Harian Bhirawa Edisi 23 Januari 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Kebutuhan anggarannya (pembangunan jalan menuju objek wisata puncak Gunung Penanggungan) antara Rp 6 miliar sampai Rp 7 miliar dan sudah dialokasikan dalam APBD 2015,’’

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 5

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP)

Jumat Pahing, 23 JANUARI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

23 JANUARI 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 07.30

Sertijab Pangarmatim di Armatim

 Wagub H Saifullah Yusuf

07.00 19.30

Di Ruang Kerja Menghadiri Sholawatan Bersama di Lapangan Rampal Malang

Banyuwangi, Bhirawa Upaya mempercantik tampilan Pantai Boom terus dikebut. PT Pelindo III (Persero) melalui anak usaha PT Pelindo Properti Indonesia (PPI) bersama Pemkab Banyuwangi kembali mendiskusikan masa depan Pantai Boom.

Direktur Utama PT PPI

Pantai Boom Masuk Jaringan Wisata Maritim

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 06.30 13.30

Prasetyo menginformasikan Pantai Boom bakal masuk dalam jaringan pengembangan wisata maritim yang terkoneksi dengan Pantai Benoa, Bali dan Labuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Pantai seluas 44,2 hektare itu masuk kawasan yang dikuasai Pelindo III Cabang Tanjung Wangi.

Ia berkata, Pantai Boom sangat potensial untuk dikembangkan sekaligus mendukung Kabupaten Banyuwangi mendongkrak arus kunjungan wisatanya.

“Sayang kalau ditelantarkan karena sangat jarang pantai dengan kondisi geografis seperti Boom.

Kami akan mengintegrasi-

kan wisata marina antara Banyuwangi, Benoa, dan Labuhan Bajo,” kata Prasetyo di kantor Bupati Banyuwangi, Kamis (22/1).

Di hadapan Bupati Abdullah Azwar Anas, Prasetyo memaparkan grand design yang akan

 ke halaman 11

Senam Bersama di Halaman Kantor Setdaprov Jatim Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Kinerja 2014 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 di Ruang Bhinaloka Kantor Gubernur Jatim

Gunakan Lahan Petrokimia, Freeport Pastikan Bangun Smelter di Gresik Jakarta, Bhirawa Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Syamsuddin memastikan akan membangun pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter di lahan milik PT Petrokimia Gresik di Gresik.

Maroef mengatakan bahwa perusahaannya akan menandatangani MoU tentang penggunaan lahan itu dengan Petrokimia Gresik.

“Pada Rabu (21/1) sore kami baru ada kepastian pakai lahan milik Petrokimia Gresik dan akan ada MoU untuk itu,” katanya kepada wartawan, Kamis (22/1).

Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara itu mengatakan, Freeport juga menjajaki untuk memasok asam sulfat yang merupakan produk samping smelter untuk bahan baku Petrokimia Gresik, selain memasok batu kapur ke pabrik semen.

Maroef mengatakan, perusahaannya akan memakai lahan seluas 60 hektare milik Petrokimia

 ke halaman 11

trie diana/bhirawa

Puluhan massa menggelar aksi keprihatinan terhadap insiden penembakan aktivis anti korupsi asal Bangkalan di depan Gedung Negara Grahadi, Kamis (22/1).

Aktivis Anti Korupsi Tuntut Kepolisian Usut Penembakan Mathur Husyairi Pemprov, Bhirawa Puluhan massa 16 elemen ormas yang tergabung dalam Koalisi Anti Kekerasan (KAK) menggelar aksi keprihatinan terhadap insiden penembakan aktivis anti korupsi asal Bangkalan Madura, Mathur Husyairi (47). Dalam aksinya, mereka menuntut pihak kepolisian untuk segera menemukan penembak dan mengadilinya.

“Kami sangat menentang kekerasan dan penembakan di Indonesia, termasuk insiden di Madura

 ke halaman 11

Wajib Beridentitas KTP Elektronik ADA kebijakan baru terkait permohonan paspor pada 2015 yang belum diketahui masyarakat luas. Pemohon paspor per Januari 2015 wajib berindentitas KTP elektronik sebagai salah satu persyaratan, sekaligus menyesuaikan teknologi komputerisasi perekaman sidik jari yang telah diterapkan Dinas Kepen-

dudukan dan Catatan Sipil Surabaya.

“Per 1 Januari tahun ini semua pemohon paspor wajib sudah berKTP elektronik,” ujar Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak Elfinur kepada wartawan b e l u m lama ini.

Bagi pemohon yang kartu identitasnya belum KTP

 ke halaman 11

Wisatawan saat berkunjung ke Pantai Boom Pantai berlatar belakang Pulau Bali ini terus berbenah dengan menggandeng sejumlah investor untuk mendongkrak arus kunjungan wisatawan ke Banyuwangi.

Tertibkan Daging Gelonggongan, Disnak Jatim Gandeng Polda sanksi peternaknya antara lain Ngawi, Kota Kediri, Tulungagung, Sidoarjo dan Gresik. Mereka melakukan pelanggaran UU No 41 Tahun 2014,” kata Maskur di kantornya, Surabaya, Kamis (22/1).

Maskur menambahkan penertiban tersebut dilakukan oleh Dinas Peternakan Jatim untuk

Surabaya, Bhirawa PT PAL Indonesia (Persero) mulai mengawali proses produksi kapal perang untuk diekspor ke Filipina guna memenuhi pesanan Kementerian Pertahanan negara itu sebanyak dua unit Strategic Sealift Vessel-1 (SSV).

Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) M Firmansyah menyatakan, upaya tersebut merupakan prestasi dan tantangan bagi perusahaan galangan kapal itu dalam memproduksi SSV pesanan negara itu. Faktor penyebabnya, armada itu adalah pesanan salah satu produk industri alutsista Matra Laut yang pertama.

“Nilai investasi untuk kedua kapal perang ini mencapai senilai 90 juta dollar Amerika Serikat,” katanya, ditemui di Pemotongan Pelat Pertama (First Steel Cutting) SSV di Surabaya, Kamis (22/1).

Produksi itu, jelas dia, dilakukan setelah melampaui seleksi lelang internasional

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Stok Daging Potong Aman

Pemprov, Bhirawa Sebagai antisipasi peredaran daging sapi tidak sehat, Dinas Peternakan (Disnak) Jatim menggandeng Polda Jatim untuk melakukan penertiban terhadap peternak sapi potong yang melakukan penggelonggongan sapi potong di Jatim.

Kepala Dinas Peternakan Jatim Ir Maskur mengatakan pihaknya sudah memberikan sanksi kepada peternak sapi potong lima daerah

di Jatim untuk di proses pidana oleh pihak kepolisian karena melakukan penggelonggongan.

“Lima daerah yang sudah diberi

UPT Dinas PU Jatim Peringatkan Penyalahgunaan Drainase Batu, Bhirawa UPT Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jatim mengirimkan surat peringatan kepada PT PDAM dan PT Telkom yang ada di Kota Batu. Hal ini berkaitan dengan adanya beberapa titik goronggorong atau drainase di Kota Batu berisi pipa PDAM dan kabel Telkom. Akibatnya, gorong-gorong tersebut hanya tersisa ruang 20 persen yang bisa dilewati air hingga potensi terjadinya banjir di tengah kota meningkat.

Surat peringatan itu turun dari UPT Dinas PU tingkat provinsi, karena gorong-gorong yang penggunaannya disalahgunakan untuk pemasangan pipa PDAM dan kabel Telkom itu berada di Jalan Provinsi. “Karena

PT PAL Mulai Ekspor Kapal Perang ke Filipina

jalan itu milik provinsi, maka untuk memperbaiki drainase yang ada kita harus berkordinasi dengan UPT Dinas PU Provinsi Jatim,”ujar Kabid Bina Marga Dinas PU dan Bina Marga Kota Batu Iwan Sufriyanto, Kamis (22/1).

Masalah drainase ini bermula ketika Dinas PU Bina Marga Kota Batu mengetahui drainase yang ada di Jl Brantas tak bisa me-

Disperindag Jamin Garam Impor Tak Bocor Pemprov, Bhirawa Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jatim memastikan dan menjamin, tidak ada garam impor konsumsi beredar di pasaran. Meski saat ini sedang ada bongkar muat garam impor yang sedang terjadi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

“Masyarakat perlu memahami perbedaan garam impor dengan barang konsumsi.

Garam yang diimpor itu garam industri yang diimpor produsen untuk kebutuhan perusahaan. Sedangkan garam konsumsi itu garam lokal yang diolah sedemikian rupa seperti diberikan yodium. Jadi tidak ada garam impor yang beredar di pasaran,” kata Kepala Disperindag Provinsi Jatim Warno Harisasono, dikonfirmasi, Kamis (22/1).

Oleh karena itu, lanjutnya, Disperindag Jatim berani menjamin tidak ada garam impor yang

 ke halaman 11 anas/bhirawa

Sejumlah gorong-gorong di Kota Batu disalahgunakan oleh PT PDAM dan PT Telkom untuk pemasangan pipa, salah satunya seperti gorong-gorong di Jl Brantas, Kamis (22/1).

 ke halaman 11

Atraksi Ojung, Kesenian Khas Situbondo

Lestarikan Warisan Leluhur, Bupati Siap Promosikan Agar Lebih Mendunia Atraksi kesenian unik bernama Ojung (adu ketangkasan memakai senjata rotan) yang rutin digelar setahun sekali di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, ternyata memantik sejumlah kalangan untuk ikut menyebarluaskan tradisi pentas bela diri khas Kota Santri tersebut.

Bahkan perhatian khusus juga datang dari Bupati Dadang Wigiato bersama jajaran Forpimda (forum Pimpinan Daerah).

Sawawi, Kabupaten Situbondo

Elfinur

Sentil..  Presiden minta kepala daerah perhatikan inflasi  Yang mbisiki suruh menaikkan harga BBM siapa?  Kejari berjanji beri hukuman berat pelaku narkoba  Paling beraninya sama bandar kelas teri, bandar besarnya bebas  DPRD dukung subsidi pupuk dihilangkan  Selamat datang liberalisme

Bupati Dadang Wigiato datang ke acara Ojung didampingi Dandim Letkol Sugeng Riyadi, Kapolres Situbondo AKP Hadi Utomo serta Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Tulus Priatmaji yang digelar belum lama ini. Kehadiran bupati sempat menjadi perhatian ribuan mata pengunjung. Pasalnya, selama ini kegiatan Ojung biasanya hanya dihadiri Wakil Bupati Situbondo Rahmad.

“Tradisi kesenian Ojung ini biar semakin terkenal, akan kami promosikan pada acara launching Desa Kebang-

saan/Wisata di Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih. Sebab kesenian Ojung ini selain merupakan tradisi leluhur Situbondo, juga bagus dijadikan sarana wisata,” tegas orang nomor satu di jajaran Pemkab Situbondo itu.

Menurut Bupati Dadang Wigiarto, tradisi Ojung ini merupakan peninggalan budaya yang harus dilestarikan.

Tak hanya itu, pihaknya akan menjadikan tradisi ini sebagai wisata budaya di tingkat lokal, regional dan nasional.

 ke halaman 11

sawawi/bhirawa

Atraksi Ojung yang rutin digelar setahun sekali di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo.

SURABAYA

2

Jumat Pahing 23 JANUARI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Kasus Dugaan Pungli SMAN 15

Tak Ditemukan Unsur Tindak Pidana Korupsi Kasus dugaan pungli SMAN 15 dipastikan tidak ditemukan unsur tindak pidana korupsi di dalamnya. Kesimpulan ini didapat setelah gelar perkara oleh Unit III Pidana Korupsi (Pidkor) Polrestabes. Meski belum resmi , kemungkinan besar kasus yang melibatkan salah satu Wakasek SMAN 15 itu akan dihentikan.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sumaryono, sesuai dengan hasil gelar yang dilakukan tim penyelidik pada Senin (19/1) lalu, tidak ditemukan unsur tindak pidana dari kasus ini. Hal itu diperkuat oleh hasil koordinasi yang dilakukan penyelidik kepolisian dengan saksi ahli tipikor dari Universitas Bhayangkara (Ubhara), yang menyatakan bahwa unsur tindak pidana korupsinya tidak terpenuhi.

“Gelar perkara yang dilakukan penyelidik Senin (19/1) lalu, menyimpulkan bahwa dalam kasus dugaan pungli ini tidak ditemukan unsur tindak pidana korupsinya,” terang Kasat Res-

krim Polrestabes Surabaya AKBP Sumaryono kepada Bhirawa, Kamis (22/1).

Terkait akankah diberhentikannya penyelidikan kasus ini, dengan tegas Kasat membenarkan hal tersebut. Menurutnya, penyelidikan terpaksa dihentikan dengan alsan penyelidik tidak menemukan unsur korupsi seperti yang disangkakan pelapor.

“Ya benar,” singkat Kasat kepada Bhirawa.

Disinggung terkait akankah dibukanya kembali penyelidikan dugaan pungli SMAN 15 ini, mantan Kasubbid Tipikor Polda Jatim itu enggan berkomentar.

Sumaryono menegaskan saat ini

penyelidikan kasus itu sudah dihentikan.

Sementara Kanit Pidkor Satreskrim Polrestabes Surabaya AKP I Made Pramasetia enggan merincikan perihal pemberhentian penyelidikan kasus ini.

Pihaknya mengaku masih akan memanggil saksi-saksi pelapor atas dugaan pungli yang dilakukan oleh SMAN 15.

“Besok (hari ini, red), saksi pelapor akan kami panggil untuk penyelidikan kasus ini. Sekalian akan kami beritahukan hasil perkembangan penyelidikan kasus ini,” ungkap AKP I Made Pramasetia.

Pria asal Pulau Dewata Bali ini mempunyai alasan untuk tak mengomentari penyelidikan kasus ini. Made tak ingin membuat statement rancu atas berita, dengan alasan pihaknya masih perlu meminta keterangan lagi dari saksi pelapor.

“Mohon izin, perkembangan

penyelidikan dapat saya sampaikan besok saja (hari ini).

Kami takutkan beritanya akan simpang siur,” kata Made.

Ancam Lapor Presiden Terkait temuan Penyelidik Polrestabes Surabaya tersebut, anggota DPRD Surabaya merasa prihatin. Anggota Komisi D Bidang Kesra, Baktiono, Kamis (22/ 1) mengaku heran dengan keputusan Polrestabes tersebut, pasalnya saat proses penangkapan pelaku melibatkan aparat kepolisian.

“Sebelumnya kan pihak intel komunikasi dengan komandannya. Nah, jika direstui berarti ada ranah pidana,” tuturnya.

Anggota raksi PDIP ini pihaknya akan melaporkan kasus pungli tersebut ke pemerintah pusat.

Agar ada pembenahan dalam tata pemerintahan. “Kami akan laporkan ke Presiden. Agar ada evaluasi menyeluruh terhadap

institusi negara ini.” katanya Baktiono mengaku, jika persoalan pungli dihentikan semestinya kalangan dewan mendapat pemberitahuan. “Seharusnya DPRD (Surabaya) dikirimi surat. Kan, kita ajak aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku pungli,” tegasnya.

Ia menambahkan, dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) menerima papun yang tidak ada dasar hukumnya dilarang. Namun, menurutnya, hasil investigasi kalangan dewan informasinya belum bisa dibuka oleh perangkat komputer Polrestabes Surabaya.

“Hasil investigasi kami, bahwa pelaku (Wakil Kepsek SMAN 15 Surabaya) memasang tarif seperti itu tidak bisa dibuka oleh komputer Polrestabes,” ujarnya.

Baktiono menegaskan, kasus pungli di sekolah harus disikapi bersama. Dan, pelapor yang bsia mengungkap kasus tersebut

Laporan Gratifikasi Medokan Semampir Tak Diproses BK

PANGGUNG BIROKRASI

Pemkot Terima Pagu Raskin Kota Surabaya 2015 Pemkot, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tahun 2015 bakal menerima pagu sebanyak 65.991 bagi rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM) bantuan Raskin dari pemerintah pusat.

Agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik, Pemkot Surabaya telah terlebih dahulu melakukan sosialisasi pelaksanaan program raskin kota Surabaya 2015 mulai Rabu (21/1) kemarin.

Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Hendro Gunawan mengatakan untuk tahun 2014 lalu distribusi beras raskin telah mencapai target sebesar 100 persen.

Bahkan, untuk layanan pengaduan raskin, Surabaya menjadi percontohan nasional. Untuk itu, ia memberikan apresiasi kepada para petugas yang telah bekerja dengan baik. ‘’Harapannya, di tahun ini kordinasi dan distribusi raskin dapat berjalan dengan lancar dan memenuhi target enam tepat yakni tepat Sasaran, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat harga dan tepat administrasi. Sosialisasi akan terus dilakukan mulai dari tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan,’’ kata mantan Kepala Badan Perencanaan Q dre Pembangunan kota Surabaya ini.Q

DPP Tegaskan Tak Ada Munas Ulang Surabaya, Bhirawa Pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Akbar Tanjung akan dilakukan Musyawarah Nasional (Munas) ulang mengundang pertanyaan di depan para peserta rapat pleno diperluas DPD PG Jatim di Malang beberapa waktu lalu.

Namun pernyataan itu dibantah keras oleh Sekjen DPP versi Munas Bali Idrus Marham yang juga hadir di acara tersebut.

“Tidak benar berita tersebut. Tidak ada Munas ulang. Yang ada kita masih menunggu putusan dari pengadilan,”tegas Idrus yang diklarifikasi terpisah, Kamis (22/1).

Terpisah, Sekretaris DPD PG Jatim Gesang Budiarso membantah tentang adanya perbedaan sikap antara Akbar Tanjung dengan Idrus Marham dalam rapat yang digagas DPD PG Jatim itu. “Itu hanya salah pemahaman dari DPD II saja, tidak ada yang salah dari Pak Akbar,” kata Gesang membela.

Menurutnya, tidak ada Munas rekonsiliasi. Karena tidak ada yang berani menjamin munas rekonsiliasi tidak diganggu oleh tangan-tangan dari luar Golkar seperti saat ini. “Sekarang kan sudah proses di Pengadilan. Kita tunggu saja hasilnya, karena sesuai UU parpol, gugatan permasalahan partai politik maksimal 60 hari selesai dan sudah ada Q cty putusan incracht,” kata Gesang.Q

harus mendapatkan apresiasi.

Sejak terungkapnya kasus pungli, Dinas Pendidikan menghentikan pungutan apapun , bahkan yang dilakukan oleh siswa.

“Kenapa sekarang tarikan apapun dihentikan termasuk urunan acara Paduan Suara Siswa SMA 15 ke Jerman,” katanya.

Komisi D berencana mengundang pakar pendidikan untuk mengurai kasus pungli. Bahkan, kalangan dewan akan menghadirkan pakar hukum yang terlibat dalam gelar perkara di kepolisian hingga kasus tersebut dihentikan. “kita akan undang beberapa pakar hukum pidana agar ada solusi bersama,” katanya.

Terkait adanya intervensi dari pihak tertentu dalam kasus pungli, Baktiono mengakui mendengarnya. “Kalau dasar hukum (pungutan) tidak kuat, harusnya aparat penegak hukum tidak boleh terpengaruh,” pungkasnya.Q bed.gat

Difungsikan Sebagai Taman

trie diana/bhirawa

Pasca pembongkaran puluhan warung milik Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada diatas saluran drainase disepanjang jalan Nias Surabaya beberapa hari yang lalu, kini lahan tersebut rencananya akan difungsikan kembali sebagai taman dan saluran.Tampak petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Surabaya pada tahap awal melakukan pengolahan lahan dengan alat dozer lalu setelah ditanami tumbuhan, Kamis (22/1).

Banyak Kritik, BPJS Ngotot Tidak Ubah Aturan Surabaya, Bhirawa daftaran tersebut, BPJS Meski sering mendapat tidak pernah berutang kritikan karena pembersampai berbulan-bulan. lakukan sistem pengguHal ini seperti yang sering naan kartu BPJS usai tujuh dilakukan oleh Jamkeshari pendaftaran. Namun, mas dan Jamkesda. HuBPJS regional Jatim tidak tang Jamkesmas dan Jamakan berubah sikap. Bahkesda ke rumah sakit bisa kan, pihaknya akan tetap mencapai triliyunan. memberlakukan sistem Menurut Andy, hutang tersebut, hingga kemenyang dilakukan oleh jamtrian pusat yang merubah kesmas dan jamkesda itu peraturan sendiri. terjadi karena aturan Andi Afdal “Kita cuma operasional, pembiayaan yang dilakita tidak bisa mengubah peraturan kukan semrawut. Ada pasien sakit yang sudah ada,” tegas Kepala BPJS langsung diterima, padahal orang Divre Jatim Andy Afdal. tersebut belum terdaftar. Akhirnya, Menurut Andy Afdal, pemberdata pembayaran yang tidak terlakuan penggunaan kartu BPJS kaver menumpuk. Itulah yang setelah tujuh hari pendaftaran itu akhirnya membuat jamkesmas dan harus dilihat daari segi positifnya.

BPJS hutang.

Salah satunya yakni menyadarkan “Daripada saya harus hutang masyarakat pada saat sehat. Dimenumpuk seperti kasus Jamkesmana, pada saat sehat, masyarakat mas dan Jamkesda. Lebih baik harus melihat orang yang sakit. melakukan prosesdural pemberSehingga, segera mungkin menlakuan penggunaan kartu selama daftarkan diri ke kantor BPJS. tujuh hari,” pungkasnya.

Manfaat positif lainnya yakni deMenanggapi pernyataan di atas, ngan aturan tujuh hari pasca penDirektur RSUD dr Soetomo Dodo

Anondo mengaku, meski BPJS memberlakukan kartu BPJS Kesehatan baru bisa berlaku sejak 7 hari tidak membuat rumah sakit milik pemprof Jatim ini menolak pasien. Menurutnya, Soetomo tetap menerima pasien meski harus dibiayani oleh Pemprov melalui Jamkesda. ‘’Kita masih punya anggaran (Jamkesda, red) sehingga pasien yang tidak tercaver BPJS bisa dimasukkan dalam anggaran Jamkesda Jatim,’’ ucapnya.

Ketua Perhimpunan Klinik & Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI) dr Agung Mulyono mengaku belum maksimalnya pelayanan BPJS Kesehatan kepada peserta BPJS dikarenakan kurangnya kordinasi anatara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit dan Dinkes. ‘’Di satu sisi BPJS berjalan dengan aturan disisi lain rumah sakit juga mempunyai aturan tersendiri. Jika ini disatukan maka ketidak cocokan pelayanan BPJS Kesehatan akan Q dna terminimalisir,’’ ucapnya.Q

DPRD Surabaya, Bhirawa Kasus dugaan main mata oknum pimpinan dewan dan perwakilan komisi A di balik kasus sengketa yang berujung eksekusi puluhan rumah warga Medokan Semampir berpotensi bakal mandeg.

Indikasinya, Badan Kehormatan (BK) ternyata belum berani menindaklanjuti kasus yang menyeret nama ketua DPRD Surabaya Armuji dan Wakil Ketua Komisi A Anugrah Ariyadi itu.

Tak hanya itu, BK juga belum berani menindaklanjuti sejumlah laporan terkait borok Anugrah yang dibeber sejumlah saksi pekan lalu. Kabar yang beredar, kasus ini disetting untuk segera dihentikan.

Indikasi itu sejatinya terlihat sejak awal pekan lalu. Dari hasil rapat internal BK, lembaga penegak etik anggota dewan tidak mengambil keputusan apapun soal dua kasus ini. Tak hanya itu, ternyata BK juga belum menyiapkan rencana lanjutan untuk mengusut kasus itu.

Nuansa itu makin terlihat ketika pimpinan maupun anggota BK, kompak bungkam.

Ketua BK Minun Latif saat berkali-kali dikonfirmasi belum berani berkomentar.

Demikian juga dengan Anggota BK Elok Cahyani. “Nanti saja,” katanya.

Sikap BK itu mendapat sorotan publik.

Koordinator Lembaga Advokasi Masyarakat (Ladam) M Soleh menyebut, BK sejatinya bisa turun. “Sebab, dalam kasus ini, sudah ada unsur dugaan pelanggaran etik. Jika mandeg, berarti BK tidak serius. harusnya internal dewan bersikap, terutama komisi A,” kata Soleh.

Hal senada juga dilontarkan Miko S ketua LSM East Java Coruption n Judicial Watch Organization (ECJWO) yang mengatakan jika BK DPRD Surabaya patut di pertanyakan posisinya karena terkesan menutup mata terjadinya tindak pidana korupsi yang diduga kuat telah dilakukan oleh anggota DPRD Surabaya.

“Badan kehormatan di bentuk tujuannya untuk menertibkan prilaku para anggota dewan dengan tanpa memandang background partainya, apalagi kasus dugaan punglinya telah dilaporkan langsung dengan dukungan beberapa saksi kuat, kok sekarang malah bungkam, saya curiga ada yang tidak beres dengan mereka semua (anggota BK-red),” tandas Miko.

