Harian Bhirawa Edisi 23 April 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN Semua sudah melakukan komunikasi, tapi belum ada yang deal,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 7

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Ketua DPC PKB Kota Malang H Moch Anton

Rabu Pahing, 23 APRIL 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

23 APRIL 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 09.00 12.00

Membuka pameran buku Kompas di PTC Penyerahan Penghargaan K3 di Gedung Negara Grahadi

 Wagub H Saifullah Yusuf - 07.00

Di ruang kerja

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 07.30

Konsolidasi DWP di Lantai 8 Kantor Gubernur Jatim

Gubernur Lantik Wali Kota Madiun Terpilih, Selasa Depan Madiun, Bhirawa Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun terpilih periode 2014-2019, Bambang Irianto SH, MM-Sugeng Rismiyanto SH, MHum (BARIS) bakal dilantik oleh Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum, Selasa (29/4) pekan depan.

Kabag Humas dan Protokol Pemkot Madiun Doris Eko Prasetyo menjelaskan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih bakal dilaksanakan di Asrama Haji, Jalan Ringroad, Kota Madiun pukul 09.00.

“Sebelum pelantikan, malam harinya (Senin) diadakan geladi bersih di Asrama Haji. Untuk rekan-rekan wartawan, nanti pada saat pelantikan, kita siapkan tempat khusus untuk peliputan,” kata Kabag Humas dan Protokol Pemkot Madiun Doris Eko Prasetyo kepada wartawan, Selasa (22/4).

Usai pelantikan, lanjut Doris, pada malam

 ke halaman 11

anas/bhirawa

Pemkot Batu akan menambah 6 unit CCTV untuk memaksimalkan pemantauan kendaraan saat tiba musim liburan.

Pantauan Tak Maksimal, Pemkot Tambah CCTV Batu, Bhirawa Setiap kali datang masa liburan ataupun weekend, Batu sebagai kota wisata masih terus dibayangi dengan masalah kemacetan lalu lintas.

Banyaknya kendaraan bermotor yang keluar masuk kota membuat banyak wisatawan yang datang ke kota ini terjebak dalam kemacetan. Untuk itu Pemkot Batu akan menambah Closed Circuit Television (CCTV) di beberapa titik strategis.

“Untuk membantu pemantauan keluar masuk kendaraan terutama pada masa liburan dan weekend, kita akan memasang 6 unit CCTV lagi di beberapa titik yang dinilai strategis atau tempat yang memiliki potensi kemacetan tinggi,”ujar Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika (kadishubinfo) Kota Batu Arif Setiawan didampingi

 ke halaman 11

Kali Pertama, Konsep Musrenbang Jatim untuk Indonesia Wilayah Timur Pemprov, Bhirawa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Jatim 2015 digelar. Yang menarik, dalam Musrenbang kali

ini baru pertama kalinya membahas konsep Musrenbang Jatim untuk Indonesia wilayah Timur.

Konsep yang dibahas dalam pertemuan antara lain untuk merancang kegiatan- kegiatan Ja-

tim dalam rangka Jatim menjadi bagian motor penggerak terhadap perekonomian Indonesia wilayah

 ke halaman 11

97 Ribu Guru Jatim Belum Bergelar Sarjana Dindik Jatim, Bhirawa Provinsi Jatim yang disebut-sebut sebagai barometer pendidikan nasional ternyata masih memiliki sejumlah kelemahan yang perlu diperbaiki. Di antaranya ialah kualifikasi pendidikan guru yang belum bergelar sarjana strata 1 (S1). Jumlahnya pun cukup banyak, yaitu 97.615 guru.

Data Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dindik Jatim menunjukan, di Jatim terdapat 488.077 orang guru. Dari jumlah ini, sekitar 20 persen belum berpendidikan S1. Kondisi ini tentu masih belum sejalan dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mengamanatkan kualifikasi pendidik minimal harus

berpendidikan S1. “Sekitar 97.615 guru belum sarjana. Paling banyak guru SD,” kata Kabid Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Gatot Gunarso, Selasa (22/4).

Gatot mengakui ini menjadi perhatian serius, dan akan menjadi fokus hingga lima tahun ke depan.

Guru yang belum S1 akan didorong

Kondisi Gur u

kembali kuliah. Turunnya beasiswa dari Kemendikbud bisa dimanfaatkan. “Memang program menyekolahkan guru menjadi tanggung jawab masingmasing kabupaten/kota. Tapi Dinas Pendidikan Provinsi Jatim tidak bisa lepas tangan begitu saja,” imbuh Gatot.

Lulus pendidikan, minimal S1 menjadi keharusan bagi guru. Jika tidak, mereka yang belum sarjana akan tergeser dengan guru yang sarjana. Porsi mengajarnya bisa berkurang. Dindik Provinsi Jatim melalui Dindik kabupaten/kota

 ke halaman 11

Bantuan Dicairkan Usai Pemilu

rian bantuan modal untuk calon-calon wirausahawan. Modalnya pun tak tanggung-tanggung, Kementerian Koperasi dan UMKM tahun ini bakal menggulirkan Rp 2 miliar

khusus untuk Jatim.

Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kemenkop dan UMKM Prakoso mengatakan, setiap orang

 ke halaman 11

Dra Hj Fatma Saifullah Yusuf  ke halaman 11

Sentil..  

BPPKB pasang 14 target kerja Yang lebih penting aksi dan realisasi

 

Calo kios Pasar Anom Baru mulai gentayangan Waspadai aksi tipu-tipu



KPK Jerat Pejabat Kemendagri sebagai Tersangka Kasus e-KTP Makin banyak pejabat pemerintah masuk bui



di Jatim

Bawaslu Jatim Didesak Usut Dugaan Ijazah Palsu Eks Ketua DPRD Bondowoso Bawaslu, Bhirawa Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Kabupaten Bondowoso demo di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim, Selasa (22/4). Mereka mendesak Bawaslu Jatim serius menindaklanjuti kasus dugaan ijazah Madrasah Aliyah (MA) mantan Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir yang diduga palsu.

 ke halaman 11

Beli Wisma dan Kembangkan Fasum

Gusur Dolly, Pemkot Siapkan Rp 5 M Pemkot Surabaya, Bhirawa Anggaran sebesar Rp 5 miliar disiapkan Pemkot Surabaya untuk mengembangkan kawasan lokalisasi Dolly pasca penutupan yang rencananya dilakukan awal Juni ini.

Anggaran ini bakal dipergunakan untuk pembangunan fasilitas umum (fasum) berupa taman, fasilitas olahraga dan lain sebagainya. Selain itu Pemkot Surabaya juga akan membeli wisma atau rumah prostitusi di Dolly.

Pemkot Surabaya juga mengaku sedang

Semangat Kartini KAUM perempuan harus mempersiapkan diri menghadapi AEC 2015 (Asean Economic Community) dengan cara memotivasi dan meningkatkan kemampuan diri. Di samping hal tersebut, perempuan juga harus memahami kodratnya sebagai perempuan serta mampu mempertahankan nilainilai budaya timur.

“Perempuan Indonesia harus mampu mengembangkan dan memberdayakan diri dengan meningkatkan kemampuan menghadapi AEC 2015,” kata istri Wakil Gubernur Jatim Dra HJ Fatma Saifullah Yusuf saat membuka peringatan Hari Kartini Tahun 2014 di Empire Palace, Selasa (22/4).

Fatma mengatakan, dalam menghadapi pasar bebas nanti, seorang perem-

Total jumla

h: 488.077 gu ru Belum Ber pendidikan S1: Diperkiraka n 20% dari jumlah itu, mencapai 97 .615 guru Upaya Din dik Jatim:  Mengucu rkan beasis wa untuk m Pada 2014 enempuh S ini sasarann 1. ya 770 guru dan SLB TK, SD,  Mengucu rkan beasis wa untuk m Pada 2014 enempuh S ini ada 18 2.

2 guru jenj SMA, dan S ang SMP, MK menjadi sasarannya Sumber : D indik Jatim

Siapkan Modal Rp 2 M untuk Wirausahawan Muda Pemprov, Bhirawa Langkah pemerintah menyiapkan generasi wirausahawan muda terus digalakkan. Ini dilakukan mulai dari pemantapan mental hingga pembe-

Gubernur Dr H Soekarwo SH, MHum saat menyapa para peserta acara Musrembang RKPD Jatim Tahun 2015 di Hotel Bumi, Selasa (22/4).

adit hananta utama/bhirawa

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jatim Dr Ir H RB Fattah Jasin MS menyapa mahasiswa peserta Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) di Graha ITS, Surabaya, Selasa (22/4).

 ke halaman 11

Peringati Hari Bumi

Mahasiswa Ubaya Gelar Aksi Teatrikal, ITS Pilih Uji Emisi Banyak cara dilakukan untuk memperingati Hari Bumi yang diperingati secara internasional setiap tahun pada 22 April. Kalangan mahasiswa pun tak kalah agresif mengingatkan pada masyarakat akan pentingnya kesadaran dan apresiasi menjaga bumi yang kita ditinggali.

Gegeh, Kota Surabaya Sebanyak 10 mahasiswa Universitas Surabaya (Ubaya) menggelar teatrikal di kampus setempat, Selasa (22/4) untuk memperingati Hari Bumi yang jatuh pada tiap 22 April. Dalam aksi di depan Kantin Keluwih Ubaya, para mahasiswa dari Fakultas Industri Kreatif dan Unit Kegiatan Kemahasiswaan Mapaus (Mahasiswa Pecinta Alam Ubaya) itu menampilkan seni teatrikal yang dipadu dengan pixel art sebagai latar belakangnya.

Teatrikal yang dimainkan oleh mahasiswa Mapaus itu bercerita tentang

kondisi bumi yang sekarang akibat pemanasan global. Ada dua tokoh yang memperankan karakter baik dan buruk dari kondisi bumi saat ini.

Sementara itu, pixel art merupakan sebuah bentuk karya seni yang menggabungkan potongan-potongan kertas hingga menjadi suatu gambar. Dari susunan gambar itu, para mahasiswa menyampaikan pesan agar masyarakat lebih peduli lagi terhadap nasib bumi.

 ke halaman 11

trie diana/bhirawa

Himpunan mahasiswa Teknik Lingkungan ITS Surabaya menggelar aksi simpatik peringatan Hari Bumi di depan Gedung Balai Pemuda Surabaya,Selasa (22/4).

SURABAYA

2

Rabu Pahing 23 APRIL 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Kasus TPS Fiktif Sampang

Tak Mampu Gelar Coblos Ulang, KPU Jatim Terancam Digugat trie diana/bhirawa

Ketua Tim Relawan Jokowi Presiden Jawa Timur Bambang DH memberikan pelatihan mengolah ikan hasil tangkapan nelayan di pusat pengolahan ikan sentra pasar ikan Bulak, Kenjeran Surabaya, Selasa (22/4).

Ke Kampung Nelayan, Bambang DH Sosialisasikan Capres Jokowi Surabaya, Bhirawa Meskipun perolehan suara PDIP tidak mencapai 20 persen, namun hal itu tidak menggangu aktivitas para relawan Jokowi. Mereka tetap saja blusukan, untuk memberikan kontribusi, serta menggalang dukungan agar pencapresan Jokowi tetap mulus.

Diantaranya mereka melakukan blusukan di basis nelayan Bulak Kenjeran Surabaya sekaligus mengapresiasi pemberdayaan masyarakat setempat karena dinilai sukses mengembangkan olahan ikan hasil tangkapan di laut. ”Ini contoh pemberdayaan yang sangat luar biasa dan layak menjadi acuan bagi masyarakat,” ujar Ketua Tim Relawan Jokowi Jawa Timur, Bambang Dwi Hartono, disela kunjungannya di Pasar Sentra Ikan Bulak Kenjeran, Selasa (22/4).

Ia mengakui blusukan tersebut

PANGGUNG BIROKRASI

Pemkot Desak Percepat Pembangunan Pasar Turi Pemkot Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya mengaku sudah berupaya mendorong PT Gala Bumi Perkasa (GBP) selaku investor guna menuntaskan membangun Pasar Turi Baru tepat waktu, mesti kenyataanya tidak sesuai dengan batas waktu yakni 10 April 2014.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Selasa, mengatakan pembangunan Pasar Turi menjadi terlambat karena ada masalah-masalah aturan yang harus dipelajari dulu.

“Kami sudah melakukan beberapa upaya untuk mempercepat pembangunan.

Salah satunya mengundang investor membicarakan penyelesaian pembangunan,” katanya.

Pembangunan Pasar Turi seharusnya selesai pada Februari 2014. Namun karena suatu hal, diperpanjang hingga 10 April.

Selain itu, lanjut dia, pemkot saat ini menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang kesesuaian kontrak dengan kondisi hasil pengerjaan pembangunan pasar. Termasuk juga adanya kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan dana seperti yang dikeluhkan oleh para pedagang.

Tidak cukup hanya itu, lanjut dia, pemkot juga menggandeng Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya untuk Q dre mengaudit kualitas bangunan.Q

bagian dari strategi mempromosikan dan menyosialisasikan Jokowi sebagai calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Menurut dia, jika nantinya Jokowi terpilih mengemban amanat 200 juta lebih penduduk Indonesia maka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat seperti ini akan ditularkan ke semua daerah. ”Apalagi Tanah Air kita ini kaya akan laut beserta ikan yang melimpah. Berawal dari nelayan Kenjeran bisa dikembangkan ke daerah lain. Jika Jokowi presiden, pasti kami melakukannya,” kata mantan Wali Kota Surabaya tersebut.

Suami Dyah Katharina itu juga mengakui sebagai tim relawan pihaknya tidak perlu menunggu perintah partai untuk bekerja mempromosikan Jokowi. Bambang DH juga menegaskan ia dan tim tidak risau dengan

polemik terkait partai koalisi maupun calon pendamping Jokowi. ”Kami tidak mau menunggu karena pasti kehilangan momentum.

Sebagai tim relawan yang tidak ada sangkut pautnya dengan partai maka kami akan terus bergerak dan menyosialisasikan Jokowi hingga ke akar rumput,” katanya.

Bambang mengatakan, dia sangat termotivasi untuk terus mengembangkan sentra produksi makanan olahan ikan tersebut. Sebab, hal itu dinilainya bisa memberikan manfaat lebih kepada masyarakat sekitar. “Dulu warga di sini kalau ada sisa hasil tangkapan laut selalu dibuang, sekarang sudah bisa diolah dan jadi uang,”tuturnya sambil tersenyum. Saat ini, Bambang melanjutkan, koperasi itu sering dijadikan percontohan pengembangan pengolahan ikan yang ada di Q cty Indonesia.Q

KPU Jatim, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim rawan digugat terkait tak terselenggaranya coblosan ulang di 17 TPS fiktif di Desa Bire Barat Kec.Ketapang Kab. Sampang.Gugatan itu bisa dilakukan oleh masyarakat maupun Caleg setempat kepada DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) atau digugat di Mahkamah Konstitusi (MK), karena hasil coblosan sebelumnya telah dibatalkan.

Anggota Bawaslu Jatim, Sri Sugeng Pudjiatmiko mengaku kemungkinan ada peluang KPU Jatim bisa di DKPP-kan atau digugat di MK. Ini karena KPU Jatim tidak mampu menggelar coblosan ulang di 17 TPS Fiktif yang ada di Desa Bire Barat Kecamatan Ketapang dan 2 TPS di Desa Pandiangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang.

Dan disitu jelas parpol, caleg maupun masyarakat yang memiliki hak pilih merasa dirugikan karena suaranya tidak dipakai alias hangus. ‘’Bukan kita menakut-nakuti, tapi itulah kondisi riil yang ada di masyarakat.

Seharusnya KPU Jatim bisa menekan KPU Sampang dan meminta aparat kepolisian untuk memberikan perlindungan hukum kepada para petugas KPPS dalam melakukan coblosan ulang. Dengan begitu dalam masalah ini tidak ada yang merasa dirugikan,’’tegas pria murah senyum ini, Selasa (22/4).

Terpisah Konsultan Bangun Indonesia, Agus Mahfudz Fauzi menegaskan dalam kasus yang terjadi di Sampang seharusnya KPU Jatim membuat sebuah arahan dan memberikan perlindungan kepada KPU Kab. Sampang. Sebagai KPU yang membawahi sejumlah kabupaten/kota, KPU Jatim seharusnya KPU Jatim membuat sebuah arahan dan koordinasi terkait

Sebelas Kasus Pidana Pemilu Telah Diproses Hukum Satu SPDP Pelanggaran Pemilu Belum Diterima Kejaksaan Kejati, Bhirawa Gerindra. Mengetahui Sebanyak 11 tersuaranya kalah dasangka dan terdakwa lam Pemilu, dirinya pelanggaran tindak bersama saudarnya pidana Pemilu Lemembawa lari kotak gislatif (Pileg) 2014 suara yang telah ditelah diproses oleh segel dan disimpanpihak berwajib. Danya di rumahnya. lam pantauannya “Adapun Pasal yang Kejaksaan Tinggi disangkakan pada sa(Kejati) Jatim telah tu tersangka yang menerima berkas kaSPDPnya belum masus-kasus tersebut. Andi Muhammad Taufik suk itu, yakni Pasal Namun, ada satu Su311 dan 313 UU No 8 rat Perintah Dimulainya Pe- tahun 2012,” urai Romy. nyidikan (SPDP) pelanggaran Menurutnya, dari sebelas data yang dilakukan oleh calon le- tersangka pidana Pemilu ada gislatif (caleg) belum sampai ke yang sudah putus dan sudah ada tangan Kejati.

SPDPnya. Sedangkan untuk M Asisten Pidana Umum (As- Taufiq, pihaknya mengaku belum pidum) Kejati Jatim Andi Mu- menerima dan masih menunggu hammad Taufik melalui Kasi SPDPnya agar segera diproses.

Penkum menerangkan, pihak“Kami tetap menunggu SPDP nya memang telah menerima dari pihak kepolisian. Barulah 11 data nama tersangka pe- setelah ada, akan kami proses,” langgaran tindak pidana ungkapnya.

Pemilu dari Bawaslu.

Adapun tersangka tindak “Data yang sudah masuk ke pidana Pemilu yang ada di sentra Gakkumdu Kejaksaan ada sentra Gakkumdu Kejaksaan 11 orang tersangka. Namun, satu adalah Ir.Moch.Syamsul Arifin tersangka lagi belum ada Caleg DPRD jatim Dapil V no SPDPnya,” katanya, Selasa (22/4). urut 1 dari partai Hanura. Ia Dijelaskannya, adapun satu didakwa melanggar Pasal 89 tersangka yang belum ada huruf d Jo Pasal 301 ayat (1) UU SPDPnya yakni M Taufiq no 8 tahun 2012 yang telah Usman dari Sampang Madura diputus dengan pidana penjara yang merupakan Caleg partai 1 bulan penjara dengan masa

percobaan selama dua bulan dan denda sebesar Rp 10 juta dan jaksa menyatakan banding.

Sedangkan, untuk Muhammad Muji Mulyono Caleg dari partai PKB no urut 5 dari DPRD Malang masih dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Malang. Adapaun proses persidangan atas dirinya yakni dengan agenda pembacaan tuntutan pidana.

Untuk dua tersangka telah dinyatakan P 21 (berkas sempurna dan siap diajukan ke pengadilan red) adalah Ir Edy Prayitno caleg DPRD Kota Malang dari PKPI dan Dr Christea Frisdintara caleg DPRD Kota Malang dari Partai Demokrat.

“Sedangkan lainnya masih di pihak kepolisian sebagai penyidiknya,” terang mantan Mantan Kasi Eksekusi dan Eksaminasi di Kejari Jambi.

Untuk ke empat yang masih di penyidik polisi adalah Dodik Herdianto, Prof dr Ali Maschan Moesa anggota DPR RI dari PKB, Ahmad Andi dan Tyas Indah Iskandar dari caleg DPRD Malang Partai Golkar, Hanik Dwi Martia kades Tanjung Tirto Singosari Malang serta Khoirul tim pemenangnan caleg DPRD prop Jatim dari PKB atas nama Bahrul Alam.Q bed

Polisi Bekuk Pembobol Bank Danamon Rp 21 M Polda Jatim, Surabaya Subdit II Ditreskrimsus Polda Jatim berhasil mengungkap kasus pembobolan di Bank Danamon Cluster Pasuruan yang mencapai kerugian Rp 12

miliar. Pembobolan yang dilakukan dengan cara mengucurkan kredit yang menyalahi prosedur atau fiktif.

Dari pembongkaran ini, Polda Jatim meringkus 15 orang tersangka,10 tersang-

ka dari pihak Bank. Termasuk manager dan anak buahnya. Serta lima tersangka dari pihak ketiga.

Dan dari dua orang yang diamankan merupakan inisiator yang bernisial AAB

(35). Dan Kepala Cabang Bank Danamon Pasuruan berinisial AA (42).

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono Mengatakan, terbongkarnya kasus kredit fiktif Bank Da-

namon cabang Pasuruan, berawal dari laporan hasil investigasi (LHI), yang dibuat tim investigator dari Kantor Pusat PT Bank Danamon di Jakarta, pada Juni 2012 lalu.Q bed

pelaksanaan coblosan ulang. ‘’Jangan hanya memberikan rekomendasi, tanpa diberikan arahan dan koordinasi. Ingat KPU di daerah memiliki tingkat konflik yang sangat tinggi sehingga perlu diberikan perlindungan dan arahan.

Jangan biarkan mereka melakukan sendiri tanpa ada pendampingan dari KPU Jatim,’’tegas Agus mengingatkan.

Sebaliknya, jika KPU Jatim tidak mampu melakukan rekomendasi Bawaslu Jatim hal itu bisa dikatakan pelanggaran. Dan kemungkinan besar bisa dilaporkan ke DKPP atau di gugat di MK. ‘’Hal ini bisa saja tidak terjadi jika KPU Jatim bisa melakukan fungsinya secara maksimal. Diantaranya dengan memberikan pendampingan, arahan dan perlindungan hukum kepada KPU Sampang hingga ditingkat PPS dan PPK untuk melakukan coblosan ulang,’’tambahnya.

Sementara itu, Eko Sasmito Ketua KPU Jawa Timur menjelaskan bahwa pihaknya tidak bisa memberikan penjelasan dan keputusan terkait 19 TPS tersebut.

Hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan dari KPU Kabupaten Sampang. “Nanti apapun laporan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Sampang akan kami teruskan ke KPU RI. “Kita siap menjalankan keputusan dan perintah dari Q cty KPU RI,” tegasnya.Q

AAL Harus Bekerja dengan Sepenuh Hati Surabaya, Bhirawa Setelah dilantik sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL), Laksamana Pertama TNI A. Taufiqoerrochman, S.E. langsung mengambil apel khusus yang dilaksanakan di Lapangan Arafuru, Kampus AAL, Bumimoro, Surabaya, Senin (21/4). Dalam apel, Taufiqoerrochman menerangkan kepada prajurit AAL agar bekerja dengan sepenuh hati.

Pada kesempatan tersebut, mantan Wagub AAL 2012-2013 ini mengajak kepada seluruh prajurit AAL untuk bekerja dengan ketentuan yang ada. Selain itu, seluruh prajurit diharapkan tetap mengedepankan semangat TNI AU, terlebih pada pencapain visi dan misi sebagai prajurit TNI. “Seluruh prajurit AAL harus bekerja sesuai dengan semangat Akademi Angkatan Laut. Yakni, bekerja dengan sepenuh hati dan bukan sekedar retorika,” tutur peraih Satya Lencana Wirakarya ini dalam amanatnya.

Selain itu, pria yang dikenal hobi jogging ini mengimbau untuk mendukung proses pendidikan taruna agar mereka memiliki semangat dan motivasi belajar.

Dukungan tersebut berupa kinerja anggota yang mengedepankan spirit AAL yakni Disiplin, Kebanggaan, Kerja Keras, dan Kerja Cerdas. “AAL harus mampu menuju World Class Naval Academy,” ujarnya.

Menurutnya, pentingnya peningkatan mutu pendidikan AAL dan kualitas pendidikan, akan menentukan output lulusan AAL. Sebab, kualitas pendidikan harus dievaluasi kontennya baik dari pola pengajarannya dan penerapan dilapangan. Tak hanya itu, kualitas pengasuh dan pembinaan fisik prajurit harus ditingkatkan sesuai dengan pengajaran yang ada.

Lebih lanjut peningkatan mutu pendidikan AAL harus memprioritaskan isi pendidikan, membentuk pola pendidikan yang berkarakter merupakan hal mendasar.

Dan semua ini harus didukung oleh segenap elemen prajurit yang berdinas di AAL dengan penuh kesadaran dan keikhlasan.

Khusus kepada para taruna, Gubernur berharap untuk selalu semangat belajar dan berlatih sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Ini dimaksudkan untuk professionalitas para prajurit AAL, agar menjadi perwira yang gagah berani.

“Saya berharap agar seluruh taruna yang ada di AAL ini benar-benar memanfaatkan waktu untuk terus belajar dan latihan. Agar para taruna menjadi seorang perwira yang profesional, jujur, berani dan pantang menyerah, serta memiliki integritas maupun etika moral yang tinggi,” pungkasnya.Q bed

SD Muhammadiyah 24 Tulis Pesan Moral untuk Calon Pemimpin Berharap mendapatkan pemimpin yang bermoral saat pergantian Presiden mendatang, siswa -siswi SD Muhammadiyah 24 Surabaya mengirim surat pesan moral kepada para calon presiden pengganti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan calon wakil rakyat.

Pesan moral ditulis para siswa diatas banner ini ditulis sebagai salah satu peringatan hari Kartini, Senin(21/4) kemarin. Salah satu pesan moral yang tertulis adalah agar pemimpim harus peduli terhadap kesejahteraan, kemakmuran, jujur dan adil.

Sebelum dikirim ke Istana Negara melalui paket kantor Pos Indonesia, banner dipajang di depan sekolah jalan Raya Ketintang 45 agar terbaca masyarakat.

Menurut Kepala SD Muham-

madiyah 24 Surabaya, Munahar SHI, dalam rangka peringatan Hari Hartini ini pihaknya memberikan pendidikan pada para siswa. Bahwa sosok RA Kartini adalah perempuan yang tangguh dalam menentang diskriminasi terhadap perempuan.

