Harian Bhirawa Edisi 24 Februari 2015

Diharapkan minggu depan hasil pemeriksaannya sudah keluar sehingga kami bisa merekomendasikan apa-apa saja yang harus dibenahi dalam sistem penanganan krisis Lion Air,”

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 10

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Suprasetyo

Selasa Wage, 24 FEBRUARI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

24 FEBRUARI 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 08.00

Memberikan Pengarahan Seluruh Kepala SKPD Pemprov di Ruang Rapat Lantai 7

 Wagub H Saifullah Yusuf 08.00 14.00

Rakor Forpimda se-Bakorwil Malang di Lanud Abdurrahman Saleh Malang Rakor di Kantor PWNU Jatim

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi Di Ruang Kerja

Banyuwangi Desain Ulang Kawasan Industri Banyuwangi, Bhirawa Pola sebaran industri di Kabupaten Banyuwangi bakal dirombak menyusul fenomena melonjaknya harga tanah di kawasan yang telah ditetapkan sebagai sentra pembangunan industri.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mengatakan tanah di Banyuwangi saat ini ratarata dibanderol Rp 400-500 ribu per meter persegi.

Setelah mega proyek Banyuwangi Industrial Estate Wongsorejo seluas 2.000 hektare diluncurkan, kata Anas, banyak makelar tanah mengambil ceruk bisnis dengan menaikkan harga jual tanah di Kecamatan Wongsorejo dan Kalipuro.

Melihat hal ini, ia menginstruksikan kepada Badan Perencana Pembangunan Daerah Banyuwangi untuk merevisi tata ruang kawasan industri. Asalkan tak mengganggu sektor pertanian dan warga merespons positif keberadaan industri, Bupati Anas akan memberikan restu pendirian industri di Banyuwangi bagian selatan. “Bisa saja industri dibangun di Singojuruh dan Glenmore.

Asalkan warga tidak menolak,” kata Bupati Anas di sela-sela Musrenbangcam se-Kabupaten Banyuwangi, Senin (23/2).

Bupati Anas sebelumnya telah menetapkan kawasan industri hanya terkonsentrasi di wilayah utara, yakni Kecamatan Wongsorejo dan Kalipuro.

Adapun Banyuwangi sisi selatan ditetapkan

 ke halaman 11

Pemeriksaan Saksi Secara Maraton oleh Penyidik

Dua Petinggi Kadin Jatim Diperiksa Penyidik Kejati Kejati Jatim, Bhirawa Pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jatim terus dikebut oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Dalam sepekan, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati menjadwalkan pemanggilan 10 saksi terkait kasus dugaan korupsi dana hibah dari Pemprov Jatim ke Kadin Jatim senilai Rp 20 miliar.

Senin (23/2) kemarin, giliran kedua petinggi Kadin Jatim yang diperiksa sebagai saksi. Mereka adalah Direktur Eksekutif Kadin Jatim Cholis Yudo Soebagio dan Wakil Ketua Umum Bidang UMKM Kadin Jatim HM Rizal.

Pemeriksaan yang dilakukan sekitar pukul 10.00 kemarin berlangsung secara tertutup di lantai 5 ruang Pidsus Kejati Jatim. Kedua petinggi Kadin Jatim ini diperiksa secara bersamaan dari pukul 10.00 dan selesai pukul 11.00. Penyidik sempat memberikan waktu istirahat bagi keduanya. Selanjutnya pemeriksaan dilakukan lagi pukul 13.00 hingga selesai pukul 15.00.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto membenarkan pemeriksaan kedua petinggi Kadin Jatim dilaku-

Mahasiswa Malang Kumpulkan Uang Koin untuk Australia Kab Malang, Bhirawa Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Malang menggelar aksi mengumpulkan koin untuk Australia sebagai respon dari pernyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang mengungkitungkit bantuan negara kepada Aceh saat diterjang tsunami sekitar 10 tahun lalu, Senin (23/2). Bantuan yang diberikan kala itu sebesar 1 miliar dollar AS. Mahasiswa juga meminta pemerintah atau Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau warga Aceh sendiri untuk segera mengembalikan dana bantuan ke Aceh tersebut secara langsung kepada PM Abbott.

 ke halaman 11

cahyono/bhirawa

Mahasiswa yang tergabung dalam PMMI saat menggelar aksi kumpulkan uang koin di pertigaan Jalan Raya Gondanglegi, Kec Gondanglegi, Kab Malang, Senin (23/2).

Gubernur Usul BPN Segera Rekrut Tenaga Outsourcing Percepat Sertifikasi Tanah di Jatim

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo minta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Jatim, agar mau bekerjasama dengan Fakultas Teknik Sipil dari perguruan tinggi di Jatim untuk merekrut tenaga outsourcing juru ukur tanah. Langkah ini diperlukan untuk mempercepat proses sertifikasi tanah yang selama ini sangat lamban.

Permintaan itu disampaikan Gubernur Soekarwo kepada BPN saat menerima kunjungan kerja Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung Negara

Grahadi Surabaya, Senin (23/2).

Menurut Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo, persoalan administrasi pertanahan di Jatim belum memuaskan. Berdasarkan

data BPN, dari 15,7 juta hak atas tanah di Jatim, baru 42 persennya saja atau 6,282 juta yang sudah memiliki sertifikat. Hal ini patut disayangkan, padahal tanah punya nilai ekonomis ketika diagunkan di bank.

Karena itu, tanah yang tidak bersertifikat tentu akan menjadi idle ekonomi bagi Jatim.

Sementara di sisi lain, BPN hanya menargetkan sertifikasi tanah

 ke halaman 11

Presiden Batal Hapus PBB dan BPHTB ramadlan/bhirawa

Akibat banjir di Desa Sumobito Kecamatan Sumobito memaksa warga membuat jalan darurat. Tampak warga mengunakan jalan darurat tersebut, Senin (23/2). Jalan tersebut dibuat karena warga di Desa Sumobito dan Desa Curahmalang sempat terisolir.

SEJAK menjadi guru pada 1999 silam, sosok wanita yang satu ini tampak beda dengan kebanyakan guru lainnya. Adalah Dra Umaisaroh, selain memiliki keahlian di bidang mata pelajaran Matematika, wanita yang akrab dipanggil Syahrini di tempat ia mengajar SMPN I Panji itu juga memiliki kelebihan di bidang ekstrakurikuler.

Zsasa, demikian panggilan keseharian Umaisaroh, juga ahli dalam Dra Umaisaroh

Empat Hari Tanggul Sungai Jebol

Warga Minta Segera Dibangun, Pemkab Tunggu Respon Pemprov Jombang, Bhirawa Warga Dusun Joho Clumprit, Desa/Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, meminta Pemkab Jombang mengambil langkah sigap terhadap jebolnya tanggul Sungai Gunting yang jebol empat hari

lalu. Pasalnya jika tidak segera dibangun, nasib ratusan jiwa sewaktu-waktu dalam ancaman jika hujan kembali datang.

“Sampai hari ini tanggul dan jalan yang tergerus air tersebut belum juga diperbaiki. Padahal

 Pemasangan jembatan darurat terkendala administrasi  Birokrasi seharusnya memudahkan, bukan mempersulit  Kemenhub review pelayanan Lion Air  Tak berani segarang menghukum AirAsia  SDA pastikan tidak penuhi panggilan KPK  Ada yang ditiru

jalan desa itu menjadi akses warga untuk ke sawah, pasar, sekolah.

Makanya, kami berharap Pemkab Jombang segera melakukan perbaikan,” kata Yanto (45), Kepala Dusun Joho Clumprit, Desa Su-

 ke halaman 11

Malang, Bhirawa Rencana penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Banggunan (BPHTB) tidak akan dilakukan oleh Presiden Jokowi.

Karena itu seluruh kepala daerah tidak perlu resah akan kehilangan potensi pajak yang selama ini digunakan untuk menunjang pembangunan daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota Malang Muhammad Anton setelah dipanggil Presiden Jokowi di Istana Negara Bogor pada akhir pekan lalu. “Saya mendapat pesan langsung dari Bapak Presiden Jokowi, bahwa penghapusan PBB dan BPHTB itu tidak akan dilaku-

 ke halaman 11

Melihat Isi Dispendukcapil

Tersimpan Rapi Arsip Berbahasa Belanda Keluaran Era 1950 ke Bawah Paradigma arsip bagi sebagian masyarakat Surabaya masih identik dengan kertas kuno atau tumpukan kertas di sudut-sudut tertentu dari sebuah kantor.

Meski sudah ada beberapa pihak yang menyadari peran penting arsip dalam manajemen. Itu pula yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya dalam mengarsip akta kelahiran, kematian, perkawinan, bahkan perceraian sejak zaman Kolonial Belanda.

 ke halaman 11

Sentil..

DPRD Jatim, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo segera menyiapkan ‘posko’ bagi masyarakat miskin yang butuh bantuan hukum ketika berperkara. Saat ini telah dipersiapkan kantor tersebut dengan menggunakan sebagian kantor Korpri di Jl Arjuna Surabaya.

“Memang sebenarnya Perda Bantuan Hukum untuk Warga Miskin sudah disahkan sejak 2012 lalu. Namun karena ada PP No 42 Tahun 2013 di mana salah satu pasal di Perda bertentangan, maka perlu dilakukan revisi dan itu sudah dimasukkan ke dalam Prolegda 2015. Untuk itu setelah Perda ini disahkan maka kami harus segera menyiapkan kantor agar masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Mendidik, Bukan Mengancam

APBD Jatim Alokasikan Rp 500 Juta untuk Bantuan Hukum Masyarakat Miskin

Gegeh Bagus Setiadi, Surabaya Kadispendukcapil Kota Surabaya Suharto Wardoyo memberikan kesempatan untuk nyambangi kantornya yang berada di Jl Manyar Kertoarjo. Di ruangan berlantai dua berukuran 4x20 meter itu dipenuhi dengan rak-rak besi untuk menyimpan berbagai dokumen.

Anang sapaan akrabnya memeriksa satu per satu arsip yang disimpannya.

Kondisi kertas yang rawan rusak akibat rayap dibukanya secara perlahan-lahan. Di situ, dia membacakan isi dari arsip tersebut yang masih menggunakan bahasa Belanda lengkap dengan logo pemerintahan Kolo-

nial Belanda. “Dulu sempat didatangi orang dari Kedutaan Belanda yang meminta konfirmasi data yang diinginkan, setelah itu kami layani dengan proses scan. Jadi arsip lama peninggalan Belanda masih kami simpan di sini,” ucap Anang yang pernah kursus Bahasa Belanda ini kemarin.

Di ruangan yang terlihat kurang perawatan ini hanya menggunakan kipas angin untuk mengatur sirkulasi dan kelembaban udara dan menjaga agar arsip yang berjajar rapi itu tidak rusak. Namun

 ke halaman 11

gegeh/bhirawa

Kadispendukcapil Kota Surabaya Suharto Wardoyo menunjukkan salah satu akta yang menggunakan bahasa Belanda lengkap dengan logo pemerintahan Kolonial Belanda.

SURABAYA

2

Selasa Wage 24 FEBRUARI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Revisi UU Pilkada Disahkan, Pencalonan Sistem Paket, Satu Putaran Surabaya, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya memastikan Pilkada akan dilangsungkan pada tahun 2015 dalam satu putaran. Kepastian ini dilontarkan KPU Surabaya setelah revisi Undang-undang Pilkada disahkan per 17 Februari oleh DPR RI. Ketua KPU Kota Surabaya, Robiyan Arifin mengatakan, sembilan poin dari revisi itu adalah kepala daerah akan dipilih berpasangan dengan satu wakil.

Sebelumnya, wakil kepala daerah baru bisa ditentukan setelah kepala daerah ditentukan.

Kedua, penyelenggaran pilkada adalak KPU dan KPUD. Ketiga, sengketa pilkada diserahkan ke mahkamah konstitusi sampai terbentuknya badan peradilan khusus.

Berikutnya, masa jabatan kepala daerah yang habis di tahun 2015 dan semeter pertama 2015, pilkada dilangsunkan di tahun 2015. Sedangkan yang berakhir di semester akhir 2015 dan 2017 pilkadanya akan dilangsungkan Februari 2017.

“Kota Surabaya sudah pasti pilkada dilaksanakan Desember tahun 2015. Tetapi, untuk detailnya kapan kita tunggu pe-

raturan dari KPU pusat, terkait jadwal tahapan Pilkada serentak,” kata Robiyan ketika ditemui Bhirawa di ruang kerjanya, Senin (23/2).

Oleh karena itu, Robiyan menyebutkan, jika Desember itu Pilkada sudah harus rampung diselenggarakan, maka itu berarti penjaringan suara harus dilakukan sekitar bulan Oktober.

Dalam revisi itu, pihaknya menambahkan, bahwa Pilkada kali ini tidak ada dua putaran.

Sehingga calon yang mendapat suara terbanyak akan otomatis menjadi pemenagan pilkada. Itu berarti, peraturan ini mengatur bahwa pilkada sudah pasti satu putaran, tidak akan ada putaran kedua, seberapa besar pun selisih perolehan suara antar calon.

“Jadi Pilkada tahun ini hanya satu putaran. Selain itu, syarat calon kepala daerah dari parpol

sebagaimana di undang-undang nomor 1 tahun 2015, menyebutkan minimal 20 persen dari jumlah kursi di DPRD atau 25 persen perolehan suara di pemilu 2014 lalu,” tambahnya.

Kalau perseorangan, Robiyan menambahkan, di Undang-undang harus 6,5 persen dari jumlah penduduk yang tersebar lebih dari 50 persen dari jumlah kecamatan yang ada. “ Kalau Surabaya ka nada 31 Kecamatan, cukup 16 Kecamatan sudah bisa,” terangnya.

Sebagaimana dalam undangundang pilkada sebelumnya, untuk bisa mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah harus lolos uji publik. Padahal, jika dengan sistem tersebut, proses bisa baru rampung satu tahun lebih. Oleh sebab itu, Robiyan mengaku penghapusan uji publik ini akan menguntungkan banyak pihak. Baik dari KPU, anggaran, dan juga calon nantinya.

Sedangkan poin revisi sisanya adalah calon kepala daerah dalam satu darah tidak boleh memiliki hubungan kekerabatan. Serta pembiayaan pilkada bersumber dari APBD dan APBN. Dan yang

Hasil Revisi UU Pilkada 2015 Calon kepala daerah akan dipilih berpasangan dengan satu wakil.

Penyelenggara Pilkada adah KPU atau KPUD. Sengketa Pilkada diserahkan ke Mahkamah Konstitusi sampai terbentuknya badan peradilan khusus. Badan peradilan khusus harus sudah terbentuk sebelum Pilkada serentak nasional 2027.

Yang masa jabatan kepala daerah habis di tahun 2015 dan semester pertama 2016 Pilkadanya dilaksanakan Desember 2015.

Yang masa jabatannya berakhir di semester akhir 2016 dan berakhir 2017 Pilkadanya dilaksanakan di Februari 2017. Yang masa jabatannya berakhir di tahun 2018 dan 2019 Pilkadanya di bulan Juni 2018.

Pilkada tak menggunakan ambang batas minimal kemenangan. Calon yang mendapat suara terbanyak akan menjadi pemenang.

Aturan ini dibuat atas alasan efisiensi.

Hubungan kekerabatan anak atau orang tua, suami-istri, menantu-mertua, tidak boleh ikut Pilkada di satu daerah, kecuali setelah jeda satu masa jabatan.

Pembiayaan Pilkada dari APBD dan APBN. Persyaratan pendidikan SMU. Uji publik ditiadakan, diserahkan ke masing-masing parpol dalam bentuk sosialisasi. terakhir adalah persyaratan kepala daerah minimal pendidikannya adalah lulusan SMA. “Sekarang, KPU RI tengah

mengkonsultasikan ke mendagri terkait masalah pilkada Desember itu apa sudah semuanya atau maksimal pemungutan

suara. Kita tunggu saja, begitu ada peraturan KPU nanti kita bisa mulai jalan sosialisasi nya,” Q geh tutur Robiyan.Q

PANGGUNG BIROKRASI

Pemkot Siapkan Proteksi dan Sertifikasi Pekerja Pemkot, Bhirawa Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya memberikan program pelatihan, proteksi, dan sertifikasi profesi kepada pekerja kota Surabaya.

Pemberian program tersebut diberikan secara gratis bagi warga Surabaya dengan tujuan meningkatkan daya saing dan mutu pekerja serta memperluas jaringan kerja.

Selama rentang 2014 hingga 2015, Disnaker Surabaya sudah memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada 866 warga. Menurut Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Rizal Zainal Arifin menjelaskan proteksi merupakan salah satu kewajiban dalam rangka melindungi tenaga kerja.

Misalnya, dengan memberikan pembinaan kepada pekerja agar mampu menyelesaikan permasalahan mereka dengan perusahaan secara musyawarah. ‘’Kita ingin menciptakan iklim industri di Surabaya yang harmonis. Karena semua permasalahan hanya bisa diselesaikanm dengan cara berkomunikasi tanpa harus mengandalkan kekerasan,” ujarnya kepada wartawan di kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Senin (23/2) kemarin.Q dre

Cat Trotoar Untuk menjaga kelstarian dan kebersihan kota Surabaya Pemkot Surabaya melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Surabaya melakukan pengecatan trotoar disepanjang jalan Hayam Wuruk Surabaya,Senin (23/2).

trie diana/bhirawa

Jelang Pilkada, Pemkot Sisir Tempat Kos Disesalkan, Hilangnya Dua Poin Penting dalam UU Pilkada

Komisi E Prihatin Masih Beredarnya Obat Buvanest dan Kalnex DPRD Jatim, Bhirawa Masih beredarnya dua jenis obat produksi PT Kalbe Farma yaitu Buvanest dan Kalnex membuat prihatin Komisi E DPRD Jatim.

Alasannya, dua jenis obat tersebut sudah dilarang peredarannya oleh Departemen Kesehatan dan BPPOM. Anggota Komisi E DPRD Jatim, dr Benjamin mengaku sangat menyesalkan sikap PT Kalbe Farma yang tetap membandel dan tidak mengindahkan instruksi Depkes dan BPPOM untuk menariknya kedua obat tersebut .Buktinya beberapa waktu lalu ada berita di media massa di Pamekasan ternyata masih beredar dua jenis obat tersebut. Apalagi obat ini sudah merengut dua korban jiwa di Jakarta.

“Ini jelas merupakan pelanggaran. Kalau bisa ada sanksi berat terhadap produsen obat yang nakal. Bahkan kalau bisa dicabut izinnya. Mengingat dari obat tersebut sudah jatuh korban hingga meninggal. Dan ternyata obat-obat ini masih beredar bebas di pasaran. Padahal saya mendapat kabar produksi kedua obat tersebut sudah dihentikan,”tegas politisi asal Partai GeQ cty rindra ini, Senin (23/2).Q

geh/bhirawa

Tim Dispendukcapil saat menyisir tempat kos di daerah Gubeng, Senin (23/2).

Surabaya, Bhirawa rah Gubeng Kertajaya banyak Sebagai langkah kontrol atas yang belum mengetahui prosedur arus urbanisasi di kota Su- pembuatan surat keterangan rabaya, jajaran pemerintahan terdaftar sementara (SKTS).

Kota Surabaya menggelar ope- Padahal Pemkot sudah menyirasi yustisi. Selain itu, Pemkot apkan secara online yang bisa mulai mempersiapkan Daftar diakses secara mudah.

Pemilih Tetap Warga Surabaya.

Selain itu, penghuni kostSebab, e- KTP ini yang nantinya kostan khusus putri ini ratadigunakan untuk menggunakan rata masih dibawah umur yang hak pilih dalam pemilihan wa- baru memiliki KTP. saat di cek likota (Pilwali) Surabaya.

KTP-nya penghuni kos beralaDari pantauan Bhirawa, di mat Gubeng Kertajaya 6D No 1 sejumlah kos-kosan elit di dae- ini masih berdomisili di daerah

Surabaya.

Ketika ditanya surat nikah, Karunia Lestari (18th) warga asli Mojo enggan menyerahkan surat nikahnya. Selain itu, petugas akan mengkroscek ke rumahnya untuk memastikan bahwa benar-benar sudah menikah, Karunia menolaknya.

“Saya nikahnya diam-diam pak, dan surat nikahnya dibawa laki-laki saya. Kebetulan lakilaki saya kerja,” kata Karunia Lestari pada petugas yustisi, Senin (23/2).

Berbeda dengan, Metty (24th) warga asli Blitar yang baru bekerja di Cosmo Hotel dan Spa lantaran diajak oleh temannya.

Dirinya baru empat bulan tinggal di kos-kosan elit dengan tarif Rp 1,5 Juta ini.

“Saya gak tau pak cara ngurusnya (SKTS) gimana. Saya juga baru ngekos disini,” ujar wanita bertatto ini pada petugas Dispendukcapil Kota Surabaya.

Selain dari Dispendukcapil, dari Kecamatan Gubeng beserta lurah Kertajaya juga hadir dalam melakukan yustisi. Dijelaskan, dalam operasi yang dilakukan di dua kost yang berbeda itu, ditemukan puluhan penghuni kos yang tidak ada Q geh dikamarnya.Q

Surabaya, Bhirawa Dihilangkannya dua poin penting dalam Perppu 1/ 2014 terkait Pilkada sangat disesalkan Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI. Mengingat dua poin tersebut sangat penting untuk menguji apakah seorang calon kepala daerah (KDH) memiliki cacat perilaku dan hukum di masyarakat serta meminimalisir adanya konflik yang terjadi antara Kepala daerah dan wakilnya.

Anggota Komisi II DPR RI, Fandi Utomo mengaku sebelum dilakukan pengesahan terhadap Perppu 1/2014 menjadi UU, FPD terus berjuang agar 10 poin yang diajukan diterima oleh seluruh fraksi yang berjumlah 10 fraksi dalam rapat paripurna.Ternyata hampir sebagian besar yaitu 9 fraksi menolak dua poin yang ada dalam Perppu yaitu uji public serta pelaksanaan Pilkada dilakukan secara paket, tidak hanya kepala daerah saja. ‘’Padahal uji public sangat penting dilakukan meski sifatnya tidak mengikat. Mengingat dari uji public nanti diketahui apakah seorang calon kepala daerah yang maju memang orang yang bersih dan dapat dijadikan panutan di masyarakat. Hal ini dilakukan semata-mata jangan sampai permasalahan Kapolri terulang kembali dalam pelaksanaan Pilkada nanti. Karena disana tanpa melalui uji public,’’paparnya politisi yang berangkat dari Jatim satu disela-sela acara sosialisasi Pancasila dan UUD 45, Senin (23/2).

Ditambahkan, Fandi alasan fraksi-fraksi menolak karena alasan hal itu akan menimbulkan fitnah selain muspro karena hasil uji public sifatnya tidak mengikat.

Padahal uji public sangat penting bagi partai untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calonnya yang akan dimajukan setelah mendapat masukan dari Q cty masyarakat.Q

Nama Adies Kadir Masih Kuat di Bursa Wali Kota Surabaya Meski sudah duduk di kursi DPR RI, nama Adies Kadir masih menjadi salah satu kandidat kuat Wali kota Surabaya yang pemilihannya akan digelar Desember mendatang. Anggota Komisi III DPR RI dari Partai Golkar asal Daerah Pemilihan (Dapil) I Surabaya-Sidoarjo, ini masih disebut banyak pihak bisa menjadi pesaing kuat inchumbent Tri Rismaharini.

Atas wacana itu, Adies mengaku siap untuk maju menjadi Bakal Calon Walikota Surabaya, di Pilkada 2015 akan datang. Tetapi, kata dia, jika ditunjuk dan mendapat persetujuan dari partainya, Partai Golkar.

“Saya masih enjoy dengan tugas saya di Komisi III. Tetapi sebagai petugas partai, saya harus siap jika ditunjuk untuk maju di pilwali. Dan, sampai saat ini Partai Golkar masih melakukan penjaringan,” kata Adies Kadir di acara Silahturahim, Temu Kader, Tim Sukses dan Relawan Partai Golkar di Bangsal Pancasila, Universitas Wijaya Kusuma Jalan Raya

Dukuh Kupang Surabaya, Minggu (22/2) malam.

Adies menyebut, selain dirinya ada sejumlah nama lagi yang mulai dibicarakan untuk bursa bakal calon, dari internal maupun eksternal Partai Golkar.

“Yang saya tahu ada nama Wahyu, Blegur, Sahad, Syaiful Ma’arif dan dari eksternal nama Bu Risma juga masuk, kemudian Arief Affandi, Sukoto juga ada,” sebutnya saat ditanya wartawan.

Ditambahkan, prioritasnya memang dari kader Partai Golkar sendiri. Dan pada Maret 2015 nanti mulai dilakukan penjaringan nama-nama bakal calon walikota Surabaya.

“Juli nanti akan dilakukan penetapan nama bakal calon. Kemudian pada bulan Agustus sampai September dilakukan pendaftaran,” jelasnya.

Untuk diketahui, pada Juli 2015 nanti periode jabatan Wali kota Surabaya, akan berakhir. Spekulasi munculnya nama bakal calon pun mulai menghangat.

Termasuk parpol juga mulai melirik dan menyiapkan nama-nama yang bakal diusung, baik dari internal kader partai maupun nama calon dari luar partai.

Masih kuatnya kans Adies Kadir dalam Pemilukada Surabaya diakui salah satu kader Golkar sekaligus pengacara kondang Surabaya, Syaiful Maarif.

Ketua peradi Surabaya ini menegaskan jika dirinya yang sudah lama bersamasama Adies Kadir, telah mengamati dan mengevaluasi hasil Pilkada 2010 lalu.

“Kita sudah mengevaluasi

ist

Nama Adies Kadir muncul kembali dalam bursa kandidat calon Wali Kota Surabaya. apa yang menjadi kekala- kita menyiapkan strate- Kadir walau menjadi anghan kita pada Pilkada 2010 ginya,” aku Syaiful Ma’arif . gota DPR RI, justru telah lalu, jadi kita sudah paham “Adies Kadir sebagai Ke- mempersiapkan hal itu jauh dan akan membenahi itu. tua DPD II Partai Golkar hari. Kami sebagai timnya Sudah sejak tahun itu pula Surabaya lebih siap. Adies siap mengusung Adies Ka-

dir,” tandasnya.

Syaiful menambahkan, yang saat ini harus dijalankan bukan memilih nama, tapi menyiapkan mesin politik partai. Penataan atas kegagalan dalam Pilkada lalu juga menjadi catatan penting.