Sementara itu, internal Komisi A mengambil sikap diplomatis soal kelanjutan kasus ini. Ketua Komisi A Herlina Harsono Njoto mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada BK. “Memang, kasus ini mencemarkan nama baik institusi komisi kami. Jika BK mau mengusut, kami welcome. Apalagi ini juga untuk kebaikan bersama,” katanya.

Saat ini, kata Herlina, komisi A memilih fokus untuk membantu penyelesaian Q gat sengketa lahan Medokan.Q

Sinkronkan Kurikulum SMK dengan Industri Otomotif

Daihatsu Siap Bekerjasama Tanpa MoU, Tekankan Kualitas Hasil Pelatihan Dunia otomotif merupakan salah satu bidang keahlian yang paling diminati pada pendidikan kejuruan di Jatim. Hal ini berhasil menarik sejumlah perusahaan otomotif untuk ikut andil di dalamnya. Berbagai tawaran pun diterima, diantaranya dengan melakukan singkronisasi kurikulum antara sekolah dan industri.

Setelah bulan lalu Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim meneken Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Astra Honda Motor, kini kerjasama kembali dibangun dengan PT Daihatsu dalam program pintar bersama Daihatsu. Kepala Dindik Jatim Harun menyambut baik tawaran ini.

Sudah ada 100 kepala SMK se Jatim yang tertarik mengikuti program ini.

“Mau tidak mau, SMK harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri.

Ini agar mereka tidak ketinggalan teknologi otomotif

yang berkembang di pasar saat ini,” tutur Harun saat membuka sosialisasi program pintar bersama Daihatsu di SMKN 1 Singosari, Malang, Kamis (22/1).

Harun menegaskan, singkronisasi kurikulum dengan industri akan memberi banyak manfaat. Diantaranya pelatihan untuk guru, kesempatan magang dan sertifikasi guru sebagai asesor.

Division Head PT Astra Daihatsu Motor Arie Junaidi mengungkapkan, sudah banyak perusahaan otomotif yang melakukan kerjasama dengan SMK melalui sebuah

MoU. Namun, pihaknya ingin membuat kerjasama tanpa sebuah MoU. “Banyak MoU yang dibuat antara SMK dengan perusahaan. Tapi tidak banyak yang berhasil sesuai target.

Siapa yang mau dengan cara kami ini?,” kata dia.

Dengan pertanyaan itu, Ari ingin menegaskan bahwa kerjasama yang ingin dia bangun tidak main-main.

Jika sekolah mau menerima kerjasama ini, pihak Daihatsu siap membiayai tiga program khusus. Diantaranya pelatihan guru di industri, pemagangan guru selama satu bulan di bengkel resmi dan sertifikasi guru sesuai standar industri.

“Kita menyasar guru agar manfaatnya bisa jangka panjang. Karena kalau siswa yang dilatih, maksimal tiga tahun mereka sudah keluar meninggalkan se-

tam/bhirawa

Kepala Dindik Jatim bersama Kepala SMKN 1 Singosari, Malang melihat kesiapan bengkel sekolah yang akan distandarkan sesuai tuntutan industri.

kolah,” kata Arie.

Arie menegaskan, ukuran terakhir keberhasilan program ini adalah saat guru disertifikasi oleh industri.

Sertifikasi ini dilakukan melalui sebuah ujian. “Yang diuji nanti bukan gurunya, tapi muridnya. Karena kita melatih mereka sebagai guru.

Jadi ukuran keberhasilannya kalau siswanya paham dengan materi,” kata dia.

Kepala SMKN 1 Singosari Sali Rochani menuturkan, kerjasama ini selanjutnya dapat memunculkan guruguru yang dijadikan sebagai asesor. Ini sekaligus menjadi kesempatan sekolah untuk menjadikan bengkelbengkel sebagai tempat uji kompetensi. “Sebab untuk menjadi tempat uji kompetensi itu harus sesuai standar industri. Kita tidak bisa mengajukan sendiri,” Q tam pungkas dia.Q

SURABAYA

Jumat Pahing 23 JANUARI 2015

3

Kasus Dugaan Pungli Tera SPBU

Sidik Tambahan Tersangka, Pekan Depan Kejati Periksa Staf Tujuh UPTD Kejati Jatim, Bhirawa Tim Penyidik Kejati berencana memeriksa kembali para staf UPTD Metrologi Disperindag Jatim pada tujuh wilayah. Pemeriksaan ini untuk menguatkan dugaan ada tersangka lain setelah penetapan satu tersangka atas nama Drs HW selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Surabaya.

trie diana/bhirawa

Tempat Menjemur Kerupuk

Beberapa angkutan kota di Surabaya tak layak jalan karena kondisi fisik angkutan yang sudah berkarat dan keropos .Tampak kondisi mobil angkutan kota tahun 70 an kini difungsikan untuk menjemur kerupuk yang diparkir di Terminal Joyoboyo, Kamis (22/1).

Kenaikan Premi JKN Dikaji Dua Tahun Sekali Surabaya, Bhirawa terkait premi ini, kami Badan Penyelenggara Jaakan terus lakukan evaluaminan Sosial (BPJS) Kesesi dan peninjauan ulang, hatan akan terus melakujika memang harus naik kan kontrol dan evaluasi tentu akan kami naikkan,” terhadap program-programterangnya disela-sela kunnya, termasuk terkait prejungannya, Kamis (22/1). mi. Setiap dua tahun sekali Memang ada wacana tenakan dilakukan evaluasi tang kenaikan premi untuk terhadap premi kepada rupenerima bantuan iuran dari mah sakit. Dengan evaluaRp 19.250 menjadi Rp si dan mempertimbangkan 27.500. Akan tetapi hal tersedengan perkembangan keabut masih dalam pengkajian daan nantinya akan dipudan kalkulasi, sehingga betuskan apakah premi terlum fix diputuskan. Dan ituhadap rumah sakit tersebut pun nanti bukan hanya berFahmi Idris harus dinaikkan atau malaku bagi penerima bantuan sih tetap. iuran saja, tetapi juga peserta mandiri.

Dalam kunjungannya ke Rumah “Sebenarnya dengan menaikkan Sakit Islam (RSI) Jemursari, Direkpremi kan juga akan memicu rumah tur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi sakit untuk bekerja sama dan menjaIdris mengatakan, proses evaluasi di peserta BPJS, sehingga semakin menjadi standar yang harus dilakukan banyak rumah sakit yang akan memuntuk kemajuan pogram tersebut. berikan pelayanan kesehatan kepada Salah satunya peninjauan ulang termasyarakat,” imbuhnya. hadap premi dengan mempertimbangDimana saat ini sudah ada 1.700 kan kondisi dan inflasi dalam layandari 2.600 rumah sakit secara nasionan kesehatan sendiri. al baik milik pemerintah maupun “Selain layanan kesehatan terpenuhi swasta yang sudah tergabung kepeserdengan baik untuk masyarakat, kami taan BPJS. juga mempertimbangkan keluhan dan Selain itu Fahmi juga menyarankan masukan dari rumah sakit. Termasuk kepada pihak rumah sakit agar bisa me-

manage dengan baik sehingga premi dan pembayaran atas layanan BPJS ini tidak selalu dianggap rugi atau kurang.

Karena dengan managemen yang baik bahkan akan bisa membuat dana dari BPJS dirumah sakit tersebut surplus.

“Selama ini memang banyak keluhan terkait BPJS kesehatan dari rumah sakit, namun tidak sedikit pula rumah sakit yang memuji program ini dan justru membantu memudahkan dan menampung pasien dalam menjalani pelayanan kesehatan, khususnya bagi kalangan kurang mampu,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya M Nuh mencontohkan, salah satunya adalah rumah sakit dibawah yayasannya yang sudah mampu mengelola dengan baik sehingga tidak terjadi masalah bahkan merasa rugi dengan adanya program BPJS tersebut.

“Tadi sudah dijelaskan pak Fahmi bahwa intinya pada managemen yang baik, dan itu telah kami lakukan.

Hasilnya memang benar, kami terus mengalami surplus dan tidak banyak keluhan terkait program ini. Kami harapkan bisa menjadi contoh bagi rumah sakit lain tentang penyelenggaraan pelayanan BPJS ditempat Q dna kami,” tuturnya.Q

Pekan depan penyidik meren“Insya Allah, selama bukti canakan pemeriksaan kembali kuat ada ditangan penyidik, saksi-saksi di tujuh Unit Pelakmaka penetapan tersangka baru sana Teknis Daerah (UPTD) di tak menjadi masalah,” ungkap Jatim. UPTD yang pertama kali Jaksa bertubuh jangkung ini. akan dikunjungi Kejati adalah Mantan Kasi Intel di Kejari UPTD Madiun. Penyidik akan Penajam ini menambahkan, sememfokuskan pada permintaan lain memfokuskan pada pemerketerangan dan dokumen dari iksaan staf di UPTD Madiun. saksi staf di UPTD tersebut.

Nantinya penyidik akan mendaKepala Seksi Penyidikan (Katangi dan memintai keterangan sidik) Kejati Jatim Muhammad serta dokumen-dokumen yang Rohmadi membenarkan, langada di UPTD lainnya. “MudahRohmadi kah yang diambil penyidik merumudahan sepulangnya tim dari pakan upaya tegas permintaan keterangan UPTD Madiun, didapati bukti kuat yang dan dokumen dari para saksi. Ini dimakmerujuk ke tersangka lainnya,” ucapnya. sudkan agar para saksi tak beralasan lupa Sebelumnya Kasi Penkum Kejati Jatim membawa dokumen, atau pun tidak dapat kepada Bhirawa mengatakan bahwa kemumemenuhi panggilan penyidik dikarenangkinan kasus dugaan pungli tera SPBU ini, kan jarak lokasi yang sangat jauh. ada tersangka tambahan. Ia yakin bahwa “Rabu atau Kamis pekan depan tim dalam setiap perkara korupsi yang terstrukakan mendatangi kembali UPTD Maditur, tersangkanya dipastikan lebih dari satu un. Kami masih butuh keterangan dan orang. Sebab, perbuatan tindak pidana kodokumen-dokumen dari para staf UPTD rupsi ini tidak dilakukan hanya satu orang tersebut,” kata Rohmadi kepada warsaja, melainkan terstruktur pada anggota tawan, Kamis (22/1). yang turut mengikuti hal tersebut.

Rohmadi tak menampik adanya upaya “Dalam kasus tindak pidana korupsi terpenambahan tersangka baru dari aksi jemstruktur, tersangka pastilah lebih dari satu put bola yang akan dilakukan tim Kejati ke orang. Untuk kasus tera, tak menututp keUPTD Madiun. Bukti tambahan masih dimungkinan ada tersangka lainnya. Jadi cari penyidik untuk mempermudah proses tidak hanya satu orang saja,” tegas Romy penyidikan. Selain itu, dari bukti tambahkepada Bhirawa. an ini akan dikrucutkan guna mencari terSementara, ketika Bhirawa mencoba sangka lainnya. mengkonfirmasi kasus dugaan Pungli tera Rencana on the spot yang dilakukan tim SPBU tersebut ke Dinas Perindustrian dan penyidik, merupakan bukti konkrit dari Perdagangan Jatim, belum mendapat tangpenyidikan dugaan pungli tera SPBU oleh gapann. Kepala Dinas dan Sekretaris dinas Kejati Jatim. Rohmadi juga mengaku tak hanya menjanjikan saja melalui SMS (Short menutup kemungkinan apabila dari penyMessage Service).Dari SMS Sekretaris Disidikan di UPTD Madiun, tim menemukan perindag Jatim hanya mengkonfirmasikan bukti kuat untuk menetapkan tersangka menunggu kabar dari Kepala Disperindag Q bed.rac lagi dalam kasus ini.

Jatim sejak sepekan lalu.Q

Bahas 27 Raperda, Banleg Segera Lakukan Harmonisasi DPRD Jatim akan terus memaksimalkan kinerjanya pada 2015 ini. Salah satunya terkait dengan fungsi dewan terkait legislasi atau pembuatan Peraturan Daerah (Perda). Pada tahun 2015 ini, dipastikan ada 27 raperda yang meliputi usulan dari Pemprov Jawa Timur dan inisiatif DPRD Jatim sendiri.

Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Jawa Timur, Ahmad Heri mengatakan, masa sidang satu ini sudah mulai running bulan Januari. Balegda akan melakukan percepatan untuk melakukan harmonisasi raperda yang sudah diusulkan untuk diundangkan.

“Ini proses pembahasan untuk mengkaji, yaitu melakukan harmonisasi dan pembulatan

pembahasan. Artinya raperda yang mesti harus diundangkan apa saja.

Kemudian raperda yang tidak diundangkan apa saja,” kata Heri.

Nantinya di Tim Balegda, akan melakukan pengayaan untuk membahas lebih lanjut.

Usul pemprakarasa dari komisi terkait yang sudah mengajukan Raperda akan diajak bicara.

Ada pengajuan Raperda dari komisi E, Komis B dan Komisi A serta Balegda sendiri.

Selanjutnya raperda mana saja yang akan dilanjutkan pembahasannya.

“Ada perubahan raperda tentang perubah-

an Raperda ini, kita sesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang menjadi landasan diatasnya,”ujarnya.

Selain itu, kata Heri, pihaknya akan melakukan evaluasi Perda provinsi Jawa Timur selama satu dasarwarsa yang lalu. Mulai tahun

Keputusan DPRD Jatim nomor 188/ /KPTS-DPRD/060/2014 tentang Program Legislasi Daerah (Prolegda) Provinsi Jatim Usulan DPRD Provinsi Jatim dalam masa sidang I 1.

Raperda tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Jatim nomor 1/2013 tentang pembentukan peraturan daerah.

2.

Raperda tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jatim nomor 9/2012 tentang Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin.

3.

Raperda tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jatim nomor 13/2013 tentang Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

4.

Raperda tentang Perlindungan petani dan nelayan.

5.

Raperda tentang Perubahan atas Perda nomor 10/2000 tentang penggabungan dan perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jatim menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jatim 6.

Raperda tentang Perubahan atas Perda nomor 1/2006 tentang Perseroan Terbatas (PT) Petrogas.

7.

Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

8.

Raperda tentang Perubahan atas Perda nomor 5/2004 tentang Pencegahan dan Perlindungan HIV/AIDS. Masa sidang II 1.

Raperda tentang Perubahan atas Perda nomor 6/2012 tentang Pengelolaan dan Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tahun 2012 -2032.

2.

Raperda tengan Keprotokolan.

3.

Raperda tentang Perlindungan situs sejarah dan benda purbakala.

4.

Raperda tentang Perlindungan kekayaan seni dan budaya.

5.

Raperda tentang Lumbung Desa Penyangga.

6.

Raperda tentang Kawasan keselamatan operasi penerbangan.

Masa sidang III 1.

Raperda tentang Pengelolaan barang daerah.

2.

Raperda tentang Pemberdayaan Kepemudaan.

3.

Raperda tentang Mutu pelayanan kesehatan.

4.

Raperda Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social.

5.

Raperda tentang Perubahan atas Perda nomor 15/2012 t5entang Penyelenggaran koordinasi penyuluhan.

Usulan Pemerintah Daerah Provinsi Jatim Masa Sidang I 1.

Raperda tentang Perubahan atas Perda nomor 10/2008 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jatim.

2.

Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jatim 2014.

Masa Sidang II 1.

Raperda tentang Upaya Kesehatan.

2.

Raperda tentang Pendirian PT Jatim Infrastruktur Logistik.

3.

Raperda tentang PAPBD Jatim 2015.

Masa Sidang III 1.

Raperda tentang Perubahan atas Perda nomor 9/2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Jatim.

2.

Raperda tentang Perubahan atas Perda nomor 2/2004 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri.

3.

Raperda tentang APBD Jatim tahun 2016.

2004 sampai tahun 2014. Evaluasi ini diperuntukkan pada perda mana saja yang masih efektif dan mana yang masih operasional.

“Perda yang tidak efektif akan dicabut. Kalau perda itu masih feasible masih perlu revisi bisa saja. Tapi kalau sudah tidak aplikatif ya akan dicabut,” tegas politisi asal Partai Nasdem ini.

Untuk raperda yang sudah diajukan sekarang ini, Balegda akan melakukan koordinasi data dengan biro hukum. Sebab ada beberapa Raperda yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Antara lain Perda perlindungan petani dan nelayan usulan dari komisi B. kemudian Pembahasan raperda bantuan hukum untuk masyarakat usulan dari Komisi A. “Bantuan hukum Ini perda lama, tapi ada penambahan pasal untuk singkorinisasi dengan aturan diatasnya,” urainya.Raperda yang pro rakyat lainnya, adalah Raperda perubahan atas pencegahan dan perlindungan HIV AIDS. “Dolly sudah tutup tapi efek moral dan pencegahan lainnya akan kita atur di perda,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Balegda DPRD Jatim, Irwan Setiawan mengatakan,Banleg akan mengawali untuk mendata perda-perda yang dinilai tidak efektif,sehingga harus dievaluasi. Dari evaluasi tersebut, Banleg akan melibatkan komisi yang membidanginya. Hal ini berdasarkan Pasal 64 Perda Jatim nomer 1 tahun2013 tentang Pembentukan Perda, disebutkan bahwa alat kelengkapan yang berwenang untuk melakukan evaluasi terhadap Perda Provinsi ialah Banleg bersama dengan Biro hukum.

Banleg belum mengetahui secara detail jumlah perda yang akan dievaluasi.Salah satu contoh perda yang akan dievaluasi adalah Perda tentang Pasar Tradisional, karena perda tersebut hanya mengatur kabupaten/kota, tidak.Mengatur provinsi.( “Kita belum tahu berapa jumlah perda yang akan dievaluasi. Karena masih didata,” katanya.( Untuk mengetahui apakah efektif atau tidak, Banleg akan melakukan uji publik dengan menghadirkan pakar yang terkait dan tenaga ahli Banleg. Jika dari hasil uji publik tersebut perda dinilai sangat tidak efektif, maka akan dicabut. Sebaliknya, jika perda dinila kurang efektif, maka diQ cty lakukan revisi saja.Q

PUSTAKA

4

Resensi Buku :

Tajuk

Memperbaiki Kualitas Garam Impor garam masih tetap dilakukan pemerintah, konon disebabkan produksi lokal tahun 2014 tidak mencukupi.

Kondisi angin basah dapat mencairkan buih-buih, sehingga potensi garam tidak menjadi “tua.” Ini akan mengancam produksi garam di Madura tidak bisa memenuhi target.

Padahal hingga kini masih tersimpan ribuan ton, karena tidak terserap pasar. Lebih lagi, garam lokal selalu dihargai sangat murah, karena tidak layak konsumsi.

Garam merupakan bahan pangan strategis, untuk konsumsi maupun industri. Tetapi data stok garam antara petambak dengan catatan pemerintah selalu beda. Petambak garam menuding terdapat laporan palsu yang dibuat oleh sindikat pedagang. Termasuk dengan alibi cuaca ekstrem yang berpengaruh pada produksi. Sehingga pemerintah selalu impor garam. Tahun ini target produksi garam di Sumenep yang ditaksir sebanyak 295 ribu ton, nyaris mustahil bisa dipenuhi.

Pada panen terbaik (Agustus-September tahun 2012 lalu), produksinya cuma 222 ribu ton. Karena itu diperkirakan realisasi produksi garam hanya sekitar separuh dari target (menjadi 150-an ribu ton). Berdasar paradigma suplai dan ketersediaan, kelangkaan garam seharusnya bisa meningkatkan harga. Namun kenyataannya malah berbeda.

Saat ini harga garam rakyat di pasaran hanya sebesar Rp 25.000,- per-karung (isi 100 kilogram). Seharusnya (sesuai Ketetapan pemerintah) seharga Rp 550,-. Sedangkan untuk garam berkualitas terbaik harganya Rp 500,- (seharusnya Rp 750,-). Padahal dulu harga garam setara dengan harga gula. Mengapa harga garam terus merosot? Konon disebabkan pola produksi dan jumlahnya yang melimpah.

Selain itu garam rakyat tidak bisa langsung dikonsumsi, melainkan harus melalui tambahan proses pembersih­ an dan pemutihan. Nah, pada saat proses tambahan itulah volume garam mengalami penyusutan. Sehingga ketersediaan garam tidak mencukupi untuk kebutuhan nasional. Dus, pemerintah mengimpor garam dari India dan Australia.

Padahal sesungguhnya saat ini masih terdapat cadangan sebanyak 270 ribu ton (di Madura), di gudang maupun gundukan-gundukan yang berjejer di tepi tambak.

Perbedaan stok garam menyebabkan DPRD (Komisi B) Jawa Timur melakukan sidak di dermaga Zamrud, Tanjung Perak. Ternyata impornya legal. Namun terdapat perbedaan (kelebihan) sebanyak 5.000 ton garam.

Produk garam dari 40 kabupaten dan kota (di 10 propinsi) seluruh Indonesia, tahun 2014 ditaksir sebanyak 1,1 juta ton. Untuk kebutuhan konsumsi (rata-rata selama 5 tahun terakhir 1,4 juta ton) masih kurang sekitar 300 ribu ton. Tetapi pemerintah mengimpor garam konsumsi sampai 500 ribu ton. Bahkan pemerintah juga mengimpor garam untuk industri sebanyak 1,6 juta ton. Jadi total impor mencapai 2,1 juta ton. Maka tidak dimengerti benar, mengapa pemerintah memilih impor.

Terdapat selisih harga Rp 100,- per-kilogram, antara garam rakyat kualitas baik Rp 500,-) dengan garam impor untuk industri (Rp 400,-). Pada volume sebanyak 2,1 juta ton akan terdapat selisih sebesar Rp 210 milyar.

Tetapi konon, pemerintah juga tak ingin untung sendiri dengan selisih (Rp 210 milyar) itu. Pada saat yang sama pemerintah (Kementerian Kelautan) menggulirkan program “Pugar” (Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat), berupa hibah sebesar Rp 107 milyar.

Juga ada bantuan fasilitasi sebesar Rp 83 milyar untuk pembelian sarana produksi kincir dan pompa air yang diberikan kepada 28 ribu petambak garam. Problemnya adalah, benarkah Indonesia kekurangan garam? Seharusnya hal itu tidak terjadi. Karena Indonesi memiliki catatan produksi garam terbesar ketiga di dunia. Seyogianya pemerintah meningkatkan kualitas garam rakyat bisa menjadi garam industri (dan obat-obatan).

Perlu dibangun pabrik khusus untuk pemutihan dan pembersihan di sentra-sentra garam rakyat. Dan bukankah Pemprop Jawa Timur telah melarang impor garam sejak tahun 2012? n

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Peran Ibu dalam Mendidik Anak Mendidik anak di era seperti ini dibutuhkan ekstra pengawalan. Jika perlu dari tidur hingga bangun tidur kita terus memantaunya. Perilaku anak mayoritas ditentukan seorang ibu. Sebab ibu-lah yang menurut banyak psikolog lebih mengerti sentuhan emosional anak. Di dunia yang kini penuh dengan modernisme, liberalism, dan sekulerisme, keberadaan seorang ibu saat ini terasa jauh bagi anak, bahkan seolah “tidak ada”.

Untuk mengurus anak saja, seorang ibu saat ini sudah membutuhkan baby sitter. Dalih ini yang dipakai kebanyakan ibu untuk melancarkan karirnya di luar. Padahal peran ibu di rumah tangga sangat dibutuhkan. Padahal, seorang anak bagaikan gaun yang sangat mahal dan mesti dijaga super ketat agar dapat terus terjaga.

Jepang, adalah Negara yang pernah mengalami degradasi moral karena terkikisnya rasa nasionalismenya oleh Barat. Bahkan kala itu Kimono sudah tidak dianggap lagi sebagai sebuah kebanggaan. Angka bunuh diri meningkat.

Tapi seiring waktu dan daya pikir cepat, Jepang kini kembali dengan menerapkan bahwa Ibu rumah tangga adalah pahlawan. Namun kondisi di Indonesia justru terbalik, kini semakin banyak wanita berkiprah di dunia ekonomi untuk berkarir di pusat-pusat perkantoran mewah, terutama di kota-kota besar Indonesia. Termasuk Jakarta, tentunya. Nyaris para wanita karir itu tak punya waktu buat keluarga dan anak mereka, yang kebanyakan dialihasuhkan ke pengsuh.

Karenanya, para orangtua disarankan memperhatikan ayat ini agar terus termotivasi jauh dari neraka. Sebab pengikisan agama terjadi secara perlahan karena pengaruh budaya dan pola pikir. Ikut selangkah demi selangkah.

Sehasta demi sehasta. Dan sedepa demi sedepa. Hingga akhirnya mengikuti.