Sambil mengawasi anak didiknya, Munahar menjelaskan, Kartini-Kartini kecil itu memiliki harapan besar terhadap calon pemimpin yang akan memimpin Indonesia. Yakni mempunyai kepedulian terhadap kemakmuran rakyatnya,

peduli terhadap kesejahteraan rakyat dan bangsa ini, bisa adil dan jujur.

Sehingga bila mereka sudah dewasa dan menjadi pemimpin, anak-anak yang mempunyai harapan sejak kecil akan melakukan hal yang sama sebagaimana harapan saat masih kecil. ‘’Dahulu RA Kartini itu orang yang sabar, tangguh dan mempunyai ketahanan mental tinggi, serta berjuang tanpa pamrih dalam menentang diskriminasi terhadap perempuan. Inilah yang diajarkan kepada anakanak, semoga Kartini-Kartini kecil ini juga memiliki karakter yang sama dengan Kartini di masa lalu. Dan kelak ketika menjadi pemimpin bisa menjadi pemimpin yang mempunyai kepedulian,’’ papar Munahar.

Sebab yang mempunyai harapan besar terhadap calon pemimpin Bangsa Indonesia tidak hanya para orang tuannya yang memiliki hak pilih. Tetapi juga anak-anak yang mempunyai harapan yang sama dengan orang tuannya. ‘’Semoga harapan dan pesan moral Kartini-Kartini kecil ini bisa sampai kepada calon pemimpin bangsa dan calon wakil rakyat,’’ harap Munahar.

Selain menuliskan pesan moral kepada calon pemimpin bangsa, para siswa SD Muhammadiyah 24 Surabaya.

Dalam rangkaian peringatan Hari Kartini kemarin, juga membagikan bros hasil karya para siswa kepada para perempuan yang melewati depan Q fen sekolahan mereka.Q

trie diana/bhirawa

Para siswa SD Muhammadiyah 24 Surabaya ketika menuliskan pesan moral yang ditujukan calon pemimpin bangsa dan calon wakil rakyat.

SURABAYA

Rabu Pahing 23 APRIL 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

RAGAM INFO

Yudi Dipukul Mantan Sopir

Pemprov Latih Aparatur Administrasi Desa Sebelum Terima Anggaran APBN

Pengadilan Tipikor, Bhirawa Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (22/4) siang mendadak ricuh. Bos PT Cipta Inti Parmindo (CIP) Yudi Setiawan, dipukul oleh mantan karyawannya, Heri Triyatna yang juga terseret kasus dugaan korupsi kredit Bank Jatim Rp 52,3 miliar.

Kejadiannya saat Yudi hendak memasuki ruang cakra untuk jalani sidang.

Heri Triyatna memang hadir lebih awal bersama lima terdakwa kasus Bank Jatim karena menjadi direktur fiktif dalam pengajuan kredit atas nama debitur Yudi Setiawan. Ia nampak geram dan langsung menghampiri Yudi yang digelandang petugas Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dari ruang tahanan sementara.

“Ini gara-gara kamu, hingga saya disidangkan,” ujar Heri saat tangannya mengepal sembari mendatangi Yudi, Selasa (22/4).

Atas kejadian pemukulan itu, tak berlangsung lama Heri lantas diamankan dan Yudi dibiarkan masuk ke ruang sidang. Oleh Majelis Ketua Hakim Titik Tedjaningsih yang menyidangkan kasusnya, Yudi mengaku jika Heri yang lebih dulu memulai kericuhan.“Heri yang mukul, bukan saya yang mulia,” ujarnya menjawab pertanyaan Majelis.

Heri dalam sidang terpisah yang dipimpin majelis hakim H. Yapi membenarkan jika berusaha memukul Yudi.

Ia mengaku kesal karena mantan pimpinannya di PT CIP itu telah menyeretnya dalam kasus dugaan korupsi dengan nilai fantastis. Terlebih, Ia dituntut dua tahun pidana serta denda Rp 50 juta karena ulah bosnya. “Jengkel saja, Pak. Garagara dia saya begini (jadi terdakwa),” tegasnya.

Sementara itu, Penasihat Hukum Heri Triyatna, Rendy SH, memastikan jika kliennya tak sampai memukul Yudi di depan ruang sidang. Meski tak membantah ada upaya pemukulan, namun Ia meyakini jika tangan Heri tak mendarat di wajah mantan bos kliennya.

“Pas mau masuk (ruang sidang) mau dipukul. Tapi tidak kena. Saya di sana jadi tahu detilnya,” ujar Rendy.Q bed

Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim berencana akan memberikan pelatihan dan pembinaan pada aparatur administrasi desa agar bisa memberikan laporan pertanggung jawaban ketika usai menerima anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Aparatur desa khususnya mengenai administrasinya. Yang pasti sistem administrasi dan pertanggungjawabannya beda. Untuk itu, aparatur desa harus mendapatkan pelatihan dulu sebelum menerima anggaran itu,” kata Sekdaprov Jatim, Dr H Sukardi, Selasa (22/4), usai menggelar Musrenbang Provinsi jatim di Hotel Bumi Surabaya.

Menurutnya, anggaran desa yang besarannya antara Rp 800 juta hingga Rp 1,4 miliar per desa itu akan ditransfer langsung ke desa bersangkutan. “Anggaran itu tidak melalui Pemprov Jatim, tapi langsung ke desa-desa,” ujarnya.

Secara administratif jumlah desa di Jawa Timur mencapai 6.016 desa atau 70,73 % dari jumlah 8.506 desa/kelurahan yang berada di Jawa Timur (BPS 2008).

Sekedar diketahui, seluruh desa di Indonesia diperkirakan sudah akan menerima kucuran dana APBN. Pencairan anggaran dapat terwujud setelah Undang-

Anggaran Untuk Desa (UU 6/2014 tentang Desa) APBN Jumlah Desa Alokasi

Minim PLKB, BKKBN Ambil Sikap Surabaya, Bhirawa Minimnya tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) membuat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jatim mengambil sikap. Rencananya dalam waktu dekat BKKBN akan menggarap kekurangan tenaga PLKB di Jatim.

Kepala BKKBN Jatim , Ir Dwi Listiwardani MSc Dipl Kom mengatakan, BKKBN akan membahas kekurangan tenaga PLKB dengan beberapa pejabat di Jatim, dalam hal ini Bupati dan Walikota. Banyak dari Bupati dan Wali kota di Jatim belum memberikan perhatiaannya kepada petugas PLKB. ‘’Kebanyakan wali kota dan bupati memikirkan program-program jangka pendek seperti pembangunan dan melupakan program jangka panjang termasuk program KB, pendidikan dan kesehatan,’’ ujarnya.

Menurutnya, dengan jumlah tenaga PLKB kurang dari 4000 orang membuat keberhasilan program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) di Jatim sedikit tersendat. Banyak tenaga PLKB yang dialihfungsikan untuk mengisi kekosongan jabatan dibeberapa tempat di Jatim yang mengakibatkan minimnya tenaga PLKB. Selain itu tidak adanya pengangkatan dari pemerintah daerah yang mengangkat tenaga PLKB untuk ditempatkan dibeberapa desa dan kecamatan. ‘’Idealnya setiap tenaga PLKB membawahi satu dan dua desa, akantetapi realitanya satu tenaga PLKB membawahi 10-15 desa. Jika ini tidak diatasi maka tugas tenaga PLKB akan berlebih dan mengakibatkan tidak memaksimalnya program KKB di lapangan,’’ paparnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, tenaga PLKB di lapangan sangat penting untuk mempercepat pencapaian program KKB di lapangan, karena petugas PLKB merupakan ujung tombak BKKBN. ‘’ Jika tenaga PLKB tidak bekerja dapat dipastikan target KKP (Kontrak Kinerja Pemerintah) tidak dapat tercapai dengan optimal,’’ terangnya.

Ke depan dengan berkurangnya tenaga PLKB di Jatim, BKKBN akan berkerjasama dengan para stakeholder dalam mengawal minimnya tenaga PLKB. Banyak stakeholder yang dapat membantu BKKBN dalam mengawal program KKB dilapangan Q dna seperti, kampus, LSM dan ormas.Q

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan, dalam waktu akan diterbitkan dua Peraturan Pemerintah (PP) untuk penjabaran UU tersebut.

Mendagri, Fauzi Gamawan sendiri pernah memperkirakan PP terakit UU 6/ 2014 tersebut bakal turun sekitar bulan Juli nanti.

Setelah PP disahkan, maka setiap desa yang saat ini jumlahnya mencapai 72 ribu di seluruh Indonesia, akan memeroleh anggaran berkisar Rp 800 juta hingga Rp 1,4 miliar per desa.

Nanti setiap desa akan mendapatkan alokasi dana yang berasal dari dua sumber.

Dana transfer (dari APBN) jumlahnya Rp 59,2 triliun.

Kemudian alokasi dana desa dari kabupaten. Jadi setiap desa bisa mendapatkan lebih dari Rp1 miliar setiap tahun.

Pengucuran anggaran akan berbeda-beda untuk setiap desa, karena disesuaikan dengan luas desa, jumlah penduduk dan tingkat kebutuhan hidup di desa Q rac tersebut.Q

trie diana/bhirawa

Perawatan Lampu

Pekerja sedang mengganti lampu penjor baru dipintu masuk halaman gedung Negara Grahadi Surabaya,Selasa (22/4).Diharapkan dengan dipasangnya lampu ini kawasan tersebut menjadi terang.

Kelalaian Petugas, Tahanan Narkoba Kabur

Seminggu Tak Ditemukan, Pejabat Kejari Perak Disanksi Surabaya, Bhirawa Sanksi tegas mengacam petugas dan pejabat Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya, terkait kaburnya tahanan narkoba bernama Agus Prasetya, Senin (21/4) lalu. Sanksi akan diberikan apabila petugas dan pejabat Kejari Tanjung Perak tak menemukan tahanan yang kabur dalam waktu seminggu ini.

Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Jatim Andi Muhammad Taufik mengatakan, , Selasa (22/4),Kejati memberikan waktu selama seminggu kepada Kejari Tanjung Perak untuk segera menemukan tahanan Agus Prastya. Perintah ini, kata Andi, merupakan atensi langsung dari Wakajati Jatim, Martono, begitu menerima laporan lolosnya tahanan narkoba tersebut.

Andi Muhamad juga menegaskan, jika dalam waktu seminggu tahanan yang lari tidak tertangkap maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap petugas pengawas serta beberapa pejabat Kejari Tanjung Perak.

“Kalau dalam kurun waktu seminggu Agung tak ditemukan, nantinya akan dilakukan pemeriksaan di pengawasan. Dan pejabat Kejari Perak akan dikenakan sanksi,” ujar Aspidum.

Dijelaskannya, jika kaburnya tahanan terbukti karena kelalaian petugas, sanksi pasti akan dijatuhkan. Bukan hanya petugas, Jaksa, Kasipidum bahkan Kepala Kejari (Kajari) Tanjung Perak Surabaya bakal dikenai sanksi juga.

Sambungnya, tak hanya pejabat Kejari Perak saja yang terkena sanksi. Diungkapkan Andi, pihaknyapun bisa juga dikenakan sanksi.

Disesalkannya, semua tahanan yang dibawa dari Rutan Klas I Surabaya di Medaeng, tidak dipakaikan borgol. Padahal, Agus Prasetya merupakan residivis atas kasus narkoba yang sering menimpanya.

“Saya sesalkan kenapa tahanan tidak diborgol.

Nantinya, saya akan surati seluruh Kejari di Jatim agar memakaikan borgol pada tahanannya yang akan dipindah dari Lapas maupun Rutan,

bed/bhirawa

Aspidum Kejati Jatim Andi Muhammad Taufik ketika menunjukkan foto Agus Prasetya, tahanan Kejari Tanjung Perak yang telah kabur, Selasa (22/4).

agar tak terjadi seperti kasus Agus,” urainya.

Disinggung terkait apakah sanksi yang akan diberikan pada pejabat Kejari Tanjung perak, Andi mengaku yang bisa dan yang tahu akan sanksi tersebut yakni dari Kejaksaan Agung (Kejagung).

Lanjutnya, sanksi yang diberikan mulai dari teringan sampai ke terberat. Apabila kaburnya tahanan telah direncanakan, maka sanksinya akan berat. Namun, apabila murni unsur kelalaian, Q bed maka sanksinya bisa ringan.Q

Rp59,2 Triliun 72 ribu desa Rp800 juta- Rp1,4 miliar per desa

Industri Masih Jadi Penyebab Utama

Efek Gas Rumah Kaca Meningkat di Jatim Pemprov, Bhirawa Efek Gas Rumah Kaca (GRK) di Jatim diprediksikan semakin meningkat. Sektor energy dan industri menjadi pihak yang menyumbangkan faktor efek rumah kaca terbesar.Dari hasil presentase Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jatim emisi GRK 2011 naik sebesar 86,03 persen dari tahun 2010 dan kenaikan tahun 2012 sebesar 1.065,38 persen dari tahun 2011.

Emisi GRK terbesar dihasilkan dari sektor energi sebesar 99,78 persen, sektor proses industri dan penggunaan produk (IPPU), sektor AFOLU (agriculture, forest, and other land use), 0,06 persen, dan sektor limbah 0,02 persen.GRK sektor energi terbesar dihasilkan dari kegiatan industri produksi energi, sedang terkecil dari limbah padat di TPA. “Limbah padat kecil, diperkirakan penduduk Jatim banyak mengembangkan kegiatan 3 R (reduce, reuse, dan recycle), penerpaan bank sampah, hingga komposting,” kata Kepala BLH Jatim, Indra Wiragana SH, Selasa (22/4).

Sedangkan sektor IPPU berasal dari empat jenis industri, yaitu industri semen, industri kapur, industri kimia, dan industri logam. Biasanya emisi GRK terbesar dari industri kapur. Sedangkan emisi GRK dari sektor AFLU terbagi menjadi tiga sektor lagi yaitu pertanian, peternakan, dan kehutanan.

Emisi GRK disektor pengelolaan limbah padat di TPA di 38 Kabupaten/Kota di Jatim menghasilkan emisi terkecil. Pada tahun 2011, peningkatan emisi GRK dari pengelolaan limbah pada di TPA 1,23 persen dari tahun 2010 dan tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 1,14 persen dari tahun 2011.

Peningkatan emisi GRK limbah padat ini sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk di Jatim.

Pertumbuhan tahun 2011 sebesar 75 persen dan tahun 2012 sebesar 72 persen. Terbesar masih berasal dari Kota Surabaya yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Jatim tahun 2010-2012.Sedangkan limbah cair domestik di Jatim berdasarkan jum,lah duduk pada tahun 2012 sebesar 28 juta orang, maka emisi yang dihasilkan pada tahun yang sama bisa mencapai 2585,67 Gg CH4.

Solusi pencegahan GRK lebih besar diantaranya melakukan pengelolaan sistem jaringan dan tata air, rehabilitasi hutan dab lahan, pemberantasan pembalakan liar, hingga pencegahan deforestasi dan pemberdayaan masyarakat. Apalagi, kawasan konservasi mangrove sangat baik dalam membantu penurunan emisi Q rac GRK ini.Q

Anak Jatim Rentan Terjangkit Tuberculosis Penderita tuberculosis (TB) anak di Jatim sangat tinggi.

Perilaku masyarakat usia dewasa masih menjadi penyebab utama penularan TB pada anak-anak.

Jumlah kasus TB anak tahun 2013 mencapai angka 2.342 orang. Dari total penderita TB di Jatim sebanyak 43.275 orang, setidaknya korban yang meninggal akibat TB dari segala usia sebanyak 1.308 orang. Pernyataan ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim, dr Harsono.

Menurut Harsono tingginya TB anak di Jatim disebabkan oleh beberapa hal yaitu salah satunya masalah perilaku. Untuk bayi kebanyakan belum dilakukan vaksinasi dan imunisasi, hal ini yang me-

nyebabkan anak-anak rentan penularan penyakit TB. ‘’Untuk pencegahan dini anak atau bayi yang baru lahir dapat diberikan imunisasi atau vaksin BCG dan DPT, hal ini dapat menghindarkan anak dari penyakit TB,’’ jelasnya.

Selain imunisasi dan vaksinasi kata Harsono perilaku hidup masyarakat belum menerapkan pola hidup sehat yaitu makan-makanan yang bergizi, memberikan ventilasi lebih pada rumah dan mengetahui etika dalam batuk. Untuk etika batuk ini penting karena jika batuk

sebarangan akan mempercepat penularan penyakit TB ke orang lain. ‘’Yang benar batuk itu ditutupi atau berpaling dari hadapan orang tujuaanya agar kuman atau virus TB ini tidak langsung mengenai orang lain,’’ jelasnya.

Dijelaskannya, untuk penularan penyakit TBC sangat mudah, bisa lewat batuk dan bersin. Untuk sekali batuk, penderita TBC akan mengeluarkan 3.000 kuman, sedangkan untuk sekali bersin penderita TBC akan mengeluarkan 3 juta kuman.

“Jadi dapat dibayangkan jika satu orang batuk dan bersin berkali-kali, berapa kuman yang harus keluar dari hidung dan mulut penderita TBC. Bisa jutaan

kuman yang keluar,” jelasnya.

Menurutnya, sebagai orang tua sangat sulit melepaskan anaknya ketika ada penderita TB yang berada di dalam dan luar rumah. Orang tua harus selektif dan hati-hati dalam mengawasi anaknya untuk mengidari kontak langsung dengan penderita TB. Jika penderita TB berada di dalam rumah, maka anak sebisa mungkin harus dipisahkan dan jika di luar rumah maka anak dapat dijauhkan dari penderita TB. ‘’Untuk kasus di luar rumah sangat mudah akantetapi untuk kasus di dalam rumah sangat sulit dicegah penularannya,’’ ucapnya.

Kasi Pemberantasan Penyakit Dinkes Jatim Setyo

Budiono menyatakan, penularan penyakit TB pada anak sangat mudah ditularkan, hal ini dikarenaka karena kondisi imunitas anak sangat rawan daripada orang tua. Menurutnya, anakanak sangat rentan penularan diakibatkan belum maksimalnya orang tua dalam melindungi anakanya dari penularan penyakit TB. TB dapat menular melalui udara sehingga sangat mudah penularannya.

Dijelaskannya, dalam perkembangbiakan penyakit TB disebabkan karena kondisi lingkungan yang tidak sehat seperti, tidak adanya cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah, ruangan atau rumah dalam kondisi lembab dan sanitasi atau

ist

Penyakit Tuberculosis (TB) rentan menular kepada anak. Perilaku kegiatan masyarakat menentukan pencegahan penyebaran penyakit ini. ventilasi rumah yang buruk.

“Jika rumah selalu dalam tertutup rapat tanpa ada sinar matahari yang masuk maka bakteri akan cepat berkembang, Memang berat menghilangkan penyakit

TBC di masyarakat karena selain faktor perilaku, faktor lingkungan turut mendukung penyebaran dan perkembangbiakkan bakteri TBC,” terangnya.,” ujarQ dna nya.Q .

OPINI

4 Tajuk

Capres dalam UN SMA?!

SELURUH bentuk pemilihan beraltar politik (demokrasi), memang sudah biasa disertai ambisi (dan kecurangan). Tak terkecuali pilpres (Pemilihan presiden) sudah biasa diikuti isu miring kecurangan yang bersifat sistemik dan terstruktur serta masif. Bahkan utak-atik satelit untuk pemenangan dalam pilpres juga sudah diwaspadai di berbagai negara.

Tetapi sungguh sangat memprihatinkan manakala evaluasi belajar tahap akhir (ujian nasional) juga disusupi aksi kampanye.

Hari pertama Unas SMA (Senin 14 April), diketahui terdapat nama salahsatu Capres (calon presiden) yang telah nyata-nyata dideklarasikan. Dalam soal mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk jurusan IPS, terdapat pertanyaan soal dengan paparan biografi capres tertentu. Tidak itu saja, penyusupan yang sama juga terjadi pada hari terakhir Unas (Rabu 16 April) pada mata pelajaran Bahasa Inggris. Nama capres yang sama, lagi-lagi masuk dalam pertanyaan soal.

Sengaja atau tidak, masuknya nama capres dalam materi soal Unas bisa berkeses politik sangat besar. Juga tidak menguntungkan bagi capres yang namanya dicatut dalam soal Unas. Yakni, bisa dianggap melakukan kecurangan terstruktur dan masif, mencuri start kampanye.

Ini bisa menjadi bahan olok-olok, dan menurunkan tingkat kepercayaan publik. Capres yang namanya dicatut dianggap tidak jujur dan menghalalkan segala cara.

Perbuatan siapa? Wajib ditelusuri. Tetapi konon, soal Unas telah dibuat sejak bulan Juli hingga Oktober 2013.

Mestinya, sebelum tersaji sebagai materi soal nama capres harus diganti. Sebenarnya masih ada waktu untuk mengubah, karena rentang waktu antara deklarasi Capres cukup jauh. Pen-capres-an Jokowi dideklarasikan pada hari Jumat 14 Maret 2014. Artinya, terdapat rentang waktu 30 hari sebelum Unas SMA. Toh yang harus diganti hanya satu soal.

Mengapa tidak diganti? Inilah yang menguatkan dugaan, bahwa pen-catut-an nama Jokowi dalam Unas memang disengaja. Andai tujuannya agar Jokowi lebih populer (sengaja), pastilah dilakukan oleh oknum “brutus” penjilat yang sembrono. Andai tidak disengaja, seharusnya sudah diganti. Sebab, pembuat soal mestilah kaum terpelajar yang mengerti peraturan. Selain itu, soal-soal Unas selalu di-supervisi oleh pejabat setingkat eselon I yang sangat mengerti “cuaca” politik nasional.

Bisa dipastikan, banyak pejabat eselon I dan II pada Kementerian Dikbud yang patut diminta pertanggungjawaban.

Bahkan dapat diancam pidana Pilpres. Dinyatakan dalam UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Piplres pasal 44 ayat (1): “Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional ... serta pegawai negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebelum, selama dan sesudah masa Kampanye.”

Sebenarnya Jokowi tidak beruntung benar namanya disusupkan dalam soal Unas. Sebab sejak enam bulan terakhir terus memimpin pada isu figur calon presiden RI tahun 20142019. Seluruh lembaga jasa survei memapar hasil yang sama: Jokowi teratas. Tetapi hasil berbagai survei pasangan utak-atik Capres-Cawapres tidak menggambarkan apapun.

Selain bukan realita, juga sering meleset.

Menilik hasil quick-count, tidak ada parpol peserta pileg 2014 yang bisa meraih suara 20% untuk bisa mencalonkan Presiden dan Wapres tanpa koalisi. UU Pilpres Nomor 42 tahun 2008, pada pasal 9 dinyatakan: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah Kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR ....”

Selain harus berkoalisi, pasangan Capres-Cawapres (dan gabungan parpol pengsungnya) juga wajib menjunjung tinggi asas pemilu. UU Pilpres pasal 2 mencantumkan asas rahasia, jujur dan adil. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Menunggu Koalisi yang Bermutu MESKI Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum resmi mengumumkan perhitungannya, hasil pemilihan umum calon anggota legislatif diyakini tidak akan bergeser jauh dari hasil perhitungan cepat versi berbagai lembaga survei. Berbagai lembaga survei menghitung hasil pemilihan umum dengan angka yang tidak bergeser dari angka-angka berikut ini. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meraih 19 persen, Partai Golkar 14,5 persen, Gerindra 11,5 persen, Demokrat 9,5 persen, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 9 persen, Partai Amanat Nasional ( PAN) 7,5 persen, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 6,5 persen, Nasional Demokrat (NasDem) 6,5 persen, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 6,5 persen, Hanura 5,55 persen, Partai Bulan Bintang (PBB) 1,6 persen, dan PKPI 1 persen.

Dengan gambaran hasil seperti itu, maka tidak ada satu partai politik pun yang bias mengusung calon presiden pada pemilihan 9 Juli nanti. Tak ada yang mampu menembus batas minimal pengusung calon presiden 20 persen. Dengan demikian, wacana politik berikutnya adalah tentang koalisi partai.

Idealnya, koalisi partai politik dibangun atas kesamaan platform atau program partai. Namun, dalam praktiknya, politik di Indonesia lebih mengedepankan koalisi tokoh, atau lebih tepatnya ketua umum sebuah partai politik. Persoalan platform partai politik yang sebenarnya menjadi ciri khas atau krakter sebuah parpol, kerap terabaikan. Koalisi lebih kerap menampilkan asas praktis dan pragmatis, yaitu berebut dan berbagi kekuasaan.

Kita berharap, koalisi partai politik di Indonesia dilakukan melalui wacana panjang dan mendalam, sehingga kesan bagi-bagi keukuasaan semata bisa dihindarkan. Koalisi bukan seperti bermain dadu yang kepentingannya sesaat.

Khusus untuk koalisi menjelang pemilihan presiden ini, ada poin krusial bahwa yang akan dipilih adalah presiden.

Dalam banyak hal, presiden adalah representasi Indonesia.

Jadi, presiden harus lahir dari koalisi yang hebat, penuh perhitungan. Kita tunggu koalisi yang bermutu.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Rabu Pahing 23 APRIL 2014

Politik Pangan yang Memiskinkan Semua anak bangsa terheran-heran dengan minimnya ketersediaan pangan di negara yang kaya akan sumber daya alam. Ketergantungan kebutuhan pangan Indonesia terhadap negara-negara lain dinilai sangat tinggi. Dari tahun ke tahun Indonesia membutuhkan bahan pangan impor yang sangat tinggi.

T

ingginya kebutuhan bahan pangan impor menunjukkan negara Indonsia tidak memiliki kemandirian untuk menyediakan bahan pangan dalam negeri. Padahal negara Indonesia dikenal sebagai negara agraris, memiliki tanah pertanian yang luas dan subur, dan memiliki kondisi iklim yang kondusif untuk pertumbuhan bidang pertanian.

