Harian Bhirawa Edisi 24 Maret 2015

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Saya tawarkan untuk membuka lahan demplot kepada semua petani yang mau. Nanti akan kami bantu dengan bibit unggul,“

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 6

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Bupati Lamongan Fadeli

Selasa Pahing, 24 MARET 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

24 MARET 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf Di Jakarta

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi Di Ruang Kerja

Dinas Pendidikan Turun Lapangan, Terima Puluhan Aktivis Muda NU Polemik Buku Radikal PAI Kelas XI SMA

Wisnu Sakti Buana

Jombang, Bhirawa Polemik paham radikal ISIS yang masuk dalam materi buku Pendidikan Agama Islam (PAI) kelas XI SMA yang ditemukan di Jombang memaksa Dinas Pendidikan Provinsi Jatim untuk turun lapangan.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Dr Harun memerintahkan agar buku PAI tersebut ditarik dari sekolah dan dilakukan revisi. “Saya datang memang atas perintah Gubernur Jatim untuk melihat secara langsung bagaimana

koordinasi di Jombang terkait buku yang menjadi polemik di masyarakat. Dan tadi kita juga sudah mendengar GP Ansor sudah membacakan pernyataan sikap, saya kira ini adalah lang-

 ke halaman 11

Tri Rismaharini

PDIP Surabaya Tetap Calonkan Wisnu Sakti Buana Surabaya, Bhirawa Internal PDIP agaknya terbelah terkait pencalonan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini maju dalam Pilkada Surabaya Desember 2015.

Pernyataan Plt Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto bahwa partainya lebih mengutamakan petahana (incumbent) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk dicalonkan dalam Pilkada tidak direspon positif kalangan partai banteng moncong putih di Surabaya. Sebelum ada keputusan resmi dari Ketua DPP Megawati Soekarno Putri, DPC PDIP Surabaya tetap mengusung Wisnu Sakti Buana sebagai calon Wali Kota Surabaya.

“Itu kata Hasto, silakan karena memang sebagai Plt Sekjen ia berhak berbicara. Namun selama Bu Mega (Megawati, red) belum memberikan keputusan, PDIP Surabaya tetap mengajukan Wisnu Sakti sebagai calon wali kota,” terang Sukadar, salah satu Wakil ketua DPC PDIP Surabaya, Senin (23/3).

Sukadar yang juga Ketua Fraksi PDIP ini mengemukakan pihak DPC masih tetap menunggu

 ke halaman 11

April, Presiden Siap Luncurkan Kartu Sehat di Malang Malang, Bhirawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) rencananya akan kunjungan kerja ke Kota Malang pada 17 April 2015 mendatang, agenda utamanya adalah meluncurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Wali Kota Malang Muhammad Anton kepada sejumlah wartawan di Balai Kota Malang mengatakan kepastian kehadiran Presiden di Kota Malang ini disampaikan oleh Kementerian Sosial.

“Kita telah mendapatkan kepastian dari Kementerian Sosial bahwa Bapak Presiden Joko Widodo akan berkunjung ke Kota Malang. Karena itu kita persiapkan untuk menyambut kehadiran beliau,”tutur Wali Kota Malang yang kerap disapa Abah Anton itu, Senin (23/3).

Menurut Abah Anton yang juga Ketua DPC PKB Kota Malang itu, Presiden Jokowi akan meluncurkan 500 kartu. Kartu tersebut akan diberikan secara simbolis kepada masyarakat Kota Malang.

Suasana penarikan buku Pendidikan Agama Islam (PAI) kelas XI SMA di SMAN 2 Jombang, Senin (23/3).

Uji Coba Remunerasi Mulai Juli, 2016 Diterapkan Pemprov, Bhirawa Rencana uji coba program remunerasi yang bakal dilakukan Pemprov Jatim pada Juli mendatang, ternyata hanya sebatas menguji perlengkapan remunerasi. Jadi jangan harap PNS yang sudah mencatat se-

mua kinerjanya dengan baik menggunakan program khusus mendapatkan imbalan, sebab masih belum ada uangnya.

“Pada Juli nanti hanya sebatas uji coba penggunaan instrumen remunerasi. Jadi hanya uji coba mencatat kinerja yang telah di-

Pilih Nilai Rapor Lebih Tinggi Dibanding Usek

Dari Iseng Menjadi Juara

Adinda Larasati

 ke halaman 11

Sentil..

Revolusi mental belum terwujud  PKB  siapkan kader muda disandingkan Saiful Ilah Revolusi moral dulutapi kapabel, inovatif dan memiliki visi jelas  Jangan  hanya muda, KI menilai publikanggaran jauh dari harapan Bina Margaketerbukaan ajukan tambahan Yang ada kebohongan Jangan hanya nambah publik anggaran, realisasi di lapangan yang penting  Rupiah terdepresiasi, mobil premium kian terpuruk Makin penganiaya terpuruk saat BBMdituntut kembalitiga naikbulan penjara  Kades  juruharga pengairan

   

 Pemimpin berwatak preman kok bisa kepilih

 ke halaman 11

Kepala Sekolah Kompak Tentukan Sendiri Kelulusan

 ke halaman 11

USIANYA masih 15 tahun, tapi pelajar SMP 29 Surabaya ini sudah berhasil meraih segudang prestasi baik di level daerah maupun nasional. Kini ia terobsesi untuk bisa membela Jatim di ajang PON dan berlomba di level internasional.

Itulah tekat perenang andalan Jatim, Adinda Larasati untuk terus mencetak prestasi dan membawa nama Indonesia di level Internasional. “Saya ingin berlomba di ASEAN Games,” kata gadis berkulit sawo

lakukan PNS pemprov. Sebenarnya sekarang juga sudah terukur, tapi kinerja PNS belum dicatat dengan baik,” kata Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim Setiadjit SH, MM dikonfirmasi, Senin (23/3).

adit hananta utama/ bhirawa

Kepala SMA/SMK se-Surabaya mengangkat tangan tanda setuju kelulusan diserahkan sepenuhnya menjadi wewenang sekolah di sela-sela acara sosialisasi UN di SMKN 6 Surabaya, Senin (23/3).

Dindik Surabaya, Bhirawa Sekolah-sekolah di Surabaya sudah sepakat, parameter kelulusan tidak akan ada lagi campur tangan dari pemerintah. Mereka sendiri yang akan menentukan persentase antara nilai rapor dan Ujian Sekolah (Usek) sebagai pertimbangan kelulusan siswa.

Kesepakatan ini muncul saat Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya meminta pendapat seluruh kepala SMA/ SMK se-Surabaya terkait penentuan kelulusan siswa.

Kepala sekolah pun kompak memilih kewenangan tersebut sebagai wewenang penuh satuan pendidikan. Beragam alasan saling menguatkan muncul dari kepala sekolah.

Seperti diungkapkan Kepala SMAN 2 Surabaya

 ke halaman 11

Sekretaris Muktamar NU Siap Koordinasi dengan Pemkab Jombang PWNU Jatim, Bhirawa Tudingan Wabup Jombang Hj Mundjidah Wahab yang menyebut panitia Muktamar NU ke-33 belum melakukan koordinasi dengan Pemkab Jombang, langsung ditanggapi oleh Sekretaris Muktamar NU Thoriqul Haq. Jika terkesan belum ada koordinasi, karena saat ini panitia masih menyikronkan tugas dan

 ke halaman 11

Kredit Fiktif Bank Jombang Dilunasi Kejaksaan : Tidak Menghapus Pidana

Jombang, Bhirawa Tiga tersangka kredit Fiktif Bank Jombang sebesar Rp 775 juta akhirnya melunasi utang mereka. Meski telah membayar lunas utang di bank milik pemerintah, namun proses pidana tetap berjalan pasalnya Kejaksaan Negeri setempat tetap melanjutkan proses pidana.

Pelunasan kredit sebesar Rp 775 juta yang diajukan dua orang PNS Jombang dengan modus memalsukan 15 identitas KTP dan SK ini diketahui sejak Kamis kemarin.

Dua tersangka yakni Widya R staf PNS

 ke halaman 11

Iqbal Ramadhani Mukhlis, Mahasiswa Unitomo Pencipta Ponsel Anti Begal

Siap-siap Terima Peringatan ‘Awas Anda dalam Zona Kriminal’ Siapapun jangan pernah punya keinginan bertemu dengan begal. Meski namanya sedang naik daun, bertemu dengan begal tak akan menguntungkan. Kalau celaka sudah tentu. Lantas bagaimana menghindarinya? Inilah pilihannya, aplikasi cerdas bernama Surabaya Street Crimes (SSC).

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Iqbal Ramadhani Mukhlis adalah pencipta aplikasi SSC . Dia memang bukan pihak berwajib, atau aparat keamanan. Iqbal hanya seorang mahasiswa yang punya perhatian lebih terhadap dunia kriminal. Perhatian itu pun berubah menjadi prihatin ketika aksi begal marak terjadi, termasuk di Surabaya ini.

Atas keprihatinan itu, mahasiswa Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya ini berhasil menciptakan peta digital pada ponsel pintar. Menariknya, peta itu dilengkapi dengan petunjuk wilayah-wilayah rawan

tindak kriminalitas sekaligus menu peringatan instan.

“Hampir setiap hari ada pemberitaan di koran mengenai begal di jalanan. Saya sudah amati sejak 2014 lalu. Saya prihatin dan berusaha untuk membuat aplikasi SSC ini,” ungkap mahasiswa semester akhir prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik itu belum lama ini.

Melalui aplikasi SSC tersebut pengguna bisa mengetahui lebih dari 120 titik rawan kriminalitas di

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Iqbal Ramadhani Mukhlis menunjukkan peta yang dilengkapi dengan petunjuk peringatan zona kriminal di Surabaya.

SURABAYA

2

Selasa Pahing 24 MARET 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

PANGGUNG BIROKRASI

Sesalkan Pengunduran Jadwal UN SMA

PKL Stail Segera Ditata

DPRD Jatim, Bhirawa Komisi E DPRD Jatim sangat menyesalkan dengan pengunduran pelaksanaan Ujian Nasional (UN) ditingkat Sekolah Menangah Atas (SMA) yang dilakukan oleh Kementerian pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud).

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Mohammad Eksan di DPRD Jatim, Senin (23/ 3) mengatakan pengunduran jadwal UN ditingkat SMA yang sebelumnya pelaksanaannya pada 7 april 2015 menjadi 13 april 2015 membuktikan bahwa pemerintah belum siap dalam melaksanakan UN secara online.

“Pengunduran jadwal ini juga bisa mempengaruhi psikologi siswa tersebut, oleh karena itu pihaknya berharap kepada guru pendidik di Jawa Timur untuk tetap memberikan motivasi agar para siswa dapat belajar secara maksimal dalam menghadapi UN,”ujarnya.

Lebih lanjut pihaknya juga menyambut positif dengan rencana UN secara online ini membuktikan bahwa pemerintah khususnya dinas pendidikan ikut maju dalam perkembangan teknologi saat ini.

Namun sebelum menerapkan UN secara online pihaknya berharap pemerintah juga harus menyiapkan peralatannya mulai dari komputernya hingga pendukung lainnya.

“Boleh saja menggunakan UN secara Online.Namun sistem tersebut harus dikaji ulang apakah sistem tersebut membuat nyaman siswa SMA sekarang,”ujarnya Mohammad Eksan Politisi asal Fraksi asal Nasdem Jatim.

Anggota Komisi E lainnya, Ma’mulah Harun menilai bahwa kementerian pendidikan terlalu terburu-buru dengan mengeluarkan kebijakan memundurkan jadwal pelaksanaan Unas dari semula tanggal 7 Q cty April menjadi tanggal 13 April 2015.Q

Pasca pembongkaran PKL di kawasan Kebun Binatang Surabaya (KBS) bulan lalu yang sampai saat ini masih belum tertata dengan rapi, rencana pihak Pemkot Surabaya bersama pihak Kebun Binatang Surabaya (KBS) segera melakukan penataan diarea KBS. Tampak pedagang yang masih berjualan dijalanan, Senin (23/3).

trie diana/bhirawa

Akhirnya Pemkot Pastikan Gelar Pemilihan Cak dan Ning Pemkot, Bhirawa Ajang pemilihan Cak dan Ning akhirnya tetap diselenggarakan kota Surabaya tahun ini. Dinas kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Surabaya menegaskan bakal menggelar even inipada bulan Mei bertepatan dengan Hari Jadi kota surabaya.

“Pemilihan Cak dan Ning tetap dilaksanakan. Kami (pemkot) yang mengadakan kegiatan tersebut,” cetus Kepala Disbudpar Wiwik Widyanti, di Balai Kota, Senin kemarin (23/3).

Bahkan pihaknya, masih lanjutnya, sudah melakukan koordinasi dengan Paguyuban Cak dan Ning Surabaya. Dan

paguyuban sendiri sudah menyatakan sedia. “Jadi mereka sepakat menyelenggarakan acara tersebut. Jadi tak ada masalah,” katanya.

Disinggung soal kritikan dewan karena Disbudpar tidak mau menyelenggarakan atau menghapus acara tersebut, Wiwik membantah. Ia mengatakan pihaknya setiap tahun yang menyelenggarakan.

“Kami berusaha agar acara ini tetap diselenggarakan. Soal anggaran tidak ada masalah. Kemungkinan akan menggunakan anggaran seadanya. Dan dengan waktu yang tersisa ini kami berusaha agar tetap sukses,” katanya seraya menambahkan kegiatan ini akan diselenggarakan pada Mei depan bersamaan dengan Hari Jadi Kota Surabaya.

Disinggung soal penghapusan pe-

milihan Cak dan Ning karena tidak ada pihak ketiga atau sponsor yang melaksanakan? Wiwik membantah.

Ia menegaskan, keterlibatan mereka hanya sebatas menyemarakan dan bukan sebagai penyelenggara utama.

Sementara itu anggota Komisi D, Khusnul Khotimah menegaskan mendukung keputusan pemkot Surabaya menggelar kembali pemilihan Cak dan Ning tahun ini. Menurutnya Pemkot tidak seharusnya melupakan penyelenggaraan kegiatan yang merupakan ikon budaya kota Surabaya.

Bagaimanapun juga, lanjut Khusnul, sebuah kota harus memiliki ikon khusu yang menunjukkan karakteristik kota maupun masyarakatnya. “ Ini juga sebagai cara agar kota bisa dikenal oleh masyarakat termasuk dunia internasional,” terangnya.

Karenanya, lanjut legislator yang konsen di bidang pendidikan ini, amat disayangkan jika kemudian budaya yang bisa menjadi ikon tersebut tidak dilaksanakan sebagai kegiatan rutin di tiap tahunnya, “Harusnya terus dilaksanakan sampai budaya-budaya itu melekat dan diakui dunia bahwa budaya itu milik Surabaya. Seprti tarian Yusakhoi yg diakui sbgai budaya Jepang mereka butuh 40 tahun untk memperkenalkan ,” terang Khusnul.

Pada kesempatan kemarin, khusnul juga mengingatkan agar peristiwa protes ajang pemilihan Cak dan Ning ini bisa dijadikan pelajaran dan evaluasi atas Disbudpar agar tahun anggaran berikutnya harus lebih peka /intens lagi dlam mengangkat budaya-budaya SuQ geh rabaya yg merupakan icon kota.Q

Desak Permendagri 101/2014 Direvisi

Aturan Angkutan Wajib Jadi PT Dituding Diskriminatif Pelarangan Penjualan Mihol Akan Diikuti Penertiban dna/bhirawa

Penggunaan gatget berlebihan mempercepat anak terkena penyakit miopi.

Akibat Pakai Gadget, Rabun Jauh Mulai Jangkiti Anak-anak Surabaya, Bhirawa Berkembangnya teknologi gadget atau smartphone serta peralatan elektronik canggih lainnya turut mempengaruhi kesehatan masyarakat. Salah satunya adalah kesehatan mata yang saat ini banyak ditemukan penderita miopi atau rabun jauh dengan rentang usia yang semakin muda.

“Kalau dulu anak penderita rabun jauh (miopi) banyak ditemukan pada rentang usia diatas 12 tahun, kini kebanyakan masalah refraksi atau miopi justru banyak ditemukan anak awal usia sekolah, yaitu sekitar usia 5 hingga 8 tahun,” ujar dr Niken Indah SpM, dokter spesialis mata Rumah Sakit Mata Masyarakat (RSMM), kemarin.

Niken menjelaskan, berdasarkan pengamatan terhadap pasien, semakin mudanya usia anak-anak yang mengalami refraksi salah satunya diakibatkan oleh penggunaan gadget dan perlengkapan elektronik seperti komputer, video game, atau menonton televisi secara berlebihan.

“Apalagi anak sekarang masih kecilkecil sudah pegang smartphone atau tablet. Aktivitas bermain mereka dari yang dulunya bermain dengan teman sebaya di halaman rumah sekarang beralih ke permainan game di dalam gadget tersebut. Karena saking seringnya sehingga mempengaruhi kesehatan mata mereka,” paparnya.

Bukan hanya rentang usia yang semakin muda saja, Niken mengatakan besarnya miopi kian hari kian meningkat. Jika dulu pada anak-anak miopi hanya berkisar mulai minus setengah hingga dua, kini besaran miopi yang banyak ditemukan justru di atas dua, bahkan beberapa kasus ditemukan hingga minus sembilan.

Walaupun penyebab miopi tidak hanya diakibatkan oleh penggunaan gadget secara berlebihan saja, tetapi juga faktor

DPRD Jatim, Bhirawa Ketentuan yang mewajibkan angkutan umum , baik orang atau barang ,untuk berbadan hokum PT atau koperasi dituding dikriminatif terhadap pelaku usaha angkutan. DPRD jatim meminta agar aturan yang tercantum dalam Permendagri No.101/2014 itu direvisi.

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Kusnadi mengaku banyak mendapat keluhan dari masyarakat, khususnya para memiliki kendaraan umum baik untuk angkutan orang atau barang. Keluhan ini terkait Permdagri No.101/2014 mereka diharusnya membikin badan hukum berupa PT. Padahal, mereka hanya memiliki satu atau dua unit kendaraan plat kuning saja.

“Permendagri No.101/2014 itu sungguh aneh. Masak memaksa semua orang yang memiliki kendaraan plat kuning disuruh bikin PT atau Koperasi. Itu artinya menafikan pengusaha kecil dan menengah untuk terjun di bidang transportasi umum. Sebab badan hukum PT itu pasti pengusaha yang modalnya miliaran dan

mobilnya puluhan bahkan ratusan,” ujar politisi asal FPD DPRD Jatim, Senin (23/3).

Padahal realitas di lapangan, pengusaha transportasi umum itu mayoritas kelas menengah ke bawah. Artinya mereka hanya memiliki beberapa unit angkot ataupun truck, sehingga badan hukum yang mereka miliki hanya seupa SIUP, CV atau UD. “Kalau untuk angkutan orang seperti mikrolet memang bisa membentuk koperasi karena mobilitasnya terbatas pada rute. Tapi kalau kendaraan barang tentu cukup sulit. Ini jelas kebijakan yang menguntungkan pengusaha besar saja,” ungkap mantan Sekdakab Probolinggo ini.

Memang dalam Permendagri yang mengatur penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2015, itu terdapat klausul yang mewajibkan pelaku usaha angkutan untuk berbadan hokum, baik PT atau koperasi.

Bagi yang telah berbadan hokum maka berhak mendapatkan insentif dari pemerintah.

Pemberian insentif yang akan diberikan pemerintah kepada angkutan orang sebesar 70 persen dan 50 persen untuk angkutan barang itu dinillai pelaku usaha tak sebanding dengan beratnya persyaratan yang harus dipenuhi pemilik kendaraan.

Insentif yang dijanjikan pemerintah juga tak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan pengusaha transportasi umum kelas menengah ke bawah untuk membikin badan hukum berupa PT atau koperasi. “ Insentif 50-70 persen untuk biaya PKB dan BBNKB itu sejatinya akan kembali ke pemilik kendaraan hanya 0,5 persen saja.

Jadi harusnya kebijakan ini direvisi,” pinta Kusnadi.

Disinggung soal dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), menurut Kusnadi tidak terlalu berdampak karena jumlah kendaraan plat kuning di Jatim tak lebih dari 2 persen saja. “PAD yah otomatis akan turun tapi tidak terlalu signifikan karena jumlah kendaraan plat kuning hanya Q cty sedikit,” pungkasnya.Q

Komisi A Sebut Penataan Pergudangan Amburadul DPRD Surabaya, Bhirawa Komisi A DPRD Surabaya mulai menyoroti soal perizinan pergudangan yang saat ini dianggap masih amburadul. Padahal, penataan sistem perizinan gudang di Surabaya sangat berpengaruh terhadap konsep kota jasa dan perdagangan.

Adi Sutarwiyono Wakil Ketua Komisi A mengatakan saat ini komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan ini sedang melakukan kontroling terhadap perijinan pergudangan.

Hal ini dikarenakan saat Pemkot Surabaya lemah dalam hal pendataan, dan penataan kawasan pergudangan. Pernyataan ini dibuktikan dengan tidak adanya singkronisasi data antar dinas terkait perijinan pergudangan di Pemkot Surabaya.

“Saat kita undang, Disperdagin hanya menyebut angka 100 lebih yang terdata sampai akhir 2014.

Padahal kenyataanya keberadaan pergudangan di wilayah Surabaya Utara makin menjamur,” kata

politisi yang akrab disapa Awi ini, Senin (23/3).

Pendataan yang tidak valid ini membuat pemetaan kawasan arus barang dan eksport import.“Karena data tidak singkron, proses pemetaan, pendataan dan penertiban tidak bisa dilakukan,” katanya.

Untuk itu, pihaknya dalam waktu dekat merekomendasi agar dilakukan penataan pergudangan termasuk singkronisasi data perijinan untuk dilakukan penertiban.

“Ini kan hubunganya dengan proyeksi PAD (Pendapatan Asli Daerah) retribusi dan pajak yang selama ini tidak bisa diekspektasikan dengan baik,” ujar poilitisi PDIP ini.

Kedepan, Kota Surabaya diyakini akan mengalami pertumbuhan bangunan gudang.

Penataan ini sekaligus akan membuka komunikasi antara Pemkot Surabaya dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) terkait penQ gat dirian bangunan.Q

Pemkot, Bhirawa Larangan penjualan minuman keras atau minuman mengandung alkhohol (mihol) yang berlaku per 16 April 2015 nanti akan diikuti dengan operasi penertiban. Pihak disperindagin kota Surabay tengah mempersiapkan tim pemantau dan pengawasan mihol.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindagin) Kota Surabaya, Widodo Suryantoro mengatakan, pihaknya telah membentuk tim guna melakukan pemantauan dan pengawasan pada tempat-tempat yang menjadi ajang jual beli minuman beralkohol (Mihol).

Tim ini, menurut Widodo merupakan tim gabungan dengan pihak Satpol PP, Disperindagin. Pembentukan tim ini bersamaan dengan sosialisasi Permendagri 6/ 2015 pada bulan Februari lalu.

Sementara untuk lebih menegaskan aturan larangan penjualan mihol di minimarket ini, Disperindagin akan melakukan sosialisasi ke dua pada pekan depan. “ Pekan lalu telah meminta tim Disperindagin mengkonsep surat pemberitahuan larangan penjualan mihol di Kota Surabaya sesuai Permendag Nomor 6 tahun 2015. Dan rencananya pekan ini surat pemberitahuan kedua itu kami kirimkan kepada pelaku penjualan mihol,” tutur Widodo ketika ditemui Bhirawa di ruang kerjanya, Senin (23/3).

Berbagai minuman beralkohol haram dijual di minimarket-minimarket di Surabaya mulai 16 April mendatang. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 6 tahun 2015 mengenai Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Pembatasan peredaran minuman beralkohol merupakan kebijakan bagus. Dengan cara ini, tidak mudah lagi kalangan remaja mengkonsumsi minuman keras. Hanya, aturan ini perlu diikuti penertiban minuman oplosan yang jauh lebih berbahaya.

Widodo yang berkacamata itu menambahkan, Jika ada tempat yang tetap menjual mihol atau miras secara bebas kepada masyarakat akan diminta ditarik.

Permendag ini mengatur tentang larangan penjualan minuman beralkohol golongan A atau dengan kadar alkohol 5 persen di ritel atau minimarket.

“Apabila pemilik tempat penjualan membandel maka tim Disperdagin bersama instansi Satpol PP akan menyita dan mengamankan mihol tersebut. Ini menyusul surat pemberitahuan pertama yang telah dikirim ke toko modern, toko tradisional, dan pengecer pada akhir Januari 2015,” tambahnya.

Hal ini merupakan langkah berani untuk Kota besar sekelas Surabaya, karena disamping sebagai Kota perdagangan, sebuah Kota Pahlawan juga sebagai tujuan pariwisata para turis mancanegara yang kehidupannya Q geh sangat erat dengan minuman beralkohol.Q

Bentuk Protes Terhadap Pemkot, Sengaja Tak Ambil Anggaran Bentuk protes Dewan Kesenian Surabaya (DKS) terhadap Pemkot Surabaya yakni tidak diambilnya anggaran yang digelontorkan hanya Rp 100 juta pertahunnya.

Bahkan, Galeri DKS pada saat itu sangat membutuhkan anggaran untuk membenahi cagar budaya yang kini mulai tak terawat, malah dituduh Pemkot tidak ada izinnya.

Hal ini diutarakan, Chrisman Hadi selaku Ketua DKS ketika ditemui Bhirawa, Senin (23/3). Dirinya mengatakan, selama dirinya menjadi ketua DKS per 8 Maret 2014 sampai saat ini, pihaknya tidak pernah mengambil anggaran yang digelontor Pemkot untuk DKS. Menurutnya, dana Rp 100

juta itu terlalu minim, belum lagi dipotong pajak.

“Itu salah satu bentuk protes DKS terhadap Pemkot yakni Disbudpar Kota Surabaya yaitu dengan tidak mengambil anggaran tersebut. idelanya setelah awal kami menjabat hampir dua bulan untuk diskusi masalah anggaran dan ketemunya 8,7 miliar karena kita punya sebelas komite dan lima bidang mulai dari organisasi, humas, advokasi kesenian,” terang Chirsman.

Bahkan, Menurut Chrisman, dalam perbaikan galeri

DKS itu memakai dana dari sumbangan-sumbangan dengan cara menjual dua lukisan yang dihargai Rp 120 juta. Padahal, dalam perbaikan gedung cagar budaya tersebut telah menghabiskan kurang lebih Rp 200 juta.

“Itu saja masih kurang, akhirnya kita ambil dana dari sumbangan-sumbangan rekan-rekan. Nah tujuan kita itu berinisiatif kok malah dipersoalkan karena renovasi galeri DKS tidak ada izinnya oleh Disbudpar,” herannya.

Padahal, disaat mau merenovasi galeri DKS, pihaknya sudah sering kali lapor berkali-kali akan tetapi tidak ada respon positif.

“ Ketika kita kerjakan malah dituding melanggar,” tambahnya.

Meski sudah dua tahun anggaran untuk DKS tidak diambil, namun kegiatankegiatan kesenian di Surabaya tetap berjalan dan rutin diadakan setiap seminggu sekali. pihaknya membuktikan kalau DKS tetap serius meski tidak adanya dukungan dari Pemkot Surabaya.

“Sabtu kemarin saja rekan-rekan masih aktif untuk perform art. Dan itu ada yang dari Bandung, Malang juga ikut serta dalam berkesenian lewat pertunjukan tersebut,” ujar Chrisman yang juga Q geh pengacara ini.Q

geh/bhirawa

Renovasi Galeri DKS yang terletak di komplek Balai Pemuda ini memakai dana dari menjual dua buah lukisan seharga Rp 120 juta.

