata Ketua Ronggolawe Press Solidarity (RPS), Khoirul Huda, usai pertandingan.

Sementara pelaksana harian KONI Kabupaten Tuban, H. Mirza Ali Mansyur, ST mengaku sangat bangga dengan apa yang dilakukan oleh para jurnalis dari berbagai wilayah, baik di Jawa Timur mauapun Jawa Tengah.

“Kami salut dengan teman-teman Jurnalis, utamanya teman-teman RPS Tuban, ternyata tidak hanya pandai menulis berita saja, dalam pertandingan dilapangan pun banyak kemajuan, semoga ini bisa menjadi contoh masyarakat pencinta bola, uatamanya kalangan muda yang ada di Bumi Wali Tuban,” Kata Mirza.

Hadir dalam acara puncak turnamen futsal ini beberapa pejabat penting dari Kabupaten Tuban, yaitu Plt. Sekda Tuban, Budi Wiyana, Ketua DPRD Tuban HM. Miyadi, Pelaksana Harian KONI Tuban H. Mirza Ali Mansyur, Kompol Ali Mahfud Wakapolres Tuban perwakilan dari Kejari Tuban, serta beberapa peruahan sponsor yang mendukung acara ini.Q hud

Berlian Jegal Ambisi Juara Bertahan Mars Probolinggo Probolinggo, Bhirawa Tim “kuda hitam” Berlian Semarang benar-benar tampil mengejutkan dengan menjegal ambisi juara bertahan Mars Kota Probolinggo menembus final Kejuaraan Nasional Bola Voli Antarklub PGN Livoli 2014 Divisi Utama.

Berlaga di hadapan ribuan pendukungnya yang memenuhi GOR Mastrip, Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu (22/ 11) malam, tuan rumah tampil antiklimaks dan kalah telak 0-3 (22-25, 24-26, 27-29).

Pada laga final yang digelar Minggu (23/11), Berlian Semarang akan meng-

hadapi tim kuat juara Proliga 2014, Samator Surabaya, yang pada pertandingan sebelumnya mengalahkan TNI AU dengan skor (25-21, 25-13, 26-24).

Laga Mars Kota Probolinggo melawan Berlian berlangsung “panas” dan sempat diwarnai insiden pelemparan botol dan barangbarang lainnya ke lapangan oleh suporter tuan rumah, menyusul kekecewaan mereka atas keputusan wasit yang merugikan timnya pada set ketiga.

Para pemain dan ofisial tuan rumah melancarkan

protes atas keputusan hakim garis Anggito Bayu yang menyatakan bola smes dari kapten tim Ayip Rizal di daerah permainan lawan keluar. Saat itu, kedua tim berbagi angka sama 24-24.

Wasit Agung Purwantoro meniup peluit mengikuti keputusan hakim garis yang menyatakan bola keluar.

Keputusan itu memantik reaksi penonton di tribun dengan melemparkan botolbotol ke lapangan. Bahkan, tempat sampah ikut dilempar penonton hingga mengakibatkan laga terhenti sekitar 15 menit.Q ant

Latih Kesadaran Masyarakat, Pemkot Gelar Aksi Pungut Sampah Untuk menggugah kesadaran masyarakat pentingnya suasana bersih dan nyaman dalam lingkungan, Pemerintah Kota Kediri terus berupaya melakukan sosialisasi Kota Kediri bebas sampah. Salah satunya dengan menggelar jalan sehat dibarengi aksi pungut sampah oleh peserta Kepala Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Endang Kartika Sari ST, mengatakan, kegiatan ini dilakukan menggugah kesadaran masyarakat betapa pentingnya lingkungan yang sehat terbebas dari sampah. " Kita akan terus memupuk kesadaran masyakat tentang bagaimana memperlakukan sampah, hingga mereka terbiasa dan akhirnya mejadi pola hidup pada masyarakat itu sendiri" kata

Endang. Minggu (23/11) Dia menjelaskan dalam kegiatan aksi pungut sampah ini para peserta yang sebagian besar ibu-ibu itu diajarkan untuk bisa mengajak masyarakat agar selalu menjaga lingkungan, mereka diwajibkan memberikan sosialisasi pada masyarakat pasar dengan menempelkan stiker himbauan larangan buang sampah " Dengan diadakan kegiatan ini, peran serta masyarakat untuk ikut

peduli menjadikan Kota Kediri bersih dari sampah akan semakin bertambah, dan apa yang menjadi visi dan misi Kota Kediri bisa tercapai," terang wanita yang hobi minum Kopi Pahit ini.

