Harian Bhirawa Edisi 24 Desember 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

SKPD itu harusnya lebih sering-sering turba ke bawah. Bawa programnya lebih mendekat ke rakyat, jemput bola.

Agar mereka tahu bahwa ada program pelayanan untuk mereka,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 6

031-5615454

Bupati Lamongan Fadeli

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Rabu Pahing, 24 DESEMBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

TIDAK TERBIT SEHUBUNGAN dengan libur Hari Natal 2014 dan Cuti Bersama yang jatuh pada Kamis (25/12), maka Harian Bhirawa tidak terbit. Kami akan terbit kembali Senin (29/12). Demikian pemberitahuan ini, semoga pelanggan dan relasi memaklumi.

Redaksi

24 DESEMBER 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

49 Kilometer Jalan di Jombang Rusak Akibat Proyek Tol

Jombang, Bhirawa Puluhan kilometer jalan di sejumlah ruas di Kabupaten Jombang terkena dampak pembangunan jalan Tol Trans Jawa ruas Kertosono Mojokerto. Sedikitnya, 49 km jalan mengalami kerusakan berat dan harus segera diperbaiki. Demikian disampaikan Ketua C DPRD Jombang Mas’ud Zuremi dalam rapat dengar pendapat antara legislatif, eksekutif dan PT Marga Harjaya Infrastruktur (MHI) selaku pelaksana,

Selasa (23/12).

Dalam rapat di ruang rapat Komisi C DPRD Jombang, Mas’ud Zuremi menyampaikan berbagai keluhan masyarakat terkait dampak pembangunan jalan tol yang mengganggu kepentingan publik. “Masyarakat banyak yang mengeluh akibat pembangunan jalan tol jalan-jalan menjadi rusak dan tidak segera diperbaiki,” katanya.

Mas’ud menyebutkan, kerusakan jalan dari mulai ringan hingga berat

akibat dari pembangunan jalan tol terdapat pada ratusan titik. Berdasarkan laporan masyarakat yang diterima olehnya, total panjang jalan yang rusak akibat dilalui truk pengangkut material jalan tol, lebih dari 40 kilometer.

Kerusakan jalan tersebut, kata Mas’ud, menimbulkan kerugian pada masyarakat. “Kami meminta kesanggupan PT MHI terhadap kerusakan

 ke halaman 11

Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf Menunaikan Ibadah Umrah

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 08.00 13.00

Menghadiri Puncak Peringatan Hari Ibu, HKS dan Disabilitas Internasional di Gedung Negara Grahadi Rapat Membahas Penanggulangan Bencana di Ruang Rapat Sekdaprov

122 TKI Ilegal Asal Jatim Dipulangkan Malang, Bhirawa Sejumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal dari Malaysia akan ditampung di Jakarta di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) sebelum mereka dipulangkan ke daerahnya masing-masing.

Termasuk TKI ilegal asal Jawa Timur.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Universitas Brawijaya (UB) Malang mengemukakan sebelum dipulangkan ke daerah asal mereka, TKI ilegal itu akan ditampung untuk mengembalikan kondisi kejiwaan mereka.

“Bagi yang tidak ada masalah dengan kejiwaan mereka, akan dipulangkan, namun bagi yang bermasalah dan mengalami trauma akibat sexual abuse atau persoalan lainnya akan dirujuk ke rumah sakit jiwa (RSJ),” ujarnya, Selasa (23/12).

 ke halaman 11

Banyak jalan di Jombang yang rusak terkena dampak pembangunan jalan Tol Trans Jawa ruas Kertosono - Mojokerto. Kondisi ini dikeluhkan banyak warga.

Tak Ada Diskresi, Jatim Urung Lanjutkan K-13 Pekan Depan Juknis Mulai Disosialisasikan

nurkholis/bhirawa

Kondisi rumah Kepala BPBD Sampang di Jalan Selong Permai Sampang pasca ditangkap Poltabes Surabaya, Selasa (23/12).

Nasib Kepala BPBD Sampang di Ujung Tanduk Sampang, Bhirawa Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang Wisnu Hartono yang kini ditetapkan tersangka kasus dugaan pencabulan anak dibawah umur, terancam dipecat dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiono mengatakan Pemkab Sampang siap memberikan

Dindik Jatim, Bhirawa Tak perlu lagi menuntut diskresi (pengecualian), tak perlu juga membuat upaya perlawanan. Begitulah kondisi yang harus diterima Jatim saat ini setelah ngotot tetap melanjutkan Kurikulum 2013 (K-13). Karena payung hukum sudah kuat, maka seluruh elemen pemerintah di bawahnya pun harus ikut.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Harun MSi mengakui, dulu Jatim memang melawan menteri karena belum ada payung hukum yang kuat untuk membatalkan K-13 dan

kembali ke KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) 2006 bagi sekolah yang bukan sasaran.

Namun setelah kesepakatan dari Kepala Dinas Pendidikan seluruh kab/kota di Jatim diajukan,

barulah turun Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013.

“Ini sudah menjadi aturan.

Kita tidak berani melawan, karena kita hanya bisa melaksanakan tugas yang sesuai aturan. Jika tidak, itu akan menjadi masalah,” kata Harun saat ditemui Kantor Dindik Jatim, Selasa (23/12).

Penghentian ini, kata Harun, merupakan hasil evaluasi untuk

 ke halaman 11

Banjir Susulan Bengawan Solo Menghantui Warga Bojonegoro

Ajak Investasi ke Jombang

 ke halaman 11

Deddy Suhajadi

Sentil..  Pemerintah janji tingkatkan remunerasi  Jangan sekadar janji  Pers harus bermaslahat pada kepentingan masyarakat  Ujian berat di tengah kapitalisme yang kian akut  KPP Jatim soroti keterlambatan obat pasien BPJS  Ketidaktransparan selalu memakan korban

Terkait Kasus Penambangan Pasir Besi yang Diduga Ilegal Kab Malang, Bhirawa Kasus eksploitasi pasir besi ilegal di Pantai Wonogoro, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, yang dikerjakan oleh PT Mamora akhirnya mendapatkan perhatian serius Polres Malang. Hal ini dibuk-

 ke halaman 11

Cahyono/bhirawa

AKP Wahyu Hidayat SIK

Pemkot Tetapkan 26 Desember Cuti Bersama

 ke halaman 11

KADIN Jatim mengajak kalangan pengusaha di berbagai sektor untuk menanamkan investasi di Kabupaten Jombang, karena besarnya potensi bisnis di kawasan tersebut.

“Idealnya pengusaha harus ada di garda terdepan untuk pengembangan suatu wilayah. Kemudian, baru birokrasi berada di belakang pengusaha,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Deddy Suhajadi ditemui pada Business Gathering Prospek Pengembangan Investasi Tahun 2015 bertema Peluang dan Potensi di Wilayah Jombang di Grha Kadin Jatim di Surabaya belum lama ini.

Prospek Kabupaten Jombang, ungkap dia, sampai saat ini sangat menjanjikan walaupun

Bupati Malang Terancam Diperiksa Polisi

Bojonegoro,Bhirawa Melihat intensitas hujan yang tinggi di Kabupaten Bojonegoro, UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro meminta masyarakat tetap waspada terhadap

banjir susulan.

“Seperti di Bojonegoro, ancaman banjir lebih besar belum selesai karena saat ini curah hujan masih tinggi dan diperkirakan sampai Januari,” ungkap Kasi Operasi UPT Pengelo-

laan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro Mucharom, Selasa (23/12).

Menurutnya, tinggi muka air Bengawan Solo saat ini merupakan

 ke halaman 11

basir/bhirawa

Deretan puluhan perahu sedang bersandar untuk melihat kondisi tingginya air Sungai Bengawan Solo di Bojonegoro, Selasa (23/12).

Pemkot, Bhirawa Pemkot Surabaya menetapkan 25 Desember 2014 sebagai hari libur nasional memperingati Hari Natal dan 26 Desember 2014 ditetapkan sebagai cuti bersama.

Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 2013, Nomor : 05/SKB/MENPANRB/08/2013 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2014, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Apara-

 ke halaman 11

Relawan PMI Demo Simulasi Tanggap Bencana

Buktikan Diri Sigap Evakuasi Korban dan Beri Pertolongan Medis Aktivitas di Balai Kota Surabaya yang semula berlangsung seperti biasa, mendadak berubah mencekam, Selasa (23/12). Asap mendadak mengepul dari lantai II gedung sebelah timur. Penyebabnya diduga karena korsleting arus listrik. Situasi itu membuat petugas Linmas yang sedang bertugas langsung sigap menolong beberapa pegawai yang terjebak di lokasi.

Andre Endrayana Sasmita dan Achmad Tauriq Imani, Kota Surabaya Tak lama kemudian, mobil pemadam kebakaran tiba diikuti mobil ambulan Palang Merah Indonesia (PMI).

Petugas gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya dan Satlak Penanggulangan Bencana Kota Surabaya dengan cekatan berusaha memadamkan api.

Sementara relawan membantu melakukan evakuasi beberapa korban lantas diberikan perawatan. Begitu api berhasil dipadamkan dan semua korban bisa dievakuasi, tepuk tangan langsung membahana. Termasuk tepuk tangan dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan be-

berapa Kepala SKPD Pemkot Surabaya yang menyaksikan langsung evakuasi tersebut.

Aksi penyelamatan korban kebakaran di Balai Kota Surabaya tersebut merupakan bagian dari demo simulasi tanggap bencana dalam rangka peringatan Hari Relawan PMI yang digelar di Taman Surya, Selasa (23/12).

Hadir sebagai inspektur upacara peringatan Hari Relawan PMI, Ketua PMI Jawa Timur Imam Utomo.

Setelah pelaksanaan simulasi, Imam Utomo didampingi Wali Kota Tri Rismaharini memberikan penghargaan kepada relawan PMI terbaik.

Imam Utomo mengapresiasi kesigapan relawan PMI dalam memberikan pertolon-

 ke halaman 11

achmad tauriq/bhirawa

Petugas Medis dan Tenaga Sukarela (TSR) PMI Kota Surabaya saat memberikan perawatan kepada korban setelah dievakuasi dari kebakaran saat acara simulasi di Balai Kota Surabaya, Selasa (23/12).

SURABAYA

2

Rabu Pahing 24 DESEMBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Diduga Salahgunakan Izin Puslatda

Empat Atlet PNS Segera Diperiksa BKD

Komisioner KI Provinsi Jatim, Wahyu Kuncoro (kiri) saat memberikan keterangan soal perkembangan KI Provinsi Jatim selama 2014, di kantor KI Provinsi Jatim, kemarin.

Pemprov, Bhirawa Empat atlet dan pelatih selam Jatim yang berstatus PNS di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jatim, terancam hukuman berat jika terbukti melanggar izin Puslatda.

Ke empat PNS tersebut diduga melanggar izin Puslatda dengan memperkuat Samarinda dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur (Kaltim) 2014.

Badan Kepegawaian Daerah(BKD) Jatim mengaskan bakal segera memanggil empat atlet danm prelatih dengan status PNS tersebut untuk dilakukan pemeriksaan.

“Untuk sementara, saya belum bisa berkomentar banyak Saya baru mengetahui ada kasus ini Jumat lalu. Kita akan segera memanggil mereka. Mungkin pekan depan setelah libur panjang akan kita panggil untuk mengetahui kepastiannya,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim, Dr H Akmal Boedianto, dikonfirmasi, Selasa (23/12).

Seperti yang diketahui, ada sejumlah atlet Puslatda Jatim dari beberapa cabang olahraga (cabor) yang diketahui membela Samarinda di Porprov Kaltim 2014. Mereka meninggalkan Puslatda Jatim tanpa sepengetahuan KONI Jatim.

Tiga orang atlet itu merupakan PNS yang bertugas di Dispora Jatim, yaitu Priscilia Gunawan dan Lukas Wibisono (selam), Husaini Noer lonjat indah dan pelatih selam Nurul Ansori. Sedangkan atlet lain yang non PNS antara lain Angelina Soegianto, Della, Subekti, dan Nico Lutfi (loncat indah), serta atlet dari cabor Dayung.

Diduga kuat ada orang dalam KONI Jatim yang juga pengurus cabor terlibat dalam mafia olahraga. Terbukti, ada salah satu pengurus yang mengaku sudah minta izin ke Ketua Umum KONI Jatim, Erlangga Satriagung.

Akmal mengakui, jika atlet yang berstatus PNS Pemprov tersebut melanggar izin cuti, bisa terancam hukuman berat.

Apalagi dalam izin cuti tersebut disalahgunakan untuk memperkuat daerah lain, dalam sebuah pertandingan.

Apalagi, lanjutnya, jika atlet tersebut sampai memalsukan identitas agar bisa ikut dalam kejuaraan tertentu, sanksi bisa berlipat-lipat. “Sanksi terberat ya penghentian

iib/bhirawa

Sudah Ngoyo, Anggaran KI Jatim Hanya Terserap 82 Persen Pemprov, Bhirawa Meski sudah berusaha keras agar anggaran Komisi Informasi (KI) Provinsi Jatim bisa terserap minimal 95 persen seperti SKPD (satuan kerja perangkat daerah) di lingkungan Pemprov Jatim lainnya, ternyata upaya tersebut gagal. Lima orang komisioner yang baru dilantik pada 18 Agustus 2014 lalu hanya mampu menggunakan anggaran sebesar 82 persen saja, dari total anggaran Rp3,4 miliar.

Ketua KI Provinsi Jatim, Katty Tri Setyorini menuturkan, komisioner KI sebelumnya hanya bisa menyerap anggaran sebesar 33 persen saja.

Sebab para komisioner yang habis masa jabatannya 19 Mei 2014 dan diperpanjang hingga terpilihnya komisioner baru, tidak boleh mengadakan kegiatan pasca 19 Mei. Itu artinya, mulai Mei – Agustus anggaran tidak terserap meski sudah diperpanjang masa kerjanya.

“Sebenarnya kami sudah sangat ngoyo agar anggaran bisa terserap secara maksimal. Mulai 18 Agustus hingga sekarang kami hanya bisa menyerap 41 persen atau terserap 82 persen saja. Sisa anggarannya Rp541 juta kami kembalikan ke Kasda,” kata Katty, saat menggelar Press Gathering Forum Informasi dan Akunta-

PANGGUNG BIROKRASI

bilitas (FIA) KI Provinsi Jatim, di Kantor KI Jatim, Selasa (23/12).

Menurut dia, anggaran yang paling tidak banyak terserap adalah anggaran perjalanan dinas, yang nilainya mencapai Rp100 juta lebih. “Untuk menyerap anggaran kami tidak mengada-ada. Sisanya Rp541 juta ya itu kami kembalikan,” katanya.

Untuk anggaran 2015 mendatang, lanjutnya, KI Provinsi Jatim mendapat anggaran yang tidak lebih banyak dari 2014 lalu. “Kami tahun depan mendapat anggaran Rp3,1 miliar. Nilainya turun disbanding tahun ini. Tapi kami tetap akan berusaha keras agar dapat bekerja dengan baik. Salah satunya dengan membuat gebrakan baru,” ungkap perempuan asli Jember ini.

Gebrakan baru itu, jelas Katty, berupa program baru dan pertama kalinya di Indonesia. Yaitu program SIPSI atau Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa Informasi.

Program ini diklaim Katty belum pernah ada sebelumnya di KI provinsi seluruh Indonesia, dan rencananya akan dilaunching tahun depan.

“Selama ini jika pemohon ingin mendaftarkan sengketa harus datang ke kantor KI. Kedepan, pemohon cukup mendaftar lewat online dan hasil sengketanya nanti juga akan di

online-kan. Jadi sangat memudahkan pemohon karena tidak riwa-riwi ke kantor KI,” jelas Katty, yang didamping empat komisioner lainnya yaitu, Zulaikha, Wahyu kuncoro, Isrowi Farida dan Mahbub Junaedi.

Terkait penyelesaian sengketa informasi selama 2014, Katty menjelaskan, jumlah pemohon sengketa terbanyak dari perorangan yang mencapai 38 orang. Lalu dari LSM 35 permohonan, firma hukum 4 permohonan dan perkumpulan 1 permohonan.

Sedangkan untuk wilayah termohon paling banyak diterima Kabupaten Pamekasan 21 sengketa, disusul SKPD Pemprov Jatim 13 sengketa dan kabupaten/kota lainnya hanya di bawah lima sengketa.

Bahkan ada beberapa kabupaten/ kota yang tidak ada sengketanya seperti Banyuwangi.

“Untuk penyelesaian sengketa informasi yang sudah diputus sebanyak 104 sengketa, dalam proses 12 sengketa, belum diproses 29 sengketa, SP3 lima sengketa dan dicabut empat sengketa. Kami berharap semua sengketa dapat diselesaikan, tapi karena terbatasnya waktu, kami tidak bisa menyelesaikan tahun ini. ada yang harus diselesaikan pada 2015 nanti,” Q iib pungkasnya.Q

Sepanjang 2014, LBH Surabaya Tangani 335 Kasus

Seniman Harus Pentingkan Kualitas Karya Pemprov, Bhirawa Pemahaman terhadap seni rupa belakangan ini sudah bukan lagi sebatas lukisan dan patung, melainkan sudah merambah ke berbagai ranah yang tidak terbayangkan sebelumnya. Keberagaman wajah seni rupa inilah yang nantinya akan diwadahi dalam gelar pameran Jatim Biennale VI yang rencananya akan diselenggarakan tahun 2015.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim, Dr H Jarianto MSi mengatakan, seniman dalam menghasilkan suatu karya diharapkan tidak hanya sekedar saja, melainkan kualitas karya juga diperhatikan.

“Sudah waktunya memikirkan karya berkualitas menjadi perhatian masyarakat. Goalnya menjadi kesejahteraan dari seniman itu sendiri. Saya percayakan bagaimana seniman dan kurator dalam menghasilkan karya berkualitas,” katanya dalam sarasehan pra pameran Jatim Biennale VI, di Q rac Graha Wisata.Q

geh/bhirawa

Launching catatan akhir tahun LBH Surabaya 2014 di jalan Kidal, Selasa (23/12).

Surabaya, Bhirawa Surabaya telah memberikan Lembaga Bantuan Hukum layanan sebanyak 3.431 kasus.

(LBH) Surabaya telah memDirektur LBH Surabaya, M. berikan layanan konsultasi hu- Faiq Assiddiqi, SH mengatakan, kum terhadap 335 kasus selama jenis kasus yang diadukan atau tahun 2014. Dari jumlah itu, dibawa oleh masyarakat kepada rata-rata per bulannya LBH LBH Surabaya cukup beragam. menangani sebanyak 27-28 ka- Empat kasus yang menonjol sus. Selama kurun waktu 11 sepanjang tahun 2014 di Jawa tahun terakhir sejak 2004, LBH Timur adalah kasus perdata

sebanyak 82 kasus (26,87 %), serta kasus pidana sebanyak 82 kasus (24,48%), kasus perkawinan sebanyak 52 kasus (15,52%), dan kasus buruh sebanyak 46 (13,73).

“Hal ini tidak jauh berbeda dengan tahun 2013, dimana kasus-kasus ini menempati posisi empat teratas. Dari jenisjenis kasus tersebut, terbagi dalam proposisi kasus berdasarkan isu hukum dan HAM. Dan LBH Surabaya concern pada tiga isu yaitu Sipol, Ekosob, serta perempuan dan anak,” terang M Faiq pada launching catatan akhir tahun LBH Surabaya di kantornya Jalan Kidal, Selasa (23/12).

Untuk penanganan kasusnya, M Faiq menambahkan, LBH Surabaya menempuh dua jalur, yakni jalur litigasi dan non litigas. “ Ada 14 kasus yang ditangani lewat Litigasi, terdiri dari 11 kasus pidana, 1 kasus praperadilan, 1 kasus perselisihan hubungan industrial dan 1 kasus perdata lingkungan,” Q geh tambahnya.Q

Dokter Harus Berani Ambil Risiko Surabaya, Bhirawa Meski tidak sejalan dengan aturan, dokter di rumah sakit tersier harus berani mengambil risiko merawat pasien tanpa harus melalui rekomendasi rujukan rumah sakit (RS) utama ketika

menerima pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Ketua Departemen SMF Ilmu Penyakit Dalam RSUD Dr Soetomo, dr Pernomo Boedi Setiawan SpPD KGEH, mengatakan untuk kondisi kritis, dokter di rumah sakit

rujukan bisa langsung menangani tanpa harus melalui rujukan dari puskesmas dan RS sekunder.

Pada aturan JKN tersebut, semua pasien yang ingin dirawat di RS tersier seperti RSUD Dr Soetomo harus

melalui rujukan dari RS sebelumnya. “Kalau sudah kritis, pasien jangan lagi dibirokratisasi. Kami siap langsung menangani,” kata Poernomo.

Poernomo menerangkan ada banyak pihak yang

belum mengerti, bahkan takut untuk menerima pasien kritis tanpa rujukan.

Untuk pasien-pasien seperti diabetes, hepatitis, perlu dibedakan pelayanannya dengan penyakit lainnya Q dna dalam JKN.Q

status sebagai PNS. Sanksi berat lainnya bisa penurunan pangkat,” ungkap Akmal.

Dalam pemeriksaan nanti, BKD tidak sendirian dalam melakukan pemeriksaan.

Tapi juga melibatkan Inspektorat Provinsi Jatim dan Biro Hukum Setdaprov Jatim.

Dalam pemeriksaan tersebut akan dilihat bobot kesalahannya, apakah termasuk pelanggaran berat atau ringan. Jika ringan, hanya mendapat sanksi teguran lisan dan tertulis.

“Nanti akan kita pelajari semuanya. Tapi kalau sampai masuk pidana hukum karena telah memalsukan identitas, saya belum tahu nanti seperti apa. Biasanya, kalau hukuman sampai lima tahun, PNS tersebut dipecat. Tapi kalau tidak sampai, hukumannya bisa penurunan pangkat,” jelasnya.

Menurut Akmal, Pemprov Jatim memang memberikan kemudahan PNS pemprov yang menjadi atlet. Kemudahan itu berupa memberikan izin untuk melakukan pelatihan dalam jangka waktu tertentu, karena akan melakukan kejuaraan.

“Tak hanya atlet dan pelatihnya saja yang akan kita periksa. Atasan atlet tersebut juga akan kita periksa.

Pokoknya semua PNS yang terlibat akan kita periksa. Ini menjadi pembelajaran bagi atlet lain yang berstatus PNS,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Dispora Provinsi Jatim, Sugeng Riyono mengakui, memang mengeluarkan izin untuk latihan Puslatda bagi tiga atlet dan satu pelatih selam.

Namun dirinya tidak mengetahui, jika izin tersebut disalah gunakan untuk ikut kejuaraan Porprov di Kaltim.

“Kami tidak pernah mengeluarkan izin untuk ikut kejuaraan Porprov di Kaltim. Dispora selama ini hanya mengeluarkan izin latihan Puslatda dan kejuaraan nasional yang diikuti para atlet, yang berstatus di Dispora Jatim,” tandasnya. Q iib.wwn

Operasi Lilin Semeru 2014

Pengamanan Akhir Tahun Kedepankan Intelijen Polda Jatim, Bhirawa Operasi Lilin Semeru 2014 mulai digelar sejak Selasa (23/12) hingga 10 hari ke depan. Dalam pengamanan natal dan Tahun baru kali ini Polda Jatim mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif seperti intelijen, pengamanan, dan deteksi dini selama Operasi Lilin Semeru berlangsung.

Dalam keterangannya Kapolda Jatim, Irjen Pol Anas Yusuf menyatakan Operasi Lilin Semeru Polda Jatim merupakan operasi kemanusiaan dalam rangka memberikan rasa aman dan tentram bagi seluruh masyrakat Jawa Timur jelang pergantian tahun 2015. Terutama melaksanakan pengamanan bagi umat Nasrani yang hendak merayakan Hari Natal 2014.

“Operasi ini merupakan operasi kemanusiaan.

Sifatnya memberikan rasa aman dan tentram bagi umat nasrani yang hendak merayakan Natal, serta menjamin keamanan masuarakat Jatim dalam perayaan tahun baru 2015,” terang kapolda Jatim saat sebagai Inspektur Upacara Apel Gelar Operasi Lilin Semeru 2014, Selasa (23/12).

Dijelaskan Kapolda Jatim, di Jatim terdapat kurang lebih 2 ribu gereja. Sementara gereja-gereja besar jumlahnya kurang lebih 100 gereja yang tersebar di seluruh Jatim. Maka Polda Jatim dibantu Polres jajaran dan seluruh stakeholder, turut menciptakan situasi dan kondisi kantibmas yang aman dan terkendali sebelum dan sesudah paska Natal dan Tahun Baru.

Lanjut Anas, pengamanan juga dilakukan di daerahdaerah rawan di Jatim. Dengan melakukan antisipasi serta melaksanakan kegiatan intelijen, seluruh personel dapat melakukan deteksi dini terhadap faktor yang mempengaruhi terjadinya gangguan kantibmas.