“Kekalahan ini bukan pada Partai Golkar, tapi ada yang lain. Itu yang kita benahi bersama-sama. Kini, mesin politik partai ini sudah siap dan akan memasuki bursa Pilkada. Kita juga sudah mulai menjalin komunikasi bersama dengan partai koalisi. Saat ini saya tegaskan, koalisi kami (KMP, red) di Surabaya sangat kuat,” pungkasnya.

Syaiful menyarankan kepada semua elemen Partai Golkar untuk bersama-sama mengusung pasangan yang akan dipilih partainya.

Kekuatan partai ini harus diberdayakan sehingga Pilkada 2015 bisa mewujudkan Q gat kemenangan bersama.Q

SURABAYA

Selasa Wage 24 FEBRUARI 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Bongkar Paksa

Petugas gabungan Ketentraman dan ketertiban (Trantib) Kecamatan Karangpilang Surabaya, Satpol PP Surabaya, dibantu oleh Polrestabes Surabaya dan Garnisun Tetap III/ Surabaya membongkar paksa 28 bangunan semipermanen yang berada di tanah fasum /RTH di Perumahan Gunungsari Indah Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang Surabaya,Senin (23/2).

Tampak Ny Sayu salahsatu pedagang tempe penyet saat menangisi warungnya yang dibongkar paksa dan meminta agar Wali kota Surabaya memberi lahan lain. trie diana/bhirawa

Pendidikan Dokter Tak Terima Lulusan SMK 44 Ribu Pelamar Bersaing di SNMPTN Surabaya, Bhirawa Prodi pendidikan dokter masih menjadi primadona di Universitas Airlangga setiap tahunnya. Namun, hal ini tidak berlaku untuk siswa lulusan SMK. Sebab, kedokteran manjadi salah satu fakultas yang tidak dapat menerima lulusan SMK lewat jalur apapun.

Dikatakan Humas Unair Bagus Ani Putra, aturan ini telah berjalan sejak satu tahun lalu.

Dan tahun ini, Unair kembali tidak menerima lulusan SMK untuk beberapa prodi melalui SK Rektor Nomor 10 2015. Beberapa prodi tersebut antara lain Prodi Pendidikan Dokter, Prodi Kebidanan dan Prodi Pendidikan

Dokter Gigi.

“Ini berlaku baik untuk jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri), SBMPTN maupun mandiri,” kata Bagus saat dihubungi, Senin (23/2).

Selain tiga prodi yang tidak menerima lulusan SMK, ada dua prodi lain yang menerima lulusan

RAGAM INFO

Dandim 0832 Tindak Tegas Anggotanya yang Terjerat Nakoba Surabaya, Bhirawa Komandan Kodim (Dandim) 0832 Surabaya Selatan Letnan Kolonel (Letkol) Infanteri Rudi Andriono siap menindak tegas setiap anggotanya yang berurusan dengan kasus narkotika.

Terlebih pada Bintara Pembina Desa (Babinsa) di wilayah Kecamatan di wilayah Surabaya Selatan.

Bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasiona Kota (BNNK) Surabaya, Senin (23/2) bertempat di markas Kodim 0832 Surabaya Selatan. Dari 90 anggota Babinsa, sebanyak kurang lebih 40 anggota menjalani tes urine yang dilakukan oleh BNNK Surabaya. Selain tes urine, sleuruh anggota Babinsa diberi penyuluhan dan pemantapan tentang bahaya narkotika.

Dandim 0832 Surabaya Selatan Letkol Inf Rudi Andriono mengaskan, penyuluhan yang dilakukan BNNK Surabaya sangat bermanfaat bagi anggota TNI dan masyarakat. Sebagai anggota Babinsa, diwajibkan memberi contoh yang baik bagi masyarakat. Terutama yang berkaitan dengan kasus narkotika.

“Bila ditemukan anggota Babinsa kami terbukti berurusan dengan narkotika, kami akan memprosesnya dan menindak tegas. Bahkan dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH),” tegas Dandim 0832 kepada Q bed Bhirawa, Senin (23/2).Q

SMK namun hanya dari program keahlian tertentu saja.

Diantaranya ialah Prodi Pendidikan Apoteker hanya dapat menerima lulusan SMK dari jurusan farmasi.

Selain itu, Pendidikan Dokter Hewan hanya menerima lulusan SMK dari jurusan Keperawatan, Analisis Kesehatan, Agribisnis Ternak Ruminansia, Agribisnis Ternak Unggas dan Agribisnis Aneka Ternak.

“Sebenarnya ketentuan ini berasal dari panitia SNMPTN pusat yang mengharuskan lulusan SMK untuk mendaftar ke prodi yang linear dengan program

keahliannya,” tutur Bagus.

Bagus menilai aturan ini cukup tepat agar mahasiswa baru itu tidak ketinggalan mengejar materi kuliah yang tidak diajarkan saat SMK. “Kita sudah menganalisis kurikulum di SMK. Lima prodi ini sebagian tidak relevan untuk SMK sebagian lagi terbatas untuk lulusan SMK jurusan tertentu,” kata dia. Selain lima prodi ini, lulusan SMK bebas memilih.

Bagus mengaku, Pendidikan Dokter merupakan salah satu prodi yang paling diminati. Sesuai data pendaftaran SNMPTN level nasional per 23 Februari ini,

terdapat 44.258 pelamar dari 4.320 sekolah bersaing.

Sementara di Unair sendiri, pendaftar yang masuk telah mencapai 1.690 pelamar. “Untuk hari ini (kemarin), pelamar yang paling tinggi untuk IPA ialah Prodi Pendidikan Dokter dengan 178 pelamar,” kata dia. Selain pendidikan dokter, persaingan di Prodi Kesehatan Masyarakat juga cukup ketat dengan 174 pelamar.

Bagus melihat, pendaftar SNMPTN tahun ini mulai cerdas membaca peluang. Hal ini dapat dilihat dari prodi yang sepi tahun lalu mendadak kini menerima

Dua Ribu Ibu RT Jatim Kena HIV/AIDS PAD Rumah Sakit Hewan Disnak Jatim Capai Rp 40 Juta

dna/bhirawa

Jika tidak hati-hati perempuan rentan tertular virus HIV. Surabaya, Bhirawa Bambang Wahyudi menyataIbu rumah tangga menempati kan, jumlah penderita ibu rumah porsi signifikan dalam jumlah tangga ini bahkan mengalahkan penderita HIV-AIDS di Jawa penderita AIDS dari kalangan Timur. Dari data yang dihimpun PSK yang hanya 805 penderita Dinkes Jatim jumlah kasus HIV/ atau 7,40 persen.Sedangkan AIDS dari ibu rumah tangga penderita dari kalangan ibu sebanyak 2.129 orang angka ini hamil saat ini sebanyak 738 orlebih sedikit dari jumlah kasus ang, sedangkan bayi lahir yang dari wiraswasta 2.192 orang. positif HIV sebanyak 522 orang.

Sedangkan data Komisi Pe“Dari jumlah anak yang lahir nanggulangan HIV AIDS (KPA) positif HIV, 20 di antaranya Jatim menemukan penularan meninggal dunia,” imbuhnya. terbesar HIV AIDSdi Jatim Sementara itu, dari estimasi ternyata berasal dari kalangan ODHA (orang dengan HIV ibu rumah tangga yang me- AIDS) di Jatim saat ini mennyumbang angka cukup besar capai 57.321 orang. Dari jumlah karena mencapai 1.800 pende- ini, yang sudah ditemukan dan rita atau mencapai 16,54 persen. terdata HIV baru 22.643 atau Sekretaris KPA Jatim, Otto 39,5 persen dari total estimasi

yang ada.

“Sedangkan untuk AIDS, jumlah penderita di Jawa Timur saat ini mencapai 10.882 orang dengan rincian 6.758 laki-laki dan sisanya 4.124 adalah wanita,” pungkasnya.

Kepala Dinkes Jatim dr Harsono mengungkapkan, banyaknya kasus HIV oleh ibu rumah tangga tidak hanya disebabkan karena banyak ibu rumah tangga yang melakukan free seks atau bergonta-ganti pasangan, melainkan banyak dari pasangannya (Suami) yang terkena HIV. Banyak dari suami yang tertular oleh pasangan lain sehingga menularkan ke istrinya. ‘’Jika dilihat istri adalah korban dari suami yang suka jajan atau bergonta-ganti pasangan dengan wanita lain,’’ tegasnya.

Harsono mengungkapkan, sebenarnya kasus HIV/AIDS ibaratkan peristiwa gunung es.

Jika dicari lagi kasus HIV/AIDS masih banyak yang belum terdata. Banyak dari penderita HIV tidak mau melaporkan ke petugas kesehatan, sehingga penanganan dan pengobatan HIV tidak menjangkau ke semua penderita. ‘’Untuk penderita HIV/AIDS memang tidak semua orang bisa menerima sehingga penderitanya merasa dikucilkan,’’ Q dna ucapnya.Q

Polda Jalankan Gerbong Mutasi Jabatan Beberapa Pamen Dimutasi

Polda Jatim, Bhirawa Jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur kembali melakukan mutasi atau rotasi jabatan Perwira Menengah (Pamen). Di antaranya dua pejabat utama Polda Jatim,

yakni Direktur Narkoba (Dirnakoba) dan Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda).

Berdasarkan Surat Telegram Rahasia (STR) 386 tertanggal 20 Februari 2015, Dirnarkoba Polda Jatim Kom-

bes Pol Andi Loedianto dipindahtugaskan ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Jatim. Begitu juga dengan Irwasda Kombes Pol Aan Iskandar, juga dipindahtugaskan ke bagian urusan masalah

penyalahgunaan narkoba.

Beberapa hari sebelumnya, STR mutasi juga menyebutkan beberapa pejabat strategis di Polda Jatim dipindahtugaskan.

Di antaranya, Kasubdit Pidkor Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP

Keprotokolan Harus Pertimbangkan Aspek Sosiologis Keprotokolan harus mempertimbangkan aspek sosiologis terhadap program ataupun kinerja. Protokol berfungsi untuk membuat keteraturan dan membangun nilai guna menjaga harmoni dan keseimbang pada masyarakat.

Dalam mengimplementasi normatif, protokol perlu menggunakan pendekatan aspek sosiologis yang di dalamnya terdapat pandangan kultural yang berbeda antar wilayah.

“Demokrasi meletakkan sistematis pada protokol, basisnya menggunakan kultural bukan peraturan saja.

Sehingga keprotokolan harus sesuai dengan kultural, regulasi keprotokolan juga harus ditanamkan dengan kultural,” ujar Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Keprotokolan Se-

banyak peminat. Salah satunya Prodi Ilmu Gizi yang keketatannya tahun lalu hanya mencapai dua persen, kini menjadi prodi yang cukup diminati dengan 144 pelamar.

Berbeda dengan Unair, hingga kini pendaftaran SNMPTN di ITS masih belum terlihat signifikan. Humas SNMPTN ITS Ismaini Zain mengatakan, jumlah pendaftar yang masuk baru mencapai 952 pelamar.

Dari jumlah tersebut, terdapat 487 pelamar memilih ITS sebagai pilihan pertama dan 256 pelamar sebagai pilihan Q tam kedua.Q

Indonesia Tahun 2015, di Ruang Graha Wicaksana Praja Kantor Gubernur Jatim, Senin (23/2).

Menurut dia, keprotokolan harus mengenal sosiologis dan kultural masing-masing. Di Jatim, misalnya, terdapat tiga macam budaya yakni Budaya Arek, Budaya Madura, dan Budaya Mataraman. Ketiga budaya tersebut memiliki pendekatan yang berbeda.

Lebih lanjut disampaikannya, pada budaya Madura, masyarakat memiliki figur panutan antara lain tokoh agama (kyai dan ula-

ma) dan tokoh masyarakat.

Peran kyai dan ulama ini sangat besar pada masyarakat, sehingga ketika meletakkan posisi pendampingan pada kepala daerah harus berdekatan dengan kyai dan ulama. “Tokoh agama harus disandingkan dengan kepala daerah dan pejabat pada kegiatan di wilayah Madura,” kata Pakde Kawo sapaan akrab Gubernur Jatim.

Sedangkan budaya Arek yang wilayahnya meliputi Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Jombang, Mojokerto, Lamongan, masyarakatnya memiliki tokoh panutan seperti tokoh masyarakat, tokoh agama dan intelektual. Dalam hal ini, tokoh intelektual seperti rektor perguruan tinggi negeri atau

swasta, peneliti, mahasiswa memiliki peran yang cukup penting dalam Budaya Arek.

“Masyarakat budaya Arek ini sangat rasional. Sehingga kegiatan yang melibatkan kepala daerah di wilayah budaya Arek, posisi tokoh intelektual harus disandingkan dengan kepala daerah dan pejabat. Begitu juga dengan kegiatan Musrenbang Provinsi Jatim selalu mengundang mahasiswa untuk menampung aspirasi mereka,” ujarnya.

Untuk budaya Mataraman yang berada di wilayah Kediri, Blitar, Tulungagung, Nganjuk, Madiun, Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Ngawi, Tuban, Bojonegoro, masyarakatnya memiliki figur panutan seperti birokrat, tokoh agama, dan tokoh Q iib masyarakat.Q

Anjas Gautama yang dipindah menjadi penyidik Madya Ditreskrimsus Polda Jatim.

Posisinya diganti oleh AKBP Yoyon Tony Surya Putra yang selama ini menjadi Pamen di Q bed Biro SDM Polda Jatim.Q

Pemprov, Bhirawa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sumbangan Rumah Sakit Hewan (RSH) Dinas Peternakan Jatim pada tahun 2014 mencapai Rp 40 Juta. Tahun ini, Disnak Jatim juga memperkirakan terjadi kenaikan PAD seiring dengan operasional dua alat kesehatan seperti USG dan X Ray. Kepala Dinas Peternakan Jatim, Ir Maskur MM mengatakan, jika kedua alat itu sudah diopersionalkan maka pihaknya tidak akan memakai jasa pihak ke tiga lagi. “Semua bisa dilayani dengan sebaik-baiknya,” katanya didampingi Kepala RSH Disnak Jatim, Drh Suharyono, Senin (23/2).

Menurut Maskur, jika alat X-Ray dioperasikan maka bisa memacu pelayanan yang ada di RSH Disnak Jatim. Jika kalau ada X-Ray maka harapannya akan mempercepat pelayanan kami. Sebab, sebelumnya kami merujuk ke lembaga lain yang mempunyai X-Ray,” ujarnya Di sisi lain, Maskur juga mengatakan, pihaknya kini tengah membenahi bangunan RSH yang sebelumnya masih jauh dari kesan belum reprentatif terutama fasilitas sarana dan prasarana. “Awalnya kami inginkan gedung RSH bisa berlantai dua. Namun saat ini masih lantai satu dulu. Namun, pembenahan dan pembangunan gedung ini mengarah pada kenyamanan hewan yang sedang rawat inap,” katanya.

Maskur juga menginginkan semakin lengkap fasilitas sarana prasarana serta kelengkapan peralatan maka RSH tersebut bisa beroperasional selama 24 jam. “Sehingga masyarakat bisa mendatangi langsung jika sewaktu-waktu hewan kesayangannya mengalami sakit,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Kepala RSH Disnak Jatim, Drh. Suharyono mengatakan, RSH Disnak Jatim ditunjang dengan peralatan dan laboratorium yang memadai dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan hewan dan diagnosa yang tepat dan akurat.

Terkait dengan jumlah dokter, lanjutnya, saat ini sudah ada 3 dokter, 2 paramedis, dan 1 PTT juga dibantu dengan kerjasama dokter lainnya yang siap untuk membantu pelayanan di RSH Disnak Jatim.

Untuk pelayanan di RSH Jatim, masyarakat yang ingin memeriksakan hewan kesayangannya bisa datang mulai dari Senin-Sabtu diawali jam 07.00 Wib sampai dengan 16.00 Wib. “Biasanya sih penanganannya sampai 24 jika memang ada kondisi tertentu yang dialami pasien (hewan,red),” katanya.

Ia juga menjelaskan, ada beberapa jasa pelayanan yang dilakukan RSH Disnak Jatim. Jasa pelayanan pasif dan aktif. “Pelayanan pasif diberikan dengan cara pasien atau klien mendatangi rumah sakit. Sebaliknya, pelayanan aktrif berupa house call, apabila pasien tidak memungkinkan dibawa ke RSH. Maka petugas medis Q rac akan mendatangi lokasi pasien,” paparnya.Q

OPINI

4 Tajuk

Berharap pada Kapolri Baru DALAM sehari, presiden Jokowi membuat dua keputusan strategis: memberhentikan (sementara) dua pimpinan KPK, dan menunjuk calon (tunggal) Kapolri. Konsekuensinya, presiden juga membuat dua ketetapan yang tak kalah rumitnya.

Yakni, mengangkat tiga komisioner KPK, serta membatalkan pencalonan Kapolri terdahulu. Untuk seluruh kewenangan itu, presiden menambahkan kata, agar menjamin ketenangan masyarakat.

Benar, kegelisahan masyarakat telah surut. Terutama masalah perselisihan Polisi versus KPK, yang semakin melebar. Sebelum (mudah-mudahan) happy ending, korps Kepolisian biasa nampak unggul pada tataran hukum material.

Tetapi selalu jeblok dalam persepsi publik. Misalnya, menang upaya Pra-Peradilan terhadap kasus ke-tersangka-an calon Kapolri (terdahulu). Namun publik meyakini telah terjadi “kriminalisasi” terhadap KPK. Akibatnya, Kepolisian harus bersusah-payah membangun kepercayaan publik yang semakin melorot. Sesama lembaga negara (penegak hukum) pun, tidak percaya benar kepada kepolisian.

Antaralain Komnas HAM (Hak Asasi Manusia) sudah menyatakan, bahwa penangkapan Wakil Ketua KPK, sebagai teror. Dus, itu bagai vonis polisi melanggar HAM. Begitu pula amar ketetapan hakim Pra-Peradilan juga disorot oleh Komisi Yudisial.

Kegelisahan masyarakat belum reda benar. Karena perseteruan KPK yang suda vis a vis dengan Kepolisian, belum menunjukkan tren mereda. Bahkan Kepolisian bakal melanjutkan berbagai kasus yang di-sangka-kan kepada aparat KPK. Antaralain yang melibatkan penyidik KPK (yang berasal dari korps Kepolisian), Novel Baswedan. Beberapa penyidik yang lain juga akan menghadapi tuduhan kepemilikan senjata api secara ilegal.

Perkara Novel, telah menimbulkan kegaduhan cukup miris, bagai penggerebekan teroris. Serombongan besar (kira-kira dua kompi) Polisi dari Polda Metro Jaya dan Polda Bengkulu (6 Oktober 2012) mengepung gedung KPK. Tuduhannya, Kompol Novel diduga terlibat penembakan terhadap pencuri sarang burung walet di Bengkulu, tahun 2004 lalu!

Persepsi publik menduga hal itu sebagai “balas dendam” petinggi polisi. Novel, ketika itu menjadi penyidik utama kasus korupsi Kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Muaranya, perwira tinggi polisi masuk penjara.

Serangan balik kepada KPK sudah sering terjadi.

Perseteruan dimulai dengan kasus “Cicak versus Buaya,” yang melibatkan Kabareskrim (saat itu Komjen Susno Duadji).

Perseteruan itu bermuara pada pemidanaan Susno Duadji, karena kasus korupsi pilkada Jawa Barat. Jadi, pada akhir perseteruan polisi selalu kalah. Terbukti, bukti material saja tak cukup. Pada paradigma penegakan hukum terdapat asas lain yang memiliki “kasta” lebih tinggi. Yakni, asas rasa keadilan.

Berbagai krisis kepercayaan terhadap Kepolisian, akan menjadi beban yang ditanggung oleh calon (tunggal) Kapolri, Badrodin Haiti. Belum lagi altar politik, ketika menghadapi uji kepatutan dan kelayakan di DPR-RI. Walau sebenarnya, Komjen Badrodin Haiti, bisa diterima oleh semua pihak di luar Kepolisian. Pada pelantikan pelaksana tiga komisioner KPK, Badrodin Haiti juga berangkulan dengan (Plt) Ketua KPK Taufiequrachman Ruki.

Tetapi sikap akomodatif calon Kapolri belum tentu disikapi senada oleh bawahannya. Begitu pula kasus ke-tersangka-an perwira tinggi polisi, tidak dihentikan oleh KPK. Masing-masing karena prosedur hukum sesebagaimana diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Rasa keadilan, agaknya akan menjadi “kurikulum” baru kepolisian. Hal itu disebabkan polisi berada pada garda terdepan penegakan hukum, ketertiban masyarakat. Pada Kode Etik Kepolisian (Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011) frasa “rasa keadilan” dimasukkan dalam konsiderans menimbang.

Menjadi filosofi utama.

Walau bukan “malaikat,” dan bukan pula Superman, polisi mengemban tugas cukup berat, diamanatkan UUD pasal 30 ayat (4). Tugas itu makin berat, karena rasio jumlah polisi masih sangat kurang. Peralatan sarana tugasnya juga minimalis.

Penegakan hukum pada korps kepolisian masih bergelut dengan kesejahteraan dan dukungan profesionalisme. 

Selasa Wage, 24 FEBRUARI 2015

Meneropong Masa Depan Perda Bankummaskin sudah ada pengantar RT/RW. Padahal yang sering terjadi mereka yang tidak termasuk kategori miskin tetapi memmampu memuat perinta surat keterangan intah, larangan, atau miskin dengan tujanji-janji namun juan mendapatkan ia tidak akan perpelayanan gratis dari nah mampu mewupemerintah. judkannya dalam Kedua, mendahuOleh: kenyataan. Perda lukan penyelesaian Freddy Poernomo Bankummaskin dan masalah hukum di Perda perubahannya luar pengadilan. Banhanya memberikan tuan hukum adalah dasar hukum penyelenggaraan hak asasi manusia oleh sebab itu bantuan hukum sedangkan dalam setiap masyarakat miskin yang kenyataan pelaksanaannya efekterjerat perkara hukum baik tif atau tidak sangat bergantung perkara pidana, perdata, maupun kepada para pelaksananya. tata usaha negara berhak mendaPara pelaksana Perda Banpatkan bantuan hukum. Namun kummaskin dan Perda perubahhendaknya bantuan hukum tidak annya yang mampu mewujudkan selalu dimaknai sebagai proses cita-cita yang termuat dalam hukum di pengadilan (litigasi).

Perda Bankummaskin dan Perda Perkara hukum khususnya perubahannya itu. perkara perdata yang dapat diDalam rangka menjamin Perselesaikan secara musyawarah da Bankummaskin dan Perda mufakat hendaknya diselesaikan perubahannya berjalan baik serta dengan cara musyawarah mumencegah terjadinya penyimpangfakat lebih dahulu dibandingkan an terdapat beberapa hal penting dengan proses litigasi. Gugatan yang harus diperhatikan dan di pengadilan baru dilakukan diawasi pelaksanaannya secara jika musyawarah untuk mufakat ketat. Pertama, memastikan yang tidak mencapai kesepakatan. menerima bantuan miskin benarJadi pemberi bantuan hukum benar masyarakat miskin. Sesuai tampil lebih dahulu sebagai juru dengan nama Perdanya maka damai dan jika gagal baru ke hanya masyarakat miskin saja pengadilan. yang berhak mendapatkan banKetiga, siapa pemberi bantuan tuan hukum. Memastikan bahwa hukum. Pemberi bantuan hukum yang menerima bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum benar-benar masyarakat miskin atau organisasi kemasyarakatan sangat penting untuk mencegah tetapi tidak setiap mereka dapat pemberian bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum. salah alamat karena menyangkut Hanya mereka yang telah mepenggunaan uang negara. menuhi persyaratan Pasal 8 ayat Belajar dari program-program (2) UU Bankum saja yang dapat pemerintah yang menyangkut bertindak sebagai pihak pemberi masyarakat miskin seringkali bantuan hukum yaitu: berbadan yang terjadi adalah penyimhukum, terakreditasi berdasarpangan-penyimpangan dalam kan UU Bankum, memiliki kanpraktik. Misalnya program Bantor atau sekretariat yang tetap, tuan Langsung Tunai (BLT) atau memiliki pengurus, dan memiliki program Kartu Indonesia Sehat program Bantuan Hukum.

(KIS) dan Kartu Indonesia Pintar Pembatasan ini penting untuk (KIP) sering diterima oleh memencegah pihak-pihak yang tidak reka yang justru secara ekonomi bertanggungjawab yang hanya mampu dan beberapa masyarakat ingin mendapatkan dana dari pemiskin justru tidak menikmati merintah daerah dengan berkedok program-program itu. Selain melakukan pemberian bantuan huitu, Kartu Keluarga Miskin atau kum kepada masyarakat miskin.

Surat Keterangan Miskin dari Oleh karena itu pada saat Lurah atau Kepala Desa sebagai pemberi bantuan hukum mengabukti bagi masyarakat miskin jukan permohonan dana bantuan pun sangat mudah diperoleh. hukum harus dicek secara teliti Biasanya Kepala Desa atau apakah telah memenuhi ketenLurah begitu ada warganya yang tuan Pasal 8 ayat (2) UU Banmeminta surat keterangan miskum atau tidak. Jika tidak maka kin langsung diberikan saja asal pengajuan dana bantuan hukum

The law should be a shield for the weak and powerless, not a club for the powerful.

Gov. Roy Bames, 2004 Equal Justice Conference

P

erda Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Perda Bankummaskin) lahir 1 Oktober 2012 serta berlaku efektif sejak 2 November 2012.

Kehadiran Perda Bankummaskin adalah perintah Pasal 19 ayat (2) UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bankum). Diusianya yang baru dua tahun lebih Perda Bankummaskin harus direvisi karena harus menyesuaikan dengan aturan di atasnya. Lahirnya PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (PP No. 42/2013) menjadi dasar dilakukannya perubahan Perda Bankummaskin.

Berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 April 2014 Nomor 188.34/1839/SJ perihal klarifikasi peraturan daerah disebutkan bahwa berdasarkan hasil kajian Tim terhadap Perda Bankummaskin ditemukan Pasal 19 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 PP No. 42/2013 yang pada intinya menyatakan bahwa pemberian bantuan hukum dapat dibiayai dari APBN atau APBD, selain itu pendanaan dapat berasal dari hibah atau sumbangan dan/ atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Dengan hanya satu pasal Perda Bankummaskin yang ditemukan bertentangan dengan PP No. 42/2013 menjadikan Perda Bankummaskin sangat luar biasa jika mengingat kelahirannya yang mendahului PP No. 42/2013.

Kini DPRD Jawa Timur telah menyiapkan Raperda Perubahan Perda Bankummaskin untuk segera disahkan menjadi Perda.

Jika nanti Raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi Perda berimplikasi terdapat dua Perda yang mengatur tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin yaitu Perda Bankummaskin dan Perda perubahannya.