Salah satu peserta, Suwarti mengatakan jika aksi pungut sampah ini adalah salah satu wujud dukungan untuk menjadikan Kota Kediri bersih dari sampah, apalagi saat ini musim hujan sudah mulai dating. " Sangat bagus sekali acara ini, apalagi saat ini musim hujan sudah mulai datang, sehingga jika semua masyarakat mulai sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan Kota Kediri tidak akan dilanda banjir," ungkapnya.

Sementara yang menarik dalam kegiatan ini, selain peserta diberikan nomor undian, peserta dibekali dua kantong plastik untuk membedakan sampah hasil pungutan yakni sampah kering dan sampah basah, selanjutnya panitia menyediakan timbangan untuk menimbang sampah hasil pungutannya.

Tak cukup sampai disitu, untuk hadiah utama panitia tidak mengundi kertas undian yang diberikan pada peserta, namun pemenang hadiah utama ditentukan dari hasil pungutan sampah peserta yang paling banyak. Dan peserta yang memenangkan hadiah utama adalah peserta yang hasil pungutannya mencapai 12 kilo gram. Q van, adv

ervan cholis/bhirawa

Para Peserta Jalan Sehat Pungut Sampah Menimbangkan Hasil Pungutan pada Panitia.

Senin Pahing 24 NOVEMBER 2014

NASIONAL-POLITIK

15

Tanpa Melibatkan Unsur DPD RI

Revisi UU MD3 Langgar Konstitusi Jakarta, Bhirawa Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam menegaskan langkah DPR RI yang melakukan revisi UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) tanpa melibatkan DPD RI adalah melanggar konstitusi dan aturan perundangan.

“UU MD3 mengakomodasi empat lembaga legislatif, yakni MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dimana DPRD adalah organ pelaksana otonomi daerah,” kata Akhmad Muqowam di Jakarta, Minggu (23/11).

Menurut Moqowam, pasal 22D UUD NRI 1945 mengamanahkan bahwa DPD RI memiliki hak untuk mengajukan RUU dan ikut membahas RUU bersama dengan DPR RI dan Pemerintah,

yang terkait dengan otonomi daerah.

Pasal 22D UUD NRI 1945 ini, kata dia, dikuatkan dengan putusan MK No 92/PUU-X/2012 tentang pengajuan UU No 27 tahun 2009 tentang MD3 dan UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (PPP), tanggal 27 Maret 2013.

“Karena itu, jika DPR RI merevisi UU MD3 tanpa melibatkan DPD RI adalah melanggar kon-

stitusi dan aturan perundangan,” katanya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga menambahkan, pada pasal 10 ayat 1 huruf (a) dan (b) UU PPP mengamanahkan, materi muatan yang harus diatur dengan UU adalah, pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI 1945 dan perintah suatu UU untuk diatur dengan UU. Dengan amanah tersebut, menurut Muqowam, revisi suatu UU merupakan pengaturan lebih lanjut dari UUD NRI 1945. Padahal dalam pasal 22d UUD NRI 1945, kata dia, DPD RI memiliki hak untuk mengajukan RUU dan ikut membahas RUU bersama dengan DPR RI dan Pemerintah,

yang terkait dengan otonomi daerah.

“DPR RI tidak bisa merevisi UU MD3 tanpa melibatkan DPD RI,” katanya.

Muqowam menegaskan, sebelum terlambat agar DPR RI melibatkan DPD RI secara proporsional dalam merevisi UU MD3.

Muqowan juga menyoroti alasan urgensi yang digunakan oleh DPR RI. Wakil Ketua DPD RI, Farouk Muhammad mengingatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk tidak terburu- buru merevisi UU MD3 (UU nomor 17/ 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD). Pasalnya revisi UU MD3 yang akan dilakukan saat hanya

pada pasal pasal yang disepakati Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Padahal masih banyak pasal-pasal lain yang juga perlu direvisi karena bermasalah dan digugat berbagai pihak.