Banyak ilmuwan pertanian menjelaskan persoalan di atas diakibatkan oleh terbatasnya luas lahan pertanian sehingga masyarakat tani tidak memiliki tempat untuk memproduksi bahan pangan, dan pengolahan pertanian masih alat tradisional sehingga modal pengeluaran untuk pengelolaan produksi bahan pangan lebih besar dibandingkan penghasilan yang didapatkan oleh para tani. Kondisi ini mengakibatkan para tani beralih profesi pada bidang lain, bahkan tidak sedikit di antara mereka mencari penghidupan di daerah perkotaan, dan pada gilirannya ketersediaan bahan pangandalamnegeri sangat terbatas sehingga pemerintah menerapkan kebijakan impor bahan pangan.

Dialektika pemikiran dalam memahami keterbatasan bahan pangan dalamnegeri seperti tersebut perlu dikaji secara dalam. Penulis tidak mengatakan dialektika tersebut adalah salah, hanya saja perlu dikaji secara komprehensif sehingga menemukan persoalan-persoalan mendasar yang membuat keterbatasan bahan pangan dalamnegeri. Pada dasarnya Indonesia tidak mengalami keterbatasan lahan pertanian, justru lahan pertanian di Indonesia tersedia sangat luas. Namun belum diberdayakan dengan baik. Lahan pertanian di daerah Indonesia Timur, misalnya, masih banyak yang belum diberdayakan dengan baik seperti di daerah Nusa

89 persen, kedelai 56,8 persen, dan gandum 45,2 persen. Pertanyaanya, kenapa pemerintah senang dengan kebijakan impor daripada menerapkan kebijakan yang betul-betul daTenggara Barat, Nusa pat memproduksi baTenggara Timur, dan han pangan dalam di Papua. Bahkan benegeri? berapa daerah di pulau Oleh : Pertanyaan terseJawa masih tersedia Salahudin, MSi but di atas dapat lahan yang luas dan dijawab sesuai apa belum diberdayakan yang penulis katadengan baik. kan sebelumnya, “tingginya bahan pangan impor menunjukkan miKinerja Buruk SektorPertanian nimnya keseriusan pemerintah Pada intinya Indonesia terhampar untuk memberdayakan sektor lahan yang sangat luas yang belum pertanian dalam negeri”. Pertumdiberdayakan secara baik. Karena buhan impor pangan sekaligus itu, keterbatasan lahan dianggap menunjukkan buruknya kinerja sebagai faktor keterbatasan bahan sektor pertanian Indonesia. Kepangan tidak dapat dijadikan sebagai semuannya itu dilatarbelakangi alasan utama. Hemat saya persoalan buruknya politik pangan Indonesia. utama yang membuat Indonesia Politik pangan Indonesia bukannya mengalami keterbatasan bahan meberdayakan sektor pertanian, pangan sehingga mengimpor bahan justru politik pangan dibangun pangan luar negeri, adalah minimnya berdasarkan kepentingan para keseriusan pemerintah untuk mempemilik kekuasaan dan kewenangberdayakan sektor pertanian sebagai an, bukan kepentingan bangsa dan sektor unggulan untuk memproduksi masyarakatnya. Politik pangan yang bahan pangandalamnegeri. Pemedemikian merusak sektor pertanian rintah belum terlihat serius untuk sebagaisektor utama dalam memmemberdayakan sektor pertanian. produksi bahan pangan.

Bahkan pemerintah menjadikan Dalam politik pangan, pemilik sektor pertanian sebagai obyek politik kekuasaan dan kewenangan akan yang dapat menguntungkan pihakmenerapkan kebijakan impor kapihak tertentu seperti para pejabat rena mereka akan mendapatkan negara dan pengusaha. keuntungan dari para pihak yang Memasuki era reformasi pemeterkait dengan kebijakan impor. rintah semakin nampak ketidaksePemilik kekuasaan dan kewenangriusannya, justru menjadikan sekan membangun komunikasi kolutif tor pertanian sebagai alat untuk dengan para importer. Komunikasi mendapatkan keuntungan pribadi kolutif adalah komunikasi yang dan golongan. Pemerintah dinilai melahirkan kesepakatan bersama lebih senang menerapkan kebiyang saling menguntungkan kedua jakan impor bahan pangan daribelah pihak (pemerintah-importer). pada memberdayakan sektor perPemerintah (pemilik kekuasan dan tanian untuk memproduksi bahan kewenangan yang terkait) akan pangan dalam negeri. Berdasarkan membuat kebijakan-kebijakan data Bappenas tahun 2014, menunimpor yang dapat mempermudah jukkan tingginya ketergantungan importer dalam menjalankan bisnis Indonesia terhadap bahan pangan yang menguntungkannya. Dari situ impor. Sepanjang periode 2010pihak importer aka mengeluarkan 2013, rata-rata impor besar pada sejumlah fee untuk parapemilik periode ini meningkat 482,6 persen, kekuasaan dan kewenangan yang cabai 141 persen, gula 114,6 persen, membuat kebijakan-kebijakan itu. bawang merah 99,8 persen, jagung

Pemerintah membuat kebijakan impor dilandasi kepentingan-kepentingan pragmatis sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat bukan melindungi dan memberdayakan sektor pertanian dalam negeri, justru melindungi dan memberdayakan pihak pengusahaimporter dan negara-negara lain. Dampak dari kebijakan-kebijakan pragmastis itu adalah memburuknya kinerja sektor pertanian Indonesia. Akibatnya indeks ketahanan pangan Indonesia jauh di bawah negaranegara tetangga. Di antara 105 negara yang dinilia, indeks ketahanan pangan Indonesia berada di urutan ke-64 dengan skor 46,8 yang jauh di bawah Malaysia yang berada diperingkat ke-33 dengan skor 63,9, China ke-38 dengan skor 62,5, Thailand ke-45 dengan skor 57,9, Vietnam ke-55 dengan skor 50,4, dan bahkan Filipina yang berada di urutan ke-63 dengan skor 47,1 (Global Food Security Index, 2012, dikutip Santosa, 2014).

Korupsi Kebijakan Pangan Kondisi pangan Indonesia diperburuk lagi dengan adanya korupsi kebijakan anggaran pangan. Jika pada kebijakan impor pemerintah mendapat keuntungan fee dari pengusaha dan negara-negara importer, namun pada kebijakan pangan pemerintah mendapat keuntungan melalui kebijakan anggaran untuk sektor pertanian dengan melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan (korupsi pangan). Pasca reformasi, pemerintah dinilai cukup aktif membuat kebijakan anggaran yang berpihak kepada sektor pertanian. Namun pada periode reformasi juga kinerja sektor pertanian semakin memburuk sebagaimana yang dipaparkan di atas. Hemat saya, pada konteks ini terdapat korelasi positif antara kebijakan anggaran pangan dan perilaku korupsi pejabat negara sehingga menghasilkan kinerja buruk sektor pertanian.

Dosen Ilmu Pemerintahan Univ. Muhammadiyah Malang, Penulis Buku Negara Versus Masyarakat Sipil, Terbit 2014.

Teror Gaya Baru: Alienasi Manusia Modern “Each one has to find his peace from within. And peace to be real must be unaffected by outside circumstances.”

Mahatma Gandhi

B

eberapa waktu terakhir, kerusuhan terjadi di beberapa negara baik di Amerika Latin maupun Timur Tengah antara kaum oposisi dengan pemerintahan yang berkuasa. Selain itu, halaman Bank Sentral Athena di Yunani dan terminal bus di Abuja, Nigeria diberitakan telah mendapat serangan bom yang mengancam masyarakat bahkan menewaskan puluhan orang. Dengan ini, kita berpikir bahwa masing-masing negara tengah mengalami teror yang mengancam stabilitas ekonomi, politik, dan sosial masyarakat. Bagaimana dengan Indonesia?

Hampir setiap hari selalu ada berita tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pemerkosaan, pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, penyiksaan bahkan pembuangan dan penelantaran bayi, serta pornografi dan kekerasan verbal maupun tawuran remaja yang kerap kali berujung pada kematian. Tidak berlebihan jika Komnas Perlindungan Anak kemudian menyatakan ‘Darurat Perlindungan Anak’ dan Kementerian Pendidikan RI merumuskan prinsip pendidikan nasional yang berbasis karakter nasional. Ancaman di Indonesia saat ini, berasal dari perubahan perilaku dan kondisi sosial masyarakat.

Relatif berbeda dengan kehebohan “War on Terror” yang pernah dipolulerkan oleh pemimpin negeri Paman Sam, Presiden Bush. Kala itu persepsi teror yang dialami Amerika Serikat dan negara-negara merujuk pada serangan dari luar negeri, khususnya kelompok terorisme. Sementara, era milenium menunjukkan bagaimana ancaman kekerasan, tekanan psikologis, konflik maupun kerusakan di dalam negeri sebagian besar berasal dari masyarakat di dalam negeri. Oleh sebab itu, fenomena ini diyakini sebagai teror gaya baru yang mengarah pada ancaman terhadap nilai-nilai ke-

membentuk karakter masyarakat. Industri perfilman baik layar lebar maupun berseri Alienasi Humanisme saat ini tidak segan Konsep Alienasi untuk menyuguhkan pernah dikemukakan adegan-adegan agresioleh Karl Marx sebafitas, kekerasan, dan peer pressure sebagai kritik kapitalalisme. Marx menuduh gai dinamika relasi kapitalisme telah masyarakat. MenjaOleh : membuat individu kedi fenomena umum Demeiati Nur hilangan kreatifitas manakala remaja Kusumaningrum atau kapasitas untuk dengan sesamanya mengelola alam sesaling bertutur kata mesta karena pengaruh dominasi kasar dan melakukan ‘bullying’ kelas tertentu. Individu digamdemi mengukuhkan identitasbarkan sebagai mesin yang terus nya dalam komunitas. Sinetronbekerja untuk proses produksi sinetron Indonesia cenderung massal yang dikuasai oleh kaum menggambarkan masyarakat pemodal. Untuk itu individu yang kelas elit yang mengekploitasi disebut sebagai kelas pekerja dimasyarakat miskin atau persainanggap tidak memiliki daya kuasa gan dengan segala cara untuk untuk mengubah keadaan yang merebut harta dan kekuasaan. makin lama hanya menderita seSelain itu, kebebasan berpendabagai sapi perahan. Janji kapitalpat dan berekspresi masyarakat isme untuk membawa kesejahtersaat ini diakomodasi melalui aan individu, oleh Marx nyatanya berbagai jaringan media sosial dianggap menguntungkan kaum melalui perkembangan teknologi pemodal saja. internet. Pertumbuhan ekonomi Akan tetapi, alineasi dalam yang cukup tinggi di Indonesia tulisan ini lebih merujuk pada membuat masing-masing indibagaimana masyarakat semakin vidu terkoneksi dengan perangterasing dari implementasi prinkat komunikasi canggih (gadget) sip-prinsip kemanusiaan. Madengan fitur berbagai media sosing-masing individu kehilangan sial. Hal ini mendorong cepatnya rasa simpati dan empati kepada informasi beredar di masyarakat sesamanya hingga membentuk yang mampu meningkatkan karakter yang apatis serta egois. wawasan dan menguatkan komuAlienasi terhadap humanisme nikasi serta solidaritas sosial. menyebabkan terbentuknya koSayangnya, media sosial dan munitas di mana masing-masing jaringan dunia maya turut dianggotanya relatif mengejar manfaatkan bagi pihak-pihak kepentingan pribadi bahkan tertentu yang sengaja mempromomelakukan pembiaran terhadap sikan konten pornografi bahkan masalah dekadensi moral. Peneprostitusi. Sejak beberapa tahun lantaran, penganiayaan, pelecehyang lalu kita mendengar kasus an seksual dan verbal, maupun remaja yang diculik oleh teman pembunuhan pada akhirnya menjejaring sosialnya. Bahkan ada jadi dampak yang normal dari beberapa perempuan yang menupaya pembalasan rasa marah, jadi korban perdagangan manusia dendam, dan pencapaian ambisi serta pelecehan seksual. Sehingga, kekuasaan. kemajuan teknologi informasi, Banyak pakar pendidikan dan komunikasi, dan penyiaran mempsikologi mengungkapkan, perubabawa dampak positif dan negatif han perilaku masyarakat saat ini yang berperan dalam mengubah dipengaruhi oleh perubahan interperilaku masyarakat modern. aksi dan kondisi sosial. Kita tidak mengelak bahwa penelitian menunKetidakpastian Tolak jukkan teknologi informasi, pola koUkur Etika Sosial munikasi, dan konten industri pePerspektif mengenai derajat nyiaran turut berkontribusi dalam sopan-santun, standar etika somanusiaan dan etika moral masyarakat.

sial dalam berpakaian, berbicara, dan bersikap pada saat ini cenderung tidak memiliki tolak ukur yang pasti. Gelombang kebebasan berpendapat dan berekspresi pasca Reformasi dimaknai sebagai kebebasan individu yang didasarkan pada aspek “tidak melanggar hak orang lain” semata.

Menurut data Komnas Perlindungan Anak, angka kekerasan terhadap perempuan dan anakanak mencapai jutaan pada tahun ini. Jika kita jujur pada hati nurani, fenomena ini juga dipicu oleh rendahnya kontrol masyarakat dan pemerintah (Kick Andy, April 2014).

Di Indonesia, cara berpakaian yang lebih terbuka disiarkan di televisi, website dan panggung terbuka menjadi sebuah kewajaran tanpa mau dikait-kaitkan dengan nilai-nilai agama tertentu. Cara berpakaian bagi wanita pelaku industri hiburan saat ini cenderung disesuaikan oleh tuntutan produksi program acara dan tren fashion terkini yang diharapkan dapat meningkatkan animo penonton.

Menurut mereka, hal ini patut dimaklumi selama tidak melanggar aturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Sehingga, sudut pandang yang digunakan dalam tolak-ukur sopan-santun lebih mengarah pada aspek legalitas.

Penelitian pakar psikologi menyebutkan, rangsangan syahwat laki-laki dipicu oleh visualisasinya terhadap tubuh perempuan.

Rutinitas menonton tayangan di mana terdapat eksploitasi tubuh perempuan yang terbuka, lambat laun menggeser paradigma masyarakat tentang standar kesopanan dalam berpakaian.

Ironisnya, pembiaran terhadap tayangan-tayangan tersebut dan kemudahan akses konten pornografi dunia maya secara tidak langsung mendorong laki-laki untuk berpikir mesum dan mengarah pada tindakan pelecehan/ kekerasan seksual. (Tifatul Sembiring, 2014) Dosen Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Bangkalan: Aditiya Roosvianto, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Pahing 23 APRIL 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Perusahaan Diimbau Bantu Bangun Jalan Sidoarjo, Bhirawa Apa yang dilakukan PT Ispatindo di Kedung Turi, Taman, menurut Kepala Dinas PU Bina Marga Sidoarjo, Ir Sigit Setyawan, patut ditiru perusahaan lain di Kab Sidoarjo. Perusahaan memproduksi baja itu telah membagikan keuntungan perusahaan dengan membangun ruas jalan untuk lingkungan di sekitarnya.

Proyek pembangunan jalan sejauh 500 meter itu, kata Sigit Selasa (22/4) kemarin ketika ditemui di kantornya, rencananya akan diresmikan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, pada Kamis (24/4) besok. Pengusaha di Sidoarjo selama ini sudah memanfaatkan jalan di Sidoarjo, maka kalau ada keuntungan sudah pantas bila berbagi dengan lingkungan sekitarnya.

Diakui mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Sidoarjo ini, untuk membangun kembali jalan-jalan yang rusak di Sidoarjo, pihaknya punya keterbatasan. Yakni kemampuan APBD yang terbatas. Karena itu, pihaknya sangat mengapresiasi pihak-pihak siapapun yang peduli dengan kondisi jalanjalan di Sidoarjo. ‘’Karena manfaatnya akan sangat berarti bagi masyarakat,’’ tegas Sigit.

Diakui Sigit, kini pihaknya memang terus dapat komplain karena sejumlah ruas jalan di Sidoarjo yang rusak.

Kerusakan selain karena muatan kendaraan yang melebihi kekuatan tonase jalan, juga karena saat ini sedang lagi musim hujan. Dimana curah hujan juga menjadi salah satu faktor penyebab rusaknya jalan. Maka itu, biasanya Dinas PU Bina Marga lah yang menjadi sasaran kritik. Pihaknya dianggap hanya menghabiskan anggaran saja. ‘’Kami ingin agar kedepan kerusakan jalan di Sidoarjo bisa dikurangi.Nantinya tak hanya hanya sekedar memperbaiki terus menerus saja, tapi masih tetap rusak saja. Namun ia ingin supaya masyarakat luas juga bisa tahu, bagamaimana cara-cara bisa mengurangi sekecil mungkin kerusakan jalan ini, supaya bisa awet,’’ kata Sigit.Q ali

Ketua Bapilu dan Sekretaris DPC PKB Terlempar Sekalipun menjadi partai pemenang DPC PKB Sidoarjo gagal menempatkan dua kader elitnya, Ketua Bapilu dan Sekretaris DPC PKB Sidoarjo yang sama-sama gagal merebut tiket kursi DPRD Sidoarjo. Keduanya, H Musauwimin dan M Nasih kalah tipis dengan pesaing di internal partainya.

Akhirnya tuntas rekapitulasi suara Caleg DPRD Sidoarjo yang menetapkan 50 anggota baru, 21 anggota terpilih kembali di kabupaten. Sementara dua anggota terpilih DPRD Jatim dan hanya satu anggota yang lolos DPR RI. Sekretaris KPUD Sidoarjo, Sulaiman, Senin (21/4) menjelaskan, rekapitulasi berakhir Senin pukul 03.00. Pimpinan partai termasuk Bupati Saiful Ilah yang Ketua DPC PKB mengikuti dengan serius jalannya penghitungan suara yang digelar Komisi Pemilihan

Umum Kab Sidoarjo.

Dari lima ratus Caleg yang bertarung pada Pileg 9 April 2014 lalu, yang Dapil Sidoarjo 1 (Sidoarjo-Candi-Tanggulangin) dengan BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) 19.014 suara : Dra. Hj Ainun Jariyah, Isa Hasanudin, Hamzah Purwandoyo (PKB), Aditya Nidyatman (PKS), dr Wijono, H.Choirul Hidayat (PDIP), H.Khoirul Huda (Golkar), Bambang Pujianto (Gerindra). M Agil Effendi (PDemokrat), Emir Firdaus, Machmud (FPAN).

Dapil Sidoarjo 2 (JabonKrembung-Prambon) BPP 21.-

497 suara: H.Abdul Kholik, H.M.Maksum Zuber, M.Rojik (PKB), Imam Supi’i (PDIP), H.Widagdo (Gerindra), Ahmad Djauhari (FPAN). Hj.Sulistyowati Nurul (Golkar). Dapil Sidoarjo 3 (Tarik-Balongbendo-Krian) 23.314 suara: Drs. Saiful Ma’ali, H Kusman(PKS), Sudjalil (PDIP), M Nizar (Golkar), Kayan SH (Gerin dra), Bangun Winarso (PAN).

Dapil Sidoarjo 4 (WonoayuTulangan-Sukodono) BPP 21.283 suara: H.Sulamul H Nurmawan, H.Dhamroni Chludori (PKB), Mulyono (PKS), Taufik Hidayat (PDIP), H.Matali (Gerindra), Eny Suryani (Demokrat).Rizal Fuadi (PAN).

Dapil Sidoarjo 5 (Waru-Taman) BPP 17.358 suara: Nur Ahmad Syaifudin, Drs.Syaifudin Affandi (PKB), Wisnu Pradono, Bambang Riyoko (PDIP), M.-

Rifa’i, Yunik Nur Aini (Gerindra), Juanasari (Demokrat), H.Haris (PAN), Hj Umi Khadah (PPP)HM Taufiqulbar (PBB) Warih Andono (Golkar). Sidoarjo Dapil 6 (Gedangan-BuduranSedati) BPP 17.017 suara: Ali Masykuri (Nasdem), H Usman, Ahmad Amir Aslichin (PKB), Tarkit Erdianto (PDIP), Hadi Subiyanto (Golkar), Sugianto (Gerindra), Hj Nunuk Lelarosanawati (Demokrat), Khulaim Junaedi (PAN).

Dua anggota dewan yang lolos menembus kursi DPRD Jatim adalah Ny Anik Maslachah (PKB) dan Zainul Lutfi (PAN).

Satu-satunya anggota DPRD Sidoarjo yang sukses merebut tiket DPR RI, H Sungkono (PAN).

Target PKB untuk merebut 14 kursi dipastikan gagal, setelah Sekretaris DPC PKB, M Nasik, terpental dari Dapil 5. Di Dapil

ini PKB hanya mengambil 2 tiket. PKB juga meratapi nasibnya yang gagal menempatkan Ketua Bapilu (Badan Pemenangan Pemilu), H Musauwimin dan Sekretaris DPC PKB, M Nasik, yang sama-sama gagal.

Musauwimin kalah dengan selisih 25 suara dengan Dhamroni.

Walaupun penghitungan ini versi KPU sudah selesai, namun Wakil Ketua DPC PKB, Nur Ahmad, menganggap rekapitulasi Dapil V belum selesai.

Ada peluang PKB akan menambah satu kursi bila BPP yang ditetapkan 14 ribu suara. Namun bila 17 ribu suara memang PKB hanya dapat 2 kursi.

Ia masih menunggu BPP Dapil V dulu. Padahal PPK Kec Taman sudah melakukan pleno untuk menetapkan hasil rekapitulasi dan sulit untuk merubah BPP yang sudah diedarkan sebesar 17.358 suara.Q hds

70 Investor Tiongkok Jajaki Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Sebanyak 70 orang pengusaha asal Provinsi Tianjin, Tiongkok, telah mengadakan temu bisnis dengan kalangan pengusaha dan pemerintah daerah di Jatimu, termasuk dengan Kab Sidoarjo sekaligus menjajaki sejumlah kerjasama untuk menanamkan investasinya.

Tujuh Fraksi Soroti LKPj Bupati Lewat PU Kab Mojokerto, Bhirawa Tujuh fraksi di DPRD Kab Mojokerto menyoroti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Mojokerto. Sorotan LKPj tertuang dalam Pandangan Umum (PU) fraksi dalam forum Rapat Paripurna. Forum yang dihadiri seluruh wakil rakyat itu sebagai tanggapan fraksi atas nota LKPj yang disampaikan Bupati Mustofa Kamal Pasha (MKP) sebelumnya.

Dalam Paripurna yang dihadiri Bupati MKP itu dipimpin Wakil Ketua DPRD, Syaiful Fuad (PKB) dan Any Mahnunah (Partai Golkar). Menurut Saiful Fuad, rapat paripurna merupakan mekanisme yang wajib dilalui dalam pembahasan LKPj setiap tahun. ‘’Melalui masingmasing. Fraksi bakal memberikan pandangan atas nota LKPj Bupati itu,’’ kata Syaiful Fuad.

Giliran pertama menyampaikan PU didapat Fraksi Golkar yang diwakili juru bicaranya Suwandi Kadir. Disusul kemudian Fraksi PDIP dengan juru bicara Yuni Sri Erdiana. Lalu Fraksi Demokrat dengan juru bicara Djumaati.

Pada kesempatan berikutnya, PU disampaikan juru bicara Fraksi PKB Edy Susanto. Lalu juru bicara Fraksi PKS, Suwadi. Kemudian dilanjutkan juru bicara Fraksi Pembaharuan Aji Mulyo Subagyo (Gerindra). Lantas juru bicara Fraksi Bintang Karya Pembangunan (BKP) yakni Khusairin (PPP).

Semua PU yang disampaikan fraksifraksi itu secara garis besar berisi tiga hal. Pertama yakni mengapresiasi program-program yang telah dilaksanakan bupati selama 2013. Lalu menanyakan pelaksanaan sejumlah program yang tak maksimal. Serta mengevaluasi dan mengkritisi beberapa program yang masih perlu dilakukan perbaikan.

Ditambahkan Fuad, setelah PU fraksi berikutnya bakal dibentuk panitia khusus (Pansus) yang bertugas mempertajam analisa soal nota LKPj Bupati. ‘’Pansus akan menggelar hearing dengan masingmasing SKPD sesuai dengan bidang yang sudah ada dalam nota LKPj,’’ tambah politikus asal Kec Pacet ini.Q kar

5

achmad suprayogi/bhirawa

Suasana pembukaan Rapat Kerja oleh Asisten Pemerintahan dan Kersra serta para jajaran terkait.

BPM PKB Beberkan Hasil Kinerja Sidoarjo, Bhirawa Untuk mengukur dan mengetahui capaian hasil kerja yang telah dilakukan sudah maksimal atau belum. Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPM PKB) telah membeberkan hasil kinerjanya dalam setahun 2013 kepada masyarakat.

Pengungkapan hasil kerja itu, dikatakan Kepala BPM PKB, Drs Ec M Ali Imron dalam acara sosialisasi Rapat Kerjanya BPM PKB 2014 yang dibuka Bupati Sidoarjo Saiful Ilah diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Asrofi, Selasa (22/4) di Aula Kantor BPM PKB.

Selain membeberkan hasil kerjanya tahun sebelumnya.

Dihadapan 154 undangan yang hadir, Ali Imron juga mensosialisasikan program kerjanya di tahun 2014. Tujuannya supaya para peserta rapat dapat mengetahui tahapan pencapaian sasaran kinerja, pelaksanaan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta program keluarga berencana dan keluarga sejahtera pada tahun 2013.

Disamping itu juga peserta dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pro-

gram dan kegiatan, serta mampu mengatasi permasalahan. ‘’Adapun sasarannya adalah agar terwujudnya keserasian dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPM PKB dengan instansi lain. Makanya kami telah mengundang seluruh masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan kami, mulai dari beberapa instansi terkait, LSM, Ikatan Bidan, Perkumpulan KB, P3A, Komisi Penanggulan AIDS, Fatayat, Aisyah, Kepala Puskesmas, Petugas Lapangan KB, Kasi Pembangunan dan Kasi Kesos kecamatan serta pejabat struktural lainnya,’’ kata Ali.Q ach

BKD Akui Kesulitan Pemberkasan K2 Kota Mojokerto, Bhirawa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Mojokerto mengakui kesulitan melakukan pemberkasan honorer kategori 2 (K2) yang lulus tes CPNS. Dari jumlah 81 honorer K2 yang dinyatakan lulus, BKD baru bisa melakukan verifikasi data saja.