“Polda Jatim masuk dalam kategori satu, artinya kita harus melaksanakan kegiatan pengamanan,” lanjutnya.Mantan Waka Bareskrim Mabes Polri ini juga menegaskan, fungsi intelijen dikedepankan melalui jajaran yang diperkuat instansi terkait dan komponen Q bed masyarakat.Q

Rayakan Dies Natalis ke-50 Unesa

Hadapi MEA, Dosen Muda Harus Siap Studi ke Luar Negeri Di pembuka usianya yang ke-50, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) tak ingin ketinggalan menyambut era global Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Hal ini pun mulai menjadi perhatian dengan sejumlah persiapan Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) negeri di Jatim itu.

Rektor Unesa Prof Warsono mengatakan, persiapan yang akan menjadi prioritas diantaranya ialah mendorong dosen-dosen muda untuk melanjutkan studi ke luar negeri.

Sebab, saat ini masih sedikit dosen yang mau melanjutkan studinya ke luar negeri.

“Ke depan, dosen yang usianya kurang dari 35 tahun harus siap melanjutkan studi ke luar negeri. Ini agar kajian dan penelitian yang dilakukan dosen-dosen Unesa dapat semakin berkembang,” kata Warsono usai memimpin rapat terbuka

Dies Natalis ke 50 Unesa, Selasa (23/12).

Upaya juga akan dilakukan untuk mengembangkan kerjasama dengan universitas di luar negeri. Tujuannya, untuk mengembangkan program double degree maupun pertukaran dosen dan mahasiswa.

Selain untuk dosen, Warsono mengatakan, persiapan juga perlu dilakukan untuk mahasiswa dalam menyiapkan calon lulusan. Diantaranya ialah penguatan berbahasa Inggris. Hal yang tidak mungkin menurut dia,

menyambut globalisasi tanpa komunikasi yang efektif.

Sedangkan satu-satunya alat komunikasi yang harus dikuasai adalah bahasa.

“Kita bisa menetapkan ini sebagai syarat kelulusan mahasiswa. Belajar Bahasa Inggris itu kan sebenarnya mudah, hanya habit dan habitat,” tutur rektor pengganti Muchlas Samani itu.

Dalam rapat senat itu, Warsono juga menyinggung terkait serapan anggaran Unesa tahun ini yang baru mencapai 60,91 persen per November lalu. Dari total pagu Rp407 miliar, yang baru terserap baru sekitar Rp 248 miliar sehingga sisa anggaran mencapai Rp159 miliar.

Terkait itu, Warsono mengakui rumitnya birokrasi dalam penggunaan anggaran pemerintah. Mulai da-

lam hal perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasannya masing-masing harus melewati proses lelang.

Sementara satu proses lelang bisa memakan waktu hingga 40 hari.

“Karena itu, ke depan kita akan lebih awal melakukan lelang perencanaannya,” tutur dia. Namun ada juga masalah jika lelang perencanaan didahulukan. Sebab, belum tentu setelah proses lelang dilakukan anggaran disetujui pemerintah.

“Apalagi jika ada pos anggaran yang diberi tanda bintang, bisa sampai memakan waktu sampai tiga bulan,” tutur dia. Dalam kesempatan itu, Dies Natalis Unesa ke-50 Unesa juga disertai peluncuran buku berjudul ‘Unesa Emas Q tam Bermartabat’.Q

tam/bhirawa

Rektor Unesa Prof Warsono menunjukkan buku yang baru dilaunching berjudul ‘Unesa Emas Bermartabat’ usai rapat terbuka

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR Web : kip.jatimprov.go.id; Email : kipjatim@jatimprov.go.id Jl. Bandilan No. 2 - 4 Waru Sidoarjo Telp/Fax : (031) 8546945

KOMISI INFORMASI P r o v i n s i

SENGKETA INFORMASI

Perkembangan Penanganan Sengketa Informasi Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 sebanyak 161 kasus. Rincian penanganan kasus dengan Putusan Mediasi 71 kasus (25%), selesai dengan Putusan Ajudikasi 35 kasus (12%), dalam Proses 55 kasus (19%), Dilimpahkan 0 kasus (0%), Dibatalkan 2 kasus (1%), Dikembalikan 122 kasus (43%).

Perkembangan penanganan sengketa pada tahun 2014 dapat dilihat pada diagram di bawah.

Putusan Mediasi 71 (25 %)

Dikembalikan 122 (43%)

Putusan Ajudikasi 35 (12%)

Dibatalkan 2 (1%)

Proses 55 (19%)

Dilimpahkan 0 (0%)

Rekap PSI Tahun 2010-2014 Jumlah permohonan sengketa informasi sejak tahun 2010 sampai tahun 2014 yang diterima Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur adalah 800 pemohon.

Jumlah PSI Kaukus Mediasi Ajudikasi Proses Dilimpahkan Batal

2010-2013

2014

639 2 177 95 127 53 40

161 0 71 35 55 0 2

TOTAL 800 2 248 130 58 53 42

Pemohon Sengketa Kelompok pemohon sengketa informasi terdiri dari Perorangan, LSM dan Perkumpulan. Jenis pemohon sengketa inforasi yang telah mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Prov Jatim adalah Perorangan 38 pemohon, LSM 39 pemohon dan Perkumpulan 1 pemohon.

49 % 50 %

SETELAH dilantik Gubernur Soekarwo tanggal 18 Agustus 2014 lalu, komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur periode 2014-2018 langsung tancap gas. Pasalnya, banyak agenda kerja Komisi Informasi Jawa Timur yang belum terlaksana atau tertunda selama sekitar empat bulan. Sementara tahun akan segera berganti empat bulan lagi.

Alhasil, program-program kerja yang sudah separuh jalan, terus dilanjutkan hingga tuntas dan sejumlah program kerja yang belum terlaksana, direalisasikan.

Program kerja komisioner periode seperti peningkatan kualitas kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur serta di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Timur dilanjutkan dengan beragam kegiatan seperti monitoring dan evaluasi (monev), bimbingan teknis (bimtek), dan PPID Award. Tentu saja, ada beberapa 'sentuhan baru' sesuai perkembangan jaman dan teknologi, tanpa mengubah substansi kegiatan itu, yakni mengukuhkan pelaksanaan Undang Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selain itu, sejumlah kegiatan penguatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) untuk internal Komisi Informasi juga telah dilakukan. Diantara kegiatan itu adalah pelatihan PPID kantor Komisi Informasi, pelatihan mediasi untuk para komisioner. KI Jawa Timur juga bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) menyelanggarakan workshop pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk layanan informasi publik dan penyelesaian sengke-

Termohon Sengketa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TERMOHON SKPD Provinsi Pamekasan Kab. Pasuruan Kab. Probolinggo Situbondo Banjarmasin Kab. Kediri Kota Kediri Kota Surabaya Jember Lumajang Bondowoso Batu Lamongan Kota Malang Bojonegoro Sampang Tulungagung Sidoarjo Magetan Kab. Mojokerto

JUMLAH 13 21 2 3 2 1 1 1 5 2 2 2 2 4 1 1 5 7 1 1 1

T i m u r

3

FOTO : FIA

Forum Informasi dan Akuntabilitas Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya dalam melaksanakan UU KIP kepada publik di Aula Dinas Kominfo Prov Jatim, 23 Desember 2014. ta informasi publik.

Workshop pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi itu membuahkan hasil yakni Sistem Informasi Publik (SIP) dan Sistem Penyelesaian Sengketa Informasi (SIPSI) untuk peningkatan kinerja KOmisi Informasi Jawa Timur. Sistem SIP dan SIPSI ini juga terintegrasi dengan fungsi website yang selama ini sudah ada yaitu kip.jatimprov.go.id.

SIP adalah sistem layanan yang dapat memudahkan PPID dalam menyajikan dokumen dan informasi publik serta memberi kemudahan bagi pemohon dalam mengakses informa-

si lebih cepat, efektif dan efisien. Dengan sistem SIP, Daftar Informasi Publik (DIP) dapat dilihat dan dicari lebih mudah kapan saja dan dari mana saja.

Sistem itu juga membuat DIP bersifat dinamis karena selalu 'up to date'.

Sedangkan SIPSI, akan membuat proses penanganan sengketa informasi di KI Jatim, akan berjalan lebih efisien dan transparan karena sistem dapat berjalan secara online. Awal tahun 2015 nanti, sistem SIPSI ini akan diluncurkan dan diterapkan KI Jawa Timur, dan hingga kini tercatat sebagai sistem yang pertama di Indonesia.

Amanat UU No. 14 tahun 2008 tentang Komisi Informasi sebagai lembaga yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik juga dilakukan.

Karenanya, komisioner baru menyelesaikan sengketa-sengketa yang sudah masuk (teregister) di periode sebelumnya. Ada beberapa sengketa yang sudah disidangkan, dan tinggal tahap pembuktian serta penetapan putusan, tetapi banyak juga yang baru disidangkan dan diselesaikan dengan mediasi dan sidang ajudikasi non litigasi.

Di penghujung tahun 2014 ini,

KI Jawa Timur juga produk membuat petunjuk teknis (juknis) standar layanan informasi publik untuk sektor kesehatan, pendidikan dan pemerintahan desa. Rencananya, ketiga juknis itu akan diluncurkan awal tahun 2015 nanti. Ketiga juknis itu diharapkan menjadi pendorong dan pendukung kinerja PPID di badan publik yang menjadi membidangi ketiga sektor itu, seperti PPID di tingkat desa/kelurahan, yang mengemban kewajiban melaksanakan Undang Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa sejak tanggal 1 Januari 2015. (*)

Realisasi Anggaran Komisi Informasi Prov Jatim 2014 (Per15 Desember)

1 2 3 4

1%

J a w a

24 DESEMBER 2014

Dorong PPID Sektor Kesehatan, Pendidikan dan Pemdes

NO

NO

KAMIS

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

URAIAN

JUMLAH

Honor Kegiatan ATK Cinderamata/souvenir Belanja transportasi, akomodasi, konsumsi Hadiah Publikasi Dekorasi Honor Narsum Belanja akomodasi, konsumsi Cetak penggandaan Sewa gedung Mamin rapat Pakaian dinas DL dalam daerah DL luar daerah Banpot Kursus Peralatan mesin Pemeliharaan berat gedung Mobil Belanja Modal Belanja Modal Studio

1.026.750.000 46.350.500 26.900.000 60.500.000 20.000.000 317.500.000 4.400.000 176.250.000 118.250.000 47.356.500 20.000.000 36.400.000 16.250.000 412.175.000 330.100.000 24.750.000 42.500.000 30.000.000 169.500.000 200.000.000 114.200.000 55.000.000

TERSERAP

PEMERINTAHAN YANG BAIK, TERBUKA

SISA

898.550.000 46.151.650 26.235.000 60.500.000

128.200.000 198.850 665.000 -

19.800.000 314.824.000 2.452.500 159.250.000 55.000.000 47.291.500 7.300.000 34.077.500 16.197.500 269.997.486 227.495.830 24.510.000 41.800.000 18.434.900 149.336.000 172.870.000 112.629.000 54.890.000

200.000 2.676.000 1.947.500 17.000.000 63.250.000 65.000 12.700.000 2.322.500 52.500 142.177.514 102.604.170 240.000 700.000 11.565.100 20.164.000 27.130.000 1.571.000 110.000

PEMERINTAHAN yang baik adalah kinerja pemerintahan yang mengandung gambaran utuh dan terbuka mengenai proses pembuatan dan implementasi keputusan sehingga bisa dipertanggungjawabkan dan mendapat kontrol dari masyarakat. Demikian diungkapkan Prof Mahfud MD, dalam Seminar Nasional yang diselnggarakan Komisi Informasi Prov Jatim, di Surabaya 19 Desember 2014 lalu. Narasumber lain dalam Seminar tersebut adalah Drs, Haryadi, MA, dosen Fisip Unair.

FOTO : MAHFUD

Moh. Mahfud MD dalam SEMINAR NASIONAL, Surabaya 19 Desember 2014

Upayakan Langkah Deteksi Dini

Dua Daerah Jatim Rawan Terorisme Surabaya, Bhirawa Fokus pengamanan yang dilakukan Polda Jatim tak hanya pada Operasi Lilin Semeru 2014. Sesuai intruksi Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf, dua daerah di jatim seperti Lamongan dan Tapal Kuda menjadi prioritas pengamanan akan aksi terorisme.

Sterilisasi Gereja di Surabaya

trie diana/bhirawa

Menjelang Misa Natal tanggal 25 Desember mendatang, Jajaran Polrestabes Surabaya dipimpin Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junianta meninjau beberapa gereja di Surabaya, diantaranya gereja Katolik Hati Kudus Yesus jalan Polisi Istimewa Surabaya.Tampak beberapa petugas melakukan penyisiran disetiap tempat duduk jemaat gereja, Selasa (23/12).

Serahkan Bayi HIV ke Abdi Asih Surabaya, Bhirawa Bayi malang pengudap HIV, Satria Romadan (SR) yang dirawat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soetomo akhirnya diadopsi oleh Yayasan Abdi Asih. Kemarin, Direktur RSUD dr Soetomo secara resmi menyerahkan SR untuk dirawat oleh Yayasan Andi Asih. ‘’Kita sudah menyerahkan SR kepada Abdi Asih hal ini disebabkan karena adanya

kesedian Abdi Asih untuk merawat bayi tersebut,’’ kata Direktur RSUD dr Soetomo dr Dodo Andondo MPH. Menurut Dodo penyerahan bayi ke Yayasan Abdi Asih tidak menyalahi prosedur, hal ini dikarenakan untuk mempercepat proses penyerahan. Sesuai aturan seharusnya yang meyerahkan SR ke Yayasan Abdi Asih adalah Dinas Sosial (Dinsos) Jatim. Dinsos yang

mengirimkan SR ke rumah sakit dan seharusnya Dinsos yang menyerahkan ke Yayasan Abdi Asih. ‘’Berhubung prosedur penyerahannya terlalu lama maka kita (Soetomo, red) memberanikan diri untuk menyerahkan sendiri,’’ ucapnya.

Dikatakannya, saat ini kondisi SR dalam kondisi yang baik, jika dilihat dari berat badan SR mengalami

perkembangan. Sebelum dirawat di Soetomo berat badan bayi hanya 3,3 kg akatetapi setelah dirawat berat badannya naik menjadi 6,4 kg. Sebelum dirawat SR menderita TBC akantetapi setelah dirawat penyakit TBCnya sembuh total. ‘’Jadi kondisi terakhir SR di rumah sakit dalam kondisi baik tinggal bagaimana SR dirawat dan dijaga untuk tidak Q dna sakit,’’ tambahnya.Q

Menurut Anas, potensi ancaman terorisme dapat diantisipasi dengan melakukan kegiatan pencegahan dini. Langkah seperti penyelidikan dan identifikasi digunakan untuk memperoleh keterangan maupun faktor terjadinya kegiatan terorisme. Dengan mengedepankan kegiatan pencegahan dini, potensi gangguan kantibmas akan dapat diatasi.

“Potensi terorisme menjadi prioritas pengamana kami. Terlebih kegiatan deteksi dini dilakukan di dua daerah di Jatim, yakni Lamongan dan Tapal Kuda,” kata Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf, Selasa (23/12).

Menurut Anas, daerah Lamongan dan Tapal kuda, diantaranya Pasuruan, probolinggo, Lumajang, dan Banyuwangi mendapatkan atensi khusus dari Polda Jatim.

Melalui Dentasemen Khusus (Densus) 88 Polda Jatim, pihaknya akan mamantau setiap pergerakan yang berpotensi pada ancaman teroris dan gangguan kantibmas.

Terkait potensi ancaman teroris, Anas mengakui bahwa Polda Jatim merupakan salah satu prioritas keamanan yang ada di Indonesia. Sebab, Polda Jatim memiliki tingkatan keamanan yang setara dengan Polda Metro Jaya, Polda Jateng, dan Polda Bali. Maka, Anas memprioritaskan pengamanan dua wilayah di Jatim guna mencegah aksi teroris.

“Polda Jatim masuk kategori satu dalam penilaian Mabes Polri. Baik mengenai pen-

angnanan keamanan dan personel, Polda Jatim memiliki kehormatan disandingkan dengan Polda lainnya,” ungkap Kapolda.

Adapun kategori satu yang di berikan Mabes polri, selain dari segi teknis pengamanan. Lanjut Anas, bisa dilihat dari kriteria diantaranya aspek jumlah penduduk, dinamika masyarakat tinggi, dan potensi ancaman sangat besar. Sebab, masyarakat Jatim terdiri dari bermacam keragaman budaya, etnis, agama, dan faham atau idiologi sosialisme.

Mengenai potensi ancaman teroris, Perwira Tinggi (Pati) dengan pangkat dua bintang di pundak ini menerangkan jika antisipasi tetap dilakukan melalui deteksi dini. Seperti halnya di daerah Lamongan dan Banyuwangi, Densus 88 Polda Jatim berhasil mengamankan dua orang yang diduga sebagai jaringan teroris.

“Inilah fungsi dari kegiatan intelijen, sehinggan Densus 88 Polda Jatim berhasil mengungkap terduga teroris di Lamongan dan banyuwangi,” tegas Anas.

Untuk di Banyuwangi, lanjut Anas, pelaku terduga teroris merupakan DPO Polisi.

Sementara di Lamongan, Densus 88 berhasil mengamankan Toni Saronggalo (36) warga Glagah, Lamongan. Penangkapan Toni berlangsung pada Minggu (21/12) malam sekitar Pukul 20.00 WIB di pertigaan Jalan Raya Lonjong, Desa Margo AnQ bed yar, Kecamatan Glagah Lamongan.Q

OPINI

4 Tajuk

Lapindo Dilunasi Negara PEMERINTAH berkomitmen membayar lunas sisa ganti rugi korban lumpur Lapindo. Komitmen tersebut dinyatakan presiden Jokowi yang secara khusus bertemu gubernur Jawa Timur (pakde Karwo) dan Bupati Sidoarjo (Saiful Illah). Sisa ganti rugi sebesar 20% atau sekitar Rp 781 miliar akan dianggarkan melalui APBN 2015. Komitmen itu bagai penglipur lara setelah warga korban menunggu selama delapan tahun.

Selama ini masyarakat korban lumpur Lapindo bagai putus harapan, karena janji pelunasan selalu molor. Hal itu terbukti dari berubah ubah-nya Peraturan Presiden tentang skema ganti rugi. Sampai tujuh kali perubahan. Kali ini janji dinyatakan oleh presiden Jokowi selepas pembukaan Musrenbangnas (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional) Jangka Menengah (18 Desember 2014).

Diharapkan komitmen akan ditepati dan tidak molor lagi.

Ganti-rugi dampak lumpur Lapindo oleh pemerintah dituangkan dalam undang-undang tentang Perubahan APBN 2013. UU tentang P-APBN telah disahkan oleh DPR-RI, tercantum pada pasal 9 ayat (1). Nilainya sebesar Rp 155 miliar, digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan diluar peta terdampak di 3 desa melalui BPLS. Sedangkan ganti-rugi didalam area terdampak konon, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Lapindo.

Tetapi UU tentang P-APBN 2013 itu pernah diduga hanya akal-akalan. Karena itu beberapa orang mengajukan judicial review pasal 18 UU APBN 2012. Tetapi gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi) itu ditolak. Pertimbangan MK meyakinkan, bahwa sumur minyak dan gas itu sebagiannya juga milik negara. Maka negara wajib “hadir” pada tragedi lumpur Lapindo.

Sejak tahun 2007, memang terdapat pembagian beban ganti-rugi. Yakni oleh pemerintah melalui BPLS untuk area luar peta, serta oleh PT Lapindo Brantas Inc., untuk area dalam. Area luar peta, merupakan desa-desa yang tidak terendam, tetapi secara langsung menerima dampak semburan gas bercampur lumpur. Seluruh warga desa sudah dievakuasi, walau rumah dan tanah tidak terendam. Selain karena bau asap, bahaya luberan semburan lumpur bisa terjadi setiap saat.

Negara (pemerintah), mulai terbebani lumpur Lapindo setelah terbit Perpres Nomor 14 tahun 2007. Perpres itu mengatur pemberian ganti rugi tanah milik korban lumpur lapindo oleh negara. Hal itu cukup realistis, karena sumur migas tersebut milik negara, yang sebagiannya di-kerjasama-kan dengan swasta. Pada zaman orde baru, sumur migas ini pernah ditangani oleh grup Humpuss.

Pada APBN 2012 ganti rugi Lapindo dianggarkan sebesar Rp 1,2 triliun, khusus untuk asset masyarakat yang dahulu belum masuk peta wilayah terdampak. APBN tahun lalu (2011) pun juga dialokasikan dana sebesar Rp 1,286 triliun. Sedangkan kerugian total yang diderita oleh warga mencapai Rp 3,2 triliun, plus kerugian perusahaan sekitar Rp 370-an miliar.

Dalam UU Nomor 22 tentang APBN-P tahun 2012 pasal 18 berkonsekuensi talangan (bail-out) oleh pemerintah sebesar Rp 1,1 triliun (entah mengapa tiba-tiba membengkak menjadi Rp 1,6 triliun). Dana ini akan digunakan untuk membayar ganti-rugi terhadap aset masyarakat serta bantuan sosial di 65 RT desa Mindi, Ketapang, Pamotan, Besuki timur, Gempolsari, Kalitengah dan Glagaharum.

Konon, dana bantuan sosial itulah yang menyebabkan alokasi dari APBN-P 2012 membengkak (bertambah 23% lebih dari pagu awal) menjadi Rp 1,6 triliun. Dana bantuan sosial berupa uang pindah rumah Rp 500 ribu per-keluarga, uang kontrak rumah Rp 2,5 juta per-tahun (dibayarkan Rp 5 juta untuk dua tahun), dan uang jatah hidup Rp 300 ribu per-jiwa per-bulan dibayarkan untuk enam bulan berturutturut.

Tetapi berapapun jumlah ganti-rugi dampak lumpur Lapindo takkan pernah sebanding dengan kerugian masyarakat. Tiada harta yang bisa menggantikan kultur sosial dan ke-sejerah-an tanah kelahiran. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Pemerintah Harus Berdayakan Masyarakat PEMBERDAYAAN masyarakat di Indonesia dinilai belum maksimal. Untuk itu, kedepannya, pemerintah harus lebih memberikan peluang lebih besar kepada warganya untuk berdayaguna. Apalagi, dengan sumber daya alam yang sangat besar, selayaknya masyarakat bisa lepas dari kungkungan keterbatasan ekonomi. Dengan kondisi faktual di lapangan saat ini, diduga ada sesuatu yang tidak tepat dalam pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Indonesia adalah negeri kaya alamnya. Kalimantan, Sulawesi, Papua atau wilayah lainnya yang kaya dengan tambang migas dan sektor kehutanannya, harusnya sudah bisa menjadikan warga menjadi masyarakat mandiri. Artinya, menjadi warga yang produktif untuk meningkatkan taraf hidupnya. Jika pada akhirnya di daerah kaya ternyata masih banyak kesenjangan, maka diperkirakan ada yang salah dalam pengelolaannya. Masih ada yang belum beres memberdayakan warganya. Bahkan masih ada yang patut dipertanyakan keperdulian perusahaan dalam memperhatikan warga di sekitar wilayah produksinya. Namun, tidak semua perusahaan mengabaikan kondisi sosial masyarakat perdesaan.

Banyak juga perusahaan yang membentuk pola manajemen CSR sendiri, yang sudah sejalan dengan komitmen bersama dengan masyarakat. Agar terjadi keseimbangan antara kepentingan internel dengan eksternal. Harus saling melengkapi. Beberapa CSR sudah bertemu langsung dengan saya. Mereka menjelaskan program kerja yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa yang ada di wilayah produksinya. Ada CSR yang menjadikan desa wisata.

Ada desa wilayah transmigrasi yang dikembangkan menjadi desa mandiri dengan pengembangan pangan dan budidaya perikanan. Dan ada juga yang memberikan bea siswa kepada warga desa berprestasi dan kemudian harus mengabdi kembali ke desa asalnya.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Rabu Pahing, 24 DESEMBER 2014

Badan Usaha Desa dan Koperasi KUD. Mereka masih mendapatkan bentukbentuk penyuluhan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian mereka.

Saat ini, pemerintah seperti absen untuk melayani petani di dian diperjelas oleh desa. Bahkan, untuk pemerintah dalam Oleh : mendapatkan pupuk konsep KUD dengan pun banyak yang haInpres No 4/1973, Novi Puji Lestari rus mencarinya dari di mana KUD didurumah polisi yang tudukkan sebagai korut diberikan otoritas perasi pertanian yang untuk mengawasi penyaluran multifungsi. Meski demikian, denpupuk bersubsidi dengan harga gan semakin menguatnya politik yang jauh melambung di atas birokrasi pemerintahan Orde Baru, harga seharusnya. Sementara dengan Inpres No 4/1984, KUD untuk pendanaan, mereka harus memperoleh kedudukan tunggal di menyerah kepada para pengijon. desa sebagai koperasi desa.