“Revisi UU MD3 ini harus sesuai dengan amanat pasal 22D UUD 45 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor perkara 92/ PUU-X/2012 tentang pengujian UU nomor 27/2009 tentang MD3.

Dan UU nomor 12/2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) yang dibacakan dalam sidang pleno MK pada 27 Maret 2013 lalu,” cetus Farouk.

Menurut Farouk, revisi UU MD3 yang akan dilakukan DPR

dengan tergesa-gesa ini, hanya reaksi atas polarisasi politik di DPR. Penyimpangan itu makin nyata dengan adanya kesepakatan KMP dengan KIH untuk merevisi beberapa fasal (saja)UU MD3. Yakni yang terkait dengan kompromi politik yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan konstitusi dan UU serta putusan MK maupun kepentingan rakyat.

Farouk lebih jauh menyatakan, DPD mendukung dan menyepakati revisi UU MD3. Namun pembahasan nya harus didahului dengan Prolegnas (Program Legislasi Nasional) dan melibatkan DPD dalam semua pembahasan.

Sebab materi yang dibahas menyangkut soal DPD yang merupakan lembaga legislasi juga. Q ira

Tak Sreg HM Prasetyo Jadi Jaksa Agung

PENGUNGSI BANJIR ACEH UTARA

antara foto

Sejumlah pengungsi menunggu makanan yang dibuat anggota TNI di posko pengungsi banjir Desa Tanjong Awe, Samudera, Aceh Utara, Provinsi Aceh. Minggu (23/11). Sebanyak 1500 jiwa korban banjir dari 33 desa dan enam kecamatan di kabupaten ditampung di posko bantuan TNI yang minim makanan dan air bersih serta fasilitas kesehatan.

Pemkot Blitar Manfaatkan Dana Cukai untuk Pelatihan PMKS

pentingan dari pemimpin kita.

Oleh karenanya saya tidak sreg,” ungkap Wayan saat dikonfirmasi, Minggu (23/11).

Menurut Wayan, meskipun HM Prasetyo merupakan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum), hal itu juga tidak dapat membuat gebrakan baru didunia Korps Adhyaksa. Sebab, selama menjabat sebagai JAM Pidum, Wayan mengaku bahwa HM Prasetyo tidak mepunyai prestasi yang dapat dibanggakan.

Tak hanya itu, dalam pemilihan Jaksa Agung, Presiden tidak melibatkan dua lembaga yang ditakuti para koruptor, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Lanjut Wayan, dua lembaga ini sangat dibutuhkan untuk melakukan penilaian apakah Jaksa Agung yang terpilih memang pantas serta dapat menjaga kredibilitas yang di-

embankan kepanya.

“Apa jadinya kalau pemilihan Jaksa Agung tidak melibatkan KPK dan PPATK ?. Padahal, kedua lembaga ini sangat diacungi jempol dalam kredibilitasnya memerangi tindak pidana korupsi,” tegas Wayan.

Ditambahkan Wayan, selama ini masyarakat memandang miring terhadap jabatan yang berkaitan dengan dunia politik.

Oleh karenanya, guna menjawab keraguan publik haruslah keluar dari bayangbayang dan nama besar partai politik yang menaunginya.

“Berilah kepercayaan kepada publik dengan menanggalkan semua kepentingan politik,” tambahnya.

Tak hanya itu, masih kata Wayan, jabatan seorang Jaksa harus dituntut independen dan mejaga kredibilitasnya akan semua jenis kepentinga. Hal inilah yang dapat menjawab keraguan publik akan terpilihnya HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung.Q bed

Kakanpora Buka Puslatkab Perbasi Pra Porprov 2015 Kali Pertama Libatkan Wali Atlet

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) manfaatnya benar – benar dirasakan oleh masyarakat Kota Blitar. Kali ini giliran masyarakat miskin dari kalangan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang berkesempatan mendapatkan pelatihan.

Bertempat di berbagai lokasi pelatihan, Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Blitar memberikan pelatihan perbengkelan, pelatihan salon mobil, service televisi, batik jumput, membuat kue, dan laundry.

