Harian Bhirawa Edisi 23 Juni 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Kami juga mengadakan bazar Ramadan yang rencananya digelar di 20 titik tahun ini. Hal ini juga kami gunakan sebagai langkah antisipasi pengendalian stabilitas harga bahan kebutuhan pokok,’’

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 10

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini

Selasa Pon, 23 JUNI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

23 JUNI 2015

AGENDA HARI INI Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf 07.00

Di Ruang Kerja

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 07.00 17.00

ramadlan/bhirawa

Gubernur Soekarwo Ajak Masyarakat Jadi Tuan Rumah yang Ramah

 Gubernur H Soekarwo 07.00

Cek Lokasi Muktamar NU ke-33 di Jombang

Di Ruang Kerja Buka Puasa Bersama di Kobangdikal

Jombang, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum mengajak masyarakat Jombang untuk bersiap menjadi tuan rumah kegiatan Muktamar NU ke-33 dan menjadi menjadi tuan rumah yang

ramah. Pasalnya peserta dan tamu Muktamar NU yang akan hadir datang dari berbagai penjuru Indonesia bahkan manca negara.

Hal ini disampaikan Gubernur Soekarwo saat melakukan pengecekan

empat pondok pesantren di Jombang yang akan digunakan sebagai tempat Muktamar NU ke-33, Senin (21/6). Orang nomor satu di Jatim itu juga didampingi Kapolda Irjen Pol Anas Yusuf dan Pang-

dam V Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko. “Kita minta masyarakat Jombang khususnya dan Jawa Timur bisa menunjukkan bahwa Jombang adalah kota kela-

 ke halaman 11

Gubernur Dr H Soekarwo SH, MHum didampingi Kapolda Irjen Pol Anas Yusuf dan Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko mencoba kasur lantai yang disediakan panitia Muktamar NU ke-33 bagi para peserta saat melakukan peninjauan ke pondok pesantren di Jombang, Senin (22/6).

MIMBAR 1436 H Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan,dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti dikabulkan .( HR Al Bazaar)

Pondok Pesantren Kilat untuk PNS Slamet Kariyono Sekretaris Kabupaten Banyuwangi

S E K R E TA R I AT K a b u p a t e n Banyuwangi punya cara jitu untuk meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan bagi PNS di lingkungan pemerintah kabupaten. Di bulan Ramadan yang penuh berkah dan hidayah tahun ini, PNS di Pemkab Banyuwangi akan digembleng moralnya melalui pondok pesantren kilat.

Sekretaris Kabupaten Banyuwangi Slamet Kariyono mengatakan agenda ini memacu pencerahan iman selama Ramadan. Keluarga PNS juga ikut serta mengisi pondok pesantren PNS kilat yang baru digelar pada Ramadan tahun ini. “Kita undang juga ulama. Pondok pesantren kilat diisi kegiatan salat maghrib, tarawih, buka bersama, dan

 ke halaman 11 Jadwal Imsak

23 JUNI 2015

Untuk Surabaya dan sekitarnya Imsak : 04.08

Subuh : 04.18

Dhuhur : 11.32

Asar

Magrib: 17.24

Isyak

: 14.54

: 18.39

Penguatan Kawasan Perbatasan Mutlak Dilakukan Jakarta, Bhirawa Menjaga kedaulatan dan keamann NKRI di wilayah perbatasan darat, perlu dibangunan jalan sepanjang perbatasan. Jalan tersebut selain mempercepat mobilitas patroli keamanan, juga sangat menunjang peningkatan perekonomian rakyat.

Diperlukan pula kehadiran drone atau pesawat tanpa awak sebagai pelengkap kekuatan intelejen negara. Mengingat sebagai negara kepulauan dengan batas laut yang begitu luas, keamanan perbatasan Indonesia sangat utama.

“Pesawat drone yang sudah bisa dibuat oleh ITB, kini tinggal mendanai untuk produksinya.

Menjaga keamanan laut, kami sudah mengusulkan ke pemerintah untuk membuat 97 kapal patroli cepat dengan biaya sekitar Rp 6,2 triliun.

Kapal cepat patroli laut bisa mengejar dan menangkap para illegal fishing yang kini tengah diuber Menteri Kelautan dan Perikanan,” papar Mayjen TB Hasanudin Komisi I DPRRI dalam diskusi Pilar Negara bertema Menjaga Kedaulatan Wilayah Laut NKRI di lobi gedung MPR RI, Senin

Wali Murid Kecele PPDB Jalur Olahraga Ditutup Tidak Semua Prestasi Bisa Diterima

marin. Salah satu pendaftar yang kecewa karena baru datang ke KONI pada Senin kemarin adalah Widhy Alvian Mahardhito. ABG 14 tahun yang ditemani ibunya, Marlis Purwanti, tersebut datang ke Kantor KONI Surabaya untuk melakukan pendaftaran. Dia optimistis diterima di SMA impiannya dengan membawa dokumen prestasi olahraga taekwondo.

Sayangnya, siswa Sekolah Alam Insan Mulia tersebut tidak mengetahui kalau pendaftaran jalur prestasi olahraga harus melalui cabor masing-masing. “Saya hanya lihat daftar di website PPDB kalau jadwal dimulai hari ini (Senin kemarin). Tidak tahu kalau pendaf-

Dindik Surabaya, Bhirawa Kekecewaan terihat dari wajah puluhan calon wali murid yang akan mendaftarkan putera-puterinya melalui jalur khusus olahraga.

Betapa tidak, jadwal pendaftaran yang seharusnya baru dimulai, Senin (22/6), ternyata sudah ditutup sejak 18 Juni lalu.

Peristiwa itu terjadi saat wali murid mendatangi kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia

(KONI) Surabaya pada hari pertama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur prestasi ke-

 ke halaman 11 adit hananta utama /bhirawa

PPDB jalur prestasi akademis, non akademis dan olahraga dimulai, Senin (22/6) kemarin. Sejumlah wali murid masih kebingungan dengan aturan yang berlaku.

 ke halaman 11

Kemenag Pamekasan Upayakan Tunjangan Guru Segera Cair Pamekasan, B hirawa Tunjangan kepada 2.500 lebih guru yang belum terbayar diupayakan oleh pihak Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan agar bisa cair dalam waktu dekat. Paling lambat sebelum Lebaran 2015.

Kepala Kemenag Pamekasan Juhedi menyatakan telah berkoordinasi dengan Kemenag Jatim agar tuntutan para guru asal Pamekasan segera dikabulkan. Karena akibat penundaan pencairan itu, Kemenag Pamekasan sering diunjuk rasa.

“Sebenarnya, hanya tinggal perintah dari Kemenag Pusat. Karena kalau tidak ada perintah, kami tidak berani mencairkan tunjangan sertifikasi guru itu,” katanya, Senin (22/6).

Juhedi menjelaskan, upaya yang telah dilakukan institusinya atas penangguhan pencairan tunjangan 2.500 guru swasta non PNS selama 2014 yang hingga kini belum dicairkan. Sebelumnya, ratusan orang, perwakilan dari 2.500 guru penerima

Sentil..

 ke halaman 11

   

Jumlah Penderita HIV/AIDS Meningkat PKB siapkan kader muda disandingkan Saiful Ilah Dilawan dengan pendidikan moral dan agama sejak dini Jangan hanya muda, tapi kapabel, inovatif dan memiliki visi jelas

   

Sering Terlambat, Wali Kota Menuai Kritik Bina Marga ajukan tambahan anggaran Pimpinan seharusnya memberikan teladan Jangan hanya nambah anggaran, realisasi di lapangan yang penting PNS Diimbau Zakat Fitrah 3 Kg Beras Kalau tidak mau namanya kebacut Kades penganiaya juru pengairan dituntut tiga bulan penjara Pemimpin berwatak preman kok bisa kepilih

   

Puasa, Warga Desa Ngrimbi Alami Kekeringan Parah Jombang, Bhirawa Warga Dusun Wonorejo Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng Jombang mulai mengalami kekeringan akibat datangnya kemarau. Akibat kekeringan ini bahkan berimbas pada kebutuhan air bersih dan

juga kebutuhan untuk beribadah yakni berwudlu. Mereka terpaksa tayamum karena tak ada pasokan air bersih.

Ainul Yaqin, salah satu warga mengatakan dampak kekeringan tahun ini lebih terasa dibanding

tahun sebelumnya. Sebab kekeringan datang bersamaan dengan kewajiban warga melaksanakan ibadah puasa. “Jadi untuk wudlu saja kami harus susah payah cari air,

 ke halaman 11

Kebijakan Pusat Buka Impor Jelas Rugikan Petani dan Peternak Lokal DPRD Jatim, Bhirawa Keputusan pemerintah pusat untuk kembali membuka kran impor sejumlah komoditas membuat Komisi B DPRD Jatim geram. Pasalnya, dengan dibukanya kran impor itu artinya pusat tidak melakukan langkah antisipasi menyambut Ramadan hingga Lebaran 2015 mendatang. Karenanya kebijakan tersebut sangat merugikan petani dan peternak lokal.

 ke halaman 11

Layanan Kesehatan Amburadul, Komisi E Segera Panggil RSI Siti Hajar DPRD Jatim, Bhirawa Amburadulnya pelayanan kesehatan di RSI Siti Hajar Sidoarjo sangat disesalkan oleh Komisi E DPRD Jatim.

Hal ini dibuktikan dengan buruknya layanan kesehatan yang diterima oleh pasien, Hary Prasetyo. Karena pelayanan lamban sehingga pasien yang notabene anggota DPRD Jatim mengalami kondisi kesehatan yang semakin memburuk.

 ke halaman 11

Bubur Muhdhor Tuban

Awalnya Ingin Berbagi, Akhirnya Jadi Tradisi Meski harus berdesak-desakan dan berangkat lebih awal untuk mendapatkan takjil gratis, Nurhadi, warga Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban bersama ratusan warga dari wilayah lain rela menunggu beberapa jam di halaman masjid untuk mendapatkan Bubur Muhdhor.

khoirul huda/ bhirawa

Ratusan masyarakat di halaman Masjid Muhdhor Jl Pemuda Tuban saat berebut Bubur Muhdhor setiap hari selama bulan suci Ramadan.

Khoirul Huda, Tuban Untuk masyarakat Tuban, keberadan Bubur Muhdhor tidak asing lagi bagi mereka. Bubur khas masakan warga keturunan Arab ini bisa didapat hanya pada bulan Ramadan seperti saat ini saja. Tak ayal banyak masyarakat yang berbondong-bondong untuk mendapatkan takjil gratis tersebut. “Ya asyik saja, apalagi hanya bisa didapat setahun sekali. Selain itu rasa dari Bubur Muhdlor berbeda dengan

bubur pada umumnya,” Kata Nurhadi, Senin (22/6).

Selain bisa didapat secara gratis, Bubur Muhdhor juga diyakini oleh warga bagus untuk kesehatan. Pasalnya resep yang dipakai oleh pengurus masjid dalam mengolah bubur selain santan, garam juga ditambahi bumbu khusus ramuan masyarakat ketu-

 ke halaman 11

Pemberian Hak kepada Yatim Piatu dan Warga Kurang Mampu, Hasil Kerjasama Harian Bhirawa dengan Mitra Kerja

031-5615454

Insyaallah digelar Rabu, 8 Juli 2015

SURABAYA

2

Selasa Pon 23 JUNI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Gagal Penuhi Jumlah Pasangan Calon, Pilwali Surabaya Terancam Ikut 2017 Pemprov, Bhirawa Bila saat pendaftaran pasangan calon tidak bisa memenuhi kuota dua pasangan, tidak menutup kemungkinan Pilkada Surabaya akan ikut gelombang du di tahun 2017.Hal itu bisa saja terjadi, jika dalam masa pendaftaran Pilwali pada 26-28 Juli nanti tidak ada yang mendaftar lebih dari satu pasangan calon, meski sudah diundur 10 hari. Sedangkan ide Pilwali secara aklamasi tidak bisa dilakukan karena melanggar undang-undang. trie diana/bhirawa

Bangun Taman Baru

Pasca pembangunan frontage road dikawasan A Yani Surabaya berdampak pada pengeprasan bangunan depan Dinas Perhubungan dan LLAJ Jatim A Yani Surabaya karena kawasan tersebut mulai dibangun taman baru, seperti bunga pucuk merah, pukul sembilan, bunga trikaler dan lainnya yang ditanam dihalaman tersebut,Senin (22/6).

Dewan Minta Ada Pengawasan Pembuangan Limbah B3 DPRD Surabaya, Bhirawa Dari ratusan tempat layanan kesehatan di Kota Surabaya, ternyata hanya 3 rumah sakit yang memiliki ijin dan tempat pengolahan limbah B3, sementara yang lain menggunakan jasa pihak ketiga untuk pembuangannya. Kini Komisi D DPRD Surabaya terus melakukan pantuan sekaligus meminta kepada Pemkot Surabaya untuk melakukan inovasi system dan pengawasannya.

Tak banyak yang mengetahui, sebenarnya dibuang kemana limbah B3 yang diproduksi oleh beberapa tempat layanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas dan klinik di Surabaya, sementara kasus pembakaran limbah B3 di sembarang lokasi masih banyak ditemukan, lantaran mahalnya biaya pembuangan.

Kondisi ini masih diperparah dengan prilaku sejumlah oknum yang dengan sengaja menjadi penampung beberapa jenis limbah B3 tertentu untuk didaur ulang dengan cara bekerja sama dengan orang dalam, yang kemudian distribusikan ke tempat layanan kesehatan yang lokasinya jauh di luar kota atau daerah-daerah terpencil.

Fenomena ini menjadi keprihatinan Sugito anggota Komisi D DPRD Surabaya yang sebelumnya membidangi

soal pengolahan limbah saat masih aktif sebagai karyawan disalah satu perusahaan multi nasional di Indonesia.

“Sampai saat ini saya masih berusaha melakukan observasi, sebenarnya limbah B3 yang diproduksi oleh sejumlah rumah sakit, puskesmas dan klinik di Surabaya dibuang kemana, karena terkait limbah B3 sangat berkaitan dengan pembiyaan yang mahal,” ucapnya. (20/6/15) Sugito juga mengaku jika dirinya pernah diberikan informasi oleh BLH Kota Surabaya bahwa rumah sakit yang telah memiliki pengolahan limbah B3 hanya ada 3, dan yang lain menggunakan pihak ketiga. Sayangnya tidak dijelaskan, rumah sakit mana saja yang telah memiliki tempat dan ijin pengolahan limbah B3.

“Di Surabaya baru ada 3 rumah sakit yang punya tempat pengolahan limbah B3, dan sesuai info dari BLH, yang lain dikatakan memakai jasa pihak ketiga, nah ini yang perlu mendapatkan pengawasan ketat, karena sangat rawan penyimpangan,” jelasnya.

Masih Sugito, Jika mengirim kepada pihak ketiga, maka masih harus seijin LH, dan tetap harus dipantau perjalanannya, jangan sampai pembuangannya tidak sampai dilokasi

PANGGUNG BIROKRASI

Wonorejo Akan Dibangun Waduk Pemkot, Bhirawa Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, berencana membangun bendungan atau pintu air di sekitar Wonorejo untuk meningkatkan kapasitas debit air di Kali Surabaya.

“Kalau saya tidak lakukan apa-apa, nanti warga Surabaya bisa kekurangan air.

Sekarang saja debit air di Kali Surabaya sudah turun. Saya akan minta (Jasa Tirta) untuk dibuatkan bendungan,” kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini usai melakukan pertemuan dengan anggota Komite II DPD RI di Balai Kota Surabaya, Senin.

Menurut dia, rencana pembangunan bendungan ini dikarenakan 93 persen bahan baku air PDAM Surya Sembada berasal dari Kali Surabaya. Sebelumnya, sudah ada pintu air yang berada di Kali Jagir.

Risma mengatakan bendungan ini penting agar aliran air kali Surabaya tidak terbuang sia-sia ke laut. Sebaliknya, ketika air laut pasang, tidak mudah mengalir ke sungai sehingga itu bisa dimanfaatkan untuk diolah menjadi air bersih maupun air siap minum.

“Di negara manapun air itu diolah.

Sumber air dari Umbulan (Pasuruan) tetap akan kami upayakan. Ini (pembangunan bendungan) haya untuk cadangan. Kalau penduduknya tambah, kami tetap butuh Umbulan. Kami memang sudah dapat dari Umbulan tapi kecil. Sayang sekali kalau Umbulan tidak dimanfaatkan,” katanya.

Ia mengatakan pihaknya sudah mengajukan hal ini ke Jasa Tirta beberapa tahun lalu.

“Cuma mereka tidak respons saja,” katanya, Ketua Komite II DPR RI Purba mengapreasi kepemiminan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharni yang telah banyak mengubah Kota Q dre Surabaya menjadi lebih baik.Q

yang dituju, karena telah ada yang tertangkap karena melakukan pembakaran sendiri dengan pertimbangan lebih menguntungkan.

“Katanya sih pembuangannya di dua lokasi, Mojokerto dan Sepanjang, tetapi yang lain belum tau, namun yang pasti dibawah PT yang kantor pusatnya di Jawa Barat, tetapi apakah semua kesitu,” tambah politisi Hanura ini.

Dia juga meminta kepada Pemkot Surabaya yang dalam hal ini adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Surabaya untuk lebih meningkatkan pengawasan pembuangan limbah B3 kepada seluruh tempat layanan kesehatan di seluruh wilayah Kota Surabaya.

“Pemkot harus mulai meningkatkan lagi soal system dan pengawasannya, karena pembuangan limbah B3 ini beracun, untuk itu pembuangannya diatur, dan jika disalahgunakan maka akan berakibat fatal,” pintanya.

Lanjut Sugito, Pantauannya ya mulai dari pemberangkatan di bekali surat jalan, setelah sampai dilokasi juga harus ada tanda terima dan dokumennya di kembalikan ke tempata layanan kesehatan yang mengirimnya, sehingga benar-benar Q gat terpantau.Q

Pemkot Bangun JLLB dan JLLT untuk Support ke Pelabuhan dan Bandara Pemkot, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memiliki komitmen dalam mengembangkan jaringan jalan demi mengurai kepadatan kendaraan di jalan-jalan utama sekaligus mempermudah akses warganya.

Pengembangan jaringan jalan tersebut meliputi diantaranya Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) dan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB).

Rencana alignment JLLB telah dituangkan dalam Peraturan Walikota (Perwali) Surabaya Nomor 2 Tahun 2014. Sedangkan rencana alignment JLLT dituangkan dalam Perwali Nomor 51 tahun 2014.

“Kami sudah konsultasi ke Kementrian Pekerjaan Umum. Kami juga sudah menghadap gubernur dan Alhamdulillah Gubernur telah menyepakati penetapan lokasi untuk JLLT dan JLLB,” tegas Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini usai menemui Komite II DPD RI Senin (22/6).

Dijelaskan Wali Kota, JLLT yang dilakukan secara bertahap jangka panjang, dibangun dari akses ke Jembatan Suramadu sampai dengan Gunung Anyar.

Rencana pembangunan JLLT kurang lebih sepanjang 17 kilometer dengan lebar 60 meter (termasuk ruang milik jalan). JLLT membentang melewati wilayah Kenjeran-Bulak-Mulyorejo-Sukolilo-Rungkut-Gunung Anyar.

Sementara rencana pembangunan JLLB sepanjang kurang lebih 26,1 kilometer dengan lebar 55 meter (termasuk ruang milik jalan). JLLB dibangun untuk mengurangi kemacetan di koridor Utara Selatan Kota Surabaya membentang melewati Romokalisari, Pakal, Sememi dan Lakarsantri.

“Untuk Jalur Lingkar Luar Barat men-support akses menuju Pelabuhan Teluk Lamong. Sementara Jalur Lingkar Luar Timur men-support akses menuju Bandara Juanda Baru terminal 2-3,” ujar Wali Kota.

Pembangunan JLLB maupun JLLT dipandangs angat efisien karena kurang lebih 80 persen menggunakan prasarana/sarana utilitas (PSU) milik pengembang yang akan diserahkan untuk kepentingan pembangunan jalan. Dengan demikian, Pemkot tidak terlalu terbebani dengan masalah pembebasan lahan.

“Pembebasan lahan kurang lebih 20 persen. Yang dikerjakan Pemkot yang lahan ada masyarakatnya, untuk yang lain dikerjakan pengembang.

Saya prediksi pengerjaannya dua tahun,” sambung mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Pemkot Surabaya juga concern pada kelanjutan pembangunan Frontage Road Jalan Ahmad Yani sisi Timur dan sisi Barat. Pemkot masih terus berupaya melakukan pembebasan lahan secara bertahap mulai dari Jalan Manunggal sampai dengan Royal Plaza (sisi Barat).Q dre

“Kemarin saya sudah ketemu dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan membahas masalah ini. Jika tidak ada yang mendaftar pada masa pendaftaran, maka akan diundur lagi masa pendaftarannya selama 10 hari. Jika setelah 10 hari tetap tidak ada yang mendaftar, itu yang belum ada keputusan KPU-nya. Kemungkinan besar bisa ikut Pilkada serentak pada 2017,” jelas Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo, ditemui di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (22/6).

Sedangkan untuk calon independen, jelas Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, sudah tidak mungkin karena masa pendaftarannya sudah ditutup pada 15 Juni kemarin. Praktis pada pertarungan Pilwali Surabaya nanti harus melalui pasangan calon yang diusung partai politik.

Memang sampai saat ini situasi politik di Surabaya cukup kabur. Dari sekitar sepuluh partai pemilik kursi di DPRD Surabaya, baru PDIP yang berani mengumumkan pasangan calonnya, yaitu Tri Rismaharini-Wishnu Sakti Buana. Partaipartai lain saat ini masih melakukan fit and proper test para bakal calonnya.

Sementara pihak KPU Surabaya kembali menegaskan mekanisme musyawarah mufakat sebagai jalan keluar bila hanya satu pasangan calon yang mendaftar , tidak akan mungkin dilakukan. Peraturan KPU (PKPU) tidak mencantumkan bila calon Wali Kota (Cawali) dan calon Wakil Wali Kota (Cawawali) diperbolehkan hanya satu pasangan.

Sesuai PKPU nomor 9 pasal 91, tidak ada batasan maksimal berapa kali perpanjangan pendaftaran cawali dan bacawali lewat jalur parpol. KPU Kota Surabaya menilai pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara aklamasi atau musyawarah mufakat sebagaimana gagasan PDIP tidak bisa terlaksana karena UU pilkada tidak mengatur akan hal tersebut.

“Jika ternyata sampai dengan masa pendaftaran berakhir hanya ada satu pasangan calon, maka KPU akan memperpanjang pendaftarann sampai ada minimal dua pasangan calon. Karena keberadaan lebih dari satu pasangan menumbuhkan iklim demokrasi,” kata Purnomo Satriyo selaku Divisi Hukum, Pengawasan, SDM, dan Organisasi KPU Kota Surabaya, saat ditemui Bhirawa di kantornya, Senin (22/6) kemarin.

Pria tamatan S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta ini menambahkan, Jika sampai waktu yang ditenggatkan hanya ada satu pasangan calon, maka KPU akan kembali membuka pendaftaran selama tiga hari.

Jika sampai saat itu masih juga belum ada pasangan yang mendaftar maka akan dibuka pendaftaran ulang selama tiga hari lagi. Hal itu sesuai dengan PKPU 9/2015 pasal 91.

“Tidak ada batasan maksimal tentang sampai berapa kali perpanjangan pendaftaran bisa dilakukan. Pertama akan diperpanjang selama 3 hari terus sampai 9 Desember kalau masih belum ada baru diperpanjang sampai 10 hari,” tambahnya.

Menurut Purnomo, yang perlu dicatat, jika pihaknya terus membuka pendaftaran maka sebenarnya yang dirugikan adalah pasangan dan parpol. Sebab, waktu kampanye mereka akan berkurang.

“Nanti jelas yang rugi pasangan calon dan parpol yang mengusungnya. Karena waktu kampanye mereka yang dijadwalkan selama 3 bulan akan dipersempit secara otomatis, sebab tidak mungkin waktu pencoblosan mundur. Tetap serentak 9 Desember 2015” pungkasnya.

Perpanjangan pun, tambah Purnomo, masih melewati proses panjang yakni KPU harus melapor pada DPRD Kota, diteruskan ke Wali Kota Surabaya, lanjut ke Gubernur kemudian berlanjut ke Kemendagri.

Selain itu, kemungkinan hanya ada satu pasangan calon juga bisa terjadi jika salah satu partai mencabut dukungannya, bukan berarti pasangan itu Ada dua aturan, jika pasangan mengundurkan diri, maka parpol bisa mengajukan calon pengganti.

Namun, jika parpol mencabut dukungan, maka pasangan calon yang diajukan masih dianggap sah. “Dalam PKPU tidak mengakomodasi jika hanya ada satu pasangan calon,” terang Purnomo.

Menurut dia, kemungkinannya sangat kecil jika hanya satu pasangan calon yang mendaftar dalam Pilkada mendatang.

Sebab pilkada kali ini sangat menguntungkan parpol. Dimana parpol pastim membutuhkan untuk mendistribusikan kader.

Selain itu dalam pilkada kali ini biaya kampanye, iklan di media juga pihak parpol sangat diuntungkan lantaran KPU menanggung biayanya.

Maka jika Surabaya hanya ada satu pasangan calon dan memungkinkan akan adanya aklamasi, maka harus ada perubahan Undang-Undang pilkada. Namun kemungkinannya sangat kecil sebab peraturan itu juga bukan hanya untuk Surabaya saja.

“Kami tetap yakin ada lebih dari satu pasangan calon karena di beberapa partai juga menjaring calonnya masing-masing,” Q iib.geh tuturnya.Q

PD Munculkan Calon Sendiri, Tolak Aklamasi dalam Pilkada Surabaya PD Jatim, Bhirawa Partai Demokrat (PD) Jatim menolak keinginan dari PDIP untuk menggunakan asaz musyawarah mufakat dan aklamasi dalam Pilwali Kota Surabaya.

Meski mengakui saat ini elektabilitas Tri Rismaharini masih tinggi, namun ketua Partai Demokrat jatim, Soekarwo tetap memberi isyarat tetap akan mengusung calon sendiri dalam Pilkada Surabaya, 9 Desember mendatang.

Soekarwo mengakui bahwa elektabilitas Risma tinggi. Namun demikian PD ingin memunculkan calon sendiri, meski sampai saat ini masih melihat perkembangan terkini.

Dinamika dan peta politik akan terus dipantaunya. Sementara kalau diambil jalan aklamasi ini tentunya melanggar proses demokrasi dan konstitusi.

“Kami masih menunggu. Kami belum ada sikap untuk ini (ikut mengusung Risma).

Calon wali kota Surabaya juga belum diserahkan ke saya sebagai Ketua DPD,” kata Pakde Karwo—panggilan akrab Soekarwo saat ditemui, Senin (22/6).

Ditambahkan Pakde , Pilkada atau Pilwali baginya ada dua kepentingan. Selain untuk memenangkan calon juga untuk membesarkan partai. Jika keduanya tak ditemukan, maka harus menunggu situasi dan dinamiknya dulu.Namun secara diplomatis, Pakde Karwo mengisyaratkan bahwa dua kepentingan dalam Piwali itu belum ditemukan.

Setidaknya hingga saat ini. Baik calon dari kader partai yang siap memenangkan Pilwali maupun kader yang maju agar dengan langkahnya bisa membesarkan partai.

Untuk Surabaya diakui Pakde belum menunjukkan ke arah itu. Meski demikian, seiring waktu dinamikan politik tentu akan berubah. Bisa jadi kader partai Demokrat akan muncul Q cty.iib untuk bisa memberi dua manfaat tersebut.Q

Pencalonan Bupati Kediri Digugurkan, WW Lapor ke Polda Jatim Keputusan KPU Kabupaten Kediri yang mengugurkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wishnu Wardhana (WW) dan Tomi Ari Wibowo, dinilai tidak adil.

