Harian Bhirawa Edisi 23 Februari 2015

Pembangunan jalan alternatif Bedali Lawang Kota Batu memang perlu, tetapi yang menjadi prioritas saat ini adalah tol Pandaan - Malang.

Kalau jalan tol sudah ada, maka akan kita kembangkan jalanjalan alternatif menuju Kota Batu,”

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 7

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf

Senin Pon, 23 FEBRUARI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

23 FEBRUARI 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 09.00

Membuka Rakornas Protokol di Ruang Graha Wicaksana Praja lantai 8 Kantor Setdaprov Jatim

 Wagub H Saifullah Yusuf 08.00 13.00

Mengisi Diklat Kades di Balongsari Mengisi Diklat Kades di Diklat Malang

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi Di Ruang Kerja

Distan Optimistis Jatim Mampu Penuhi Target 12,8 Juta Ton Pemprov Jatim, Bhirawa Kendati musim penghujan sebagian wilayah di Jatim mengalami banjir yang menyebabkan lahan pertanian mengalami puso (gagal panen), namun musibah bencana itu ternyata tak sampai mengganggu produktivitas padi di provinsi lumbung pangan nasional tersebut.

Kepala Dinas Pertanian (Distan) Jatim Wibowo Eko Putro mengatakan pada Oktober 2014-Januari 2015 produksi Gabah Kering Giling (GKG) yang dihasilkan petani Jatim mencapai 12,307 juta ton GKG atau setara dengan 8 juta ton beras. Sedangkan pada Maret-Mei 2015 diprediksi ada sekitar 718 ribu hektare lahan yang akan menghasilkan 420 ribu ton GKG. “ Itu artinya target produksi 12,8 juta ton GKG pada 2015 yang dibebankan ke Jatim akan terpenuhi

 ke halaman 11

Polri-KPK Jangan Mau Diadu Domba Politisi ramadlan/bhirawa

Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya Romahurmuzi bersama Ketua DPW PPP Musyafa’ Nur didampingi Bupati Nyono Suharli saat menghadiri Harlah PPP ke- 42 di GOR Jombang, Minggu (22/2).

Pilkada Langsung, PPP Jatim Targetkan 4 Kepala Daerah Jombang, Bhirawa Menghadapi pelaksanaan Pilkada langsung 2015 ini, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jatim membidik 4 daerah bisa dipimpin kader partai berlambang Ka’bah ini. Ke empat daerah itu di antaranya adalah Sumenep, Jember, Situbondo dan Gresik. Selain itu PPP tidak mematenkan koalisi nasional alias sesuai kebutuhan daerah.

“Kita realistis saja menghadapi Pilkada langsung ini. Dari 16 kabupaten/kota di Jatim yang melaksanakan Pilkada langsung, kita menargetkan 4 daerah yang perolehan suara PPP signifikan bisa dimenangi PPP,” ujar Ketua DPW PPP Musyafa’ Nur usai menghadiri i Harlah PPP di GOR Merdeka Jombang, Minggu (22/2) bersama Ketua Umum

Surabaya, Bhirawa Dukungan untuk Komisi Pemberantasan Korups (KPK) terus mengalir. Kali ini, dukungan berasal dari dosen dan guru besar Institut Teknologi Surabaya (ITS) Surabaya. Mereka menggelar

aksi dan menggalang tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap komisi anti korupsi tersebut di Taman Bungkul, Minggu (22/2).

Ada dua apanduk yang dipasang untuk menggalang tanda tangan di sekitar Ta-

Pemprov, Bhirawa Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM meminta Sekretaris DPRD Provinsi Jatim Achmad Djaelani SH MM untuk melakukan mutasi staf di lingkungan Sekretariat DPRD (Setwan). Mutasi ini bakal dilakukan mengingat banyak staf yang sudah lebih dari lima tahun bertugas dalam satu bidang.

“Mutasi tidak hanya untuk para pejabatnya saja, tapi juga bagi staf.

Selama ini memang sudah lama tidak ada mutasi staf. Saya rasa memang sudah saatnya agar ada penyegaran antara staf di lingkungan Setwan Jatim,” kata Sukardi

dikonfirmasi, Minggu (22/2).

Mantan Asisten IV Sekdaprov Jatim itu mengaku selama ini staf setwan khususnya yang bertugas di komisi maupun fraksi memang menjadi primadona. Sebab, staf tersebut memiliki kesempatan

lebih besar untuk mengikuti perjalanan dinas keluar kota bahkan luar negeri. Itu sebabnya untuk peningkatan prestasi, perlu dilakukan rolling atau mutasi staf.

Selain masalah sudah lebih dari lima tahun, ada beberapa anggota DPRD yang juga mengeluhkan kinerja staf yang dinilai lamban. Oleh karena itu, para wakil rakyat tersebut meminta staf yang masih muda dan enerjik untuk bisa diajak kerja cepat.

“Saya sudah menerima keluhan

Sentil..

 ke halaman 11

 Bupati Malang sambut positif Permendag  Perketat pengawasannya di lapangan  Keputusan Jokowi atasi konflik KPK-Polri dinilai ako modatif Akomodatif untuk partai pengusungnya  Indonesia jangan pasif hadapi Brasil  Pengedar narkoba kok dibela, lanjutkan eksekusinya

Masyarakat memberikan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap KPK di Taman Bungkul, Senin (22/2).

Kepala Bakorwil Malang Ir Eddy Santoso saat berpose di atas pesawat tempur Super Tocano milik TNI AU, Minggu (22/2).

Bangun Kebersamaan, Forkopimda se-Bakorwil Kena Erosi Sungai, SDN Banaran Kulon III Nyaris Roboh Malang Joy Flight  ke halaman 11

Desak Pemerataan Guru

Didik Mahmud

 ke halaman 11

gegeh/bhirawa

Dikeluhkan, Staf Setwan Bakal Dimutasi

 ke halaman 11

BELUM meratanya pemerataan guru saat ini menjadi perhatian Komisi C DPRD Kota Batu.

Karena itu komisi ini mendesak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Dindikpora) setempat untuk menerapkan pemerataan guru PNS yang diperbantukan ke sekolah swasta. Selain dinilai bisa meringankan beban sekolah swasta, sistem ini juga bisa memaksimalkan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah tersebut.

“Pemerataan guru-guru PNS di sekolah swasta akan memb u a t

man Bungkul tempat acara Car Free Day masyarakat Surabaya berlangsung. Spanduk itu bertuliskan ‘Selamatkan KPK dari Upaya Kriminalisasi’ dan “Seruan

ristika/bhirawa

Pondasi bangunan SDN Banarankulon III, Kecamatan Bagor terkena erosi Sungai Dawuhan sehingga menyebabkan tembok dua ruang kelas nyaris roboh, Minggu (22/2).

Nganjuk, Bhirawa Bangunan SDN Banaran Kulon III yang berlokasi di Dusun Tempuran Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor terancam roboh. Hal ini terjadi akibat erosi Sungai Dawuhan yang mengikis pondasi sekolah selama musim hujan tahun ini.

Erosi Sungai Dawuhan mengakibatkan dua ruang kelas yakni kelas 4 dan 5, serta satu toilet nyaris ambrol ke sungai. Sementara untuk menghindari jatuhnya korban, 47 siswa kelas 4 dan 5 diungsikan ke balai dusun setempat agar tetap bisa mengikuti pelajaran dengan tenang. Akibat erosi Sungai Dawuhan,

Malang, Bhirawa Banyak cara dilakukan pejabat untuk mengenalkan diri dengan lingkungan di wilayah kerjanya yang baru. Seperti yang

 ke halaman 11

Pakde Karwo Sebut Kasus Hibah Kadin Mirip P2SEM Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menyebut kasus dana hibah Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Jatim, mirip dengan kasus P2SEM (Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat). Yaitu permasalahannya sama-sama muncul ketika pelaksanaan di lapangan.

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Langkah Mahasiswa Untag Surabaya Kembangkan Ekonomi Pedesaan

Tak Menarik Dijual Mentah, Jagung Bisa Diolah Jadi Sirup Segar Ada banyak penelitian dan karya inovatif yang lahir dari tangantangan kreatif mahasiswa. Karya-karya itu tentu akan lebih berarti jika dibuat sesuai kearifan lokal di masyarakat. Seperti yang dilakukan tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya dalam menciptakan produk Sirup Jagung Selorejo (Si-Jase) untuk pengembangan ekonomi Desa Selorejo, Sambeng, Lamongan.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Sirup identik dengan buahbuahan sebagai bahan dasar pembuatanya. Namun di tangan para mahasiswa Untag Surabaya, sayur pun bisa disulap menjadi minuman segar. Terbukti, SiJase yang mereka buat berhasil menarik perhatian masyarakat desa dalam mengolah jagung menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih.

Sesuai tujuannya, produk ini pun tidak dibuat dengan cara

yang rumit juga tidak perlu menggunakan peralatan canggih.

Salah satu peserta KKN Pungki Kritiawan mengaku, pembuatan sirup jagung ini sangat sederhana. Mulanya, jagung berusia 75 hari sejak masa tanam dipisahkan dari tongkolnya. Kemudian ditambahkan daun pandan sebagai pewangi, gula pasir dan adit hananta utama

 ke halaman 11

Ketua Panitia KKN Untag Surabaya memamerkan produk mahasiswanya berupa Si-Jase kepada Kabid Perekonomian Bapppeda Lamongan Sofiah.

SURABAYA

2

Senin Pon 23 FEBRUARI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Minta Wali Kota Lahan Baru Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang Perumahan Gunungsari Indah Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang Surabaya resah dikarenakan rencana hari ini Senin (23/2) akan dilakukan pembongkaran dari Satpol PP dan pihak pengembang perumahan. Sementara PKL meminta kepada Wali kota Surabaya lahan baru atau Food court. trie diana/bhirawa

Gubernur Pastikan Tiga BUMD Resmi Dihapus DPRD Jatim, Bhirawa Dengan alasan menghindari adanya beban kerugian yang ditanggung oleh APBD Jatim sekaligus menyehatkan kinerja BUMD Jatim, Gubernur Jatim, setuju menghapus tiga BUMD milik Pemprov Jatim.

Ketiganya adalah PT JMU (Jatim Marga Utama), PT Jatim Krida Utama (JKU) dan PT Jatim Investment dan Management (JIM).

“Pada tahun ini posisi BUMD tidak lagi menjadi pelayan masyarakat, tapi harus mampu membiayai daerah. Untuk itu semuanya dijadikan Perseroan Terbatas (PT). Sebaliknya pada era Soeharto keberadaan BUMD adalah perusahaan daerah, dimana fungsinya selain provit juga sosial. Karenanya, berdasar kenyataan dan aturan, maka diputuskan pada tahun 2015 ini,

tiga BUMD Jatim masing-masing JIM, JKU dan JMU tidak lagi di merger, tapi langsung dihapus,””tegas Gubernur Soekarwo, , Minggu (22/2).

Menurut Gubernur , tiga BUMD setujuuntuk dihapus karena selama ini kinerjanya terus merugi. Apalagi dalam UU 23/ 2014 nantinya BUMD harus menjadi PT (Perseroan Terbatas) dan mampu membiayai daerah

PANGGUNG BIROKRASI

Pencegahan Narkoba, 275 Personel Satpol PP Tes Urine Pemkot, Bhirawa Sebanyak 275 personel dan karyawan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya mengikuti pemeriksaan urine di Graha Sawunggaling Lantai VI kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jumat (20/2) kemarin.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pembinaan agar aparat penegak peraturan daerah (Perda) tersebut tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan seperti misalnya dekat dengan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba).

Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irvan Widyanto ketika ditemui Bhirawa menegaskan, latar belakang kegiatan ini sama sekali bukan dikarenakan ada anggota yang diketahui bermasalah. Namun, lebih kepada upaya pencegahan.

Satpol PP Surabaya bekerja sama dengan Badan Diklat dan Kepegawaian (BKD) Pemkot Surabaya untuk mendukung kegiatan ini. Pasalnya, di BKD ada anggaran untuk melakukan kegiatan semacam ini.Q dre

Selain dilakukan penutupan, menurutnya juga diupayakan adanya profesionalisme kinerja BUMD. Dimana nantinya tidak ada lagi tumpangtindih antara satu BUMD dengan BUMD lainnya. Jika PT JGU memiliki usaha properti, maka BUMD yang lain tidak boleh melakukan itu.

Termasuk soal pergantian badan usaha dari PD menjadi PT, maka Seluruh BUMD murni didorong untuk mengejar keuntungan atau provit oriented. Sedang hanya beberapa yang masuk misi soasial diantaranya Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB).

Sementara untuk tiga BUMD yang dihapus akan diserahkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Yang pasti setelah penghapusan ini, tiga BUMD akan kami serahlan pada BPKAD,”tegas mantan Sekdaprov Jatim ini.

Terpisah, Komisi C DPRD Jawa Timur mengusulkan badan usaha milik daerah (BUMD) dibawah pemprov Jatim yang tidak sehat agar dilikuidasi (ditutup-red).

Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi C, Anik Maslachah.

Anik mengungkapkan, Komisi C mendorong BUMD agar terus berbenah diri dan bekerja lebih profesional. Apabila usaha pembenahan sudah dilakukan tetapi BUMD tersebut tak kunjung sehat, maka tak ada opsi lain selain likuidasi.

“Memang fungsi BUMD tak semata-mata berorientasi pada keun-

tungan. Tapi kalau terus merugi ya lebih baik dilikuidasi saja,”tegas perempuan berkerudung itu.

Politisi perempuan PKB ini menjelaskan, selama ini deviden yang disumbangkan BUMD kepada pemprov tak pernah lebih dari 5 persen. Padahal, bunga deposito bank paling rendah saja mencapai 10 persen. Karena itu lebih menguntungkan menyimpan dana dideposito ketimbangan memberi dana penyertaan ke BUMD. “Masa tiap tahun BUMD cuma nyumbang deviden dibawah 5 persen. Jauh lebih besar deposito bank. Ini menandakan manajemen tidak sehat,”papar Wakil Sekretaris DPW PKB Jatim.

Ketua Perempuan Bangsa kabupaten Sidoarjo itu mengung-

Meski Dibayangi Konflik, KBS Masih Mampu Sedot Ribuan Pengunjung Akhir Maret, Miras di Tempat Khusus

geh/bhirawa

Pertunjukan Barongsai, Minggu (22/2) mampu menyedot ribuan pengunjung Kebun Binatang Surabaya (KBS).

Surabaya, Bhirawa bukti, sejak Kamis (19/2) hingga Meski konflik di internal Ke- Minggu (22/2) pengunjung KBS bun Binatang Surabaya (KBS) mencapai 20 ribu. masih membayangi, namun tak Hal ini disampaikan Wakil membuat pengunjung mening- Ketua Komisi B DPRD Surabaya, galkan ikon kota yang satu ini. Tri Didik. pihaknya mengapreSalah satunya menggelar per- siasi PDTS KBS karena masih tunjukan Barongsai serta live diminati masyarakat Surabaya musik yang dinilai mampu bahkan sampai dari luar kota menyedot masyarakat. Ter- meski konflik terus terjadi.

“Ada nilai plusnya meski KBS didera konflik, bagaimanapun jangan sampai perhatian hewannya terabaikan,karena hewan tidak mudah didapatkan,” kata Tri Didik pada Bhirawa ketika berkunjung bersama keluarganya di KBS, Minggu (22/2).

Tri Didik yang diusung dari Partai PDI-P ini mengatakan, selain perhatian kepada satwa koleksi KBS, pihak manajemen juga harus memperhatikan fasilitas-fasilitas yang ada. Seperti jalan sesegera mungkin dilakukan pavingisasi serta perbaikan kandang satwa.

“Meski sudah ada pavingisasi tapi masih belum secara menyeluruh. Masih banyak jalan yang berlubang, ini segera diperhatikan,” imbuh Tri Didik yang menemani keluarganya dari Malang ini.

Dari pantauan Bhirawa, nuansa Tahun baru China atau Imlek 2566 ini masih terasa ketika memasuki loket masuk KBS. Begitu pengunjung memasuki loket, puluhan lampion berwarna merah digantung berjajar. Selain itu, pertunjukan Barongsai menjadi pusat perhatian tersendiri Q geh bagi pengunjung.Q

Soekarwo Yakin Sekjendnya Bukan Ibas Jika SBY Terpilih Ketum DPP Demokrat

Surabaya, Bhirawa Posisi Ketua Umum DPP Partai Demokrat hampir dipastikan akan kembali dijabat kembali oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ini lantaran hingga saat ini, belum ada figur lain di internal Partai Demokrat

kapkan dari 12 BUMD yang sehat hanya Bank Jatim dan UMKM saja yang tergolong sehat. Sementara sisanya tidak sehat termasuk PT Panca Wira Usaha (PWU) yang memiliki banyak aset potensial. Karena itu, dalam 5 bulan ini komisi C bertugas prioritasnya mendorong BUMD berbenah. Terbukti saat ini satu persatu kinerja BUMD dibedah.

PT PWU mendapat giliran pertama untuk dibedah.

“Selama 5 bulan ini bertugas, Komisi C membedah kinerja BUMD. PT PWU mendapat giliran pertama, kami targetkan bulan Maret sudah selesai. Sehingga bisa menyusul BUMD yang lain,”tandas anggota dewan Q cty asli Sidoarjo ini.Q

yang berani menantang SBY dalam kongres ke III Partai Demokrat yang rencananya akan digelar April mendatang di Surabaya. Malah yang ramai diperebutkan, yakni jabatan sekretaris jendral (sekjend).

Ketua DPD Partai Demokrat

Jatim, Soekarwo mengaku Jatim solid mendukung SBY menjadi Ketum Demokrat. Untuk pelaksanaan kongres menurutnya bertempat di Surabaya. Hanya saja mengenai waktu pelaksanaannya masih akan di finalkan saat rapat

persiapan kongres yang akan dilangsungkan.

“Tanggal 8 Maret masih rapat di Bali seluruh DPD se Indonesia dengan Pak SBY. Aspirasi yang muncul antara April atau bulan Mei. Tapi banyak yang bulan Aprilnya,”

kata Soekarwo, Minggu (22/2).

Disinggung apakah pihaknya digadang – gadang menjadi Sekretaris Jendral jika SBY terpilih kembali menjadi Ketum DPP Partai Demokrat? Pakde – sapaan akrab Soekarwo – Q cty membantahnya.Q

Disperindagin, Surabaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian(Disperindagin) akan melakukan tindakan tegas bagi toko modern dan mini market yang belum melaksanakan pembatasan penempatan alat kontrasepsi dan minuman keras. Sesuai dengan Permendag no. 6/2015 , semua toko modern dan mini market harus membatasi penempatan alat kontrasepsi dan miras sampai batas waktu akhir Maret 2015.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindagin) Kota Surabaya, Widodo Suryantoro menghimbau pada seluruh pengelola minimarket untuk dilakukan pengosongan miras sebelum 16 April 2015.

“Sesuai SOP (standard operating procedure) dan Permendag kalau sampai batas waktu tidak diindahkan kami akan menarik langsung miras itu,” kata Widodo saat dikonfirmasi Bhirawa, Minggu (22/2).

Selain itu, Widodo juga mengatakan bahwa larangan memajang miras di gerai minimarket yang ada di Surabaya ini juga akan diundang-undangkan.

“Ini mau diundang-undangkan. Untuk minimarket memang dilarang, kalau gerai besar seperti hypermart, giant miras itu harus disendirikan dan tidak dicampur dengan minuman lainnya. jadi rak yang berisi miras juga harus dikunci, biar anak-anak gak bisa membeli seenaknya tanpa ada izinnya,” terangnya.

Mantan Kabag Perekonomian Surabaya ini menjelaskan, pihaknya sudah melayangkan surat peringatan pada minimarket yang masih memajang miras dari berbagai merk, mulai dari kemasan botol sampai kaleng.

“Kami kirimkan surat kepada manajemen minimarket agar segera tidak berjualan lagi minuman beralkohol.

Meski perda tidak ada aturan seperti itu, ini nanti mau diundang-undangkan,” tambahnya.

Widodo mengakui, selama ini minimarket bebas berjualan minimun beralkohol dengan kadar 5 persen.

Dan baru dilarang ketika Ramadhan seiring adanya kebijakan pemkot. Namun dengan adanya peraturan ini maka minimarket tidak boleh berjualan miras selamanya, termasuk toko kecil-kecil atau pengecer. “ Kami berharap sebelum 16 April harus kosong dan gak dipajang,” Q geh tegasnya.Q

Prihatin, Komisi E Kunjungi Balita Koma Selama 50 Hari Kondisi Memprihatinkan, Dewan Minta RS Bertanggungjawab Masih tergolek tak sadarkan diri alias koma selama 50 hari, kondisi Muhammad Gatfan Habibi (5) sangat memprihatinkan. Maklum, setelah menjalani operasi pengangkatan tumor di paha di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Nyai Ageng Pinatih pada 2 Januari 2015 lalu hingga kini belum juga sadar, dan kini mendapat pengawasan ketat dari dokter RSUD milik Pemkab Gresik, Ibnu Sina.

Pitono, orang tua Muhamad Gatfan Habibi mengaku jika anaknya telah menjalani operasi tumor di rumah sakit swasta Kyai Ageng Pinatih. Namun dalam proses observasi pasca operasi ternyata terjadi kejadian yang tidak disangka oleh Pitono.

Pria bertubuh kurus ini mengaku dirinya kaget begitu mengetahui Habibi mengalami koma dan oleh pihak rumah sakit Kiai Ageng Ponatih, anaknya dirujuk ke RSUD Ibnu Sina, tepatnya pada 7 Januari 2015. “Ketika menjalani perawatan pasca operasi ternyata yang ada justru Habibi mengalami koma selama 50 hari.

Dan kabar ini sangat me-

ngekutkan saya dan keluarga,’’ ujar Pitono.

Berupaya tetap tegar, Pitono tetap berharap kondisi anaknya bisa sehat seperti semula, sebelum dilakukan operasi. Bahkan, saat Komisi E DPRD Jatim sidak untuk melihat kondisi Habibi, bapak beberapa anak ini mengharap ada perhatian serius, baik dari Pemkab Gresik maupun dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Saya hanya bisa berharap, yang terbaik untuk Habibi,” urai Pitono.

Sementara itu, Ketua Komisi E, dr Agung Mulyono mengaku sidak yang dia lakukan bersama Anggota Komisi E DPRD Jatim yang

lain, dr Benjamin untuk melihat kondisi Habibi. Mereka berdua mengaku ibah dengan kondisi pasien yang saat ini terus mendapat pengawasan ketat dari pihak rumkah sakit.

Meski demikian, anggota dewan yang keduanya juga dokter menyampaikan, harus ada yang bertanggungjawab terhadap nasib pasien dan keluarganya. Oleh karena itu, Agung Mulyono yang juga anggota Partai Demokrat Jawa Timur, mendesak pihak rumah sakit RSIA Nyai Ageng Pinatih memperhatikan kebutuhan pasien dan keluarganya, selama menjalani perawatan di rumah Sakit Ibnu Sina.

“Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak rumah sakit terhadap pasien,” terang pria yang tahun ini maju dalam Pilkada Kab. Banyuwangi ini.

Meski, Agung mengaku lega dimana segala kebutuhan Muhamad Gatfan Habibi saat ini dibantu

Komisi E DPRD Jatim saat mengunjungi Muhammad Gatfan Habibi yang sudah 50 hari mengalami koma.

BPJS. “Kami tidak ingin ada masyarakat Jatim menderita saat mendapat pelayanan kesehatan. Untuk itu, sebagai wakil rakyat kami tetap harus mengontrol terkait pelayanan

BPJS hingga di daerah,” ujar dia.

Karenanya, untuk masa depan Habibi, Komisi E DPRD Jatim berharap ada penyelesaian terhadap nasib pasien. Salah satunya,

cty/bhirawa

dengan mendatangkan tenaga ahli atau dokter ahli untuk bisa ikut menyadarkan kondisi pasien yang lebih dari 1,5 bulan koma, “Harus ada langkah serius, sehingga pasien cepat

tertolong. Termasuk mendatangkan dokter ahli,” terang Agung.

Politisi asal dapil tiga yang meliputi Banyuwangi, Bondowoso dan Jember ini mengakui peranan penting pemerintah adalah melindungi masyarakatnya,termasuk mengoptimalkan peranan BPJS. Sementara itu, dr Benjamin mengatakan penanganan pasien dalam setiap tindakan medis harus tetap sesuai SOP. “Termasuk mendapatkan pelayanan maksimal di rumah, “ tegas Benjamin.

Lebih jauh, Benjamin menegaskan kejadian penanganan pasien yang mengalami kejadian seperti ini harus menjadi perhatian semua penggelola rumah sakit.