Banyak petani yang kemudian Proyek ini secara pragmatis mejatuh miskin dan kehilangan momang telah berhasil mencapai tartivasi. Hal ini setidaknya dapat get program nasional swasembada dilihat dari jumlah rata-rata kepepangan yang diraih pada 1980-an. milikan lahan petani yang rata-rata Namun, karena konsepsinya sehanya tinggal 0,23 hektar per kemua serba atas-bawah dan lupa luarga. Jumlah petani gurem alias membangun kelembagaan kopehanya buruh tani yang tak punya rasi dengan benar, pada akhirnya lahan juga tak sebanyak sekarang, pamor KUD turun sejak reformasi yang jumlahnya sampai 73 persen dan dicabutnya Inpres No 4/1984. dari jumlah petani yang ada.

Masa lalu KUD Masa depan BUMDes KUD yang menjadi primadona Sejak UU Desa diterbitkan, pada masa Orde Baru memang setiap desa akan mendapat dana telah gagal sebagai kelembagaalokasi yang cukup besar setiap an. Penyebabnya: aspek otonomi tahun. Dengan simulasi Anggaran organisasi kurang diperhatikan.

Pendapatan dan Belanja Negara Pemerintah lupa bahwa organi(APBN) 2015 saja akan mengalir sasi koperasi adalah organisasi dana ke desa rata-rata Rp 1 miliar. otonom yang difungsikan untuk Sebagian tentu akan digunakan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi sendiri. Ambisi besar untuk memasyarakat desa yang jumlahnya raih predikat swasembada pangan 77.548 desa (BPS, 2010) melalui nasional telah menutup agenda BUMDes. anggota koperasi. Manfaat dari koSebagian dana alokasi APBN perasi kemudian hanya dirasakan tersebut, ditambah skema model oleh segelintir elite penguasa dan modal penyertaan dari pemerinpengurusnya. tah, dana bantuan sosial, hibah, Namun, diakui atau tidak, dan lain-lain, BUMDes akan KUD setidaknya telah memberimemiliki sumber permodalan kan bentuk layanan masyarakat yang besar untuk pengembangan petani secara jelas dibandingkan usaha. Namun, agar tak mengudengan pada masa sekarang. langi kesalahan masa lalu dari Mereka masih mendapatkan model BUUD/KUD, kita mesti kepastian tentang harga dan permemberdayakan BUMDes ini sediaan pupuk serta masih dapat dalam kerangka pemberdayaan pinjaman melalui unit simpan sosial-ekonomi masyarakat yang pinjam yang diselenggarakan

Sejak UU Desa diterbitkan, muncul wacana pengembangan badan usaha milik desa. Ide ini menjadi bagian penting dari bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa sejak dimasukkan dalam klausul penting UU Desa. Badan usaha milik desa (BUMDes) adalah terobosan baru yang patut diapresiasi.

S

etidaknya ide tersebut bisa jadi bentuk baru kepemilikan bisnis masyarakat dan mendorong proses pemerataan ekonomi sampai ke desa-desa yang selama ini terabaikan. Namun, nasibnya jangan sampai seperti badan usaha unit desa (BUUD) yang bermetamorfosa menjadi koperasi unit desa (KUD) yang kini mati suri.

BUMDes ini mirip badan usaha milik negara (BUMN) di tingkat pemerintah pusat atau badan usaha milik daerah (BUMD) di tingkat pemerintahan daerah.

Sebagaimana diatur dalam UU, BUMDes adalah badan usaha yang dimiliki pemerintah dan masyarakat di tingkat desa atau kerja sama antardesa yang mekanisme pembentukannya melalui musyawarah desa.

Sebelum ide BUMDes muncul, sebetulnya pada 1971 pernah ada BUUD. Ini dibentuk pertama kali sebagai proyek percontohan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang terintegrasi dalam program Bimbingan Masyarakat (Bimas), bekerja sama dengan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada.

Tujuan awal BUUD adalah untuk mendorong sektor pertanian di desa, terutama dalam rangka mencapai target swasembada pangan, dengan mengintegrasikan koperasi-koperasi pertanian yang sudah ada sebelumnya. Fungsi BUUD untuk menyalurkan sarana produksi pertanian dan pemasaran serta pengolahan hasil pertanian yang sebelumnya diusahakan pihak swasta dan Perusahaan Negara (PN) Pertani.

Berangkat dari kegiatan proyek percontohan di DIY ini kemudian dikembangkanlah proyek KUD yang kekuatannya lebih banyak ditopang pemerintah. BUUD kemu-

baik dengan mengedepankan partisipasi dan prakarsa masyarakat.

Mereka tidak boleh hanya jadi obyek program, tetapi harus diperkuat kapasitasnya untuk turut mengawasi berjalannya usaha dari BUMDes. Program pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang tidak bernilai ekonomis perlu jadi prioritas. Sementara pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang bernilai ekonomis dapat dilakukan oleh internal manajemen BUMDes sendiri.

Manfaat BUMDes harus dihitung dan didistribusikan secara jelas. Agar terus berkelanjutan, perlu disusun dalam pola bisnis perlindungan dana kembali (economic patrone refund) yang berbasis partisipasi ekonomi masyarakat.

Program ini dapat dijalankan seiring dengan penggunaan basis teknologi informasi desa.

Struktur organisasi BUMDes yang menunjukkan peranan kuat dari pemerintah desa harus dikurangi. Kita dapat belajar dari kesalahan pola struktur organisasi KUD masa lalu yang kuat dipengaruhi birokrasi, di mana camat atau kepala desa begitu kuat peranannya karena mereka berada di dalam struktur organisasi. Peranan pemerintah harus ditempatkan sebagai katalisator dan fasilitator agar proses persenyawaan bisnis dapat berjalan secara natural, tidak dipaksakan.

Kita juga dapat belajar dari keberhasilan model Koperasi Moshav, koperasi desa yang ada di Israel. Koperasi Moshav yang keanggotaannya meliputi semua warga desa ini bisa dicontoh dalam mengintegrasikan pemerintahan desa yang berfungsi sebagai layanan sosial-ekonomi dan pelayanan dalam bidang pelayanan publik.

Dengan begitu, pada suatu saat apa yang dikatakan Bung Hatta benar adanya: bahwa apabila pemerintah desa telah beririsan dengan baik dan tanpa jarak dengan koperasinya, makmurlah desa dan negara itu.

Pengajar Universitas Muhammadiyah Malang

Ibu dan Pendidikan Lingkungan bagi Anak “My mother was the most beautiful women I ever saw. All I am I owe to my mother. I attribute all my success in life to the moral, intellectual and physical education I received from her”.

R

George Washington

entetan bencana lingkungan sambung menyambung menjadi satu datang silih berganti.

Baru usai kabut asap akibat kebakaran hutan di Sumatera, kini giliran banjir banding dan tanah longsor melanda beberapa wilayah tanah air. Bahkan tanah longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah, merenggut puluhan nyawa dan mengubur harta benda seperti rumah, mobil, dan sepeda motor.

Musim hujan yang harusnya penuh keberkahan berubah menjadi tangis mengharukan. Begitu musim hujan nanti berakhir, bencana kekeringan dan kekurangan air bersih pun siap datang dengan segala akibat buruknya. Bencana lingkungan terus berulang dari waktu ke waktu.

WALHI mencatat, bencana ekologis pada tahun 2013 mengalami lonjakan yang sangat tajam. Jika pada tahun 2012 banjir dan tanah longsor hanya terjadi 475 kali dengan korban jiwa 125 orang, pada tahun 2013 secara kumulatif menjadi 1392 kali atau setara 293 persen. Bencana tersebut telah melanda 6727 desa/ kelurahan yang tersebar 2787 kecamatan, 419 kabupaten/kota dan 34 propinsi dan menimbulkan korban jiwa sebesar 565 orang.

Bencana lingkungan tidak karena alam sedang mengumbar amarah kepada manusia. Sebaliknya, ada yang salah dengan cara manusia memperlakukan alam. Manusia semena-mena terhadap lingkungannya. Bahkan Rachel Carson, penulis buku Musim Bunga yang Bisu (Silent Spring) yang fenomenal itu mengatakan bahwa kehadiran spesies yang bernama manusia dalam waktu sekejap telah mengubah sifat lingkungan. Hutan yang lebat telah dibabat. Status Lingkungan Hidup Indonesia 2012 yang dirilis akhir 2013 menyebutkan luas kawasan hutan Indonesia berkurang drastis sejak 1970-an. Tutupan hutan

mengalami penurunan jud perilaku-perilaku dari 104.747.566 hektar konkrit dalam keseharian seorang ibu yang pada 2000, menjadi 98.242.002 hektar pada dilihat dan didengar 2011. Indonesia kehioleh anaknya. Sederlangan hutan seluas nana namun tercatat 0.48 juta hektar per takuat dalam memori hun pada periode 2009anak dan tidak akan 2010. Kementerian Keterhapus sampai kahutanan menyebutkan panpun usia si anak. bahwa laju penggunDalam ilmu Oleh: dulan hutan di Indonepsikologi dikenal apa A’an Efendi yang disebut dengan sia mencapai 1,08 juta per tahun. Gundulnya teori imitasi (theory hutan mengakibatkan of imitation) atau teori air hujan kehilangan tempat persepeniruan yang mengajarkan bahwa mayamannya. Dataran tinggi yang perilaku seseorang sangat ditentugundul membuat air hujan bebas kan karena adanya rangsangmeluncur tanpa penghalang. an atau stimulasi dari perilaku Untuk membendung laju dan serupa oleh orang lain. Perilaku mengakhiri episode bencana lingseseorang tidak otonom berasal kungan, langkah strategis yang dari kehendak diri sendiri akan dapat ditempuh adalah mengajartetapi mendapatkan pengaruh dari kan dan menanamkan nilai-nilai perilaku orang lain. Bahasa mukepedulian lingkungan sejak usia dahnya perilaku seseorang sangat dini. Pendidikan lingkungan harus dipengaruhi atau kecenderungan dimulai saat usia dini. Pendidikan meniru perilaku yang sama dari lingkungan adalah pendidikan dari, orang lain. Perilaku meniru jamak tentang dan untuk lingkungan (A. dilakukan orang dan teruma oleh Nag & K. Vizayakumar; 2005). anak-anak. Anak-anak adalah inPendidikan lingkungan bertujuan dividu yang sangat mudah meniru untuk menghasilkan individu yang perilaku orang lain yang dilihat memahami lingkungan beserta dan didengarnya. Oleh karena itu persoalan yang menyertainya, kemasa anak-anak adalah periode sadaran bagaimana untuk menyeemas (golden period) bagi seorang lesaikan persoalan itu dan mendoribu untuk membentuk karakter ong untuk menyelesaikannya (John anaknya. Menurut Plutarch karaRamsey & Harold R. Hungerford, kter adalah kebiasaan sederhana 2002). Pendidikan lingkungan unyang berlangsung terus menerus. tuk mengubah perilaku manusia Karakter berkaitan dengan pilimenjadi lebih baik dalam memhan-pilihan baik dan tindakan perlakukan lingkungannya. Dalam positif serta melakukan hal-hal pendidikan lingkungan untuk anak baik. Karakter menunjukkan peusia dini peran keluarga terutama rilaku seseorang dan melibatkan orang tua dan khususnya ibu sanhati nuraninya. Karakter adalah gat vital. Ibu adalah orang pertama pintu dari ditetapkannya putusan, dan yang paling banyak bersentuhhati, dan pikiran manusia. Bila ibu an dengan anak. Ibu adalah guru ibarat orang yang sedang memepertama bagi anak sebelum anak gang pulpen dan anaknya adalah mengenal guru di pendidikan forkertas maka terserah si pemegang mal. Ibu adalah guru sehari-hari pulpen mau diisi tulisan apa kertas bagi anaknya yang tak terbatasi itu. Masa anak-anak adalah masa oleh tempat dan waktu serta kuriyang paling ideal bagi manusia kulum yang kerap berubah itu. Ibu untuk dibentuk karakternya. menjadi prototipe bagi perilaku Pada masa anak-anak inilah anak kelak saat dewasa nanti. seorang ibu harus memberikan Ibarat pepatah “buah jatuh tidak contoh perilaku yang baik. Dalam akan jauh dari pohonnya”. Pelakonteks pendidikan lingkungan jaran pendidikan lingkungan dari misalnya seorang ibu menconseorang ibu yang ditangkap dan tohkan perilaku sederhana sedirekam oleh anaknya berwulalu membuang bungkus makanan

pada tempat sampah yang telah disediakan, mematikan keran air setiap selesai memakainya, menanam tanaman di halaman rumah dan merawatnya dengan cara menyiramnya setiap hari, membersihkan halaman rumah tiap hari, membersihkan saluran air dari sampah, dan masih banyak contoh perilaku baik lainnya yang dapat diajarkan oleh seorang ibu kepada anaknya. Selain wujud perbuatan nyata, pendidikan lingkungan dapat pula diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya dalam bentuk pitutur-pitutur bijak. Misalnya ibu menasehati anaknya bahwa membuang sampah ke sungai atau selokan air adalah perbuatan tidak baik karena dapat menyebabkan banjir saat musim hujan. Untuk merangsang anak agar melakukan apa yang dicontohkan oleh sang ibu perlu ditetapkan reward and punishment. Anak yang mau mematikan keran air setelah ia memakainya diberikan pujian dan ditegur apabila tidak mematikannya. Reward adalah rangsangan yang sifatnya positif sedangkan punishment rangsangan yang bersifat negatif.

Persoalannya mau dan mampukah seorang ibu melakukan semua itu untuk anak-anaknya. Pada era modern seperti sekarang ini banyak ibu yang sibuk dengan urusan pekerjaannya sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk mendidik buah hatinya. Ibu lebih mempercayakan anaknya kepada pengasuh atau tempat penitipan anak dari pada merawatnya sendiri dengan sentuhan lembut kasih sayangnya. Tak ayal periode emas untuk membentuk karakter anak yang datangnya hanya sekali pun lewat begitu saja. Tentu tidak ada larangan bagi seorang ibu untuk bekerja atau menjadi wanita karir.

Tetapi hal itu jangan sampai menjadi penghalang seorang ibu untuk mendidik anak-anaknya. Di tangan seorang ibulah masa depan anak dirancang dan dipersiapkan. Ayo ibu didik anak-anakmu untuk mencintai lingkungan demi hidupnya yang sehat pada masa mendatang.

Selamat hari ibu.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Pahing 24 DESEMBER 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Dewan Ogah Dengarkan Visi Misi Direksi PDAM Sidoarjo, Bhirawa Penyampaian visi misi empat Direksi PDAM Sidoarjo di Gedung DPRD Sidoarjo terasa hambar. Banyak anggota dewan yang ogah-ogahan menyaksikan proses itu. Acara yang sedianya dimulai Selasa (23/12) pukul 13.00 WIB akhirnya molor hingga dua jam.

Empat Direksi PDAM yang baru ditunjuk mengisi jabatan baru itu sudah hadir sejak pukul 12.30 WIB. Keempatnya yakni Direktur Utama (Sugeng Mujiadi),Direktur Keuangan (Aris Ardiansyah), Direktur Pelayanan (Bhimo Arisandhi) dan Direktur Pelayanan (Iwan Styawan).Dalam komposisi ini Iwan yangmelamar menjadi direktur utama akhirnya diberi jabatan sepadan dari direktur teknik bergeser menjadi direktur operasional.

Wabup Sidoarjo, Hadi Sutjipto, membenarkan kalau bupati sudah menyetujui usulan nama yang sudah dikeluarkan Pansel yakni menerima empat nama yang diusulkan Pansel. Bupati dalam prerogatifnya menentukan pengisian jabatan.

Penentuan dan penetapan Direksi PDAM Sidoarjo untuk periode empat tahun ke depan sudah selesai dilakukan, kini tahapannya diserahkan ke dewan untuk penyampaian visi misi. ‘’Tetapi proses di dewan itu tak akan merubah komposisi jabatan, dan visi misi di dewan adalah mekanisme yang harus dilalui,’’ terangnya.Q hds

Pengamanan Gereja dan Obvit dengan Berlapis Kab Mojokerto, Bhirawa Aparat kepolisian di Mojokerto tak mau kecolongan dalam menjaga gereja maupun obyek vital (obvit) pada Natal 2014 dan Tahun Baru 2015. Polres Mojokerto menerapkan pola keamanan tiga lapis untuk mencegah aksi teror yang belakangan ramai diisukan bakal terjadi. ‘’Lapis pertama merupakan pengamanan tertutup dari Intel dan Teskrim. Lapis dua dan tiga berangggotakan Sabhara dan Satuan Lalu Lintas,’’ terang AKBP Muji Ediyanto, Kapolres Mojokerto usai memimpin apel Operasi Lilin Semeru 2014, di Mapolres, Selasa (23/12) kemarin.

Sebagai langkah pencegahan, Polres Mojokerto juga mengoptimalkan peran Bintara Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas). Bainkamtibmas difungsikan juga untuk membantu ketiga ring penga-

manan yang sudah disiapkan. ‘’Tidak ada tingkat kerawanan yang kita bedakan. Semua sama, standard pengamanan tempat ibadah maupun obyek vital kita samakan,’’ tambah Kapolres.

Untuk pengamanan tahun ini, Polres menerjunkan anggota 350 personil, TNI dan komponen masyarakat sebanyak 220 personil. ‘’Mulai hari ini (kemarin, red) sudah kita lakukan pergeseran pasukan sesuai ploting,’’ urainya.

Pelaksanaan strerialisasi di setiap gereja, akan dilakukan J-3 (tiga jam sebelum misa

Natal). Prediksi ancaman teror diantisipasi sedini mungkin, yakni dengan maksimalkan peran babinkamtibmas dan melakukan patroli di sejumlah obyek vital. ‘’Kita lakukan patroli di sejumlah obyek vital seperti obyek wisata di Pacet, Trawas dan Trowulan. Pengamanan mulai dilakukan sejak 24 Desember 2014 sampai 2 Januari 2015. Kita minta tetap waspada dan memeriksa parcel kiriman,’’ katanya.

Sementara itu, aparat kepolisian Resort Kota Mojokerto melakukan penyisiran gereja dengan melibatkan Tim Gegana Brimob Polda Jatim. ‘’Setelah kita sisir, gereja kita sterilkan sampai dengan pelaksanaan misa Natal nanti,’’ kata AKP Sugiono, Kasat Sabhara Polres Mojokerto Kota.

Seperti diketahui, pada ma-

kariyadi/bhirawa

Anggota Brimob Polda Jatim menyisir Gereja Eben Heizer Kota Mojokerto, Selasa (23/12) kemarin. lam Natal tahun 2000 lalu, terjadi aksi teror yang meledakkan Gereja Eben Haezer, Kota Mojokerto. Anggota Barisan Ansor Serbaguna

Petro dan Bank Sumitomo MoU Terkait Kredit Gresik, Bhirawa PT Petrokimia Gresik (PKG) dan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia menandatangani perjanjian kredit terkait pendanaan proyek Amoniak Urea II di Jakarta, Selasaa (23/12). Dari total investasi sebesar USD 661 juta atau sekitar Rp8,1 triliun (dengan asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah sebesar Rp12.200), bank asal Jepang ini bersedia memberikan pinjaman sebesar Rp1,5 triliun.

Menurut Wahyudi, Sekretaris Perusahaan PT PKG, sumber pendanaan proyek Amoniak Urea II, sebesar 70% atau sekitar Rp5,6 triliun, berasal dari pinjaman perbankan dan 30% atau sekitar Rp2,5 triliun berasal dari dana internal PKG. Selain dengan Bank Sumitomo Mitsui Indonesia porsi 70% pendanaan eksternal juga didapat dari perbankan nasional lainnya.

Sebelumnya, lanjut Wahyudi, PKG bersama konsorsium Wuhuan Engineering dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk telah menandatangani kontrak pembangunan pabrik Amoniak Urea II, beberapa hari lalu. ‘’Proyek Amoniak Urea II merupakan salah satu proyek strategis bagi PKG karena pabrik baru ini akan mengurangi ketergantungan impor PKG terhadap bahan baku produksi pupuk,’’ Jelas Wahyudi.

Saat ini, tambah Wahyudi, PKG setidaknya membutuhkan amoniak sebesar 850 ribu ton per tahun. Amoniak merupakan bahan baku untuk memproduksi pupuk bersubsidi jenis Urea, NPK, dan ZA. Sementara itu, pabrik amoniak eksisting milik PKG hanya mampu memproduksi 445 ribu ton per tahun. ‘’Sehingga PKG mengimpor sekitar 400 ribu ton per tahun,’’ kata Wahyudi.

Sedangkan untuk pabrik pupuk Urea, kapasitas produksi eksisting hanya 460 ribu ton per tahun, sementara kebutuhan pupuk Urea di Jatim mencapai sekitar 1 juta ton per tahun. Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan diperlukan impor sebesar 540 ribu ton per tahun.Q eri

(Banser) NU yang Dikirim GP Ansor Mojokerto, Riyanto (25) untuk menjaga perayaan Natal di gereja itu meninggal dunia.Q kar

Minarak Tunggu Keppres Pembayaran Korban Lumpur

Malam Tahun Baru, Pelajar Jangan Pakai Narkoba Sidoarjo, Bhirawa Pada saat malam pergantian tahun baru 2015 mendatang, pelajar di Kota Delta dihimbau jangan sampai keblablasan dengan berhura-hura dan memakai Miras bahkan Narkoba. Namun hendaknya dipakai untuk kegiatan yang bermanfaat.

Demikian diserukan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab Sidoarjo, AKBP Supriyanto, kepada para pelajar di SMPN 3 Candi, usai mengadakan MoU sekolah bersih Narkoba baru-baru ini.

Diperkirakan, pada malam pergantian tahun baru, aktivitas masyarakat khususnya pelajar akan meningkat. Sehingga tindak kejahatan dan penyalahgunaan Narkoba bisa saja terjadi. ‘’Euforia (kesenangan berlebihan) pada malam tahun baru perlu diwaspadai, sehingga yang merayakan malam pergantian tahun itu tak menggunakan Narkoba,’’ ujar mantan Kapolsek Wonoayu ini.

Maka sebelum terjadi masalah, BNNK Sidoarjo dibantu pihak sekolah akan berupaya membentengi pelajar dari pengaruh jahat Narkoba. Selain rutin mengadakan sosialisasi juga melakukan tes urin. Menurutnya, pengawasan dari pengaruh penyalahgunaan Narkoba tak hanya semata dilakukan di sekolahan saja tapi juga di dalam keluarga.

Sementara dari pihak sekolah, menurut Siti Latifah, Kepala Sekolah SMPN 3 Candi, semoga ide mengadakan MoU sekolah bersih Narkoba ini bisa bermanfaat untuk melindungi dan mencegah pelajar dari pengaruh jahat Narkoba. ‘’Karena generasi muda itu rawan terbujuk rayu, sebab biasanya mereka suka coba-coba, semoga pada perayaan malam tahun baru dan seterusnya mereka jangan sampai memanfaatkan dengan hal-hal yang menyesatkan,’’ ujarnya.Q ali

5

achmad suprayog/bhirawa

Bupati dan Wakil Bupati saat menyerahkan tanda kelulusan.

Peserta Diklat PIM Lulus 100 Persen Sidoarjo, Bhirawa Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV angkatan 34 Provinsi Jatim di Kab Sidoarjo dengan hasil yang menggembirakan, semua peserta PNS pejabat eselon IV dinyatakan lulus 100%. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang dilaksanakan mulai 20 Agustus hingga 20 Desember 2014 kemarin secara resmi ditutup Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH MHum di Pendopo Delta Nugraha Sidoarjo.

Wakil Bupati Sidoarjo, MG Hadi Sutjipto SH MM serta Kepala Bidang Diklat Fungsional Badan Diklat Provinsi Jatim, Dra Ec Endang Diah Tri Wahyuningsih hadir dalam kesempatan itu. Bupati Sidoarjo Saiful Ilah menghimbau peserta Diklatpim Tingkat IV hendaknya memiliki daya tangkap yang cepat dan kepekaan yang tinggi.

Selain itu, para pimpinan di masing-masing instansi itu di-

harapkan mempunyai ketepatan dalam menyelesaikan tugastugas secara terencana dan terorganisir. Pasalnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, seorang PNS setiap saat dihadapkan pada tantangan dan masalah yang harus segera diselesaikan.

Sehingga Bupati Sidoarjo Saiful Ilah meminta kepada semua pihak untuk koordinasi dan komunikasi dengan baik. Hal itu tak lain bertujuan untuk menggalang dan mensinkronkan kerjasama dalam pembangunan.

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah juga berpesan kepada peserta Diklat PIM untuk terus berinovasi terhadap perubahan, agar terus dilakukan dan dikembangkan setiap saat untuk kemajuan Kab Sidoarjo. ‘’Saya mengucapkan selamat bekerja kembali di instansi masingmasing dan semoga kesuksesan selalu menyertai karier anda,’’

jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian daerah Kab Sidoarjo, Sri Witarsih SH mengatakan, metode pembelajaran dalam Diklat Kepemimpinan pola baru terbagi menjadi dua.