Pasangan dari jalur independen ini melaporkan hal itu ke Polda Jatim, Senin (22/6).

Ditemani Bacawabup Tomi Ari Wibowo dan Kuasa Hukumn Andry Ermawan, WW tiba di Mapolda Jatim sekitar pukul 11.00 pagi.

Kedatangannya ini merupakan bentuk kekecewaannya terhadap keputusan Ketua dan komisioner KPUD Kabupaten Kediri yang menggugurkan pencalonannya dan menetapkan bahwa dirinya tidak memenuhi syarat (TMS).

“Kami datang untuk melaporkan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Ketua dan Komisioner KPUD Kabupaten Kediri

yang menetapkan surat keputusan TMS atas pencalonan saya dan rekan saya (Tomi) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kediri,” tegas WW di Mapolda Jatim, Senin (22/6).

WW menjelaskan, Ketua dan Komisioner KUPD Kabupaten Kediri beralasan belum menerima hardcopy dan sofcopy dukungan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, sehingga menetapkan TMS atasnya.

Padahal, menurut WW yang pernah menjabat sebagai ketuia DPRD Surabaya ini , pihaknya telah

menyerahkan hardcopy dan softcopy pada Ketua dan Komisioner KPUD Kab Kediri tertanggal 15 Juni 2015.

WW menyayangkan sikap Ketua KPUD maupun Komisioner yang tidak mau memberikan tanda terima penyerahan berkas dokumen. Alasannya, tanda terima baru diberikan setelah penelitian dokumen.

Bahkan, sambung WW, KPUD Kab Kediri dengan sengaja membiarkan berkas dukungan pasangan bakal calon perseorangan atasnya, sehingga rawan hilangnya dokumen. “Padahal kami sudah menyerahkan hardcopy dan softcopynya. Mereka melakukan perbuatan pembohongan, penjegalan dan kejahatan dengansengaja menggugurkan kami se-

bed/bhirawa

Wishnu Wardana beserta Tomi Ari Wibowo, calon Bupati dan Wakil bupati Kediri melaporkan Ketua dan Komisioner KPUD Kabupaten Kediri ke Mapolda Jatim, Senin (22/6). bagai pasangan bakal calon misioner KPUD Kab Kediri nunjuk petugas dari paperseorangan,” tegas WW. menilai bahwa pasangan sangan calon untuk menSelain itu, Ketua dan Ko- independen ini tidak me- dampingi proses penelitian

jumlah dukungan dan persebaran.

Padahal, WW mengaku, telah mempersiapkan dan menujuk sebanyak 10 orang petugas termasuk 3 orang ahli IT yang hadir di kantor KPUD Kab Kediri sesuai undangan KPUD untuk penelitian berkas.

“Atas penetapan keputusan TMS oleh KPUD Kab Kediri No 23/Kpts/Kpu.Kab014.329738/2015, keputusan itu dinyatakan batal demi hukum,” tambahnya.

Dari konsultasi tadi, WW mengatakan bahwa alurnya dari Bawaslu kemudian diserahkan ke Polda Jatim.

“Masalah ini akan kita laporkan ke Bawaslu. Untuk keputusan dari KPUD Kab Kediri, kami akan PTUN kan, baik perdata maupun pidana,” pungkasnya.Q bed

SURABAYA

Selasa Pon 23 JUNI 2015

3

Sebelum Berprofesi Guru, Sarjana Pendidikan Bakal Wajib ke Daerah Terpencil Rumah Sakit Nakal, BPJS Bakal Putus Kontrak Surabaya, Bhirawa Kendati sudah berjalan hampir dua tahun, program jaminan kesehatan masyarakat (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan belum memberikan manfaat secara maksimal kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan rumah sakit yang bermitra dengan BPJS Kesehatan tidak semua memberikan pelayanan prima.

Data BPJS Kesehatan KCU kota Surabaya, tahun ini terdapat tiga fasilitas kesehatan tingkat sekunder atau rumah sakit yang berada di Surabaya dan Sidoarjo sudah mendapatkan teguran dari BPJS Kesejatan. Rumah sakit tersebut melakukan kecurangan dan pemberian pelayanan yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada.

Kepala KCU BPJS Kesehatan Surabaya I Made Puja Yasa, mengatakan terkait masih adanya fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan buruk bagi pasien. BPJS Kesehatan akan melakukan pemutusan kerjasama jika ada fasilitas kesehatan, baik pemerintah dan non pemerintah melakukan pelanggaran seperti administrasi, pelayanan dan obat.

“Memang di dalam kontrak, kita sebutkan disitu tahap awal yang kita lakukan adalah teguran,” terang Made Menurutnya, sesuai dengan peraturan menteri kesehatan nomor 5 tahun 2014 tentang standar kompetensi dokter Indonesia untuk pelayanan primer. Pelayanan medis di tingkat primer yakni klinik, dokter keluarga dan puskesmas dalam memberikan pela-

Surabaya, Bhirawa Para mahasiswa jurusan kependidikan harus bersiap mengajar dulu di daerah terpencil sebelum mengikuti profesi guru.

Dalam rencana Kemenristek dan Dikti untuk melakukan reformasi total pada Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) mewajibkan setiap calon guru mengikuti program Sarjana Mengajar di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terpencil (SM3T) selama satu tahun.

Pelayanan yang diberikan rumah sakit yang bermitra dengan BPJS Kesehatan. yanan medis, harus mengacu pada hal ini rumah sakit dan klinik. Rumah standar kompetensi dokter Indonesia. sakit dan klinik tidak dapat bermain ‘’Jadi semua rumah sakit yang berdengan menggunakan aturan sendir jika mitra dengan BPJS Kesehatan harus bermitra dengan BPJS. Rumah sakit memathui aturan main yang telah didakan mengelola dana dari BPJS untuk tapkan, jika tidak BPJS akan mendijadikan sebagai dana operasionalnya. indak tegas,’’ ujarnya. ‘’BPJS tidak melarang rumah sakit dan Sebagai kepanjangtangan pemerintah klinik mengambil keuntungan akantetapi BPJS Kesehatan harus menjalin kerjaskeuntungan tersebut harus wajar dan seseuai ama yang baik dengan stakehoder dalam dengan aturan yang berlaku,’’ ucapnya.

dna/bhirawa

Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono mengatakan, akan menindak tegas rumah sakit dan klinik yang melakukan pelangaran.

Dinkes akan melakukan teguran hingga mencabut ijin operasional rumah sakit dan klinik jika melanggar atauran yang berlaku. ‘’Pada intinya kita akan tegas menindak oknum rumah sakit nakal, hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepaQ dna da kesehatan,’’ tegasnya.Q

Dahlan Iskan Terbebas dari Panggilan Kejati Jatim

LINTAS PERISTIWA

Per 1 Juli, Disnakertransduk Buka Posko Pengaduan THR Pemprov, Bhirawa Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jawa Timur berencana membuka Posko Pengaduan THR per 1 Juli 2015 sekaligus membentuk tim pengawas.

“Bagi pegawai, karyawan atau buruh yang tidak mendapatkan THR bisa mengajukan pengaduan ke Posko yang berlokasi di kantor Disnakertransduk Jatim. Disnaker nanti nya akan menindak lanjuti dengan melakukan mediasi dengan perusahaan,” kata Plt Kadisnakertransduk Jatim, Drs SuQ rac kardo, Senin (22/6).Q

Wacana Reformasi Total LPTK

Kejati Jatim, Bhirawa Ekspose yang dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim di Kejaksaan Agung (Kejagung) pekan lalu, membuahkan hasil yang mengejutkan.

Pasalnya, guna menuntaskan penyidikan dua perkara dugaan korupsi di Kejagung dan Kejati DKI, Dahlan Iskan terbebas dari panggilan Kejati Jatim.

Terbebasnya Dahlan Iskan dari panggilan Kejati Jatim merupakan salah satu siasat agar penyidikan dua kasus dugaan korupsi yang menyeretnya dapat segera dirampungkan. Selain itu, Kejagung dan Kejati DKI dapat fokus dalam memanggil dan memeriksa Dahlan untuk melengkapi hasil penyidikan yang dilakukan penyidik.

“Intinya fokus pada penyidikan kasus Dahlan di Kejagung dan Kejati DKI. Sementara ini Kejati Jatim tidak melaku-

kan pemanggilan untuknya (Dahlan, red),” tegas Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto, Senin (22/6).

Dijelaskan Romy, langkah itu diambil guna memantabkan penyelidikan yang dilakukan penyidik pidana khusus (pidsus) Kejati Jatim. Terlebih dalam pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) atas kasus dugaan korupsi Dahlan pada saat menjabat sebagai Dirut PT Panca Wira Usaha (PWU).

Menurut Romy, biarlah kasus Dahlan di Kejati Jatim berjalan dengan apa adanya. Sebab, keterangan Dahlan masih dibutuhkan di Kejagung dan Kejati DKI. Namun, lanjut Romy, bukan berati keterangan Dahlan tidak dibutuhkan penyidik Kejati Jatim.

Melainkan lebih mengutamakan proses penyidikan atas dua kasus yang

Program Nasional Pendataan Keluarga 2015

menyeretnya.

“Pak Dahlan pasti akan dimintai keterangan di Kejati Jatim. Tinggal tunggu koordinasi dari Kejagung dan tunggu kasusnya masuk tahap 1,” ungkap Romy.

Disinggung mengenai kelanjutan kedepan penyelidikan kasus Dahlan, pria asal Jambi ini mengaku, kasus yang ditangani Kejati Jatim tidaklah main-main.

Romy menjelaskan, dari perkembangan penyelidikan, diketahui bahwa aset yang dikelola PT PWU tidak hanya berada di Jawa Timur saja, melainkan ada yang berada di Jawa Tengah.

Selain itu, dalam penjualan sejumlah aset, seharusnya Pemprov Jatim memperolah uang sebesar Rp 9 miliar.

Tapi, diduga ada penyelewengan yang dilakukan PT PWU dengan hanya Q bed memberikan uang Rp 4,5 miliar.Q

Rencana Kemneristek dan Dikti ini mendapat respon positif dari perguruan tinggi kependidikan. Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Prof Warsono mengatakan, berdasar Undang-undang (UU) Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tenaga pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, hingga sertifikat pendidik.

Kompetensi guru ini , lanjut Warsono ,meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. SM3T sendiri, menurut Warsono, bisa ajang uji mental dan pengetahuan sebelum terjun benar-benar sebagai guru.

“Pendidikan Profesi Guru (PPG) ini hanya bisa diikuti oleh lulusan SM3T dengan beasiswa penuh dari pemerintah,” katanya kemarin, (22/6).

Warsono menjelaskan, sebagai salah satu LPTK penyelenggara SM3T yang sudah menginjak angkatan kelima, tahun ini Unesa kembali menerima kuota dari Kemenristekdikti sebanyak 180 lulusan SM3T untuk mengikuti PPG. Mayoritas adalah lulusan program studi kependidikan S1 yang kemudian lolos seleksi di Dikti sebagai peserta SM3T. Dia mengatakan, program SM3T dan PPG seluruhnya didanai oleh kementerian.

Sehingga, kuota dan LPTK ditentukan oleh pusat. “Memang kedepannya untuk menjadi guru itu tidak mudah. Harus mengikuti PPG sesuai amanat UU,” ujar guru besar dari Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Unesa ini.

Menurut Warsono, terkait reformasi LPTK yang bakal dilakukan Kemenristekdikti, pihaknya belum mengetahui detail implementasinya. Namun, bagi calon guru yang telah mengikuti SM3T dianggap telah teruji mental dan daya pengabdiannya sebelum menjadi guru sesungguhnya. “Memang setelah lulus sarjana, calon guru ikut SM3T kemudian ke PPG. Lulus dari PPG mereka berhak menerima sertifikat profesi guru. Ini yang bisa dipakai untuk mengajukan diri sebagai guru,” Q tam jelas dia.Q

Musim Kemarau, NTP di Jatim Turun Drastis DPRD Jatim, Bhirawa Kurangnya perhatian dari Pemprov Jawa Timur terhadap penanganan musim kemarau membuat Nilai Tukar Petani (NTP) menurun drastis. Bahkan penurunan NTP di Jatim tersebut tertinggi,jika dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Yusuf Rohana menegaskan NTP di Jatim saat ini sangat tajam turunnya. Padahal selama ini tidak pernah terjadi. Bahkan dibandingkan dengan Jateng, dan Jabar, Provinsi Jatim sangat drastis penurunannya.Hal ini tampak dengan menurunnya kesejahteraan para petani.

“Selama ini angka NTP di Jatim belum pernah hingga di bawah 100 persen. Namun akibat kurang responsipnya Pemprov, dalam hal ini SKPD yang terkait terhadap penanganan musim kemarau NTP turun drastis hingga dibawah 100 persen,”tegas politikus asal PKS, Senin (27/6).

Drastisnya penurunan NTP tersebut, tambah-

nya tidak hanya dirasakan para petani saja, tetapi juga berdampak pada turunnya daya minat beli masyarakat luas terhadap produk pertanian.Daya minat jual terhadap daya beli berbanding jauh, karena naiknya harga jual.

Yusuf mengingatkan dengan turunnya NTP ini Pemprov tidak boleh serta merta menjadikan faktor cuaca sebagai alasan utama. Pemprov Jatim melalui Dinas Pengairan harus mencari solusi yang tepat untuk tetap dapat mempunyai persediaan air yang cukup ketika terjadi musim kemarau.Mengingat Indonesia memiliki dua musim yakni musim hujan dan kemarau.

“Pemprov tidak bisa menyalahkan alam sebagai dampak turunnya NTP. Jangan dibandingkan dengan provinsi lainnya.Dinas terkait harus cermat dalam mencari solusi. Indonesia ini kan mempunyai dua musim yakni hujan dan kemarau,” tuturQ cty nya Yusuf.Q

BKKBN Jatim bersama dengan Kader Pendataan Keluarga melakukan pendataan terhadap keluarga Soekarwo.

Soekarwo Dukung Pendataan Keluarga 2015 Setelah suskes melakukan pendataan kepada Wakil Gubernur (Wagub) Jatim Saifullah Yusuf, kemarin (22/6) BKKBN Jatim bersama dengan Kader Pendataan Keluarga berhasil mendata keluarga Gubernur Jatim, DR Soekarwo.

Pendataan yang dilakukan di Gedung Negara Grahadi Surabaya disambut baik oleh orang nomer wahid Jatim ini. ‘’Kami senang BKKBN Jatim bersama dengan Kader Pendataan Keluarga melakukan pendataan keluarga, hal ini dilakukan sebagai upaya dalam menyukseskan program nasional Pendataan Keluarga 2015,’’ ujar Soekarwo.

Pakde Karwo sapaan Gubernur Jatim, DR Soekarwo mengatakan, pendataan keluarga 2015 diharapkan dapat segera rampung. Banyak manfaat yang diperoleh jika pendataan keluarga ini berjalan sukses yaitu terpetakannya kondisi keluarga-keluarga di Jatim. Selain itu pendataan ini akan membantu pemerintah dan BKKBN dalam mengambil sebuah keputusan. ‘’Tidak mungkin kita mengambil keputusan jika tidak didasari dengan data atau informasi yang lengkap’’ katanya.

Ke depan Pakde meminta, hasil pendataan keluarga 2015 diharapkan dapat menjawab kebutuhan akan ketersediaan data dan informasi keluarga yang akan mendukung program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga. ‘’Jadi jelas pendataan keluarga ini sangat penting sehingga diperlukan kerjasa-

Meski Pelik, DPRD Sidoarjo Selesaikan RPH Ngelom

Pakde Karwo didampingi Bude Karwo (Nina Soekarwo) melakukan pengisian data keluarga. ma dan peran serta masyarakat dalam mensukseskannya,’’ pesannya.

Kepala Perwakilan BKKBN Jatim Dwi Listyawardani mengaku, dirinya siap mensukseskan program pendataan keluarga 2015 dengan cara menterjunkan 137.000 Kader Pendataan Keluarga . Ratusan ribu kader ini siap melakukan pendataan keluarga di 8500 desa di kabupaten/kota di Jatim. Dengan pembekalan dan persiapan yang matang, para kader dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kader pendataan keluarga. ‘’Saya yakin 137.000 kader ini dapat bekerja dengan baik karena mereka sudah disiapkan sebelumnya,’’ ujarnya.

Dani panggilan akrab Dwi Listyawardani menyatakan, dengan sisa waku hingga akhir Juni 2015 ini, program pendataan keluarga dapat segera terselesaikan. Saat ini sudah 83 persen data keluarga yang sudah terdata sisanya tinggal 17 persennya dalam proses. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendataan di Jatim salah satunya adalah ketersediaan formulir pen-

dataan keluarga dan partisipasi masyarakat dalam ikut pendataan. ‘’Yang terpenting disini adalah partisipasi masyarakat, jika formulirnya ada dan lengkap aketetapi tidak diimbangi dengan partisipasi yang tinggi, maka pendataan keluarga tidak akan selesai,’’ tegasnya.

Sementara itu Kader Pendataan Keluarga Daerah Manyar Sabrangan Surabaya Puji mengungkapkan, sebagai kader pendataan keluarga dirinya siap mendata dan mendapangi masyarakat yang didatanya. Banyak saran dan masukan yang diberikan kepada masyarakat pada saat melakukan pendataan, diantaranya adalah memberikan pemahaman tentang KB, bagaimana menjaga kebersihan lingkungan dan memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh keluarga. ‘’Pada intinya kita tidak hanya mendata keluarga saja, melainkan juga memberikan pemahaman tentang manfaat ber KB, dan memberikan solusi atau masukan terhadap masalah keluarga,’’ urainya Q dna* dengan nada optimis ini.Q

Desakan warga desa Ngelom, Kec Taman, yang meminta kepada DPRD Sidoarjo untuk menutup RPH (Rumah Pemotongan Hewan) Ngelom, dipindah ke tempat lain, akan dicarikan solusi tanpa harus merugikan pihak lain. mengingat di balik RPH tersebut menjadi tempat menggantungkan nafkah dari sekitar 50 penjagal hewan.

DPRD Sidoarjo sedang mencarijalan terbaik bagaimana menyelesakan kemelut ini, mengingat ada kepentingan warga dan penjagal yang berbeda. Warga kepentingannya ingin lingkungannya tidak dikotori, sementara tukang jagal juga membutuhkan tempat itu untuk mencari nafkah apalagi keberadaan RPH itu lebih dulu ada dibanding tumbuhnya lingkungan tempat tinggal di situ.

Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Nur Achmad Syaifudin, yang sempat meninjau keberadaan RPH yang dikeluhkan warga mengakui, memang tidak layak.

Sanitasinya buruk, untuk menuju sungai besar juga harus melewati saluran limbah rumah tangga. “Pokoknya jauh dari sungai besar,” ucapnya. Ia mempunyai solusi yang akan ditawarkan kepada semua pihak baik warga, pengelola RPH maupun Dinas Pertanian/Peternakan Sidoarjo, un-

tuk direlokasi tempat itu di RPH Krian aau PH Puspa Agro mengingat kapasitas penyembelihannya masih memungkinkan. Kapasitas RPH Krian yang tiap hari memotong 150 sapi, masih bisa dimanfaatKetua Komisi C, kan untuk menampung pemotongan 15 sapi relokasi dari RPH Ngelom.

“Namun solusi ini masih ditawarkan dalam forum pertemuan, kalau memang disepakati akan bisa ditindaklanjuti. Yang penting ada kesepakatan dulu,” pintanya.

Ketua DPRD Sidoarjo, Sulamul Hadi Nurmawan, Senin (15/6) siang, menanggapi hatihati masalah ini karena benturan kepentingan antara warga dengan jagal. melihat sejarah keberadaan RPH dan terutama menyangkut bisnis jual beli daging sapi. Mungkin saja pihak jagal berusaha mempertahankan RPH itu karena kedekatan rumahnya dengan lokasi RPH milikmPemkab Sidoarjo ini. Kekuatiran juga pasar daging yang sudah dikelola bertahun-tahun akan hilang bila harus dipindah ke RPH Krian.

Lebih dari setahun warga Ngelom, Kecamatan Taman-Sidoarjo mengeluh bau limba Rumah Potong Hewan (RPH) ditempat tersebut.

Warga meminta agar pemerintah melakukan relokasi secepatnya. Apalagi ditempat tersebut juga ada Puskesmas. “Memang RPH tersebut sudah berdiri puluhan tahun dan kami hidup di tengah pencemaran udara menyengat,” tutur Rahnawi,salah seorang warga setempat.

Warga bahkan ada yang mengaku sesak napas karena bau menyengat dari RPH tersebut.”Kami sebenarnya sudah tidak tahan dengan kondisi polusi udara yang saat ini,”

timpal warga lainnya dengan nada prihatin.

Hal tersebut diakui Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Ia juga mengaku sudah dilapori warga Ngelom terkait kondisi RPH Ngelom yang sudah tidak sehat lagi.

Bau yang menyengat Nur Achmad setiap harinya membuat warga tidak nyaman. “Mereka mendatangi saya dan meminta RPH direlokasi,” katanya.

Mendengar laporan warga, katanya, pihaknya akan memanggil Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DP3) untuk membahas masalah RPH Ngelom. Jika kondisinya sudah tidak sehat lagi RPH harus segera dipindah secepatnya. DP3 akan melihat detail penyebab kumuhnya RPH Ngelom yang dipersoalkan warga.

Namun demikian, katanya, pihaknya juga akan mempertimbangkan nasib tukang potong hewan (jagal) yang ada di RPH Ngelom. Jumlah jagal yang mencapai 50 orang juga akan diperhatikan nasibnya. Jika RPH Ngelom ditutup, para jagal juga akan menganggur. Padahal jagal tersebut juga berasal dari Ngelom.

Soal relokasi RPH Ngelom tersebut, sebenarnya sudah dibicarakan sebelumnya.

Salah satu solusinya, RPH tersebut akan direlokasi ke pasar agrobis Puspa Agro. “Nanti akan kita bicarakan lebih lanjut dengan manajemen Puspa Agro membahas masalah RPHitu,” ucapnya. Menurutnya, jika pembahasan relokasi RPH sudah berjalan baik, pada 2015 relokasi RPH bisa dilakukan. Sehingga, warga Ngelom tidak perlu lagi mengeluh dengan kondisi kumuhnya Q hds,adv RPH Ngelom selama ini.Q

4

OPINI Tajuk

Pilih Wisata Religi LIBUR (panjang) sekolah sudah tiba, bersamaan pula dengan bulan puasa Ramadan. Ini musim puncak rekreasi sekaligus pelaksanaan adat budaya me-raya-kan Idul Fitri.

Sepanjang jalanan menuju tempat wisata, arus lalulintas sudah sangat padat. Karena itu perlu ekstra waspada, terutama pada tujuan wisata alam (plantations tour) saat di pantai atau di pegunungan. Bencana longsor dan badai bisa datang tiba-tiba.

Badai bisa datang di darat (berupa puting beliung), bisa di laut, juga bisa di udara. Perlu pertimbangan untuk lebih memilih tujuan wisata ke-sejarah-an dan wisata religi.

Terutama yang tak jauh benar, agar tidak terlalu lama di perjalanan. Misalnya berwisata menyambung silaturahim sanak-keluarga. Mendatangi museum atau mengunjungi makam Wali Sanga. Biasanya program wisata religi (harganya) lebih terjangkau.

Lalulintas jalan akan sibuk oleh mobil pribadi maupun angkutan (bus) wisata yang disewa. Karena itu kewaspadaan di jalan raya mesti ditingkatkan. Sudah kelewat banyak korban harta, raga dan jiwa, terbuang sia-sia di jalan raya. Termasuk libur wisata bersama dalam rangka mengisi liburan sekolah. Ironisnya, kecelakaan lalulintas di darat, hampir seluruhnya (95%) disebabkan faktor human error.

Tragedi kecelakaan sebagian besar disebabkan oleh kru. Diantaranya karena sopir pengganti kurang ahli dan tidak memahami jalan yang dilintasi tujuan wisata. Kesalahan manusia dibalik stir kendaraan, menjadi faktor utama kecelakaan.

Kesalahan umumnya berupa tidak terampil, ugal-ugalan, sampai dibawah pengaruh narkoba dan miras. Negara di seluruh dunia kini menerapkan hukuman berat (penjara seumur hidup) untuk pengemudi dibawah pengaruh narkoba dan miras.

Pengguna jasa bisa bertanya secara langsung, apakah sopir dalam keadaan sehat? Bahkan untuk mencegah ulah sopir mbeling, di-wajib-kan pula uji petik. Serta pentingnya sertifikasi sopir angkutan umum wisata. Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota) mesti mewaspadai usaha jasa wisata bodong. Kelayakan kendaraan (terutama rem, ban, gigi persneling, kotak P3-K, serta radiator) mesti diperiksa cermat.

UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas telah banyak mengatur berbagai hal sekitar pengemudi dan kendaraan. Tetapi yang diatur hanya ”penampakan” luar.

Sedangkan kesiapan mental dan kebugaran belum diatur rinci. Misalnya pasal 310 ayat (1) hingga ayat (4) memang telah merinci orang (pengemudi) dan kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan. Begitu pula pasal 287 ayat (5) telah merinci batas kecepatan terendah dan tertinggi. Serta pasal 283 yang melarang ugal-ugalan dalam mengemudi.

Kelayakan jalan raya juga sering menjadi penyebab kecelakaan. Dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, diatur tanggungjawab masing-masing pemilik jalan umum. Kita ketahui, masih banyak jalan yang tidak layak di-lalulintas-i. Diantaranya jalan by-pass Mojokerto, serta jalur pantura Gresik – Tuban, banyak jalan berlubang.

Padahal Pemerintah (pusat maupun propinsi dan kabupaten serta Pemerintah Kota) bisa dituntut manakala kondisi jalan tidak dilengkapi sarana keselamatan.

Di dalam arena wisata juga tak kalah gentingnya.

Banyak aksiden terjadi, umumnya disebabkan keteledoran pengawasan yang kurang memadai. Ada tempat wisata yang kurang memperhatikan keselamatan, kurang perawatan. Sehingga ancaman tanah longsor harus diwaspadai.

Terutama pada arena wisata pegunungan. Ingat dulu, di Pacet, Mojokerto terjadi longsor sampai menyebabkan banyak korban jiwa. Begitu pula di kawasan pantai, diperlukan lebih banyak penjagaan.

Tetapi banyak tragedi terjadi yang disebabkan kecerobohan pengunjung. Misalnya di tempat pemandian atau kolam renang. Mesti diperhatikan benar kedalaman air yang disesuaikan dengan usia dan tinggi badan. Juga pendampingan tim resque (penyelamat). Maka misi wisata sebagai re-kreasi mesti dijaga benar. Serta tetap berlaku sopan dan waspada. Harapan rekreasi seyoginyanya tidak berubah menjadi musibah bencana. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Remaja Harus Bercita-cita Miliki KB REMAJA sebagai calon orangtua di masa mendatang harus bercita-cita memiliki keluarga berencana yakni suatu keluarga yang hanya memiliki dua anak. Remaja yang sejatinya akan menjadi orangtua ini harus paham sejak dini bahwa jika nanti berkeluarga harus melahirkan generasi yang berkualitas. Jika anaknya banyak, bagaimana bisa melahirkan generasi berkualitas karena banyak hal yang tidak dapat terpenuhi.

Untuk itu, BKKBN harus gencar menyosialisasikan ke remaja dalam berbagai komunitas hingga membentuk Pusat Informasi dan Komunikasi Remaja di sekolah dan perguruan tinggi mengenai pentingnya menjadi generasi yang berencana. Para remaja diberikan pemahaman bahwa secara ideal, sebuah keluarga itu hanya terdiri dari orangtua yakni ayah dan ibu serta dua anak.