Bahkan dari angka itu, verifikasi masih dilakukan sekitar 90% saja. Kesulitan pemberkasan K2 itu, menurut BKD karena pihaknya belum menerima petunjuk tehnis (juknis) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB).

Sementara, penyerahan berkas untuk pemberkasan Nomor Induk Pegawai (NIP) honorer K2 lulus test itu, sejauh

ini BKD masih menunggu sinyal Badan Kepegawaian Nasional (BKN). ‘’Hingga kini verifikasi data 81 honorer K2 sudah sekitar 90%.

Tapi untuk pengiriman pemberkasan NIP, kita masih menunggu karena belum ada petunjuk teknis (Juknis) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan),’’ kata Kepala BKD Kota Mojokerto, Endri Agus Subianto, Selasa (22/4) kemarin.

Agus mengatakan, kini pihaknya masih fokus melaksanakan verifikasi data. Sesuai Surat Edaran (SE) BKN, data CPNS diajukan NIP-nya PPK (pejabat pembina kepegawiaan ) dalam hal ini wali kota. Dan dalam menyerahkan berkas hasil veri-

fikasi honorer K2 yang lulus menjadi CPNS PPK harus melampirkan surat keterangan tanggung jawab mutlak. Ketentuan itu baru pertama kali diterbitkan pusat.

Agus juga menjelaskan, munculnya syarat kepala daerah harus membuat surat keterangan tanggung jawab mutlak itu, karena adanya laporan di beberapa daerah ditemukan honorer bodong.

Honorer bodong itu muncul setelah pengumuman peserta seleksi CPNS. ‘’Makanya agar pemberkasan tak bermasalah dikemudian hari, semua honorer K2 saya wanti-wanti agar benar-benar teliti dan menyampaikan data secara akurat,’’ tandas Agus.Q kar

Pertemuan yang dilakukan pada Senin (21/4) malam di Hotel Singgasana, Surabaya. Menurut Deputi Direktur Komisi Perdagangan Provinsi Tianjin, Li Shengli, rombongan pengusaha yang ikut berasal dari berbagai sektor industri, seperti pariwisata, infrastruktur energi, agrikultur, pertambangan, transportasi, dan teknologi perikanan. ‘’Di Tianjin, terdapat sekitar 49 jenis industri yang bergerak di berbagai sektor usaha, dan sebagian besar dari mereka hadir di Surabaya untuk bertemu dengan pengusaha dan pemerintah daerah di Jatim,’’ katanya pada acara Konferensi Ekonomi dan Perdagangan Tianjin-China dan Jatim itu.

Li Shengli mengatakan, hubungan kerja sama Indonesia dengan Tiongkok telah berlangsung sejak lama dan di berbagai bidang, termasuk ekonomi dan perdagangan. Nilai kerja sama ekonomi Indonesia ke Tianjin mencapai 500 juta dolar AS pada 2013. Sedangkan dari Tianjin ke Indonesia sekitar 400 juta dolar AS yang terdiri dari berbagai proyek.

Dalam kesempatan itu, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH MHum mendapat kesem patan berpidato didepan 70 investor dari China. Menurut Bupati Saiful, kalau Pemkab Sidoarjo sangat terbuka kerjasama yang dijalin Pemprov Jatim dengan Tianjin-China, terutama mendatangkan investor China untuk masuk ke Sidoarjo.

Bupati Saiful Ilah me-

ngaku, dengan segala potensi yang dimiliki Sidoarjo.

Pemkab Sidoarjo kalau para investor dari China akan tertarik untuk berinvestasi. Terutama di bidang pertanian dan perikanan, termasuk juga pada pengembangan UMKM. ‘’Mengingat geliat produk UMKM di Sidoarjo perkembangan cukup pesat, hingga kini lebih dari 1.000 jenis UMKM ada di Sidoarjo,’’ terang Saiful Ilah.

Informasi yang diterima Pemkab Sidoarjo, akan ada lebih dari 50 investor dari China yang akan berinvestasi ke Sidoarjo. Ini peluang baik bagi kedua belah pihak. Silahkan para investor China menyempatkan waktu untuk berkeliling Sidoarjo melihat peluang yang ada. ‘’Pemerintah Sidoarjo akan dengan senang hati mendampingi dan memberikan informasi yang diperlukan,’’ ujarnya.

Selain itu, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Jatim, Hadi Prasetyo menambahkan, Jatim berkomitmen meningkatkan hubungan ekonomi dengan Tianjin agar bisa bergabung dengan market yang lebih besar.

Dan harus berpikir global.

Perspektifnya, pasar tidak hanya di Jatim saja.

Melihat kondisi ekonomi Jatim saat ini, Hadi mengatakan Jatim sudah siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun depan. ‘’Bahkan di dalam negeri sendiri, Jatim sudah mampu melampaui ibukota DKI Jakarta,’’ katanya.Q ach

achmad suprayogi/bhirawa

Bupati Sidoarjo bersama pengusaha asal China yang berminat menanamkan investasinya di Sidoarjo.

286 CPNS Diajari Disiplin Militer Untuk menambah tingkat kedisiplinan terhadap seorang pegawai yang baru. Sebanyak 286 CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) Formasi tahun 2013 akan diberi pembekalan tentang kedisiplinan. Mereka akan diajari ilmu disiplin secara militer di Batalyon Arhanudse 8 Gedangan, Sidoarjo.

achmad suprayogi/bhirawa

Sekda Vino Rudi Muntiawan didampingi Kepala BKD Sri Witarsih mengalungkan tanda peserta kepada wakil CPNS secara simbolis.

Proses pemberangkatan pembekalan telah dilakukan Sekretaris Daerah Kab Sidoarjo, Vino Rudy Muntiawan SH, Selasa(22/ 4) di Pendopo Kabupaten Sidoarjo.

Menurut Vino, seorang PNS sebisa mungkin untuk menghindari berbagai macam tindakan indisipliner. Pasalnya sanksi atau hukuman terhadap ketidakdisiplinan seorang PNS cukup berat.

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tingkat dan jenis hukuman disiplin telah diatur. Mulai tingkat hukuman disiplin ringan dengan hanya teguran, sampai tingkat

hukuman berat seperti pemberhentian sebagai seorang PNS. ‘’Maka, saya berpesan dan minta tolong kepada saudara-saudara supaya hati-hati dalam melaksanakan tugas sehari-hari,’’ pesannya.

Vino juga mengatakan, penjatuhan sanksi indisipliner kepada seorang PNS yang melakukan pelanggaran tindak pidana tak lagi menunggu putusan pengadilan. Sepanjang telah terbukti dalam berita acara pemeriksaan, yang bersangkutan harus dijatuhi hukuman disiplin.

Meskipun pelanggaran yang dilakukan tak sampai disidik pihak berwajib, yang bersangkutan

akan dijatuhi hukuman disiplin.

Sekda Vino juga berharap agar pembekalan kali ini dapat dijadikan upaya dalam memberdayakan dan meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat, khususnya PNS. ‘’Sehingga nantinya para PNS sudah siap untuk menjadi abdi masyarakat dan abdi negara yang profesional, dalam melayani seluruh masyarakat,’’ harap Vino.

Terpisah, Kepala BKD Sidoarjo Sri Witarsih SH juga mengatakan pembekalan CPNS yang akan dilakukan sampai tanggal 25 April mendatang, bertujuan untuk membentuk perilaku yang adiktif dengan lingkungan kerja yang baru.

Nantinya sebagai bekal dan pegangan CPNS setelah ditempatkan di instansinya masing-masing sesuai formasinya.

Menurutnya, pembekalan ini

diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan mendasar tentang wawasan kebangsaan dan nasionalisme NKRI. ‘’Untuk mempererat kebersamaan antar CPNS, sekaligus membentuk jiwa yang peka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” harap Sri Witarsih.

Selain itu, program pembekalan CPNS ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM aparatur yang memiliki kinerja tinggi dan professional. Maka perlu terus diupayakan melalui berbagai program dan langkah secara terpadu secara terus menerus. Yang mengikuti pembekalan 286 orang CPNS, yang terdiri dari tenaga guru sebanyak 168 orang, tenaga kesehatan sebanyak 89 dan tenaga teknis sebanyak 29 orang CPNS.Q ach

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Lima Pimpinan Parpol Keok di Kandang Sendiri Jember, Bhirawa Lima pimpinan Partai Politik di Kabupaten Jember diprediksi tumbang dalam Pemilu Legeslatif (Pileg) 2014. Mereka adalah Ketua PAN Jember Evie Lestari (Dapil 6), Ketua Demokrat Saptono Yusuf dan Ketua PKPI Tutuk (Dapil 3), Ketua Partai Golkar Yantit Budi Hartono dan Ketua PPP Sunardi yang sama-sama nyaleg di Dapil 2.

Mereka adalah pimpinan partai politik yang sebelumnya duduk menjadi anggota DPRD Jember kecuali Ketua PKPI Jember Tutuk. Ironinya, Ketua DPRD Jember yang juga Ketua DPC Demokrat Jember Saptono Yusuf yang menduduki angka jadi (1) harus kalah dengan Ambarwati nomor urut 3 dalam pencalegkan di partainya.

Ketua Pemantau Pemilu Jaringan Pemilih Rasional (Jamper)u Kustioni Musri mengatakan pemilu legeslatif 2014 terjadi persaingan ketat sesama caleg diinternal partainya. Bahkan Kustino mengaku caleg yang lolos dan mendapatkan kursi mereka yang dinilai inten berkomunikasi dengan konstituennya dibawah. “Siapa yang inten komunikasi dengan konstituennya, mereka yang dapat jatah kursi,” ujarnya.

Saat disinggung fenomena banyaknya pimpinan partai politik yang tumbang dalam pencalegkan kali ini, Kustiono mengaku ada beberapa hal penyebab banyak pimpinan partai yang tidak lolos dan pemilu kali ini. Yang pertama ujarnya, karena faktor keberuntungan.

Dan yang kedua disebabkan oleh lemahnya komunikasi dengan konstituen.Q efi

Rabu Pahing 23 APRIL 2014

TNI AL Bakal Bangun Pos Pantau Tulungagung, Bhirawa Rencananya, TNI AL bakal membangun pos pantau di Kabupaten Tulungagung. Pos patau tersebut berlokasi di sekitar Pantai Popoh Kecamatan Besuki.

Informasi yang diperoleh Bhirawa menyebutkan pembangunan pos pantau tersebut untuk memperkuat kedaulatan NKRI di sepanjang perbatasan yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.

Sudah ada survei yang dilakukan TNI AL untuk membangun pos pantau tersebut.

Survei dilakukan oleh Pangkalan TNI AL (Lanal) Malang belum lama ini.

Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE, ketika dikonfirmasi Bhirawa, Selasa (22/4) membenarkan jika sudah ada survei dari TNI AL untuk membangun pos pantau. “Betul.

Tapi yang dimaksud bukan pangkalan militer tetapi untuk pantau,” ujarnya.

Bupati Syahri Mulyo juga mengungkapkan jika lokasi rencana pembangunan pos pantau TNI AL itu berada di sekitar Pantai Popoh. “Saat ini sedang disurvei,” terangnya.

Sebelumnya sempat beredar kabar jika TNI AL bakal membangun pangkalan militer di Tulungagung. Pangkalan tersebut dibangun untuk menjaga keutuhan NKRI di bagian selatan selain juga untuk memantau penyelundupan imigran gelap.

Seperti diketahui selama ini

Syahri Mulyo

wed/bhirawa

pantai selatan Tulungagung beberapa kali dijadikan tempat transit bagi imigran gelap.

Yang terakhir Polres Tulungagung berhasil menggagalkan

rencana keberangkatan 106 imigran gelap yang berencana menuju Negara Kanguru Australia untuk mencari suaka politik pada pertengahan Bulan September tahun lalu. Ke106 imigran gelap tersebut berasal dari enam negara, yakni Somalia, Srilanka, Myanmar, Irak, Sudan dan Yaman.

Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Drs Ahmad Djadi SSos MSi, kala itu mengungkapkan sudah waktunya Tulungagung mempunyai Polairud atau semacam pangkalan TNI AL. “Keberadaan Polairud atau Pangkalan TNI AL di Tulungagung selain dibutuhkan juga mempunyai arti penting,” ujarnya.

Politisi gaek asal Partai Golkar ini memaparkan sejak zaman dulu wilayah laut selatan Tulungagung sudah men-

jadi daerah untuk pendaratan pasukan. Termasuk pasukan tentara Jepang kala menjajah Bangsa Indonesia.

Apalagi wilayah selatan Tulungagung berbatasan langsung dengan negara Australia.

Utamanya pulau Christmas yang kini menjadi incaran imigran gelap untuk mendapat suaka politik dari Australia.

“Kami prihatin aparat polisi Tulungagung tidak bisa mencapai kapal besar yang berada di tengah laut karena keterbatasan peralatan. Andai ada Polairud atau Pangkalan TNI AL kendala tersebut tentu tidak akan sampai terjadi.

Makanya kami berpendapat sudah waktunya Tulungagung punya Polairud atau Pangkalan TNI AL. Terlebih sudah tiga kali ini ada kejadian terkait imigran gelap,” paparnya.Q wed

Di Kota Probolinggo Terdapat 41 Anggota Bank Sampah Probolinggo, Bhirawa Untuk menjadikan Kota Probolinggo menjadi kota yang bersih maka bertempat di TPA telah dibuka peresmian atau launching Bank Sampah Maspro Mesra Kota Probolinggo. Acara peresmian tersebut disaksikan langung oleh ibu wali kota, wawali, sekretaris daerah, serta anggota forum kepemimpinan daerah kota Probolinggo.

Dengan berlangsungnya acara ini diawali oleh penampilan Theater Embrio yang berkolaborasi dengan sanggar Bina Tari Bayu Kencana (BTBK) dengan tema Daur Ulang Sampah Menuju Sejahtera (DUS MESRA), dilanjutkan penampilan Paduan Suara dari siswa siswi SMKN 1 Kota Probolinggo yang membawakan lagu Mars Bank Sampah.

Diserahkan buku tabungan bank sampah yang diberikan langsung oleh ibu Wali Kota kepada warga kota Probolinggo melalui 41 anggota Bank sampah yang ada. Hal ini diungkapkan Budi Kris, Kadin BLH kota Probolinggo, Selasa (22/4).

“Launching Bank Sampah Maspro Mesra Kota Probolinggo diresmikan sebagai Peringatan hari peduli sampah, untuk bank sampah sudah dibentuk di kota probolinggo dan tercatat ada 41 anggota bank sampah,” kata dia.Q wap

Ziarah Jadi Puncak Harjakapro ke-268 Probolinggo, Bhirawa Tanggal 18 April merupakan tanggal yang sangat istimewa dan bersejarah bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Tepatnya 268 tahun silam, Kiai Djojolelono dilantik sebagai Bupati Probolinggo yang pertama. Tanggal tersebutpun akhirnya ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Probolinggo (Harjakapro) yang diperingati setiap tahun dengan berbagai macam kegiatan.

Tepat di tanggal keramat tersebut, Jumat (18/4) pagi kemarin digelar acara ziarah ke makam Bupati pertama Kiai Djojolelono dan makam Bupati kedua Raden Tumenggung Djojonegoro. Sekitar pukul 06.30 WIB, ziarah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo H. Moch. Nawi ini tiba di kompleks makam Kiai Djojolelono yang berlokasi di Kampung Sentono Kelurahan Mangunharjo Kota Probolinggo. Turut serta dalam ziarah ini para staf ahli, asisten, Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.Q wap

bas/bhirawa

Ribuan siswa tingkat SD meriah pembukaan porseni yang berlangsung meriah di alun-alun Bojonegoro.

1.000 Siswa SD Meriahkan Pembukaan Porseni

suprayitno/bhirawa

Kerja sama dengan Kodim 0812 Lamongan, penuntasan target BPPKB di Lamongan.

BPPKB Pasang 14 Target Kerja Migrasi Penduduk Bisa Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Lamongan, Bhirawa Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Hamdani Azhari mengungkapkan 14 kontrak kerjanya untuk masyarakat Lamongan. Target itu disampaikannya pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2014 kemarin, di Ruang Pertemuan Sabha Dyaksa.

“Rakerda hari ini adalah untuk meningkatkan komitmen serta menyamakan pemahaman antara pemerintah pusat, propinsi maupun kabupaten serta mitra kerja dalam menangani program PPKB. Selain itu acara ini juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program PPKB Kabupaten Lamongan Tahun 2013 dan menyusun program PPKB Kabupaten Lamongan Tahun 2014,” ungkap Hamdani Azhari.

Hamdani Azhari juga menyebutkan 14 kontrak kerja BPPKB Kabupaten Lamongan di tahun 2014. Beberapa diantaranya yakni prosentase peserta KB Aktif metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) sebesar 23,69 persen, prosentase peserta KB baru MKJP 30,93 persen dan prosentase peserta KB baru pria 2,7 persen.

Selanjutnya dia juga memasang target bis amencapai jumlah keluarga yang aktif

mengikuti pertemuan kelompok BKB menjadi 34.020 kali, prosentase anggota kelompok BKB yang ber-KB 79,30%, jumlah pasangan usia subur (PUS) anggota kelompok BKB 36.992 psang.

Dalam acara tersebut, turut hadir Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi Jawa Timur Dwi Listyawardani serta Bupati Fadeli yang secara langsung membuka Rakerda tersebut. Dwi Listyawardani di kesempatan itu mengapresiasi laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lamongan yang tumbuh di bawah 0 persen.

“Saya sangat mengapresiasi laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lamongan yang bisa mencapai dibawah 0 persen. Tetapi juga perlu diwaspadai terkait terjadinya migrasi penduduk karena akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonominya,” jelasnya.

Menanggapi pernyataan Dwi Listyawardani itu, Fadeli menyampaikan bahwa a laju pertumbuhan penduduk Lamongan yang tercatat di BPS sebesar -0,02 persen cukup realistis. Karena meskipun memang ada migrasi, tetapi juga karena keberhasilan program Keluarga Berencana di Lamongan.

Rakerda hari itu dihadiri oleh 136 peserta yang berasal dari unsur SKPD, Kecamatan, UPT PPKB, UPT Puskesmas, dan Kepala Kemenag dari 27 kecamatan.Q yit

Bojonegoro, Bhirawa Dalam Pembukaan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Kabupaten Bojonegoro 2014 hari ini, Selasa (22/4) berlangsung meriah. Diikuti sebanyak 1.000 siswa SD Sekabupaten Bojonegoro, melakukan olahraga senam kesegaran jasmani (SKJ) di alun-alun Bojonegoro.

Mereka sangat kompak gerakan di tengah lapangan hijau. Tidak peduli panas semakin menyengat, gerakan senam yang dibawakan membuat decak kagum penonton dan undangan yang hadir. Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono menyampaikan dukungan dan semangat kepada para kontingan.

“Semoga kegiatan ini akan melahirkan generasi muda yang berpotensi. Tetap jaga kesehatan dan selamat berjuang,” jelas Wabup dalam sambutannya pembukaan porseni Kabupaten Bojonegoro.

Sebanyak 144 kontingen akan mulai bertanding mulai 22 April – 15 Mei mendatang.

Porseni ini merupakan agenda rutin tahunan yang diikuti perwakilan lembaga sekolah mulai tingkat SD, SLTP dan SLTA sederajat.

“Dari jumlah kontingen tersebut, untuk tingkat SLTP dan SLTA sekabupaten. Sedangkan untuk tingkat SD perwakilan kecamatan,” jelas Kabid Pemuda dan Olahraga Disdikda Bojonegoro selaku Ketua Panitia Porseni, Drs.Sahari,MM.

Dijelaskan, untuk porseni kabupaten tahun 2014 ini ada 9 cabang olah raga diantaranya meliputi cabang olahraga renang, tenis meja, sepak bvoa, bola voly, sepak takraw, bulu tangkis. Tujuannya untuk memotifasi para lembaga sekolah menyelenggarakan atau mengadakan pembinaan.

Karena ini merupakan suatu implementasi kurikulum maka kita tingkatkan anak itu nantinya supaya menjadi prestasi. “Untuk lembaga sekolah negeri kita wajibkan ikut. Setelah pembukaan langsung dilaksanakan kegiatan selama kurang lebih tiga minggu,” ujarnya.

Pria yang juga menjabat Sekretaris KONI Bojonegoro itu berharap semua lembaga serius mengikuti Porseni. Karena ini sebagai salah satu wadah strategis untuk membentuk kesehatan jasmani dan rohani serta pengembangan bakat dan minat olah raga dan seni, khususnya bagi para generasi muda agar memiliki daya saing yang tinggi dalam menghadapi era globalisasi.

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan SDM seperti halnya Porseni ini akan terus diselenggarakan, supaya Bojonegoro terus memiliki bibit baru di bidang olah olah raga dan kesenian. Pelaksanaan kegiatan disebar beberapa lokasi seperti SMA Negeri 1, Alun-alun, SMT dan Dinas Pariwisata.Q bas

Diskop Ubah Koperasi Konvensional Jadi Syariat Gandeng Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri Latih 200 KSP/KSU Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Situbondo, menggelar sosialisasi program koperasi berbasis syariat dengan melibatkan 200 KSP (koperasi simpan pinjam) dan KSU (koperasi simpan usaha) seKabupaten Situbondo, kemarin (22/4).

Kegiatan yang dilaksanakan di pendopo Kabupaten Situbondo itu dibuka langsung Bupati Situbondo, H Dadang Wigiarto SH, dengan didampingi Sekda Kabupaten Situbondo Drs Syaifullah MM dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Situbondo, Syaifullah.

Kepala Balai Penelitian dan Latihan Koperasi dan UMKM Prov Jatim, di wilayah Malang, Agus Puji Waluyo, mengatakan, perkembangan koperasi saat ini tumbuh sebanyak 30.741 koperasi yang tersebar 38 Kota/Kab seJatim. Jumlah sebesar itu, kata Agus, melebihi jumlah koperasi yang ada di Provinsi lain.

“Jumlah koperasi di Jatim ini tumbuh sebesar 6,8 persen per tahunnya. Sehingga angka ini dapat memberikan kontribusi PDP di Jatim. Apalagi, menurut data BPS, angka pertumbuhan ini melampaui angka pertumbuhan di Provinsi lain di Jawa, termasuk diantaranya Provinsi DKI Jakarta,” terang Agus.

Sementara itu Bupati Situbondo, H Dadang Wigiarto SH, menuturkan bahwa program ini merupakan kegiatan yang sangat baik dikembangkan dimasa mendatang karena pro pada bidang ekonomi kerakyatan . Apalagi, kata orang nomor satu di jajaran

Pemkab Situbondo itu, Kota Santri memperoleh penghargaan sebagai penggerak koperasi pada dua tahun lalu.

“Ini sangat sesuai dengan ekonomi kerakyatan yang telah dirintis oleh bapak bangsa dahulu dan koperasi ini juga dipilih karena sangat cocok dengan sosial budaya masyarakat kita. Nantinya, koperasi konvensional, akan menggarap potensi yang besar dengan sistem sariah. Ini potensinya strategis karena masyarakat dunia banyak yang berasal dari kalangan muslim,” tegas Bupati Dadang.

Kabupaten Situbondo yang mendapat slogan sebagai Kota Santri, lanjut Bupati Dadang, karateristiknya hampir sama dengan Pasuruan dimana memiliki jumlah masyarakat islam yang dominan dan banyaknya

ponpes besar yang berdiri di sana.

Sehingga, ujar Bupati Dadang, Koperasi Sidogiri mampu memiliki aset hingga Rp 6 triliun lebih,. “Ini potensi masyarakat yang sangat besar untuk digarap.

Ini terbukti dengan besarnya koperasi Situbondo yang berjumlah 607. Saya meyakini ini sebagai salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi yang sangat luar bisasa,” tegasnya.

Di sisi lain, Kadiskop dan UKM Kab Situbondo, Syaifullah, mengatakan, tujuan program ini untuk mengukuhkan keberadaan koperasi sebagai lembaga simpan pinjam alternatif ditengah menjamurnya lembaga perbankan. Sebab, kata mantan Kabag Kesra itu, koperasi ini memiliki sisi kejujuran dibanding lembaga yang lain.

“Sebanyak 200 koperasi dari jumlah 607 koperasi konvensional

sawawi/bhirawa

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab Situbondo, Syaifullah, saat menandatangani MoU program 200 koperasi berbasis sariah, di pendopo Kabupaten kemarin. di Situbondo, telah menyatakan siap untuk mengikuti diklat ini.

Yang pasti tiap koperasi tidak dibatasi oleh jumlah aset dana ka-

rena rata rata kondisinya sudah mapan. Salah satu diaantaranya seperti Koperasi Raung,” pungkas Syaifullah.Q awi

Rabu Pahing 23 APRIL 2014

KILAS JATIM

Partai Gerindra Raup Perolehan Kursi Terbanyak Jember, Bhirawa Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) diprediksi unggul dalam perolehan kursi di DPRD Jember. Partai berlambang kepala burung Garuda ini, diprediksi memperoleh 9 kursi mengungguli PDIP dan PKB yang sama-sama memperoleh 7 kursi. Dengan demikian, bisa dipantikan Gerindra akan memimpin DPRD Jember lima tahun ke depan.

Sedang Partai Demokrat yang lima tahun sebelumnya memperoleh suara tertinggi di DPRD jember, dalam Pileg 2014 perolehan kursinya terjun bebas dari 9 kursi menjadi 3 kursi. Pengurangan kursi ini, juga dialami oleh PDIP yang sebelumnya memperoleh 8 kursi, kali ini diprediksi memperoleh 7 kursi. Penurunan perolehan kursi juga dialami oleh PAN yang semula 3 kursi menjadi 2 kursi.

Sedang partai politik yang perolehan kursinya mengalami peningkatan, yakni Partai Gerindra yang semula 3 kursi kali ini meraup 9 kursi, PKB yang sebelumnya 6 kursi, kini menjadi 7 kursi. Begitu pula dengan PKS yang semula 5 kursi bertambah menjadi 6 kursi. Partai baru peserta pemilu Nasdem, berhasil meraup 5 kursi dalam Pileg 2014 ini. Partai Hanura yang semula 1 kursi kini diprediksi memperoleh 3 kursi.