Yakni in class yang dilakukan di Balai Diklat Kab Sidoarjo dan out class yang dilakukan di instansi masing-masing peserta.

Materi yang diajarkan dalam Diklat itu mulai dari pengarahan program, pilar-pilar kebangsaan, sampai pembekalan isu aktual subtantif lembaga maupun berfikir kreatif dan inovatif serta merancang proyek perubahan.

Dalam Diklat Kepemimpinan kali ini, semua peserta dinyatakan lulus dengan kualifikasi memuaskan 14 orang dan cukup memuaskan 16 orang. Semua peserta berhak memperoleh Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan dari Badan Diklat Provinsi Jatim.Q ach

Sidoarjo, Bhirawa PT Minarak Lapindo Jaya (PT MLJ) selaku juru bayar PT Lapindo Brantas saat ini menunggu keluarnya Keputusan Presiden (Kepres) terkait dengan pembayaran untuk korban lumpur Lapindo.

Vice Presiden PT MLJ, Andi Darussalam Tabusala, Senin, mengatakan, kini dirinya masih menunggu Keppres terkait dengan pembayaran kepada korban lumpur. ‘’Sambil menunggu keluarnya Keppres itu, maka kami akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo atau BPLS,’’ katanya saat dikonfirmasi di Sidoarjo, Senin.

Andi mengemukakan, koordinasi yang dilakukan tersebut untuk melihat secara rinci data atau berkas mana saja yang harus diselesaikan dan diberikan kepada BPLS. ‘’Selain itu, kami juga memberikan data wilayah mana saja yang sudah kami selesaikan dan masuk ke dalam peta areal terdampak,’’ katanya.

Andi mengatakan, intinya sesuai dengan keterangan dari Menteri Pekerjaan Umum menyebutkan, aset lumpur Sidoarjo tersebut diserahkan kepada pemerintah melalui Kejaksaan Agung supaya mendapatkan payung hukum yang jelas. ‘’Nantinya aset yang kami miliki tersebut diserahkan dan kami akan mendapatkan dana senilai Rp781 miliar serta kami diberikan waktu selama empat tahun tersebut untuk mengembalikan dana yang diberikan itu,’’ katanya.

Menurut dia, langkah yang dilakukan ini sudah bagus supaya persoalan warga sudah bisa diselesaikan dengan cepat dan baik. ‘’Kini memang baru input data dari sekitar berkas 3.337 berkas yang belum terbayarkan PT MLJ. Sementara jumlah berkas yang mencapai 10 ribu lebih juga akan dilakukan verifikasi oleh BPLS, apakah berkas itu sudah terselesaikan semua atau belum,’’ katanya.Q ant

ist

Warga Korban Lumpur Lapindo ini sudah menunggu pembayaran ganti rugi selama delapan tahun. Seharusnya pemerintah segera merealisasikan pembayaran ganti rugi.

Rekanan Raskin APBD 2014 Gresik Raih Penghargaan IGRA 2014 Sidoarjo Di-Black List Sidoarjo, Bhirawa Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertran) Kab Sidoarjo tak hanya sekedar mengancam akan memblack list pihak rekanan Raskin APBD 2014.

Kalau tahun ini tak bisa memenuhi target kiriman Raskin.

Maka black list rekanan raskin APBD 2014 itu pasti dijatuhkan.

Kepala Dinsosnakertran Sidoarjo, Husni Thamrin SH mengatakan, Hingga akhir tahun 2014 pihak rekanan masih mengirim delapan kali, dari kontrak sebanyak 10 kali kiriman. Dalam Bulan November dan Desember ini, pihak rekanan Raskin APBD tak lagi mengirim Raskin seuai kontrak

kerja. ‘’Total kekurangan yang masih harus dikirim sebanyak 72 ton, karena tak sesuai kontrak maka pihak rekanan dianggap wanprestasi atau ingkar janji, ’’ jelas Thamrin, didampingi Wiyono, Kabid Sosial, saat mengadakan rapat evaluasi raskin APBD 2014, di lantai II Setda Sidoarjo, Selasa (23/12) kemarin.

Tahun 2014 ini penerima Raskin APBD di Sidoarjo jumlahnya sebanyak 3.642 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Keberadaannya dari hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 tentang Program Perlindungan Sosial (PPLS). Sementara tahun 2015

ali kusyanto/bhirawa

Dalam rapat evaluasi Raskin APBD 2014 Senin kemarin, Dinsosnakertrans Sidoarjo menyatakan sudah memblack list rekanan Raskin APBD 2014, karena tak mampu memenuhi kiriman Raskin sesuai kontrak kerja.

nanti diperkirakan ada 4.210 RTS. Bertambahnya jumlah RTS ini karena mengcover RTS yang tak bisa dicover Raskin APBN. ‘’Raskin ini sangat membantu masyarakat kurang mampu,’’ kata Thamrin.

Dalam Raskin APBD, per kilo dijual Rp9.450. Thamrin bersyukur dalam akhir tahun 2014 ini, tunggakan Raskin yang sempat ada akhirnya bisa terbayar dengan lunas. ‘’Kita sudah kerja keras untuk itu,’’ ujarnya.

Pada tahun 2015 nanti, Thamrin meminta kepada pihak yang terlibat dalam pendistribusian Raskin agar hatihati. Penyaluran Raskin harus tepat sasaran. Jangan karena famili atau tim sukses kepala desa, lantas diberi jatah Raskin. ‘’Kondisi ini memang tidak hanya terjadi di Sidoarjo saja, tapi terjadi hampir di semua daerah. Tahun depan juga harus hati-hati dengan tunggakan Raskin. Karena bila tahun lalu masih dimaafkan, tetapi pada tahun 2015 akan diserahkan pada KPK dan penyidik Kejaksaan,’’ paparnya.

Sementara itu, untuk distribusi Raskin APBN 2014 sampai akhir tahun ini juga lancar.

Kabag Kesra Pemkab Sidoarjo, M Ilhamudin, menyampaikan raskin APBN 2014 diberikan kepada 78.103 RTS.Q ali

Drs Mohammad Qosim MSi Gresik, Bhirawa Kab Gresik meraih penghargaan Indonesia Green Region Award (IGRA) 2014.

Hal ini diungkapkan Kepala Bagian Humas, Suyono Selasa (23/12) di kantornya.

Penghargaan diterima Wakil Bupati Gresik, Drs Mohammad Qosim MSi di Hotel Century Park Jakarta, Senin (22/12) kemarin.

Menurut Suyono, penghargaan yang diterima Wakil Bupati Mohammad Qosim di Hotel Century Park Jakarta pada Senin kemarin merupakan penghargaan nasional. Penentuan nilai terhadap kelayakan kabupaten kota penerima penghargaan diantaranya yang memiliki kebijakan prolingkungan hidup dan hutan.

Penilaiannya dilakukan dewan juri dari kalangan akademisi, birokrat, aktivis lingkungan, pengusaha dan media.

Ditambahkan Suyono, seperti yang disampaikan panitia penyelenggara, penghargaan ini sudah dilaksanakan Kantor Berita Radio (KBR) dan Majalah SWA untuk yang kelima kalinya dan tahun ini Kab Gresik menjadi salah satu peraih penghargaan IGRA 2014 itu. ‘’Ajang ini memberi penghargaan kepada pemerintah kabupaten-kota yang memiliki kepedulian atas keberlangsungan lingkungan hidup dan tata kelola hutan secara terencana dan massif. Dengan penghargaan ini maka pemangku kebijakan terdorong dan termotivasi untuk membuat kebijakan yang pro-lingkungan hidup,’’ ujar Suyono.

Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi yang akan memberikan semangat untuk membuat kebijakan yang pro lingkungan dan kehutanan. ‘’Meski penghargaan ini menurut kami sudah baik, tapi kami akan terus mempertahankan yang sudah baik dan terus mengembangkannya,’’ Jelas Suyono.Q eri

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

2015, Probolinggo Jadi Kabupaten Layak Anak Probolinggo, Bhirawa Perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo terhadap perkembangan anak patut diacungi jempol. Melalui sosialisasi program Kabupaten Layak Anak (KLA), berbagai kegiatan yang menunjang perkembangan anak telah disusun.

Sebagai suatu sinergi yang baik dari Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Probolinggo bersama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Probolinggo menggelar sosialisasi Program Kabupaten Probolinggo Layak Anak di tahun 2015.

Menurut Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Probolinggo Hj Yuni Nawi Selasa (23/12) saat sosialisasi, anak memiliki empat hak dasar yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak pelindungan dan hak partisipasi, sehingga diharapkan ke depan anak dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya dalam pembangunan.

Hal ini harus dimaknai sebagai stimulan untuk menggugah para orangtua agar bisa menciptakan lingkungan yang layak bagi anak-anaknya, tentu bukan hanya persoalan makan, minum dan pendidikan saja tapi perlu juga diciptakan lingkungan yang mendidik, nyaman dan sehat sehingga anak-anak dapat tumbuh dan matang jiwanya sebagaimana yang diharapkan bersama.Q wap

Pimpinan SKPD Piket Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Jelang Natal, Polres Jombang Sterilkan Gereja Di Bojonegoro, 850 Persenel Dikerahkan Jombang, Bhirawa Sebanyak 700 personel bakal ikut mengamankan perayaan Natal dan Tahun baru. Untuk pengamanan natal, Selasa (23/12) kemarin jajaran Polisi telah melakukan sterilisasi gereja demi kenyamanan beribadah umat kristiani. Dengan membawa alat metal detector, puluhan polisi menyusuri beberapa gereja di Jombang, di antaranya GKJW (Gereja Kristen Jawi Wetan) yang ada di Jl Gatot Subroto.

Setiap sudut ruangan GKJW tidak luput dari pemeriksaan.

Bahkan, pohon natal serta podium yang digunakan khotbah juga disisir untuk deteksi bahan peledak. "Kegiatan sterilisasi ini kita lakukan di seluruh gereja. Dengan demikian, umat kristiani yang merayakan Natal bisa tenang saat menjalankan ibadah," ujar Kapolres Jombang AKBP Ahmad Yusep Gunawan mengatakan.

Kapolres menjelaskan, sebanyak 700 personel ikut terlibat dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru di Jombang. Rinciannya, anggota polres sebanyak 350 orang, selebihnya dari TNI, Satpol PP, serta Dinas Perhubungan. "Sekali lagi, kami berharap perayaan Natal di Jombang berlangsung aman," katanya menegaskan.

Sementara itu, Ahmad Soleh, pengurus GKJW menyampaikan terima kasih atas pengamanan yang dilakukan Polri. Selian itu, pihaknya juga

sudah menyampaikan kepada jemaatnya agar selalu waspada. Semisal, adanya orang asing yang menyusup dalam acara misa. Nah, jika itu terjadi, pihak GKJW akan segera melapor ke polisi.

Soleh juga yakin, perayaan Natal dan Tahun Baru di Jombang akan berlangsung aman.

Sebab, selama bertahun-tahun di Jombang tidak pernah ada kelompok yang ingin merusak kerukunan antar umat beragama. "Jemaat yang beribadah di GKJW sebanyak 500 kepala keluarga (KK). Kami berharap semuanya berjalan aman seperti tahun-tahun sebelumnya," pungkas Soleh yang juga Ketua III GJKW Jombang ini.

Pengamanan Natal dan Tahun baru tidak hanya dilakukan polisi dan TNI, organisasi kemasyarakatan Banser GP Ansor Jombang juga menerjunkan 300 personel. Banser akan diterjunkan dalam bebe-

rapa titik. Di antaranya, Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW), Gereja Bethani, Gereja Pantekosta. “ Banser siap untuk membantu pengamanan. Teknis pengamanannya adalah melibatkan Banser di masing-masing kecamatan Se-Kabupaten Jombang.

Intinya di PAC Ansor yang ada gereja. Rata-rata per PAC di Jombang ada gerejanya. Dan bagi yang tidak ada gerejanya diminta untuk merapat ke Gereja terdekat," ujar Zulfikar Ketua PC GP Ansor Jombang.

850 Persenel Sementara itu, guna meningkatkan kenyamanan dalam pelaksanaan hari raya natal dan tahun baru 2015, sebanyak 850 personel di Bojonegoro diterjunkan dalam Operasi Lilin Semeru 2014 yang dimulai dari tanggal 24 Desember 2014 sampai 2 Januari 2015 mendatang.

Sebelum disebar Selasa (23/ 12) kemarin para personel mengikuti apel pasukan di halaman Satlantas Polres Bojonegoro. Ratusan personel tersebut selain dari anggota Polres Bojonegoro, juga terdari dari Brimob, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub) dan juga Banser NU Bojonegoro.

“Sebenarnya ada 260 personel yang diterjunkan, namun karena banyaknya lokasi yang diaman-

KEHILANGAN TULUNGAGUNG

SITUBONDO Hilang stnk nopol P 5522 EJ, a/n Trisnawati, Ds. Klatakan, rw 02/02, Kec. Kendit, Situbondo.

No. 2083/IMB/BI-II/2014 Hilang stnk nopol P 6696 EV, a/n Ria Yulita Sari, Kel. Mimbaan rw 05/02, Kec. Panji, Situbondo.

No. 2084/IMB/BI-II/2014 Hilang stnk nopol P 2188 EF, a/n Woely Kel. Ardirejo, rw 02/01, Kec. Panji, Situbondo.

No. 2085/IMB/BI-II/2014 Hilang stnk nopol P 6499 ES, a/n Ach. Helmani, Ds. Gelung rw 06/11, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 2086/IMB/BI-II/2014 Hilang stnk nopol P 4627 EK, a/n Listiawan, Ds. Gelung rw 03/10, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 2087/IMB/BI-II/2014

ramadlan/bhirawa

Jajaran Polisi Polres Jombang sejak kemarin mulai mensterilkan gereja dari bahan peledak. Tampak petugas membawa metal detektol menyusuri beberpa gereja. kan sehingga personel yang diterjunkan ditambah menjadi 850 personel,” ujar Kapolres Bojonegoro AKBP Ady Wibowo saat memimpin kegiatan.

Menurutnya, para personil akan disebar di pos-pos dan beberapa gereja saat perayaan Natal nanti seperti di dalam Kabupaten Bojonegoro ada 11 gereja, sedangkan di luar kota ada sekitar 30 gereja. “Rencana ada sekitar lima pos pengamanan yang didirikan didekat gerejagereja besar. Para jemaah diimbau tidak membawa barang bawaan terlalu banyak,” terangnya.

Sementara itu, sterilisasi

gereja akan dilakukan H-1, dan jika di ketahui jemaahnya banyak maka akan di laksanakan pada H-3. Dan dalam Operasi Lilin Semeru itu, pengamanan difokuskan antisipasi terorisme, kecelakaan lalu lintas, dan balapan liar.

“Serta ada kejahatan konvensional seperti halnya Curat (pencurian pemberatan), Curas (pencurian biasa) dan Curanmor (pencurian kendaraan bermotor).

Selain itu, perayaan Natal dan Tahun Baru 2015 yang bersamaan dengan libur sekolah juga rawan pencurian rumah kosong” imbuhnya. Q rur,bas

Pers Harus Bermaslahat pada Kepentingan Masyarakat

Kota Batu, Bhirawa Pimpinan SKPD bakal mendapat giliran piket selama liburan Natal dan Tahun Baru. Mereka diwajibkan masuk sesuai jadwal yang telah disusun oleh Sekda Kota Batu. Menurut Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko, langkah ini ditempuh agar pelayanan terhadap wisatawan benarbenar optimal. Selain itu, jika timbul persoalan langsung bisa diatasi segera.

"Kita berharap zero accident, tidak ada insiden sekecil apapun yang tidak kita harapkan. Wisatawan merasa nyaman dan tidak ada gangguan kamtibmas.

Sehingga Polri bersama jajaran Pemkot Batu dan organisasi terkait lainnya akan saling bahu membahu," tegas Wali Kota Batu usai apel kesiapan operasi Lilin Semeru di Alun-alun Kota Batu, Selasa pagi (23/12).

Terkait dengan membludaknya parkir kendaraan yang biasa terjadi selama liburan panjang, termasuk liburan kali ini yang bersamaan dengan liburan sekolah, ER meminta agar seluruh lahan kosong yang bisa difungsikan untuk parkir difungsikan. Sehingga tidak ada kendaraan yang parkir sembarangan di pinggir jalan.Q sup

HILANG STNK, Honda, th. 2002, Hitam, AG4670SM, a/n.

Sumiran, Ds. Gombang, Pakel-T.Agung No. 2077/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Honda NC12A1CF, th. 2012, Hitam Silver, AG3692OJ, a/n. Triawan, Ds. Kaliwungu, Ngunut-T.Agung No. 2078/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Honda, th. 2002, Hitam, AG2461SL, a/n.

Aswinzahru Fikri, Ds. Mergayu, Bandung-T.Agung No. 2079/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Honda, th. 1998, Hitam, AG2883SZ, a/n.

Damiri, Ds. Sumberingin Kulon, Ngunut-T.Agung No. 2080/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Yamaha/2BU, th. 2013, Putih, AG5577RA, a/n. Subangi, RT 03/01, Tenggur, Rejotangan-T.Agung No. 2081/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Yamaha, th. 2010, Putih, AG2815RS, a/n.

Wartin, Kel. Kepatihan RT 2/4-T.Agung No. 2082/IMB/BI-II/2014

Rabu Pahing 24 DESEMBER 2014

suprayitno/bhirawa

Surat Izin Usaha Perdagangan diserahkan Bupati Fadeli saat layanan perizinan turba di Kecamatan Turi.

Bupati Perintahkan SKPD Rajin Turba Lamongan, Bhirawa Bupati Fadeli memerintahkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lamongan yang memiliki fungsi pelayanan agar lebih rajin turun ke bawah (turba).

Perintah itu ditegaskannya saat melakukan kunjungan kerja di Desa Kemlagigede Kecamatan Turi.

“SKPD itu harusnya lebih sering-sering turba ke bawah. Bawa programnya lebih mendekat ke rakyat, jemput bola. Agar mereka tahu bahwa ada program pelayanan untuk mereka,“ perintah Fadeli usai meresmikan Balai Desa Kemlagigede kemarin.

Di kemudian mencontohkan beberapa program yang hari itu dibawa mendekat ke rakyat. Sepertti pasar sembako murah, pelayanan perijinan, pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan kesehatan gratis. Dia berharap agar berbagai program yang hari itu dibawa mendekat ke rakyat juga jangan hanya dilaksanakan saat ada kunjungan kerja. Karena informasi yang terpenggal dan sepotong-potong bisa menimbulkan kesalahpahaman.

“Seperti pelayanan kesehatan gratis yang

dilaksanakan hari ini. Sebenarnya meski tidak ada kegiatan (kunjungan kerja) kan kami (Pemkab Lamongan) sudah meggratiskan pelayanan di kelas III. Namun dengan begini rakyat bisa mengetahui ternyata pelayanan kesehatan di Lamongan sudah gratis sejak dulu,“ urai dia.

Selain Balai Desa Kemlagigede, di acara yang sama Fadeli juga meresmikan pembangunan Puskesmas Pembantu Desa Kemlagi Lor, pembangunan dinding penahan tanah Desa Kepuhdibener dan peningkatan jalan poros desa Gedongboyountung-Tawangrejo.

Selain itu juga ada peningkatan jalan poros desa Badurame, pembangunan sarana air bersih di Desa Tambakploso dan normalisasi Kali Desa Geger dan Kali Mengkuli di Desa Ngujungrejo.

Seusai dari Desa Kemlagigede, Fadeli yang didampingi Sekkab Yuhronur Efendi juga sempat meninjau kondisi Dusun Plosolebak. Di lokasi yang sempat tergenang banjir setinggi 40 cm ini dia menyerahkan bantuan 100 paket sembako berisi makanan kaleng, gula, minyak goreng, mi instan dan beras sebanyak 5 kilogram.Q yit

Tulungagung, Bhirawa Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim, Ahmad Munir, mengatakan saat ini pers mengahadapi beberapa tantangan. Karena itu, dia berharap pers (media massa) tetap mengedepankan kemaslahatan pada masyarakat.

“Pers yang benar itu harus bermaslahat pada masyarakat. Bukan sebaliknya,” ujarnya saat menjadi pembicara dialog publik dalam acara pelantikan pengurus PWI Tulungagung periode 2014-2017 di Hotel Narita Kota Tulungagung, Selasa (23/12).

Menurut dia, ada dua tantangan pers yang bisa membuat bermaslahat pada masyarakat kemudian terabaikan. Tantangan itu adalah kapitalisme dan pemilik media. “Kapitalisme, pihak yang memiliki modal untuk memenej informasi. Sedang pemilik media, seperti kita tahu sekarang hampir seluruh panggung politik dikuasai pemilik media,” paparnya.

Sebelumnya, Ahmad Munir juga menyatakan prihatin atas terjadinya degradasi nilai-nilai jurnalistik yang terjadi saat ini. Apalagi kemudian ada orang-orang yang mengaku sebagai war-

tawan tetapi bekerja tidak sesuai kaidah jurnalistik.

“Orang tersebut hanya berorientasi mencari uang, menakut-nakuti orang atau memeras. Itu racun,” tandasnya.

Untuk meminimalisir racun tersebut, lanjut dia, saat ini sudah terbit edaran dari Dewan Pers terkait penerapan standar perusahaan pers. Dimana setiap perusahaan pers diharuskan sudah berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau yayasan/ koperasi.

“Dengan perusahaan pers berbentuk PT maka perusahaan pers akan tunduk pula pada UU ketenagakerjaan yang didalamnya terkait di antaranya soal gaji, UMK dan asuransi. Ini akan menjadikan perusahaan pers sehat,” tuturnya.

Selain itu, imbuh Ahmad Munir, penyelenggaraan uji kompetensi wartawan (UKW) juga merupakan pagar yang dapat meminimalisir racun pers tersebut.

“Saat ini di Jatim ada 400an anggota PWI yang telah bersertifikat. PWI Jatim sampai saat ini telah menyelenggarakan sembilan kali UKW,” beber alumni Universitas Jember (Unej) ini.Q wed

wed/bhirawa

Ahmad Munir saat memaparkan tantangan pers masa kini dalam dialog publik yang dipandu moderator Suyitno Arman (penasihat PWI Tulungagung) kemarin.

Cegah Tanah Longsor, Perhutani Tanam 1,3 Juta Bibit Pohon Guna untuk memeriahkan peringatan hari Ibu ke -86, keluarga besar Perum Perhutani KPH Bondowoso menggelar penanaman satu miliar pohon di kawasan KRPH Mlandingan, Kabupaten Situbondo, pagi kemarin (23/12).

sawawi/bhirawa

Administratur Perum Perhutani Bondowoso, Damanhuri didampingi isteri saat menanam bibit pohon sono keling, di kawasan KRPH Mlandingan, Situbondo, pagi kemarin.

Acara yang juga merupakan rangkaian hari ibu menanam, itu melibatkan sejumlah elemen dengan mengambil tema 'lestari hutanku hijau bumiku'. Di antaranya jajaran kepolisian, pramuka sakawana bakti binaan Perhutani Bondowoso serta ratusan karyawan Perhutani.

Administratur Perum Perhutani KPH Bondowoso, Damanhuri mengatakan, di lokasi KRPH Mlandingan, jajarannya sedikitnya menanam 2.000 pohon terdiri dari bibit angsana, mahoni, kesam-

bi, sono keling dan sengon buto.

“Program menanam 2.000 pohon ini dilaksanakan dalam rangka untuk merealisasikan program satu miliar pohon yang digagas pemerintah pusat. Selain itu, program ini untuk mencegah terjadinya bencana tanah longsor dikawasan arak-arak Bondowoso.

Sebab dilokasi tersebut sangat rentan terjadinya tanah longor,” ujar Damanhuri, dengan didampingi Asper Panarukan, Purwanto dan Kaur Hugra Sunaryo.

Masih kata Damanhuri, pemi-

lihan lokasi penanaman pohon kembali (reboisasi) dikawasan arak-arak merupakan hasil kesepakatan bersama, mengingat kawasan tersebut sangat terjal yang mengelilingi jalan raya jurusan Situbondo-Bondowoso.

“Kegiatan ini, tidak hanya kami lakukan dikawasan milik Perhutani saja, melainkan juga digalakkan disejumlah lokasi mata air di Bondowoso. Dengan demikian, kawasan tersebut menjadi hijau sehingga air keluar dari mata air,” terang Damanhuri usai menanam bibit pohon kesambi kemarin.

Tak hanya itu yang diungkap Damanhuri, perhutani Bondowoso juga intens melakukan normalisasi sungai, d kawasan hutan Bungatan, Situbondo. Pasalnya, imbuh Damanhuri lagi, dika-

wasan tersebut kerapkali terjadi banjir besar yang membawa material batu hingga meluber ke jalan raya jurusan SitubondoSurabaya. “Karena kondisi medannya memang seperti itu, makanya kita kerapkali melakukan normalisasi sungai,” pungkas Damanhuri.