“Warning terhadap rumah sakit dengan tim yang harusnya sudah siap. Ke depan pelayanan mutu rumah sakit harus lebih baik,”terang politisi asal Q cty Fraksi Gerindra.Q

SURABAYA

Senin Pon 23 FEBRUARI 2015

3

Kejati Jatim Segera Bentuk Satgasus Selesaikan Kasus Korupsi Bermain Sepak Bola Menikmati car free day di jalan Tunjungan Surabaya, Minggu (22/2) sejumlah anak-anak sedang asyik bermain sepak bola. Hal ini perlu diberlakukan ditempat lain supaya anak-anak menikmati hari minggu bersama keluarga. trie diana/bhirawa

Nilai Jeblok di UN CBT, Perbaikan Bisa Lewat PBT Dindik Surabaya, Bhirawa Bagi para siswa yang tahun ini mengikuti Ujian Nasional (UN)dengan metode Computer Based Test (CBT) tak perlu cemas dengan hasil yang akan diterima kelak. Kalau pun nilainya jeblok, masih ada kesempatan untuk perbaikan.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Ikhsan, mengungkapkan banyak pihak mengkhawatirkan kesiapan peserta dalam menghadapi UN CBT. Namun, pihakn-

ya meminta agar peserta UN CBT tidak perlu khawatir.

Sebab, bagi yang nilainya jeblok masih ada kesempatan untuk perbaikan, alias remidi. Bahkan bentuk remidinya tidak akan diulang menggunakan metode CBT, melainkan Paper Based Test (PBT) alias UN tulis.

“Nanti teman-teman (siswa) yang nilainya kurang baik, akan diberi kesempatan untuk ikut susulan,” tutur Ikhsan, Minggu (22/2). Tidak hanya yang nilainya jeblok, peser-

ta yang tidak mengikuti UN online karena halangan nonteknis juga akan diikutkan susulan dengan PBT. “Puspendik (Pusat Penilaian Pendidikan) memang tidak melaksanakan susulan dengan CBT,” kata dia.

Meski ada kesempatan untuk perbaikan, Ikhsan mengaku pihaknya akan terus berupaya agar tidak ada siswa yang nilainya jeblok dalam UN CBT mendatang. Salah satunya dengan melakukan persiapan baik dari segi sara-

na prasara, mental siswa dan kemampuan siswa dalam menjawab soal.

“Kami memperkirakan persiapan UN CBT ini sudah mencapai 80 persen,” kata mantan Kepala Bapemas dan KB Surabaya ini. Dari segi sarana, pendataan untuk perangkat dan tenaga IT masih terus dilakukan. Paling tidak, rasio penyediaan komputer itu bisa satu banding tiga siswa. Sehingga maksimal ada tiga shift dalam sehari Q tam.dre untuk UN CBT.Q

Kejati Jatim, Bhirawa Serius menangani kasus korupsi, utamanya terkait 83 Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) periode bulan Januari-Februari 2015 yang telah dikeluarkannya , Kejati Jatim segera membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgasus).

Kepala Kejati (Kajati) Jatim Elvis Johnny melalui Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto mengatakan, pembentukan Satgasus merupakan gagasan untuk menyelesaikan perkara korupsi dengan cepat.

Mengingat setiap triwulan pertama, Kajati Jatim menginginkan agar seluruh Kejari-kejari mengeluarkan sprindik untuk kasus korupsi yang sedang ditangani.

“Kami akan bentuk Satgasus seperti di Kejagung RI. Tujuannya untuk menangani seluruh perkara korupsi dengan capat, baik dari proses penyelidikan sampai ke penyidikan,” tegas Kajati Jatim melalui Kasi Penkum Romy Arizyanto, Minggu (22/2).

Dari data Bhirawa, sebanyak 83 kasus yang sudah dikeluarkan sprindik, terdiri dari 48 sprindik di bulan Januari dan 35 sprindik di bulan Februari. Sebanyak 74 orang dari pejabat teras, pejabat biasa, hingga swasta, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan.

Sementara mengenai anggota yang akan ditempatkan sebagai Satgasus, Romy mengaku bahwa seluruh Jaksa dari Kejati Jatim akan dilibatkan dalam satuan ini. Baik dari bidang pidana umum (pidum) maupun bidang intelijen.

Mereka yang mempumnyai kemampuan akan dipilih dan ditempatkan di bagian Satgasus. “Tidak semuanya dari pidsus, dari pidum dan intelijen juga kami libatkan. Setidaknya jumlahnya kurang lebih 3040 orang,” katanya.

Terkait proses penuntutan, Jaksa asal Jambi ini menjelaskan, sesuai dengan mekanismenya maka penuntutan akan dilakukan oleh Kejari-kejari yang menangani.

Dengan kata lain, Satgasus hanya berfokus pada proses penyelidikan dan penyidikan tindak perkara korupsi. Namun dalam

proses penuntutan akan didampingi oleh Jaksa dari Kejati Jatim.

“Sesuai tupoksinya, Satgasus fokus pada proses penyelidikan dan penyidikan. Persoalan penuntutan, diserahkan ke Kejari masing-masing, dengan didampingi Jaksa kami (Kejati Jatim),” imbuh Romy.

Akankah Satgasus dibentuk pada bulan ini atau bulan depan, Romy belum dapat memastikan hal itu. Menurutnya, kebijakan tersebut akan diambil oleh pimpinan (Kajati Jatim). “Pimpinan mas yang akan menetukan kapan dibentuknya Satgasus ini. Yang pasti secepatnya akan dibentuk,” tandasnya.

Dari semua kasus itu, lanjut Elvis, beberapa kasus korupsi yang terbilang menonjol, baik dari sisi kerugian negaranya maupun tersangkanya. Di antaranya kasus dugaan korupsi dana hibah senilai Rp 20 miliar di Kadin Jatim. Kasus yang ditangani Kejati Jatim ini telah menyeret dua pengurus Kadin Jatim, Nelson Sembiring dan Diar Kusuma Putra, sebagai tersangka.

Sebagaimana diberitakan Bhirawa, adapun kasus korupsi menonjol yang sedang ditangani Kejati Jatim, diantaranya adalah kasus dugaan korupsi dana hibah senilai Rp 20 miliar dari Pemprov Jatim ke Kadin Jatim. Kasus yang ditangani Kejati Jatim ini telah menyeret dua pengurus Kadin Jatim, yakni NS dan DKP sebagai tersangka.

Selain itu, ada juga yang terbaru kasus dugaan korupsi dana Kredit Usaha Pembibitan/Peternakan Sapi (KUPS) di Jombang tahun 2009. Diduga, sebagian dana kredit dari Bank Jatim sebesar Rp 30 miliar untuk pembibitan 2000 sapi itu disimpangkan. “Tersangkanya ada tiga orang.

Yakni MME, BW, dan HCS,” pungkas Kajati pekan lalu.Q bed

Tingkatkan Layanan, Bangun Empat Gedung Baru Surabaya, Bhirawa Mengembangkan kemampuan sebagai Rumah Sakit Utama di Indonesia Timur, RSUD dr Soetomo Surabaya berencana membangun empat gedung layanan baru.

Direktur RSU dr Soetomo, dr

Dodo Anondo MPH,) mengatakan, pihaknya akan segera membangun gedung kesehatan baru di lingkungan rumah sakit.

“Akan ada pembangunan empat gedung baru di RSU dr Soetomo,” katanya.

Pembangunan gedung baru itu di antaranya gedung paliatif, Pusat Pelayanan Jantung Terpadu (PPJT), pusat transplatasi dan pusat hemodialisa.

Saat ini, pengembangan fisik yang sudah berjalan seperti pem-

bangunan PPJT yang terdiri dari tujuh lantai dan saat ini baru selesai dua lantai. Ditargetkan pada tahun 2016 sudah selesai secara keseluruhan. ‘’kendati penyelesainnya tahun 2016 kita harus berupaya secepatnya menyele-

saikannya,’’ ucapnya.

Dikatakannya, pengembangan fisik dan sarana pelayanan kesehatan tersebut menjadi salah satu prioritas. “Ini komitmen kami yang terus mengembangkan diri untuk melayani masyarakat di bidang

kesehatan,” ujarnya.

Menurutnya, Soetomo berencana menarik masyarakat kaya untuk berobat di tempatnya dan bukan lagi memilih Singapura sebagai pusat jujukan mengobati Q dna penyakit.Q

Sariawan Bisa Picu Kanker Rongga Mulut Banyak orang meremehkan sakit sariawan. Sepintas sariawan memang sesuatu yang biasa. Namun ketika sariawan yang sudah berhari-hari tidak sembuh dengan berbagai upaya pengobatan kimia maupun tradisional, seseorang harus waspada karena ini termasuk gejala awal kanker rongga mulut.

Dokter spesialis bedah kepala leher di RSUD dr Soetomo dr Urip Murtedjo mengingatkan, sariawan yang tak kunjung sembuh harus mendapat perhatian serius. Tanda-tanda lain dari gejala sariawan yang mengarah pada kanker rongga mulut yang perlu diwaspadai adalah sariawan yang mengarah pada luka dengan bercak warna putih di dalam dan warna merah di pinggirnya.

Disertai rasa gatal dan penebalan di bagian lidah yang berakibat perubahan pada suara, bau mulut tidak sedap, sulit menelan,

dan kadang mengeluarkan darah. Dalam kondisi yang lebih parah disertai benjolan di bawah leher, wajah tidak normal dan kesemutan.

Urip menambahkan, beberapa faktor pemicu kanker rongga mulut antara lain tembakau, rokok dan alkohol. “Selain rokok dan alkohol, resiko kanker rongga mulut juga bisa terjadi akibat infeksi mulut yang disebabkan oleh virus. Ini bisa terjadi akibat kebersihan mulut yang kurang dirawat.

Termasuk gigi yang rusak dibiarkan lama, sehingga menjadi sumber kuman di

rongga mulut’, pungkasnya.

Lebih lanjut ia menyatakan, selain kanker tumor rongga mulut juga menjadi ancaman bagi banyak orang.

Menurutnya ada salah satu pasien yang mengalami tumor rongga mulut. Susriati (28) asal Probolinggo ia terkena tumor rongga mulut dikarenakan terjadi infeksi.

Menurutnya, Karena sudah parah dan merusak tulang rahangnya dan bisa mengancam jiwa atau ditakutkan berkembang menjadi ganas (kanker), jadi tumor tersebut harus diangkat.

“Jadi untuk operasinya nanti yaitu mengangkat tumor dan tulang rahangnya yang sudah terinfeksi. Nantinya tulang rahang tersebut akan deganti kawat atau tulang rusuk (bone graph) dan giginya akan diganti dengan protesa atau gigi palsu,” jelasnya.

Urip menyebutkan itu

menjadi salah satu contoh dari kasus tumor rongga mulut yang kurang disadari dan dirasakan saat sudah parah.

Sehingga pengobatan satusatunya yang bisa dilakukan adalah dengan operasi mengangkat tumornya.

Sementara itu Susriati mengungkapkan, penyakit ini itu berawal saat dirinya makan cemilan yang keras hingga membuat gigi bungsunya patah. Dari gigi bungsu yang patah tersebut terjadi infeksi hingga pendarahan sehingga menjadi tumor dan membesar hingga merusak rahangnya.

“Ini sejak tahun 2000, lalu pada 2001 sudah dioperasi dan sembuh. Namun pada tahun 2011 kambuh kembali dan semakin besar seperti ini,” jelasnya.

Susriati menjelaskan, pada tahun 2014 lalu hendak dioperasi kembali, namun kondisinya sedang hamil se-

Penyakit sariawan dapat memicu terjadinya kanker rongga mulut. hingga harus ditunda sam- kan operasi pengangkatan pai dia melahirkan. Dan set- tumor dan tulang rahangnelah tiga bulan melahirkan ya. “Rasanya kadang-kakini dia sedang mempersiap- dang ngilu, kalau untuk ma-

ist

kan, untuk mengunyah sakit. Untuk bicara masih bisa walaupun kurang jelas,” Q dna imbuhnya.Q

Tahun Baru Imlek Museum Gelar Wayang Potehi dan Barongsai Suasana Museum Negeri Mpu Tantular pada Sabtu (21/2) kemarin, nampak berbeda dengan biasanya.

Dalam rangka Tahun Baru Imlek 2566 Kongzili, ratusan pelajar setingkat SMP dan SMA terlihat asyik menikmati dan memenuhi halaman museum untuk melihat berbagaimacam kegiatan yang bernuansa Tionghoa.

D

iantaranya, boneka dan pernakpernik Tionghoa yang telah di pamerkan Pendopo Pintu Utama Museum Tantular, termasuk juga kue-kue khusus yang hanya dibuat waktu Imlek. Tak ketinggalan museum juga menggelar kesenian tradisional koleksinya, yakni Wayang Potehi yang hampir punah dan Barongsai serta Leang-leongnya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur, Dr. Jarianto, M.Si sangat mengapresiasi atas digelarnya wayang Potehi dan berbagai macam kegiatan yang bernuansa Tionghoa.

Atraksi Barongasay dan Leang-leong yang memukau penonton.

Untuk itu ia berharap, wayang Potehi yang hampir punah ini diharapkan banyak-

banyak berkreasi dan berinovasi. “Jika tidak, pasti akan ditinggalkan oleh anak-

Kepala Disbudpar Dr. Jarianto, M.Si saat mengarahkan wayang potehi bisa berkembang dengan baik.

anak muda,” katanya.

Karena kondisi anak muda sekarang sudah sangat kuat dipengaruhi oleh tontonan modern, termasuk kemajuan teknologi, seperti HP yang sudah canggih dapat digunakan apa aja.

“Karena itu saya berharap, museum Tantular juga lebih kreatif dalam melakukan sosialosasi, diantaranya harus menyebarkan VCD kepada warga. Tujuannya warga biar lebih cepat memahaminya. Termasuk saya sendiri masih marasa sulit memahami, karena memang sangat langka,” aku Jarianto.

Sementara Kepala UPT Museum Negeri Mpu Tantular Jawa Timur di Jl. Raya Budu-

ran Sidoarjo, Drs. Edi Iriyanto, MM mengatakan gelar wayang Potehi dan Barongsai ini sebagai bimbingan untuk mengenalinya.

“Jadi ini bentuk sosialisi bukan hanya sekedar lisan. Tetapi para siswa langsung dilibatkan, mulai dari pra test, pengisian data, melihat gelarnya yang dilanjutkan dengan bentuk tanya jawab kepada dalangnya,” tegasnya.

Dan terakhir, anak-anak juga diperbolehkan cara memainkan wayangnya. Untuk kali ini, kami telah melibatkan 10 sekolahan negeri dan swasta. “Semua ini kami lakukan secara bertahap,” pungkas Pak Edi, sapaan Edi Q ach* Iriyanto sehari-harinya.Q

OPINI

4 Tajuk

Ampunan Pajak, Lalu Kick Off LAGA pembuka Liga Super Indonesia (LSI), tertunda dua pekan. Seluruh klub harus menyelesaikan pajak yang tertunggak. Bukan pajak tontonan hasil pertandingan, melainkan pajak penghasilan pemain dan pelatih. Hal yang sama juga harus dipahami oleh 18 klub anggota LSI. Selain itu, seluruh klub wajib menyelesaikan gaji pemain (dan pelatih) termasuk ongkos rekrutmen awal pemain lokal maupun asing. Tunggakan pajak bisa men-degradasi peringkat PSSI pada persepakbolaan internasional.

Nampaknya, pelunasan pajak penghasilan (PPh) perorangan, merupakan hal baru yang mesti dibiasakan di Indonesia. Pemain klub profesional di seluruh dunia juga menyelesaikan pajak. Lionel Messi, misalnya, juga bermasalah dengan pajak penghasilannya (sampai lebih dari Rp 600 milyar). Harus diakui, pembayaran PPh merupakan hal baru pemain sepakbola nasional.

Bahkan sangat mungkin atlet profesional cabang olahraga lainnya (bola basket, bola voli dan tennis) juga belum biasa menunaikan pajak penghasilan. Padahal berdasar UU Nomor 36 tahun 2008, PPh merupakan kewajiban. Tercantum pada pasal 21 ayat (1), PPh dipungut melalui pemotongan oleh pemberi kerja. Nilainya 20% dari penghasilan. Setiap orang yang memiliki penghasilan berupa gaji, mesti dipotong pajak. Kecuali gaji dibawah Rp 2.025.000,- dikategorikan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

Tetapi sudah sangat jarang pekerja bergaji kategori PTKP. Karena UMK rata-rata di Indonesia sudah mencapai Rp 2,1 juta. Terutama di kota tempat base camp klub anggota LSI, UMK-nya rata-rata diatas Rp 2,1 juta. Jika rata-rata penghasilan pemain sepakbola berkisar Rp 15 juta-an per-bulan. Maka PPh-nya sekitar Rp 3 juta (20%).

Potongan yang nampak (terasa) besar. Namun pesepakbola di Spanyol, wajib dipotong pajak 42%.

Dalam UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan, klausul tentang pajak atlet profesional memang tidak diatur. Namun terdapat pasal tentang olahraga profesional.

Definisinya dituliskan, “Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.” Terdapat frasa kata “memperoleh pendapatan” yang bermakna penghasilan. Dus, wajib dipungut pajak.

Pada kejuaraan single even, pajak atas penghasilan yang diterima dari kejuaraan biasanya langsung dipungut (oleh panitia).

Lazimnya sekitar 15% dari total hadiah yang diterima. Begitu pula hadiah sebagai juara I, maupun runner-up dalam setiap PON (Pekan Olahraga Nasional) selalu dipotong pajak. Bahkan bonus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah (Propinsi dan Kabupaten serta Kota) juga dipotong pajak.

Namun secara individual, PPh atlet nyaris tidak populer.

Lebih lagi pada kalangan pemain sepakbola! Ini bisa dipahami, karena pembinaan sepakbola (dan olahraga lain) masih sangat bergantung pada pembinaan oleh pemerintah (dan pemerintah daerah). Tetapi sebenarnya, sejak satu dekade terakhir sepakbola mulai mandiri. Bahkan sejak lima tahun terakhir, sepakbola profesional harus “di-sapih” dari APBD. “Di-sapih” dari APBD, niscaya, menimbulkan situasi baru.

Banyak klub daerah tak mampu mempertahankan label profesional, menarik diri dari LSI. Menjadi tim amatir, dengan segala konsekuensi. Karena amatir, cabor sepakbola harus berbagi alokasi anggaran (APBD) secara mutual dan proporsional dengan cabor lain. Pada beberapa daerah, anggaran sepakbola kalah dibanding cabor tinju. Ada pula daerah (propinsi) yang memprioritaskan cabor Angkat Berat.

Maka klub sepakbola profesional harus benar-benar mandiri. Begitu pula PSSI, konon sudah tidak menggunakan APBN dalam penyelenggaraan liga nasional. Karena itu perlu dicari solusi terbaik, antara klub LSI, BOPI (Badan Olahraga Profesional Indonesia), serta Ditjen Pajak.

Kewajiban yang tertunggak, mungkin boleh dimaafkan.

Tetapi PPh tahun berjalan mesti segera dibayar. Lalu segera kick-off, agar prestasi sepakbola profesional tidak semakin terpuruk. 

Senin Pon, 23 FEBRUARI 2015

Perlu UU Pencegahan Wabah Penyakit ih separuh wilayah Jawa Timur (dari 38 kabupaten dan kota) telah dinyatakan KLB (Kejadian Luar Biasa) terhadap penyakit demam berdarah. Jumlah korban meninggal telah lebih dari 50 orang.

Kewaspadaan terhnetapkan dan menadap wabah penyakit, Oleh : memang masih memgumumkan jenis dan Yunus Supanto persebaran penyakit prihatinkan. Karena regulasi (UU) yang yang berpotensi menulemah, menyebabkan lar dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta tanggap wabah juga kurang menyebutkan daerah yang dapat masif. Bahkan kewaspadaan menjadi sumber penularan.” itu pernah menjadi kegelisahan Namun pemerintah hanya diseorang guru besar Mikro-biologi amanatkan “dapat” menyatakan Universitas Airlangga, Prof. Dr. kondisi wabah atau kejadian luar Nidhom. Dalam orasi guru besarbiasa (KLB), pada pasal 165 ayat nya, dinyatakan kemungkinan (1). Kelemahannya, UU mengguadanya unsur kesengajaan penakan frasa kata “dapat” bukan nyebaran virus yang membawa dengan kata “wajib.” Sehingga penyakit. pemerintah (dan pemerintah Wabah penyakit pada masa daerah) bisa diam saja, walau kini memang patut diwaspadai. suatu penyakit telah mewabah.

Beberapa terorisme (dan perang) Boleh jadi, hal itu untuk mengusejak akhir dekade 1990-an didurangi trauma psikologis (ketakutga menggunakan senjata biologi. an) masyarakat. Tetapi hal itu Dampak pedihnya lebih kejam malah bisa melemahkan upaya dibanding perang combatan (senbersama (masyarakat) untuk pejata api). Lebih kejam, karena nanggulangan wabah penyakit. penggunaan ekses mikro-biologi

Kado hari kesehatan sedunia, masih menjadi “boncengan” gratis wabah penyakit demam berdarah dengue (DBD) dan tipus. Walau sudah sering terjadi, tetapi korban jiwa masih cukup tinggi. Ironisnya, payung hukum untuk melindungi masyarakat dari wabah penyakit tidak cukup memadai. Regulasi berupa UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan maupun Penanggulangan Bencana, terasa hanya bagai retorika.

S

ecara nasional, sampai akhir tahun 2014 masih jatuh korban jiwa lebih dari 640 orang meninggal dunia. Angka kematian 0,89% dari total jumlah kasus, atau sekitar 9 dari 1000 suspect. Tergolong masih sangat tinggi. Sedangkan tahun (2013) lalu jumlah kasus sebanyak 112.500 suspect, dengan 871 korban jiwa (0,77%). Artinya persentase jumlah korban jiwa malah meningkat.

Itulah bukti, tidak memadainya regulasi bisa berakibat pada kualitas tindakan penanganan penyakit.

Pencegahan penyakit, dalam UU Kesehatan, benar-benar hanya retorika. Simak misalnya, pasal 62 ayat (2) dinyatakan, “Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.”

Apa yang diharapkan dari klausul tersebut? Tak lebih sekadar definisi. Begitu pula pada pasal 152, tentang kewajiban pemerintah dan masyarakat terhadap pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Dalam ayat (2) dinyatakan, “Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular ... dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular.”

Seluruh klausul (ayat-ayat) dalam pasal itu tidak lebih dari pelajaran untuk murid kelas 3 sekolah dasar (SD). Begitu pula pada ayat (4), dinyatakan, “Pengendalian sumber penyakit menular ... dilakukan terhadap lingkungan dan/atau orang dan sumber penularan lainnya.”

Tidak dijelaskan bagaimana cara, dan sistem pengendalian. Hampir seluruh norma peraturan bergantung pada PP (Peraturan Pemerintah). Lalu PP pun masih menunggu Peraturan Menteri, sebagai penjelasan detil teknis pelaksanaan. Lazimnya, UU telah berlaku segera setelah disahkan DPR. KLB tidak Wajib?

Wabah penyakit menular, diantisipasi oleh UU Kesehatan pada pasal 154 ayat (1), dinyatakan, “Pemerintah secara berkala me-

Diperlukan regulasi khusus untuk tanggap darurat wabah penyakit. Penyusunan naskah akademik rancangan UU mestilah melibatkan berbagai ahli disiplin ilmu, termasuk mikro-biologi. Begitu pula norma UU (pasal-pasal dalam batang tubuh) harus pula memasukkan unsur intelijen negara. Sehingga sebaran virus bisa diruntut dari hilir (temuan suspect) sampai hulu (pembawa virus).

Sebenarnya, wabah penyakit juga dicantumkan dalam UU Nomo 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 1 (Ketentuan Umum) definisi ke-3. “Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.” Namun UU Kebencanaan tidak memiliki norma pengaturan (pasal) yang lebih spesifik untuk menangani penyakit yang sedang mewabah.

Pemerintah daerah yang abai juga bisa diam saja, agar tidak perlu repot dan tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk pencegahan penyakit menular. Syukur, Beberapa Pemerintah Kabupaten dan Kota (serta Pemprop Jawa Timur) memilih berterus-terang terhadap wabah penyakit. Leb-

merupakan penyusupan secara intelijen. Yakni, menularkan penyakit pada teritorial tertentu (melewati batas negara).

Deteksi Wabah Virus Misalnya flu burung (pada tahun 2012). Berdasar laporan WHO (badan kesehatan dunia), di Indonesia ditemukan suspect flu burung sebanyak 99 kasus. Sebanyak 79 diantaranya tak tertolong, meninggal dunia. Itu merupakan kasus suspect terbesar di dunia, sekaligus angka korban kematian tertinggi di dunia! Sebagian terbesar tertular dari unggas, terutama ternak piaraan (ayam dan burung).