Mengapa dua anak, karena dua anak ini dianggap adalah pengganti orangtuanya. Jika tidak maka jumlah penduduk akan terus bertambah, sehingga peluang terjadi kerusakan lingkungan hingga tingginya persaingan di dunia kerja akan semakin mencolok.

Para remaja ini juga diberikan pemahaman bahwa untuk menghasilkan generasi yang berkualitas maka harus siap secara mental dan fisik sebelum berkeluarga. Secara ideal, remaja harus tahu bahwa usia yang baik untuk menikah bagi perempuan itu adalah 20 tahun karena pada usia ini seluruh organ reproduksi, dan untuk pria yakni 25 tahun.

Untuk itu BKKBN yang sudah siap dengan konsep “Generasi Berencana” perlu memberikan pengertian mengenai pentingnya merencanakan suatu keluarga agar menghasilkan anak dan keturunan lebih berkualitas. Para remaja harus diingatkan untuk menunda pernikahan karena lebih baik mengejar cita-cita terlebih dahulu.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Selasa Pon, 23 JUNI 2015

Menunggu Political Will Pemerintah Masyarakat kita rasanya kian tidak sabar atas sikap pemerintah dalam menghadapi persoalan bangsa dan negara. Pemerintah kita memang terkesan lamban, itu tidak bisa dipungkiri. Ini bukan soal tidak sabar karena pemerintahan Jokowi-JK belum berjalan 1 tahun. Namun begitu, jika persoalan bangsa dan negara tidak diputuskan segera secara konkrit, gelombang protes dan ketidakpuasan kian mengalami eskalasi.

Mengurai Masalah Harapan pada pemerintahan Jokowi begitu besarnya karena ia dicitrakan sebagai presiden yang merakyat lantaran sering blusuk an dan berkomunikasi dengan rakyat. Tentu saja, tidak semua presiden mampu melakukan kegiatan itu. Harapan kelewat besarnya itu membuat Jokowi punya beban berat.

Bisa jadi, siapapun yang jadi presiden akan punya beban serupa, masalahnya Jokowi sudah dianggap sebagai “sang mesiah” bagi pendukungnya.

Sebagai seorang presiden, Jokowi punya beban berat karena ia bukan “pemilik” sebuah partai politik (Parpol) yang bisa menggerakkan kendaraan partai secara leluasa. Ia hanya penumpang paling populer diantara penumpang yang lain, bahkan dari “pemilik”nya sekalipun.

Karena popularitasnya itu, ia didorong menjadi nahkoda yang lebih besar dengan tetap tak punya hak milik atas “kendaraan” tersebut.

Sebagai pemilik kendaraan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tentu tidak rela jika sang nahkoda ikut menguasainya. Dinasti trah Soekarno bisa terancam, seandainya Jokowi dibiarkan tidak dalam pengawasan. Di sinilah kemudian terjadi gesekana kepentingan.

Jokowi yang notabene sudah menjadi milik masyarakat Indonesia dianggap tetap menjadi mi-

P

dan bijak dengan melihat kelebihan dan kekurangan. Perlu diingat pula, tidak semua kebijakan seorang pemimpin akan memuaskan semua pihak, tetapi pemimpin harus mengeluarkan kebijakan. Oleh karena itu, jangan jadi Oleh : lik atau orang yang pemimpin kalau tidak hanya bisa menjadi Nurudin mau mengambil risiko orang karena peran berkaitan dengan ke“kendaraan“ politik. bijakan yang diambilJadilah kepaniknya itu. an melanda PDIP. Kekuasaan Kita bukan tidak percaya yang dimiliki sampai mampu presiden tak mengambil langmengantarkan Jokowi jadi presikah-langkah konkrit. Barangden, jika tidak dipelihara akan kali presiden sedang bingung hancur. Kepanikan ini muncul kebijakan apa yang sebaiknya sampai elit politik PDIP mengeludiambil, sementara masyarakat arkan pendapat bahwa Jokowi itu inginnya keputusan dikeluarkan hanya petugas partai. Ini justru sesegera mungkin. Rakyat tentu menunjukkan kepanikan partai tidak akan menanggung risiko berlambang banteng dengan monjika ada dampak negatif. Namun cong putih itu. Dalam posisi ini, demikian, seorang pemimpin presiden benar-benar tersandera layaknya presiden, jika salah secara politik. mengambil kebijakan ia akan Di sinilah awal mula masalah dicaci maki habis. Bahkan, jabatberasal sehingga presiden tidak annya itu akan menjadi taruhan. bisa bekerja secara leluasa karena Dalam hal ini kita memahami tersandera secara politik. Dalam pertimbangan presiden, tetapi bahasa humor, maju kena munmasalahnya apakah masyarakat dur kena. Jokowi tinggal memilih juga punya pemikiran seperti sebuah keputusan untuk partai itu? Masyarakat kita tentu sudah atau rakyat. muak dengan hingar bingar politik tanpa keputusan yang jelas.

Kemauan Politik Tentu saja, masyarakat Politik memang tetap politidak bisa punya pikiran kayak tik yang mempunyai dunianya presiden yang selalu lambat sendiri. Ia memang tidak bisa dalam mengambil kebijakan. dirasionalkan. Seteru bisa menMasyarakat membutuhkan kepujadi teman sejati, sementara itu tusan segera dan bisa dirasakan. teman sejati dalam sekejap bisa Kita tidak bisa menyalahkan menjadi lawan. Inilah yang bisa masyarakat yang seperti itu jadi digunakan Jokowi untuk karena memang kondisi dan menimbang untung rugi dalam level berpikirnya masih belum memutuskan kebijakan, meskisesuai yang diharapkan. Namun pun terkesan lambat. demikian, masyarakat hanya Yang jelas dan pasti, pemimpin punya permintaan pada pemerinharus punya kemauan mengetah agar ia segera mengeluarkan luarkan kebijakan secara cepat langkah-langkah konkrit.

Benar bahwa partai atau kepentingan tertentu melatarbelakangi dirinya jadi presiden, tetapi siapa yang memilih? Dalam posisi ini rakyat telah memberikan mandat dan kepercayaan penuh untuk presiden segera mengambil langkah-langkah bijak. Kelambanan kebijakan sebelumnya dijadikan dasar mengapa rakyat mayoritas memilih pasangan Jokowi-JK. Tak lain, karena kepercayaan dan track record yang dianggap mewakili dalam menyalurkan kepentingan masyarakat.

Dalam posisi ini, presiden sebenarnya mempunyai posisi kuat untuk mengambil langkah, termasuk langkah tidak populer sekalipun. Langkah tak populer perlu diambil kalau memang itu untuk kepentingan rakyat Indonesia. Rakyat tentu tahu, atasan Polri dan KPK itu presiden. Tentu saja, presiden sudah selayaknya dan secepatnya bisa mengambil langkah kongkrit.

Kita khawatir jangan-jangan kekecewaan masyarakat mengalami eskalasi, menumpuk dan suatu saat akan meledak menjadi tindak kekerasan. Bukan berarti masyarakat tidak taat hukum, tetapi mereka menganggap sudah tidak ada jalur hukum atau kebijakan politik yang bisa menyalurkan keinginannya. Jika suatu saat muncul tindak kekerasan, jangan salahkan masyarakat.

Mereka bertindak karena telah mengalami kekecewaan yang kian menumpuk. Jokowi tentu tidak mau menerima risiko ini, bukan?

Sekarang kita tinggal menunggu political will (kemauan politik) pemerintah terhadap permasalahan berbangsa dan bernegara.

Rakyat hanya membutuhkan keputusan segera untuk menentukan langkah selanjutnya pula.

Dosen Fisip Universitas Muhammadiyah Malang

Bursa Pendidikan dan Pasar Kerja MEA

uncak genggap gempita memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), akhirnyapun akan terjawab di akhir tahun ini. Pasalnya akhir tahun 2015 ini adalah batas akhir persiapan untuk menyambut MEA. Ada harapan, baik tersirat maupun tersurat, dari negara-negara ASEAN yang memiliki cita-cita bahwa MEA ini akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi seperti yang terjadi di Masyarakat Uni Eropa. Namun demikian, dibalik harapan tersebut ada segaris kecemasan terjadinya kompetisi di antara sumber daya manusia (SDM) negara-negara ASEAN. Mereka yang memiliki kualitas pendidikan terbelakang akan terjungkal dan menjadi jajahan.

Kira-kira demikian ketakutan yang disimpulkan dari berbagai tulisan tentang pendidikan dan MEA. Realitas pendidikan kita Ketakutan itu adalah wajar karena dunia pendidikan kita selalu menghebohkan setiap kali terjadi pergantian menteri yang biasanya diikuti pergantian kurikulum. Banyak sekolah dasar yang tidak layak dan hampir roboh, namun terus digunakan karena manajemen sekolah yang korup. Belum lagi dengan tenaga pengajar yang tidak dapat meningkatkan kualitas diri mereka karena penghargaan gaji yang sangat rendah. Jangankan memikirkan untuk meningkatkan kapasitas anak didik, meningkatkan kapasitas diri mereka sendiri saja sudah sangat berat.

Apa yang menarik adalah bahwa perasaan ini sebetulnya tidak eksklusif dirasakan oleh Indonesia saja, tetapi juga negara-negara ASEAN lain.

Alih-alih menyambut gembira terbukanya peluang bekerja di luar negeri, sebagian besar justru ketakutan bahwa periuk nasi di dalam negeri akan diambil oleh warga dari negara anggota ASEAN yang lain. Hal ini relatif agak berbeda dengan pemerintah dan warga masyarakat Uni Eropa yang cenderung bersikap positif terhadap liberalisasi tenaga kerja mereka. Mereka menyebutnya sebagai kebebasan bergerak bagi pekerja (free movement of workers).

Kebebasan bergerak ini dijamin dalam Treaty on the Functioning of the European Union pasal 45.

Tidak boleh ada anggota yang

hukum di setiap nemelarang warga dari gara relatif sama. anggota negara lain EU memiliki konuntuk bekerja. vensi yang wajib diLarangan hanya ratifikasi oleh setiap boleh dikaitkan sepanegara di dalam sisnjang menyangkut tem hukum nasional keamanan, prosedur mereka. Misalnya administrasi, atau larangan diskriminaseandainya memang si dalam dunia kerja, mengganggu pasar penetapan standar tenaga kerja di dalam Oleh : upah minimum, pennegeri. Itu pun perlu Asri Kusuma Dewanti jaminan kebebasan disertai dengan buktiberserikat dan bebukti. Larangan yang runding, pemberian berlaku di saat ini tunjangan, sistem oleh beberapa negara asuransi, pesangon. Kemana pun anggota Uni Eropa dan diterima mereka pergi, para pekerja akan alasannya oleh Komisi Eropa mendapatkan perlindungan yang adalah soal pembatasan akses relatif sama. kerja terhadap warga Kroasia Di ASEAN hal itu tidak terjadi. yang baru bergabung pada 1 Juli Akibatnya, persaingan yang tim2013 lalu. bul adalah persaingan yang tidak Sejumlah keluhan atas prinsip demokratis dan tidak fair. Malaykebebasan bergerak tersebut sia dan Singapura hingga saat ini tidak berarti hilang. tidak memiliki serikat buruh yang Keluhan yang paling lantang bebas. Serikat buruh di sana sama mengkritisi kebijakan tersebut seperti SPSI di zaman Orde Baru. terutama berasal dari Inggris.

Sederhananya, apabila ada warga Inggris menuduh bahwa kebikita yang bekerja di sana dan jakan tersebut telah membuat mengalami masalah, mereka akan angka pengangguran meningkat, mengalami ”penyelesaian” yang membebani pelayanan dan fasilimirip dengan apa yang dilakukan tas infrastruktur, dan terutama oleh pemerintahan Orde Baru. menuduh bahwa pencari kerja Bagi Indonesia, keadaan itu itu hanya mengincar tunjangan bisa menguntungkan dan juga yang baik di Inggris. merugikan. Keuntungannya bahKeluhan ini dibantah oleh wa MEA bisa memacu investasi Komite Penasihat Migrasi yang lebih besar karena kita memiliki menyatakan bahwa ekonomi tenaga kerja tidak terampil yang Inggris sebetulnya diuntungkan besar. Apabila seluruh sarana dengan adanya pekerja dari infrastruktur yang dibayangkan luar Inggris. Tahun ini angka oleh pemerintah Joko Widodo pengangguran di Inggris justru menjadi kenyataan, perkembangturun paling rendah selama tuan itu akan lebih mempercepat juh tahun terakhir. Dengan kata arus modal yang masuk. lain, kebebasan pekerja untuk Kerugiannya, kualitas hidup bergerak menguntungkan secara sebagian besar para pekerja ekonomi walaupun tingkat penkita tidak akan lebih baik dari gangguran tetap ada. sekadar upah minimum, apalaPerbedaan tanggapan atas gi karena jumlah tenaga kerja MEA tidak lain disebabkan sejak kurang terampil yang besar, seawal ASEAN memang tidak dimentara pekerjaan yang bernilai arahkan untuk bergerak seperti upah tinggi akan tetap dikuasai kesatuan Uni Eropa, sehingga oleh warga pemilik modal. Sektor tidak realistis sebenarnya untuk industri padat karya memang mengharapkan capaian keadaan sektor produksi yang dapat menyang sama. ciptakan lapangan kerja dengan cepat dan mengatasi pengangguLiberalisasi pasar kerja ran namun rapuh secara politik, MEA dipersepsikan lebih sekarena tuntutan perbaikan nasib bagai sarana kompetisi bukan setiap tahun dalam bentuk pekonsolidasi pasar. Apakah neningkatan upah minimum selalu gara-negara anggota EU (Euroterjadi dan menimbulkan gejolak pean Union) juga berkompetisi? ekonomi dan politik.

Ya, mereka berkompetisi dan di Di sisi lain, MEA juga menjadi sini perbedaannya.Kompetisi di peluang bagi warga kita yang meantara warga negara EU adalah miliki keterampilan untuk pergi kompetisi yang adil dan terbuka, ke negara ASEAN lain untuk karena sistem demokrasi dan

bekerja dengan kondisi politik seperti yang telah dijelaskan di atas. Sebetulnya, di sektor minyak dan gas, pekerja kita yang berketerampilan sudah banyak yang bekerja di luar negeri. Posisi-posisi penting dan strategis di perusahaan minyak Malaysia atau Brunei bahkan diisi oleh para pekerja dan eksekutif dari Indonesia. Syaratnya memang para pekerja kita tidak menikmati kebebasan politik seperti yang dirasakan di dalam negeri.

Berkaca dari pengalaman di Uni Eropa, kita menyimpulkan bahwa negara-negara anggota ASEAN lebih merasakan MEA sebagai ancaman ketimbang peluang. Iklan-iklan layanan publik yang diproduksi oleh kementerian mengirimkan pesan bahwa MEA seperti sebuah masa kritis di mana akan ada persaingan untuk merebutkan posisi mendominasi dan mereka yang tidak didominasi akan sengsara. Mungkin para pembuat keputusan yang merancang bangun MEA memiliki rasa positif terhadap penyatuan pasar, namun rasa optimistis itu tidak ditularkan kepada pejabat politik yang berkuasa.

Perbaikan mutu pendidikan mutlak harus dilakukan, namun jangan lantas membebani anak didik dengan berbagai ”persiapan” yang dianggap dapat membantu mereka menang dalam kompetisi pasar tenaga kerja di masa mendatang. Pendidikan yang baik menurut ukuran saya adalah pendidikan yang dapat mendorong semaksimal mungkin hasrat, potensi, bakat, atau talenta anak didik Indonesia dan bukan pendidikan yang membuat anak Indonesia seperti robot yang dimekanisasi dengan segala persiapan materi belajar ”siap pakai”. Dalam sistem kapitalisme alias ekonomi pasar, kreativitas memiliki nilai tambah yang lebih dibandingkan dengan pekerjaan yang manual.

Yang harus dilakukan negara adalah menjamin melalui sistem kesejahteraan bahwa anak didik kita tidak akan sengsara dan menderita apabila mereka mencoba berkreativitas dan mengeksplorasi diri, sehingga liberalisasi pasar kerja di MEA nantinya tidak begitu saja menggerus potensi dan kreativitas yang dimiliki anak didik kita.

Pengajar LC ( Lembaga Bahasa ) Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Pon 23 JUNI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO Antisipasi Kecurangan PPDB Kota Mojokerto

KELANA

Antisipasi Kekeringan, BPBD Bangun Sumur Bor Geolistrik Gresik, Bhirawa Untuk mengantisipasi musim kemarau panjang, Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Gresik membangun sumur bor geolistrik di sejumlah desa yang selama ini rawan terjadinya kekeraningan. Diantaranya, di Desa Pacuh, Kec Balongpanggang, Desa Raci dan Srowo Kec Sidayu.

BPBD Pemkab Gresik, Abu Hasan mengatakan, sejauh ini pihaknya terus melakukan patroli ke sejumlah wilayah kecamatan yang berpotensi terjadi kekurangan air. Bahkan, patroli digelar hingga di tujuh kecamatan dan 39 desa yang dianggap rawan kekeringan. Dari tujuh kecamatan itu diantaranya, Bungah, Benjeng, Cerme, Duduksampeyan, Kedamaian, Balungpanggang, dan Sedayu.

Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, daerah yang selama ini menjadi langganan kekeringan, kondisnnya kini berkukarang dibandingkan tahun lalu.

Sementara, ketersediaan air di sejumlah sumber air maupun di sejumlah waduk juga banyak diaktifkan kembali dengan cara dilakukan pengerukan kembali. ‘’Jadi kalau seandainya terjadi kekurangan air masih gampang di atasi,’’ terang Abu Hasan.

Selain itu, lanjut Abu Hasan, untuk menanggulangi kekurangan air di sejumlah wilayah, BPBD juga sudah mulai membuat sumur bor berbasis geolistrik. ‘’Jadi kita sudah antisipasi jauh-jauh sebelumya, kalau untuk kemarau tahun ini diperkirakan awal Juni hingga akhir Oktober. Kalau untuk droping air Insya Allah belum dibutuhkan karena sumber air juga masih ada,’’ tambahnya.Q eri

DPRD Buka Posko Pengaduan Penyimpangan Kota Mojokerto, Bhirawa DPRD Kota Mojokerto membuka Posko pengaduan masyarakat terkait adanya penyimpangan ataupun persoalan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online tahun 2015 ini. Masyarakat tak perlu takut menyampaikan temuannya, karena lembaga wakil rakyat memastikan menyembunyikan identitas pelapor.

Junaedi Malik, Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto menuturkan, Posko pengaduan memberi ruang bagi masyarakat untuk melaporkan segala bentuk permasalahan yang terkait langsung dengan proses maupun mekanisme PPDB online itu. ‘’Silahkan masyarakat mengadukan permasalahan PPDB online, baik melalui SMS center yang dimiliki dewan atau datang langsung ke dewan. Semua pintu komisi maupun fraksi terbuka lebar untuk kepentingan ini,’’ tandas politikus PKB ini, kemarin.

Menurut Juned, sapaan akrab Ketua Fraksi PKB itu, pelaporan harus jelas, baik identitas pelapor maupun materi laporannya. ‘’Identitas pelapor kami sembunyikan.

Dan pijakan untuk menindaklanjuti pelaporan PPDB mengacu pada Perwali soal PPDB,’’ tandasnya.

Artinya, lanjut Juned, jika hal yang dilaporkan di luar hal yang ditentukan atau diatur dalam Perwali, dewan akan mengesampingkan. ‘’Misalnya, ada pelaporan wali murid agar anaknya yang tak memenuhi syarat tetap bisa di sekolah

kariyadi/bhirawa

Junaedi Malik yang dituju. Entah itu alasan ekonomi atau lainnya. Hal yang demikian tidak bisa diakomodir,’’ imbuhnya.

Meski membuka Posko pengaduan masyarakat, kata Juned, dewan tetap berharap tak ada pengaduan yang masuk. ‘’Itu idealnya. Kalau tidak ada pengaduan yang masuk, kan indikasinya PPDB terlaksana sesuai ketentuan. Dan masyarakat pun terlayani dengan baik,’’ sergahnya.

Posko pengaduan dibuka,

Sidoarjo, Bhirawa Meski dunia pariwisata di Kab Sdoarjo kini terkesan adem ayem, tapi keberadaan lembaga seperti Badan Promosi Pariwisata Daerah di daerah ini, dirasakan masih belum perlu. Sebab dalam lembaga yang kini mengurusi masalah wisata di Sidoarjo, yakni Disporabdupar, sudah ada bidang khusus yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dalam mempromosikan pariwisata daerah.

Menurut Kasubag Kelembagaan Bagian Organisasi Pemkab Sidoarjo, Kusmanto SSos MA, di Kab Sidoarjo lembaga seperti Badan Promosi Pariwisata Daerah dirasa masih tak perlu, karena di dalam Tupoksi bidang pariwisata di SKPD itu, sudah ada yang mengurusi promosi wisata.

Kusmanto menjelaskan, Tupoksi ini sudah melekat di Bidang Pariwisata dan di Seksi Pengembangan Obyek dan Promosi Wisata Disporabudpar Sidoarjo.

Kalau masalah promosi pariwisata daerah dianggap kurang, maka seksi itu harus memaksimalkannya. Baik dari sisi anggarannya dan sarana prasarananya. ‘’Bila daerah lain mungkin perlu adanya Badan Promosi Pariwisata, tapi di Sidoarjo masih belum memerlukan, sebab kini sudah terwadahi dalam Seksi Promosi Wisata, dan itu yang harus dimaksimalkan, kalau itu ada mungkin akan terlalu kecil kalau hanya mengurusi promosi wisata saja, karena dalam dunia wisata banyak yang harus diurusi,’’ komentar Kusmanto, Senin ( 22/6) kemarin.

Disampaikan Kusmanto, potensi wisata di Kab Sidoarjo mempunyai karakteristik sendiri dengan daerah lain.

Sehingga beda dengan daerah seperti Batu, Bali dan lain-lain. Kab Sidoarjo, mempunyai potensi wisata di bidang lain, yang perlu dikembangkan. Seperti wisata kuliner, wisata UMKM seperti tas koper Tanggulangin dan sepatu sandal Wedoro dan wisata olah raga seperti memancing. ‘’Itu yang harus kita promosikan pada masyarakat luas,’’ katanya.Q ali

kata Juned, juga untuk menguji, apakah PPDB online masih bisa direkayasa, ‘dimainkan’ atau memang benarbenar fair dan transparan. ‘’Fungsi kontrol dewan akan kita tajamkan. Kalau ternyata dalam perjalanan PPDB online, baik pra maupun pasca terbukti ada rekayasa, Dewan akan meminta semua yang terlibat, baik siswa maupun penanggungjawab PPDB online di level sekolah dan dinas harus mundur,’’ tandas dia.

Jadwal dan tahapan PPDB online diatur dalam Perwali Mojokerto Nomor 29 tahun 2015 tertanggal 29 Mei 2015.

Sesuai Perwali, penerimaan siswa baru dari level SMP dan SMA/SMK mulai 22 Juli 2015.

Ini ditandai pendaftaran jalur prestasi akademik dan non akademik untuk SMP dan SMA/SMK tanggal 22 Juni hingga 24 Juni 2015.

Dalam Perwali, dari keseluruhan kuota bangku SMA Negeri, siswa yang berdomisili atau sekolah di wilayah Kota Mojokerto mendapat porsi 70% dan selebihnya untuk siswa luar kota. ‘’Kecuali Untuk SMKN tak ada kuota,’’ ujar Hariyanto, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto.

Hariyanto, memastikan selama proses online tak akan ada trouble, sistem macet dan kendala lain. Ini sesuai garansi yang diberikan PT Telkom selaku penyedia aplikasi. Ketika pelaksanaan PPDB real time online, ada jaminan kalau server dan seluruh variable perangkat siap 100%. ‘’PT Telkom menjamin, sifatnya mutlak. Kalau tidak ada garansi penuh, bisa jadi jadwal dan tahapan PPDB sistem online akan berujung masalah seperti halnya tahun kemarin.

Kami tidak mau seperti tahun lalu,’’ janji Hariyantyo.Q kar

Wali Kota Blusukan Jadi Imam Salat Tarawih

Sidoarjo Belum Butuh Badan Promosi Wisata Daerah

achmad suprayogi/bhirawa

Saman bersama keluarga saat menerimah hibah rumah secara simbolis dari Bupati Saiful Ilah dan Menteri Ferry Mulsyidan Baldan.

Tukang Becak Dapat Hibah Rumah Rp 200 Juta Sidoarjo, Bhirawa Tiga orang warga tak mampu Sidoarjo mendapatkan berkah Ramadan, yakni mendapatkan rumah impian seharga Rp200 juta. Ketiganya Sulimah, warga Desa Gamping, Darwoko warga Dusun Terik, Desa Terik, dan Saman warga Dusun Jeruk, Desa Jeruk ketiganya dari Kec Krian.

Sebelumnya yang terpilih adalah Saman, tukang becak yang berhak mendapatkan hibah rumah gratis.

Sementara yang kedua bantuan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Ferry Mursidan Baldan atas nama BPN dan satunya lagi dari Menteri Agraria diserahkan kepada Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH MHum. Penyerahan langsung diserahkan Menteri Ferry Mulsyidan Baldan dan Bupati

Sidoarjo, DPD REI Jatim, di Perumahan Quality Residen, Desa Gamping, Kec Krian, Senin (22/6) sore.

Direktur PT Bumi Jati Kalang Sejahtera, Nurhayati salah satu pengembang yang menghibahkan rumah itu mengatakan, rumah dihibahkan tipe 36 dengan luas 90 meter persegi, dengan harga sekitar Rp200 juta. ‘’Jadi program ini untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, atau warga yang tak mampu untuk membeli rumah layak huni,’’ katanya.

Ketua DPD REI Jatim, Drs Paulus Totok Lusida juga mengatakan, kalau program hibah rumah atau rumah gratis ini di Jatim ada 15, setiap tahun akan diberikan secara bergantian. Makanya jangan sampai rumahnya nanti dijual atau dikontrakkan. ‘’Rumah itu nantinya

Pemkot Sterilkan PKL Alun-alun Tak Terima, Puluhan PKL Wadul Dewan Kab Mojokerto, Bhirawa Pemkot Mojokerto menegaskan jika Alun-alun Kota Mojokerto harus steril dari Pedagang Kaki Lima (PKL). Kebijakan ini direaksi puluhan PKL yang tergusur dengan mengadu ke gedung DPRD, Senin (22/6) kemarin. Jika dak ada solusi dan tak diperbolehkan berjualan lagi, para PKL itu mengancam bakal menggelar demo lebih besar lagi.

Sebelum mengadu ke dewan, terjadi aksi saling bersitegang antara pendemo dengan aparat kepolisian di depan pagar Pemkot Mojokerto. Bahkan pendamping PKL yakni Ketua Aliansi Rakyat Mojokerto Bersatu (ARMB), Siswanto diusir. Siswanto dianggap

5

bukan PKL namun terlibat dalam aksi itu. Sementara perwakilan PKL tetap diizinkan ke gedung dewan untuk menyampaikan aspirasinya.

Asisten I Pemkot Mojokerto, Soemarjono memaparkan, aspirasi PKL Alun-alun sudah disampaikan dan dibahas, alunalun steril dari PKL. ‘’Relokasi PKL alun-alun sudah selesai, 228 pedagang sudah diberikan tempat baru dan gratis sehingga relokasi PKL alun-alun sudah tuntas. Penataan alun-alun sudah bagus,’’ katanya, Jika memang PKL alun-alun yang direlokasi ke Benteng Pancasila (Benpas) tak sesuai, seharusnya dibicarakan bukan dijual-

kariyadi/bhirawa

Puluhan PKL Alun-alun berdemo didepan Kantor Pemkot Mojokerto.

belikan dan kembali ke alun-alun.