Pelatihan ini diharapkan berdaya guna maksimal karena langsung dilakukan di lokasi kerja, dimana waktunya bervariasi ada, sekitar lima belas hari. Dengan rentang waktu penyelenggaraan mulai tanggal 13 November sampai 10 Desember.

Diungkapkan salah satu Panitia dari Dinsosnaker Kota Blitar, Sri Rohana mengatakan pelatihan ini bermanfaat untuk memberikan ketrampilan kepada PMKS sehingga kesejahteraannya meningkat. Fokus penerima pelatihan ini adalah mereka yang belum memiliki pekerjaan. Diutamakan dari keluarga miskin.

“Melalui berbagai pelatihan ini diharapkan ada peningkatan kesejahteraan PMKS, dimana pelatihan ini diikuti sekitar 21 orang dengan bersumber dari DBHCHT. Sedangkan untuk memudahkan pelatihan, mereka akan dibagi dalam kelompokkelompok, dimana satu kelompok tujuh orang,” kata Sri Rohana.

Menariknya, mereka tidak hanya dilatih tetapi juga diberikan peralatan yang menunjang pekerjaan. Misalnya peserta pelatihan perbengkelan juga akan diberi toolkit bengkel dan kompresor.

Pemerintah Kota Blitar berusaha untuk mengelola dana DBHCHT sesuai ketentuan yang berlaku sekaligus secara riil membawa manfaat yang besar kepada masyarakat. Peraturan dimaksud di antaranya mulai dari undang – undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai, peraturan menteri keuangan tentang penggunaan dana bagi

Surabaya, Bhirawa Pengangkatan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung pengganti Andhi Nirwanto, menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Meski pernah menjadi Jaksa Agung Muda, latar belakang HM Prasetyo sebagai politisi menjadi alasan sebagaian masyarakat meragukan kinerjanya kelak.

Pakar hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya I Wayan Titib Sulaksana, yang mengatakan tidak ‘sreg’ kalau HM Prestyo menjadi sebagai Jaksa Agung. Terlepas dari masalah politik, Wayan mengaku terpilihnya HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung ditakutkan akan mudah mendapat intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan.

“Jaksa Agung merupakan poros utama keadilan dan merupakan posisi sentral di bidang hukum, di samping Kapolri. Saya menduga, terpilihnya HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung, syarat akan ke-

Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Kabupaten Lumajang menggelar Puslatkab menjelang Pra Porprop 2015. Puslatkab dibuka resmi oleh Kepala Kantor Pemuda dan Olah Raga Drs Agus Triyono di Kantor KONI Kawasan Stadion ‘Semeru’ Minggu (23/ 11/2014).

hartono/bhirawa

Para peserta tengah mengikuti pelatihan yang didampingi langsung oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Blitar, Dra Eka Atikah. hasil cukai hasil tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dan surat edaran tentang prioritas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah bagian dari amanah UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007.

Selain untuk Sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai, DBHCHT juga digunakan untuk digunakan untuk mendanai kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, dan pembinaan lingkungan sosial.

Sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku, Pemerintah Kota Blitar mengelola DBHCHT di antaranya untuk peningkatan pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai.

Seluruh program/kegiatan yang dibiayai dari DBHCHT ini juga terus berusaha disinergikan untuk mendukung visi APBD Pro Rakyat.

Selama ini pemerintah Kota Blitar telah berupaya melaksanakan berbagai program dan kegiatan dari DBHCHT diantaranya memperbaiki layanan kesehatan, melakukan berbagai pelatihan bagi UMKM, membantu permodalan, memperluas akses terhadap lapangan pekerjaan, dan melakukan sosialisasi bahaya rokok ilegal.

Semua ini dilakukan dalam kerangka aturan hukum yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/ PMK.07/2009 tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

Secara terpisah, terkait cukai, Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Blitar, Mariyoto mengharapkan masyarakat untuk tidak menjual, mengedarkan, dan mengkonsumsi rokok ilegal. “ Rokok ilegal jelas merugikan. Bahkan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai ada ancaman hukum pidana dan denda kepada mereka yang melanggar”, kata Mariyoto.

Rokok ilegal ada beberapa macam bentuknya. Di antaranya modusnya adalah tidak memasang cukai yang biasa dikenal dengan rokok polos atau rokok bodong, menggunakan cukai palsu, dan memasang cukai yang bukan peruntukannya.