Jumlah kasus dan korban melebihi asal-usul virus flu burung di China maupun Vietnam.

Darimana datangnya virus H5N1? Ini yang belum pernah diurai. Serangan virus (H5N1) yang membawa penyakit flu bu-

rung itu mula-mula menyerang Sumatra Utara, lalu merembet ke Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Bahkan, serangan flu burung juga telah merambah itik di wilayah Jawa Timur. Hampir seluruh daerah sudah terjangkiti virus flu burung. Dampaknya sangat pedih. Termasuk kerugian keekonomi-an. Usaha unggas yang diusahakan oleh petani miskin, mengalami kegagalan dan trauma mendalam.

Di Jawa Timur bermula dari Blitar, Kediri, Tulungagung, Mojokerto. Di Kabupaten Kediri saja, penyebaran virus flu burung ini malah sudah dialami oleh 40% dari jumlah peternak. Jutaan ekor unggas harus dimusnahkan.

Jika de-populasi dilakukan tanpa kompensasi, pastilah peternak itik akan mengalami kebangkrutan dan jatuh miskin. Sebagian terbesar peternak itik merupakan petani atau buruh tani dengan penghasilan dan tingkat prekonomian yang rendah.

Diperlukan regulasi khusus untuk tanggap darurat wabah penyakit. Penyusunan naskah akademik rancangan UU mestilah melibatkan berbagai ahli disiplin ilmu, termasuk mikro-biologi. Begitu pula norma UU (pasal-pasal dalam batang tubuh) harus pula memasukkan unsur intelijen negara. Sehingga sebaran virus bisa diruntut dari hilir (temuan suspect) sampai hulu (pembawa virus).

Sedangkan ketentuan pidana bisa mencantumkan hukuman maksimal, diberlakukan seperti terorisme dan pengedar narkoba.

Aspek pencegahan penyakit menular, sesungguhnya telah diantisipasi oleh konstitusi. Yakni UUD pasal 28H ayat (1), dinyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Seharusnya, regulasi (UU) dibawah konstitusi dasar negara (UUD) memiliki kandungan pengaturan lebih banyak dan detil.

Memang banyak keterbatasan pada beberapa UU. Hal itu terbukti, telah banyak UU diuji materi (judicial review). Hasilnya, beberapa pasal direvisi. Perubahan UU maupun uji materi, merupakan keniscayaan perjalanan regulasi agar lebih sesuai dengan rasa keadilan. Begitu pula UU khusus tentang wabah penyakit, akan memberikan manfaat (perlindungan) kepada masyarakat.

Di ujungnya, akan diperoleh derajat kesehatan (IPM, Indeks Pembangunan Manusia) lebih baik.

Wartawan senior penggiat dakwah sosial politik

Langkah Besar BTN Wujudkan Rumah Idaman (1-Bersambung)

Cukup Nabung Rp 100 Ribu Dapat Rumah Impian Memiliki rumah sendiri adalah idaman setiap manusia. Namun untuk mewujudkannya sangatlah tidak mudah. Masalah klasik bisa menjadi hambatan terberat yaitu, mampukah orang yang berpenghasilan pas-pasan memiliki rumah idaman ? Jawabannya, Bank BTN sebagai home for financial solution in life punya solusinya.

Zainal Ibad, Surabaya Berbicara soal rumah, dari tahun ketahun kebutuhan rumah terus meningkat dan belum bisa terpenuhi alias backlog. Masalah penyediaan perumahan di Indonesia akan terus bertambah jika tidak ada solusi yang berkesinambungan untuk mengatasi masalah tersebut. Hingga saat ini diperkirakan backlog telah mencapai angka 15 juta unit rumah yang harus dipenuhi pemerintah.

Bahkan, berdasarkan prediksi Badan Pusat Statistik (BPS), dalam kurun waktu 20 tahun ke depan ditambah dengan backlog yang sekarang terjadi kebutuhan rumah bisa mencapai 31 juta unit.

Untuk itu, diperlukan peran serta banyak pihak untuk mengatasi problematika masalah perumahan di Indonesia. Baik pemerintah, pengembang maupun perbankan perlu menyatukan visi dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan rumah untuk masyarakat.

Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, masalah perumahan mendapat perhatian serius dengan memasukkannya dalam salah satu program Nawa Cita. Seperti yang tertuang dalam Nawa Cita HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

kelima yang berbunyi, “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program ‘Indonesia Pintar’; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam program ‘Indonesia Kerja’ dan ‘Indonesia Sejahtera’, dengan mendorong land form dan program kepemilikan tanah seluas sembilan hektare, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019”.

Begitu pula dalam konstitusional, pemenuhan hak atas rumah juga sudah diamanatkan dalam UndangUndang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 1. Dalam pasal ini ditegaskan, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 40 juga disebutkan, setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Dengan dasar itulah sudah seharusnya pemerintah melalui

Kebutuhan rumah terus meningkat dari tahun ketahun. Diperkirakan backlog sekarang sudah menyentuh angka 15 juta unit.

stakeholdernya saling bersinergi dan bekerja keras mewujudkan rumah layak huni yang murah bagi masyarakat. Salah satu caranya dengan mencanangkan program pembangunan satu juta rumah pada 2015. Tujuan besar dari program ini adalah untuk menekan angka backlog yang terus bertambah.

Bersama pemerintah, Bank BTN (Bank Tabungan Negara) sebagai leader pembiayaan perumahan di Indonesia, terus bekerja keras agar upaya pemenuhan kebutuhan rumah rakyat bisa terpenuhi. Berbagai gebrakan diluncurkan untuk mengurai permasalahan itu seperti dengan meluncurkan program Tabungan BTN Perumahan.

Direktur Utama Bank BTN,

Maryono menuturkan, Tabungan BTN Perumahan merupakan produk tabungan yang membantu lebih banyak masyarakat di Indonesia, untuk menabung dengan tujuan membeli rumah. Segmen yang dituju adalah nasabah yang baru menikah dan orang-orang muda yang telah menyadari kebutuhan akan pentingnya memiliki rumah sendiri.

“Bank BTN sebagai home for financial solution in life ingin memberikan komitmennya sebagai pelopor tabungan perumahan di Indonesia. Salah satunya dengan cara meluncurkan Tabungan BTN Perumahan. Bank BTN menargetkan pembukaan rekening baru lebih dari 100 ribu dengan volume penabungan sampai

dengan akhir tahun 2015 sekitar Rp2,9 triliun,” katanya.

Munculnya program Tabungan BTN Perumahan diharapkan dapat mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat ketika akan memutuskan untuk membeli rumah. Tabungan ini adalah tabungan berjangka yang di-bundling dengan asuransi. Dimana nasabah secara rutin melakukan setoran wajib per bulan, dalam rangka menyiapkan rencana memiliki rumah impian atau untuk mendapatkan uang muka rumah.

“Jika uang muka yang ditabung tersebut telah mencukupi, nasabah dapat mengajukan KPR (kredit pemilikan rumah) ke kantor cabang manapun di Indonesia, dengan terlebih dahulu melengkapi dokumen persyaratan KPR,” jelasnya. Selain untuk kepemilikian rumah pertama, Tabungan BTN Perumahan juga diperuntukkan bagi nasabah yang mengajukan permohonan KPR rumah kedua dan seterusnya. Cukup dengan mengunjungi Kantor Cabang Bank BTN dan melakukan pembukaan rekening dengan setoran awal Rp2 juta, maka nasabah akan dapat memulai perencanaan keuangan kepemilikan rumah Bank BTN dengan setoran lanjutan yang relatif ringan yaitu minimal Rp100 ribu.

Sejak diluncurkan pertama kali pada November 2014 lalu, Tabungan BTN Perumahan telah menjaring sekitar seribu rekening dengan jumlah saldo sebesar Rp3,4 miliar. Pada 2015 Bank BTN menargetkan jumlah tabungan tersebut akan mencapai

sekitar Rp2,9 triliun.

Maryono menjelaskan, Tabungan BTN Perumahan memiliki fiturfitur yang sangat menguntungkan nasabah. Yaitu bebas biaya administrasi, bebas biaya penggantian buku tabungan dan biaya-biaya lainnya.

Kedepannya fitur-fitur tersebut akan dikembangkan lebih jauh lagi, dengan menambah layanan-layanan privilege bagi nasabah.

Diantaranya adalah kemudahan untuk mendapatkan informasi terkait lokasi perumahan, rumah second dan rumah lelang BTN. Ada lagi fasilitas lain yang akan dikembangkan, yaitu untuk mendapatkan diskon harga rumah dari pengembang yang bekerja sama dengan Bank BTN, serta berbagai diskon biaya proses kredit.

Tabungan BTN Perumahan ini juga memberikan keuntungan bagi para pengembang untuk dapat memanfaatkan captive market dari nasabah pemilik rekening Tabungan BTN Perumahan. Tabungan BTN Perumahan ini dapat membantu seluruh masyarakat Indonesia untuk membangun rumah impiannya bersama Bank BTN. “Kami ingin agar Tabungan BTN Perumahan pada akhirnya dapat menjadi motor dalam penyediaan dana murah untuk mendukung pembiayaan perumahan di Indonesia. Langkah besar ini merupakan komitmen Bank BTN untuk terus berinovasi dan tetap fokus menjadi bank terkemuka dalam pembiayaan perumahan di Indonesia. Bank BTN telah memilki pengalaman mengelola bisnis KPR dengan dana pendamping berjangka panjang,” ungkapnya. *

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Senin Pon 23 FEBRUARI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Pilkada Sidoarjo Lesu, Saiful Ilah Tak Ada Lawan Sidoarjo, Bhirawa Gerindra yang mulai menyodorkan Bacalon Bupati Sidoarjo, bakal gembos di tengah jalan karena dukungan dari masyarakat maupun dari dalam partainya atau bahkan KMP (Koalisi Merah Putih) malah meledek, Bacalon itu hanya selesai sebagai bakal calon saja, untuk menjadi calon saja akan sulit.

Pengacara mudah, M Soleh, yang mulai memproklamirkan diri sebagai kandidat Gerindra. Kedekatannya dengan elit DPP Gerindra menjadi penguat untuk maju.

Namun Ketua Fraksi Gerindra Sidoarjo, Widagdo, tempaknya tak berselera menanggapi tampilnya nama-nama yang muncul.

Dengan enteng Widagdo malah mengatakan, Gerindra akan mengusung siapapun calon partai lain yang diangap mumpuni.

Gerindra selama ini mempunyai hubungan intim dengan PKB

yang pasti menjagokan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah. Apalagi kursi Gerindra tak melampaui 20% (10 kursi) seperti yang disyaratkan dalam UU Pilkada untuk partai bisa mencalonkan.

Kursi Gerindra Sidoarjo hanya tujuh kursi sehingga masih membutuhkan tiga kursi lagi untuk bisa mencalonkan.

Bagaimana dengan KMP (Gerindra, PKS, Golkar,PPP, PBB,PAN) ? H Kusman, anggota DPRD dari PKS menegaskan PKS akan mendukung calon bu-

pati yang peluangnya besar. Saat ini belum ada figur yang bisa menyaingi incumbent Saiful Ilah. ‘’Tak mungkin PKS mendukung Partai Gerindra yang jagonya tak jelas,” katanya. Kini PKS belum bersikap, masih menunggu dan melihat dulu. Walaupun dipastikan Pilkada Sidoarjo tak bakal seru karena begitu kuatnya pengaruh incumbent, Saiful Ilah.

Ketua DPD Golkar Sidoarjo, Warih,menegaskan, tak akan mendukung calon yang diusung Gerindra. Walaupun sama-sama dari KMP, tetapi Golkar tak akan segaris dengan Gerindra, karena partai besutan Prabowo telah menanam luka politik yang sangat dalam. Komitmen Gerindra terhadap KMP itu sangat rendah karena itu Golkar dan juga PAN tak akan mengekor Gerindra. Kalau Gerindra mau

jalan, silahkan jalan sendiri.

Meski demikian, Warih mengaku, Golkar belum mempunyai calon untuk posisi bupati atau wakil bupati. Karena sadar yang dilakukan PKB nanti akan menyandingkan orang PKB sendiri untuk jabatan bupati dan wakil bupati. Dalam tiga sampai tiga bulan ini Golkar masih wait and see, meskipun pada saatnya nanti akan dibuka pintu pendaftaran.

Golkar dengan empat kursi memang sangat berat untuk mencalonkan nama, karena dibutuhkan enam kursi lagi yang itu sangat sulit dilakukan. Berarti Golkar harus melakukan koalisi dengan partai lain.

Dalam pantauan Bhirawa partai yang secara mandiri bisa mencalonkan pasangan hanya PKB saja dengan 13 kursi. PDIP yang punya delapan kursi harus meng-

gaet partai lain untuk mengusut paket Cabup/Cawabup. Menurut penuturan sejumlah politisi Sidoarjo, Pilkada Sidoarjo yang digelar serentak dengan daerah lain pada Bulan Desember 2015, kehilangan gregetnya karena faktor incumbern Saiful Ilah.Saiful Ilah adalah jago NU dan PKB yang dari hasil survey DPP. PKB sendiri meraup suara 89%. Karena itu DPP PKB juga tak ragu menempatkan Saiful sebagai Cabup lagi. Cuma siapa yang akan digandeng sebagai wakilnya nanti. ‘’Guyonannya kalau ingin Pilkada Sidoarjo seru, Saiful Ilah harus mundur dulu dari bursa pencalonan he he he,’’ ujarnya. Tetapi itu seperti mengharapkan gajah bisa terbang, mengharapkan sesuatu yang mustahil. Tak mungkin Saiful mundur, secara fisik masih sehat.

Kinerjanya juga baik.

Ia justru kuatir, calon tak ada yang berani maju karena hanya buang uang saja, tak mungkin bisa menang. Siapa yang bisa mengalahkan Saiful , tanyanya.

Pasti tidak ada. Saiful tidak butuh wakil yang kuat. Bahkan dipasangkan dengan orang memble saja, Saiful diyakini menang.

Namun di tengah kemustahilan itu, muncul sebuah nama dari dalam PKB sendiri, yakni Abdul Kolik. Anggota DPRD Sidoarjo ini tercatat sebagai pendulang suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif 2014. Kolik (Komunitas Wong Cilik) sudah rapat di media sosial melalui timnya yang aktif menggalang dukungan. Namun satu hal, Kolik tak mungkin mencalonkan melalui PKB karena partai yang dididirikan Gus Dur sudah dikunci sebuah nama yakni Saiful Ilah.Q hds

Siswa SMA Prihatin dengan Lansia

Kondisi Liposos di Lingkungan Balon Rawe, Kel Kedundung, Kota Mojokerto yang tahun ini bakal direhab.

kariyadi/bhirawa

Dinsos Bangun Panti Jompo Senilai Rp 1 M Mampu Tampung 20 Lansia Miskin Warga Kota Mojokerto Kota Mojokerto, Bhirawa Dinas Sosial Kota Mojokerto bakal membangun barak rumah penampungan orang tua lanjut usia (Lansia) di Lingkungan Pondok Sosial (Liposos) Balongrawe, Kel Kedundung, Kec Magersari, Kota Mojokerto. Bangunan panti lansia itu diproyeksikan dapat menampung sedikitnya 20 lansia. Pemkot Mojokerto mengalokasikan anggaran Rp1 miliar dalam APBD 2015 ini.

Pembangunan panti jompo ini diharapkan dapat mengatasi persoalan membludaknya Lansia miskin di Kota Mojokerto. Dinas Sosial Kota Mojokerto menyebutkan, dari 966 orang Lansia yang tak mampu, 90 orang masuk kategori sangat miskin.

Sehingga butuh tempat tinggal dan dipelihara yang layak dan merupakan tanggung jawab pemerintah. ‘’Kita menghadapi persoalan Lansia miskin yang cukup serius.

Dengan selesainya pembangunan panti jompo di Liposos tahun ini

kami harapkan dapat menjadi solusi persoalan ini,’’ terang Kadis Sosial Pemkot Mojokerto, Sri Mudjiwati, dihubungi, Minggu (22/2) kemarin.

Mantan Direktur RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo ini juga berharap banyak dengan selesainya pembangunan rumah panti ini. Ia mengatakan, sebagian penghuni rumah singgah yang sudah renta dapat berpindah ke panti ini. Penghuni barak rumah singgah yang mengotot di barak tua yang rentan ambruk sangat rawan jadi korban rubuhnya bangunan reyot berusia puluhan tahun. ‘’Mereka yang tinggal di barak reyot akan difokuskan jadi satu ke bangunan baru. Sebab mereka ngotot tinggal di rumah yang bangunan mau rubuh,’’ tambahnya.

Namun, minimnya kapasitas panti jompo ini tak bisa menyelesaikan persoalan Lansia miskin. Mengingat panti baru ini hanya dapat menampuh 20 tempat tidur. Sri Mudjiwati berharap pembangunan

ini bakal dilanjutkan tahun depan.

Sejak diserahkan Pemprop Jatim tahun 1980 an, kondisi barak di Liposos Balongrame amat miris.

Para orang miskin ditempat ini menempati kamp-kamp tua yang berumur puluhan tahun. Mereka mengisi rumah-rumah reyot yang mengancam nyawa mereka sewaktu-waktu. Terbukti, meski tak sampai merenggut korbam jiwa, beberapa rumah sempat ambruk.

Persoalan lain, rumah penampungan yang ada sebagian dijadikan tempat tinggal tetap oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Liposos Kota Mojokerto itu berdiri diatas areal sekitar setengah hektar.

Wakil Ketua Komisi III (Bidang Kesra) DPRD Kota Mojokerto, Hardiyah Santi merespon positif rencana pembangunan Liposos itu. ‘’Kondisi liposos itu memang sangat memprihatinkan dan kurang layak,’’ ujar politisi berjilbab asal Partai Golkar ini.Q kar

Bupati MKP Hadiri Sertijab Danrem 082 CPYJ Kab Mojokerto, Bhirawa Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) menghadiri serah terima jabatan (Sertijab) Komadan Korem 082 CPYJ Mojokerto Aula Makorem.

Sertijab dilakukan antara Kolonel Czi Suparjo yang pindah tugas sebagai Dirbin Sismet Pusterad digantikan Kolonel Inf Irham Waroihan yang sebelumnya menjabat sebagai Asterkas Kostrad.

Selain Bupati MKP, acara juga dihadiri Assisten, Kepala SKPD Kab Mojokerto, Dandim 0815, serta Danlinud 503. Kolonel Czi Suparjo mengatakan, berterima kasih ke seluruh pihak yang membantu menjalankan tugas di wilayah Kab Mojokerto dan Kota Mojokerto selama kurun waktu 10 Bulan.

Sementara itu dalam Perkenalannya Kolonel Inf Irham Waroihan menyampaikan siap menjalan tugas

baru dengan mutu membantu pihak pihak terkait. Dan mengadakan koordinasi serta komunikasi yang baik dengan berbagai pihak.

Bupati Mojokerto MKP menyampaikan dengan peralihan Komandan Korem 082 / CPYJ yang baru dapat menjalankan tugas dengan baik serta dapat menjaga kondisi Mojokerto lebih baik. ‘’Pemkab akan mendukung dan membantu kinerja Danrem,’’ jelas MKP.Q kar.min

Sidoarjo, Bhirawa Prihatin komdisi orang-orang Lansia (Lanjut Usia) yang tak pernah mendapatkan tempat yang baik, serta kurangnya fasilitas yang memadai di tempat hiburan maupun di tempat keramaian, Mall dan RS. Membuat siswa SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo, Ahmad Habib dan Prasetyo Langgeng Utomo, berkreasi menemukan ide yang sangat bermanfaat bagi Lansia.

Kedua siswa ini berhasil membuat kursi roda yang bisa dijalankan dengan menggunakan stick Play Station, atau yang diberi nama Power Stand Up Electric Wheelchair. Sebuah kursi roda berdiri, dan berhasil meraih medali perak dalam Indonesian Science Project Olympic tingkat nasional yang diadakan di Tangerang, Provinsi Banten.

Sambil menjalankan karyanya, Prasetyo menjelaskan kalau kursi roda ini juga dilengkapi alat pengontrol menggunakan stick wireless, sebagai penggerak kursi roda untuk maju, mundur, ke kanan, dan

ke kiri menggunakan tanda panah di stick. ‘’Sehingga kursi roda bisa dikontrol orang lain maupun penggunanya sendiri. Kursi ini sangat cocok untuk Lansia dan penyandang cacat,’’ jelasnya.Q ach

achmad suprayogi/bhirawa

Ahmad Habib dan Prasetyo LU saat memperagakan hasil karyanya.

Puspa Agro Maksimalkan Serapan Kopi

Tahun Ini Juga Tampung Kakao dan Jagung Petani PT Puspa Agro, melalui Divisi Trading House-nya, terus meningkatkan daya serap terhadap hasil panen petani kopi di Jawa Timur. Manajemen pasar induk agrobis ini juga siap menampung dan membuka akses pasar untuk petani kakao dan jagung dengan harga yang berkeadilan.

Untuk sementara, petani kopi —lewat gabungan/kelompok tani (Gapoktan)— yang bekerja sama dengan Puspa Agro baru di Jember. Puspa Agro juga berencana terus mengembangkan kerja sama dan menjangkau petani di daerah lain yang menjadi sentra penghasil kopi.

Dari para petani, komoditas biji kopi dihimpun dengan cara membelinya secara tunai dengan harga berkeadilan. Artinya, harga yang disepakati dipastikan di atas rata-rata ketika mereka menjual kepada tengkulak. Oleh manajemen Puspa Agro, kopi yang terhimpun ini kemudian didistribusikan melalui mekanisme pasar, baik ke pabrikan lokal, perdagangan antarpulau, maupun ekspor. Selama periode Juni – Oktober 2014, kopi petani yang sudah terserap sebanyak 415 ton dengan nilai Rp8,7 miliar (selengkapnya, lihat grafis). Puspa Agro terus berupaya meningkatkan kapasitas serap, baik terkait volume komoditas maupun area jangkauannya. Diharapkan, pola ini memberikan harapan dan jaminan kepada para petani, bahwa hasil panen mereka terserap pasar dengan harga yang bagus dan terbayar secara tunai.

Sementara itu, mulai tahun 2015 ini Divisi Trading House juga siap menyerap kakau (bahan baku cokelat) dari hasil para petani di Kabupaten Blitar dan komoditas jagung di Gresik dan Bojonegoro. Seperti komoditas kopi, nantinya Puspa Agro membeli kakao dan jagung yang dihimpun lewat kelompok-kelompok tani dengan harga tunai. Hasil kebun ini kemudian didistribusikan baik untuk pabrikan, perdagangan antarpulau, dan ekspor.

Sebelumnya, Puspa Agro juga telah menyerap hasil panen petani untuk komoditas aneka sayur dan buah-buahan, telor, ayam potong, ikan, serta Kapasitas Serapan dan Nilai Transaksi rempah-rempah. Ini dilNo Komoditas Serapan Nilai Transaksi (Rp) Keterangan akukan sebagai upaya 1 Buah 57,809 ton 3.226.713.000,00 Jan s/d Des 2014 meningkatkan nilai tam2 Sayur 38,809 ton 358.187.000,00 Jan s/d Des 2014 bah petani, peternak, 3 Ikan 39,359 ton 1.249.098.000,00 Agt s/d Des 2014 juga nelayan. Sebab, 4 Rempah 8,660 ton 81.160.000,00 Okt s/d Des 2014 selain membeli secara 5 Ayam 19,123 ton 427.169.000,00 Juli s/d Des 2014 tunai, harga yang dipatok 6 Telur 4,680 ton 99.684.000,00 Des 2014 Puspa Agro di atas rata7 Kopi 415 ton 8.711.934.000,00 Juni s/d Okt 2014 rata pasaran yang se8 Wortel 196,729 ton 223.581.000,00 Sept s/d Des 2014 lama ini dikuasai para tengkulak. Q (*)

"Ayo Membangun Kabupaten Mojokerto bersama MKP"

Bupati MKP Blusukan, Sapa Warga Tiga Desa Lewat Rembug Desa Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) terus mewujudkan pembangunan pedesaan Kab Mojokerto melalui program rembug desa. Didampingi Kepala SKPD, MKP menyapa warga tiga desa dalam kegiatan blusukan rembug desa itu. Tiga desa yang dikunjungi yakni Mojodadi, Kec Kemlagi, Desa Gemekan Kec Sooko dan Desa Lebak Jabung, Kec Jatirejo.

Di Desa Mojoadi MKP menyisir tiga dusun, yakni Dusun Bakalan, Kalimati dan Kedungwaru yang sebagian jalannya sudah bagus.