Siti Aminah Alamat ada di redaksi

HARIAN

Pendiri : Alm. H. Moch. Said Dewan PenasIhat: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Jumat Pahing 23 JANUARI 2015

Mengatasi Kekerasan Agama dengan Kerukunan Antar Umat Berbicara mengenai agama bagaikan berbicara tentang suatu paradoks. Di satu pihak, agama dialami sebagai jalan dan penjamin keselamatan, cinta, dan perdamaian. Di lain pihak, sejarah membuktikan, agama justru menjadi sumber penyebab dan alasan bagi kehancuran umat manusia. Karena agama, orang bisa saling mencinta. Tetapi atas nama agama pula, orang bisa saling membunuh dan menghancurkan.

L

umayan bila paradoks tersebut masih bisa berjalan dengan seimbang.

Namun rasanya keseimbangan itu kini makin sulit terjadi. Tragedi penyerangan kantor majalah Charlie Hebdo di Paris, Prancis, yang menewaskan 12 awak redakturnya, 7 Januari 2015 lalu, seakan datang sebagai pesan bahwa agama bakal membawa permusuhan dan kekerasan atas nama agama.

Kekhawatiran itulah yang menjadi konteks Faisal Ismail dalam menulis buku Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama ini. Titik tolak buku setebal 186 ini berangkat dari sejarah konflik dan kekerasan di kalangan umat beragama sejak perang Perang Salib (1095-1291) hingga yang terjadi belakangan. Penulis menunjukkan betapa agama dalam pengalaman pemeluknya memiliki potensi untuk menjadi alat perusak dan bencana bagi kehidupan.

Sudah seharusnya, kaum beragama, mengambil butirbutir mutiara pelajaran dari peristiwa-peritiwa peperangan yang beradarah-darah pada masa lalu dengan harapan tragedi yang menelan korban kemanusiaan tersebut tidak terulang kembali. Berbagai pihak hendaknya lebih arif dan lebih bisa bekerjasama dalam membangun kehidupan bersama dalam rangka merajut persaudaraan hakiki dan perdamaian dunia sejati.

Dalam buku hasil akumulasi pembacaan sebagai Guru Besar dan pejabat tinggi negara, Faisal Ismail mengungkap secara konseptual kekerasan bernuansa agama dengan pendekatan sosiologis

serta kiat membangun kerukunan antarumat beragama.

Mantan Duta Besar di Kuwait dan Bahrain ini juga mencoba menjelaskan bagaimana seharusnya seseorang mengekspresikan keberagamaannya di hadapan penganut agama lain, tanpa ada benturan.

Sebab selama ini, agama selalu diasosiasikan sebagai ajaran penuh kedamaian dan keselamatan. Wajah sejuk agama dinilai sangat tidak mungkin berkelindan dengan praktik ke­ kerasan. Kenyataannya, aneka wajah kekerasan atas nama agama kerap diterjemahkan se-

bagai legal doctrine yang wajib diamalkan.

Kekerasan atas nama agama lalu tidak saja mengambil bentuk secara fisik, tapi adakalanya melibatkan tekanan non fisik yang mengandung muatan politis, sosiologis, dan antropologis.

Persoalannya, mengapa agama akhir-akhir ini kian identik de­ ngan konflik dan kekerasan?

Buku ini mengisyaratkan, relasi norma agama dalam motif kekerasan mempunyai dua wajah yang saling berseberangan. Satu wajah memandang dogma agama sebagai subjek kekerasan. Sedang wajah yang lain melihat agama sebagai korban kekerasan. Pada posisi pertama, agama ditengarai menjadi faktor penting penyebab kekerasan. Faktor ini biasanya muncul dari institusi, doktrin, misi maupun kepemimpinan agama. Sementara posisi yang menempatkan agama sebagai korban kekerasan adalah penyalahgunaan agama oleh pelaku kekerasan.

Tak pelak, wajah agama tidak seramah nilai normatifnya yang mengampanyekan perdamaian, kebersamaan sekaligus menebar misi kemaslahatan bagi lingkungan sekitar. Kita lihat, mi­ salnya, wajah agama di Indonesia yang senyatanya menguar kesejukan dan kedamaian, tidak jarang masih terlihat bopeng

dengan berkembangnya radikalisme dan terorisme, baik berwujud gerakan fundamentalisme keagamaan-sektarian maupun fundamentalisme globalisasiekstrem.

Padahal spektrum terluas dari dampak tindakan radikal benuansa agama, berpotensi mengoyak agregasi sosial yang sudah mapan. Sebab, agresivitas massa berpeluang menyeret berbagai elemen masyarakat untuk membela agamanya.

Maka, kekerasan yang beraroma agama sebenarnya bukan kesalahan ajaran agama itu sen­diri, tapi lebih disebabkan human error, yakni sikap sebagian pemeluknya yang terkadang menafsirkan ajaran teologis-normatif secara serampangan.

Bisa juga karena kepentingan— politik atau ekonomi—yang terlalu berlebihan sehingga mengalahkan kepentingan agama.

Melalui kajian akademis dengan ragam rumusan teoretis dan panduan praktis, buku ini mengajak semua pihak untuk menyelesaikan segala kompleksitas keberagamaan secara dewasa, dengan pikiran jernih, hati yang tulus, penuh kearifan dan kebijaksanaan.

Buku ini sangat pas dibaca oleh para mahasiswa, akademisi, peneliti, tokoh agama, birokrat, dan pejabat pemerintah pengambil kebijakan di bidang hubungan antarumat beragama demi terpeliharanya sikap saling pengertian, toleransi, harmoni, dan kerukunan antarumat beragama dalam bingkai kebangsaan, keindonesiaan, dan kemanusiaan. n

Judul Buku : Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama Penulis : Prof. Dr. Faisal Ismail, M.A. Penerbit : Remaja Rosdakarya, Bandung Cetakan I : Oktober 2014 Tebal : 186 halaman ISBN : 976-975-592-571-1 Harga : 46,000/Peresensi : Ahmad Fatoni Pengajar FAI Universitas Muhammadiyah Malang

Resensi Buku :

M

Balutan Asmara dalam Festival Erau

empelajari keanekaragaman budaya Indonesia ibarat memasuki hutan belantara yang luas dan tak bertepi, hamparan keindahan alam dan beragam kebudayaaan, adat istiadat menjadi dayatarik tersendiri.

Keberedaan budaya daerah erat kaitannya dengan sejarah yang telah mengukir peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanan negeri ini, salah satu peristiwa sejarah adalah Festival Erau di Kutai Kertanegara (KK), Kalimantan Timur.

Festival Erau pertamakali dilaksanakan pada upacara tijak tanah dan mandi ketepian, ketika Aji Batara Agung Dewa Sakti berusia lima tahun. Setelah dewasa dan diangkat menjadi Raja Kutai Kertanegara yang pertama, juga diadakan Erau. Sejak itulah, Erau selalu diadakan setiap pergantian atau penobatan rajaraja KK. Namun, dalam perkembangannya juga digelar untuk pemberian gelar dari raja kepada tokoh atau pemuka masyarakat yang dianggap berjasa terhadap kerajaan.

Atas petunjuk Sultan Kutai Kertanegara yang terakhir, Sultan A.M. Parikesit, Erau dapat dilaksanakan Pemda KK dengan ketentuan tidak boleh mengerjakan beberapa upacara adat tertentu dan harus mengerjakan beberapa upacara adat lain.

Festival Erau yang kini sudah masuk dalam calendar of event pariwisata nasional, tidak lagi dikaitkan dengan seni budaya Keraton KK, tapi lebih bervariasi dengan penampilan beragam seni dan budaya yang ada, serta hidup dan berkembang di seluruh wilayah Kabupaten Kutai.

Festival Erau dibukan dengan adat adat beluluh sultan, untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan. Selan itu, kirab budaya,

tidak hanya menyuguhkan tarian budaya dari dalam negeri saja, negara lain seperti Kazakhstan, Mesir, Latvia, Kolombia, Filipina, Belgia, India, dan Jepang juga ikut serta di Erau Internasional Folklore and Folk Art Festival (EIFAF).

Demikianlah sekilas tentang festival Erau yang dinarasikan dalam novel Erau Kota Raja karangan Endik Koesmoyo. Endik lihai mendeskripsikan keindahan alam dan budaya KK dengan balutan kisah asmara. Kisah asmara Kirana, Reza, dan Alia menjadi alur utama dalam novel ini.

Kirana merupakan jurnalis Epic Media di Jakarta, diberikan tugas meliput festival Erau ke KK. Pertemuan Kirana dengan Reza berawal ke-

tika Kirana mencari penginapan di hotel, diwaktu yang bersamaan, Reza bersama Pak Camat (tempat Reza tinggal) sedang bertemu dengan Manager hotel tempat Kirana mencari penginap­ an. Karena kamar hotel penuh, akhirnya Pak Camat menawarkan menawarkan Kirana untuk tinggal dirumahnya, dan Kirana menerima tawaran tersebut. Reza ditugaskan Pak Camat untuk mengantar dan menyediakan segala keperluan yang dibutuhkan oleh Kirana, termasuk mengantar setiap peliputan tentang kebudayaan yang ada di KK termasuk festival Erau.

Reza sebagai putra daerah yang sangat mencintai seni dan budaya Kutai Kertanegara memiliki wawasan luas tentang budaya dan seni di KK. Dari Rezalah Kirana mengetahui banyak hal berkaitan dengan kekayaan seni dan budaya KK, seperti Tari Jepen, tarian yang ditarikan berpasang-pasangan dengan diiringi musik tingkilan.

Muara Kaman, daerah cikal bakal berdirinya Kerajaan Hindu Kutai pada abad keempat dengan raja yang sangat terkenal, yakni Mulawarman, Museum Mulawarman, serta

Pulau Kumala (hal 119).

Kebersamaan Reza dan Kirana, tanpa disadari memunculkan rasa kagum satu sama lain. Disisi lain, Alia, gadis cantik yang sa­ ngat dekat dengan Ibunda Reza, dimana mencintai dan menaruh harap pada Reza sejak lama mulai terganggu dengan kedatangan Kirana. Konflik berlanjut, cemburu, kesal, kebencian, menghiasi hari-hari Alia. Puncaknya Alia memberanikan diri untuk menemui Kirana guna mencari kejelasan hubungan Reza dengan Kirana.

Situasi semakin keruh ketika Ibunda Reza ikut campur terlalu jauh akan konflik asmara ini. Kondisi ini memperumit hubungan renggang Reza dengan Ibundanya selama ini, dimana Ibundanya menginginkan Reza menjadi seorang dokter, sedangkan Reza tidak mengingin­kannya.

Klimaks cerita, sehari sebelum Kirana balik ke Jakarta, ia memberanikan diri berbicara kepada Alia dan Ibunda Reza, bahwa hubungannya dengan Reza hanya sebatas teman.

Novel karangan Endik ini mampu membawa pembaca menikmati kekayaan seni dan budaya Kutai Kertanegara. Narasinya meracuni pikiran yang selama ini hanya mengenal Kutai Kertanegara dengan ”pesut” mahakamnya saja. Walau sebagian cerita terkesan singkat dan terburu-buru, novel ini mampu mengkonstrukkan romans dengan pengetahuan sejarah secara seimbang. n

Judul : ERAU Kota Raja Penulis : Endik Koeswoyo Penerbit : PING!!!

Tahun Terbit : Cetakan I, 2015 Jumlah Halaman : 204 halaman ISBN : 978-602-296-056-0 Peresensi : Khairul Amin, Mahasiswa Jurusan Agroteknologi, Universitas Muhammadiyah Malang.

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Per­usahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Jumat Pahing 23 JANUARI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Tak Mau Diatur, CPNS Sidoarjo Dipersilakan Mundur

KELANA

Bupati MKP Alokasikan Proyek Jalan Penanggungan Rp 7 M Kab Mojokerto, Bhirawa Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa (MKP) membuat terobosan kebijakan membangun jalan menuju obyek wisata puncak gunung penanggungan tahun 2015 ini.

Anggarran yang bakal digelontor dari pundi APBD 2015 sebesar Rp7 miliar. Perencanaan dan pelaksanaan bakal dilakukan tahun 2015. Dijadwalkan pelaksana Mustofa Kamal an pembangun an jalan dengan konstruksi paving ini tuntas akhir 2015 nanti.

Didampingi Jaenal Abidin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kab Mojokerto Bupati MKP mengatakan, perencanaan untuk proyek prestisius ini sudah dibuat. ‘’Kebutuhan anggarannya antara Rp6 miliar sampai Rp7 miliar dan sudah dialokasikan dalam APBD 2015,’’ kata MKP, Kamis (22/1) kemarin.

Menurutnya, jalan menuju puncak Gunung Penanggungan ini akan dicor, mulai dari Tamiajeng sampai kaki Gunung Penanggungan. Lebarnya 7 meter dan 6 meter disesuaikan dengan kondisi jalan. Sedangkan dari kaki gunung menuju ke puncak akan dibuatkan anak tangga dengan paving.

Sementara itu, Jainal Abidin menimpali, pemilihan penggunaan paving pada anak tangga ini disebabkan kemiringan kaki gunung tak memungkinan untuk dicor. ‘’Kalau dicor hasilnya kurang baik. Selain itu, untuk efektifitas juga karena sangat sulit membawa material cor ke puncak gunung. Kini perencanaan sudah dilakukan. Dan diperkirakan proses pembangunanya bisa dimulai bulan april 2015 nanti,’’ jelasnya.Q kar

Menjadi PNS harus mau diatur, karena PNS terikat dengan aturan. Maka itu bila tak mau jadi PNS, sebanyak 92 CPNS Sidoarjo tahun 2014 kemarin yang sudah lolos seleksi dan sudah menjalani pemberkasan, dan kini juga tinggal menunggu usulan NIP (Nomor Induk Pegawai ) dari BKN Regional 2 Jatim, dipersilahkan saja untuk mundur. ‘’Kalau tak mau diatur silakan keluar jadi PNS saja, sebab masih banyak yang menunggu untuk jadi PNS,’’ tegas Kabid Pembinaan dan Pengembangan badan Kepegawaian daerah (BKD ) Sidoarjo, Happy Setyaningtias SH, Rabu (21/1) kemarin, saat memberikan pembekalan pada CPNS 2014 dan honorer K2 sebanyak 99 orang, di Balai Diklat Sidoarjo.

Menurut Happy, peminat yang ingin jadi CPNS Sidoarjo tahun 2014 lalu sangat banyak. Menurut data, dari 92 quota formasi yang dibutuhkan, yang mendaftar mencapai

angka sampai 4 ribuan. ‘’Itu berarti yang berminat sangat banyak,’’ katanya.

Kepada para CPNS itu, Happy menjelaskan, menjadi PNS harus tahu kewajibannya. PNS melanggar bisa jadi karena mereka tak tahu aturan kewajiban jadi PNS. Dari beberapa kewajiban yang sering dilanggar PNS diantaranya, mereka tak masuk kerja, tak bisa menjaga martabat negara, menjaga martabat PNS, memberi dukungan pada Parpol saat Pilkada, menjadi tim sukses (TS). ‘’Hal itu bisa dilaporkan, karena termasuk dalam katagori pelanggaran berat,’’ kata

Happy menegaskan.

PNS juga tak boleh melakukan 15 larangan. Menurut Happy, biasanya yang sering dilanggar diantaranya adalah, menyalahgunakan wewenang, menjadi perantara karena merasa dekat dengan kekuasaan.

Pada kasus ini tiga orang PNS telah diberhentikan. Ada PNS di salah satu SKPD, Kepala Sekolah dan guru. Selanjutnya, PNS juga dilarang untuk korpusi, gratifikasi dan bertindak sewenang-wenang.

Disampaikan Happy, pembekalan CPNS dan kepada honorer K2 ini sangat penting, supaya mereka tahu aturan dalam PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Selain itu, juga tak kalah pentingnya PP Nomor 10 tahun 1983 yang diperbarui dengan PP Nomor 45 tahun 1990 tentang perceraian PNS. ‘’Bila ini diketahui, maka harapannya agar bisa menekan

ali kusyanto/bhirawa

Para CPNS dan honorer K2 di Kab Sidoarjo diberikan pembekalan oleh BKD Sidoarjo, agar tak banyak melakukan pelanggaran terhadap disiplin PNS. angka perceraian PNS di Sidoarjo. Karena menurut datanya, pada tahun 2013 ada sebanyak 38 PNS yang cerai dan tahun 2014 kemarin meningkat menjadi 44 PNS,’’ paparnya.

Disampaikan Happy, PNS

Kadiknas Siapkan Sanksi Kepala SDN Mentikan I Buntut Penganiayaan Murid oleh Tiga Temannya Kota Mojokerto, Bhirawa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kota Mojokerto, Hariyanto menegur guru kelas dan menyiapkan sanksi bagi kepala sekolah dan jajaran SDN Mentikan I. Sanksi yang dikeluarkan merupakan buntut kasus penganiayaan yang menimpah salah satu siswa sekolah negeri itu.

Pemkab Butuh Percepatan Pembangunan Sidoarjo, Bhirawa Populasi pertumbuhan penduduk yang terjadi di wilayah Kab Sidoarjo ternyata tak sebanding dengan proyeksi pertumbuhan pembangunan. Untuk mengimbangi kondisi ini Kab Sidoarjo butuh percepatan pembangunan.

Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Kab Sidoarjo, Sulamul Hadi Nurmawan, Kamis (22/1) kemarin. Menurutnya, pokok-pokok pikirannya telah menjadi pembahasan di dewan antara tahun 2013 hingga 2014 lalu. ‘’Selain membangun beberapa infrastruktur juga membangun beberapa gedung pemerintahan. Termasuk pembangunan gedung Serbaguna yang terletak di JLT (Jalan Lingkar Timur) yang terus berjalan hingga 2015 ini. Bahkan melihat besarnya pembangunan dari maketnya, kemungkinan bisa sampai tahun 2016 mendatang,’’ katanya.

Gus Wawan—sapaan Sulamul Hadi Nurmawan juga menjelaskan, melihat populasi penduduk yang sangat tinggi, sangat cepat, sehingga pembangunan yang sudah berjalan ini butuh percepatan pembangunan. Solusinya pemerintah harus lebih taktis dalam perencanaan, lebih efiesien dalam pelaksanaan alokasi anggaran, termasuk sisa anggaran yang semestinya tak boleh terlalu besar.

Gus Wawan berharap,pelaksanaan anggarannya mulai awal tahun ini sudah bisa dimulai. Maka DPRD sejak 10 Desember 2014 sudah mengesyahkan APBD 2015, dengan harapan mulai Januari ini pembanguan di Sidoarjo sudah bisa bergerak semuanya, dan Bulan Agustus 2015 nanti, seandainnya ada PAK (Perubahan Akhir Kegiatan) maupun RAPBD bisa dilaksanakan dengan baik, karena anggaran itu sangat vital. Kalau biasanya Bulan April baru bisa dimulai, kini Januari harus sudah bisa dimulai dengan baik.

Menurut Gus Wawan, kalau pembangunan dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk memang tak seimbang, termasuk pertumbuhan pendidikan juga sangat kurang. Kalau dikatakan kurang, semuanya sangat kurang karena populasi penduduk sangat tinggi bukan dari angka kelahiran saja. Jumlah Urbanisasi juga sangat tinggi. Makannya pembangunan yang dilakukan permerintah harus bisa mengimbangi kondisi itu. Q ach

adalah abdi negara sehingga harus menjadi pelayan bagi masyarakat dan bukannya minta dilayani. Maka PNS harus bisa memberikan contoh tauladan yang baik kepada masyarakat.Q ali

Bupati Saiful Ilah mengucapkan selamat kepada pejabat usai dilantik, kemarin.

achmad suprayogi/bhirawa

Bupati Lantik 135 Pejabat Struktural Sidoarjo, Bhirawa Sebanyak 135 pejabat struktural yang menduduki jabatan Eselon II, III, IV dan V telah dilantik Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah SH MHum. Dalam kesempatan itu juga dilakukan pengukuhan terhadap Kepala SD Negeri sebanyak 37 orang. Setelah dilantik dan diambil sumpah jabatan, mereka semua juga dilakukan penandatanganan pakta integritas, pada Kamis (22/1) di Pendopo Kab Sidoarjo.

Wakil Bupati Sidoarjo, MG Hadi Sutjipto SH MM dan Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan, serta Sekda Sidoarjo Vino Rudy Muntiawan SH dan seluruh pejabat Sidoarjo hadir menyaksikan.

Ketua dan Wakil Ketua TPPKK Kab Sidoarjo, Hj Anik Saiful Ilah dan Hj Nanik Hadi Sutjipto serta Ketua Dharma

Wanita Persatuan Sidoarjo Hj Nun Vino Rudy Muntiawan turut serta hadir dalam kesempatan itu.

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dalam sambutannya mengatakan, kalau jabatan sesungguhnya adalah amanah dan kepercayaan yang diberikan tak hanya dari atasan atau pemerintah daerah. Tetapi jabatan juga merupakan sebuah amanah dan kepercayaan dari masyarakat.

Lebih dari itu, jabatan juga merupakan amanah dari Allah SWT yang kelak akan di pertanggung jawabkan secara pribadi. Ia meminta hendaknya pemegang jabatan bisa memegang dan menjalankan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Sedangkan pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat struktural, serta pengangkatan dan pengukuhan kepala

Sekolah Dasar Negeri, diantaranya bertujuan untuk menghindari potensi yang pasif dan kesenjangan operasional di dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Dan yang paling penting adalah pelayanan kepada masyarakat.

Maka pelantikan dan pengukuhan kali ini harusnya dimaknai dari sudut pandang kepentingan organisasi, bukan sekedar penempatan figur pejabat, pada jenjang jabatan tertentu. Ia juga mengatakan pengembangan karier pegawai tak sematamata untuk kepentingan pegawai yang bersangkutan.

Namun lebih diutamakan untuk pembenahan dan pemantapan organisasi, dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas melayani kepentingan umum.Q ach

Sekolah dinilai lalai hingga muncul kasus yang menyebabkan Muhammad Fatir Zidan, siswa kelas II nyaris kehilangan penglihatan dan pendengaran. Karena diduga dianiayah oleh tiga temannya hingga terluka parah namun tak diketahui para gurunya. ‘’Tidak saja menyesalkan, kasus ini muncul akibat kelalaian pihak sekolah.

Kasus demikian tak boleh terulang lagi, dan saya siapkan sanksi untuk kepala sekolah dan jajarannya,’’ kata Hariyanto, Kamis (22/ 1) kemarin.

Menurut Hariyanto, Rabu (21/1) lalu, orang tua siswa korban maupun orang tua siswa pelaku penganiayaan sudah dipertemukan pihak sekolah. Namun pertemuan itu tak dihadiri kepala sekolah. ‘’Kedua belah pihak, orang tua korban maupun tiga orang tua pelaku sudah sepakat dalam beberapa hal. Tapi soal uang pengobatan, masih belum ada titik temu. Tapi yang pasti kita upayakan uang pengobatan ada,’’ bebernya.

Kasus ini pun, ujar Hariyanto, sudah sampai ke Wali Kota Mas’ud Yunus. ‘’Walikota menyatakan prihatin sekaligus meminta kami agar menyelesaikan kasus ini. Kalau berlarutlarut, akan menjadi presenden buruk bagi dunia pendidikan, terutama di Kota Mojokerto,’’ ungkapnya.

Selain itu, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto juga akan menjatuhkan teguran keras terhadap salah satu guru yang terkesan menyembunyikan fakta miris kasus itu. ‘’Kita akan tegur guru yang bersangkutan. Karena dari laporan yang masuk, guru yang bersangkutan tak menyelesaikan permasalahan secara bijak. Kalau nantinya ada hal yang ditutuptutupi, akan kita kenakan

kariyadi/bhirawa

Hariyanto sanksi. Sekolah kita minta terbuka saja,’’ tandasnya.

Seharusnya, ujar Hariyanto, kasus itu tidak terjadi, jika saja pihak sekolah mengindahkan surat edaran terkait kewajiban guru piket. ‘’Sebenarnya hal-hal begitu sudah kita antisipasi dengan ketentuan guru piket. Guru piket yang ditetapkan secara bergilir oleh sekolah masing-masing berkewajiban memantau kondisi sekolah, termasuk pencegahan terhadap siswa yang berperilaku nakal,’’ ungkapnya.

Seperti diberitakan, Muhammad Fatir Zidan siswa kelas II SDN Mentikan I menjadi korban penganiayaan tiga teman sekelasnya.

Ketiga teman yang terus menerus mengusik dan menganiayanya dengan memukuli bagian kepala hingga matanya membengkak.

Zidan nyaris mengalami kebutaan bila tidak cepat diberikan pengobatan.

Oleh Sujilah Triwiningsih, ibunya, Zidan diperiksakan ke RSU Dr Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.

Namun lantaran harus men jalani operasi mata, dokter memberi rujukan ke RS Mata Undaan, Surabaya. ‘’Seketika saya shock begitu mendengar anak saya sakit karena dipukuli temannya,’’ ungkap warga Prajurit Kulon IV Kota Mojokerto itu.Q kar

Residivis Curanmor dan Penganiayaan Diringkus Satpol PP Sidoarjo Rekrut 60 Personel Baru Kota Mojokerto, Bhirawa Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polresta Mojokerto berhasil menangkap Rachmad Panca Aji alias Kancil (29) residivis kasus pencurian kendaraan bermotor (Curanmor). Selain tiga kali kasus Curan-

mor, pria yang kakinya bertato ini juga terlibat kasus penganiayaan.