Pemkot, lanjut Soemarjono, sudah berbaik hati memberikan relokasi sesuai dengan jumlah baru PKL, dari 190 menjadi 228 pedagang.

Sementara itu, Ketua Paguyupan PKL Kota Mojokerto, Nuradi mengatakan, PKL meminta agar Pemkot memberikan izin kembali berjualan di alun-alun. ‘’Sebentar lagi, memasuki tahun ajaran baru ditambah saat ini Bulan Ramadan dan menjelang Lebaran. Kebutuhan semakin mendesak, kami berharap agar Pemkot memberikan izin berjualan di alun-alun,’’ ungkapnya.

Salah satu perwakilan PKL, Heri menambahkan, PKL minta Pemkot Mojokerto untuk merevisi Perda No 5 Tahun 2005. ‘’Jika alun-alun steril, PKL minta dibuatkan tempat khusus. Seperti di sisi timur, bisa digunakan untuk berjualan. Kami sudah pindah ke Benpas tapi tak mendapat keuntungan disana,’’ tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Abdullah Fanani mengatakan, dewan memperjuangkan semua aspirasi masyarakat ke eksekutif. ‘’Revisi Perda tak bisa seperti membalikan tangan, finalisasi di eksekutif karena dewan bukan eksekutor. Kami akan mengajak bicara pihak eksekutif,’’ jawabnya.Q kar

gratis semuanya, dan ada persyaratannya agar tak dijual,’’ katanya.

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH MHum memberikan apresiasi atas program yang digagas DPD REI Jatim, yang telah memberikan rumah satu unit untuk kaum duafa.

Semoga bermanfaat, semoga bisa diikuti pengembang perumahan yang lain. ‘’Saya berharap bisa diikuti pengembang yang lain,’’ harap Saiful Ilah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Ferry Mursidan Baldan juga memberikan jaminan, menggratiskan terhadap iuran-iuran atau pajak PBB nya, ataupun pungutan yang lainnya kepada ketiga orang penerima hibah rumah. ‘’Jadi kalau menyerahkan secara gratis, harus gratis semuanya,’’ tegas Ferry Mursidan Baldan.Q ach

Kota Mokokerto, bhirawa Walikota Mojokerto Mas’ud Yunus selama bulan Ramadan memiliki kebiasaan baru yakni menjadi imam blusukan. Secara rutin diluar jadwal Safari Ramadan yang digelar Pemkot Mojokerto ini dilakukannya sejak menjadi Wakil Wali Kota lalu.

Tanpa pengawalan dan protokoler, Mas’ud Yunus yang seorang ulama, secara pribadi menjadi imam salat tarawih dadakan di masjid dan musalla di wilayah Kota Mojokerto. Karena tidak terjadwal, masjid dan mushalla tujuanpun dapat dipilihnya hanya beberapa menit sebelum waktu Salat Isya.

Seperti yang dilakukan pada Jumat lalu, Wali Kota Mas’ud Yunus memilih Masjid Nurul Huda di Lingkungan Blooto sebagai masjid yang diimami. Bersama istri, Siti Amsah mas’ud Yunus, wali kota menggunakan kendaraan pribadi menuju lokasi itu.

Menjadi Imam Salat Isya dan tarawih, wali kota juga mengisi tausyiah dengan tema meningkatkan keimanan selama Bulan Ramadan. Tak hanya itu wali kota setelah selesai menjadi imam, juga memberi sangu anak-anak dengan tujuan mengapresiasi karena telah giat beribadah sejak dini.

Ada yang spesial dalam blusukannya kali ini. Wali kota setelah menjadi imam, diajak warga setempat untuk menghadiri dan mem berikan sambutan dalam acara malam tasyakuran dalam rangka memperingati hari jadi Kota Mojokerto ke-97.

Wali kota menerangkan bahwa di dalam perjalanan sejarah, Kota Mojokerto terus berbenah membangun agar masyarakatnya lebih maju, lebih sejahtera, damai, selamat dunia dan

selamat akhirat. ‘’Karena itu kita semua harus mengenang dan berterima kasih atas jasa-jasa orang-orang, jasa-jasa pejuang yang telah membangun Kota Mojokerto,’’ kata wali kota.

Wali kota menambahkan bahwa Nabi Muhammad bersabda barang siapa orang-orang yang tak berterima kasih kepada sesama manusia, maka ia juga tidak berterima kasih kepada Allah SWT. ‘’Maka dari itu sebagai ungkapan rasa syukur, marilah kita bersyukur dan berdoa, menggelar syukuran pada malam hari ini untuk mendoakan orang-rang yang telah berjuang membangun Kota Mojokerto,’’ lanjut Walikota Wali kota Menyebutkan bahwa mensyukuri nikmat Allah hukumnya wajib. Kalau kita semua banyak bersyukur Insya Allah nikmat Allah akan terus bertambah. Caranya mensyukuri nikmat, kata Imam Ghozali, bahwa syukur hakiki itu adalah menggunakan nikmat untuk semua yang disenangi Allah SWT. Kita semua hidup di Kota Mojokerto, banyak nikmat yang telah dirasakan. Biaya kesehatan gratis, pendidikan gratis, mengurus KTP gratis, angkutan malam hari gratis, raskin gratis. ‘’Nah untuk mensyukuri nikmat ini, maka kita harus menggunakan nikmat yang disenangi Allah.

Karena Allah senang dengan umat yang rukun, kekeluargaan, guyub dalam kebersamaan seperti malam ini. Maka dari itu semangat gotong royong harus terus kita tingkatkan,’’ seru wali kota.

Wali kota dan istri kemudian menikmati suguhan tumpeng. Nasi dan lauk yang ditaruh di atas lembaran daun pisang juga menjadi santapan makan bersama masyarakat.Q kar

BNNK Sidoarjo Apresiasi Sekolah Bersih Narkoba Beda dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk tahun 2015 ini penyelenggaraan acara puncak lomba aksi sekolah bersih Narkoba, diselenggarakan di Kantor BNNK Sidoarjo, di Jl Perum Taman Pinang Indah Nomor 1, Sidoarjo. Panitia lomba memberikan penghargaan pada sejumlah sekolah setingkat SMP di Kab Sidoarjo yang menang dalam kegiatan yang digelar BNNK Sidoarjo ini.

Kepala BNNK Sidoarjo, AKPB Surpriyanto SH, mengapresiasi pada sekolahsekolah yang terlibat dalam lomba ini. Karena lewat program ini, arahnya untuk menjaga kesehatan anak didik mereka sendiri agar terhidar dari penyalahgunaan Narkoba. ‘’Semoga lewat kegiatan seperti ini, siswa pelajar di Kab Sidoarjo bisa dicegah dalam penyalahgunaan Narkoba, karena dampak penyalahgunaan Narkoba akan bisa merusak masa depan dan merusak mental generasi muda, karena sebetulnya menggunakan Narkoba itu hanya halusinasi saja,’’ komentar Supriyanto, belum lama ini.

AKBP Supriyanto bangga acara yang terselenggara itu bisa

berjalan lancar. Diakuinya, pada tahun ini lomba puncak aksi sekolah bersih Narkoba di tempatkan di Kantor BNNK Sidoarjo, maksudnya agar bisa mengenalkan dan mendekatkan siswa maupun masyarakat luas tentang keberadaan BNNK di Kab Sidoarjo.

Setelah acara ini selesai, Supriyanto tetap mohon pada pihak sekolah masing-masing, agar kegiatan ini tak hanya dijadikan seremonial saja. Tapi hendaknya dijadikan sebagai suatu ajakan dan semangat pada anak didiknya agar bisa lebih baik dan betul-betul tak memakai Narkoba. ‘’Apapun jenisnya, mulai ringan sampai berat,’’ kata Supriyanto.

Menurut Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan BNNK Si-

doarjo, AKP Agus Suwandi,dalam lomba yang penilaiannya dimulai sejak April sampai Mei itu, kriteria patokan lomba diantaranya dituangkan dalam majalah dinding, ada Posko Satgas Narkoba, yel-yel anti Narkoba yang tak hanya oleh siswa tapi juga diikuti guru, ada baliho, ada website dan media social, website sekolah, dan ada drama pencegahan Narkoba. ‘’Lomba tahun 2015 ini konsepnya beda dengan tahun 2014 lalu, agar ada inovasi dan kreasinya,’’ kata Agus.Q ali*

ali kusyanto/bhirawa

Para siswa SMP dari sejumlah sekolah di Kab Sidoarjo saat menerima piagam penghargaan lomba sekolah bersih Narkoba tahun 2015 dari BNNK Sidoarjo.

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Satpol PP Ekstra Ketat Awasi Tempat Hiburan dan Hotel Lumajang, Bhirawa Jajaran Satpol PP Kabupaten Lumajang akan ekstra ketat mengawasi tempat hiburan dan hotel selama ramadan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi masih terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat yang bisa mengotori bulan suci ini. ‘’Pengawasan terhadap berbagai potensi maksiat selama ramadan akan ditingkatkan,’’ kata Totok Suharto Kepala Satpol PP Kabupaten Lumajang.

Pihaknya, lanjut Totok telah membentuk dua regu untuk melakukan patroli dan razia rutin dengan sasaran berbagai tempat hiburan dan hotel maupun penginapan. ‘’Ketiga regu ini akan melakukan patroli dan razia di zona utara dan selatan bergantian," lanjut Totok.

Lebih lanjut Totok mengungkapkan patroli dan razia mulai dilakukan sejak awal ramadhan kemarin. Dimana, kedua regu Satol PP ini bergerak ke dua zona berbeda. "Regu pertama melakukan operasi di tempat hiburan dan hotel di wilayah utara. Sedangkan regu kedua di wilayah selatan," ujarnya.

Hasilnya, dari penertiban perbuatan maksiat saat ramadhan ini bisa terjaring 6 pasangan mesum dari hotel dan penginapan berbeda. Keenam pasangan mesum ini, kemudian digiring ke Kantor Satpol PP untuk dilakukan pembinaan.

"Keenam pasangan mesum itu terjaring dari Hotel di wilayah Tekung dan penginapan di dalam kota,’’ ungkapnya.Q yat

Pemkab Terapkan One Day One Juz Tuban, Bhirawa Tidak seperti biasa, Musalla Al Furqon yang berada di tengahtengan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban dihadiri H. Fathul Huda atau orang nomor wahid di Bumi Wali Tuban, karena setiap harinya pada saat waktu salat Dzuhur dan Ashar hanya tampak Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussain, M.Si. Mulai kemarin (22/6), Musalla Al Furqon tersebut setiap harinya setelah para pegawai negeri sipil (PNS) menjalankan salat Dzuhur, akan ada, atau diisi dengan Kajian Islam dengan berbagai nara sumber yang kompeten. “Setiap harinya akan diisi oleh Da’i dan ustad sebagai nara sumber.

Selain itu sebelum Salat Dzuhur dilaksanakan pula Tadarus Alquran, One Day One Juz atau Satu Hari satu juz yang diikuti oleh Pegawai Pemkab secara bergiliran sesuai jadwal,” kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tuban, Drs. Sulistyasi (22/6).

Pada kesempatan pertama (22/6), Bupati Tuban H. Fathul Huda yang juga seorang Da’i ini diberi kesempatan memberikan tausyiah pada pegawai Pemkab yang beragama Islam dan mengikuti salat dzuhur di Musalla Al Furqon.

Bupati yang juga salah satu wakil ketua PWNU Jawa Timur ini mengupas tentang pahala dan berkah menjalankan ibadah puasa pada 10 hari pertama, seperti berlipat gandanya ibadah sunnah, diutamkannya infak dan Shodaqoh dan dibukanya banyak pintu amalan.

“Kami sang mengapresisasi adanya kajian seperti ini,

karena dengan bekal iman yang kuat, pegawai di Lingkup Pemkab Tuban diharapkan menjadi pelayan masyarakat yang baik, selalu mendahulukan kepentingan masyarakat dibanding kepentingannya sendiri,” harap Bupati Huda dalam tausyiahnya.

Bupati Huda juga mengungkapkan, salah satu hal yang harus diutamakan dalam mendukung jalannya pemerintahan yang baik dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, serta selaras dengan ajaran yang diajarkan baginda Muhammad SAW adalah dengan selalu berbagi dengan sesama yang membutuhkan.

“Tapi banyak di antara manusia yang bahkan meragukan janji dari Allah SWT dan Rasulullah Muhamamad SAW tentang pentingnya bersedekah, padahal dengan sedekah tidak akan mengurangi harta, bahkan akan semakin

khoirul huda/bhirawa

Bupati Tuban, H. Fathul Huda saat memberikan Tausyiah di Musalla Al Furqon Lingkup Pemkab Tuban. bertambah. Namun buktinya banyak sekali yang masih sulit untuk menjalakannya,”Terang

Ramadan, Dua Eks Lokalisasi Dijaga Ketat Situbondo, Bhirawa Memasuki bulan suci Ramadan 1436 H, jajaran Kopeltibkab (Koordinator Pelaksana Ketertiban Kabupaten) Situbondo kian intensif melakukan operasi dan razia di tempat bekas pangkalan PSK. Selain melakukan razia, Kopeltibkab Situbondo juga giat melakukan penjagaan tempat pelacuran selama 24 jam.

Penjagaan super ketat ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya praktek pelacuran selama bulan Ramadan ini.

Data Bhirawa menyebutkan, ada sedikitnya 20 personel petugas gabungan yang akan diterjunkan melakukan penjagaan secara bergantian. Sejak pagi hingga sore hari akan dijaga 10 orang personel dan selanjutnya sejak malam hingga pagi hari juga akan dijaga 10 personel.

Ada dua lokalisasi yang mendapat penjagaan super ketat petugas gabungan, yaitu lokalisasi eks gunung sampan di Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo serta lokalisasi Bandengan, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan.

Menurut Ahmad Jakfar, Koordinator lapagan, pihaknya akan melakukan penjagaan di lokalisasi sebagai bentuk penghormatan datangnya bulan suci Ramadan. Ahmad Jakfar menambahkan, selain melakukan pejagaan super ketat di lokalisasi, petugas gabungan juga dipersiapkan melakukan patroli rutin ke sejumlah tempat pelacuran dan warung remang-remang. “Ini sudah menjadi kesepakatan dalam Kopeltibkab Situbondo,” akunya.Q awi

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda Beat, th. 2014, Hitam, AG3776RAM, a/n. Ahmad Fatoni, Jl Botoran RT 02/03, Kel. Botoran-T.Agung No. 1165/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO Hilang STNK nopol P 3157 EV, a/n Susriyono/P Edy Arifandi, Ds. Jatisari, rw 08/02, Kec. Arjasa, Situbondo.

No. 1166/IMB/BI-II/2015

mantan Ketua PC NU Tuban sebelum menjabat sebagai Bupati.Q hud

Bupati Sampang Tak Hadiri Nota Penjelasan di Dewan

Gelapkan Dana PUAP, Sekretaris Gapoktan Divonis Dua Tahun Kota Madiun, Bhirawa Sidang kasus penggelapan dana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dengan terdakwa Joko Susilo, yang juga sekretaris Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kanigoro Makmur, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, divonis 2 tahun penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Kota Madiun, Senin (22/6).

Sebelum membacakan amar putusannya, ketua majelis hakim. Maulia Martwenty Ine, membacakan hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa merugikan para petani yang tergabung dalam Gapoktan Kanigoro Makmur. Sedangkan yang hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan mengaku terus terang serta berlaku sopan di persidangan.

"Terdakwa secara syah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelepan yang berkaitan dengan jabatannya.

Oleh karenanya, menghukum terdakwa dengan pidana selama 2 tahun penjara," kata ketua majelis hakim, Maulia Martwenty Ine, dalam amar putusannya.

Atas vonis tersebut, baik terdakwa maupun Jaksa Penunut Umum (JPU) Didik Ibayanto, menyatakan pikir-pikir.

"Saya pikir-pikir, Bu Hakim," kata terdakwa Joko Susilo,pelan. Vonis majelis hakim ini, lebih ringan enam bulan dari tuntutan JPU. Pasalnya, dalam sidang dengan agenda tuntutan, Senin (15/6) lalu, JPU Didik Ibayanto menuntut terdakwa selama dua tahun enam bulan.

Joko Susilo dimejahijaukan karena telah menggelapkan uang sekitar Rp100 juta milik Gapoktan Kanigoro Makmur.

Uang tersebut, merupakan dana bantuan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dari Kementerian Pertanian.Q dar

Selasa Pon 23 JUNI 2015

sawawi/bhirawa

Kuasa Hukum Ketua DPC PD Sri Utami, menghadap majelis hakim bersama Kuasa Hukum Polres Situbondo, Reno Widigdo saat mengikuti persidangan Pra Peradilan di PN Situbondo, kemarin.

Sidang Gugatan Pra Peradilan Ketua Demokrat Segera Divonis Situbondo, Bhirawa Sidang gugatan pra peradilan Ketua DPC Partai Deokrat Situbondo, Sunardi, kepada Polres Situbondo, memasuki agenda kesimpulan, Senin (22/6). Sidang selanjutnya memasuki pembacaan putusan (vonis) oleh majelis hakim yang dipimpin Gusti Made Juliartawan, pada hari ini Selasa (23/6). Kedua kuasa hukum masing-masing Sri Utami (pembela Sunardi) dan Reno Widigdo (pembela Polres Situbondo) menyatakan kesiapannya menghadapi agenda terakhir, pembacaan vonis.

Pada sidang sebelumnya, Sunardi yang cukup lama menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan politik (banpol), Ketua DPC Partai Demokrat Situbondo, resmi menempuh jalur praperadilan ke PN Situbondo, agar dikeluarkan SP3.

Pada sidang yang dipimpin hakim tunggal I Made Juliartawan, menggelar sidang gugatan dengan agenda penyerahan materi gugatan, termasuk tanggapan oleh Kuasa Hukum Sunardi, Sri Utami. Hadir pula kuasa hukum termohon (Polres Situbondo), Reno Widigdo SH dengan didampingi Kasubag Humas Polres, IPDA Nanang Priambodo.

Menurut Hakim Juliartawan, sidang pra peradilan selanjutya akan digelar pada Selasa (23/6), dengan agenda terakhir pembacaan vonis. Pada beberapa hari lalu, majelis hakim meminta kedua belah pihak yang berperkara untuk mengajukan alat bukti dan saksi-saksi dari kedua belah pihak, baik pemohon maupun termohon.

Sri Utami, Kuasa Hukum Sunardi, menan-

daskan, bahwa pihaknya akan mempersiapkan permintaan hakim PN Situbondo I Made Juliartawan, perihal sejumlah alat bukti dan saksi saksi. Namun Sri Utami memastikan saksi yang akan diajukan hanya berjumlah satu orang yakni saksi Ahli tipikor dari Dosen Unej Jember.

Di sisi lain, Kuasa Hukum termohon, Reno Widigdo, mengatakan, bahwa ketika Sunardi dipanggil tahap kedua, Sunardi mangkir dan mengajukan gugatan pra peradilan ke PN Situbondo. Kata Reno, upaya yang ditempu Sunardi tersebut merupakan upaya menghalangi penyidikan.

“Yang jelas proses hukum jalan terus.

Buktinya, kemarin sudah dilakukan pemangggilan kedua. Karena kembali tidak hadir dan ini menghalangi proses penyidikan maka dia akan dipanggil paksa. Selanjutnya yang bersangkutan kemungkinan akan dilakukan penahanan,” tegas Reno.

Reno juga membantah adanya tudingan Polres Situbondo tidak mengantong ijin pemeriksaan dari Gubernur Jatim. Menurut Reno, dalam pasal 391 ayat 1 UU 27 tahun 2009, ada tiga hal yang tidak diperlukan ijin dari Gubernur, terhadap anggota DPRD yang terlibat masalah hukum.

Di antaranya, sebut dia, tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disahkan melakukan tindak kejahatan dengan ancaman hukuman mati dan disangka melakukan tindak pidana khusus. “Yang jelas melalui surat Dirkrimsus Polda Jatim, sudah mengantongi ijin persetujuan dari Gubernur,” pungkas Reno.Q awi

Sampang, Bhirawa Karena alasan kesehatan, Bupati Sampang KH A. Fannan Hasib tak hadiri rapat paripurna dewan, dengan agenda paripura terhadap nota penjelasan Bupati terhadap raperda pertanggungjawaban APBD TA 2014 dan kebijakan umum anggaran (KUA) plafon prioritas anggaran sementara ( PPAS) TA 2016.

Penjelasan Bupati Sampang, yang dibacakan oleh wakili Bupati Sampang Fadilah Budiono, yang sempat menuai protes dari anggota dewan yang hadir dalam sidang paripurna, terkait surat pelimpahan yang dibacakan oleh wakil Bupati Sampang. “Anggota dewan masih belum mengetahuinya,” tegas Moh Hoda’i politisi Demokrat, Senin (22/6).

Hal senada juga diungkapkan Agus Husnul Yakin politisi partai bulan bintang (PBB), memang semestinya, pelimpahan penyampaian nota penjelasan Bupati oleh wakil Bupati harus diketahui anggota DPRD Sampang, bahkan pimpinan sidang paripurna harus menjelaskan.

Fauzan Adima selaku

pimpinan sidang, nota penjelasan bupati terhadap raperda pertanggungjawaban APBD TA 2014 (KUA) ( PPAS) TA 2016, menanggapi intrupsi sejumlah anggota dewan tersebut, ia menegaskan surat pelimpahan Bupati terhadap wakil Bupati terhadap pembacaan nota penjelasan baru hari ini tanggal 22 juni 2014, sehingga masih belum sempat di foto copy untuk disampaikan pada anggota dewan yang hadir.

Sementara Fadilah Budiono wakil Bupati Sampang usai membacakan nota penjelasan Bupati Sampang, ia mengakui kalau surat pelimpahan pembacaan nota penjelasan di DPRD Sampang, baru keluar hari ini, karena Bupati sakit dalam masa pemulihan.

Sekedar diketahui, Bupati Sampang KH A. Fannan Hasib kurang lebih satu bulan menjalani perawatan medis, akibat penyakit jantung yang dideritanya sempat di rawat di rumah sakit Graha Amerta Surabaya, namun berdasarkan informasi saat ini Bupati sudah berada di rumah dengan rutin minum obat.Q lis

PNS Diimbau Zakat Fitrah 3 Kg Beras Tulungagung, Bhirawa Pemkab Tulungagung mengimbau PNS setempat untuk memberi zakat fitrah masing-masing sebanyak 3 kg beras.

Selain juga bisa dibayar dengan uang senilai Rp 24 ribu.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tulungagung, Suyadi, pada Bhirawa, Senin (22/6), mengungkapkan tahun ini PNS diimbau untuk berzakat fitrah sebanyak 3 kg. Bukan lagi sebanyak 2,5 kg. “Ini imbauan dan merupakan fatwa MUI Jatim. Kami mengikuti fatwa tersebut dan mengimbau juga PNS untuk berzakat sebanyak 3 kg,” ujarnya.

Imbauan tersebut, lanjut dia, sudah diedarkan melalui surat edaran ke seluruh SKPD (satuan kerja perangkat daerah) lingkup Pemkab Tulungagung. Termasuk ke sekolah-sekolah di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung.

Suyadi menyatakan bisanya pembayaran zakat fitrah untuk PNS lingkup Pemkab Tulungagung dilakukan saat pembayaran gaji mendekati lebaran. “Kalau saat ini ya saat gajian di Bulan Juli. Nanti di Bulan Juli para PNS diharapkan membayarkan zakat fitrah-nya masing-masing.

Jangan sampai melewati lebaran, karena kalau sudah lebaran atau melewati lebaran namanya sudah sodaqoh,” paparnya.

Lebih lanjut Suyadi membeberkan zakat fitrah yang kini sebanyak 3 kg hanya berupa imbaun. Jika PNS tetap memberikan zakat fitrah sebanyak 2,5 kg tetap diterima.

“Sifatnya hanya imbauan saja. Kalau ada yang mau membayar sebanyak 2,5 kg tetap kami terima,” tuturnya.

Menjawab pertanyaan, mantan Kabid di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Tulungagung ini menyebut pembayaran zakat fitrah bisa juga diberupakan uang. Besarannya yakni Rp 24 ribu.Q wed

Selama Puasa, Masjid Agung Darussalam Sediakan 500 Takjil Gratis Di dalam bulan suci Ramadan ini banyak pihak berlomba-lomba untuk menyediakan makanan berbuka puasa gratis. Namun tak ketinggalan Masjid Agung Darussalam Bojonegoro yang menyediakan takjil sebanyak 500 porsi setiap harinya. Berbagai menu yang dihidangkan.

Mereka yang menikmati buka puasa di Masjid Agung Darussalam Bojonegoro datang dari berbagai kalangan, ada dari anak sekolah hingga orang dewasa.

Mereka berbaur duduk bersama di satu tempat menikmati makanan yang disediakan oleh pihak masjid tanpa ada batas. Bahkan ada yang membawa satu keluarga untuk menikmati buka bersama sambil menunggu waktu salat tarawih.

Ketua Pelaksana Takjil

Masjid Agung Darussalam Bojonegoro, H.Suhud mengatakan, sebanyak 500 porsi takjil yang disediakan dibagikan setiap hari kepada warga yang berniat berbuka puasa di Masjid Agung Darussalam setempat.

“Kalau masyarakat yang datang setiap hari bertambah.

Tentu akan kita tambah lagi jumlah takjilnya,” kata Suhud kepada Bhirawa, kemarin (22/ 6).

Dia mengakui penyediaan takjil di Masjid Agung meru-

pakan agenda rutin dilakukan panitia takmir setiap bulan ramadan. Harapannya, agar warga Bojonegoro bisa berbuka puasa bersama di Masjid Agung Darussalam.

“Pemberian takjil tersebut berasal dari donatur. Sedangkan pengambilan takjil dengan sistem kupon, hal itu dilakukan untuk ketertiban,” jelasnya.

Harapannya, dengan disediakan takjil itu dapat mengajak warga untuk berbondongbondong beribadah di Masjid Agung Bojonegoro, yakni Shalat Maghrib dan Salat Isya berjemaah, dilanjutkan shalat Tarawih. “Karena ibadah berjemaah lebih besar lagi pahalanya dibandingkan beribadah di rumah,” imbuhnya.Q bas

basir/bhirawa

Seorang jamaah saat menukarkan kupon takjil gratis di panitia takmir masjid agung darussalam Bojonegoro.

JAWA TIMUR

Selasa Pon 23 JUNI 2015

KILAS JATIM

DAK Pendidikan 2013-2014 Hangus Probolinggo, Bhirawa Jatah Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Kota Probolinggo tahun 2013 dan 2014 yang sebagian besar tak terserap, kini tinggal kenangan.

Pasalnya, dana transfer dari pemerintah pusat tersebut dipastikan tak bisa digunakan lagi tahun ini alias hangus. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Agus Hartadi, Senin (22/6).

Hangus dalam artian, tidak ditransfer oleh pemerintah pusat ke kas daerah, DAK merupakan jatah pemerintah pusat untuk daerah. Dana tersebut, dicairkan secara bertahap oleh pemerintah pusat ke kas daerah (kasda) dalam setahun, untuk belanja yang sudah ditentukan.

Ketika dana tersisa hingga akhir tahun anggaran, jatah yang diperoleh tak bisa diambil kembali pada tahun anggaran berikutnya di kas pusat.

Karena itu, daerah dipastikan merugi.

“Tapi, kita kan harus lihat kondisi di lapangan juga seperti apa,” kata Agus.

Berdasarkan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota tahun 2014, pada 2013 lalu Kota Probolinggo mendapat jatah DAK pendidikan sebesar Rp 9,5 miliar.