Sementara, Partai Golkar dalam Pileg 2014 tidak mengalami perubahan perolehan kursinya yakni 5 kursi. Begitu pula dengan PPP yang semula mendapat 3 kursi kali ini perolehannya tetap 3 kursi.

Ketua Bapilu DPC Gerindra Jember Fatkul Hadi mengaku bahwa perolehan suara terbanyak yang diraih partainya kali ini akan menjadi tanggung jawab besar partainya untuk lebih bekerja keras dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.” Ini amanah yang harus dijalankan oleh partainya dan para legeslator Gerindra di DPRD Jember. Mudah2an kepercayaan yang begitu besar kepada Gerindra, akan membawa kesejahteraan masyarakat Jember dan Indonesia pada umumnya,” kata Fatkul kemarin. efi

Panwaskab Rekom Tujuh Laporan Pelanggar Pemilu Bojonegoro, Bhirawa Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaskab) Bojonegoro merekomendasikan tujuh laporan pelanggaran Pemilu ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten setempat dari sembilan laporan yang masuk. Pasalnya, dua di antaranya tidak dilanjutkan oleh masing-masing pelapor.

Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Bojonegoro, Dian Widodo menjelaskan, kedua pelapor yang tidak meneruskan laporannya yakni Partai Amanat Nasional (PAN) yang melaporkan adanya dugaan penggelembungan suara di Dapil IV. “Namun setelah mendapat penjelasan dan pencocokan hasil dengan Panwas, mereka menerima dan mematahkan asumsi sebelumnya yang menyebut adanya dugaan penggelembungan suara,” ujar Dian kepada Bhirawa, Selasa (22/4).

Selain itu yakni caleg Partai Golkar dari Dapil V, Anis Mustofa menyatakan tidak meneruskan laporan mereka ke Panwas karena penjelasan dari Panwas terkait kejelasan hasil rekapitulasi telah didapat dan ia menerima hasil tersebut. “Jadi untuk dua laporan tersebut tidak kami rekomendasi ke KPU,” tandasnya. bas

Warga Minta Jaminan Pembangunan Kota Mandiri Batu, Bhirawa Warga Desa Oro-oro Ombo menuntut dilakukannya sosialisasi ulang kepada investor terkait pembangunan Kota Mandiri Milaya yang akan dibangun di desa mereka. Mereka ingin mendapatkan jaminan terhadap keterjagaan lingkungan di desa mereka dan penyerapan tenaga kerja dari warga Oro-oro Ombo dalam proyek tersebut. Tuntutan ini menyusul sudah turunnya ijin dari Badan Penanaman Modal (BPM) tentang proyek pembangunan kota mandiri tersebut.

Kepala BPM, Samsul Bakrie, didampingi Kabag Humas Pemkot Batu, Sinal Abidin membenarkan bahwa ijin pembangunan kota mandiri tersebut sudah turun dari BPM. Artinya, PT Graha Alam Nirawan (GAN) sebagai investor telah memenuhi semua persyaratan yang diajukan BPM sebagai institusi yang menangani masalah perijinan proyek. nas

JAWA TIMUR

7

Komisioner KPU Tolak Tanda Tangan Partai Golkar Akan Ajukan Gugatan Tuban, Bhirawa Rekapitulasi hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif (Pileg) 2014 tingkat kabupaten, yang dilaksanakan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Tuban akhirnya tuntas.

Kendati sempat ada beberapa persoalan, seperti dikembalikannya hasil rekapitulasi di tingkat Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK).

“Semuanya sudah tuntas kami selesaikan bersama PPK di masing-masing kecamatan, dan terahir adalah PPK Kecamatan Tambakboyo. Laporan PPK tersebut sempat kami tunda karena ada kesalahan penulisan, sehingga harus mengundang saksi di tingkat PPK untuk di cocokan,” kata Wasis susilo, (22/4).

Selanjutnya, hasil rekapitulasi tingkat kabupaten tersebut akan dikirimkan ke KPU Provinsi Jatim, namun kapan jadwal pengiriman itu Wasis belum dapat memastikan.

Sebab, KPUD baru menerima undangan rapat di Provinsi, besok yang berkaitan dengan agenda rekapitulasi yang akan dilaksanakan provinsi.

“Mungkin besok atau lusa, sebab jadwalnya provinsi mulai melakukan rekapitulasi tanggal 24 April, dan besok kita diundang KPU Provinsi, mungkin juga ada kaitanya dengan pengiriman laporan hasil rekapitulasi dari KPUK ke KPU provinsi,” terang Wasis.

Hingga pagi tadi, suasana di kantor KPUD Tuban Jalan Pramuka masih nampak aktifitas sejumlah saksi dari berbagai partai politik. Mereka melakukan tandatangan formulir, karena malam sebelumnya mereka belum dapat memberikan tandatangan karena kekurangan penggandaan formulir.

Sementara itu, lima orang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban diduga sudah tidak satu suara lagi di akhir masa pengabdiannya. Satu orang komi-

sioner KPU tidak mau menandatangani folmulir DB Plano.

Pasalnya, dalam folmulir yang memuat perolehan suara Partai Politik (Parpol) dan calon annggota legislatif (Caleg) tersebut dianggap salah dalam penulisan nama. ”Nama saya yang benar adalah Drs. H. M Heru Prapto.

Sedangkan, di plano tersebut cuma ditulis Drs. Heru Prapto.

Padahal komisioner yang lain nama dan gelarnya ditulis secara lengkap, seperti nama Drs. H. Ahmad Suwardji dan H. Wasis Susilo,” ungkapnya.

Menurutnya, plano tersebut merupakan dokumen resmi.

Sehingga, tidak boleh dibuat secara asal-asalan. Penulisan nama dan gelar juga harus sesuai. ”Saya menolak untuk tandatangan karena pembuatan plano terkesan asal-asalan, padahal itu merupakan dokumen resmi. Saya juga akan mencari tahu apa itu ada unsur kesengajaan atau tidak,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Tuban, Soemito Karmani saat dikonfirmasi terkait satu komisioner yang tidak mau menandatangani folmulir DB Plano tersebut menyatakan tidak ada masalah, walaupun satu komisioner tidak mau tandatangan. Toh, masih ada empat komisioner yang menandatangani plano tersebut. Hal tersebut juga tidak mengurangi dari keabsahan dari hasil perolehan suara Parpol maupun Caleg. ”Enggak ada masalah dengan hal itu, kurang lengkapnya dalam penulisan nama dan

hud/bhirawa

Rekapitulasi hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif (Pileg) Kabupaten Tuban. gelar tersebut pasti hanya kekilafan saja, tidak ada unsur kesengajaan. Dan yang penting penandatanganan berita acaranya ditandatangani lengkap oleh komisioner,” tandasnya Partai Golkar Gugat Sementar itu, Partai Golongan Karya (Golkar) akan melakukan gugatan terhadap hasil Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif pada 9 April lalu.

Partai berlambang pohon beringin tersebut menganggap hasil pada Pileg lalu banyak kecurangan dan kejanggalan.

Hal tersebut mengakibatkan saksi dari Partai Golkar enggan untuk menandata-

PKB Jajaki Komunikasi dengan Partai Lain Malang, Bhirawa Perolehan kursi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang, pada pemilu legislatif tanggal 9 April yang lalu hanya 6 kursi. Ini jauh dari target yang dipatok oleh Ketua DPC PKB. H Moch. Anton, sebanyak 15 kursi.

Karena itu, untuk menunjang kinerja Pemkot Malang, pihaknya akan melakukan koalisi dengan partai lain. Saat ini menurut, Moch Anton pihaknya telah melakukan komunikasi dengan sejumlah partai. Tetapi hingga saat ini belum ada yang pasti. "Semua sudah melakukan komunikasi, tapi belum ada yang deal," terang Wali Kota Malang itu, Selasa (22/ 4) kemarin.

Menurut Anton, untuk menunjang kinerja koalisi menjadi sebuah keharusan. Makanya saat ini masih menjajaki koalisi dengan berbagai partai politik guna penguatan posisi dieksekutif.

Dikatakan Anton, partai pengusung dirinya sebagai Wali Kota hanya meraup 6 kursi di DPRD, ini berat jika harus melawan 39 anggota DPRD. Anton menambahkan, komunikasi politik hingga saat ini intens ia lakukan, dengan tujuan menguatkan program-program Peduli wong cilik. "Eksekutif butuh dukungan legislatif, ini bisa berjalan bilamana keduanya bersinergi," paparnya.

Sementara itu, Sekertaris DPC PDI-Perjuangan Prijatmoko Oetomo menyatakan, jika Fraksinya

bakal mendukung program pemerintah kota, karena pada dasarnya tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Sebagai Partai pemenang pemilu di kota Malang ini ternyata tidak menyebut menentukan posisi apakah berkoalisi atau oposisi. "Di DPRD tidak ada istilah koalisi dan oposisi, kami akan bekerja untuk kebaikan kota Malang, dan akan bersinergi.

Endingnya masyarakat biar sejahtera," paparnya.

Sementara itu, Partai Gerindra kota Malang, seperti yang disampaikan sekretarisnya, Taufiq Bambang DHT, DPC Gerindra mengaku hingga saat ini masih belum pernah di ajak komunikasi oleh PKB Malang terkait hal ini. "Kami belum menentukan sikap, banyak partai politik yang sudah berkomunikasi, namun belum ada hasil," ujar Taufik Bambang DHT. Di bagian terpisah Ketua DPC Partai Hanura kota Malang, Ya'qud Ananda Gudban juga mengaku masih belum menentukan sikap partai apakah berkoalisi atau oposisi. "Kami masih menata partai dulu pasca pileg," ujar Nanda.

Patut diketahui, hasil Pileg di kota Malang, PDI-Perjuangan menjadi partai pemenang pemilu yang sukses mengantar 11 kader terbaiknya ke DPRD dan disusul oleh PKB dengan 6 kursi. Partai Demokrat 5 kursi, Partai Golkar 5 kursi, PAN 4 kursi, Gerindra 4, kursi. Hanura 3 kursi PPP. 3 kursi, PKS 3 kursi Nasdem 1 kursi. mut

ngani berita acara pleno rekapitulasi yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban. ”Kami tidak mau menandatangani berita acara pleno rekapitulasi ini karena partai kami banyak menemukan kesalahan pada form C-1,” ujar saksi Partai Golkar Zainal Arifin.

Menurutnya, kecurangan yang terjadi tersebut sudah terjadi pada tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain itu, perolehan suara Partai Golkar banyak yang berubah, dan tidak sama antara hasil yang diperoleh saksi partai dan hasil rekapitulasi mulai tingkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Pa-

nitia Pemilihan Kecamatan (PPK), hingga tingkatan KPU. ”Partai kami telah mengumpulkan bukti-bukti kecurangan tersebut. Dan kami akan melakukan gugatan terhadap hasil Pemilu Legislatif di Tuban,” tandasnya.

Saat disinggung terkait kapan Partai Golkar akan mengajukan gugatan terkait hasil Pemilu, Zainal enggan menyebutkan secara pasti. ”Sekarang partai sedang mengumpulkan bukti-bukti kecurangan tersebut. Dan dalam waktu satu dua hari ini gugatan kita akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK),” pungkasnya. hud

Calo Kios Pasar Anom Baru Mulai Gentayangan Sumenep, Bhirawa Pembangunan pasar Anom Baru yang merupakan korban bencana kebakaran tahun 2007 memang masih baru dimulai, investor masih baru menggarap pondasi pasar yang direncanakan berlantai 2 itu, manum calo pemasaran toko dan kios pun mulai gentayangan. Padahal, sesuai kesepakatan, pemasaran itu baru dilakukan setelah bangunan selesai 100 persen.

Salah satu pemilik toko, Hidayat mengatakan, para korban kebakaran 7 tahun lalu itu kaget dan merasa diingkari oleh pengembang. Sebab, beberapa hari terahir ini beredar surat edaran harga pertokoan yang jauh dari jangkauan para pedagang pasar. Untuk toko ukuran 4x4 meter dipatok harga jual sebesar Rp160 juta. Jika kredit, pedagang harus mengeluarkan uang DP (down payment) sebesar 30 persen atau Rp48 juta.

“Ini sangat memberatkan bagi kami dan bentuk pengingkaran terhadap kami, sebab sesuai perjanjian toko atau kios itu baru dilakukan penjualan setelah bangunannya sudah selesai dan kami siap menempatinya, tapi faktanya sekarang sudah dipasarkan,” kata Hidayat, Selasa (22/4).

Ironisnya, pengembang atau developer melakukan penekanan-penekanan dengan bentuk mengancam terhadap para korban kebakaran agar membayar uang muka (DP) tersebut. Jika tidak mendaftar dan membayar uang mukan sebesar 30 persen dari harga toko dipastikan tidak akan kebagian tempat, padahal pembangunan masih baru dimulai (pondasi).

“Kami merasa tertekan, kalau tidak membayar tokonya akan habis ditempati pedagang lain. Kami sebagai korban, su-

dah 7 tahun terlantar seperti PKL, justru ditambah lagi harus membayar uang mukan yang sangat tinggi,” terangnya.

Sementara itu, wakil ketua Komisi B, DPRD Sumenep, Dwita Andriani menilai, tindakan pengembang itu tidak benar dan sudah menyalahi kesepakatan yang telah dibuat. Dalam MoU itu, setelah pembangunan pasar tuntas 100 persen, kemudian diserahkan kepada dewan dulu untuk dilakukan audit, termasuk penawaran harga pertoko, tentunya dewan menggunakan auditor independen yang melakukan auditnya.

“Kalau hasil audit terhadap penawaran harga dari investor itu ternyata tidak sesuai, ya disesuaikan dulu, disesuaikan dengan kelayakan harga bangunan biasanya. Kemudian diserahkan ke Pemkab dan dipasarkan kepada korban kebakaran,” kata Dwita Andriani.

Ita, sapaan akrab politisi PAN ini menegaskan, apa yang dilakukan tim pemasaran itu harus dihentikan hingga bangunan dan harga fiks setelah melalui audit. Sebab, penawaran harga yang telah dilakukan itu menciderai MoU yang pernah dibuat dan di paripurnakan di Graha Paripurna DPRD Sumenep. “Pokoknya tidak boleh ada intimidasi dengan berbagai bentuk apapun, hentikan penawaran yang sudah dilakukan itu hingga melalui mekanisme yang resmi,” paparnya.

Pihaknya juga mengungkapkan, akan mengadakan pertemuan kembali yang dihadiri pihak terkait di Pemkab dan tim pembangunan pasar dan paguyuban pasar. “Dalam pertenuan nanti kami undang pihak-pihak terkait untuk membicarakan hal ini,” imbuhnya. sul

Pemkab Gelar Pembinaan Kelompok Keluarga Kadarkum Guna untuk memberdayakan masyarakat dalam setiap perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo, melalui Bagian Hukum menggelar kegiatan pembinaan kesadaran hukum (kadarkum), pagi kemarin (22/4).

sawawi/bhirawa

Salah satu pembicara Himawan SH dengan didampingi Kabag Hukum, Akhmad Sugiarto SH, MH, pada acara kegiatan pembinaan kadarkum, dilantai II Pemkab Situbondo, kemarin.

Acara yang dilaksanakan di aula lantai II Pemkab Situbondo itu, dibuka Kabag Hukum Akhmad Sugiarto SH, MH, dengan melibatkan empat nara sumber dari Pengadilan Negeri (PN); Pengadilan Agama; Kejaksaan Negeri dan TP-PKK kabupaten Situbondo.

Akhmad Sugiarto, dalam arahannya mengatakan, program kadarkum dilaksanakan bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat sebagai masyarakat yang sadar hukum dan memben-

tuk masyarakat yang tangguh, mandiri, patuh dan taat hukum.

“Peserta pembinaan kadarkum ini diikuti oleh kelompok keluarga sadar hukum yang dibentuk oleh 17 Camat se-Situbondo. Tiap kelompok beranggotakan 25 orang untuk setiap kecamatan di Kabupaten Situbondo,” terang Modot, panggilan Akhmad Sugiarto, kemarin.

Modot berharap kepada seluruh peserta kadarkum, nanti bisa menularkan kepada keluarga dan kerabat dekat, di masing-masing

desa/kelurahan. Untuk itulah, pinta Modot, semua peserta untuk melontarkan pertanyaan kepada semua narasumber, jika ada sesuatu yang tidak dipahami/tidak jelas, atas kejadian di masyarakat. “Semoga acara kadarkum ini dapat dijadikan sarana membangun kembali kesadaran hukum dalam berbangsa dan bernegara, sehingga masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya,” papar Modot.

Salah satu narasumber dari Pengadilan Agama, Himawan SH, banyak mengupas persoalan tahapan pernikahan menurut Agama islam. Selain itu, Himawan juga banyak mengupas soal tata cara proses perceraian bagi pasangan suami isteri di Pengadilan

Agama. Sejak awal Himawan memberikan kupasan amteri, ratusan peserta banyak memberikan apresiasi positif, dengan banyak memberikan pertanyaan.

Sementara itu Ketua Tim Penggerak (TP-PKK) Kabupaten Situbondo, Hj Ummi Kulsum, SH, banyak membedah soal penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menurut wanita yang juga isteri Bupati Situbondo itu, ia menekankan agar setiap suami dilarang melakukan kekerasan fisik, seksualitas, psyikis maupun hal lainnya kepada para pasangannya. Termasuk materi poligami juga dikupas Hj Ummi Kulsum, yang diarahkan terhadap semua suami yang tersebar di Kabupaten Situbondo. awi

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

11,475.00

11,361.00

SGD

9,179.27

9,086.62

EUR

15,882.55

15,722.49

JPY

11,258.83

11,144.79

GBP

19,315.87

19,119.43

Lumpur Lapindo Bisa Jadi Bahan Baku Beton

Surabaya, Bhirawa Lumpur Lapindo yang menenggelamkan Kecamatan Porong Sidoarjo selama ini dianggap sebagai bencana. Namun dari hasil penelitian lumpur itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi bahan baku beton. Hal tersebut dikemukakan oleh guru besar Profesor Dr Ir Djawantoro Hardjito saat mengupas potensi lumpur Lapindo di Sidoarjo sebagai material konstruksi. Bahkan tidak hanya lumpur namun abu gunung berapi juga menjadi salah satu material beton. “Berbekal semangat meneliti dan diseminasi hasil, tercatat ada 60 publikasi berupa artikel jurnal, makalah di konferensi, dan buku yang mayoritas memiliki reputasi internasional,” terang Djarwanto yang juga guru besar ke sembilan di UK Petra itu, Selasa (22/4).

Lebih lanjut ia menjelaskan, proses pengelolaan ada dua tahap yaitu dari pembakaran yang merubah struktur mikro dan penggilingan yaitu ukuran partikel. Dan ada dua stream yang harus ditempuh untuk mengganti sebagian semen, kalau tidak pakai semen harus dibuat rekatif.

“Untuk mengganti sebagian semen itu tetap perlu semen tetapi saya bisa ganti dengan campuran alkali. Sehingga membuat rekatif seperti semen untuk bisa mengikat dan kekuatan sampai 60 persen,” pungkasnya.

George Washington Carver yang jadi inspirasi Djawantoro ini sudah mengajukan hak paten internasional yaitu berupa kerikil buatan yang fungsinya pengganti batu, ”kerikil buatan ini bisa dipakai buat tanaman hydroponic atau pengganti tanah, dan di luar negeri rata-rata sudah memakai batuan seperti ini,” jelasnya. Q geh

sumber: Bank Indonesia (22 April 2014)

RAGAM EKBIS

Harga Garam Sampang Masih di Bawah HET Sampang,Bhirawa Berdasarkan data Disperindagtam Sampang harga garam Sampang produksi tahun 2013 masih dibawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Hal ini dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya masih belum cukupnya infrastuktur yang memadai untuk mengangkut hasil produksi garam di tingkat petani, kemudian kualitas produksi garam petani yang moyoritas garam KW3. Menurut Kepala Disperindag Sampang, Misdi, instruksi kementerian HET garam sudah ditentukan, yakni untuk garam KW 1 harganya Rp.750, KW 2 harganya Rp.660, dan untuk KW 3 harganya Rp.300 per-kilogram.

Sementara harga garam petani untuk KW3 hanya dihargai Rp.150-Rp.200 perkilogram. Harga garam petani yang masih dibawah HET tersebut, karena biasanya dipotong biaya angkut yang masih jauh dari layak infrastukturnya, misalnya di Desa Marparan Kecamatan Sreseh Sampang, untuk mengangkut garam pembeli harus menggunakan perahu lalu setelah sampai di daratan menggunakan Truk. Selain tingginya biaya angkut tersebut, hasil produksi garam di Kabupaten Sampang kalau di persentase kualitas hasil produksi garam petani, masih banyak yang kualitas garam (KW) 3 sebanyak 70 persen, sedangkan untuk KW 1 hanya 10%, dan KW2 sebanyak 20%.

“Ada beberapa faktor terhadap tingginya hasil produksi petani yang banyak KW 3, diantaranya para petani garam dalam pengelolaan garam ingin cepat-cepat mempunyai hasil produksi yang melimpah sehingga kualitas garam kurang diperhatikan, kemudian saat ini pengelolaan garam masih banyak dilakukan langsung diatas tanah sehingga garam saat panen masih bercampur tanah, sedangkan untuk pengelolaan garam dengan menggunakan geo membrane (menggunakan terepal) masih sedikit.jelasnya. Q lis

Guru Besar Teknologi Beton UK Petra Dr. Ir. Djawantoro Hardjito M. Eng menunjukkan beberapa macam beton hasil olahannya, Selasa (224).

gegeh/bhirawa

Tolak Akuisisi

Sosialisasikan Karyawan Beli Saham BTN dan Mandiri Surabaya,Bhirawa Rencana akuisisi Bank Tabungan Negara ( BTN) ke bank Mandiri oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, mendapat reaksi keras dari para karyawan.

Bahkan mereka mengancam akan melakukan aksi mogok nasional dan akan membeli saham bank milik pemerintah itu.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Serikat Pekerja BTN, Setya Wijayanta saat menghadiri aksi karyawan BTN se-Jawa Timur di kantor pusat BTN Surabaya, Senin (21/4/2014) malam. Untuk mengantisipasi diberlakukannya kebijakan yang dinilai tidak populis tersebut, pihaknya juga sudah menyosialisasikan agar para pegawai BTN membeli satu lot saham di BTN maupun Bank Mandiri. “Program ini

sudah berjalan agar kami berhak masuk di forum RUPS Bank Mandiri maupun BTN,” katanya.

Lebih lanjut ia mengemukakan, rencana merger itu merupakan bentuk pembangkangan politik,”Ini sudah sangat jelas, sebab Presiden RI sendiri tegas tegas telah menetapkan dan menyatakan kalau BTN adalah bank negara yang telah memerjuangkan dan menyediakan perumahan untuk rakyat,” katanya.

Satiya menengarai permainan atau ada konspirasi yang akan menjadikan BTN sebagai tumbal politik.

Apalagi alasan untuk meng akuisisi BTN ini tidak jelas,” Bahkan pemerinah sendiri tidak tahu menahu rencana akuisisi itu. “Saya sudah menghubungi Pak Hatta Rajasa, Menko perekonomian RI beliau menjawab tidak tahu menahu bahkan tidak ada laporan secara resmi,”ungkap Satiya.

Bahkan jika melihat kondisi yang ada sejauh ini BTN tergolong bank sehat dan sama sekali tidak ada tanda tanda bank ini akan bangkrut.

Kalau memang kenyataannya seperti itu lalu apa alasan Menteri BUMN akan mengakuisisinya. Inilah tandas

OJK Surabaya Terima 110 Pengaduan Keuangan

dok/bhirawa

Petani garam di Sampang saat memanen garamnya.

Surabaya,Bhirawa Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional III Surabaya menerima 110 pengaduan masyarakat selama Januari-April 2014. Pengaduan paling banyak soal kredit. Sebanyak 110 pengaduan masyarakat masuk ke OJK di antaranya pengaduan soal kredit, sebanyak 63, soal kartu kredit sebanyak 17 kasus, ATM 4 kasus, deposito 2 kasus, asuransi ada 14, pasar modal 3 kasus, pembiayaan 3 kasus dan 8 kasus-kasus lainnya.

“Untuk menghindari hal tersebut

KEHILANGAN

KEHILANGAN

SITUBONDO

BOJONEGORO

HILANG STNK nopol P 3180 EW, a/n Asmiyatun AMa.Pd, Ds Kesambirampak RW 01/01, Kec. Kapongan, Situbondo.

No.452/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 7096 J, a/n Hadi Supriyadi, Ds Gudang RW 02/01, Kec. Asembagus, Situbondo.

No.453/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 2917 EF, a/n Hatiyono, Ds/Kec. Banyuputih RW 05/01, Situbondo.

No.454/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 2144 EY, a/n Muh Zairozi, Ds Mojosari RW 01/03, Kec. Asembagus, Situbondo.

No.455/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 3239 FD, a/n Yanita, Ds Wringin Anom, Kec. Panarukan, Situbondo.