SURABAYA

Selasa Pahing 24 MARET 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Provinsi Siapkan Rp10 M untuk US SD/MI Hari Ini Mulai Susun Lima Paket Master Soal Pemprov, Bhirawa Tidak hanya jenjang SMP dan SMA/SMK yang tengah bersiap menggelar Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 2014-2015. Di jenjang pendidikan dasar, para siswa, sekolah dan pemerintah daerah tak kalah repotnya mempersiapkan Ujian Sekolah (US) SD/MI, SDLB dan Paket A/Ula. Dalam persiapan ini, Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim bahkan telah menyiapkan anggaran senilai Rp10 miliar. Anggaran tersebut disiapkan untuk berbagai hal. Diantaranya, pendataan, penyusunan master soal, sosialisasi, percetakan naskah soal hingga pendistribusian ke 38 kabupaten/kota se Jatim.

Selain itu, dengan ang-

garan ini, Dindik Jatim juga bertugas menyusun Daftar Kolektif Hasil Ujian Sekolah (DKHUS) dan Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (SKHUS).

Kepala Bidang Pendidikan TK, SD dan Pendidikan Khusus Dindik Jatim Nuryanto mengatakan, anggaran US SD/MI tahun ini lebih efisien dibanding tahun lalu. Sebab, tahun lalu

pemerintah provinsi Jatim mengalokasikan anggaran Rp13 miliar.

“Tahun lalu dianggarkan Rp13 miliar tapi sisa Rp 3miliar. Sekarang agar anggarannya terserap seluruhnya cukup dianggarkan Rp 10 miliar,” tutur Nuryanto dihubungi, Senin (23/3).

Anggaran tersebut digunakan khusus untuk persiapan di provinsi. Sedangkan di tingkat satuan pendidikan, bisa menggunakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Karena salah satu fungsi BOS adalah untuk menggelar evaluasi belajar. “Jadi kita bagi-bagi tugas dan beban anggaran,” kata dia.

Nuryanto menjelaskan, pendataan nominasi peserta US SD di Jatim telah selesai. Kemarin, Dindik Jatim bersama perwakilan guru SD/MI akan menyusun master soal ujian. Sesuai Permendikbud nomor 6 tahun 2015 yang baru terbit 12 Maret lalu, mekanisme US SD/MI tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Kisi-kisi petunjuk pembuatan soal dibuat oleh pusat. Sedangkan pembuatan butir soal diserahkan ke kabupaten/ kota.

“Dalam hal ini, dari 38 kabupaten/kota sudah sepakat untuk pembuatan master soal dikoordinir oleh pemerintah provinsi,”

kata dia. Untuk itu, dalam pembuatan butir soal, Dindik Jatim akan memanggil tiga guru SD/ MI dari masing-masing kabupaten/kota. Tiga guru tersebut mew akili tiga mata pelajaran berbeda, yakni IPA, Bahasa Indonesia dan Matematika.

Tidak semua butir soal dibuat guru. Nuryanto mengaku, soal dibuat oleh pusat dan daerah. Persentasenya, 25 persen pusat dan 75 persen daerah yang dalam hal ini dikoordinir Jatim. Dalam pembuatan soal tersebut, guru dan perwakilan Puspendik akan membuat lima master soal sekaligus. Lima

master itu akan dipilih tiga paket soal utama, satu paket susulan, dan satu paket cadangan.

“Tiga paket utama itu nanti akan dipiliha Kepala Dindik Jatim dan Kepala Kanwil Kemenag untuk dipilih satu sebagai master soal utama,” tutur dia.

Nuryanto yakin, keberhasilan US SD/MI pertama kali dilakukan tahun lalu akan menjadi pelajaran tahun ini. Bahkan, dia menilai penentuan kelulusan siswa SMP dan SMA/SMK tahun ini persis seperti penentuan kelulusan siswa SD/MI yang sudah berlangsung dua tahun terakhir ini.

“Mulai tahun lalu kan SD/MI

sudah tidak melaksanakan UN. Kemudian sukses dan sekarang modelnya-modelnya ditiru SMP dan SMA/ SMK,” tutur dia.

Terpisah, Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dindik Jatim Nashor mengatakan, penyusunan soal untuk ujian kejar paket A/Ula juga akan dimulai hari ini. Namun pelaksanaannya di tempat berbeda. Mereka yang dilibatkan dalam pembuatan soal ini antara lain, Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), tutor PKBM dan Puspendik. “Mekanismenya sama dengan pembuatan US SD/MI,” Q tam pungkas dia.Q

RAGAM INFO

Perantingan Pohon Mengantisipasi pohon tumbang petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Surabaya kembali melakukan perantingan penghijauan pohon sono di sepanjang jalan protokol di Surabaya, seperti di jalan Diponegoro dan jalan Dinoyo Surabaya, Senin (23/3).

dna/bhirawa

Bayi kembar siam asal Sidoarjo dirawat di RSUD dr Soetomo Surabaya.

Kembar Siam Dempet Dada Asal Sidoarjo Tidak Mungkin Dipisahkan Surabaya, Bhirawa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soetomo kembali menerima bayi kembar siam, kali ini kembar siam dempet dada (thoracoabdominalis) rujukan dari Rumah Sakit Jasem, Sidoarjo dengan jenis kelamin perempuan/ perempuan.

Bayi yang lahir pada 22 Maret pukul 9.30 WIB yang belum diberi nama tersebut lahir melalui operasi caesar dengan berat 5 kilogram dari ibu berusia 34 tahun.

Dr Agus Harianto SpA(K), Kepala Pusat Pelayanan Kembar Siam Terpadu (PPKST) RSUD dr Soetomo menjelaskan bahwa bayi kembar siam dempet dada tersebut terlahir dengan kondisi kelainan kompleks pada jantung dan pembuluh darah. Dimana mereka hanya memiliki satu jantung yang terdiri dari dua serambi dan dua bilik, dimana terjadi kebocoran pada serambi jantungnya.

“Setelah mendapat info dan rujukan dari RS Jasem kami segera menjemput bayi tersebut bersama tim pediatri dan tim anestesi. Bayi datang dalam keadaan kedinginan, namun setelah sampai langsung kami rawat di ruang NICU IRD, kami taruh di inkubator dan kami berikan infus juga alat bantu pernapasan sekarang kondisinya sudah stabil. Tadi pagi (kemarin pagi) juga sudah menjalani ecografi,” jelas dr Agus kepada media di NICU IRD RSUD dr Soetomo, Senin (23/3).

Lebih lanjut dokter Agus menjelaskan, dengan kondisi dempet dada dan hanya memiliki satu jantung bayi kembar siam tersebut tidak mungkin Q dna untuk dipisahkan.Q

trie diana/bhirawa

Tahun Ini, Dinsos Jatim Rencanakan Bangun Empat KSB Pemprov, Bhirawa Tahun ini, Dinas Sosial Jatim berencana akan membangun empat Kampung Siaga Bencana (KSB) di empat kabupaten di Jawa Timur. Mengingat, banyak kawasan rawan bencana yang ada di Jatim yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan.

Keempat KSB tersebut berada di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, dan Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

Koordinator Taruna Tanggap Bencana (Tagana) Jatim, Alex Kusnanto mengatakan, kalau empat KSB tersebut bisa direalisasikan maka di Jatim sudah ada 17 KSB yang terbangun. “Di beberapa kabupaten juga sudah ada KSB pengembangan,” katanya, Senin (23/3).

Dari keempat KSB yang rencananya dibangun tahun ini, lanjutnya, bertujuan untuk me-

ningkatkan kesiapsiagaan penanggulangan bencana berbasis masyarakat dengan konsep tanah longsor dan banjir.

Disisi lain, ia menambahkan, kalau KSB di Jatim memang dirasakan masih kurang dikarenakan banyak daerah yang masih rawan bencana. Sehingga Pemprov Jatim melalui Dinas Sosial Jatim mencoba melakukan kerjasama dengan NGO (non government organization, red) yang bergerak di bidang penanggulangan bencana untuk menambah jumlah KSB di Jatim.

Saat ini, lanjutnya, sudah ada rencana kerjasama yang masih dalam proses untuk kesepakatan pembentukan KSB yang ada di dua kabupaten di Jatim, yaitu Kabupaten Trenggalek (7 Desa rawan bencana banjir dan tanah longsor) dan Kabupaten Pacitan (2 desa rawan longsor dan banjir).

“Masih dalam bentuk kerjasama belum pada pelaksanaan,” tandasnya.

Dikatakannya, NGO yang nantinya kerjasama dengan Pemprov Jatim ini merupakan organisasi kemanusiaan yang bergerak dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat, khususnya untuk pengurangan resiko bencana dampak global warming.

NGO tersebut nantinya menitik beratkan pada peningkatan kapasitas dan pengembangan masyarakat pada kewaspadaan dampak resiko bencana dengan sasaran daerah rawan bencana.

“Misalkan saja kegiatan di sekolah, murid dan guru diberikan penyadaran dan paham tentang ancaman bencana yang ada di lingkungannya.

Sehingga nantinya pada akhirnya output kegiatannya, mulai dari anak, keluarga, hingga pemerintahan desa benar-benar sadar dan paham tentang pengurangan resiko dan penangan bencana secara manQ rac diri,” paparnya.Q

Terbatas Lahan, Rencana Rumah Tapak Gagal Pemprov, Bhirawa Rencana pembangunan rumah tapak yang akan dilakukan Pemprov Jatim melalui Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Jatim nampaknya gagal terlaksana, dikarenakan keterbatasan lahan akibat mahalnya harga la-

han yang ada di Surabaya.

Diungkapkan Kepala DPU CKTR Jatim melalui Kepala Seksi Perumahan Perkotaan dan Pedesaan, Aru Siswandi ST MSi keterbatasan dan mahalnya lahan yang ada di Surabaya menjadi salah satu penyebabnya.

“Sudah beberapa kali per-

temuan dengan Pemkot Surabaya, memang hasil akhirnya deadlock,” katanya.

Bahkan, Dinas PU CKTR Jatim juga berupaya mencari lahan di Kabupaten Sidoarjo.

Namun, kembali lagi banyak warga yang kurang menyetujui jika dipindahkan ke Kabupaten Sidoarjo.

“Hal ini sama dengan di Gresik, lagi-lagi mengalami deadlock. Untuk itu, kami lebih mengarah ke pembangunan Rusunawa,” ujarnya.

Tak lama lagi, lanjutnya, DPU CKTR akan membangun rusunawa yang berlokasi di wilayah Gununganyar dengan luasan lahan sekitar 1

hektar. “Saat ini rusunawa masih belum terbangun, bahkan masih belum memasuki proses lelang. Rencananya tahun ini bisa memasuki lelang dan segera terbangun, sehingga tahun 2016 bisa langsung ditempati warga yang membutuhkan tempat tinggal,” Q rac katanya.Q

Pekan Ini Penyidik Periksa Saksi dari Kadin Jatim

Awas, Ada Intervensi di Pengusutan Kasus Korupsi Kadin Kejati Jatim, Bhirawa Intervensi pihak luar ternyata banyak dicoba untuk mempengaruhi penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah dari Pemprov Jatim ke Kadin Jatim oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Kepala Kejati (Kajati) Jatim Elvis Johnny menegaskan akan mengusut kasus ini sampai tuntas.

Elvis mengatakan, dugaan intervensi dalam pengusutan perkara korupsi sering dijumpainya. Tapi, sebagai instansi penegak hukum, dugaan intervensi tersebut tidak mempengaruhi penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa pidana khusus (khusus). Terlebih pada pengusutan dugaan kasus dana hibah yang membelit Kadin Jatim.

“Menjalani hidup aja selalu ada masalah, apalagi menangani perkara korupsi. Tekanan dari luar pasti ada, namun kata kuncinya hanya Ihdinas Shirotol Mustaqim, jalan lurus saja dan berpatok pada kebenaran,” tegas Kajati Jatim Elvis Johnny kepada Bhirawa.

Terkait adanya unras dua ormas terbesar di Jatim, yakni Pagar Jati dan Pemuda Pancasila, Elvis mengaku hal itu tidak mengganggu pengusutan kasus Kadin. Terpenting adalah kasus ini dapat diselesaikan dengan baik, tanpa menghiraukan adanya tekanan dari pihak manapun.

“Hal itu tidak mempengaruhi penyidikan kasus ini (Kadin). Penyidikan terus berjalan,” ungkanya.

Mengenai pemanggilan saksi-saksi dari Kadin Jatim, Elvis mengaku pekan ini akan memanggil saksi dari pihak Kadin Jatim. Terkait pemanggilan Petinggi di Kadin Jatim, Kajati enggan menerangkan secara rinci hal itu.

Menurutnya, hal itu bisa saja terjadi jika alat buktinya mendukung untuk dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan (Ketua Kadin Jatim, red).

“Pekan ini akan ada pemanggilan saksi terkait kasus Kadin. Mengenai penambahan tersangka, hal itu tergantung Q bed dari alat bukti yang didapat,” ungkap Elvis.Q

Merasa Tak Dipedulikan Sampai Masa Pensiun Tiba

Tak Kunjung Naik Pangkat, Eks Polisi Gugat Kapolda Jatim Merasa tidak ada keadilan terhadap dirinya saat menjadi anggota Polri. Seorang mantan anggota Polri berpangkat Komisaris Polisi (Kompol) bernama Drs Sumadji, nekat menggugat institusinya ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Pria kelahiran 58 tahun ini harus tertatih tatih mencari keadilan lantaran hingga memasuki masa pensiun pada 1 Desember 2014 lalu, kepangkatannya tak ujung naik menjadi Ajun Besar Komisaris Polisi (AKBP).

“Semestinya tanggal 1 Juli 2014 lalu, seharusnya saya sudah harus naik pangkat,” terang Sumadji di PN Surabaya, Senin (23/3).

Mantan Tenaga Pendidik (Gadik) Bidang Reserse dan Kriminal (Reskrim) di Sekolah Polisi Negara (SPN) Bangsal Mojokerto Tahun 2013 hingga 2014 ini menjelaskan, sikap Kepala Karo SDM Polda Jatim yang tak

menaikkan pangkatnya dari Kompol Ke AKBP merupakan perbuatan melawan hukum.

Adapun alasan Sumadji tidak naik pangkat, yakni dirinya dianggap pernah melanggar displin Polri pada 2005 silam. Saat itu Sumadji bertugas sebagai Kasi Ident Ditreskrimum Polda Jatim pada tahun 2012 sampai 2013 sedang menangani kasus tanah di Jalan Letjen Sutoyo No 143 Sidoarjo.

Dalam proses penanganan perkaranya, Sumadji dianggap melanggar displin lantaran telah menyita dua sertifikat lahan tersebut.

Yakni sertifkat No 35 dan 36 atas nama Hayun Muhammad.

“Sebenarnya hal itu ranah pra peradilan, tapi karena ada dugaan peranan mafia dibalik kasus itu, saya disidang di rana disiplin,” terang Sumadji.

Selain itu, dirinya juga dianggap memiliki catatan yang tidak bersih, Ia dianggap memiliki garis keturunan pergerakan G 30 S PKI. Dengan mengacu pada juklak/ 89/VIII/1991, tentang penelitian personil dilingkungan Polri.

“Juklak itu telah dicabut melalui Keppres 39 tahun 2000 tentang pencabutan keppres no 16 tahun 1990,” ungkapnya.

Menurut Sumadji, dasar juklak tersebut bukan mengatur penelitian personil di lingkungan Polri mela-

inkan penelitian khusus.

Sehingga pada tahun 1991, dia dikenai sanksi tidak bersih dari lingkungan.

“Tahun 1994 sampai 1999, pangkat saya diturunkan dari pangkat Letda ke Peltu dan tahun 1999 naik pangkat lagi dari Peltu ke Letda,” jelasnya.

Dalam gugatan perdata Nomor 686/Pdt.G/2014/PN Surabaya, Purnawirawan ini meminta agar Kapolda Jatim Cq Karo SDM Polda Jatim untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 20 milliar 105 juta rupiah.

Sedangkan dalam inmateriilnya, Ia meminta agar tergugat meminta maaf padanya secara terbuka melalui media massa.

“Saya inginkan tergugat meminta maaf secara terbuka di media massa, baik cetak maupun elektronik,”

pintahnya.

Selain menggugat perdata ke PN Surabaya, Sumadji juga menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dia menggugat SK Karo SDM , Skep /233/IV/2005 tanggal 19 April 2005 yang menyatakan dirinya cacat saat menangani perkara tanah di Jalan Letjend Sutoyo 143 Sidoarjo.

Diceritakan Sumardji, dirinya bergabung menjadi anggota Polri pada tahun 1980 melalui jalur Bintara. Ia mendaftar disurabaya dan mengenyam pendidikan Bintara di SPN Bangsal Mojokerto. “Saya hanya mencari keadilan dan kebenaran, tidak ada niat saya untuk melawan institusi yang sudah membesarkan saya sejak tahun 1980,” tandasnya.Q bed

bed/bhirawa

Sumadji, mantan anggota Polri melakukan guagatan terhadap Kapolda Jatim dan Karo SDM Polda Jatim di PN Surabaya, Senin (23/3).

OPINI

4

(Refleksi Hari Tuberkulosis Sedunia / TB Day, 24 Maret)

Tajuk

Menghukum Kebrutalan Korps LAGI, serombongan pemuda Korps Kepolisian mengamuk serang warga sipil. Ini akan semakin memperburuk citra Kepolisian yang coba dibangun dengan susah payah.

Karena telah terjadi berulang-ulang, maka diperlukan “pembinaan” lebih sistemik analitik terhadap personel korps yang bertindak brutal. Bukan sekadar pembinaan mental rutin. Melainkan inovasi pembinaan berdasar analisa kebutuhan psikologis.

Markas Besar Kepolisian memastikan akan menyelidiki penyerangan yang diduga dilakukan sekelompok personel anggota Brigade Mobil (Brimob). Jajaran Polda Kalimantan Timur, Sabtu (21 Maret 2015) dini hari menyerang Asrama Atlet II, Komplek Stadion Sempaja, Samarinda. Aksi brutal itu melukai sejumlah atlet. Ironisnya, sebagian penyerang memakai seragam polisi. Lengkap dengan simbol Brimob Detasemen (B) Pelopor.

Lebih ironis lagi, kawasan “target” penyerangan adalah wisma atlet. Di dalamnya termasuk kompleks Sekolah Khusus Olahragawan Internasional. Tempat mendidik calon atlet berpotensi prestasi tingkat dunia. Kalimantan Timur, merupakan salahsatu daerah (propinsi) yang sukses membina atlet hingga level dunia (Olympiade). Dari kawasan atlet di Sempaja, telah diraih dua medali perak Olympiade dan satu perunggu.

Kawasan stadion di Samarinda, direnovasi sebagai lanjutan program pasca tuan rumah PON XVII 2008 lalu.

Mengapa kawasan atlet menjadi target penyerangan?

Boleh jadi telah terjadi ke-salah paham-an, antara pemuda atlet dengan pemuda anggota (Korps) Brimob. Sama-sama pemuda berpostur (tubuh) terlatih. Namun pasti, diantara kelompok memiliki rasa “superior,” lebih hebat (dengan seragam dan lencana sebagai aparat keamanan).

Tetapi rasa “superior” bukan pada baju seragam maupun lencana (dan badan kekar). Belum super manakala belum diadu dalam ranah prestasi yang meng-harumkan nama daerah dan negara. Mengeroyok, bukan “superior,” melainkan pecundang. Penggerebekan wisma atlet Kaltim, bukan hanya oleh lima orang berseragam Brimob, namun membawa “pasukan” beberapa regu dengan pakaian sipil (tidak berseragam).

Memang mirip prosedur penggerebekan, karena dilakukan pada dini hari, pada saat penghuni wisma atlet terlelap tidur.

Modus tawuran dengan prosedur penggerebekan telah sering terjadi. Melawan korps lain (Sabhara) maupun dengan warga masyarakat. Pada sisi lain, Kepolisian RI kini sedang berbenah, sekaligus berupaya keras mengembalikan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Harus diakui bukan upaya mudah, tetapi bukan tak ada jalan untuk memperbaiki citra polisi.

Banyak Jenderal polisi berbadan kurus, tidak memiliki rekening gendut. Bisa dijadikan idola. Banyak pula jenderal polisi yang terlibat (aktif) dalam dakwah keagamaan, disebut sebagai kyai. Polisi bukan hanya yang bersembunyi di balik pohon, lalu muncul tiba-tiba untuk menilang.

Melainkan juga bergelut melawan perampok, menyergap teroris dan melancarkan arus lalulintas. Serta menangkap gembong narkoba. Mayoritas tindak kriminal yang dihantarkan ke Pengadilan, merupakan prestasi polisi.

Tugas polisi cukup berat. UUD pasal 30 ayat (4) secara spesifik menyebut “kepolisian negara RI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.” Tugas itu makin berat, karena rasio jumlah polisi masih sangat kurang. Gajinya juga kurang memadai, peralatan sarana tugasnya pun masih minimalis.

Pimpinan polisi (terutama atasan langsung) segera bertindak terhadap anak-buahnya yang melanggar peraturan perundangan ataupun melanggar kode etik. UU Nomor 2 tahun 2002, pasal 19 ayat (1), mengamanatkan: ”Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Tentu segenap personel polisi mesti lebih cerdas dan kukuh menegakkan kode etik internal. Agaknya, dibutuhkan pembinaan mental-spiritual lebih intensif dan faktual. Misalnya zikir istighotsah dan berkesenian (bersama masyarakat), dengan berseragam polisi. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Penyebaran ISIS Harus Dicegah PEMERINTAH dalam berbagai kesempatan akan terus berupaya mencegah masuknya kelompok atau paham “Islamic State of Iraq and Syria” (ISIS), karena tak sejalan dengan pemahaman ajaran Islam sebagai “rahmatan lil ‘alamin”. Salah satu bentuk pencegahan yang dilakukan adalah memperkuat pemahaman konstitusi di sejumlah lembaga pendidikan Islam seperti Pondok Pesantren.

ISIS dengan perilaku radikal lahir dengan berbagai sebab. Akar masalah munculnya radikalisme dalam organisasi itu -yang belakangan ini menuai kebencian di berbagai belahan dunia- adalah ketidakadilan.

ISIS lahir sebagai reaksi yang dirasakan mereka sebagai adanya ketidakpuasan itu. Bentuk ketidakadilan itu dijawab dengan cara jalan pintas, dilakukan dengan jalan kekerasan.

Pranata yang normal, sudah tak dipercaya lagi. Kemudian dengan dilandasi paham keagamaan tidak tepat, membawa ISIS kepada pemahaman yang radikal, jauh dari toleransi.

Maka jelas saja hal tersebut tak sejalan dengan upaya Indonesia yang secara terus-menerus meningkatkan toleransi dan kerukunan yang diterbarkan di Tanah Air. Bagaimana mencegah ISIS agar tak masuk ke Tanah Air, upaya itu dilakukan dengan memberi pemahaman yang tepat tentang pentingnya konstitusi di sejumlah lembaga pendidikan Islam. Untuk itu, pemerintah telah bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya memahami konstitusi.

Membangun kesadaran konstitusi dengan melibatkan pondok pesantren sangat penting. Hal ini akan menjadi program reguler dan akan dilakukan secara berkelanjutan. Sebab, masih ada yang memahami memberi hormat kepada bendera saja dianggap sebagai perbuatan “thaghut”.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Selasa Pahing, 24 MARET 2015

Menuju Indonesia Bebas TB Jika sudah terjadi kasus maka upaya promotif dan preventif lebih didorong daripada upaya kuratif dan rehabilitatif.

Kedua, melakukan upaya inovatif atau terobosan seperti membentuk forum atau paguyuban manOleh : tan penderita TB yang sudah disembuhkan Oryz Setiawan suatu negara menunsehingga kesaksian jukan bahwa negara (testimoni) dan pengtersebut masih teralaman mereka sanbelakang dan lekat gat dibutuhkan untuk memacu dengan kemiskinan. Berdasarkan semangat dan motivasi penderita penelitian bahwa lebih dari 80 untuk selalu teratur dalam menpersen kasus TB menyerang kaum jalani pengobatan hingga tuntas. miskin dimana tingkat hiegienitas Pengobatan teratur dan tuntas dan kondisi sanitasi lingkungan merupakan kunci penyembuhan yang buruk. penyakit TB sebab biasanya pasien TB sudah merasa sembuh sebelum Proaktif dan Efektif masa pengobatan berakhir sebab Berbagai masalah kesehatan secara kuman TB masih bersifat terutama penyakit di Indonesia “dormant” atau “persister”. Dalam memang cenderung menurun keadaan dormant kuman TB tidak namun demikian strategi penangaktif namun berpotensi kembali anan kasus penyakit di lapangan aktif apabila keadaan lingkungan masih menggunakan pendekatan berubah (memungkinkan) terkuratif medistis. Padahal secara utama kondisi lingkungan yang karakteristik kasus TB adalah gelap dan lembab. Oleh karena itu bagian dari penyakit yang berbasis diperlukan keteraturan minum komunal dimana keberadaannya obat hingga tuntas sebagai upaya ada di tengah-tengah masyarakat untuk mematikan kuman hingga sehingga upaya yang dilakukan benar-benar mati dan tidak kamantara lain : pertama, strategi debuh kembali. Ketiga, melibatkan teksi dini berupa upaya penjaringjejaring kesehatan seperti kader, an atau kunjungan rumah (home perangkat desa, tokoh masyarakat, care) yang bersifat proaktif selain tokoh agama serta lintas sektor juga pelayanan pengobatan di mutlak dibutuhkan untuk mendupuskesmas. Kondisi yang demikian kung mencegah resiko dan menunmembutuhkan pendekatan komutasan penyakit TB. nitas atau public health sehingga Dengan ketersediaan dan ketenaga kesehatan yang “lebih” terbatasan tenaga kesehatan tentu berperan adalah bidan, perawat mau tidak mau harus melakukan dan kesehatan masyarakat yang gerakan serempak melalui jejamemiliki basis keilmuan komuniring masyarakat dengan demikian tas atau kemasyarakatan dengan bila muncul gejala-gejala penyakit tidak menyesampingkan upaya TB dapat sedini mungkin ditemupenatalaksanaan kasus yang kan dan diobati agar tidak terjadi bersifat kuratif dan pengobatan rantai penularan di masyarakat. secara medis. Penanganan terseKeempat, memperkuat sarana dan but sangat terkait erat dengan kelengkapan laboratorium sebagai prinsip dasar layanan kesehatan instrumen mengukur ketepatan yakni mengedepankan pencegadan keakuratan diagnosis kuman han daripada upaya pengobatan.

Basil Tahan Asam (BTA) melalui

Berbicara penyakit tuberkulosis atau TB, orang membayangkan penyakit yang tidak populer, kuno dan menyerang sebagian besar kelompok masyarakat miskin dan keterbelakangan. Tuberkulosis (TB) bukan merupakan penyakit yang baru, penyakit ini sudah ada sejak jaman dahulu sekitar 15.000 – 20.000 tahun yang lalu. Bila dibandingkan dengan penyakit modern kekinian yang lagi ngetren di masyarakat seperti HIV/ AIDS, Flu Burung (H5N1), Difteri hingga DBD.

S

ecara program memang penyakit TB adalah salah satu indikator kesehatan untuk mengukur tingkat kemiskinan sehingga pengendalian TB sangat penting dalam rangka upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. TB adalah wabah yang lekat dengan kemiskinan, karena TB dan kemiskinan ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, kemiskinan bisa menjadi penyebab mewabahnya TB. Seperti misalnya, lingkungan kumuh, padat dan kotor dimana menjadi tempat favorit berkembangbiaknya kuman TB. Oleh karena itu dalam rangka memperingati Hari Tuberkolosis Sedunia / TB Day tahun 2015 ini mengangkat tema Indonesia : Bebas TB, Indonesia Sehat dan Hebat. Dengan tema tersebut tersirat makna bahwa pemerintah berupaya keras dan terus menerus untuk mengurangi kasus penderita TB secara menyeluruh dan berkesinambungan hingga tercapai kondisi bebas TB di republik ini.