Sementara itu Kaur Hugra Perum Perhutani Bondowoso, Sunaryo, menimpali bahwa selama ini jajarannya sudah berhasil menanam 1.363.863 bibit aneka pohon dengan luas 888,05 hektar lahan. “Ini sengaja melibatkan kalangan ibu-ibu, karena momentnya bertepatan dengan peringatan hari Ibu. Alhamdulillah, acara penanaman pohon berjalan dengan lancar dan sukses,” ungkap Sunaryo.Q awi

Rabu Pahing 24 DESEMBER 2014

KILAS JATIM

Raperda APBD 2015 Segera Dimintai Evaluasi Gubernur Sumenep, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Sumenep bersama DPRD setempat telah menyepakati rancangan peraturan daerah (Raperda) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2015 menjadi peraturan daerah (perda) melalui rapat paripurna di ruangan Graha Paripurna DPRD setempat.

Bupati Sumenep, A Busyro Karim bersama ketua DPRD setempat, Herman Dali Kusuma dan tiga wakil ketua DPRD yakni Moh Hanafi, Ach Salim dan Faisal Muhlis menandatangani surat persetujuan bersama dengan disksikan sejumlah anggota DPRD setempat.

Bupati Sumenep, A Busyro Karim dalam sambutannya mengatakan, raperda APBD Sumenep 2015 ini sudah melalui tahapan panjang, mulai pembahasan antara Tim Anggaran di Eksikutif dan Badan Anggaran di Legislatif hingga disetujui melalui rapat paripurna ini. "Raperda APBD Sumenep 2015 ini sudah menjadi kesepakatan antara eksikutif dengan legislatif melalui rapat paripurna ini," kata Bupati Sumenep, A Busyro Karim, Selasa (23/12).

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Sumenep, Hado Soetarto menyatakan, setelah menjadi kesepakatan dalam rapat paripurna, Perda APBD Sumenep 2015 ini segera di kirim ke Gubernur Jawa Timur, Soekarwo untuk dilakukan evaluasi.Q sul

JAWA TIMUR

Akhir Tahun, Bojonegoro Raih Juara 1 IGRA Bojonegoro, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro kembali menorehkan prestasi. Kali ini Bojonegoro tutup tahun 2014 menyabet juara 1 IGRA ( Indonesia Green Region Award 2014 ).

IGRA merupakan ajang penghargaan yang diberikan perusahaan media untuk mendorong pemerintah daerah membuat kebijakan yang lebih pro lingkungan hidup dan hutan, hasil kerjasama Kantor Berita Radio (KBR) dengan Majalah SWA. Penganugerahan IGRA 2014 digelar di Hotel Century Park Jakarta pada 22 Desember 2014 kemarin.Program ini adalah hasil kolaborasi lembaga non pemerinthan KBR (Kantor Berita Radio ) dan SWA ini diselenggarakan oleh MIX Interactive. “Tentu hal ini menjadi apresiasi oleh lembaga non pemerintahan agar Bojonegoro terus meningkatkan upayanya,” ungkap Kabag Humas dan Protokol pemkab Bojonegoro, Hari Kristanto, Selasa (23/12).

Penghargaan lain yang berhasil mengharumkan nama Bojonegoro, setelah penghar-

gaan IGRA , Kabupaten Bojonegoro berhasil menorehkan tinta emas dengan berhasil mendapatkan penghargaan bergengsi lainnya yakni Penghargaan Adiwiyata Nasional diberikan kepada SMP Negeri 4 Bojonegoro sebagai Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan.

Penghargaan diserahkan pada di Manggala Wana Bhakti Jalan Gatot Subroto Slipi Jakarta Selatan, oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. “Untuk diketahui SMP Negeri 4 Bojonegoro tidak hanya sebagai se-

kolah peduli lingkungan namun mereka juga menerapkan Smart School yakni memanfaatkan lingkungan sekolah mereka berwawasan lingkungan dan mendidik para pelajar untuk memiliki jiwa enterpreunership,” ujarnya.

Berselang sehari tepatnya hari ini Selasa 23 Desember 2014 kembali kerja keras Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendapatkan pengakuan. Dengan diterimanya Penghargaan MPH ( Menuju Provinsi Hijau ) diberikan kepada Kabupaten Bojonegoro yang telah melakukan kegiatan tutupan vegetasi utamanya di daerah Luar Kawasan atau di tanah penduduk.

Penghargaan diserahkan pada hari Selasa (23/12) di PT. HOLCYM Tuban, oleh Gubernur Jawa Timur. Soekarwo.

Dalam rangka perbaikan lingkungan, pemkab Bojonegoro melalui gerakan menanam pohon telah berhasil melakukan penanaman kurang lebih 31 juta pohon berbagai jenis

Polres Musnahkan 101.500 Butir Karnopen Tuban, Bhirawa Jajaran kepolisian resort (Polres) Tuban kembali melakukan pemusnahan barang bukti hasil penangkapan peredaran pil daftar G jenis Karnopen yang marak terjadi di wilayah Kabupaten Tuban menjelang tutup tahun di halaman Mapolres setempat kemarin (23/12).

Pemusnahan barang bukti sebanyak 101.500 butir pil Karnopen untuk yang ke tiga kalinya selama tahun 2014 ini dimusnahkan dengan cara dibakar yang disaksikan oleh tokoh masyarakat dan juga para pejabat Pemkab Tuban.

"Ini merupakan pemusnahan barang bukti pengungkapan kasus peredaran pil Karnopen yang ketiga. Yang mana ini merupakan hasil tangkapan dengan jumlah barang bukti yang besar," ujar AKBP Ucu Kuspriyadi, Kapolres Tuban, saat melakukan pemusnahan barang bukti tersebut.

101.500 butir Pil Karnopen yang dimusnahkan kali ini adalah hasil penangkapan dari satu tersangka saja. Yang dengan total barang bukti sekitar 102.500 butir yang akan di jual di wilayah Kabupaten Tuban. "Dengan penangkapan ini membuktikan bahwa masih banyak kasus peredaran Karnopen di wilayah Tuban. Adapun sasarannya adalah dari kalangan berbagai usia, termasuk para pelajar dan juga anak-anak," terang AKBP Ucu Kuspriyadi.Q hud

bas/bhirawa

Bupati Bojonegoro menerima penghargaan juara 1 IGRA (Indonesia Green Region Award 2014). diseluruh kawasan Bojonegoro.

Menanam pohon selain untuk menjaga kelangsungan ekosistem juga untuk dalam rangka mejaga vegetasi tanaman dan tumbuhan serta menjaga sumber air sekaligus

menekan akibat bencana alam. Bojonegoro terus berbenah, karena sejatinya kerusakan lingkungan menjadi tanggungjawab bersama. Memperbaiki Bojonegoro sama dengan memperbaiki dunia.Q bas

Jadi 'Sapi Perah' Pengelola, Pedagang THD Minta Pendampingan ke LSM

Dewan Semprit Proyek Selokan PU Cikatarung Sampang, Bhirawa Menjelang musim hujan, sejumlah proyek penataan lingkungan berupa selokan tahun anggaran 2014, menjadi sorotan anggota dewan Sampang Madura Jawa Timur. Pasalnya beberapa proyek selokan lingkungan yang dibidangi PU Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) Sampang, banyak laporan warga terkait pekerjaannya yang disinyalir tak sesuai teknis pelaksanaan.

Auliya Rahman wakil ketua komisi III DPRD Sampang saat ditemui di ruangannya, menjelaskan setidaknya sudah ada tiga paket pekerjaan penataan lingkungan berupa selokan dibawah PU Cikatarung dikeluhkan warga, di antarantya pekerjaan selokan di perumahan permatan selong, pekerjaan di perumahan barisan indah, dan proyek penataan lingkungan berupa selokan di jalan Samsul Arifin Sampang Kota, Selasa (23/12).

Tiga paket penataan lingkungan tersebut diantaranya di papan pekerjaannya tidak dicantumkan volume kegiatan dan kualitas pekerjaan yang tidak sesuai petunjuk teknis, misalnya kondisi selokan lebih tinggi dari pada jalan, mestinya sebelum pekerjaan harus ditimbang elevansi atau tingkat kemiringannya, kondisi tersebut sangat bertentangan dengan petunjuk teknis.papar politisi partai demokrat itu.

Masih dikatakan Auliya, berangkat dari keluhan warga terkait pekerjaan proyek selokan yang diduga asal-asalan tersebut, maka dalam waktu dekat kami akan memanggil pihak PU Citarung Sampang untuk meminta penjelasan.Q lis

7

nas/bhirawa

Para pasien BPJS yang ada di RS Paru Batu terlihat menyampaikan keluhannya kepada komisioner KPP Jatim, Immanuel Yosua, Selasa (23/12).

KPP Jatim Soroti Keterlambatan Obat Pasien BPJS Batu, Bhirawa Keterlambatan penyediaan obat bagi pasien BPJS di Rumah Sakit Paru Batu menjadi sorotan Komisi Pelayanan Publik (KPP) Provinsi Jawa Timur. Hal ini diperburuk dengan masih banyaknya warga yang memiliki konsep/pengertian yang salah tentang BPJS/JKN. KPP Jatim mendesak agar BPJS Batu lebih mengintensifkan sosialisasi terintegrasi menambah petugas pendamping di lapangan.

Adanya pemahaman yang salah dan tidak adanya petugas pendamping ini membuat petugas RS Paru menjadi sasaran komplain dari para peserta BPJS. Warga/pasien belum menyadari terkait keterbatasan pelayanan yang diberikan BPJS. “Ternyata banyak di antara peserta BPJS yang tidak diberikan buku pedoman. Seharusnya, BPJS Batu memberikan buku tersebut kepada warga saat dinyatakan sebagai anggota BPJS. Hal ini menjadi evaluasi yang harus diperhatikan oleh BPJS Batu,” ujar Komisioner KPP Jatim, Immanuel Yosua, saat ditemui di RS Paru Batu, Selasa (23/12).

Personal In Care (PIC) di RS Paru, Lingga Wisnu, membenarkan jika di RS Paru sering terjadi keterlambatan penyediaan obat bagi

pasien BPJS. Sebenarnya pihak rumah sakit sudah mengajukan pengadaan obat yang dibutuhkan. “Namun ternyata petugas distribusi obat tidak selalu berada di tempat saat dibutuhkan. Dan adanya kendala dalam pengiriman juga membuat lama penyediaan obat bagi pasien BPJS,” jelas Lingga.

Menanggapi masalah ini, Kepala Operasional BPJS Batu, Frisca Prasetyo membantah jika pihaknya tidak melakukan sosialisasi seperti yang dituduhkan KPP. Iapun juga membantah tidak tersedianya petugas pendamping pasien BPJS di lapangan. “Bahkan untuk menjawab keluhan dan kendala yang dihadapi di pedesaan, kita sudah ada petugas RT dan RW yang siap membantu. Bahkan ibu-ibu PKK juga telah menjadi pendamping di lapangan,”ujar Frisca.

Selain itu ia menolak jika dirinya tidak memberikan hak dari peserta BPJS untuk mendapatkan buku pedoman. Bahkan untuk mempermudah warga, pihaknya telah menyediakan paket sosialisasi BPJS dalam bentuk CD. “Warga juga bisa datang ke kanator BPJS jika ingin mencopy file sosialisasi BPJS ke flashdisc. Apapun kita lakukan untuk memberikan kemudahan pada warga untuk memahami program BPJS,”pungkas Frisca.Q nas

Kota Madiun, Bhirawa Puluhan massa yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Taman Hijau Demangan (THD) Kota Madiun, minta pendampingan ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Komunikasi Rakyat (WKR) yang berada di Jalan Setinggil, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Selasa (23/12).

Kedatangan mereka ke 'markas' LSM WKR, untuk mengadukan nasib mereka sebagai pedagang kecil yang selama ini mengaku menjadi 'sapi perah' pengelola THD yang berada di depan Mapolres Madiun. Menurut Koordinator Paguyuban Pedagang THD, Ima Yuliana, selama ini pedagang kecil maupun yang menyewakan sarana bermain untuk anakanak, dikenakan pungutan oleh pengelola yang mencekik leher.

"Bayangkan, kita baru masuk ke lokasi THD, sudah dipungut Rp5 ribu. Kemudian ada lagi tarikan untuk lampu Rp2 ribu. Bagi yang menyewakan sarana mainan untuk anak-anak, per unitnya ditarik Rp2 ribu," terang Koordinator Paguyuban Pedagang THD, Ima Yuliana, kepada wartawan, di kantor LSM WKR, Selasa (23/12).

Masih menurut Ima, bagi yang berjualan menggunakan tenda, tiap bulan juga dikenakan pungutan antara Rp250 ribu-Rp400 ribu. Namun tiap hari masih dipungut sebesar Rp7 ribu.

Sedangkan yang menggunakan air, tiap bulan dikenakan pungutan sebesar

Rp15 ribu.

"Terus terang kami keberatan atas banyaknya jenis pungutan yang diterapkan oleh pihak Sendang Biru selaku pengelola.

Bagaimana tidak, kita masuk terus hujan dan tidak jadi jualan, tetap ditarik Rp5 ribu. Nenek-nek jualan keliling bawa bakul saja, juga ditarik Rp5 ribu, kan kasihan. Toilet untuk fasilitas umum, juga disewakan oleh pengelola," tambah Ima. Untuk itu, Paguyuban Pedagang THD berharap, ke depannya ada solusi antara pengelola dengan para pedagang. "Kami berharap, pengelola adalah mitra. Bukan justru memberatkan kami selaku pedagang kecil," pungkas Ima. Sementara itu, Koordinator LSM WKR, Budi Santoso, mengatakan, pihaknya akan melakukan pendampingan terhadap para pedagang THD saat mengadukan nasib mereka ke DPRD Kota Madiun. Mengenai waktunya kapan, masih akan dikomunikasikan dengan pihak DPRD. "Kita akan fasilitasi agar para pedagang bisa mengadu ke dewan. Nanti dewan yang menfasiltasi pihak terkait seperti DKP dan pengelola untuk berdialog dengan para pedagang. Sehingga nanti ada titik temu dan aturan harus dibuat agar tidak memberatkan pedagang. Karena selama ini aturannya tidak jelas," kata Koordinator LSM WKR, Budi Santoso, kepada wartawan.Q dar

sudarno/bhirawa

Perwakilan pedagang THD saat menyerahkan surat curhat kepada LSM WKR, Selasa (23/12). Puluhan pedagang di dalam THD ini merasa menjadi sapi perahan pengelola THD, Selasa (23/12 mengadu ke LSM WKR minta untuk pendampingan.

Kontribusi PAD Minim, Wali Kota Kaji Kembali Perizinan Bando Tahun 2015 Pemkot Kediri akan kembali mengkaji keberadaan bando di Kota Kediri yang semakin menjamur, sebab selain merusak pemandangan Kota, keberadaan bando atau papan reklame ini kurang memberikan Kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

van/bhirawa

Salah satu bando yang melintang jalan di Jl Diponegoro, Kecamatan Kota.

Dikatakan Wali Kota Kediri Abdullah Abubakar, keberadaan bando yang semakin menjamur di Kota Kediri ini pihaknya telah meminta Badan Penanaman Modal (BPM) Kota Kediri untuk segera mengkaji izin-izin mendirikan bando ini.

"Kemarin saya suruh siapkan BPM soal izinnya, agar tidak menyalahi aturan, sebab keber-

adaan bando ini sudah sangat memprihatinkan, malah penghijauan kita tidak kelihatan garagara bando ini," kata Wali Kota Abdulah Abubakar.

Selain itu, menurut Wali Kota kontribusi PAD pada perizinan bando ini tidak terlalu besar, sehingga sudah selayaknya Pemkot kembali mengkaji izin pendirian bando ini. "Kontribusi PAD

perizinan Bando ini tidak terlalu besar, hanya Rp 1,5 miliar, dan nantinya itu akan dibatasi dan ditertibkan, selain menyalahi aturan itu sudah juga sangat merusak pemandangan" terangnya.

Untuk itu Pemkot Kediri akan secepatkan bertindak untuk melakukan penertiban dan pembatasan, paling tidak 2015 permasalahan keberadaan bando-bando lira dapat diselsaikan. Sebelumnya pada September lalu Badan Penanaman Modal (BPM) Kota Kediri mengatakan akan menertibkan keberadaan bando yang melanggar aturan, namun hingga sekarang hal itu belum dilaku-

kan.

Menurut BPM bando yang melintang diatas jalan tersebut dianggap melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.

Diketahui berdasarkan data yang ada, saat ini di Kota Kediri berdiri sekitar 37 bangunan fisik reklame bando. Dari jumlah tersebut 7 reklame bando diantaranya berada di jalan provinsi dan nasional, seperti di Jl Mayori Bismo Kecamatan Mojoroto, Jl Diponegoro dan Jl Imam Bonjol Kecamatan Kota.Q van

OLAHRAGA

8 LINTASAN

Tanjabtim Juara Umum Kejurprov 2014 Jambi, Bhirawa Tim Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) berhasil merebut gelar juara umum pada Kejuaraan provinsi (Kejurprov) tarung drajat I/2014 di Kota Jambi yang berakhir pada Selasa di GOR Kota Baru.

Tim Tanjabtim berhasil keluar sebagai juara umum Kejurda Tarung Drajat 2014, dengan meraih tujuh medali emas, dua perak dan satu perunggu sehingga ditetapkan sebagai juara, kata Ketua Harian Pengprov Kodrat Jambi, Engkos Kosasih.

Diposisi kedua, berhasil direbut Kota Jambi dengan raihan enam medali emas, dua perak dan satu perunggu, sedangkan posisi ketiga diduduki oleh tim Kabupaten Bungo dengan raihan empat emas dan dua perunggu.

"Dari kejuaraan ini berharap ada dukungan dari pemerintah, terutama kabupaten yang kurang memperhatikan perkembangan atlet tarung derajat," kata Engkos.

Kejuaraan yang dilakukan oleh pihaknya ini guna meningkat kualitas dan menambah mental para atlet. Selain itu kejuaraan ini juga ditargetkan untuk melihat perkembangan para atlet kodrat Provinsi Jambi.

Prestasi yang menonjol dari para atlet tarung drajat Jambi tentu akan menjadi bahan dalam penyeleksian tim untuk Kejurnas sekaligus babak prakualifikasi PON.Q ant

OCA Tinjau Persiapan AG 2018 Jakarta,Bhirawa Dewan Olimpiade Asia meninjau persiapan Indonesia yang akan menjadi penyelenggara Asian Games 2018 untuk memastikan kesiapan arena pertandingan, infrastruktur, serta sumber daya manusia tersedia.

"Tujuan kedatangan saya ke sini untuk berkoordinasi dan melihat segala persiapan Indonesia dalam menyelenggarakan Asian Games mendatang, agar segalanya siap saat pelaksanaannya nanti," kata Director Manager Dewan Olimpiade Asia (OCA) Husain Al Mussalam kepada pers di Kantor Wapres Jakarta, Selasa.

Hal tersebut disampaikan usai dirinya bersama Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Rita Subowo bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk melaporkan persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018.

Dewan Olimpiade Asia meresmikan Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018 pada 20 September 2014, setelah Vietnam menyerahkan haknya karena alasan keuangan.

Menurut Husain, dirinya optimistis Indonesia akan bisa menyelenggarakan Asian Games dengan baik, sama seperti beberapa negara lain yang sebelumnya pernah menjadi tuan rumah.

"Saya yakin Indonesia akan bisa membuat penyelenggaraan Asian Games sukses seperti Korea dan China," ujarnya.

Dia mengingatkan semua pihak harus mampu bekerja keras di semua tingkatan untuk menjadi suatu satu tim baik di tingkat lokal maupun internasional, mengingat ajang tersebut akan melibatkan banyak atlet, ofisial, serta penonton.

Wapres Jusuf Kalla mengatakan secara infrastruktur memang masih perlu yang dibangun untuk mensukseskan penyelenggaraan Asian Games 2018. "Selain itu perlu ada yang perbaikan total dan persiapan teknis yang memadai," kata wapres.Q ant

Rabu Pahing 24 DESEMBER 2014

KONI Jatim Bagikan Bonus Rp 2 Miliar Surabaya, Bhirawa Janji Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim yang akan memberikan bonus kepada peraih medali di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja I 2014, akhirnya terealisasi kemarin, Selasa (23/12). Total bonus yang diserahkan kepada atlet sebesar Rp2 miliar.

Menurut Ketua Umum KONI Jatim, Erlangga Satriagung, bonus itu sebagai rangsangan atlet agar mereka bisa meraih prestasi lebih tinggi lagi. Apalagi dari segi usia mereka masih muda dan memiliki banyak peluang untuk meraih prestasi. "Ini sebagai bentuk penghargaan atas prestasi yang didulang atlet-atlet.

"Selamat kepada semua atlet dan jangan puas sampai di sini saja. Buktikan Jatim sebagai yang terbaik di kancah nasional maupun dunia," kata Erlangga Satriagung didampingi pengurus KONI Jatim saat memberikan bonus di KONI Jatim, kemarin.

Sesuai janji KONI Jatim, peraih medali emas perorangan mendapat bonus Rp15 juta, medali perak Rp6 juta dan medali perunggu Rp2,5 juta.

Kemudian, untuk medali emas ganda sebesar Rp10 juta, medali perak Rp4 juta dan medali perunggu Rp1,5 juta. Sedangkan, medali emas beregu Rp7 juta, medali perak Rp3 juta dan medali perunggu Rp1 juta.

Selain bonus prestasi, KONI Jatim juga memberikan bonus

"mentas" atau uang tunai langsung usai sang atlet meraih medali. Rinciannya, perorangan Rp2,5 juta, ganda Rp2 juta, beregu Rp1,5 juta dan beregu lebih dari 6 pemain sebesar Rp1 juta.

Sementara itu, Ketua Kontingen Jatim M. Nabil mengaku bangga atas raihan atlet di PON Remaja I dengan keluar sebagai juara umum.

"Prestasi yang sangat luar biasa dan pertahankan untuk PON Remaja II/2017 di Jawa Tengah. Ini buah dari kesungguh-sungguhan," katanya.

Pada PON Remaja I/2014 di Jawa Timur, 9-15 Desember, tuan rumah tampil sebagai juara umum dengan meraih 36 medali emas, 29 perak dan 15 perunggu. Urutan kedua, DKI Jakarta di peringkat kedua dengan 34 medali emas, 22 perak dan 18 perunggu. Disusul Jawa Barat dengan raihan 13 medali emas, 9 perak dan 15 perunggu.

Dari total 36 medali emas yang dikumpulkan Jatim, ada enam cabang olahraga yang tampil sebagai juara umum, yakni panahan, senam, pencak

ist

Ketua Umum KONI Jatim, Erlangga Satriagung saat menyerahkan bonus kepada para atlet yang berhasil meraih medali di PON Remaja I 2014. silat, bulu tangkis, atletik dan sepak bola.

Pada kesempatan tersebut, KONI Jatim secara khusus memberi penghargaan kepada atlet Ifan Anugrah Setiawan (14) yang berhasil memecahkan

Tatok Setyadi Terpilih Aklamasi Pimpin KONI Kota Mojokerto Kota Mojokerto, Bhirawa Tatok Setyadi, akhirnya terpilih secara aklamasi sebagai umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Mojokerto periode 2015 - 2018.

Terpilihnya mantan ketua Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSSI) Kota Mojokerto ini, berlangsung melalui musyawarah olahraga kota (musorkot) Mojokerto 23 Desember 2014 di Balai Kota Graha Praja Wijaya Pemkot Mojokerto, Selasa (23/12) kemarin.

Ia dicalonkan 11 cabor dan kandidat tunggal dalam bursa ketua umum KONI Kota Mojokerto pasca kepengurusan dibawah mantan Walikota Abdul Gani Suhartono dinyatakan demisioner oleh pimpinan sidang musorkot.

Lantaran hanya calon tunggal, langkah mantan Ketua DPRD Kota Mojokerto yang pernah menjabat wakil ketua umum II KONI Kota Mojokerto dan Ketua Pengcab IPSI Kota Mojokerto tersebut relatif mulus.

Justru pleno ketiga untuk memilih anggota formatur berlangsung panas hingga digelar voting. Ini lantaran muncul dua nama dari unsur cabor. , Samsul Hadi dan Slamet. Hasil voting akhirnya menetapkan nama Slamet yang akan mendampingi Tatok Setyadi menyusun

kar/bhirawa

Tatok Setyadi 'Kabinet' KONI. Tiga formatur, Tatok Setyadi, Sutomo dari unsur kepengurusan lama dan Slamet diberi waktu satu bulan untuk menentukan personalia yang akan menggawangi KONI Kota Mojokerto empat tahun kedepan.

"Ini amanat yang harus saya jalankan sebaik-baiknya," kata Tatok Setyadi usai pleno ketiga.