No.456/IMB/BI-II/2014

HILANG STNK nopol S 6504 CH, a/n Edy Sukiswanto, Perak Ledok Kulon Bjn No.465/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 3934 AV, a/n Imam Mukhlas, Baureno Bjn No.466/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 6528 CE, a/n Suroso, Jl.Mliwis Putih Ngrowo Bjn No.467/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 4355 DO, a/n Suhono, Kasiman Bjn No.468/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 4654 A, a/n Daimuh Ds Karan, Kec. Kalitidu Bjn No.469/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 9016 UA, a/n Mujayin, Ds. Wadang, Kec Ngasem Bjn No.470/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 3766 DL, a/n Efpri Nur Rizal L, Ds. Wotan Kec. Sumberrejo Bjn No.471/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 4771 AE, a/n Kimiyati, Jl. Perkutut Sumberrejo Bjn No.472/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 5346 DD, a/n Musripati, Ds. Dander, Kec. Dander Bjn No.473/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 6517 CC, a/n W. Winarno, Ds. Kuniran, Kec. Purwosari Bjn No.474/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 8120 UB, a/n Masnugi, Ds. Lemah Abang, Kec.Margomulyo Bjn No.475/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 4854 DE, a/n Riris Tiana Murni, Ds. Mulyo Agung Bjn No.476/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 6923 DE, a/n Firmawati, Ds. Sugihwaras Kec. Kepohbaru Bjn No.477/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 5406 CP, a/n Mundhori (Bupati Bjn), Jl. Punden Campurjo Bjn No.478/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 6291 DC ,a/n Taslim, Ds. Bareng Kec. Sekar Bjn No.479/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol S 6163 CU, a/n Edy Setiono, Ds. Pacul Kec Bjn No.480/IMB/BI-II/2014

TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2008, Hitam Merah, AG4775TD, a/n. Rojikah, Ds. Trenceng, Sumbergempol-T.Agung No.457/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2009, Hitam, AG3809TM, a/n. Suwoto, Ds. Segawe RT 6/2, Pagerwojo-T.Agung No.458/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Spd Mtr Viva, th. 2004, Merah Hitam, AG5281TM, a/n. Ratna Widiani, Ds. Boyolangu RT 1/2-T.Agung No.459/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha Vega R, th. 2008, AG4326SW, a/n. Suparti/Heri Rahayu, Ds. Gebang, Pakel-T.Agung No.460/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha Vixion, AG3680TG, a/n.

Lutful Hakim, RT/RW : 03/01, Ds/Kec. Ngunut-T.Agung No.461/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2009, AG3702TM, a/n.

Sunarsih, Ds. Besole, Besuki-T.Agung No.462/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2012, Marah Hitam, AG2849OH, a/n Suyono, Ds. Kaliwungu RT 2/3, Ngunut-T.Agung No.463/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2013, Merah, AG3199RAD, a/n. Wildan Heru Hermawan, Ds. Padangan RT 2/3, Ngantru-T.Agung No.464/IMB/BI-II/2014

Rabu Pahing, 23 APRIL 2014

tidak terulang, nasabah atau konsumen harus lebih teliti membaca butir-butir perjanjian,” ujar Kepala Kantor OJK Regional III, Surabaya, Yuno Kusumo saat berbicara di Edukasi Wartawan dengan tema “Gerakan Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2014” di Surabaya, Selasa 22 April 2014. Untuk pusat layanan, pihak OJK sampai minggu ini mencatat ada sebanyak 11.996 layanan konsumen terkait berbagai jasa keuangan. OJK juga mengingatkan kepada masyarakat, jika masih ada keraguan atau masalah soal keuangan bisa mengadu ke layanan call center di 031500655.

“Itu tujuannya agar masyarakat bisa mengecek lebih dahulu berbagai bentuk tawaran investasi keuangan, agar tidak menjadi korban investasi bodong,” tambah Direktur Literasi dan Edukasi OJK Pusat, Agus Sugiarto. Sementara itu, Ka OJK wilayah III Haryoyuno Kusumo minta agar masyarakat berhati hati, hindari ajak ajakan yang menawarkan dapat uang cepat agar tidak terjebak pada penipuan yang dilakukan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab. Q ma

Satya, yang membuat bingung berbagai pihak, termasuk internal BTN dan pemerintah.

Satiya malah menuding ada pihak pihak tertentu atau oknum yang ingin bermain dan bahkan mempermainkan BTN. Apakah ada keterlibatan orang penting di internal BTN, Satiya tidak menafikan, sebab melihat situasi yang ada seperti itu.

Ia mendesak agar menteri BUMN mengurungkan niatnya untuk mengakuisiosi BTN ke bank Mandiri, sebab sejauh in bank yang paling banyak bergerak dalam bidang penyediaan perumahan untuk rakyat itu adalah BTN, kalau tidak. Maka BTN se Indonesia akan mogok massal, hal ini dikatakan terpaksa harus dilakukan karena su-

dah tidak ada jalan lain yang bisa dilakukan.

Langkah lain yang sudah dilakukan adalah dengan jalan menyuruh semua karyawan BTN membeli saham BTN, “Hal ini sudah kita lakukan kini sudah mencapai 80%,”ungkapnya. Disamping itu, mereka juga diminta untuk aktif mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) naik yang dilakukan oleh BTN maupun bank Mandiri.

Surabaya, 21/4 (Antara) Ratusan karyawan PT Bank Tabungan Negara (BTN) dari sejumlah daerah di Jawa Timur menggelar demonstrasi menolak rencana akuisisi oleh PT Bank Mandiri di Kantor Utama BTN di Jalan Pemuda Surabaya, Senin malam. Q ma

Tiket KA Lebaran Sudah Bisa Dibeli Lewat Online Surabaya, Bhirawa Masyarakat yang akan membeli tiket untuk hari raya Idul Fitri 2014 sudah bisa memesan mulai Senin 21 April 2014. Pemesanan mulai dilayani di sejumlah loket yang disediakan PT Kereta Api Indonesia (Persero) bahkan bisa dibeli lewat online.

Menurut Humas PT KAI Daops 8 Surabaya, Sri Winarto mengungkapkan, pengalaman tahun lalu penumpang langsung menyerbu pembelian tiket secara online begitu loket pemesanan online dibuka. “ Kita memberikan kesempatan kepada penumpang yang hendak mudik, untuk bisa melakukan pemesanan tiket jauh-jauh hari sebelum Hari H keberangkatan. Hal ini untuk mempermudah agar calon penumpang bisa menyiapkan diri sebelum berangkat” ujarnya Selasa (22/4) kemarin di Gubeng Surabaya. Penjualan tiket tersebut untuk kereta bisnis, eksekutif serta ekonomi. Pemesanan tiket secara online sudah bisa dilakukan pada 19 April 2014 kemarin.

“Resminya pemesanan tiket kereta api sudah bisa dilakukan pada 19 April kemarin atau bisa di katakan H-90 sebelum keberangkatan,” tegasnya.

Lanjut Winarto, ketersedian tiket biasanya habis sebelum memasuki bulan Ramadan. Banyak pembeli yang telah melakukan pemesanan secara online, bahkan ada yang melakukan pemesanan pada agen travel atau waralaba yang bekerjasama dengan PT KAI. “Penumpang melakukan pemesanan melali situs, aplikasi, gerai yang ditunjuk, agen remsi dan call center PT KAI,” jelasnya Penumpang yang telah melakukan pemesanan tiket hendaknya harus melengkapi syarat yakni identitas di tiket harus sesuai dengan yang tercetak. “Penumpang yang telah memesan tiket ketika melakukan registrasi ulang harus menunjukkan data diri yang masih berlaku dan sah. Karena apabila tidak valid, penumpang tersebut tidak dapat berangkat,” tutupnya. Q wil

Program Penggemukan Sapi Bersama Masyarakat

Pabrik Semen HIL Berhasil Panen 273 Sapi Tuban, Bhirawa Upaya PT Holcim Indonesia Tbk (HIL) melakukan program penggemukan sapi bersama masyarakat sekitar perusahan atau kelompok tani melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) menuai hasil memuaskan. Kali ini pabrik semen asal Swis yang berada di Tuban itu memanen 273 ekor sapi.

Sukses tersebut tidak lepas dari pihak Universitas Gajah Mada (UGM) yang selama ini bertindak sebagai konsultan serta pendamping para kelompok tani, yang diternak oleh 100 peternak warga Ring 1 HIL. “Alhamdulillah, panen kedua ini kita dapat memanen sebanyak 273 ekor sapi, pada enam sampai tujuh bulan sebelumnya kita juga telah memanen dengan jumlah yang sama, dan semoga ini bisa bermanfaat bagi masyarakat yang memelihara selama ini,” Kata Sidik Darusulistiyo General Manager PT Holcim Indonesia Tbk Pabrik Tuban, Selasa (22/4).

Tidak hanya panen sapi,

HIL Pabrik Tuban pada kesempatan yang sama juga memanen untuk program peternakan ayam broiler sebanyak 5000 ekor yang pola-nya atau caranya sama dengan ternah pengemukan sapi.

“Untuk ternak ayam ini, adalah untuk warga yang alih profesi seperti Pak Sulkan dari Ds. Sawir yang sebelumnya beliau ini berprofesi sebagai penambang batu kumbung yang berada disekitar pabrik,” Kata Indriani Siswati Corporate Communications East Java PT Holcim Indonesia Tbk. Lebih lanjut diterangkan, bahwa dengan program pertanian terpadu yang digagas oleh HIL dengan memadukan po-

tensi pertanian, peternakan, dan perikanan dikabupaten Tuban serta produk Posdaya panginyongan di Cilacap Jawa Tengah, perusahan semen asala negara Swiss ini mengdapatkan 2 (dua) penghargaan Platinum Global CSR Award dalam CSR Summit And Award yang dilaksanakan di Bali pada 3-4 April

lalu. “Penghargaan yang kita dapat semakin momotifasi kami untuk berbuat yang lebih baik pada masyarakat, dan kami juga berkeinginan untuk tetep bisa menyediakan solusi-solusi inovatif bagi peningkatan ekonomi masyarakat, utamanya sekitar perusahaan.”Pungkas Indriani Siswati. Q hud

Khoirul Huda/bhirawa

Konsultan pertanian terpadu Prof Ali Agus dari UGM saat menyerahkan hasil panen sapi pada salah satu perwakil kelompok di lokasi pabrik Tuban PT Holcim Indonesia Tbk kemarin (22/4).

OLAHRAGA

Rabu Pahing 23 APRIL 2014

9

Aliadi Ketua PSHT Surabaya

Cetak Juara dan Ajari Berwirausaha

Wawan triyanto/bhirawa

Selain membina atlet silat, Ketua PSHT Surabaya, Aliadi Ika juga memberikan ilmu wirausaha kepada atlet untuk modal masa depan.

Perguruan Perguruan Pencak Silat Persaudaran Setia Hati (PSH) Terate menjadi salah satu perguruan yang tidak pernah absen mengirimkan atletnya untuk membela Kontingen Jatim di Pekan Olahraga Nasional (PON). Bahkan beberapa atletnya berhasil meraih juara di tingkat nasional maupun internasional.

Saat ini tercatat tiga pesilat PSH Terate juga menjadi penghuni Pusltada Jatim yang dipersiapkan di PON 2016. Yaitu Hariono, Pranoto dan Kurniati.

Bahkan Pranoto berhasil meraih juara dunia ke 14 tahun 2010 di Jakarta.

Ketua PSHT Surabaya, Dr Aliadi Ika mengaku bangga dengan prestasi yang diraih para atletnya. Namun ia berharap para pesilat tidak hanya bisa meraih prestasi diatas gelanggang, tapi juga bisa memberikan sumbangsih terhadap pembangunan seperti berwirausaha dan membuka lapangan kerja.

Ia juga mengaku sedih jika mendengar anak didiknya terlibat perkelahian di beberapa wilayah.

“Soal itu saya anggap resiko karena memiliki banyak anggota dari banyak lapisan masyarakat.

Tapi tidak semua berita itu benar, penyebab perkelahian juga ma-

cam-macam,” kata Aliadi.

Memang, stigma negatif itu tidak seluruhnya benar. Sejak awal tahun 2013, Aliadi Ika sudah banyak melakukan terobosan baru bagi para pesilatnya.

Tidak hanya mengajari ilmu bela diri, tapi juga mendidik pesilat untuk berwirausaha. “Saya sempat selalu mematikan HP kalau malam, karena ada saya laporan yang berkelahi, bikin jantungan.

Tapi akhirnya saya harus berbuat sesuatu, untuk merubah stigma itu, “ katanya.

Bebarapa pesilat PSH Terate kini banyak terlibat kegiatan usaha.”Kita sesuai dengan bakat

mereka. Pertama saya belikan mesin sablon dan sudah berjalan.

Kita juga punya beberapa angkot, persewaan sound sistem, warung kopi juga ada. Semua usaha dijalankan anak-anak, “ ujar pria kelahiran Surabaya, 27 April 1952 ini.

Ke depan, Pria yang meraih penghargaan sebagai pembina olahraga SIWO-PWI Jatim Award 2014 ini juga sudah mulai merintis usaha bengkel, “Kita sedang cari anak-anak yang punya bakat dan akan kita didik. Jika memang sudah bisa, kita bukakan bengkel. Memang biayanya mahal, tapi kita terus berusaha memafasilitasi kegiatan yang

Persegres GU Tunjuk Pelatih Asal Argentina

LINTASAN

UGM dan Tangerang Diundang Meriahkan Kejurnas Makassar, Bhirawa Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Tangerang mendapat undangan khusus untuk mengikuti Kejuaraan Nasional Kempo Piala Rektor Unhas se-Kawasan Timur Indonesia (KTI) di Gedung PKM Unhas, 22-25 Mei 2014.

Ketua Panitia Rektor Unhas Cup, Taufik Hidayat di Makassar, Selasa, mengatakan, UGM dan Pengprov Perkemi Tangerang diundang karena adanya permintaan. Khusus UGM juga sudah terlibat dan menjadi satu-satunya peserta yang bukan berasal dari KTI pada pelaksanaan 2013.

“Kami berharap kehadiran dua wakil Jawa ini semakin meningkatkan kualitas kejuaraan. Untuk wilayah KTI, kita telah mengundang sejumlah daerah dari Kalimantan, Maluku, Papua, termasuk wilayah se-Sulawesi,” katanya.

Untuk pelaksanaan Kejurnas Rektor Unhas 2014, ditargetkan diikuti sebanyak 400 peserta. Untuk Sulsel selaku tuan rumah, pihaknya berharap seluruh dojo atau perguruan bisa terlibat dan memeriahkan kejuaraan tahunan tersebut.

Pendaftaran sudah dibuka sejak sekarang dan akan berakhir hingga 21 Mei 2014. Seluruh peserta selanjutnya akan menjalani proses pengembangan dan penimbangan badan untuk menentukan kelas yang akan diikuti.

“Kami optimistis jumlah peserta akan lebih banyak dibandingkan sebelumnya.

Apalagi kita juga mengundang tim dari Tangerang yang sebelumnya tidak terlibat.

Kami juga meminta dukungan seluruh pihak demi lancarkan kegiatan,” jelasnya.

Sekretaris Umum Perkemi Sulsel, Bonay Syam mengatakan, ajang Rektor Unhas 2014 akan dimanfaatkan untuk ujicoba atlet junior Sulsel yang akan berlaga pada Kejuaraan Nasional (kejurnas) Pelajar di Pekanbaru, Riau, 28-31 Mei 2014.

“Enam atlet yang kita persiapkan di Kejurnas Pelajar akan tampil di Rektor Cup 2014. Seluruh atlet juga telah mempersiapkan diri agar bisa meraih hasil terbaik. Mudah-mudahan seluruh atlet bisa membuktikan memang layak mewakili Sulsel,” ujarnya.Q ant

Gresik, Bhirawa Manajemen Persegres Gresik United menunjuk pelatih baru asal Argentina Angel Alfredo Vera, setelah Senin (21/4) malam memecat Agus Yuwono yang sebelumnya menjabat pelatih kepala dan menangani tim itu pada awal kompetisi Liga Super Indonesia (LSI).

Bakal Sering Gelar Offroad di Madura Surabaya, Bhirawa Event Top 1 Indonesia Offroad Competition 2014 yang digelar di Sirkuit Basmala Sukolilo Timur, Labang, Kabupaten BangkalanMadura beberapa waktu lalu kemungkian bukan ajang terakhir. Sebab akan ada event lainnya yang akan digelar di sana.

Menurut Pimpinan Perlombaan Indonesia Offroad Competition (IOC) Harjanto, lokasi Sirkuit Basmala sangat idela untuk ajang offroad karena masih alami. Selain itu juga belum dipakai untuk offroad, baik untuk “adventure” maupun “extreme”.

“Lokasinya masih alami dengan tingkat kesulitan yang tinggi sehingga menjadi tantangan

tersendiri bagi pebalap. Meskipun mobilnya canggih, tapi kalau pengemudinya kurang menguasai mobil, belum pasti mereka bisa lolos,” kata Harjanto, Selasa (22/4).

Ia yakin setelah IOC yang sudah dilaksanakan pada 17-20 April, akan ada banyak event yang digelar di Basmala karena kondisi alamnya sangat menantang dan view Jembatan Suramadu yang membela Selat Madura akan menjadi daya tarik bagi peserta maupun penonton.

“Semakin banyak event maka akan mendongkrak pariwisata di Madura,” katanya.

Seperti diketahui, IOC diikuti oleh 55 pebalap dari berbagai

Waspadai Kebangkitan Persiba Lamongan,Bhirawa Tur Kalimantan yang dijalani Persela bakal tak mudah.Tuan rumah Persiba Balikpapan bertekad menyikat Persela kala bertanding di markasnya besok sore di stadion Kompleks Pertamina Parikesit Balikpapan.

Posisi puncak klasemen yang di genggam Persela saat ini tetap menjadi posisi yang panas dan rawan gusur karena putaran pertama masih menyisakan dua laga.Ancaman dari Persebaya dan Mitra Kukar untuk kembali merebut takhta dari Persela tetap terbuka,kecuali Persela bisa meraih poin di dua laga tandang.Untuk menjaga jarak ini,Persela berambisi memburu poin di tur Kalimantan.

Prestasi Persela lebih bagus dibanding dua calon lawannya di tur Kalimantan ini.Persiba menghuni peringkat 10 dengan menggemas enam poin atau berada di atas juru kunci Persiba Ban-

positif, “ ucapnya pria yang sudah 30 tahun berkiprah di dunia pencak silat ini.

Dari sisi prestasi, mantan Direktur RS Jiwa Menur itu juga ikut andil besar dalam melahirkan pesilat handal. Empat diantaranya tampil di Sea Games 2012, yaitu Pranoto, M Yusuf, Hamdani dan Romdhon. Selain itu, tujuh pesiltanya juga tampil membela Jatim di PON XVIII Pekan Baru, Riau 2012. “Kita ingin menjadikan perguruan silat ini bukan hanya bela diri tapi sebagai ajang silahturahmi, komunikasi dan kesejahteraan anggota, “ tandasnya. Q wwn

tul.Meskipun prestasinya lebih bagus,Persela tidak akan memandang remeh Persiba.Pasalnya,selain berpredikat tuan rumah,Persiba Balikpapan juga memiliki fase kebangkitan yang datangnya tidak diduga.

Eduard Tjong mengatakan dia menghimbau para pemainnya agar selalu fokus.Jangan sampai lengah di tur Kalimantan.’’Persaingan memang ketat,kami harus berusaha menang di setiap pertandingan,’’tegasnya.

Selasa pagi kemarin tim berjuluk Laskar Joko Tingkir sudah bertolak ke Balikpapan.Eduard Tjong memboyong 19 pemain.’’Mereka yang kami bawa ke Kalimantan adalah mereka yang kebanyakan bermain di laga terakhir lawan Persiba Bantul lalu.Kami membawa pasukan yang sama,namun strateginya berbeda,sebab lawannya juga beda,’’papar Edu.Q mb-1

daerah bahkan jumlah offroader yang ambil bagian kali ini hampir mencapai target yang ditetapkan panitia yakni sebanyak 60 peserta.

Beberapa offroader nasional yang hadir, antara lain Yuma Wiranata Kusuma, Eri Rinjani, Imam Saebani, dan Handi Sasongko. “Jago-jago offroader dari berbagai daerah juga ikut bersaing,” katanya didampingi Ketua LCVX Indonesia Owner Group Ananto Haryo.

Sistem penilaian lomba adalah catatan waktu tercepat dalam menyelesaikan medan lomba, kemudian dikonversi dalam poin dan dikurangi dengan penalti yang dilakukan para pembalap.Q wwn

Pemilik tim Persegres, Saiful Arif atau yang akrab dipanggil “Kaji Ipung” ditemui dalam sesi latihan di Gresik, Jatim, Selasa, enggan berkomentar banyak terkait pergantian itu, namun pihaknya memastikan pergantian dilakukan karena Agus dinilai gagal membesut tim berjuluk “Laskar Joko Samudro”.

Sementara itu, Vera yang hari ini langsung memberikan porsi latihan kepada pemain Persegres mengakui, sangat sulit menangani tim asal Gresik, sebab kini kondisinya kurang maksimal karena kapten kesebelasan, Mahyadi Panggabean harus absen akibat cedera di pundak usai lawan Persib Bandung, beberapa waktu lalu.

Sementara, lawan yang akan dihadapinya yakni Pelita Bandung Raya (PBR) memiliki pemain bintang, seperti Bambang Pamungkas, Rizki Pellu, Gaston Castano, Agus Indra serta Kim

Jefry Kurniawan.

“Kondisi ini sangat susah, sebab tim ini juga sebelumnya mengalami kekalahan atas Persib dengan skor telak 4-1. Namun, saya akan perbaiki agar bisa maksimal saat melawan PBR besok,” ucapnya.

Ia mengaku, akan menginstruksikan pemainnya untuk bermain cepat bola pendek ketika menghadapi PBR, dan melakukan penekanan dari berbagai sektor pertahanan PBR. “Saya akan minta seluruh pemain bekerja keras di lapangan untuk mendapat peluang, dan bisa menang lawan PBR,” ujarnya.

Ia berharap, para pemain melupakan kekalahan saat melawan Persib beberapa waktu lalu, dan fokus meraih kemenangan atas PBR. “Yang perlu dilakukan adalah bagaimana caranya memetik kemenangan atas PBR pada pertandingan besok,” katanya.Q ant

Satria Muda Susah Payah Kalahkan Hangtuah Jakarta, Bhirawa Satria Muda Britama Jakarta harus bersusah payah mengalahkan Hangtuah Sumatera Selatan Indonesia Muda dengan skor akhir 90-81 di Gedung Basket A Senayan, Jakarta, Senin.

Kemenangan itu didapatkan Satria Muda setelah tertinggal lebih dahulu tiga kuarter awal laga lanjutan Seri V Liga Bola Basket Nasional (NBL) Indonesia 2013-2014 tersebut.

Mantan kapten Satria Muda, Faisal J Achmad, memimpin rekan-rekannya untuk bangkit dari ketertinggalan dan secara keseluruhan mengemas 27 poin dalam laga tersebut.

Sementara 35 poin yang disumbangkan oleh Arki Dikania Wisnu (14 poin), Erick Sebayang (11) dan Vamiga Michel (11) juga turut berperan besar untuk kemenangan Satria Muda.

Kemenangan itu membuat Satria

Muda mengemas 42 poin dari 19 kemenangan dan empat kekalahan serta menempel ketat CLS Knights Surabaya (42, 19-4) yang masih berada di puncak klasemen berkat agregat total angka seluruh laga.

Sementara Hangtuah (30, 7-16) tertahan di peringkat ke-9, setelah tergusur oleh JNE BSC Bandung Utama (31, 7-17) yang secara mengejutkan sukses mengalahkan Stadium Jakarta (33, 11-11) dengan skor 80-73 di laga yang berlangsung lebih awal pada Senin.

Selanjutnya Hangtuah akan melakoni tiga laga sisa mereka di Seri V NBL 2013-2014 demi menjaga asa melangkah ke Seri Championship, yakni masing-masing melawan juru kunci klasemen NSH GMC Jakarta (21, 1-20) pada Rabu (23/ 4), Stadium pada Jumat (25/4) dan Bimasakti Nikko Steel Malang pada Sabtu (26/4).Q ant

ist

Arki Dikania Wisnu dari Satria Muda menunjukkan aksinya saat membawa bola.

Soal Mobdin, 3 Asisten dan Bagian Perlengkapan Dicecar Pertanyaan Kesabaran anggota dewan kepada eksekutif semakin memuncak, terkait penarikan 42 mobil dinas (mobdin) operasional jenis Daihatsu Terios yang dipinjam rawat oleh anggota DPRD Gresik.

Selasa ( 22/4 ), sekretaris daerah ( sekda ) Ir M Najib dan kepala bagian perlengkapan pemkab mengelar rapat tertutup yang langsung di pimpin oleh ketua DPRD Gresik Zulfan Hasim SH, namun sekda tidak bisa datang alasanya sedang rapat musrenbang di Jatim. Sehingga diwakilkan ke Kabag perlengkapan dan Asisten 3, di cecar banyak pertanyaan.

Menurut Ketua Fraksi PKB AM Syafi’k usai rapat mengatakan, bahwa rapat tadi berjalan sangat panas. Lantaran kata 3 asisten sebagai wakil dari sekda Yang tidak hadir, membolehkan peminjaman kembali mobdin tersebut.

Padahal kemarin ngotot mengabil mobil 42 mobil tersebut, dengan memakai tiga surat resmi.

Alasanya adalah untuk pemeliharaan, yang akan dibuat untuk anggota dewan baru. Sungguh tidak masuk akal, dan dewan sengaja dipermaikan oleh pemkab di tengah anggota dewan sedang fokus kampanye pilleg.

Padahal tugas kinerja anggota dewan berakhir pada 26 Agustus mendatang, anggota dewan yang merasa tidak mau ribet dengan penarikan tersebut. Tanpa banyak kata langsung saja mengembalikanya, karena jaga imite terhadap pendulangan suara.

Yang tidak “reken”, surat penarik-

Zulfan Hasyim SH an dari pemkab membiarkan dan memilih mobil tersebut untuk ditarik sendiri oleh pemkab. Tapi,

nyatanya tidak ada yang datang ke rumah menariknya.

“Saya berulang kali menanyakan, kenapa tidak dari dulu saja di tarik. Sekalian kemarin tidak dikasih, jangan mempermainkan kami sebagai anggota dewan. Juga menanyakan kenapa pembolehan perpanjangan ini, tidak kemarin-kemarin. Malah.

Di besar-besarkan memakai surat panggilan pertama, hanya beberapa anggota dewan yang sudah mengembalikan sampai surat panggilan ketiga,” kata Syafik dengan nada emosi.

Malah sekarang setelah di panggil, mengatakan permintaan maaf. Sudah telat, wacana di masyarakat sudah menyebar luas kayak anggota dewan ini punya hutang. Dengan kejadian ini, sebagai anggota dewan kami merasa bahwa Pemkab sudah

mempermalukan dewan. ‘’Kenapa tidak dari dulu-dulu, dan kalau bicara jangan asal-asalan,’’ tadasnya.