Penyakit TB memang sulit untuk diberantas selama masih ada sumber kuman, potenitas obat yang sudah tidak sesuai dan gerakan penjaringan suspect (tersangka) TB di masyarakat yang memiliki prevalensi yang tinggi. Aspek kualitas lingkungan yang buruk, tingkat kepadatan penduduk (densitas) dan tingkat kepatuhan pasien berobat adalah faktorfaktor resiko penyakit sehingga wajar bila penyakit TB merupakan salah satu indikator kemajuan dan tingkat kesejahteraan masyarakat dimana kian banyak kasus TB di

serangkaian tindakan laboratorium berupa fiksasi dan pewarnaan termasuk reagen. Tak kalah pentingnya adalah perangkat mikroskop yang standar sebagai bagian tatalaksana pemeriksaan TB yang tak terpisahkan sehingga penentuan jenis, derajat penularan, kuantitas dan kualitas kuman dapat memperkuat tindakan pemeriksaan dan pengobatan termasuk jenis obat yang diberikan. Dengan demikian baik tindakan non medis maupun medis sangat diperlukan untuk mendiagnosa dan mencegah penularan penyakit TB secara luas.

Pengendalian TB) di Indonesia telah mendekati target Millenium Development Goals (MDGs). Ukuran keberhasilan terhadap kuantitas penurunan kasus dan kesembuhan memang cukup berhasil, namun secara kualitas klinis perlu diwaspadai dampak resistensi obat anti tuberkulosis (OAT), fenomena tersebut kian mengkawatirkan bila terjadi MDR (Multi Drugs Resistance) atau XDR (Extremely Drugs Resistance) yakni resistensi obat yang terdiri dari komposisi Rifamfisin, INH, Pirazinamide, dan Ethambutol. Resistensi obat timbul akibat penggunaan antibiotik yang tidak tepat dalam kemoterapi pasien TB sehingga kuman BTA menjadi mengalami kekebalan. Kondisi tersebut diperparah bila kuman yang resisten menular pada orang lain termasuk balita dan anak-anak, sungguh sangat mengkawatirkan. Salah satu karakterisitik pengobatan TB adalah rentang waktu pengobatan yang lama minimal enam bulan, sementara untuk pasien yang mengalami kekambuhan hingga sembilan bulan bahkan yang lebih menyedihkan adalah untuk pasien yang telah mengalami resistensi obat memerlukan treatment khusus, dipantau ketat dalam pengobatannya hingga 24 bulan tanpa terputus.

Alumnus FKM Unair dan Mantan Wakil Supervisor (Wasor) TB Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur

Sekolah sebagai Tempat yang Menyenangkan (1-Bersambung)

Agar ABK Berpendidikan Layak dan Menyenangkan Pendidikan inklusif menjadi solusi bagi anak penyandang disabilitas memperoleh pendidikan layak tanpa diskriminasi. Model sekolah ini sejatinya membawa misi lain: membangun suasana menyenangkan bagi siswa ABK. Diananta P. Sumedi – Banyuwangi Tak ada yang aneh dari sosok Amel Saden Fatamorgana, 11 tahun, siswa kelas IV SDN 2 Tulungrejo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Namun, begitu disodorkan pertanyaan berhitung: 50+10, Amel membutuhkan jeda waktu cukup panjang untuk berpikir dan menjawab. Melihat Amel kesulitan mengingat, sang guru kelas, Eli Dwi, membantunya dengan isyarat jemari untuk memudahkan Amel menjawab. Amel lantas merespons: ”Enam puluh.”

Di ruang kelas IV, Amel, siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), itu belajar bersama dengan 29 siswa lain. Tak ada kesan diskriminatif yang membuat Amel minder atau malu untuk belajar. Saat lonceng berdentang menunjukkan waktu istirahat, Amel langsung membaur dengan siswa lain. Mereka bermain bersama teman sebaya, tak ada sekat. Kepala Sekolah SDN 2 Tulungrejo, Mashudi, mengatakan sekolahnya telah ditetapkan oleh Pemkab Banyuwangi sebagai SD inklusif satu-satunya di Kecamatan Glenmore. “Kami ingin membuat suasana belajar bagi siswa ABK lebih menyenangkan,” ujar Mashudi kepada Harian Bhirawa, Senin (16/3).

Bergeser ke SDN 3 Karangrejo, Kecamatan Kota Banyuwangi, enam siswa ABK meriung di satu sudut ruang kelas IV untuk membentuk satu kelompok. Sebagian dari mereka anteng menyimak materi ajar. Dua siswa lainnya asik bermain sendiri. Karina Sani, misalnya. Ia serius menuliskan ejaan aktivitas orang menggocek bola yang terpampang di selembar kertas bergambar. Mudah mengucapkan, tapi susah bagi Karina menuliskan aktivitas itu. Karina butuh satu menit hanya untuk menulis kalimat: Sepak Bola. Jemarinya seolah kagok diajak kompromi.

“Ayo diingat huruf P,” begitu guru kelas IV SDN 3 Karangrejo, Lilik Sekar Nurlika menuntun Karina.

Instruksi Lilik sedikit memudahkan Karina menuliskan huruf P, setelah Se. Karina kesulitan mengingat huruf-huruf. Tapi dia cepat mengucapkan gambar yang dilihat. Menurut dia, Karina Sani menderita lambat belajar. Masih di kelompok itu, Sugiarto enggan saat Lilik menyuruh membaca kalimat di selembar buku ajar. Ia lebih memilih ngemil buah-buahan yang dibawa. Meski menyepelekan perintah, Lilik membiarkan polah Sugiarto. Jika dipaksa, kata Lilik, Sugiarto berontak dan merontaronta. “Sugiarto menderita tuna grahita. terkadang dia keluar kelas sesukanya, kalau dipaksa ngamuk,” kata dia.

Lebih sulit lagi ketika Lilik menyuruh Dika Febriyani menuliskan gambar panca indera manusia.

Untuk menulis “hidung”, Lilik memakai bahasa isyarat sekaligus menunjuk hidungnya sendiri kepada Dika. Sejurus kemudian, Dika paham apa yang diinginkan Lilik dan segera menulis “hidung.”

Lewat media gambar, Lilik merasa lebih mudah mengajari para ABK. Tiga siswa ini bagian dari 18 siswa ABK yang mengenyam pendidikan di SDN 3 Karangrejo tahun ajaran 2014-2015. Mereka tersebar mulai kelas I-VI. Sejak 2008, sekolahan menerima ABK yang ingin mengenyam pendidikan reguler sesuai anak normal lain. Semua biaya pendidikan ditanggung penuh Pemkab Banyuwangi. Di sekolah itu ada bermacam anak penyandang disabilitas, seperti tuna wicara, tuna rungu, kesulitan belajar, hiperaktif, dan tuna grahita. Pihak sekolah memperlakukan khusus bagi peserta didik dari ABK. Contohnya Karina dan Sugiarto.

Mereka duduk di kelas IV karena

faktor usia. Tapi dalam hal materi ajar, Lilik menyodorkan buku-buku pelajaran kelas I. “Istilahnya kelas IV tapi level I,” kata Lilik.

Potret pembelajaran khusus bagi ABK di SDN 3 Karangrejo dan SDN 2 Tulungrejo adalah secuil kisah pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi. Akhir Agustus 2014, Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas mendeklarasikan daerah berjuluk “The Sunrise of Java” ini sebagai kabupaten berbasis pendidikan inklusif.

Menurut dia, pendidikan adalah hak semua anak tanpa sekat diskriminasi. Anak penyandang disabilitas dijamin bisa belajar di sekolah reguler, mempelajari mata pelajaran yang sama, dan mengikuti rangkaian kegiatan di sekolah tanpa diskriminasi. “Ini upaya kami menghapus hambatan yang menghalangi inklusif masyarakat. Pendidikan tanpa diskriminasi, baik diskriminasi berbasis SARA maupun Anak Berkebutuhan Khusus. Termasuk tidak boleh ada pembedaan karena latar belakang ekonomi,” ujar Bupati Anas.

Deklarasi ini merupakan bentuk komitmen membantu publik yang mengalami hambatan mengenyam pendidikan. Saat ini sekolah penyelenggara pendidikan dilengkapi

guru pembimbing khusus dan sarana prasarana yang aksesibel bagi anak penyandang disabilitas.

“Agar mereka mudah mengakses segala sesuatu tanpa hambatan,” kata Anas.

Kehadiran sekolah inklusif dipercaya bisa memberi kemudahan bagi anak penyandang disabilitas.

Salah satu opsinya: mereka bisa bersekolah yang terdekat dengan rumah. Dengan begitu, anak penyandang disabilitas tidak perlu jauh-jauh datang ke sekolah khusus yang jumlahnya terbatas. Strategi ini, kata Anas, membantu Kabupaten Banyuwangi mewujudkan pendidikan yang ramah anak, tidak diskriminatif dan penuh toleransi.

Contohnya di SDN 3 Karangrejo.

Mereka dibebaskan memilih ekstrakulikuler. Keterbatasan mental tak menyurutkan mereka membikin kerajinan tangan. Di pojok ruang kelas IV itu, dibeber sejumlah hasil kerajinan tangan berikut puluhan foto aktivitas ekstrakulikuler ABK terpampang di dinding kelas. Membuktikan bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama dalam balutan keriangan. Di SDN 2 Tulungrejo pun sama. “Amel ikut ekstrakulikuler pramuka,” ujar Eli Dwi. 

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Pahing 24 MARET 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

18 Desa di Sidoarjo Bersaing Sidoarjo, Bhirawa Kini ada 18 Desa/Kelurahan di Kab Sidoarjo saling bersaing untuk menjadi yang terbaik. Lewat lomba desa tahun 2015 ini, desa-desa itu diharapkan bisa berkembang menjadi lebih maju, mandiri dan kesejahteraan masyarakatnya meningkat.

Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana ali kusyanto/bhirawa (BPMPKB) Ali Imron Kab Sidoarjo, Ali Imron SH MM, indikator yang dinilai dalam lomba desa ini diantaranya, bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi kemasyarakatan, keamanan, partisipasi masyarakat, pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga. ‘’Kegiatan ini sangat bagus bagi perkembangan pembangunan desa, tapi karena masalah politik, sempat vakum pada saat reformasi, baru digulirkan lagi sejak zamannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,’’ terang Imron, Senin (23/3) kemarin.

Dasar Hukumnya Permendagri Nomor 13 tahun 2007, tentang Lomba Desa Posdaya RW Percontohan dan Administrasi PKK. Desa yang menang akan dapat penghargaan yang diberikan pada peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong 2015. Juga akan diikutkan pada lomba desa/kelurahan tingkat jatim 2015.

Imron menegaskan, kegiatan tahunan ini, pada tahun 2014 lalu, desa yang ikut ke tingkat Jatim adalah Desa Telasi Kec Tulangan. Desa Telasi, Tulangan, menjadi juara tingkat kabupaten, setelah tim menilai perkembangan desa itu selama 2 tahun.Q ali

PDAM Sidoarjo Lepas Tangan Perbaikan Bekas Galian Sidoarjo, Bhirawa PDAM Sidoarjo disebut tak bertanggungjawab dalam menangani perbaikan bekas galian proyek pipanisasi. Sudah tiga bulan kerusakan Jl Desa Sugih Waras dan Kedung Kendo, Kec Candi, ditelantarkan. Bekas jalan yang menjadi kubangan itu bahkan menelan banyak korban.

Kepala Desa Sugih Waras, Hj Nuryanti, Senin (23/3) kemarin, terang-terangan men yebut, PDAM tak profesional dalam bekerja. Jalan poros Sugih Waras-Kedung Kendo yang panjangnya 500 meter itu babak belur dalam tiga bulan ini akibat diporakporandakan proyek pemasangan pipa sekunder.

Kacaunya lagi galian itu dilakukan di kiri dan kanan jalan.

Akibatnya jalan dua arah yang lebarnya hanya 6 meter itu jadi bubur. Banyak pengendara yang terpeleset, jatuh dan mengalami luka-luka. ‘’Gara-gara ini saya dituduh warga tak becus jadi kepala desa. Saya benar-benar dibuat malu oleh cara kerja PDAM seperti ini,’’ tuturnya.

Awalnya, Hj Nuryanti tak setuju kalau dilakukan galian

karena sudah mengetahui cara kerja PDAM. Tetapi karena tak enak dengan bupati, akhirnya proyek itu boleh dibangun. Dengan catatan kala itu kontraktor harus mengembalikan jalan seperti semula.

Bila memang asalnya aspal harus dikembalikan menjadi jalan aspal. Kalau jalan paving, harus dikembalikan seperti normalnya. Ternyata PDAM melakukan wanprestasi, buktinya bekas galian itu hanya diuruk Sirtu biasa.

Akibatnya, Sirtu itu amblas ketika dilalui berbagai kendaraan. Apalagi saat hujan, maka Sirtu sudah menjadi bubur ancur. Ia sudah memprotes ke PDAM namun tak digubris. Warga mulai resah, komplek perumahan yang banyak di huni aparat TNI AL,

yang jalan masuknya rusak juga protes ke PDAM. ‘’Tak pernah ada tanggapan dari PDAM,’’ terangnya.

Sebagai kepada desa, Hj Nuryanti tak alergi dengan program ini terlebih pelayanan PDAM untuk masyarakat Sugih Waras juga. Tetapi apakah dengan demikian, PDAM bisa berbuat semena-mena. Bukankah anggaran untuk rekondisi selalu dianggarkan, kenapa anggaran itu hanya digunakan menguruk Sirtu saja. ‘’Ini tak fair bagi rakyat saja yang menjadi korban atas bekas galian itu. Jadi PDAM harus memperbaiki jalan berlubang bekas galian dan jangan lepas tangan,’’ tambahnya.

Kepala Desa Kedung Kendo, Hartoyo, juga menjelaskan kerusakan jalan kabupaten di lingkungan desanya setelah digali PDAM. Ada sekitar 100 meter galian yang ditelantarkan didesanya. Sama dengan di Sugih Waras, bekas galian sudah dilaporkan PDAM tetapi tidak ada tindakan. ‘’Mau apa lagi, sudah dikomplain tanpa ada tin-

Satpol PP Panggil Pedagang Berjualan di Trotoar Gresik, Bhirawa Langkah preventif, Satpol PP Pemkab Gresik mengumpulkan sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan disepanjang jalan protokol Kab Gresik.

Upaya itu dilakukan dalam rangka penegakan Perda kebersihan dan penertiban.

Setidaknya, sebanyak 25 pedagang yang hadir untuk memehui undangan Satpol PP. Mereka diberi pengarahan untuk tak boleh berjualan di sepanjang jalan protokol. Kerena selama ini tak dibenarkan berjualan di jalan protokol. ‘’Jika tetap melanggar, ya tetap diambil tindakan,’’ kata Kasi Ops Satpol PP Pemkab Gresik, Agung Endro, Senin (23/3).

Pemanggilan pedagang itu dilakukan sebagai bentuk upaya preventif. Setelah diberi pengertian diharapakan pedagang tak berjualan lagi di sepanjang jalan trotoar, seperti Jl Panglima Sudirman, Jl Jaksa Agung S dan jalan protokol lainnnya.

Menurut Agung, sebelum dipanggil para pedagang sudah mendapat diperingatan dilarang berjualan di sepanjang trotoar. Sebab, fungsi jalan trotoar bukan untuk berjualan tapi untuk pejalan kaki.

Ditambahkan Agung, silahkan pedagang tetap terus berjualan untuk menghidupi keluarganya. Tapi, harus ditempat yang sudah ditentukan. ‘’Kami tak melarang pedagang berjualan, tapi jangan di jalan protokol,’’ harap Agung.

Tidak hanya pedagang yang berjualan di sepanjang trotoar, tapi juga pedagang lain yang berjualan ditempat yang dilarang.Q eri

hadi suyitno/bhirawa

Kepala Desa Sugih Waras, Hj Nuryanti ikut memperbaiki bekas galian PDAM dakan sama sekali,’’ keluhnya.

Hakekatnya, pihak desa tak pernah menolak galian tetapi supaya dikembalikan keposisi semula. ‘’Ada kesan kurang tanggungjawab pada PDAM,’’ katanya.

Dirut PDAM, Sugeng Mujiadi, saat dikonfirmasi namun belum bisa memberikan ketarngan. ‘’Maaf saya masih ada rapat,’’ tandasnya.

Sementara itu anggota de-

wan, mengatakan, PDAM selalu mempunyai anggaran untuk rekondisi. Kalau sudah ada uangnya kenapa tak segera diperbaiki. Apakah harus menunggu proyek pemeliharaan PU Bina Marga. ‘’Saya memang mendengar Bina Marga mempunyai proyek pemeliharaan di Sugihwaras dan Kedung Kendo dengan anggaran Rp500 juta,” ujarnya.Q hds

Khulaim Incar Sutjipto untuk Maju Cabup

Hibahkan Sepeda Ontel Setelah Dapat Motor Gresik, Bhirawa Pemenang sepeda motor wajib menghibahkan sepeda ontelnya kepada anakanak yatim piatu. Sebuah syarat yang nyleneh tapi disinilah pelajaran saling berbagi yang diterapkan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Sambari-Qosim saat berlangsungnya acara funbike di Halaman Kantor Bupati Gresik, Minggu (22/3).

Ada 4 orang yang memenangkan motor saat pengundian doorprise funbike kemarin. Masing-masing Alif Bagas Pratama siswa SD Bedilan 1, Andre Lesmana asal Cerme, Suhartono asal Kembangan Kebomas, dan M Yahya asal Benjeng.

Mereka adalah orang yang beruntung diatara 8 ribu peserta funbike yang digelar Pemkab Gresik dalam rangka Hari Ulang Tahun Pemkab Gresik ke 41 dan Hari jadi kota Gresik ke 528.

Sebelum memberangkatkan peserta di garis start di halaman kantor Bupati Gresik, Bupati dan Wakil Bupati Gresik Sambari-Qosim menyampaikan kepada seluruh peserta untuk membuat kesepakatan. Bagi siapa saja yang memenangkan motor, maka wajib menghibahkan sepeda yang dipakainya kepada yatim piatu. ‘’Setuju...?’’ jawab peserta serempak. Seketika itu Sambari-Qosim memberangkatkan para peserta.

Selepas dari halaman kantor Bupati, peserta melewati Jl Wahidin Sudirohusodo. Tepat sekitar 3 kilometer yaitu di pos pertama yang berada di Kantor Lemcadika peserta mendapat kupon ke I. Lalu peserta melaju melewati Jl Kartini dan masuk Jl Jaksa Agung Suprapto. Tepat di halaman WEP yang dijadikan pos ke II, kupon kedua dibagikan. Praktis masing-masing peserta mendapat 2 kupon undian.

Peserta melaju masuk jalan A. Yani, lalu masuk Jl Tridarma kemudian masuk jalan Fatimah Binti Maimun. Peserta melaju melewati Jl Sumartera GKB Gresik lalu belok kanan menuju Jl Wahidin kembali terus masuk kemabali ke kantor Bupati Gresik sebagai garis akhir. Disinilah para peserta menyerahkan 2 kupun yang didapat untuk diundi.Q eri

5

ali kusyanto/bhirawa

Tahun 2014 lalu, Kementrian ESDM memberi jatah untuk 400 unit mobil dinas Pemkab Sidoarjo untuk dipasagai konverter kit BBG.

Tak Pakai BBG, Takut Mobil Dinas Meledak Sidoarjo, Bhirawa Bila Kota Surabaya dan Kab Gresik tahun 2015 ini ingin menggencarkan pemakaian konverter kit BBG (Bahan Bakar Gas) pada mobil dinasnya, namun lain dengan di Kab Sidoarjo. Tahun 2015 ini, di Kota Delta Sidoarjo belum ada informasinya. Sebab tahun 2014 lalu program di Sidoarjo tak banyak direspon.

Menurut Kabid ESDM Dinas Koperasi Perindag ESDM Kab Sidoarjo, Ir Agus Sudarsono, dari 400 quota yang diberikan Kementerian

ESDM untuk pemasangan gratis konverter kit pada mobil dinas tahun 2014 lalu, namun yang respon hanya 62 mobil dinas saja.

Padahal mobil yang memakai BBG itu, kata Agus, termasuk ramah lingkungan dan efisien, karena dengan cukup mengisi 1 kg BBG, bisa menempuh jarak 5 km.

Meski Agus juga mengakui, sayangnya Kementerian ESDM saat itu luput tidak memikirkan lokasi pengisian BBG di Sidoarjo yang startegis dan mencukupi. Sebab di Sidoarjo hanya

ada 2 SPBG, yakni di Medaeng Waru dan by pass Krian.

Sejumlah pejabat di Sidoarjo mengaku tak memasang BBG di mobil dinasnya, karena alasan sulitnya untuk pengisan BBG. Selain itu, ada yang bilang, bagi yang sudah terlanjur memasang tapi ketika sulit cari BBG, maka ada yang melepaskan lagi dan beralih ke Pertamax. ‘’Kalau saya selain itu semua, saya juga takut kalau pakai BBG mobilnya meledak,’’ kata Kepala BPMPKB Kab Sidoarjo, Ali Imron.Q ali

Sidoarjo, Bhirawa Mantan Ketua DPD PAN Sidoarjo, Khulaim Junaedi, berambisi untuk masuk dalam running Pilkada Sidoarjo, 9 Desember 2015, dengan mengharapkan untuk digandeng Hadi Sutjipto yang saat ini menduduki wakil bupati.

Dengan keyakinannya, Khulaim yang pernah dikalahkan pasangan incumbent pada tahun 2010, masih mendambakan untuk menjadi pimpinan daerah. Khulaim yakin kalau 90% hubungan Saiful Ilah akan putus dengan Hadi Sutjipto. ‘’saya mendengar dorongan dari kader muda PKB yang begitu kuat untuk menyandingkan Saiful Ilah dengan tokoh muda NU/PKB,’’ ujarnya.

Sudahlah kalau PKB tak membutuhkan Pak Tjip (Hadi Sutjipto), maka dirinya dengan tangan terbuka untuk bersedia disandingkan dengan menempatkan Pak Tjip sebagai calon bupati bersama dirinya sebagai Cawabup.

Saat ini tak ada jago yang potensial kecuali Pak Saiful Ilah dan Pak Tjip. Apabila keduanya masih lekat sebagai pasangan yang diusung PKB, maka akan sulit untuk dikalahkan siapapun.

Sayangnya harapan Khulaim ini bertepuk sebelah tangan. Hingga kini Pak Tjip masih tetap berpasangan dengan Saiful. Entahlah bila perputaran politik terjadi di detik-detik terakhir ada perubahan.

Yang terang sampai kini kedua incumbent ini belum ada tanda-tanda per-

pisahan. Saiful sendiri dalam sebuah kesempatan menyatakan, hingga kini akan berpasangan dengan Pak Tjip,” ujarnya.

Khulaim sendiri melirik anggota DPRD dari PKB, Abdul Kolik. Abdul Kolik yang namanya mulai melambung di kalangan anak muda dianggap sebagai representasi generasi muda PKB/NU. Untuk menyandingan dua mantan pimpinan DPRD tampaknya juga susah karena keduanya tak mau dinomor duakan. Baik Khulaim dan Kolik hanya mau jadi calon bupati. ‘’Saya mau berpasangan dengan Kolik, tetapi siapa yang jadi calon bupatinya.

Kalau saya nggak mau jadi Cawabupnya Kolik. Begitu pula Kolik hanya mau jadi Cabup,’’ katanya.

Hingga kini belum ada kekuatan besar yang mengkuatirkan kubu SaifulTjip. Ada beberapa kiai NU yang mulai mencari figur alternatif di luar Saiful.

Pilihannya hanya pada Kolik, tetapi tak banyak kiai yang mengambil jarak dengan Saiful.

Kubu Nasdem yang memiliki satu kursi DPRD mulai membuka pendaftaran bagi calon bupati yang maju melalui partai besutan Surya Paloh ini. Anggota Nasdem, Ali, anggota dewan, mengatakan ini merupakan perintah DPP Nasdem yang membuka pendaftaran seluruh daerah. bahkan daerah yang tak memiliki kursi di dewan juga diminta untuk membuka pendaftaran.Q hds

Bupati MKP Targetkan 2016 Tenaga Honorer RSUD Wadul DPRD Pindah Kantor Pemkab RSUD Tak Perpanjang Kontrak Kerja Kota Mojokerto, Bhirawa Nasib puluhan tenaga cleaning service RSU Dr Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerto agar tetap dipekerjakan sebagai karyawan kontrak dibawah manajemen RS pupus.

Menyusul sikap manajemen RS milik Pemkot Mojokerto tak memperpanjang kontrak kerja dan memilih menggandeng pihak ketiga.

Sikap itu dinyatakan Kabag Umum RSU Dr Wahidin Sudiro Husodo, Supriyanto usai menemui anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Senin (23/3) kemarin. Supriyanto dipanggil Komisi II DPRD setelah sebelumnya para honorer itu mengadu ke DPRD Kota Mojokerto. ‘’Ikatan kontrak kerja 50 tenaga cleaning service yang bertugas di tiga sektor berakhir 31 Desember 2014. Dan mulai Januari 2015 status mereka sebagai tenaga outsourching dibawah PT IGSA,’’ kata Supriyanto.

Pengalihan tenaga kontrak cleaning service ke PT IGSA, ujar Supriyanto, selain berakhirnya masa kontrak kerja juga karena regulasi BULD. ‘’Tenaga cleaning service dan Satpam di RSt berstatus BULD

bisa dipihakketigakan. Karena untuk urusan ini tak menggunakan APBD tapi pendapatan BULD,’’ kilahnya.

Dan lagi, lanjut Supriyanto, tahun ini anggaran tenaga cleaning service tak dianggarkan di APBD. ‘’Hak-hak normatif mereka (tenaga cleaning service) tak terkurangi. Sama persis dengan yang diberikan RS. Jadi kalau mereka menolak bekerja di PT IGSA , tentunya akan rugi sendiri. Karena kontrak mereka dengan RS sudah berakhir demi hukum,’’ tukasnya.

Supriyanto mengaku tak tahu persis nama maupun jumlah tenaga cleaning service yang mengadu ke Dewan. ‘’Ada pengaduan FNPBI (Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia) soal tenaga cleaning service ke Dewan. Tapi masih belum jelas, apakah yang mengadu itu yang bersangkutan atau aktivis FNBPI yang memberi advokasi,’’ pungkasnya.

Sebelumnya, tenaga cleaning service RSU Dr Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto mengadu ke Komisi III DPRD Kota Mojokerto, lantaran ikatan kerja mereka dengan manajemen RS dialihkan ke pihak ketiga secara sepihak.

Dihadapan ketua dan anggota Komisi yang membidangi Kesra itu, beberapa pewakilan pekerja yang tergabung dalam FNPBI Mojokerto itu tegas menyatakan menolak pelimpahan hubungan kerja dari RS ke PT IGSA. ‘’Kami menolak bekerjasama dengan rekanan RS, PT IGSA. Selain tanpa pemberitahuan dan tanpa adanya PHK (pemutusan hubungan kerja), dengan cara pelimpahan, status kami menjadi pekerja outsourching. Padahal, tenaga outsourching telah dilarang.

Cara ini jelas-jelas sangat merugikan kami yang sudah dipekerjakan sebagai karyawan kontrak RSt sejak tahun 2009,’’ kata Siswanto, salah satu pekerja.

Menanggapi keluhan ini, Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto, Junaedi Malik menyatakan akan segera meminta klarifikasi ke manajemen RS melalui hearing yang juga akan melibatkan Bagian Hukum dan Disnakertrans Kota Mojokerto. ‘’Karena baru satu pihak, tentunya tidak bisa kita mengambil sikap. Makanya segera kita gelar hearing untuk mengetahui kasus posisinya dulu,’’ kata politisi PKB itu.Q kar

Kab Mojokerto, Bhirawa Secara diam-diam Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) sudah menyusun perencanaan yang matang terekait pemindahan komplek perkantoran Pemkab Mojokerto. Kantor Pemkab yang selama ini berada di wilayah Kota Mojokerto direncanakan pindah pada tahun 2016 nanti.