Residivis kambuhan asal Desa Kedungmaling, Kec Sooko, Mojokerto ini diringkus petugas Polresta Mojokerto di rumahnya bersama barang bukti

kariyadi/bhirawa

Tersangka Curanmor beserta barang bukti hasil kejahatannya di depan Satreskrim Polresta Mojokerto, Kamis (22/1) kemarin.

berupa sepeda motor hasil curian.

Kasat Reskrim Polres Mojokerto Kota, AKP Maryoko mengatakan, Kancil merupakan residivis kasus penganiayaan. Bersama rekannya berinisial O asal Mojokerto yang kini masih buron, Kancil telah tiga kali mencuri sepeda motor warga. ‘’Dia mengaku ada dua TKP (pencurian sepeda motor) di wilayah Mojokerto dan satu TKP di Surabaya,’’ kata Maryoko kepada wartawan saat gelar perkara, Kamis (22/1) kemarin.

Salah satu yang menjadi korban Kancil dan O adalah M Kusno Roji (49), warga Kel Kranggan, Kec Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Sepeda motor korban jenis Yamaha Vega ZR warna silver bernopol S 2170 XK raib digasak kedua tersangka pada Kamis (4/12/2014) dini hari

lalu. ‘’Aksi kejahatan Curanmor yang selama ini dilakukan yakni dengan mencari sasaran motor yang diparkir di halaman rumah. Tersangka ini bersama seorang temannya yang masih DPO merusak kunci motor korban dan membawanya kabur,’’ jelasnya.

Dari tangan Kancil, polisi baru bisa menyita barang bukti sepeda motor milik korban Kusno. Oleh tersangka, barang hasil curian ini dipakai sendiri. Untuk mengelabuhi petugas, tersangka memodifikasi motor tersebut dan plat nomornya dihilangkan. ‘’Saat ini anggota Resmob menindak lanjuti untuk mengejar tersangka O. Barang hasil curian di dua TKP lainnya masih dibawa tersangka O, informasinya dijual protolan,’’ pungkasnya.Q kar

Sidoarjo, Bhirawa Tahun 2015 ini Pemkab Sidoarjo akan menambah 60 personil Satpol PP. Rencananya akan ditempatkan dan tersebar di 18 kecamatan. Penambahan personil baru ini untuk mendukung pelayanan dan menjaga ketertiban di masyarakat.

Menurut Sekretaris Pol PP Sidoarjo, Drs Touriqudin Msi saat ditemui di Pendopo Delta Wibawa, dalam setiap

hearing dengan dewan. Para anggota dewan selalu menyarankan penambahan personil Satpol PP agar ditempatkan di kecamatan.

Pada hari pertama, pendaftaran yang digelar di Balai Diklat Sidoarjo itu, yang mendaftar ada 210 orang. Setelah dilakukan seleksi adminstrasi dan seleksi tinggi badan, tinggal 90 orang. Dari hasil seleksi para pelamar yang gugur

ali kusyanto/bhirawa

Pelamar yang mengikuti rekruitmen diseleksi Satpol PP diukur tinggi badannya oleh petugas seleksi di Balai Diklat Sidoarjo, kemarin.

rata-rata karena badannya terlalu gemuk atau badan tak proporsional.

Touriq—sapaan akrab Touriqudin, selanjutnya akan dilakukan tes psikologi dan peserta yang tersisa akan mengikuti seleksi Kesamaptaan yang akan digelar di GOR Kertajaya, Surabaya. Kemudian pada 2 Pebruari, personil yang lolos akan mendapat pembekalan di Bumi Morokrembangan AAL Surabaya.

Dan diharapkan target 60 personil bisa tercapai.

Disampaikan Touriq, seleksi perekrutan ini dilakukan pihak ketiga. Proses seleksinya yang menerapkan sistim gugur itu, menurutnya sangat ketat.

Semua personil Satpol PP ini, berjenis kelamin lakilaki. Mereka yang boleh mendaftar adalah, warga Sidoarjo ataupun orang yang tinggal di Sidoarjo, yang bisa dibuktikan dengan adanya surat keterangan domisili.Q ali

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Puluhan Warga Pertanyakan Aktivitas Baru PT Santos Sampang, Bhirawa Puluhan warga yang berasal dari dua Desa Pulau Mandangin dan Desa Tanjung Camplong Sampang, mempertanyakan aktivitas baru yang dilakukan PT Santos Ltd pengeboran di perairan Kabupaten Sampang. Mereka mengganggap akivitas mendatangkan kapal besar di sumber oyong Camplong Sampang tanpa ada sosialisasi pada masyarakat, khususnya warga desa yang moyoritas sebagai nelayan di lokasi terdampak.

Protes warga dua desa tersebut langsung difasilitasi oleh forum pimpinan daerah (forpimda) yang terdiri dari wakil Bupati, Polres, Dandim, Kajari dan kepala PN Sampang antara warga dua Desa dan pihak Santos di aula pemkab Sampang, Kamis (22/1).

Hakkun, Kelapa Desa Pulau Mandangin Kecamatan Sampang saat di forum dialog tersebut, mengatakan memang sejak 4 Januari 2015 ada aktivitas baru kedatangan kapal besar yang membawa Rig di sumber pengeboran migas oyong yang dilakukan PT Santos Ltd. “Bahkan saya sempat mempertanyakan pada pihak Santos terkait kedatangan kapal besar tersebut apakah pengeboran baru atau apa, pihak santos di Sampang menjelaskan hal itu untuk perawatan sumber oyong. Selang beberapa hari saya selaku kepala Desa didatangi warga mempertanyakan aktifitas baru di PT Santos, saya sebagai kepala Desa sudah menjelaskan seperti yang dikatakan pihak Santos Ltd, tetapi warga tidak mempercayai hal itu. Bahkan warga mengajak protes untuk melakukan aksi,” jelas Hakkun.Q lis

Pemkab Tak Mau Samakan Profesi Pemdes dengan Buruh Tuban, Bhirawa Pemerintah kabupaten (Pemkab) Tuban dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana (Bapemas Pemdes dan KB) sudah memenui dan mematuhi undang-undang adan atau Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2014, akan tetapi belum bisa memenuhi tuntutan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) terkait dengan tunjangan lain untuk meningkatkan kinerja para perangkat desa.

“Kita sudah dari dulu menjalankan aturan sesuai dengan undang-undan dan PP, Nomor 43 tahun 2014, di mana Kepala Desa (Kades) kita kasih Rp1.400.00 dan perangkat kita kasih Rp900.000, kalau mereka minta tunjangan lain dan disamkan dengan buruh, perangkat desa kan bukan buruh,” kata Drs. Mahmudi, MM Kepala Bapemas Pemdes dan KB Pemkab Tuban.

Sebelumnya, kemarin lusa (21/1) sejumlah perangkata desa yang tergabung dalam PPDI Kabupaten Tuban Ngeluruk ke kantor Bapemas Pemdes dan KB dan Komis A DPRD Tuban menuntut peningkatan kesejahteraan, meski kedua lembag tersebut mereka bertemu dengan yang dituju dan hanya menyerahkan tuntutan.Q hud

KEHILANGAN SURABAYA

DBD Melonjak, PMI Kehabisan Stok Darah Selama Tiga Minggu Permintaan Darah Tembus 1.800 Kantong Jombang, Bhirawa Sejak kasus DBD (Demam Berdarah Dengue) mengalami peningkatan tajam, permintaan darah di PMI (Palang Merah Indonesia) Jombang juga ikut mengalami peningkatan. Bahkan akibat penigkatan permintaan ini, PMI kehabisan stok untuk trombosit (sel pembeku darah) golongan B. “Bulan ini, ada peningkatan permintaan sebesar 20 persen dibanding dengan bulan sebelumnya. Untuk tiga minggu di bulan Januari ini permintaan darah sudah tembus 1.800 kantong," ujar Kepala Unit Doroh Darah (UDD) PMI Jombang, dr Suparyanto, Kamis (22/1).

Suparyanto mengungkapkan, pada hari biasa permintaan darah di PMI Jombang rata rata sebanyak 1.500 kantor per bulan. Pihaknya mengakui jika peningkatan permintaan darah itu kemungkinan besar disebabkan dengan tingginya kasus DBD di Jombang.

“Bahkan untuk trombosit darah golongan B stok disini kosong yang lainnya masih aman. Tapi kita sudah berupaya mengontak para pendonor agar segera mendonorkan darahnya untuk membantu kebutuhan masyarakat,” tandasnya.

Dikatakannya, PMI Jombang kini sudah memiliki alat yang berfungsi untuk memisahkan kandungan darah. Mulai trombosit, hingga sel darah

merah. “Per hari ini, trombosit golongan A masih tersedia 11 kantong, golongan O terdapat 20 kantong, serta trombosit golongan AB sebanyak 8 kantong. Sedangkan trobosit B kosong,” imbuhnya mengungkapkan.

Sementara itu, stok sel darah merah dan whole blood (darah lengkap) masih kategori aman. Rinciannya, golongan A masih ada 25 kantong, golongan B terdapat 168 kantong, kemudian golongan O sebanyak 100 kantong, serta golongan AB sebanyak 54 kantong.

Akibat kekosongan trombosit golongan darah B ini, dikeluhkan salah satu keluarga korba DBD yang kini dirawat di RSUD Jombang. M Syafii, salah satu keluarga pasien mengatakan, orang tuanya dirawat di RSUD Jombang akibat serangan nyamuk aides aigepty. Ironisnya, stok darah di PMI malah habis. "Saya butuh lima kantong darah trombosit golongan B. Namun hanya mendapat dua kantong saja, karena stok di PMI sudah habis," ujar warga Kecamatan

rur/bhirawa

Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) saat turun langsung untuk melihat kondisi pasien korban DBD di RSUD Jombang.

Mojowarno ini.

Seperti didiketahui, jumlah penderita DBD di Jombang terus meningkat. Selama bulan Januari ini saja terdapat 110 kasus. Dari jumlah itu,

sebanyak empat penderita meninggal. Sampai hari ini, masih terdapat 78 pasien yang menjalani perawatan di RSUD Jombang. Bahkan akibat melonjaknya kasus DBD

ini, Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf turun langsung untuk melihat kondisi pasien korban DBD di RSUD Jombang, Rabu (21/ 1).Q rur

Watannas Kunker ke Bojonegoro Bojonegoro, Bhirawa Lima orang pejabat Dewan Ketahanan Nasional yang dipimpin oleh Brigjen TNI Alva A.G. Narade SAP, SSM bersama dengan Brigjen Pol. Drs Ade Sudomo, Kol Arm Afandi Abdullah, Ir Indriyatmoko dan Sumantri, SPd,Msi melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bojonegoro. Rombongan diterima Bupati Bojonegoro dan Wakil Bupati di Rumah Dinas Bupati, Kamis (22/1) kemarin.

Brigjen TNI Alva A.G. Narade SAP, SSM menjelaskan kunjungan di Bojonegoro ini adalah dalam rangka mengumpulkan data dalam rangka perumusan kebijakan nasional di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

“Watannas akan mencari data bagaimana perkembangan di Kabupaten Bojonegoro utamanya adalah untuk mempelajari perkembangan energi. Selain

mengumpulkan data di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Watannas juga akan bertemu dengan para stakeholder yang berkaitan dengan energi, diantaranya adalah para operator minyak di Kabupaten Bojonegoro,” ungkapnya di sela-sela kunjungan.

Dewan Ketahanan Nasional (Watannas) merupakan lembaga yang mempunyai tugas membantu presiden dalam menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional, guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. “Dengan harapan produksi energi kedepan akan semakin baik untuk mendukung pembangunan nasional dan daerah dengan tanpa mengesampingkan dampak sosial dan menyelesaikan dampak yang terjadi,” ujarnya.

Meningkatnya produksi energi yakni minyak ada dampak

STNK hilang a/n Lien Sukowarni alamat Perum Grand Rose D-43 Sidoarjo, nopol W 2520 YF, Noka MH1JBC115AK840203, Nosin JBC1E1845516 No. 158/IMB/BI-II/2015

TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha, th. 2010, Merah, AG4712TZ, a/n.

Sukiyat Anton Sujarwo, Ds. Wates, Campurdarat-T.Agung No. 159/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda MCB, th. 2004, Hitam, AG3199RP, a/n. Pemkab Tulungagung, Jl A Yani Timur 37-T.Agung No. 160/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki FD110, th. 2006, Biru, AG4889SD, a/n. Zaenudin, Ds. Batokan, Ngantru-T.Agung No. 161/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda Revo, th. 2009, Hitam, AG6792TR, a/n. Candra Yulianto, Lk. 5 Ds/Kec. Ngunut-T.Agung No. 162/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda NF100D, th. 2005, AG2854TY, a/n.

Amin, Ds. Kromasan, Ngunut-T.Agung No. 163/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2014, AG3468RAI, a/n. Sukari, Ds. Kradenan, Pagerwojo-T.Agung No. 164/IMB/BI-II/2015

Jumat Pahing 23 JANUARI 2015

bas/bhirawa

Lima orang pejabat Dewan Ketahanan Nasional melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bojonegoro. Rombongan diterima oleh Bupati Bojonegoro dan Wakil Bupati di Rumah Dinas Bupati, Kamis (22/1).

sosial. Karena Bojonegoro diproyeksikan memproduksi minyak mencapai 200 ribu barrel per hari dan total seluruh produksi nasional 800 ribu barrel per hari.

“Utamanya adalah dengan adanya dampak sosial sebagai dampak ikutan industrialisasi migas di Bojonegoro. Sehingga masalah ini bisa diantisipasi hingga tingkat pusat, menanggulangi sehingga upaya pembangunan akan bisa diraih,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Bojonegoro, Suyoto menyampaikan bahwa Kabupaten Bojonegoro beberapa hari lalu juga menuju kedaulatan pangan, dengan meningkatkan produktivitas dibidang pertanian khususnya adalah gabah. “Dengan menurunnya harga minyak mentah dunia membawa dampak bagi daerah-daerah penghasil khususnya dari alokasi DBH Migas,” ungkapnya.

Dengan adanya insutri Migas ini kurang lebih 600 hektar lahan pertanian beralih fungsi menjadi lahan industri sehingga mengurangi mata pencaharian penduduk. Belum lagi dampak sosial yang dialami masyarakat kita, salah satunya dengan adanya industrialisasi harapan masyarakat tentang kesejahteraan dan bekerja di sektor ini menjadi dominan.

Kini ketika proyek fisik sudah selesai tenaga lokal yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor ini harus bersiapsiap kehilangan pekerjaan.

“Untuk mengantisipasi hal ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyiapkan pelatihan untuk 12 ribu orang sesuai dengan kompetensi masingmasing,” ujarnya. Q bas

suprayitno/bhirawa

Salah satu jalan lingkungan di Desa Godog Kecamatan Laren ketika diresmikan akhir Desember lalu.

Siapkan Rp 174 M untuk Bangun Infrastruktur Lamongan, Bhirawa Anggaran sebesar lebih dari Rp 174 miliar sudah disiapkan Pemkab Lamongan untuk pembangunan infrastruktur di tahun 2015.

Selain untuk infrastruktur jalan, anggaran sebesar itu juga akan digunakan untuk pembangunan jembatan dan tembok penahan tanah (TPT).

Untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur tersebut, penggunaan anggaran sebesar Rp 174.809.241.000 itu akan dikerjakan oleh tiga satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Yakni Dinas PU Cipta Karya, Dinas PU Bina Marga dan Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas).

“Sesuai arahan Bapak Bupati (Fadeli) agar pembangunan infrastruktur dijadikan prioritas. Sehingga akses manusia dan barang semakin mudah, serta mampu

terwujud kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan,“ ujar Kabag Humas dan Infokom Sugeng Widodo.

Diuraikan olehnya, melalui Dinas PU Cipta Karya sudah disiapkan anggaran sebesar Rp 15 miliar untuk 59 kegiatan pembangunan infrastruktur. Diantaranya untuk pembangunan dan pelebaran saluran drainase di Jalan Gotong Royong Kecamatan Babat, pembangunan TPT Desa Lawak Kecamatan Ngimbang dan Peningkatan Jalan Balun-Kepudihbener Kecamatan Turi.

Sedangkan melalui Bapemas sudah disiapkan anggaran sebesar Rp 36.845.000.000 untuk 746 kegiatan.

Diantara kegiatan yang akan dilaksanakan berupa pembangunan jalan lingkungan desa dan poros desa, TPT serta normalisasi sungai di pedesaan.Q yit

Terminal Batu Dirombak Total, Bakal Jadi Pusat Informasi Terminal Kota Batu akan dirombak total dan dimodernisasi. Diterminal tersebut akan dilengkapi 6 CCTV yang terhubung dengan sejumlah CCTV yang dipasang di beberapa jalan utama Kota Batu. Tak hanya itu, di terminal tersebut juga akan dilengkapi dengan peta tempat wisata dan sejumlah informasi pariwisata lainnya.

"Saya ingin terminal ini tidak hanya berfungsi sebagai pertemuan antar berbagai jenis angkutan.

Tetapi juga sebagai pusat informasi lalu lintas dan pariwisata, serta rest area bagi bis pariwisata," ungkap Wali kota Batu Eddy Rumpoko saat melakukan sidak di terminal Kota Batu, Rabu sore (21/1).

Oleh karena itu, terminal tersebut akan ditata ulang, bahkan bisa dikatakan dirombak total.

Bangunan kios dan warung, serta gedung perkantoran Dishubkominfo akan dirobohkan. Pembongkaran tersebut dilakukan agar terminal yang luasnya 9.000 meter persegi tersebut bisa di-

manfaatkan secara optimal.

Warung dan kios pedagang yang berada di sebelah kanan dan kiri terminal akan direlokasi di bagian belakang terminal. Bangunan kios yang sudah ada namun dibiarkan kosong akan digunakan untuk relokasi pedagang.

Demikian juga dengan gedung perkantoran Dishub akan dibongkar total. "Kantor Dishubkominfo nantinya akan menempati Block Office. Sementara yang berkantor di terminal hanya kepala terminal dan staf, sehingga bangunan di terminal dapat difungsikan untuk pusat informasi lalin dan pariwisata," tegas ER.

Dalam sidak tersebut Wali Kota didampingi oleh Ketua DPRD Cahyo Edi Purnomo dan Ketua Komisi C Didik Mahmud, serta Kadishubkominfo Bambang Kuncoro. Lebih lanjut dikatakan, dengan pembongkaran bangunan tersebut, maka luas parkir kendaraan akan lebih luas dan bisa dijadikan untuk rest area bagi kendaraan bis wisata.

"Bis yang masuk terminal kan tidak ada yang ngetem. Bis hanya mengambil penumpang terus jalan lagi. Sehingga kondisi terminal sepi, kalau ada bis wisata yang berhenti di terminal, tentu bisa meramaikan terminal, " terang ER. Tak hanya itu, wisatawan akan memanfaatkan angkutan kota untuk mencapai tempat-tempat wisata, sehingga angkutan yang ada akan hidup. "Dengan anggaran Rp3,5 milyar memang kurang. Sehingga saya ajak Ketua DPRD dan Ketua Komisi C, kare-

na dalam PAK nanti akan diajukan tambahan anggaran untuk mendesain ulang terminal," tukas ER. Sebagaimana diketahui, pembangunan terminal tahap II disediakan anggaran Rp3,5 milyar untuk pembangunan ruang tunggu dan perkantoran. Namun dengan rencana Walikota Batu untuk memfungsikan terminal sebagai Pusat Informasi Lalin, Pariwisata dan Rest Area, anggaran sebesar itu memang kurang.

Sementara itu Kepala Dishubkominfo Bambang Kuncoro mengaku dirinya akan berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya terkait rencana tersebut. "Sekarang kan masih tahap perencanaan. Sehingga nantinya akan ada pemaparan dulu sebelum dilakukan lelang," kata Bambang.

Dikatakan, dari sisi pelayanan saat ini terminal kota Batu masuk tipe B. Untuk mengangkat ke tipe A, maka perlu ditambah

sup/bhirawa

Wali Kota Batu ER, menyapa salah satu turis yang akan menuju Denpasar saat sidak di terminal kota Batu. pelayanan untuk bis Antar Kota Antar Provinsi. "Sekarang kan baru bis AKAP tujuan Denpasar.

Harapannya tentu ada bis jurusan Yogyakarta, Bandung dan Semarang," tukasnya.

Dengan luasan hanya 9.000 memang tergolong sempit untuk terminal tipe A, namun kalau penataannya bagus diharapkan tetap bisa difungsikan secara optimal.Q sup

JAWA TIMUR

Jumat Pahing 23 JANUARI 2015

7

Kejari Berjanji Beri Hukuman Berat Pelaku Narkoba Polres Madiun Kota Tangkap Tiga Pengedar Bondowoso, Bhirawa Menindaklanjuti upaya Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyatakan perang terhadap para pelaku narkoba di Indonesia dibuktikan dengan dilaksanakannya eksekusi mati terhadap para pelaku narkoba sebagaimana diperintahkan presiden Joko Widodo, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso berjanji akan memberi hukuman berat pada para pelaku narkoba di Bondowoso.

Hal ini disampaikan Sri Sektiyanti Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso dalam keterangan persnya pada sejumlah wartawan usai melakukan pemusnahan barang bukti narkoba berupa sabu-sabu, ganja, ribuan pil koplo bertempat di Aula Kejari Bondowoso, Kamis (22/1) kemarin. “Negara kita sudah dinyatakan Narkoba, sehinga kita pasti akan tegas pada para pelaku narkoba dengan memberi hukuman berat,” kata Kajari kemarin.

Menurutnya, dengan memberikann hukuman yang berat itu diharapkan akan memberikan efek jera pada para pelaku narkoba serta para pelaku yang ada bisa segera bertaubat dan meninggalkan kebiasaan buruk yang akan merusak sendi-sendi bangsa ini.

“Harapannya kan mereka tidak menggunakan barang haram itu, karena akan merugikan semua orang,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Bondowoso menyita berbagai barang bukti kejahatan narkoba diantaranya sabu-sabu ganja dan ribuan pil koplo, barang bukti narkoba ini kemudian dimusnahkan dengan melibatkan instansi

lain seperti jajaran kepolisian satuan Narkoba dan Dinas Kesehatan Bondowoso.

“Pemusnahan bukti narkoba melibatkan dinas kesehatan dan satuan polisi narkoba polres bondowoso barang bukti tersebut adalah barang bukti dari dua puluh satu berkas perkara yang terdiri dari 19 berkas perkara undang-undang kesehatan dan dua berkas perkara narkotika,” imbuh Kajari kemarin.

Dalam caatatan yang dimiliki Kejari Bondowoso menurut Kajari Perempuan yang baru beberapa bulan menjabat di Bondowoso ini, peredaran narkoba saat ini tak hanya terjadi di kota besar namun di daerah kasus peredaran narkoba cukup tinggi. “Catatan kita peredaran narkoba tidak hanya terjadi di kota besar, tapi di daerah juga cukup tinggi,” pungkasnya.

Sementara itu Inayah Robani petugas kesehatan dari Dnas Kesehatan Bondowoso mengungkapkan jika pemusnahan barangbarang berbahaya ini perlu dilakukan karena sangat berbahaya dan mengganggu terhadap kesehatan bahkan bisa mengancam

sampai terjadinya kematian jika penggunaannya disalahgunakan.

“Khusus pil kolpo atau pil daftar G, sangat berbahaya bahkan jika tidak sakit menggunakan itu maka bisa menyebabkan kematin”, katanya.

Tangkap Tiga Pengedar Sementara itu, dalam waktu satu bulan, Sat Reskoba Polres Madiun Kota, menangkap tiga orang pengedar dan pemakai Narkoba. Mereka ditangkap bersama sejumlah barang bukti (BB).

Mereka yang ditangkap yakni, Manto (47), warga Jalan Jatisiwur, Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun.

Pria ini ditangkap di Jalan Trunojoyo, Kota Madiun dengan barang bukti Narkoba jenis Sabu seberat 0,20 gram.

Dari hasil pengembangan, kemudian polisi menangkap Eko Prasetyo (39), warga Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman Kota Madiun, dengan barang bukti berupa Sabu seberat 0,22 gram, pipet, korek api dan handphone.

Kemudian dalam waktu yang berbeda, polisi menangkap Dony Wira Nugroho (38), warga Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Dari tangan Dony yang ditangkap di Jalan MT Haryono Kota Madiun, polisi mengamankan barang bukti berupa Sabu seberat 0,58 gram.

"Ketiganya kita jerat dengan pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman

mb7/bhirawa

Pemusnahan Narkoba di Bondowoso. hukuman selama 5-20 tahun penjara," terang Kasat Reskoba Polres Madiun Kota, AKP Sungkono, kepada wartawan, Kamis (22/1).