Hadirnya Perda Bankummaskin dan Perda perubahannya tidak menjadikan persoalan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Jawa Timur selesai.

Perda atau peraturan tertulis lainnya apapun bentuknya hanya

harus ditolak. Keempat, transparansi penggunaan dana bantuan hukum. Tansparansi penggunaan dana bantuan hukum sangat penting mengingat pelaksanaan bantuan hukum dibiayai dari APBD. Publik harus diberikan akses seluas-luasnya untuk dapat mengetahui apakah uang rakyat itu dipergunakan untuk tujuan yang semestinya. Transparansi untuk mencegah penyelewenangan penggunaan dana bantuan hukum oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kelima, pertanggungjawaban penggunaan bahan hukum.

Setiap penggunaan dana yang berasal dari APBN/APBD harus dipertanggungjawaban tidak terkecuali penggunaan dana bantuan hukum. Pertanggungjawaban dilakukan dengan membuat laporan pertanggungjawaban tiap penggunaan dana bantuan hukum kepada pihak yang memberikan dana bantuan hukum.

Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan hukum harus dapat diuji kebenarannya dan jika tidak maka akan dikenakan sanksi. Keenam atau terakhir, sanksi terhadap pelanggaran. Sanksi menjadi bagian penting dari tiap peraturan untuk menjamin bahwa peraturan itu ditaati. Perda Bankummaskin telah mengatur sanksi bagi pelanggar pelaksanaan bantuan hukum yang wujudnya sanksi administrasi, sanksi pidana, atau sanksi perdata. Sanksi administrasi dapat berupa teguran tertulis atau pengembalian semua bantuan dana yang telah diterima oleh pemberi bantuan hukum.

Sanksi pengembalian dana bantuan hukum penting dalam rangka mengembalikan kerugian dana APBD yang telah digunakan oleh pemberi bantuan hukum secara tidak bertanggungjawab.

Sanksi pidana merujuk kepada UU Bankum yang dapat berwujud pidana penjara atau denda.

Sanksi perdata berupa gugatan ganti kerugian jika pengembalian dana tidak dilakukan.

Sebaik apapun aturan hukum dibuat tidak akan berjalan dengan baik jika tidak dilakukan penegakan hukum yang baik. Hal itu pun berlaku untuk Perda Bankumaskin beserta Perda perubahannya. Penegakan hukum untuk menjamin bahwa suatu peraturan implementatif dalam praktik.

Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur

Langkah Besar BTN Wujudkan Rumah Idaman (2-Habis)

Sebagai Mortgage Bank yang Jadi Integrator Atasi Backlog Setiap makhluk di bumi termasuk manusia pasti memerlukan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok untuk menunjang pertahanan hidup. Ada tiga kebutuhan pokok itu, yakni sandang, pangan dan papan. Sandang adalah pakaian yang diperlukan oleh manusia sebagai makhluk berbudaya. Lalu, pangan merupakan kebutuhan yang paling utama bagi manusia. Sedangkan papan adalah kebutuhan manusia untuk tempat tinggal.

Zainal Ibad, Surabaya Pada awalnya fungsi rumah hanya untuk bertahan diri dari cuaca panas dan hujan. Namun lambat laun berubah menjadi tempat tinggal keluarga. Makanya tak heran jika kebutuhan akan memperindah rumah semakin meningkat disesuaikan selera pemiliknya.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah memberikan aspirasi untuk melakukan percepatan penyelesaian backlog perumahan nasional melalui program sejuta rumah untuk rakyat. Bank BTN (Bank Tabungan Negara) sebagai bank plat merah mendapat keistimewaan dengan menjadi integrator stakeholder strategis dalam permasalahan kelangkaan perumahan (backlog) di Indonesia.

“Kami siap untuk menjadi motor dalam menggerakkan program rumah bagi masyarakat. Ini adalah program pemerintah dan menjadi tugas mulia bagi kami untuk bisa merealisasikannya” kata Direktur Utama Bank BTN, Maryono, usai bertemu Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, beberapa waktu lalu, di Jakarta.

Menurut dia, Wapres minta Bank BTN mampu menjadi pemeran utama dalam pelaksanaan program penyediaan perumahan nasional.

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Seperti program perumahan bagi buruh di dekat kawasan industri.

Soal konsepnya seperti apa, Maryono mengatakan akan dibicarakan lebih lanjut dengan tim Wapres.

“Pemerintah akan lebih fokus bagaimana membiayai rumah-rumah khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini lebih besar lagi. Bank BTN siap mendukung program perumahan pemerintah berapapun jumlahnya dan dimanapun tempatnya. Yang penting rumah itu layak untuk didukung pembiayaannya melalui skip KPR (kredit pemilikan rumah) yang kami siapkan khusus bagi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah),” tuturnya.

Sekadar catatan, Indonesia masih menghadapi problematika besar dalam mengatasi masalah backlog perumahan dalam negeri.

Hingga saat ini diperkirakan backlog telah mencapai 15 juta lebih unit rumah yang masih harus dipenuhi oleh pemerintah.

Diperlukan peran serta banyak pihak untuk mengatasi problematika masalah perumahan ini.

Dijelaskan, backlog itu bukan kesalahan Bank BTN sebagai pelaksana program. Backlog itu terjadi justru karena pasarnya besar dan tidak dapat ditutup hanya oleh pembiayaan yang disiapkan pemerintah melalui

aliran modal bisa berdampak terhadap pengetatan likuiditas yang berdampak kepada kenaikan suku bunga acuan bank sentral, yang biasanya juga diikuti dengan kenaikan suku bunga perbankan.

Di samping itu, dari sisi domestik dampak ekonomi akibat naik turunnya harga BBM (bahan bakar minyak) dan Bank BTN mendapat keistimewaan dengan menjadi integrator stakeholder dalam permasalah- penyesuaian tarif listrik diperkirakan an perumahan di Indonesia. akan berpengaruh APBN dan Bank BTN. Perlu dukungtah menyiapkan program rumah terhadap meningan dari perbankan lain untuk masuk nasional bagi masyarakat menengah katnya biaya produksi, biaya dalam program rumah nasional. bawah,” jelas Maryono. distribusi, dan inflasi. Harga“Minat masyarakat untuk memiDikatakan, KPR BTN kini sudah harga kebutuhan pokok menjadi liki rumah begitu besar sekali. Enmenginjakkan usia yang ke-38 tameningkat, daya beli menurun, tah itu untuk kebutuhan tempat hun. Diusianya yang cukup matang konsumsi rumah tangga juga tinggal ataupun sarana investasi itu diharapkan mampu menjadi momenurun. bagi mereka. Ini merupakan pomentum di bawah kepemimpinan “Hal-hal tersebut, mudah-mudahtensi yang perlu didorong oleh para pemerintahan baru dalam melakuan dapat diantisipasi dengan baik pelaku pembangunan perumahan, kan perbaikan di bidang perumahan oleh pemerintah dengan program agar pasar rumah selalu siap untuk nasional. Baik itu dalam perbaikan reformasi fiskal merealokasi angdibeli oleh masyarakat yang memdari sisi supply, demand ataupun garan subsidi BBM ke sektor yang butuhkan,” katanya. kebijakan pusat dan daerah yang produktif. Implementasi program Menurut dia, Bank BTN tak pro bisnis dan pro rakyat. ini diharapkan dapat segera berpernah berhenti dalam berkarya Maryono menjelaskan, tantangjalan dan membuahkan hasil yang memenuhi tuntutan core businessan Indonesia tahun depan adalah berdampak terhadap penguatan nya dalam pembiayaan perumahan risiko turbulensi di pasar keuangan ekonomi rakyat banyak,” jelasnya. di Indonesia. Selalu ada terobosan global, yang dipicu oleh kenaikan Saat ini, minat masyarakat ununtuk meningkatkan peran Bank suku bunga di Amerika Serikat, tuk memiliki rumah begitu besar BTN sebagai bank fokus perumahthe Fed Fund Rate. Meskipun besekali. Entah itu untuk kebutuhan an (mortgage bank). Kebutuhan lum bisa diperkirakan waktunya tempat tinggal ataupun sarana rumah akan terus berjalan, tumbuh cepat atau lambat, banyak pihak investasi bagi mereka. Ini merudan terus akan tumbuh. memperkirakan bahwa kebijakan pakan potensi yang perlu didorong “Kami siap mengawal tugas mutersebut akan terjadi. oleh para pelaku pembangunan pelia dalam menyediakan rumah bagi Bagi Indonesia, hal tersebut rumahan agar pasar rumah selalu masyarakat Indonesia. Sebagai bank dapat berakibat pada berkurangsiap untuk dibeli oleh masyarakat fokus pembiayaan perumahan, Bank nya aliran modal masuk karena yang membutuhkan.

BTN akan memberikan peran lebih pergeseran penempatan investasi Berdasarkan data Bank BTN besar dalam mendukung Pemerinlintas negara. Berkurangnya sejak realisasi 10 Desember 1976

sampai dengan November 2014 ini, telah direalisasi rumah sebanyak 3.371.958 unit yang terdiri Hunian Subsidi sebanyak 2.562.043 unit (76,0 persen) dan Hunian Non Subsidi sebanyak 809.915 unit (24,0 persen) dengan total kredit mencapai Rp120,99 triliun, terdiri dari KPR Subsidi sebesar Rp56,58 triliun(46,8 persen) dan KPR Non Subsidi sebesar Rp64,41 triliun(53,2 persen).

“Kami masih tetap memberikan dukungan penuh terhadap upaya-upaya dalam memenuhi kebutuhan rumah rakyat. Oleh karena harapan kami program BTN Housing Finance Center dan produk Tabungan BTN Perumahan dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kebutuhan rumah di Indonesia,” katanya.

Bank BTN menjalin kerjasama dengan beberapa pihak untuk aliansi kerjasama strategis pemanfaatan produk, jasa dan layanan perbankan, yaitu dengan PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart) dan PT Property Bali Benoa. Sementara kerjasama dalam penyediaan fasilitas kredit dilakukan dengan Pancanaka Group, PT Duta Senawijaya Mandiri, PT Adhi Persada Properti dan Ciputra Sub Holding I. Bank BTN sudah mempunyai pengalaman hampir 40 tahun menjalankan bisnis pembiayaan perumahan di Indonesia. Selama ini, Bank BTN yang mengeksekusi program rumah rakyat melalui skim FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan), meski hal yang sama juga dilakukan bank lain. Namun Bank BTN lebih sukses karena berhasil menyalurkan 95 persen kredit rumah subsidi. 

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Wage 24 FEBRUARI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Sembilan Copet Asal Malang Ditangkap Polisi Gresik, Bhirawa Satuan Satreskrim Polres Gresik berhasil menangkap sembilan tersangka spesialis copet, saat beraksi di acara konser musil sedang berlangsung. Tersangkan menyobek saku celana dan tas milik korban, yang sedang menonton konser. Para tersangka yang ditangkap sebagian besar merupakan warga Malang.

Sering berpindah-pindah tempat dalam melakukan aksinya.

Kesembilang tersangka itu Rudianto (31), warga Kel Mergosono, Kec Kedungkandang. Selanjutnya, Fendi Santoso (26), warga Kel Mergosono, Kedungkandang. Berikutnya, M Munir (30), warga Desa Ngantru, Kec Kepanjeng.

Luluk Susilo (39), dan M Faizal (19), keduanya warga Kel Mergosono, Kec Kedungkandang, Malang. Andik Puspito (30), warga Gadang. Rangga Ananta (30), dan Andi Kuswanto (28), keduanya warga Desa Karangduren, Kec Pakisaji, Malang serta SA (17), warga Mergosono, Kedungkandang, Malang.

Menurut Kasatreskrim Polres Gresik, AKP Iwan Hari Purwanto, Senin (23/2), tertangkapnya tersangka berawal dari informasi masyarakat dan pentunjuk plat nomor kendaraan yang dipakai pelaku. Kami berhasil mengidentifikasi pelaku, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap sembilan pelaku di Malang. Polisi juga berhasil mengamankan dua unit mobil yang digunakan pelaku saat melakukan tindak pidana.

Dan semua pelaku sindikat copet antar kota yang kerap beraksi saat ada konser.

Tertangkapnya tersangka, bermula saat ada konser Grup Band Superman is Dead dan Sait Loco yang digelar di Stadion Semen Gresik (21/2). Saat itu banyak terjadi pencurian dengan pemberatan (pencopetan), dengan cara menyobek saku celana dan tas milik korban yang sedang menonton konser musik.Q kim

Pengusaha Nakal Timbulkan Defisit Rp 400 T Sidoarjo, Bhirawa Tanpa disadari selama ini banyak pengusaha hitam yang mencoba memanipulasi pajak dengan cara selalu melaporkan hutang perusahaannya, untuk membebaskan dari kewajiban membayar pajak. Akibatnya setiap tahun negara mengalami defisit dari penyalahgunaan ini sekitar Rp300 triliun hingga Rp400 triliun per tahun.

Anggota MPR/DPR RI, H Sungkono, saat melakukan sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di Balai Desa Ketegan, Kec Tanggulangin, Minggu petang, mengatakan, modus pengusaha untuk menghindari pajak sudah bertahun-tahun tanpa ada tindakan preventif dari pemerintah, padahal kerugian yang diakibatkan sangat fantastis. Pengusaha ini selalu melaporkan posisi hutangnya yang sangat besar sehingga perusahaannya bisa lari dari kewajiban membayar pajak.

Sungkono menyebut, kini ada 300 pengusaha besar yang menguasai 80% aset swasta (di luar perusahaan asing).

Kenapa bisa begini, karena

pengusaha kecil UMKM dan koperasi tidak didorong untuk menjadi besar. Di Negara Cina, misalnya UMKM hanya membayar bunga pinjaman 2% per bulan. Sedangkan di Indonesia pihak bank mengenakan hingga 7,5%. Karena itu wajar di Cina mudah tumbuh pengusaha besar yang awalnya dari kecil. Gairah berbisnis di sana sangat kuat didorong insentif bunga bank. ‘’Indonesia sebenarnya memiliki potensi sangat besar untuk menjadi macan asia.

Memiliki potensi alam yang luar biasa. Masyarakatnya yang senang berbisnis. Tetapi pemerintah dan bank juga harus mendorong, bagaimana mengembangkan usaha me-

hadi suyitno/bhirawa

Anggota MPR RI, H Sungkono saat sosialisasi empat pilar di balai desa. reka. Ketimpangan ekonomi yang tajam, sementara banyak pengusaha besar yang abai membantu yang lemah itulah yang menjadi faktor pelambat untuk memperbanyak bisnisman,’’ papar Sungkono.

Menurut Sungkono, negara harus kuat, jangan malah sebaliknya menjadi lemah karena banyak teknologinya yang tak dikelola dengan baik. Satelit Palapa juga sudah di jual, sebaliknya malah negara menyewa satelit dari negara lain.

Australia memiliki kemam-

Gerombolan Anjing Liar Serang Kambing Sidoarjo, Bhirawa Peternak kambing di sejumlah desa di wilayah Kec Buduran dan Kec Gedangan kini resah. Sebab, ternak kambingnya menjadi korban serangan dari sejumlah anjing liar yang berkeliaran.

Menurut informasi dari Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (P3) Kab Sidoarjo, kejadian ini muncul sejak tahun 2014 lalu hingga tahun 2015, anjing liar itu masih berkeliaran dan belum berhasil ditangkap masyarakat. Warga menyebut anjing itu liar, sebab menurut warga anjing itu berkeliaran bebas dan tak ada pemiliknya. ‘’Kini Dinas dan masyarakat masih terus koordinasi untuk menangkap dan memusnahkan anjing itu, bila ada masyarakat yang tahu tempat persembunyian anjing ini bisa memberikan informasi pada dinas,’’ ujar Kabid Peternakan, Drh Bambang Erwanto MM, saat dihubungi Minggu (22/2) kemarin.

Dari data yang dikumpulkan, kini di Kec Buduran ada lima peternak kambing yang ternaknya diserang. Sedangkan kini informasinya mulai merembet kearah wilayah Kec Gedangan, sudah ada satu peternak kambing yang jadi korban.

Kambing yang diserang anjing liar itu yang luka diobati petugas Dinas P3.

Ternak kambing yang telah diserang anjing liar itu bila ditotal ada sekitar 25 ekor, yang luka 20 ekor dan yang mati lima ekor. Anjing liar ini menyerang ternak kambing saat berada di dalam kandang, tidak hanya malam tapi juga pernah pada pagi hari. ‘’Kambing yang diserang tak hanya yang kecil tapi juga ada yang besar,’’ kata Bambang.

Bahkan ada warga yang menganggap ini sebagai anjing jadi-jadian, sebab pernah ada peternak kambing yang sempat memergoki dan membacok anjing itu, tapi hewan itu tidak apa-apa dan sehingga bisa melarikan diri.Q ali

puan untuk mendeteksi gerakan militer Indonesia. Kapal perang Amerika juga sering mendekati perairan Indonesia, dengan menegaskan kalau mereka berada di zona bebas.

Kedaulatan NKRI harus diperhatikan dengan serius.

Dalam ketahanan sosial, Sungkono, mengingatkan, orang tua untuk tidak abai melihat perkembangan anak. Teknologi informasi itu juga harus disaring, karena ada kecenderungannya banyak anak atau orang tua yang hanya memi-

kirkan dirinya sendiri. Mengurung diri di kamar karena keranjingan game online.

Diakui atau tidak, saat ini semakin banyak generasi penerus bangsa yang sama sekali tak faham dengan empat pilar kebangsaan. Dengan sosialisasi empat pilar berbangsa dan bernegara ini, maka generasi bangsa akan memiliki kecintaan kepada bangsanya sendiri. ‘’Sudah menjadi kewajiban bagi kita, untuk memberikan pengetahuan kepada anakanak kita tentang pentingnya memahami Pancasila secara utuh,’’ tutur Sungkono.

Jika empat pilar ini tak disosialisasikan secara terus menerus, dikhawatir empat pilar kebangsaan menjadi benda asing bagi rakyat Indonesia. ‘’Karenanya sebagai perwakilan rakyat, saya berkewajiban terus-menerus mensosialisasikan termasuk mendorong implementasinya agar kesadaran nasionalisme Bangsa Indonesia meningkat,’’ tegas Sungkono.Q hds

Pansus II Bakal Konsultasi ke Menkeu Terkait Perda Pendirian PT BPR

Petro Dukung Program Preman PKK Gresik, Bhirawa PT Petrokimia Gresik (PT PG) memberikan pelatihan budidaya hortikultura, tanaman obat keluarga (Toga), dan perikanan kepada ibu-ibu penggerak PKK melalui program Perempuan Mandiri (Preman) PKK. Kegiatan ini untuk mendukung program ketahanan pangan dan meningkatkan ekonomi keluarga.

Preman PKK merupakan program kerjasama antara PG dan tim penggerak PKK Kab Gresik. Program ini menargetkan ibu-ibu RT/RW dari 4 kelurahan yang dipilih sebagai proyek percontohan (pilot project). Yakni Kel Ngipik (RT1/ RW2), Kel Sukorame (RT2/RW1), Kel Karangturi (RT2/RW9), dan Kel Karangpoh (RT2/RW7). Masing-masing kelurahan mengirimkan peserta sebanyak 25 orang ibu-ibu penggerak PKK dan lima orang pendamping dari pihak kelurahan.

Wahyudi, Sekretaris Perusahaan (Sekper) PT Petrokimia Gresik menjelaskan, program ini merupakan bentuk dukungan perusahaan dalam hal peningkatan dan pengembangan potensi masyarakat atau community development. Sebelumnya, program ini telah diresmikan Ketua Penggerak PKK Kab Gresik, Hj Maria Ulfa Sambari Halim Radianto, dan Sekretaris Perusahaan PG, Wahyudi, di Gedung Putri Mijil, kemarin untuk melaksanakannya, PG menggelontorkan dana sebesar Rp170 juta.

Sedangkan pada Senin (23/2) hari ini, merupakan acara pembukaan pelatihan yang akan diikuti peserta selama empat hari penuh (23 Februari hingga 26 Februari 2015) di Kebun Percobaan PG. ‘’Adapun materi yang diberikan selama pelatihan adalah bertanam sayur dalam pot/polybag, vertikultur, toga, penanganan hama dan penyakit tanaman, serta dekomposting,’’ jelas Wahyudi.Q eri

5

achmad suprayogi/bhirawa

Petugas PU CK Prov Jatim, Firta Riyanti Dewi Kurniasari saat memberikan paparan, kemarin.

Jakon Kembali ke SKPD Masing-masing Sidoarjo, Bhirawa Penerapan pengerjaan pem bangunan gedung pemerintah atau pengadaan Jasa Konstruksi (Jakon) yang semula ditangani Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (CK TR). Mulai tahun 2015 ini dikembalikan ke SKPD masing-masing.

Sehingga Senin (23/2) kemarin, seluruh pimpinan SKPD dan camat dikumpulkan di ruang pertemuan Lantai 2 Sekretariat Pemkab Sidoarjo, untuk mendapatkan pengarahan. Acara yang dikemas dalam Pembinaan Jasa Lonstruksi mengambil tema ‘Optimalisasi Kinerja Aparatur Bidang Jasa Konstruksi, dalam Mewujudkan Pembangunan Konstruksi yang Berkwalitas dan Berdaya Saing Tinggi,’ itu dibuka Asisten II, Ir Hadajani selaku Ketua Pembina Jasa Konstruksi Kab Sidoarjo.

Agar kegiatan itu berjalan

lebih baik dan tepat sasaranya. Bagian Adminitrasi Pembangunan (AP) Setda Sidoarjo mengadirkan narasumber yang telah mumpuni di bidangnya, yakni Firta Riyanti Dewi Kurniasari dari PU Cipta Karya Provinsi Jatim. Kepala PU CK TR Sidoarjo, Ir Agoes Budi Tjahjono MT, Kepala PU Bina Marga Ir Sigit Setyawan MT dan Kepala Dinas PU Pengairan Ir Fatchurrohman.

Menurut Kepala Bagian AP Setda Sidoarjo, Ir Benny Erlangga, acara ini dilakukan agar para SKPD memahami masalah pengadaan Jakon.

Selama ini yang menangani hanya beberapa SKPD saja, diantaranya PU CK TR dan SKPD yang menangani masalah infrastruktur. ‘’Narasumber akan memaparkan bagaimana proses pengadannya, agar berjalan aman dan tak melanggar hukum,’’ jelas Benny Erlangga.

Dalam paparannya, Firta Riyanti Dewi Kurniasari memaparkan tentang pedoman teknis pembangunan BGN (Bangunan Gedung Negara).

Menurutnya, BGN adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi kekayaan milik negara, yang pembiayaannya bersumber dari biaya APBN atau perolehan lainnya. ‘’Seperti dana hibah, dana pembelian dan dana lainnya,’’ katanya.

Sementara untuk pelaksanaan pembangunan, bangunan gedung milik daerah yang biayanya bersumber dari APBD diatur dengan keputusan Gebernur/Bupati/Walikota, yang didasarkan pada ketentuan dalam Permen PU Nomor 45 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis BGN. ‘’Kalau pelaksanaan pembangunan gedung BUMN/BUMD juga mengikuti ketentuan dalam Permen PU itu,’’ jelas Firta.Q ach

Kab Mojokerto, Bhirawa Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kab Mojokerto bekerja maraton menuntaskan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mereka bahas.

Yakni Raperda tentang pendirian PT BPR Majatama, Raperda tentang pencabutan Perda Nomor 3 tahun 2008 tentang retribusi pelayanan jasa ketatausahaan, revisi sejumlah pasal dalam Perda Nomor 2 tahun 2009 tentang izin rekomendasi sarana prasarana kesehatan.

Serta revisi sejumlah pasal dalam Perda Nomor 6 tahun 2009 tentang retribusi usaha peternakan.

Khusus untuk pembahasan Raperda pendirian PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Pansus bakal berkonsultasi kepada Menteri Keuangan (Menkeu) di Jakarta. Materi konsultasi diantaranya terkait legaitas pendirian PT BPR, maupun persyaratan permodalan pembentukan BPR milik Pemkab Mojokerto itu. ‘’Banyak hal yang harus kita konsultasikan ke Menkeu.

Karena pendirian PT BPR itu merupakan hal baru, jadi kita di legeslatif harus paham regulasinya,’’ ujar Ketua Pansus II, Erma Muarofah, Senin (23/2) kemarin.

Politikus asal PKB ini menyatakan bahwa kepastian konsultasi ke Jakarta itu muncul setelah Pansus menggelar rapat bersama anggotanya. ‘’Kami tak mau ada kesalahan dalam penyusunan Raperda ini.

Apalagi bertabrakan dengan aturan yang lebih tinggi,’’ terang politikus perempuan berjilbab ini.

Pembahasan Raperda pendirian PT BPR Majatama, merupakan hal baru bagi kalangan DPRD Kab Mojokerto. Jadi agenda konsultasi ke Menkeu menjadi sebuah keharusan. ‘’Untuk masalah perbankan kita lebih riskan jika tidak konsultasi dengan Menkeu.

Banyak aturan pengaturan lembaga keuangan yang perlu kita dapat dari Menkeu,’’ tambah Erma Muarofah.

Sebelumnya, Pansus II telah memanggil secara khusus pimpinan PT BPR Majatama. Mereka juga telah konsultasi ke Pemprov Jatim. ‘’Kita sudah mendapatkan banyak masukan dan informasi dari Pimpinan BPR Majatama. Itu akan kita jadikan sebagai bahan konsultasi ke Jakarta,’’ pungkas Erma Muarofah.

Terkait rencana konsultasi ke Menkeu, Pemkab Mojokerto mempersilahkan langkah pihak legeslatif itu. Karena Pemkab tak ingin jika kelak Perda yang dihasilkan dibatalkan Gubernur karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. ‘’Upaya DPRD konsultasi ke Menkeu itu merupakan upaya mengesahkan Perda yang benar,’’ kata Kabag Humas dan Protokol Pemkab Mojokerto, Hj Alfiah Ernawati.Q kar

kariyadi/bhirawa

Pansus II DPRD Kab Mojokerto menggelar rapat pembahasan Raperda PT BPR.

Puluhan PNS Eselon III Berebut Dua Jabatan Kadis Kota Mojokerto, Bhirawa Puluhan PNS eselon III dipastikan bakal berebut dua jabatan eselon II setingkat Kepala Dinas (Kadis) di Pemkot Mojokerto. Perebutan jabatan itu bakal terjadi dalam lelang jabatan yang digelar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mojokerto yang berlangsung mulai 18 Pebruari lalu.