Bahkan Bupati MKP sudah menetapkan dua lokasi, yakni Kec Mojosari dan Trowulan sebagai lokasi boyongan kantor yang kini ditempati. ‘’Kec Trowulan dan Mojosari merupakan tempat yang representatif untuk dijadikan sebagai kantor Pemkab yang baru.

Kini sedang dilakukan pengkajian,’’ terang MKP kepada sejumlah wartawan, Senin (23/3) kemarin.

Dipilihnya dua lokasi itu, menurut MKP, selain secara geografis lokasinya tepat berada di tengah Kab Mojokerto, juga karena wilayah itu memiliki nilai historis.

Ibu Kota Kab Mojokerto itu ada di Mojosari, dan penetapan itu juga sudah masuk dalam Peraturan Daerah.

Maka idealnya memang, Kantor Pemkab ada disana.

Kalau Kec Trowulan, itu lebih dikarenakan Trowulan memiliki ikatan yang kental dengan Kerajaan Majapahit,’’ tegasnya.

MKP menambahkan, ke-

pindahan kantor ini sifatnya wajib dilakukan. Sebab, selama berpuluh-puluh tahun, kantor Pemkab menumpang di wilayah Pemerintah Kota Mojokerto.

Selain itu, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat soal kebutuhan anggarannya. ‘’Ini kan perintah dari pemerintah pusat, jadi anggarannya pun nantinya bakal ditopang APBN. Kami hanya diminta untuk menyiapkan lokasi dan perencanaaan kebutuhan anggarannya,’’ imbuh MKP. Menurut MKP, untuk merealisasikan kantor baru itu, minimal dibutuhkan kesiapan lahan seluas 10 hektar dan dana senilai Rp200 miliar. Nantinya, 5 hektar lahan digunakan untuk kantor berbentuk tower dan parkir.

Sedangkan sisanya, yakni 5 hektar digunakan untuk alun-alun Kab Mojokerto. ‘’Minimal harus ada lahan seluas 10 hektar, itu untuk kantor dan alun-alun. Dan anggaaran yang dibutuhkan kira-kira sekitar Rp200 miliar, kenapa sebanyak itu? Karena kami ingin membuat tower yang tinggi sehingga bisa menampung kantor untuk seluruh dinas, instansi dan Bagian Pemkab Mojokerto. Disamping juga, membuat alun-alun dengan konsep megah,’’ tegasnya.Q kar

JAWA TIMUR

6

Selasa Pahing 24 MARET 2015

Bappeda Provinsi Dorong Siap Hadapi MEA 2015 Musrenbang Jadi Momentum Memulai Perencanaan yang Baik Sampang, Bhirawa Salah satu strategi penting yang harus dilakukan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 adalah menumbuhkan kecintaan terhadap produk Indonesia. "Implikasi pemberlakuan MEA adalah semakin derasnya arus barang, jasa, dan investasi ke dalam pasar domestik, untuk menangkalnya maka kecintaan terhadap produk Indonesia harus kita tumbuhkan, hal ini harus terus didorong oleh semua kabupaten/kota di Jawa Timur tak terkecuali Kabupaten Sampang," kata Fatah Yasin, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, di sela-sela acara Musrembang Kabupaten Sampang. Senin (23/3).

Fatah Yasin dalam acara musrembang tingkat Kabupaten Sampang yang di hadiri langsung kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur di aula pendopo Bupati Sampang, berharap Kabupaten Sampang yang memiliki potensi di sektor Pertanian, Perdagangan, Industri, dan Migas bisa bersinergis dengan program-program pemerintah Provinsi, sehingga

Provinsi Jawa Timur akan benarbenar siap mengahadapi MEA pada akhir tahun 2015 nanti.

“Seperti yang dilakukan Gubernur Jawa Timur saat ini sudah ada total 8.506 koperasi wanita di desa/kelurahan di se-Jawa Timur, hal ini sebagai potensi untuk mendorong perekonomian masyarakat dengan bentuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di

Jawa Timur termasuk di Kabupaten Sampang, kami beraharap Musrembang Kabupaten Sampang 2015 dalam rangka menyusun RKPD Sampang 2016 nanti, bisa benar-benar mensejahterakan masyakat,” tambahnya.

Bupati Sampang KH. A. Fannan Hasib saat sambutan dan membukan musrembang Kabupaten Sampang, menyampaikan beberapa permasalahan utama 2015, seperti tingginya angka kemiskinan, indek pembangunan manusia (IPM) yang masih rendah, melambatnya pertumbuhan ekonomi, masih terbatasnya infrastruktur pendidikan dan kesehatan, tingginya intensitas bencana banjir, dan belum optimalnya kinerja pelayanan publik.

“Oleh sebab itu, pembangunan prioritas Kabupaten Sampang 2016 akan difokuskan pada, peningkatan tata kelola pemerintah yang baik, peningkatan kualitas

kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan, peningkatan pembangunan infrastruktur, menjaga kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, pengembangan ekonomi berbasis ekonomi lokal, dan peningkatan pemberdayaan kemandirian lembaga masyarakat,” tambahnya.

Jadi Momentum Sementara itu, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko saat membuka Musrenbang tingkat Kota Batu di Aula Nawangsasi Hotel Purnama Kota Batu, Senin (23/3), mengatakan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), merupakan momentum memulai perencanaan yang baik. Karena dengan sumber data yang lengkap dan analisa yang tepat, maka pembangunan benarbenar tepat sasaran.

Lebih lanjut dikatakan, dalam penyusunan program, pemerintah

tidak bisa hanya mengandal sumber data statistik atau literasi semata, namun juga harus dikomparasikan dengan data lapangan.

"Masukan dari masyarakat sangat penting, agar program pembangunan yang kita susun tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegas Eddy.

Oleh karena itu, Eddy sejak awal mengingatkan agar Musrenbang melibatkan seluruh stakeholder di masyarakat, termasuk pimpinan SKPD harus terlibat langsung. "Seluruh profesor yang menjadi tenaga ahli Wali kota juga kita hadirkan, karena semakin banyak masukan akan semakin bagus," tuturnya.

Malang Raya Sementara itu Kepala Bakorwil III Malang, Ir Edi Santoso MM, mengingatkan agar perencanaan pembangunan di Malang Raya harus terintegrasi antar ka-

bupaten/kota. Dijelaskan, pertumbuhan ekonomi 3 kabupaten/kota di Malang memang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Namun kemacetan masih menjadi problem yang sangat serius dalam mempertahanan perkembangan ekonomi dan pariwisata.

Oleh karena itu, Edi Santoso saat mewakili Gubernur Jatim dalam Musrenbang Kota Batu mengingatkan bahwa kemacetan yang akut secara bertahap akan mematikan pariwisata dan perkembangan ekonomi. "Masalah kemacetan harus segera dipecahkan secara bersama.

Perencanaan pembangunan di Kota Batu harus terintegrasi dengan Kabupaten/kota di Malang Raya.

Masing-masing kabupaten/kota tidak bisa mengedepankan sikap egocentris, karena Malang Raya merupakan daerah yang memiliki satu kesatuan ekonomi, sosial dan budaya," tegasnya.Q lis,sup,nas

KILAS JATIM

KI Menilai Keterbukaan Publik Jauh dari Harapan Bangkalan, Bhirawa Meski berdirinya Komisi Informasi (KI) di Kabupaten Bangkalan sudah berjalan hampir 5 tahun, keterbukaan informasi masih dinilai sangat kurang, bahkan keberadaan KI seperti tidak ada gaungnya. Hal ini diungkapkan Aliman Harish, Komisioner KI Kabupaten Bangkalan, Senin (23/3).

"Buktinya adalah setiap pencari informasi seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi kepemudaan atau lembaga lainnya masih saja datang ke kantor KI untuk difasilitasi dalam sengketa informasi publik dengan birokrasi di Bangkalan," ungkap Aliman di kantornya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, seharusnya Pemerintah Bangkalan menyiapkan informasi Publik melalui media informasi yang dimilikinya. "Justru sebaliknya, ketika saya buka website resmi Pemkab Bangkalan, saya melihat tidak adanya informasi atau dokumen publik di situ," kata Aliman.Q mb8

Dewan Minta BNN Tes Urine PNS Pemkab Kabupaten Blitar, Bhirawa Kalangan DPRD Kabupaten Blitar meminta jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Blitar harus bebas Narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba). Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Marhaenis Urip Widodo.

Pihaknya berharap seluruh jajaran Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Blitar harus bebas Narkoba. Sehingga selama ini seringkali dilakukan Tes Urine oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Blitar di kalangan Legislatif dan beberapa kalangan pejabat Pemkab Blitar juga harus bisa dilakukan kepada seluruh PNS dilingkungan Pemkab Blitar. “Sebagai pelayanan dan Abdi Negara harus bisa memberikan contoh yang baik dengan bebas dari Narkoba,” kata Marhaenis Urip Widodo.

Lanjut Marhaenis Urip Widodo, pihaknya mendesak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Blitar segera melakukan tes urine kepada seluruh PNS di Pemkab Blitar, sehingga bias dipastikan dan dibuktikan para Pegawai di Pemkab Blitar bersih dari Narkoba. “BNN Kabupaten Blitar harus segera melakukan tes urine kepada para PNS di Lingkup Pemkab Blitar,” ujarnya.Q htn

mb7/bhirawa

Bupati disambut para hadirin saat membuka 23 SMK Pertanian di Bondowoso.

Bupati Buka 23 SMK Pertanian

suprayitno/bhirawa

Padi varietas IPB 3S dan 4S dipanen Bupati Fadeli di lahan persawahan Desa Jotosanur Kecamatan Tikung.

Pemkab Perluas Demplot Skala Rakyat Lamongan, Bhirawa Pembuatan demplot komoditas padi oleh pemerintah daerah terbukti mampu meningkatkan produktivitas hingga diatas 8 ton per hektar. Meski sudah ada contoh melalui demplot, petani tampaknya masih enggan menerapkan pola tanam dan perlakuan seperti dalam demplot.

Fakta itulah yang memantik Bupati Fadeli untuk memperluas pembuatan demplot, namun dengan skala rakyat. Bagi petani yang tertarik membuka demplot sendiri, akan mendapatkan bantuan bibit unggul. Dengan syarat petani harus mau menerapkan semua petunjuk dari penyuluh pertanian.

Itu disampaikan Fadeli kala berdialog dengan petani dari Desa Durikulon Kecamatan Maduran, Mundakir, seusai panen padi varietas IPB 3S dan 4S di Desa Jotosanur, Kecamatan Tikung, Senin (23/3). “Saya tawarkan untuk membuka lahan demplot kepada semua petani yang mau. Nanti akan kami bantu dengan bibit unggul,“ ujarnya menanggapi pernyataan Mundakir yang menyebutkan

produksi sawahnya hanya mencapai 6 ton per hektar.

Namun syaratnya, lanjut Fadeli, petani yang akan membuka demplot harus mau mematuhi semua petunjuk dari penyuluh pertanian. Mulai dari penerapan pupuk berimbang, pemberian nutrisi sesuai umur tanaman dan perlakukan tanaman yang juga harus sesuai umur.

“Petani selama ini mengolah pertanian berdasarkan kebiasaaan. Meski mengetahui ada demplot yang mampu berproduksi banyak, mereka masih enggan meninggalkan kebiasaan lama. Karena itu saya tawarkan pembukaan demplot plus pendampingan intensif dari penyuluh pertanian,“ kata Fadeli.

Padi varietas IPB 3S dan 4S sendiri berasal dari temuan Intitut Pertanian Bogor. Kedua varietas ini-rata produksinya 7 ton perhektar dengan potensi bis amencapai 10,5 ton perhektar. Keunggulannya, tahan terhadap tungro, agak taha hawar bakteri daun bakteri prorotype III, dan baik untuk ditanam di lahan irigasi dan tadah hujan antara 0 hingga 600 meter diatas permukaan laut.Q yit

Bondowoso, Bhirawa Dalam rangka mendukung program pemerintahan Jokowi-JK yang saat ini memprioritaskan bidang pertanian dengan menurunkan ribuan bantuan alat produksi pertanian (alsintan), Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni membuat terobosan dalam rangka menyiapkan generasi muda menjadi petani.

Bentuk terobosan tersebut dilakukan Bupati dengan membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian pada seluruh Kecamatan yang ada di Bondowoso yang jumlahnya 23 Sekolah. Hal ini sebagaimana disampaikan Bupati saat di temui Bhirawa, Senin (23/3) kemarin.

Menurut Bupati, saat ini banyak pemuda terpelajar tidak memilih pertanian sebagai pilihan pekerjaannya, sedangkan saat ini pemerintah sedang menggalakkan pertanian sebagai salah satu sektor prioritas dalam rangka menopang perekonomian nasional, sehingga alih teknologi menjadi sulit dilakukan karena sebagian besar petani adalah kaum tua yang notabene gagap teknologi.

Sehingga untuk mendorong kecintaan para pemuda pada pertanian, maka mereka harus dilakukan dengan pendekatan peningkatan sumber daya manunusia (SDM) melalui pendidikan dengan mengarahkan mereka pada sekolah pertanian. “Kalau pe-

muda dibiarkan menjauh dari pertanian, maka hanya tinggal orang tua yang mau bertani, sehingga pertanian akan ditinggalkan dan hal ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah,” kata Bupati kemarin.

Sebenarnya menurut Bupati, saat ini sudah ada beberapa Kecamatan yang memiliki SMK Pertanian, sehingga dalam rangka mempercepat pemerataan pendidikan pertanian tersebut saat ini sedang dilakukan pembukaan SMK tersebut pada Kecamatan yang belum ada.

“Sekolah Pertanian kita yang ada di Tegalampel, sudah pernah meraih prestasi tingkat Nasional di IPB Bogor, saat ini bersama Kepala Dinas Pendidikan, kita sedang mengupayakan agar seluruh Kecamatan memiliki SMK Pertanian,” katanya.

Bupati menambahkan, selain peningkatan SDM melalui pendidikan di lembaga sekolah, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan pemerintah Jepang untuk mengirimkan tenaga magang dalam bidang pertanian, sehingga para pelajar lulusan SMK bisa belajar langsung di Jepang untuk kemudian sepulangnya dari magang bisa di kembangkan di Bondowoso agar pertanian yang dilakukan tidak lagi konvensional melainkan menggunakan teknologi yang tentunya akan meningkatkan pendapatan petani.Q mb7

Pemkot Olah Sampah Jadi Gas Metan dan Minyak Tanah Diberikan kepada 195 KK Secara Gratis Dalam upaya pemusnahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Keluhan /Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, sekitar 300 M3 sampah setiap harinya, Pemkot Madiun melalui Dinas Kebersihan Pertamanan (DKP), berhasil mengolah sampah menjadi gas metan (semacam gas elpiji. Red) dan minyak tanah yang disalurkan ke 195 kepala keluarga (KK) di sekitar TPA. “Khusus gas metan diberikan ke warga Dukuh Gembel Kelurahan Manguharjo 120 KK dan di Dukuh Pelet Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun 75 KK, Sedang hasil olahan sampah plastik dijadikan minyak tanah diberikan kepada warga yang membutuhkan yang semuanya itu secara gratis,” kata Ir. Suwarno, MM, Kepala DKP Kota Madiun kepada Bhirawa, Senin (23/3).

Menurut Suwarno, pengolahan sampah menjadi gas metan seperti terurai diatas, DKP Kota Madiun, modal awal Rp 80 juta dana APBD II 2012, (sejak tiga tahun lalu hingga sekarang). Yang mana hasilnya berupa diberikan kepada warga sekitar TPA. Caranya, gas metan dibuatkan jaringan perpipaan gas metan dari TPA kepada rumah warga disekitar TPA saja belum melebar lebih luas.

Hal itu karena terbatasnya

dana untuk pembuatan jaringan perpipaan gas metan dari TPA ke rumah warga yang ternyata cukup besar pendanaannya. Karena itu, perawatan jaringan perpipaan gan metan tersebut selanjutnya diserahkan warga setempat.

Meski begitu kata dia, dalam pemberian gas metan kepada warga sekitar TPA tidak pandang bulu, asalkan rumahnya terjangkau jaringan perpipaan dari TPA, semuanya diberikan saluran gas metan agar mereka bisa ikut memanfaatkan gas metan hasil produksi pengolahan sampah dari TPA tersebut.

“Karena itulah Pak Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, SH. MM mengintruksikan agar gas metan yang disalurkan lewat perpipaan ke rumah warga sekitar TPA Manguharjo diberikan secara gratis. Karena ini, merupakan atas kepedulian Pemkot Madiun kepada warganya agar kehidupannya lebih sejahtera

daripada sebelumnya,” papar Suwarno mengutip penegasan Wali Kota Madiun kepadanya setelah DKP berhasil mengolah sampah di TPA Manguharjo menjadi gas metan tersebut.

Ditanya, apakah keberhasilan DKP dalam mengolah sampah menjadi gas metan ini, tidak ada rencana diperluas jaringan perpipaan gas metannya. Spontan, Suwarno mengatakan, langkah awal atau sementara dikerjakan sesuai kemampuan atau anggaran yang ada dulu. Namun tidak menutup kemungkinan, nantinya kedepannya jelas akan dikembangkan lebih luas lagi.

Tentang masalah bahan baku sampah untuk memproduksi gas metan jelasa Suwarno, sementara ini bahan baku sampah untuk memproduksi gas metan di TPA Manguharjo Kota Madiun tidak ada kendala atau masalah.

Sebab, di Kota Madiu yang terdiri dari 29 kelurahan di tiga kecamatan itu terdapat sampah basah dan kering sekitar 300 M3 atau sekitar 100 ton sampah setiap harinya. Sehingga selama ini soal bahan baku sampah untuk produksi gas metan tidak ada kendala atau kesulitan.

Menurut Suwarno, pengolahan sampah menjadi gas metan se-

perti yang diproduksi DKP Kota Madiun melalui TPA di Kelurahan Manguharjo itu, di Jawa Timur baru terdapat di Kabupaten, Kota Malang dan di Kota Blitar juga melakukan uji coba. Sedang di Kabupaten dan Kota lainnya di Jawa Timur, pengolahan sampah menjadi gas metan, sementara ini belum ada.

Belum Bisa 24 Jam Pemberian gas metan hasil produksi olahan sampah di TPA Manguharjo Kota madiun kepada warga sekitar TPA secara gratis dibenarkan oleh warga setempat.

Misalnya diakui oleh Siti Moandorah dan Yanto warga Dukuh Gembel Kelurahan Manguharjo kepada Bhirawa, Senin siang (23/ 3).

Keduanya mengaku kalau setahun lalu di Dukuh Gembel Kelurahan Manguharjo diberikan gas metan hasil olahan sampah dari TPA yang tak jauh dari rumahnya, awalnya warga ditarik Rp90 ribu untuk biaya pemasangan jaringan perpipaan gas metan.

Selanjutnya, karena perawatan atau pengelolaannya diserahkan warga, lalu warga diadakan tarikan uang Rp 2 ribu setiap bulannya untu biaya perawatan atau untuk perbaikan jika ada pipa yang ru-

sudarno/bhirawa

Siti Moandorah, warga Dukuh Gembel Kelurahan Manguharjo Kota Madiun yang mendapatkan bantuan gas metan secara gratis sedang menungui masakannya menggunakan kompor gas metan (kiri) dan kompor gas tabung elpiji 3 Kg sebagai kompor persiapan jika gas metan tak menyala. sak. “Kalau soal tarikan uang Rp 2 ribu tiap bulannya tidak masalah Mas. Tetapi saluran gas metannya sering mati. Artinya ketika gas metan itu digunakan tidak bisa menyala. Ya untuk mengatisipasi itu kami beli gas tabung 3 Kg untuk persiapan, Sebab gas metan disini belum ful menyala 24 jam,” kata Siti seraya menyalakan gas metan ditunjukkan kepada Bhirawa Senin siang (23/3).

Hal senada juga diakui Tumini dan Gandari warga Dukuh Palet Tegalrejo Keluhan Ngegong Ke-

camatan Manguharjo Kota Madiun mulai September 2014 lalu warga Dukuh Pelet mendapat bantuan gas metan gratis dari TPA Kota Madiun.

Karena itu warga pemakai gas metan dikenakan iuran awalnya Rp 2 ribu tiap bulan untuk biaya perawatan jaringan perpipaan gas metan. Kemudian belum lama ini tarikan uang naik menjadi Rp5 ribu tiap bulannya. Karena jelas peruntukkannya, warga tidak mempermasalahkannya.Q dar

JAWA TIMUR

Selasa Pahing 24 MARET 2015

KILAS JATIM

Bupati ke Jakarta, Paripurna DPRD Tulungagung Ditunda Tulungagung, Bhirawa Rapat paripurna DPRD Tulungagung dengan agenda penyerahan rancangan peraturan daerah (ranperda) dan LKPj bupati yang sedianya bakal dilakukan Senin (23/3) kemarin ditunda. Rencananya, acara yang sama baru akan digelar Rabu (25/3) besok.

Penundaan rapat paripurna dewan ini sempat membuat sebagian anggota dewan kecele. Bhirawa melihat ada anggota dewan yang mengenakan pakaian resmi yang biasa dikenakan saat acara rapat paripurna. Padahal sebagian anggota dewan lainnya yang hadir di kantor dewan mengenakan pakaian yang beragam, seperti di antaranya pakaian batik.

Bahkan, serombongan mahasiswa dari salah satu universitas di Malang terpaksa juga harus kembali lagi ke Kota Malang karena acara rapat paripurna DPRD Tulungagung yang bakal dihadirinya gagal terlaksana. Para mahasiswa yang mengenakan jas almamaternya tersebut pulang mengendarai mobil minibus berplat nomer Kota Malang.

Sekretaris DPRD (Sekwan) Tulungagung, Drs Budi Fatahillah Mansyur MSi ketika dikonfirmasi menyebutkan penundaan acara rapat paripurna dewan kemarin dilakukan setelah ada rapat Badan Musyawarah (Banmus) pada Sabtu (21/3). Ia menolak memberi penjelasan lebihlanjut terkait alasan pembatalan acara rapat paripurna yang telah direncanakan dalam rapat Banmus sebelumnya itu.

“Gak apa-apa. Tidak masalah. Banmus sudah memutuskan untuk menunda Rabu (besok). Semua sudah dikoordinasikan. Termasuk memberitahu kepada seluruh anggota dewan dan kepala SKPD,” tuturnya.Q wed

Ratusan Kepsek Ikuti Uji Kompetensi Bojonegoro, Bhirawa Untuk menigkatkan kinerja, sedikitnya 866 kepala sekolah di Bojonegoro, yang menjadi peserta Uji Kompetensi Kepala Sekolah (UKKS) tahun 2015. Hal itu dilakukan setelah pihak Dinas telah melaksanakan menjadi peserta uji kompetensi awal (UKA) bagi 55 guru di Bojonegoro sebagai proses sertifikasi guru.

Kabid Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Khuzaini mengatkan, uji kompetensi tersebut digelar secara nasional pada 23 sampai 27 Maret 2015 dengan total peserta 866 peserta dari Kepala Sekolah SD dan SMP baik negeri maupun swasta di Bojonegoro.

“Dari kegiatan ini, Kabupaten Bojonegoro mendapatkan jadwal pelaksanaan pada 23 sampai 24 Maret,” jelasnya.

Ratusan peserta tersebut akan disebar di lima lokasi ujian, yakni SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3, SMKN 1 dan SMKN 2. “Meski para peserta berada dalam lingkup Dinas Pendidikan, namun penentuan peserta sertifikasi ditentukan oleh pusat,” tandasnya.

Disampaikan, pihaknya hanya mengkoordinir kelengkapan berkas, selanjutnya langsung ditentukan oleh pusat siapa saja yang memenuhi syarat mengikuti UKKS ini. Begitu pula untuk UKA. “Pelaksanaan UKKS ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kompetensi yang dimiliki oleh para kepala sekolah. Untuk itu, mata pelajaran yang diujikan adalah keguruan,” ujarnya.

Bahkan hal ini berbeda dengan UKA yang mata pelajaran yang diujikan sesuai dengan bidang ajarnya. Dan sejauh ini, persiapan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan adalah menyiapkan para peserta. “Karena dilakukan secara online, maka masing-masing peserta harus bisa mengoperasikan komputer untuk mengerjakan ujian. Karena kepala sekolah ini banyak yang sudah berumur, maka ada latihan terlebih dulu,” imbuhnya.Q bas

7

Petani Lereng Kelud Ancam Boikot Pilkada Tuntut Penerbitan Sertifikat Kab Kediri, Bhirawa Ratusan Petani dari Desa Sempu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri kembali melakukan aksinya, kali ini para petani yang tergabung dalam Sarikat Tani Sepakat Satu menuntut untuk penerbitan sertifikat tanah yang mereka tempati sejak puluuhan tahun lalu.

Koordinator aksi Nanik Hariyanti mengatakan, tuntutan ini berdasarkan peraturan bersama 4 menteri, di antaranya Mentri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Mentri PU dan Badan Pertanahan Negara.

"Dalam peraturab nomor 79 tahun 2014, tentang tata cara penyelasaian penguasaan tanah yang berada dalam kawasan hutang lindung. Sehingga kami kesini untuk memberikan ribuan berkas permohonan petani" kata Nanik.

Lebih lanjut dia mengatakan, mengacu pada dasar itu, dia meminta agar Pemkab Kediri segera melaksanakan peraturan tersebut dengan segera membentuk tim inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan Pemanfaatan tanah. "Pada tanggal 17 oktober 2014 lalu peraturan diundangkan, dan seharusnya april ini sudah dilakukan, tapi anehnya hingga sekarang tidak ada tim IP4T yang melakukan surve lokasi, ada apa ini?” ungkapnya heran.

Pendemo juga mengancam

akan memboikot Pilkada Kabupoaten Kediri jika tidak bisa menyelsaikan konflik agraria anatara Perhutani dan Petani dari Desa Sempu ini. "Kita sepakat boikot pilkada jika Pemkab tidak bisa mentelasaikan," tandasnya.

Sementara, perwakilan dari Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Kediri Tatang Hariyadi yang didampingi beberapa pejabat Pemkab Kediri, saat menerima berkas itu mengatakan jika, pihaknya untuk melangkah harus menunggu SK tim IP4T dari Bupati. "Hingga sekarang kita belum ada SK dari Pemerintah Daerah, karena tim itu dibentuk oleh Bupati, sementara pembentukan sendiri tergantung ada tidaknya anggaran," kata Tatang.

Lebih lanjut, tatang mengatakan hingga saat ini anggaran di Provinsi Jatim memang ada, namun untuk Kabupaten Kediri tidak memiliki jatah untuk tahun ini, sehingga pembentukan untuk melangkah ketahap selanjutnya

van/bhirawa

Ratusan Petani dari Desa Sempu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri kembali melakukan aksinya, kali ini para petani yang tergabung dalam Sarikat Tani Sepakat Satu menuntut untuk penerbitan sertifikat tanah yang mereka tempati sejak puluuhan tahun lalu. belum bisa dilakukan. "Memang ada anggaran yang disimpan di Dipa Provinsi, namun untuk jatah di Kabupaten Kediri tidak ada, yang ada

hanya Blitar, Trenggalek dan Batu, sehingga untuk. Saat ini sulit dilakuakan," jelas Tatang.