Menurutnya lagi, sebelum dilakukan penangkapan, beberapa

anggota polisi melakukan pengintaian hingga membuntuti tersangka dalam waktu beberapa lama. Setelah polisi yakin tersangka membawa Narkoba, polisi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan. "Khusus

untuk tersangka Eko dikenai pasal tambahan. Yakni lebih subsider pasal 132 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kita masih mendalami asal-usul Sabu," tambah AKP Sungkono.Q mb7,dar

50 Preman dan Anjal Diringkus Polisi Tangkap Perampok

KILAS JATIM

Perusahan Investasi Ilegal Disegel Satpol PP Kota Kediri, Bhirawa Setelah pengajuan izin PT Asia Finance Colsutan (AFC) ditolak oleh Pemkot Kediri, Satpol PP Kota Kediri langsung melakukan penyegelan kantor AFC yang ada di Jl. Sersan Bacrun Kota Kediri, Kamis (22/01). Kondisi ini membuat anggota AFC yang meninvestasikan unagnya kelimpungan, sebab hingga saat ini belum ada kejelasan terkait uang yang sudah diinvestasikan pada PT AFC. Salah satu anggota AFC Pupung mengaku bahwa dirinya datang ke Kantor AFC mencari kejelasan terkait dengan uang yang investasikan beberapa waktu lalu sebesar 10 juta. "Saya cuma mau menanyakan dengan uang saya yang sudah masuk , Saya khawatir, sebab saya baca di beberapa media PT AFC belum punya izin dari pemkot Kediri," kata Pupung didepan kantor PT AFC. Dari pantauan di lapangan Pintu Kantor PT AFC terlihat banyak stiker segel dari Satpol PP kota Kediri. Menariknya ditengah stiker segel dari pemerintah tersebut. PT AFC juga memasang pengumuman pada semua anggotanya untuk sabar menunggu. Q van

Pasuruan, Bhirawa Tidak hanya wanita malam yang dirazia, namun preman dan anak jalanan (anjal) yang sering berkeliaran di tempat umum serta sering meresahkan masyarakat di Kabupaten Pasuruan juga dirazia. Hasilnya 50 preman dan anjal yang terdiri pengamen, gelandangan dan calo terjaring razia di sejumlah wilayah di Kabupaten Pasuruan seperti di terminal, traffic light, stasiun dan pasar. Anjal tersebut dirazia oleh tim gabungan dari aparat kepolisian Mapolres Pasuruan dari wilayah Bangil,

Gempol, Pandaan dan Prigen, Kamis (22/1).

Dalam razia tersebut petugas juga sempat terlibat aksi kejarkejaran dengan para preman dan anak jalanan yang berusaha kabur ketika petugas mengejarnya. Razia dimulai pukul 09.00 WIB di sekitaran traffic light Pandaan. Di tempat tersebut sejumlah para preman dan anak jalanan berhasil diamankan petugas. Mereka diamankan ketika sedang melakukan aksinya, yakni mengamen dan meminta-minta.

Bahkan lantaran takut, me-

Berkas Kasus PT BWR Dinyatakan Rampung Kota Batu, Bhirawa Dwi Martono Arlianto alias Anton, tersangka dugaan korupsi PT Batu Wisata Resourse (BWR) atau badan usaha milik daerah (BUMD) Kota Batu akan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya akhir Januari ini.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu sudah tuntas menyelesaikan berkas perkara dan dinyatakan P21 untuk selanjutnya diserahkan ke PN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. "Berkas tuntutan memang sudah tuntas, tinggal finishing?. Paling lambat akhir bulan Januari ini sudah masuk Pengadilan Tipikor," kata Kasi Pidsus Kejari Kota Batu, Jendra Firdaus, Kamis kemarin (22/1).

Ia menjelaskan, setelah berkas tuntutan itu diterima Pengadilan Tipikor, maka biasanya langsung dijadwalkan untuk sidang. Sesuai agenda, kata dia, sepekan setelah dilimpahkan, langsung sidang. Karena itu, Jendra optimistis kalau Dwi Martono Arlianto atau Anton disidang sekitar Februari nanti. Q sup

hil/bhirawa

50 preman dan anjal dari berbagai wilayah di Kabupaten Pasuruan yang sering meresahkan masyarakat diamankan di Mapolres Pasuruan, Kamis (22/1).

reka nekat bersembunyi di samping mobil parkir demi menghindari dirinya diamankan petugas. Namun petugas tanggap sehingga ada beberapa dari mereka yang terjaring razia.

Kapolres Pasururuan, AKPB Ricky Purnama mengatakan razia digelar untuk menciptakan Kabupaten Pasuruan yang aman dan kondusif di awal tahun 2015 ini. Pasalnya keberadaan preman dan anak jalanan dirasa sudah meresahkan warga.

“Dengan razia ini tentu akan tercipta suasana yang kondusif, untuk mencegah sesuatu yang tidak diingikan yang bisa merugikan orang lain. Mereka sering kali mengganggu. Jangan sampai mencoba-coba bertindak sebagai preman di wilayah Kabupaten Pasuruan ini, tentu kami akan langsung menindaknya. Tidak hari ini saja razia dilakukan tapi akan dilakukan secara terus-menerus,” terang Ricky Purnama di Mapolres Pasuruan.

Selanjutnya puluhan preman dan anjal tersebut didata, diambil sidik jari dan diberi arahan. “Akan dibina terlebih dahulu sekaligus di buatkan surat pernyataan. Intinya agar meraka tidak mengulangi kegiatan bentuk apapun yang menjurus ke tindakan premanisme,” papar Ricky Purnama.Q hil

Bersenpi Mainan

Nganjuk, Bhirawa Dua kawanan rampok bersenjata api mainan yang beraksi di toko buku Jl.Dr.Sutomo 56 Nganjuk, dibekuk unit Buser Polres Nganjuk. Kedua pelaku, Leo Candra (35) asal Desa Dolok Kecamatan Tambakrejom Bojonegoro dan Hartanto (27) alias Anto asal Desa Patihan Kecamatan Widang, Tuban Kamis (22/1) meringkuk dalam sel tahanan.

“Salah satu pelaku perampokan yang bernama Leo Candra pernah bekerja sebagai mandor saat toko buku dalam proses pembangunan,” ujar AKBP Anwar Nasir, Kapolres Nganjuk.

Kapolres juga mengungkapkan bahwa motif perampokan karena pelaku sakit hati dengan pemilik toko yang tidak lagi memberinya pekerjaan. Karena itu, Leo Candra mengajak Hartanto untuk melakukan perampokan di toko buku milik mantan majikannya tersebut.

Saat perampokan 5 Januari lalu, pelaku dengan membawa pistol yang ternyata mainan menyekap Hamidan (25) karyawan toko buku asal Desa/Kecamatan Ngluyu dan tiga karyawan lainnya yakni Putri (19) warga

Kelurahan Ploso Kecamatan Nganjuk dan Mei Intansari (19) warga Kelurahan Ganung Kidul Kecamatan Nganjuk serta Ani (25) seorang supervisor.

Saat itu kedua pelaku hanya berhasil merampas uang Rp 1 juta dan kartu ATM milik Ani supervisor toko buku. Sebelum berhasil kabur, Leo Candra juga sempat meminta Ani untuk menunjukkan PIN ATM milik Ani. “Pelaku sempat merusak brankas, tetapi gagal membawa kabur isinya,’ papar Kapolres Nganjuk.

Dari keterangan para karyawan toko dan rekaman CCTV, Polisi telah berhasil mengetahui identitas pelakuyang memang telah dikenal oleh beberapa karyawan toko. Polisi yang melakukan pengejaran akhirnya berhasil menangkap kedua pelaku di rumahnya masing-masing.

Selain menangkap pelaku, Polisi juga menyita sepeda motor Honda Beat Nopol S 6637 AH yang digunakan untuk aksi perampokan, uang Rp 300 ribu serta palu yang digunakan untuk merusak brankas. Tetapi dua pistol mainan yang digunakan saat beraksi tidak ditemukan.

Q ris

Komisi C Pertanyakan Kompensasi Penebangan Puluhan Pohon Kota Kediri, Bhirawa Kalangan anggota Komisi C DPRD Kota Kediri, pertanyakan Kompensasi penebangan puluhan pohon di jalan Mayor Bismo dan jalan Mataram Kecamatan Kota, Kediri oleh PT Gudang Garam.

Sebab akibat penebangan pohon dijalan itu, yang awalnya Kota Kediri terlihat Asri, menjadi panas, apalagi

jalan itu banyak dileawati banyak kendaraan sehingga pohon-pohon tersebut sangan berguna untuk megurangi polusi dari asap kendaraan.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Kediri Yudhi Ayubchan mempertanyakan kebijakaan Dinas Kebersiahan danPertamanan (DKP) Kota Kediri atas peneebangan puluhan pohon itu PT Gudang

Garam. "Kita pertanyakan kompensasinya dari penebangan pohon itu, karena jalannya yang awalnya rindang sekarang menjadi panas," ungkapnya pada Wartawan.

Menanggapi hal itu Kepala DKP kota kediri Didik Catur mengatakan pihak PT Gudang Garam telah memotong pohon di Jalan mayor bismo se-

banyak 36 pohon sono dan jalan mataram 32 pohon.

"Dengan pemotongan itu, pihak PT Gudang Garam akan memberi kompemsasi sebanyak 1200 pohon untuk penghijauan " ungkapnya.

Didik Catur menambahkan rencananya penanaman pohon akan dilakukan dipinggir jalan dengan bentuk taman dengan jenis tanaman pucuk merah ,

selain itu pihak Pemkot Kediri juga meminta PT Gudang Garam menanam sejumlah pohon didalam pagar PT Gudang Garam. "Kita juga meminta agar PT GG juga menanam pohon dalam pagar, dengan ketinggian minimal ketinggian 3 meter dan lingkar 30 sampai 40 centimeter " tambah Didik.Q van

Dinilai Merugikan, Sopir Angkot Tolak Bus Sekolah Para sopir angkot di Kota Malang, masih keberatan dengan adanya bus sekolah. Keberadaannya, dinilai telah menurunkan pendapatan para sopir. Karena itu, Kamis (22/1) kemarin, para sopir angkot melakukan demo didepan balaikota Malang. Sedangkan perwakilan paguyuban sopir bertemu dengan Wali kota Malang, Muchammad Anton di ruang sidang Balai kota.

Pertemuan yang dihadiri oleh unsur forum pimpinan daerah, itu, berlangsung cukup alot. Meski akhirnya, terdapat beberapa kesepakatan bersama antar Pemkot dan perwakilan supir angkot.

Salah satu kesepakatannya adalah, adanya survey bersama terkait pendapatan supir angkot.

Hasil survey nanti yang akan dijadikan acuan. Jika supir rugi maka pemerintah berjanji akan mengalihkan fungsinya.

"Kajian akan kita lakukan, pemkot tidak ikut dalam survey tersebut sehingga hasilnya bisa

maksimal. Kalau memang merugikan, kami akan kaji ulang keberadaan dan peruntukkan bus sekolah," kata Wali Kota Malang, Muchammad Anton.

Selain itu, pemkot berasama dengan Poresta akan melakukan razia siswa sekolah pengendara motor tanpa memiliki SIM. Bahkan yang mulai Jumat 23 Januari, akan digelar secara intens oleh Polres Malang Kota. Razia ini diharapkan mampu menambah penghasilan supir angkot.

Menurut Wali kota yang kerap disapa Abah Anton itu, jika siswa

tidak boleh mengendarai motor, tentunya bisa naik angkot atau bus sekolah, sedangkan jumlah bus sekolah hanya enam untuk angkut 300 siswa. Kesepakatan lainnya, adalah razia taksi gelap yang selama ini sedikit banyak merugikan para supir angkot dari segi penumpang dari kalangan umum.

Sementara itu, usai pertemua Wakil Ketua Organda, Junaidi mengatakan, hasil kesepakatan itu akan dikomunikasikan intens dengan para paguyuban, harapannya agar ada jalan tengah dari permasalahan.

Selain bertemu dengan perwakilan supir, Abah Anton juga menemui para pendemo. Dihadapan pendemo mengatakan agar bus sekolah tetap dioperasionalkan karena banyak warga yang tidak mampu berharap operasional bus sekolah untuk angkutan siswa sekolah gratis.

"Bus Sekolah ini untuk kebaik-

an masyarakat yang tidak mampu, ada beberapa janda-janda yang anaknya bergantung pada transportasi gratis untuk sekolah," ujar Abah Anton.

Namun demikian, sebagai pemimpin, Anton mengerti keresahan para supir angkot dengan hadirnya bus sekolah, Karena itu pihaknya mohon pengertiannya, demi kepentingan umum masyarakat banyak, karena banyak di luar sana ada masyarakat yang kurang mampu.

Di bagian lain, Kapolres Malang Kota AKBP Singgamata, juga mengajak para supir untuk mengecek secara objektif apakah mengurangi pendapatan atau tidak. "Masak hanya 300 orang dari ribuan, merugikan, mari kita kaji bersama, kalau kajian itu memang merugikan, saya minta Walikota Malang untuk mengkaji ulang," paparnya.

Selain itu, AKBP Singgamata

Demo angkot di kota Malang. juga berharap tidak ada oknum yang coba menunggangi masalah ini agar keadaan di Kota Malang menjadi tidak kondusif. "Jangan

mut/bhirawa

sampai ada yang menunggangi, saya punya power, saya tidak ingin ada yang mencari keuntungan dengan kondisi ini," paparnya.Q mut

OLAHRAGA

8

Arema Bidik Juara Grup B SCM Cup

LINTASAN

Kejurnas Inkanas 2015 Terapkan Peraturan WKF Terbaru Bandung, Bhirawa Kejurnas Karate Inkanas Piala Kapolri VI/2015 di GOR C-Tra Arena Cikutra Kota Bandung 27 Februari-1 Maret 2015 menerapkan peraturan World Karate Federation (WKF) terbaru terutama sistem "score protest".

"Peraturan pertandingan terbaru dari WKF harus mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2015, sehingga harus diterapkan pada Kejurnas Inkanas Piala Kapolri 2015 nanti," kata Ketua Dewan Guru PB Inkanas Ellong Tjandra di Bandung, Kamis.

Menurut dia, salah satu peraturan itu adalah "score protest" dimana seorang pelatih diberi hak untuk melakukan protes bila ada poin pukulan atau tendangan yang tidak masuk dalam penilaian atau tidak terlihat wasit.

Seorang pelatih karate yang sebelumnya hanya bertindak memberikan instruksi kepada atletnya juga bisa memungkinkan untuk protes dan menghasilkan poin bagi atletnya.

"Dengan aturan baru itu maka pelatih tidak hanya menonton dan memberi instruksi kepada pemain, ia bisa mengajukan protes bila ada poin yang tidak masuk hitungan. Mereka dituntut jeli dan penilaian akan lebih optimal," kata Ellong Tjandra.

Dengan aturan baru itu, seorang pelatih dibekali kartu untuk protes. Bila protes diterima dan membuahkan hasil bagi atletnya, kartu itu dikembalikan dan bisa protes lagi. Namun bila protesnya ditolak kartu itu tidak diberikan lagi dan tidak bisa melakukan protes lagi.Q ant

Malang, Bhirawa Arema Cronus Indonesia, Malang, Jawa Timur, membidik juara grup B pada babak penyisihan Surya Citra Media (SCM) Cup 2015 di Stadion Kanjuruhan Kepanjen sejak 17 Januari lalu.

Pelatih Arema Suharno di Malang, Kamis, mengakui pihaknya ingin menjadi juara Grup B, apalagi Arema sebagai tuan rumah.

Aremania maupun publik di Malang, katanya, pasti ingin timnya memberikan prestasi yang terbaik.

"Kami akan berjuang untuk memenangkan laga terakhir babak penyisihan lawan Persi-

pura, sehingga keinginan menjadi juara grup bisa terwujud," katanya.

Arema sudah memastikan diri lolos babak semifinal SCM Cup 2015. Tim berjuluk "Singo Edan" itu telah mengantongi enam poin dari dua kali bertanding, yakni mengandaskan Mitra Kukar dengan skor 5-2 dan Persela Lamongan 2-1 dan Arema masih menyisakan

satu pertandingan lagi melademi Persipura Jayapura yang akan digelar Kamis sore di Stadion Kanjuruhan.

Dua kemenangan Arema atas Mitra Kukar dan Persela Lamongan tersebut, menempatkan "Singo Edan" di posisi puncak klasemen.

Persipura dan Persela sama-sama mengemas tiga poin dan Mitra Kukar belum meraih poin karena dari dua kali bertanding, keduanya menelan kekalahan, yakni ketika melawan Arema dan Persipura.

Di grup A yang digelar di Stadion KH Agus Salim Padang, Sriwijaya FC dan Persebaya

Proliga 2015, menjadi ajang seleksi pemain tim nasional untuk persiapan SEA Games XXVIII 2015.

Jayapura, Bhirawa Persipura Jayapura memerlukan dana sedikitnya Rp30 miliar menghadapi musim kompetisi Indonesia Super League (ISL) dan Piala Asia Football Confederation (AFC).

Dana itu nantinya untuk membayar kontrak dan gaji pemain, pelatih, ofisial serta biaya transportasi selama mengikuti liga, kata Manajer Persipura Rudi Maswi di Jayapura, Kamis. Ia menjelaskan jumlah tersebut bisa saja membengkak akibat berbagai faktor.

Besarnya dana yang dibutuhkan itu untuk membiayai semua kebutuhan tim kebanggaan rakyat Papua itu, baik pertandingan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Rudi Maswi mengakui, saat ini yang menjadi sponsor utama Persipura yakni PT Freeport Indonesia berupa dana Rp10 miliar, didukung sponsor lainnya yakni Bank Papua dan PT Bosowa.

Ketika ditanya tentang target, Rudi Maswi mengatakan timnya berupaya menjadi juara liga (ISL) dan meraih Piala AFC.Q ant

Jakarta,Bhirawa Kompetisi bola voli terbesar di Tanah Air, Proliga 2015, menjadi ajang seleksi pemain tim nasional untuk persiapan SEA Games XXVIII 2015 di Singapura sehingga persaingan pemain antarklub semakin ketat.

"Proliga ini dijadikan ajang untuk memilih atlet terbaik dari klub yang bertanding. Harapannya tentu dari klub terbaik, akan memperoleh atlet yang terbaik juga untuk dipersiapkan pada SEA Games 2015," kata Ketua Umum PP PBVSI Imam Sudjarwo saat konferensi pers Pertamina Proliga 2015 di Jakarta, Rabu.

Imam meyakini bahwa kompetisi yang bernama Pertamina Proliga 2015 tersebut adalah satu-satu-

nya wadah untuk menyeleksi pemain masing-masing 12 orang dari tim voli putra dan putri.

Proliga yang berlangsung dari 6 Februari hingga 19 April 2015 menyisakan waktu 7 bulan bagi pemain untuk berkonsentrasi pada pelatnas menuju SEA Games.

Oleh karena itu, usai Proliga, PBVSI ditargetkan sudah mengumpulkan 12 nama pemain untuk "digodok" menjelang SEA Games. Seleksi dilakukan dengan memantau dan mengevaluasi performa pemain saat bertanding di Proliga.

Mengingat waktu yang sempit, PBVSI juga telah melaksanakan pelatnas se-

belum Proliga dimulai dan dapat dilanjutkan kembali usai Proliga. Konsentrasi pembinaan tidak hanya mengasah teknik, tetapi juga mental atlet juga akan diasah. Upaya tersebut.

"Selama Proliga, masih ada pemantauan dan evaluasi. Selain itu, di kompetisi ini juga bukan hanya teknik yang digembleng, tetapi juga mental. Tiga hari dalam seminggu mereka akan bertanding, jadi mental benar-benar diasah," kata Direktur Proliga Hanny Surkatty.

Hanny mengatakan tim seleksi pemain mulai aktif pada 22 April 2015. Training Camp (TC) pemain juga dimulai maksimal empat hari usai Proliga selesai.

PBVSI dan Proliga menargetkan tim voli putra bisa membawa pulang emas, sedangakan tim voli putri membawa perak pada SEA Games 2015.Q ant

dan tujuh kali membobol gawang lawan.

Jika Arema mampu mewujudkan ambisinya menjuarai grup B, Arema bakal bertemu dengan Persebaya di babak semifinal karena Persebaya berada di posisi "runner up" grup A. "Bertemu dengan tim manapun tidak masalah bagi kami, yang terpenting sekarang ini, kami fokus untuk memenangkan pertandingan lawan Persipura pada laga terakhir babak penyisihan grup B," katanya.

Babak semifinal rencananya digelar 24 Januari dan final 27 Januari di Stadion KH Agus Salim Padang.Q ant

prihatin karena masih masih adanya kesalahan tata kelola organisasi olahraga bahkan melabrak prosedur organisasi.

"Contoh terdekat, aturan organisasi haru ditegakkan, prosedur ditaati. Awal yang baik dari organisasi tentunya akan berdampak pada pembinaan baik di masa depan," katanya.

Ia menyebutkan, meski dirinya seorang politisi namun ia tidak berharap lembaga pembina olahraga seperti KONI disusupi kepentingan politik kelompok manapun. Organisasi olahraga harus diposisikan sebagai organisasi independen yang murni fokus untuk pembinaan olahraga dan prestasi.

"Revolusi mental harus ditegakan dari huli hingga hilir. Bila perlu bentuk tim khusus untuk memastikan revolusi mental berjalan di kalangan insan olahraga Indonesia," katanya.Q ant

Arema Tekuk Persipura 4-1 galang serangan. Hanya saja, kondisi lapangan yang becek membuat aliran bola tidak bisa maksimal, bahkan pemain seringkali jatuh bangun karena terpeleset dan selalu gagal memaksimalkan serangan untuk menembus area kotak penalti lawan.

Serangan yang bertubi-tubi, akhirnya membuahkan gola bagi Arema dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Gol Arema tercipta dari kaki Hendro Siswanto menit ke-18 setelah mendapatkan umpan matang dari Yao Ruddy.

Skor 1-1 membuat tensi permainan semakin tinggi, kedua tim saling jual beli serangan, namun lini pertahanan kedua tim yang sama-sama kokoh membuat Arema maupun Persipura gagal menambah pundi-pundi golnya hingga peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama.

Memasuki menit-menit awal babak kedua, pelatih Arema maupun Persipura masih belum mengubah skema dan taktik permainan. Serangan demi serangan kedua tim juga terus mengalir dengan cepat, namun para penyerang kedua tim masih belum mampu menambah pundi-pundi golnya dengan membobol gawang lawan.Q ant

Bakal Calon Ketum PSSI Jakarta, Bhirawa Komite Pemilihan mengumumkan nama-nama bakal calon ketua umum dan wakil ketua umum PSSI serta anggota Komite Eksekutif periode 2015-2019 setelah ditutupnya pendaftaran pada 21 Januari 2015.

"Setelah pendaftaran kami tutup semalam pada 21 Januari 2015 pukul 00.00. Bakal calon ketua umum yang mendaftar tercatat 11 nama, bakal calon wakil ketua umum ada 29 nama dan bakal calon anggota komite eksekutif ada 147 nama," kata Ketua Komite Pemilihan Dhimam Abror Djuraid saat konferensi pers di Kantor PSSI Jakarta, Kamis.

Berikut ini adalah nama-nama bakal calon (balon) ketua umum PSSI yang telah mendaftarkan ke Komite Pemilihan: 1. Achsanul Qosasi 2. Bernhard Limbong 3.

Tonny Aprilani 4. Erwin Dwi Budiawan 5. Subardi 6. Joko Driyono 7. La Nyalla M. Mattalitti 8. Muhammad Zein 9. Djohar

Arifin Husin 10. Sarman 11.

Syarif Bastaman Dhimam mengatakan dari keseluruhan namanama yang masuk, ada beberapa nama yang belum melengkapi syarat administrasi.

Dari 11 nama yang mendaftar balon ketua umum, hanya tiga nama yang baru memenuhi syarat, sedangkan pada balon wakil ketua umum yang berjumlah 29 nama, baru lima di antaranya yang melengkapi administrasi.

Untuk balon anggota komite eksekutif, baru 12 yang memenuhi persyaratan tersebut.

Sebanyak tiga nama yang memenuhi syarat menjadi balon ketua umum PSSI, yakni Bernhard Limbong, Subardi dan La Nyalla M. Mattalitti.

Untuk memberi kesempatan pada nama balon yang belum memenuhi persyaratan administrasi, Komite Pemilihan memperpanjang tenggat waktu hingga 11 Februari pukul 00.00 untuk melengkapi persyaratan.Q ant

Tim Sean Renault 3.5 Mulai Berkiprah

Tokoh Jabar Dorong Revolusi Mental Sektor Olahraga Bandung, Bhirawa Revolusi mental bidang olahraga harus mendapat perhatian serius dari pemerintah untuk memastikan program pembinaan, pelatihan dan pengurusan organiasi olahraga berjalan dengan baik dan benar.