Pejabat eselon III setingkat kepala bidang dan kepala bagian menyerbu lowongan jabatan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) dan Kepala Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan (KBPP). Lelang ini ditutup pada 11 Maret mendatang. ‘’Saya ikut lelang untuk jabatan Kadisporabudpar karena telah memenuhi persyaratan.

Saat ini pangkat saya sudah IIIB dan sudah tiga kali pindahpindah tugas,’’ terang Kabag Umum RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo, Supriyanto, usai mengambil formulir di Kantor BKD kota Mojokerto, Senin (23/ 2) kemarin.

Mantan Kabid Ketenagaan

Dinas Pendidikan dan Kabid Rehabilitasi Sosial ini mengaku meminati posisi Kadisporabud karena selain telah berpengalaman di Diknas selama 1,5 tahun, juga berharap dapat memajukan olah raga dan pariwisata di daerah yang memiliki dua kecamatan ini. ‘’Saya sudah pernah di Diknas dan ingin meningkatkan potensi wisata yang ada meski sumber daya alam kita relatif kecil. Jika dipercaya mengemban amanat ini kami berharap dapat meningkatkan fasilitas olah raga dan KONI nya,’’ paparnya.

Tidak hanya Supriyanto, Panitia Seleksi (Pansel) lelang jabatan dipaksa meladeni para pendaftar lelang ini. ‘’Banyak yang sudah konfirmasi dan mengincar jabatan yang kami tawarkan. Kalau ditanya jumlahnya, tunggu nanti sore (Kemarin sore, red) sampai ada laporan dari Pansel,’’ tutur Kepala BKD Pemkot Mojokerto, Endri Agus.

Menurutnya, beberapa pejabat telah mengambil berkas pendaftaran dan sebagian telah mengembalikannya. Pada

lelang perdana ini, BKD menawarkan dua jabatan eselon II. Dua kursi yang dilelang ini merupakan dinas baru sementara Badan KBPP merupakan peningkatan status dari kantor.

Pasca pendaftaran, pihak Pansel akan melalui tahapan seleksi adminsitrasi tanggal 12 Maret hingga 13 Maret.

Berikutnya, adalah pengumuman hasil seleksi admin-

sitrai pada 16 Maret mendatang. Setelahnya, pada 30 Maret hingga 31 Maret Pansel akan melakukan tahapan wawancara. Pansel ini terdiri dari tujuh anggota yang berasal dari empat unsur perguruan tinggi dan tiga anggota dari internal Pemkot.

Dikonfirmasi terpisah, Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus menjamin transparansi dalam proses lelang jabatan ini.

kariyadi/bhirawa

Supriyanto salah seorang PNS peserta lelang jabatan menunjukkan formulir pendaftaran usai dari BKD Kota Mojokerto, Senin (23/2) kemarin.

‘’Saya tegaskan tak boleh ada jual beli jabatan dalam lelang.

Semuanya harus dilakukan secara transparan dan atas dasar the right man in the right place,’’ tegasnya Untuk memastikan jaminannya itu, wali kota membuka call center yang menampung jikalau ada laporan ketidakpuasan selama proses lelang. Dalam kesempatan itu, wali kota menyatakan pihaknya akan lebih memberi kesempatan pada pejabat dari daerahnya, meski azas lelang ini dilakukan secara terbuka.

Kecuali, katanya, jika SDM di Pemda tak ada maka pihaknya akan mengambil dari luar daerah.

Komisi I DPRD Kota Mojokerto mengingatkan BKD, agar profesional dalam melakukan proses lelang jabatan.

Mulai dari penentuan syarat peserta, penentuan Pansel serta penentuan pejabat yang lolos seleksi harus dilakukan sesuai prosedur. ‘’BKD harus tegas melaksanakan aturan main lelang jabatan,’’ ujar Deny Novianto, anggota komisi I DPRD Kota Mojokerto.Q kar

JAWA TIMUR

6

Selasa Wage 24 FEBRUARI 2015

Bencana Intai Warga Kabupaten Kediri Pasca Longsor Madiun, Dusun yang Terisolir Sudah Normal Kab Kediri, Bhirawa Bencana longsor terus mengintai warga Kabupaten Kediri, seperti di Desa Tambi Bendo, Satu bagungan rumah roboh dan tujuh rumah ditepi terancam longsor akibat tergerus derasnya aliran sungai.

Bangunan rumah milik Zaenal ini roboh dan terperosok kesungai pada Senin (23/2), akibat pondasi rumah tergerus oleh derasnya aliran sungai bruni. Namun tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut.

Menurut keterangan orang tua Kartini orang tua korban, bangunan rumah yang sebelumnya sudah sangat rawan akibat tanah longsor sebelumnya tiba-tiba roboh, beruntung anaknya ketika itu sudah berangkat kerja. "Mungkin akibat pondasi rumah tergerus derasnya aliran sungai ini, untung anak saya sudah berangkat kerja," ungkap Kartini.

Menurutnya, selain rumah anaknya yang roboh, amsih ada tujuh rumah yang dalam kondiisi serupa, yakni berada dalam ancaman derasnya aliran sungai karena berada di bibir sungai. "Bangunan dari rumah-ruamh ini muali longsor ke sungai, karena lokasi tersebut merupakan belokan aliran sungai, secara otomatis tekanan air lebih deras sehingga sangat rawan sekali," ungkapnya.

Dari pantau di lokasi, tujuh rumah itu diantaranya, milik Muklis, Purwati, Katimah, Rin dan Lastri, bahkan diantara mereka juga sudah mengungsi kerumah kerabatnya karena khawatir. Diketahui, Sungai Bruni ini mengalir dari lereng gunung wilis ke sungai brantas, seminggu lalu Sungai Bruni banjir dan menye-

babkan sejumlah tanggul jebol dan runtuh. Sementara akibat robohnya satu rumah ini, meski tidak ada korban jiwa, korban menderita kerugian material hingga ratusan juta rupiah.

Sudah Normal Sementara itu, pasca banjir bandang yang disertai tanah longsor di Desa Mendak Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, Kamis 19 Pebruari lalu, aktivitas warga dusun yang terisolir mulai tampak normal setelah alat berat membersihkan tanah yang menutup jalan, Minggu (22/2).

Banjir bandang disertai tanah longsor, terparah terjadi di Dusun Morosowo, Desa Mendak yang berbatasan langsung dengan Desa Pupus, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Bahkan jalan aspal menuju pemukiman penduduk itu sempat tertutup bongkahan longsor setinggi 3-15 meter.

"Selain menutup jalan, longsor mengakibatkan di RT saya ada tiga rumah dalam kondisi rusak berat. Yaitu rumah Lasmini, Lamiyun dan Parmun,"kata Ketua RT 05, RW 02, Dusun Moro-

KILAS JATIM

Ratusan Penyandang Cacat Peroleh Kaki Tangan Palsu Gratis Lumajang, Bhirawa Sebagai rangkaian acara kegiatan bhakti sosial Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Cabang Kabupaten Lumajang menyediakan bantuan kaki tangan palsu dan alat bantu dengar secara cuma-cuma bagi ratusan penyandang disabilitas atau tuna.

Penerima bantuan tidak hanya penyandang disabilitas yang kehilangan satu kaki atau satu tangan saja, namun ada juga yang menerima dua kaki palsu sekaligus. Sebelum menerima bantuan kaki dan tangan palsu, kaki dan tangan para penyandang disabilitas tersebut diukur terlebih dahulu.

"Bagi penerima bantuan dua kaki palsu harus terlebih dulu menjalani terapi untuk berlatih berjalan karena memang membutuhkan waktu agar bisa menyeimbangkan tubuh dan berjalan. Para penyandang tuna grahita tersebut berasal dari Lumajang, Blitar, Jember dan daerah lain," kata Ali Muslimin Ketua PPDI Cabang Kabupaten Lumajang.Q yat

sowo, Desa Mendak, Muhammad Wahid, kepada wartawan, Senin (23/2).

Sejunlah warga yang rumahnya mengalami kerusakan hanya bisa berharap segera mendapat bantuan untuk perbaikan rumah.

"Saya dan warga lain yang senasib hanya bisa minta agar bantuan segera diberikan agar semua yang terkena musibah dapat kembali berteduh dalam rumah," kata Lamiyun yang rumahnya rusak berat.

Akibatnya lain, warga yang hendak belanja untuk memenuhi kebutuhan hidup, harus jalan kaki sekitar 1,5 km-2 km karena motor tidak bisa melintas akibatnya masih banyaknya material longsor bercampur batu. Bahkan warga juga sempat mengalami kesulitan air bersih.

Untuk mengatasi longsoran material, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun mengerahkan dua unit alat berat bekerja sejak Jumat (20/2) siang. "Kita bersyukur, siang tadi (Minggu, 22/2) sebagian besar material longsor bisa diatasi. sehingga jalan ke Dusun Morosowo dapat dilewati lagi," kata Ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Madiun, Edy Harianto, kepada wartawan, Senin (23/2).

Namun untuk sementara, hanya motor yang dapat lewat. Itupun harus dengan ekstra hati-hati. Masalahnya, masih ada material tanah yang melekat di aspal.

Dengan dibukanya akses jalan

menuju Dusun Morosowo, bantuan langsung bisa disalurkan kepada 55 korban. Bahkan Bupati Madiun, Muhtarom, tampak memimpin langsung untuk memberikan instruksi.

"Saya minta penyingkiran material longsor dan banjir terus dikoordinasikan dengan baik dengan sejumlah pihak yang ada.

Begitu juga dengan bantuan. Agar diberikan secepatnya begitu jalur

yang terisolir dapat dibuka agar warga segera terbebas dari kekurangan. Bagi daerah rawan, saya minta sementara tidak ditempati dulu," ujar Bupati Madiun, Muhtarom.Q van,dar

Tak Genap Setahun Proyek Pemasangan Jembatan Darurat Jalan Desa Rp 3 Miliar Rusak Terkendala Administrasi Sampang, Bhirawa Tak genap setahun, proyek pembangunan peningkatan infrastuktur jalan poros desa senilai Rp 3.552.400.000 APBD Sampang TA 2014, di Desa Asem Nonggal kecamatan Jrengik Sampang, Madura Jawa Timur mulai rusak. Hal ini menunjukkan indikasi kuat, bahwa pekerjaan proyek tersebut secara kualitas sangat buruk.

Berdasarkan data papan nama yang ada dilokasi, proyek tersebut dikerjakan tahun 2014 dengan volume panjang 2.795 m x lebar 3 m.

“Belum genap satu tahun kondisi proyek jalan desa tersebut sudah banyak yang ambruk, lalu kemana PU

Bina Marga Kabupaten Sampang sebagai leading sector pekerjaan,” keluh Saifullah ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sampang, Senin (23/2).

“Selain dugaan kualitas yang sangat buruk proyek jalan poros Desa tersebut juga terindikasi pengurangan volume, bahkan untuk memperbaiki kerusakan proyek yang mulai ambruk hanya ditopang dengan batang bambu di lokasi, ini menunjukka ketidakseriusan dalam pekerjaan proyek yang nilainya kurang lebih 3 M. Memang saat ini masih tahap pemeliharaan selama 6 bulan ke depan, namun jika tidak ada per-

ODHA Kota Batu Capai 136 Penderita Kota Batu, Bhirawa Jumlah Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) di Kota Batu terus meningkat meningkat dari tahun ke tahun. Data dari Dinas Kesehatan sejak 2006-2014 menyebutkan, ada 136 penderita HIV/AIDS. Dari jumlah tersebut, 50 penderita dilaporkan meninggal dunia.

Plt Kepala Dinkes, Sri Rahati, menyatakan, tahun 2014 ditemukan 9 orang yang positif menderita HIV/AIDS. Penderita ODHA tersebut paling banyak dari kaum laki-laki. "Dari hasil pemeriksaan kesehatan dan konsultasi, penderita baru tersebut diketahui bukan pemakai narkoba. Indikasinya menunjukkan karena prilaku hubungan seks bebas," ungkap Sri Raharti kepada Bhirawa, Senin (23/2).

Diterangkan, sebagian besar penularan HIV/AIDS memang karena prilaku hubungan seks bebas. "Berciuman dari mulut ke mulut juga bisa menjadi perantara penularan HIV/AIDS. Demikian juga pemakaian jarum suntik secara bergantian," katanya.Q sup

van/bhirawa

Kondisi rumah yang roboh akibat bencana longsor di Kabupaten Kediri.

nurkholis/bhirawa

Kondisi proyek jalan poros desa Asam Nonggal Kecamatan Jregik Sampang.

baikan yang signifikan, maka kami menduga hal ini akan tetap dibiarkan seperti semula,” tegas dia.

“Kami mendesak dinas terkait yakni PU Bina Marga Kabupaten Sampang, untuk serius melakukan pembinaan dan pengawasaan terhadap pekerjaan proyek jalan desa tersebut, jika pihak dinas tidak menindak tegas pihak pelaksana, maka hal ini terindikasi kuat bahwa PU Bina Marga termasuk bagian dari kebobrokan pelaksanaan proyek tersebut,” papar dia.

Hal senada juga dikeluhkan Mahmudi (27) warga Desa Asam Nonggal, yang mengatakan sejak awal pelaksanaan proyek jalan Desa Asam Nonggal belum selesai pada tahun 2014 lalu, sudah ada beberapa titik lokasi yang sudah mulai rusak, padahal pada waktu itu pekerjaan masih belum 100 persen. Diperparah lagi kondisinya setelah lewat tahun anggaran 2014 ternyata proyek tersebut juga mengalami kerusakan.

“Kami berharap selaku warga, pihak pemerintah daerah segera memperbaiki proyek jalan tersebut, agar masyarakat Desa setempat khususnya yang menggunakan jalan setiap hari, bisa nyaman menggunakan jalan tersebut,” harapnya.

Sementara Moh Zis selaku Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sampang, ketika dikonfirmasi melalui ponselnya, tidak ada jawaban dari teleponya meski terdengar suara sambungan masuk.Q lis

Warga Desa Bareng Terisolasi Nganjuk, Bhirawa Patahnya jembatan yang menghubungkan Desa Bareng dan Desa Sawahan Kecamatan Sawahan akibat banjir bandang akhir Januari lalu hingga saat ini belum juga diperbaiki Pemkab Nganjuk. Sementara, upaya untuk mendatangkan jembatan bailey atau jembatan darurat masih terkendala masalah adsministrasi.

Ir. Soekonjono, MT, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Nganjuk mengatakan upaya untuk mendatangkan jembatan bailey ke lokasi bencana sudah dilakukan sejak hari pertama jembatan putus.

Jembatan bailey yang rencananya didatangkan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Provinsi Jatim itu sudah siap kirim. Hanya saja, jelas Soekonjono, Pemkab Nganjuk kini masih menunggu pesyaraan administrasi untuk membawa jembatan senilai sekitar 400 juta itu ke Desa Bareng. “Barangnya sudah siap, tinggal menunggu proses adsministrasi,” katanya.

Soekonjono juga mengaku mendapat banyak keluhan warga setempat soal akses transportasi yang lumpuh akibat jembatan putus. Namun dia menyebut memang sementara ini tidak ada solusi lain selain menunggu kedatangan jembatan bailey. ”Kami sudah berupaya secepatnya agar jembatan bailey segera terpasang sebagai jembatan darurat bagi warga Desa Bareng,” tukas Soeko.

Sementara itu, Purwoko anggota DPRD Nganjuk yang juga

tinggal di Desa Bareng mengatakan warga telah membangun jembatan darurat di sisi selatan jembatan yang putus.

Namun kondisi jembatan yang terbuat dari bambu dengan panjang sekitar 40 meter dan lebar 1 meter itu miring karena diterjang banjir susulan.

Tak heran, jembatan bambu yang baru difungsikan sekitar seminggu lalu itu tak dapat dilalui lagi. “Sekarang jembatan darurat sudah tidak berfungsi lagi setelah diterjang banjir susulan,” ujar Purwoko politisi asal Partai Gerindra itu.

Tidak ingin akses jalannya terganggu, warga desa setempat terpaksa memanfaatkan kembali jembatan lama yang sudah patah.

Untuk bisa melintasi jembatan yang sudah patah, warga rela turun di sisi Barat jembatan dari kendaraan angkutan umum, lantas keluarganya menjemput disisi lain untuk menuju Desa Bareng.

Warga tidak punya pilihan lain selain melewati jembatan patah karena jika harus memutar lewat hutan jauhnya sekitar 15 kilometer. “Setiap hari seperti ini yang bisa dilakukan warga yang telah pergi ke luar kota atau ke Nganjuk, mereka terpaksa turun dari angkutan umum lalu dijemput keluarganya untuk masuk Desa Bareng,” keluh Purwoko.

Diberitakan Bhirawa sebelumnya jembatan yang melintang antara Desa Sawahan dan Desa Bareng patah akibat banjir bandang. Akibatnya sekitar 6000 warga Desa Bareng terisolasi.Q ris

PMI Bondowoso Gratiskan Pengobatan 5.000 Warga Tak Mampu Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Bondowoso Miftahul Huda SH, sejak dilantik oleh Bupati Amin Said Husni beberapa waktu lalu, terus melakukan terobosan di bidang sosial khususnya dalam rangka membantu masyarakat tidak mampu.

Salah satu terobosan yang sangat spektakuler saat ini adalah bekerja sama dengan Rumah Sakit PTP Jember yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso bakal menggratiskan pengobatan 5.000 Dhuafa. Penggratisan pengobatan tersebut menurut Miftah-panggilan akrabnyakhusus diberikan pada penderita 7 penyakit, diantaranya hernia,bibir sumbing, katarak, benjol, kaki bengkak dan kepala besar atau Hedrocepalus.

“Alhamdulillah berkat dukungan Bapak Bupati dan kerjasama dengan Rumah Sakit PTP Jember kita akan menggratiskan pengobatan untuk 500 warga kurang

mampu penderita penyakit tersebut”, kata Miftah pada Bhirawa Jumat pekan lalu.

Upaya ini menurutnya perlu dilakukan, karena selama ini banyak masyarakat yang mengeluh karena keterbatasan biaya yang dimiliki, sedangkan penyakit yang diderita semakin parah.

Sehingga, PMI Bondowoso terus melakukan terobosan dan mendapat respon positif dari salah satu pegiat social di Jember yaitu Dokter Faida MMR yang saat ini juga menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit PTP Jember. “Ternyata Dokter Faida memiliki program yang kita butuhkan, sehingga kami gayung bersambut dan

menurut rencana akan dilakukan mulai bulan Maret mendatang,” kata Miftah kemarin.

Saat ini menurut Miftah, pihaknya sudah membuka pendaftaran melalui kantor Cabang PMI, serta melalui seluruh PMR yang ada pada masing-masing sekolah serta pihaknya juga menggandeng organisasi Persaudaraan Antar Guru Ngaji (Persada Agung) yang memiliki simpul hingga seluruh desa yang ada di Bondowoso.

“Alhamdulillah saat ini pendaftarnya sudah cukup banyak, dan jika nantinya melampaui target kita akan mengajukan tambahan,” ungkapnya.

Sebagai pemimpin baru dilingkungan PMI Bondowoso menurut mantan ketua GP Ansor tersebut pihaknya terus berbenah secara menejemen agar kerja-kerja PMI lebih konkrit dan bias dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Beberapa kegiatan social yang

dilakukan PMI menurutnya, dengan melibatkan seluruh PMR se Bondowoso yang jumlahnya ribuan orang melakukan bakti social pada korban banjir banding di Sempol beberapa waktu lalu, juga tak lupa terus meningkatkan prestasi dengan mengikuti Jumbara serta kegiatan lainnya.

“Alhamdulillah, berka kerja keras kita walaupun dana yang kita miliki cukup minim dibanding Kabupaten lain, pada Jumbara tingkat Jatim kita mampu meraih juara no 2 kalah dari Kabupaten Blitar,” ujarnya.

Pihaknya berharap dukungan dari semua pihak, agar nantinya PMI Bondowoso dapat meningkatkan perannya dalam bidang social serta mam[u mengkonsolidasi PMR yang ada pada masing masng sekolah agar bias berprestasi.

“Saat ini dukungan dana dari Pemkab Bondowoso hanya be-

mb7/bhirawa

Pemeriksaan kesehatan masyarakat dan pengobatan gratis 5.000 Dhuafa oleh PMI Bondowoso yang dilakukan PMI dengan melibatkan PMR. rupa dana hibah sebesar Rp 100 juta jauh jika disbanding Kabupaten lain yang menapai 500 juta rupiah, sehingga saya sangat

mengharap dukungan semua pihak agar kebutuhan kita bisa kita penuhi tanpa bergantung APBD,” pungkasnya.Q mb7

Selasa Wage 24 FEBRUARI 2015

KILAS JATIM

PWI Sumenep Gelar Dialog Inspiratif Sumenep, Bhirawa Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumenep menggelar dialog inspiratif dengan mendatangkan dua narasumber asal Sumenep yang sukses di tingkat nasional, Ahsanul Qasasi, wakil ketua Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI dan tokoh regional Jawa Timur, Ahmad Munir, ketua PWI Jawa Timur.

Sebelum acara dialog dimulai, panitia menobatkan dua tokoh nasional dan regional itu sebagai tokoh inspiratif yang bisa memberikan semangat kepada para siswa, mahasiswa dan pemuda di Sumenep. Sebab, dua orang asal Sumenep ini cukup sukses di bidangnya.

Dalam dialog yang digagas PWI Sumenep ini, dibuka langsung oleh Bupati Sumenep, A Busyro Karim. Selain bupati, anggota Forpimda juga ikut hadir dalam pembukaan rangkaian HPN 2015 dan HUT PWI ke 69. "Kesuksesan itu dapat dicapai karena perjuangan dari dalam diri secara pribadi dan juga pasti dukungan dari keluarga," kata Bupati Sumenep, dalam sambutannya, Senin (23/2).

Bupati juga berharap agar para siswa dan mahasiswa serta pemuda di bumi Sumekar ini bisa menanamkan keinginannya secara gigih untuk meraih kesuksesan. Dalam kehidupan ini pasti mempunyai cita-cita. Untuk melampaui cita-cita itu perlu adanya upaya yang tekun. "Dua tokoh ini (Ahsanul Qasasi dan Ahmad Munir, red) harus menjadi inspiratif bagi kita bersama," harapnya.Q sul

Virus DBD Menyebabkan Penyakit Demam Berdarah Kab Madiun, Bhirawa Untuk menanggulangi Kejadian Luar Biasa-Demam Berdarah Dengue di Kab. Madiun, yang harus dipahami pola penyebaran virus DBD serta prilaku perantaranya yaitu nyamuk Aedes Aegypti. Virus DBD juga mneyebabkan penyakit Demam Berdarah yang hingga saat ini belum ada obatnya. Bahkan DBD bisa menyebabkan kematian yang cepat bagi penderitanya..

Untuk itu penanganannya juga harus cepat dan tepat kepada pasien. Virus DBD menyebar melalui nyamuk Aedes Aegypti yang penyebarannya dipenguruhi musim terutama pada musim penghujan karena bersarangnya pada air yang menggenang. Ditambah dengan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk menjadikan nyamuk Aedes Aegypti menjadi semakin cepat.

Demikian dikatakan Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos pada acara pencanangan dimulainya kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di Kab. Madiun Tahun 2015 bertempat di Balai Desa Klorogan Kecamatan Geger Kab. Madiun, Senin (23/2 Menurut Bupati Muhtarom, bahwa untuk memutus perkembangan nyamuk dapat dilakukan juga dengan membersihkan sarangnya. Hal ini untuk tidak memberikan kesempatan kepada nyamuk bertelur dan jetik tidak dapat berkembang menjadi nyamuk dewasa. Untuk itu Bupati Madiun mengajak kepada semua untuk fokus menghilangkan sarang nyamuk disekitar kita.

Langkah lain yang bisa ditempuh untuk memberantas sarang nyamuk adalah melalui Membersihkan lingkungan secara rutin dengan cara 3 M Plus yaitu Menguras, Menutup dan Mengubur ditambah dengan memelihara ikan pemangsa jentik, memakai kelambu, memakai obat nyamuk, dan memberi Abate. Mendaur ulang sampah yang bisa jadi sarang nyamuk dan bisa dimanfaatkan lagi.

Mengaktifkan Kelompok Kerja Nasional (POKJANAL) DBD diwilayah masingmasing.

Menrut Bupati H. Muhtarom, S.Sos pemberantasan sarang nyamuk perlu ada kemauan dan komitmen seluruh unsur di Kab. Madiun. Kita akfifkan kembali gerakan Jumat Bersih dilingkungan kita untuk memberantas sarang nyamuk.

Kepala Dinas Kesehatan Kab. Madiun dr. Soelistyo Widyantono, MM melaporkan, di Kab. Madiun jumlah kasus Demam Berdarah pada 2015 ini tercatat ada 108 kasus yang tersebar di 14 Kecamatan, bahkan 3 diantaranya meninggal dunia yaitu di Ds. Klagenserut kec. Jiwan, Ds. Klorogan Kec. Geger san Ds. Ketawang Kec. Dolopo.Q dar

JAWA TIMUR

7

Pembangunan Coban Talun Terancam Tertunda Terkendala Izin dari Perhutani Kota Batu, Bhirawa Keinginan Pemerintah Kota Batu untuk membangun Coban Talun sebagai wahana wisata alam masih terkendala perizinan.

Pasalnya pembangunan wahana wisata hutan yang tahun ini dianggarkan sebesar Rp3,7 miliar ini masih belum mengantongi izin dari pihak Perhutani.

Walaupun sudah ada MoU antara Wali Kota Batu dengan KPH Malang, namun untuk pembangunan Coban Talun harus ada izin penggunaan lahan hutan. Dikarenakan luas lahan yang akan dikerajasamakan dengan pemerintah Kota Batu melebihi 1 hektar, maka kewenangannya ada di KPH Provinsi Jawa Timur.

Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso mengatakan, masalah perizinan tersebut sampai saat ini memang masih belum tuntas. KPH Malang belum bisa memutuskannya karena luas lahan yang dikerjasamakan lebih dari 1 hektar.

"KPH Malang tidak punya kewenangan untuk memutuskan karena luas lahan yang rencananya akan di kembangkan untuk wahana wisata melebihi 1 hektare . Maka yang berwenang memutuskan yaitu KPH Provinsi Jawa Timur," ungkap Punjul kepada Bhirawa, kemarin (23/2).

Ditambahkan Pemkot Batu berencana akan memperbaiki seluruh infrastruktur jalan

menuju Wisata Coban Talun dan sudah dianggarkan melalui Dinas Pengairan dan Bina Marga. Tidak hanya itu Pemkot Batu melalui Dinas Pertanian akan membangun kandang komunal di kawasan tersebut.