Dari angka tersebut, yang terealisasi sebesar Rp 2,8 miliar saja. Pada 2014, jatah DAK pendidikan yang diperoleh sebesar Rp 11,4 miliar. Namun, dari angka tersebut, yang terealisasi tak sampai semiliar. Yakni, hanya sebesar Rp 905 juta. Agus menyatakan, dana tersebut bisa saja dianggarkan kembali dalam APBD.Q wap

PAN Jatim Usulkan Dua Pasangan Kandidat Pilkada Sumenep, Bhirawa DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Jawa Timur mengusulkan dua pasangan kandidat yang akan diusung dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Sumenep. Kedua nama pasangan itu masing-masing, Zainal Abidin-Dewi Khalifah dan Moh Sahnan-Faisal Muhlis.

Ketua Harian Tim Pilkada DPW PAN Jawa Timur, Malik Effendi mengatakan, hasil rapat internal, DPW PAN mengusulkan dua nama pasangan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati untuk pilkada kabupaten Sumenep.

Sesuai petunjuk pelaksanaan, pengusulan pasangan kandidat dari DPW bisa satu atau dua pasangan calon. "Kami memilih mengajukan dua pasangan calon, tergantung DPP mau menjatuhkan rekomendasinya ke pasangan yang mana,

yang jelas kami mengajukan pasangan yang terbaik," kata Malik Effendi, di Sumenep, Senin (22/6).

Menurut Malik yang juga Wakil ketua DPW PAN Jatim ini, setelah pihaknya mengusulkan dua pasangan kandidat calon, tinggal menunggu keputusan dari DPP, sebab surat rekomendasi itu merupakan kewenangan DPP, sedangkan DPD dan DPW hanya sifatnya mengusulkan. "Kapan turunnya surat rekomendasi itu tergantung DPP, kami ti-

nggal menunggunya. Karena kewenangan kami hanya mengusulkan. Yang jelas, sudah ada sedikit kejelasan siapa yang akan kami usung," ungkapnya.

PAN Sumenep memiliki 7 kursi di legislatif. Untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati, PAN memerlukan kualisi dengan parpol lain. Hingga saat ini, PAN masih belum menentukan parpol berkualisinya. Selain dua pasangan kandidat calon yang diusulkan PAN itu, ada nama pasangan A Busyro Karim-

Ahmad Fauzi yang informasinya akan diusung kualisi PKBPDIP melanjutkan koalisi 2010 yang memenangkan A Busyro Karim sebagai Bupati dan Soengkono Siddik sebagai wabup periode 2010-2015.

Namun hingga kini belum ada surat rekomendasi resmi dari dua parpol tersebut. Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep akan berahir pada bulan Oktober 2015.

Jadwal pelaksanaan pilkada serentak bakal dilakukan tanggal 9 Desember 2015.Q sul

Polres Sumenep Ringkus Pembuat Petasan

Raperda Pilkades Disahkan Jadi Perda Pamekasan, Bhirawa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Pilkades), serta Raperda Permusyawaratan Desa disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), pada rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pamekasan, Senin (23/6).

Rapat pengesahan Raperda Desa dan penyampaian nota Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2014 Kabupaten Pamekasan dihadiri Bupati dan Wabup Pamekasan, Forpimda dan kepala SKPD itu dipimpin H. Halili, juga Ketua DPRD Pamekasan.

Ketua DPRD, H. Halili, dalam sambutan mengawali rapat paripurna, mengatakan, pembahasan Raperda Pilkades dan Raperda Permusyawatan Desa akhirnya dapat diselesai setelah anggota dewan bekerja keras hampir tujuh bulan lama untuk membahasnya.

Pengesahan Raperda Pilkades dan Raperda Permusyawaratan Desa yang dipandu protocol staf Sekwan itu, diawali penandatangan kedua Raperda oleh bupati Pamekasan, Achmad Syafii, didampingi Wabup, Halil Asy’ari di hadapan anggota dewan disaksikan pimpinan DPRD.Q din

7

ristika/bhirawa

Pendekar PSHT bagi-bagi 1000 takjil kepada masyarakat yang melintas di jalan raya.

Pendekar PSHT Bagikan Seribu Takjil Nganjuk, Bhirawa Pendekar Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) berbagi dengan masyarakat Kabupaten Nganjuk dengan membagikan takjil bagi warga yang melintas di jalan.

Pembagian takjil merupakan bentuk kepedulian warga PSHT kepada pengguna jalan yang tidak sempat berbuka puasa di rumah.

Sedikitnya 1000 bungkus takjil dibagikan ke masyarakat secara gratis di perempatan traffic light Kelurahan Jatirejo Kecamatan Nganjuk. “Takjil diberikan kepada pengguna jalan, dengan pembagian takjil gratis ini setidaknya kita membantu mereka untuk sekedar membatalkan puasa,” terang Ketua PSHT Rayon Jatirejo, Muji Hartono.

Karyawan pabrik rokok asal Berbek, Sabiroh (36) yang kebetulan melintas menuturkan,

awalnya kaget ketika dihentikan para pendekar PSHT yang mengenakan seragam hitam-hitam. Namun, ketika kemudian diberi takjil dia sangat senang karena sangat membantu masyarakat yang kebetulan berbuka puasa di jalan. ’’Kalau bisa setiap hari, jadi ngirit membeli takjil,’’ kata Sabiroh.

Muji Hartono mengatakan selama Ramadan, warga PSHT telah melakukan bhakti sosial seperti membersihkan lingkungan, makam dan tempat ibadah. Kegiatan bagi-bagi takjil dan bhakti sosial dikatakan Muji Hartono, merupakan agenda tahunan dan menjalin silaturahmi dengan masyarakat sekitar lokasi latihan pencak silat.

Bahkan, menjelang idul fitri nanti Muji Hartono akan mendirikan posko mudik lebaran dan membantu Polisi untuk mengatur

lalu lintas. Sebab, pada saat H-3, jalan di wilayah Kelurahan Jatirejo yang merupakan akses menuju ke pusat Kota Nganjuk lalu lintas kendaraan sangat padat. "Setidaknya kita membantu untuk mengurai kemacetan," cetusnya.Q ris

Sumenep, Bhirawa Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Sumenep berhasil menangkap pembuat petasan, Salamin (53), warga Desa Tengedan, Kecamatan Batuputih, Sumenep. Tersangka ditangkap dirumahnya saat meracik bahan peledak (handak) untuk petasan.

Kasubag Humas Polres Sumenep, AKP Hasanudin mengatakan, penangkapan tersangka itu bermula dari informasi warga. Saat ditindak lanjuti, polisi menemukan kebenaran informasi tersebut dan akhirnya langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka dan barang buktinya.

"Awal mula penangkapan tersangka itu berdasarkan informasi dari masyarakat.

Setelah anggota mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), ternyata tersangka sedang meracik bahan peledak untuk petasan," kata AKP Hasanudin, Senin (22/ 6).

Menurut Hasanudin, bahan-bahan petasan yang diamankan polisi seberat 14 kilogram. Barang bukti itu ditemukan didalam rumah

samsul/bhirawa

Kasubag Humas Polres Sumenep, AKP Hasanudin tersangka. "Saat ini tersangka beserta barang bukti berupa bahan peledak seberat 14 kg itu kami amankan di Mapolres," ujarnya.

Ia menerangkan, penangkapan tersangka pembuat petasan ini merupakan temuan pertama dibulan Ramadhan dan selama operasi pekat. "Tersangka diancam pasal 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara," tukasnya.Q sul

Jumlah Penderita HIV/AIDS Meningkat Mudik Gratis, Puspa Agro Siapkan 20 Bus Kabupaten Blitar, Bhirawa Dari tahun ketahun jumlah penderita Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) di Kabupaten Blitar mengalami peningkatan.

Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Eko Wahyudi mengatakan berdasarkan data yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar untuk pendrita HIV/Aids terus mengalami peningkatan. “Seperti pada tahun 2013 lalu ada 140 penderita, kemudian pada tahun 2014 ada 165 penderita dan data tahun ini sampai bulan Mei saja sudah ada 65 penderita,” kata Eko Wahyudi.

Lanjut Eko Wahyudi, penderita HID/AIDS di Kabupaten Blitar mulai meningkat atau bertambah karena kinerja Dinas Kesehatan yang semakin meningkat dalam mendata penderita HIV/AIDS yang ada di masyarakat Kabupaten Bli-

tar. “Dari data tahun ini, sampai bulan Mei saja sudah ada 65 penderita, dimana ada 18 orang di antaranya meninggal dunia. Ini baru kami ketahui jumlah tersebut setelah kami meningkatkan pendataan penderita HIV/AIDS,” ujarnya.

Bahkan untuk meningkatkan pelayanan medis penderita HIV/AIDS di Kabupaten Blitar, ditambahkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, dr. Kuspardani, mengatakan pada tanggal sembilan Juni lalu telah membentuk Pokja TB HIV, dimana TB atau TBC HIV ini terdiri dari petugas pelayanan medis dari Rumah Sakit, Puskesmas dan organisasi masyarakat. “Dengan harapan akan ada data dan tindakan cepat kepada penderita yang mengalami sakit TBC serta HIV/ AIDS di Kabupaten Blitar serta penangananya,” jelas dr. Kuspardani Di sisi lain pihaknya juga berharap masyarakat untuk berhati-hati dan tidak melakukan hal-hal yang menyimpang yang berdampak tertular-

nya jenis penyakit ini. Sebab selama ini masih belum ada obat yang mujarab untuk menyembuhkan jenis penyakit HIV/AIDS. “Melalui Pokja ini juga akan memberikan pembinaan serta sosialisasi agar kita selamat dan terhindar dari bahaya penyakit ini, utamanya untuk tidak bergonta ganti pasangan yang paling sangat mudah tertular HIV/AIDS,” imbuhnya.

Secara terpisah Anggota DPRD Kabupaten Blitar, Abdul Munib, SIP berharap Pemerintah Kabupaten Blitar untuk aktif memberikan penyuluhan dan sosialisasi agar penyebaran penyakit yang berbahaya ini bias teratasi dengan baik.

“Sebab tanpa adanya keberanian untuk memberikan informasi secara luas atas dampak penyakit ini kepada para generasi muda utamanya pelajar, ke depan generasi kita akan terpotong kreasi dan kreatifitasnya karena tidak mau lagi untuk bermasyarakat,” kata Abdul Munib.Q htn

Berangkat 15 Juli 2015, Peserta Dapat Bingkisan untuk Bekal Berbuka SEPERTI tahun-tahun sebelumnya, manajemen pasar induk agrobis Puspa Agro kembali membuka layanan mudik lebaran gratis kepada para petani/ pedagang dan masyarakat umum. Untuk mudik lebaran 2015 ini, sebanyak 20 bus disiapkan dengan proyeksi mampu mengangkut sedikitnya 1.100 penumpang. Rencana pemberangkatan dilakukan di area Puspa Agro, Rabu, 15 Juli 2015.

Untuk melayani calon pemudik, panitia telah membuka pendaftaran mulai Senin, 22 Juni 2015.

Syaratnya sangat mudah dan sama sekali tidak dipungut biaya alias gratis …tiiisss. Untuk mendaftar, calon pemudik hanya cukup menyerahkan foto kopi KTP/kartu keluarga atau identitas resmi lainnya.

Sebagai bukti telah mendaftar, panitia memberikan

tiket atau kupon yang pada hari H pemberangkatan bisa dipergunakan untuk mengambil bingkisan sebagai bekal berbuka selama perjalanan sekaligus berhak menempati kursi di bus-bus yang disediakan.

Untuk pemberangkatan di Puspa Agro, berbagai daerah tujuan di Jawa Timur (Jatim) akan dilayani, di antaranya Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Kediri, Tulungagung, Trenggalek. Panitia juga melayani pemudik tujuan Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Banyuwangi, Malang, Kepanjen, dan Blitar. Ayo ,,, untuk mudik aman dan lancar, bergabunglah bersama para pemudik di Puspa Agro.

Indahnya Pemandangan Pantai dan Pelabuhan Jadi Tempat Favorit Ngabuburit Ngabuburit tak bisa lepas dari masa puasa Ramadan. Di berbagai daerah hampir melaksanakan ritual ngabuburit atau menunggu waktu berbuka puasa. Di Pasuruan, pantai Lekok dan pelabuhan Kota Pasuruan menjadi tempat favorit yang dituju puluhan warga Pasuruan saat sore hari ketika menunggu berbuka puasa (ngabuburit) di bulan Ramadan.

Meski lokasi pantai Lekok yang berada di Desa Jatirejo, Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan tak menyajikan pasir putih seperti layaknya pantai wisata. Namun warga tetap menjadikan tempat itu sebagai lokasi favorit menunggu berbuka puasa.

Pantauan Bhirawa di lokasi, Senin (22/6) sore, ratusan warga yang terdiri dari orang tua, pasangan muda-mudi hingga anakanak berjejer di pinggir pantai itu.

Udara yang segar ditambah bunyi

terjangan ombak yang menghantam batu karang di pinggir pantai, menambah daya tarik tersendiri untuk melihat keasyikan pemandangan mereka.

Salah satu pengunjung pantai, Melisa mengatakan ngabuburit di tempat ini menyenangkan lantaran selain gratis, suasananya pun sejuk dengan hembusan angin yang menyegarkan sepanjang sore hari. “Udaranya segar, pemandangannya pun sangatlah indah dan disini kami tak di tarik biaya

alias gratis. Tadi kami juga sempat berfoto selpie dengan beratar perairan selat Madura maupun berlatar perahu kecil yang imut. Takjub sekali, hitung-hitung sambil menunggu berbuka puasa tiba,” ujar Melisa, asli Probolinggo bersama temannya.

Selain bersantai dan berselpie di pinggir pantai, pengunjung lainnya juga menantikan indahnya sunset atau matahari terbenam di ufuk barat yang cahaya kuning dan memantul di air pantai tersebut. Tentu saja, pemandangan seperti itu menjadi panorama yang menawan. “Dari pada dirumah, mending di pantai seperti ini sambil menikmati pemandangan alam yang indah. Karena disini waktu terasa lebih cepat sehingga tak terasa menu-

nunggu buka puasa,” jelas Ridwan, pengunjung lainnya.

Namun sayangnya, pantai Lekok yang bisa berpotensi untuk meningkatkan sektor pariwisata untuk Kabupaten Pasuruan ternyata pengembangannya kurang. Bahkan, tempat pelelangan ikan (TPI) di pantai Lekok saat ini juga tak berfungsi.

“Pihak Pemkab Pasuruan harus jembut bola untuk pengembangan pantai Lekok ini. Jika dikemas secara baik, pantai ini akan mendatangkan PAD tersendiri. Begitupula dengan TPI di kawasan ini, yang tak berfungsi layaknya tempat pelelangan ikan yang sebenarnya. Kami hanya meminta agar TPI ini dihidupkan kembali,” ujar Farhan, salah satu warga Desa Jatirejo, Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.Q hil

hilmi husain/bhirawa

Sejumlah warga saat santai ngabuburit di pantai Lekok di Desa Jatirejo, Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, Senin (22/6) sore

MALANG RAYA

8 KILAS AREMANIA

Polisi Tangkap Enam Orang Pemain Judi Kabupaten Malang, Bhirawa Saat umat muslim sedang menjalankan ibadah sahur Ramadan, keenam warga Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang justru melakukan tindakan tidak terpuji. Akibatnya, keenam orang inipun ditangkap aparat Polres Malang ketika sedang asyik bermain judi.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) AKP Wahyu Hidayat, Senin (22/6), kepada wartawan mengatakan, keenam orang yang ditangkap di wilayah Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, yakni bernama Gatot Supriyadi, 41 tahun, Suyitno, 42 tahun, Hadi Setiawan, 36 tahun, Heri Wahyudi, 42 tahun, Tanil Yongki, 42 tahun, dan Eko Sukamto, 36 tahun.

“Keenam orang tersebut tertangkap basah saat bermain judi kyu-kyu oleh personel Unit Kejahatan dengan Kekerasan (Jatanras) Sat Reskrim Polres Malang dalam Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat), di salah satu rumah kos di wilayah kelurahan setempat,” ungkapnya.

Saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, terang Wahyu, mengaku kalau bermain judi katanya hanya untuk mengisi waktu menjelang sahur. Alasan yang disampaikan oleh para penjudi ini, sangat keterlaluan. Sebab, saat bulan suci Ramadan semua umat muslim disuruh banyak-banyak untuk meningkatkan ibadah, tapi mereka kok malah main judi. Sehingga dengan tidak menghargai bulan suci Ramadan, maka ada salah satu masyarakat yang melaporkannya kepada Polisi.

“Polisi juga menyita barang bukti berupa kartu domino dan uang tunai sebesar Rp 340 ribu,” paparnya. Q cyn

950 CJH Kabupaten Malang Lunasi BPIH Kab Malang, Bhirawa Calon Jamaah Haji (CJH) asal Kabupaten Malang sebanyak 950 orang dari 1.520 orang, telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 2015. Pelunasan BPIH dibuka dalam dua tahap, tahap pertama berlangsung 1-30 Juni 2015, tahap kedua dibuka 7- 13 Juli 2015 mendatang.

Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama (Kemanag) Kabupaten Malang H Abdurachman, Senin (22/6) berharap agar CJH yang belum menyelesaikan BPIH pada tahap pertama, bisa menyusul untuk melunasi BPIH pada tahap kedua.

“Kami menghimbau kepada CJH untuk segera melunasi BPIH, karena pelunasan BPIH menggunakan Sistem Informasi dan Komunikasi Haji Teritegritas (Siskohat), yang saat ini di Bank Penerima Setoran (BPS) tidak begitu penuh,” pintahnya.

Abdurachman mengaku, memang sudah menjadi budaya pada orang kita, ketika akan berakhir hari pelunasan BPIH, selalu terjadi antrian panjang di sejumlah BPS. Padahal, jika dilakukan pada awal atau pertengahan waktu pelunasan, tidak akan terjadi antrian panjang disaat membayar pelunasan BPIH. “Karena jika pembayaran pelunasan BPIH di akhir waktu, maka akan terjadi penumpukan. Sehingga daripada menunda-nunda, CJH jika sudah ada uang segera melakukan pelunasan,” tegasnya.

Menurut Abdurachman, pelunasan BPIH bisa dilakukan disejumlah Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH yang ditunjuk oleh pemerintah. Sedangkan CJH harus melunasi biaya BPIH sesuai dengan standar Dollar Amerika, yakni lebih kurang 2.801 Dollar AS atau dalam kisaran Rp 37,2 juta. Namun, BPIH fluktuatif tergantung naik turunnya nilai tukar mata uang Dollar AS, sehingga sering kali berubah-ubah. Q cyn

Sering Terlambat, Wali Kota Menuai Kritik Malang, Bhirawa Wali Kota Malang Muhammad Anton dinilai sering datang terlambat saat menghadiri undangan DPRD maupun acara yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Anggota Fraksi Gerinda DPRD Kota Malang Suparno, mengritik keras sikap Wali Kota yang sering terlambat pada rapat paripurna Rapat Laporan Keuangan Pertangung jawaban (LKPJ) di gedung DPRD Kota Malang, Senin 22/6 kemarin.

Pihaknya menganggap keterlambatan Wali Kota Malang tidak hanya sekali saja, tetapi sudah berkali-kali. Suparno meminta waktu kepada pimpinan dewan untuk menyatakan pendapat.

“Mohan maaf mungkin ini sebagai koreksi bagi Wali Kota. Harapan kami ke depan, Wali Kota bisa tepat waktu kalau hadir ke acara rapat, jangan sering telat,”tukas Suparno.

Menurut dia, paripurna LKPJ undangan pukul 09.00 WIB, tapi rapat baru mulai pukul 10.45 WIB, ini kata dia jika terus terjadi maka akan mengganggu kegiatan lain.

“Kegiatan kita sangat padat, waktu jangan sampai terbuang,”ujarnya.

Pihaknya mengharapkan kejadian itu tidak terualang, ke depan baik Wali Kota maupun peserta rapat paripurna harus bisa menghargai waktu.

“Ke depan semua pihak harus samasama disiplin waktu. Sebelum paripurna di gelar tadi semua teman SKPD dan DPRD sudah siap di ruang rapat, tinggal menunggu Wali Kota saja,”kata dia.

Kritikan serupa juga dilontarkan Heri Puji Utami, anggota dewan dari PPP itu, menambahkan kalau keterlambatan itu menjadi kebiasaan, maka akan berpengaruh pada setiap kegiatan.

“Ini kebiasaan kurang baik, kalau terus menerus terjadi pengaruhnya sangat jelek bagi kinerja pemerintah Kota Malang, dan walikota harus menjadi contoh bagi pejabat lainnya,”ujar Heri Puji.Q mut

Selasa Pon 23 JUNI 2015

Uang Makan PNS Diberikan Lagi Imbas Peningkatan PAD Kota Malang Malang, Bhirawa Wajah sumringah terpancar dari Para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Malang. Sempat kehilangan uang makan selama tujuh bulan, pada bulan Agustus nanti dan seterusnya para PNS ini, akan kembali mendapatkan uang makan.

Wali kota Malang Muhammad Anton, menyampaikan rencana pemberian uang makan tersebut, pada saat memimpin apel pagi para PNS didepan Balai Kota Malang, Senin (22/6) kemarin.

“Pemberian uang makan PNS yang pada awal tahun ini dihapus, rencananya akan kami berikan lagi, mulai pada bulan Agustus, pada perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2015,” ujar Wali Kota yang kerap disapa abah Anton itu.

Pemkot Malang mengusulkan anggaran Rp 20 miliar untuk uang makan PNS pada PAK 2015. Tiap PNS akan mendapatkan lagi uang makan Rp 20.000 per hari.

Menurut Abah Anton, dirinya mendapatkan banyak pertanyaan dari guru-guru terkait dengan uang makan. Setelah dihitung dan ada peningkatan PAD serta pengalihan anggaran dari sektor lain.

“Rencananya kami akan usulkan anggaran untuk uang makan PNS di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) ini.

Total anggarannya sekitar Rp 20 miliar,” kata Abah Anton.

Uang makan PNS itu, akan langsung diberikan jika di-

muhammad taufiq/bhirawa

Wali Kota Malang Muhammad Anton saat bercengkerama dengan PNS di lingkungan Pemkot Malang. setujui DPRD Kota Malang, Ia berharap pemberian uang makan itu bisa meningkatkan kinerja para PNS. Tidak ada lagi PNS yang ngobyek di luar mencari uang tamabahan untuk uang makan.

“Doakan saja dewan setuju,”tambah Abah.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Rahayu Sugiarti mengatakan pihaknya tidak mempersoalkan usulan uang makan untuk PNS senyampang tidak melanggar aturan.

“Kalau untuk kebaikan dan tidak melanggar aturan ya kita pasti setuju, apalagi jika pemberian uang makan dapat meningkatkan kinerja PNS, Saya sangat mendukung. Uang makan itu bagian penyemangat kinerja PNS,” katanya.

Perlu diketahui, Pemkot Malang telah menghapus uang makan untuk PNS dalam pem bahasan APBD 2015. Uang makan PNS sebesar Rp 20.000 per hari sudah tidak ada sejak awal 2015.

Alasan penghapusan uang

makan PNS karena perolehan dana alokasi khusus (DAK) Kota Malang pada 2015 turun.

DAK yang sebelumnya Rp 30 miliar, kini tinggal Rp 500 juta.

Namun setelah di hitung ulang ternyata APBD Kota Malang masih mencukupi. Sehingga pemkot Malang memutuskan untuk kembali memberikan uang makan bagi PNS. Pemberian uang makan bagi PNS ini, disambut bahagia para PNS, uatamamya mereka yang merupakan staf biasa. Uang sejumlah itu bagai

PNS golong rendah. Seperti yang disampaikan oleh Sandy.

Staf pemkot Malang itu mengaku senang dengan kebijakan ini. Karena uang tersebut sangat membantu dirinya dan keluarga untuk menutupi kebutuhan hidup.

“Alhamdulillah ada uang makan, lumayan untuk menambah kebutuhan. Meskipun saat ini sudah tidak ada tunjangan penghasilan (tunpeng) tapi masih ada uang makan, kami sangat bersyukur ini berkah Ramadhan,”ujar dia. Q mut

Organda Batu Minta Penurunan Setoran Angkot Siapkan Peta Jalur Alternatif Lawang – Malang Batu, Bhirawa Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda) Kota Batu mengeluarkan rekomendasi untuk menurunkan uang setoran Angkutan Kota (Angkot) selama Bulan Ramadhan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk toleransi kepada para sopir atas menurunnya jumlah penumpang angkot di Kota Batu selama Bulan Suci.

“Selama Ramadhan ini banyak kegiatan masyarakat yang berkurang sehingga kebutuhan masyarakat terhadap jasa angkot juga ikut berkurang, Apalagi saat ini juga dibarengi dengan masa liburan sekolah,”ujar Ketua Organda Kota Batu, Sujono, saat melakukan audiensi dengan Walikota Batu di Kantor Balaikota, Senin (22/6).

Dengan fakta di lapangan ini maka Organda Batu melakukan rekomendasi pada para pemilik mobil angkot untuk menurunkan uang setoran yang dibebankan pada para sopir.

Adapun besaran penurunan uang setoran ini hanya berkisar Rp10.000,- hingga Rp 15.000,. Diketahui, jumlah angkot yang beroperasi di Kota Batu ada sekitar 300 unit. Meskipun jumlah penurunan uang setoran angkot tidak terlalu besar, diharapkan bisa membantu para sopir angkot untuk mempersiapkan diri menyambut Lebaran 2015.

Langkah yang diambil Or-

ganda Kota Batu ini merupakan langkah kongkrit yang diambil setelah organisasi ini dilantik pada 28 mei 2015. Diketahui Organda Batu merupakan organisasi baru setelah melepaskan diri dari Organda Malang.

Adapun motif untuk berdiri sendiri ini didasari semakin padatnya kendaraan pariwisata dan kendaraan umum yang masuk ke Kota Batu. Hal ini membuat permasalahan angkutan umum di Kota Wisata ini bertambah kompleks. Diharapkan dengan berdiri sendiri Organda Batu akan lebih cepat menyelesaikan permasalahan angkutan umum yang ada.

“Sebagai organisasi yang baru, maka kami (Organda Batu) meminta audiensi kepada bapak Walikota untuk meminta petunjuk kepada beliau. Usai bertemu dengan bapak walikota, kita akan melanjutkan untuk bertemu de-

ngan Kepolisian, Dinas Perhubungan, dan DPRD,”tambah Wakil Ketua Organda Batu, Zainal Huda.

Dalam kajian Organda Batu, banyaknya angkutan wisata seperti bus yang masuk ke Kota Batu sempat membuat keberadaan angkot di kota ini menjadi sepi. Dan salah satu langkah yang telah diambil Organda Batu adalah akan membuat kerja sama dengan pengelola obyek wisata. Bentuk kerja samanya, wisatawan yang ada di salah satu obyek wisata dan hendak menuju obyek wisata yang lain harus menggunakan jasa angkot.

“Jika tetap menggunakan bus, maka jalan-jalan desa yang memiliki obyek wisata seperti di Desa Oro-Oro Ombo akan macet. Dengan kerja sama ini akan membuat rekanrekan angkot akan mendapatkan banyak penumpang,”jelas Sujono. Q nas

anas bachtiar/bhirawa

Para pengurus Organda Batu saat hendak melakukan audiensi dengan Walikota di Kantor Balaikota, Senin (22/6) kemarin.

Arus Mudik Diprediksi Naik 10 Persen Kab Malang, Bhirawa Dalam rangka persiapan arus mudik dan balik, serta libur hari raya Idul Fitri, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Malang menyiapkan peta jalur alternatif untuk mengurai kemacetan. Pasalnya, di liburan akhir pekan saja kemacetan tak terhindarkan karena volume kendaraannya naik.