Disela – sela perjalanan menyusuri dusun, bupati dan rombongan meyempatkan singgah di punden desa dan berdialog dengan warga desa yang menyampaikan terima kasih untuk jalan lingkungan yang sudah dibangun. ‘’Sudah merupakan tanggung jawab saya untuk membangun Kab Mojokerto termasuk membangun desa yang lebih baik,’’ ujar Bupati MKP. Rembung desa kedua MKP mengunjungi Desa Gemekan, Kec Sooko. Dusun yang pertama dikunjungi yakni Dusun Kedawung. Selanjutnya diteruskan

ke Dusun Kedungbendo dan Dusun Gemekan, setelah menelusuri tiga dusun acara kemudian dipusatkan di Balai Desa Gemekan. ‘’Kab Mojokerto memiliki banyak anggaran yang dapat memenuhi semua keinginan warga, tapi semua itu perlu koordinasi dan perencanaan yang matang, menurut aturan dan kordidor yang benar,’’ ujar MKP dihadapan Warga. Di akhir acara rembug desa, Bupati MKP memberikan santunan untuk anak yatim dan para janda serta kaum duafa.

Tujuan desa ketiga yakni Desa Lebak Jabung, Kec Jatirejo.

Menanggapi keluhan warga, Bupati MKP langsung memerintah Kepala Desa Lebak Jabung

untuk segera mengajukan Proposal terkait permintaan bantuan masyarakat. ‘’Dengan adanya pelebaran jalan, perbaikan drainase dan penerangan jalan, saya ingin mengubah desa ini menjadi seperti kota dan juga dapat me-

ningkatkan perekonomian masyarakat,’’ janji Bupati MKP. Bupati menyampaikan, kegiatan rembug desa merupakan lanjutan program sambang desa yang dilaksanakan pada tahun 2014. Dalam rembug desa yang

karyadi/bhirawa

Bupati Mustofa Kamal Pasa makan dirumah warga desa Lebak Jabung, Kec Jatirejo.

karyadi/bhirawa

Bupati Mustofa Kamal Pasa menyapa seorang warga dalam blusukannya ke pemukiman warga.

lalu, hanya mengunjungi balai desa dan hanya menyampaikan program – program. Tetapi untuk program rembug desa tahun ini, dirinya bersama Kepala SKPD berdialog dan melihat langsung kondisi masyarakat yang ada di dusun – dusun, sehingga bisa mengetahui apa yang diperlukan dan diharapan oleh masyarakat

kepada Pemkab Mojokerto.

Bupati menegaskan, sudah menjadi kewajiban setiap pemimpin untuk mengayomi, memelihara dan menyejahterakan semua warganya. ‘’Saya ingin, dalam kepemimpinan saya ini ada tinggalan yang awet dan bermanfaat untuk masyarakat banyak,’’ pungkas Bupati MKP.Q kar,adv

JAWA TIMUR

6

Senin Pon 23 FEBRUARI 2015

Bupati Malang Sambut Positif Permendag

KILAS JATIM

Pemkab Kaji Ulang Anggaran Pilkada 2015

Melarang Minimarket Menjual Bir

Sumenep, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Sumenep berencana berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat soal anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2015. Koordinasi itu dimaksudkan untuk mengkaji ulang anggaran pilkada sebesar Rp30 miliar yang dianggarkan di APBD 2015.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Hadi Soetarto menyatakan, setelah rancangan Undang-undang No 1 Tahun 2015 tentang Pilkada disahkan, pihaknya berencana melakukan kajian ulang bersama KPU terkait anggaran pilkada yang tersedia di APBD sebesar Rp30 miliar, apakah akan ditambah atau tetap.

Sebab estimasi itu hanya disesuaikan dengan anggaran yang ada di APBD. "Kami bakal mengkaji ulang besaran anggaran pilkada Rp30 milyar itu. Kalau memang membutuhkan penambahan kami akan tambah di PAK nanti," kata Hadi Soetarto, Minggu (22/2).

Menurut Hadi, sesuai aturan pilkada yang baru disahkan dalam paripurna DPR RI, tahapan pilkada itu tidak ada uji publik dan putaran kedua sebagaimana rancangan undangundang sebelumny. Jadi, dengan berkurangnya item tahapan pilkada itu dipastikan akan menghemat anggaran pilkada.Q sul

Kab Malang, Bhirawa Bupati Malang menyambut positif telah diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Peredaran Minuman Beralkohol Golongan A, yang melarang minimarket menjual minuman keras berkadar alkohol rendah antara 0 sampai 5 persen.

“Meski pemberlakuan Permendag tersebut pada 1 April 2015 mendatang, tapi hal itu sebagai upaya pemerintah untuk menekan angka kriminalitas. Sebab, kasus kriminalitas mayoritas diawali dengan meminum-minuman keras (miras) terlebih dahulu,” papar Bupati Malang H Rendra Kresna, Minggu (22/2), kepada wartawan.

Dengan adanya Permendag tersebut, kata dia, maka pihaknya akan segera memerintahkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diserindag) untuk melakukan sosialiasi kepada minimarket-minimarket. Karena minimarket seperti Alfamart dan Indomaret di wilayah Kabupaten Malang sebagian masih menjual bir dengan kandungan alkohol 5

KEHILANGAN TULUNGAGUNG

persen.

“Nantinya jika ada minimarket yang kedapatan menjual bir agar segera ditarik.

Sebab negara tidak pernah mengizinkan minimarket menjual minuman beralkohol karena tidak termasuk ke dalam kategori tempat yang khusus,” terang Rendra.

Jika aturan Permendagri itu sudah diberlakukan, lanjut dia, namun masih ada minimarket menjual bir, maka pihaknya tidak mau tawar menawar dan langsung akan menindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebenarnya, masih dikatakan Rendra, sejak lama atau pada 1970 sudah ada aturan yang mengharuskan minuman keras beralkohol dijual di tempat khusus.

Sehingga dengan aturan

tersebut, Rendra menyebutkan, minimarket tidak termasuk dalam golongan tempat khusus yang diperbolehkan menjual minuman beralkohol, sekalipun kadarnya rendah, seperti jenis bir. “Jadi kalau bicara soal perundang-undangan, jika dibilang melanggar, ya melanggar. Sebenarnya sejak dulu minimarket yang menjual bir sudah melanggar aturan,” tuturnya, yang juga didampingi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Malang ini.

Sementara itu, Assisten Manager Corporate Comunication Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara PT Sumber Alfiria Trijaya Singosari, Kabupaten Malang M Faroq Ansrori mengatakan, sebelum adanya Permendag Nomor 6 Tahun 2015, minimarket yang kita kelola yakni Alfamart yang tersebar di wilayah Malang Raya sebagian penjualan minuman keras jenis bir sudah kita tarik. “Sehingga dengan dikeluarkannya Permendag tersebut, maka Alfamart ak-

HILANG STNK, Honda, AG4397RAH, a/n. Siti Rofiah, RT 001 RW 002, Ds/Kec. Ngunut-T.Agung No. 369/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha Mio, th. 2014, Merah, AG4749RAI, a/n. Sugito, Ds. Batangsaren, Kauman-T.Agung No. 340/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha 5D9, th. 2009, Biru, AG3707TL, a/n. Heru Budiono, Ds/Kec. Kedungwaru-T.Agung No. 341/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki, th. 2011, Biru Hitam, AG3843OA, a/n. Agus Yulianto, Ds. Tegalrejo, Rejotangan-T.Agung No. 342/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki, th. 2011, Hitam Biru, AGAG4449OE, a/n. Heru Sukoco, Ds. Sumberingin Kulon, Ngunut-T.Agung No. 343/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2001, Orange, AG3560RV, a/ n. Ida Ingirwati, Ds. Majan, Kedungwaru-T.Agung No. 344/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 1996, Hitam, AG2098SX, a/n.

Eny Styowati, Kel. Bago RT 3/1-T.Agung No. 345/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha Mio J, Putih, AG3121SE, a/n.

Trianah, Ds/Kec. Kauman RT 03/02-T.Agung No. 346/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda NF125SD, th. 2005, Hitam Putih, AG5458SA, a/n. Marjono, Ds. Ngrance RT 05/02, PakelT.Agung No. 347/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha Mio J, th. 2012, Merah, AG3680ON, a/n. Trianah, Ds/Kec. Kauman RT 03/02T.Agung No. 348/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB, Honda Revo, th. 2009, AG4340TW, a/n.

Binah, Ds. Purworejo RW 01 RT 04, Ngunut-T.Agung No. 349/IMB/BI-II/2015

Salah satu minimarket milik PT Sumber Alfiria Trijaya yang berada di wilayah Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. an memenuhi ketentuan Permendag tidak lagi akan menjual bir. Dan batas waktu toleransi penarikan penjualan bir pada 16 April 2015,” jelasnya.

Ditegaskan, pihaknya sangat mendukung Permendag yang mengeluarkan larangan kepada minimarket menjual

bir. Karena meski bir hanya berkadar alkohol 5 persen, hal itu juga akan membuat seseorang kehilangan kesadaran (mabuk) jika kebanyakan mengkonsumsinya. Selain itu juga sebagai salah satu memicu sesorang untuk melakukan tindakan kriminalitas setelah meminumnya.Q cyn

Bupati Resmikan Peletakan Batu Pertama Kantor Pusat Data Situbondo Situbondo, Bhirawa Bupati Situbondo, H Dadang Wigiarto meresmikan peletakan batu pertama renovasi pembangunan kantor pusat data Kabupaten Situbondo, Jumat pagi kemarin (20/2). Acara yang dimulai sekitar pukul 08.00 wib itu dipusatkan di sebelah Kantor Radio Rengganis FM, dengan dihadiri Sekda Syaifullah, Kepala Bapeda Hariyadi Tedjo Laksono dan sejumlah pimpinan SKPD dilingkungan Pemkab Situbondo.

Menurut Hariyadi, renovasi pembangunan pusat data itu bertujuan untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat maupun elemen lain, termasuk kalangan pegawai saat membutuhkan informasi perihal Kabupaten Situbondo.

Tentunya, kata Hariyadi, pembangunan gedung tersebut akan disediakan layanan terintegrasi dan jaringan online. “Dengan demikian, masyarakat tidak perlu repot lagi disaat mencari

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 2682 FB, a/n Siyati, Ds. Tanjung Pecinan rw 10/02, Kec. Mangaran, Situbondo.

No. 350/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6171 EF, a/n Nursa Adatuz Zahro Hj, Ds. Bugeman rw 02/04, Kec. Kendit, Situbondo.

No. 351/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 4477 FA, a/n Kusno, Ds. Wringin Anom, rw 01/02, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 352/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 3254 EZ, a/n Novita Kusumaningyas, Ds/Kec. Banyuglugur, rw 03/01, Situbondo.

No. 353/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 5881 E, a/n Lilik Hadiyati, Kel. Dawuhan rw 02/03, Kec. Kota Situbondo.

No. 354/IMB/BI-II/2015

cyn/bhirawa

informasi data lengkap perihal Situbondo. Termasuk juga hasil pembangunan bisa diakses disana,” ujar mantan Kepala BKPPP Kabupaten Situbondo itu.

Sementara itu Bupati Dadang Wigiarto, mengatakan, pembangunan gedung pusat data Kabupaten Situbondo diharapkan dapat mempercepat pekerjaan para pegawai maupun kalangan masyarakat secara umum.

“Ini untuk mengefisienkan waktu yang dimiliki para pegawai dan masyarakat, dalam mencari kebutuhan data di Kabupaten Situbondo. Gedung ini nanti akan disiapkan jaringan IT (informasi tehnologi) dengan bentuk partnership dari beberapa SKPD yang ada,” terang Bupati Dadang.

Orang nomor satu dijajaran Pemkab Situbondo itu menambahkan, jika ditemukan kesulitan saat mencari data, SKPD tertentu harus sudah mempersiapkan cara penanganan khusus dengan tidak menggan-

tungkan permasalahan kepada SDM (sumber daya manusia) yang ada.

“Salah satu perusahaan BUMN yakni PT Telkom, ujar Bupati Dadang, juga menawarkan jalinan kerjasama dibidang pusat data tersebut. Ini merupakan peluang yang bagus untuk kita sikapi, sehingga ada transfer keterampilan kepada SDM yang ada,” tandas Bupati Dadang.

Masih kata Bupati Dadang, kedepan agar keberadaan gedung pusat data Kabupaten Situbondo bisa efektif dan efisien, harus mempersiapkan sejak dini segala sesuatu yang diperlukan. Misalnya saja, sebut Bupati Dadang, ada kesiapan SDM yang unggul dengan menggandeng mitra kerja dan ketersediaan tenaga dibidang IT tersebut.

“Jika itu terealisasi, saya minta buatlah kontrak kerja secara sungguh-sungguh,” pungkas Bupati Dadang, saat menyampaikan arahan singkat kemarin.Q awi

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo, H Dadang Wigiarto SH saat meletakkan batu pertama peresmian kantor pusat data Kabupaten Situbondo.

5.000 Penggalang Pramuka Ikuti East Java Scout Challenge 2015 Kab. Madiun, Bhirawa Apel anggota Penggalang Gerakan Pramuka Kabupten Madiun yang dipimpin langsung oleh Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos dalam rangka East Java Scout Challengge 2015 diikuti oleh 5000 anggota Penggalang Pramuka baik dari SD maupun MI kelas IV dan kelas V. di bumi GOR Pengeran Timoer Kab. Madiun, Sabtu (20/2).

Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kab. Madiun yang juga Wakil Bupati Madiun Drs. H. Iswanto, M.Si melaporkan, kegiatan East Java Scout Challengge 2015 ini adalah merupakan ajang lomba beregu ber-

tujuan untuk uji kecerdasan, ketangkasan dan ketrampilan serta pendidikan kepramukaan.

“Yang jelas, kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama yang baik antara Gerakan Pramuka Kwarda Jawa Timur dengan DBL Jawa Pos Group yang tujuannya untuk membentuk karakter kaum muda dan meningkatka pengetahuan, ketrampilan dan sikap anggota Pramuka khususnya para Penggalang, kata Iswanto Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kab. Madiun.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam 3 etape dan setiap etape dikuti oleh 83 regu putra dan 83 regu putri yang berasal

dari gugus depan yang berpangkalan di SD/MI di 15 Kwartir Ranting Kecamatan di Kab. Madiun. Etape pertama mulai tgl 21 s/d 22 Pebruari, etape kedua tgl 23 s/d 24 Pebruari dan etape ke tiga tgl 25 s/d 26 Pebruari 2015.

Dari setiap etape kegiatan akan ditetapkan 2 regu favorit berdasarkan urutan nominasi perolehan medali untuk mengikuti lomba berikutnya. Regu pemenang urutan pertama putra dan putrid dari dari tiap etape berjumlah 3 regu putra dan 3 regu putrid dan akan mewakili Kwracab Gerakan Pramuka Kab. Madiun ke lomba tingkat Prov.

Jatim pada Agustus mendatang.Q dar

Gus O’ong Bangga Kiai Bisa Nulis Puisi Dari Bedah Buku Karangan KHR Azaim Ibrahimy Pemandangan tak lazim ditunjukkan oleh KHR Azaim Ibrahimy, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo, yang menjadi pembicara dalam bedah buku yang ditulisnya dengan judul ‘Rindu Sebatang Pohon’ yang merupakan karya refleksinya selama belajar di Mekkah, bertempat di Rumah Dinas Wakil Bupati Jalan Ahmad Yani Bondowoso, Minggu (22/1) kemarin.

Dianggap tak lazim, karena selama ini kiai di Jawa Timur khususnya, umumnya datang untuk memberikan pengajian atau ceramah, tapi saat ini kiai muda tersebut datang membawa bukunya untuk dikaji dan dibedah bersama dengan mendatangkan pembanding sastrawan dari Jember yaitu Fathurrahman atau yang biasa disapa Gus O’ong yang tak lain adalah guru Spiritual dari para artis ternama seperti Opick, Uje, Charlie dan Hanung Bramantyo.

Kiai Azaim yang diberi kesem-

patan untuk memaparkan isi bukunya memulai cerita dari sejak dia belajar dipesantren, yang selalu merefleksikan setiap kata hikmah yang disampaikan gurunya, sehingga dari itu semua dikumpulkan menjadi sebuah tulisan yang saat ini diterbitkan menjadi buku tersebut.

Dengan gaya kental ala pesantren inilah menurut Azaim yang memulai pendidikannnya di Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo hingga di Mekkah, dia mengakui tulisannya yang sarat penuh pesan dakwah tersebut

merupakan perpaduan dari gaya penulisan puisi dan penyampaian pesan dakwah yang merupakan renungan dari berbagai sumber kitab yang dibacanya. “Karena tulisan ini merupakan refleksi, tentu setiap bab tidak bisa saya selesaikan sehari ada yang sampai dua tahun,” kata Azaim menyampaikan isi tulisannya.

Dipilihnya judul Rindu Sebatang Pohon menurutnya, karena dirinya terinspirasi akan cerita kerindangan pohon kurma di masjid Nabawi yang digunakan Rasulullah saat berdakwah karena saat itu belum ada mimbar. “Sebuah pohon saja menangis karena rindu Rasulullah, masak kita yang umatnya kalah dengan pohon kurma,” kata Azaim kemarin.

Gus O’ong yang diberi kesempatan untuk mengkritisi karya Kiai Muda tersebut mengaku

bangga, karena selama ini kiai hanya bisa ceramah tanpa mampu merefleksikan melalui tulisan, walaupun dirinya mengakui cukup perlu referensi yang banyak untuk memahami isi buku yang menggunakan bahasa Filsafat yang tinggi tersebut.

Dia mencontohkan terkait tulisan bagaimana menggambarkan kecintaan Azaim pada ayah bundanya yang membawanya seolah-olah larut dalam permainan bahasa penulis yang juga menggugahnya untuk terus mengabdi pada kedua orang tuanya walaupun saat ini sudah tiada.

“Saya tentu berharap karya Kiai Azaim terus bermunculan, karena dakwah melalui tulisan saat ini cukup langka di kalangan kiai Jawa Timur,” katanya.

Pada kesempatan terakhir dari sesi tersebut setelah dilakukan

mb7/bhirawa

Bedah buku ‘Rindu Sebatang Pohon’ di Rumah Dinas Wakil Bupati Jalan Ahmad Yani Bondowoso, Minggu (22/1) kemarin. tanya jawab yang membuat para penulis dan pembicara cukup terinspirasi karena ternyata banyak tulisan kalangan santri yang saat ini belum terpublikasi dengan baik dan akan menjadi ontology.

Hadir dalam acara bedah buku tersebut Wakl Bupati Bondowoso KH Salwa Arifi, Ketua Dewan Pendidikan H Syaeful Bahar MSi, serta para aktifis pemuda dan tokoh agama di Bondowoso.Q mb7

JAWA TIMUR

Senin Pon 23 FEBRUARI 2015

KILAS JATIM

Holcim Gunakan Pasir Gunung Semeru Lumajang, Bhirawa Ada yang menarik dari upaya Semen Holcim dalam upaya memperkuat program Solsi Rumah khususnya di kawasan Tapal Kuda yaitu, mulai Pasuruan sampai dengan Banyuwangi. Yakni, penggunaan Pasir dari gunung Semeru Lumajang sebagai bahan utama bahanbahan kontruksi dan bangunan. ‘’Untuk kawasan Tapal Kuda untuk program Solusi Rumah memang menggunakan Pasir Semeru Lumajang. Khususnya untuk bahan pembuatan Batato (Batu Bata Batako) dan bahan-bahan lainnya,’’ kata Taufiq Hidayat, Solusi Rumah Holcim Indonesia CPM (Concret Product Manufacture) Network Manager di sela-sela acara peresmian Gerai Solusi Rumah Mataram Bangun Perkasa di Lumajang (21/02).

Acara peresmian ini dihadiri langsung oleh General Manager Solusi Rumah Hokcim Indonesia, Peterson Siringoringo dan para rekanan serta undangan lainnya.

Lebih lanjut Taufiq Hidayat mengungkapkan, Holcim menerapkan aturan yang ketat terkait dengan pasir yang digunakan untuk mendukung program Solusi Rumah. ‘’Ada beberapa hal yang harus dipenuhi sebelum pasir suatu daerah digunakan Holcim,’’ tambahnya.Q yat

PMI Bondowoso Terus Berbenah Bondowoso, Bhirawa Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Bondowoso Miftahul Huda SH, sejak dilantik oleh Bupati Amin Said Husni beberapa waktu lalu, terus melakukan terobosan di bidang sosial khususnya dalam rangka membantu masyarakat tidak mampu.

Salah satu terobosan yang sangat spektakuler saat ini adalah bekerja sama dengan Rumah Sakit PTP Jember yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso bakal menggratiskan pengobatan 5000 Dhuafa. Penggratisan pengobatan tersebut menurut Miftah-panggilan akrabnya- khusus diberikan pada penderita 7 penyakit, di antaranya hernia, bibir sumbing, katarak, benjol, kaki bengkak dan kepala besar atau Hedrocepalus.

“Alhamdulillah berkat dukungan Bupati dan kerja sama dengan Rumah Sakit PTP Jember kita akan menggratiskan pengobatan untuk 500 warga kurang mampu penderita penyakit tersebut,” kata Miftah pada Bhirawa Jumat pekan lalu.Q mb7

Tol Surabaya-Malang Prioritas Urai Kemacetan Kota Batu, Bhirawa Setelah tol Porong - Pandaan dioperasikan, maka pembangunan jalan tol Pandaan - Malang menjadi prioritas utama untuk memecahkan kemacetan jalur Surabaya - Malang - Batu. Jalan tol tersebut saat ini masih dalam taraf pembebasan lahan dan diharapkan tahun 2016 sudah mulai dilakukan pembangunan.

Demikian diungkapkan Wagub Jatim Saifullah Yusuf kepada wartawan di sela-sela pembukaan Aksioma di Gelora Brantas Kota Batu.

Lebih lanjut dikatakan, kemacetan jalur Surabaya Malang memang sudah pada taraf mengkhawatirkan karena minimnya jalan alternatif di jalur tersebut. "Pembangunan

jalan alternatif Bedali Lawang - Kota Batu memang perlu, tetapi yang menjadi prioritas saat ini adalah tol Pandaan - Malang. Kalau jalan tol sudah ada, maka akan

Pasuruan, Bhirawa Bencana longsor kembali terjadi di Tosari Kabupaten Pasuruan. Sebanyak enam rumah di Desa Baledono, Kecamatan Tosari tertimpah tanah. Terparah di Dusun Purwono, Desa Baledono lantaran longsor nyaris menimbun tiga rumah warga selebar 15 meter dan berkedalaman 12 meter. Tiga rumah di lereng Gunung Bromo itu milik Bayudi, Suwaji dan Suyantoko.

Warga sekitar, Puji Haryono menyampaikan dari enam rumah di Desa Baledono yang tertimpah longsor, tiga rumah di antaranya paling parah tertimbun longsor.

Meski demikian tak ada korban dalam peristiwa ini. “Rumah milik Bayudi, Suwaji dan Suyantoko kondisinya mengalami kerusakan pada bagian belakang akibat longsor dari tebing belakang. Untuk ketiga rumah lainnya hanya mengalami rusak ringan saja,” kata Puji Haryono warga Desa Baledono kepada sejumlah wartawan, Jumat (20/2).

Demi menghindari longsor susulan, pemilik dari tiga rumah itu

berserta keluarganya terpaksa mengungsi sementara hingga kondisi di kawasan Tengger benar-benar aman. “Merekapun mengungsi ke kerabat ataupun warga sekitar. Semuanya demi keamanan bersama,” jelas Puji Haryono.

Selanjutnya, warga dibantu oleh pihak Muspika seperti camat, TNI, dan Polri bersama-sama membersihkan bekas longsor.

Dengan peralatan seadanya, merekapun secara manual membersihkan memakai cangkul.

“Agar aktifitas warga yang menjadi korban longsor kembali berjalan normal, kami langsung berinisiatif membersihkan sisa bekas longsor memalui kerja bakti warga,” kata Khotib warga lainnya disela-sela membersihkan bekas longsor.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan, Bakti Jati Permana mengatakan selain menimpah rumah warga, longsor juga menumbangkan puluhan kayu disepanjang jalan desa yang menuju jalan wisata ke Gunung Bromo.Q hil

ketahanan pangan nasional yang berujung juga kepada ketahanan nasional.

“Optimasi lahan merupakan salah satu program untuk meningkatkan ketahanan pangan khususnya komoditas padi. Diharapkan para petani dapat memanfaatkan teknologi spesifikasi lokasi sehingga para petani dapat meningkatkan hasil produksi padi,” ujarnya.