Mariyoto menambahkan Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Blitar telah berkoordinasi dengan Kantor Bea dan Cukai Blitar. Hasilnya, masyarakat yang memproduksi rokok yang akan dijual diharapkan mengurus ijin dan memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). “Silahkan urus ijinnya. Mengurus NPPBKC di Kantor Bea Cukai Blitar mudah dan gratis,” jelas Mariyoto.

Q htn,adv

Pemusatan latihan akan berlangsung sampai dengan bulan April 2015 mendatang. Diikuti oleh 30 atlet bola Basket, masing-masing 15 atlet putra dan 15 atlet putri dari hasil seleksi sekitar 60 atlet sebelumnya.

Kepala Kanrtor Pemuda dan Olah Raga Kab Lumajang Drs Agus Triyono dalam pembukaannya mengharapkan agar pelaksanaan Puslatkab ini mam pu mendongkrak prestasi Cabor Bola Basket Kab Lumajang. ‘’ Ini merupakan salah satu ikhtiar jajaran pengurus agar Bola Basket Lumajang mampu berbicara banyak,’’harapnya. Selain itu, sebagai salah satu wujud keseriusan Kab Lumajang dalam menyambut Porprop V yang akan berlangsung di Banyuwangi. Untuk itu, pihaknya berhatap agar para peserta Puslatkab Bola Basket ini berjung secara maksimal untuk nama daerah. ‘’ Jangan sampai dilupakan begiru saja, apalagi sampai hengkang dari Lumajang,’’ katanya dengan serius.

Manajer Puslatkab Bola Basket Lumajang Budi Satria Andhika SE menjelaskan pata atlet yang mengikuti Puslatkab ini akan mengikuti berbagai materi. Antara lain, ketahanan fisik, kesehatan dan mental serta motivasi. ‘’ Beberapa tampat telah disiapkan sebagai lokasi Puslatkab,’’ katanya. Yaitu, Stadion ‘Semeru’

dayat/bhirawa

Pengurus Perbasi Lumajang saat menghadiri pembukaan Puslatkab 2015 dalam rangka Pra Porprop V Jawa Timur. dan GOR ‘ Wira Bhakti ‘. Selama kurun waktu sampai dengan bulan April ini, mereka akan memperoleh porsi beragam. ‘’ Dari yang dominan fisik sampai akhirnya tekhnik yang lebih banyak,’’ tambahnya. Dengan waktu latihan tiga kali seminggu untuk kemudian bersama-sama latihan dari atlet putra dan putri.

Dalam waktu tersebut, peserta Puslatkab ini bukan hanya mmeperoleh materi tekhnik dan fisik. ‘’ Sudah ada agenda untuk melakukan serangkaian pertandingan atau uji coba baik dengan tim lokal maupun regional,’’ jelasnya. Termasuk mengikuti beberapa kejuraan yang ada sampai dengan sebelum pelaksanaan Pra Porprop V. Uji coba dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan para atlet setelah menjalani Puslatkab. ‘’ Untuk di tingkat regional bakal mengetahui kemampuan dari luar Lumajang,’’ imbuhnya.

Ketua Umum Perbasi Lumajang Drs Agus Triyono mengungkap-

Wali atlet nampak hadir dalam pembukaan Puslatkab 2014.

dayat/bhirawa

kan parta atlet Puslatkab ini merupakan hasil dari pemantauan selama pelaksanaan piala KONI yang baru saja berlangsung. ‘’ Ada Tim Pemandu Bakat yang memang telah dibentuk dan melakukan pengamatan terhadap para atlet Bola Basket selama Piala KONI,’’ jelasnya. Untuk selanjutnya dilakukan pemanggilan dan mengikuti seleksi dengan beberapa persyaratan yang telah ditentukan. Sampai akhirnya ada 15 atlet putra dan 15 atlet putri yang terpilih.

Agus Triyono menambahkan untuk kegiatan Puslatkab ini, pihaknya sengaja melibatkan para wali atlet. ‘’ Ini untuk kali pertama kegiatan Puslatkab Bola Basket digelar sekaligus adanya keterlibatan wali atlet,’’ tegasnya.