Diketahui, Petani yang me-

ngajukan permohanan sertifikat tanah seluas 51, 7 hektar ini sebanyak 1800 KK petani, saat ini tanah tersebut diklim milik perhutani.Q van

Masih Ada 97.104 KK Penerima Raskin Kuasa Hukum Minta Saksi Tuban, Bhirawa Pada tahun 2015 ini, di Bumi Wali Tuban masih ada 97.104 Kepala Keluarga (KK) se-Kabupaten, yang masih menerima dan mendapatkan jatah beras raskin (Raskin) dari pemerintah.

Hal ini sesuai berdasarkan dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan sama dengan alokasi tahun sebelumnya.

Data penerima Raskin dari BPS yang tidak berubah ini juga diakui oleh pemerin-

tah kabupaten (Pemkab), meski program raskin sudah berjalan beberapa tahun dan dievaluasi oleh beberap pihak. “Ada dua hal yang mempengaruhi jalannya program, yaitu masalah data keluarga miskin penerima manfaat dan jangka waktu pembayarannya. Terkait dengan penerima manfaat, kita mengikuti basis data terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K),” kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Tuban, Drs.

khoirul huda/bhirawa

Bupati Tuban, H. Fathul Huda saat menyalami petugas dari Bank didampingi oleh Kepala Sub Divisi Regional III Bulog Bojonegoro Efdal pada Pembukaan Evaluasi Pelaksanaan Raskin Tahun 2014 dan Sosialisasi Pelaksanaan Raskin Tahun 2015 di Pendopo Kridho Manunggal Tuban (23/03).

Sulisytadi, MM. Sementara itu, Bupati Tuban H. Fathul Huda dalam program ini mengharapkan kedepan dapat dilaksanakan pendistribusian sesuai dengan data yang ada. Para Kepala Desa (Kades) dan Lurah serta perangkatnya sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan penerima program diminta mengelola dengan baik dan tanggung jawab.

“Jika bukan hak kita, maka jangan kita ambil, begitu juga dengan raskin. Sampikan raskin sesuai dengan yang berhak, jangan dibagi rata. Karena selama ini masih ditemukan oleh Inspektorat banyak tunggakan raskin yang nyantol di Kepala Desa dan Perangkat,” imbau Bupati Huda pada Pembukaan Evaluasi Pelaksanaan Raskin Tahun 2014 dan Sosialisasi Pelaksanaan Raskin Tahun 2015 di Pendopo Kridho Manunggal Tuban (23/03).

Sedangakan Kepala Sub Divisi Regional III Bulog Bojonegoro, Efdal saat dikonfirmasi, jika ditemukan Raskin dari Bulog yang beredar dalam kondisi jelek seperti berkutu dan berwarna kuning saat didistribusikan di lapangan, Efdal meminta masyarakat segera melaporkan kepada Bulog atau petugas dilapangan seperti kepala desa.Q hud

Tidak Beri Keterangan Palsu Dari Persidangan Nenek Asyani, Terdakwa Pencuri Kayu Jati Situbondo, Bhirawa Senin (23/3), kemarin memasuki sidang keenam kalinya bagi nenek Asyani, terdakwa kasus pencurian kayu jati milik Perhutani, dengan agenda keterangan para saksi.

Satu di antara 7 saksi yang dihadirkan kemarin adalah Subakri, mantan Kepala Kampung Desa/ Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo. Sidang baru dimulai sekitar pukul 10.00 wib, dengan dipimpin Ketua Majelis Hakim, Kadek Dedy Arcana SH. Menurut Subakri, dalam kesaksian tidak begitu tahu dan paham perhihal kayu jati yang dituduhkan kepada nenek Asyani. Pria yang masih tampak gagah itu hanya mengetahui, jika nenek Asyani memiliki lahan yang ditanami sejumlah kayu jati.

Karena ada sebagain jawaban yang diberikan Subakri kurang memuaskan, Kuasa Hukum Supriyno SH yang mencerca sejak awal, naik pitam dan mengeluarkan suara bentakan. “Anda kalau tidak tahu ngomong tahu ya. Sebab kalau bohong ancaman hukumannya 5 tahun penjara,” teriak Supriyono SH dihadapan majelis hakim, kemarin.

Di sisi lain, nenek Asyani, terdakwa dugaan kasus pencurian tujuh batang pohon jati milik Perhutani, usai menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Situbondo, mengaku siap menghadiri seluruh agenda persidangan. Ini karena, ujar nenek As-

yani, ia ingin kasus yang menjeratnya cepat selesai. Nenek beranak empat dengan empat cucu menyatakan ingin hidup tenang tanpa predikat sebagai pencuri.

Ditemui kemarin, nenek Asyani yang sudah lanjut usia mengaku sering sakit-sakitan. Nenek Asyani mengaku kerapkali mengalami pusing-pusing, karena tensi darahnya selalu tidak stabil.

Meski demikian, Nenek Asyani mengaku siap menghadiri persidangan sebagaimana dijadwalkan pihak Pengadilan. “Kami selalu mengupayakan hadir dalam persidangan Senin-Kamis,” paparnya.

Menurut nenek Asyani, dirinya akan selalu koperatif meski penahannya telah ditangguhkan majelis hakim. Nenek yang sehari-harinya berprofesi sebagai tukang pijat ini mengatakan, dirinya tak ingin mengecewakan Bupati Dadang Wigiarto, serta sejumlah pihak yang telah membantunya. “Kami ingin memberikan kepercayaan atas upaya pemberian jaminan penangguhan penahanan dari beberapa pihak tersebut,” tegas Asyani, dengan didampingi Supriyono SH. Sejak ditangguhkan 16 Maret lalu, Nenek Asyani selalu didampingi anak-anaknya serta sejumlah anggota keluarga dekatnya. Sejak kasusnya mencuat banyak pihak yang datang mengunjunginya. Senin kemarin, sejumlah pihak juga berusaha menemui nenek Asyani untuk memberikan dukungan.Q awi

PAN Sumenep Dilamar Tiga Kandidat Bacalon Bupati Sumenep, Bhirawa Sebanyak tiga kandidat bakal calon bupati Sumenep resmi melamar ke DPD Partai Amanat Nasional (PAN) setempat.

Tiga kandidat itu di antaranya HM Sahnan, Zainal Abidin dan Azasi Hasan. Ketua DPD PAN Sumenep, Badrus Samsi mengatakan, hingga saat ini sudah ada tiga kandidat yang resmi melamar ke PAN, namun pi-

haknya belum bisa memastikan siapa yang akan diusung dalam pesta demokrasi tingkat kabupaten ini.

Sebab, pihaknya masih akan melakukan pleno diinternal PAN. "Ada tiga kandidat yang resmi melamar ke PAN, di antaranya HM Sahnan, Zainal Abidin dan terahir Azasi Hasan," kata Badrus Samsi, Ketua DPD PAN Sumenep, Senin (23/3).

Menurutnya, untuk mengusung kandidat calon, PAN membutuhkan berkualisi dengan partai lain karena PAN hanya memiliki 7 kursi di legislatif. Sedangnan parpol yang bisa mengusung calon harus memiliki 10 kursi di legislatif.

"Berkualisi dengan partai lain kami pasti karena kami hanya memiliki 7 kursi di DPRD, tapi

yang jelas kami akan mengusung sendiri," ujarnya.

Untuk memastikan mengusung calon kepala daerah, pihaknya mengaku sudah berkomunikasi intens dengan beberapa parpol di antaranya PKS, Partai Golkar dan PPP. "Tapi dengan partai mana kami akan berkualisi masih belum ada kejelasan karena politik

ini kan dinamis, selalu berkembang," kata dia.

Ia memastikan, penentuan kandidat yang akan diusung dan akan berkualisi dengan partai mana, pihaknya akan menetapkan pada bulan April.

"Insya Allah April semuanya sudah jelas, baik kandidat yang akan diusung maupun partai kualisi," tuturnya.Q sul

Petani Kasembon Sulit Dapatkan Pupuk Bersubsidi Hasil pertanian di wilayah Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang memiliki keragaman tanaman pertanian. Sehingga tidak satu jenis tanaman saja, yang ditanam oleh petani di desa tersebut. Namun, dengan potensi hasil pertanian yang cukup tinggi, tapi tidak diimbangi dengan adanya pendukung produksi pertanian.

Sebab, sejak beberapa bulan terakhir ini, sebagian petani di wilayah Kecamatan Kasembon masih kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Sehingga petani harus membeli pupuk bersubsidi di luar Kabupaten Malang. Seperti membeli pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Kediri dan Kabupaten Jombang.

Karena wilayah Kasembon sangat dekat dengan kedua kabupaten tersebut.

Hal ini dibenarkan salah satu petani Desa Mangir, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang Rasemo, Senin (23/3), kepada Bhirawa. Dirinya sudah beberapa

bulan terakhir ini sulit untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.

Dengan sulitnya untuk mendapatkan pupuk di wilayah Kasembon, maka dirinya terpaksa membeli pupuk di wilayah Kediri dan Jombang. “Kami terpaksa membeli pupuk di luar Kabupaten Malang, karena tanaman ubi jalar (ketela rambat) yang saya tanam saat itu butuh pupuk untuk menyuburkan tanah,” paparnya.

Menurut dia, tidak hanya dirinya yang sulit untuk membeli pupuk bersubsidi, tapi rata-rata petani di wilayah Kasembon juga mengalaminya. Sehingga tidak ada jalan lain, petani harus membeli di

daerah lain. Dijelaskan Rasemo, petani di wilayah Kasembon saat ini selain tanam gilir, juga ada beberapa petani yang melakukan tanaman tumpangari.

“Seperti lahan petanian yang kami miliki ini, seluas 1/2 hektare atau 5000 meter per segi (m2), kami gunakan untuk tanam gilir. Karena sebelumnya, kami menanam padi, dan setelah itu menanam ketela rambat. Dengan selesainya panen ketela ini, maka dirinya akan menanam jagung,” jelas Rasemo.

Disebutkan, tanaman ketela yang kami panen ini telah menghasilkan lebih kurang 3 ton, dan harga per kwintalnya Rp 130 ribu. Sedangkan ketela yang saya panen ini, sudah ada yang beli yaitu tengkulak dari Kediri. Dan biasanya, tengkulak ketela itu dari Kediri dan Jombang. Sementara, tengkulak dari Kabupaten Malang sendiri hampir tidak diketemukan, kemungkinan wila-

yah Kasembon terlalu jauh. Sebab, wilayah Kasembon lebih dekat dengan Kediri dan Jombang.

Secara terpisah, Wakil Bupati Malang H Subhan menegaskan, jika petani di wilayah Kabupaten Malang masih ada yang kesulitan untuk membeli pupuk bersubsidi, maka segera melaporkan ke Camat.

Hal itu agar nantinya Camat melaporkan ke Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Disperindagsar). Karena pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut dalam pengawasan Disperindagsar.

“Petani kami harapkan untuk intens dalam memberikan informasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terkait sulitnya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Karena jika tidak ada peran aktif dari masyarakat untuk memberikan informasi, maka pihaknya tidak bisa menindak distributor maupun pengecer pupuk bersubsidi yang nakal,” tambahnya.Q cyn

cyn/bhirawa

Lahan pertanian milik Rasemo warga Desa Mangir, Kec Kasembon, Kab Malang, saat panen ketela rambat.

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

13,303.00

13,171.00

SGD

9,560.87

9,465.33

EUR

14,006.73

13,865.11

JPY

10,975.17

10,861.78

GBP

19,643.21

19,443.03

Sumber: Bank Indonesia (16 MARET 2015)

RAGAM EKBIS

Produksi Minyak Blok Cepu Diprediksi Meningkat Bojonegoro, Bhirawa Direktur PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) Bojonegoro, Ganesha Asykari, mengatakan di tahun 2015 ini produksi minyak Blok Cepu pada Juni 2015 akan meningkat dari rata-rata 40 ribu barel per hari menjadi 75 ribu barel per hari.

Peningkatan tersebut terjadi karena ada tambahan produksi sumur minyak baru di lapangan B. Dan menurutnya, pihaknya tidak hapal jumlah sumur minyak yang diproduksi di lapangan B, tapi produksi sekitar 75 ribu barel/hari dihasilkan dari lapangan A dan B minyak Blok Cepu di Bojonegoro.

“Kenaikan produksi terjadi secara bertahap dimulai awal April dari rata-rata 40 ribu barel per hari sampai akhirnya mencapai 75 ribu barel perhari, dengan meningkatnya produksi minyak Blok Cepu nantinya akan didistribusikan ke pipa distribusi menuju laut lepas di Tuban, sekitar 40 ribu barel per hari,” ujarnya, Senin (23/3).

Disampaikan, nantinya untuk produksi 40 ribu barel per hari ditampung di Kapal Gagak Rimang, di tengah laut Tuban, sedangkan sekitar 16 ribu barel per hari, disalurkan menuju lapangan Mudi di Desa Rahayu, Kecamatan Tuban, karena menjadi jatah Pertamina. “ Ada yang di salurkan di lepas pantai dan di lapangan mudi Soko Tuban, sedangkan sisanya akan diolah di kilang yang dikelola Tri Wahana Universal (TWU) di Kecamatan Kalitidu Bojonegoro,” jelasnya. Q bas

KEHILANGAN SITUBONDO HILANG STNK nopol P 4025 EJ, a/n Bak Tumi, Ds. Kalianget rw 06/16, Kec. Banyuglugur, Situbondo.

No. 576/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6794 EO, a/n Jamal, Kel. Mimbaan rw 23/02, Kec. Panji, Situbondo.

No. 577/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6655 EM, a/n Sunarto, SPd, Kel. Ardirejo, rw 03/05, Kec. Panji, Situbondo.

No. 578/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 4857 EU, a/n Bunarso, Ds. Kandang rw 06/03, Kec. Kapongan, Situbondo.

No. 579/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 4831 EW, a/n Bahtiar, Ds. Kilensari, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 580/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6093 ED, a/n Yayuk Yuliana, Ds. Jangkar rw 02/03, Kec. Jangkar, Situbondo.

No. 581/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2727 EO, a/n Intan AKH, Ds. Banyuputih, Kec. Banyuputih, rw 07/01, Situbondo.

No. 582/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6341 ET, a/n Yanto, Ds. Peleyan, rw 01/01, Kec. Kota Situbondo.

No. 583/IMB/BI-II/2015

TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2007, Hitam Orange, AG6350SJ, a/n. Priyo Sasmito, Ds. Kedungcangkring, Pagerwojo-T.Agung No. 584/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 1996, Hitam, AG3578RI, a/n.

Mualim, Ds. Kesambi, Bandung-T.Agung No. 585/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 1991, Hitam, AG3130TJ, a/n.

Surani, Ds. Salak Kembang, Kalidawir-T.Agung No. 586/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 1991, Hitam, AG3502TZ, a/n.

Mabsus, Ds. Notorejo, Gondang-T.Agung No. 587/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2007, Hitam, AG6066SJ, a/n.

Anang Abidin, Ds. Jabon, Kalidawir-T.Agung No. 588/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2008, Merah, AG3057SW, a/n. Lilis Sulistyawati, Ds. Tapan, Kedungwaru-T.Agung No. 589/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2012, Merah, AG4360OL, a/n.

Anik Dwi Haryanti, Ds. Kalibatur, Kalidawir-T.Agung No. 590/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki FD125, th. 2005, AG3286SC, a/n.

Dervin Suyantini, Ds. Samir, Ngunut-T.Agung No. 591/IMB/BI-II/2015

Selasa Pahing, 24 MARET 2015

Serap Tenaga Kerja, Disnaker Gelar Jobfair Pemkot, Bhirawa Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya berencana akan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan pekerja dengan menggelar Jobfair perdana untuk tahun 2015 ini. Rencananya Jobfair bakal digelar di Gedung Wanita Jl. Kalibokor Selatan No. 2 Surabaya selama dua hari 24-25 Maret.

Menurut Kasie Fungsional Pengantar Kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya, Slamet Budiono, Disnaker saat ini berusaha mencari info lowongan kerja dari perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dan kemudian menginformasikan secara terbuka dan luas kepada masyarakat. ‘’Dengan jobfair tersebut bisa dijadikan ajang untuk mempertemukan 40 perusahaan nasional dengan ribuan pencari kerja,’’ kata Slamet Budiono Senin (23/3) kemarin.

Slamet menambahkan, melalui jobfair, perusahaan dapat langsung bertemu dengan para pencari kerja. Kali ini perusahaan tidak dibatasi dari Surabaya dan pencari kerja juga tidak dibatasi hanya untuk yang berKTP Surabaya saja. Slamet menambahkan, sesuai Permen No. 7/2008 tentang penyelenggaraan Jobfair yang digelar, Disnaker tidak diperbolehkan memungut biaya kepada pencari kerja. ‘’Tidak ada biaya apapun alias gratis,’’ tegasnya.

Demi menciptakan kenyamanan bagi para pencari kerja, jobfair akan dilengkapi dengan meja pelayanan pembuatan kartu

andre/bhirawa

Disnaker Kota Surabaya berencana menggelar Jobfair di Gedung Wanita Jl. Kalibokor Selatan No. 2 Surabaya selama dua hari pada tanggal 24-25 Maret. kuning. Selain itu, Disnaker juga melayani konseling melalui meja konseling.

Seperti diketahui Selain dengan menggelar bursa kerja, Disnaker kota Surabaya juga terus berupaya menekan angka pengangguran dengan memperbanyak pelatihan ketrampilan. Selain dari Disnaker kota Surabaya, pelatihan kerja juga dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat

(Bapemas) dengan menggelar pelatihan keterampilan bagi para ibu rumah tangga.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menekankan saat ini Surabaya sudah menjadi jujugan investasi dari luar negeri.

Untuk itu, warga Surabaya harus mempersiapkan diri agar jangan sampai lapangan kerja di Surabaya diambil oleh para pendatang. Wali Kota menyoroti masih ban-

yaknya warga yang malas bekerja. Ia berpendapat jika ini dibiarkan maka akan berujung pada timbulnya masalah sosial. ‘ ’Saya minta pada semua camat dan lurah agar lebih peka terhadap kondisi warganya. Bila perlu catat minat mereka ingin usaha di bidang apa, kemudian arahkan kepada Disnaker untuk kemudian bisa dibantu,’’ tegasnya. Q dre

DPRD Minta Hak Periksa Pembukuan BUMD Surabaya, Bhirawa Komisi Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Kota Pahlawan itu dalam tahun anggaran 2015 bisa lebih mengoptimalkan kinerja masing-masing. Selain itu, Komisi B juga memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan pembukuan BUMD. Pemeriksaan itu dilakukan karena kalangan dewan beranggapan bahwa BUMD menggunakan dana APBD. Meskipun BUMD sejatinya adalah aset yang dipisahkan.

“Saya anggap itu dana APBD. Makanya, dewan harus ikut campur dalam mengkontrolnya,” Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mazlan Mansyur, Senin (23/3).

Di sisi lain, menurutnya selama ini dalam pembahasan keuangan BUMD, yang disod-

orkan jajaran manajemen ke dewan hanya neraca keuangan. Dengan begitu, kalangan dewan tidak mengetahui apakah pengelolaan dan alokasi anggaran sesuai rencana belanja atau tidak. “Kalau hanya neraca siapa yang bisa baca global, bener tidaknya alokasi dan pelaksanaan kan kita tidak tahu,” tegasnya.

Mazlan mencontohkan, soal polemik lelang pengadaan tenaga pengamanan di salah satu BUMD. Menurutnya, dengan

mengetahui analisa beban kerja, akan diketahui perlu tidaknya pengadaan tersebut.

“Kalau tidak perlu, ngapain diadakan. Lagipula pengadaannya harus transparan, karena menggunakan dana APBD,” Mazlan dari Fraksi PKB itu.

Ia juga mendorong kinerja agar BUMD lebih optimal, pihaknya tidak ingin jika kinerja BUMD buruk yang disalahkan hanya jajaran direksinya.”Baik buruknya kinerja BUMD juga bergantung pada kinerja dewan pengawas, yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kota,” katanya.

Dia mengingatkan agar jika kinerjanya mengecewakan, yang disalahkan bukan hanya direksi. Dewan Pengawas ikut berperan dan meru-

pakan kepanjangan tangan dari pemerintah kota. “Dewan Pengawas turut bertanggung jawab atas kinerja BUMD, karena telah menyetujui anggaran dan rencana kerja direksi. Jadi jangan hanya menyalahkan tanpa alasan yang jelas,” katanya.

Mazlan menegaskan komposisi dewan pengawas BUMD harus diisi oleh kalangan profesional. Mereka terpilih melalui proses seleksi yang selektif. Ia menilai untuk mendapatkan dewas yang kompeten sebaiknya pemerintah kota melibatakan kalangan dewan.

“Semakin banyak yang menyeleksi saya rasa akan semakin baik,” katanya.

Sebaiknya, lanjut dia, jika yang menyeleksi jumlahnya sedikit terdapat unsur suka

dan tidak suka. Ia mengakui untuk menentukan anggota dewan pengawas merupakan hak prerogratif wali kota. Namun menurutnya, kalangan dewan sebenarnya dimungkinkan terlibat, karena memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi budgeting dan pengawasan. “Harusnya dilibatkan karena dewan mempunyai fungsi budgeting dan kontrol. Tapi selama ini tidak pernah,” katanya.

Seperti diketahui, Pemkot Surabaya memiliki lima BUMD, meliputi Rumah Potong Hewan (RPH), PT Surya Karsa Utama (SKU) yang bergerak di bidang properti, PT BPR Surya Artha Utama, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya. Q gat,ant

Cetak Laba Rp 384,6 M, Sinarmas Life Optimistis di 2015 Surabaya, Bhirawa PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (Sinarmas MSIG Life), salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka Indonesia joint venture antara PT Asuransi Jiwa Sinarmas dan Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd, asal Jepang, menyampaikan keberhasilan kinerja bisnisnya di tahun 2014 dengan mencetak Laba Bersih sebesar Rp 384,6 miliar dengan total Pendapatan Premi Bersih mencapai Rp 7,4 triliun. Keberhasilan tersebut mendorong optimisme perusahaan untuk menggandakan target new business growth pada tahun 2015 ini.

“Raihan new business growth menegaskan peningkatan keper-

cayaan masyarakat Indonesia kepada Sinarmas MSIG Life akan solusi produk dan layanan finansial yang kami berikan, sekaligus memperlihatkan kenaikan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berasuransi dan perlindungan keuangan di masa depan,” papar Johnson Chai, Presiden Direktur Sinarmas MSIG Life. di Surabaya Senin (23/3) kemarin.

Jumlah nasabah Sinarmas MSIG Life lanjutnya, juga mengalami lonjakan hingga 67% dari sekitar 600.000 pada 2013 menjadi hampir 1 juta nasabah individu maupun kelompok, di akhir 2014. Sementara, rasio pencapaian solvabilitas dengan metode Risk Based Capital (RBC) perusahaan mencapai

747,95% untuk konvensional dan 64,26% untuk syariah.

Dari komposisi produk, Sinarmas MSIG Life membukukan pertumbuhan premi reguler sebesar 158% dengan premi reguler unit link meningkat sebesar 173% dari tahun sebelumnya. “Ini memperlihatkan semakin berkembangnya minat nasabah terhadap produk asuransi yang menawarkan perlindungan jangka panjang terkait investasi yang tidak saja memberikan proteksi, namun juga berpotensi memberikan manfaat lebih secara jangka panjang,” lanjut Johnson Chai. Lini syariah yang sedang berkembang juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan hingga 117%. Q ma

Rupiah Terdepresiasi, Mobil Premium Kian Terpuruk Surabaya, Bhirawa Industri mobil kelas premium kian terseok-seok karena semakin tergerusnya nilai mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika. Perbedaan nilai tukar yang cukup jauh cukup dan menurunkan pangsa pasar membuat Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) yang memproduksi mobil kelas premium harus memiliki strategi untuk melakukan pemasaran.

David Abram, Senior Marketing Toyota Auto 2000 Jatim menjelaskan, perbedaan nilai tukar Rp.13.280 per Dolar

Amerika cukup memberatkan, karena banyak berpengaruh terhadap omzet yang di dapat oleh seorang marketing. Di tambah lagi daya beli masyarakat yang sudah jauh menurun akibat perbedaan kurs, dan beban ekonomi makro Indonesia yang tumpang tindih.

“Naiknya harga BBM, naiknya harga elpiji, dan naiknya kebutuhan merupakan beban ekonomi yang harus di tanggung seluruh masyarakat. Sehingga kebutuhan primer harus lebih di dahulukan, dibandingkan membeli alat transportasi. Selain itu

banyak investor yang masih enggan menanamkan modalnya di Indonesia,” jelasnya.

David menambahkan, data penjualan pada Bulan Januari 2015 di seluruh Jatim tecatat 12% ( Kurs Rp.12.300 per Dolar Amerika) dari seluruh penjualan mobil premium di Indonesia. Sedangkan pada menjelang akhir maret 2015, penjualannya jauh mengalami penurunan, yakni 9%. Pada hal masing-masing ATPM telah berkomitmen untuk meningkatkan penjualan sebesar 15% dari total seluruh penjualan nasional. Q wil

PT XL Axiata Tbk (XL) telah memiliki lebih dari 500 BTS 2G/3G dengan jaringan yang telah menjangkau seluruh kabupaten di Madura.

Tingkatkan Pelanggan Data di Madura dengan PET151 RHOMA Surabaya, Bhirawa Saat ini di Madura PT XL Axiata Tbk (XL) telah memiliki lebih dari 500 BTS 2G/ 3G dengan jaringan yang telah menjangkau seluruh kabupaten di Madura bahkan total lebih dari 90 persen telah terjangkau layanan XL. Saat ini jumlah pelanggan di Madura telah mencapai 1,5 juta dengan sekitar 25 persenya merupakan pelanggan layanan data. Dan untuk meningkatkan jumlah pelanggan data ini XL kembali menggelar program PET151 RHOMA batch 4, yang sebelumnya telah sukses dengan PET151 RHOMA batch 3 tahun 2014 lalu.

“Acara ini merupakan apresiasi XL dan dealer XL

yakni PT. TEMA untuk retail outlet XL yang telah bekerjasama membantu selama ini. Melalui program ini pengguna XL dapat lebih menyerap benefit menggunakan XL, sekaligus memberi apresiasi atas antusiasme yang cukup tinggi dari masyarakat Madura,” ungkap GM Sales XL East1, Liedya Andayani, Senin (23/3).

Sedangkan program PET151 RHOMA merupakan reward untuk retail outlet yang melakukan transaksi paket data melalui UMB 151. Dimana retail outlet bisa memilih sendiri hadiah yang diinginkan tergantung berapa banyak poin yang ingin dikumpulkan. Q riq

Gali Potensi SDA, Banyuwangi Gelar Festival Buah Lokal Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menggelar Festival Buah Lokal mulai 28 Maret hingga 3 April 2015 yang menampilkan hasil kekayaan alam daerah itu.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur akan menggelar Festival Buah Lokal mulai tanggal 28 Maret hingga 3 April 2015.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, menjelaskan bahwa pada kegiatan itu pihaknya menjajakan ragam buah, mulai dari durian, jeruk, manggis, pisang, melon semangka dan pepaya. Ia menegaskan bahwa lewat ajang ini pihaknya ingin menunjukkan betapa besarnya potensi buah lokal yang dihasilkan dari Banyuwangi, sekaligus mengampanyekan ajakan gemar memakan buah.

Festival itu dilaksanakan di Gelanggang Seni dan Budaya (Gesibu) Taman Blambangan dengan menjajakan aneka buah di sepa-

njang stan yang telah disiapkan dan masyarakat bisa memilih aneka buah yang diinginkan.

Ia menjelaskan dari sekian produk unggulan holtikultura dari daerah berjuluk “The Sunrise of Java” ini yang tengah digemari adalah buah naga, karena kualitasnya yang bagus dan produksinya melimpah. “Apalagi buah naga tidak memiliki musim panen tertentu karena terus berproduksi.

Bahkan ada yang tiap minggu panen. Dari tahun ke tahun, produktivas buah naga selalu mengalami peningkatan,” tuturnya.