Widodo menerangkan Calon Penerima Program Pengembangan Optimasi Lahan di Kabupaten Kediri tahun 2015 ini, berjumlah 13 Kelompok Tani dari 13 Desa yang berbeda dari 8 Kecamatan. “Nantinya para peserta

(Kelompok Tani) ini akan dibukakan rekening Bank Jatim yang nantinya akan langsung ditransfer dana melalui nomor rekening masing-masing atas nama kelompok tani sesuai dengan luas lahan yang dimiliki,” kata Widodo.

Bupati Kediri Haryanti Sutrisno juga mengatakan bahwa Kabupaten Kediri sangat mendukung terhadap suksesnya Program Pengembangan Optimasi Lahan di Kabupaten Kediri. Menurutnya Program bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Akselerasi terwujudnya ketahanan pangan secara nasional.Q van

Jadikan Giripurno Jembatan Wisatawan dan Hasil Pertanian Pemerintah Kota (Pemkot) Batu melalui Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Bina Marga telah membentuk tim untuk melakukan pendataan dan perencanaan. Salah satu hasilnya adalah diperlukannya pelebaran jalan di Dusun Sawahan Desa Giripurno. Dan untuk merealisasikannya, dinas juga telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 1 miliar.

Di Jalan Raya Desa Giripurno atau tepatnya di Dusun Sawahan, ada jalan dengan panjang sekitar 250 meter yang kondisinya kurang layak. Jalan tersebut hanya memiliki lebar 4 meter dan cukup sempit jika dilalui kendaraan. Kondisi ini cukup membahaykan ketika dua kendaraan saling berpapasan di kawasan tersebut.

“Tim telah melakukan pendataan dan perencanaan. Dan jalan yang lembaranya hanya empat meter itu akan kita lebarkan sampai delapan meter. Direncanakan pelebaran jalan ini sudah mulai dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli nanti,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pengairan dan Bina Marga, Arief Asshidiq, saat dikonfirmasi, Minggu (22/2).

Diketahui, jalan sempit di Dusun Sawahan itu merupakan jalur yang menghubungkan Kota Batu dengan Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

Jalan tersebut sering dimanfaatkan warga Desa Giripurno dan sekitarnya untuk membawa atau mengirim hasil sayuran mereka ke Pasar Karangploso.

Kepala Desa Giripurno, Suwan-

kita kembangkan jalan-jalan alternatif menuju Kota Batu," ungkap Gus Ipul sapaan akrab Wagub Jatim.

Dijelaskan, jalan alternatif Bedali Lawang - Kota Batu saat ini masih dalam taraf kajian karena untuk membangun jalan tersebut diperlukan perhitungan yang matang karena selain melewati 2 daerah, juga banyak melewati tanah Perhutani. Belum lagi konturnya yang terjal, sehingga untuk pembangunannya juga membutuhkan anggaran yang sangat besar. "Masih terus dikaji, tetapi belum menjadi prioritas. Karena yang mendesak adalah pemba-

ngunan jalan tol menuju Malang," tegasnya.

Sebagaimana diketahui pertumbuhan ekonomi wilayah Malang Raya saat ini sangat pesat. Terutama dipacu oleh perkembangan pariwisata kota Batu dalam 5 tahun terakhir yang membawa dampak kemacetan lalu lintas di jalur Surabaya - Malang - Batu.

Kemacetan terjadi hampir setiap akhir pekan, hari libur dan liburan sekolah. Apalagi kalau terjadi kecelakaan lalu lintas di jalur Pandaan - Malang dipastikan akan terjadi kemacetan yang cukup parah.

Hal ini karena jalur jalan tersebut hampir-hampir tak

memiliki jalan alternatif.

Kalau toh ada hanyalah jalan kampung yang sangat sempit.

Pemprov Jatim sebenarnya telah melakukan pelebaran di jalan Alternatif Mojokerto Kota Batu melalui Cangar, namun karena medannya yang terjal hanya bisa dilalui kendaraan kecil/ringan. Sebagian kecil saja wisatawan dari Surabaya dan sekitarnya yang memilih jalur Malang Barat yaitu Jombang - Kasembon - Kota Batu. Karena jaraknya relatif jauh dan jalannya tergolong sempit. Apalagi jalur ini saat sekarang sangat ramai karena banyak dipilih oleh pengendara dari arah Barat.Q sup

Enam Rumah di Lereng Gunung Bromo Terkena Longsor

13 Desa Terima Bantuan PPOL Kab Kediri, Bhirawa Sebanyak 13 Kelompok Tani dari 13 Desa yang berbeda dari 8 Kecamatan di Kabupaten Kediri bakal menerima bantuan Program Pengembangan Optimasi Lahan (PPOL) Kediri tahun 2015 ini dari pemerintah pusat. Program ini adalah program pendukung akselarasi terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional khususnya Swasembada komoditas Padi.

Kepala Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Kediri Widodo Imam Santoso, mengatakan bahwa Program Pengembangan Optimasi lahan ini harus dilaksanakan dengan maksimal. Sebab

7

to mengatakan, di Jalan Raya Desa Giripurno perlu dilakukan pelebaran sepanjang 250 meter.

Jalan tersebut sempit atau hanya memiliki lebar empat meter. Dan setelah pihak desa melakukan pengamatan, banyak tikungan tajam dan jalan yang menanjak yang berpotensi mengakibatkan terjadinya kecelakaan. ”Jalan Desa Giripurno ini perlu

dilebarkan. Apalagi jalannya banyak tikungan yang sangat membahayakan. Saya harap pelebaran bisa dilakukan pada sisi kanan kiri. Perlu juga penataan bahu jalan agar semakin indah dan nyaman bagi penguna jalan,” kata Suwanto.

Pelebaran jalan ini, katanya, juga bisa memudahkan para wisatawan untuk memasuki Kota Batu dengan aman. Sebab, jalan raya tersebut salah satu gerbang kota yang bisa dimanfaatkan wisatawan untuk memasuki Kota Batu. “Dengan adanya prasarana jalan yang terus membaik akan menjadi daya dorong untuk wisatawan dari arah Kabupaten Malang untuk datang ke Batu,” pungkas Suwanto.Q nas

nas/bhirawa

Dengan membaiknya prasarana jalan di Desa Giripurno, akan mempermudah para petani sayur di daerah ini untuk membawa hasil pertanian mereka ke Pasar Karangploso.

hilmi husain/bhirawa

Warga dibantu Muspika sedang membersihkan sisa longsor yang menimpah rumah warga Desa Baledono, Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan, Jumat (20/2).

UNIVERSITAS PGRI RONGGOLAWE

OLAHRAGA

8 LINTASAN

Pengurus FORKI DKI 2014-2018 Dilantik Jakarta, Bhirawa Ketua Umum Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB FORKI) Gatot Nurmantyo melantik pengurus FORKI DKI Jakarta periode 2014-2018 pimpinan Raja Sapta Ervian di OSO Sports Center, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (21/2).

Ervian terpilih kembali sebagai ketua umum FORKI DKI Jakarta untuk kedua kalinya secara aklamasi dalam Musyawarah Provinsi DKI Jakarta, November lalu.

Dalam sambutannya, Ketua Umum PB FORKI mengatakan FORKI DKI Jakarta berpotensi kembali menguasai persaingan nasional di bawah Ervian.

FORKI DKI Jakarta juga dilihat memiliki sistem pembinaan yang bagus.

Salah satunya adalah pembinaan lewat Kejuaraan Daerah (Kejurda) Karate di OSO Sports Center, Bekasi, Jawa Barat, 21-22 Februari 2015.

"Kami berharap pembinaan karate di Jakarta mencapai prestasi maksimal.

Kami juga berharap janji pengurus baru untuk membenahi atlet dapat terlaksana dengan baik," kata Gatot saat sambutan pelantikan sekaligus membuka Kejurda Karate DKI Jakarta Sabtu itu.

Gatot mengatakan bahwa FORKI DKI bakal mampu mendapatkan bibit atlet dengan menggelar semacam Kejurda tersebut.

"Dengan pembinaan bagus, FORKI DKI tentu punya potensi besar untuk mengukir prestasi di tingkat nasional maupun internasional, termasuk mengembalikan kejayaan Jakarta," tambahnya.Q ant

Popsivo Jawara Proliga Putaran Pertama Malang, Bhirawa Gor Ken Arok Kota Malang, menjadi saksi keperkasaan tim puteri Jakarta PGN Popsivo, sekaligus mentasbihkan tim ini, menjadi jawara putaran pertama Pertamina Proliga 2015.

Hasil gemilang itu, diraih usai menaklukkan Jakarta Bank DKI, dalam pertandingan terakhirnya pada putaran pertama, Minggu 22/2 kemarin, tiga set langsung.

Popsivo selalu memimpin, dengan nilai cukup fantastik.

Set pertama Popsivo, menundukan Bank DKI,25 – 22, set kedua 25 -19, dan set ketiga Popsivo, makin jauh meninggalkan Bank DKI dengan angka 25 -16.

Hasil ini, menjadikann Popsivo tak mungkin terkejar di posisi teratas klasemen putaran pertama, dengan nilai yang

sangat sangat memuaskan.

Pelatih tim puteri Popsivo, Muhammad Ansori, usai pertandingan, mengutarakan pihaknya bersukur, selama putaran pertama, Popsivo tak terkalahkan.

"Kami bersukur anak-anak bermain total, selama enam kali pertandingan dan hasilnya kami bisa menjadi juara, dengan total poin 16 ,"ujar Muhamad Anshori.

Popsivo, menang berturutturut, dengan kemenangan yang nyaris sempurna, saat mengandaskan Gresik Petrokimia (3-1), Jakarta Electrik

PLN (3-2), Manokwari Valeria Papua Barat (3-0), Jakarta BNI 46 (3-0), Jakarta Pertamina Energi (3-2) dan terakhir menaklukkan Jakarta Bank DKI (3-0).

Kendati menjadi juara Muhamad Anshori, mengakui ada sejumlah catatan yang perlu diperhatikan. Ini merupakan putaran pertama dan timnya harus menjaga ritme pertandingan.

"Ini permulaan perjalanan masih panjang. Karena itu kita interuksikan anak-anak untuk terus menjaga ritme pertandingan. Mereka tidak boleh lengah, harus makin serius untuk persiapan pertandingan selanjutnya,"tutur Ansori.

Apalagi dia juga memberikan catatan khusus, pada laga terakhir, pasalnyan Pada laga tadi, Rita Kurniati dkk sempat

Sumsel ditunjuk Asosiasi Futsal Indonesia untuk menjadi tuan rumah Kejuaraan Nasional Pra Kualifikasi PON untuk zona Sumatera.

Sumsel Tuan Rumah Kejurnas Pra Kualifikasi PON Palembang, Bhirawa Provinsi Sumatera Selatan ditunjuk Asosiasi Futsal Indonesia menjadi tuan rumah Kejuaraan Nasional Pra Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional untuk zona Sumatera pada Oktober 2015.

"Mandat langsung sudah diterima secara lisan dari pengurus pusat, tinggal menunggu surat resminya sebagai penyelenggara kualifikasi PON Jawa Barat tahun 2016," kata Ketua Asosiasi Futsal Daerah Sumatera Selatan Islah Taufik di Palembang, Minggu.

Ia mengemukakan, Sumsel kembali dipercaya karena dinilai sukses menggelar Kejurnas Pra Kualifikasi PON Riau tahun 2011.

Pada saat itu, sebanyak lima provinsi menjadi peserta yaitu, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, serta tuan rumah Sumsel.

"Seperti tahun 2011, nantinya, hanya dua tim yang berhak melaju ke PON Jawa Barat

Program Kerja Bakesbangpol Kabupaten Blitar

Pemkab Blitar Segera Bentuk Tim Fasilitasi Pilkada 2015 lanjut untuk pembentukan Tim Fasilitasi maka pihaknya akan berkomunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar untuk melakukan evaluasi terkait dengan persiapan, sinkronisasi dan pentahapan selanjutnya.

“Kami berharap pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Blitar ini bisa berjalan dengan lancar, aman dan terkendali dengan baik melalui masing-masing calon yang akan maju. Namun tahap awal yang akan kami lakukan adalah koordinasi hartono/bhirawa Hal ini seperti diungkapkan Kepentahapan yang akan dilakukan Drs. Mujianto pala Badan Kesatuan Bangsa dan oleh KPU Kabupaten Blitar,” jelasnya.

Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sementara perlu diketahui terkait Blitar, Drs. Mujianto, menurutnya sesuai amanat dengan persiapan Pilkada di Kabupaten Blitar yang diatur dalam Undang Undang No.15 Tahun pada bulan Desember mendatang, KPUD 2011, yakni Pemerintah Daerah berkewajiban Kabupaten Blitar akan segera mulai tahanpan untuk memfasilitasi dukungan demi kelancaran Pemilu pada bulan depan atau bulan Maret penyelenggaraan Pemilukada, dimana saat ini mendatang, dimana Pilkada di Kabupaten Blitar untuk anggaran persiapan Pilkada sudah siap serentak dengan 18 Kabupaten/Kota lainnya di melalui KPU Kabupaten Blitar yang mengJawa Timur pada Desember mendatang. anggarkan dana sekitar Rp. 26 miliar.

“Untuk melakukan persiapan kami akan “Saat ini yang harus dilakukan adalah sinmemulai tahapan Pemilihan Bupati pada bulan kronisasi dan harmonisasi antara Leading Sektor depan atau bulan Maret mendatang,” kata Ketua Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Blitar KPUD Kabupaten Blitar, Imron Nafifah. sebagai Tim Fasilitasi,” kata Drs. Mujianto.

Beberapa Leading Sektor Penyelenggara Bahkan pada bulan Maret mendatang KPUD Pemilukada di Kabupaten Blitar, dikatakan Drs. Kabupaten Blitar akan mengawali dengan Mujianto diantaranya seperti Komisi Pemilihan melakukan sosialisasi pada masyarakat KaUmum (KPU) Kabupaten Blitar sebagai penyebupaten Blitar bahwa Pemilihan Bupati maju dua lenggara pelaksanaan pemilihan langsung, Pabulan setelah ditetapkannya Undang-undang nitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebagai peNomor 1 tahun 2015 oleh DPR RI pada tanggal ngawas pelaksanaan pemilukada dan Instansi 17 Pebruari kemarin, dengan kekuatan anggaran vertikal lainnya seperti Polri, TNI dan SKPD pada tahu ini KPUD Kabupaten Blitar telah lainnya. menganggarkan Rp. 26 miliar untuk seluruh “Tim Fasilitasi ini bertanggung jawab untuk tahapan Pemilihan Bupati Blitar seperti somenata, mulai dari kesiapan personil yang ada sialisasi, logistik dan pelaksanaan pemilihannya. di jajaran Pemkab Blitar, Komisi Pemilihan Umum “Kami berharap semua tahapan yang akan (KPU), Panitia Pengawas Pemilu hingga ketidilaksanakan pada bulan depan bisa berjalan ngkat Desa dan Kelurahan se- Kabupaten Blitar,” sesuai dengan target dan bisa berjalan dengan ujarnya. lancar,” imbuhnya. Q htn, adv Lanjut Drs. Mudjianto, sambil menunggu tindak

Ditetapkannya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau biasa di kenal dengan Pemilihan Bupati (Pilbup) Blitar pada akhir tahun atau bulan Desember 2015 ini, Pemerintah Kabupaten Blitar segera bentuk Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015.

tertinggal pada set pertama.

“Bisa jadi anak-anak terlalu percaya diri, dan menganggap enteng lawan. Di perjalanan dari hotel menuju GOR Ken Arok, anak-anak sempat berbincang terlalu optimis, mampu mengalahkan lawan, akhirnya sempat ketinggalan di set pertama,” kata dia.

Untungnya pelatih Anshori langsung meminta kepada anak asuhnya untuk berkonsentrasi, dan tidak meremehkan lawan.

"Tadi saya langsung minta agar anak-anak tidak remehkan lawan, akhirnya permainan anak-anak meningkat, dan bisa menguasai jalannya pertandingan,” pungkasnya Ansori.

Sementara itu, Eko Waluyo, Pelatih Jakarta Bank DKI, mengakui hasil pertandingan

ini menunjukan jika timnya, kalah jam terbang dibandingkan Jakarta PGN Popsivo.

Karena itu pihaknya harus melakukan evaluasi total. “ Yang jelas kami harus evaluasi tim, meskipun secara kualitas kami kalah jauh dengan Popsivo. Dari sisi jam terbang kami juga kalah, makanya kami harus terus berbenah, ” kata Eko. Sebenarnya tidak ada gangguan berarti dari lawan.

Hanya mental anak-anak yang masih kurang, mereka ada keragu-raguan. Banyak sekali bola-bola yang terbuang sia-sia.

Dibagian lain, saat tim puteri sudah manasbihkan Popsivo sebagai jawara, sedangkan tim putera hingga berita ini diturunkan pertandingan masih sedang berlangsung. Q mut

KONI Maluku Agendakan Penyelenggaraan PON Remaja

Stadion Sepak Bola Ketapang Kotor karena Sampah Pontianak, Bhirawa Kawasan Jalan Gatot Subroto Payak Kumang, Kecamatan Delta Pawan, atau jalan menuju Stadion sepak bola Panglima Tantemak Kabupaten Ketapang tampak kotor karena banyak warga yang membuang sampah sembarangan di pinggir jalan itu.

"Bahkan sampah banyak dibuang sembarangan hingga di pintu-pintu masuk Stadion sepak bola Panglima Tantemak," kata Ketua PSSI Kabupaten Ketapang M Saupi saat dihubungi di Ketapang, Minggu.

Saupi menyesalkan kurangnya kesadaran warga yang telah membuang sampah di kawasan GOR Panglima Tantemak Ketapang itu.

"Akibat banyaknya sampah yang di buang di kawasan GOR tersebut, bisa berdampak negatif bagi kesehatan atlet Ketapang saat melakukan berbagai latihan olah raga. Karena bukannya malah menghirup udara segar, melainkan mereka malah menghirup udara kotor saat menjalani latihan," ungkap Saupi.

Ketua PSSI Kabupaten Ketapang itu berharap masyarakat tidak lagi membuang sampah di kawasan GOR Tantemak itu.

"Kami juga berharap Dinas Kebersihan Ketapang secepatnya mengangkut tumpukan sampah yang membuat kotor kawasan GOR Tantemak itu," ujarnya.

Apalagi menurut dia saat ini sedang berlangsung turnamen sepak bola Dan Dim Cup ke-7.Q ant

Senin Pon 23 FEBRUARI 2015

2016 yakni yang menjadi peringkat pertama dan peringkat kedua," kata dia.

Menurutnya, dengan menjadi tuan rumah ini membuka peluang Sumsel untuk lolos ke PON Jawa Barat karena mendapatkan dukungan dari suporter setempat serta bisa menjajal arena pertandingan lebih dahulu.

"Sejauh ini ada sekitar 25 atlet, hasil seleksi dari kejuaraan daerah beberapa waktu lalu.

Pada ajang Porprov di Lubuklinggau nanti juga menjadi kesempatan untuk menyeleksi atlet.

Target kita tentunya dapat tiket ke PON," kata dia.

Prestasi olahraga futsal Sumsel sementara ini belum mampu berbicara di kancah nasional.

Pada PON Riau lalu, Tim Futsal Sumsel harus menelan pil pahit setelah didiskualifikasi panitia pelaksana karena kedapatan menurunkan pemain yang telah mendapatkan akumulasi kartu.Q ant

Ambon, Bhirawa KONI Maluku mengagendakan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja pada tahun 2018.

"Maluku sudah saatnya menyelenggarakan PON Remaja dan mendorong pemerintah pusat membangun fasilitas olahraga di daerah ini," kata Ketua KONI Maluku Karel Albert Ralahalu, di Ambon, Maluku, Sabtu.

Rasanya, lanjut dia, setelah PON Remaja 2016 di Jawa Barat, maka Maluku harus mencalonkan diri sebagai tuan rumah.

Karena itu, nantinya dibentuk tim untuk mempersiapkan proposal terkait program KONI Maluku memperjuangkan menyelenggarakan PON Remaja.

"Pastinya mendorong sembilan Pemkab dan dua Pemkot di Maluku bergairah membina para atlet sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan di masing-masing daerah sebagai tanggung jawab menelorkan sumber daya manusia berkualitas di sektor pemuda dan olahraga," ujar Karel.

Mantan Gubernur Maluku dua periode yang berakhir pada 15 September 2013 itu mengemukakan, program tersebut telah dibicarakannya dengan Gubernur Maluku Said Assagaff dan disikapi positif.

KONI Maluku siap berkoordinasi dengan KONI Pusat serta Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk memperjuangkan aanggaran guna membangun maupun membenahi fasilitas olahraga, terutama di Kota Ambon.

"Saya siap meminta dukungan Gubernur Said dan DPRD Maluku untuk menemui Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi serta KONI Maluku agar menyetujui penyelenggaraan PON Remaja 2018 di Kota Ambon," tegasnya.

Karel mengemukakan, tujuan menyelenggarakan PON Remaja di Maluku adalah mengevaluasi pembinaan atlet yang digembleng para pelatih masingmasing cabang olahraga.

"Pembinaan tanpa event berskala nasional itu berarti tidak bisa mengevaluasi hasilnya, sekaligus menggairahkan para atlet menekuni cabang olahraga yang diminatinya saat remaja," katanya.

Karel menambahkan KONI Maluku juga berkoordinasi dengan Gubernur Said untuk menyelenggarakan lomba sepeda gunung memanfaatkan jalan trans Seram.

"Berdasarkan hasil survei trans Seram dengan titik nol di Kota Ambon miliki delapan etape yang bila terselenggara juga strategis dalam mendorong pengembangan sektor pariwisata," ujarnya.

PON Remaja 2014 dipertandingan 15 cabang olahraga yakni atletik, renang, bulu tangkis, bola basket, voli pantai, tenis lapangan, tenis meja, senam ritmik, senam aerobik, silat, judo, sepakbola, menembak, panahan dan loncat indah.

Cabang olahraga yang ditandingkan mengacu pada Youth Olimpic sehingga atlet-atlet yang potensial dan berprestasi terbaik nanti dijaring menjalani Pelatnas Indonesia ke Youth Olimpic.Q ant

Rangkaian HPN, Wartawan Sampang Olahraga Bersama Bupati Rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2015 ke 69, kini persatuan wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sampang, mengelar tanding olah raga antara pejabat dilingkungan Pemkab Sampang bersama sejumlah insan pers di Kabupaten Sampang. Sejumlah pejabat Forpimda juga mengikuti olah raga tersebut di GOR indoor jalan Wahid Hasyim. Jum’at 20/2.

Rangakaian HPN ke 69 di Kabupaten Sampang ini, mengambil tema “rakyat sehat bangsa hebat” pemkab Sampang berharap rangkaian peringatan HPN 2015 ini, dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan di Sampang sesuai dengan tugas dan kewajiban wartawan.“Semoga insan Pers semakin profesional dan selamat memperingati HPN 2015,” kata Bupati Sampang KH A. Fannan Hasib saat membuka olah raga bersama pejabat dilingkungan pemkab Sampang dan wartawan.

Selain itu, Bupati juga berharap, kegiatan ini

tidak hanya berhenti dalam kegiatan olah raga bersama, akan tetapi pada kegiatan yang menyangkut pembangunan di Sampang insan pers juga turut dilibatkan, agar ada sinergisitas antara pemerintah dan wartawan bisa terus terjaga dan selalu berkesinambungan,”jelas Fannan. Dia juga meminta momentum HPN ini, insan pers juga harus bisa selektif dalam memberikan informasi yang di beritakan di media. “Kerena informasi yang di beritakan haruslah juga memberikan informasi yang benar dan mendidik kepada masyarakat termasuk juga terkait pemberitaan tentang pemerintah haruslah juga sinergi ,”tambahnya Sedangkan rangkaian olah raga persahabatan yang dipertandingkan diantaranya, tenis meja, bulu tangkis, dan Bola Voli. Sementara ketua PWI Sampang Mohammad Nora, ia berharap momentum rangkaian HPN ini bisa memotivasi hubungan pemerintah Sampang dengan insan pers yang berada di Kabupaten Sampang, sesuai porsi dan tugas masingmasing untuk membangun Kabupaten Sampang yang lebih maju.Q lis. adv

Pertandingan bulu tangkis anggota PWI Sampang bersama Bupati.

nurkholis/bhirawa

Senin Pon 23 FEBRUARI 2015

NASIONAL-POLITIK

Keputusan Jokowi Atasi Konflik KPK-Polri Dinilai Akomodatif

KILAS NASIONAL

Kemkop Jadikan Kulonprogro Percontohan Wirausaha Jakarta, Bhirawa Kementerian Koperasi dan UKM menjadikan Kulonprogo sebagai kabupaten percontohan wirausaha melalui sejumlah program pengembangan kewirausahaan terpadu di wilayah itu.