Termasuk penerangan jalan yang sudah dianggarkan melalui Dinas Cipta Karya. "Pemkot Batu menunjuk Asisten 1 Bidang Pemerintahan sebagai ketua percepatan pembangunan Coban Talun, agar segera berkoordinasi dengan KPH provinsi Jawa Timur," terang Politisi PDIP tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ( Disbudpar) Abdillah Alkaaf menjelaskan, tahun ini memang pemerintah Kota Batu telah menyediakan dana sebesar 3,7 miliar di tahun anggaran 2015. Anggaran di Disbudpar Pemkot Batu ini untuk sejumlah kebutuhan .

Diantaranya untuk penyedian infrastruktur, penyedian wahana, penginapan, joging area, kawasan pertanian peternakan hingga lahan parkir.

supriyanto/bhirawa

Wali Kota dan Forkominda saat meninjau Pusat Penangkaran Luthung Jawa di kompleks Coban Talun.

"Anngaranya tahun ini sudah ada karena memang sudah direncanakan sejak tahun lalu" terang Andillah.

Hanya saja untuk pelaksaannya harus melalui prosedur pengadaan barang jasa dan

pelelangan . "Sekarang masih di persiapkan," tegasnya.

Dia menjelaskan kucuran dana yang ada di Disbudpar itu untuk mewujudkan wisata alam di kawasan hutan. Dengan menjadikan hutan sebagai

wahana wisata akan mendongkrak kesejahteraan warga sekitar. Sebab dalam pengelolaannya akan melibatkan masyarakat sekitar, khususnya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).Q sup

Dipendik Gelar Lomba Membatik Jasa Raharja Serahkan Santunan Korban Laka Maut Bus Pariwisata Sang Engon

Situbondo, Bhirawa Jajaran Dinas Pendidikan (Dipendik) Kabupaten Situbondo, punya cara tersendiri untuk menemukan potensi dan bakat unggulan yang dimiliki siswa yang tersebar di Kota Santri, Situbondo. Salah satu di antaranya, menggelar lomba baca puisi, membatik dan melukis untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) se-Kabupaten Situbondo. Program pencarian minat dan bakat keahlian ekstrakurikuler ini rutin diadakan setiap setahun sekali.

Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, Suryadi mengatakan, kegiatan lomba baca puisi, membatik dan melukis untuk menggugah siswa menyalurkan bakat dan minta yang dimiliki.

Selain itu, ujar Suryadi, kegiatan tersebut untuk mencari siswa unggulan yang akan diikutkan pada lomba tingkat Provinsi Jawa Timur, dalam waktu dekat ini.”Makanya kami menggelar lomba, agar bibit bibit baru yang cerdas bisa berlaga dievent yang lebih bergengsi lagi,” ujar Suryadi.

Mantan Kepala UPTD Panji itu

menambahkan, kegiatan lomba tersebut selain untuk menggali bakat siswa juga untuk menggali potensi unggulan yang dimiliki sekolah sekolah dasar yang Kabupaten Situbondo. Tak hanya mengadakan tiga lomba itu saja, ujar Suryadi, dalam waktu dekat pihaknya juga mengadakan lomba mata pelajaran MIPA. ”Kami merasa sangat optimis, dari kegiatan ini kedepan akan memiliki sisi positif bagi peningkatan dunia pendidikan di Kota Santri Situbondo, khususnya dibidang seni dan keterampilan siswa tingkat SD,” papar mantan Kasubag Perencanaan Bakesbangpol Kabupaten Situbondo itu.

Dari hasil seleksi potensi seni dan budaya daerah Situbondo ini, aku dia, terpilih beberapa juara dengan meraih piala dan piagam penghargaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.

Peraih juara lomba lukis diantaranya, Bunga Istiqomah Amalia Ramadhan asal SDN 2 Dawuhan; Aurelia Putri Badriyah, peraih lomba baca puisi asal SDN 2 Dawuhan serta Siti Fatimatus peraih lomba membatik asal SDN I Mangaran.Q awi

sawawi/bhirawa

Peraih juara lomba cipta puisi, membatik dan melukis tingkat SD se-Kabupaten Situbondo, meraih piala yang diserahkan Kabid Dikdas, Suryadi, kemarin.

Bojonegoro, Bhirawa PT. Jasa Raharja, kembali menyalurkan santunan pada keluarga korban meninggal dunia akibat Kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) tragis terjadi Bus Pariwisata Sang Engon Nopol B 7222 KGA terguling jalan tol Jatingaleh Semarang, Jumat (20/2) Pebruari 2015.

Bus yang membawa rombongan jamaah pengajian setelah mengikuti tausiyah Habib Lutfhi di Pekalongan yang rencananya akan kembali pulang ke Bojonegoro Jawa Timur. Akibatnya kecelakaan tersebut 18 orang meniggal dunia dan 55 orang mengalami luka-luka.

Penyerahan santunan secara simbolis oleh Bupati Bojonegoro Drs H.Suyoto, MSi didampingi Direktur Operasional Jasa Raharja Budi Raharja, disaksikan kepala Cabang Jasa Raharja Jawa Timur Armanda, Senin (23/2) bertempat di Pendopo Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

Pada kesempatan itu, Bupati Bojonegoro, Drs. H. Suyoto Msi mengatakan, memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah turut serta meringankan beban keluarga korban yang salah satunya dengan sigap mendirikan posko untuk memudahkan informasi untuk keluarga korban.

Bupati juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah turut serta membantu. Khusus untuk korban yang saat ini masih dalam perawatan akan mendapatkan tanggungan pembiayaan dari PT Jasa Raharja sebesar Rp 10 juta.

"Dan dalam hal inipun Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan mengupayakan bantuan untuk korban yang sampai

bas/bhirawa

Usai penyerahan santunan secara simbolis oleh Bupati Bojonegoro Drs H.Suyoto,MSi didampingi Direktur Operasional Jasa Raharja Budi Raharja, disaksikan kepala Cabang Jasa Raharja Jawa Timur Armanda, dan foto bareng bersama ahliwaris korban laka lantas bus sang engon, Senin (23/2) bertempat di Pendopo Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. saat ini masih menjalani perawatan intensif, namun utamanya adalah untuk rakyat Bojonegoro," katanya.

Sementara itu, Direktur Operasional PT Jasa Raharja Persero, Budi Rahardjo menyampaikan, santunan yang diberikan kepada korban meninggal dunia masing-masing Rp 25 juta yang diterimakan kepada masing-masing ahli waris.

Untuk korban yang mengalami luka-luka akan mendapatkan biaya penggantian perwatan maksimal Rp 10 juta, sedangkan korban yang mengalami cacat tetap mendapat santunan maksimal Rp 25 juta. “Bagi korban meeniggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka bagi yang menyelenggrakan pemakaman mendapat biaya pengukuburan sebesar Rp 2 juta,” jelas Direktur operasional Jasa Raharja, Budi Raharjo dilokasi.

Budi Rahardjo juga men-

jelaskan bahwa di Indonesia setiap 1 jam ada 4 orang yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Sementara itu santunan yang diberikan di tahun 2013 mencapai Rp 1 Triliun 282 miliar untuk sekitar 94.922 korban.

Sedangkan untuk tahun 2014 jumlahnya mengalami penurunan yakni santunan yang diberikan mencapai Rp 1 triliun 206 milyar dengan jumlah korban mencapai 89.414 orang. Dijelaskan untuk santunan di Jawa Timur mencapai 251 miliar rupiah dengan jumlah korban akibat laka lantas mencapai 18.505 orang.

Sementara itu, Pemilik bus Bus PO Sang Engon, Dasuki mengatakan, berjanji akan memberikan santunan kepada 18 korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. “18 orang yang tercatat meninggal dunia dan 52 orang luka-luka akan saya berikan santunan,” katanya. Q bas

Tak Bisa Berenang, Pemancing Hilang Disapu Ombak Nasib naas menimpah warga asal Kota Pasuruan. Perahu yang ditumpangi lima pemancing terbalik di perairan Lekok Kabupaten Pasuruan akibat disapu ombak. Akibatnya, satu dari lima pemancing itu tenggelam dan belum ditemukan. Sedangkan empat lainnya berhasil menyelamatkan diri dari musibah.

hilmi husain/bhirawa

Sejumlah petugas dari BPBD Kota Pasuruan, Polair dan Basarnas saat akan melakukan pencarian di lokasi tenggelamnya perahu di perairan Lekok Kabupaten Pasuruan, Senin (23/2).

Sekretaris BPBD Kota Pasuruan, Gangsar Sulistiarso menyatakan sejumlah petugas dari BPBD Kota Pasuruan, Polair dan Basarnas hingga saat ini masih melakukan pencarian di lokasi tenggelamnya perahu itu. Korban yang belum ditemukan adalah Eko Febrianto (31), warga Jalan Halmahera Kelurahan Tambaan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan. “Hingga sekarang

petugas masih melakukan pencarian terhadap satu pemancing yang tenggelam di Perairan Lekok.

Untuk posko pencarian kami pusatkan di pelabuhan di Kota Pasuruan,” kata Gangsar Sulistiarso, Senin (23/2).

Empat korban yang berhasil menyelamtkan diri yakni Efendi (31), warga Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Randusari, Kecamatan Gadingrejo, Erfan (20), warga

Desa Bendungan, Kecamatan Kraton dan Teguh (20), warga Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo serta pemilik perahu yang ditumpangi mereka Sukirman (73), warga Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan.

Salah satu korban selamat Sukirman mengatakan ia bersama empat warga lainnya berangkat memancing dari pelabuhan Pasuruan sekitar pukul 06.00 WIB pada Minggu (22/2). Di tengah-tengah perjalanan hendak memancing tepatnya di perairan Lekok tiba-tiba perahu yang ditumpangi dihantam ombak.

Sehingga kondisi perahu langsung terbalik. “Ombaknya tidak

terlalu besar tapi perahu secara mendadak langsung terbalik.

Kami berlima semua tenggelam ke laut,” ujar Sukirman pemilik perahu.

Dengan sekuat tenaga, semuanya berusaha untuk menyelamatkan diri masing-masing. Dari lima warga yang tenggelam ternyata satu diantaranya tidak bisa berenang. “Setelah itu kami berusaha berenang untuk membalikkan perahu. Tujuannya agar kami melanjutkan memancing. Tapi satu korban tak bisa berenang hingga saat ini belum ditemukan.

Kamipun langsung kembali ke Pelabuhan Pasuruan untuk menyampaikan kejadian ini ke petugas,” jelas Sukirman.Q hil

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

12,707.00

12,581.00

SGD

9,392.42

9,295.85

EUR

14,404.66

14,259.31

JPY

10,725.92

10,617.77

GBP

19,352.76

19,155.83

Sumber: Bank Indonesia (10 FEBRUARI 2015)

RAGAM EKBIS

achmad tauriq/bhirawa

Seiring perkembangan pangsa pasar Smartphone di Indonesia yang signifikan menjadikan peluang untuk menggali lebih lanjut akan potensi bisnis layanan periklanan digital.

Permudah Beriklan, Gandeng Mobilewalla Surabaya, Bhirawa PT XL Axiata Tbk (XL) memperkuat layanan Mobile Advertising (M-Ads) untuk memberikan kemudahan dan solusi bagi pengiklan dengan menjalin kemitraan salah satu perusahaan penyedia platform advertising digital asal Amerika yakni Mobilewalla. Mobilewalla telah menyediakan sebuah platform media buying dan analisis big data yang mempermudah pengiklan dalam mengetahui target konsumen yang di tuju, melalui analisa demografis, jenis kelamin, hingga pola kebiasaan serta minat dari konsumen yang di tuju, dari seluruh pengguna Internet baik di Indonesia maupun regional. “Kerjasama ini merupakan bagian dari komitmen XL untuk dapat memberikan solusi dan kemudahan bagi para mitra pengiklan dalam memasarkan produknya secara lebih tepat sesuai dengan target pelanggannya melalui layanan mobile Ads,” ungkap Vice President XL East Region, Desy Sari Dewi, Senin (23/2).

Ia juga berharap dengan melalui kerjasama kemitraan ini akan semakin memperkuat posisi XL sebagai pionir dalam memberikan layanan ‘One Stop Shop’ untuk digital advertising bagi mitra kerja dan pemegang merek di Indonesia. Sementara pertumbuhan anggaran periklanan digital melalui ponsel diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 82 persen sejak 2012-2016. Untuk itu hingga akhir 2015 ini, pihaknya menargetkan untuk menguasai 40 persen pangsa pasar melalui berbagai inovasi.

Apalagi dengan adanya solusi layanan DSP ini, XL M-Ads dapat membantu pengiklan dan biro iklan juga untuk melakukan penempatan iklan lintas jaringan.Karena seiring dengan perkembangan pangsa pasar Smartphone di Indonesia dan semakin beragamnya segmentasi dari pengguna, menjadikan peluang untuk menggali lebih lanjut akan potensi bisnis layanan periklanan digital. “Melalui beragam penawaran dan solusi yang praktis dan tepat guna bagi pengiklan, kami dapat memberikan tidak hanya sinergi akan jenis media beriklan yang digunakan, namun juga target pasar yang memadai,” terangnya. Q riq

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 1995, Hijau, AG5022RE, a/n.

Subagiyo, Ds. Srikaton, Ngantru-T.Agung No. 385/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB, Honda Revo, th. 2009, AG4340TW, a/n.

Binah, Ds. Purworejo RW 01 RT 04, Ngunut-T.Agung No. 386/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 5267 EU, a/n Yasin, Ds. Sumberkolak, rw 05/02, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 387/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 937 H, a/n Halik Wijaya H. MPdi, Ds. Sletreng, rw 02/02, Kec. Kapongan, Situbondo.

No. 388/IMB/BI-II/2015

Selasa Wage, 24 FEBRUARI 2015

Pemkab Imbau Petani Manfaatkan Resi Gudang Tuban, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, menghimbau agar petani yang saat ini memanen padi untuk memanfaatkan keberadaan Resi Gudang yang telah disipakan. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi turunnya harga saat panen raya nanti. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Media, Pemerintah Kabupaten Tuban, Teguh Setyabudi menjelaskan, musim panen padi akan menaikan stok gabah di pasaran dan harga gabah akan anjlok jika tidak diimbangi dengan permintaan yang seimbang.

“Saat ini, harga gabah memang belum terlalu anjlok, namun kami tetap menyarankan saat panen melimpah nanti petani memanfaatkan Resi Gudang untuk mengendalikan stok gabah di pasaran,” Kata Teguh Setyabudi, Senin (23/2).

Mantan Kepala Kesbanglinmas ini juga menjelaskan, jika hasil panen padi (Gabah) milik petani seluruhnya di lepas ke pasaran, harga gabah akan semakin anjlok, jika sudah demikian, makan petani yang semestinya dapat menikmat hasil panen padi justru akan menanggung kerugian karena harga tidak cukup menutupi ongkos produksi. “Kami mengimbau kepada petani, jangan melepas seluruhnya gabah hasil panen, karena semakin banyak gabah dipasaran, dan tentunya hukum ekonomi yang akan berlaku,” jelas Teguh.

Komoditas pertanian memang memiliki

khoirul Huda/bhirawa

Para petani tuban yang mulai memanen hasil padi-nya beberap hari terakhir. ciri khusus. Selain berumur terbatas juga dipanen pada waktu-waktu tertentu dan bersamaan, yang menyebabkan terjadinya fluktuasi harga yang cukup tinggi. Untuk itulah pemerintah melalui sistem resi gudang berupaya meningkatkan kesejahteraan petani, agar tidak merugi saat masa panen tiba.

“Walaupun produktivitas tinggi dari

musim ke musim, namun banyak petani yang tidak dapat menikmati hasilnya.

Bahkan mereka rugi karena anjloknya harga jual. Karena itu pemerintah mencoba mengatasinya dengan program resi gudang,” katanya.

Untuk diketahui, pemerintah Kabupaten Tuban sejak tahun 2011 telah membangun gudang (Resi Gudang) yang ada

di Desa Gesing, Kecamatan Semanding Kabupaten setempat, dengan kapasitas 2.500 ton, Kan tetepi, keberadaan gudang untuk menyimpan sementara hasil panen petani di Tuban itu, belum maksimal karena tidak sedikit petani yang memilih menjual langsung hasil panen mereka bahkan menjual dalam sistem ijon (Belum masa panen). Q hud

Industri Terapkan SML hanya 20% Tekankan Ekolabel Berbasis Proaktif Sukarela Pemprov, Bhirawa Dunia usaha atau industri yang ada di Jawa Timur harus menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan hidup (SML) untuk meningkatkan performance dan daya saing dunia usaha, utamanya menghadapi era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN).

Saat ini penerapan SML dengan standar ISO 14000 masih terbatas pada 20 persen jumlah industri di Jatim. Hal itu sesuai dengan hasil evaluasi pelaporan pengelolaan lingkungan tahun 2014 antara lain, industri sektor pertambangan, energi, dan mineral sebanyak 19 unit, sektor agroindustri 22 unit, dan sektor manukfaktur, perdagangan, dan jasa sebanyak 106 unit.

Untuk diketahui data BLH Jatim menyebutkan, jumlah industri di Jatim pada tahun 2013 sebanyak 803.453 unit yang terdiri dari industri kecil 785.906 unit, industri menengah 16.483 unit, dan industri besar 1.064 unit.

Asisten II Setdaprov Jatim, Ir Hadi Prasetyo ME mengatakan, dunia usaha atau industri tidak hanya mempedulikan kualitas dan kuantitas dari produk yang dihasilkan, namun

mendukung perlindungan lingkungan dan pencegahan pencemaran yang seimbang dengan keperluan sosial-ekonomi sesuai dengan penerapan SML. Di sisi lain, Hadi juga menekankan menyediakan kriteria dan sistem sertifikasi ekolabel yang kompeten dan kredibel, berbasis stakeholders yang bersifat proaktif sukarela yang dilakukan dunia usaha/industri agar bisa mewujudkan sinergi pengendalian dampak negatif ke lingkungan sepanjang daur hidup produk, mendorong permintaan dan penawaran produk ramah lingkungan.

Sebelumnya, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jatim, Ir Bambang Subandono MM mengatakan, pelaksanaan workshop akan selalu dilakukan BLH Jatim dalam meningkatkan performance/ citra perusahaan dalam menghadapi persaingan bebas MEA,

sekaligus kinerja perusahaan diharapkan semakin baik dalam pentaatan peraturan perundangan lingkungan hidup.

Ia mengharapkan dari workshop yang diselenggarakan tersebut maka terdapat meningkatnya kesadaran Dunia Usaha dalam Penerapan Sistem Manajemen Ligkungan ISO 14000, sebagai perangkat sukarela dan terintegrasi dengan perangkat wajib lainnya (AMDAL/UKL-UPL/PROPER/ Audit Lingkungan).

Selain itu, lanjutnya, Pemprov Jatim melalui BLH juga terus mendorong dunia usaha untuk meningkatkan Standart Mutu Produk dan Mutu Lingkungan dengan konsep ramah lingkungan. “Adanya workshop maka juga akan tersosialisasikan peraturan terkait Kebijakan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Baku Mutu Air Limbah Industri dan Usaha Lainnya, dan Teridentifikasikannya permasalahan dan rumusan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Lingkungan dan adanya kesamaan persepsi dalam pelaksanaan SML dan Ecolabel,” katanya. Q rac

Pemkab Lamongan berencana menggelar OP terkait adanya kenaikan harga beras yang disebabkan stok di pasaran belum mencukupi.

Harga Beras Naik, Pemkab Akan Gelar OP

Lamongan, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur berencana menggelar operasi pasar terkait adanya kenaikan harga beras yang disebabkan stok di pasaran belum mencukupi.

“Saat ini harga beras memang ada kecenderungan mengalami kenaikan karena memang stok di pasaran belum tersedia cukup banyak. Terkait itu, kami bersama Bulog siap menggelar operasi pasar dalam jangka waktu yang tidak terbatas,” kata Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Lamongan, Moch Faiz Junaedi di Lamongan, Senin (23/2).

Dikatakannya, operasi pasar akan digelar dengan kerja sama Bulog Lamongan, yang diharapkan menekan harga beras dan tidak mudah dipermainkan, seh-

ingga harga kembali stabil dan masyarakat bisa menikmati dengan harga wajar.

Selain menggelar operasi pasar, kata Faiz pemkab juga telah menyalurkan Program Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin) yang diharapkan mampu menekan harga. Dijelaskan Faiz, untuk Raskin stok di Gudang Bulog sudah tersedia 10 juta kilogram, dan diperkirakan cukup untuk memenuhi hingga tujuh bulan. Sisanya, akan dipenuhi dari pengadaan Bulog tahun 2015.

Ia mengatakan, Program Raskin di Lamongan tahun 2015 tidak mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya, yakni tetap untuk 103.040 rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM), sebagaimana hasil dari pendataan program perlinduQ yit ngan sosial (PPLS) 2011.Q

Pasokan Menurun, Harga Beras Naik hingga 20% Kota Batu, Bhirawa Kenaikan harga beras di sejumlah pasar di Malang berimbas juga di pasar Kota Batu. Sejak seminggu ini harga beras mengalami kenaikan yang cukup drastis. Kenaikan terjadi di hampir semua jenis beras, mulai harga beras medium hingga premium rata-rata mengalami kenaikan 20 persen. Kenaikan tersebut tergolong tinggi.

Salah satu pedagang, Dafikurrahman, mengatakan, selain harga naik drastis, stok beras juga mulai menipis.

“Selain harga kulakannya naik, pengiriman beras sering terlambat, sehingga stok beras juga mulai menipis,” terang Dafikurrahman, Senin

kemarin (23/2).

Akibatnya hukum ekonomipun berjalan, ketika barang sedikit maka mau tidak mau harga pun terkerek naik.

Dia menduga kondisi cuaca dan banjir menjadi salah satu penyebab pasokan terlambat dan kenaikan harga beras.

“Kenaikan terjadi akibat beras mulai langka karena pasokannya menurun. Selain faktor pengangkutan, banjir juga menyebabkan sejumlah sentra penghasil padi mengalami gagal panen,” tuturnya.

Untuk harga beras medium dari semula Rp 8.000 menjadi Rp 10.000. Sementara harga premium sebesar Rp 12.000 dari semula Rp 9.500 per kg nya. Sedangkan beras or-

Wiwik Nurhayati

ganik tidak mengalami kenaikan drastis. Menurutnya, kebanyakan beras di pasar Kota

Batu dipasok dari Madiun, Pati dan Jawa Barat. Di daerah-daerah tersebut saat ini sedang banjir, sehingga pengiriman pasokan beras juga mengalami kendala.

“Dari pihak pemasok mengaku kesulitan untuk menjemur padi sebelum digiling.

Sehingga pemasok juga kesulitan mendapatkan barang.

Selain itu faktor kesulitan pengiriman akibat banjir,” tegasnya. Kenaikan harga beras yang sangat drastis tersebut membuat permintaan agak menurun. Pembeli membatasi pembelian beras sambil menunggu harga turun. “Pembeli mulai mengeluh dengan tingginya harga beras. Sebagai kebutuhan pokok se-

hari-hari, mereka tetap membeli, tetapi pembeliannya cenderung terbatas,” katanya.

Sementara itu Kepala Kantor Ketahanan Pangan, Wiwik Nurhayati mengaku stok beras di Kota Batu mencukupi. Pemkot Batu sudah memiliki cadangan beras sebanyak 5 ton.

“Beras memang mengalami kenaikan, tetapi masih belum mengkhawatirkan. Kita berencana menggelar operasi pasar bersama Bulog untuk menekan harga beras,” terang Wiwik.

Ditambahkan, kondisi cuaca yang ekstrem memang membuat sejumlah daerah gagal panen akibat banjir. Selain itu, banjir yang terjadi di sejumlah daerah juga berdampak pada pengangkutan. Q sup

Mobil dan Motor Pelat Merah Wajib Pakai Pertamax Kendati Subsidi Premium Sudah Dicabut Kendati pemerintah sudah mencabut subsidi BBM jenis premium, namun tidak serta merta mobil dan motor berplat merah dapat leluasa membeli premium. Mobil dan motor dinas tersebut tetap diwajibkan menggunakan pertamax.

wiwieko/bhirawa

Banyak mobil dinas (mobdin) berplat merah yang saat ini sudah tidak tertempel stiker larangan mengunakan BBM bersubsidi.

Wakil Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM, pada Bhirawa, Senin (23/2), mengungkapkan belum ada ketentuan baru dari pemerintah pusat terkait kebijakan pembelian BBM bagi mobil dan motor berplat merah. “Ketentuannya tetap. Meski premium sudah tidak disubsidi, plat merah tetap pakai pertamax,” ujarnya.

Menurut mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Tulungagung itu, selama belum ada aturan baru terkait penggunaan BBM, seluruh mobil dan motor dinas di lingkup Pemkab Tulungagung wajib mematuhi aturan penggunaan BBM

menggunakan pertamax. “Lain jika kemudian ada aturan baru. Sekarang kan aturannnya tetap jadi tetap pakai pertamax,” tuturnya.

Ketika ditanya saat ini banyak mobil dinas milik Pemkab Tulungagung yang tidak lagi memasang stiker larangan menggunakan premium (BBM bersubsidi), Maryoto Birowo mengatakan hal itu dimungkinkan karena stikernya sudah rusak. Bahkan bisa jadi pula ada orang iseng yang sengaja melepas stiker tersebut dari mobil dinas.

“Yang pasti mobil dan motor dinas kalau di SPBU masih tetap tidak boleh membeli premium. Kalau

soal stiker yang sudah tidak tertempel lagi nanti bisa ditempel lagi stikernya dengan yang baru,” katanya lagi sembari tersenyum. Ditambahkannya, penggunaan pertamax dan premium saat ini dinilai hampir sama. Apalagi selisih harga premium dan pertamax sekarang tidak terpaut jauh. “Pakai pertamax denga harga yang lebih mahal sedikit dari premium tetapi penggunaannya lebih hemat. Kalau dihitung-hitung biayanya bisa sama dengan premium,” terangnya.

Hal yang sama diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung, Drs Hendry Setyawan MSi. Menurut dia yang kemarin ditemui bersama Maryoto Birowo, belum adanya aturan baru terkait penggunaan BBM membuat seluruh

mobil dan motor dinas Pemkab Tulungagung masih harus menggunakan BBM pertamax. Sebelumnya, beberapa PNS lingkup Pemkab Tulungagung berharap ada kebijakan baru terkait penggunaan BBM bagi mereka yang menggunakan motor dinas plat merah. Apalagi BBM jenis premium sudah tidak disubsidi lagi.