Selama arus mudik dan balik diperkirakan ada 2,5 juta kendaraan yang melintasi ruas jalan Lawang - Singosari.

Rinciannya arus mudik sebanyak 1.059.048 kendaraan dan arus balik 1.414.478 kendaraa, baik roda 2 maupun 4.

Jumlah ini diprediksi naik 10 persen dibanding tahun lalu yang mencapai 2,3 juta kendaraan, baik roda 2 maupun 4.

Yaitu arus mudik 962.771 kendaraan dan arus balik 1.285.889 kendaraan. Demikian diungkapkan Kepala Dishubkominfo Kab Malang Abdul Rachman Firdaus kepada Bhirawa, Senin kemarin (22/6).

Dijelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga untuk menyiapkan jalur alternatif tersebut.

“Semua jalur alternatif kondisinya sangat bagus, sehingga sangat nyaman dilalui,” tegas Rachman.

Untuk memudahkan pemudik dan wisatawan, Dis-

supriyanto/bhirawa

Abdul Rachman Firdaus

hubkominfo akan memasang rambu-rambu lalu lintas dan penunjuk arah. Adapun sejumlah jalur alternatif yang disiapkan yaitu: untuk mengantisipasi kemacetan Pasar Lawang disiapkan jalur Sumber Waras - Sumber Wuni - Bedali Lawang dan Patal - Pasar Lawang. Kemudian untuk Singosari disiapkan jalur Rogonoto - PJR dab Tumapel - Kertanegara.

Di luar jalur itu, pengguna jalan juga bisa melalui jalur dalam yaitu Pakis - Dengkol - Bedali Lawang. Sedangkan untuk jalur alternatif di Kepanjen, antara lain disiapkan jalur Ngadilangkung - Jalibar - Talangagung.

Kemudian jalur Bagong Dilem - Sukun. Untuk Pakisaji disiapkan jalur Pakisaji (Kendalpayak/puskesmas) - Karang Duren dan Ketapang Kepanjen. Q sup

Demi Kenyamanan Wisatawan

Dishubkominfo Tertibkan Jukir Nakal Kota Batu, Bhirawa Masalah penataan parkir menjadi persoalan serius di Kota Batu, utamanya saat libur panjang, apalagi saat libur lebaran. Dari tahun ke tahun pelayanan parkir ketika libur hari raya Idul Fitri masih menjadi masalah yang paling dikeluhkan wisatawan.

Wisatawan sering ditarik biaya parkir jauh dari tariF yang ditetapkan oleh Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum. Sementara yang lainnya mengeluhkan kemacetan karena aktifitas parkir yang memakan badan jalan.

Karena banyaknya aduan yang masuk dan target perolehan retribusi parkir yang tak pernah terpenuhi, Walikota Batu dan dewan sempat berencana untuk menghapuskan retribusi parkir pinggir jalan.

Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) saat ini terus memetakan berbagai masalah perpar-

kiran, antara lain tidak tertibnya penataan kendaraan, juru parkir tidak menggunakan atribut yang telah ditetapkan, hingga masih ada juru parkir yang menggunakan karcis foto kopi dan parkir yang menutup badan jalan dan trotoar.

Permasalahan lain yang juga menjadi perhatian serius Wali Kota Batu yaitu juru parkir yang menarik lebih tinggi dari nominal yang tertera pada karcis parkir resmi dan perda.

“Selama ini belum ada penindakan dari pelanggaranpelanggaran tersebut, dalam waktu dekat kita akan lakukan penindakan untuk koordinator hingga juru parkir yang melakukan pelanggaran,” terang Kasi Parkir pada Dishubkominfo Kota Batu, Bambang Priambodo.

Sebelumnya, Dishubkominfo sudah melakukan sosialiasasi penegakan perda nomor 10 tahun 2010 yang diberikan kepada jukir mulai dari bulan Januari hingga bulan Juni ini.

Pasca sosialisasi ini Dishubkominfo akan melakukan

penindakan dan sanksi yang tegas jika ada pelanggaran.

Sanksi yang diberikan sesuai dengan perda nomor 10 tersebut adalah mulai dari pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) hingga pelarangan mengelola lahan parkir. Tidak hanya menyiapkan peninda-

kan dan sanksi untuk jukir saja, perda ini juga mengatur penindakan untuk pengguna lahan parkir.

“Sanksi lebih berat, pelaku pelanggaran bisa kita proses tindak pidana ringan (tipiring) oleh Satpol PP Kota Batu.” ujar Bambang.

supriyanto/bhirawa

Penataan parkir menjadi persoalan serius di Kota Batu, utamanya saat libur panjang, apalagi saat libur lebaran.

Tak hanya itu, pengguna parkir yang melanggar aturan bisa ditilang, hingga dilakukan penggembokan roda oleh petugas Dishubkominfo.

Dasar hukum dari penindakan ini adalah perda nomor 10 tahun 2010, perwali nomor 18 tahun 2011 tentang penetapan kawasan bebas pedagang kaki lima di wilayah Batu, UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, hingga UU Nomor 28 tahun 2009 pasal 176 tentang pelanggaran pajak dan retribusi.

Terkait dengan rencana penindakan tersebut, salah seorang juru parkir di Jl Gajahmada mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan kebijakan itu.

“Bagi saya tidak ada masalah, tidak apa-apa diterapkan seperti itu, selama ini tidak ada masalah kita rutin setor dan tidak menarik tarip parkir melebihi perda,” ujar salah seorang jukir yang tidak bersedia disebut namanya ini.

Q sup

Selasa Pon 23 JUNI 2015

LINTASAN

Tim Polo Air Sumsel Andalkan Atlet Senior Palembang, Bhirawa Tim polo air Sumatera Selatan tetap mengandalkan atlet senior pada PON XIX di Jawa Barat tahun 2016 untuk mengejar target medali emas.

Sekretaris Umum Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Sumsel Hunce J Hamzah di Palembang, Senin, mengatakan dua atlet senior yakni Zubaidah dan Siti Balqis tercatat sebagai kontingen SEA Games Singapura 2015 dan diharapkan mampu memotivasi tim sehingga menjadi yang terbaik di PON. "Pada PON Riau tahun 2012 lalu, tim polo air Sumsel berhasil meraih medali perak. Harapannya, pada PON Jabar ini bisa meraih emas seiring dengan semakin matangnya para atlet senior," kata dia.

Untuk mencapai target tersebut, PRSI Sumsel merencanakan program latihan yang terarah dibawah bimbingan pelatih berpengalaman.

"Ini sedang mengajukan, jika bisa, tim polo air Sumsel dilatih pelatih asing. Ini akan berpengaruh besar karena atlet akan lebih terpacu dan percaya diri," kata dia.

Terkait saingan pada PON mendatang, ia menyebutkan hingga kini Sumsel masih bersaing dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat karena sejumlah atlet nasional juga tersebar di dua provinsi tersebut.

"Peluang sangat terbuka bagi Sumsel, meski Jawa Barat menjadi tuan rumah dan DKI Jakarta yang banyak diperkuat atlet nasional. Tinggal lagi bagaimana memaksimalkan waktu yang tersisa untuk memacu kemampuan atlet," kata dia.Q ant

Persani Jambi Evaluasi Program Atlet dan Pelatih Jambi, Bhirawa Pengurus Provinsi Persatuan Senam Seluruh Indonesia (Pengprov Persani) Jambi segera mengevaluasi program yang telah dijalani para atlet dan pelatih menjelang babak prakualifikasi PON Menjelang kejuaraan nasional sekaligus babak prakualifikasi PON cabang senam pada November, Persani Jambi harus melakukan evaluasi kinerja program latihan para atlet dan pelatih, kata Pelatih Persani Jambi, Lulu Manurung, di Jambi Senin.

Kegiatan evaluasi kinerja program latihan adalah untuk mengejar target menghadapi prakualifikasi PON bulan November 2015, pengurus senam Jambi perlu melakukan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai para atlet dan pelatih.

Menurut Lulu Manurung, evaluasi tersebut untuk mengetahui kemampuan atlet dan pelatih itu sendiri dan kita melakukan evalusi sekaligus menggelar uji tanding sejauh mana kemampuan atlet dan pelatih selama ini.

"Tanpa evaluasi tidak akan diketahui sampai dimana kemampuan atlet apalagi dengan porsi latihan selama 10 jam per minggu yang telah dijalani atlet dan pelatih dalam menjalankan programnya," tegas Lulu, mantan pesenam nasional.

Target tersebut sebenarnya tidak muluk-muluk, cabang senam bisa menyumbang medali diajang prakualifikasi nanti dan bisa meloloskan atlet mudanya menuju PON 2016 di Jawa Barat mendatang.Q ant

OLAHRAGA

9

231 Siswa Bersaing Tembus SMANOR Surabaya, Bhirawa Animo atlet pelajar Jatim untuk mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga (SMANOR) cukup tinggi, terbukti pada PPBD yang minggu lalu diikuti 231 siswa lulusan SMP dari seluruh Jatim.

Dari sebelas cabang olahraga (Cabor) yang ada di SMANOR, atletik sangat diminati oleh peserta dengan 66 pendaftar, kemudian silat (37), voli pasir (32), karate (29 ), gulat (20), sepak takraw (22), renang (7), judo (6), selam (4) dan sepatu roda (3).

Minggu lalu para calon siswa sudah menjalani tes kesehatan dan mereka yang dinyatakan lolos akan menjalani tes psikologi dan wawancara. "Proses perekrutan siswa sangat ketat, karena kami memang mencari atlet yang berbakat dan bisa meraih prestasi," kata Kepala UPT Zaenal Arifin, Senin (22/6).

Lebih lanjut Zaenal ARifin mengatakan, sebelum meng-

ikuti tes, pihak SMANOR juga sudah melihat prestasi yang dicapai oleh para calon siswa.

Dari data yang ada para calon siswa memiliki prestasi baik ditingkat daerah hingga nasional. "Prestasi yang diriah calon siswa menjadi salah satu nilai plus, tapi kami tetap akan melihat hasil tes," kata Zaenal.

Selama menggelar PPDB, pihak SMANOR melibatkan semua pelatih masing-masing cabor dan para siswa. Mereka diminta untuk melihat teknik dan kemampuan para atlet.

"Selain prestasi, pihak pelatih juga akan melihat kemampuan atlet selama menjalani tes," katanya. Q wwn

ist

Calon siswa SMANOR saat mengikuti tes fisik. Nantinya mereka juga akan menjalani tes psikologi.

Arema Pastikan Ikut Turnamen SoJC Kemenpora Hormati Sikap Malang, Bhirawa Arema Cronus Indonesia Malang memastikan ikut serta dalam turnamen Sunrise of Java Cup 2015 yang bakal dihelat di Stadion Diponegoro Banyuwangi selama sepekan mulai 30 Juni mendatang.

General Manager Arema Ruddy Widodo Senin, mengakui beberapa hari sebelumnya pihaknya masih belum bisa memutuskan ikut tidaknya Singo Edan di ajang Sunrise of Java Cup (SoJC) 2015 karena ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dengan matang, di antaranya kesepakatan de-

ngan pihak penyelenggara.

"Kesepakatan dengan pihak penyelenggara baru 'clear' Minggu kemarin (21/6). Bismillah, Arema ikut berpartisipasi di ajang tersebut. Sebenarnya sejak awal sudah ada komunikasi dengan penyelenggara, namun ada beberapa hal yang perlu kami pertimbangkan," ujarnya.

Pertimbangan yang harus dipikirkan masak-masak oleh manajemen di antaranya adalah jarang sekali ada even turnamen sejak dibekukannya PSSI dan dihentikannya kompetisi Liga Super Indonesia

Arema Malang memastikan ikut serta dalam turnamen Sunrise of Java Cup 2015.

(LSI), apalagi ini bulan puasa, sehingga bisa mengisi bulan puasa dengan turnamen yang diharapkan mampu menjaga kondisi dan stamina pemain.

Ia mengakui kepastian keikutsertaan Arema tersebut juga tak lepas dari masukan dan pembicaraan dengan internal pemain dan pelatih. Pelatih juga memberikan masukan agar turnamen ini jadi prioritas.

Sementara itu pelatih Arema Suharno mengaku jika mulai Senin (22/6) pemain bakal menjalani latihan jadwal rutin sekaligus sebagai persiapan menghadapi sejumlah laga uji coba dan turnamen lainnya, seperti laga uji coba melawang Persib Bandung dan Persebaya Surabaya.

Hanya saja, kata Suharno, latihan perdana hari ini hanya difokuskan pada rekondisi pemain. Selanjutnya, secara bertahap materi latihan akan ditingkatkan, sebab Arema hanya memiliki waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi SoJC kurang dari 10 hari.

"Selain menghadapi beberapa kali uji coba, Arema juga sedang mempersiapkan keikutsertaannya di ajang Piala Presiden yang sebelumnya dijadwalkan akhir bulan ini. Untuk jadwal baru kami memang belum menerimanya, mudah-mudahan segera digelar," ucapnya.

TTurnamen SoJC di Banyuwangi itu akan diikuti empat klub, yakni Persewangi Banyuwangi sebagai tuan rumah, Timnas U-23, Arema dan Bali United Pusam.Q ant

PSSI Melapor ke Menpan Jakarta, Bhirawa Kemenpora menyatakan menghormati sikap yang diambil PSSI dengan melaporkan Menpora Imam Nahrawi ke Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi karena tidak menjalankan putusan sela terkait penundaan keberlakukan SK pembekuan.

"Saya mendengar juga dan bahkan kami mendapatkan 'copy' tembusan suratnya.

Itu hak PSSI yang telah mengadukan ke MenpanRB," kata Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora Gatot S Dewa Broto di Kantor Kemenpora, Jakarta, Senin.

Menurut Gatot, pihaknya tetap menghormati keputusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menunda keberlakukan SK pembekuan dari Menpora tersebut.

Sebelumnya, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) melaporkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi ke Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Crhisnandi karena tidak menjalankan putusan sela PTUN terkait penundaan keberlakuan SK

pembekuan.

"Yang bisa PSSI lakukan saat ini adalah kami menyurati Menpan & RB untuk melihat perilaku menteri sejawatnya (Menpora), kenapa dia tidak menghormati kekuasaan umum," kata Direktur Hukum PSSI Aristo Pangaribuan seperti dikutip dari laman resmi PSSI di Jakarta, Sabtu (20/6).

Menurut Aristo, Menpora tidak mengindahkan putusan sela PTUN Jakarta yang menunda keberlakuan surat keputusan Menpora Nomor 01307.

Aristo berpendapat bahwa Tim Transisi yang dibentuk atas dasar SK tersebut harus berhenti bekerja karena keberlakuan SK ditunda sementara. Namun, hingga saat ini Tim Transisi masih terus bekerja.

"Pengadilan telah memberikan keputusan, dan memang mereka hanya memberikan itu. Eksekusinya adalah terkait erat dengan orang yang tertimpa putusannya yaitu Menpora harus dilaksanakan. Kalau tidak, maka akan ada upaya paksaannya. Karena itu merupakan salah satu penghinaan terhadap kekuasaan umum," ujar Aristo.Q ant

Silvia Kristina Raih Emas Kejuaraan Veteran Selangor Sumsel Target Juara Umum PON Jabar 2016 Palembang, Bhirawa Pengurus Provinsi Ikatan Anggar Sumatera Selatan menargetkan juara umum pada Pekan Olahraga Nasional XIX di Jawa Barat tahun 2016 atau mempertahankan gelar yang diraih empat tahun lalu di Riau.

Ketua Pengprov Ikasi Sumsel Nasrun Umar di Palembang, Senin, mengatakan target ini cukup realistis karena delapan atlet anggar Sumsel berhasil memperkuat Indonesia pada SEA Games 2014 di Singapura.

Ke-8 atlet itu, Rully Maulidhani, Ade Indra, Riki Dhisulimah, Tauhid Ramadhan, Joneskha Anggara Pitera, Novi Susanti, Reni Anggraini, dan Jeaned Alfrida.

"Hingga kini, Sumsel bisa dikatakan masih menjadi yang terdepan di Indonesia.

Jadi cukup realistis jika menargetkan tetap mempertahankan juara umum," kata Nasrun.

Terkait kisruh perebutan atlet antara Sumsel dan Jawa Timur yang berujung dengan belum kembalinya enam atlet yakni tiga atlet SEA Games Novi Susanti, Reni Anggraini, Jeaned Alfrida, dan tiga atlet lainnya, Hendri Eko Budianto, Hendrawan Susanto, dan Lestari, menurut Nasrun sedang dalam proses penyelesaian.

"Badan Abritase Olahraga Nasional telah memutuskan bahwa 11 atlet yang pindah harus kembali ke daerah asal. Tapi, belakangan hasil ini digugat Jatim ke Pengadilan Negeri, jadi saat ini sedang menunggu hasil. Sumsel juga melakukan pendekatan secara persuasif ke atlet agar dengan kesadaran sendiri untuk kembali," kata dia.

Terlepas dari persoalan ini, menurutnya, Sumsel tidak akan melanjutkan proses hukum andaikata majelis hakim memenangkan Jatim.

"Intinya, ada atau tidak ada atlet yang saat ini tidak mau kembali ke Sumsel, Sumsel pada prinsipnya tetap percaya diri dengan kekuatan yang ada. Dengan lima atlet SEA Games, ditambah atlet-atlet lain, sangat optimitis masih merajai di Indonesia," kata dia.

Pada PON ke-18 di Riau tahun 2012, Sumsel menjadi juara umum cabang olahraga anggar dengan meraih empat emas, lima perak, dan lima perunggu.

Torehan medali ini tercatat menjadi yang terbanyak dari seluruh cabang olahraga yang diikutsertakan Sumsel ke PON tersebut.Q ant

Jakarta, Bhirawa Mantan atlet anggar nasional Silvia Kristina berhasil meraih medali emas dalam kejuaraan anggar Veteran Open di Selangor Malaysia pada Minggu (21/6).

"Saat tampil dalam pertandingan, terasa masih aktif sebagai atlet nasional untuk membawa nama harum bangsa dan negara. Hal itu pula yang membuat saya tampil optimal untuk meraih medali emas bagi Indonesia," kata Silvia seperti dilansir tim media Satuan Pelaksana Program In-

donesia Emas (Satlak Prima) di Jakarta, Senin.

Silvia berhasil membawa pulang medali emas setelah mengalahkan Annie Foo dari Malaysia yang akhirnya meraih medali perak dan Inge Van Derberg dari Belanda dengan medali perunggu.

"Mudah-mudahan sisa prestasi yang menghasilkan medali emas ini dapat diikuti atlet muda Indonesia berbakat. Karena sebagai pelatih saya menginginkan menghasilkan atlet berprestasi agar bisa menjadi penerus

di masa mendatang," kata Silvia yang juga staf cabang olahraga bela diri Satlak Prima itu.

Sebagai mantan atlet peraih medali perunggu Asian Games, Silvia Kristina masih menunjukkan kebolehannya saat tampil pada kejuaraan veteran itu.

Melalui latihan konsisten sebagai pelatih anggar di DKI Jakarta, tampaknya prestasi yang dimiliki tidak pernah menyusut bahkan mampu dibuktikan saat tampil di Selangor Open.Q ant

Usai Dilantik Panwascam, Diberi Bimbingan dan Langsung Lakukan Pengawasan Usai dilantik Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) Kediri sebanyak 78 Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) diberi bimbingan teknik (Bimtek) ke pemiluan, dan langsung diintruksikan turun kelapangan dan bekerja sesuai tahapan Pilkada saat ini.

Dikatakan Ketua Panwaskab Kediri Muji Harjita setelah Panwascam dilantik mereka akan diberikan kepemiluan, sehingga mereka bisa langsung terjun kelapangan untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

"Jika beberapa waktu lalu mereka langsung terjun kelapangan untuk mengawal data dukungan calon perseorangan, kini akan fokus pada setiap tahapan Pilkada ‘’,kata Muji Dalam tahapan selanjutnya adalah tahapan pendaftaran calon bupati, menurut Muji, usai Calon Bupati ditetapkan pihaknya tidak ada toleransi untuk kampanye calon bupati dan wakilnya "Bila diketahui melakukan kampanye liar alias berlebih diluar ketentuan yang telah ditetapkan KPUD , sangsi akan dilayangkan bila kampanye liar itu dilakukan dimedia massa maupun menggunakan alat

Sekda Kab Kediri saat memberikan selamat pada 78 Panwascam usai dilantik. peraga lainnya," Jelas Muji Muji Harjito ketua panwaslih kabupaten Kediri mengungkapkan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan KPUD Kabupaten Kediri atas kondisi itu. Dengan memberikan surat himbauan terlebih dahulu terhadap calon bupati yang telah ditetapkan.

Sementara terkait dengan beberapa laporan permasalahan dalam

beberapa tahapan Pilkada Kabupaten Kediri, Muji menyatakan ada dua laporan yang masuk, namun sudah dapat diselesaikan dan untuk tahapan pencalonan ini belum ada " Laporan yang masuk ke panwaskab pada tahapan kemarin sudah selesai semua dan tahapan pencalonan belum ada, " tandas Muji H yang juga mantan Wartawan senior ini.Q van. adv

EKONOMI - BISNIS

10 RAGAM EKBIS

Jelang Lebaran, tim gabungan Disperindag, Dinkes dan satpol PP melakukan operasi mamin di sejulmah swalayan maupun pasar tradisonal di Bojonegoro.

Dinkes Temukan Roti No PIRTnya Diduga Palsu Bojonegoro, Bhirawa Menjelang lebaran Idul Fitri 1436 Hijriyah, tim gabungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Kesehatan dan satpol PP Bojonegoro melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar tradisianal, toko moderen, swalayan atau minimarket guna memastikan semua mamin aman untuk dikomsumsi.

Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinkes Bojonegoro, Ahmad Hernowo mengatakan, sidak ini dilakukan disejumlah toko moderen, pasar, swalayan maupun supermarket. Hasil operasi tersebut, tim operasi menemukan sejumlah kaleng rusak atau penyok, jajanan ciki-ciki dan roti bakery nomer PIRT diduga palsu. “ Kendati demikian, sejumlah barang yang ditemukan itu akan diuji lapkan, tim hanya menyarankan agar tidak di display atau diperjual belikan,” jelasnya, Senin (22/6).

Sedangkan ditemukan roti minisari diproduksi oleh Marisa Bakery Pati Jateng yang di duga nomer PIRTnya palsu, pihaknya akan langsung menyurati Dinkes Jateng. Hernowo menjelaskan, jika makanan maupun minuman yang dikonsumsi konsumen dalam keadaan expired atau kadaluarsa, dimungkinkan akan menimbulkan penyakit. Karena itu Hernowo menghimbau kepada masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas. ”Kalau setiap belanja yang dilihat pertama kali itu kemasannya bagus nggak. Kalau sudah penyok, rusak ya jangan dibeli,” imbuhnya. Q bas

Selasa Pon, 23 JUNI 2015

Komite II DPD RI Lakukan Sidak ke Pasar Tradisional

Pemkot Dinilai Mampu Kendalikan Harga Pemkot, Bhirawa Pemkot Surabaya dinilai oleh berhasil mengendalikan harga, terbukti selama Bulan Ramadan harga kebutuhan pokok disejumlah pasar tradisional tidak mengalami kenaikan.

Risma.

Usai melakukan sidak di sejumlah pasar, rombongan DPD RI diajak Risma untuk melihat taman harmoni di

Hal terlihat saat Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini bersama Komite II Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Ahmad Nawardi saat sidak ke Pasar Pucang Anom dan Pacar Keling Senin (22/6). “Saya cukup terkejut karena harga di sini tidak naik, padahal hasil sidak di sejumlah pasar di Indonesia hampir semua harga kebutuhan pokok merangkak naik saat Ramadan,’’ ujar Ahmad Nawardi.

Menurutnya, pengendalian harga di Kota Surabaya cenderung terjaga dengan baik. Ia mengharapkan seluruh kabupaten kota bisa meniru cara Pemkot Surabaya dalam melakukan pengendalian harga. ‘’Yang menarik Kota Surabaya tidak memiliki Tim Pemantau Inflasi Daerah (TPID). Dinas masing-masing sebagai pemantau, sehingga setiap hari wali kota bisa memantau naik-turunnya harga

Wakil Ketua Komite II DPD RI Ahmad Nawardi (dua dari kanan) bersama rombongan mendampingi Walikota Surabaya Tri Rismaharini memantau harga daging ayam di Pasar Pucang kemarin.

kebutuhan pokok,’’ katanya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menjelaskan stabilnya harga kebutuhan pokok di pasaran karena Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, terlebih dahulu melakukan operasi pasar sebelum bulan Ramadan datang dan mengadakan pasar bayangan di balai-balai RW di seluruh kecamatan di Surabaya. ‘’Kami juga mengadakan bazaar Ramadan yang rencananya digelar di 20 titik tahun ini. Hal ini juga kami gunakan sebagai langkah antisipasi pengendalian stabilitas harga bahan kebutuhan pokok menjelang natal dan tahun baru,’’ kata Risma.

Meski sejumlah harga bahan pokok trendnya menurun Dirinya menjamin ini tidak akan berlangsun lama. ‘’Semua akan kami kendalikan tidak mungkin turun terus.

Kita usahakan stabil,’’ tegas

keputih. Taman seluas 6 hektar tersebut membuat kagum para anggota DPD RI. ‘’Ini belum seberapa, nantinya akan kami bangun taman

andre endrayana/bhirawa

Antipasi Lonjakan Permintaan, Pertamina MOR V Bentuk Satgas Surabaya, Bhirawa PT Pertamina Marketing Operation Region V (MOR V) mengantisipasi lonjakan pemakaian bahan bakar minyak (BBM) saat memasuki Ramadhan dan Idul Fitri 1436 H di wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara.

Antisipasi itu dilakukan dengan membentuk Satuan Tugas

(Satgas) terhitung mulai 2 Juli sampai 1 Agustus 2015. GM Marketing Operation Manager Region V PT Pertamina, Ageng Giriyono menjelaskan, pada Idul Fitri 2015 ini, diperkirakan kebutuhan BBM bersubsidi untuk transportasi darat akan mengalami peningkatan pada H-7 sampai dengan H+7.

PT Pertamina Marketing Operation Region V (MOR V) membentuk Satuan Tugas (Satgas) terhitung mulai 2 Juli sampai 1 Agustus 2015.

Sebagai antisipasi lonjakan itu, Pertamina akan melakukan peningkatan stok premium sebesar 30% dari konsumsi normal bulanan atau sekitar 17.786 KL/hari dari konsumsi normal sebesar 13.969 KL/hari.

“Untuk solar meskipun diprediksi akan terjadi penurunan terkair larangan beroperasi bagi kendaraan berat tmt H-4 sampai H+1 Idul Fitri, stok solar tetap disiagakan sesuai kebutuhan normal yaitu sekitar 5.857 KL/ hari,” jelasnya, Senin (22/6).

Dikatakan Giriyono, untuk SPBU yang berada di jalur strategis arus mudik/balik yang belum menyediakan layanan produk Pertamax Series dan Pertamina Dex, pihaknya menginstruksikan agar SPBU tersebut menjual produk Pertamax Series dan Pertamina Dex dalam bentuk kemasan. Q ma

Wali Kota Evaluasi Harga Komoditi di Pasar Murah Kota Kediri, Bhirawa Program antisipasi lonjakan harga yang digagas pemerintah Kota Kediri melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) ternyata kurang mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Hal ini membuat Wali Kota Kediri meminta evaluasi kegiatan pasar murah. Meskipun banyak yang datang untuk membeli kebutuhan bahan pokok di pasar murah yang digelar di Kelurahan Semampir, namun rupanya banyak yang mengeluh dan terpaksa kembali karena harga komodite yang dijual hanya terpaut Rp 500-1000 saja dengan harga pasaran Melihat kondisi itu, Wali Kota Kediri Abdullah Abubakar langsung merespon keluhan warga dan meminta kepada pihak distributor untuk merubah harga komodite yang dijual. Dengan harapan agar masyarakat bisa merasakan program pasar murah pada bulan Ramadhan ini.