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso Budi Susetyo di Jakarta, Minggu, mengatakan Kulonprogo yang merupakan salah satu kabupaten di wilayah DIY layak dikembangkan menjadi kabupaten wirausaha karena berbagai faktor.

“Di Kulonprogo akan banyak dikembangkan megaproyek termasuk bandara, jalan tol, dan fasilitas pendukung lainnya.

Keberadaan bandara tersebut diyakini akan semakin mendorong percepatan pembangunan Kabupaten Kulon Progo.

Untuk itu masyarakat setempat harus siap menghadapi perkembangan tersebut. Bila tidak siap maka kita hanya jadi penonton yang baik,” katanya.

Ia mengatakan, Kulonprogo juga merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi sumber daya manusia yang kreatif dan sumber daya alam yang melimpah.

Pihaknya juga akan menjajaki lebih banyak kabupaten/kotamadya lain yang potensial menjadi kota wirausaha dan layak didukung pengembangannya.

Untuk Kulonprogo pihaknya menjadikannya sebagai tempat untuk memulai rangkaian gerakan kewirausahaan nasional tahun ini. Pihaknya menggelar rangkaian pelatihan keterampilan bagi masyarakat Kulonprogo di antaranya pelatihan menjahit, konveksi, pengolahan ikan, pengolahan buah, dan kerajinan tenun.

Menurut Prakoso, gerakan kewirausahaan harus terus dimasyarakatkan terlebih menjelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).Q ant

Ketua Fraksi partai Nasional Demokrat (Nasdem) DPR RI Johny G Plate menilai tepat, cermat dan mem beri manfaat baru pada keputusan Presiden Jokowi dalam mengatasi kemelut antara Polri vs KPK. Yakni dengan menerbitkan Perpu tentang pencalonan Komjen Badrudin Haiti sebagai Kapolri menggantikan Komjen Budi Gunawan. Serta Keppres tentang pemberhentian sementara 2 pimpinan KPK yakni Abraham Samad dan Bambang Widjajanto.

“Keputusan Presiden menerbitkan Perpu tentang calon baru Kapolri dan Keppres memberhentikan sementara 2 pimpinan KPK, telah mengakomodir aspirasi rakyat,” tandas Johny Plate dalam diskusi membahas terbitnya Perpu dan Keppres di masa reses DPR RI, ada apa? Ikut dalam diskusi, Arsul Sani dari fraksi PPP, Syukur Nababan dari fraksi PDIP dan pakar hukum tata negara Margarito Kamis.

Syukur Nababan membantah berita yang menyebutkan, bahwa Presiden Jokowi telah mbalelo pada PDIP dan perintah Megawati. Yakni de-

ngan pembatalan pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Dia mempertanyakan hal ketika Jokowi berkomunikasi dengan kelompok lain maka dianggap bagus. Sebaliknya jika Jokowi bertemu Mega dan partai pendukungnya PDIP, dianggap buruk. Bahkan dikriminalkan.

“Saya tidak habis pikir, kenapa bisa begitu. PDIP memang partai pendukung pemerintah, tapi PDIP tak akan jadi partai stempel. Jika PDIP menolak kenaikan harga BBM, itu bukan berarti PDIP jadi oposisi. Melain kan mengkritisi, memberi masukan, pertimbangan, agar

Presiden tak ter jerumus. Karena apapun kebijakan Jokowi atau langkah yang dilakukan Presiden, dampaknya kepada PDIP. Jadi berat bagi PDIP,” jelas Syukur.

Disebutkan, Komjen BG yang di jadikan tersangka oleh KPK sehari menjelang uji kelayakan dan kepatu tan, apakah itu proses hukum atau politik.

Menurut saya, itu proses politik Maka saya yakin, tak ada unsur adu domba oleh DPR RI terhadapJokowi dengan Megawati. Sebab sampai saat inipun, PDIP tetap bagian dari partai pendukung pemerintah.

PDIP tak akan jadi partai stempel, tegas Syukur.

Sedang Arsul Sani anggota Komisi III dari fraksi PPP mengatakan, keputu san menang praperadilan yang diajukan Komjen BG di PN jakarta Selatan, membuat Presiden Jokowi kini berada dalam 3 ruang. Yakni ruang publik, ruang hukum dan ru-

Jakarta, Bhirawa Guru Besar Universitas Parahyangan Bernard Arief Sidharta yang menjadi saksi ahli dalam praperadilan mengatakan hakim tunggal Sarpin Rizaldi salah menafsirkan perkataannya dan hal tersebut dapat menjadi alasan kasasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Hakim Sarpin salah menafsirkan sehingga menghasilkan putusan yang berbeda dengan saya, menurut saya harusnya ditolak (gugatan praperadilan Budi Gunawan),” kata Arif Sidharta di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Minggu (22/2) kemarin.

Ia mengatakan dalam sidang praperadilan ia memaparkan Pasal 77 KUHAP mengenai praperadilan menangani kasus penangkapan dan tidak mencantumkan penetapan tersangka dalam pasal itu. Ia juga meminta hakim mengkaji apakah penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan masuk dalam wewenang Pasal 77.

Akibat salah tafsir, ujar dia, Hakim Sarpin telah menyalahi aturan karena hakim terikat dalam tiga aturan, yakni gramatikal, historis dan sistematis.

Selain itu, ia mengatakan salah tafsir juga telah menyebabkan hakim mengambil keputusan berbeda dari yang dimaksudkan saksi.

Dalam kesempatan itu, Arif juga menyatakan keberatan atas pemberitaan di salah satu media nasional yang menurutnya mengutip sesuatu yang tidak ia katakan.

Media nasional tersebut menyatakan Arif mengatakan pernyataan yang memojokkan KPK berupa indikasi penyalahgunakan KPK makin menguat, padahal ia tidak pernah mengatakan hal tersebut.

Sebelumnya pada Jumat (20/2), KPK mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan praperadilan yang dinilai tidak sesuai KUHAP karena mengabulkan gugatan Budi Gunawan.

KPK bisa mengajukan kasasi dengan alasan penafsiran hokum dan kekeliruan nyata dalam putusan. Q ant

Dari kiri, Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Johnny G. Plate, pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, dan anggota Komisi III DPR, Asrul Sani dalam diskusi Dialektika Demokras ang politik Sebagai wakil rakyat, PPP di DPR RI akan terus mendukung kebijakan pemerintah yang pro rakyat.

Margarito Kamis menyerukan, agar Presiden Jokowi tetap melaksanakan keputu-

san pengangkatan BG sebagai Kapolri, menggantikan Suparman. Jika pelantikan BG sebagai Kapolri tidak dilaksanakan, menurut dia, Presiden telah melanggar hukum.

Q ira

Indonesia Jangan Pasif Hadapi Brasil Protes Eksekusi Mati, Brasil Tolak Dubes Indonesia Jakarta, Bhirawa Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais meminta Pemerintah Indonesia jangan pasif menghadapi perlakuan yang dilakukan Pemerintah Brasil, salah satu harus melakukan diplomasi.

Saksi Ahli Menilai Hakim Sarpin Salah Tafsir

antara foto

SELAMATKAN KPK BERSIHKAN POLRI Wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Widjojanto bersama dengan alumni sejumlah perguruan tinggi bersalaman dengan anggota polisi saat menggelar aksi “selamatkan KPK dan bersihkan Polri” di sekitaran Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (22/2). Dalam aksinya mereka menyerukan penyelamatan KPK dari kriminalisasi serta pembersihan Polri dari para koruptor.

Desa Diminta Bentuk Tim Anti Narkoba Jakarta, Bhirawa Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar menghimbau para kepala desa untuk membentuk Tim Anti Narkoba sebagai upaya memerangi narkoba agar bisa lebih nyata dan berdayaguna.

Menurut Marwan ancaman narkoba yang sebelumnya lebih banyak beredar dan dikonsumsi kalangan perkotaan, belakangan terungkap mulai masuk ke sejumlah pelosok desa. Hal ini membuat dirinya geram.

Yang lebih mengerikan lagi, lanjut Marwan, ternyata ancaman narkoba di desa bukan hanya isapan jempol belaka.

Banyak sekali ditemukan fakta di desa-desa saat ini mulai dari kaum tani hingga tukang kayu, kuli batu dan anal usia remaja yang ekonomi keluarganya tergolong pas-pasan, kini terdeteksi “mulai belajar” mengkonsumsi narkoba.

“Jelas masuknya narkoba ke desa-desa telah menjadi ancaman serius terhadap tatanan kehidupan desa yang religius, harmonis, santun, kekeluargaan, dengan kearifan lokal dan adat budaya khas desa yang telah mampu melestarikan eksistensi dan jati diri desa hingga sekarang ini, karena itu harus terus kita perangi sampai ke akar-akarnya,” ujar dia.

Program Kerja Bapemas Kabupaten Blitar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Blitar pada tahun ini siap menerapkannya dengan menyiapkan dana mencapai Rp115 miliar untuk 220 Desa yang ada di Kabupaten Blitar.

Desa akan mendapatkan pagu sekitar Rp520 juta.

“Sedangkan untuk Dana Desa yang tersedia di APBD, saat ini sekitar Rp33 miliar yang akan dibagikan rata-rata sekitar Rp150 juta per Desa,” jelasnya.

Dikatakan Joni alokasi danadana tersebut sifatnya harus memenuhi unsur keadilan bagi seluruh Desa, yakni berdasarkan beberapa indikator antara lain letak geografis dan demografi Desa. Untuk itu Bapemas juga akan melakukan pendampingan secara langsung dalam prosesnya dan memastikan berbagai anggaran tersebut bisa digunakan secara maksimal untuk benar-benar pembangunan Desa supaya lebih mandiri.

“Saat ini Pemerintah Kabupaten Blitar sedang menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa dan RAPB Des, agar pembagian kuota tersebut berimbang sesuai dengan kebutuhan dan pagu yang akan ditetapkan kepada masing-masing

Menurut dia, hal itu bisa menggagalkan terwujudnya Nawacita Pemerintahan Jokowi—JK yang ketiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Sebagai Menteri yang mengurusi desa ia menyerukan desa untuk memerangi narkoba dan jangan lengah. Aparat desa bersama seluruh tokoh desa termasuk ulama, santri, ibu-ibu, pemuda, dan pelajar harus bersatu padu memerangi narkoba, mencegah narkoba masuk ke dalam kehidupan masyarakat desa.Q ant

“Pemerintah Indonesia jangan pasif namun harus lakukan diplomasi kepada para negara pemrotes itu bahwa mereka juga harus menghormati kedaulatan hukum nasional Indonesia,” kata Hanafi di Jakarta, Minggu (22/2).

Dia mengatakan Pemerintah Indonesia harus menegaskan bahwa yang dilakukan merupakan bagian dari diplomasi negara-negara korban kejahatan narkoba transnasional.

Selain itu menurut dia, juga harus membuka saluran diplomatik dengan pihak-pihak negara yang protes baik itu pemerintahannya, tokoh negara disana, instansi perdagangan di negara itu.

“Semuanya diarahkan agar Brasil mau memahami Indonesia dan memperbaiki sikapnya,” ujarnya.

Pemerintah Indonesia telah melakukan eksekusi terhadap terpidana mati kasus narkotika sejumlah enam orang terdiri dari satu orang warga negara Indonesia dan lima orang merupakan warga negara asing pada 17 Januari lalu.

Dari kelima orang WNA itu terdapat warga negara Brasil bernama Marco Archer karena dinyatakan bersalah melakukan perdagangan narkoba. Sementara itu satu warga Brasil dijadwalkan dieksekusi mati di Indonesia atas dasar pelanggaran hukum yang sama.

Sementara itu Presiden Brasil Dilma Rousseff menolak surat kepercayaan Duta Besar Indonesia untuk negara tersebut. Hal itu terjadi di tengah pertentangan eksekusi seorang warga Brasil di Indonesia dan rencana hukuman mati warga kedua dalam waktu dekat.

“Kami pikir hal yang penting adalah terjadi perubahan keadaan sehingga kita jelas terkait hubungan Indonesia dengan Brasil,” kata Rousseff.

Dia mengatakan apa yang dilakukan pemerintahannya itu sedikit memperlambat penerimaan surat kepercayaan, tidak lebih dari itu.

Duta Besar Indonesia untuk Brasil, Toto Riyanto, hadir di Istana Presiden Brasil di acara pada hari Jumat (20/2) bersama-sama dengan diplomat yang baru ditunjuk dari Venezuela, El Salvador, Panama, Senegal, dan Yunani.

Namun Totok tidak ikut serta dalam upacara.

Kemenlu RI memprotes keras perlakuan pemerintah Brasil tersebut dan menarik Toto dari Brasil hingga waktu yang tidak ditentukan.

Senada, Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad menyesalkan tindakan Presiden Brazil Dilma Rousseff yang menunda upacara penyerahan surat mandat Duta Besar RI untuk Brasil Toto Riyanto.

“Saya menyesalkan tindakan Presiden Brazil Dilma Rousseff terhadap Dubes Toto Riyanto, mereka seharusnya menghormati sistem hukum yang diberlakukan di Indonesia,” kata Farouk dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu.

Farouk memahami langkah Pemerintah Indonesia melaksanakan hukuman mati bagi terpidana mati kejahatan narkoba.

Menurut dia, terkait warga negara asing yang telah ditetapkan terhukum mati, secara prosedur dan regulasi tidak ada masalah karena narkoba merupakan kejahatan luar biasa di Indonesia.

“Saya memahami adanya keberatan terkait pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang dilayangkan oleh negara asal para terhukum,” ujarnya. Namun di sisi lain, ujar dia, seharusnya negara asing juga harus menghormati dan memahami sistem hukum yang ada di Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat terkait kejahatankejahatan luar biasa seperti narkoba. Q ant

Upaya Wali Kota Kediri Hapus Sarang Mesum

Dana Desa 2015 Capai Rp 115 Miliar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten Blitar Joni Setiawan, SSos, MSi, mengatakan pihaknya siap untuk memulai penerapan UU Nomor 6 tentang Desa dengan memberikan bekal atau peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat Desa di Kabupaten Blitar.

“Dengan alokasi anggaran atau Dana Desa yang mencapai Rp115 miliar ini tanpa didukung SDM yang mumpuni, justru akan menimbulkan masalah. Untuk itu kami akan berikan bekal peningkatan SDM kepada seluruh Desa yang jumlahnya mencapai 220 Desa,” ujarnya.

Lanjut Joni jumlah dana Desa mencapai Rp 115 miliar ini berdasarkan Pagu Indikatif dana yang masuk ke desa, diantaranya dana bagi hasil dan alokasi dana desa yakni dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dimana nantinya dana tersebut akan dibagi ke 220 Desa atau per

9

Tak Akan Beri Izin Hotel Melati dan Karaoke Dibangun Niat Wali Kota Kediri untuk menjadikan Kota Kediri bebas dari tempat mesum semakin gencar. Usai menutup eks Lokalisasi Semampir, Walikota Kediri juga akan melarang hotel melati dibangun di Kota Kediri

Joni Setiawan, SSos, MSi Desa,” terangnya.

Tambah Joni yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Blitar, untuk alokasi dana desa yang akan diberikan kepada masing-masing Desa sesuai dengan apa yang sudah diprioritaskan, dimana alokasi anggaran tersebut bertujuan untuk menggerakkan perekonomian yang ada di Desa.

“Yakni semua kegiatan atau program yang akan dibiayai dari dana tersebut di masing-masing Desa bisa terlaksana secara tepat dan bermanfaat khususnya bagi masyarakat Desa,” imbuhnya. Q htn,adv

Wali Kota Kediri Abdullah Abubakar SE mengatakan keberadaan hotel melati di Kota Kediri menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota, sebab selain keberadaannya dinilai tidak efektif, Hotel Menlati menjadi jujugan pengunjung yang ingin berbuat mesum “Keberadaan hotel ini diduga juga hanya sebagai sarana sarang mesum. Untuk itu 2015 pengajuan pembangunan baru Hotel Melati tidak akan diberi izin dan dilarang.” kata Walikota Dia menjelaskan untuk pemberian izin bagi pengusaha hotel, minimal pengusaha itu membangun hotel bintang dua, alasannya dengan dilegalkanya perizinan Hotel kelas Bintang dua juga akan memberikan dampak positif kedepanya, “Secara umum tidak akan mungkin digunakan hal tidak

baik. Secara otomatis pula, para pengunjungnya minimal orang menengah dan beritikad baik.”

Jelas Abubakar yang akrab dipanggil Mas Abu. Selain melarang bedirinya hotel melati yang dinilai menjadi sarana mesum, Pemkot kediri juga tidak akan memberikan izin tempat karaoke baru.

“Termasuk tempat karaoke juga tidak akan diberikan” tandasnya Tak hanya itu, Pemkot berencana menjadikan Taman Sekar Taji yang disitu tempat nongkrong menjadi tempat tongkrongan pelajar yang bolos dirombak menjadi taman kota atau taman belajar, sehingga café-café yang berada di sekitar tempat tersebut bias terkontrol “Untuk itu kami sudah mewacanakan, sehingga tempat itu menjadi tempat yang bagus

Abdullah Abubakar SE untuk dinikmat masyarakat bersama keluarga mereka tanpa terganngu pemnadangan yang tidak baik” tandasnya Diketahui, akhir-akhir ini Petugas Satpol PP Kota Kediri juga gencar melakukan razia tempat hiburan malam, seperti kafe, panti pijat sebagai upaya pencegahan tindakan mesum para pemuda di kediri Sementara itu dari informasi yang dihimpun, keberadaan Hotel kelas Melati di Kota Kediri saat ini, jumlahnya berkisar 30.

Q adv

EKONOMI - BISNIS

10

Senin Pon, 23 FEBRUARI 2015

Industri Mebel Jatim Mulai Gulung Tikar 2.400 Karyawan Terancam PHK Dialihkannya order produk mebel dari buyers Eropa dan AS senilai US$40 juta ke Vietnam membuat produsen mebel di Jatim yang berorientasi ekspor mulai gulung tikar, akibatnya ada sekitar 2.400 karyawan akan di PHK atau kehilangan pekerjaan.

dok/bhirawa

Melemahnya daya saing mebel Jatim disebabkan tingginya biaya produksi seperti komponen upah pekerja di ring I sebesar Rp2,7 juta/bulan dan kenaikan tarif tenaga listrik.

Kurs JUAL

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

GBP

19,865.96

19,662.72

Sumber: Bank Indonesia (28 JANUARI 2015)

RAGAM EKBIS

Pelindo Investasi Rp105 M untuk Delapan Crane Surabaya, Bhirawa PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III (Persero) mengeluarkan investasi senilai Rp105 miliar untuk mendatangkan delapan unit alat bongkar muat jenis Fixed Crane sejak awal Februari 2015. “Seluruh alat itu dialokasikan di tiga lokasi pelabuhan di lingkungan kerja kami. Sebanyak empat unit akan ditempatkan di Pelabuhan Gresik, dua unit di Pelabuhan Batulicin, dan dua unit di Pelabuhan Lembar,” kata Kepala Humas Pelindo III, Edi Priyanto, di Surabaya, Minggu (22/2).

Saat ini, telah dilakukan pemasangan dan pengujian sebelum alat itu dioperasikan. Keberadaan new fixed crane tersebut memang multifungsi. Misalnya, bisa digunakan untuk bongkar muat peti kemas, bongkar muat kayu log, dan bongkar muat curah kering. “Apalagi telah dilengkapi dengan alat pelengkap berupa spreader 20 feet dan 40 feet, grab untuk kayu log, grab untuk curah kering, serta pengadaan boom park,” ujarnya. Ia menjelaskan, pengadaan alat bongkar muat jenis fixed crane dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas bongkar muat pada tiga pelabuhan tersebut. Selain itu, arus barang menunjukan peningkatan yang signifikan.

“Contoh di Pelabuhan Lembar penyediaan dua unit fixed crane bertujuan meningkatkan kinerja bongkar muat dan mengantisipasi penambahan arus peti kemas,” katanya. Mengenai realisasi arus peti kemas, tambah dia, untuk yang melalui Pelabuhan Lembar pada tahun 2012 tercatat 15.188 TEUs. Lalu pada tahun 2013 menjadi 20.389 TEUs dan kembali meningkat hingga 32 persen pada tahun 2014 yang tercatat 27.080 TEUs. “Lalu dua unit fixed crane di Pelabuhan Batulicin juga menunjang arus peti kemas di pelabuhan tersebut. Pelabuhan yang merupakan kawasan dari Pelabuhan Kotabaru itu juga mencatat pertumbuhan arus peti kemas,” katanya. Pada tahun 2013, sebut dia, arus peti kemas tercatat sebanyak 9.839 TEUs dan pada 2014 meningkat menjadi 9.892 TEUs. Kemudian empat unit fixed crane lainnya ditempatkan di Pelabuhan Gresik.

“Penyediaan alat bongkar muat di Pelabuhan Gresik juga merupakan upaya korporasi dalam meningkatkan kinerja bongkar muat pada pelabuhan yang menjadi limpahan dari Pelabuhan Tanjung Perak,” katanya. Ia melanjutkan, arus barang pada tahun 2013 sebanyak 4.447.068 ton dan meningkat menjadi 6.557.151 ton pada tahun 2014. Q ma,ant

Melemahnya daya saing mebel Jatim disebabkan tingginya biaya produksi seperti komponen upah pekerja di ring I (Surabaya dan sekitarnya) sebesar Rp2,7 juta/bulan, kenaikan tarif tenaga listrik, pemberlakuan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK), ketergantungan asesoris mebel terhadap impor.

Wakil Ketua Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jatim, Peter S. Tjioe, yang

diijumpai Juamat (20/2) mengatakan bahwa beberapa asosiasi industri padat karya (industri mebel, sepatu, garmen, tekstil dan produk tekstil) di provinsi tersebut tahun ini mengalami penurunan kinerja, sehingga bisa berdampak melambatnya pertumbuhan ekspor.

Bahkan, lanjutnya, produsen mebel berorientasi ekspor di Kab. Mojokerto mulai menutup pabrik akibat tingginya beban biaya

Rp80 juta),” tuturnya, Kab. Mojokerto merupakan salah satu sentra industri Pmebel berorientasi ekspor, selain Kab. Pasuruan dan Kab. Gresik yang juga masuk pengupahan ring I. Sementara total perusahaan mebel di Jatim sebanyak 5.000 unit terdiri dari usaha skala kecil, menengah dan besar.

Ketua Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI) Jatim, Nur Cahyudi, menyebutkan selain menutup pabrik, beberapa produsen mebel lainnya di Jatim juga akan melakukan pengurangan jumlah tenaga kerja. Potensi pengurangan tenaga kerja mencaQ ma pai 2.400 orang tahun ini.Q

Gebyar Ulang tahun Presiden Direktur Maspion Group DR Alim Markus didampingi pegawai saat merayakan Hari Ulang Tahun ke12 Maspion Square dengan tema ‘penuh cinta’ di Auditorium Maspion Squre A Yani Surabaya, Sabtu (21/2).

Perayaan di ulang tahun ini akan membagikan berbagai hadiah kepada pengunjung dengan pengundian hadiah utama sebuah mobil Proton dan hadiah motor. trie diana/bhirawa

Pembayaran Klaim Jasa Raharja Bojonegoro Capai Rp 1,2 miliar Bojonegoro, Bhirawa Pembayaran klaim santunan Jasa Raharja kantor perwakilan Bojonegoro bagi korban kecelakaan lalu lintas mulai awal Januari hingga sekarang ini mencapai sekitrar Rp 1,2 miliar lebih. Kepala Jasa Raharja Kantor Perwakilan Bojonegoro, Asep Permana mengatakan, miliaran rupiah itu dibayarkan kepada sekitar 35 korban kecelakaan.

“Pembayaran itu baik untuk korban meninggal dunia sebanyak 25 orang dengan nilai sebanyak Rp 637.500.000, dan 10 orang korban luka yang terdiri dari luka berat, korban luka ringan dan cacat tetap sebanyak Rp 616.807.563,” kata Asep Minggu (22/2) kemarin.

Asep menuturkan, saat

ini kantor Jasa Jaharja Perwakilan Bojonegoro hanya memegang untuk klaim yang berada di Kabupaten Bojonegoro saja, sebab untuk Kabupaten Tuban dan Lamongan yang biasanya mengkuti Jasa Raharja Bojonegoro sudah masuk dalam Kantor Cabang I yang terletak di Kabupaten Tuban. “Jadi untuk tahun ini kantor perwakilan hanya memegang untuk Kabupaten Bojonegoro saja,” jelasnya.