“Kami yang menggunakan motor dinas lain dengan yang menggunakan mobil dinas. Karena yang menggunakan motor dinas kemana-kemana pakai uang pribadi, lain dengan yang menggunakan mobil dinas yang mendapat ganti dari kantor. Seharusnya ada kebijakan baru dari pemerintah saat ini bagi pengguna plat merah bisa beli premium karena sudah tidak disubsidi lagi,” tutur salah seorang diantaranya. Q wed

OLAHRAGA

Selasa Wage 24 FEBRUARI 2015

LINTASAN

Mahasiswa Kendari Target Raih Tiket POM ASEAN Kendari, Bhirawa Karateka mahasiswa Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menargetkan meraih tiket untuk bisa masuk tim Indonesia pada Pekan Olahraga Mahasiswa (POM) ASEAN. Ketua Bidang Pembinaan Pengurus Provinsi Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (Forki) Sultra Isnain Kimi di Kendari, Senin, mengatakan, lima mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari ambil bagian pada kejuaraan karate antarmahasiswa se-ASEAN pada 6-8 Maret 2015 di Solo, Jawa Tengah.

"Keikutsertaan lima karateka terbaik yang saat ini terdaftar sebagai mahasiswa UHO bertekad merebut tiket POM ASEAN. Cita-cita mereka adalah menjadi tim mahasiswa Indonesia menuju POM ASEAN," kata Isnain.

Kelima karateka yang akan mengusung panji perguruan tinggi terkemuka di Sultra itu adalah Sahrul (kelas 67 Kg), Harlan (kelas 60 Kg), Ade Rahmin (55 Kg), Zainal Magege (-84 Kg) dan seorang karateka putri Nur Jofi.

"Kejuaraan mahasiswa se-ASEAN yang akan berlangsung di Solo strategis bagi pembinaan atlet karena mempertemukan karateka terbaik dari perguruan tinggi sejumlah negara," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, sesuatu yang tidak berlebihan jika Forki, KONI Sultra, UHO maupun sponsor memberi dukungan sehingga para atlet dapat ikut serta.

Bagi Forki Sultra, kejuaraan taraf internasional menjadi ajang menambah jam terbang bagi atlet sebelum mengikuti babak prakualifikasi PON XIX di Papua September 2015.

Kelima karateka yang akan berlaga pada kejuaraan Super Semar IX Solo 6-8 Maret adalah aset Forki Sultra yang akan berjuang merebut tiket PON XIX Jawa Barat 2016, katanya.Q ant

Semen Padang Uji Coba Lawan PSIS Semarang Padang, Bhirawa Tim Semen Padang FC, Padang, Sumatera Barat (Sumbar), akan melakukan uji coba melawan tim PSIS Semarang di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, pada 28 Februari 2015.

"Kami sudah memastikan akan melakukan uji tanding melawan PSIS Semarang, dan klub itu sudah menyetujui pertandingan tersebut," kata Direktur Teknik PT Kabau Sirah Semen Padang, Asdian saat di hubungi Antara, Senin.

Ia menjelaskan uji tanding melawan tim PSIS tersebut, terkait diundurnya jadwal pertandingan kompetisi Indonesia Super League (ISL) musim 2015.

Ia menyebutkan dalam uji coba melawan tim di divisi utama tersebut, manajemen akan membawa 30 pemain. Skuad yang sama pada saat melakukan uji coba di Kota Batam beberapa waktu lalu.

Ia mengungkapkan sebelumnya akibat diundurnya "kick off" kompetisi oleh Menpora, manajemen meliburkan seluruh pemain selama dua hari.

"Hari ini kami sudah mulai menjalani latihan lagi, dan ini juga persiapan menghadapi uji tanding," katanya.

Menyinggung tentang jadwal uji coba melawan klub lain usai menjalani pertandingan dengan PSIS, Asdian mengatakan masih dalah tahap pembicaraan dengan manajemen PSPS Pekanbaru.

"Kami merencanakan akan melakukan uji tanding melawan PSPS Pekanbaru, namun ini baru dalam pembicaraan awal," ujarnya.

Ia menyebutkan selain itu, untuk mengisi waktu sebelum masuk kompetisi, manajemen merencanakan juga akan membawa tim untuk mengikuti salah satu turnamen.

"Jika Bali United jadi menggelar turnamen, kita akan coba untuk ikut turnamen tersebut," tambahnya.

Sementara itu, pelatih Semen Padang FC, Nil Maizar menambahkan beberapa pertandingan atau uji coba sangat penting diikuti oleh tim. Hal itu agar tetap mempertahankan sentuhan permainan.

"Dengan uji coba kami akan terus matangkan persiapan, dan itu sangat penting, mengingat masih belum tentunya jadwal kompetisi," kata mantan pelatih Timnas senior tersebut.Q ant

9

Jakarta Pertamina Lakukan Pemusatan Latihan di Malang Malang, Bhirawa Tim bola voli putra dan putri Jakarta Pertamina Energi langsung melakukan pemusatan latihan setelah menyelesaikan putaran pertama Pertamina Proliga 2015 yang berakhir di GOR Ken Arok, Malang, Jawa Timur, Minggu (22/2) malam.

"Kami tidak pulang ke Jakarta. Tim putra dan putri akan menjalani pemusatan latihan di sini (Malang) sebelum bertolak ke Gresik untuk menjalani pertandingan putaran kedua," kata pelatih putri Jakarta Energi, Oktavian, di Malang, Senin.

Menurut dia, pemusatan latihan di Malang dinilai tepat

karena jaraknya tidak jauh dari lokasi pertandingan putaran kedua yaitu di Gresik dan Probolinggo, Jawa Timur, apalagi rentang waktunya tidak panjang.

Sesuai dengan rencana, pertandingan putaran kedua pekan pertama digelar di GOR Tri Dharma Gresik, 6-8 Maret, dan satu pekan berikunya digelar di Probolinggo. Kondisi

PJSI Pertandingkan Nomor Kata di PON Jabar Makassar, Bhirawa Pengurus Besar Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PB PJSI), untuk pertama kalinya akan mempertandingkan nomor kata pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Jawa Barat, 2016.

"Nomor kata untuk pertama kalinya akan dipertandingkan di PON 2016. Kami juga tengah mengikuti penataran pelatih di Jakarta sebagai tindak lanjut keputusan PJSI pusat," kata Ketua Bidang Kepelatihan PJSI Sulsel, Karya Juzaib saat dihubungi dari Makassar, Senin.

Penataran pelatih di Jakarta yang digelar 2128 Februari 2015 itu, kata dia, bertujuan untuk menyeragamkan gerak dan teknik latihan yang akan diberikan dan diterapkan pada setiap atlet saat kembali ke daerah masing-masing.

Hal itu, kata dia, penting dilakukan sehingga setiap pelatih bisa memahami peraturan saat berlaga di PON Jabar. Para pelatih disetiap daerah juga bisa memahami dan mengerti hal apa saja yang perlu dilakukan sehingga bisa meraih prestasi di nomor kata.

Menurut dia, nomor kata pada dasarnya sudah cukup sering dilaksanakan pada saat kejurnas meski belum seketat kategori pertarungan.

Pengprov PJSI Sulsel juga mengaku sudah punya beberapa atlet yang cukup berpotensi di nomor kata. Pihaknya mengaku akan mulai fokus meningkatkan kemampuan teknik dan gerak setiap atelt agar bisa bersaing dan berprestasi pada PON 2016.

"Hasil dari penataran ini tentu akan kita kembangkan saat tiba di daerah. Mudahmudahan dimasukkannya nomor kata di PON memberikan dampak positif bagi Sulsel," ujarnya.

Lebih jauh, Pengprov PJSI Sulsel terus fokus mematangkan kemampuan atlet jelang tampil di kejuaraan nasional Kartika Cup, Maret 2015.

Persiapan yang lebih maksimal diharapkan semakin menjaga peluang Sulsel berprestasi termasuk merebut poin maksimal demi tampil di Pekan Olahraga Nasional (PON) Jabar 2015.Q ant

PB PJSI untuk pertama kalinya akan mempertandingkan nomor kata pada PON XIX.

ini memaksa seluruh tim untuk mempersiapkan diri dengan baik, karena persaingan akan lebih ketat.

"Kami tetap memberikan libur pada semua pemain. Tapi mereka tidak boleh pulang ke rumah. Mereka akan tetap bersama di sini. Mungkin mereka akan mengunjungi tempat wisata di Malang," katanya menambahkan.

Amalia Fajrina dan kawankawan sebagai juara bertahan masih belum meraih hasil maksimal karena tertahan oleh Jakarta PGN Popsivo yang saat ini berada di puncak klasemen sementara. Meski demikian,

peluang untuk menjadi yang terbaik tetap terbuka.

"Kalau dinilai 1-10, penampilan saya baru tujuh. Kami masih belum stabil. Kami akan berusaha memperbaiki permainan sebelum turun diputaran kedua," kata Amalia Fajrina.

Kedua tim Jakarta Pertamina Energi akan menjalani pemusatan latihan didua tempat berbeda yaitu pagi di GOR Ken Arok dan latihan sore dilakukan di DOME UMM Malang.

Tidak hanya Jakarta Pertamina Energi yang akan menjalani pemusatan latihan di Malang, namun tim putri Manokwari Valeria Barat juga akan melakukan yang

sama. Sebagai tim juru kunci, runner up Proliga musim lalu itu juga akan berbenah.

"Kami harus segera berbenah. Apalagi kita sudah mulai menemukan karakter permainan. Masih ada kesempatan untuk meraih hasil terbaik di Proliga," kata pelatih Manokwari Valeria, Munawar, saat dikonfirmasi.

Pertamina Proliga 2015 diikuti tujuh tim putri dan lima tim putra. Jakarta PGN Popsivo dinobatkan sebagai juara putaran pertama tim putri, sedangkan Jakarta Electric PLN dinobatkan sebagai juara putaran pertama tim putra.Q ant

Rio Haryanto Incar Posisi Lima Besar GP2 Semarang, Bhirawa Pebalap nasional Rio Haryanto mengincar posisi lima besar pada lomba balap mobil GP2 Series 2015 yang seri pertamanya dijadwalkan digelar di Sirkuit Internasional Sakhir Bahrain, 17-19 April mendatang.

Ibunda Rio Haryanto, Indah Pennywati ketika dihubungi dari Semarang, Jateng, Senin, mengatakan targetnya masih sama seperti musim sebelumnya yaitu masuk peringkat lima besar pada musim balap tahun ini.

Pebalap asal Solo, Jawa Tengah, tersebut yang tergabung di tim Campos Racing (Valencia, Spanyol) tersebut akan menjalani musim balap tahun ini berduet dengan pebalap asal Prancis Arthur Pic. Sebelum tampil pada seri pertama di Bahrain mendatang, Rio Haryanto yang saat ini berusia 22 tahun ini akan menjalani dua kali tes. Pertama dilaksanakan di Abu Dhabi, Uni Emrat Arab, 9-11 Maret dan kedua dilaksanakan di Bahrain, 1-3 April 2015.

Lomba balap mobil GP2 Series 2015 ini dibagi dalam 11 seri. Seri pertama dimainkan di Sirkuit Sakhir, Bahrain (17-19 April), seri kedua di Barcelona, Spanyol (8-10 Mei), seri ketiga di Monte Carlo, Monaco (21-23 Mei), seri keempat di Sirkuit Red Bull Ring, Austria (19-21 Juni), seri keempat di Silverstone, Inggris (3-5 Juli).

Kemudian seri keenam di TBA Jerman (17-19 Juli), seri ketujuh di Budapes, Hongaria (24-26 uli), seri kedelapan dimainkan di SpaFrancorchamps, Belgia (21-23 Agustus), kedelapan di Sirkuit Monza, Italia (4-6 September), kesepuluh digelar di Sochi, Rusia (9-11 Oktober), sedangkan terakhir atau kesebelas dimainkan di Yas Marina, Uni Emirat Arab (27-29 November).

Rio mengawali karir cemerlang dengan menjuarai ajang gokart nasional dan selanjutnya mendominasi Formula BMW Pasifik pada 2009. Melangkah naik ke ajang GP3 di tahun berikutnya, ia pun beberapa kali naik podium dan membentuk reputasi sebagai pembalap tangguh di atas lintasan basah.

Kerja kerasnya dalam dua musim GP3, membuahkan tiga kemenangan, dua di antaranya diwarnai cuaca hujan yang menyulitkan pebalap lain. Selain itu, ia juga berhasil membukukan kemenangan di Valencia pada musim pertamanya di kejuaraan AutoGP.Q ant

Program Kerja Disperindag Kabupaten Blitar

Bupati Herry Imbau Cintai Produk Unggulan Untuk menumbuhkembangkan dan mempromosikan Produk Unggulan Kabupaten Blitar, Bupati Blitar, H Herry Noegroho, SE, MH menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Blitar untuk mencintai dan menggunakan produk unggulan Kabupaten Blitar.

Bahkan Pemerintah juga telah mencanangkan program Seratus Persen Cinta Indonesia yang dikoordinir oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dimana seluruh Departemen Pemerintah yang berada di Pusat dan Daerah telah dilibatkan untuk memsukseskan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk lokal tersebut termasuk produk unggulan Kabupaten Blitar.

Seperti dijelaskan Bupati Blitar, H Herry Noegroho, SE, MH, Kabupaten Blitar telah memiliki produk unggulan yang wajib dimanfaatkan oleh masyarakat Kabu-

paten Blitar sebagai bentuk cinta produk lokal.

“Dengan cinta produk lokal diharapkan akan meningkatkan derajat dan pendapatan masyarakat Kabupaten Blitar, dimana hasil produksi yang dikembangkan bisa laku dengan baik yang dijaga dengan kualitas yang baik,” kata H Herry Noegroho, SE, MH. Lanjut H Herry Noegroho, SE, MH, menurutnya hal ini sangat penting untuk menjaga stabilitas perekonomian serta untuk megembangkan potensi dari berbagai produk unggulan yang ada di Kabupaten Blitar.

hartono/bhirawa

H Herry Noegroho, SE, MH Bahkan pihaknya juga berupaya untuk lebih mengenalkan berbagai produk unggulan di Kabupaten Blitar kepada seluruh

Kota/Kabupaten se-Indonesia melalui berbagai even atau kegiatan pameran yang diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Blitar.

“Berbagai jenis produk unggulan yang kita miliki cukup banyak jenisnya, mulai berbagai makanan olahan hingga kerajinan dan masih banyak lagi. Sehingga masyarakat Kabupaten Blitar wajib mengetahui dan cinta terhadap produk unggulan Kabupaten Blitar,” jelasnya.

Selain itu menurutnya dari hasil produk unggulan Kabupaten Blitar selain banyak dipasarkan di berbagai daerah di Indonesia, juga banyak yang telah tembus hinga pasaran di luar negeri. “Hal ini menunjukkan hasil produk unggulan Kabupaten Blitar juga diakui di mata internasional.

Untuk itu kita patut bangga terhadap produk unggulan yang bisa menjadi perhatian di luar negeri,

namun demikian kami juga berharap kreatifitas para pengusaha produk unggulan di Kabupaten Blitar akan semakin lebih kreatif untuk meningkatkan pangsa pasar,” ujarnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperindag) Kabupaten Blitar, Drs. Molan, mengatakan ada berbagai jenis produk unggulan Kabupaten Blitar yang menyebar di berbagai Kecamatan di Kabupaten Blitar.

Bahkan dalam satu Kecamatan ada berbagai Produk Unggulan Kabupaten Blitar yang dihasilkan.

“Ada 22 Kecamatan se-Kabupaten Blitar, dimana masingmasing Kecamatan memiliki produk unggulan yang menjadi idola dalam melakukan produksi produk unggulan di Kabupaten Blitar yang dinamakan Produk Unggulan Industri Kecamatan

atau dinamakan Putri Kencana seperti mebelair, makanan olahan dan sebagainya,” kata Drs. Molan.

Sedangkan untuk melakukan pembinaan berbagai produk unggulan yang jumlahnya cukup besar di Kabupaten Blitar, dilakukan melalui perwakilan atau kelompok masing-masing melalui berbagai pelatihan, mengikuti pameran, hingga pemberian modal berupa peralatan pendukung untuk mengembangkan usaha.

“Untuk jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang ada di Kabupaten Blitar mencapai lebih dari 12 ribu, sehingga pembinaan yang kami lakukan secara bertahap yang diharapkan mereka bisa menjaga kualitas produk yang dihasilkan karena persingan pasar saat ini cukup besar,” pungkasnya. Q htn. adv

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

Mendag Khawatirkan Kesiapan Hadapi MEA Jakarta, Bhirawa Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, mengkhawatirkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015 mendatang, dimana akan tercipta integrasi 10 negara Asia Tenggara dalam suatu kawasan ekonomi eksklusif.

“Banyak sekali yang belum mempunyai pemikiran sama, menurut saya kita belum siap. Ditambah, posisi pasar Indonesia, kita hanya dijadikan pasar karena kita belum mengelola secara baik,” kata Rachmat, di Jakarta, Senin (23/2) kemarin.

Transaksi perdagangan dengan negara-negara anggota ASEAN, lanjut Rachmat, saat ini masih mengantongi defisit, hanya dengan Filipina saja Indonesia mampu mendapatkan surplus pada neraca perdagangan.

“Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menghadapi MEA, belum lagi ditambah ASEAN-Tiongkok dan lainnya. Tinggal delapan bulan lagi kita memasuki MEA, jika kita tidak memikirkan sesuatu, bisa saja kita defisit dua kali lipat,” ujar Rachmat.

Menurut Rachmat, dengan kondisi demikian, bagaimana Indonesia bisa menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan mulai diberlakukan pada akhir 2015 mendatang. Namun, seharusnya Indonesia bisa memanfaatkan hal tersebut untuk membangun nilai tambah dari industri dalam negeri.

“Menghadapi MEA ini kita agak susah.

Dan kekurangan kita, tidak mempersiapkan secara total. Kita tahu ada ancaman, namun kita tidak menyiapkan kemana arahnya,” ujar Rachmat.Q ant

MA Tolak Kasasi Akil Mochtar Jakarta, Bhirawa Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar hingga hukumannya tetap seumur hidup. Anggota Majelis Hakim Kasasi Krisna Harahap, di Jakarta, Senin (23/2), membenarkan penolakan permohonan kasasi yang diajukan Akil Mochtar tersebut.

“Permohonan kasasi M Akil Mokhtar yang dijatuhi hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Tinggi DKI, tidak dikabulkan oleh Mahkamah Agung,” katanya.

Demikian pula permohonan jaksa penuntut umum yang menginginkan hukumannya ditambah dengan membayar denda sebesar Rp10 miliar, tidak dikabulkan.

Krisna Harahap menjelaskan, permohonan kasasi ditolak antara lain dengan pertimbangan bahwa Akil Mokhtar adalah seorang hakim Mahkamah Konstitusi yang seharusnya merupakan negarawan sejati yang steril dari perbuatan tindak pidana korupsi.

“Sebagai pengawal utama konstitusi yang merupakan ‘fundamental dan higher law’ sistem perundang-undangan kita, Akil Mokhtar seharusnya mengharamkan setiap usaha siapapun yang ingin menodai asas-asas demokrasi yang terkandung dalam UUD sebagaimana termaktup dalam pembukaan konstitusi RI yang merupakan ‘filosofische gronslag’ bangsa,” katanya.

Di tingkat pertama, Akil Mochtar divonis seumur hidup dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait pengurusan 10 sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di MK dan tindak pidana pencucian uang.

Akil Mochtar “Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M Akil Mochtar dengan pidana seumur hidup,” kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Suwidya.

Pidana tersebut sesuai tuntutan jaksa penuntut umum meski tanpa pemberian denda dan hukuman tambahan deng-

Panglima TNI Ingatkan Tak Halangi Eksekusi Mati Jakarta, Bhirawa Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengingatkan kepada siapapun agar tidak menghalangi proses eksekusi yang direncanakan pemerintah Indonesia terhadap para terpidana mati.

“TNI berpendirian, jangan coba menggangu jalannya eksekusi dengan cara apa pun. Dengan konteks militer kita sudah siap, jangan coba-coba ada skenario yang ganggu jalannya eksekusi mati,” kata Panglima TNI usai menutup acara Kursus Banser Pimpinan (Susbanpim) angkatan Ke-2, di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (23/2) kemarin.

Ia mengatakan, pasukan TNI akan berusaha memastikan keamanan dalam pelaksanaan eksekusi. Bahkan, dirinya mengaku telah mempersiapkan pasukan khusus dalam upaya pengamanan sebelum dan sesudah pelaksanaan eksekusi mati.

Sementara itu, terkait pengiriman tiga pesawat tempur Sukhoi ke Denpasar, Moeldoko mengatakan, ketiga pesawat tersebut hanya disiapkan sebagai langkah antisipasi.

“TNI akan mempersiapkan tindakan keamanan hingga kemungkinan yang paling jauh,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia akan melanjutkan proses eksekusi mati terhadap para terpidana yang telah ditolak permohonan grasinya oleh Presiden Joko Widodo.

Dua terpidana mati asal Australia, yang tergabung dalam kelompok jaringan narkotika ‘Bali Nine’, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, masuk dalam daftar terpidana yang akan dieksekusi mati tahap selanjutnya.

Australia mendesak agar eksekusi mati terhadap dua warga negaranya, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dibatalkan. Bahkan, dalam permohonan pembatalan eksekusi itu, Australia mengaitkan bantuannya saat terjadi tsunami di Aceh.Q ant

an karena jaksa meminta agar Akil divonis penjara seumur hidup dan denda Rp10 miliar dan pencabutan hak politik untuk memilih dan dipilih.

“Hal yang memberatkan terdakwa adalah ketua lembaga tinggi negara yang merupakan benteng terakhir pencari keadilan sehingga harus memberikan contoh terbaik dalam integritas, kedua perbuatan terdakwa menyebabkan runtuhnya wibawa MK Republik Indonesia, ketiga diperlukan usaha yang sulit dan lama untuk mengembalikan kepercayaan kepada lembanga MK,” ungkap Suwidya.

Hakim juga tidak melihat ada hal yang meringankan dari perbuatan Akil.

“Terdakwa dituntut dengan ancaman maksimal maka hal yang meringankan tidak dapat dipertimbangkan lagi,” tambah Suwidya.

Dalam pertimbangannya, majelis memang melihat bahwa perbuatan Akil harus dihu-

kum berat.

“Setelah majelis bermusyararah, majelis sependeapat dengan dakwaan tuntutan penuntut umum mengingat perbuatan terdakwa yang berat khususnya terkait penyelenggaraan pilkada di daerah sehingga denda tidak relvan lagi karena terdakwa dituntut pidana maksimal sehingga pidana itu tidak dapat diganti lagi bila terdakwa tidak bisa membayar tuntutan denda itu,” ungkap Suwidya.

Akil dituntut berdasarkan enam dakwaan yaitu pertama adalah pasal 12 huruf c Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP tentang hakim yang menerima hadiah yaitu terkait penerimaan dalam pengurusan sengketa pilkada Gunung Mas, Lebak, Pelembang dan Empat Lawang. Q ant

Kemenhub Review Pelayanan Lion Air

BNN Sita 16 Kilogram Sabu di Kereta Bayi Jakarta, Bhirawa Badan Narkotika Nasional menyita 16 kilogram narkotika jenis sabu-sabu yang disembunyikan dalam kereta dorong bayi di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara.

“Petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh pada kereta bayi yang diangkut mobil bak terbuka dan menemukan 16.043,2 gram sabu, pada 16 Februari malam “ kata Kepala Bagian Humas BNN Slamet Pribadi, di gedung BNN Jakarta, Senin (23/2) kemarin.

Mulanya petugas mengintai mobil ‘pick up’ tanpa muatan sekitar pukul 20.30 WIB di kawasan Muara Baru.

Mobil tersebut kemudian masuk ke dalam sebuah gudang dan setelah beberapa jam keluar dengan membawa muatan.

Petugas langsung mencegat mobil tersebut kemudian memeriksa muatan yang berisi 17 kereta bayi.

“Dari 17 kereta bayi itu 15 di antaranya berisi sabu,” kata Slamet.

Dari kasus tersebut petugas mengamankan seorang kurir wanita berinisial F yang merupakan warga Kelurahan Ngedukelu, Bajawa, Nusa Tenggara Timur.

F yang bermukim di Pakusari, Jember, Jawa Timur mengaku disuruh oleh seseorang datang ke Jakarta untuk mengambil paket kereta bayi asal Tiongkok tersebut.

Ia mengaku dibayar Rp20 juta untuk melakukan pekerjaan tersebut.

“Rp10 juta untuk operasional, Rp10 juta lagi untuk upah dia sebagai kurir,” kata Slamet.Q ant

Selasa Wage 24 FEBRUARI 2015

istimewa

Presiden Jokowi berdialog dengan nelayan di TPI Panimbang, Kab. Pandeglang, Banten, Senin (23/2)

Presiden Dengarkan Curhat Nelayan Banten Banten, Bhirawa Seusai meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, Senin (23/2) siang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung menemui para nelayan yang sudah menunggunya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berlokasi di Jalan Raya Panimbang, Kec. Panimbang, Pandeglang, Banten.

Presiden Jokowi menjelaskan, kedatangannya ke TPI itu dimaksudkan untuk mendengar kalau ada keluhan/masalah yang disampaikan dari nelayan. Mendapat tawaran seperti itu, sejumlah warga langsung menyampaikan masalah yang mereka hadapi, mulai dari tidak adanya bantuan bagi nelayan, adanya Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan soal larangan beberapa alat tangkap yang digunakan nelayan yang membuat mereka kesulitan mendapatkan ikan, juga masalah ombak yang cukup besar yang membuat

erosi, juga keinginan untuk mendapatkan bantuan perumahan bagi nelayan.

Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi mengatakan, karena menyangkut Permen Kelautan dan Perikanan yang dipersoalkan nelayan merupakan masalah teknis, ia berjanji akan menugaskan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menemui para nelayan di Pandeglang.

“Karena yang mengeluarkan peraturan tersebut di kementerian, nanti biar Bu Menteri (Susi, red) ke sini saja agar bisa menjelaskan kepada nelayan,” kata Jokowi yang langsung disambut tepuk tangan ribuan nelayan yang memenuhi TPI Panimbang.

Terkait permintaan yang disampaikan oleh pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pandeglang mengenai permintaan bantuan, Presiden Jokowi langsung memberikan sumbangan, yaitu sebesar Rp 30 juta untuk pengolahan ikan, dan Rp 50 juta untuk dibagi-bagi

kepada semua kelompok nelayan.

“Nanti untuk HNSI saya kirim Bu Susi. Bantuannya beda-beda, nanti untuk jaring, alat-alat dan untuk perumahan nelayan,” kata Presiden Jokowi.

Adapun terkait keluhan para nelayan mengenai masalah perumahan, Presiden Jokowi mengatakan, nanti kalau mau ada pembangunan perumahan, dari Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan disesuaikan dengan kebutuhan nelayan.