“Memang banyak keluhan warga, untuk itu saya minta agar distributor untuk merubah harganya agara program ini benarbenar bisa dirasakan masyarakat” kata Walikota yang juga hadir dalam pasar murah itu Wali Kota kediri juga berjanji akan melakukan evaluasi terkait barang kebutuhan bahan pokok yang dijual di pasar murah itu, “ Kami sudah menyarankan agar harga di evaluasi lagi dan mencari perbedaan ditmpat yang murah dan jangan yang Q van mahal” jelas Abdullah Abubakar.Q

Pemkab Buka Jember Information Centre di Surabaya Pemkab Jember membuka Jember Information Centre (JIC) di Surabaya.

Keberadaan JIC ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha (investor) untuk bias menyerap informasi tentang potensi Jember secara utuh.

B

aik itu potensi wisata maupun sumber daya alam dalam kerangka untuk meng gerakkan perekonomian yang sekaligus diharapkan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). JIC yang diresmikan langsung oleh Bupati MZA Djalal akhir Mei 2015 lalu ini, beralamat di GedungMandiri Tower II Jalan Panglima Sudirman Lantai 9 No 66-68 Surabaya. “Ada pepatah, tidak akan berubah nasib suatu kaum, jika kaum tersebut tidak mau merubahnya. Maka kata orang kalau mau maju, umpannya harus besar. Dibukanya JIC ini, merupakan bagian dari itu,” ujarBupat iJember MZA Djalal saat pembukaan JIC di Surabaya beberapa waktu lalu.

Menurut MZA Djalal, keberadaan JIC ini merupakan langkah awal bagi Jember untuk terus mempromosikan potensi yang dimiliki kepada masyarakat luas. Bupati mencontohkan negara-negara berkembang seperti Singapore, Malaysia yang terus mempromosikan Negaranya meskipun Negara tersebut kini sudah menjadi Negara berkembang.

“Memang kita harus bermimpi, jika suatu saat Jember akan menjadi kota besar seperti Surabaya, Jakarta dan kota besar lainnya. Oleh karena itu, kita membuka semacam kantor informasi di Surabaya, Bukan tidak mungkin, kita nanti buka perwakilan di Jakarta, bukan tidak mungkin nanti kita membuka cabang di Malay-

Bupati Jember MZA Djalal secara simbolis memotong pita tanda diresmikannya kantor JIC di Surabaya.

sia. Ini sebuah ihtiar positif untuk kemajuan masyarakat Jember,” ungkapnya.

Diakuinya, apa yang dilakukan selama ini, tidak bisa dirasakan secara langsung, tapi nanti akan dinikmati oleh anak cucu generasi berikutnya. “Ibarat kita menanam pohon kelapa, yang hasilnya bias dinikmati setelah 15 atau 20 tahun kedepan. Yang penting kita sudah membuat pondasi yang kuat untuk Jember dimasa yang akan datang,” tandas Bupati Djalal.

Diakuinya pula, Keberadaan JIC ini belum sempurna dan terus dilakukan pembenahan. JIC sendiri belum menyediakan tempat

Bupati beserta rombongan Muspida & pengusaha saat meninjau room meeting JIC.

seluas 20 hektar di lahan bekas TPA (tempat pembuangan akhir) ini,’’ ujar Risma sembari memamerkan sejumlah bunga di taman itu. Q dre

untuk berdiskusi sambil menikmati kopi. Namun Bupati Djalal yakin ada beberapa tempat yang bias dimanfaatkan untuk membantu dan mendukung berbagai potensi yang dimiliki oleh Jember. Baik itu potensi sumberdaya alam, budaya untuk kemajuan masyarakat Jember, baik secara langsung face to face kepada pengusaha maupun lewat media internet dan sebagiannya.

“Silahkan dimanfaatkan. Jika perlu hasil produk yang dihasilkan selama ini oleh peruhaan-peruhaan yang ada di Jemberditampilkan disini. Seperti cerutu bobin, kopi luwak dan kakao, kedelai edamami. Seh-

Bupati Jember MZA Djalal saat menyerahkan potongan tumpeng kepada Sofyan Syaifudin pengelola JIC tanda dimulai beroperasinya JIC.

ingga produk mereka bias dinikmati oleh para tamu,” harapnya pula. Jembermenurut MZA Djalalmemiliki poptensi yang luar biasa.Baik itu pertanian, perkebunan, maupun potensi alam lainnya.Belum lagi sector pariwisita dan Usaha Mikro Kecil dan Menengan (UMKM). Namun jika berbicara pariwisata tandas Djalal tentunya investor juga melihat stabilitas keamanan.

“Stabilitas politik Jember aman-aman saja dan ini merupakan bagian yang diharapkan para investor.Apalagi Jember terpilih sebagai daerah yang inflasinya rendah secara nasional. Di Jember masih murah bila disbanding dengan kota sekitar, kita mau makan 3000 satu pincuk masihada. Artinya pertumbuhan ekonomi terus kita pacu diatas rata-rata Jawa Timur,” tandasnya.

Namun, jika pertumbuhan Jember ini didukung oleh pengusaha lokal, Jember akan semakin maju lagi.”Andai teman-teman BUMN dan Swasta mau menanamkan uangnya di Jember akan lebih maju lagi. Tapi sayangnya, mereka menanamkan modalnya di luarJember.Padahal sama-sama bank nya, bunganya dan administrasinya sama, mereka lebih memilih Surabaya dan Jakarta. Seandainya menanam modalnya di Jember, bias dimanfaatkan oleh masyarakat Jember.

Artinya bisa meningkatkan Produk Domistik Regional Bruto (PDRB). Saya masih mencari cara bagaimana BUMN dan Swasta mau menanamkan uangnya di Jember,” tandasnya pula. Q efi.hmskab*

Baru Sebulan Sudah Lebih 4.000 Pengunjung Keberadaan Jember Information Centre (JIC) yang dipusatkan di Surabaya, dinilai sangat efektif dalam membantu para investor yang hendak berinvestasi di Jember. Terbukti belum genap sebulan JIC diresmikan sudah tercatat 4.000 lebih pengunjung baik lewat webside yang ada maupun secara langsung dating ke Gedung Mandiri Tower II Jalan Panglima Sudirmanlantai 9 No.66-68 Surabaya sebagaipusat JIC. Hal ini diungkapkan oleh salah satu pengelola JIC Sofyan Syaifudin saat dikonfirmasi bhirawa beberapa waktu lalu. Menurut Sofyan, keberadaan JIC sangat membantu bagi para investor, untuk mendapatkan informasi sedetail mungkin tentang Jember.

“Yasangat membantu dong, dan animo pengunjung di JIC baik secara langsungmaupun lewat webside cukup banyak. Berdasarkan data, sudah ada 4.000 lebih yang berkunjung secara langsung maupun lewat webside,” ujarpria berbadan tambun ini kemarin.

Menurut Sofyan, dari semua pengunjung JIC, mayoritas mereka mempertanyaan tentang jaminan keamanan jika berinvestasi di Jemberdan termasuk peluang-peluangnya.

“Para Investor juga menanyakan berbagai peluang untuk berinvestasi di Jember. Termasuk Informasi tentang investasi pertambangan yang ada. Mereka selama ini hanya mendengar informasi bahwa potensi tambang di Jember sangat luar biasa. Dengan ada JIC ini mereka dengan sangat mudah memperoleh informasi tentang potensi yang ada di Jember,” ujarSofyan.

Selain itu, kata Sofyan banyak pengunjung yang menanyakan kegiatan Bulan Berkunjung di Jember (BBJ) yang biasanya digelar setiap Agustus. Selain berbagai perlombaan rakyat yang mereka tanyakan hingga pagelaran Jember Fashion Carnaval (JFC). “ JFC ini sudah menjadi icon Jember ke mancanegara. Tidak sedikit mereka menanyakan pagelaran JFC . Selain kita memberikan informasi tentang JFC, kita juga memberikan informasi tentang potensi Jember secara luas dan terbuka kepada mereka,” ungkapnya. Sofyan mengaku, dengan keberadaan JIC yang dikelolanya selama ini, sangat membantu perkembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Jember. Apalagi menurut Sofyan, untukmenuju ke Jember (Surabaya-Jember) tidak lagi membutuhkan waktu 4 – 5 jam, tapi cukup dalam waktu 45 menit sudah tiba di kota tembakau ini. “ Sekarang tidak sulit untuk menuju Jember, karena sekarang sudah ada transportasi udara (Garuda Indonesia) setiap hari. Dan rencananya yang selama ini jam penerbangannya satu kali Surabaya-Jember PP, nantinya akan ditambah dua kali penerbangan setiap hari,” tandas Sofyan. Q efi.hmskab*

Selasa Pon, 23 JUNI 2015

Pondok Pesantren Kilat untuk PNS l Sambungan hal 1 tadarus bersama. Insyallah acaranya setelah 29 Juni dan digelar dua hari,” ujar Slamet Kariyono di kantornya, Senin (22/6).

Selain ponpes kilat, ia juga mendorong aparatur sipil di SKPD lebih giat menunaikan ibadah berjamaah. PNS hendaknya memanfaatkan musala untuk meningkatkan kadar keimanan. “Harapannya setelah Ramadan ada perubahan sikap,” ujarnya.

Pihaknya pun menyerukan supaya PNS Pemkab Banyuwangi memakai seragam baju serba putih selama bulan suci. Instruksi ini telah berlangsung sejak dua tahun lalu setelah mendapat restu Kementerian PAN dan RB. Seragam putih menyesuaikan tupoksi instansi. “Kalau Satpol PP dan Dishub tidak harus berbaju putih. Non muslim juga harus pakai baju putih,” kata Slamet. n nan

Layanan Kesehatan Amburadul, Komisi E Segera Panggil RSI Siti Hajar l Sambungan hal 1

Ketua Komisi E DPRD Jatim dr Agung Mulyono mengaku selama dirawat di RSI Siti Hajar ternyata si pasien tidak ditangani secara serius. Sebagai buktinya ketika pihaknya mengecek ke RSI tersebut, dikatakan oleh dokter jika yang bersangkutan tidak mengalami gejala penyakit yang serius, meski sudah dilakukan CTScan di otaknya. ‘’Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba saya mendapat kabar jika Pak Hary ( anggota DPRD Jatim) mengalami stroke. Tentu saja mendapat kabar tersebut, saya segera meminta pasien agar segera dirujuk ke RSUD dr Soetomo yang akhirnya masuk ruang ICU,’’tegas politisi asal Partai Demokrat (PD) yang dihubungi lewat telepon genggamnya, Senin (22/6).

Itu artinya, tambah pria yang digadanggadang maju dalam Pilkada Banyuwangi ini selama 24 jam pasien tidak mendapat penanganan yang serius dari pihak rumah sakit. Padahal sesuai tindakan medis, seseorang yang kena stroke harus segera mendapatkan penanganan secara cepat sehingga tidak merambat pada stroke berat.

Atas kejadian ini, pihaknya dalam waktu dekat akan segera memanggil RSI Siti Hajar untuk dilakukan klarifikasi terkait dengan lambannya penanganan terhadap pasien.

Karenanya, kalau ini dibiarkan tentunya masyarakat yang akan dirugikan. Dan sebagai wakil rakyat, pihaknya berkewajiban untuk mengetahui secara detil pelayanan kesehatan, khususnya yang bekerjasama dengan BPJS. ‘’Bukan karena yang sakit pas anggota dewan. Tapi dari kondisi ini dapat diketahui jika pelayanan yang diberikan RSI Siti Hajar sangat amburadul. Kalau ini dibiarkan maka masyarakat yang akan dirugikan,’’tegasnya dengan nada intonasi tinggi sembari mempertanyakan akreditasi yang disandang RSI Siti Hajar.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi E DPRD Jatim yang lain, Kartika Hidayati. Dalam masalah ini seharusnya secara fungsional Dinas Kesehatan Jatim secara periodik melakukan pengecekan terhadap seluruh rumah sakit baik swasta maupun negeri. Dengan demikian secara berkala diketahui setiap kondisi rumah sakit yang ada di Jatim dan ini berpengaruh dalam kerjasama bersama BPJS. ‘’Meski ini bukan menjadi kewenangan Dinkes Jatim, tapi secara fungsional seharusnya Dinkes melakukan pengecekan ke seluruh rumah sakit tanpa terkecuali negeri atau swasta.

Dengan begitu Dinkes akan mengetahui sejauh mana pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh setiap rumah sakit. Jangan sampai dalam melakukan operasional, masyarakat yang akan dirugikan,’’tegas politisi asal PKB. Bahkan, pihaknya mendukung penuh pemanggilan RSI Siti Hajar Sidoarjo terkait dengan pelayanan kesehatan yang masih amburadul tersebut. Karena itu, pihaknya berharap jangan sampai musibah yang menimpah Hary Prasetyo akan menimpa yang lain. n cty

Penguatan Kawasan Perbatasan Mutlak Dilakukan l Sambungan hal 1

(22/6). Nara sumber lain yang dihadirkan, pakar hukum internasional Prof Hikmahanto Yuwono.

Lebih jauh Hasanudin menyatakan, Pulau Sepadan Ligitan yang dimenangkan Malaysia di Mahkamah Internasional harus menjadi pelajaran dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Dari pengalaman tersebut maka 92 pulau terluar, perlu semua dilengkapi dengan petugas keamanan. Kini baru 12 pulau saja yang dilengkapi petugas keamanan. Pulau Nipah yang pernah mau tenggelam, telah direklamasi, diuruk dan ditinggikan seluas 2 hektare, kini bisa dibanggakan sebagai pulau terluar milik Indonesia.

“Menghadapi tuntutan negara tetangga, wilayah perbatasan memang harus dibenahi, diperbaiki dan diperkuat. Kemampuan diplomasi bukan hanya pintar cuap-cuap, tetapi juga harus disertai kekuatan pertahanan di perbatasan. Kalau perlu kita tancapkan Bendera Merah Putih di sana,” tegas Hasanudin.

Menurut Prof Hikmahanto, berkah luar biasa negara kepulauan, memberi tantangan besar bagi Indonesia oleh lautnya yang begitu luas. Tantangan tersebut antara lain, Indonesia harus mampu menghalau kapal-kapal asing yang masuk ilegal ke wilayahnya. Seperti kapal Australia yang secara ilegal masuk wilayah laut Indonesia, sewaktu menghalau kapal imigran pencari suaka. Tindakan Australia seperti ini semestinya bisa dimasukkan ranah pelanggaran HAM, dan dilaporkan ke PBB dan UNHCR. “Untuk menyeret Australia ke ranah hukum internasional, kepolisian harus investigasi dari nahkoda kapal, awak kapal dan pencari suaka yang dikabarkan diberi uang 5.000 dollar Australia per orang. Suap itu dilakukan Australia dengan uang negara, agar kapal yang ditumpangi para pencari suaka kembali ke Indonesia,” jelas Hikmahanto.

Dia juga mengingatkan isu Pulau Ambalat yang kaya mineral yang kini juga diklaim sebagai wilayah Malaysia. Provokasi Malaysia atas pulau Ambalat juga sudah sering dilakukan, hal ini harus dihadapi Indonesia dengan protes keras berulangkali. Agar internasional juga memahami bahwa ada kedaulatan Indonesia di Ambalat. n ira

11

SAMBUNGAN Puasa, Warga Desa Ngrimbi Alami Kekeringan Parah

ramadlan/bhirawa

Warga berebut air kiriman dari BPBD Jombang, Senin (22/6). Kiriman air bersih ini datang 1 minggu sekali padahal permintaan warga pemerintah bisa mengirim 3 hari sekali.

l Sambungan hal 1

Wali Murid Kecele PPDB Jalur Olahraga Ditutup l Sambungan hal 1

taran melalui cabor pada 16 sampai 18 Juni,” ujarnya.

Ketua Tim PPDB Jalur Prestasi Olahraga Surabaya Achmad Djunaidi menjelaskan, pendaftaran jalur prestasi olahraga melalui cabor masing-masing pada 16-18 Juni lalu. Namun, banyak yang tidak mengetahui jadwal tersebut.

“Cabor masing-masing punya database peserta yang layak maju ke jalur prestasi. Mereka yang mengajukan atau memberikan surat rekomendasi. Kami (Tim KONI) menerima data dari cabor masing-masing,” katanya.

Pria yang akrab disapa Jun tersebut mengakui peserta ba­ nyak datang membawa dokumen sertifikat prestasi namun tidak disertai dengan surat rekomendasi dari cabor masing-masing.

Meski begitu, KONI Surabaya berusaha membantu peserta yang seharusnya memenuhi kualifikasi persyaratan masuk jalur prestasi.

“Karena itu, kami masih open hari ini (kemarin, red). Kami arahkan, kalau yang memenuhi, mereka harus meng­hubungi cabor masingmasing dulu,” ujarnya.

Sampai saat ini, data yang terkumpul dari cabor sebagai pendaftar jalur prestasi olahraga adalah 308 siswa. Terdiri dari 22 siswa SMK, 121 siswa SMP, dan 165 siswa SMA. Setelah itu, KONI langsung menyerahkan data ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Surabaya untuk verifikasi lebih lanjut.

Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Kesenian, Pendidikan Luar Sekolah, dan Olahraga Dindik Surabaya Dakah Wahyudi menjelaskan, siswa tidak perlu berkecil hati. Bagi yang memenuhi kualifikasi, mereka masih bisa

melakukan pendaftaran melalui cabor masing-masing.

Setelah itu, cabor akan meneruskan ke KONI. Dari KONI ke Dispora Surabaya. “Kami dari Dindik hanya menerima data valid dari Dispora. Kami masih menerima sampai besok (hari ini). Kami tidak tahu apakah cabor kurang sosialisasi atau bagaimana,” terang Dakah.

Di sisi lain, PPDB jalur prestasi juga dibuka di kantor Dindik Surabaya Jalan Jagir Wonokromo 354-356 Surabaya. Ini untuk menampung calon peserta didik berprestasi di bidang akademis dan non akademis. Ada pula peserta didik berprestasi olahraga pada ajang tertentu. Seperti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Pekan Olahraga SD (POR SD) dan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA).

Di lokasi pendaftaran ini, tak banyak wali murid yang langsung melakukan pendaf­taran.

Sebaliknya, mereka masih bimbang dengan aturan main dalam PPDB jalur prestasi ini. Seperti diakui Suher M Zaidi, wali murid yang ingin mendaftarkan puteranya Arya Krisnah dari SD Muhammadiyah 4 Pucang ke SMPN 1 Surabaya. “Nilai US (Ujian Sekolah)-nya 278. Dia juara Islamic School Robot Olympiad (ISRO) pada dua kategori sekaligus. Satu kategori juara 1 dan satu lagi juara 2,” tutur Zaidi ditemui di Kantor Dindik Surabaya.

Dengan prestasi itu, Zaidi tak langsung menyerahkan berkas pendaftaran. Sebab, dia bersikukuh bisa masuk SMPN 1. Sementara dalam PPDB jalur prestasi, penetapan sekolah mutlak ada di tangan Dindik Surabaya. “Kalau sudah terlanjur diterima jalur prestasi kita tidak bisa ikut jalur

lain. Padahal belum tentu diterima di sekolah yang diharapkan,” kata dia.

Tidak hanya Zaidi yang kebingungan pada hari pertama PPDB ini. Eva Zain, wali murid Muhammad Rifky asal SD Al Khoiriyah Surabaya ini terpaksa harus kembali sebelum mengumpulkan berkas pendaftaran anaknya. Ini lantaran prestasi yang dikantongi Rifky tidak bisa diterima panitia PPDB. Rifky sendiri merupakan finalis Australia Mathematics Competition dan KPM (Kompetensi Matematika Nalaria Realistik).

“Ternyata tidak semua prestasi bisa diterima. Harus lomba yang digelar pemerintah. Ini saya ikut lomba biaya sendiri sampai ke Australia, tapi tidak bisa diterima,” tuturnya kecewa.

Terkait hal ini, Ketua Panitia PPDB Surabaya Yusuf Masruch berharap setiap wali murid bisa memahami aturan yang ada. Di antaranya ialah penempatan siswa ke sekolah yang telah ditentukan Dindik Surabaya. “Seperti yang sudah dijelaskan, kita punya empat pertimbangan. Nilai, kedekatan dengan rumah, kedekatan dengan tempat latihan dan keunggulan sekolah,” tutur dia.

Jika siswa telah mendaftar dan diterima melalui jalur prestasi, Yusuf memastikan siswa tersebut tidak dapat mengikuti PPDB jalur lain. Sebab sistem PPDB secara otomatis akan mengunci siswa tersebut. “Di samping itu, sayang kuotanya kalau sudah diterima tapi tidak diambil. Seharusnya dari awal tidak mendaftar,” kata dia.

Hingga kemarin, jumlah peserta yang masuk melalui jalur prestasi akademis dan non akademis terdapat 93 calon peserta didik. n tam

Gubernur Soekarwo Ajak Masyarakat Jadi Tuan Rumah yang Ramah l Sambungan hal 1

hiran tokoh-tokoh NU, karenanya kita minta masyarakat Jombang bisa menjadi tamu yang ramah,”ujar pria yang karib dipanggil Pakde Karwo itu saat ramah tamah di Pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar.

Untuk itu, Pakde Karwo meminta Bupati Jombang dan seluruh jajarannya untuk berbenah.

Karena menurutnya Jombang belum total untuk mempersiapkan menyapa tamu yang bakal hadir. “Ini kelihatannya Jombang belum total untuk mempersiapkan menyapa kehadiran para tamu,”imbuhnya.

Di samping itu, Pakde Karwo juga meminta pemerintah daerah bisa memanfaatkan kegiatan Mukmatar NU ke-33 yang dihelat pada 1-5 Agustus untuk menyejahterakan masyarakatnya. Misalnya terkait buah tangan yang bakal menjadi oleh-oleh peserta atau yang lain.”Sebenanrnya yang bisa diambil manfaat dan menjadi ukuran itu adalah bagaimana muktamar bisa meningkatkan ekonomi warganya.

Dan ini tugas Bupati dan Wagub Jombang untuk mengkreasikan soal ini,”tandasnya.

Saat pengecekan lokasi, Pakde Karwo berserta rombongan langsung menuju PPDU (Pondok Pesantren Darul Ulum) Rejoso, Kecamatan Peterongan. Selanjutnya, mereka dipandu oleh KH Hamid Bisri atau Gus Mamik, salah satu pengasuh PPDU. Gus Mamik menjelaskan secara panjang lebar tentang kesiapan PPDU. Termasuk kemampuan PPDU menampung 850 peserta muktamar. “Kita sudah siap sebagai tuan rumah. Di PPDU ini siap menampung 850 muktamirin,” ujar Gus Mamik.

Gus Mamik lantas mendam­ pingi gubernur beserta rombong­ an melihat ruangan yang digunakan untuk tidur muktamirin.

Dalam satu ruangan tersebut terdapat 8 lembar kasur lantai yang ditata sedemikian rupa.

Selain itu juga terdapat bantal.

Pada masing-masing perangkat tidur itu terdapat tulisan ‘Muktamar ke-33 NU Jombang’.

“Nanti bantalnya bisa dibawa pulang oleh peserta. Kita juga sediakan kasur lantai untuk istirahat peserta,” kata Ketua Panda (Panitia Daerah) Muktamar NU ke-33 yang juga ikut mendampingi rombongan.

Usai dari Rejoso, rombongan melanjutkan ke Pesantren Tebuireng pimpinan KH Sholahudin Wahid. Rombongan juga sempat melakukan ziarah ke makam pendiri NU, KH Hasyim Asyari dan Gus Dur. Rombongan kemudian melanjutkan ke Pesantren Tambakberas. Gubernur juga sempat menjajal bantal dan kasur yang disediakan panitia untuk peserta muktamar.

Terjunkan 15 Ribu Personel Polda Jatim siap menerjunkan sebanyak 15 ribu personel untuk pengamanan Muktamar NU ke33. Sedangkan Kodam V Brawijaya siap membantu menyiapkan dapur umum untuk ribuan peserta dan tamu yang datang dari perbagai daerah di Indonesia. “ Untuk membantu pengamanan Muktamar NU, kita siap me­ nerjunkan 15 ribu personel, dan jika masih dibutuhkan jumlah itu masih bisa bertambah. Oleh karenanya kita terus melakukan evaluasi,” ujar Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf usai melakukan pengecekan lokasi muktamar di empat pesantren di Jombang bersama Gubernur Soekarwo dan Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko.

Kapolda Anas mengungkapkan institusi Polri bertekat ikut menyukseskan gelaran muktamar di Jombang pada 1 - 5 Agustus 2015.

Selain menerjunkan ribuan ang-

gota, pihaknya juga terus melakukan kordinasi dengan Dirlantas (Direktur Lalu Lintas). Itu dilakukan guna melakukan rekayasa lalu lintas, sehingga tingkat kemacetan bisa diminimalisir. “Kita juga menerjunkan tim untuk mencari kantong-kantong parkir,” ujarnya.

Sementara itu Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko mengatakan sesuai dengan permintaan panitia muktamar, TNI akan mendirikan dapur umum. Dalam sehari dapur umum tersebut menyiapkan 5 ribu nasi bungkus. Sedangkan lokasi yang akan dijadikan dapur umum di markas Kodim 0814 Jombang.

“Kami sudah kordinasi dengan Korem guna menyiapkan dapur umum. Jangankan 5 ribu nasi bungkus, 10 ribu nasi bungkus per hari kita siap. Seperti Pak Kapolda, kami dari Kodam juga siap menyukseskan Muktamar NU ke-33,” ujar Pangdam.

Pemaparan persiapan muktamar itu digelar di PPMM Denanyar dan dipimpin secara langsung oleh Wagub Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang juga Ketua Panda (Panitia Daerah). Gus Ipul membeberkan setiap seksi/bidang mulai dari bidang keamanan, kesehatan, akomodasi, hingga konsumsi.

“Dari pengecekan yang kita lakukan hari ini (kemarin), persiapan sudah mencapai 90 persen. Evaluasi dan pembenahan terus kita lakukan mengingat waktu yang semakin dekat. Makanya Pak Kapolda, Pak Pangdam, dan Pak Gubernur kita ajak meninjau lokasi,” ujar Gus Ipul.

Selain petinggi Pemprov Jatim, acara peninjauan lokasi yang ditutup dengan buka bersama di Pesantren Denanyar itu juga dihadiri Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko beserta Wabup Mundjidah. Hadir pula Rais Syuriah PWNU Jatim KH Maiftahul Akhyar dan Ketua Tanfidziyah KH Mutawakil Alallah. n rur

apalagi untuk air minum.

Ada sumber air di balik bukit, tapi jaraknya 1 kilometer lebih dan harus jalan kaki,” katanya, Senin (22/6).

Agar tak mengabaikan kewajiban beribadah, beberapa warga terpaksa tayamum untuk bisa salat. “Kebutuhan air tidak hanya rumah warga, tapi juga musala. Kalau salat tarawih banyak yang butuh air, jadi sering kekurangan air. Solusinya yaitu tayamum,” tambahnya.