Dia menambahkan, selama ini pembayaran santunan kecelakaan diberikan berdasarkan data di kepolisian. Sebab, salah satu syarat administrasi pembayaran dengan melampirkan surat laporan dari kepolisian. Asep juga mengata-

kan, berbagai langkah dilakukan pihaknya dalam mengurangi tingkat kecelakaan maupun fatalitas dari kecelakaan itu. Langkah itu seperti sosialisasi tentang keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat luas.

“Selain itu bersinergi dengan instansi terkait seperti kepolisian dalam kampanye keselamatan berlalu lintas,” pungkasnya.

Namun data di atas belum termasuk klaim kecelakaan maut Bus Sang Engon yang membawa 73 warga Bojonegoro mengalami kecelakaan di Tol Lingkar Jatingaleh, Semarang, Jumat (20/2) lalu usai menghadiri pengajian di Pekalongan. Data sementara menyebutkan 18 orang meninggal dunia dan 57 lainnya luka. Q bas

Penetapan DBH Penghasil Migas Tunggu Kemenkeu Bojonegoro, Bhirawa Meski Pemerintah sudah menetapkan target penerimaan DBH migas secara nasional turun 57 persen. Namun Pemerintah Kabupaten Bojonegoro belum menerima besarnya penurunan target penerimaan dana bagi hasil (DBH) migas tahun 2015, dari Kementerian Keuangan.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pemkab Bojonegoro Hery Sudjarwo mengatakan, hingga saat ini pemkab Bojonegoro belum terima secara resmi penentapan besarnya penurunan DBH migas 2015.

“Untuk penetapan besarnya

penurunan DBH migas 2015 bagi daerah penghasil migas awal Maret, dari kementrian keuangan” kata Hery, Minggu (22/2). Hery menuturkan, kalau dari pemerintah sudah menetapkan target penerimaan DBH migas 2015 secara nasional turun 57 persen di dalam APBN Perubahan dengan asumsi harga minyak dunia 60 dolar Amerika Serikat/barel.

“Asumsi harga minyak dunia 60 dolar Amerika Serikat per barel tersebut cukup rasional, sebab saat ini harga minyak dunia berkisar 48 dolar-55 dolar Amerika Serikat

per barelnya,” terangnya.

Meski demikian, Hery tetap optimistis daerahnya masih aman dengan pemasang penerimaan DBH migas di dalam APBD 2015 sebesar Rp1,081 triliun, setelah memperhitungkan adanya penurunan penerimaan DBH migas secara nasional sebesar 57 persen.

“Selain itu, ia memperkirakan produksi minyak di daerahnya baik dari lapangan minyak Sukowati dan lapangan Banyuurip Blok Cepu, bisa menghasilkan DBH migas sekitar Rp 900 juta, pada 2015,” katanya. Q bas

Menpan Segera Revisi KepMen Pan No 11 PHRI Minta Awal Maret Sudah Diberlakukan Surabaya, Bhirawa Setelah digelarnya Musyawarah Nasional (Munas) Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI) ke 16 16-18 Februari Jakarta yang dihadiri Wapres Jusuf Kalla, Menteri PANRB Yuddy Crisnandi,dan Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya membahas kebijakan pemerintah tentang periwisata dan pelarangan PNS lakukan rapat di hotel.

Hasil dari Munas tersebut, Menteri PANRB akan segera merevisi KepMen Pan No 11 tahun 2014 yang sampai saat ini sangat berdampak bagi penghasilan perhotelan di sektor pemerintahan. “Pastinya ini adalah berita yang sangat bagus bagi bisnis perhotelan apabila SE (Surat Edaran) tersebut segera direvisi terkait petunjuk pelaksanaan kegiatan di luar kan-

produksi terutama komponen upah pekerja yang mencapai 30%.

Selain itu, terbebani kenaikan tarif tenaga listrik dan pemberlakuan sertifikat SVLK yakni sistem pelacakan multistakeholder (lintas instansi) untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan.

“Dua pabrik mebel di Kab. Mojokerto masing-masing mempekerjakan 200 orang per pabrik mulai Januari tahun ini berhenti produksi karena manajemen perusahaan itu hanya mampu memberikan upah Rp2,3 juta/bulan, tapi para pekerjanya justru minta di-PHK guna mendapatkan pesangon tinggi (Rp70 juta –

tor,” ungkap Ketua PHRI Jawa Timur, Muhammad Soleh, Minggu (22/2).

Ia berharap revisi SE bisa diberlakukan di awal Maret ini karena selama SE belum diberlakukan sampai sudah diberlakukan sangat banyak berdampak bagi bisnis perhotelan jadi kalau memang di revisi supaya segera bisa diberlakukan sehingga hotel-hotel yang ada di Jatim bisa kembali bergairah.

Bahkan Gubernur Jawa Timur juga sangat mendukung apabila SE segera direvisi terkait petunjuk pelaksanaanya karena sampai saat ini juga membuat PNS yang ingin menggelar kegiatan nampak kebingungan.

“Sebelum kami berangkat Munas kami terlebih dahulu menghadap ke Gubernur dan Gubernur sangat mendukung adanya revisi terkait

petunjuk pelaksanaanya dan supaya pertumbuhan perekonomian perhotelan juga kembali seperti semula apalagi sebenarnya dana untuk kegiatan PNS di hotel juga sudah disediakan oleh pemerintah,” katanya.

Sementara revisi yang di-

lakukan nantinya berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan PNS di luar kantor karena selama ini banyak kegiatan yang digelar diluar kantor dimanfaatkan oleh sejumlah oknum PNS salahsatunya adalah Q riq perubahan kuitansi.Q

tauriq/bhirawa

Kegiatan PNS dihotel bakal kembali diberlakukan setelah adanya revisi terkait petunjuk pelaksanaanya.

2015, Pemprov Target 1,2 Juta Ton Garam Pemprov, Bhirawa Produksi garam Jawa Timur terus meningkat, dimana tahun 2015 Jawa Timur menargetkan bisa memproduksi 1,2 juta ton garam. Jumlah ini meningkat dibandingkan pencapaian di tahun 2014 yang mencapai 1,080 juta ton.

“Produksi di tahun 2014 berhasil melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 990.000 ton,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Ir Heru Tjahjono MM. Menurutnya, saat ini tingkat produktivitas garam rakyat di Jatim mencapai 90 ton per hektar per musim. Dengan jumlah produksi tersebut, Jatim memberikan kontribusi sebesar 70-80% terhadap produksi garam nasional. Dikatakan Heru, kebutuhan garam nasional saat ini sebesar 3,3 juta ton.

1,5 juta ton diantaranya untuk konsumsi dan sisanya untuk industri.

“Jatim sudah bisa berkontribusi secara mayoritas untuk garam konsumsi. Tapi untuk garam industri memang belum karena berkaitan dengan kualitas,” katanya.

Kendala penggunaan garam rakyat untuk industri dikatakan Heru disebabkan adanya Peraturan Menteri Perindustrian yang menyebutkan ada SNI untuk garam bagi kebutuhan industri. Pemprov Jatim

sendiri saat ini terus meningkatkan program geomembran dan penampungan garam untuk peningkatan kualitas dari sisi kebersihan dan kandungan kimiawi.

Di Jatim, produksi garam rakyat dilakukan di 11 kabupaten/kota yaitu Tuban, Lamongan, Pasuruan, Kota Pasuruan, Gresik, Probolinggo dan Surabaya. Selain itu juga di empat kabupaten di Pulau Madura yaitu Pamekasan, Sampang, Sumenep dan Bangkalan. Luas total lahan garam rakyat sebesar 11.554,61 ha dan terluas ada di Sampang dengan luas 4.200 ha.

Dikatakan Heru, hingga saat ini belum ada kekhawatiran mengenai alih fungsi lahan yang bisa mengurangi luasan produksi garam rakyat. “Sudah ada tata ruang dan tata guna lahan sehingga semua sesuai dengan peruntukannya,” ujar Heru. Sedangkan mengenai perluasan lahan usaha garam, di Jatim saat ini tidak dilakukan ekstensifikasi tapi intensifikasi di semua daerah. Q rac

Senin Pon 23 FEBRUARI 2015

SAMBUNGAN Dikeluhkan, Staf Setwan Bakal Dimutasi l Sambungan hal 1

Wibowo Eko Putro

Distan Optimistis Jatim Mampu Penuhi Target 12,8 Juta Ton l Sambungan hal 1

karena total produksi Jatim tahun ini diperkirakan mencapai 13,1 juta ton GKB,” terang Wibowo Eko Putro, Minggu (22/2).

Diakui Eko, kebutuhan beras di Jatim sendiri hanya sekitar 3,4 juta ton, sehingga Jatim mampu menyumbang kebutuhan beras nasional hampir 4,5 juta ton. “Keberhasilan memenuhi target nasional itu ditunjang sikap petani Jatim dan adanya penambahan 235 ribu rumah tangga petani padi,” ungkapnya.

Sementara untuk menghadapi alih fungsi lahan pertanian yang rata-rata mencapai 1.081 hektare per tahun, Distan Jatim akan terus mengupayakan peningkatan indek pertanaman dan peningkatan indek produktivitas. “Kalau sekarang ini indek produktivitas rata-rata mencapai 5,9 ton per hektare, ke depan akan ditingkatkan menjadi 6,2 ton per hektare,” harap Eko. Ia juga berharap pemerintah segera merealisasikan pembangunan waduk yang sudah on going maupun yang masih dalam proses pembebasan lahan supaya penambahan areal pertanaman padi di Jatim yang mencapai 242 ribu hektare segera terwujud. “Kami optimistis jika waduk dan sistem irigasi sudah selesai diperbaiki, maka produktivitas padi di Jatim pada 2019 bisa mencapai 14,5 juta ton GKB,” ungkap pria asli Ngawi ini.

Secara khusus, pihaknya juga mengaku sudah melakukan pilot project amanat dari UU No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Petani di tiga daerah, yakni Nganjuk, Gresik dan Jombang. “Saya yakin jika Raperda Perlidungan Petani diberlakukan di Jatim, maka alih fungsi lahan pertanian juga bisa diminimalisir,” jelasnya.

Dijelaskan Eko, dalam Raperda Perlindungan Petani nantinya petani padi hanya perlu membayar Rp 36 ribu per hektare dari yang seharusnya yakni Rp 180 ribu per hektare.

Sedangkan jaminan yang diberikan pemerintah melalui asuransi Jasindo kalau petani mengalami puso (gagal panen) adalah Rp 6 juta per hektare. “Memang berdasar data BPS, cost produksi petani padi itu sebesar Rp 12 juta per hektare.

Sedangkan hasil panen mencapai Rp 21juta per hektare. Dengan adanya Perda Perlindungan Petani, setidaknya dapat meringankan beban petani jika gagal panen,” ungkapnya.

Kenaikan Harga Beras Harga beras kualitas medium di Malang dan sekitarnya yang seharga Rp 9.000 per kg naik Rp 100 - Rp 300. Walaupun jauh lebih tinggi dari harga pembelian pemerintah sebesar Rp 6.600 per kg, tapi kenaikan cenderung kecil dibandingkan di Jawa Barat yang mencampai 30-40 persen.

“Ada kenaikan tapi kecil, pasokan dari kabupaten masih lancar,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Yani kemarin.

Ia mengatakan musim penghujan tidak mempengaruhi pasokan beras ke Kota Malang.

Kenaikan pun kecil. Tidak membutuhkan operasi pasar. Di beberapa wilayah kenaikan harga beras merupakan imbas dari banjir yang terjadi di beberapa daerah pertanian. Keadaan itu mengakibatkan banyaknya petani yang kesulitan menjemur gabah mereka.

Yani menganggap kenaikan harga beras di Kota Malang masih dalam taraf wajar. Begitu pula pada beberapa sembako lain. Walaupun ada kenaikan namun masih dalam kondisi relatif wajar. Permintaan beras di Kota Malang pun tak menurun. Sepanjang 2014, kenaikan sempat menyentuh Rp 1.500 per kg, namun tidak bertahan lama. n cty, rac, mut

Pilkada Langsung, PPP Jatim Targetkan 4 Kepala Daerah l Sambungan hal 1

PPP hasil Munas Surabaya Romahurmuzi.

Dari empat daerah itu, PPP lanjut Musyafa’ memastikan bakal calon yang diusung berasal dari kader laki-laki tidak seperti partai lain yang kini mulai banyak melirik calon perempuan. ”Semuanya laki-laki yang dicalonkan, yang penting adalah mereka memiliki kemampuan,”tandasnya.

Sementara itu Ketua Umum PPP Versi Muktamar Surabaya Romahurmuzi mengatakan untuk Jatim sendiri, PPP berpatokan sesuai dengan perolehan suara di masing ma­ sing daerah. “Prinsipnya adalah di mana PPP mendapatkan suara mayoritas dan menda­ patkan kursi dewan, Insyaallah ini yang akan bisa memenangkan Pilkada,”tandasnya seraya mengatakan termasuk Kota Surabaya, PPP belum membuka pendaftaran.

Pendaftaran bakal calon kepala daerah dari untuk partai yang dipimpinnya baru bakal dibuka 1 Maret 2015 mendatang. PPP memprioritaskan kadernya sendiri untuk bertarung merebut kepala daerah. Di samping itu dalam berkoalisi, PPP berpatokan pada kearifan lokal, tidak lagi mematenkan koalisi nasional seperti pada Pilpres lalu.” Tidak ada KMP dan tidak ada KIH tetapi yang dibutuhkan partai di daerah,”tandasnya.

Romi menambahkan menghadapi Pilkada secara nasional, partai yang dipimpinnya menargetkan bisa menang di 51 daerah.

Untuk mencapai itu, PPP menerapkan bakal calon yang memiliki 4 kriteria, yakni memiliki loyalitas kepada partai, memiliki kapasitas atau mampu memimpin daerah, memiliki akseptabilitas dan mempunyai intregitas,” PPP ingin mencalonkan orang yang bersih akan tetapi mempunyai kompetensi dan bisa diterima oleh masyarakat,”pungkasnya. n rur

itu. Khususnya keluhan dari Ke­tua Komisi A (Freddy Poernomo) yang mengeluhkan kinerja staf setwan kurang cepat. Makanya anggota dewan ini meminta yang baru agar bisa diajak bekerja dengan baik dan inovatif. Nanti bisa ditindaklanjuti dan meminta Sekwan untuk melakukan rolling atau mutasi.

Sebab rolling dalam satu SKPD itu tugas kepalanya,” katanya.

Apa ada mutasi staf antar SKPD, Sukardi memastikan untuk dalam waktu dekat belum ada. Sebab biasanya rolling staf hanya berlaku pada satu SKPD saja. Kalaupun ada rolling antar SKPD biasanya karena permin­ taan PNS yang bersangkutan dengan alasan tertentu.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo mengakui, selama ini staf yang berada di Sekretariat Dewan, komisi maupun fraksi sudah terlalu lama. Bahkan, dia menilai saking lamanya, banyak staf yang kurang bisa berprestasi.

Untuk bisa menggenjot prestasi itu, menurut dia, salah satu solusinya adalah dengan melakukan rolling staf di DPRD Jatim.

“Staf komisi banyak yang sudah lebih lima tahun tidak pernah dirolling,” ungkapnya.

Masalah rolling ini, Freddy mengakui, sudah pernah menyampaikan kepada Sekdaprov Jatim.

Hal itu dilakukan merujuk UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparat Sipil Negara (ASN) yang menyebut pengisian jabatan bisa dilakukan secara terbuka dan rolling jabatan setiap lima tahun sekali.

Menurut dia, rolling jabatan staf tersebut perlu dilakukan agar ada rasa keadilan sekaligus peningkatan prestasi. Sebab, selama ini, staf yang berada di dewan masa kerjanya sudah di atas lima tahun. Tetapi, kinerjanya kurang maksimal. Sedangkan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga tidak bisa menjangkau seluruh staf lantaran anggarannya tidak cukup.

Untuk rolling staf, lanjut dia, DPRD meminta orang yang minimal harus yang mengerti urusan regulasi. Sedangkan, staf yang sifatnya khusus, seperti ahli statistik kemungkinan tidak bisa ikut dirolling, karena tenaganya sangat dibutuhkan dan keahliannya tidak bisa digantikan dengan orang lain.

“Kami usulkan rolling staf bisa dilakukan sekarang. Karena sudah saatnya,” tandasnya.

Tolak Sistem Rapor Sementara itu usulan DPRD Jatim agar ada sistem rapor untuk menilai kinerja seluruh SKPD di lingkup Pemprov Jatim ternyata mendapat penolakan dari Gubernur Jatim Dr H Soekarwo.

Menurut Pakde Karwo, panggilan karibnya, dikarenakan anggota dewan juga merupakan politisi sehingga sifat penilaian nanti akan lebih bernuansa politis.

“Penilaiannya nanti bisa tidak fair. Kalau ada yang tidak suka ke kepala dinas meskipun kerjanya bagus bisa diberikan nilai merah” kata Pakde Karwo, Minggu (22/2).

Untuk mengisi jabatan di kepala dinas yang akan dilelang pada akhir Februari ini, Pakde Karwo menyampaikan sudah ada Tim Independen.

Yakni tiga orang dari akademisi dan dua orang dari internal Pemprov Jatim. “Mereka ini yang melakukan assesment terhadap calon kepala dinas dan memberi masukan bagi yang punya hak preogratif menentukan kepala dinas,” tuturnya.

Meski tidak setuju dengan adanya sistem rapor tersebut, Pakde Karwo juga akan melakukan evaluasi terhadap kepala dinas yang saat ini ada. Nampaknya ini merupakan respon Gubernur Jatim terkait kritikan dari dewan kepada salah satu kepala dinasnya yang dinilai tidak kreatif dalam mengagendakan program kerja.

Karena itu, nantinya dalam lelang jabatan untuk mengisi jabatan di SKPD dan di biro, ada tiga pertimbangan. Yakni kompetensi, profesionalisme dan integritas. “Selain itu juga profil SKPD 3-4 tahun ke depan seperti apa. Ini juga berkaitan dengan RPJMD,” ujarnya.

Sebelumnya anggota Komisi B DPRD Jatim Muhammad Fawaid mengusulkan agar dewan Jatim memberikan rapor untuk kepala dinas. Ini didasarkan adanya kepala dinas yang sudah lama menjabat di dinas yang bersangkutan, akan tetapi tidak ada program baru yang dilakukan.

“Usulan pada umumnya supaya ada rapor setiap akhir tahun namun khusus untuk sekarang kami usulkan supaya dipercepat karena ada momentum pergantian kepala dinas yang akan dilakukan oleh gubernur. Ini agar tidak mengulang kasus seperti Kepala Dinas Pariwisata yang kinerjanya kurang baik padahal sudah memimpin lama di Dinas Pariwisata tersebut,” tururnya. n Iib, cty

Pakde Karwo Sebut Kasus Hibah Kadin Mirip P2SEM l Sambungan hal 1

“Yang jadi masalah itu bukan yang memberi hibah, tapi orang yang terlibat dalam pelaksanaan di lapangan. Makanya bisa terjadi dugaan penyimpangan dan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai fakta,” kata Soekarwo dikonfirmasi, Minggu (22/2).

Menurut Pakde Karwo, sapaan akrab Sokarwo, tidak ada masalah dengan pemberian bantuan hibah ke Kadin Jatim. Semua sudah sesuai aturan dan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri). Program penggunaan dananya juga sudah diusulkan setahun sebelumnya.

“Kegiatan dan sasarannya juga harus jelas. Dan itu juga harus diverifikasi sebelum diberikan dana hibah. Dan itu semua sudah klir jadi tidak ada masalah dengan programnya,” kata mantan Sekdaprov Jatim ini.

Pakde Karwo minta mereka yang terlibat dalam penyimpang­ an penggunaan dana bantuan hibah Pemprov Jatim untuk Kadin harus diusut tuntas sesuai hukum dan aturan perundang-

undangan yang ada. “Semua harus bertanggung jawab terkait apa yang dilakukan, sesuai hukum yang ada,” terangnya.

Pihaknya juga minta, anak buahnya di Pemprov Jatim yang dipanggil penyidik Kejati (Kejaksaan Tinggi) Jatim untuk membe­ rikan keterangan harus menghadiri panggilan tersebut. “Saya minta mereka semua harus datang atas nama hukum,” tuturnya.

Menurut dia, Inspektorat Provinsi Jatim juga telah turun tangan untuk mengetahui ada tidaknya kesalahan prosedural oleh pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Jatim.

SKPD ini menjadi sorotan setelah Kejati Jatim memanggil Kasubag Program Balitbang Jatim Heru Susanto, Selasa 10 Februari lalu.

“Pemeriksaan Inspektorat sudah selesai. Hasilnya kasus dana hibah Kadin sama sekali tidak berkaitan dengan Balitbang. Saya lihat pemeriksaan Inspektorat dana hibah itu tidak masuk dalam anggaran Balitbang,” ungkapnya.

Seperti diberitakan Kejati Jatim memeriksa dugaan penyimpangan penggunaan dana

hibah Pemprov Jatim ke Kadin Jatim senilai Rp 20 miliar pada 2012 dan 2013. Temuan sementara, ada dua alat bukti, yakni nilai dana hibah dan laporan pertanggungjawaban sebagai pengguna anggaran diduga ada kejanggalan. Dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni DKP dan NS. Nama terakhir adalah PNS di Balitbang Provinsi Jatim.

Pakde Karwo mengatakan akibat munculnya kasus ini akan membuat Pemprov Jatim lebih berhati-hati dalam urusan dana hibah dan bansos. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra).

Untuk program ini, pemprov akan bekerjasama dengan Inspektorat kabupaten/kota. Selain itu juga akkan ada monitoring dan evaluasi yang dilakukan Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas). “Kita juga libatkan dua perguruan tinggi yaitu Universitas Airlangga dan Universitas Brawijaya. Nilai program ini cukup besar mencapai Rp 125 miliar,” pungkasnya. n iib

Polri-KPK Jangan Mau Diadu Domba Politisi l Sambungan hal 1

Tuntaskan Reformasi Birokrasi Polri Menuju Polisi Bersih’.

Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Alumni ITS Jatim Arief Wisnu mengatakan gerakan ini merupakan gerakan moral atas keprihatinan kepada dua lembaga hukum yang saling berseteru tersebut.

“Untuk KPK, jangan dikriminalisasi. Untuk Polri, tuntaskan janji reformasi birokrasi untuk ciptakan polisi bersih,” ujar Arief di sela-sela aksi di Taman Bungkul Surabaya.

Arief menambahkan, kumpulan tanda tangan ini akan diserahkan kepada KPK dan Polri. Hal ini sebagai peringatan bahwa masyarakat sangat mem-

butuhkan pemberantasan korupsi di negeri ini. “Slogan berani jujur hebat, jangan hanya jadi slogan.

Ayo Polri dan KPK bangkit.

Jangan mau diadudomba para politisi,” katanya.

Selain menggalang tanda tangan, para dosen dan guru besar ini juga membagikan kaos bertuliskan ‘KPK & Polri Berani Jujur Hebat’. n geh

11 Kena Erosi Sungai, SDN Banaran Kulon III Nyaris Roboh l Sambungan hal 1

tembok SDN Banaran Kulon III miring. Beberapa bagian tembok juga retak dan diperkirakan pondasi bangunan yang sudah menggantung menyebabkan tembok ruang kelas lainnya ikut retak. Termasuk beberapa keramik sudah rusak. Beruntung, di tengah sungai masih terlindung bongkahan rumpun bambu sehingga dapat menghambat arus air sungai sebelum menghantam tembok sekolah. “Takut kalau sewaktu-waktu bangunan ambrol. Anak-anak sudah kami pindahkan sementara ke balai dusun sambil menunggu tindakan dari Pemkab Nganjuk,” ujar Supardi, salah satu guru SDN Banarankulon III, Minggu (22/2).

Menurut Supardi, sebenarnya kondisi bangunan sudah lama terancam oleh tebing sungai yang terus ambrol. Seingat dia, tebing sungai mengalami erosi sejak tiga tahun lalu. Hanya saja selama ini kondisinya tidak begitu mengkawatirkan, karena masih ada jarak sekitar 2 meter dari pondasi SDN Banaran Kulon III. Namun, sekitar seminggu terakhir, tebing sungai yang tergerus air sungai benarbenar berada di bawah pondasi sehingga bangunan SDN Banaran Kulon II terlihat menggantung. “Kalau tidak segera diplengseng atau dipasang bronjong, dua ruang kelas ini pasti ambrol karena arus Sungai Dawuhan kuat sekali,” tegas Supardi yang mengajar pendidikan agama itu.

Kekhawatiran tentang keselamatan murid SDN Banaran Kulon III juga diungkapkan Gamiran, Ketua Komite SDN Banaran Kulon III. Menurut Gamiran sudah beberapa kali me-

laporkan kondisi Sungai Dawuhan yang mengancam bangunan SDN Banaran Kulon III ke sejumlah dinas. Di antaranya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Daerah (Disdikporada) Nganjuk, Dinas Pengairan, Perhutani, dan desa setempat namun tidak digubris.