“Tidak mungkin kita paksakan. Yang mau dibangun itu kampung nelayan, bukan rusun. Kampung nelayan yang dirapikan. Penjelasan lengkapnya di Bu Susi,” kata Jokowi yang kembali disambut tepuk tangan para nelayan.

Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan dialog itu antara lain Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Plt. Gubernur Banten Rano Karno, dan Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi. Q ist

SDA Pastikan Tidak Penuhi Panggilan KPK Jakarta, Bhirawa Mantan Menteri Agama yang jadi tersangka dugaan korupsi dana penyelenggaraan haji Suryadharma Ali (SDA) dipastikan tidak akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa karena telah mengajukan gugatan praperadilan.

“Dalam pernyataan kami yang sudah dibacakan tadi sudah jelas bahwa meminta KPK menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan,” kata kuasa hukum SDA Humphrey R Djemat di Jakarta, Senin (23/2) kemarin.

Hal itu ia kemukakan saat menjawab pertanyaan wartawan apakah SDA akan memenuhi panggilan pemeriksaan KPK selanjutnya setelah mengajukan praperadilan.

“Di situ sudah jelas tertulis, bahwa KPK dan semua pihak terkait harus menghormati proses hukum. Tinggal anda artikan sendiri,” kata dia kepada wartawan.

Tim kuasa hukum mengang-

Tersangka korupsi haji mantan Menag Suryadharma Ali (tengah), didampingi kuasa hukumnya, menunjukkan berkas pengajuan pra peradilan status tersangkanya di Jakarta, Senin (23/2). Suryadharma mengikuti jejak Komjen Polisi Budi Gunawan dengan mengajukan pra peradilan agar terbebas dari jeratan korupsi yang ditersangkakan KPK.

gap penetapan tersangka SDA oleh KPK tidak sah karena dilakukan secara semenamena, melawan hukum, dan mengandung unsur politis.

Pengacara menganggap KPK menetapkan SDA lebih dulu sebagai tersangka baru setelah itu melakukan pemeriksaan saksi secara marathon, pengumpulan bukti, dan upaya-upaya paksa.

Tim kuasa hukum juga menekankan bahwa penetapan SDA sebagai tersangka tidak didasari oleh bukti permulaan yang cukup.

Selain itu, penetapan tersangka tersebut juga dianggap terlalu dini dan melanggar hak asasi Suryadharma Ali. Pada pagi ini Suryadharma Ali dan tim kuasa hukumnya sudah mengajukan permohonan gugatan praperadilan terkait penetapan status tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi dana penyelenggaraan ibadah haji periode 2010-2013 oleh KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Tim kuasa hukum mengatakan akan menghadirkan saksi-saksi fakta dan saksi-saksi ahli serta pengajuan bukti-bukti untuk mendukung permohonan praperadilan. Q ant

Jakarta, Bhirawa Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Udara membentuk tim yang bertugas melakukan “review” terhadap mekanisme kerja dan pelayanan Lion Air menyusul peristiwa delay besar-besaran yang melibatkan maskapai tersebut sejak Rabu (18/2) hingga Jumat (20/2).

“Kami telah membentuk tim yang diketuai oleh Direktur Angkutan Udara, dibantu Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU) dan Direktur Keamanan Udara,” tutur Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Suprasetyo di Jakarta, Senin (23/2) kemarin.

Ia mengatakan bahwa tim tersebut akan mulai bekerja pada Selasa (24/2) untuk memeriksa secara komprehensif terkait SOP penanganan situasi krisis (crisis management) yang dimiliki maskapai tersebut.

“Diharapkan minggu depan hasil pemeriksaannya sudah keluar sehingga kami bisa merekomendasikan apa-apa saja yang harus dibenahi dalam sistem penanganan krisis Lion Air,” katanya.

Kemenhub juga telah dua kali memanggil pihak Lion untuk meminta penjelasan terkait keterlambatan dan pembatalan atas total 567 penerbangannya di berbagai daerah di Indonesia.

“Hari ini pihak Lion memenuhi panggilan kedua kami untuk menjelaskan SOP ‘crisis management’ yang mereka miliki, namun dari apa yang terjadi kemarin kami belum yakin bahwa

mereka memiliki SOP yang dimaksud,” kata Suprasetyo.

Untuk itu, Kementerian Perhubungan tidak akan memproses izin bila maskapai tersebut mengajukan penerbitan izin-izin penerbangan baru. Selain itu, menurut Suprasetyo, Kemenhub juga akan membekukan izin rute-rute penerbangan yang selama 21 hari tidak diterbangi oleh Lion Air seperti rute Ujung Pandang-Jayapura.

“Misalnya rute JakartaBatam, Lion dalam sehari ada lima penerbangan tapi yang diterbangi hanya empat maka yang satu penerbangan itu kami bekukan,” tuturnya.

Direktur Airport Service Lion Air Daniel Putut yang turut hadir dalam konferensi pers itu menjelaskan bahwa pihak manajemen Lion Air siap menerima sanksi apapun sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap pelanggan.

“Kami sebagai operator angkutan udara harus patuh terhadap regulasi yang ditetapkan oleh Kemenhub dan kami pun siap menjalankan langkah-langkah perbaikan dengan monitoring penuh dari Kemenhub,” tuturnya.

Daniel mengatakan bahwa saat ini pihak manajemen Lion Air sedang fokus pada penyusunan SOP “crisis management” agar peristiwa yang merugikan sekitar 155 ribu pelanggan maskapai tersebut tidak terulang kembali.

“Fokus kami saat ini untuk membenahi beberapa item dalam sistem penanganan krisis dan melakukan perbaikan dari sisi pelayanan terbaik pada pelanggan,” katanya.Q ant

UN dengan CBT Lebih Efisien Jakarta, Bhirawa akan mendorong terciptanya Menteri Pendidikan dan efisiensi pelaksanaan UN. Kebudayaan Anies Baswedan Dari segi waktu, pelaksamengatakan pelaksanaan naan UN akan bisa lebih ujian nasional efektif, efisien dan (UN) dengan sisfleksibel, ujarnya. tem komputer “Sehingga ujian atau “computer itu tidak harus based test” (CBT) terjadwal secara lebih fleksibel nasional, tidak atau dinamis kalagi mengerikan rena tidak harus seperti sekarang, terjadwal secara karena ini logistik nasional pada mengirim jutaan jam yang sama. soal itu kan luar “Justru idenya biasa sekali itu Anies Baswedan CBT itu supaya seperti pemilu tidak ujian pada jam yang tapi setiap tahun mengisama. Kalau pakai tertulis rimkan dari Sabang sampai harus jam yang sama kare- Merauke. Semua harus dijaga na soalnya keluar kan ya,” dirahasiakan harus dikawal katanya, Jakarta, Senin (23/ setengah mati itu kerjanya,” 2) kemarin. kata Nizam.

Anies Baswedan mengaMenggunakan sistem takan pada sistem CBT, CBT, lanjutnya, hanya mehanya dilakukan transfer merlukan sinkronisasi data, aplikasi dan data dari pera- kemudian data diujikan dan ngkat penghubung ke kom- soal ujian tetap tersimpan puter sehingga aplikasi itu di komputer. dapat dipasang di komputer.

Menurut dia, pelaksanaan Dengan demikian, soal- UN dengan CBT akan mensoal ujian nasional itu dapat dorong efektifitas anggaran diakses untuk dikerjakan karena tidak perlu melamelalui aplikasi yang ter- kukan pengadaan percetapasang itu. kan soal ujian seperti pada “Kalau online kan kita UN tertulis atau “paper baharus ‘login’. Kalau “computer sed test” “Semoga akan efibased” bahannya dibawa ke sien paling tidak kan nanusb (perangkat penghubung tinya tidak perlu lagi ada untuk mentransfer data) cetak mencetak, karena angterus dicolokin ke komputer, garan cetak mencetak itu habis itu buat ujian,” ujarnya. sekitar ratusan miliar untuk Sementara itu, Kepala satu kali pengadaan UN,” Pusat Penilaian Pendidikan tutur dia. Ia juga mengaKementerian Pendidikan takan pelaksanaan UN dedan Kebudayaan Nizam me- ngan CBT akan mendorong nambahkan penyelenggara- transformasi kebih modern an UN dengan sistem CBT dalam penilaian.Q ant

Selasa Wage 24 FEBRUARI 2015

Kominfo Belum Pernah Terima Pengajuan Rekomendasi Pendirian Radio Bojonegoro, Bhirawa Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bojonegoro menyatakan belum pernah menerima permohonan pengajuan rekomendasi administrasi sebagai persyaratan untuk mendirikan radio sejak 2008.

“Sesuai data yang ada di tempat kami, sejak 2008 belum pernah ada pengusaha yang mengajukan permohonan untuk memperoleh rekomendasi administrasi sebagai persyaratan mendirikan radio,” kata Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro Kusnandaka Tjatur, Senin (23/2).

Ia menyampaikan hal itu di hadapan pengelola radio di daerahnya dalam diskusi penguatan kemitraan profesi dengan tema regulasi pendirian radio dengan nara sumber Ketua KPID Jatim Dony Maulana Arief.

Padahal, menurut dia, proses awal dalam mendirikan radio harus diawali dari pengajuan memperoleh rekomendasi administrasi, di antaranya, menyangkut lokasi radio, juga persyaratan administrasi lainnya.

Berdasarkan rekomendasi administrasi yang dikeluarkan Kominfo itu, lanjut dia, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim menindaklanjuti dengan melakukan pengecekan. Pengecekan, lanjut dia, meliputi lokasi radio, peralatan yang dimanfaatkan, juga masalah teknis lainnya.

“Sesuai ketentuan peralatan yang dimanfaatkan harus standar nasional Indonesia,” katanya.

Sesuai data di Kominfo, di daerah setempat pernah mengudara 34 radio termasuk radio komunitas, pada 2014. Namun, katanya, di awal 2015 berkurang hanya tersisa 16 radio, sedangkan 18 radio berhenti mengudara.

Ia memperkirakan penyebab radio di dae­ rahnya berhenti mengudara, disebabkan faktor ekonomi, selain adanya operasi yang digelar Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio & Orbit Satelit Kelas II Surabaya menyangkut perizinan.

Ketua KPID Jatim Dony Maulana Arief, menjelaskan berbagai hal yang harus dipenuhi dalam proses mendirikan radio, di antaranya proporsal juga program yang akan disiarkan dalam mendirikan radio, termasuk radio komunitas. n bas

Banyuwangi Desain Ulang Kawasan Industri l Sambungan hal 1

sebagi pengembangan berbasis pariwisata alam menyesuaikan potensinya. “Saya ingin daerah industri ini diperluas lagi, tidak terkonsentrasi di satu titik. Akibatnya harga tanah di sini melonjak mahal, padahal di Sidoarjo masih ada harga tanah Rp 45 ribu per meter persegi,” Anas menuturkan.

Itu sebabnya, ia mendorong pihak kecamatan dan kantor desa lebih mempermudah proses perizinan menjadi satu pintu berkonsep one stop service. Bupati berharap kepala desa se-Banyuwangi tak lagi gagap teknologi untuk mendukung program layanan masyarakat satu pintu. Konsep yang sama telah diimplementasikan di tingkat kelurahan. Menurut Anas, program ini dinilai efektif untuk mengkaver kabupaten seluas 5.782 kilometer persegi. “Sebagian layanan di kecamatan telah dilimpahkan ke SKPD. Kalau kades nggak tahu IT, bisa dibantu sekdes atau mempekerjakan anakanak SMA yang magang,” ujarnya.

Anas menuturkan, kantor desa ibarat beranda terdepan layanan masyarakat, Oleh karena itu, Bupati Anas menargetkan one stop service di tingkat kantor desa bisa rampung pada akhir tahun 2015. Dalam hal pembangunan di pelosok, ia juga menginstruksikan supaya memberikan porsi lebih kepada peran wanita. “Karena 50,3 persen penduduk di sini adalah wanita. Jadi harus diberdayakan betul. Kredit bisa pinjam ke Bank UMKM Jatim dan Bank Jatim,” kata Anas. n nan

Dua Petinggi Kadin Jatim Diperiksa Penyidik Kejati l Sambungan hal 1

kan tertutup di ruang Pidsus. Pemeriksaan keduanya masih berkaitan dengan dugaan korupsi atas dana hibah sebesar Rp 20 miliar ke Kadin Jatim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Pekan ini penyidik Pidsus maraton memeriksa saksi-saksi kasus Kadin Jatim.

Hari ini (kemarin, red) penyidik memanggil dua orang petinggi dari Kadin Jatim,” kata Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto, Senin (23/2).

Terkait detil pemeriksaan yang dilakukan penyidik, Romy enggan membeberkannya. Pemeriksaan yang dilakukan penyidik, masih seputaran penggunaan dana hibah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab, sesuai proposal dana hibah itu digunakan untuk tiga program. Yakni promosi di seluruh Indonesia, penguatan UMKM, dan promosi di seputar Jatim.

Tapi, lanjut Romy, dari ketiga program itu, dua kegiatan diduga penyidik tidak dilaksanakan oleh Kadin Jatim. Adapun kegiatan yang diduga sebagai unsur korupsinya adalah kegiatan promosi di seluruh Indonesia dan penguatan UMK. Sesuai prosedur, dari dua kegiatan ini harus dibuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang diserahkan ke Biro Perekonomian Setdaprov Jatim.

“Pemeriksaan keduanya masih seputaran dana hibah yang diduga dikorupsi, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Romy.

Mantan Kasi Eksekusi dan Eksaminasi di Kejati Jambi ini menambahkan, pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan pada empat orang saksi. Adapun ke empatnya di antaranya Mohammad Ardi selaku mantan Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Jatim, Hadi Prasetyo selaku mantan Plt Biro Administrasi Setdaprov Jatim, dan DKP selaku pengurus Kadin Jatim.

“Besok (hari ini, red), ke empatnya akan diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Pidsus Kejati Jatim,” tandas pria yang pernah menjabat sebagai Kasi Pidsus di Kejari Muara Tebo. n bed

SAMBUNGAN

11

Gubernur Usul BPN Segera Rekrut Tenaga Outsourcing

Warga Minta Segera dibangun, Pemkab Tunggu Respon Pemprov

l Sambungan hal 1

sebanyak 100 ribuan bidang per tahun. Artinya, untuk menyelesaikan sertifikasi tanah di Jatim membutuhkan waktu 87 tahun.

“Atas dasar itu, saya terus mendorong agar BPN bisa bekerjasama dengan Fakultas Teknik Sipil ITS untuk merekrut tenaga outsourcing juru ukur tanah. Tujuannya agar lebih cepat proses sertfikasinya, sehingga target 100 ribu tadi bisa ditingkatkan jadi 200 ribu. Dengan begitu, proses sertifikasinya hanya 42 tahun.

Lebih singkat,” ujarnya.

Pakde Karwo menekankan sekali lagi, kalau tidak bekerjasama dengan pihak ketiga untuk perekrutan tenaga ukur, proses sertifikasi tidak akan rampung. Padahal persoalan ini sudah klasik. “Segera laksanakan MoU dengan ITS, saya akan dukung. Bahkan jika MoUnya ingin diadakan di Grahadi, saya setuju,” tambahnya.

Menanggapi permintaan Pakde Karwo tersebut, Kepala BPN Kanwil Jatim Muchtar Deluma tidak bisa berbuat banyak, dan hanya menyetujui usulan gubernur tersebut. Dia berjanji dalam secepatnya akan melakukan ker-

jasama dengan perguruan tinggi di Jatim untuk merekrut tenaga dari Fakultas Teknik Sipil.

“Sesuai arahan Bapak Gubernur, kami siap MoU dengan ITS. Kami akan susun MoUnya. Rabu saya akan lakukan MoU dengan Fakultas Teknis Sipil ITS untuk merekrut tenaga outsourcing juru ukur,” katanya.

Sedangkan Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam mengatakan, persoalan sertifikasi tanah di Jatim harus segera dituntaskan. Pasalnya, persoalan tersebut sudah berlangsung lama.

“Saya ingin masalah ini jadi tidak berujung hingga tidak ada kepastian soal hak atas tanah.

Karena itu, kami undang seluruh pihak terkait, baik itu Pertamina, Pemkot, KAI,” tuturnya.

Ahkmad Muqowam berpesan, ke depan BPN harus lebih meningkatkan pelayanannya. “BPN sudah melaunching one stop service, jika dulu ada program Larasita, sekarang sepertinya sudah redup.

Jadi hasilnya tidak optimal. Ini yang harus segera diperbaiki,” jelasnya.

Ia juga mengkritisi soal target sertifikasi tanah yang ditetapkan BPN sebanyak 100 ribu bidang

per tahun. “ini harus dicek betul, apakah benar 100.000 per tahun, saya kira Jatim tidak sampai segitu. Karena itu, Kakanwil BPN Jatim tidak boleh membiarkan aparatnya menolak mengerjakan sertifikasi tanah” pungkasnya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang juga hadir dalam kesempatan tersebut berharap, permasalahan tanah di Surabaya bisa dituntaskan oleh BPN. Sebab saat ini banyak terjadi masalah tanah yang sedang menjadi sengketa.

Risma mencontohkan, sengketa tanah yang kini ditempati warga Bendul Merisi yang katanya milik Pertamina. Padahal warga sudah menempati tanah tersebut sejak puluhan tahun lalu, dan sudah ada fasilitas infrastruktur seperti listrik hingga air PDAM. “Di lahan itu dulu zaman Belanda katanya memang bekas pengeboran. Kemudian ditempati warga yang sudah puluhan tahun tinggal di sana. Ya kami berharap Pertamina bisa menyerahkan tanah tersebut lewat bantuan BPN. Sebab ada ribuan warga yang sudah menempatinya. Kalau digusur akan menimbulkan masalah baru,” ungkapnya. n iib

Presiden Batal Hapus PBB dan BPHTB l Sambungan hal 1

kan oleh pemerintah pusat,”tutur pria yang akrab disapa Abah Anton kepada wartawan di Balaikota Malang, Senin (23/2).

Abah Anton menyambut baik penjelasan dari Presiden Jokowi itu sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak akan meng­a lami kekurangan, dan pemerintah daerah bisa leluasa untuk melakukan pembangunan. “Pemerintah pusat tidak jadi menghapus pajak tersebut, ini adalah kabar baik bagi kami, dan terus terang sangat mengembirakan,”tambahnya.

Abah lantas menceritakan, jika pemerintah pusat seperti yang disampaikan Presiden Jokowi kepada dirinya, hanya akan memberlakukan penghapusan PBB dan BPHTB bagi masyarakat yang tinggal di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta saja. Sedangkan untuk daerah lain tetap akan diberlakukan seperti semula.

Diakui wali kota yang juga

Ketua DPC PKB Kota Malang itu, PAD dari sektor pajak PBB dan BPHTB itu merupakan jantungnya pembangunan. Kalau memang pajak itu dihapus, maka pemerintah daerah akan kesulitan untuk menjalankan pembangunan.

Kota Malang saja, ujar dia, memiliki pajak PBB dan BPHTB yang sangat fantastis. Dua sektor pajak ini sepanjang 2015 ditargetkan nilainya mencapai Rp 160 miliar. Jumlah tersebut tentunya sangat bermanfaat bagi Pemkot Malang untuk melakukan pembangunan.

Sebelumnya berhembus kabar jika pemerintah pusat akan menghapuskan beberapa pajak termasuk PBB dan BPHTB. Hal ini membuat resah Pemkot Malang, karena akan membuat penghasilan daerahnya menurun.

Bahkan Pemkot Malang merencanakan akan protes ke peme­ rintah pusat jika benar-benar PBB dan BPHTB akan dihapus.

Ironisnya sejak adanya wa-

cana penghapusan PBB dan BPHTB oleh pemerintah pusat, muncul reaksi tak terduga dari masyarakat. Beberapa dari me­ reka enggan membayar PBB dan BPHTB. Tetapi setelah Pemkot Malang mendapatkan kepastian maka pembayaran PBB dan BPHTB akan digalakkan lagi.

Bahkan Pemkot Malang juga meminta kepada Dinas Pendapatan untuk terus melakukan penagihan. Kalau perlu dilakukan penyitaan terhadap wajib pajak yang bandel.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Kota Malang Ade Herwanto memastikan guna me­ ningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi penegakan peraturan perpajakan, Dipenda telah bekerjasama dengan BPKP, kejaksaan, dan Polres Malang Kota. “Kami tegaskan kepada wajib pajak yang melanggar pasti kami tindak.

Bahkan kami akan memasang patok dan pengumuman jika wajib pajak tersebut belum membayar pajak,”tegas Ade. n mut

Mahasiswa Malang Kumpulkan Uang Koin untuk Australia l Sambungan hal 1

Aksi mahasiswa tersebut digelar di simpang tiga depan Pasar Gondanglegi, Kabupaten Malang. Dalam aksinya mereka menggalang uang koin kepada masyarakat dan pedagang. Penggalangan koin dilakukan kepada para pengguna jalan dan pertokoan yang ada di wilayah tersebut. Mereka juga membawa spanduk yang bertuliskan Rp 500 For Australia.

Koordinator aksi Mahasiswa PMII Rayon Gondanglegi, Kab Malang Aminullah mengatakan penggalangan koin untuk Australia ini sebagai bentuk kekecewaan rakyat Indonesia, karena tidak pantas PM Abbott mengungkitungkit bantuannya ke Indonesia.

“Pernyataan Abbott jelas telah melecehkan dan membuat rakyat Indonesia emosi. Abbott mencoba mengintervensi proses hukum di Indonesia. Presiden Jokowi harus

tegas,” katanya di sela-sela aksi.

Aminullah mengatakan cara Negeri Kanguru yang mengungkit bantuannya saat tsunami Aceh pada 2004 lalu menunjukkan ketidaktulusan pada bangsa Indonesia. Mereka terlihat membantu, tapi batinnya tidak tulus. Oleh karena itu, sebagai generasi bangsa, mahasiswa berinisiatif mengumpulkan koin untuk mengembalikan bantuan tersebut.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Malang Zia Ulhaq menyatakan, tidak hanya para mahasiswa saja yang tersinggung pernyataan PM Australia Tony Abbott, tapi semua bangsa Indonesia juga tersinggung, termasuk juga anggota DPRD Kabupaten Malang.

Sebab, Australia ingin membarter bantuan Aceh saat tsunami, hanya untuk menyelamatkan dua warganya yang akan dieksekusi mati karena kasus sindikat narkoba.

Andrew Chan dan Myuran Suka-

maran, warga Australia yang telah terbukti membawa narkoba pada 17 April 2005 lalu telah divonis hukuman mati.

“Jika sampai Presiden Jokowi tunduk pada tekanan Australia, ini suatu penghinaan luar biasa terhadap Bangsa Indonesia. Dengan sikap Australia tersebut, Pemerintah Indonesia harus berani dan tegas untuk melanjutkan hukuman mati terhadap dua warga Australia yang sudah divonis mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Denpasar-Bali,” ujarnya.

Ditegaskan Zia, Australia harus bisa memisahkan bantuan tersebut dengan masalah hukum Indonesia. Sebab, bantuan untuk bencana tsunami Aceh merupakan bentuk kepedulian atas tragedi kemanusiaan yang menimpa rakyat Aceh. Selain itu, tsunami di Aceh merupakan tragedi kemanusiaan terbesar yang menyita perhatian dunia Internasional, termasuk Australia. n cyn

l Sambungan hal 1

mobito ditemui di lokasi tanggul, Senin (23/2).

Peristiwa jebolnya tanggul Sungai Gunting bersamaan dengan datangnya banjir yang merendam 14 desa di Kecamatan Mojowarno, Mojoagung dan Sumobito. Akibat jebolnya tanggul empat hari lalu, sekitar 200 kepala keluarga terisolir. Saat itu, tanggul Sungai Gunting yang melintasi wilayah Sumobito jebol sepanjang 15 meter.

Dikatakan Yanto, jalan yang ikut tergerus akibat tanggul jebol merupakan akses transportasi penting bagi warga Dusun Joho Clumprit, Desa Sumobito dan Dusun Pojok, Desa Curahmalang. “Untuk melewati akses jalan yang terendam air, warga kami menggunakan jembatan dari bambu karena jika tidak ditimbun, maka akses jalan di balik tanggul tak bisa dilewati karena terendam air,”tandasnya.

Selain memutuskan akses jalan antar desa, jebolnya tanggul Sungai Gunting sepanjang dua puluh meter ini juga berdampak pada rusaknya areal pertanian seluas enam belas hektare tanaman padi. Tanaman yang ratarata berusia dua bulan itu rusak dan hanyut terbawa derasnya air.

Kepala Dinas PU Peng­ airan Kabupaten Jombang Arif Gunawan mengaku tidak bisa berbuat banyak karena kewenangan sun-

gai yang melintasi wilayah Mojowarno, Mojoagung dan Sumobito itu bukan pada Pemkab Jombang.

“Itu kewenangan Pemprov Jatim. Kami menunggu kebijakan dari Gubernur Jatim,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jombang Nur Huda meng­ atakan, di sepanjang bantaran Sungai Gunting terdapat 3 tanggul yang jebol akibat derasnya aliran Sungai Putih, Sungai Panjer dan Sungai Gunting.

Saat ini, pihaknya hanya bisa melaksanakan pembangunan non permanen untuk memperbaiki tanggul yang jebol.

Untuk perbaikan permanen, sebut dia, tidak bisa dilakukan oleh Pemkab Jombang, sebab aliran sungai yang menjadi penyebab banjir dan tanggul jebol kewenangannya berada pada Pemprov Jatim. “Dalam waktu dekat kami akan timbun dengan kawat bronjong berisi batu untuk menahan air agar tidak meluber,” katanya.

Untuk langkah selanjutnya, tambah Huda, pihaknya akan menyampaikan kepada Gubernur Jatim Dr H Soekarwo.

“Karena sungai-sungai itu menjadi kewenangan Pemprov Jatim, besok (hari ini) kami akan mengirim surat ke Gubernur Soekarwo terkait penanganan dan perbaikan tanggul-tanggul sungai yang jebol,” ungkapnya. n rur

Mendidik, Bukan Mengancam l Sambungan hal 1

bidang menari dan cuapcuap saat menjadi reporter radio di Kota Santri, Kabupaten Situbondo.

Zsasa juga banyak mengupas keberadaan seorang guru yang ideal di mata murid, orangtua dan masyarakat pada umumnya. Bahkan dia juga membedah konsep mendidik anak, yang kini agak memprihatinkan seiring dengan banyaknya guru yang memberlakukan teori balas dendam kepada anak didiknya.

“Terbukti, kini banyak berita kekerasan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap anak didiknya.