Selain menuntaskan tugas pertamanya, menyusun kepengurusan, ia menyatakan akan melakukan konsolidasi dengan seluruh pengurus inti tiap cabor. "Kalau agenda lainnya, nanti kita jalankan sesuai program kerja," tukasnya. Q kar

rekor lari 400 meter dengan kecepatan waktu 49,18 detik.

Siswa kelas IX SMPN 1 Buduran Sidoarjo tersebut memecahkan rekor sebelumnya yang dicatat Arif Rahman asal Nusa Tenggara Barat

untuk rekor nasional remaja pada 3 Nov 2010 dengan kecepatan waktu 49,25 detik. "Ifan berhak atas beasiswa pendidikan hingga lulus kuliah dan sarjana," kata Ketua Harian KONI Jatim, Dhimam Abror Djuraid. Q wwn

Siwo Super Cup I 2014

Bhirawa Raih Juara II Surabaya, Bhirawa tujuan untuk menjaring atlet wartawan Atlet tenis meja Harian Bhirawa, Anayang akan diturunkan di Pekan Olahraga ngsyah harus puas di peringkat kedua Wartawan Nasional (Porwanas) yang setelah di babak final Siwo Super Cup I rencanannya digelar di Jabar. "Mereka yang 2014 dipaksa mengakui keunggulan Sujuara di Siwo Super Cup memiliki peluang trisno (TVRI) 2-0. untuk bisa bergabung dengan Kontingen Pada pertandingan final yang digelar di Jatim untuk berlaga di Porwanas," kaGedung PWI Jatim, Selasa (23/12) siang tanya.

Sutrisno tampil cukup tenang untuk mereSementara itu, Ketua Seksi Wartawan dam permainan cepat yang coba diperaOlahraga (Siwo) Jatim, Arif Sosiawan gakan oleh Anangsyah. Bahkan Sutrisno menjelaskan, untuk SSC mantan atlet memilih untuk lebih bertahan.

Porwanas di cabor tenis meja dan catur Strategi ini cukup efektif, terbukti dilarang untuk bertanding. Karena tujuan Anangsyah sering membuat kesalahan event iniuntuk pembibitan atlet. "Mereka yang berakibat menguntungkan lawan. yang juara di SSC bisa mengikuti seleksi "Saya kurang sabar, lawan punya perPorwanas," katanya. Q wwn tahanan yang cukup bagus," kata Anangsyah usai bertanding.

Di nomor ganda perorangan, TVRI juga berhasil meraih juara pertama setelah menundukkan pasangan dari Nurani dan Bhirawa.

Sementara itu, di cabang olahraga catur juara pertama diraih oleh Dimas Randa Putra (Surabaya Pos) setelah di final menundukkan Darki (Majalah Fokus). Sedangkan peringkat tiga ditempati oleh Ronald Agus A (Majalah Fokus) dan Antony (TVRI) harus puas di tempat ke empat.

Wakil Ketua PWI Jawawan triyanto/bhirawa tim, Lutfil Hakim saat acara penutu menegas- Wakil Ketua PWI Jatim, Lutfil Hakim (kiri) saat memberikan hadiah ke juara kan, kalau event ini ber- II tenis meja, Anangsyah dari Bhirawa.

Wali Kota Denpasar Dukung Lari Lintas Alam

Persik Pastikan Ikut Kompetisi Piala Gubernur

Denpasar, Bhirawa Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra mendukung kegiatan lari lintas alam di pedesaan yang diselenggarakan komunitas Hash House Harriers (HHH) Bali.

"Saya mendukung kegiatan tersebut.

Meski telah lama berdiri namun banyak masyarakat yang belum mengetahui.

Untuk itu Hash House Harriers kembali menggelar olahraga lintas alam di persawahan dan pinggir pantai di kawasan Padang Galak Sanur, Kota Denpasar Selatan, yang telah digelar pada Senin (22/12)," kata Rai Mantra di Denpasar, Selasa.

Ia mengatakan, selain untuk memperkenalkan kepada masyarakat, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan acara "Denpasar Festival Ke-7" pada 28-31 Desember mendatang.

Kegiatan kali ini diselenggarakan di alam bebas perpaduan antara persawahan dan pantai," kata mantan Ketua DPD HIPMI Bali.

Rai Mantra mengaku sangat senang bisa ikut kegiatan tersebut karena selain bisa melepaskan kepenatan, juga bisa mengenal alam dari dekat dengan berjalan di pematang sawah dan melewati pinggir Pantai Padang Galak sambil bercanda ria dengan peserta.

Menurut dia, kegiatan tersebut bermanfaat untuk bisa melihat langsung kegiatan para petani dan aktivitas para nelayan di pantai yang dilewati.

Mantra juga menyambut positif kegiatan Hash ini, walaupun berada di tengah kota, kegiatan lintas alam ini masih bisa dilakukan dengan gembira ditengah alam bebas.Q ant

Kediri, Bhirawa Kesebelasan Persik Kediri, Jawa Timur, memastikan mengikuti kompetisi Piala Gubernur Jatim 2015 yang rencananya dihelat Februari 2015.

"Kami sudah mulai latihan khusus untuk piala gubernur ini," kata Sekretaris Persik Kediri Barnadi di Kediri, Selasa.

Ia mengatakan, saat ini sedang konsentrasi menyiapkan para pemain menghadapi kompetisi tersebut. Manajemen akan mengikutkan para pemain, baik pemain baru ataupun pemain yang sudah lama membela Persik Kediri.

Secara formasi, ia mengatakan 60 persen akan diisi pemain lama, sementara sisanya pemain baru.

Dari jumlah 22 pemain yang akan dibawa dalam kompetisi tersebut, rencannya terdapat sejumlah pemain asing. Namun, sampai saat ini masih belum jelas nama-nama pemain asing yang akan direkrut manajemen.

"60 persen akan diisi pemain lama, sementara pelatih kami akan gunakan Musikan. Tapi, jika di LSI, nanti beda," ujarnya.

Barnadi juga mengatakan, manajemen memang sengaja mengikuti ajang Piala Gubernur 2015 tersebut, sebab

Arema mengancam mengundurkan diri jika lokasi babak final di "kandang" Persib Bandung.

Arema Ancam Undurkan Diri dari Final IIC Malang, Bhirawa Arema Cronus Indonesia Malang, Jawa Timur, mengancam akan mengundurkan diri dari perhelatan final Inter Island Cup (IIC) jika lokasi babak final tersebut di "kandang" Persib Bandung.

"Kalau panitia tetap memilih Bandung sebagai lokasi final IIC yang mempertemukan Arema dengan Persib Bandung, maka kami lebih baik mengundurkan diri alias walk out (WO) dan dengan segala hormat Arema memberikan gelar IIC 2014 kepada Persib," kata General manajer Arema, Ruddy Widodo, Selasa.

Ia mengakui dirinya belum menerima surat pemberitahuan secara resmi dari panitia. Dirinya baru membaca di sejumlah sosial media, namun jika kabar tersebut benar adanya, maka Arema terpaksa mengundurkan diri.

Ruddy menilai PT Liga Indo-

nesia sebagai operator tidak adil, seharusnya laga final digelar di lokasi netral. Kalaupun harus di Bandung, maka formatnya harus laga kandang dan luar kandang (home and away), artinya selain digelar di Bandung juga harus digelar di Malang.

Belum lama ini, PT Liga Indonesia sempat mengeluarkan isu jika babak final IIC yang digelar pada 27 Januari 2015 itu bakal dihelat di kandang Persib Bandung dengan alasan tim berjuluk Maung Bandung itu sebagai juara Liga Super Indonesia (LSI) 2014.

Ruddy mengaku kabar itu juga sempat ditanyakan langsung kepada Manajer Administrasi PT Liga Indonesia, Darwis Satmoko.

"Kalau alasannya untuk menghormati Persib sebagai juara LSI dan final akan berlangsung di Bandung, lebih baik gelar juara IIC kami serahkan pada Persib saja," tegasnya.Q ant

sekaligus sebagai ajang seleksi para pemain, terutama yang baru. Jika lolos seleksi, dan mempunyai prestasi, pemain bersangkutan berpotensi untuk direktrut manajemen.

"Jika nanti ada yang baik, kami akan bawa ke LSI (Liga Super Indonesia)," ucap Purnawirawan TNI AD ini.

Pihaknya juga mengatakan, rencananya memang hanya akan membawa 22 pemain dalam kompetisi Piala Gubernur Jatim 2015 tersebut. Namun, sampai saat ini manajemen belum mengetahui nantinya akan tergabung dalam grup satu atau dua.

Disinggung terkait dengan pendanaan, Barnadi mengatakan saat ini manajemen sedang mencari sponsor. Hal itu sekaligus menyiapkan untuk ajang kompetisi liga super Indonesia musim depan.

Saat ini, manajemen sedang melakukan pendekatan pada sejumlah perusahaan yang diharapkan bisa menjadi sponsor untuk Persik Kediri. Mayoritas perusahaan itu swasta, dan berada di Kediri, salah satunya pabrik rokok terbesar di Tanah Air, PT Gudang Garam, Tbk. "Untuk dana masih meraba-raba. Doakan saja gudang garam bisa membantu," ujarnya, berharap.

Sementara itu, Wakil Kepala Bidang (Wakabid) Hu-

mas PT GG Tbk Iwhan Tricahyono mengaku manajemen Persik Kediri memang memasukkan proposal untuk sponsor ke PT Gudang Garam, Tbk. Pengajuan sponsor itu, kata dia, dilakukan pekan lalu dan saat ini masih dikaji oleh manajemen. Ia pun belum mengetahui hasilnya, sebab masih dibahas dan belum ada jawaban.

"Kira-kira satu pekan lalu.

Kami masih tunggu keputusan manajemen di atas (soal pengajuan sponsor," tukasnya.

Piala Gubernur Jatim 2015 dijadwalkan bergulir pada Februari 2015 dan rencananya diikuti enam tim. Selain empat tim LSI, dua peserta lainnya diambil dari tim Divisi Utama melalui "play off".

Tim dari LSI itu adalah Persebaya Surabaya, Persegres Gresik United (GU), Persela Lamongan dan Persik Kediri.

Pada tahun Sebelumnya turnamen pramusim ini dijadwalkan mulai pekan pertama Januari, namun untuk tahun ini mundur menjadi 3 Februari 2015, karena pelaksanaaan babak kualifikasi untuk tim Divisi Utama mengalami perubahan.

Kualifikasi yang semula dilaksanakan pada awal Desember, mundur usai PON Remaja yang baru saja berakhir.Q ant

Rabu Pahing 24 DESEMBER 2014

NASIONAL-POLITIK

9

Membincangkan Gus Dur dan Kebudayaan

Lindungi Minoritas, Gus Dur Representasikan ‘Islam Indonesia’ Meski sudah lima tahun tiada, namun perbincangan sisi kehidupan dari sosok mantan Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) tak pernah ada habisnya. Kerinduan akan figur yang mau mengabdikan hidupnya untuk umat dan bangsanya ini kembali terlihat saat dialog bertajuk Gus Dur dan Kebudayaan, Senin (22/12) malam kemarin.

Bertempat di resto L’fash, berbagai tokoh lintas agama dan etnis berkumpul untuk menghadiri acara dialog yang digelar Paguyupan Seniman (PaS) Jatim bekerjasama dengan komunitas Gusdurian. Acara yang juga didukung salah satu televisi lokal Surabaya ini mengambil tema tentang Gus Dur dan Kebudayaan.

“Sengaja kami memilih tema ini karena mengambil momentum peringatan Haul Gus Dur kelima.

Selain itu juga ingin mengukuhkan keinginan kami untuk memperjuangkan adanya Hari Budaya Nasional,” kata Ketua PaS Jatim Luziati Fauzi, SE MM. Menurut Luzi, Gus Dur adalah sosok yang memiliki visi kebudayaan yang tinggi sehingga pendekatan-pendekatan yang

dilakukan lebih mengedepankan sisi budaya.

“Semua persoalan bagi Gus Dur selalu bisa didekati dengan budaya, sehingga Gus Dur bisa diterima di semua kelompok,” kata Luzi lagi. Berangkat dari kondisi itulah, dirinya melalui Paguyupan Seniman (PaS) sangat ingin menjadikan budaya sebagai solusi atas berbagai persoalan di bangsa ini.

“Bangsa ini dikenal ramah dan santun adalah karena budaya.

Oleh karena itulah kebudayaan harus mendapatkan perhatian semua pihak,” tegas perempuan yang aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan ini.

Acara semakin menarik, ketika puteri bungsu Gus Dur, Inayah Wahid juga ikut hadir

KILAS NASIONAL

Dua Kubu Golkar Bahas Islah

dalam acara dialog tersebut.

Kepada para undangan yang hadir Inayah mengungkapkan rasa harunya atas perhatian berbagai pihak terhadap pikiran dan sepak terjang Gus Dur. “Saya percaya akan banyak lahir generasi baru yang bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan Gus Dur,” kata Inayah.

Dalam kesempatan tersebut tokoh umat Katolik yang ikut hadir Romo Didik menceritakan pengalamannya yang menggambarkan betapa dunia sangat menghormati Gus Dur sebagai tokoh yang mampu melindungi minoritas.

“Bahkan ketika saya berkunjung ke beberapa kampus di Eropa, muncul pertanyaan apakah kaum minoritas pasca Gus Dur meninggal masih terjamin kenyamanannya,” tutur Romo Didik. Pertanyaan tersebut lanjut Romo Didik menunjukkan bahwa sifat dan karakter Gus Dur yang menjadi pelindung bagi kaum lemah dan minoritas sudah diakui dunia. Lebih lanjut menurut

Romo Didik, tokoh agama di Eropa menilai Gus Dur mampu membangun citra Islam yang lebih damai di mata mereka.

“Jadi teman-teman lebih merasa terlindungi oleh ‘Islam Indonesia’ sebagaimana yang direpresentasikan oleh Gus Dur,” kata Romo Didik lagi. Cara beragama Gus Dur tegas Romo Didik, pada sisi lain juga menunjukkan cara beragama Islam yang cenderung lebih kental budaya arabnya dibanding dengan budaya di Indonesia.

Dalam acara dialog kemarin malam juga ditayangkan rekaman video yang berisi pandangan budayawan Zawai Imron terhadap ketokohan Gus Dur. Dalam tayangan tersebut, Zawawi menilai sosok Gus Dur adalah sosok yang mengedepankan hati nurani.

“Oleh karenanya apa yang dilakukan selalui bisa diterima oleh pihak manapauan,” jelas Zawawi.

Kalaupun Gus Dur mengritik, lanjut Zawawi maka itu dilakukan demi

Putri bungsu Gus Dur Inayah Wahid (berkerudung) dan Ketua PaS Jatim Luziati Fauzi, SE MM saat mengungkapkan pandangannya terhadap sosok Gus Dur dalam acara dialog Gus Dur dan Kebudayaan yang digelar di Resto L’Fash, Surabaya (22/12) malam. kecintaannya kepada yang dikritik.

“Ketika zaman orde baru dulu Gus Dur sering mengritik, maka itu dilakukan karena kecintaannya terhadap bangsa ini,” kata Zawawi melalui videonya.

Sementara itu Ketua PC NU Kota Surabaya KH Syaiful Halim

Pemerintah Janji Tingkatkan Remunerasi Jakarta, Bhirawa Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengungkapkan, pemerintah berjanji meningkatkan kesejahteraan prajurit, dengan meningkatkan tunjangan kinerja atau remunerasi, sehingga diharapkan tentara lebih kuat dan profesional dalam menjalankan tugasnya.

Jakarta, Bhirawa Dua kubu Partai Golkar bertemu pertama kali untuk membicarakan kemungkinan rencana islah untuk mendamaikan dualisme kepemimpinan di partai tersebut.

“Sekarang (pertemuan dengan kubu Agung Laksono) adalah satu tahapan awal untuk membicarakan islah (rekonsiliasi),” kata salah satu juru runding kubu Aburizal Bakrie, Sjarif Cicip Sutardjo di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (23/12) kemarin.

Cicip mengatakan pembicaraan tentang islah adalah hal utama yang akan dibicarakan dengan pengurus Golkar hasil Munas Jakarta. Namun menurut dia, apabila Mahkamah Partai memberikan referensi lain, itu merupakan persoalan lain.

“Kami sepakat saja agenda yang disiapkan (Golkar hasil Munas Jakarta yaitu persiapan juru runding, penyamaan visi misi, dan rekonsiliasi),” ujarnya. ant

MK dan KPK Kerjasama Berantas Korupsi Jakarta, Bhirawa Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisis Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kesepakatan kerja sama dalam memberantas korupsi yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di Gedung mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa (23/12) kemarin.

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M. Gafar dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Himawan Adinegoro kemudian menadatangani nota kesepahaman tersebut.

“MoU antara KPK dengan MK ini menjadi momentum penting kerja sama formal dalam pengungkapan kasus korupsi di MK, itu komitmen MK untuk cepat menyelesaikan masalah,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dalam memberikan sambutannya.

Secara rinci nota kesepaghaman ini meliputi kerja sama dalam hal data dan atau informasi, sistem integritas nasional, narasumber, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan. ant

menegaskan banyak sikap Gus Dur yang harus jadi contoh bagi generasi muda saat ini. “Gus Dur sudah banyak memberikan contoh dalam mengabdikan dirinya untuk masyarakat. Kita semua harus mau belajar dari beliau,” why pesan Kiai Halim.

istimewa

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla saat rapat terbatas dengan Gubernur BI Agus Martowardojo terkait fluktuasi rupiah, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/12)

Undang Gubernur BI

Presiden Bahas Fluktuasi Rupiah Jakarta, Bhirawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa (23/12) siang, mengundang Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo guna mem bahas sinkronisasi kebijakan antara pemerintah dan bank sentral, terkait masalah fluktuasi nilai tukar rupiah.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Wijayanto yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan, pertemuan dengan Gubernur BI itu adalah perte-

muan pertama untuk koordinasi membahas fluktuasi nilai tukar rupiah.

“Ini adalah koordinasi formal pertama antara Presiden dengan Gubernur Bank Indonesia terkait situasi rupiah, sinkronisasi kebijakan moneter dan fiskal antara pemerintah dengan BI,” kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di kawasan Istana Presiden, Selasa.

Dalam pertemuan yang berlangsung sejak pukul 13.00 WIB itu nampak hadir Menko

Perekonomian Sofyan Jalil, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Mensesneg Pratikno, dan Seskab Dipo Alam. Sebagaimana diketahui dalam beberapa hari terakhir nilai tukar rupiah berfluktuasi, dan sempat menyentul level Rp 12.900 per dollar AS, sebelum kemudian turun pada Jumat (19/12) menjadi Rp 12.500, dan pada kurs tengah BI hari ini terist catat Rp 12.456.

“Beberapa waktu lalu Pak Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan di Pangkalan Komando Satuan di Kalimantan, beliau menyampaikan, TNI akan mendapat tambahan peningkatan remunerasi dari 37 persen menjadi sekitar 50 persen,” kata Panglima TNI usai Rapat Pimpinan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Selasa (23/12) kemarin.

Proses peningkatan kesejahteraan prajurit seiring dengan perawatan alat utama sistem persenjataan TNI yang masuk dalam rencana strategis TNI. Hal itu lanjut Moeldoko, telah disampaikan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Komisi I DPR RI. “Itu yang jadi drive dalam penyelenggaraan anggaran ke depan,” terangnya.

Rapim TNI 2015 membahas tiga rencana strategis, yakni rencana strategis pem bangunan dan pengembangan kemampuan TNI, rencana strategis kesejahteraan dan renstra perawatan alat utama sistem senjata (Alutsista).

“Dalam renstra tahun 2015-2019, kita akan membangun kesejahteraan prajurit, baik dari segi penggajian, perumahan maupun kesehatan,” kata Moeldoko.

Tak hanya itu, dalam renstra II TNI akan menganggarkan untuk pemeliharaan dan perbaikan alutsista TNI. “Saat ini kita telah banyak membeli alutsista canggih dan mahal, tapi kita belum punya rencana pemeliharaan.

Pada kurun tertentu harus diperbaiki. Kalau tak tersu-

sun dalam rens tra ini berbahaya. Kala tak menyiapkan dana bisa-bisa dikanibal kanan-kiri,” kata Moeldoko.

Kita boleh berbangga bahwa pembangunan Minimum Essential Forces (MEF) TNI hingga renstra tahap I 20102014 telah mencapai kurang lebih 38 persen dari pembangunan kekuatan dan pengembangan kemampuan, namun besaran tersebut belum menyangkut pembangunan kesejahteraan dan belum menyentuh upaya menjaga masa pakai alutsista yang telah dimiliki saat ini, kata Moeldoko. Oleh karena itu, ketiga renstra tersebut merupakan kosistensi Indonesia terhadap komitmen menjadikan TNI yang profesional, militan, solid, sejahtera, dicintai dan dibanggakan rakyat.

Upaya membangun manajemen TNI yang solid dan adaptable, serta interoperabilitas operasional termasuk peran teritorial TNI, harus menjadi titik berat dalam implementasi renstra pembangunan dan pengembangan kemampuan 20152019, yang didalamnya secara eksplisit memuat upaya mengeleminasi ego sektoral.

Sementara itu, hari ini terakhir Rapim TNI yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI dengan peserta 173 Perwira Tinggi beserta para Kepala Staf Angkatan.

Rapim ini mengundang sejumlah Menteri kabinet kerja untuk memberikan pembekalan, yakni Menko Polhukam Tedjo Edy Purdjiatno dan Menko Kemaritiman Indro S. ant

Pemkab Lumajang Apresiasi Lulusan STIE Widya Gama Keberadaan lembaga pendidikan tinggi di Kabupaten Lumajang khususnya STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi) Widya Gama Lumajang memperoleh apresiasi tersendiri dari Pemkab setempat.

Khususnya dalam memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan yang ada di Lumajang.

“Lulusan STIE Widya Gama Lumajang telah banyak berkiprah dan turut serta dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan di Lumajang,’’ kata dr Buntaran Supriyanto, Sekda Lumajang pada acara wisuda STIE Widya Gama Lumajang (20/12/ 2014). Hal ini menunjukkan keberhasilan lembaga ini dalam mencetak lulusan-lulusan yang mampu menjawab tantangan zaman. Selain itu, lulusan STIE Widya Gama Lumajang juga berkiprah di bidang yang lain.

“Dalam bidang-bidang yang lain, lulusan STIE Widya Gama Lumajang juga memberikan kontribusi signifikan,’’ imbuhnya serius.

Untuk itu, lanjut Buntaran, pihaknya sangat berharap dan menaruh harapan besar agar STIE Widya Gama Lumajang mampu meningkatkan kiprahnya selanjutnya. ‘’ Pemkab Lumajang optimis dengan berbagai sarana dan pra sarana serta penunjang lainnya, sekolah tinggi ini mampu berperan lebih besar lagi,’’ tambahnya. Sekaligus mampu menjawab tantangan-tantangan zaman yang kian hari kian beragam dengan berbagai langkahlangkah yang dilakukan institusi STIE Widya Gama Lumajang.

Ketua STIE Widya Gama Lumajang Drs Hartono MM menjelaskan wisuda tahun ini memiliki makna tersendiri. ‘’ Wisuda dilaksanakan setelah dua Program Studi yang ada menjalani Akreditasi,’’ jelasnya. Akreditasi sendiri bagi perguruan tinggi amatlah penting. ‘’ Di dalam akreditasilah kualitas sebuah perguruan tinggi dipertaruhkan,’’ jelasnya. Karena di dalamnya mencakup penilaian-penilaian berbagai hal berkaitan dengan keberadaan perguruan tinggi sendiri. Antara lain, sarana pra sarana, pelaksanaan kegiatana akademik dan lain-lain. Semoga, akreditasi yang sudah dilakukan ini memperoleh hasil yang sangat diharapkan. ‘’ Mohon doa restu dan dukungan dari semua pihak,’’ tambahnya penuh harap.

Wisuda STIE Widya Gama Lumajang menjelaskan peserta wisudawan - wisudawati tahun ini berasal dari dua Prodi (Program Studi) yaitu, Akuntansi dan Manajemen. . ‘’ Masing-masing Program Studi jumlah lulusannya tidak sama,’’jelasnya. Untuk tahun ini, dari Prodi Akuntansi sejumlah 82 wisudawan – wisudawati, sedangkan Manajemen tercatat 57 wisudawan –

wisudawati. ‘’ Wisuda sendiri bagi STIE Widya Gama Lumajang merupakan agenda rutin yang memiliki nilai sangat esensial dan sakral,’’ katanya. Hal ini karena, dari wisudawan – wisudawati ini akan diumumkan lulusan dengan Indeks Prestasi (IP) tertinggi. ‘’Untuk lulusan dengan nilai tertinggi dari Prodi Manajemen dan Akuntansi akan diumumkan pada pelaksanaan wisuda pada Sabtu (20/12/2014),’’ tambahnya.