Terakhir, pihak desa menjanjikan akan menyumbang bronjong dan batu kali, namun setelah ditunggu sekitar setahun tidak kunjung diperbaiki. Melihat kondisi bangunan mengancam keselamatan siswa saat belajar, komite sekolah bersama seluruh wali murid berinisiatif untuk mengatasi sendiri de­ngan menarik iuran tiap wali murid Rp 50 ribu. Hinga terkumpul sekitar Rp 7 juta, dibelikan bronjong dan batu kali. “Gimana lagi, katanya bukan tanggungjawabnya, terus pihak sekolah meng­ eluh kapada komite untuk mengatasinya sebelum bertambah parah,” ujar Gamiran yang juga perangkat desa setempat itu.

Kepala UPTD TK/SD/ PLB Dikpora Ashariono menjelaskan Kecamatan Bagor mengakui telah menerima laporan dari komite sekolah terkait kondisi bangunan SDN Banaran Kulon III. Namun pihaknya kebing­ungan untuk mencarikan pos anggaran.

Pasalnya, hingga saat ini belum ada pos anggaran yang diperuntukkan membangun plengsengan atau bronjong sungai meski menyangkut bangunan sekolah. Namun demikian, pihaknya terus berusaha agar bangunan SD Banar Kulon III tersebut tidak roboh karena erosi Sungai Dawuhan. “Pos anggaran adanya untuk rehab sekolah, seperti keramik atau plafon,” jelas Ashariyono. n ris

Desak Pemerataan Guru l Sambungan hal 1

sekolah swasta bisa memanfaatkan bantuan dari program BOS untuk membiayai program yang lain.

Misalnya meningkatkan kualitas bangunan, ataupun penyediaan fasilitas sekolah yang mendukung kegiatan belajar-mengajar,” ujar Ketua Komisi C DPRD Kota Batu Didik Mahmud, Minggu (22/2).

Selama ini, katanya, bantuan BOS baik Bosnas maupun Bosda lebih banyak dimanfaatkan sekolah swasta untuk untuk membayar honor para pengajar.

Jika nantinya ada guru PNS yang diperbantukan, maka dana tersebut bisa dipergunakan untuk ke­ perluan lain.

Dengan alasan itu, Komisi C mendesak Dindikpora Kota Batu untuk menjelaskan secara detil aturan main bagi sekolah swasta. Ter­ utama tentang penggunaan

dana Bosda yang bersumber dari APBD Kota Batu.

Didik mencontohkan dua sekolah swasta yang sama-sama memiliki 14 orang guru. Misalkan SMP A dan SMP B yang samasama memiliki 15 guru.

Namun dari guru tersebut, SMP A memiliki guru PNS yang diberbantukan sebanyak 10 orang. Sedangkan SMP B hanya memiliki 4 guru PNS. “Dengan kondisi ini jelas beban sekolah B untuk membayar honorarium gurunya lebih berat,”jelas Didik.

Selain memperjelas aturan main penggunaan dana Bosda untuk sekolah swasta, Komisi C juga meminta Dindikpora lebih memperhatikan pemerataan terhadap guru PNS yang diperbantukan di sekolah swasta. Supaya beban masing-masing sekolah swasta bisa berimbang. n nas

Bangun Kebersamaan, Forkopimda se-Bakorwil Malang Joy Flight l Sambungan hal 1

dilakukan Kepala Bakorwil Malang yang baru Ir Eddy Santoso MM yang memilih demo penerbangan (joy flight) Selasa (24/2) besok sebagai cara perkenalannya. Dalam joy flight nanti seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari 12 kab/kota di wilayah kerja Bakorwil Malang ikut serta.

“Kami ingin menciptakan suasana berbeda di antara para Forkopimda di Bakorwil Malang,” kata Eddy Santoso saat ditemui Bhirawa di selasela persiapan acara joy flight, Minggu (22/2) kemarin.

Menurut Eddy, ide untuk melakukan joy flight yang juga akan diikuti Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf itu

dilakukan setelah dirinya mendatangi satu per satu pimpinan daerah di wilayahnya.

“Dari silaturahim itulah kemudian muncul ide untuk melakukan kegiatan yang bisa menumbuhkan kebersamaan sekaligus untuk mengenal wilayah kerja Bakorwil Malang secara bersama-sama,” jelas Eddy.

Kegiatan joy flight tersebut tegas Eddy, juga mendapat dukungan penuh dari Lanud Abd Saleh Malang yang bersedia menjadi tuan rumah dalam kegiatan tersebut.

“Saya kira belum semua pimpinan daerah di Bakorwil Malang pernah mengeliling wilayah Bakorwil. Dan Selasa besok mereka akan seharian melihat bagaimana kondisi Bakorwil Malang dari udara,”

tambah Eddy Santoso yang juga mantan Kepala Bakorwil Pamekasan ini.

Menariknya, lanjut Eddy, bahwa kegiatan joy flight Selasa besok bukan hanya diikuti oleh para anggota Forkopimda saja namun juga akan mengajak para pelajar berprestasi dari keluarga tidak mampu di wilayah Bakorwil Malang.

“Kami memang meminta masing-masing daerah mengajak lima pelajar berprestasi dari keluarga tidak mampu untuk diberi kesempatan mengikuti kegiatan ini,” tambah Eddy.

Dalam catatan Bhirawa, Eddy Santosa yang pernah menjabat sebagai Kepala Bakorwil Pamekasan ini juga pernah mengajak Forkopimda di wilayah kerja Bakorwil Pamekasan untuk naik kapal

Perang KRI Makassar berlayar menuju Pulau Kramian dan gugusan kepulauan Masalembu menyusuri sepanjang pantai di Madura. Selain itu, saat menjabat sebagai Kepala Bakorwil Pamekasan, dia juga mampu mengubah tradisi Karapan Sapi yang selama ini identik dengan kekerasan menjadi karapan sapi yang tanpa kekerasan.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Operasi (Kadisops) Lanud Abdul Rahman Saleh Kolonel Pnb Fairlyanto mengaku menyambut baik kegiatan pertemuan Forkopimda yang diprakarsai oleh Bakorwil Malang. Kepada Bhirawa, Fairlyanto menyatakan kesiapan untuk menjadi tuan rumah yang baik dan akan mengemas acara agar bisa

mengenalkan kemampuan Lanud Abd Saleh.

“Kami telah menyiapkan personel yang terlatih maupun pesawat yang digunakan dalam kegiatan nanti,” kata Kolonel Fairlyanto.

Menurutnya selain sebagai ajang silaturahim antar pimpinan daerah di Bakorwil Malang, acara besok juga untuk menguatkan sinergi dalam pembangunan di mana TNI AU memiliki peran yang penting di dalamnya. Selain kegiatan terbang bersama dengan menggunakan Pesawat Hercules C130 untuk melihat kondisi wilayah Bakorwil Malang dari udara, pihaknya juga akan mengenalkan keterampilan menembak kepada para anggota Forkopimda. n why

Tak Menarik Dijual Mentah, Jagung Bisa Diolah Jadi Sirup Segar l Sambungan hal 1

susu. Semua bahan tersebut dicampur lebih dulu kemudian direbus dan diblender.

“Kita sengaja membuat produk dengan cara sederhana agar mudah dipraktikan masyarakat desa,” tutur Pungki.

Agar dapat menarik pasar, produk diberi label Si-Jase dan dikemas secara higienis. Pungkin mengakui, produk ini dibuat juga karena melihat potensi desa tempat mereka mengikuti KKN. Salah komoditas utama di pertanian desa tersebut adalah jagung.

Sehingga, membuat olahan jagung

dinilai menjadi langkah yang tepat untuk mengembangkan potensi ekonomi desa. Dia yakin, produk olahan ini akan dapat melahirkan unit Usaha Mokro Kecil dan Menengah (UMKM) baru di desa.

“Selama ini, petani hanya bisa menjual produknya dalam kondisi masih mentah. Dengan begitu penghasilan yang diterima cukup rendah. Padahal jika diolah, jagung akan lebih awet dan lebih bernilai jual,” tutur dia.

Ditambahkan Ketua Panitia KKN Untag Surabaya Heri Murnawan, KKN yang dilakukan mahasiswanya tahun ini sengaja diarahkan untuk menciptakan sekaligus mengembang

UMKM di pedesaan. Pengembangan UMKM ini menurutnya tidak bisa sembarangan. Hal ini harus disesuaikan dengan potensi desa. Sebab, kearifan lokal merupakan penentu arah kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Heri menuturkan, saat ini peme­ rintah mulai menunjukkan perhatian yang serius terhadap pengembangan ekonomi desa. Hal ini terlihat dari sejumlah regulasi yang ada seperti Undang-Undang Desa. “Kita dari kalangan akademisi harus menyambut ini.

Salah satunya dengan mendampingi masyarakat dalam mengembangkan potensinya,” kata Heri.

Sementara itu, Kabid Perekonomian Bappeda Kabupaten Lamongan Sofiah menyambut positif karya-karya mahasiswa Untag ini. Dia mengaku, kerjasama ini harus terus dilakukan untuk mengembangkan produk tersebut hingga benar-benar melahirkan wirausaha-wirausaha baru. Pihaknya juga pun berjanji akan mendorong seluruh desa di Kecamatan Sambeng, Lamongan ini untuk lebih menguatkan bidang wirausaha. “Kami akan masukkan produk-produk para mahasiswa yang KKN ini ke Koperasi Industri Daerah (Kopinda) Lamong­ an agar dapat lebih berkembang,” ujarnya.*

UTAMA

12 LINTAS PERISTIWA

BPBD Jombang Bantu Air ke Korban Banjir

Jombang, Bhirawa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mengirimkan air bersih untuk warga yang menjadi korban banjir, sebab air yang ada di sumur warga belum layak konsumsi. Kepala BPBD Kabupaten Jombang Nur Huda di Jombang, Minggu mengatakan daerah yang dikirimi air itu di antaranya di Desa Grobokan, Kecamatan Mojowarno, serta Desa Kedung Lumpang, Kecamatan Mojoagung. “Kami kirim air bersih untuk warga, sebab air di sumur mereka masih berwarna coklat setelah terkena banjir,” katanya, Minggu (22/2).

Pihaknya mengatakan, pengiriman air bersih itu juga berkoordinasi dengan PDAM Kabupaten Jombang. Pengiriman itu sebelumnya juga atas permintaan dari perangkat desa, sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

Ia mengatakan, selain mengirimkan air bersih, pihaknya juga meminta agar PDAM memberikan tawas, sebagai penjernih air. Tawas itu nantinya dimasukkan ke dalam sumur warga, sehingga bisa dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari.

Selain mengirimkan air, ia juga mengatakan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang juga sudah datang ke lokasi rumah warga yang terkena banjir. Mereka melakukan pemeriksaan kondisi air sumur milik warga pascabanjir yang melanda sejak Kamis (19/2) malam.

Dari dinas kesehatan, kata dia, memberikan penstabil air. Hal itu bisa memberikan tawas pada air sumur warga, sehingga bisa dikonsumsi untuk kebutuhan seharihari. Namun, dengan penstabil itu, warna air masih keruh. “Jika pakai penstabil air, warna air masih keruh, sehingga kami minta diberikan tawas, sehingga warna air bisa menjadi jernih,” jelasnya. Q rur,ant

Senin Pon, 23 FEBRUARI 2015

DPRD Surabaya Desak Pemkot Terbitkan Perda Prihatin Banyak Pelajar Merokok Surabaya, Bhirawa Anggota DPRD Surabaya mengaku prihatin dengan banyaknya pelajar berseragam setingkat SMP dan SMA yang dengan bebas membeli rokok di sejumlah toko swalayan dan merokok secara sembarangan di tempat publik. Itulah mengapa dewan mendesak Pemkot Surabaya untuk menerbitkan peraturan daerah (Perda).

“Mestinya tidak hanya penjualan minuman keras di toko-toko swalayan saja yang dilarang, tapi juga para pelajar yang dengan bebas membeli rokok di toko swalayan,” kata Wakil Ketua Komisi D Bidang Kesra dan Pendidikan DPRD Surabaya Junaedi di Surabaya, Minggu (22/2).

Pihaknya meminta Pemkot Surabaya segera menindaklanjutinya dengan menegakkan perda larangan merokok, khususnya para pelajar. “Bila perlu ada perwali yang mengatur soal itu.

Kami bukannya melarang merokok, tapi ini demi kepentingan generasi muda mendatang,” katanya.

Menurut dia, pihaknya sering melihat banyak pelajar

memakai seragam sekolah yang membeli rokok di toko swalayan. Mereka kemudian merokok dengan teman-temannya di muka umum. “Kami prihatin, mestinya mereka yang belum cukup umur dilarang sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Larangan Merokok,” katanya.

Menurut dia, pihaknya menilai Peraturan Daerah (Perda) No 5/2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (KTR/KTM) tidak efektif karena masih banyak pelangaran di sanasini. “Perda larangan merokok mandul, jadi harus ditegakkan,” katanya.

Jika tidak segera diketati, lanjut dia, maka lambat

ist

Dewan Surabaya mengaku prihatin dengan banyaknya pelajar berseragam setingkat SMP dan SMA yang dengan bebas membeli rokok di sejumlah toko swalayan dan merokok secara sembarangan di tempat publik.

laun generasi muda rawan terkena penyakit kanker dan

lainnya. “Padahal sudah jelas-jelas perda melarang

aktivitas merokok di bawah umur,” katanya. Q gat,ant

Jelang Muktamar NU, Gelar Road Show Pansus Lumpur Lapindo Kawal Pelunasan Ganti Rugi Pelunasan ganti rugi korban lumpur Lapindo PAT (Peta Area Terdampak) dari dana talangan APBN-P 2015, diperkirakan bisa dicairkan Februari-Maret ini.

Pansus Lumpur Lapindo DPRD Sidoarjo berancang-ancang akan mengawal proses pembayaran Rp781 miliar itu.

K

abar soal pembayaran yang di tunggu sejak 2006 sudah di depan mata. Warga yang paling terkena dampaknya karena kediamannya berada di PAT itu sudah tidak sabar menunggu pencairan. Sebenarnya bukan Cuma itu, masih ada ganti rugi untuk B to B lahan milik perusahaan sebesar Rp543 miliar yang masih menggantung nasibnya. Tetapi lumayan dengan model dana talangan APBN yang tentu saja disetujui PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) harapan pencairan itu sudah diambang pelunasan.

Ketua Pansus Lumpur Lapindo DPRD, H. Mahmud, SE, menyatakan sangat lega mendengar kabar itu. dengan begitu Pansus akan mendampingi dan mengawal sejauh mana proses pembayaran ini. Namun ia masih gamang, apakah pembayaran nanti dilakukan oleh MLJ ataukah BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo). “Saya belum tahu, siapa nanti yang ditugasi pemerintah untuk membayar,” jelasnya.

Sejauh ini pembayaran ganti rugi ditangani MLJ untuk warga yang tinggal di luar PAT. Namun untuk warga PAT sepertinya ditangani BPLS.

Ketua Pansus DPRD Sidoarjo, H Mahmud, SE saat di gunung Lumpur Porong.

“Saya benar-benar tidak tahu apakah BPLS bersedia menerima tugas itu, karena beberapa waktu lalu BPLS pernah menyampaikan menolak bisa dipasrahi menangani pembayaran ganti rugi,” ujarnya. Ia bisa memahami kesulitan BPLS karena tidak memiliki data tentang nilai ganti ruginya.

Yang memiliki data tentu saja MLJ. Koordinator GPKLL (gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo), Ritonga, menyatakan para pengusaha yang memiliki lahan di PAT memperoleh keadilan yang sama karena dana talangan itu akan dibagikan secara proporsional. Pengusaha yang terpukul akibat luapan lumpur sudah memberikan lampu hijau untuk mendistribusikan dana talangan Rp781 miliar dengan cara proporsional.

Seperti kabar yang disampaikan Menteri Sosial RI, Hj. Khofifah Indar Parawansa saat meresmikan pembangunan tahap XII gedung RSI Siti Hajar Sidoarjo Sabtu (21/2) kemarin, bahwa anggaran pelunasan yang diajukan ke pemerintah pusat, sudah disetujui dan didok dalam APBN-P 2015.

“Minggu depan, insya Allah, daftar isian pelaksanaan anggaran (Dipa)

sudah turun. Dana yang disetujui untuk pelunasan ganti rugi korban lumpur dalam PAT senilai Rp781 miliar,” sebutnya. Setelah Dipa turun tahapan berikutnya verifikasi aset milik korban lumpur yang akan dibayar. “Semoga akhir Pebruari, tahapan pelunasan bisa terealisasi,” harap Ketua PP Muslimat NU itu.

Disinggung soal mekanisme pelunasan dan siapa yang melakukan membayar, Khofifah mengaku tidak tahu, karena rananya Menteri PU. “Apakah dibayar melalui Lapindo atau BPLS kepanjangan dari pemerintah, saya tidak tahu. Silakan konfirmasi ke Menteri PU,” jawabnya.

Katanya Presiden Jokowi sudah memanggil secara terbatas Menteri PU, Mensos, Menkeu, BPLS, Gubernur Jatim dan Bupati Sidoarjo, soal anggaran ganti rugi. Disitu disepakati soal anggaran pelunasan untuk korban lumpur PAT tersebut.

“Dipa yang ada, sudah berdasarkan itung-itungan dari Menteri PU, Mensos dan Menkeu dan pihak-pihak terkait yang ikut membahas bersama presiden waktu itu,” pungkasnya. Q hds*

Surabaya, Bhirawa Ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU) akan menyapa masyarakat se-Jawa Timur sebagai bentuk rangkaian kegiatan sebelum Muktamar ke-33 yang akan diselenggarakan di Jombang, 1-5 Agustus 2015.

“Muktamar ini milik masyarakat Jawa Timur, khususnya warga Nahdliyyin. Peran aktif mereka menjadi bagian dari kesuksesan kegiatan ini,” ujar Ketua Panitia Lokal Muktamar NU ke-33 Saifullah Yusuf kepada wartawan di Surabaya, Minggu (22/2).

Berbagai kegiatan pra-

muktamar, antara lain “road show” ke berbagai kabupaten/kota di Jatim dalam bentuk shalawatan, hari bebas kendaraan bermotor, hataman Al Quran dan sepeda santai.

Sejumlah daerah yang akan dikunjungi di antaranya Madiun, Malang Raya, Kediri, Banyuwangi, Pasuruan, Tuban hingga beberapa daerah di Pulau Madura.

Sebagai bentuk persiapan dan tindak lanjut muktamar, panitia telah menggelar rapat perdana membahas konsep strategis dan teknis, terutama terkait akomodasi, transportasi, konsumsi,

promosi dan rangkaian acara pramuktamar.

Menurut dia, meski acara masih beberapa bulan, namun panitia secara maraton terus mematangkan konsep petunjuk teknis setiap divisi dalam kepanitiaan. “Targetnya, Muktamar ke-33 NU di Jatim harus menjadi muktamar paling meriah sepanjang sejarah,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut.

Pihaknya memastikan, tim peninjau lapangan telah melakukan beberapa kali survei di empat lokasi pesantren yang dijadikan arena muktamar, yakni Pondok

Pesantren Darul Ulum, Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar dan Pondok Pesantren Tebuireng.

“Hasil survei menjadi dasar pertimbangan untuk membuat lokasi lebih indah dan nyaman. Tim daerah bersama NU pusat sudah turun ke lapangan melihatnya,” ujar Wakil Gubernur Jatim tersebut.

Berdasarkan rencana, Muktamar NU kali ini dibuka oleh Presiden Joko Widodo yang akan datang bersama sejumlah menteri terkait di Kabinet Kerja. Q geh,ant

Masduki Jabat Ketua PBB Jatim Surabaya, Bhirawa Masduki terpilih menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Jawa Timur periode 20152020 dalam musyawarah wilayah pada 20-22 Februari 2015 di Surabaya.

“Ini sebuah tantangan untuk merubah PBB menjadi lebih baik dan dicintai masyarakat, khususnya di Jatim,” ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Minggu (22/2).

Pria asal Madura tersebut mengaku awalnya tak menduga akan dipercaya menduduki posisi orang nomor satu di partai berlambang bulan sabit dan bintang itu.

Tambahan dukungan signifikan dari ketua demisioner Sudarno Hadi saat muswil membuat kepercayaan dirinya semakin kuat dan diyakini memberi nilai tambah bagi soliditas dan konsolidasi organisasi.

“Ke depan ini bukan hal ringan, terutama membangun kembali infrastruktur partai yang mengalami kekalahan telak di pemilu lalu. Sebanyak tujuh kursi di DPRD II sekarang ini menjadi modal awal yang baik,” katanya.

Di sela muswil tersebut, ketua demisioner Sudarno Hadi dalam proses verifikasi menyerahkan dukungannya ke Masduki dengan alasan

tradisi musyawarah dan tradisi efektif menjalankan kepengurusan satu periode akan terus diwariskan kepada kader mendatang.

“Mengurus partai dalam lima tahun bukan waktu yang pendek, ada pahit manis yang dilalui. Jadi cukuplah satu periode saja dan segera diberi warna baru yang lebih segar dan semangatnya penuh,” tuturnya.

Sementara itu, pada muswil itu juga dihadiri Happy Trenggono, seorang pengusaha muda yang disebut-sebut maju dalam bursa calon Ketua Umum DPP PBB dalam muktamar yang digelar di Jakarta, Mei 2015.

Namun, pengusaha muda yang bergerak di bidang kelapa sawit tersebut mengaku kedatangannya bukan untuk mencari dukungan dari DPW PBB Jatim. “Jangan ditafsirkan jauh dulu, saya masih menjalin silaturahim dengan keluarga besar PBB,” katanya.

Ia berpendapat, PBB sebenarnya memiliki modal kuat menjadi partai besar dan pemenang karena kadernya dikenal militan, istiqomah, teruji dalam perjuangan serta lurus. “Seharusnya hal ini menjadi seuatu yang tidak ternilai harganya. Semoga PBB ke depan bisa menjadi partai pemenang,” tukasnya.

Q gat,ant

Museum Mpu Tantular Awali Pagelaran Koleksinya dengan Doa Sebagaimana telah dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, jika ingin beraktivitas sebaiknya diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Hal yang sama juga dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur dalam memulai aktivitasnya, yakni gelar koleksi seni tradisional 2015 di UPT Museum Negeri Mpu Tantular Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.

D

engan sebuah gelar kesenian tradisional pertama pada tanggal (20/2) malam ad alah sangat bernuansa Islami, yaitu gelar musik Hadrah Modern Munirul Qautdi asal Sidokerto, Kecamatan Buduran Sidoarjo.

Hadrah modern Munirul Qautdi yang di pimpin Ustad Kholil tersebut, digelar di halaman Suasana pertunjukan hadrah Munirul Qautdi.

Ibu-ibu muslimah saat asyik mengikuti alunan sholawatan.

achmad suprayogi/bhirawa

Museum Negeri Mpu Tantular sebelah barat Jembatan Layang Buduran Sidoarjo, banyak mengumandangkan sholawat-sholawat penyejuk jiwa. Serta doa dari ayat-ayat suci Al Qur an, yang membuat para pengunjung ibuibu Fatayat dan Muslimah dari warga sekitar lokasi museum semakin khusuk.

Menurut Kepala UPT Museum Negeri Tantular Drs. Edi Iriyanto, MM gelar musik hadrah ini sebagai simbulis kegiatan selama tahun 2015. Jadi kalau kita sebelum beraktivitas atau menjalankan kegiatan diawali dengan berdoa.

Maka musik hadrah ini sebagai doa diawal

Kepala UPT Museum Tantular Drs. Edi Iriyanto, saat memberi sambutan.

pagelaran-pagelaran yang akan dilakukan oleh museum dalam waktu setahun.

Selain itu, kami juga menghilangkan kesan kalau selama ini yang digelar hanya koleksi kesenian tradisional bernuansa dari agamaagama tertentu saja. “Padahal, koleksi kesenian tradisional yang bernuansa Islami juga sangat banyak sekali,” jelas Edi Iriyanto.

Jadi tujuannya adalah juga meminta doa kepada teman-teman yang bermain hadrah itu. Karena hadrah ini mengawali seluruh kegiatan selama tahun 2015 ini. Semoga kegiatan-kegiatan yang dilakukan berjalan

lancar dan bermanfaat bagi orang banyal.

“Khusunya penggemar museum, apalagi koleksi koleksi kami yang bernuansa Islami juga banyak. Seperti naskah kuno dari lontar tentang sejarah Nabi Muhammad,”terang Edi Iriyanto. Q ach*