Demikian benang merah Musyawarah Masyarakat Olahraga Jawa Barat yang diikuti oleh sejumlah pembina dan pengurus cabang olahraga di provinsi itu di Kota Bandung, Kamis.

"Revolusi mental di sektor olahraga harus menjadi perhatian, karena masih banyak hal yang perlu dibenahi di sektor itu, termasuk dalam tata kelola organisasi olahraga," kata Ketua Forum Penyelamat Olahraga Jawa Barat H Eka Santosa saat memaparkan pandangannya terkait tata kelola organisasi olahraga.

Ia menyebutkan, insan olahraga tidak boleh berpandangan mekanisme dan pola organisasi serta pembinaan saat ini sudah paripurna, namun harus tetap melakukan evaluasi dan membenahi diri.

Eka yang juga mantan Ketua DPRD Jabar dan KONI Jabar itu mengaku

Surabaya memastikan diri lolos babak semifinal, sedangkan di grup B, tiga tim berpeluang lolos babak semifinal, yakni Arema, Persela Lamongan, dan Persipura Jayapura.

Persela bisa lolos babak semifinal jika mampu mengalahkan Mitra Kukar dengan gol lebih banyak, sedangkan Persipura bisa lolos jika mengalahkan Arema dengan selisih gol yang juga di atas Arema atau Persela.

Dari tiga tim yang berpeluang itu, Arema memiliki kans lebih besar karena saat ini sudah mengemas enam poin dengan dua kali kebobolan

Proliga Jadi Ajang Seleksi Pemain SEA Games Komite Pemilihan Umumkan

Persipura Perlu Rp 30 Miliar Hadapi ISL

Malang, Bhirawa Arema Cronus Indonesia Malang, Jawa Timur, menekuk Persipura Jayapura dengan skor telak 4-1 dalam laga terakhir penyisihan Surya Citra Media (SCM) Cup 2015 di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kamis petang.

Empat gol Arema yang bersarang ke gawang Persipura Jayapura yang dikawal Dede Sulaiman masingmasing dilesakkan Hendro Siswanto menit ke-18, Yao Ruddy menit ke-60, I Gede Sukadana menit ke-83, dan Sengbah Kennedy menit ke-90 (injury time). Sementara satu-satunya gol Persipura dipersembahkan oleh Boaz Salosa menit ke-5.

Sejak "kick off" babak pertama, Arema langsung menggebrak dengan serangan bertubi-tubi, namun selalu mampu dihalau para pemain belakang Persipura yang digalang Bio Paulin. Serangan balik yang tak terduga dengan kecepatan tinggi yang diperagakan para pemain Persipura justru mampu mengobrak-abrik lini pertahanan Arema, bahkan melahirkan sebuah gol dari kaki Boaz Salosa menit ke-5 .

Tertinggal satu gol membuat para pemain Arema lebih intensif meng-

Jumat Pahing 23 JANUARI 2015

Sean Gelael

Jakarta, Bhirawa Sean Gelael yang bernaung dalam Tim Jagonya Ayam with Carlin yang akan berlaga di Seri Dunia (world series) by Renault 3.5 mulai berkiprah setelah tim itu resmi diluncurkan di Jakarta dalam acara meriah di hadapan publik dan media.

Acara peluncurkan itu, - diadakan bertepatan dengan hari berdirinya PT Fastfood Indonesia pemegang hak eksklusif waralaba restoran KFC ke-35, dimeriahkan pagelaran opera-musik dan artis Ibu kota, berlangsung hingga Rabu tengah malam.

Ibunda Sean, Rini Gelael, mengawali pagelaran itu dengan mengumandangkan secara apik riwayat Om Dick Gelael (alm), sejak dari masa mudanya dan perjalanan hidupnya serta falsafah dan moto dalam menjalankan bisnis KFC sejak pertama kali hingga terus berkembang luas.

Pada siang harinya, Sean Gelael dan Antonio Giovinazzai (Italia) yang akan berlaga di ajang lomba Formula Renault 3.5 melakukan atraksi mengendarai mobil Formula Renault dan Formula 3.

Mantan juara reli mobil 1985 dan runner-up 1985 Stig Blomqvist asal Swedia, juga menunjukkan kemahirannya mengemudi di atas Subaru, menimbulkan decak kagum penonton, kendati ia sudah berusia senja (lahir pada 29 Juli 1946).

Pada temu pers Rabu malam, Tim Carlin menyatakan percaya pembalap asal Indonesia Sean Gelael mampu meraih posisi 10 besar pada tahun pertama kejuaraan Formula Renault 3.5 Series musim 2015.

"Kejuaraan ini amat kompetitif dan kita yakin Sean dapat meraih posisi sepuluh besar dan itu sudah bagus," kata Manajer Tim Piers Hunnisett.

Hunnisett mengatakan, Sean yang baru menyelesaikan kejuaraan FIA Formula 3 Eropa serta ikut juga di ajang lomba Macau GP, akan dapat menyesuaikan diri dalam kejuaraan Formula Renault 3.5 dan ia sudah beberapa kali melakukan test.

"Banyak faktor yang mempengaruhi pembalap bisa masuk ke Formula 1 seperti keberuntungan, mesin, teknisi dan lainnya," kata Hunnisett.

Hunnisett mengatakan, dukungan finansial lebih besar dibutuhkan ketika seorang pembalap akan melaju ke Formula 1 dari kejuaraankejuaraan balap di bawahnya.

"Untuk saat ini, kami meminta para pebalap untuk fokus pada setiap perlombaan dan mengambil setiap kesempatan yang ada," kata Hunnisett.Q ant

Jumat Pahing 23 JANUARI 2015

NASIONAL-POLITIK

9

Presiden Minta Kepala Daerah Perhatikan Inflasi

KILAS NASIONAL

Jaksa Agung Keluhkan Kecilnya Anggaran Jakarta, Bhirawa Jaksa Agung HM Prasetyo mengeluhkan anggaran Kejaksaan Agung yang dinilai relatif kecil untuk menjalankan dengan baik semua tugas dan fungsi institusi yang dipimpinnya.

“Kami meminta perhatian lebih dari DPR RI yang memiliki kewenangan politik di bidang anggaran,” kata HM Prasetyo pada Seminar Nasional “Outlook Penegakan Hukum 2014 dan Upaya Perbaikan Kinerja Hukum Tahun 2015” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (22/1) kemarin.

Pembicara lainnya pada semintar tersebut adalah Ketua DPR RI Setya Novanto, dan Pelaksana Tugas Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti. Sedangkan Ketua KPK Abraham samad yang dijadwalkan menjadi pembicara, tapi tidak hadir.

HM Prasetyo mencontohkan, kecilnya anggaran Kejaksaan Agung pada penggajian gaji jaksa yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan penyidik dari lembaga penegak hukum lainnya.

“Kejaksaan Agung sering mengalami kendala anggaran dalam menyelesaikan suatu perkara. Apalagi perkara korupsi di daerah yang membutuhkan anggaran lebih banyak,” katanya.

Prasetyo mengakui anggaran Kejaksaan Agung untuk menangani perkara minim.

Ia mencontohkan, jika perkara dugaan korupsi yang lokasinya di Indonesia bagian Timur, membutuhkan jarak tempuh yang jauh dan biaya transportasi mahal.

“Karena itu, Kejaksaan Agung sering tidak bisa melakukan upaya penegakan tindak pidana korupsi secara maksimal,” ucapnya. ant

Golkar Putuskan Pilih Jalur Pengadilan Jakarta. Bhirawa Dua kubu di internal Golkar memutuskan untuk menyelesaikan dualisme kepengurusan melalui jalan pengadilan yang belakangan telah berlangsung.

“Nanti pihak yang menang di pengadilan maka mereka mengambil inisatif atas susunan kepengurusan,” kata MS Hidayat, juru runding Golkar kubu Aburizal Bakrie, seusai perundingan dengan kubu Agung Laksono, di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (22/1) kemarin.

Menurut MS Hidayat, nantinya kubu yang dimenangkan oleh pengadilan berhak menentukan susunan kepengurusan Partai Golkar, dengan catatan, harus tetap mengakomodasi kedua kubu.

“Jadi, penyusunan kepengurusan bukan diambil semua oleh pihak pemenang pengadilan. Tetap akan ada keseimbangan penyusunan,” ujar dia.

Untuk posisi ketua umum Golkar sendiri, hal itu akan turut mengacu pada putusan pengadilan.

Juru runding kubu Agung Laksono, Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan kubu pemenang pengadilan akan bertugas membuat bagan, kriteria, dan susunan lengkap pengurus yang mengakomodasi kubu lain. Selain itu, nantinya akan dibentuk dewan pakar, penasihat, dan menghidupkan kembali lembaga-lembaga kaderisasi.

Sebelumnya pada perundingan pekan lalu, kedua kubu di internal Partai Golkar menyatakan sepakat membuka peluang “merger” atau penggabungan kepengurusan.

Kedua kubu menilai, dengan kesepakatan penyelesaian melalui jalan pengadilan maka penggabungan kepengurusan tetap bisa diakomodasi.

Sejauh ini, kubu Aburizal sudah mengajukan tuntutan ke pengadilan negeri Jakarta Barat. Sedangkan kubu Agung menempuh jalur hukum serupa ke pengadilan Jakarta Pusat. ant

Bogor, Bhirawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para Bupati/ Walikota di seluruh daerah untuk memperhatikan masalahmasalah yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, serta penyerapan anggaran, yang berperan penting dalam menopang karena pertumbuhan ekonomi secara nasional.

“Itu poin penting sekali karena daerah apapun namanya pertumbuhan nasional itu ditopang dan berangkat itu dari ekonomi daerah. Jadi pertumbuhan ekonomi daerah dan juga tadi saya tekankan betapa sangat pentingnya inflasi.

Pertumbuhan ekonomi misalnya dapat mencapai 5,8% atau 6% tapi inflasinya sampai 8% menjadi tidak ada artinya,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers seusai melakukan pertemuan dengan Bupati/Walikota dari seluruh Pulau Sumatera, di Istana Bogor, Jabar, Kamis (22/1) siang.

Karena itu, dalam pertemuan dengan para Bupati/Walikota se Sumatera itu, Presiden Jokowi mengaku memberi trik-trik praktis untuk menekan inflasi daerah, lewat tim pengendalian inflasi daerah.

“Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, siapa yang didatangi, dan dengan cara apa inflasi bisa ditekan. Secara singkat juga saya

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers seusai bertemu Bupati/Walikota se Sumatera, di Istana Bogor, Jabar, Kamis (22/1) kemarin. sampaikan,” terang Jokowi.

Presiden Jokowi menyampaikan, target pertumbuhan ekonomi 5,8% itu optimismenya sama dengan pesimismenya. Namun demikian, Presiden menilai, angka itu

masih realistis.

“Negara yang lain mungkin mengurangi, kita kan menambah sekarang kan 5,1%, kalau nanti bisa 5,6% atau 5,8% itu saya kira prestasi karena negara lain semua mengurangi,”

kata Jokowi seraya menunjuk contoh RRT dan India yang semuanya mengurangi target pertumbuhan ekonominya.

Saat menyampaikan keterangan pers itu, Presiden Jokowi antara lain didampingi

Desak KPK Bentuk Komite Etik DPR Sesalkan PDIP Baru Buka Suara Jakarta, Bhirawa Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto merekomendasikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membentuk komite etik dalam menjalankan tugasnya.

“Jangan ada kepentingan oknum dalam menangani kasus korupsi besar,” kata Hasto Kristiyanto saat menggelar konferensi pers di Jalan Cemara 19, Jakarta, Kamis.

Rekomendasi pembentukan komite etik ini, menurut Hasto, berlatar belakang harapan dia terhadap Ketua KPK Abraham Samad agar berani mengakui bahwa banyak pertemuan yang dilakukannya dengan sekurangkurangnya dua petinggi partai politik, di antaranya dari PDIP dan NasDem, dalam kaitan dengan proses pencalonannya sebagai calon wakil presiden pada pemilu presiden 2014.

“Hal ini dirasa benar atas inisiatif tim sukses Abraham Samad yang berinisial D,” kata Hasto.

Namun, Hasto menyatakan, dirinya tidak ingat lagi dimana saja, Abraham Samad bertemu dengan petinggi PDI Perjuangan

dan menyampaikan keinginannya tersebut. Namun, PDI Perjuangan kemudian memutuskan memilih Jusuf Kalla sebagai calon presiden untuk mendampingi Joko Widodo.

Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin menyayangkan sikap PDI Perjuangan yang baru membuka adanya permainan politik dari Ketua KPK Abraham Samad.

“Jika benar, saya menyayangkan kenapa PDI Perjuangan baru menyampaikan informasi sekarang, setelah KPK menetapkan status tersangka kepada calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan,” kata Aziz Syamsuddin di Gedung MPR/DPR/ DPD RI, Jakarta, Kamis.

Menurut Aziz, jika benar penetapan status tersangka terhadap Komjen Pol Budi Gunawan dilakukan setelah Abraham Samad yang melobi pim-

pinan PDI Perjuangan gagal menjadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo.

Aparat penegak hukum, kata dia, sebaiknya tidak masuk di wilayah politik praktis karena penegakan hukum itu harus secara obyektif berdasarkan fakta dan data.

“Dalam penetapan tersangka, seorang penegak hukum harus bekerja sesuai yurisprudensinya,” katanya.

Menurut Aziz, soal adanya kesepakatan politik dia tidak bisa ikut campur karena hal itu adalah persoalan antara PDI Perjuangan dan Abraham Samad. Namun dalam hal ini, kata dia, Abraham Samad tidak bisa dikenakan sanksi hukum tapi hanya sanksi etik.

Guna menyelesaikan polemik status tersangka terhadap Komjen Pol Budi Gunawan, Aziz mengusulkan agar KPK membentuk Komite Etik guna melakukan klarifikasi.

“Jika ada dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Abraham Samad, maka Komite Etik dapat menjatuhkan sanksi terhadapnya,” katanya. ant

KPU Usul Jadwal Pilkada Disederhanakan Jakarta, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum mengusulkan jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) disederhanakan pelaksanaannya dengan berbagai macam pertimbangan.

“Perlu mempertimbangkan soal waktu dan desain jadwal Pilkada.

Rancangan tahapan Pilkada dari peraturan baru disebutkan pemungutan suara tahap pertama dilakukan 16 Desember 2015,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/1) kemarin.

Hal itu diungkapkan Husni da-

lam Rapat Dengat Pendapat antara Komisi II DPR RI dengan KPU dan Badan Pengawas Pemilu, di Ruang Rapat Komisi II DPR RI. Husni menjelaskan pertimbangan substansi dalam pembahasan revisi Perppu nomor 1 tahun 2014 yang sudah disahkan menjadi undang-undang yaitu kebutuhan masyarakat menyederhanakan jadwal pemilu.

“Kami pertimbangkan sebagaimana diatur Perppu menginginkan pada enam tahun mendatang pasca pilpres dan pileg serentak 2019, maka ada pilkada serentak

secara nasional,” ujarnya.

Menurut dia, dalam kerangka berpikir itu, KPU membahas dan merumuskan bahwa lebih baik antara kepala daerah yang berakhir masa jabatannya 2015 dan 2016 agar digabung.

Menurut dia, kepala daerah yang masa jabatannya berakhir di 2017 dan 2018 agar bisa digabung.

“Lalu yang berakhir 2019 kami usulkan dilakukan pada jadwal berikutnya yaitu setelah pelaksanaan pemilu serentak 2019,” katanya. ant

istimewa

oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto, dan Wakil Menteri Keuangan Marist diasmo.

Seskab: Selesaikan Dulu Proses Hukum Bogor, Bhirawa Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Wijayanto menegaskan, sampai saat ini posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berubah terkait dengan persetujuan sidang parpurna DPR-RI kepada Komisaris Jendral (Komjen) Polisi Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), yaitu agar menyelesaikan proses hukumnya terlebih dahulu.

“Posisi dari Presiden tetap sama bahwa ada 2 (dua) proses tentang pergantian Kapolri ini. Proses politiknya relatif sudah selesai ketika DPR memberikan persetujuan, sekarang memberi kesempatan kepada Pak Budi Gunawan untuk menyelesaikan dulu proses hukumnya, dan selama itu terjadi Pak Budi Gunawan pelantikannnya sebagai Kapolri ditunda,” tegas Andi kepada wartawan di Istana Bogor, Jabar, Kamis (22/1) siang.

Mengenai komunikasi dengan partai-partai koalisi pendukungnya, Seskab kembali menegaskan, bahwa sampai saat ini belum ada perubahan atau arahan perubahan apa pun dari Presiden tentang posisi Presiden terkait proses politik dan hukum tentang pergantian Kapolri Saat didesak wartawan mengenai kemungkinan Komjen (Pol) Budi Gunawan mengundurkan diri atau non aktif selama menghadapi proses hukum di KPK, Seskab mengatakan, yang diputuskan Presiden Jokowi seperti yang disampaikan di hari Jumat (16/1) malam itu, tidak ada perubahan sama sampai sekarang.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam keterangan pers pada Jumat (16/1) malam di Istana Negara, Jakarta, Presiden Jokowi mengatakan, proses pelantikan Komjen (Pol) Budi Gunawan ditunda sampai proses hukum selesai.

Sementara, karena Jendral Sutarman sudah diberhentikan dari jabatan Kapolri, maka Presiden Jokowi menunjuk Wakapolri Komjen (Pol) Badrodin Haiti melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai Kapolri.

Seskab enggan mengomentari pernyataan dari Plt. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristyanto mengenai kaitan penetapan tersangka kepada Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai tersangka. Demikian pula terkait dengan tindakan pihak Komjen (Pol) Budi Gunawan yang melaporkan Abraham Samad (Ketua KPK) dan Bambang Wijoyanto ke Kejaksaan Agung dan Mabes Polri.

“Saya tidak bisa konfirmasi tentang hal itu. Saya belum mendengar pernyataan Mas Hasto (Plt. Sekjen PDI Perjuangan), belum ada konfirmasi,” tegas Andi. ist

Seskab Andi Wijayanto menjawab wartawan di Istana Bogor, Kamis (22/1)

Bupati Serahkan SK CPNS Honorer K2 Setelah tahapan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tenaga Honorer Kategori II selesai, akhirnya Bupati Blitar, H. Herry Noegroho secara simbolis menyerahkan SK CPNS Formasi Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2014 kepada 479 CPNS di Pendopo Ronggo Hadinegoro, Rabu (21/1) kemarin.

Penyerahan tersebut juga disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Blitar, Drs. H Rijanto, Sekretaris Daerah, Drs. Palal Ali Santoso, Kepala BKD, Ahmad Lazim serta beberapa kepala SKPD dan Camat.

Dalam sambutannya, Herry mengucapkan selamat terhadap para CPNS itu. Bahkan orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini juga mengingatkan, agar bekerja secara disiplin, professional dan meningkatkan prestasi kerja.

“Pasalnya PNS adalah abdi negara, pelayan masyarakat yang bisa bekerja secara professional untuk melayani masyarakat,” kata Herry.

Selain itu dikatakan Herry, meskipun Pegawai Negeri ber-

gaji kecil, untuk itu harus disadari sejak dini bahwa tujuan ingin menjadi PNS untuk menjadi kaya tidak tepat. Sehingga diharapkan kedepan tidak ada perilaku menyimpang yang bisa menyeret kedalam masalah hukum.

“Pegawai Negeri juga harus bisa menghindari hal-hal tercela seperti minum minuman keras, narkoba, perbuatan asusila, berjudi dan poligami,” ujarnya.

Bupati juga berpesan, para CPNS ini wajib membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP), ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. Bahka para CPNS ini juga harus mempersiapkan diri, karena sekitar bulan Pebruari dan Maret

Tahun 2015 akan mengikuti latihan Prajabatan selama 6 hari yang bertempat di Badan Diklat Propinsi Jawa Timur.

“Jika tidak lulus Prajabatan, maka tidak bisa diangkat sebagai PNS di Pemerintah Kabupaten Blitar,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Badan

Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Blitar, A.Lazim, SE,MM dalam laporannya mengungkapkan, pada tanggal 3 September 2013, honorer K2 yang menjalani ujian sebanyak 1.543 orang dan lulus seleksi 518 orang.

Usulan ke BKN terkait NIP sejumlah 518 dan persetujuan dari

Bupati Blitar, H Herry Noegroho, SE, MH saat menyerahkan SK CPNS Honorer K2 di Pendopo Kabupaten Blitar.

BKN Tahun 2013 sebanyak 250 orang, Tahun 2014 sejumlah 229 orang, dan sisanya masih dalam proses di BKN. “Jika berkas usulan tersebut tidak memenuhi syarat, maka tidak bisa menerima SK sebagai CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, dan SK terkait penerbitan NIP menjadi kewenangan BKN,” terang Ahmad Lazim.

Adapun jumlah penyerahan SK kali ini untuk formasi Tahun 2013, formasi guru golongan II sebanyak 21 orang, golongan III sejumlah 147 orang dan tenaga admnistrasi atau teknis golongan 1 sebanyak 20 orang, golongan II berjumlah 36 serta golongan III sejumlah 11 orang.Sedangkan tenaga kesehatan sejumlah 15 orang. Sementara itu pada Formasi Tahun 2014 untuk guru golongan II berjumlah 43 orang, golongan III sebanyak 110 orang dan tenaga administrasi atau terknis golongan 1 sejumlah 10 orang, golongan II yakni 47 orang

dan golongan III sebanyak 5 orang. Sementara dari tenaga kesehatan golongan II sejumlah 14 orang. Seperti diketahui, SK petikan Bupati Blitar terkait pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS yakni, Untuk golongan I, SK petikan Nomor 813.1/176/409.205/SK/2014, golongan II Nomor 813.2/180/409.205/SK/2014 dan golongan III Nomor 813.3/178/409.205/SK/ 2014. Terhitung 1 Juli 2014, mereka menjadi CPNS Pemerintah Kabupaten Blitar.

Usai penyerahan SK, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Drs. Palal Ali Santoso, MM menegaskan, para CPNS yang baru saja mendapat SK harus tetap disiplin, kerja keras, cerdas dan ikhlas sebagai pelayan publik.

“Kinerja yang baik untuk melayani masyarakat, merupakan salah satu kunci keberhasilan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tambah Palal Ali Santoso. htn,adv

EKONOMI - BISNIS

10

Jumat Pahing, 23 JANUARI 2015

Dinas Koperasi dan UMKM Jatim Harapkan Ikon Produk Baru

Asdir Berjanji Kembangkan Kerajinan Bordir di Jatim

abednego/bhirawa

Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Jatim Achmad Basuki menghadiri peresmian legalitas Asdir Jatim, Kamis (22,1).

Kurs

Surabaya, Bhirawa Komitmen Pemerintah Provinsi Jatim terhadap pelestarian pengembangan dan promosi akan ragam produk warisan budaya bangsa semakin ditingkatkan. Dengan hadirnya Asosiasi Bordir (Asdir) Jatim, Dinas Koperasi dan UMKM Jatim mengharapkan adanya ikon baru dari kerajinan kreatif di Jatim selain batik.

Selain untuk sarana unjuk prestasi bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Kehadiran Asdir diharapkan dapat menjadi wahana pelestarian sekaligus

ajang promosi produk bordir di Jatim dan di manca negara.

Trusti Dhiani selaku Ketua Asdir Jatim, kepada Bhirawa mengungkapkan, bulan Juli 2014 lalu merupakan awal mula terbentuknya Asdir Jatim. Dengan legalitas Asdir dimata hukum, Trusti berkeyakinan untuk mengembangkan potensi kerajinan bordir di Jatim, terlebih pelestarian budaya yang dapat menumbuhkan nilai ekonomi.

“Dengan legalitas Asdir dimata hukum, saya berkeyakinan nantinya kerajinan bordir akan membawa citra positif Jatim di

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

Asalkan Pemerintah Lindungi Harga Jual Petani

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

DPRD Jatim, Bhirawa Penghapusan subsidi pupuk oleh pemerintah ternyata banyak mendapat dukungan dari beberapa kalangan, termasuk legislatif.

Namun dengan satu catatan harga jual produk pertanian dilindungi pemerintah atau sesuai dengan Harga Pokok Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan dan tidak merugikan petani.

GBP

19,865.96

19,662.72

RAGAM EKBIS

Kementan Bangun Saluran Irigasi di 17 Kecamatan

Situbondo, Bhirawa Kementrian Pertanian (Kementan) mengucurkan bantuan dana perbaikan saluran irigasi sebesar 5 milyar rupiah untuk mendukung program swasembada pangan. Bantuan ini akan diperuntukan perbaikan saluran irigasi di 62 titik yang tersebar di Kabupaten Situbondo.

Untuk merealisasikan peningkatan stock pangan itu, Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo dan Kodim 0823 melakukan peletakan batu pertama perbaikan saluran irigasi, dua hari lalu. Hadir langsung diantaranya Dandim 0823 Letkol Armed Sugeng Riyadi beserta Bupat Situbondo, di Desa Dawuhan, Kecamatan Suboh.