Ini mengandung harapan agar wali atlet bisa mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan Puslatkab. ‘’ Sehingga dengan adanya kehadiran wali atlet ini mampu menjadikan motivasi tersendiri bagi atlet untuk memberikan yang terbaik,’’ tandasnya.

Seraya menambahan, dorongan dan motivasi dari para wali atlet sangat penting dalam menentukan keberhasilan prestasi cabang olah raga.

Baik Agus Triyono maupun Budi Satria Andhika sangat optimis menghadapi Pra Porprop V ini. ‘’ Baik di bagian putra maupun putri sama-sama memiliki kans yang sama untuk lolos,’’’ tambah mereka. Ini karena, para atlet yang tergabung dalam Puslatkab ini bukanlah orang baru dalam Cabor Basket. ‘’ Ada yang sudah berpengalaman dalam berbagai pertandingan,’’ imbuhnya.

Meskipun untuk Pra Porprop V ini dibatasi untuk Kelompok Umur 18 tahun. Q yat, adv

UTAMA

16

Senin Pahing 24 NOVEMBER 2014

ITS Luncurkan Bus Listrik Pertama di Indonesia Dewan Akan Kawal Hasil Roadshow Eksekutif Batu, Bhirawa Anggota DPRD Kota Batu akan mengawal program eksekutif untuk melakukan penataan kota sehingga Batu menjadi kota bersih. Karena itu sebanyak 25 anggota dewan turut serta dalam roadshow yang dilakukan pemerintah kota (pemkot) ke sejumlah kota di Kalimantan, sejak Kamis (20/11) selama empat hari.

Sedikitnya ada empat kota besar yang dikunjungi dalam roadshow ini. Yaitu, Balikpapan, Samarinda, Bontang dan Kutai Kertanegara.

Adapun Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Hari Danah Wahyono mengatakan, ada beberapa konsep yang dilakukan Pemkot Balikpapan yang bisa diterapkan di Kota Batu. Yaitu, konsep menjadikan sebuah kota bersih dengan melibatkan personel PMK (Pemadam Kebakaran-red).

“Salah satu konsep itu adalah personil PMK menyemprot dan ‘mengepel jalan’. Kemudian diadakan denda bagi pembuang sampah sembarangan. Dan satu lagi petugas kebersihan sudah bekerja mengambil sampah pagi buta supaya tidak mengganggu kegiatan masyarakat pada siang hari,” papar Hari, Minggu (23/11).

Diketahui, dalam roadshow itu Wali Kota Batu Eddy Rumpoko juga mengajak pengusaha lokal kota Batu untuk menjual wisata di Kalimantan. Di antara pengusaha yang turut serta adalah para pengusaha yang berhasil mengangkat nama Kota Batu. Yaitu, Paul Sastro sebagai pemilik Jatim Park Group, dan Edi Antoro dari Hotel Kusuma Agro, serta sejumlah pengurus PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia-red) Batu .

Dengan konsep melakukan promosi, maka dana yang disiapkan dalam roadshow ke Kalimantan itu juga sangat besar. Menurut Ketua Badan Penanaman Modal (BPM) Kota Batu Syamsul Bakrie, dana untuk biaya perjalanan

Pemerintah Kota (Pemkot) Batu akan meniru konsep kota bersih Kota Balikpapan untuk diterapkan di Batu. ke sejumlah Kota di Kalimantan itu sebesar Rp 3,7 miliar yang diambilkan dari APBD. Jadi, selain mempelajari konsep kota bersih, roadshow ini juga menggalang investor dari investor tambang dari Kalimantan dan sebagian Sulawesi. Ada sekitar 200 investor dari Kalimantan yang diagendakan bertemu dengan Eksekutif dan Legislatif Kota Batu serta Pengusaha Batu.

“Kami ingin mereka berinvestasi di Kota Batu, terutama dalam pembangunan ASEAN Culture

nas/bhirawa

Park, Taman Bunga, Kereta Gantung, serta Wisata Pertanian. Ditargetkan kita akan mendapatkan investasi baru dengan nilai mencapai Rp 2 Triliun,”ujar Syamsul.