Itu merupakan indikasi buruk gagalnya seorang pendidik,” ujar Zsasa belum lama ini.

D ik atakan n y a kin i teori mendidik semakin berkembang, namun masih menggunakan caracara lama untuk menjadi pendidik. Ini dilatarbelakangi oleh sekolah yang membuat mereka tidak nyaman dahulu. Dan kondisi ini bisa mematikan inisiatif serta mengendurkan semangat seorang guru.

“Sehingga perlakuanperlakuan pendidik masa

lalunya mengendap dalam memori mereka. Jika mereka mendapatkan perlakuan-perlakuan tidak nyaman berupa ancaman, hukuman, hinaan, bahkan juga perlakuan fisik, hal itu mereka gunakan untuk diterapkan pada generasi berikutnya,” ungkap wanita kelahiran Wonoayu, Sidoarjo itu.

Padahal sejatinya, lanjut Zsasa, filosofi mendidik bukan untuk menghukum melainkan untuk merangsang anak didik untuk maju. ”Bisakah kita mencetak orang-orang hebat dengan cara menciptakan hambatan dan rasa takut.

Bukan tidak mustahil kita adalah generasi yang dibentuk oleh sejuta ancaman dan hukuman,” tegas wanita beranak dua itu.

Dia berharap kepada teman seprofesinya, agar memulai untuk mendorong kemajuan dan bukan menaburkan ancaman atau ketakutan pada anak didik di sekolah. “Seyogianya anak didik kita bantu untuk terus maju.

Bukan malah sebaliknya kita menghina atau malah memberi ancaman kepada mereka,” pungkas wanita alumns IKIP Negeri Surabaya 1993 itu. n awi

APBD Jatim Alokasikan Rp 500 Juta untuk Bantuan Hukum Masyarakat Miskin l Sambungan hal 1

dapat segera ditangani,”tegas Pakde Karwo, panggilan akrab Soakarwo, Senin (23/2).

Anggota Komisi A DPRD Jatim Miftahul Ulum menegaskan Pemprov Jatim telah menginisiasi bagi masyarakat miskin yang selama ini sulit mendapatkan pengacara saat mengalami permasalahan hukum. Di antaranya dengan diterbitkannya Perda No 9 Tahun 2012 yang kemudian disahkan pada 2013. Namun pelaksanaan Perda tersebut tidak dapat ber-

jalan optimal karena muncul PP Nomor 42 Tahun 2013 dimana salah satu pasalnya bertentangan dengan Perda yang ada.

Karena itu kemudian disepakati untuk direvisi dan masuk dalam Prolegda 2015.

“Apalagi dari hasil evaluasi Depdagri disebutkan tata cara dalam pemberian bantuan hukum melalui hibah dengan diberikan langsung kepada yang berperkara adalah melanggar aturan. Untuk itu dalam revisi kali ini, anggaran untuk pemberian bantuan hukum langsung tidak lagi diberikan kepada

perseorangan, tapi diserahkan kepada pengacaranya melalui lembaga hukum yang sah dan memiliki badan hukum,”tegas politikus asal PKB Jatim ini.

Di sisi lain, Pemprov Jatim sebenarnya sudah menganggarkan dana untuk bantuan hukum sejak APBD 2014 sebesar Rp 500 juta. Namun dana tersebut tidak terserap karena Perda yang ada belum terserap dan pada APBD 2015 kembali dianggarkan Rp 500 juta. Dalam satu perkara nanti akan didanai Rp 5 juta. Itu artinya untuk menangani 100 perkara. “Memang

saya melihat dana berperkara cukup minim. Tapi negara sudah menyiapkan pengacara secara gratis saat masyarakat miskin berperkara hukum di pengadilan,”tambahnya.

Terpisah, anggota Komisi A DPRD Jatim yang lain, Hartoyo mengaku pelaksanaan Perda Bantuan Hukum yang telah direvisi dapat dilaksanakan setelah ada Pergub. Dan Komisi A sudah bekerjasama dengan Peradi untuk membantu memberikan bantuan kepada warga miskin yang bermasalah dengan hukum.

Terkait, apakah pemprov akan memberikan semua bantuan hukum terhadap semua masalah hukum yang melilit warga miskin?.Menurut politisi Partai Demokrat ini tidak semua diberikan bantuan hukum, namun akan diteliti satu persatu mengingat anggaran yang disediakan juga sangat minim yaitu Rp 500 juta. “Saya kira tidak semua masalah hukum yang dapat terkaver karena minimnya anggaran. Tapi untuk detilnya ini masih akan kita bahas di komisi,”lanjut pria murah senyum ini. n cty

Tersimpan Rapi Arsip Berbahasa Belanda Keluaran Era 1950 ke Bawah l Sambungan hal 1

Anang berusaha untuk memperhatikan keamanan arsip. Karena, menurutnya keberadaan arsip-arsip peninggalan zaman Belanda ini adalah cagar budaya.

“Sebenarnya ini cagar budaya kita, dan ini perintah Bu Wali (Tri Rismaharini) langsung untuk menjaganya.

Terkait perawatan ruangan nanti saya usulkan untuk pemasangan AC agar kelembaban di ruangan ini tetap terjaga. Selain itu kami akan koordinasikan dengan Baperpus Arsip,” tutur pria yang getol bermain musik ini.

Anang menambahkan, arsip yang masih menggunakan bahasa Belanda yaitu arsip yang dibuat di bawah era 1950 ke bawah. Untuk membuktikan

arsip itu masih tersimpan rapi, dia mencoba menyisir setiap sudut rak yang sudah tertulis per tahun di selembar kertas untuk pengelompokannya.

Dengan perlahan Anang membuka dan menunjukkan arsip kelahiran yang dibuat pada 1837 dan masih ditulis de­ ngan tangan. Tulisan itu mampu dibaca Anang dengan fasih, karena menurutnya Bahasa Belanda hampir sama dengan Bahasa Inggris. “Untuk membukanya harus berhati-hati karena kondisi kertasnya sangat rawan sobek. Karena materialnya berbeda sama kertas-kertas saat ini,” kata pria yang menjabat sejak 2013 lalu.

Agus Mizar, petugas yang menjaga dokumen-dokumen sejarah di Dispendukcapil Kota Surabaya bercerita ada kejadian menarik selama dirinya men-

jaga arsip. Pada Januari 2014 ada warga Belanda yang ingin menikah. Salah satu syarat untuk menikah ini adalah akta kelahiran. “Saat itu warga Belanda menyuruh saya mencarikan aktanya untuk di foto copy. Dia mengaku dilahirkan di Surabaya,” cerita pria berkacamata yang berharap bisa berbahasa Belanda ini.

Meski tidak bisa berbahasa Belanda, Agus tak kehilangan akal lantaran di setiap rak-rak tersebut sudah dikasih tanda tahun pembuatan agar memudahkan dalam pencarian arsip. “Dan akhirnya ketemu yang dicarinya, ” katanya.

Untuk merawat kondisi arsip yang sudah terlihat rapuh, Agus memberikan obat anti rayap semprot setiap enam bulan sekali. Selain itu, dia juga rutin membersihkan arsip-arsip itu dari debu.

Agar lebih aman ke depannya, Dispendukcapil Kota Surabaya mulai tahun ini menerapkan pengurusan akta catatan sipil juga akan dilakukan dalam bentuk digital (scan E-Lampid). Sebagaimana saat tragedi AirAsia lalu, banyak warga Surabaya yang satu keluarga sekaligus menjadi korban. Hal itu membuat pengurusan dokumen catatan sipil cukup ribet.

Misalnya ada korban yang membutuhkan akte kelahiran, namun, karena satu keluarga yang menjadi korban, maka pencarian dokumen itu kesulitan. “ Kita mencari satu persatu dokumen yang kita arsipkan. Nah mencarinya itu butuh waktu lama, karena harus membuka satu per satu. Makanya ke depan pengurusan akte dilakukan dalam bentuk digital,” ujar Anang. *

UTAMA

12

Selasa Wage, 24 FEBRUARI 2015

Pemegang Sertifikat Kompetensi Masih Minim Jatim Lahirkan 198 Ribu Calon Tenaga Kerja SMK Dindik Jatim, Bhirawa Ledakan calon tenaga kerja akan terjadi setiap tahun pasca kelulusan siswa. Khususnya lulusan yang dididik sebagai tenaga terampil melalui pendidikan kejuruan. Tahun ini saja, lebih dari 198 ribu siswa SMK di Jatim akan lulus dan memenuhi pasar tenaga kerja. Sayangnya jumlah siswa yang mengantongi sertifikat kompetensi masih sangat minim.

Ketua Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) Jatim Setyo Agustiono mengatakan, saat ini kebutuhan lapangan kerja untuk lulusan SMK cukup tinggi. Sementara jumlah siswa yang mengantongi sertifikat kompetensi masih sangat minim. Tahun ini saja, pihaknya hanya menangani 300 sertifikasi calon lulusan SMK. “Sertifikasi ini disiapkan untuk skala internasional. Karena kita sedang mengejar peluang kerja di Jerman,” katanya, Senin

(23/2) di Surabaya.

Meski minim, Setyo menganggap langkah ini cukup baru dan berani. Sebab, sekolah-sekolah yang ditunjuk akan menggunakan kurikulum Jerman sebagai refrensi pendidikan vokasi. “Tahun ini baru pertama kalinya. Jika hasil evaluasinya baik, bisa ditingkatkan lagi tahun depan,” kata dia. Ia mengatakan, minimnya sertifikasi ini harus ditunjang dengan strategi lain. Diantaranya dengan mengoptimalkan ker-

jasama dengan dunia industri.

Program pendukung yang tepat dari kerjasama ini adalah pemagangan yang dapat mengeluarkan sertifikat dari perusahan. “Magang ini harus dioptimalkan. Perusahaan yang menerima siswa, juga harus diberi sertifikat dari perusahaan,” tutur pria yang juga pengurus Kadin Jatim ini.

Selain BKSP, UPT Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kejuruan (PPPK) Dindik Jatim merupakan institusi yang juga tengah gencar menggelar sertifikasi untuk siswa dan guru SMK. Kepala UPT PPPK Dindik Jatim Sumardijono mengatakan, tahun ini ada 2.800 peserta sertifikasi untuk delapan kompetensi.

“Jumlah ini masih sangat minim dibandingkan calon lulusan

yang ada. Ini karena keterbatasan anggaran yang tersedia di Pemprov Jatim,” kata dia. Dari total sasaran, Khusus untuk sertifikasi bidang otomotif hanya tersedia untuk 260 siswa. Itupun terbagi dalam dua jurusan, jurusan Teknik Kendaraan Ringan sebanyak 120 siswa dan Teknik Sepeda Motor 140 siswa.

Sumardijono mengatakan, minimnya anggaran ini seharusnya mendapat dukungan dari sekolah agar menggelar uji kompetensi masing-masing. Namun dia menyadari, uji kompetensi membutuhkan biaya yang besar dan peralatan yang memadahi. “Karena itu, berapapun anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk uji kompetensi ini pasti habis.

Sebab, sasarannya sangat banyak,” pungkas dia.

Sementara itu, Kabid Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Hudiyono mengatakan, setiap tahun jumlah lulusan SMK selalu meningkat. Setiap tahun itu pula kebutuhan lapangan kerja meningkat seiring lulusan yang ada.

“Karena itu, kita terus berupaya agar para lulusan ini dapat terserap di dunia kerja,” kata Hudiyono saat dihubungi, Senin (23/2).

Sebagai langkah utama, Hudiyono mengaku Gubernur Jatim terus mendorong terwujudnya cross program antara SMK dengan Dunia Industri. Khususnya untuk program keahlian otomotif yang paling banyak melahirkan calon tenaga terampil yang mencapai hingga 32 ribu siswa. Karena itu, kerjasama dengan dunia industri tidak dapat dilakukan dengan

LINTAS PERISTIWA

Tak Bayar PBB, Pemkot Malang Lakukan Pematokan

anas/bhirawa

Calon pengantin di Kota Batu kini harus mengantongi surat bebas narkoba dari BNN yang bekerja sama dengan KUA.

KUA-BNN, Gagas Tes Urine Calon Pengantin Batu,Bhirawa Meminimalisir penggunaan narkoba di kalangan remaja, Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Batu merespon positif wacana tes urine bagi calon pengantin yang akan menikah. Program dari BNN Kota Batu ini dianggap tepat dan bisa dilaksanakan di Kota Batu. Selain itu cara ini dianggap bisa menjadi solusi untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya perceraian. Kepala KUA Kecamatan Batu, Arif Syaifudin, menegaskan bahwa kalangan KUA setuju dengan rencana BNN dan Kemenag untuk mewajibkan calon pengantin melakukan tes urine sebelum menikah. “KUA sangat setuju dengan tes urine calon pengantin, tidak hanya itu kita akan mendukung kalau ada tes HIV Aids untuk menjadi salah satu prioritas persyaratan yang harus dipenuhi,”ujar Arif, Senin (23/2).

Kalangan KUA berpendapat bahwa tes urine ini harus dijadikan prioritas untuk mencegah terjadinya penggunaan narkoba dan HIV Aids. Apalagi Batu sebagai Kota Wisata memiliki tingkat penyebarran HIV Aids cukup tinggi.

Saat ini, tambah Arif, kondisi pergaulan remaja secara tidak langsung memang menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua. Karena itu pengeyelenggaraan tes kesehatan menjadi salah satu kebutuhan bagi calon suami istri. Adapun waktu yang tepat untuk tes urine ini adalah pada saat Modin menyampaikan kepada calon pengantin pada saat daftar menikah. Hasil tes urine ini harus menjadi salah satu lampiran untuk melengkapi syarat pernikahan. “Hingga saat ini memang belum ada pembicaraan resmi di kalangan KUA. Tapi dengan pertimbangan kemaslahatan, rencana BNN Kota Batu ini patut diapresiasi,”jelas Arif.

Dalam beberapa kasus, pernah terjadi di Kota Batu ada salah seorang istri mengajukan cerai kepada suami, saat suaminya dipenjara karena narkoba.

Sang istri mengaku selama ini tidak tahu kalau suaminya menggunakan narkoba.

Perceraian ini bisa dicegah, bila sebelum pernikahan sudah ada tes urine untuk kedua calon pengantin. Kelak calon pengantin di Kota Batu yang akan menikah, harus mengikuti tes narkoba terlebih dahulu. Hal ini dilakukan sebelum mendapatkan sertifikat pembinaan pra nikah yang nantinya akan menjadi salah satu persyaratan pernikahan. Q nas

satu perusahaan otomotif saja.

“Saat ini kita sudah bekerjasama dengan Daihatsu, Toyota, Honda dan perusahaan yang sedang mengembangkan mobil listrik di Jatim,” tutur dia. Hudiyono mengaku, pihak Dindik akan memfasilitasi para lulusan untuk memperoleh kerja. Diantaranya mendorong para pelaku usaha dan industri yang telah bekerjasama untuk menyediakan lapangan bagi lulusan SMK. Hudiyono menyadari, industri tetap akan menyeleksi calon tenaga kerja lulusan SMK. Baik dari segi keterampilan maupun sertifikat kompetensi yang sudah dikantongi. “Upaya ini juga harus didukung instansi pemerintah lain seperti dinas tenaga kerja agar dapat lebih optimal,” tutur dia. Q tam

ist

Wakil Gubenur Drs. H Saifullah Yusuf didampingi Kepala Badiklat Jatim, Dr Saiful Rachman saat bersama peserta Diklat Pengembangan Kapasitas SDM Kepala Desa, Putaran Ke III di Badan Diklat Provinsi Jatim.

Banyak Perubahan Aturan, Kades Harus Proaktif Surabaya, Bhirawa Banyaknya perubahan sejumlah aturan pada pemerintahan baru, harus diantisipasi oleh para kepala desa. Mereka harus bersikap proaktif untuk menghadapi masa transisi. Menurut Wakil Gubernur Jatim, Drs H Saifullah Yusuf, perubahan aturan biasanya menyebabkan benturan antar beberapa pihak, karena adanya salah penafsiran dari aturan tersebut.

“Perubahan kebiasaan menyesuaikan aturan baru itu biasanya menyebabkan benturan antarbeberapa pihak dan itulah yang disebut masa transisi,” ujarnya saat pengarahan pada diklat pengembangan kapisitas SDM kades dalam rangka tata pemerintahan desa yang baik putaran III di Kantor Badang Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Jatim, Senin (23/2).

Ia mengatakan, di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pasal-pasalnya tidak sedikit yang diamandemen, dan ribuan UU di bawahnya belum semuanya direvisi, begitupun juga aturan-aturan lainnya. Termasuk, penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Desa yang dianggap kurang berpihak pada tugas kades. “Kades harus proaktif menyampaikan pertanyaan dan unegunegnya terkait PP 43/2014 agar bisa menjadi bahan diskusi tepat sehingga bisa diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri,” katanya dihadapan peserta yang terdiri dari kades.

Menurut dia, masa transisi seperti sekarang ini harus disikapi secara bijak dan jangan sampai UU beserta peraturan baru malah

menjadikan kades sulit bergerak.

Selain proaktif dalam menghadapi masa transisi, lanjut dia, juga diperlukan penguatan peran kades dan perangkat desa beserta mekanisme pengawasan pemerintah desa.”Penguatan peran kades dibarengi dengan penguatan organisasi dan institusi desa, termasuk lembaga kemasyarakatan desa,” kata Gus Ipul, sapaan akrabnya. Tidak itu saja, pihaknya juga mengataan bahwa diperlukan optimalisasi anggaran desa dalam konteks hak dan kewajiban masyarakat desa untuk kesejahteraan masyarakat. “Semuanya adalah hal yang perlu diperhatikan bagi semua kades untuk memajukan desanya. Jika desanya maju maka jatim juga maju, begitupun juga Indonesia,” tuturnya. Q wwn

KMP Akan Seleksi Calon Wali Kota Surabaya Surabaya, Bhirawa Koalisi Merah Putih (KMP) akan menyeleksi sejumlah bakal calon Wali Kota Surabaya pilihan masing-masing parpol yang tergabung dalam KMP untuk mencari calon yang potensial. “Mekanisme pencalonan, masing-masing partai mengusung calonnya, kemudian dibandingkan satu dengan lainnnya. Kalau masing-masing partai mengajukan, kemudian diadu,” kata Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Surabaya Ibnu Shobir kepada wartawan di Surabaya, Jawa Timur, Senin (23/2).

Menurut dia, PKS Surabaya sendiri sudah menjalin komunikasi politik dengan partai politik lainnya. “Sudah ada komunikasi politik, bolak-balik

pertemuan,” ujarnya. Namun demikian, hingga saat ini menurut anggota Komisi D DPRD Surabaya ini, belum ada nama yang dimunculkan. “Masingmasing partai belum resmi menjaring siapa-siapanya,” kata alumnus Ponpes Tambak Beras Jombang itu.

Berdasarkan ketentuan, untuk mengusung calon, parpol atau gabungan parpol di Kota Surabaya harus memiliki minimal 24 kursi di DPRD. Ibnu Shobir menegaskan, dari aturan itu, koalisi Merah Putih sudah memenuhinya. “Kalau persyaratan kursi, KMP sudah memenuhinya,” tuturnya. Berdasarkan survei internal PKS Surabaya, suara terbanyak yang mendapatkan dukungan masyarakat adalah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Dukungan terhadap wali kota perempuan pertama di Surabaya itu lebih dari 50 persen. “Bu Risma dukungannya mencapai 60,70 persen,” katanya.

Survei elektabilitas bakal calon wali kota yang dilakukan PKS mengerucutkan tiga nama dari luar partai dan tiga nama dari internal. “Dari eksternal ada nama Bu Risma, Pak Nuh (Mantan Mendikbud), dan Pak Wisnu Sakti Buana. Sedangkan dari internal ada nama Pak Hamy, Pak Yanto dan Bu Reny,” ujarnya. Ketika ditanya apakah sudah mencoba komunikasi dengan bakal calon yang potensial, terutama Wali Kota Surabaya, Ibnu Shobir mengatakan masih dalam proses komunikasi. “Kita menjajaki komunikasi,” tegas Shobir. Q gat,ant

Malang, Bhirawa Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, akan melakukan pematokan terhadap objek pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan (PBB) milik warga yang tidak membayar kewajibannya. Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang Ade Herawanto di Malang, mengatakan selain akan bertindak tegas dengan memasang plang atau patok bagi wajib pajak (WP) membandel, Dispenda juga melakukan upaya intensifikasi, ekstentifikasi hingga penegakan peraturan perpajakan lainnya.

“Kami juga bekerja sama dengan jajaran Kejaksaan, Kepolisian (Polresta Malang), dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim untuk melakukan pendampingan maupun proses lainnya dalam menegakkan peraturan perpajakan,” ujarnya, Senin (23/2). Sementara itu Wali Kota Malang Moch Anton mengemukakan rencana penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta PBB yang digagas Menteri Pertanahan dan Agraria tersebut hanya diberlakukan di DKI Jakarta, sedangkan di tingkat kota dan kabupaten masih memegang kewenangan penuh.

“Saya sudah bertemu dan melakukan konsultasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir pekan lalu di Istana Kepresiden di Bogor, beliau mengatakan kalau rencana penghapusan BPHTB dan PBB hanya diberlakukan di DKI Jakarta, sedangkan di daerah (kota/kabupaten) masih tetap diberlakukan,” katanya. Oleh karena itu, katanya, Dispenda harus bekerja keras untuk mengimbau dan melakukan penagihan secara aktif, bahkan melakukan tindakan tegas, yakni penyitaan (gezeiling) terhadap WP bandel guna memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak, termasuk BPHTB dan PBB serta Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang sempat diwacanakan akan diambil alih pusat.

Ia mengakui wacana penghapusan PBB dan BPHTB secara tidak langsung telah mempengaruhi masyarakat Kota Malang, bahkan sekarang banyak WP yang masih enggan membayar PBB dan BPHTB. Warga cenderung menunggu kepastian kebijakan dari pemerintah pusat.

“Setelah ada penegasan dari Presiden, kami mengimbau masyarakat untuk segera membayar PBB dan BPHTB dan Dispenda juga segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait PBB, NJOP dan BPHTB terseQ mut,ant but,” ujarnya.Q

Hapus 4 Sehat 5 Sempurna Sosialisasikan ‘Gizi Seimbang’ Surabaya, Bhirawa Tahun ini Dinkes Jatim mentargetkan slogan Gizi Seimbang dapat diterima masyarakat Jatim. Slogan baru yang dicanangkan oleh Kemenkes akan mengantikan slogan 4 sehat 5 sempurna yang selama ini dikenal dan diingat oleh masyarakat luas. ‘’Meski sulit kita akan mencoba slogan Gizi Seimbang dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat,’’ ujar Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono, Senin (23/2).

Harsono menyatakan, untuk mensukseskan dan membumikan slogan Gizi Seimbang Dinkes Jatim akan berkerjasama dengan beberapa pihak diantaranya adalah kepala seksi gizi kabupaten/kota se Jatim, tim pangan dan gizi, lintas program, dan kader kesehatan kota Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. ‘’Kita berharap dengan kerjasama yang baik antara Dinkes dan stakeholder akan mempercepat pengenalan Slogan

dr Harsono

‘Gizi Seimbang’ ke masyarakat luas,’’ harapnya.

Lebih lanjut Harsono menilai, slogan 4 sehat 5 sempurna yang selama ini ada harus mulai dihilangkan.

Slogan tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi pemenuhan gizi seimbang.

Menurutnya, slogan 4 sehat 5 sempurna ada banyak kekurangan jika dibandingkan dengan Slogan Gizi Seimbang. Q dna

Pemkot Surabaya Kembangkan Wisata Samudra Cheng Ho Pemerintah Kota Surabaya akan mengembangkan destinasi wisata baru Jalur Samudra Cheng Ho yang diresmikan Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo pada pekan lalu.

ist

Tujuan wisata baru Jalur Samudra Cheng Ho mampu mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, terutama wisman dari Tiongkok.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Wiwiek Widayati di Surabaya, Senin mengatakan, ada jejak sejarah siar Islam di Surabaya yang dibuktikan dengan adanya beberapa situs. “Surabaya dan Semarang sama-sama memiliki jejak itu. Itu merupakan distinasi yang luar biasa,” katanya.

Destinasi wisata baru Jalur Samudra Cheng Ho terdapat di 10 daerah di Indonesia yaitu Batam, Aceh, Palembang, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Semarang, Cirebon, Surabaya, dan Bali.

Tujuan wisata baru Jalur Samudra Cheng Ho mampu mendongkrak kunjungan wisatawan

mancanegara ke Indonesia, terutama wisman dari Tiongkok.

Menurut Wiwiek, wisatawan mancanegara yang masuk ke Surabaya setiap tahun sekitar 1,64 juta, sedangkan wisatawan domestik hampir 13 juta. “Mereka juga mengunjungi jalur religi seperti Makam Sunan Ampel yang juga ada keterkaitan dengan siar Islam. Selain itu juga masjid Cheng Ho di Surabaya juga masuk sebagai destinasi wisata religi di Surabaya yang juga dikunjungi banyak wisatawan,” katanya.

Untuk itu, lanjut dia, harus ada pengembangan di destinasi baru itu. Pengembangan tidak bisa le-

pas dari kebersihan, keamanan, ketersediaan informasi. Adapun strategi pemasarannya, kata dia, adalah menjadikannya sebagai komoditas industri pariwisata yang harus disampaikan kepada pihak hotel, restoran, dan biro perjalanan. “Itu sudah menjadi satu paket,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Surabaya Vinsensius Awey mengatakan pihaknya berharap Kepala Dinas Pariwisata mengundang para pembisnis hotel dan travel untuk duduk bersama membicarakan destinasi baru itu. “Kepala Dinas Pariwisata harus bisa mempresentasikan prospek bisnis pariwisata di kota Surabaya, dan mencanangkan Surabaya sebagai kota jasa pariwisata. Lalu meminta para pebisnis itu mendukung upaya pemerintah yang telah mencanang-

kan destinasi objek wisata baru jalur Laksamana CH di perairan Indonesia,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya meminta mereka mendukung kegiatan tersebut dengan mengadakan beberapa kapal kayu Chengho untuk sarana wisata air di Surabaya. “Para pengusha diminta kesediaannya untuk membiayai pengadaan kapal tersebut melalui CSR mereka masingmasing,” katanya.

Apabila semua sarana prasarana sudah tersedia, kata dia, Pemkot Surabaya harus mengundang seluruh agen/biro perjalanan yang ada di Tiongkok, Jepang, Korea, Singapura dan beberapa negara potensial lainnya. “Presentasikan dan sekaligus lakukan promosi kepada mereka mengenai Pesona Indonesia 2015,” katanya. Q geh,ant