Data yang diterima Bhirawa menyebutkan, sebanyak 62 saluran irigasi yang akan diperbaiki tersebar di 17 Kecamatan di Situbondo. Setiap saluran irigasi akan mendapat bantuan dana sebesar 50 hingga 60 juta rupiah. Menurut Agus Fauzi, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo, selama ini salah satu kendala yang dihadapi petani yaitu kekurangan air di saat musim kemarau. “ Melalui program perbaikan saluran irigasi ini kai sangat optimis dapat membantu para petani dalam meningkatkan usaha cocok tanamanya,” ungkap Agus.

Agus Fauzi menambahkan, Kementerian Pertanian memberikan bantuan perbaikan saluran irigasi, terhadap kabupaten yang Indeks Pertanamannya masih rendah. Khusus Situbondo, ujar Agus Fauzi, saat ini nilai IP nya baru berada pada level 10. Q awi

tahunan tentang kerajinan yang ada di Jatim, terutama kerajinan bordir atau sulam.

Tak mau kalah dengan hari batik nasional yang diperingati setiap 2 Oktober, Asdir juga berkeinginan agar nantinya ada peringatan hari bordir nasional.

“Tak hanya peringatan hari batik nasional, kedepan kami juga mengharap Pemerintah dapat melegalkan hari bordir sebagai hari nasional. Selain sebagai menjaga warisan budaya bangsa, kami juga ingin mengenalkan kerajinan bordir ke kanca internasional,” ucap Trusti. Q bed

DPRD Dukung Subsidi Pupuk Dihilangkan

JUAL

Sumber: Bank Indonesia (8 JANUARI 2015)

mata nasional dan internasional,” ungkap Trusti usai legalitas Asdir, Kamis (22/1).

Sampai saat ini, Trusti mengaku anggota Asdir sudah ada 40 orang di seluruh Jatim. Sedangkan anggota terbanyak berasal dari daerah Bangil, Sidoarjo, Surabaya, dan Jember.

Di tahun 2015, Asdir memfokuskan kegiatan pada upaya menggali, melestarikan, dan mengembangkan kerajinan bordir khususnya di wilayah Jatim. Kedepan, peran Pemerintah Provinsi Jatim diharapkan dapat mengadakan event

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Subianto menegaskan penghapusan subsidi pupuk sah-sah saja dilakukan oleh pemerintah dengan alasan menekan adanya penyimpangan pendistribusian, namun dengan catatan harga jual produk petani dilindungi. Sebaliknya, kalau harga jual petani tidak dilindungi maka dipastikan kehidupan petani akan hancur dan bertambah miskin.

“Silahkan subsidi pupuk dihapus, namun pemerintah harus konsisten untuk tetap melindungi harga jual panen.

Jika tidak maka yang ada adalah malapetaka. Dan ini jelas akan merugikan petani,”tegas politisi asal Partai Demokrat, Kamis (22/1). Ditambahkannya, jika kebutuhan pupuk di Jatim dan didukung dengan Pergub jatim totalnya mencapai 2,6 juta ton, sementara pemerintah hanya menyediakan sekitar 2,1 juta ton. Artinya masih ada kekurangan se-

kitar 0,5 juta ton. Karenanya Komisi B terus mendorong kepada petani untuk membuat pupuk organik dengan alat bantu berupa APO yang sudah diberikan oleh Pemprov Jatim.

Selain itu, pihaknya akan mencoba pola yang diterpkan oleh Pemprov Bali, dimana disana petani diberi subsidi untuk pembelian pupuk organik antara Rp500 sampai Rp600/kg.

“Jujur pola yang diterapkan Provinsi Bali sangat bagus dan mendorong petani menggunakan pupuk organik daripada pabrikan. Dimana disini Pemprov memberikan subsidi bagi para petani yang diambilkan dari APBN antara Rp500 sampai Rp600/kg dari harga sesungguhnya sekitar Rp700 sampai Rp800/kg. Artinya petani hanya membeli pupuk organik seharga Rp200/kg Dengan begitu pupuk pabrikan yang berasal dari Jakarta yang diproduksi oleh PT Petro organik tidaklaku, karena petani

ist

Penghapusan subsidi pupuk sah-sah saja dilakukan oleh pemerintah dengan alasan menekan adanya penyimpangan pendistribusian, namun dengan catatan harga jual produk petani dilindungi.

hanya diberi subsidi dari pusat Rp500 sementara harga pupuk pabrikan sekitar Rp1000/kg,”tegas Subianto.

Sementara itu, Ketua DPRD Jatim, A Halim Iskandar mendukung penghapusan subsidi pupuk sepanjang daya beli petani dijaga dengan baik.

“Seperti halnya kebijakan

yang diambil oleh Gubernur Jatim terkait adanya subsidi ongkos angkut terkait dengan kenaikan BBM, itulah yang nanti akan dilakukan pemerintah pusat terkait penghapusan subsidi pupuk,”tegas politikus asal PKB ini.

Menurutnya, alasan pusat menghapus subsidi pupuk

dengan tujuan menekan penyimpangan dan tidak tepatnya sasaran memang harus diacungi jempol. Tapi memang yang jelas petani juga dilindungi dengan membeli produk petani saat panennya melimpah dan membelinya berdasar HPP yang telah ditetapkan. Q cty

Ekspansi Surabaya, Lamudi Sasar Semua Kalangan

achmad tauriq/bhirawa

Public Relations Lamudi, Anissa Rara (kiri) bersama Managing Director of Lamudi Indonesia, Steve Ghoos dan Marketing Manager Lamudi saat meluncurkan layanan Dial 4 Home untuk para pencuri rumah.

Bhirawa, Surabaya Prospek bisnis properti 2015 ini diyakini bakal lebih baik dibandinkan dengan tahun sebelumnya, selain adanya peran pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur juga akan menyediakan rumah murah serta dengan menurunkan suku bunga kredit kepemilikan rumah (KPR) bersubsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan perumahan (FLPP) menjadi 5 persen dari 7,25 persen.

Hal ini menjadikan kesem-

patan bagi para pebisnis online properti untuk melebarkan jaringan dengan menggandeng para agen properti untuk mencarikan pembeli.

“Dengan kondisi rupiah yang tidak menentu dan harga kebutuhan yang naik meskipun BBM turun, kami tetap optimistis dengan apa yang kami tawarkan akan banyak peminatnya. Apalagi dengan adanya peran pemerintah yang mendukung adanya rumah murah,” ungkap Marketing Manager, Christiana Joan saat meluncurkan layanan

Dial 4 Home di G Suite Hotel Surabaya, Kamis (22/1).

Christiana menambahkan, dengan fasilitas dan layanan online yang dimiliki akan menjembatani antara pembeli dengan para agen properti untuk itu pihaknya menyasar semua kalangan baik kalangan bawah, menengah maupun atas. Bahkan pihaknya akan membantu orang yang belum bisa menggunakan situs online secara langsung dengan memberikan info terkait properti secara akurat. Q riq

Menuju Lumbung Pangan dan Energi

Pemkab Bojonegoro Galakkan Gerakan Desa Sehat dan Cerdas Untuk menjadikan masyarakat Jonegoro yang adil, bahagia, sejahtera dan berkelanjutan, Bupati Bojonegoro beserta dinas dan instansi yang ada di jajarannya melakukan kegiatan lounching program Gerakan Desa Sehat dan Cerdas (GDSC), di Desa Klino, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro yang berada di wilayah selatan kota Bojonegoro, Kamis (22/1).

B

upati Bojonegoro, Drs H Suyoto MSi, dalam sambutannya mengatakan GDSC ini akan menjadikan anak-anak menjadi cerdas, terampil, dinamis dan berbudi pekerti luhur.

“Selain itu gerakan ini juga bertujuan untuk membangun karakter. Selain itu yang di maksud desa sehat dan cerdas adalah konidisi suatu desa maupun masyakat yang memiliki derajat kesehatan yang optimal, berperilaku sehat dan cerdas sehingga mampu produktif dan memiliki daya saing mandiri, sejahtera dan bahagia,” ungkapnya. Selain itu, gerakan desa sehat dan cerdas ini juga bertujuan untuk mensinergikan pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan percepatan pencapaian derajat keseha-

tan dan pendidikan masyarakat.

“Kegiatan ini di perlukan karena masalah pembangunan terutama kesehatan basis utama berada di desa baik perilaku maupun lingkungan, selain itu kemampuan desa dari sisi keuangan di mungkinkan akan meningkat dalam tahun-tahun kedepan sehingga di perlukan efektifitas dan efensienasi dalam belanja,” jelasnya. Bahkan fakta dilapangan menunjukkan bahwa desa-desa yang pemerintah dan masyarakatnya mengambil peran optimal dalam upaya mencerdaskan dan menyehatkan masyarakat maka tingkat derajat kesehatan dan pendidikan jauh lebih tinggi di bandingkan desa yang masyarakatnya peran sertanya rendah.

Bupati Bojonegoro jadi tukang batu saat merenovasi salah satu rumah warga yang kurang layak pakai dalam rangka gerakan desa sehat dan cerdas.

Bupati Bojonegoro (tengah) beserta dinas dan instansi yang ada di jajaran menekan bel tanda launching program Gerakan Desa Sehat dan Cerdas (GDSC).

“Gerakan ini melibatkan pengusaha turun ke pemerintah dan masyarakat, dimana dari pemerintah akan mengambil langkah tepat,

Bupati Bojonegoro saat melakukan tanam kemiri sunan didusun krondonan desa klino kecamatan sekar Bojonegoro.

cepar dan bermanfaat. Sedangkan dari masyarakat akan berperan menjaga kesehatan, produktif dan kebahagian. Selain itu di tunjang orang berilmu,” terangnya.

Disampaikan, peran serta pemerintah daerah untuk melakukan pengarahan dan pembinaan kepada camat dan pemerintah desa/kelurahan serta melaksanakan progam-progam yang mendukung indicator desa/kelurahan dan cerdas. Serta lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan akan memperdalam pendampingan dan pemberdayaan masyarakat bermitra dengan pemerintah desa/ kelurahan, camat maupun pemerintah daerah.

“Perguruan tinggi berperan dalam pendampingan dan pemberdayaan masyarakat melalui alih teknologi, inovasi serta riset atau penelitian bermitra dengan pemerintah desa atau kelurahan, camat dan pemerintah daerah,” tuturnya. Bahkan dalam gerakan ini, Bupati Bojonegoro mengatakan, jika tujuan utama kegiatan ini yakni untuk mensinergi-

kan seluruh kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara RPJP, RPJMD, RPJM Desa dan Progam dari Provinsi maupun pemerintah.

“Tujuan utama mempercepat pemerataan pembangunan di semua sector sehingga mewujudkan kemandirian dan kualitas SDM yang lebih beradap, produktif serta berdaya saing. Selain itu memberikan semangat kepada seluruh steakholder untuk terlibat secara aktif dalam memberdayakan masyarakat,” imbuhnya. Sementara itu, sebelum di launching kegiatan gerakan desa sehat dan cerdas, Bupati dan Wakil Bupati melakukan tanam pohon kemiri sunan yang ditanam diselasela tanaman jagung di luas area satu hektar lebih dengan jumlah tanaman pohon mencapai 150 bibit, di Dusun Krondonan, Desa Klino, Kecamatan Sekar Bojonegoro.

Selain itu Bupati dan Wakil Bupati juga melakumkan kegiatan kerjabakti. Q bas.adv

Jumat Pahing 23 JANUARI 2015

SAMBUNGAN

Gunakan Lahan Petrokimia, Freeport Pastikan Bangun Smelter di Gresik

Cuaca Buruk, Jalur Pendakian Gunung Arjuno -Welirang Ditutup Sementara

l Sambungan hal 1

Gresik. Namun ia belum bisa menjelaskan, apakah lahan Petrokimia Gresik terse­ but disewa atau beli. Ia juga belum bisa menjanjikan, waktu pengoperasian pabrik pengolahan baru tersebut.

“Kami akan sesuaikan dengan target pemerintah,” ujar Maroef, yang 34 tahun berkarir di TNI Angkatan Udara dengan pangkat terakhir Marsekal Muda (Purn).

Kapasitas pabrik pengolahan dan pemur­ nian baru itu, direncanakan dua juta ton konsentrat per tahun dengan nilai investasi 2,3 miliar dollar AS. Lokasinya berdekatan dengan pabrik pengolahan PT Smelting Gresik di Gresik. Infrastruktur seperti pelabuhan sudah tersedia di wilayah tersebut. Smelting Gresik menempati areal seluas 30 hektare, dengan kapasitas satu juta ton konsentrat per tahun.

Maroef menjelaskan pula, bahwa perusahaan juga meneruskan kajian pembangunan infrastruk­ tur, termasuk pabrik pengolahan dan pemurnian serta pabrik semen di Papua. Freeport, menurut dia, juga akan mengundang pihak lain termasuk badan usaha milik negara untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian.

Pada 2015, Freeport akan mulai menger­ jakan tambang bawah tanah untuk memasok konsentrat ke pabrik pengolahan dan pe­ murnian tersebut. Nilai investasi kegiatan tambang dan infrastruktur yang disiapkan mencapai 15 miliar dollar AS. Saat ini, Freeport sedang meminta perpanjangan kontrak untuk mengembalikan investasi itu.

Ke depan, Freeport berencana memproduksi bijih 200-240 ribu ton per hari dengan produk konsentrat 2,5-3,6 juta ton per ton.

Maroef juga mengatakan, perusahaan­ nya konsisten mematuhi peraturan perun­ dangan yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara be­ serta aturan di bawahnya.

Namun dia mengakui, bahwa selama ini Freeport lambat merespons kebijakan pemerin­ tah. “Saya akui selama ini masih di jalur lambat.

Ke depan, Freeport akan berada di jalur cepat sesuai keinginan pemerintah,” ujarnya. Sebe­ lumnya, Freeport sudah menyetor jaminan 115 juta dollar AS atau lima persen dari perkiraan investasi 2,3 miliar dollar AS. n Ira, ins

Aktivis Anti Korupsi Tuntut Kepolisian Usut Penembakan Mathur Husyairi l Sambungan hal 1

beberapa waktu lalu. Pihak kepolisian harus mengusut tuntas kasus ini,” kata Koordinator Aksi Edi Firmanto di sela unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Kamis (22/1).

Sembari membawa dan membentangkan sejumlah poster yang bertuliskan kecaman terhadap insiden tersebut, para pendemo yang datang mengendarai mobil bak terbuka ber­ gantian berorasi dan membagikan selebaran bertuliskan kecaman terhadap kekerasan.

Mereka berorasi meminta polisi mengusut tun­ tas kasus ini, hingga pelaku dan motif penembakan terkuak. Termasuk dalang di balik penembakan yang menyebabkan Mathur sampai sekarang masih dirawat intensif di RSU Dr Soetomo.

“Polisi harus menuntaskan kasus tersebut jangan sampai bertambah panjang karena tidak hanya sekali ini saja terjadi teror yang kerap diterima para aktivis, khususnya pegiat anti korupsi. Korban Mathur sering menerima teror, bahkan beberapa waktu lalu pernah dilempar bom molotov di rumahnya,” katanya.

Aksi keprihatinan ini sempat membuat jalan di depan Gedung Grahadi tersendat, karena pendemo melakukan aksinya di dua lajur dan mendapat pe­ njagaanketatdarikepolisian.Beberapademonstran juga membagikan selebaran yang isinya mengecam penembakan tersebut kepada pengendara yang lewat di Jalan Gubernru Suryo Surabaya.

Untuk diketahui Mathur Husyairi men­ jadi korban penembakan orang tak dikenal di Bangkalan pada Selasa sekitar pukul 02.00 dini hari di rumahnya di Jalan Teuku Umar. Selama ini dia dikenal sebagai aktivis vokal. Mathur selama ini juga mendukung pengusut­an tindak pidana korupsi yang di­ lakukan oleh KPK dengan tersangka mantan Bupati Bangkalan RKH Fuad Amin Imron.

Sementara itu berdasarkan hasil uji labo­ ratorium Polda Jatim, sesuai proyektil yang dikeluarkan dari tubuh Mathur diketahui senjata yang digunakan untuk menembak aktivis anti korupsi dipastikan menggunakan senjata rakitan dengan kaliber 9 mm. “Sesuai faks yang kami terima, senjata pelaku penem­ bakan adalah senjata rakitan,” ujar Kapolres Bangkalan AKBP Sulistiyono.

Lanjut Sulistiyono, dalam kasus penem­ bakan ini, ditangani sepenuhnya oleh Polres Bangkalan dibantu penuh oleh Polda Jatim dan telah dibentuk tim sebanyak 12 orang. “Kita terus melakukan penyelidikan dan semoga segera terungkap pelakunya,” imbuhnya. n iib, bed

Wajib Beridentitas KTP Elektronik l Sambungan hal 1

elektronik, pihaknya tak mempermasalahkan, namun saat pengambilan paspor harus meny­ ertakan surat rekomendasi dari Dispendukcapil bahwa yang bersangkutan sedang memproses pembuatan kartu. “Harus ada surat rekomendasi dari Kantor Dispendukcapil dari daerah asalnya terkait perekaman sidik jarinya dan itu bisa di­ lakukan menyusul sebagai syarat pengambilan paspor,” katanya.

Ia menegaskan, jika saat pengambilan paspor tidak disertai surat rekomendasi maka pihaknya terpaksa tidak mengabulkan dan mengeluarkan buku paspornya. Kantor Imigrasi, lanjut dia, mengakui aturan baru ini banyak dikeluhkan dan membuat pemohon sedikit rumit, khusus­ nya bagi pemohon tak ber-KTP elektronik.

Sebagai bentuk kemudahan pemohon, pihaknya menegaskan telah berkomunikasi den­ gan Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya agar tidak mempersulit permohonan surat rekomen­ dasinya sehingga penerbitan paspornya tidak berlama-lama. “Beliau sudah menyanggupi dan pasti membantu mempermudah pengeluaran surat rekomendasi rekaman sidik jari, seperti pengurusannya sehari jadi,” katanya. n bed

11

Curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir membuat jalur pendakian Gunung Arjuno dan Welirang untuk sementara ditutup .

Pasuruan, Bhirawa Jalur pendakian Gunung Arjuno dan Welirang untuk sementara ditutup lan­ taran curah hujan yang tinggi beberapa hari terakhir sehingga berpotensi men­ imbulkan bahaya kepada para pendaki ketika cuaca yang tidak bersahabat.

“Jalur pendakian gunung Arjuno dan Welirang untuk sementara ditu­ tup karena curah hujan yang tinggi beberapa hari terakhir. Rencananya akan dibuka kembali hingga kondisi kawasan setempat benar-benar aman,” kata Koordinator Wisata UPT Taman Hutan Raya (Tahura) R Soerjo Agus Budi Utomo, Kamis (22/1).

Ia mengatakan, curah hujan yang dis­ ertai angin kencang kerap menimbulkan

kabut tebal yang akan turun kapanpun sehingga membuat pendaki rawan tersesat karena jalan yang gelap.

“Untuk tahun ini jalur pendakian baru pertama kali ditutup karena pihak kami tidak mau ambil resiko terhadap pendaki dan meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan baik dari pendaki maupun pihak kami,’’ ungkapnya.

Ia mengatakan, meskipun jalur pendakian ditut, namun petugas tetap berjaga di lokasi pos pendakian dengan tujuan mengarahkan pendaki yang datang dari luar daerah yang belum mengetahui informasi penutupan jalur pendakian.

“Setiap hari ada yang datang dari berbagai daerah, biasanya dari luar

Tertibkan Daging Gelonggongan, Disnak Jatim Gandeng Polda l Sambungan hal 1

meningkatkan kualitas daging potong di Jatim terutama dalam menghadapi MEA 2015.

“Kalau digelonggong ten­ tunya akan mengganggu kes­ ejahteraan hewan dan kualitas dagingnya tidak baik. Daging asal Jatim tidak dapat SNI dan tidak layak dipasarkan saat MEA 2015. Ini yang kami hin­ dari,” terangnya.

Untuk itu, Maskur menegas­ kan pihaknya selain menggelar operasi dengan Polda Jatim, juga menyiapkan RPH (Rumah Potong Hewan) yang berkualitas. “Kalau penanganan daging potongnya baik saat berada di RPH, tentunya kualitasnya terjaga,” tandasnya.

Pada sisi lain, Maskur men­ jelaskan populasi sapi potong di Jatim pada 2014 mengalami pe­ ningkatan sebanyak 4,16 persen dibandingkan populasi pada 2013.

Pada 2014 jumlahnya seban­ yak 4.113.443 ekor, sedangkan pada 2013 jumlahnya sebanyak 3.949.097 ekor. Sedangkan untuk kelahiran sapi potong pada 2014 sebanyak 925.102 ekor. “Dengan angka tersebut, Jatim masih me­ nyumbang terbesar untuk sapi potong di Indonesia,” katanya.

Produksi daging sapi potong pada 2014 sebesar 92.075 ton.

Sedangkan untuk pengeluaran ternak sapi pada 2014, lanjut Maskur, Jatim sudah mengirim

sapi potong ke luar Jatim sebe­ sar 118.753 ekor. “Pengeluaran ternak diambil di pasar hewan melalui peternak dan sebagian melalui perusahaan penggemu­ kan sapi,” jelasnya.

Ditambahkan oleh Maskur, penambahan populasi pada 2014 sebanyak 164.346 ekor. “Jumlah tersebut sisa lebih dari pemo­ tongan, pengeluaran ternak ke lain provinsi dan kebutuhan lainnya,” tandasnya.

Kekurangan Sapi Potong Penjelasan Disnak Jatim ini sekaligus membantah pernyataan Paguyuban Pedagang Daging dan Sapi(PPDS) Jatim . Sebelumnya PPDS Jatim mengeluh saat ini Jatim kekurangan sapi potong.

Bahkan, untuk menghindari agar tetap bisa potong, para jagal di beberapa RPH sapi siap potong dari Jateng dan Bali.

“Yang jelas di penggemukan (feedlot) tidak ada stok sapi siap potong, kalau yang sapi dari Probolinggo sejak Jumat stoknya habis. Sedang yang dari Malang sudah satu bulan yang lalu. Ka­ lau di penggemukan hanya skala kecil harganya Rp 44.000 per kg.

Kalaupun ada kenaikan hanya berkisar antara Rp 2.000 sampai dengan Rp 3.000 per kg,”kata Ketua PPDS Jatim Muthowif.

Muthowif berharap dengan adanya kelangkaan sapi po­ tong, Pemprov Jatim segera me­

menuhi kebutuhan sapi potong di RPH.”Kalau tidak motong tentunya kami tidak memiliki penghasilan,”terangnya.

Terpisah, anggota Komisi B DPRD Jatim dari Fraksi PAN Zainul Lutfi mengatakan ke­ langkaan sapi potong di Jatim saat ini tentunya jadi masukan untuk Pemprov Jatim dalam hal ini Dinas Peternakan (Disnak) Jatim untuk melakukan evalu­ asi seluruh kebijakannya. “Bah­ kan kebijakan dari mendatang­ kan sapi impor harus diaudit lagi. Mengingat kebutuhan sapi potong di Jatim saat ini men­ capai 600 ribuan. Sedangkan kemampuan sapi potong yang dimiliki Jatim hanya 400 ribuan.

Ini harus ada audit menyeluruh di Disnak Jatim,”ungkap pria yang juga Cabup Sidoarjo ini.

Sedangkan anggota Komisi B lainnya, Mohammad Fawaid mensinyalir kelangkaan sapi po­ tong di Jatim disebabkan kele­ mahan dari Disnak Jatim untuk pengecekan sapi potong di Jatim.

“Ini tentunya ada masalah di Disnak kok sampai sapi potong bisa kurang.Bisa jadi mereka melakukan pembiaraan atau tutup mata dengan pemotongan sapi produktif. Disnak Jatim harus mengevaluasi seluruhnya. Ini akan menjadi bahan dari Komisi B untuk meminta penjelasan dari Disnak Jatim,”pungkas politisi asal Partai Gerindra ini. n cty, rac

PT PAL Mulai Ekspor Kapal Perang ke Filipina l Sambungan hal 1

yang ketat dan panjang. Kapal perang itu memiliki ukuran 123 meter dan lebar 21,8 meter.

“Rencananya ada sebanyak 121 kru kapal dengan mengangkut 500 pasukan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kapal itu memiliki kecepatan maksimal mencapai 16 knot dengan mesin berkapasitas 2 x 2.920 kW. “Ka­ pal dengan tipe pengangkut itu, berkapasitas 10.300 ton dengan draft enam meter,” katanya.

Ia mengatakan, kapal terse­ but juga mampu mengangkut sebanyak empat tank, empat truk, satu mobile hospital, dua jeep, dan dua heli.

Secara umum, dengan berba­ gai pengalaman yang dimiliki dalam membangun beragam jenis dan tipe kapal perang yang

telah beroperasi baik diguna­ kan TNI Angkatan Laut, Bea dan Cukai maupun Kepolisian, maka kapal itu akan dilengkapi peralatan dan persenjataan le­bih canggih. “Bahkan dapat meng­ akomodasi kepentingan peme­ san baik mengarungi samudera maupun perairan internasional, termasuk melakukan koordinasi baik dalam operasi militer dan nonmiliter,” katanya.