Pada tahun 2012 produksi buah

naga Banyuwangi sebanyak 12.936 ton dan meningkat 16.631 ton di tahun 2013. Pada tahun 2014 meningkat secara signifikan menjadi 28.819 ton. “Selain buah naga yang menjadi buah unggulan Banyuwangi adalah durian. Buah durian ini banyak ditemui, terutama di daerah Kalipuro, Glagah, Songgon dan Sempu,” ucapnya.

Selain durian biasa, yang paling terkenal di Banyuwangi adalah durian merah yang kini diburu oleh pecinta durian dari berbagai kota di Indonesia. Selain komoditas unggulan buah, tanaman pangan seperti beras organik, agensi hayati, serta jagung, kedelai, ubi kayu dan pisang juga meramaikan festival tersebut.

“Termasuk berbagai jenis tanaman hias, tanaman biofarmaka

dan sayuran dalam polybag, seperti cabai merah, cabai kecil, tomat, terong, seledri, kubis, caisim dan brokoli akan tersusun indah di festival ini,” paparnya.

Selain meningkatkan nilai jual dan keuntungan pedagang buah, katanya, festival tersebut digelar sebagai ajang belajar melayani pembeli dengan penyiapan kemasan yang baik.

“Ini untuk memberi nilai tambah dan harga jual. Selama ini pembeli hanya dilayani dengan tas plastik kresek. Jika dikemas dengan apik, maka oleh-oleh tadi bisa menjadi buah tangan yang semakin istimewa,” kata Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Holtikultra Kabupaten Banyuwangi Ikrori Hudanto. Q nan,ant

OLAHRAGA

Selasa Pahing 24 MARET 2015

LINTASAN

Raja Sapta Resmi Maju Jadi Ketua KONI Jakarta, Bhirawa Raja Sapta Ervian maju ke bursa pencalonan Ketua Komite Olahraga Nasional (KONI) DKI Jakarta periode 2015-2017 yang dijadwalkan dilaksanakan pada Muster Olahraga Provinsi Luar Biasa di Jakarta, 28 Maret.

Keseriusan pria yang akrab dipanggil Eyi untuk menggantikan posisi Wenny Erwinda (terjerat kasus hukum) dibuktikan dengan mendaftarkan diri ke panitia pencalonan di Kantor KONI DKI Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta, Senin.

Saat mendaftar, pria yang juga Ketua Dewan Pembina KONI DKI Jakarta itu diterima langsung oleh Tim Sembilan yang merupakan panitia penjaringan dan pemilihan.

"Saya memang atlet DKI. Makanya dalam persiapan pencalonan saya punya bekal yang cukup karena sudah berkecimpung di dunia olahraga sejak lama.

Itu salah satu alasan kenapa saya maju dalam pemilihan," kata Raja Sapta usai mendaftar.

Ditanya masalah visi dan misi, Raja Sapta mengaku akan fokus dalam menyiapkan kontingen DKI Jakarta untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016 di Jawa Barat. Selain itu akan mensinergikan dengan program yang telah ada sebelumnya.

"Tahapan PON mulai berjalan. Makanya kita akan fokus disitu jika dipercaya memimpin KONi. PON tinggal tahun depan," katanya menambahkan.

Pria yang juga Ketua Umum Forki DKI Jakarta itu mengaku, untuk maju sebagai Ketua KONI DKI Jakarta dirinya telah mendapatkan dukungan sesuai dengan syarat yang dikeluarkan oleh panitia pemilihan yaitu lebih dari 20 pemilik suara.

Induk organisasi yang diklaim telah memberikan dukungan pencalonan adik dari promotor tinju Raja Sapta Oktohari ini diantaranya adalah Pengprov ISSI, Pengprov Pertina, Tarung Derajat, Forki, Pengprov Perpani, Pengprov FPTI, dan Pengprov PRUI. Sementara itu Sekretaris Tim Sembilan, Bambang Widyatmoko mengatakan, sesuai dengan tahapan, penjaringan calon akan dibuka hingga 25 Maret. Hingga saat ini baru satu calon yang secara resmi mengajukan diri.Q ant

Elan Tercepat dalam Seleksi Tim SEA Games Jakarta, Bhirawa Atlet Yogyakarta Elan Riyani menempati urutan pertama dengan waktu 39 menit 14,21 detik pada jarak 30 kilometer dalam seleksi tim inti balap sepeda Indonesia untuk SEA Games XXVIII, di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Senin.

"Saya berobsesi menyumbang medali emas bagi kontingen Indonesia. Hasil di seleksi akhir di Pelatnas akan saya jadikan pendorong semangat bersaing dengan pebalap senior menuju tim inti SEA Games," kata Elan usai berlomba di Yogyakarta seperti dikutip Humas Satlak Prima.

Elan dalam seleksi tersebut dapat mengungguli atlet senior seperti Tonton yang menempati urutan kedua (39 menit, 21,20 detik), dan Samai di urutan 12 42:56,15).

Dengan perlakuan yang sama antara pembalap senior dan junior selama melakukan latihan dan seleksi, menurut dia hal tersebut dapat membangkitkan disiplin yang tinggi untuk mengejar prestasi puncak.

Elan mengaku, perkembangan prestasi atlet di kawasan ASEAN mulai merata dan tantangan berat datang dari Malaysia, Thailand dan Vietnam.

Ketika disinggung mengenai persaingan dengan pebalap senior seperti Tonton Susanto dalam seleksi tim inti SEA Games 2015 di Singapura, Elan mengatakan bahwa itu adalah hal biasa dan akan dapat memacu prestasi.

"Yang penting selama melakukan latihan di Pelatnas tujuan yang dimiliki adalah berlatih untuk menghasilkan prestasi puncak," katanya.Q ant

9

Bupati Djalal Terpilih sebagai Tokoh Olahraga Versi SIWO PWI Jatim Jember, Bhirawa Bupati Jember MZA Djalal terpilih sebagai tokoh penggerak dan pembina olahraga di Jawa Timur versi Seksi Wartawan Olahraga PWI Jatim, Senin (23/3) di Yani Golf Surabaya. Bupati Djalal dinilai sebagai inspirator majunya olahraga di Kabupaten Jember dan berhak menerima Anugrah Olahraga 2014 dari SIWO PWI Jatim.

Ketua PWI Jawa Timur Achmad Munir mengatakan, terpilihnya Bupati Djalal sebagai tokoh pembina dan peduli terhadao olahraga di Jember melalui proses yang cukup ketat. "Pak Djalal menyisihkan beberapa tokoh olahraga lain di Jawa Timur. ," ujar Ketua PWI Jawa Timur Ahmad Munir.

Munir juga mengapresiasi terhadap Bupati Djalal yang hadir langsung dari JemberSurabaya dengan bersepeda pancal (Goes). "Ini sangat luar biasa yang tidak semua bisa melakukan. Ini merupakan suatu kepedulian yang patut kita tiru, dalam membangkitkan olahraga di Jawa Timur khususnya," ujarnya.

Olahraga menurut Munir, merupakan salah satu strategis dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM), apalagi di Jawa Timur merupakan

salah satu kekuatan nasional dari segala bidang. Oleh karena itu PWI melali SIWO ikut memberikan aspirasi untuk membangkitkan cabor2 di Jawa Timur. "Penghargaan yang diberikan oleh SIWO kepada orang-orang berprestasi. Pengharagaan ini menjadi inspirasi bagi pelaku olahraga di Jatim.

Jatim diharapkan terus berprestasi baik nasional maupun Internasional, dan selalu menjadi juara umum di PON mendatang," harapnya pula.

Selain Bupati Djalal selaku perwakilan dari Pemerintah yang mendapat anugrah olahraga versi Siwo 2014, pengurus sepak bola "Jember United" juga mendapat gelar serupa.

Jember United dinilai berprestasi dibidang sepak bola dengan meraih juara piala Suratin dan beberapa kejuaraan lainnya di Jawa Timur.Q efi

trie diana/bhirawa

Sekdaprov Jatim Akhmad Sukardi saat memberikan penghargaan SIWO Award 2014 kepada Bupati Jember MZA Djalal.

SMANOR Borong Penghargaan di SIWO Award Logo Tour de Ijen

Teuku Tegar Abadi

Gunaryo

Surabaya, Bhirawa Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga terus memberikan kontribusi atlet baik di Jatim maupun nasional, hasilnya para atlet maupun pelatih berhasil memborong penghargaan dari Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) .

Untuk tahun ini ada empat atlet dan satu pelatih yang berhasil mendapat penghargaan SIWO Award 2014. Tiga atlet dari sepak takraw yakni Samsul

Hadi, Saiful Rizal, Abrian Sihab dinobatkan sebagai Tim/Beregu/ Duet Terbaik setelah berhasil meraih perunggu di Asian Games 2014. Incheon Korea, ketiganya adalah lulusan SMANOR. Kemudian Teuku Tegar Abadi yang berhasil mendapat penghargaan sebagai Atlet Muda Berbakat. Prestasi Siswa Kelas X SMANOR itu adalah meraih emas PON Remaja 2014 dan sekaligus memecahkan rekor nasional di Cabor Atletik nomor

DAFTAR PENERIMA ANUGERAH OLAHRAGA SIWO PWI JATIM 2014 Atlet Putra Terbaik: Aan Aviansyah (Panjat Tebing) Atlet Putri Terbaik: Adinda Larasati (Renang) Pelatih Terbaik: Gunaryo (Sepak Takraw) Tim/Beregu/Duet Terbaik: Samsul Hadi/Saiful Rizal/ Abrian Sihab (Sepak Takraw) Atlet Muda Berbakat: Tengku Tegar (Atletik)

Ismail Marzuki Hasani Sirajuddin Armando van Kempen Abdul Hamid Suparyono Richard Hadiwiyanto Singgih Irwan Basri (PTPN XII) Instandi Peduli Olahraga: Optik Nusa Stikes Surabaya PT Dharma Lautan Utama Kota/Kabupaten Peduli Olahraga: Kabupaten Jember

Induk Organisasi Olahraga Terbaik: Pengprov PTMSI Jatim Kodrat Banyuwangi

Penghargaan Lifetime Achievement: Alm Sulistyono Dwi Nugroho

Pembina Olahraga Terbaik: La Nyalla Mahmud Mattalitti

Special Award: Saifullah Yusuf

lompat galah 4,35 meter. Sedangkan di event Jatim Open Sabtu lalu, Tegar kembali dapat memecahkan rekornya sendiri, yakni dengan ketinggian 4,60 meter. Sedangkan pelatih Sepak Takraw SMANOR yang juga pelatih nasional Gunaryo dinonatkan sebagai Pelatih Terbaik setelah mengantarkan tim sepak takraw meraih prestasi di ajang Asian Games 2014 Incheon Korea.

Kepala Dinas Pendidikan Jatim, DR. Harun, mengaku bangga atas prestasi yang diraih pelatih dan atlet UPT SMANOR Jatim. “Ini merupakan prestasi yang luar biasa dan sekaligus tantangan tersendiri bagi peraih penghargaan tersebut untuk terus mencetak prestasi yang gemilang,� ujarnya Senin (23/3).

Ia mengucapkan terima kasih kepada SIWO Jatim, yang telah memberi apresiasi terhadap kerja keras baik pelatih maupun atlet. Ini tentu saja akan menjadi penyemangat bagi yang lain terutama di lingkungan UPT SMANOR Jatim untuk prestasi Bangsa dan Negara.

Kepala UPT SMANOR Jatim, Drs, Zaenal Arifin, M.Pd, menambahkan, mereka berdua memang pantas mendapatkan penghargaan ini, karena selama ini sudah bekerja keras dan menghasilkan prestasi. "Alhamdulillah siswa dan pelatih SMANOR masih bisa memberikan prestasi internasional, saya berharap kedepan prestasi itu bisa meningkat," katanya saat ditemui pada acara Anugerah Olahraga 2014 SIWO PWI Jatim di Yani Golf, Senin (23/3).

Sementara itu, Sedaprov Jatim, Dr Akhmad Sukardi berharap anugrah SIWO ini bisa memacu para atlet dan pelatih terus meraih prestasi. Kemudian perusahaan, BUMN maupun kepala daerah untuk terus mendukung pembinaan olahraga. "Ini salah satu bentuk kepedulian seluruh wartawan olahraga untuk terus berkiprah bagi prestasi olahraga Jatim yang terbaik," katanya. Q wwn

Membawa Misi Dinamis Banyuwangi,Bhirawa Ajang balap sepeda International Tour de Banyuwangi Ijen (ITdBI) bakal kembali digelar pada 6-9 Mei 2015. Tahun ini, ITdBI memasuki penyelenggaraan tahun keempat. Ajang ini telah masuk kalender tahunan Persatuan Balap Sepeda Internasional (Union Cycliste Internationale/ UCI) dalam kategori 2.2.

Bertempat di Pantai Boom, Minggu (22/3), Pemkab Banyuwangi meluncurkan logo baru ITdBI 2015.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Race Director ITdBI, Djamaluddin Mahmood, turut hadir meresmikan logo baru. Bupati Anas mengatakan, logo baru sengaja dibuat sebagai penanda komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaran.

Ia mengklaim, logo baru ITdBI 2015 terlihat lebih rancak dan dinamis. "Font yang dipakai dalam logo ini segaja kami pilih lebih modern dan tidak kaku. Ini sebagai pemicu untuk selalu mengingatkan kami agar selalu dinamis dan selalu ada yang berbeda dalam setiap penyelenggaraan Tour de Ijen.

Logo ini akan kami daftar-

kan ke Kementerian Hukum dan HAM," ujar Anas dikonfirmasi, Senin (23/3).

Anas mencontohkan ada sejumlah perubahan yang akan dilakukan. Perubahan seperti lebih memperkuat paduan antara aspek olahraga, gaya hidup (life style) berbasis budaya lokal, ekonomi, dan pariwisata. "Secara kualitas otomatis teknis balap sepeda juga akan kami tingkatkan. Mulai dari kualitas peserta pembalap, rute, hingga pengamanan saat berjalannnya lomba," ujarnya.

Sentuhan budaya lokal akan diperbanyak dengan menampillkan berbagai seni-tradisi Banyuwangi di sepanjang rute. Tour de Banyuwangi Ijen, kata Anas, sekaligus sarana konsolidasi ekonomi masyarakat di mana stan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan kami perbanyak di garis start dan finish.

Untuk penguatan atraksi, ITdBI 2015 akan banyak melibatkan komunitas seperti pesepatu roda, free style sepeda, dan sepeda tua.

"Jadi, Tour de Banyuwangi Ijen bakal menjadi atraksi sport sekaligus lifestyle, pariwisata, dan ekonomi rakyat," kata Anas. Q nan

Pobsi Target Tiga Emas SEA Games Singapura

Ketua umum Pobsi menargetkan tiga medali emas di Sea Games XXVIII Singapura.

Jayapura, Bhirawa Ketua umum Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (Pobsi) Jhon Wempi Wetipo menargetkan tiga medali emas di Sea Games XXVIII Singapura pada Juni tahun ini.

"Target di SEA Games itu pal-

ing tidak tiga atau paling kurang dua medali emas yang bisa kita dapatkan," kata Jhon Wempi Wetipo saat berada di Kota Jayapura, Papua, Senin.

Target tersebut kata Wempi yang juga Bupati Jayawijaya itu tengah diwujudkan dengan me-

ngirimkan atlet-atlet Pobsi kesejumlah negara di Asia Tenggara untuk dilakukan uji coba tanding dengan harapan memberikan jam terbang dan pengalaman tanding yang lebih banyak.

"Jadi kita sudah lakukan be-

berapa try out, yang pertama adalah persiapan untuk menghadapi Sea Games di Singapura.

Jadi sudah lakukan try out, di Singapura, Thailand, Filipina dan sekarang kita lakukan try out di Vietnam," katanya.

"Kenapa kita lakukan beberapa try out dibeberapa negara karena kami anggap bahwa disitu negara yang maju dibidang olahraga bilar, dan disitu ada beberapa nomor biliar," lanjutnya.

Mengenai target untuk meraih minimal dua medali emas di ajang olahraga Asia Tenggara itu, Wempi menyampaikan telah berkoordinasi dengan rekanrekan pengurus agar hal itu bisa terwujud.

"Tetapi saya sampaikan ke teman-teman agar kita bisa berjuang lebih dari itu untuk kita menunjukkan kepada cabang olahraga lain kita tidak boleh dipandang sebelah mata. Dengan medali emas, cabang olaharag bilyar bisa harumkan nama Indonesia," katanya.

"Jadi kita sudah berjuang secara maksimal meski tidak

ada dana. Danaya yang kita dapatkan dari beberapa sponsor sudah kita siapkan untuk pemantapan atlit bilyar untuk menuju ke SEA Games di Singapura pada Juni tahun ini," tambahnya.

Ketika ditanya apakah dari 13 atlet biliar yang disiapkan untuk Sea Games Singapura ada atlet dari Papua, Wempi menjawab tidak ada. "Kalau atlet dari Papua tidak ada. Kita sudah selesai lakukan seleksi dan 13 atlet yang kita masukkan," katanya.

"Makanya kita bagi mereka ke beberapa negara untuk try out.

Kemarin kita lakukan latih tanding di Beijing Tiongkok, Filipina dan Thailand, dan di India dan sekarang terakhir ini di Vietnam," lanjutnya.

Selain itu, Wempi juga menyinggung akan berkoordinasi dengan pengurus daerah guna pemilihan ketua dan jajaran pengurus Pobsi di Papua.

"Kemarin dari raker yang kita laksanakan di Senayan Jakarta,

kita sudah putuskaan dan kita bangun konsolidasi dengan pengprov Pobsi seluruh Indonesia. Dan kita harap untuk penyelenggaraan PON 2016 di Jabar bisa mendapat prestasi yang baik, juga terkait dengan persiapan pengprov-pengrov di Papua itu sendiri itu setelah pascasaya terpilih jadi Ketua POBSI Pusat, itu belum ada ketua Pengprov di Papua," katanya.

Wempi berharap Koni Papua bisa memfasilitasi pemilihan pengurus Pobsi, karena dengan adanya ketua dan jajaran pengurus, pengembangan dan pimbinaan atlet biliar asal Papua bisa tercapai.

"Jangan kita pilih atlit banyakbanyak dari luar tapi kita orbitkan dari dalam sendiri, karena ketika meraih prestasi orang tidak bilang kita beli atlit dari luar tapi benar-benar kita siapkan atlit dari Papua sendiri," katanya seraya menambahkan atlit-atlit bilyar terkuat di Sea Games berasal dari Thailan dan Filipina.Q ant

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

Wakapolri Minta Kualitas Layanan SIM Ditingkatkan Jakarta, Bhirawa Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti meminta pelayanan pengaduan masyarakat khususnya pada pelayanan SIM, STNK, BPKB dan TNKB benar-benar bisa ditingkatkan kualitasnya.

“Tindak lanjut pengaduan itu harus baik. Kadang pengaduan itu hanya dicatat. Setelah dicatat, selesai,” kata Badrodin dalam Rakernis Fungsi Lalu Lintas Tahun 2015, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (23/3).

Ia meminta jajaran Dirlantas untuk benar-benar berupaya memecahkan permasalahan yang selama ini dikeluhkan masyarakat terkait pelayanan SIM, STNK, BPKB dan TNKB. Badrodin juga menyoroti tentang masih terjadinya pungli dalam pelayanan SIM, STNK, BPKB dan TNKB. Ia pun meminta bila terdapat prosedur yang kurang efektif agar dihapuskan sehingga dana yang dikeluarkan masyarakat dalam proses pengurusan surat tersebut bisa ditekan.

“Contohnya pemeriksaaan tekanan darah dalam pengurusan SIM itu, harus dijelaskan fungsi dan substansinya apa.

Kalau kurang bermanfaat, lebih baik hapuskan saja,” tukasnya. Selain itu, pihaknya juga meminta peserta rakernis untuk membuat terobosan kreatif untuk mempercepat dan mempermudah proses penerbitan SNTK, BPKB dan TNKB. Hal itu karena proses penerbitan ketiga surat tersebut dinilainya masih lamban.

“Kenapa lambat? Kalau persoalannya karena desentralisasi, maka upayakan agar bisa disentralisasikan,” ucapnya.

Pihaknya berharap proses pengurusan STNK dan BKPB kedepannya bisa dilakukan secara terintegrasi dan online. Hal itu mencontoh sistem aplikasi “online” atau daring terpusat dan terintegrasi yang akan diterapkan dalam pembuatan SIM. “Harapannya, bisa diterapkan juga secara bertahap untuk pelayananpelayanan lainnya (STNK dan BPKB),” tuturnya.Q ant

Janji Tidak Singkirkan Loyalis ARB Jakarta, Bhirawa Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI hasil Munas Jakarta Agus Gumiwang Kartasasmita berjanji tidak akan menyingkirkan loyalis Aburizal Bakrie di kepengurusannya.

“Tidak ada pembersihan (loyalis ARB) di kepengurusan Fraksi Golkar yang saya pimpin. Kami memilih pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan berdasarkan kompetensi,” kata Agus dalam konferensi pers di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (23/3) kemarin.

Dia menjelaskan pimpinan Fraksi Golkar memilih anggotanya untuk duduk sebagai pimpinan Alat Kelengkapan Dewan sesuai dengan kriteria kompetensi, kapabilitas dan visi yang sama dengan kepemimpinan Agung Laksono.

Dia menjelaskan pimpinan AKD yang berasal dari Fraksi Partai Golkar akan diselesaikan pada pekan depan dan bisa diserahkan kepada pimpinan DPR RI dan disahkan dalam Rapat Paripurna.

“Tidak ada pembersihan kader yang mendukung ARBIdrus Marham dan juga Ade Komaruddin-Bambang Soesatyo,” katanya. Namun

Kemenkumham Sahkan Golkar Munas Ancol

Ketua Fraksi Golkar DPR-RI versi munas Ancol Agus Gumiwang Kartasasmita (kedua kiri) menunjukkan SK Menkumham yang mengakui kubunya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/3).

Agus enggan menyebutkan para kader Fraksi Golkar yang akan mengisi AKD tersebut dan sebagai langkah awal akan melakukan pembekalan dari Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono pada Selasa (24/3) pukul 15.00 WIB. Selain itu menurut dia dengan disahkannya DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta maka Fraksi Golkar di DPR yang dipimpinnya juga sah sebagai kepanjangan tangan partai.

“Berdasarkan rekomendasi Munas Golkar di Jakarta yang menetapkan Golkar keluar dari KMP dan menjadi pendukung pemerintah maka sebagai konsekuensinya kami bergabung dengan fraksi-

fraksi pendukung pemerintah,” ujarnya.

Dia mengajak kepada seluruh kader Partai Golkar di DPR RI untuk bersatu kembali sehingga tidak ada perpecahan dan tugas legislasi di DPR dapat berjalan dengan lancar.

Dalam konferensi pers itu Agung didampingi Sekretaris Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi, Bendahara Fraksi Eni Maulani Saragih, Agun Gunandjar Sudarsa, Meutya Hafid. Selain itu Wakil Ketua Fraksi Golkar Gde Sumarjaya Linggih, Airlangga Hartanto, Budi Supriyanto, Mujib Rahmat, Aditya Moha, dan Andi Rio Idris Padjalangi. Q ant

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly mengenai Pengesahan Kepengurusan partai tersebut versi Musyawarah Nasional (MUnas) Ancol yang dipimpin oleh Agung Laksono.

“Benar sudah dikeluarkan SK-nya pada pukul 10.00 WIB tadi,” kata Direktur Tata Negara Kemenkumham Tenan Sitepu saat dihubungi di Jakarta.

Sebelumnya pada Jumat (19/3) Menkumham Yasonna Laoly menyatakan belum mengeluarkann SK karena ada kekurangan akta.

“Semua syarat sudah jelas, tanggal 17 Maret kami sudah menerima akta lalu pada Rabu, Kamis, Jumat (18-20 Maret) kami periksa dan sudah tidak ada masalah,” ungkap Tenan.

Tenan pun mengaku bahwa SK sesungguhnya sudah selesai pada Jumat namun belum diumumkan karena pada hari itu ada pelantikan sejumlah pejabat eselon 1 di lingkungan Kemenkumham.

Berikut petikan SK Menkumham yang ditandatangai pada pagi ini. Memutuskan: Pertama, Mengesahkan Permohonan Perubahan AD/ART Serta komposisi dan personalia DPP Partai Golkar dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Anggrek Nelly Murei, Jakarta. Kedua, susunan kepengurusan tingkat pusat parpol terlampir.

Ketiga, keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. SK tersebut ditembuskan ke Ketum Golkar: Agung Laksono dan Waketum Golkar: Priyo Budi, Agus Gumiwang dan Yorrys Raweyai.

Pada Selasa (10/3) Menkumham mengakui kepengurusan partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono hasil Munas Ancol dengan merujuk pada dokumen Mahkamah Partai Golkar pada 3 Maret 2015 karena dua hakim yaitu Djasri Marin dan Andi Mattalatta memutuskan mengesahkan kepengurusan versi Agung Laksono.

Selanjutnya pada Selasa (17/3) Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Ancol, Leo Nababan mendaftarkan kepengurusan dengan jumlah pengurus yang baru sebanyak 377 orang ke Kemenkumham. Q ant

Revolusi Mental Belum Terwujud

Hasyim Muzadi Besuk Anas Urbaningrum Jakarta, Bhirawa Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) KH Hasyim Muzadi membesuk mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di rumah tahanan kelas 1 cabang Jakarta Timur di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin (23/3) kemarin.

“Cuma menyambangi mas Anas karena permintaan dari keluarga, terutama mertuanya di pesantren. Saya menghormati mereka sehingga saya sambang ke sini,” kata Hasyim seusai membesuk Anas.

Anas sedang menjalani tahanan di rutan KPK sambil menunggu putusan kasasi terhadap perkara tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah dari sejumlah proyek-proyek pemerintah dan tindak pidana pencucian uang.

Mertua Anas adalah KH Attabik Ali, pengasuh Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak, Yogyakarta.

“Iya sekadar pertemanan, tidak ada faktor hukum apalagi politik. Hukum kan bagiannya advokat, bukan saya. Politik juga ada porsinya. Cuma itu, pertemanan saja, karena saya menghormati keluarga dari mas Anas,” ungkap Hasyim.

Menurut mantan Ketua Umum PBNU itu, dalam pertemuan itu Anas banyak bercerita mengenai kasusnya.

“Iya, dia (Anas) cerita bagaimana sampai terjadi begini. Nah saya katakan, itu porsinya advokasi. Dia PK (Peninjauan Kembali). PK kan belum inkracht, tapi saya tidak memasuki daerah itu karena itu adalah kewajiban advokat, pengacara,” tambah Hasyim.

Hasyim pun mengaku bahwa proses hukum tersebut harus berjalan sebagaimana mestinya.

“Saya fungsinya teman yang menyambangi, itu saja karena permintaan keluarga,” ungkap Hasyim.Q ant

Infrastruktur Indonesia dalam Masa Krisis Jakarta, Bhirawa Pengamat ekonomi dari Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (Indef) Ahmad Heri Firdaus mengatakan Indonesia saat ini mengalami krisis infrastruktur pendukung ekonomi.

“Kondisi infrastruktur kita semakin terbelakang jika dibandingkan negara ASEAN lainnya. Kita berada di urutan 72 dunia, Malaysia 20. Begitu juga untuk akses jalan kita peringkat 72,” kata Ahmad di Jakarta, Senin (23/3) kemarin.

Menurut dia, kualitas infrastruktur sangat berkaitan dengan program Nawacita yang berupaya meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, khususnya menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mendatang.

Dia menjelaskan, agar produktivitas ekonomi dapat berjalan dengan baik maka pemerintah harus membangun konektivitas nasional, pengadaan transportasi umum yang layak, hingga penguatan investasi.