Sementara Ketua YPPS (Yayasan Pembina Pendidikan Semeru) Drs Yahdi MSi menjelaskan pihaknya sudah berkomitmen untuk terus melakukan berbagai langkah-langkah konkret demi peningkatan lembaga STIE Widya Gama Lumajang menjadi lebih baik. ‘’ Langkah

nyata ini dilakukan baik yang bersifat sarana dan pra sarana maupun non sarana pra sarana,’’ katanya. Untuk sarana pra sarana, pihaknya terus melakukan penambahan fasilitas.

“Sedangkan untuk non sarana pra sarana memberikan yaitu di bidang pengembangan SDM memberikan kesempatan kepada dosen untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya,’’ tambahnya. Juga kepada seluruh karyawan untuk memberikan kesempatan meningkatkan kompetensi diri sebagai penunjang kelancaran dan bertugas.

Dalam wisuda sarjana STIE Widya Gama tahun 2014 itu di gelar dalam Rapat Terbuka Senat STIE WIDYA GAMA Lumajang. Dalam rapat tersebut

dayat/bhirawa

Sekda Lumajang dr Buntaran ( keempat dari kiri) dan Ketua STIE Widya Gama Lumajang ( keempat dari kanan) berfoto bareng lulusan STIE Widya Gama Lumajang dengan Indeks Prestasi tertinggi.

dayat/bhirawa

Suasana wisuda Sarjana Strata Satu STIE Widya Gama Lumajang (20/12/ 2014) . selain ratusan mahassiwa, civitas akademika juga hadir Bupati dan jajaran Muspida Lumajang. Dalam rapat itu juga dilaksanakan stadium general dengan tema Peran Perguruan Tinggi Dalam Menyiapkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dalam Rangka Menyongsong Pelaksanaan Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2015, yang disampaikan oleh Dr. Zaenal Fanani, SE. MSA, Ak, CA, Ketua Bidang IV Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur.

Kemudian dalam wisuda ini juga diumumkan lulusan terbaik dari masing-masing program studi. Untuk prodi Manajemen diraih Deden Joko Dwi Susilo dengan IP 3,59. Sedangkan Akuntansi diraih Firda Rizky

Permata Putri, IP 3,57.

Wisuda ini diawali dengan tari ‘Wani ‘ akan mengawali rangkaian prosesi wisuda STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi) Widya Gama Lumajang yang rencananya digelar pada hari Sabtu (20/12/2014) di gedung Dr Soejono Lumajang.

Tarian ini menggambarkan rangkaian derap langkah manusia dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini sampai akhirnya mencapai keberhasilan. Dengan bekal dan modal keberanian dalam menghadapi tantangan dan rintangan yang ada. Tarian ini akan mengiringi langkah 139 wisudawan – wisudawati memasuki gedung Dr Soejono menuju tempat duduk guna mengikuti prosesi yat,adv wisuda selanjutnya.

EKONOMI - BISNIS

10 Kurs JUAL

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

GBP

19,865.96

19,662.72

Sumber: Bank Indonesia (20 DESEMBER 2014)

RAGAM EKBIS

Beban Perusahaan Rokok Meningkat 35 Persen Surabaya, Bhirawa Beban perusahaan rokok pada tahun 2015 diyakini meningkat 35 persen dibandingkan tahun 2014, karena sejumlah tantangan perekonomian ikut memberatkan kalangan pengusaha.

Ketua Gabungan Perusahaan Rokok (Gapero) Jawa Timur, Sulami Bahar menyatakan, untuk mengantisipasi beban tersebut maka pengusaha rokok di Jatim siap menaikkan harga komoditas itu pada tahun 2015. “Hal itu tidak bisa kami hindari. Apalagi perekonomian nasional sedang mengalami gejolak,” ujarnya, ditemui di Grha Kadin Jatim di Surabaya, Selasa (23/12). Berbagai permasalahan ekonomi itu, ungkap dia, meliputi kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Selain itu, adanya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang mengharuskan gambar bahaya merokok, serta kenaikan cukai rokok.

“Oleh sebab itu, mau tidak mau perusahaan rokok akan menaikkan harga jual antara 10-20 persen. Apalagi kami tidak bisa bertahan tanpa adanya kenaikan harga,” ucapnya. Akan tetapi, tambah dia, kenaikan harga tersebut tidak sebesar beban biaya. Untuk itu kenaikan harga jual itu akan dikaji lebih lanjut. Meski begitu, bagi perusahaan rokok golongan satu atau besar kenaikan itu mungkin tidak terasa.

“Dengan menaikkan harga jual per batangnya diharapkan bisa menutupi semua kenaikan biaya itu. Namun, bagi perusahaan rokok golongan 3 atau kecil, kenaikan biaya ini sangat memberatkan,” ujarnya. Situasi itu, sebut dia, mengakibatkan jumlah perusahaan rokok di Jatim ini semakin berkurang. Berdasarkan data Gapero Jatim pada November 2013 jumlah pabrik rokok 1.100 pabrik namun pada 10 Desember 2013 jumlahnya menjadi 586 pabrik. Q ant

Rabu Pahing, 24 DESEMBER 2014

Tak Menguntungkan, Petani Enggan Tanam Kedelai Pemprov, Bhirawa Produksi kedelai di Jatim saat ini masih tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan, kendati tahun 2014 ini, jumlah produksi kedelai meningkat dibanding 2013. Hal itu lebih dikarenakan margin keuntungan yang didapatkan tipis dibandingkan keuntungan komoditas lain.

Data BPS Jatim menunjukkan dari produksi kedelai tahun 2014 sebesar 332,75 ribu ton biji kering atau mengalami peningkatan sebesar 3,28 ribu ton atau sekitar 1 persen dibanding produksi tahun 2013. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jatim, M Sairi Hasbullah mengatakan, nilai produksi kedelai untuk satu musim tanam per hektar mencapRp 11,20 juta. “Sementara biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen kedelai sebesar Rp 10,1 juta per hektar. Tipis sekali dibandingkan dengan margin keuntungan komoditas yang lain,” jelas Sairi, Selasa (23/12).

Biaya per satu musim tanam kedelai total rata-rata mencapai Rp 10,1 juta/hektare. Komponen biaya produksi usaha tanaman kedelai yang paling besar adalah untuk pengeluaran sewa lahan 40,34 persen dari total biaya

atau rata-rata Rp 4,07 juta.

Dan pengeluaran tertinggi lainnya adalah upah pekerja dan jasa pertanian, yang mencapai 40,04 persen dari total biaya atau rata-rata Rp 4,04 juta/hektare. Kata Sairi, dampak dari enggannya para petani menanam kedelai membuat stok kedelai di pasar selalu berkurang yang dampaknya harga cukup tinggi. Saat ini harga kedelai lokal Rp 8.700/kg dan kedelai impor rata-rata Rp 10.500/kg.

Naiknya harga kedelai yang cukup tinggi membuat harga tempe dan tahu juga mahal. Bahkan, ini pemerintah saat ini untuk memenuhi kekurangan kedelai, pemerintah lebih memilih dengan mengadakan impor. “Perlu kehatian dan memantau agar petani kedelai tidak beralih profesi,” katanya.

Sementara menurut data dari BPS produksi kedelai Provinsi Jatim berdasarkan

PRODUKSI KEDELAI DI JATIM TAHUN 2014 Kabupaten/Kota

Produksi Menurun

Prosentase Produksi Naik Prosentase

Kabupaten Blitar Lamongan Bojonegoro Banyuwangi Bangkalan Jember Sampang

4,90 ribu ton 1,317 ribu ton 891 ton

-37,22 -5,79 -22,90 3,92 ribu ton 3,48 ribu ton 2,44 ribu ton 2,298 ribu ton

21,68 213,35 542,44 11,63

rachmat/bhirawa

Dari produksi kedelai tahun 2014 sebesar 332,75 ribu ton biji kering atau mengalami peningkatan sebesar 3,28 ribu ton atau sekitar 1 persen dibanding produksi tahun 2013.

Angka Ramalan II (ARAM II) Tahun 2014 adalah 332,75 ribu ton biji kering atau mengalami peningkatan sebesar 3,28 ribu ton (1,00 persen) dibanding tahun 2013. peningkatan produksi ini disebabkan produktivitas mengalami peningkatan 0,69 kuintal/hektare (4,41 persen) dari 15,64 kuintal/hektare menjadi 16,33 kuintal/hektare, meskipun luas panen mengalami penurunan seluas 6,88 ribu hektare (-3,26 persen) dari 210,62 ribu hektare menjadi 203,74 ribu hektare.

Realisasi produksi kedelai Jatim pada subround (SR) I mulai Januari-April 2014 sebesar 63,06 ribu ton biji ker-

ing. Bila dibandingkan dengan SR I 2013 sebesar 64,84 ribu ton biji kering terjadi penurunan 1,78 ribu ton biji kering atau turun 2,75 persen.

Penurunan produksi pada SR I 2014 terhadap SR I 2013 karena adanya penurunan luas panen 5,89 ribu hektare atau -13,07 persen sedangkan tingkat produktivitas naik 1,71 kuintal/hektare atau 11,88 persen. Untuk produksi kedelai SR II 2014 diperkirakan terjadi kenaikan 12,18 ribu ton biji kering (11,12 persen), sedangkan pada SR III 2014 diperkirakan terjadi penurunan produksi sebesar 7,12 ribu ton biji kering (-4,59 persen) bila masing-masing

dibandingkan dengan produksi kedelai pada subround yang sama tahun 2013 (year on year). Realisasi produksi kedelai SR II 2014 di beberapa kabupaten/kota di Jatim ada yang mengalami kenaikan/ penurunan bila dibandingkan dengan subround yang sama tahun sebelumnya.

Penurunan produksi kedelai yang paling besar terjadi di Kabupaten Blitar yang mengalami penurunan sebesar 4,90 ribu ton biji kering (-37,22 persen), disusul Kabupaten Lamongan turun 1,317 ribu ton biji kering (-5,79 persen) dan Kabupaten Bojonegoro turun 891 ton biji kering (22,90 persen). Q rac

PT KAI Perbarui Bantalan dan Ganti Rel Surabaya, Bhirawa PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 8 Surabaya melakukan beberapa tindakan antisipasi terhadap fasilitas yang dimilikinya. Termasuk keberadaan rel kereta dan bantalan rel yang telah lama digunakan.

Soemarsono, Humas Daop 8 Surabaya mengungkapkan, KAI memprioritaskan penggantian dua aset yang vital tersebut pada jalur-jalur yang padat.

Artinya jalur tersebut merupakan jalur ekonomi antar daerah. “ Pergantian rel kereta yang

lebih dari 1 tahun yang kondisinya sudah tidak sebaik seperti dahulu dilakukan penggantian.

Termasuk pula, bantalan kereta yang kondisinya juga sudah mulai tidak layak untuk dipertahankan. Jalur perlintasan yang padat mulai dari Stasiun Gubeng-Stasiun Wonokromo” jelasnya Selasa (23/12) kemarin.

Ia mengharapkan, dengan penggantian rel kereta dan bantalan kereta di harapkan perjalanan kereta dapat berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan dari rel kereta dan banta-

lannya. “ Penggantian bantalan dan rel kereta memang sudah di agendakan dari Bulan Oktober 2014 kemarin, jadi pengerjaan di harapkan telah selesai pada akhir tahun 2014,” ujar mantan kepala Daop VI Yogyakarta itu. Beberapa lokasi bantalan rel tersebut adalah area perlintasan jalan (PJL) Ngagel, PJL Nias, dan emplasemen Stasiun Wonokromo. Karena banyaknya kerjaan yang harus diselesaikan, maka diperlukan tenaga untuk penyelesaian proyek tersebut. Q wil

William/bhirawa

Pemasangan Bantalan dan rel kereta baru di depan Rumah Sakit Islam, Surabaya diharapkan mampu menjadi jalur yang bisa bertahan lebih lama.

Sambut Natal dan Tahun Baru

Okupansi Hotel Capai 100 Persen Surabaya, Bhirawa Momen Natal 2014 dan Tahun Baru 2015 tidak disia-siakan pengusaha hotel untuk menarik tamu agar okupansi bisa meningkat hingga 100 persen. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggelar beberapa event.

Sheraton Surabaya Hotel & Towers sudah memastikan okupansi hotelnya saat tahun baru nanti mencapai 100 persen. “Kalau Natal biasanya tidak terlalu ramai dibandingkan momen tahun baru, bahkan setiap tahun saat menjelang tahun baru kamar selalu penuh,” ungkap Marketing Communication Executive, Sheraton Surabaya Hotel & Towers-Amanda Dianova, Rabu (24/12) kemarin.

Amanda menambahkan, untuk meningkatkan okupan-

si saat tahun baru kami banyak menggelar event disetiap restoran seperti di café Bromo menggelar tema pesta topeng, Kawi Lounge bertemakan Rock n Roll sedangkan restauran Lung Yuan menggelar tema One Night Shanghai.

Sementara untuk puncak acara saat tahun baru pihak Sheraton juga telah mensiapkan moment dengan mengundang band terkenal yaitu Kahitna yang di gelar di Ballroom. “Banyak lagu-lagu Kahitna yang masih hits, selain itu juga penggemar mereka sangat banyak moment inilah yang dibidik oleh hotel kami untuk mengundang tamu lokal,” ujarnya.

Kalau melihat pengalaman tahun baru tahun lalu kebanyakan yang datang ke hotel Sheraton adalah tamu domestik bukan tamu asing.

“Lebih banyak tamu lokal, sementara tamu asing lebih banyak menghabiskan waktunya di Bali saat tahun baru atau lebih memilih pulang ke negaranya,” katanya.

Sedangkan menurut Public Officer Relations Hotel Bisanta Bidakara-Diar Listya, pihaknya optimis hingga 31 Desember sampai 1 Januari 2015 mendatang okupansi hotelnya bisa mencapai 100 persen. “Seperti tahun kemarin okupansi naik 100 persen saat tahun baru dan untuk tahun ini kami optimis karena hingga saat ini okupansi sudah mencapai 50-60 persen,” pungkasnya. Adapun kegiatan yang digelar untuk menerik tamu Hotel Bisanta menyediakan acara dengan tema “Wild Wild West” New Year’s Q riq Eve Gala Dinner.Q

Gratis, Pasar Minggu di Puspa Agro Digelar Tiap Hari Minggu, Jadi Sarana Belanja dan Hiburan Rakyat Manajemen pasar induk agrobis Puspa Agro tidak saja berkomitmen terus meningkatkan nilai tambah petani dan nelayan di Jatim melalui pengelolaan pasar induk dan Divisi Trading House, tetapi juga peduli terhadap pengembangan bisnis sektor informal, seperti pedagang kaki lima (PKL).

Setelah melakukan penertiban terhadap puluhan PKL mitra binaan yang sebelumnya mangkal di pintu gerbang Puspa Agro dan sekitarnya, mulai Januari 2015 Puspa Agro memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berjualan di area Puspa Agro secara gratis. Syaratnya tidak ribet kok. Anda cukup menyerahkan copy KTP saat mendaftar.

Program bertitel “Pasar Minggu” ini digelar setiap hari Minggu sejak pukul 06.00 WIB. Lokasi yang disiapkan, yakni di sepanjang jalan masuk pasar induk sisi selatan. Berbagai produk

kebutuhan sehari-hari masyarakat, mulai sembako, sandang, dan aneka kuliner akan tumplek bleg di “Pasar Mingu”. Aneka hiburan rakyat, kongkow dan unjuk ekspresi komunitas akan melengkapi “Pasar Minggu” ini. Setiap Minggu pagi , masyarakat juga bisa melakukan senam bareng dengan ratusan pesenam di area yang telah disiapkan.

Pasar Minggu Puspa Agro, merupakan sarana pas buat keluarga yang ingin bersantai ria di hari libur, belanja sekaligus menikmati hiburan rakyat yang murah meriah. Karena itu, segera daftarkan usaha atau bisnis Anda untuk bisa mengambil bagian dalam Pasar Minggu Puspa Agro. Sementara bagi masyarakat dan keluarga yang ingin suasana fresh sambil belanja, inilah kesempatan terbaik dan jangan dilewatkan. Q adv

Rabu Pahing 24 DESEMBER 2014

122 TKI Ilegal Asal Jatim Dipulangkan l Sambungan hal 1

Menurut Khofifah, selama ditampung di RPTC segala keperluan mereka dipenuhi mulai makan, pakaian hingga uang saku. Mereka akan mendapatkan uang saku sebesar Rp 20.000 setiap orang setiap harinya.

Karena menurut dia, sebagian besar TKI yang dipulangkan itu kondisinya sangat memprihatinkan karena tidak membawa uang. Bahkan mereka juga hanya mengenakan baju seadanya dan satu-satunya.

Para TKI yang sebagian dari mereka merupakan korban perdagangan manusia itu penanganannya relatif cepat, sebab sejak dibahas dalam rapat kabinet hingga penjemputan hanya membutuhkan waktu sekitar sepekan Usaha pemulangan TKI ilegal di Malaysia tersebut menggunakan lima unit Hercules dan dilakukan dua gelombang, yakni Selasa (23/12) sebanyak 497 orang dan Rabu (24/12) sebanyak 734 orang.

TKI asal Jatim sebanyak 122 orang, mereka dipulangkan Selasa kemarin. Kepulangan para TKI tersebut akan disambut dan diterima Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan kebudayaan (PMK) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), yang selanjutnya diserahkan pada instansi terkait. Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan pemerintah Malaysia untuk proses pemulangan TKI ilegal tersebut.

Sementara itu, ditanya berapa banyak TKI ilegal di luar negeri, Khofifah mengatakan jumlahnya 1,8 juta orang. Mereka tersebar di beberapa negara di kawasan Asia dan Timur Tengah, namun yang akan dipulangkan baru dari Malaysia dengan jumlah sebanyak 2.105 orang.

Untuk TKI ilegal asal Jatim yang dipulangkan dari Malaysia dan tiba di Bandara Juanda kemarin sore sebanyak 122 orang dan diterima langsung oleh Mensos Khofifah Indar Parawansa.

Sedangkan Badan Penempatan dan Perlindungan (BNP2TKI) dan Dinas Tenaga Kerja bertugas untuk mengawal TKI sampai di tempat tinggalnya masing-masing.

Sementara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang mengurusi masalah exit permit dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk masalah transportasi.mut

Nasib Kepala BPBD Sampang di Ujung Tanduk l Sambungan hal 1

sanksi kepada Wisnu bila terbukti bersalah.

“Sanksi mulai dari mutasi hingga pemecatan beliau (Wisnu) sesuai dengan aturan yang ada,” kata Fadhilah saat ditemui di rumah dinasnya, Selasa (23/12).

Saat ini, Pemkab Sampang masih menunggu perkembangan proses hukum yang berjalan di Polrestabes Surabaya dan keputusan dari Pengadilan Negeri.

Secara pribadi, Fadhilah mengaku kecewa atas kasus yang menjerat Kepala BPBD Sampang. “Padahal selama ini saya terus memberikan pengarahan terutama dalam pembinaan Korpri,” katanya.

Kabag Hukum Hukum Pemkab Sampang Juhaini menambahkan, pihaknya tidak akan memberikan bantuan hukum atas kasus yang menjerat Wisnu. “Pemkab Sampang tidak akan menyediakan bantuan hukum kepada semua PNS yang tersangkut kasus pidana. Begitu juga yang terjadi pada Kepala BPBD Sampang,” tegasnya.

Seperti diberitakan, Polrestabes Surabaya telah menangkap Kepala BPBD Sampang Wisnu Hartono, Sabtu (20/12/14) terkait dengan kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Penangkapan itu diperkuat dengan tidak diketahuinya keberadaaan Wisnu sejak Sabtu. Bahkan pada Senin (22/12), dia belum menunjukkan batang hidungnya di Kantor BPBD Sampang Jalan Rajawali. Hingga Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junianta membenarkan penangkapan terhadap Kepala BPDB Sampang oleh anak buahnya.

Dia diduga ikut menjadi penikmat dari anak di bawah umur yang menjadi korban trafficking. Yakni Lili alias Ega (15) warga La­mongan. “Pejabat yang merupakan PNS ini sudah kami tangkap dan ditahan.

Sebagai pemakai, yang bersangkutan dijerat dengan Pasal 12 UU Tindak Pidana Perdagangan Orang,” tegas Setija. n lis

Ajak Investasi ke Jombang l Sambungan hal 1

berada di tengah-tengah Provinsi Jatim dan tidak memiliki lautan. Namun, potensinya terlihat dari sejumlah sektor perekonomian terutama sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan. “Dengan pengembangan ekonomi yang menyeluruh, Jombang bisa menjadi Sentra Perdagangan di Jatim,” ujarnya.

Apalagi, jelas dia, dengan adanya pembangunan berbagai infrastruktur yang ada di sana semakin mempermudah Kabupaten Jombang untuk menampung barang-barang dari wilayah di luar Jombang. Seperti Kediri, Nganjuk, dan Mojokerto. “Untuk investasi di Jombang, calon investor memiliki beragam kemudahan,” katanya.

Ia mencontohkan, dari sisi birokrasi maka Bupati Jombang adalah seorang pengusaha. Kemudian, Wakil Bupatinya merupakan politisi. Sementara, Sekretaris Daerah di daerah itu adalah istri Bupati Nganjuk. “Dengan berinvestasi di Jombang, penanam modal bisa sekaligus mengembangkan bisnisnya di Nganjuk,” katanya.

Selain itu, tambah dia, Jombang juga memiliki potensi dan membuka peluang investasi di bidang agroindustri dan wisata. Misalnya rencana pengembangan Kawasan Agropolitan yang dipusatkan di Kecamatan Mojowarno meliputi Kecamat­ an Wonosalam, Kecamatan Bareng, Kecamatan Ngoro. Hal itu sesuai SK Gubernur Jatim Nomor 520/800/202.2/2011 tanggal 14 Maret 2011. n ma

SAMBUNGAN

11

Tak Ada Diskresi, Jatim Urung Lanjutkan K-13 l Sambungan hal 1

memperbaiki persiapan K-13 yang rencananya akan tetap dilanjutkan. Targetnya pada 2018 mendatang semua sekolah sudah akan menggunakan K-13.

Sehingga sepanjang masa transisi itu, provinsi akan berkonsentrasi pada dua kurikulum sekaligus. “Pembinaan dan peningkatan mutu berbasis KTSP akan kita lakukan. Sedangkan untuk K-13 juga tetap dilanjutkan,” tutur Harun.

Harun mengatakan, saat ini Juknis untuk pelaksanaan KTSP sebagai pengganti K-13 sudah dibuat dan akan segera disosialisasikan. Pekan depan, Senin (29/12) seluruh kepala Dindik seJatim akan dikumpulkan untuk mendengarkan sosialisasi tersebut dan harus melaksanakannya tanpa terkecuali.

Dalam Juknis tersebut, di antaranya ialah terkait mekanisme pengisian nilai rapor siswa pada semester kedua. “Ini yang paling penting. Sebab, sistem penilaian pada semester pertama saat menggunakan K-13 dengan menggunakan KTSP

jauh berbeda,” tutur Harun.

Termasuk daerah yang semula ngotot lantaran telah mengalokasikan APBD-nya untuk mendukung K-13. Semua harus kembali ke KTSP kecuali yang telah melaksanakannya selama tiga semester dan ditetapkan sebagai sekolah sasaran pada 2013. Di Jatim, ada 1.053 sekolah yang ditunjuk sebagai sasar­an. Namun jumlah ini bisa berkurang, tapi tidak mungkin bertambah. “Yang sudah tiga semester boleh tidak melaksa­ nakan K-13 kalau memang tidak mampu. Tapi yang bukan sasaran jangan, meskipun merasa mampu,” tegas Harun.

Harun berharap daerah tidak memaksakan kehendaknya. Sebab, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan anggaran.

Sebab saat K-13 ini diterapkan, baik kabupaten/kota maupun provinsi juga mendukung de­ ngan anggaran yang tidak kecil.

Namun di samping anggaran, ada tanggung jawab lain, di antaranya ialah peningkatan mutu guru dan ketersediaan penatar. “Daerah tidak perlu ngotot. Sebagai bagian dari

pemerintah, kita harus nurut struktur yang di atas,” kata Alumnus Lemhanas 2008 ini.

Sementara terkait buku, dia juga menegaskan agar masyarakat tidak perlu khawatir. Sebab, buku akan mudah dicari di pasaran dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang akan ditetapkan pemerintah agar tetap terjangkau.

Sedangkan buku K-13 yang sudah terkirim di sekolah, semuanya akan menjadi diarsipkan untuk referensi dan digunakan saat K-13 dilaksanakan.

Dihubungi terpisah, Kepala Dindik Surabaya Ikhsan tidak sepaham dengan Harun. Dia mengaku tetap akan membebaskan sekolah-sekolah baik yang menjadi sasaran maupun yang bukan untuk tetap melanjutkan atau tidak. Hal itu sesuai kemampuan masingmasing sekolah. Sebab, hampir seluruh sekolah di Surabaya telah melaksanakan K-13 selama tiga semester.