Diketahui, sejak 2010 sampai Oktober 2014 realisasi nilai investasi di Kota Batu yang tercacat berdasarkan proses perizinan mencapai Rp 1,9 triliun. Dan selama kurun waktu tersebut, ada 2.145 unit usaha dengan serapan tenaga kerja sebanyak 7.602 orang.Q nas

Dipatok Lebih Rendah, SPSI Batu Minta Tangguhkan UMK Batu, Bhirawa Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Batu, Purtomo menyatakan, pihaknya akan meminta penangguhan pengesahan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) untuk Kota Batu. Hal ini menyusul adanya siaran tentang besaran nilai UMK se-Jawa Timur yang telah beredar di media online. Dalam berita tersebut ditetapkan besaran UMK Kota Batu sebesar Rp 1.877.000.

Padahal usulan SPSI Kota Batu besaran UMK adalah Rp 1,9 juta.

“Saya sudah tahu ada informasi tentang besaran UMK di sejumlah kota/Kabupaten di Jawa Timur. Tetapi saya belum tahu sumber dari informasi itu berasal dari mana,” kata Purtomo saat dihubungi melalui ponselnya, Minggu (23/11).

Untuk mengecek kebenarannya, Purtomo akan mempertanyakan kebenaran informasi tersebut kepada

Gubernur Jatim. Dan hari ini, Senin (24/11), pihaknya akan mempertanyakan masalah ini kepada Gubernur dalam Forum Dewan Pengupahan seJatim di Surabaya.

Menurut siaran tersebut, dipaparkan besaran UMK se-Jatim. Di antaranya, Kabupaten Malang sebesar Rp 1.962.000, Kota Malang sebesar Rp 1.882.250 dan Kota Batu Rp1.877.000. Siaran besaran nilai UMK tersebut juga sudah diketahui

Ketua Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu, Eko Suhartono. Eko menyatakan, belum bisa berkomentar karena belum mendapat surat keputusan dari gubernur. “Kami baru dapat surat undangan untuk hari Senin di Surabaya, dalam sosialisasi UMK,”ujar Eko. Sebelumnya, Dewan Pengupahan Kota Batu mengajukan usulan besaran UMK sesuai kesepakatan Dewan Pengupahan, Q nas minus SPSI sebesar Rp 1.769.000.Q

Surabaya, Bhirawa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya meluncurkan bus listrik yang pertama di Indonesia bersamaan saat warga Kota Surabaya melakukan “car free day” di Taman Bungkul, Surabaya, Minggu (23/11).

“Eco-City di Surabaya sudah terealisasi dengan adanya bus listrik, terima kasih ITS,” kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam peluncuran bus listrik yang juga dihadiri mantan Mendikbud Mohammad Nuh itu.

Menurut Risma, Bus Listrik ITS mendukung Surabaya sebagai kota metropolitan berwawasan lingkungan, bahkan bus listrik tersebut menjadi jawaban atas berbagai polemik krisis bahan bakar minyak (BBM) di Indoensia.

“Kehadiran bus ini telah memperjelas gambaran Surabaya sebagai Eco-City, karena itu saya mendukung kalau bus listrik ITS itu dijadikan moda transportasi massal di Surabaya, terutama dikembangkan untuk mobil pribadi,” katanya.

Secara terpisah, dosen Teknik Mesin ITS yang juga Ketua Tim Peneliti Bus Listrik ITS itu, Dr Muhammad Nur Yuniarto, menerangkan bus listrik itu masih membutuhkan tahap penyempurnaan lebih lanjut.

“Berbagai uji kelayakan dan uji coba jalan juga sudah dilakukan, karena itu bus listrik dari hasil kerja sama antara ITS dengan PT Telkomsel itu siap beroperasi sebagai bus kampus pada 30 November 2014,” katanya.

Nur menjelaskan bus dengan ukuran 2,1 x 6 meter itu mampu menampung sebanyak 26 penumpang.

Selain itu, adanya sumber tenaga tambahan berupa panel surya yang berada di atap bus juga menambah kesan canggih untuk bus yang menelan dana Rp1,5 miliar dengan sponsor dari PT Telkomsel itu.

“Panel surya itu akan memasok energi sebesar 20 persen dan sisanya dipasok oleh baterai. Bus akan mampu menempuh jarak sejauh 160 kilometer bila telah diisi baterai secara penuh selama delapan sampai sepuluh jam,” katanya.