“Solusi dari permasalahan itu ialah dengan percepatan infrastruktur. Dana investasi sebesar Rp5.519 triliun pada RPJMN 2015-2019 juga harus dimanfaatkan dengan benar,” tukasnya.

Sebelumnya, Direktur Indef Enny Sri Hartati mengatakan pembangunan infrastruktur juga kurang memperhatikan kualitas dalam proses pengerjaannya.

“Banyak infrastruktur yang tiap tahun selalu diperbaiki namun dalam hitungan bulan sudah rusak lagi. Bisa jadi waktu pelaksanaannya yang terlalu singkat,” ujar Enny, Senin (24/3).Q ant

Selasa Pahing 24 MARET 2015

antara foto

PEMBERANTASAN ILEGAL FISHING Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (tengah) didampingi Ketua Satgas Anti Ilegal Fishing Mas Achmad Sentosa (kanan) dan Sekjen KKP Syarif Widjaja (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai pertemuan dengan Sekretaris Angkatan Laut Amerika Serikat Ray Mabus di Jakarta, Senin (23/3). Pertemuan tersebut membahas mengenai pemberantasan ilegal fishing yang di apresiasi penuh Angkatan Laut Amerika Serikat.

Indonesia Sampaikan Duka Cita Wafatnya Lee Kuan Yew Tokyo, Bhirawa Pemerintah dan rakyat Indonesia mengucapkan duka cita yang mendalam atas wafatnya mantan PM Republik Singapura Lee Kuan Yew, di General Hospital, Senin (23/3) pukul 03.18 waktu setempat.

“Pemerintah dan rakyat Indonesia mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan, Pemerintah, bangsa dan seluruh rakyat Singapura diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi suasana kedukaan pada saat ini,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konperensi pers di Hotel Imperial, Tokyo, Jepang, Senin (23/3) pagi.

Presiden Jokowi yang sedang dalam kunjungan kenegaraan ke Jepang itu mengatakan, mendiang mantan PM adalah teman dekat Indonesia, dikenal sebagai Bapak Pendiri Singapura modern.

“Sebagai seorang pemimpin dan negarawan besar yang mencintai rakyatnya beliau juga dikenal sebagai salah satu tokoh politik berpengaruh di Asia,” kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menilai, dibawah kepemimpinan Lee Kuan Yew, Singapura telah berhasil mentransformasikan diri menjadi hub ekonomi utama di kawasan Asia dan sejajar de-

Presiden Jokowi yang sedang berada di Tokyo, Jepang, menyampaikan ucapan duka cita atas wafatnya mantan PM Singapura Lee Kuan Yew, Senin (23/3) pagi.

ngan negara-negara maju lainnya.

“Pemerintah dan rakyat Indonesia berkeyakinan bahwa Singapura akan dapat melalui masa sulit ini dan tumbuh berkembang sesuai aspirasi bangsa dan rakyatnya,” kata Presiden Jokowi.

Berita meninggalnya Lee Kuan Yew pertama kali disampaikan oleh PM Singapura, Lee Hsien Long, dalam situs resminya, Senin (23/3) pagi.

PM Lee yang juga anak tertua Lee Kuan Yew meminta warga untuk berdoa atas wafatnya bapak bangsa Singapura, Lee Kuan Yew, dalam usia 91 tahun.

Menurut Lee, almarhum Perdana Menteri Pertama Singapura, Lee Kuan Yew, akan dimakamkan pada 29 Maret 2015. Pemerintah Singapura telah mengumumkan, sejak hari ini hingga 29 Maret sebagai hari berkabung nasional.

“Perdana menteri telah menyatakan masa berkabung nasional dari 23 Maret hingga 29 Maret,” tulis situs resmi Perdana Menteri Singapura, Senin (23/3).

Kondisi Lee Kuan Yew dikabarkan terus menurun sejak dirawat di rumah sakit pada 5 Februari 2015 lalu. Lee yang berusia 91 tahun ini telah menjalani perawatan di Singapore karena menderita penyakit pneumonia parah. Q ist

Jakarta, Bhirawa Pengamat Politik LIPI Prof. Ikrar Nusa Bakti kecewa pada pemerintahan sekarang, karena gagal mensejahtera kan rakyat. Kisruh dan perbantahan antar elite politik, telah mengguncang kehidupan politik dan Parpol.

Kegaduhan politik yang ditimbulkan telah menggelisahkan rakyat. Bahkan berdampak terabaikannya kepentingan rakyat, yang seharusnya diperjuang kan. Cakar-cakaran antara legislatif dengan eksekutif hanya menyengsara kan bukan mensejahterakan rakyat.

“Kenyataannya Revolusi Mental yang didengungkan waktu kampanye, tak pernah terwujud. Saya dulu memang pendukung Jokowi, tapi bukan pendukung fanatik. Jadi kalau skarang saya menyatakan kecewa, itu karena saya mencari kebenaran bukan pembenaran,”ungkap Ikrar Nusa B menjawab wartawan dalam diskusi 4 Pilar MPRRI dengan tema Budaya Poli tik dan Pengaruhnya di Masyarakat.

Wakil Ketua Badan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI Zainut Tauhid menyoroti distorsi dikalangan elite politik sekarang sudah memprihatinkan. Demokrasi di Indonesia sudah kebabla san, bahkan para elite politik sudah melupakan etika politik. Mereka lebih mengutamakan perburuan kekuasa an. Parahnya, jika sudah meraih kekua saan, lalu berupaya dengan segala cara untuk melanggengkannya.

“Jika sudah menjabat, Gubernur atau Bupati atau Walikota, mereka berupaya untuk melanggengkan jabatannya. Sudah habis masa jabatannya 2 periode, mereka lalu memperjuangkan anak isteri dan kerabat koleganya untuk mengganti kan jabatannya. Ada Bupati kaya raya yang mewariskan jabatan kepada anaknya,telah ditangkap KPK karena korupsi,” ungkap kesal Zainut. Q ira

Wapres Panggil Mendagri-DPRD DKI Jakarta, Bhirawa Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (23/3) sore, memanggil Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan pimpinan DPRD DKI Jakarta menyusul buntunya pembahasan evaluasi RAPBD Tahun 2015.

Mendagri Tjahjo tiba terlebih dahulu di Kantor Wakil Presiden pukul 16.30 WIB, yang kemudian disusul Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi dan tiga wakil ketua yaitu Abraham Lunggana, M. Taufik, Triwisaksana serta Ferriyal Sofyan.

Sebelumnya, Wapres mengundang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan didampingi Mendagri, untuk membahas hal serupa.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Pusat berharap dapat dicapai kesepakatan antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta untuk mengesahkan peraturan daerah tentang APBD Tahun 2015.

“Pak Wapres kan berpikirnya secara Undang-undang, secara nasional, bahwa yang berkaitan dengan anggaran itu ya perda yang harus diteken oleh kedua belah pihak, karena kebijakan anggaran itu kan berdua, DPRD dan kepala daerah,” kata Tjahjo di Kantor Wapres.

Dalam rapat antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Jumat malam (20/ 3), tidak dicapai kesepakatan untuk mengesahkan Rancangan Perda tentang APBD Tahun 2015.

Dengan demikian, untuk menjalankan pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta Pemda akan menggunakan kembali pagu APBD DKI Jakarta Tahun 2014 melalui peraturan gubernur.

Senin pagi, DPRD kembali menegaskan kesepakatan penggunaan pagu APBD Tahun 2014 melalui dalam Rapat Pimpinan Fraksi Gabungan DPRD, Senin pagi.

“Rapat Pimpinan Fraksi Gabungan DPRD pada Senin, 23 Maret 2015, pukul 10.00, memutuskan RAPBD Provinsi Jakarta 2015 dikembalikan kepada Gubernur untuk menggunakan Pergub dengan pagu tahun anggaran 2014,” kata Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.Q ant

Selasa Pahing 24 MARET 2015

PDIP Surabaya Tetap Calonkan Wisnu Sakti Buana l Sambungan hal 1

keputusan DPP PDIP terkait calon yang akan diusung dalam Pilkada 2015 Surabaya.

Menurutnya keputusan resmi DPP adalah keputusan yang ditegaskan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dengan prosedur yang sesuai dengan aturan partai. “ Jadi keputusannya ada di tangan Ketua Umum PDIP, Bu Mega. Sampai saat ini belum satupun keputusan DPP terkait Pilkada Surabaya dibuat atau diutarakan oleh Bu Mega,” tegasnya. Memang pekan lalu di Papua, Plt Sekjen DPP PDIP Hasto Kristyanto menyatakan sesuai dengan per­ mintaan Ketua Umum Megawati, kepala daerah yang berprestasi akan dipertahankan untuk dicalonkan kembali dalam Pilkada.

Terkait dengan Pilkada Surabaya, Hasto menyebut Tri Rismaharini adalah salah satu kepala daerah yang dinilai berhasil dalam men­ jalankan tugasnya sehingga patut dicalonkan kembali. Pernyataan Hasto ini sempat direspon DPD PDIP Jatim. Ketua terpilih DPD PDIP Jatim Kusnadi dalam sebuah acara di Surabaya, Minggu (22/3) menyatakan Tri Rismaharini me­ mang masih berpeluang dicalonkan partainya.

PG Ancol Siap Dukung Setelah Partai Demokrat yang siap men­ gakomodir Risma, dukungan partai politik terhadap pencalonan kembali Tri Rismaha­ rini sebagai calon Wali Kota Surabaya pada Pilkada Desember mendatang kian santer.

Bahkan DPP Partai Golkar (PG) hasil Munas Ancol Jakarta siap merekomendasi Tri Risma­ harini jika memang tingkat elektabilitasnya tinggi dan masih dikehendaki mayoritas warga Surabaya.

“Kalau warga Surabaya masih meng­ hendaki Bu Risma (Tri Rismaharini) jadi Wali Kota Surabaya lagi, pasti kita akan mendu­ kung. Apalagi jika hasil survei elektablitasnya tertinggi dibanding kandidat lain atau kader internal Partai Golkar,” ujar Sekjen DPP PG versi Munas Ancol Jakarta Zainudin Amali saat dikonfirmasi Senin (23/3).

Lebih jauh mantan Ketua DPD PG Jatim ini menjelaskan bahwa dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada serentak khususnya di 19 kabupaten/kota di Jatim, Partai Gol­ kar akan memberi porsi yang lebih besar kepada pengurus daerah untuk menentu­ kan calon kepala daerahnya. “DPP hanya memberi pertimbangan dan merekomenda­ si saja,” beber Zainudin Amali. n gat,cty

April, Presiden Siap Luncurkan Kartu Sehat di Malang l Sambungan hal 1

Selain 500 kartu untuk masyarakat Kota Malang, Presiden Joko WIdodo, rencananya juga akan menyerahkan 500 kartu untuk warga Kabupaten Malang dan masyarakat Kota Batu. Hanya saja pemberiannya akan dilakukan di wilayah Kota Malang.

Bahkan proses penyerahan 500 kartu terse­ but akan dilakukan langsung di rumah warga, tidak dilakukan di gedung. Karena itu masih disiapkan kawasan mana yang paling tepat untuk acara kunjungan sekaligus blusukan orang nomor satu di Indonesia itu.

“Ada beberapa kawasan yang kita siapkan, salah satunya adalah di Kelurahan Ciptomu­ lyo karena rencana penerimaan kartu itu diharapkan kepada masyarakat langsung di lingkungan mereka,”tambahnya.

Secara teknis kehadiran Presiden di Kota Ma­ lang kini tengah disiapkan, bahkan pihak protokoler Sekretaris Negara dalam waktu dekat ini juga akan melakukan koordinasi di Kota Malang.

“Teknisnya seperti apa kita tunggu dari Pro­ tokoler Sekretaris Negara, karena yang terkait dengan persoalan teknis yang menentukan adalah protokoler, sedangkan Kota Malang hanya meny­ iapkan tempatnya saja,”imbuh Abah Anton.

Terkait dengan rangkaian kunjungan kerja di Kota Malang, pihaknya masih be­ lum bisa memastikan. Meski sebenarnya pihaknya berharap Presiden Jokowi bisa mengunjungi tempat lain di Kota Malang.

Bahkan wali kota akan meminta kepada Presiden Jokowi untuk meresmikan Alunalun Merdeka Malang yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Jika itu dis­ etujui maka akan sangat fenomenal.

Sebelumnya rencana kunjungan Presiden Jokowi ke Kota Malang akan dilakukan pada Februari lalu, tetapi karena satu hal kunjun­ gan tersebut ditunda. Ketika itu Abah Anton menyampaikan jika Presiden Jokowi akan mengunjungi Kota Malang dalam kaitannya dengan pengelolaan sampah. Kota Malang dianggap mampu mengelola sampah dengan melibatkan partisipasi masyarakat, sampai terbentuk Bank Sampah. n mut

Dari Iseng Menjadi Juara l Sambungan hal 1

matang itu saat ditemui di acara Anugerah Olahraga 2014 yang diselenggarakan oleh Siwo PWI Jatim, Senin (23/3).

Ketika ditanya mengenai awal mula ia menggeluti dunia olahraga aquatic itu, pelajar kelahiran 4 Maret 2000 ini menceritakan han­ ya sekadar iseng dan ikut berlatih kakaknya yang juga atlet renang. Saat itu tidak ada ambisi sedikitpun untuk menjadi atlet. “Saya berlatih renang bersama kakak mulai duduk di bangku playgroup,” katanya.

Seiring perjalanan waktu, ia serius menggeluti renang, bahkan remaja ber­ jilbab itu malah tekun berlatih untuk men­ gasah tekniknya. Kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil prestasi dengan meraih empat emas dan satu perak di Piala Wali Kota Surabaya 2009. Pada tahun yang sama Andinda juga menyabet 2 emas dan 2 perak Kejuaraan Daerah (Kejurda).

Tak puas dengan prestasi daerah, puteri pasangan Taufik Aprianto dan Tutik Kirana mulai membidik ajang nasional, hasilnya emas di nomor 400 meter gaya ganti berhasil diraihnya dengan catatan waktu 05.27.25 di Kejurnas 2014. Kemudian di PON Remaja 2014 yang digelar di Kolam Renang KONI Jatim, ia berhasil merebut emas nomor 300 meter, 200 meter gaya ganti perorangan puteri. “Memang butuh waktu lama untuk mencapai sebuah prestasi,” kata Adinda.

SAMBUNGAN

11

Dinas Pendidikan Turun Lapangan, Terima Puluhan Aktivis Muda NU l Sambungan hal 1

kah positif dan marilah pole­ mik ini disudahi. Buku terse­ but (PAI, red) segera ditarik untuk menghindari polemik di masyarakat “ujarnya.

Harun mengatakan ke depan jika membuat buku pengayaan harus berhati hati. Dalam me­ nyusun buku harus melibatkan ahlinya.” Katanya orang pandai, harus ditanyakan pada ahlinya.

Jangan sampai ada kekeliruan lagi,’tandasnya.

Seperti diberitakan Bhirawa sebelumnya, Jatim kembali kebobolan paham Negara Is­ lam Irak dan Suriah atau ISIS. Kali ini terkait beredarnya buku Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti yang didalamnya membuat ajaran radikalisme yang telah bereda di beberapa sekolah di Jatim. Di

antaranya Surabaya, Sidoarjo, Jombang dan sekitarnya.

Gubernur Jatim Dr H Soe­ karwo mengaku telah menerima laporan mengenai masalah tersebut dari Dinas Pendidik­ an (Dindik) Provinsi Jatim.

Bahkan, dirinya juga telah mengintruksikan Dindik untuk berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim bersama aparat kepolisian agar segera menarik buku tersebut.

Sementara itu terkait kecer­ obohan pihak penyusun dalam hal ini MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) Kabu­ paten Jombang, Harun me­ nambahkan bahwa soal MGMP diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk mem­ berikan pembinaan agar tidak lagi membuat orang resah. “ Kami Dinas Pendidikan me­ nyampaikan terima kasih atas

masukan yang diberikan, me­ mang kita harus legowo kalau kita salah ya tidak masalah kita diberi masukan. Dan ter­ ima kasih atas masukan yang telah diberikan,”tandasnya.

Kedatangan Harun kemarin bersamaan dengan puluhan aktivis muda NU yang menda­ tangi kantor Dinas Pendidikan setempat. Puluhan aktivis yang terdiri dari Banser GP Ansor, Ikatan Sarjana NU (ISNU), Persatuan Guru NU (Per­ gunu), Fatayat NU serta IPNU dan IPPNU langsung ditemui kepala Dinas Pendidikan Ka­ bupaten Jombang Muntholib serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Dr Harun di ruang Dharma Wanita.

Puluhan aktivis ini menun­ tut Dinas Pendidikan tak ha­nya menarik buku tersebut dari sekolah-sekolah, melaink­

an juga melakukan langkahlangkah lanjutan. Di antara­ nya mendesak dilakukan upaya pencegahan terhadap tumbuhnya paham radikal di Jombang, dan menyusun serta memberlakukan regulasi guna menangkal tumbuhnya paham radikal. “Untuk mencegah menyusupnya paham radikal kita siap untuk dilibatkan dalam penyusunan buku PAI ke depannya,”ujar Ketua GP Ansor Jombang Zulfikar.

Kepala Dinas Pendidikan Jombang Muntholib menya­ takan bahwa penarikan buku PAI SMA kelas XI sudah di­ lakukan.” Mulai hari ini (Senin kemarin, red) sudah ada pe­ narikan buku, sebenarnya se­ jak Sabtu kemarin namun ka­ rena libur ya hari ini (kemarin) baru dilakukan,”ujarnya.

Setelah adanya penarikan

Uji Coba Remunerasi Mulai Juli, 2016 Diterapkan l Sambungan hal 1

Menurut dia, untuk uji coba awal nanti baru dilakukan di lingkungan biro-biro Setdaprov Jatim, serta di Badan Perenca­ naan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim dan Ba­ dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jatim. Sedangkan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lainnya kemungkinan tiga bulan setelah uji coba dilakukan di biro-biro.

Setiadjit menjelaskan, seandai­ nya remunerasi pemprov sudah siap dilaksanakan pada tahun ini, tetap sulit untuk bisa direalisasi. Sebab program remunerasi belum tercatat pada APBD 2015. “Remunerasi pem­ prov resmi akan mulai berlaku mulai 2016 mendatang,” terangnya.

Mantan Kepala Bakorwil Bojo­ negoro ini mengatakan, tolok ukur program remunerasi yang paling mudah adalah dengan mengetahui kehadiran dan kedisiplinan. Jika kedisiplinan PNS buruk, maka kinerja juga akan berkurang dan akhirnya memengaruhi pendapa­ tan PNS yang bersangkutan.

“Setidak-tidaknya kehadiran PNS harus tepat waktu. Datang tepat waktu dan pulang juga te­ pat waktu. Jika nanti ada lembur ya dihitung lembur. Begitu pula ada dinas luar juga ada hitungan­ nya sendiri. Jadi semua terukur dengan baik. Sekarang kita sudah siapkan formulanya,” tuturnya.

Setiadjit mencontohkan, staf fungsional umum dengan kelas jabatan 7 dia mendapat tunjang­ an kinerja Rp 3 juta. Jika PNS memenuhi target 100 persen, maka ia akan memperoleh tun­ jangan kinerja sebesar Rp 3 juta.

Kemudian, jika PNS tersebut ber­ hasil mencapai target hingga 125 persen, maka ia akan mendapat tambahan tunjangan kinerja 25 persen dari nilai Rp 3 juta.

Begitu juga sebaliknya, jika PNS tersebut hanya berhasil mencapai target kinerja 80 persen, ia hanya

memperoleh tunjangan kinerja 80 persen dari Rp 3 juta. “Instrumen yang dipakai dalam remunerasi ini namanya e-Performent. Dengan aplikasi inilah semua kegiatan PNS akan dicatat,” ungkapnya.

Untuk besaran tunjangan ki­ nerjanya berapa, Setiadjit masih belum bisa memastikan, sebab hingga sampai saat ini masih terus digodok. “Sebelum kita menetap­ kan tunjangan kinerjanya berapa, kita perlu studi banding dulu ke provinsi lain seperti DKI Jakarta atau di kementerian. Mungkin perkirakan Agustus nanti baru ketemu berapa besaran tunjangan kinerja yang pas,” katanya.

Sebelumnya Sekdaprov Akhmad Sukardi mengatakan selain mene­ rima gaji dan tunjangan kerja, setiap PNS di lingkungan Pemprov Jatim nantinya akan mendapat­ kan uang tambahan yaitu uang remunerasi. Pemberian remunerasi tersebut nantinya akan berdasar­ kan kinerja harian yang dilakukan masing-masing PNS. “Ibarat kata tukang becak itu makin banyak genjot becaknya tentunya akan ban­ yak terima uang,” ungkapnya.

Sukardi mengaku belum bisa menjelaskan secara detil terkait penghitungan remunerasi terse­ but untuk di internal PNS Pem­ prov Jatim. Meski demikian Pem­ prov Jatim sudah menyiapkan anggaran Rp 1,5 triliun untuk remunerasi tersebut.

Dia menambahkan untuk per­ siapan pelaksanaan remunerasi tersebut, Pemprov Jatim kemung­ kinan akan mengacu pada sistem yang diterapkan oleh Pemda DKI Jakarta mengingat saat ini DKI menganut klarifikasi remunerasi tipe B yang yang disarankan oleh Kemenpan RB. “Belum pasti, tapi nantinya kami akan berangkatkan tim ke DKI, Jabar dan Jateng yang sudah menerapkannya. Dan nanti akan disesuaikan dengan kondisi keuangan Jatim,” jelasnya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKD) Budi Setiawan

mengatakan rencana remunerasi tersebut saat ini masih dalam pembahasan sehingga nantinya akan diberlakukan pada 2016. Da­ lam remunerasi itu, kata mantan Kabid Perekonomian Bappeda Ja­ tim ini mengatakan setiap gaji PNS di lingkungan Pemprov Jatim akan disesuaikan dengan kinerjanya masing-masing.

“Semua ada pengetatan sesuai dengan kinerjanya masing-masing.

Kalau dulunya tidak ada pemotong­ an nantinya ketika diberlakukan akan ada pemotongan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa ada alasan jelas,” terangnya.

Budi mengakui saat ini di be­ berapa daerah di Indonesia sudah memberlakukan sistem remu­ nerasi tersebut. “DKI, Jabar dan Jateng sudah. Bahkan Kota Surabaya sudah memberlakukan­ nya. Masak, Pemprov Jatim belum memberlakukannya,” lanjutnya.

Dari informasi yang dihimpun di internal Pemprov Jatim, peneri­ maan remunerasi untuk sementara ini dikategorikan dalam tiga Kelas Jabatan (KJ), yaitu KJ A, KJ B dan KJ C. Sesuai urutannya, penghi­ tungan remunerasi KJ C tergolong cukup tinggi dan sudah diterapkan Pemprov Jawa Barat. Sedang Jawa Tengah mengambil posisi KJ A dengan sistem penerimaan paling rendah dibanding KJ lainnya.

Jika Pemprov Jatim mengambil kebijakan penghitungan remunerasi model KJ B maka remunerasi yang diterima Sekdaprov Jatim kurang lebih sebesar Rp 15,47 juta. Sedang Wagub Jatim remunerasinya kurang lebih Rp 21,19 juta dan Gubernur Jatim menerima remunerasi Rp 29,04 juta. Remunerasi ini lebih kecil dibanding di Jabar yang secara urut penerimaan remunerasi Sekda, Wagub dan Gubernur masing-mas­ ing Rp 25,7 juta, Rp 35,3 juta dan Rp 48 juta. Jika remunerasi 2016 diberlakukan maka Sekdaprov Jatim bisa jadi orang paling ‘merugi’ karena penghasilannya akan menyusut. n iib, cty

Kepala Sekolah Kompak Tentukan Sendiri Kelulusan l Sambungan hal 1

Kasnoko. Dia mengaku sudah menentukan parameter untuk kelulusan siswa di sekolahnya.

Persentasenya ialah 60 persen nilai rapor dan 40 persen nilai Usek. Menurutnya, proses pem­ belajaran siswa paling lama ialah di sekolah. Selama proses itu, hasilnya tercermin dalam evaluasi tengah semesteran dan semesteran. Semua terekam da­ lam rapor siswa. Sedangkan Usek hanya butuh waktu seminggu.

“Rapor itu prosesnya lebih lama. Sedangkan ujian hanya seminggu. Jadi pantas kita mem­ beri persentase lebih tinggi untuk rapor,” kata Kasnoko saat ditemui di sela-sela acara sosialisasi UN di SMKN 6 Surabaya, Senin (23/3).

Jika selama sekolah siswa memiliki prestasi bagus. Sehar­ usnya saat Usek juga memiliki prestasi bagus.

Pendapat serupa juga diung­ kapkan Kepala SMAN 6 Surabaya Nurseno. Di sekolahnya bahkan posisi rapor akan lebih tinggi, yakni 70 persen. Sedangkan Usek hanya 30 persen. Hal ini tidak hanya untuk menghargai proses belajar peserta didik di sekolah,

melainkan juga kerja keras guru selama lima semester mengajar.

“Tidak mungkin proses dari semester satu sampai semester lima ini dikalahkan hanya da­ lam waktu satu minggu dengan Usek,” kata Nurseno.

Nurseno tak membantah jika nanti akan ada kualitas lulu­ san yang berbeda antar sekolah.

Karena setiap sekolah punya ke­ bebasan untuk meluluskan atau tidak. Karena itu, hukum sosial yang akan berlaku di sini. “Biarkan masyarakat yang menilai kuali­ tas sekolah itu dari lulusannya.

Berapa banyak yang masuk PTN dan seberapa banyak yang sukses dengan karirnya,” yakin dia.

Keyakinan serupa juga ditun­ jukkan Kepala SMAN 9 Surabaya Sadeli. Dia menilai kelulusan bu­ kan untuk melihat standardisasi pendidikan, melainkan untuk mengukur keberhasilan proses belajar. Sehingga sekolah pan­ tas memiliki wewenang untuk meluluskan atau tidak siswanya.

Meski demikian, dia mengaku belum menentukan persentase kelulusan dari nilai rapor dan Usek. “Ini baru ada kesepakat­ an. Nanti akan kita bicarakan de­ngan guru dan pimpinan seko­

lah,” tutur Sadeli.

Sementara itu, Kepala Dindik Surabaya Ikhsan menghargai se­ luruh keputusan kepala sekolah tersebut. Dia berharap keper­ cayaan pusat ini dijaga dengan sebaik-baiknya. Jika tidak, bisa jadi kebijakan semacam ini akan ditarik lagi di kemudian hari.

Ikhsan mengaku, pihak Dindik sudah berusaha membuat alat evaluasi yang terstandar dalam pelaksanaan Usek lalu. Hal ini dilakukan bersama Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Dindik Surabaya agar seko­ lah tidak sembarangan menye­ lenggarakan Usek dengan soal seadanya. “Kisi-kisi Usek sudah kita buatkan. Sekolah yang mem­ buat butir soalnya. Jadi nilai Usek juga terukur,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, turut hadir Wakil Ketua DPRD Sura­ baya Masduki Toha. Dia meminta agar Dindik ikut mengawasi pro­ ses penentuan kelulusan yang ber­ langsung di sekolah. Hal ini untuk menghindari bentuk kecurangan seperti jual beli kelulusan atau yang lain. “Kita mendukung penuh keputusan kepala sekolah.

Tapi ini juga harus diawasi de­ ngan baik,” pungkas dia. n tam

ini, lanjut Muntholib, Dinas Pendidikan akan memerin­ tahkan dilakukan revisi ter­ hadap materi yang diang­ gap radikal. “ Nanti materi radikal kita revisi, tidak ada tindakan karena tidak unsur kesengajaan. MGMP itu kan membantu kita meningkat­ kan mutu dan penyamaan pendapat,”pungkasnya.