Ketua DPRD Gresik Zulfan Hasyim SH mengatakan, bahwa rapat tadi memang tegang. Melihat situasi rapat tidak kondusif, saya melerai perdebatan anggota dewan dengan asisten 3. Tak heran, jika akhirnya rapat pemanggilan ini pun berlangsung cepat. Ini hanya salah paham, soalnya menurut Permendagri 17 tahun 2007 peminjaman tidak hanya satu kali. Sehingga anggota dewan boleh memperpanjang, kalau tetap membutuhkanya.

Terkait dengan anggota dewan yang sudah terlanjur mengembalikan, bisa mengajukan peminjaman lagi. Pasalnya, masa tugas mereka masih akan berlangsung

tiga bulan lagi. ‘’Boleh diperpanjang, asalkan mau mengajukan lagi, soalnya jabatan kami beru selesai 26 Agustus mendatang.

Dengan dilakukan pemanggilan ini, kami berharap semuanya bisa mengerti,”Jelasnya.

Terpisah Asisten III Pemkab Gresik Bambang Sugati mengatakan, memang secara aturan boleh diperpanjang. Namun, kalau yang tidak memperpanjang tidak menjadi masalah. ‘’Kami membolehkan untuk memperpanjang sesuai aturan, dan penarikan ini memang sesuai perjanjian bahwa pada bulan April ini habis. Sehingga harus dikembalikan, dan penarikan kemarin tidak salah karena sesuai dengan perjanjian yang habis April ini, kalau tidak diperpanjang ya kami tarik. Q kim*

NASIONAL-POLITIK

10

Rabu Pahing 23 APRIL 2014

Pasca Hadi Poernomo Jadi Tersangka, KPK Bidik Direksi BCA Jakarta, Bhirawa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pengembangan terkait kasus dugaankorupsi permohonan keberatan pajak PT Bank Central Asia (BCA) yang telah menjerat mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Poernomo sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqqodas mengatakan, kasus ini tidak menutup kemungkinan akan berkembang ke pihak swasta, termasuk ke jajaran direksi BCA. Nanti swastanya akan dikembangkan,” katanya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (22/4).

Sejauh ini, kata Busyro, KPK memang tengah mendalami pihak yang bertindak sebagai pemberi kepada Hadi terkait permintaan untuk mengubah hasil telaah Direktur PPh, dari menolak keberatan BCA menjadi menerima keberatan tersebut.

“Setelah dikembangkan ketahuan swastanya siapa. Motifnya abuse kewenangan,” jelasnya.

Dalam perkara ini Hadi ditetapkan sebagai tersangka dengan kapa-

sitasnya ketika menjabat sebagai Dirjen Pajak pada 2002–2004. Ia disangkakan telah menyalahgunakan wewenang dengan mengubah hasil telaah terkait penolakan keberatan pajak non-perfomance loan (NPL) senilai Rp 5,7 triliun oleh PT Bank Central Asia (BCA).

Di mana, hasil telaah Direktur PPh menolak permohonan keberatan BCA, tetapi Hadi justru meminta agar permohonan itu diubah dengan menerimanya.

Akibat perbuatannya, negara menelan kerugian keuangan yang ditaksir mencapai Rp375 miliar.

Atas perbuatan tersebut, Hadi dianggap melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menteri Keuangan Chatib Basri menahan diri untuk banyak berkomentar perihal penetapan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo, sebagai tersangka atas kasus korupsi terkait permohonan keberatan pajak yang diajukan Bank Central Asia pada 2002-2004.

Ditemui di kantornya, Kantor Kementerian Keuangan, mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal itu tampak terkejut mendengar berita Hadi Poernomo (HP) sebagai tersangka.

“Oh iya? Kapan?” kata dia singkat.

Menurut Chatib, jika preseden tersebut terjadi pada 2002-2004, artinya hal tersebut terjadi pada masa kepengurusan Boediono.

“Tanya KPK-lah (detailnya). Saya tidak bisa menjawab,” ujarnya.

Sementara itu, ditanya kemungkinan KPK mendalami kasus sampai ke pejabat Ditjen Pajak yang lain, Chatib hanya bisa mengamini. “Nanti kita lihat. Kalau

(karena kasus) Dirjen Pajak, pasti ada (pemeriksaan). Kita lihat saja, itu urusan KPK kan,” kata dia.

Sementara PT Bank Central Asia (BCA) lebih memilih untuk bungkam mengenai seluruh pertanyaan yang mengenai penangkapan Hadi Poernomo yang kala itu menjabat sebagai Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, dan saat ini telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), terkait menyalahgunakan wewenangnya selaku Dirjen Pajak saat pengurusan Wajib Pajak PT BCA Tbk (BBCA) Tahun 1999 di Ditjen Pajak pada 2003-2004.

“Kami pun akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan BCA. Kalau ada pertanyaan opini yang berkaitan dengan KPK dan Pak Hadi, itu di luar kemampuan kami, mohon maaf. Jadi kami tidak layak memberikan opini,” kata Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja di Jakarta.

Jahja menjelaskan, mengenai pemberitaan yang telah berlangsung, dirinya menyebutkan

detik Foto

Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja berikan keterangan pers di Jakarta, Selasa (22/4). perpajakan BCA sejak 1999 telah memenuhi kewajiban dan menjalankan sesuai dengan prosedur atau tata cara perpajakan yang benar sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Prabowo-Hatta Bakal Jadi Saingan Berat Jokowi

KILAS NASIONAL

KPK Jerat Pejabat Kemendagri sebagai Tersangka Kasus e-KTP Jakarta, Bhirawa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan KTP elektronik (e-KTP) di Kemendagri tahun anggaran 2011-2012.

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sugiharto diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek tersebut.

“Setelah dilakukan gelar perkara terkait penyelidikan, didapat dua alat bukti yang cukup yang disimpulkan telah ada dugaan tindak pidana korupsi di dalam pelaksanaan pengadaan eKTP. Dari hasil gelar perkara dan permintaan keterangan, ditetapkan S selaku PPK di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/4).

KPK menjerat Sugiharto dengan Pasal 2 Ayat 1 subsider Pasal 3 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Perbuatan Sugiarto diduga merugikan keuangan negara. KPK masih menghitung jumlah kerugian itu. Menurut Johan, nilai proyek pengadaan e-KTP 2011-2012 ini mencapai Rp 6 triliun. “Ini nilai proyeknya cukup besar,” ujar Johan.

Menurutnya, penyelidikan proyek eKTP ini berawal dari laporan masyarakat yang masuk ke KPK pada 2012-2013.

Johan tidak membantah ada informasi yang disampaikan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin terkait proyek e-KTP ini.

Sebelumnya, Nazaruddin menyampaikan kepada media mengenai dugaan mark up Rp 2,5 triliun dalam proyek eKTP.Q kpc,ira

lamhot aritonang/detikfoto

Sejumlah karyawan PT Indoguna Utama memberikan dukungan kepada Maria usai sidang tuntutan, Selasa (22/4).

Kasus Impor Daging Sapi

Bos Indoguna Dituntut 4,5 Tahun Penjara Jakarta , Bhirawa Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman dituntut 4,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (22/4).

Maria dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menyuap Luthfi Hasan Ishaaq sebesar Rp 1,3 miliar dalam pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian.

“Menuntut agar majelis hakim memutuskan, menyatakan terdakwa Maria Elizabeth Liman terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersamasama bersalah menyuap pegawai negeri atau penyelenggara negara,” kata Jaksa Irene

Putrie saat menyampaikan tuntutannya.

Menurut jaksa, tuntutan tersebut didasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Hal yang memberatkan, Maria adalah tidak mendukung pemerintah yang sendang giat-giatnya melakukan pemmberantasan korupsi dan tidak mengakui perbuatannya. “Hal yang meringankan, terdawa belum pernah dihukum,” tegas Irene.

Kasus ini bermula saat Maria bertemu Elda Devianne Adiningrat pada 5 Oktober 2012 di Grand Hyatt Jakarta. Elda menyampaikan dapat membantu meningkatkan jumlah kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama dengan memperkenalkan

Program Kerja Bakesbangpol Kabupaten Blitar

Pemkab Berharap Ormas dan LSM Terapkan UU No 17 Tahun 2013 UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebagai pengganti UU No 8 Tahun 1985 yang telah berusia 28 tahun 15 hari telah disahkan. Seiring pengesahan itu, Pemkab Blitar berharap seluruh ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Kabupaten Blitar bisa menerapkannya.

Wakil Bupati Blitar Drs Rijanto MM menjelaskan dengan adanya UU yang baru ini diharapkan ormas/LSM di Kabupaten Blitar mampu mengelola keseimbangan, keselarasan dan keharmonisan antara hak dan kebebasan berorganisasi seperti diatur dalam UUD 1945.

“Ormas dan LSM di Kabupaten Blitar nantinya dapat melaksanakan aktivitasnya sesuai undang-undang yang berlaku,” kata Drs Rijanto MM. Dijelaskan Rijanto ada beberapa alasan penting diterbitkannya UU No 17 Tahun 2013 sebagai pengganti UU No 8 Tahun 1985, di antaranya adanya perubahan paradigma dalam mengelola negara, dari orientasi Elit Political Based berubah menjadi Community Based. “ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 yang disusun dengan paradigma sentralistik tak lagi cocok dengan model pemerintahan yang cenderung desentralistis,” jelasnya.

Selain itu juga nuansa kontrol dan pengendalian ormas yang sangat kental dalam Undang-

“Proses BCA tempuh, bahwa BCA sebagai wajib pajak telah memenuhi dan menjalankan tata cara pajak yang benar, sesuai peraturan yang berlaku. BCA tidak melanggar peraturan yang berlaku,” tutupnya.Q kpc,ant,ira

Undang Nomor 8 Tahun 1985 tak lagi relevan dengan spirit pemberdayaan dan kemitraan kritis antara pemerintah dan ormas yang menjadi tuntutan reformasi.

Di samping itu, gaya pemerintahan yang otoriter dan represif model orde baru tak lagi memiliki tempat dalam iklim demokrasi yang menjadi syarat utama pengelolaan pemerintahan di zaman era reformasi ini.

Selain itu reformasi menuntut pengelolaan negara berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, partisipatif dan transparansi.

Nilai-nilai ini bertentangan dengan prinsip-prinsip pengaturan ormas yang tertuang dalam isi Undang-Undang No 8 Tahun 1985. Alasan lain perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan undang-undang lain, khususnya undangundang yang lahir di era reformasi, agar langgam gerak ormas seirama dengan pembangunan demokrasi secara menyeluruh.

“Karena dinamika ormas di era reformasi memang memerlukan bentuk hukum baru

hartono/bhirawa

Drs Rijanto MM sebagai landasan untuk menjalankan perannya bagi pembangunan di masyarakat,” ujar Rijanto.

Di sisi lain secara umum pihaknya berharap adanya kerjasama yang baik dan erat antara ormas/LSM se-Kabupaten Blitar dengan Pemkab Blitar untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Blitar yang sesuai dengan harapan masyarakat.

“Kami berharap adanya kesamaan visi dan misi ormas dan LSM dengan pembangunan Kabupaten Blitar, sehingga Kabupaten Blitar bisa lebih baik lagi dan sesuai dengan harapan bersama,” imbuhnya.Q htn*

Maria kepada Ahmad Fathanah.

Kepada Ahmad Fathanah, Maria meminta bantuan agar perusahaannya mendapat penambahan kuota impor daging sapi semester II tahun 2012.

Maria diminta membuat surat permohonan penambahan kuota impor daging sapi kepada bagian Pusat Perizinan dan Investisi (PPI) Kementerian Pertanian.

Selanjutnya Maria meminta Juard Effendi untuk membuat surat atas nama PT Indoguna Utama pada 8 November 2012 perihal permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 500 ton yang ditujukan ke menteri pertanian.

Namun permohonan ini ditolak.Q kpc,ins

Jakarta , Bhirawa Para pengamat politik menilai pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa paling kompetitif untuk bertarung melawan capres PDI Perjuangan Joko Widodo alias Jokowi.

Koalisi Gerindra dengan PAN dan Demokrat serta PPP dan PKB sangat mungkin mengajukan lokomotif Prabowo-Hatta untuk menarik gerbong kebangsaan dan agama dalam Pilpres nanti.

“Koalisi besar itu diprediksi memantapkan pasangan Prabowo-Hatta Rajasa untuk dicapres-cawapreskan pada Pilpres 9 juli karena lolos memenuhi parliamentary threshold,” kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof R Siti Zuhro, Selasa (22/4).

Menurutnya, Prabowo dan Hatta Rajasa saling melengkapi dan menjadi saingan berat bagi Jokowi. Keduanya memang kombinasi sipil-militer dan Jawa-luar Jawa. “PrabowoHatta merupakan pasangan saling melengkapi yang bisa menjadi lawan tanding setara dengan pasangan Jokowi nanti,” katanya .

Sementara Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi mengakui Hatta sebagai salah satu cawapres yang siap mendampingi Prabowo.

“Hatta Rajasa adalah salah satu yang sudah siap jadi cawapres untuk capres kami,” kata Suhardi.

Menurut Suhardi, Prabowo sudah pernah bertemu dengan Hatta Rajasa beberapa waktu lalu. Di sisi lain, Gerindra menunggu pertemuan penting antara Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan penting itu memang sangat menentukan pencapresan sang Ketua Dewan Pembina Prabowo.

Pertemuan ini menjadi penting karena sosok SBY saat ini dinilai berada di posisi real king maker bagi terwujudnya duet Prabowo-Hatta. “Posisi SBY sangat menentukan. Sekarang dialah king maker paling berpengaruh dan strategis,” kata pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari.

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan pengusungan Hatta sebagai calon wakil presiden merupakan harga mati yang akan ditawarkan melalui jalan koalisi bersama partai lain. “Dalam hal ini, kami tawarkan Hatta sebagai cawapres. Itu harga mati,” kata Ketua Komite Pemenangan Pemilu Nasional (KPPN) DPP PAN Joncik Muhammad.Q ins

Disbudpar Usung Budayawan Daerah Promosikan Museum Tantular Dalam rangka meningkatkan fungsi museum tentang pelestiran budaya dan karya-karya budaya untuk dipublikasikan dan dipromosikan supaya museum lebih banyak dikunjungi orang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim mengusung seniman, dan budayawan dari daerah-daerah untuk ikut peduli dalam pengembangan kebudayaan di Jatim.

Selain itu, untuk membuat generasi muda lebih kreatif dan bisa mewujudkan kreasinya mendesain baju penganten sendiri sesuai dengan daerahnya masing-masing, Disbudpar Provinsi Jawa Timur telah menggelar pameran Tematik di Aula Von Faber UPT Museum Negeri Mpu Tantular Jawa Timur di Jl Raya Buduran Sidoarjo.

Kepala Disbudpar Jatim Dr Jariyanto MSi dalam acara pembukaan pemeran Tematik dan Pameran Lukisan pada, Se-

lasa(22/4) mengatakan untuk tematik diharapkan para generasi muda, khususnya pelajar nantinya bisa mendesain pakaian pengantin ala daerahnya masing-masing. “Kegiatan ini memang diprogram untuk daerah masing-masing, yang mem punyai ciri khas masing-masing pula, dan diharapkan bisa mencipta lebih baik lagi,” katanya.

Sementara pameran seni rupa sengaja digelar di museum, karena museum memang tempatnya siapa saja. Mereka silakan datang

achmad suprayogi/bhirawa

Suasana pameran lukisan ‘Pesona Tanah Pusaka’ yang mulai ramai dikunjungi para pelajar dan masyarakat pencita seni rupa.

ke museum dan memanfaatan segala fasilitas yang ada di sana.

Makanya, untuk menciptakan suasana yang lebih baik dan membuat museum tambah ramai dikunjungi masyarakat, pihaknya merangkul beberapa orang seni rupa dari beberapa daerah, mulai dari Mojokerto, Surabaya, Semarang, Jember, Bali serta Sidoarjo sendiri untuk melakukan pameran di sini.

“Secara keseluruhan lebih dari 50 orang pelukis ikut ambil bagian,” terangnya.

Kepala UPT Museum Negeri Mpu Tantular Drs Edi Irianto menambahkan kalau pameran tersebut akan digelar hingga 5 Mei mendatang. Di samping pameran seni rupa yang mengambil tema ‘Pesona Tanah Pusaka’ nantinya juga akan diramaikan dengan lomba mewarnai dan melukis untuk tingkat TK dan SD yang mengambil tema ‘Aku dan Museumku.’

Selain itu juga ada peragaan melukis pada kerudung atau jilbab, yang dilanjutkan dengan kegiatan melukis dengan kainkain perca. Jadi kain-kain perca yang sudah tidak berguna atau dibuang akan dimanfaatkan untuk dijadikan lukisan. “Jadi dari limbah menjadi barang mewah,” katanya.

Berikutnya juga ada lomba melukis pada layang-layang, dan kegiatan ini akan diakhiri dengan sebuah tarian Tayub dari Tuban. “Jadi rangkaian ini ibaratnya manten, kalau orang Jawa lagi ada manten biasanya harus ada hiburannya,” pungkas Edi Irianto.Q ach*

Rabu Pahing 23 APRIL 2014

Pantauan Tak Maksimal, Pemkot Tambah CCTV l Sambungan hal 1

Kabag Humas Pemkot Batu Sinal Abdidin, Selasa (22/4).

Diketahui, saat ini Pemkot Batu telah memiliki 6 unit CCTV untuk membantu pemantaun keluar masuk kendaraan wisatawan. Adapun CCTV itu sudah terpasang di beberapa titik strategis. Yaitu, di pertigaan Jalan Raya Pendem, kawasan alun-alun, perempatan Batos, pertigaan Jalan Patimura atau pertigaan Jalan Dewi Sartika bawah, kawasan Batu Night Spectaculer (BNS), dan perempatan Jalan Dewi Sartika atas.

Dijelaskan Arif Setiawan, kebijakan ini diambil setelah mempertimbangkan manfaat dari CCTV saat musim liburan tiba. Dengan keberadaan 6 unit CCTV saat ini, Pemkot Batu bersama kepolisian sangat terbantu dalam melakukan pengawasan keluar-masuk kendaraan ke kota ini. Sayangnya, keberadaan CCTV ini belum mampu melepaskan Kota Batu dari belenggu kemacetan.

Dari kenyataan itu, maka pada tahun ini pemkot berencana menambah lagi 6 unit CCTV di beberapa titik padat kendaraan bermotor. Maksudnya, untuk memaksimalkan pemantauan kendaraan, pemkot akan menambah CCTV menjadi 12 unit di 12 titik strategis.

Namun saat ini pemkot belum memutuskan titik mana saja yang harus dipasang CCTV. Karena saat ini mereka masih melakukan kajian dan evaluasi terhadap lokasi tersebut.

Termasuk kondisi lokasi yang nantinya akan berkenaan dengan sistem persinyalan. Jangan sampai keberadaan CCTV ini tidak bisa diambil manfaatnya akibat tidak didukung dengan sinyal yang baik.

Data di Dishubkominfi, kemacetan juga tak lepas dari banyaknya kendaraan besar, seperti truk dan bus yang melintas di jalanjalan protokol. Laju kendaraan besar ketika membawa beban akan melambat, kondisi ini membuat kendaraan yang di belakangnya juga ikut lambat.

Untuk pengadaan enam CCTV baru ini, Dishubkominfo mengajukan anggaran Rp 850 juta kepada tim anggaran Pemkot Batu.

Nanti rencana ini akan disampaikan pada saat PAK (Perubahan Anggaran Keuangan).

Jika usulan bisa diterima, maka pengadaan tambahan CCTV bisa dilakukan pada tahun ini juga. n nas

Gubernur Lantik Wali Kota Madiun Terpilih, Selasa Depan l Sambungan hal 1

harinya diadakan pesta rakyat di sepanjang Jalan Pahlawan, Kota Madiun. Dalam pesta rakyat nanti, selain menggelar wayang kulit semalam suntuk dengan menampilkan tiga dalang, juga didatangkan sebuah grup Band dari Jakarta.

“Tak hanya itu. Untuk memanjakan masyarakat Kota Madiun, dalam pesta rakyat nanti, di sepanjang Jalan Pahlawan juga disediakan sepuluh ribu porsi berbagai macam makanan gratis,”tegas Doris.

Untuk diketahui, pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun yang dihelat 29 Agustus 2013 lalu, pasangan incumbent yang diusung Partai Demokrat, Bambang Irianto-Sugeng Rismiyanto (Baris Jilid II), memperoleh hasil suara tertinggi dengan perolehan sebesar 48.546 suara (49,35%). Disusul pasangan yang diusung PDIP, Parji-Indah Raya (PARI) dengan perolehan 32.230 suara (32,76%).

Sedangkan posisi ketiga ditempati pasang­an dari jalur independen ZaenuddinKus­hendrawan (AWAN 19) dengan 7.664 suara (7,79%). Peringkat empat ditempati pasangan indenpenden Muchid-Karni (Murni) dengan 5.506 suara (5,60%). Posisi kelima ditempati pasangan yang diusung Partai Hanura, Sutopo-Tri Nuryani (TOP CARE) dengan perolehan 2.504 (2,55%) serta posisi juru kunci ditempati pasangan yang diusung Partai Golkar dan PKS, Arif Purwanto-Hari Suci (ARH) dengan perolehan 1.919 suara (1,95%).

Tak puas atas hasil Pilwali Kota Madiun ini, pasangan PARI yang diusung oleh PDIP mengajukan gugatan ke Mahkamah Kons­titusi (MK). Namun dalam putusan MK Nomor 112/PHPU.D.-XI/2013, majelis hakim MK menolak gugatan pasangan PARI. n dar

Semangat Kartini l Sambungan hal 1

puan tidak boleh berpangku tangan, tetapi terus melakukan aktivitas dan kegiatan profesi maupun sosial budaya. “Perempuan Indonesia yang mempunyai kemampuan dan meneladani semangat dan cita-cita Kartini,” kata Fatma yang juga menjabat Ketua umum Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Jatim.

Semangat Kartini, menurutnya, bisa diimplementasikan oleh perempuan zaman sekarang dengan melakukan kegiatan profesi di segala bidang. Buktinya perempuan sekarang bisa menjadi pejabat dan penentu kebijakan.

“Perempuan yang saat ini tidak hanya mengurus keperluan rumah tangga saja.

Tetapi dapat membantu suami menjadi tulang punggung ekonomi keluarga karena faktor keadaan dan terbukti perempuan mampu melakukan,”ujarnya.

Karier dan profesi zaman sekarang tidak memandang siapa yang mengerjakan lakilaki atau perempuan. Banyak perempuan yang berprofesi menjadi dosen, gubernur, wali kota, bupati bahkan presiden.

“Ini wujud semangat dan cita-cita Kartini, perempuan mampu melakukan pekerjaan yang dikerjakan laki-laki,” katanya.

Dia mengingatkan, segala profesi atau kegiatan yang dilakukan, perempuan tetap tidak boleh melupakan kodrat sebagai perempuan, yaitu sebagai istri pendamping suami dan ibu dari anak-anak yang dilahirkan. “Sesibuk apapun seorang perempuan tugas mengurus keluarga adalah yang utama,” pesannya. n rac

SAMBUNGAN Bawaslu Jatim Didesak Usut Dugaan Ijazah Palsu Eks Ketua DPRD Bondowoso l Sambungan hal 1

“Bawaslu Jawa Timur seharusnya sudah bisa menyatakan kebenaran adanya dugaan tindak pidana, bukan malah mengulur-ngulur waktu dengan dalih masih menyampaikan laporan ke pusat,” Koordinator aksi Moh Affan di sela-sela aksinya di depan kantor Bawaslu, Jalan Tanggulangin Surabaya.

Ia menerangkan, Komisioner Bawaslu Jatim Sri Sugeng Pujiatmiko telah melakukan klarifikasi ke mantan Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso yang juga maju sebagai caleg DPRD Bondowoso dari PKB, sejak 27 Maret 2014 lalu terkait dugaan ijazah palsu tersebut. Namun hingga saat ini masih belum dijelaskan hasil klarifikasi ke publik.

“Kami menuntut Bawaslu Jatim menyampaikan kepada publik hasil klarifikasi dan investigasi yang dilakukan Bawaslu Jatim terkait laporan penggunaan ijazah palsu atas nama Ahmad Dhafir,” terangnya.

Affan menambahkan, Bawaslu harus melakukan klarifikasi tentang pengakuan Bawaslu Jatim bahwa surat nomor: 154/BawasluPROV-JATIM/IV/2014 perihal, Penyampaian kajian kepada Bawaslu RI tertanggal 7 April 2014.

“Bawaslu harus tegas dan cepat dalam penanganan laporan agar dapat memberi ketenangan dan kejelasan bagi masyarakat.

kini terus mendata guru yang belum sarjana S1. Akan ada intervensi, pemberian beasiswa.

Tiap tahun Dindik Jatim juga mengucurkan beasiswa yang tahun ini terdapat 770 guru jadi sasarannya. Mereka terdiri dari guru TK, SD, dan SLB. Tiap tahun, mereka berhak atas beasiswa Rp 3,5 juta per tahun. Pemberian beasiswa itu berlangsung hingga lima tahun. Ke­tersediaan beasiswa tidak lantas membuat program ini berjalan mulus di lapangan. “Tidak semua guru mau disekolahkan. Mereka yang sudah tua dan mendekati pensiun tidak mau disekolahkan lagi,” sebut Gatot.

Selain memberi beasiswa S1, kata Gatot, pihaknya juga mengalokasikan dana untuk beasiswa S2. Program ini diberikan kepada 182 guru jenjang

trie diana/bhirawa

Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pendidik­ an (FMPP) Kabupaten Bondowoso unjuk rasa di depan Kantor Bawaslu Jatim Jalan Tanggulangin Surabaya, Selasa (22/4).

Khususnya temuan dugaan tindak pidana penggunaan ijazah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya.