Sementara itu, Rektor ITS Prof Tri Yogi Yuwono DEA mengatakan pihaknya akan membangun stasiun pengisian listrik dan tenaga surya dalam satu tahun ke depan. “Komponen bus listrik juga masih impor dari Tiongkok untuk baterai dan motor utama, tapi kami yakin bisa membuat seluruh komponen dalam dua atau tiga tahun lagi,” katanya.

Bus listrik itu merupakan karya kelima ITS setelah mobil listrik nasional pada Mei 2014, yakni Ezzy ITS 1, Ezzy ITS 2, Braja Wahana, dan Sapu Angin Surya. Rencananya, ITS juga membuat satu bus listrik lagi dengan dukungan PT Pertamina.

“Jadi, mobil, bus, atau moda transportasi lainnya yang bertenaga listrik itu sebenarnya bukan mimpi lagi buat bangsa kita, karena kami mampu membuatnya, tinggal ‘good will’ pemerintah saja,” kaQ tam,ant tanya.Q

DPR Anggap Jalan Bawah Tanah Tak Layak Malang, Bhirawa Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Jawa Timur, Subur Triono, mengemukakan pembangunan jalan bawah tanah di daerah itu tidak layak dan jika dipaksakan akan memicu masalah baru.

“Berdasarkan hasil studi kelayakan yang dilakukan oleh tim dari Bappeda Kota Malang, di sepanjang Jalan A Yani hingga Jalan Letjen S Parman tidak layak untuk pembangunan jalan bawah tanah karena adanya drainase dan kalau tetap dipaksakan akan menimbulkan banjir di sejumlah kawasan di sekitar jalan tersebut,” kata Subur Triono di Malang, Minggu (23/11).

Politisi PAN itu menegaskan, bukan hanya sepanjang Jalan A Yani sampai Jalan S Parman yang tidak layak dibangun jalan bawah tanah, hampir seluruh kawasan di Kota Malang tidak ada yang layak dibangun jalan bawah tanah tersebut.

Menurut Subur, Malang tidak membutuhkan pembangunan jalan bawah tanah untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di kota itu, tetapi harus berkoordinasi dengan Pemkab Malang dan Pemkot Batu. Sehingga, ada sinergi pembangunan jalan alternatif yang mampu mengurangi kemacetan, tidak hanya di wilayah Kota Malang, tapi juga di Kabupaten malang dan Kota Batu.

Ia menilai kemacetan di Kota Malang merupakan imbas dari kendaraan yang akan menuju Kabupaten Malang maupun Batu.

Selain itu, juga disebabkan “timer traffic light” (TL) harus diatur ulang karena banyak timer TL yang terlalu cepat atau terlalu lambat.

Sebelumnya Kepala Bappeda Kota Malang Budi Herawanto menjelaskan hasil studi kelayakan sementara ini masih ada kendala dalam proses pembangunan jalan bawah tanah, yakni adanya drainase yang ada di kawasan Jalan A Yani hingga Jalan Letjen S Parman. Drainase yang ada di kawasan itu memiliki kedalaman hanya 5 meter, sedangkan rencana kedalaman jalan bawah tanah 6 meter.

Pembangunan jalan bawah tanah idealnya berada di atas saluran air dan untuk menambah kedalaman drainase tidak mungkin dilakukan. “Sekarang ini kami masih mencari solusi yang tepat dan akan melakukan koordinasi dengan Pemprov Jatim karena jalan yang akan dibangun jalan bawah tanah itu adalah jalan provinsi.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang Wahyu Setianto mengakui sepanjang Jalan A Yani sampai Jalan S Parman tidak selalu diwarnai kemacetan, biasanya hanya terjadi pada pagi, sore, atau akhir pekan. “Kalau nanti dibangun jalan bawah tanah, saya yakin bisa mengurangi kemacetan,” ujarnya.

Jika jalan bawah tanah tidak bisa dibangun di sepanjang Jalan A Yani hingga Jalan S Parman, lanjutnya, jalan bawah tanah bisa dialihkan ke kawasan lain, seperti di Jalan Panjaitan atau Jalan MT Haryono yang dinilai rawan kemacetan, yakni pada pagi, sore, Q mut,ant atau akhir pekan.Q