Sementara itu, penarikan buku PAI kelas XI SMA ke­ marin sudah mulai dilakukan di SMAN 2 Jombang. Sekolah favorit di Kota Santri ini lang­ sung menarik buku-buku yang sudah beredar dan di tangan siswa.” Kita sudah melakukan penarikan, ini atas perin­ tah Dinas pendidikan,”ujar Wawang Soetawarman, salah satu guru ditemui di sela sela penarikan bersama beberapa pengajar. n rur

Kredit Fiktif Bank Jombang Dilunasi l Sambungan hal 1

di Kecamat­an Bandarke­ dungmulyo dan Heri S Ben­ dahara pembantu di Keca­ matan Megaluh bersama Suci A petugas AO (Acount Officer) Bank Jombang sepa­ kat melunasi utang mereka.

“Ketiga pelaku sudah me­ lunasi kredit mereka yang sebe­lumnya hanya tinggal sekitar 30 juta dari total Rp 775 juta. Meski sudah lunas, namun soal proses hukum kita serahkan ke­ pada pihak kejaksaan,” ujar Zainal Fanani SH, kuasa hukum Bank Jombang men­ dampingi Direktur Utama Bank Jombang dan Direktur Bank Jombang Adam, Senin (23/3).

Meski ketiga tersangka telah membayar lunas kred­ it mereka, Kejaksaan Neg­ eri Jombang mengatakan tetap melanjutkan proses pidana yang menjerat keti­ ganya. Karena menurutnya pelunasan yang dilakukan ketiga tersangka, yakni Heri S, dan Widya R yakni PNS di dua kecamatan yakni di Kecamatan Bandar Kedung­ mulyo dan Kecamatan Meg­ aluh serta Suci A pegawai Bank Jombang tidak akan memeng­aruhi proses peny­ idikan. “ Kita sudah menden­ gar Jumat kemarin tentang pelunasan itu. Namun hal itu tidak menghapus pidana­ nya, proses penyidikan tetap berjalan,”ujar Kasi Intelijen Kejari Jombang Nurngali menjelaskan.

Penyidik lanjutnya

akan kembali memanggil ketiga tersangka setelah sebelumnya memanggil Sekretaris BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Ka­ bupaten Jombang akhir pekan lalu dan dua pejabat Bank Jombang. Dalam pemanggilan kali ini, tim penyidik Kejari menyita dokumen-dokumen yang digunakan dalam penga­ juan kredit fiktif senilai Rp 775 juta dari bank milik Pemkab Jombang. ”Selu­ ruh dokumen sudah kita sita sebagai barang bukti.

Penyitaan itu dilakukan sebanyak dua kali. Di­ serahkan secara langsung oleh kuasa hukum Bank Jombang,” tandasnya.

Masih menurut Nurn­ gali, penyitaan dokumen itu berdasarkan hasil ke­ simpulan penyidik yang menemukan beberapa alat bukti hasil dari pengumpu­ lan bahan dan keterangan awal. Se­hingga penyidik menyimpulkan adanya du­ gaan tindak pidana dalam kasus kredit fiktif di Bank Jombang. Kasus tersebut dikatakannya kini telah dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidik­an dengan menetapkan tiga orang menjadi tersangka.

“Dalam waktu dekat, kami akan memeriksa beberapa orang saksi lagi untuk di­ mintai keterangan. Sebab, masih ada beberapa saksi yang perlu dimintai ket­ erangan, termasuk tiga tersangka kita panggil lagi,” pungkasnya. n rur

Sekretaris Muktamar NU Siap Koordinasi dengan Pemkab Jombang l Sambungan hal 1

kerja antara panitia pusat dan lokal. Dipastikan da­ lam waktu dekat pihaknya akan segera bersilaturahim dengan Pemkab Jombang terkait pelaksanaan Muk­ tamar NU yang rencananya digelar pada Agustus men­ datang.

“Kami akui jika panitia belum mengurus izin untuk pelaksanaan Muktamar NU ke-33. Ini karena kami masih menyikronkan tugas dan ker­ ja antara panitia pusat dan lokal. Jangan sampai gawe nasional yang rencananya dihadiri Presiden Jokowi nanti berjalan amburadul.

Karenanya kita harus hatihati,”tegas pria yang juga Ketua Komisi C DPRD Jatim saat dihubungi lewat telepon genggamnya, Senin (23/3).

Ditambahkannya, saat ini panitia muktamar terus bekerja keras, meski gawe nasional ini akan digelar 1-6 Agustus di empat pondok pe­ santren (ponpes) di Jombang.

Ini karena peserta yang hadir jumlahnya hampir mencapai 50 ribu orang. Untuk itu, perlu persiapan yang matang.

Apalagi sudah lama Jatim tidak menjadi tuan rumah, sehingga perlu dilakukan

persiapan yang matang.

Seperti diketahui, HJ Mundjidah mengaku Pem­ kab Jombang belum pernah diajak koordinasi terkait pelaksanaan Muktamar NU ke-33 di Jombang. Padahal pihaknya berkali-kali su­ dah menyampaikan kepada panitia lokal yang diketuai Drs H Saifullah Yusuf untuk berkoordinasi terkait teknis.

Mengingat lokasi muktamar menempati empat pesantren masing-masing Pesantren Bahrul Ulum Tambak Be­ ras, Pesantren Tebu Ireng, Pesantren Denanyar dan Pesantren Darul Ulum Re­ joso Peterongan.

Karena berbeda lokasi inilah, lanjut Wabup perlu berkoordinasi yang matang karena menyangkut trans­ portasi dan lokasi parkir.

Apalagi menurut informasi jumlah peserta dan penggem­ bira mencapai puluhan ribu orang. “Ini kan perlu koordi­ nasi misalnya terkait lalu lin­ tas. Apalagi infonya mukta­ mar juga menggelar hiburan atau kegiatan pendukung yang mendatangkan artis dari Jakarta. Tentu kami membayangkan bagaimana ruwetnya nanti, kalau tidak ada koordinasi,”tambahnya. n cty

Siap-siap Terima Peringatan ‘Awas Anda dalam Zona Kriminal’ l Sambungan hal 1

Surabaya. Titik-titik rawan tersebut di antaranya daerah Wiyung, Balong­ sari Tama, Tambak Rejo, Sukolilo, Siwalankerto, Wonokromo serta Jem­ batan MERR arah Wonorejo. Data ini dihimpun dari Polrestabes Surabaya.

Selama 2014 ada 120 titik rawan kriminalitas, 60 di antaranya masuk kategori tingkat kerawanan sedangtinggi. “Bentuk kriminalitas itu di­ sebut 3C. Yakni Curas, Curat, dan Curanmor,” ungkap alumni SMAN 2 Surabaya itu.

Cara penggunaan aplikasi ini mu­ dah. Pengguna tinggal mengklik menu Criminal Zone (CZ) atau menu desti­ nasi yang tersedia. Fungsi keduanya berbeda, menu CZ berupa ikon tengko­

rak digunakan untuk mengetahui titik rawan kriminal di Surabaya. Sedang­ kan Destinasi untuk mengetahui rute yang harus dihindari, berupa garis ber­ warna merah. Kalau CZ hanya perlu koneksi internet, tapi Destinasi harus mengaktifkan GPS (Global Positioning System) agar sistem bisa menunjukkan posisi pengguna saat itu.

Kelebihan destinasi memiliki fitur radius berupa lingkaran, sehingga bila pengguna mendekati daerah rawan kriminalitas maka secara otomatis sistem mengirim notifikasi (pemberita­ huan) berupa pesan peringatan ‘Awas Anda Berada pada Zona Kriminal’.

Lain halnya CZ, menu tengkorak ini saat diklik akan mengeluarkan informasi seputar nama jalan, potensi, penyebab, waktu kerawanan, modus

operandi, serta level kerawanan.

Contohya Jalan Kalijudan MERR memiliki potensi kerawanan Curas dan Curanmor, penyebabnya jalan lebar dan penerangan jalan kurang, waktu kerawanan pada pukul 10.0023.00 . Dengan modus operandi meru­ sak kunci, merampas dan menodong pengemudi kendaraan, level kerawa­ nan tergolong tinggi.

“Saya ingin aplikasi ini bermanfaat bagi masyarakat semua usia dan latar be­ lakang. Sehingga bisa mengurangi tingkat kriminalitas jalanan di Surabaya,” ujar pria kelahiran 5 Maret 1994 ini.

Karya ini sekaligus menjadi tugas akhir Iqbal dan berhasil mengan­ tarnya meraih kelulusan dengan nilai hampir sempurna. Nilai IPK 3,71 dan lulus dalam 3,5 tahun.

Anik Vega satu di antara pem­ bimbingnya juga mengapresiasi karya mahasiswa yang hobi membaca novel dan komik ini. “Ini inovasi yang ba­ gus, sebab bisa langsung digunakan oleh masyarakat. Respon mereka pun positif, terbukti saat Iqbal mem­ bagikan kuesioner pada pengunjung Taman Bungkul sambil menjalankan aplikasi itu sendiri,” ungkapnya.

Ke depannya karya ini akan disem­ purnakan dengan menambah suara dan foto lokasi. Targetnya Maret 2015 ini, aplikasi SSC bisa diunduh gratis lewat Playstore. Iqbal juga sudah membagikan aplikasi pada Polrestabes dan mengajarkan update lokasi rawan kriminalitas otomatis lewat aplikasi khusus yang tertanam pada server mereka.*

UTAMA

12

Selasa Pahing, 24 MARET 2015

Bus AKDP/AKAP Wajib Dilengkapi Safety Belt Pemprov, Bhirawa Kini semua angkutan antar kota baik angkutan kota dalam provinsi (AKDP) maupun angkutan kota antar provinsi (AKAP), wajib memasang sabuk pengaman kendaraan atau safety belt. Peraturan baru ini dikeluarkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi penumpang yang menggunakan bus.

“Selama ini safety belt hanya terpasang di tempat duduk bagian depan saja, yaitu untuk sopir dan orang yang duduk bagian depan. Setelah ini semua tempat duduk harus ada sabuk pengamannya,” kata Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Provinsi Jatim, Ir Wahid Wahyudi MMT, saat menggelar sidak di Terminal Purabaya, Senin (23/3).

Menurut dia, peraturan baru ini dikeluarkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) setelah Dishub dan LLAJ Jatim mengusulkan adanya aturan baru ini.

Gayung bersambut, ternyata Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan menyetujuinya dan langsung membuat surat keputusan (SK). “Kita telah usulkan pada Kemenhub melalui Kepala Badan Penlitian dan Pengembangan Kemenhub, agar bus AKDP dan AKAP semua tempat duduknya diberi safety belt. Dan sekarang semua pengusaha angkutan bus wajib memasang sabuk pengaman,” ungkapnya.

Alasan dipasangnya safety belt

ini, jelas Wahid, karena kecepatan angkutan antar kota cukup tinggi, sehingga saat terjadi kecelakaan banyak penumpang yang terlempar dari bus. Akibatnya banyak memakan korban jiwa yang seharusnya tidak perlu terjadi.

Wahid mengatakan, Kemenhub memberikan waktu toleransi selama tiga tahun terhitung mulai 2015 agar pengusaha bus safety belt ini. Namun meski begitu, dirinya meminta pengusaha bus agar mau memasang sabuk pen-

LINTAS PERISTIWA

Polisi Tangkap Tiga Pengedar Upal Tulungagung, Bhirawa Kepolisian Resor Tulungagung, Jawa Timur, menangkap dua perempuan dan satu pria terduga anggota sindikat peredaran uang palsu di wilayah tersebut.

Menurut keterangan Kasubbag Humas Polres Tulungagung, AKP Hartoyo di Tulungagung, aksi ketiga orang itu terbongkar setelah muncul pengaduan dari sejumlah pedagang Pasar Campurdarat karena menerima pembayaran yang menggunakan uang palsu dari salah satu pelaku. “Pelaku sempat ketahuan ketika mengedarkan uang palsu di pasar, dan kemudian sejumlah pedagang menangkapnya,” papar Hartoyo, Senin (23/3).

Dari pelaku pertama yang diidentifikasi bernama Susilowati (51) tersebut, lanjut Hartoyo, polisi mendapati dua pelaku lain yang beroperasi di wilayah berbeda. Mereka masing-masing adalah Syaichu Anwar (43) serta Sutiwi (48) warga Desa Jarakan, Kecamatan Gondang Tulungagung.

Petugas kemudian menangkap Syaichu di rumahnya di Desa Sukodono, Kecamatan Karangrejo, dan mengamankan barang bukti berupa 19 lembar uang palsu pecahan Rp100 ribu serta 85 lembar uang palsu pecahan Rp50 ribu.

Di tempat lain, tim buru sergap dari unit ekonomi Polres Tulungagung juga membekuk Sutiwi, pengedar lain dalam jaringan yang sama saat sedang mengedarkan palsu di daerah sekitar rumahnya di Kecamatan Gondang.

Dari tangan Sutiwi, lanjut Hartoyo, petugas hanya menemukan satu lembar uang palsu pecahan Rp100 ribu yang tersimpan di dalam dompet. Polisi menduga, sebagian besar uang palsu milik Sutiwi sudah habis dibelanjakan. Kini, ketiga orang itu masih dalam penyidikan petugas. “Petugas berhasil mengamankan dua pelaku berikut barang buktinya uang palsu yang telah mauopun yang akan diedarkan,” katanya.

Kasat Reskrim Polres Tulungagung, AKP Edy Herwiyanta mengatakan, pihaknya sampai saat ini masih berupaya melakukan pengembangan penyelidikan.

Polisi menduga keseluruhan uang palsu yang dibawa dan diedarkan oleh ketiga tersangka berasal dari luar Jawa Tengah.

Kini Polres Tulungagung juga masih berkoordinasi dengan jajaran polres lain untuk mengungkap sindikat peredaran uang palsu tersebut. “Dari ketiga pelaku, kami berhasil mengamankan barang bukti uang palsu sebesar Rp7.150.000, dengan rincian pecahan sebanyak 20 lembar pecahan Rp100 ribu, 103 lembar pecahan Rp50 ribu. Kasus ini sekarang masih proses penyidikan,” tegas Edy kepada wartawan. Q wed

gaman secepatnya, tidak menunggu hingga tiga tahun demi keselamatan penumpang. “Saya kira dengan adanya sabuk pengaman tiap duduk bus tidak akan mengganggu pengemudi. Justru bisa merasa aman jika sewaktu-waktu ada kejadian yang tidak diinginkan. Seperti saya, kalau tidak pakai sabuk pengaman justru merasa tidak nyaman,” katanya.

Peraturan baru yang mewajibkan bus memasang safety belt tiap duduk ini, kata Wahid, sebenarnya bukan hal baru di dunia transportasi umum. Sebab di negaranegara lain sudah melakukan hal yang sama, dengan mewajibkan angkutan umumnya ada safety belt. “Tak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Di dalam negeri saja, seperti di kompleks migas di Bojonegoro, bisnya juga sudah meng-

gunakan sabuk pengaman tiap duduknya. Sebab meski terlihat sepele, besar sekali manfaatnya,” ungkapnya.

Wahid juga menegaskan, seluruh bus baru atau trayek baru, juga diwajibkan harus ada sabuk pengaman ditiap duduknya. “Jika nanti ada yang melanggar, bus tersebut harus dikeluarkan dari terminal. Sudah waktunya kita

bertindak tegas jika ada pelanggaran yang mengganggu kenyamanan dan keselamatan penumpang,” katanya.

Terkait sidak tersebut, Wahid mengatakan, Terminal Purabaya adalah terminal terbesar di Asia Tenggara. Oleh karena itu, terminal ini harus bisa menjadi percontohan nasional. Untuk mewujudkannya, pemeriksaan kelaikan

kendaraan harus rutin dilakukan.

“Selama ini pemeriksaan sudah dilakukan secara berkala oleh Dishub Kota Surabaya. Namun demikian, akan terasa lebih greget kalau Dirjen Perhubungan Darat juga turun ke lapapangan. Pemeriksaan kelaikan kendaraan harus sesuai standar teknis, sehingga kenyamanan penumpang bisa terjamin,” jelasnya. Q iib

trie diana/bhirawa

Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Provinsi Jatim Ir Wahid Wahyudi MMT menggelar sidak bersamaan dengan dilakukannya operasi kelengkapan surat-surat bus selain itu juga dilanjutkan tes urine pada seluruh sopir bus di Terminal Purabaya, Senin (23/3).

Korban Angin Kencang

BPBD Batu Kirim Bantuan Material Batu,Bhirawa Pemkot Batu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) segera menyiapkan bantuan bahan material.

Bantuan ini diperuntukkan untuk puluhan rumah warga di kawasan Jl. Lesti yang terkena angin puting beliung. Petugas gabungan juga melakukan langkah cepat untuk mengkondisikan 16 pohon yang ikut tumbang tersapu angin.

“Angin kencang ini terjadi pada Minggu (22/3) sore sejak pukul 14.30 WIB hujan deras sudah turun di Kota Batu.

Dalam identifikasi yang dilakukan BPBD, ada sebanyak 31 rumah warga di Jl.Lesti yang mengalami kerusakan akibat angin. Kebanyakan kerusakan terjadi pada atap rumah penduduk,”ujar kepala BPBD, Sasmito, Senin (23/3).

Untuk mempercepat pemberian bantuan, BPBD telah berkordinasi dengan Ketua RT dan RW setempat. Adapun bantuan diberikan dalam ben-

tuk pemberian material bangunan. Adapun jenis bantuan disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat/ korban.

“Kita siapkan anggaran Rp 130 juta untuk menyediakan material bangunan yang dibutuhkan korban angin putting beliung ini. Saat ini kita sedang mengidentifikasi para korban dan kerusakan yang menimpanya,”tambah Sasmito.

Dan dalam identifikasi tersebut, tidak ditemukan adanya korban jiwa (meninggal-red).

Korban luka parah hanya dialami oleh warga Jl.Lesti Gang 1 atas nama Hartono. Adapun saat ini korban sudah dilarikan dan dirawat di RS Kasta Brata Batu. Selain merusa puluhan rumah warga, angin kencang ini juga menumbangkan banyak pohon di pinggir jalan raya, termasuk di Alun-Alun Kota Batu. Adapun di alun-alun, kerusakan juga menimpa lampion berbentuk hewan, buah dan sayur, juga mematahkan bangunan berbentuk buah

10 Puskesmas di Malang Naik Kelas Malang, Bhirawa Sebanyak 10 puskesmas di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, dalam waktu dekat ini segera naik kelas dan berubah status menjadi rumah sakit (RS) tipe D pratama guna meningkatkan layanan kesehatan di daerah itu.

“Seiring dengan adanya kenaikan status tesrebut, peningkatan pelayanan kesehatan harus terus dipacu. Oleh karena itu perlu ada standardisasi dan akreditasi untuk layanan kesehatan,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang, Abdurrahman, di Malang, Senin (23/3).

Ia mengakui kalau sebelumnya hanya RS saja yang wajib ada standardisasi dan akreditasi, namun sekarang puskesmas pun harus memenuhi dua kriteria tersebut.

Apalagi, saat ini sudah memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan adanya program Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Selain didorong untuk naik kelas menjadi RS tipe D Pratama, ke-10 puskesmas itu juga didorong untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sebab dengan berubah status menjadi BLUD, puskesmas bersangkutan nantinya bisa mengembangkan dan me-

nata keadministrasiannya secara mandiri. Ke-10 puskesmas itu adalah Puskesmas Donomulyo, Sumberpucung, Dau, Dampit, Kasembon, Tumpang, Gondanglegi, Pakis, Tumpang, dan Turen.

Dengan mengubah status menjadi BLUD dan RS tipe D Pratama ini, Dinkes berupaya melakukan peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara optimal.

Abdurrahman mengemukakan peningkatan status dan perubahan puskesmas menjadi BLUD tersebut, sudah masuk dalam rancangan dan untuk pelaksanaannya pada 2016. Hanya saja, untuk menjadi BLUD itu harus melalui tahapan, di antaranya puskesmas harus membuat perencanaan anggaran sebagai pertanggungjawaban.

Menurut dia, dengan menjadi BLUD, layanan puskesmas tidak hanya bisa melayani masyarakat menengah ke bawah, tapi juga menengah ke atas, termasuk layanan rawat inap. “Kami nantinya juga akan menetapkan regulasi terkait biaya maksimal, tak terkecuali harga obat,” ujarnya. Ia mengakui peningkatan status menjadi BLUD dan RS tipe D Pratama tersebut, lanjutnya, sebagai salah satu upaya mengantisipasi MEA pada akhir tahun ini. Q mut,ant

strawberry yang dipergunakan untuk kantor pengelola AlunAlun Batu.

Serangan angin puting beliung ini terjadi hanya beberapa menit dari peringatan yang dikeluarkan BMKG. M Rochim, Kasi Logistik dan Kedaruratan BPBD Kota Batu baru saja menginformasikan peringatan BMKG tersebut kepada awak media. “Mohon bantuan rekan-rekan wartawan untuk menginformasikan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terutama untuk pengguna jalan dari potensi pohon tumbang,” begitu Rochim menginformasikan.

Beberapa menit setelah informasi itu, terdengar kabar serangan angin putting beliung di jantung kota Batu. Adapun angin yang bergerak berputar itu mengobrak abrik apa saja yang ada di depannya.

“Dari jauh sudah terlihat ada putting beliung, hitam dan bercampur dengan warna merah seperti api, saya langsung

anas bahtiar/bhirawa

Kerusakan bangunan dan pohon tumbang terjadi di Alun-Alun Kota Batu dan sekitarnya setelah angin putting melewati kawasan tersebut.

memegangi gerobak saya supaya tidak ambruk,” ujar Sutrisno, penjual makanan yang mangkal di dekat Alun-Alun.

Suasana panik sempat terjadi saat terjani angin putting beliung. Karena tidak hanya gerobak PKL yang berjatuhan, papan reklame tumbang dan seng berterbangan. Di langit banyak benda-benda yang

berterbangan. Beberapa saat setelah angin mereda, ganti hujan yang sangat deras turun.

Daerah sekitar Alun-Alunpun sempat banjir. Gerobak PKL yang awalnya ambruk, pun ikut hanyut. “Saya berusaha menolong beberapa gerobak PKL yang hanyut, airnya begitu besar,” ujar Edi, salah satu PKL alun-alun. Q nas

Pemkab Sumenep Lelang Tiga Jabatan Kepala Dinas Sumenep, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Sumenep berencana melakukan lelang atau rekrutmen terbuka ditiga jabatan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Olahraga (Disbudparpora), Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT).

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sumenep, Titik Suryati menyatakan, dilelangnya tiga jabatan kepala SKPD ini karena pemerintah kabupaten ujung timur Pulau Madura ini kekurangan stok untuk eselon 3 yang akan mengisi jabatan tertinggi di SKPD itu, setelah pihaknya melakukan pergeseran jabatan beberapa waktu lalu.

“Untuk tiga jabatan kepala dinas itu kami berencana melakukan rekrutmen terbuka melalui panitia seleksi (pansel),” kata Titik Suryati, Senin (23/3).

Pengisian jabatan ter-

tinggi di SKPD dengan melalui rekrutmen terbuka itu mengacu pada Permenpan nomor 13 tahun 2014.

Setiap jabatan tertinggi di SKPD yang kosong itu harus melalui proses rekrutmen terbuka. Calon pejabat harus memenuhi mengikuti mekanisme yang diatur yakni mengajukan lamaran, mengikuti tes kompetensi dan tes wawancara.

“Dengan proses rekrutmen terbuka ini calon kepala dinas nanti akan diketahui kemampuannya,” tuturnya.

Menurut Titik, sebelum dilakukan rekrutmen, pemkab menyiapkan panitia seleksi (pansel) yang diangkat oleh Bupati. Bupati sudah membentuk Pansel yang beranggotakan lima orang.

Dari lima anggota pansel itu, dua diantaranya dari internal Pemkab, sedangkan tiga anggota lainnya dari tokoh masyarakat dan profesional.

“Kami sudah mengirim lima nama anggota pansel itu ke KASN. Saat ini kami sedang meminta rekomen-

dasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk melaksanakan rekrutmen terbuka dengan menginformasikan jabatan kosong dan pembentukan pansel,” jelasnya.

Terkait dengan lima nama yang dimintakan rekomendasi ke KASN, pihaknya masih enggan menyebutkan dengan alasan masih tahap pengajuan dan masih menunggu rekomendasi dari KASN itu. “Terkait dengan namanama yang diajukan untuk menjadi anggota pansel itu kami tidak bisa menyebutkan karena memang belum ada rekomendasi dari KASN,” jelasnya.

Ia berharap, lima nama itu agar secepatnya mendapatkan rekomendasi dari KASN. Sebab, jika pembentukan pansel itu sudah selesai, pelaksanaan rekrutmen terbuka itu bisa cepat dilakukan. “Sehingga jabatan kepala SKPD itu juga cepat terpenuhi,” tukasnya. Q sul

Terkendala Peralatan, Pemkab Minta Bantuan Pemprov Teliti Gua Akik Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, meminta bantuan Pemprov Jatim untuk meneliti penemuan gua batu akik di Desa Blaban. Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Pemkab Pamekasan Syalah Samlam di Pamekasan, Senin menjelaskan pihaknya perlu meminta bantuan Pemprov Jatim, karena peralatan yang dimiliki instansinya terbatas.

ist

Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, meminta bantuan Pemprov Jatim untuk meneliti penemuan gua batu akik di Desa Blaban.

“Kami tidak memiliki alat penelitian barang-barang antik dan kuno yang cukup, makanya kami perlu meminta bantuan Pemprov Jatim,” katanya, Senin (23/3). Ia menjelaskan, beberapa hari lalu pihaknya telah datang secara langsung ke Dusun Rojing, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, bersama instansi terkait, yakni Dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan (Disporabud) dan Balitbangda Pemkab Pamekasan.

Hanya saja, katanya, sesam-

painya di gua batu akik itu, tim pemkab tidak bisa melakukan ekplorasi lebih banyak, karena terkendala peralatan. “Hasil kesepakatan kami, akhirnya memutuskan agar Pemkab meminta bantuan Pemprov Jatim, yakni melalui Bagian Energi dan Sumber Daya Meneral, untuk meneliti gua batu akik yang ditemukan warga itu,” katanya.

Selain terbatas peralatan, sambung dia, Pemkab Pamekasan juga belum memiliki tim

ahli untuk meneliti barang-barang antik dan kuno. “Akhirnya, kami di sana hanya mengambil gambar yang ada di dalam gua itu saja,” katanya.

Gua batu akik itu ditemukan oleh pekerja penggali sumur milik Sati (40) warga Dusun Rojing, Desa Blabar, Kecamatan Batumarmar, Pamekasan pada Selasa (3/3), sekitar pukul 10.00 WIB. Pada kedalamam tujuh meter, penggali sumur menemukan lubang besar berdiameter 50 meter persegi dan pada dinding lubang itu penuh dengan batu akik.

Pemilik sumur melaporkan ke Kepala Desa Blaban Sukrianto dan selanjutnya informasi itu menyebar luas di kalangan masyarakat. “Saya selaku kades juga langsung melaporkan temuan warga saya itu ke Muspika Batu-

marmar dan sudah ada petugas yang datang ke sini,” katanya.

Sejak adanya kabar penemuan batu akik ini, banyak warga yang datang ke Dusun Rojing, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, Pamekasan. Mereka yang datang tidak hanya dari desa tetangga, akan tetapi juga banyak dari kecamatan lain, termasuk warga Sampang dan Sumenep.

Lokasi gua batu akik itu kini juga dijaga polisi, karena dikhawatirkan batu-batu yang ada di dalam gua itu diambil warga.

Ketua DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Halili pun telah mengunjungi gua batu akik itu. Ia bahkan sempat turun secara langsung melihat dinding gua yang serba gemerlap dari batu itu. “Ini luar biasa,” katanya berdecak kagum. Q din,ant