“Kita akan tetap data sekolah-sekolah yang mampu. Jika ada yang siap melaksanakan namun masih butuh pendam­ pingan, maka akan kita dam­

Bupati Malang Terancam Diperiksa Polisi l Sambungan hal 1

tikan dengan adanya 17 saksi yang sudah dimintai keterangan oleh penyidik Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres setempat.

“Kami sudah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 17 orang, dan dari beberapa saksi tersebut termasuk juga para pejabat Pemkab Malang yang memiliki kewenangan terkait dengan pertambangan dan perizinan,” terang Kasat Reskrim Polres Malang AKP Wahyu Hidayat SIK seusai mengikuti apel pengamanan Natal dan Tahun Baru 2015 di lapangan Mapolres Malang, Selasa (23/12).

Menurutnya, materi pemeriksaan yang dilakukan kepada para saksi, yakni seputar penambangan pasir besi yang tidak dilengkapi dokumen-dokumen resmi atau surat perizinan yang membolehkan dilakukan penambangan. Sebab, dari pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) di lapangan, penambangan pasir besi di Pantai Wonogoro, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan diduga tidak dilengkapi dokumen resmi. Karena sepanjang wilayah pantai di Malang Selatan masuk dalam kawasan konservasi, sehingga tidak diperbolehkan ada kegiatan penambangan pasir besi.

“Dari laporan masyarakat di sekitar lokasi penambangan pasir besi, bahwa lokasi penambangan pasir besi tidak memiliki izin alias ilegal. Selanjutnya, pihaknya membentuk tim untuk melakukan investigasi dan pulbaket di wilayah penambangan. Dan hasil dari pulbaket tersebut, untuk sementara di­simpulkan jika dalam eksploitasi pasir besi yang dilakukan PT Mamora ter-

indikasi merugikan negara.

Seperti diberitakan Bhirawa sebelumnya, kasus dugaan korupsi di sektor Sumber Daya Alam (SDA) dan Kehutanan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia merugikan negara hingga Rp 201,82 triliun. Kasuskasus ini terjadi di enam daerah seperti Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Jawa Timur.

Data tersebut berdasarkan hasil investigasi dari Walhi Sumatera Utara, Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur, AMALTA Sulawesi Utara, Aliansi Masyarakat Menolak Limbah Tambang, Malang Corruption Watch (MCW), dan Warga Pulau Bangka.

Menurut tim dari MCW, Akmal Adi Cahya, korupsi di sektor SDA dan Kehutanan yang masih memprihatinkan menandakan pemerintah dan aparat penegak hukum belum serius melakukan perlawanan terhadap mafia Sumber Daya Alam. Berbagai modus yang digunakan para pelaku di antaranya adalah dengan merambah hutan baik secara legal maupun ilegal, menyiasati atau manipulasi perizinan, tidak membayar dana reklamasi, menggunakan broker untuk mengurus perizinan ke penyelenggara negara. “Ada juga yang menggunakan backup oknum penegak hukum dan penyelenggara negara yang memanfaatkan posisinya agar perusahaan pribadinya memperoleh konsesi,” ujar Akmal.

Ditegaskan AKP Wahyu jika tidak ada kerugian keuangan negara dalam penambangan pasir besi, pihaknya tidak akan melakukan proses hukum. Tetapi jika ada indikasi kerugian neg-

ara, maka polisi akan menjerat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dan ia juga mengaku, jika dirinya sudah melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Malang.

“Namun hingga kini kami belum melakukan pemeriksaan terhadap bos PT Mamora selaku investor. Padahal, pada 19 Desember 2014, kami sudah melayangkan surat panggilan, tapi mereka tidak hadir. Dan dalam waktu dekat ini kami akan kembali melayangkan surat panggilan. Jika dalam tiga kali panggilan tetap tidak hadir, tentunya kita akan memanggil secara paksa,” kata dia.

Dan tidak menutup kemungkinan, lanjut Wahyu, Bupati Malang juga akan diperiksa sebagai saksi. Tapi, untuk melakukan pemeriksaan seorang kepala daerah harus mengajukan izin terlebih dahulu pada Presiden RI. Sementara, meski pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap 17 orang saksi hingga kini belum bisa memaparkan berapa kerugian negara, dan siapa yang jadi tersangka dalam kasus tersebut.

“Hal itu disebabkan, ka­rena hingga kini penyidik belum melakukan pemeriksaan ter­hadap bos PT Mamora sebagai investor penambangan pasir besi. Sehingga untuk memaparkan hal tersebut, maka saksi-saksi harus sudah kita periksa. Lalu akan kita simpulkan sesuai hasil pemeriksaan penyidik, siapa yang kita jadikan tersangka, dan berapa rupiah negara dirugikan dalam kasus penambangan pasir besi tersebut,” tandasnya. n cyn

Banjir Susulan Bengawan Solo Menghantui Warga Bojonegoro l Sambungan hal 1

kirim­an. Untuk itu masyarakat sebaiknya harus tetap waspada akan adanya banjir susulan yang sewaktu-waktu bisa datang ke Bojonegoro.

“Banjir masih bisa saja terjadi mengingat curah hujan tinggi mulai dari hulu sampai hilir, kondisi ini tentunya bisa membuat air sungai meluap dan menggenangi permukim­an warga. Untuk itu, warga harus terus waspada,” kata Mucharom.

Menurutnya kondisi permukaan air pasang surut ka­rena kiriman dari Solo, Kali Madiun dan Ngawi. Pihaknya bersama

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro terus melakukan koordinasi memantau pergerak­an air. BMKG setempat memperkirakan, curah hujan akhir tahun ini lebih besar dibanding sebelumnya sehingga kemungkinan banjir tahun ini bisa lebih besar dari 2013.

Sementara itu Kepala BPBD Bojonegoro Andik Sudjarwo mengungkapkan bahwa beberapa daerah di Bojonegoro memang rawan banjir, baik banjir bandang maupun banjir akibat luapan sungai bengawan solo. “ Selain itu di beberapa daerah juga rawan terjadi longsor apabila intensitas hujan

sangat tinggi,” ujarnya.

Dijelaskan daerah rawan banjir bandang di Bojonegoro yakni Kecamatan Kepohbaru, Kanor, Sukosewu, Malo, Padangan, Trucuk dan Kecamatan Temayang, Gondang dan Sekar.

Sedangkan daerah rawan longsor yang juga harus mendapatkan perhatian terletak di wilayah Kecamatan Gondang Pula.

Tinggi permukaan air di papan duga Bojonegoro pukul 06.00 menyentuh 11.13 turun dari beberapa jam sebelumnya yang sempat stabil pada angka 11.30 peilschaal. Sedangkan di Karangnongko 23,80 peilschaal di bawah siaga. n bas

ping sendiri,” tutur dia.

Hasil pemetaan yang sudah dilakukan Dindik Surabaya, diakui Ikhsan telah diserahkan ke pusat. Saat ini, pihaknya masih menunggu hasil verifikasi dari kementerian.

“Pemetaan yang kami lakukan itu terkait pilihan sekolah.

Semuanya dilengkapi alasan masing-masing sekolah meng­ apa memilih KTSP atau K-13,” pungkas Ikhsan.

Sesalkan Sikap Menbudikdasmen Sementara itu keputusan Menbudikdasmen Anies Bawasdean untuk menghapus K-13 disesalkan Komisi E DPRD Jatim. Para wakil rakyat ini menilai sikap pemerintah terkesan grusa-grusu dan tidak melihat kepentingan yang lebih jauh.

Mengingat sudah miliaran dana dari APBN yang dikeluarkan untuk pembinaan guru serta sosialisasi ke sekolah.

Anggota Komisi E DPRD Jatim Agus Dono menegaskan seharusnya pemerintah melihat kepentingan yang lebih jauh dan tidak sesaat.

Mengingat K-13 sudah dilakukan sosialisasi dan hampir semua sekolah dan siswa sudah melakukannya. Namun di te­ ngah jalan digunting kemudian dikembalikan pada kurikulum 2006. Apalagi sudah puluhan miliar dana APBN dikeluarkan untuk sosialisasi K-13.

“Ini merugikan masyarakat.

Sebenarnya dalam K-13 cukup bagus di mana di sana ditanamkan budi pekerti siswa. Namun karena usianya masih muda maka perlu waktu satu tahun untuk menjadikan K-13 bisa dipahami oleh guru dan siswa.

Tapi mengapa di saat K-13 sudah mau berjalan malah justru dihentikan. Ini jelas akan membingungkan para orangtua, siswa dan guru,”lanjutnya.

Karena itu, Agus tak heran ketika ada beberapa wilayah yang menolak menggunakan kurikulum lama. Ini tak lain karena K-13 dipandang bagus dan mampu meningkatkan kemampuan siswa tak hanya pada pelajaran tapi juga menanamkan budi pekerti siswa yang semakin terkikis di era globalisasi seperti ini. n tam, cty

Pemkot Tetapkan 26 Desember Cuti Bersama

l Sambungan hal 1

tur Negara dan Reformasi Republik Indonesia.

Menurut Kepala Bagian Humas Kota Surabaya M Fikser dalam SKB tersebut ditegaskan bahwa pada 25 Desember 2014 dan 1 Januari 2015 ditetapkan sebagai libur nasional.

Sedangkan untuk 26 Desember 2014 ditetapkan sebagai cuti bersama. ‘’Selanjutnya pada 29, 30, 31 Desember 2014 dan 2 Januari 2015 semua Pegawai Negeri Sipil diwajibkan masuk bekerja,’’ kata Fikser ketika dikonfirmasi Bhirawa, Selasa (23/12) kemarin.

Menurut mantan Camat Sukolilo ini, sehubungan de­ ngan hal tersebut dan dalam rangka penegakan displin para Kepala Unit Satuan Kerja diwajibkan melakukan pengawasan dan melaporkan kondisi kehadiran pegawai di lingkung­annya kepada Badan Peng­awas Kota Surabaya.

Hal ini dilakukan dalam rangka penegakan disiplin di lingkungan Pemkot Surabaya. “Agar masyarakat tetap terlayani dengan baik, maka bagi unit-unit pelayanan langsung kepada masyarakat pada hari libur nasional dan cuti bersama dapat melakukan pengaturan intern di lingkungan unit kerjanya masing-masing,” jelasnya.

Menurut Fikser meskipun liburan Natal dan Tahun Baru bagi unit pelayanan teknis dan yang mencakup kepentingan masyarakat tetap harus masuk. ‘’SKPD yang tidak libur seperti rumah sakit, Puskesmas, PDAM, PMK, keamanan dan ketertiban, dan Perhubungan dan unit pelayanan lain yang sejenis,’’ tambahnya.

BKD Bakal Sidak Libur dan cuti bersama Pemkot Surabaya sama de­ ngan Pemprov Jatim. Dan terkait banyaknya hari libur di akhir Desember ini, membuat waspada Pemprov Jatim. Khususnya untuk PNS di lingkungan pemprov yang suka menambah libur sendiri, tanpa ada keterangan jelas.

Mengantisipasi hal itu, Tim Penegakan Disiplin Pemprov Jatim yang ter-

diri dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim, Inspektorat Provinsi Jatim, Satpol PP Provinsi Jatim bakal menggelar sidak ke semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan Pemprov Jatim.

“Iya memang akhir bulan ini banyak liburnya. Seperti libur Natal 25 Desember, kemudian cuti bersama 26 Desember. Lalu libur lagi pada 1 Januari 2015 sebagai penanda tahun baru,” kata Kepala BKD Provinsi Jatim Dr H Akmal Boedianto, Selasa (23/12).

Menurut dia, banyaknya hari libur ini biasanya dimanfaatkan oknum PNS nakal untuk nambah libur sendiri. Oleh karena itu, untuk mengantisipasinya Tim Penegakan Disiplin Pemprov Jatim bakal menggelar sidak di semua SKPD. Terkait libur cuti bersama 26 Desember nanti, Akmal mengatakan, pemprov tidak perlu mengeluarkan Surat Edaran lagi. Alasannya, pe­ netapan libur tersebut sudah menjadi ketetapan nasional, sehingga pemprov hanya mengikuti saja.

“Ini kan sifatnya libur nasional, jadi kita mengikuti saja. Berbeda dengan libur lain yang sifatnya hanya untuk warga Jatim. Seperti libur coblosan kepala daerah, itu baru nanti ada surat edaran yang menyatakan libur,” tuturnya.

Sedangkan adanya SKPD pemprov yang melarang pegawainya untuk libur, seperti Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Provinsi Jatim, Akmal sangat mengapresiasinya. Sebab peranan Dishub dan LLAJ Jatim sangat diburuhkan masyarakat, khususnya dalam memberikan kelancaran lalu lintas saat libur panjang.

“Sarana transportasi sangat penting dalam liburan panjang nanti. Makanya sangat bagus jika Dishub melarang pegawainya untuk libur. Karena saat-saat itulah kelancaran lalu lintas membutuhkan perhatian ekstra. Bahkan tak hanya Dishub, petugas di rumah sakit juga tidak boleh libur semua.

Tapi harus ada yang piket,” tandasnya. n dre, iib

49 Kilometer Jalan di Jombang Rusak Akibat Proyek Tol l Sambungan hal 1

jalan tersebut. Karena jalan-jalan itu merupakan akses publik,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Kepala Bidang Perencanaan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Jombang Setiawan Afandi menyebutkan, selama pengerjaan proyek tol Seksi I, terdapat 82,6 km jalan di seluruh

wilayah Jombang yang dilalui kendaraan pengangkut material jalan tol. Akibatnya, jalan-jalan tersebut mengalami kerusakan.

Berdasarkan catatan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan, dari total panjang jalan yang dilalui kendaraan pengangkut material jalan tol, sebagian besar di antaranya mengalami kerusakan berat. “Kalkulasi kami dari total jalan yang dilalui, 60 persen rusak berat, 20

persen sedang dan 20 persen lagi rusak ringan,” katanya.

Sementara Kepala Divisi Operasional PT MHI Zanuar Firmanto mengakui jika pembangunan jalan tol Trans Jawa ruas Kertosono-Mojokerto berdampak pada kerusakan jalan.

Akibat dilalui kendaraan pengangkut material untuk pembangunan jalan tol, terdapat ratusan titik kerusakan jalan.

Menanggapi kondisi ini, Zanuar menyatakan kesanggupan PT MHI untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak. “Perbaikan jalan yang sifatnya tidak permanen sudah kami lakukan. Pada akhir Januari 2015, kami akan memperbaiki secara permanen, bahkan dengan aspal hotmix,” ujarnya.

Zanuar menjelaskan, perbaikan secara permanen pada ruas jalan yang rusak akibat

terdampak proyek jalan tol baru bisa dilakukan pada area Seksi I. Sedangkan pada Seksi II, yang membentang dari Tembelang Jombang hingga Mojokerto, perbaikan jalan hanya bisa dilakukan sementara. “Untuk area Seksi I, perbaikan secara permanen bisa dilakukan. Tetapi untuk yang Seksi II perbaikan sifatnya tidak permanen karena pembangunan belum selesai,” katanya. n rur

Buktikan Diri Sigap Evakuasi Korban dan Beri Pertolongan Medis l Sambungan hal 1

gan medis kepada korban bencana seperti yang ditunjukkan dalam proses evakuasi korban. “Sudah bagus.

Satu-satunya yang punya seperti ini baru Surabaya. Selamat untuk para relawan PMI,” ujar Imam Utomo.

Mantan Gubernur Jawa Timur (periode 1998-2003, 2003-2008) ini juga mengingatkan akan pentingnya mengecek peralatan sebelum dipakai untuk melakukan penanganan bencana. Semisal ada alat baru, relawan PMI harus terlebih dulu mengecek operasionalnya.

“Alat-alat harus dicoba dulu. Apa bisa dibuka, apa bisa dirangkai. Jangan sampai ketika melakukan pertolongan justru alatnya macet,” ujarnya.

Sebelumnya, ketika menjadi inspektur upacara, Imam Utomo yang membacakan sambutan dari Ketua Umum PMI Jusuf Kalla, menekankan bahwa momentum peringatan Hari Relawan PMI adalah untuk mengapresiasi para relawan yang selama ini telah penuh dedikasi membantu masyarakat dalam situasi sulit dan bahkan membahayakan jiwa mereka. Ke depan, relawan PMI akan terus memberikan pelayanan

terbaik bagi kemanusiaan. Sebab, kerelawanan merupakan bagian dari nilai universal.

“Relawan telah memberikan nilai tambah pada kegiatan kemanusiaan baik skala regional maupun internasional. Kami menyadari tantangan yang dihadapi relawan PMI. Untuk itu, kami akan terus memberikan penguatan kapasitas melalui pembinaan dan juga pelatihan,” jelas Imam Utomo.

Selain relawan PMI, Kota Surabaya juga memiliki Satuan Pelaksana (Satlak) Penanggulangan Bencana yang terdiri dari personel lintas SKPD

seperti Linmas, dan juga . “Mereka ini kan juga relawan yang langsung memberikan pertolongan kepada warga ketika terjadi bencana,” tutur Kepala BakesbangLinmas Kota Surabaya Soemarno yang juga Sekretaris Satlak PB Kota Surabaya.

Kampanye peringatan Hari Relawan PMI diakui oleh presiden sejak 2005 pasca terjadinya bencana tsunami di Aceh. Sejak itu, PMI terpacu untuk terus melakukan pembinaan bagi relawan PMI untuk pelayanan kemanusiaan guna membantu masyarakat yang mengalami kesusahan. *

12

Rabu Pahing, 24 DESEMBER 2014

HUT Dharma Wanita Persatuan Ke-15 Dan Hari Ibu Tahun 2014 Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur “Dharma Wanita Persatuan Tanggung Jawab Kita Semua : Tantangan Perempuan di Era Globalisasi”

Ketua Dharma Wanita Persatuan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Ny Suharti Sudjono, saat memotong tumpeng yang akan diserahkan kepada Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Sudjono selaku Penasihat DWP Baperpusip Jatim (atas). Kedatangannya ke museum untuk melihat sejarah rokok Sampurna dan melihat dari dekat aktifitas pembuatan dan pengemasan rokok.

Dharma Wanita Siap Jawab Tantangan Globalisasi Dharma Wanita Persatuan Badan Perpustakaan dan Kearsipan (DWP Baperpusip) Jatim menyelenggarakan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Dharma Wanita Persatuan ke-15 dan Hari Ibu Tahun 2014 dengan serangkaian acara yang dimulai dari awal bulan Desember sampai dengan berakhirnya bulan Desember 2014.

R

angkaian acara diawali dengan anjangsa na (kunjungan) ke Pondok Pesantren ya tim Piatu, kaum Duafa, Bayi terlantar Milenium Sidoarjo. Kegiatan anjangsana yang dilaksanakan pada Rabu (1012) bermaksud untuk berbagi kepada sesama yang kebetulan tidak beruntung dalam kehidupan ini.

Setelah anjangsana ke Ponpes Milinium dilanjutan dengan berkunjung ke Museum

Sampurna di wilayah Surabaya Utara. Kedatangannya ke museum untuk melihat sejarah rokok Sampurna dan melihat dari dekat aktifitas pembuatan dan pengemasan rokok.

Kegiatan ini diikuti oleh segenap pengurus DWP Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dengan difasilitasi oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur armada baru yaitu Bis Wisata Arsip.

Pada tanggal 18 Desember 2014 melaksanakan acara peringatan HUT DWP dengan mengambil thema “Dharma Wanita Persatuan Tanggung Jawab Kita Semua : Tantangan Perempuan di Era Globalisasi.”

Kegiatan bertujuan meningkatkan silaturahmi dan memperkuat rasa kebersamaan antar anggota, menumbuhkan peduli dan bangga terhadap organisasi, menambah wawasan dan pengetahuan anggota DWP dan mewujudkan pertisipasi dan kontribusi terhadap program pemerintah.

Acara dibuka oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Ny Suharti Sudjono, yang dihadiri Kepala Badan Perpusta-

kaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Sudjono selaku Penasihat.

Acara yang siapkan untuk memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan ke-15 dan Hari Ibu Tahun 2014 adalah pemotongan Tumpeng oleh Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Bapersip yang diserahkan kepada penasihat. menyerahkan bea siswa bagi putra-putri anggota, lomba merangkai buah lokal, bazar sembako dan kerajinan dari Ibu-Ibu PKK kelurahan sekitar Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, serta mendatangkan 3 (tiga) orang nara sumber dari Komunitas peduli kanker serviks, dan dari Badan Pemberdayaan Perempuan.

Pada tanggal 22 Desember 2014 melaksanakan upacara Hari Ibu sebagai puncak peringatan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan ke-15 dan Hari Ibu Tahun 2014, dengan petugas upacara semua Ibuibu. Sebelumnya, pada tanggal 19 Desember 2014 melaksanakan senam bersama dan menanam pohon untuk penghijauan di lingkungan Depo Arsip Pandaan dengan 200 pohon. Q why*

Penasihat DWP Baperpusip Jatim Sudjono saat melakukan penanaman 200 pohon untuk penghijauan di lingkungan Depo Arsip Pandaan.

Dharma Wanita Harus Dukung Tugas Suami Sebagai organisasi perkumpulan para istri PNS, Dharma Wanita memiliki peranan startegis dalam mendukung kelangsungan dan suksesnnya pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Karena itu, Dharma Wanita Persatuan di Lingkungan Badan Perpustakaan dan Kearsipan (DWP Baperpusip) Jatim dituntut untuk lebih meningkatkan peran aktifnya, baik dalam kegiatan pembangunan pemberdayaan wanita maupun membantu memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui gerakan-gerakan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Hal itu diungkapkan Penasihat Dharma Wanita Persatuan Baperpusip Jatim Soedjono MM saat menyampaikan pesan dalam peringatan HUT DWP ke-15 dan Hari Ibu Tahun 2014.

Dikatakan Sudjono, selain sebagai inspirator gerakan kaum wanita, ibu-ibu Dharma Wanita juga memiliki peran besar dalam membantu mensukseskan tugas suami di kantor. Karena itu harus senan-

tiasa memberikan support/dukungan dan doa agar suami di kantor bisa bekerja dengan optimal, jujur dan amanah.

“Saya berpesan, istri PNS terlebih istri pejabat boleh memberikan masukan atau saran konstruktif kepada suami terkait pekerjaan, namun tidak boleh intervensi,” ucapnya.

Momentum HUT tersebut, lanjut Sudjono menjadi waktu yang tepat untuk mengkaji dan menganalisa secara mendalam sejauhmana peran organisasi selama ini.

“Jika tujuan, tugas pokok dan fungsi organisasi tersebut belum terlaksana dengan baik, maka saya mengajak marilah melalui momentum ini kita intensifkan pelaksanaan program kerja ke depan untuk menjawab semua kebutuhan organisasi tersebut,” ucapnya. Sehingga, ke depan Dharma Wanita Baperpusip Jatim betul-betul bisa berinvestasi secara aktif dalam upaya membangun sumberdaya manusia yang handal dan berkualitas serta meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat Jawa Timur. Q why*

Pengurus DWP Baperpusip Jatim saat berkunjung ke Pondok Pesantren yatim Piatu, kaum Duafa, Bayi terlantar Milenium Sidoarjo, Rabu (1012).

Hadapi Tiga Tantangan Utama Ketua Dharma Wanita Persatuan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Ny Suharti Sudjono mengingatkan, dalam pengabdiannya DWP Baperpusip Jatim ke depan, terdapat tiga tantangan utama. Tantangan yang pertama, bagaimana DWP dapat meningkatkan peran yang lebih konstruktif kepada ang-

gotanya. Kedua, bagaimana DWP dapat berkontribusi dalam melindungi, memberdayakan, dan memajukan kaum perempuan, utamanya di lingkungan BIN. Ketiga, bagaimana DWP benar-benar dapat ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara secara utuh dan menyeluruh. Menurut Suharti Sudjono,

Penampilan grup musik rebana dari ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

Ketua Dharma Wanita Persatuan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jatim Ny Suharti Sudjono saat memberi sambutan.

Ibu Ketua dan penasihat Dharma Wanita Persatuan Baperpusip saat berfoto bersama dengan penerima bea siswa.

tuntutan dan tantangan tugas juga semakin berat ke depannya. Diperlukan semangat, kreativitas, dan inovasi dalam meningkatkan potensi sumber daya yang dimiliki.

Oleh karena itu, keberadaan DWP diharapkan mampu memberikan dukungan positif dalam menjawab tantangan.

Sebagai mitra kerja pemerintah yang sangat strategis, keberadaan DWP Baperpusip Jatim diharapkan dapat menunjukkan peran positif. Kinerja organisasi dalam melak-

sanakan sosialisasi program-program, baik itu masalah hidup bersih dan sehat, pemahaman bela negara, kewirausahaan, dan berbagai kegiatan lainnya, menjadi ujung tombak. Hal ini sebagai bentuk realisasi dari penandatanganan beberapa kesepakatan kerja sama dengan mitra kerjanya.

“Melalui instrospeksi dan evaluasi, diharapkan keberadaan DWP Baperpusip Jatim dapat dirasakan,” kata Suharti Sudjono berpesan. Q why*