Ainul mengaku warga sudah melaporkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang untuk dilakukan droping air bersih. Tapi sayang, keinginan warga agar droping air dilakukan dua kali dalam seminggu tidak bisa dipenuhi pihak BPBD. Kepala BPBD Kabupaten Jombang Nur Huda saat dikonfirmasi menjelaskan, terbatasnya personel menjadi penyebab utama air bersih hanya bisa dikirim sekali dalam seminggu. “Ini sudah jadi masalah lama, dan warga sebenarnya

sudah paham. Jumlah petugas kita terbatas, sementara untuk merekrut petugas baru terkendala aturan,” katanya. Namun demikian pihaknya menjamin, air bersih yang didroping sekali dalam seminggu bisa dipakai warga dalam waktu yang lama. “Volume air yang dikirim lebih banyak dari rata-rata kebutuhan warga, jadi tetap bisa diatasi,” lanjutnya.

Huda menambahkan, sampai saat ini pihaknya sudah dua kali melakukan droping air bersih di Dusun Wonorejo Desa Ngrimbi.

“Total air bersih 12 ribu liter. Di Kabupaten Jombang sendiri ada beberapa kecamatan yang menjadi langganan kekeringan yakni Kecamatan Bareng, Ngusikan, Kabuh, serta Plandaan,” imbuhnya.

Huda berharap agar kecamatan yang mengalami kekeringan segera mengajukan droping air bersih melalui pemerintah desa.

“Pihak desa mengajukan surat permohonan droping kepada BPBD, dan itu gratis tanpa dipungut biaya,” pungkas Huda. n rur

Kebijakan Pusat Buka Impor Jelas Rugikan Petani dan Peternak Lokal l Sambungan hal 1

Anggota Komisi B DPRD Jatim Pranaya Yudha menegaskan jika keputusan pemerintah pusat melakukan impor untuk mengamankan stok Ramadan dan Lebaran menunjukkan kalau pemerintah tidak melakukan langkah antisipasi. Padahal kalau pusat serius sebenarnya stok pangan di beberapa wilayah seperti Jatim misalnya cukup banyak.

“Ramadan dan Lebaran merupakan momen rutinitas tahunan. Harusnya pemerintah melakukan langkah antisipasi untuk mengamankan stok di momen Ramadan dan Lebaran. Bukan dengan alasan daya beli meningkat stok terbatas lantas pemerintah melakukan impor,” tegasnya, Senin (22/6).

Politisi dari Fraksi Golkar ini menegaskan harusnya pemerintah pusat bisa mengoptimalkan daerah yang swasembada pangan, salah satunya Jatim. Apalagi beberapa daerah di Jatim menjadi lumbung pangan nasional seperti Lamongan, Banyuwangi, Nganjuk menjadi lumbung pangan nasional untuk komoditas beras. Daging ada di Situ-

bondo, Malang, Surabaya.

Bawang merah Nganjuk dan Probolinggo. Tebu Jember, Lumajang dan Malang.

“Tapi yang terjadi pemerintah pusat tidak hanya tidak mampu mengoptimalkan daerah yang menjadi lumbung pangan, malah yang terjadi pemerintah pusat tidak pernah berpihak pada petani maupun peternak lokal dan lebih memilih membuka lebar-lebar kran impor,” ujar politisi yang digadang-gadang maju Pilbup Banyuwangi ini.

Pranaya Yudha menegaskan Provinsi Jatim harus meminta ke pemerintah pusat agar izin bongkar untuk komoditas yang Jatim surplus tidak dilakukan di Tanjung Perak. Jika tidak maka hasil panen petani lokal akan hancur karena merembesnya hasil impor ke pasaran, dan jika itu terjadi dipastikan akan banyak petani dan peternak Jatim yang merugi.

Untuk diketahui, menghadapi ketersediaan bahan pangan menjelang Lebaran, pemerintah berencana akan impor sejumlah komoditas. Di antaranya beras, cabai, daging sapi, bawang merah. Kebijakan ini memantik reaksi banyak kalangan. n cty

Kemenag Pamekasan Upayakan Tunjangan Guru Segera Cair l Sambungan hal 1

tunjangan sertifikasi guru yang mengajar di berbagai lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenag Pamekasan berunjuk rasa ke institusi itu, meminta agar tunjangan guru segera dicairkan.

Aksi para guru dilakukan, karena menurut korlap aksi kala itu Akhmad Fakih, penangguhan pencairan tunjangan sertifikasi itu hanya terjadi di bawah naungan Kemenag Pamekasan, sedangkan di tiga kabupaten lain di Pulau Madura, sudah lama cair sesuai jadwal pencairan.

Para guru saat berunjuk rasa kala itu juga menilai, kebijakan Kemenag Pamekasan menunda pencairan tunjangan sertifikasi guru itu telah mengabaikan surat edaran dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tertanggal 31 Okto-

ber 2014 Nomor: KW.15.2/2/ H.K.00.7/8480/2014.

Dalam surat edaran itu, Kemenag Pamekasan diminta untuk memihak kepentingan guru sertifikasi, khususnya non PNS. Tapi faktanya, tunjangan guru sampai saat ini belum dicairkan, meski telah memasuki pertengahan 2015.

Saat aksi, para guru non PNS yang kebanyakan mengajar di lembaga pendidikan swasta itu juga menuding, penundaan pencairan tunjangan sertifikasi guru tersebut disinyalir karena didepositokan oleh pejabat Kemenag Pamekasan untuk mencari keuntungan pribadi. Namun, Kepala Kemenag Juhedi membantah tudingan itu.

Ia menegaskan, penundaan pencairan murni karena kebijakan Kemenag Pusat, dan Kemenag Pamekasan hanya sebatas pelaksana. n din

Awalnya Ingin Berbagi, Akhirnya Jadi Tradisi l Sambungan hal 1

runan Arab yakni rempah-rempah yang diolah bersama daging kambing.

“Kan banyak vitamin yang terkandung di dalam Bubur Muhdhor, apalagi resepnya ada rempah-rempah khas Arab dan daging kambing. Makanya banyak yang antre untuk mendapatkan takjil gratis, setelah kita mendapat bubur, kita bawa pulang untuk buka bersama keluarga,” terang Nurhadi.

Kenapa bubur tersebut diberi nama Bubur Muhdhor? Karena tradisi bagibagi takjil bubur bertempat di Masjid Muhdhor yang terletak di Jl Pemuda,

Kabupaten Tuban. Dan tradisi bagibagi tersebut sudah berjalan sejak 1937 hingga sekarang.

Sejumlah takmir masjid saat dikonfirmasi menceritakan, bubur yang diberi nama Muhdhor sesuai nama masjid ini dimasak sendiri oleh pengurus masjid pada siang hari. Setiap harinya peng­ urus masjid menyiapkan 5 sampai 6 orang untuk menjadi kokinya. Mereka bekerja dari pukul 13.00 hingga pukul 15.00. Dan dilakukan selama Ramadan sampai sehari menjelang Idul Fitri.

Mereka bergotong royong mengaduk secara bergantian beras yang direbus dalam panci besar yang terbuat dari

kuningan berdiameter 1 x 1,5 meter.

“Bahan dasarnya ya beras, memang ada bumbu khusus. Prinsipnya bagibagi bubur ini adalah adanya kebersamaan warga keturunan khususnya Arab dengan masyarakat sekitar Kelurahan Kutorejo. Bumbu khusus ini dibuat dari rempah-rempah yang diolah bersama daging kambing, dan itu yang membuat aroma bubur terasa menggoda,” kata Ustadz Agil Bunumay, Takmir Masjid Muhdhor.

Diceritakan pula, awalnya warga keturunan Arab yang berdiam di sana bersepakat untuk memberi takjil bagi warga sekitar yang tidak mampu. Ke-

biasan bagi-bagi takjil bubur di Masjid Muhdhor ini kemudian menjadi tradisi turun temurun yang dikenal dengan tradisi Bubur Muhdhor. “Bagi-bagi bubur gratis ini dilakukan setiap hari selama bulan Ramadan. Setiap orang yang datang diperbolehkan ikut mengantre, prinsipnya terbuka bagi siapa saja yang mau,” terang Ustadz Agil Bunumay.

Awalnya pembuatan bubur hanya butuh bahan beras 2- 3 kg. Namun semakin banyaknya donatur yang bersedekah untuk bahan bubur, sekarang dalam setiap pembuatan bubur mencapai 20-25 kg per hari.*

12

Selasa Pon, 23 JUNI 2015

Sukses Menggelar Tiga Even Besar Provinsi Jatim Kabupaten Banyuwangi sukses menggelar tiga even besar tingkat Provinsi Jawa Timur yang digelar sejak akhir Mei lalu. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) V/2015 di Banyuwangi, misalnya, mendapat acungan empat jempol dari Ketua Umum KONI Jawa Timur, Erlangga Satriagung.

S

elama sepekan digelar, Banyuwangi di nilai mampu mengawal pelaksanaan Pro prov dengan baik. Menurut Erlangga, Banyuwangi bisa menjadi contoh bagaimana menyelenggarakan Porprov yang baik.

Erlangga menjelaskan, penyelenggaraan Porprov di Banyuwangi berbeda dibanding daerah lainnya. Baru di Banyuwangi ini, Porprov diselenggarakan secara tunggal. Selain itu, Erlangga juga salut melihat Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, turun langsung untuk menangani kesuksesan Porprov.

“Baru pertama kali Bupatinya memberikan komando langsung sampai ke Babinsa. Sampai lurah pun turun. Bahkan Pak Bupati sampai bikin grup di WA. Birokrasinya dalam menghandle ini tidak seperti birokrat. Sudah macam EO lah. Saya tidak bisa bayangkan kalau birokrasinya Banyuwangi ini birokrat tulen.

Bisa-bisa mawut semua,” puji Erlangga saat ditemui di Banyuwangi, Sabtu dua pekan lalu.

Erlangga mengaku baru pertama kali ini menemukan daerah dengan manajemen yang sangat bagus. “Ini belum pernah terjadi sebe-

Prosesi acara pembukaan Porprov V/2015 di Kab Banyuwangi (atas). Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, Bupati Banyuwangi Abdullsah Azwar Anas, Ketua Umum KONI Jawa Timur Erlangga Satriagung bersama-sama menabuh drum dalam pembukaan Porprov V/2015 di Kab Banyuwangi (kanan).

lumnya. Mudah-mudahan ini menjadi model untuk dicontoh tuan rumah yang akan datang.

Banyak hal yang bisa menjadi contoh dari Banyuwangi,” ujar Erlangga.

Meski sempat diragukan, Banyuwangi berhasil membuktikan diri menjadi tuan rumah yang sukses menggelar Porprov V/2015. Ketua Harian KONI Jatim, Dhimam Abror Djuraid, mengatakan secara keseluruhan Banyuwangi layak mendapat predikat terbaik. “Semua

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat meresmikan kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Jawa Timur ke-26 beberapa waktu lalu.

MTQ Jatim Berlangsung Meriah Kabupaten Banyuwangi sukses menggelar agenda besar Provinsi Jawa Timur, Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Jawa Timur ke-26 yang dibuka oleh Gubernur Jatim Soekarwo di Taman Blambangan, Sabtu (23/5/2015). Pembukaan juga diisi oleh ceramah KH Muzakki Syah, pengasuh Ponpes Al-Qodiri Jember; serta penyanyi religi Opick. Sejumlah kepala daerah di Jatim juga hadir dalam pembukaan.

MTQ Jatim merupakan festival membaca kitab suci Al-Quran yang diselenggarakan oleh Pemprov Jawa Timur setiap dua tahun sekali. Tahun ini, ajang tersebut diikuti 1.671 kafilah (peserta) dan sekitar 400 pendamping dari seluruh daerah yang ada di Jatim. MTQ bakal berlangsung di Banyuwangi selama 23-30 Mei 2015.

Gubernur Jatim, Soekarwo, mengatakan MTQ menjadi sarana syiar Islam untuk mengajak pada kebaikan dan kedamaian. MTQ juga menjadi perekat harmoni dalam mewujudkan kesejahteraan. “Dengan akhlak yang terjaga, kesejahteraan bisa semakin dekat,” ujar Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo. Dia berharap, MTQ tidak hanya sebatas sebuah kegiatan rutin saja, namun menjadi sarana bagi warga Jawa Timur menjadi pribadi yang lebih baik. “Melalui kegiatan ini, Pemprov Jawa Timur berharap ajaran serta prinsip-prinsip yang ada di Al-Quran bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bingkai kebangsaan yang teduh, saling mengasihi, dan saling membantu menuju kebaikan bersama,” ujar Pakde Karwo.

MTQ tahun ini melombakan 12 cabang lomba. Antara lain lomba baca Quran golongan remaja dan tuna netra, lomba karya tulis ilmiah Al Quran, tafsir bahasa Indonesia dan Inggris, dan lomba kaligrafi.

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, berterima kasih kepada Pemprov Jawa Timur yang telah memberikan kepercayaan kepada Banyuwangi untuk menjadi tuan rumah MTQ Jatim. “Terima kasih kepada Pakde Karwo atas kepercayaannya. Semoga kegiatan ini juga bisa ikut mendorong gerak perekonomian masyarakat kami dengan kehadiran lebih dari 2.000 orang ke Banyuwangi,” kata Bupati Anas. Bupati Anas optimistis, kegiatan MTQ bisa ikut menggerakkan

perekonomian lokal. Selama sepekan berlangsungnya MTQ, juga digelar pameran produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari seluruh Jatim. Total ada 76 stan UMKM dari 38 kabupaten/kota seluruh Jatim. Selain itu, ada tambahan 70 stan UMKM lokal Banyuwangi yang menampilkan berbagai jenis produk khas Banyuwangi, termasuk kuliner lokal setempat seperti nasi tempong, rujak soto, bagiak, sale pisang, dan minuman herbal.

“Ribuan peserta dan pendamping dari seluruh Jatim tentu akan membeli oleholeh. Mereka juga bersantai, membeli makanan, dan mengunjungi tempat wisata di Banyuwangi. Terdapat 22 hotel di Banyuwangi yang disewa oleh para peserta/pendamping dari seluruh Jatim. Ini tentu menggerakkan perekonomian warga. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Gubernur Jatim Pakde Karwo yang telah memberi kepercayaan kepada Banyuwangi,” kata Anas.

Pawai Taaruf yang diikuti 38 delegasi dari seluruh kabupaten/kota se-Jatim tampil lebih dulu sebelum pembukaan resmi MTQ Jatim. Pawai taaruf tersebut mengenalkan budaya seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur, terutama budaya dalam konteks perkembangan Islam di daerahnya.

Even Musabaqoh Tilawatil Qur’an, kata Bupati Anas, sekaligus menjadi sarana edukasi bagi pelajar untuk lebih mengenal Al’Quran. Para guru dan orang tua diajak untuk membawa anak-anaknya menyaksikan even lomba membaca Al’Quran tingkat Jawa Timur yang berlangsung pada 23-30 Mei 2015.

“Even MTQ tidak hanya lomba membaca Al-Qur’an bagi pesertanya saja, tapi even ini menjadi sarana edukasi dan motivasi bagi siswa-siswa sekolah untuk belajar Al’qur’an. Untuk itu saya menghimbau agar guru-guru ataupun para orang tua bisa mengajak anak-anak untuk menyaksikan lomba ini,” kata Bupati Anas.

Ia berharap, anak-anak tidak hanya melek teknologi informasi. Melainkan pemudamuslim mesti mencintai Al-Quran.

“MTQ juga kami harapkan juga bisa menyemai nilai-nilai agama yang teduh, toleran, dan tidak anti pada perbedaan keyakinan,” imbuhnya. Q adv

Peserta Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Jawa Timur ke-26 dari Kabupaten Banyuwangi.

orang, mulai atlet, pelatih, offisial, pengurus dan siapapun, ngomong excellent pelaksanaan ini,” kata Abror. “Kami bisa bereksperimen yakni konsumsi diserahkan ke kontingen, ini kita harus berterima kasih kepada Banyuwangi. Kalau bukan di Banyuwangi belum tentu seperti sekarang. Perkara akomodasi memang jadi perhatian kita semua. Ini pelajaran bagi kita dari PB Porprov, bukan kesalahannya Banyuwangi ,” lanjut Abror.

Abror memberikan nilai 8 bagi Banyuwangi atas keberhasilannya. “Pelaksanaan, kesiapan, keramahan, pelayanan dari orang-orang di kabupaten, LO dan tim-tim penunjang, menurut saya luar biasa. Saya memberi angka 8.

Akomodasi mungkin enam. Lain-lainnya saya kasih 7.5 sampai 8. Bahkan untuk konsumsi dan makanan, saya beri 8.5,” ujarnya.

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, mengatakan even olahraga dua tahunan ini menjadi manifestasi tradisi Jatim dalam mencetak atlet tingkat nasional dan internasional. Selama ini atlet-atlet dari Jatim telah banyak berkiprah di arena Asian Games dan Olimpiade. “Jadikanlah Porprov pintu gerbang ke tingkat dunia,” ujar Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo. Ia lantas melanjutkan dengan berpantun. ”Nasi kebuli makanan sehat, Bupati dan masyarakat Banyuwangi memang hebat.”

Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, pun memberikan apresiasi atas kerja keras Banyuwangi ikut menyukseskan Porprov Jatim V/2015. Wagub Saifullah Yusuf mengatakan, Porprov yang digelar di Banyuwangi pada 6 - 13 Juni merupakan Porprov terbaik sepanjang sejarah penyelenggaraannya di Jatim. “Porprov di Banyuwangi terbaik mulai dari penyelenggaraan, keamanan, pertandingan dan konsumsi. Semuanya terintegrasi dengan baik,” kata Gus Ipul saat menutup Porprov Jatim V/2015 di Stadion Diponegoro, Sabtu pekan lalu.

Selaku tuan rumah, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, menyampaikan terima kasih kepada pihak provinsi yang memberikan kepercayaan Kabupaten Banyuwangi untuk menjadi tuan rumah tunggal penyelenggaran Porprov Jatim V/2015. Bupati juga men-

yampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang terjadi selama penyelenggaraan Porprov di Kabupaten paling ujung timur Pulau Jawa ini.

Terkait keberhasilan kontingen Banyuwangi masuk 10 besar, Bupati Anas memberikan apresiasi yang tinggi kepada para seluruh atlet yang telah berjuang. Terhadap atlet yang berhasil memperoleh emas, Anas menjanjikann beasiswa hingga level perguruan tinggi. “Atas nama rakyat Banyuwangi kami mengucapkan syukur yang tak terhingga. Selain penyelenggaraan Porprov yang berjalan dengan lancar, prestasi Banyuwangi sudah bisa masuk 10 besar Jatim,” ujar Bupati Anas. Menurut Bupati Anas, beragam acara wisata dan olahraga yang digelar di Kabupaten Banyuwangi, ampuh menggerakkan perekonomian warga lokal di tengah perlambatan ekonomi. Banyak orang datang, baik untuk berwisata maupun mengikuti perlombaan di Banyuwangi, lalu mengeluarkan uang untuk berbagai kebutuhan selama berada di Banyuwangi.

“Saat ini perekonomian cenderung melambat. Pengusaha menahan ekspansinya, mereka memilih wait and see. Ini tren global, ekonomi dunia sedang lesu. Sebenarnya trennya sudah terbaca sejak dua tahun lalu, makanya kami mengantisipasi dengan terus menggelar event wisata karena transaksinya langsung dinikmati masyarakat. Pemerintah daerah berupaya mencari siasat agar masyarakat tidak ikut-ikutan lesu,” kata Anas.

Anas mencontohkan ajang Porprov Jawa Timur V/2015 yang dipusatkan di Banyuwangi pada 6-13 Juni 2015. Dengan melibatkan lebih dari 9.000 atlet dan perangkatnya dari 38 kabupaten/kota se-Jatim, kata Anas, ajang ini manjur menggerakkan ekonomi lokal, mulai dari penginapan, makanan, kerajinan, hingga jasa transportasi.

Para atlet berikut offisial tim menginap di 35 hotel, 32 homestay, dan 142 rumah kos. Berdasarkan kalkulasi panitia, delegasi dari 38 kabupaten/kota se-Jatim itu mengeluarkan dana Rp 4,2 miliar untuk menginap di Banyuwangi selama event berlangsung. “Itu biaya di luar penginapan para pendukungnya. Pasti

keluarga atlet juga banyak yang ke Banyuwangi,” Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Banyuwangi, Wawan Yadmadi menambahkan.

Untuk makanan berat, ajang Porprov melibatkan 24 katering di seluruh Banyuwangi.

Total transaksi katering untuk penyediaan makanan berat mencapai Rp 8,1 miliar. “Karena Banyuwangi ini luas, delegasi dari seluruh Jatim memesan katering di lokasi yang dekat dengan lokasi pertandingan dan penginapan mereka. Terjadi pemerataan,” ujar Wawan.

Selain itu, ribuan peserta pasti juga mengonsumsi makanan dan minuman ringan selama ada di Banyuwangi. Dengan asumsi per orang mengeluarkan dana Rp 30.000 untuk konsumsi makanan dan minuman ringan per hari, total transaksi sudah mencapai Rp 1,89 miliar. Ada pula transaksi jasa sewa kendaraan yang diprediksi mencapai Rp 500 juta.

Belum lagi pengeluaran belanja untuk buah tangan. Ia mengalkulasi setiap atlet dan perangkatnya membelanjakan Rp 750.000 untuk membeli buah tangan dan segala keperluan sehari-hari di Banyuwangi. “Maka ada transaksi Rp 6,75 miliar.” “Sehingga total ada transaksi Rp 21,44 miliar selama sepekan penyelenggaraan Porprov Jatim. Itu perhitungan dari sisi atlet dan perangkatnya saja, belum termasuk keluarga pendukung atlet atau penonton yang ikut menyaksikan,” jelas Wawan.

Angka tersebut adalah uang yang dikeluarkan oleh masing-masing daerah se-Jatim dan para atlet serta perangkatnya, bukan dana yang dikeluarkan oleh Pemkab Banyuwangi.

“Dampak ekonomi lainnya adalah peningkatan infrastruktur olahraga yang bisa kami optimalkan pasca-Porprov. Pembangunan infrastruktur olahraga itu juga dana tersendiri yang berputar di masyarakat,” tuturnya.

Bupati Anas menambahkan, “Kami juga masih akan menggelar sejumlah acara Banyuwangi Festival seperti Jazz Pantai, Festival Gandrung Sewu, dan Banyuwangi Ethno Carnival yang selalu bisa menyedot ribuan wisatawan.” Meski semarak dengan berbagai acara wisata, Anas memastikan sektor lain tetap menjadi prioritas, terutama pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Q adv

Dirjen Kebudayaan Apresiasi Pekan Seni Pelajar Banyuwangi kembali dipercaya menjadi tuan rumah even Pekan Seni Pelajar (PSP) Jawa Timur 2015 yang berlangsung pada 31 Mei – 3 Juni 2015. Sebanyak 10 ribu pelajar dari SD hingga SMA se Jawa Timur, hadir di Banyuwangi untuk mengikuti beragam cabang kesenian. Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf dan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Kacung Marijan ikut membuka langsung PSP di depan kantor Pemkab Banyuwangi, Minggu (31/5).

Pembukaan even diawali pawai yang menampilkan seni dari berbagai daerah di Jawa Timur. Pawai PSP ini diawali dengan tarian kolosal dengan lakon “Anggayuh Makarti”.

Tarian ini ditampilkan oleh 300 pelajar gabungan dari kabupaten Situbondo, Sidoarjo, Surabaya, Probolinggo, dan Banyuwangi.

Usai disuguhkan tarian kolosal, secara bergilir kontingen dari 28 daerah di Jatim memamerkan budaya lokalnya di hadapan para undangan. Seperti Trenggalek yang mengangkat budaya Baritan, Bojonegoro yang menampilkan fragmen Laskar Mahapatih Angling Dharmo, dan Banyuwangi sebagai tuan rumah menampilkan kesenian bertajuk “ontang-ontang bayu”. Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, mengatakan PSP bisa mendorong para pelajar, guru, dan masyarakat luas supaya menjadikan seni dan budaya sebagai bagian tak terpisahkan dari pendidikan. “Sesungguhnya pendidikan karakter itu salah satunya ada di seni dan budaya. Oleh karenanya, sangat penting event ini digelar rutin agar semua orang bisa melestarikan budaya daerah masing-masing,” kata Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah.

Gus Ipul juga memberikan apresiasi tinggi kepada Kabupaten Banyuwangi sebagai tuan rumah PSP yang dinilai sukses luar biasa.

“Saya melihat Banyuwangi ini maju luar biasa, dan salah satu penyebabnya adalah kemauan kuat dari Banyuwangi untuk terus menghidupkan dan menggelorakan budaya lokalnya. Tradisinya yang dikemas dengan cara modern sungguh mampu menarik wisatawan dari luar,” kata Gus Ipul.

PSP merupakan even dua tahunan yang memberikan kesempatan kepada para pelajar mulai SD sampai SMA untuk mengeksplorasi bakat dan minat yang dimiliknya. Event ini diikuti ribuan peserta dari 28 kabupten/kota.

Ada 9 kegiatan lomba dalam PSP ini, antara lain, paduan suara, baca puisi, teater, tari, musik tradisi, lukis, poster, dan desain tekstil.

Direktur Jenderal Kebudayaan, Kacung Marijan, mengapreasi Pemprov Jatim yang secara rutin mengadakan event budaya. “Ini adalah salah satu bentuk konservasi budaya Indonesia. Budaya lama dilindungi, dan kita kembangkan dengan cara memodifikasi de-

Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Kacung Marijan dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat membuka langsung PSP di depan kantor Pemkab Banyuwangi.

ngan sentuhan modern. Seperti Banyuwangi yang menggelar Banyuwangi festival, yang isinya sarat dengan mengangkat budaya lokal,” kata Kacung Marijan. Sementara itu, Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, menyatakan terimakasih kepada pemerintah provinsi yang telah memberi kepercayaan pada Banyuwangi sebagai tuan rumah even tingkat Jawa Timur. “Jika dikelola dengan baik, kebudayaan bisa menjadi instrumen untuk mempererat persaudaraan,” ujarnya.

Menurut dia, PSP merupakan sebuah even positif bagi pelajar sebagai aktualisasi diri. “Kegiatan ini sangat bermanfaat, tidak hanya menyalurkan bakat dan minat tapi juga dapat menumbuhkan kepercayaan diri para pelajar untuk menghadapi persaingan yang cukup ketat di masa yang akan datang,” kata Bupati Anas. Selain itu pekan seni pelajar juga menjadi ajang bertemunya para pelajar se Jawa Timur untuk saling mengenal kesenian daerah masing-masing. Mereka juga bisa saling mengukur kemampuan bakat dan seninya. “Di sini para pelajar akan belajar bagaimana berlomba secara sportif sambil membawa kebanggaan nama baik daerah-

nya,” ujar Bupati Anas.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Sulihtiyono, menambahkan PSP ini bakal diikuti lebih dari 10.000 pelajar dari SD hingga SMA dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

“Seluruh peserta yang jumlahnya sekitar 10 ribu pelajar ini akan bermalam di sekolah-sekolah yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang.

Diantaranya, kamar mandi, tempat tidur, makan dan transportasi yang digunakan untuk mobile ke venue lomba,” ujar Sulihtiyono.

Ada 9 kegiatan lomba dalam PSP ini, Samroh, Paduan Suara, Baca Puisi, Teater, Tari dan Musik Tradisi. Selain itu juga ada lomba lukis tingkat SD, lukis poster SMP, design tekstil SMA. Seluruh kegiatan lomba akan di tempatkan di sejumlah venue yang telah ditetapkan panitia. Misalnya, di Taman di Taman Sritanjung untuk lukis SD, Taman Blambangan untuk lukis poster dan SDN Kepatihan design tekstil. Pantai boom untuk Samroh, SMAN I Giri untuk paduan suara dan SMKN I Banyuwangi untuk baca puisi. SMPN I Giri dan SMKN I Glagah untuk teater. STIKES Banyuwangi untuk lomba tari dan Aula Dinas Pendidikan musik tradisi. Q adv