Sementara itu, Menko Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengemukakan SSV itu merupa­ kan pengembangan atas desain dan teknologi dari kapal jenis Landing Platform Dock (LPD) yang telah diserahkan oleh PAL kepada TNI AL pada 2011.

“Sebanyak dua unit LPD yang telah beroperasi adalah KRI Banda Aceh (593) dan kini ak­ tif melakukan evaluasi korban

pesawat AirAsia QZ 8501. Ada pula KRI Banjarmasin (592) yang didemonstrasikan ke TNI AL Fil­ ipina, serta membantu misi pem­ bebasan pembajakan perompak di Somalia dan misi kebudayaan ke berbagai negara,” katanya.

Pada kesempatan sama, Kepala Staf TNI AL Filipina, VAdm Jesus C Millan, berharap, proyek yang dilakukan mela­ lui kerjasama dengan PT PAL Indonesia (Persero) itu adalah kontrak untuk melengkapi ka­ pal perang yang sudah ada. Hal tersebut akan membantu Peme­ rintah Filipina dalam meningkat­ kan pertahanan keamanannya.

“Kami percaya PT PAL Indonesia (Persero) bisa memenuhi pesanan ini dengan baik, mengingat ber­ bagai pengalamannya dalam memproduksi kapal sebelumnya,” katanya. n bed

UPT Dinas PU Jatim Peringatkan Penyalahgunaan Drainase l Sambungan hal 1

nampung air hujan yang masuk.

Ketika dilakukan pemeriksaan, ternyata di dalam gorong-gorong tersebut terdapat pipa PDAM dan pipa berisi kabel Telkom.

Ada 3 pipa berukuran besar dan 6 pipa berukuran kecil yang ada di dalam gorong-gorong.

Dengan temuan ini, kata Iwan, pihaknya segera berkordinasi dengan menyurati UPT Dinas PU Jatim. Karena gorong-gorong yang bermasalah tersebut berada di jalan protokol yang berada di bawah penanganan Pemprov Jatim. “Kita telah menerima suratan balasannya. Dan di surat tersebut ada perintah dari UPT Dinas PU kepada PT PDAM dan PT Telkom untuk segera memin­ dahkan pipa mereka masing-

masing,” tambah Iwan.

Tak hanya di Jalan Brantas, tak berfungsinya drainase juga terjadi di Jalan Diponegoro. Di tempat tersebut, gorong-gorong yang ada telah tersumbat de­ ngan sampah, tanah dan lum­ pur. Akibatnya, Dinas PU Bina Marga harus membongkar gorong-gorong dan mengeluar­ kan tumpukan sampah ini.

Dari evaluasi yang dilaku­ kan Dinas PU Bina Marga, banyaknya gedung dan industri pariwisata di Kota Batu tidak di­ imbangi dengan adanya embung dan resapan air. “Seharusnya air hujan maupun air buangan rumah dan industri ditampung di embung terlebih dahulu sebe­ lum masuk ke drainase/ goronggorong,”ujar Iwan.

Sementara itu, Pansus Raper­

da Gedung kini terus melakukan kajian terhadap pembangunan gedung yang efektif dan aman untuk masa depan Kota Batu.

Ketua Pansus Raperda Gedung Dedi Irfan Alwani menilai, pihaknya terus mencari metode dan konsep yang tepat untuk membebaskan Kota Wisata ini dari ancaman banjir.

Dedi mengatakan akan meng­ godok dan mengkaji usulan tentang pembuatan embung penampung air hujan. “Setiap pembangunan gedung dengan luas tanah 1.000 meter persegi wajib disertai dengan pembuat­ an embung air. Nanti usulan ini akan kita kaji dan mungkin bisa masuk dalam pasal Raperda Gedung yang saat ini sedang kita (DPRD, red) bahas bersama eksekutif,”ujar Dedi. n nas

daerah. Ketika kami memberitahu informasi tentang penutupan jalur pendakian, sebagian ada yang berke­ mah di Kakek Bodo atau beralih ke Gunung Penanggungan di Trawas, Mojokerto,” ungkapnya.

Ia menambahkan,penutupan jalur pendakian itu secara otomatis berlaku di semua pos pintu masuk resmi jalur pendakian di bawah pengelolaan lang­ sung UPT Tahura R Soerjo, mulai dari pintu Tretes hingga Kota Batu.

“Otomatis ini ditutup, baik dari pintu Tretes dan Tambak watu di Kabupaten Pasuruan, juga di Keca­ matan Lawang, Kabupaten Malang dan Sumber Brantas, Kota Batu,” ujarnya. n hil

Pantai Boom Masuk Jaringan Wisata Maritim l Sambungan hal 1

mengubah wajah Boom. Ia membagi pembenahan itu ke dalam beberapa zonasi seperti: kawasan residence (hotel), restoran, komersial (water sport), public space, dan museum. Grand design dibuat berdasarkan potensi Pantai Boom. “Pengemban­ gannya tetap berwawasan lingkungan, kearifan lokal, dan optimalisasi view menye­ suaikan zonasi,” kata dia.

Apabila konsep berjalan mulus, Prasetyo akan menjadi­ kan Pantai Boom sebagai pilot project buat menyulap wajah Pantai Benoa dan Labuhan Bajo. Dia pun siap menjaring investor yang beminat mem­ benamkan modal di Pantai Boom. Itu sebabnya, Prasetyo berkeyakinan wisata marina terintegrasi antar provinsi bukan mustahil diwujudkan.

“Masalahnya di Benoa itu terkendala perizinan dan isu lingkungan. Di sini pemda mendukung. Ke depan, kalau perlu ada seal Banyuwangi di Pantai Boom,” kata dia.

Setali tiga uang, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mengapresiasi grand design yang diusung oleh Prasetyo. Bagi Bupati Anas, konsep ini kian mempermu­

dah akses laut dari Pantai Benoa ke Pantai Boom dan sebaliknya. Ia berharap da­ lam 1-2 minggu ke depan perjanjian kerjasama perihal pengelolaan parkir dan keber­ sihan bisa diteken. Persoalan bisnis yang lebih makro, kata Anas, menunggu pembentu­ kan BUMD Pariwisata yang ditargetkan terbentuk akhir 2015. “Jangan terlalu birokra­ tis lah. Saya ingin cepat jalan karena banyak investor yang bertanya-tanya tentang Pan­ tai Boom,” ujarnya.

Bupati Anas menambah­ kan, wisata Pantai Boom bisa juga diintegrasikan dengan pariwisata di Bali bagian ba­ rat, seperti Pulau Menjangan.

Prasetyo agaknya sejalan dengan pemikiran Bupati Anas. “Wisata Pantai Boom bisa dipaketkan dengan Pu­ lau Menjangan dalam konsep water sport atau lainnya,” Prasetyo menambahkan.

Pemkab Banyuwangi send­ iri telah banyak keluar duit untuk merombak tampilan Boom. Pada 2015, Dinas PU Bina Marga mengalokasikan Rp 3,2 miliar, naik dibanding­ kan pada 2012 sebanyak Rp 2,8 miliar. Begitu pula DKP Banyuwangi siap menggelon­ torkan dana Rp 250 juta pada 2015. n nan

Disperindag Jamin Garam Impor Tak Bocor l Sambungan hal 1

beredar di pasaran. Karena su­ dah ada aturan jelas jika garam impor hanya untuk perusahaan dan tidak boleh beredar dan dikonsumsi di pasaran.

Terkait adanya bongkat muat garam impor yang di­ lakukan PT Susanti Megah, Warno menjelaskan, PT Su­ santi Megah memang diberi­ kan izin Dirjen Perdagangan Luar Negeri untuk mengimpor garam sebanyak 137.500 ton.

Izin itu berlaku mulai 23 Janu­ ari hingga 31 Januari 2015.

Lalu, jelasnya, Disperindag Jatim mengizinkan bongkar muat garam impor tersebut se­ banyak 27.500 ton. Jika dikabar­ kan PT Susanti Megah hanya membongkar muat 23 ribu ton, itu artinya PT tersebut tidak me­ langgar aturan. Jika melakukan bongkar muat lebih dari 27.500, baru PT Susanti Megah melaku­ kan pelanggaran.

“Setiap Dirjen Perdagan­ gan Luar Negeri mengeluar­ kan izin impor garam, berarti garam tersebut sudah siap untuk ditampung di perusa­ haan. Di Jatim banyak perusa­ haan-perusahaan besar yang membutuhkan garam impor banyak,” kata mantan Kepala Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Jatim ini.

Sebelumnya, peredaran ga­ ram impor di Jatim disinyalir telah bocor ke masyarakat dan imbasnya garam lokal banyak yang tak laku. Tak terima den­ gan hal ini, sejumlah petani garam yang menamakan diri Paguyuban Petani Garam se-Madura menggelar aksi di depan Gedung DPRD Jatim dan Kantor Gubernur Jatim, Senin (19/1) lalu. Hingga saat ini garam petani lokal masih menumpuk mulai dari Sam­

pang hingga Sumenep.

Keluhan petani garam Jatim akibat masuknya puluhan ribu garam impor dari Australia yang hendak bongkar muat di Pelabu­ han Tanjung Perak Surabaya pun langsung ditanggapi serius Komisi B DPRD Jatim. Bahkan, wakil rakyat Jatim yang mem­ bidangi masalah perekonomian langsung melakukan sidak ke Dermaga Jamrud Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, ber­ sama Paguyuban Petani Ga­ ram se-Madura (P2GS) esok harinya.

Hasilnya, Komisi B DPRD Jatim menuding adanya kongkalikong atau permainan antara Disperindag Jatim den­ gan importir garam impor yang akan membongkar sebanyak 27 ribu ton garam impor di Dermaga Jamrud Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

“Kami menemukan ada selisih jumlah. Sebab data yang diajukan ke pihak Pelin­ do III hanya 23 ribu ton. Tapi faktanya pihak importir PT Susanti Megah mengklaim akan membongkar garam im­ por sebanyak 27 ribu ton, se­ hingga ada selisih 4 ribu ton yang dikhawatirkan dapat merembes ke pasar Jatim,” ujar anggota Komisi B DPRD Jatim Zainul Luthfi.

Karena itu, politisi asal F-PAN ini meminta supaya sistem pengawasan terhadap masuknya garam impor di Jatim diperketat. Upaya ini diperlukan untuk melindungi nasib petani garam dan mempertahankan Jatim sebagai lumbung garam nasional. “Pengawasan harus­ nya diperketat, karena petani garam di Jatim mengeluh kar­ ena masuknya garam impor dapat menganggu produktivitas garam lokal,” ungkapnya. n iib

Lestarikan Warisan Leluhur, Bupati Siap Promosikan Agar Lebih Mendunia l Sambungan hal 1

Dalam waktu dekat, kata Bupati Dadang, pihaknya akan menggelar pe­ mentasan Ojung dengan konsep ber­ beda tanpa menghilangkan kekhasan Ojung. “Ini karena tradisi Ojung akan menjadi satu paket dengan Desa Ke­ bangsaan. Diharapkan pementasan Ojung akan menarik wisatawan asing datang ke Situbondo,” tegas Bupati Dadang.

Sementara itu, kegiatan Ojung di Desa Bugeman tampak berlangsung meriah. Bahkan ribuan warga me­ madati lokasi acara. Saking antusias­ nya pengunjung, salah seorang wanita jatuh pingsan karena terhimpit peng­ unjung yang lain. Kegiatan Ojung ini, kata Kepala Dinas Pariwisata,

Budaya, Pemuda dan Olahraga Tu­ lus Prijatmaji merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahun oleh warga Desa Bugeman. “Kegiatan ini merupakan rangkaian selamatan desa. Untuk itu, kita semua berharap berkah dari sang Maha Pencipta. Se­ lain itu untuk menghindari bencana alam,” tutur Tulus.

Kepala Desa Bugeman Udit Yuli­ asto menandaskan saat ini permainan Ojung mulai diminati anak-anak muda di Desa Bugeman maupun desa lain di Kabupaten Situbondo. Ban­ yaknya anak muda yang ingin unjuk kekuatan di atas panggung sempat membuat aparat keamanan kuwalah­ an. “Setiap pemain Ojung dibekali senjata rotan untuk memukul jatuh lawannya,” ungkap Udit.

Masih kata Udit, permainan Ojung ini mirip adu bela diri. Untuk bermain tak hanya bermodal keberanian, me­ lainkan harus memiliki ketangkasan memukul dan menghindari pukulan lawan. Di zaman terdahulu sekitar abad ke-18, sambung Udit, permainan Ojung ini menjadi salah satu perta­ rungan bela diri terfavorit. “Bahkan pemenang Ojung konon akan menjadi idola gadis-gadis desa,” urainya.

Tradisi saling pukul badan den­ gan menggunakan senjata rotan ini dimainkan oleh dua orang. Kedua peserta Ojung saling bergantian me­ mukul tubuh lawannya. Jika peserta satu memukul, maka lawannya akan berusaha menangkis dan menghin­ dar. Pemenang akan ditentukan oleh beberapa orang wasit berdasarkan

jumlah pukulan yang masuk yang ditandai dengan luka bekas sabetan rotan di tubuh.

Pantauan Bhirawa, setiap pemen­ tasan tradisi kesenian Ojung, tidak hanya menjadi perhatian masyarakat Situbondo dan kabupaten tetangga seperti Bondowoso, Probolinggo, Jem­ ber dan Lumajang saja. Tak sedikit, para wisatawan mancanegara ikut tertarik menyaksikan pementasan kesenian Ojung yang kian melegenda tersebut. “Biasanya, para wisatawan luar negeri itu mengetahui jadwal pementasan tradisi Ojung saat me­ reka berwisata ke Jatim. Saat itulah, sejumlah wisatawan bersama teman­ nya tersebut ikut menyaksikan Ojung hingga tuntas,’ pungkas warga Desa Bugeman, Totok. *

12

Dr H Soekarwo

Jumat Pahing, 23 JANUARI 2015

Drs H Saifullah Yusuf

Selama 2015 Bakal Gelar 76 Short Course

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Dinkop dan UMKM) Provinsi Jatim kembali menggelar pelatihan singkat atau short course bagi masyarakat. Kali ini pelatihan yang digelar adalah pelatihan membuat seni kerajinan glass painting.

K

epala Dinkop dan UMKM Provinsi Jatim Dr A Mujib Afan MKes menuturkan, menyulap kaca menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi memang membutuhkan keterampilan lebih. Keterampilan ini menyangkut teknik melukis pada kaca atau yang biasa disebut dengan glass painting.

“Bisnis glass painting ini cukup menjanjikan. Dengan motif, corak serta model yang unik dan memiliki nilai seni yang tinggi, akan dapat menghasilkan harga yang relatif besar. Salah satu orang yang telah menikmati hasilnya adalah Ibu Dyah Rachmalita dari Lita Decorative Class Painting, yang menjadi instruktur pada pelatihan singkat ini,” kata Mujib saat membuka Pelatihan Singkat Seni Kerajinan Glass Painting di Klinik Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim, Kamis (22/1).

Melalui pelatihan ini, Mujib berharap, dapat menumbuhkan kreativitas dan inovasi dalam menciptakan beragam kreasi motif baru glass painting. Pembuatan kerajinan glass painting bisa dimanfaatkan untuk mengisi waktu luang, serta menciptakan peluang usaha baru. Sehingga diharapkan dapat mewujudkan kemandirian usaha,

memperluas kesempatan kerja dan berusaha, mampu menciptakan lapangan kerja serta dapat memenuhi kebutuhan pasar dan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Mujib mengatakan, jelang berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada Desember 2015 nanti, Indonesia harus mampu bersaing dalam pasar bebas negara-negara Asia Tenggara. Sebagai pasar terbesar, Indonesia diperebutkan seluruh pelaku usaha di kawasan ini. Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara yang paling tangguh di antara negara ASEAN lainnya.

Hal ini dapat dilihat dengan nilai kontribusi sesar Rp 878 triliun atau 38 persen dari nilai total PDB (Produk Domestik Bruto) ASEAN. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 243,3 juta merupakan populasi terbesar di Asia Tenggara, yaitu 40 persen dari total jumlah penduduk ASEAN. “Kita harus bersyukur karena Provinsi Jatim pada 2013 lalu mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 6,55 persen, yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional yang mencapai 5,76 per-

Instruktur Short Course Kerajinan Glass Painting, Dyah Rachmalita, dari Lita Decorative glass Painting, saat memberikan penjelasan dan pemaran bagaimana cara membuat glass painting yang indah dan menarik.

Kepala Dinkop dan UMKM Provinsi Jatim, Dr A Mujib Afan MKes (tengah) saat membuka Pelatihan Singkat Seni Kerajinan Glass Painting di Klinik Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim.

Para peserta dari berbagai daerah di Jatim tampak serius mendengarkan Contoh hasil glass painting yang menarik dan indah. Potensi bisnis ini sangat penjelasan dari instruktur bagaimana membuat glass painting. terbuka lebar bahkan bisa menembus pasar internasional.

sen. Bahkan mengungguli pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta yang merupakan pusat bisnis dan pemerintahan Indonesia,” ungkapnya.

Menurut Mujib, majunya perekonomian Jatim tidak lepas dari peran serta UMKM yang ikut andil dalam menciptakan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan di Jatim. Dengan jumlah UMKM mencapai 6,8 juta dan penyerapan tenaga kerja 11.117.439 orang, UMKM menjadi kekuatan ekonomi Jatim.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi UMKM saat ini, jelasnya, adalah SDM, manajemen usaha, kualitas produk, packaging, akses permodalan, akses pasar, jaringan usaha, teknologi dan daya saing. Untuk itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk makin mengembangkan dan memberdayakan sektor koperasi dan UMKM. Q iib*

PELATIHAN singkat atau short course yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UMKM (Dinkop dan UMKM) Provinsi Jatim ini bakal diselenggarakan secara berkesinambungan di Klinik Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim. Tujuan utamanya untuk memfasilitasi UMKM dan masyarakat untuk mengembangkan usahanya dan menciptakan wirausaha-wirausaha baru.

Menurut Kepala Bidang UMKM Dinkop dan UMKM Provinsi Jatim Drs Achmad Basuki MSi, selama 2014 jumlah peserta yang telah mengikuti pelatihan sebanyak 2.280 orang. Sedangkan selama 2015 ini, Dinkop dan UMKM Provinsi Jatim berencana menggelar 76 kali pelatihan singkat, dengan rata-rata diikuti peserta sebanyak 50 orang setiap satu kali pelatihan.

“Kami berharap dengan mengikuti pelatihan ini mampu meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru di Jatim. Sebab sudah banyak muncul wirausaha baru setelah masyarakat mengikuti pelatihan singkat yang kita selenggarakan dan jumlahnya ribuan wirausaha baru.

Untuk pelatihan kali ini diikuti sebanyak 50 orang yang berasal dari Sidorjo, Surabaya dan ada yang dari Mojokerto,” kata Basuki.

Seiring dengan berkembangnya kebutuhan dan permasalahan UMKM dan masyarakat, maka saat ini Klinik Koperasi dan UMKM telah berkembang memiliki 12 jenis layanan.Yaitu, layanan konsultasi bisnis, layanan informasi bisnis, layanan advokasi pendampingan, layanan short course, layanan akses pembiayaan, layanan akses pemasaran, layanan pusat pustaka entrepreneur, layanan mobil klinik keliling, layanan IT entrepreneur dan layanan pendampingan dan fasilitasi HKI, layanan terkait ekspor dan perpajakan.

Basuki mengatakan, dalam menghadapi MEA 2015, para wirausaha diharapkan mampu mengembangkan inovasi sesuai kebutuhan pasar dan setiap UMKM harus memiliki niat, perencanaan dan gol dalam mengembangkan produk/jasa. Q iib*

Kepala Bidang UMKM Dinkop dan UMKM Provinsi Jatim, Drs Achmad Basuki MSi, saat memberikan pemaparan pentingnya melakukan inovasi, niat dan perencanaan dalam mengembangkan UMKM.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Rekrut Tenaga Profesional, Siapkan Birokrat Hadapi MEA Dr. H. Akhmad Sukardi, MM

Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang rencananya diterapkan pada Bulan Desember, menjadi tantangan berat bagi birokrat untuk bisa memberikan pelayanan untuk bisa bersaing di pasar bebas tersebut.

A

PTT Profesional Bisa Masuk PPPK Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. H. Akhmad Sukardi, MM mengusulkan kepada PANRB agar Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang profesional dan memiliki integritas tinggi dalam bekerja bisa diperjuangkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ia mengatakan, Pemprov Jatim mengusulkan kepada pemerintah pusat agar pelaksanaan rekruitmen K2 yang telah berjalan di tahun sebelumnya ditiadakan. Sebagai gantinya, PTT yang memiliki integritas dan profesional bisa diusulkan menjadi PPPK. Berdasarkan data dari BKD Prov. Jatim, jumlah K2 yang diterima menjadi PNS sebanyak 77 orang dari 301 orang K2 yang diseleksi. “Saya usul kepada pemerintah pusat, agar K2 ditiadakan.

Ternyata usul saya ditanggapi, bahwa K2 pelaksanaannya dihentikan.

Sebagai gantinya, saya mengusulkan PTT yang profesional dan berintegritas tinggi untuk diusulkan menjadi PPPK,” terangnya. Q wwn*

gar bisa bersaing dengan negara ASEAN, kehadiran tenaga professional di dalam birokrasi sangat diperlukan. Itulah mengapa Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) membuka keran bagi masuknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja mengakui saat ini di ASN masih didominasi pegawai lulusan setingkat SLTA, dengan kualitas SDM seperti ini, maka sulit bagi Indonesia untuk bisa menghadapi persaingan global.

Itulah mengapa saat ini ASN membutuhkan tenaga profesional agar Indonesia mampu bersaing di pasar global. Sehingga PPPK direkrut untuk menghadapi masalah ini, karena cara rekrutmennya tidak harus meniti karier dari bawah. “Dia bisa saja langsung menduduki posisi yang dibutuhkan. Dan soal umur tidak dipermasalahkan walaupun sudah lewat dari 35 tahun,” ujar Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja di selasela acara Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di Badan Diklat Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Kamis, (22/01).

Namun ia menegaskan, PPPK bukan untuk menampung tenaga honorer kategori 2 (K2), tapi jika nantinya ada tenaga K2 yang memiliki kemampuan lebih bisa saja diakomodir dalam PPPK. “Perbedaan antara PPPK dan PNS, yakni hak dan kewajiban lainnya sama, seperti mendapatkan penghasilan yang layak, ada tunjangan kesehatan, dan lain-lain. Tapi PPPK tidak mendapat pensiun,” katanya.

Revolusi Mental Sekretaris Kementerian PANRB, Dwi Wahyu Atmaji, mengatakan revolusi mental birokrasi merupakan terobosan untuk

menjadi abdi negara bisa bekerja lebih baik lagi. Karena itu revolusi mental harus diartikan sebagai perubahan mindset aparatur secara radikal. Hal itu dilakukan dengan membangun budaya kerja yang kondusif, pemangkasan birokrasi, penataan SDM aparatur, dan pengawasan yang ketat, dan berjenjang. “Birokrasi harus mendengarkan apa yang menjadi keluhan dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), menurut Atmaji merupakan salah satu pilar reformasi birokarsi, dan sebagai payung hukum dalam manajemen SDM aparatur. Dalam UU itu setidaknya terdapat 10 perubahan mendasar manajemen aparatur. Antara lain penetapan kebutuhan ASN, pengadaan, pengembangan, penilaian kinerja, disiplin, penghargaan, pemberhentian, pengkajian dan tunjangan, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan.

Sementara itu Kepala Badiklat Jatim, Dr Saiful Rachman mengatakan, kegiatan yang diikuti oleh para Sekda dan Kepala BKD se Jawa Timur, CSO serta kalangan media massa bisa menjadi sosialisasi pentingnya tenaga profesional di tubuh aparatur negara di masa depan. “Pola kerja PNS juga harus berubah menjadi lebih profesional,” katanya.

Acara yang berlangsung sehari itu menampilkan pembicara Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja, dan, Agus Pramusinto dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Setelah digelar di Surabaya, konsultasi publik RPP tentang PPPK ini akan dilaksanakan di Makassar, Semarang dan Jakarta. Hasilnya akan menjadi rekomendasi untuk penyempurnakan RPP tentang P3K. Q wwn*

Sekdaprov Jatim, Dr. H. Akhmad Sukardi, MM menyaksikan Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji memukul gong tangda dibukanya acara.

Kepala Badiklat Jatim, Dr Saiful Rachman (kiri), Sekmen PANRB, Dwi Wahyu Atmaji dan Sekdaprov Jatim, Dr. H. Akhmad Sukardi, MM mengikuti acara Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang manajemen PPPK, di Badan Diklat Provinsi Jawa Timur.