Sementara Komisioner Bawaslu Jatim Sri Sugeng Pujiatmiko mengatakan, kewenangan keputusan dari klarifikasi yang dilakukan Bawaslu Jatim berada di tangan Bawaslu RI. Sebab hasil klarifikasi yang dilakukan Bawaslu Jatim sudah dikirimkan ke Bawaslu RI. “Kita sebenarnya menunggu dari Bawaslu RI. Apakah cukup atau ada penambahan klarifikasi, atau apakah ada pelimpahan dari Bawaslu RI untuk menyelesaikan ini,” kata Sugeng usai menemui

beberapa perwakilan dari massa FMPP Bondowoso.

Pihaknya akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Bawaslu RI untuk menyelesaikan kasus tersebut. Sementara ditanya soal sanksi kepada Ahmad Dhafir jika ijazahnya terbukti palsu, dia menegaskan mantan Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso tersebut bisa batal dilantik.

“Yang jelas status ijazah palsu itu jika diketahui tiga hari sebelum sumpah janji pelantikan dilaksanakan, maka kami bisa rekomendasikan dia dicoret. Tapi kalau sudah melakukan sumpah itu yang susah, harus lewat mekanisme partainya atau istilahnya di- PAW,” imbuhnya. n cty

SMP, SMA, dan SMK. Tiap tahun, mereka mendapat beasiswa cukup besar, Rp 60 juta.

Pemberian beasiswa itu untuk dua tahun masa studi. Nominal besar ini juga buat menempuh double degree.

Para guru tersebut saat ini tengah belajar di Universitas Negeri Malang (UM). UM bekerjasama dengan beberapa universitas di luar negeri seperti Tiongkok, Thailand, dan Philiphina. Satu tahun masa studi di UM dan setahun di salah satu negara tersebut. “Proses belajar di luar negeri itulah yang membuat biayanya besar. Tahun ini adalah tahun terakhir untuk program ini,” jelasnya.

Lantaran tahun terakhir, Gatot mengaku akan melakukan evaluasi double degree.

Karena jika S2 hanya di dalam negeri saja dipastikan anggaran

akan lebih efisien. Dengan demikian anggaran bisa dibagi ke guru lainnya. “Mungkin kalau di dalam negeri saja cukup Rp 30 juta per tahun. Dengan begitu, beasiswa yang Rp 60 juta bisa dipakai untuk dua orang,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Hotline Pendidikan Jatim Surabaya Isa Ansori meminta Dindik Provinsi Jatim memetakan kabupaten/ kota mana saja yang harus diprioritaskan terkait program beasiswa S1 dan S2. Sebab, di beberapa daerah yang lebih terpencil kebutuhan guru bergelar S1 dan S2 jauh lebih tinggi dari pada di kota-kota besar. “Dengan pemetaan akan ada skala prioritas daerah mana saja yang membutuhkan lebih banyak guru bergelar S1 dan S2. Kalau seperti ini tentu akan lebih mengena,” kata Isa. n tam

Kali Pertama, Konsep Musrenbang Jatim untuk Indonesia Wilayah Timur

l Sambungan hal 1

Timur. Bahkan Jatim menyatakan siap dalam menyongsong ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa).

Selain itu, dibahas desain kerjasama dengan tujuan untuk meningkatkan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Sehingga ke depan, kerjasama sifatnya murni business to busi­ ness, dan bukan lagi government to government.

“Selama ini, government itu tidak dilatih untuk entrepreneur­ ship. Kalau kebetulan adanya pemerintah yang sudah bisa go­ vernment to entrepreneurship, maka hal itu tak disangka dan bukan karena kesengajaan. Sekarang ini kita dituntut oleh situasi untuk government to business, government to government dan gov­ ernment to business to business,” kata Gubernur Jatim Dr H Soe­ karwo SH, MHum usai memimpin Musrenbang Daerah Provinsi Jatim Tahun 2015 di Hotel Bumi Surabaya, Selasa (22/4).

Dijelaskan Pakde Karwo, dalam Musrenbang ini semua komponen yang hadir bisa menyiapkan diri. Di antaranya pemerintah dituntut lebih aktif bekerjasama dengan Kadin (kamar Dagang Indonesia).

Untuk itu, Musrenbang ini dihadiri dan diikuti oleh semua kadin dari Wilayah Indonesia bagian Timur. Seperti Kadin bali, NTB,NTT,Kalimantan dan Su-

Siapkan Modal Rp 2 M untuk Wirausahawan Muda l Sambungan hal 1

97 Ribu Guru Jatim Belum Bergelar Sarjana l Sambungan hal 1

11

lawesi Selatan semuanya hadir.

“Kadin- kadin itu datang juga dalam kapasitas membahas dan melangsungkan pemetaan yang memang harus bagus terhadap industri dan perdagangan yang akan dikerjasamakan dengan Jatim,” katanya.

Pakde Karwo menjelaskan, Kadin yang datang itu bisa mencari produk yang dibutuhkan di Jatim dan selanjutnya bisa dijadikan informasi dan dijadikan sumber sebagai bahan masukan ke daerah masing- masing.

“Contohnya beras di Jatim, harga per kgnya hanya Rp 9.000.

Sementara di Sulawesi Selatan atau Kalimantan seharga Rp 15.000 per kg. Harga mahal itu karena banyak ongkos, lewat banyak makelar dan pengepul. Selanjutnya bagaimana solusi bersama yang bisa diambil menyikapi ini,” paparnya.

Di sisi lain, Pakde Karwo juga mengungkapkan perlunya ketegasan pemerintah dalam menangkal barang- barang impor dari luar.

Saat ini, Jatim sedang mengurus standardisasi yang sesuai dengan SNI. Standardisasi tersebut untuk meningkatkan nilai tambah produk yang ada di Jatim untuk bisa djual di pasaran.

“Misalkan buah import yang ada di pasaran saat ini, kita juga tidak tahu dengan benar berapa kandungan parafinnya. Karena kita memang belum menyiapkan standardisasi untuk itu. Untuk itu, ke depan dan mulai sekarang Jatim sudah mulai melangkah ke arah sana, agar semua menjadi transparan,” tandasnya.

Sebelumnya dalam forum ini, Soekarwo juga menyampaikan berbagai gambaran kemitraan Jawa Timur dengan Indonesia Bagian Timur. Antara lain, program “Food Estate” yaitu Jawa Timur akan berperan dalam menyediakan berbagai benih pangan dan pelatihan penakaran benih pangan untuk wilayah Kalimant­ an Utara dan Sulawesi Selatan.

Ia menambahkan dalam program kemitraan dengan Indonesia Bagian Timur juga terdapat program kontribusi swasembada daging nasional. Jawa Timur akan membantu kebutuhan daging nasional, saat ini kekurang­ an kebutuhan daging nasional sebesar 132.000 ton per tahun atau setara dengan 780.000 ekor.

Sedangkan Wakil Menteri PPN (Perencanaan Pembangunan Nasional)/Wakil Kepala Bappenas, Dr Lukita Dinarsyah Tuwo meng­ apresiasi upaya Jatim untuk terus membangun sehingga perkembangannya lebih cepat dibandingkan provinsi lain. “Bahkan, Jatim merupakan salah satu provinsi yang paling kompak,” tandasnya.

Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Jatim Jumadi menambahkan, Musrenbang Provinsi Jatim 2015 mengambil tema ‘Kemandirian Ekonomi, Industri Hulu Hilir, Agrobis Agroindustri, UMKM, dan Infrastruktur’.

Khusus infrastruktur, yang dibahas mencakup tiga hal penting, yakni dari sisi regulasi, aksesibilitas, dan keuangan atau pembiayaan infrastruktur. n rac

khususnya pemuda berhak mengajukan rancangan usaha ke pemerintah.

Usaha yang dinilai menarik dan memiliki progres yang baik akan mendapat modal maksimal Rp 25 juta per orang. “Karena itu, para mahasiswa jangan mau ketinggalan. Kalian harus punya tekad menjadi wirausahawan muda yang baru,” ungkap Prakoso kepada seribu mahasiswa peserta Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) di Graha ITS, Surabaya, Selasa (22/4).

Prakoso mengatakan, setiap rancangan usaha yang dibuat akan melalui tahapan seleksi. Di level provinsi, seleksi dilakukan oleh tiga pihak sekaligus, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Jatim, akademisi dan praktisi. Di pusat, dia mengaku hanya memegang nama-nama calon penerima bantuan modal yang telah diseleksi oleh provinsi.

“Anggaran untuk modal akan kami cairkan setelah rangkaian pemilihan umum rampung. Kami tidak mau ini disebut-sebut untuk menarik simpati masyarakat terhadap kepentingan politik sepihak,” ungkap dia.

Pemberian modal ini, lanjut Prakoso, digencarkan selama 2 tahun berturut-turut untuk meningkatkan jumlah wirausahawan di Indonesia yang masih sangat minim.

Sampai saat ini, baru 1 persen dari total penduduk Indonesia yang mau jadi wirausahawan. Sementara, pasar bebas pemberlakuan Asean Economic Commu-

nity (AEC) semakin dekat waktunya. “Bangsa-bangsa asing sudah mulai ancangancang dengan mempelajari budaya, bahasa bahkan Standart Nasional Indonesia (SNI). Kalau kita tidak siap bersaing, kita tentu akan ketinggalan,” tegas dia.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jatim Dr Ir H RB Fattah Jasin MS mengatakan, idealnya sebuah negara itu memiliki 3 sampai 5 persen wirausahawan.

Sayangnya, sampai saat ini di Indonesia baru ada 1 persen saja. Karena itu, sejumlah langkah strategis dilakukan tidak hanya di tingkat pusat, melainkan juga di wilayah Pemprov Jatim. Dalam hal ini, Jatim telah mencanang­ kan program satu koperasi wanita untuk satu desa di Jatim. Selain itu, lebih dari 7 ribu koperasi pondok pesan­ tren (Kopontren) di Jatim juga ada di bawah naungan Dinas Koperasi dan UMKM Jatim.

“Langkah-langkah ini terbukti mujarab. Ini bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi Jatim yang mencapai 6,68 persen lebih tinggi dari pada nasional sebesar 5,27 persen,” ungkap dia.

Jumlah pertumbuhan ekonomi ini, lanjut Fatah, tidak lepas dari perolehan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim yang mencapai Rp 1.036 triliun. Nilai PDRB tersebut, 54,8 persen di antaranya merupakan sumbangsih dari sektor UMKM. “Karena itu, tidak salah jika Menkop dan UMKM menyebut Jatim sebagai barometer pemberdayaan koperasi dan UMKM nasional,” ungkap Fatah bangga. n tam

Gusur Dolly, Pemkot Siapkan Rp 5 M l Sambungan hal 1

mematangkan grand design penutupan lokalisasi Dolly.

Kepala Badan Perencanaan Kota (Bappeko) Agus Imam Sonhaji menjelaskan dalam desain tersebut terpapar jelas seperti apa wajah kawasan eks lokalisasi ke depan plus alokasi anggaran yang disiapkan.

“Dolly termasuk salah satu dari 12 unit pengembangan yang mendapat prioritas lebih dari Pemkot Surabaya,” kata Agus, Selasa (22/4).

Menurut Agus, Dolly diproyeksikan sebagai sentra bisnis dan perdagangan.

Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan pelebaran Jl Putat jaya sekitar 25 meter. Tujuannya agar akses transportasi dan bisnis terbuka sehingga kawasan tersebut bisa lebih berkembang. ‘’Pemkot Surabaya memprogramkan pembangunan prioritas terhadap 12 wilayah, yang lantas disebut dengan istilah Unit Pengembangan (UP). Nah, Dolly yang merupakan bagian dari wilayah sawahan masuk dalam program UP,’’ paparnya.

Menurut mantan Kabag Bina Program ini, daerah Dolly memang sudah masuk program Pemkot Surabaya sejak beberapa waktu lalu untuk direhabilitasi. Tidak seperti sekarang yang identik dengan prostitusi dan perumahan padat serta jalan yang sempit. ‘’Di samping itu tentu juga dibarengi dengan pembenahan sarana penerangan dan saluran air,’’ ujarnya.

Masih menurut Agus, rehabilitasi lokalisasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemkot, melainkan juga Pemprov Jatim dan pemerintah pusat.

Ketiganya bersinergi dengan melaksanakan peran sesuai porsinya masing-masing. ‘’Yang jelas, semuanya menggelontorkan anggaran guna mendukung penutupan

lokalisasi Dolly,’’ tandas pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ini.

Agus juga mengungkapkan, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos) membantu anggaran sebesar Rp 858 juta. Dana tersebut untuk stimulus modal para mantan PSK. Demikian halnya dengan Pemerintah Provinsi Jatim yang mengalokasikan Rp1 miliar lebih khusus bagi keluarga rentan ekonomi (para mantan mucikari). Sedangkan Pemkot Surabaya menggelontorkan Rp 25 miliar yang digunakan untuk kegiatan pelatihan, pembangunan fasum.

Agus menerangkan, langkah merehabilitasi kawasan eks lokalisasi terbagi dalam empat hal. Yakni, pemberdayaan sosial, ekonomi, lingkungan, dan bantuan langsung melalui mekanisme hibah.

Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Soepomo menjelaskan Pemkot Surabaya menyiapkan sekitar 98 orang untuk dilatih menjadi petugas satuan perlindungan masyarakat (Linmas) yang akan disebar di kawasan lokasilasi Dolly usai penutupan pada Juni mendatang.

Sebagian petugas linmas yang dilatih itu merupakan warga sekitar Dolly. Mereka nantinya bertugas menjaga ketertiban masyarakat, termasuk mencegah adanya praktik prostitusi lagi. ‘’Mereka dikirim ke Pemkot untuk dilatih, karena RW di sana butuh Linmas untuk menjaga wilayahnya, dan semua Linmas yang akan diplot kesana adalah laki-laki,’’ katanya.

Soepomo memastikan penutupan lokalisasi terbesar di Surabaya itu akan dilakukan pada 19 Juni 2014, dan pihaknya berharap dana untuk rehabilitasi Dolly segera turun sebelum target penutupan. n dre, geh

Mahasiswa Ubaya Gelar Aksi Teatrikal, ITS Pilih Uji Emisi l Sambungan hal 1

“Kertas yang digunakan adalah manila biasa, jumlahnya sekitar 2.500 potongan dan akan disusun di atas triplek hitam berukuran 2X2 meter,” ujar mahasiswa Fakultas Industri Kreatif Ubaya yang bertindak sebagai koordinator panitia kegiatan itu, Darwin Kurniawan.

Menurut dia, ide awal dipilihnya seni pixel art untuk dipadukan dengan aksi teatrikal itu berasal dari filosofi bahwa bumi terbentuk dari potongan-potongan kehidupan, sehingga dipilihlah pixel art untuk menunjukan gambaran bagaimana manusia membangun bumi ini.

Sebelumnya sempat muncul beberapa ide lain seperti membuat origami atau bentuk karya seni lain yang lebih kompleks, namun karena keterbatasan waktu latihan membuat ke-10 mahasiswa Ubaya tersebut menjatuhkan pilihan pada pixel art.

“Kegiatan ini bentuk kepedulian kita terhadap kondisi bumi yang makin buruk, termasuk seringnya bencana alam. Ke de-

pan, kami berharap dapat melakukan aksi seperti itu dan Ubaya juga dapat melakukan aksi peduli bumi seperti penanaman pohon di mana-mana,” ujarnya.

Sementara itu, staf Humas Ubaya Hayuning Purnama, mengatakan Ubaya merupakan salah satu perguruan tinggi yang sangat peduli akan lingkungan, karena itu Ubaya mendirikan kantin Keluwih yang mengusung konsep Green Canteen.

“Tidak hanya itu, Ubaya juga memiliki Pusat Studi Energi Terbarukan (PSET) sebagai pusat studi yang bergerak di bidang penelitian, pendidikan, rekayasa dan implementasi teknologi di bidang energi, dan Pusat Studi Lingkungan (PSL) yang berkomitmen untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan di Ubaya,” tuturnya.

Selain itu, Ubaya juga masih mempertahankan penggunaan paving untuk mempermudah daya serap air, sehingga di bawah tanah tempat Ubaya berdiri masih tersebar ribuan biopori yang

dibuat untuk resapan.

Sementara itu mahasiswa Teknik Lingkungan ITS juga menggelar kegiatan untuk memperingati Hari Bumi. Tujuannya sama, mengajak masyarakat agar sadar terhadap lingkungan dengan mau merawat,menjaga,dan melestarikan bumi .

Acara yang digelar di Balai Pemuda Surabaya ini bertema ‘Reduce The Carbon Footprints’. Dalam acara ini ITS juga menggandeng Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya untuk melakukan uji emisi untuk kendaraan bermotor roda empat.

Kepala Seksi Penertiban Dishub Kota Surabaya Trio Wahyu mengatakan, uji emisi ini untuk mengetahui gas buang kendaraan bermotor dengan memasukkan alat ke dalam knalpot kendaraan, dengan begitu diketahui kadar CO2 nya.

“Untuk uji emisi ini kami mempunyai dua alat yaitu, alat uji emisi gas buang untuk bahan bakar solar dan bensin (gas analyzer), nanti kita ukur dan dimasukkan ke dalam knalpot dengan begitu akan keluar ISO. Yang tidak lolos uji emisi akan kita berikan

imbauan agar pemilik segera membawa mobilnya ke bengkel,” paparnya.

Dalam uji emisi kali ini, tambah Trio, karena sifatnya kegiatan simpati, jadi hanya melakukan imbauan tanpa ada sanksi. Kegiatan ini untuk mengingatkan bahaya gas buang yang tidak lolos uji emisi bagi kesehatan pengguna jalan dan lingkungan. ”Asap atau gas buang kendaraan membahayakan kesehatan. Dan dampak dari emisi gas buang antara lain mengakibatkan tekanan darah tinggi, iritasi pada mata, memicu asma dan kanker paru-paru, menurunkan tingkat kecerdasan dan perkembangan mental anak,” tegasnya.

Ahmad Haritsah penyelenggara acara yang juga mahasiswa ITS Fakultas Teknik Lingkungan mengatakan, dengan adanya uji emisi ini untuk menyadarkan pengguna jalan yang memakai kendaraan bermotor akan bahaya gas buang. Sebab CO2 ini yang membuat pemanasan global dan merusak kesehatan. *

12

Rabu Pahing, 23 APRIL 2014

Sebagai Implementasi Rencana Kerja

LKPj Disusun Sesuai RKPD Dalam nota penjelasan serta lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2013 menegaskan, secara garis besar mengenai capaian dan target 2013 berikut target lima indikator kinerja utama dan target indikator kinerja urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan di Jawa Timur yang merupakan bagian dari visi misi gubernur tahun 2009-2014 yang telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jatim 2009-2014.

J

uru Bicara Panitia Khusus (Pansus), Nizar Zahro mengatakan LKPj merupakan lap oran tentang penyelenggaraan pemerintahan mengenai pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran, termasuk didalamnya penggunaan dana APBD untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

“Oleh karena penyusunan LKPj yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai implementasi rencana kerja tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD), sudah semestinya diperbandingkan untuk mendap-

atkan gambaran yang menyeluruh tentang tingkat keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan serta efisiensi penggunaan anggaran,” terang dia.

Disampaikan Nizar untuk memberikan gambaran tentang kinerja keuangan, pansus akan melakukan target pendapatan dengan realisasi pendapatan. Termasuk membandingkan

antara terget belanja dengan realisasi belanja dan membandingkan antara target pembiayaan dengan realisasi pembiayaan. Sedang untuk mengetahui gambaran tentang kinerja program atau kegiatan secara teknis, akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Bupati Sumenep Temui Nelayan Dungkek

Warga Dungkek Keluhkan Minimnya Penerangan Jalan Sumenep, Bhirawa Bupati Sumenep, KH A Busro Karim didampingi sejumlah kepala dinas Pemkab Sumenep menemui masyarakat nelayan di Desa Dungkek, Kecamatan Dungkek, Sumenep.

D

alam pertemuan informal itu, Bu pati berkomunikasi langsung dengan para nelayan, menanyakan mengenai kebutuhan masyarakat setempat. Masyarakat terlihat senang dan antusias saat Bupati datang. Masyarakat langsung mencium tangan bupati satu persatu, sebab sejak puluhan tahun desa yang berdekatan dengan pelabuhan Dungkek itu tidak pernah didatangi bupati Sumenep.

“Ini sebuah kebanggaan bagi masyarakat disini, selama 80 tahun Soongan, Desa Dungkek ini belum pernah disinggahi bupati, baru sekarang ini,” kata salah seorang warga setempat, Sahrudi, Selasa (22/4). Dalam pertemuan itu, para nelayan mengelukan minimnya penerangan disejumlah akses jalan di desa setempat, bahkan dapat dikatakan tidak ada sehingga menghambat perkembangan ekonomi, karena aktifitas nelayan sering kali disaat malam hari.

“Yang sangat kami butuhkan pak Bupati, penerangan jalan disini sangat minim, ada sekitar 6-6 titik yang perlu adanya penerangan jalan, untuk itu kami sangat berharap agar pemerintah memberikan peneran-

Bupati Sumenep, A Busro Karim saat bersalaman dengan masyarakat nelayan Dungkek.

gan jalan sebagaimana kami butuhkan,” tuturnya. Menanggapi hal itu, Bupati Sumenep, KH A Busro Karim langsung menghubungi pihak terkait agar memberikan penerangan jalan tersebut sebagaimana dibutuhkan masyarakat setempat.

“Insyaallah dalam waktu dekat penerangan jalan itu sudah terpenuhi karena saya sudah menghubungi dinas terkait,” ungkap Bupati dihadapan para nelayan. Menurut Bupati, kedatangannya ke desa yang mayoritas warganya sebagai nelayan itu, selain kangen, juga untuk mengetahui kondisi masyarakat nelayan yang ada di Kecamatan Dungkek tersebut. Dengan turun langsung kemasyarakat, bisa mengetahui kondisi riil dimasyarakat, tidak hanya menerima laporan dari masingmasing SKPD terkait.

Bupati Sumenep, A Busro Karim saat berbincang dengan masyarakat nelayan Dungkek.

“Kami hanya ingin tahu kondisi masyarakat, apa yang menjadi keluhan masyarakat bisa diketahui dengan cara bertemu langsung seperti ini,” terang Bupati.

Untuk mendukung peningkatan pembangunan di kabupaten ujung timur Madura ini, Bupati menilai, silaturrahim dengan masyarakat sangat diperlukan, sebab keluhan atau masukan dari masyarakat langsung sangat menjadi kebutuhan. Dari masukan masyarakat tersebut, pemerintah bisa mengalokasikan anggaran demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera. “Salah satu bentuk silaturrahim seperti ini harus dibangun, agar kami dipemerintahan bisa mengetahui apa sih yang menjadi keluhan masyarakat. Kami tidak bisa melangkah tanpa adanya masukan dan dukungan dari masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa anggaran perbaikan jalan yang merupakan menjadi salah satu akses peningkatan perekonomian masyarakat tahun 2014 ini sebesar Rp82 Miliar, sedangkan untuk Kecamatan Dungkek sendiri sebesar Rp1,5 Miliar.

“Kalau anggaran perbaikan jalan sekabupaten Sumenep tahun 2014 ini kami anggarkan sebesar Rp82 Miliar, untuk Kecamatan Dungkek saja sebesar Rp1,5 Miliar,” tukas Bupati. Selain silaturrahim, Bupati juga memberikan bantuan kepada masyarakat berupa beras sebanyak 75 sak, per saknya berisi 5 kilogram. Q sul*

“Sementara untuk pelaksanaan dana dekonsentralisasi dan tugas pembantuan Provinsi Jatim laporannya hanya bersifat informatif mengenai kebijakan, program dan penggunaan danaya,” tegas dia. Disisi lain, Nizar juga mengkritisi terkait dengan pendekatan kelembagaan. Mengingat permasalahan ini merupakan salah satu bentuk pemerhati terhadap kinerja masing-masing SKPD sebagai pelaksana kebijakan daerah.

“Pendekatan model ini sangat penting untuk memperkuat atau memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan agar mengalami peningkatan yang signifikan,”ujarnya.

Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan urusan yang menjadi kewenangan daerah, dimana lebih mengarah pada pendekatan yang memperbandingkan antara target kinerja berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah dengan realisasi atau capaian kinerja.

“Secara ideal kita berharap bahwa masing - masing urusan adalah menjadi tanggung jawab SKPD teknisnya, sehingga tidak terjadi overlapping urusan dengan SKPD lainnya,” ujarnya. Maka itu pihaknya berharap untuk memperkuat dan memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah selanjutnya. Dan pansus juga berharap kepada SKPD dapat mampu memberikan pen-

jelasan yang argumentatif Sementara itu, Ketua Panitia Khusus LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2013, Suhandoyo berharap penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan kinerja yang siknifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

“Dalam hal ini, indikator makro pembangunan yang tercantum dalam RKPD mengalami peningkatan dan pada sudut pandang lainnya, kebijakan tersebut berdampak luas terhadap keberhasilan pembangunan daerah,” terang Suhandoyo. Politisi asal Fraksi PDI Perjuangan ini, menjelaskan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditinjau melalui pendekatan akuntabilitas kinerja, bahwa keberhasilan dapat diukur melalui hasil (input), keluar (output), dampak (impect) serta manfaat (outcome) yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

“Oleh karenannya, keberhasilan tidak hanya diukur dengan sisi efektifitas, melalinkan juga efisien serta kontribusi bagi kesejahteraan rakyat,” terangnya kembali.

Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo seusai paripurna menyampaikan, meningkatkan kesejahteraan rakyat Jawa Timur melalui perluasan dan penguatan usaha, mikro kecil menengah dan koperasi (UMKM), pasar dalam negeri serta perbaikan infrastruktur, telah dituangkan dalam KUA PPAS Tahun Anggaran 2013 dan telah disepakati bersama Kepala Daerah dan DPRD Propinsi Jawa Timur.

Sebab, tambahnya KUA PPAS merupakan acuan dasar bagi pelaksanaan program dan kegiatan kepala daerah. “Dalam hal ini, tentu pencermatannya berupa analisi program atau kegiatan realisasi atau pelaksanaanya, berdasarkan indikator yang dijadikan sebagai alat ukur keberhasilan atas program mensejahterakan kepentingan rakyat,” tuang Soekarwo. Q cty*