Harian Bhirawa Edisi 22 Oktober 2014

Kami mengharapkan pimpinan dewan baru mampu menjalankan amanah dengan baik dan menjaga keharmonisan agar bisa mewujudkan Kota Pasuruan yang bermartabat,”

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 7

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Wali Kota Pasuruan H Hasani

Rabu Wage, 22 OKTOBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

22 OKTOBER 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo - 09.00 - 13.00

Menghadiri Rakor PKK di Hotel Utami Kuliah Perdana Mahasiswa PTAI Program Peningkatan Guru Madin Jatim di Islamic Center

 Wagub H Saifullah Yusuf

-

Di Ruang Kerja

Siapkan Lahan 80 Ha, Freeport Indonesia Bangun Smelter di Gresik Pemprov, Bhirawa PT Freeport Indonesia (PFI) berencana membangun smelter di Kabupaten Gresik untuk memenuhi kebutuhan bahan baku tembaga serta tenaga kerja. Untuk membangun smelter

dibutuhkan lahan sekitar 80 hektare.

Rencana PFI tersebut diungkapkan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum di Gedung Negara Grahadi usai bertemu dengan Presiden Direktur PFI Rozik Boedioro Soetjipto, Selasa (21/10).

“Hampir 80 persen bahan baku import terbesar adalah tembaga, karenanya kami akan mendukung penuh pembangunan smelter di Jatim. Pem-

 ke halaman 11

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 13.00

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum saat menerima Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PFI) Rozik Boedioro Soetjipto beserta rombongan di Gedung Negara Grahadi, Selasa (21/10).

Kuliah Perdana Mahasiswa PTAI Program Peningkatan Guru Madin Jatim di Islamic Center

Ratusan Bidang Tanah Milik Pemkab Magetan Belum Bersertifikat Magetan, Bhirawa Ratusan bidang tanah milik Pemkab Magetan ternyata belum bersertifikat. Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangandan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Magetan, masih ada 495 bidang tanah yang belum memiliki sertifikat.

“Kalau total tanah milik kita (Pemkab) ada 1.166 bidang. Namun yang sudah bersertifikat baru sekitar baru 671 bidang,” ujar Kepala BPKAD Kabupaten Magetan Subandi, Selasa (21/10).

Subandi mengatakan, jika pihaknya kesulitan untuk mencari keberadaan ke 495 bidang tanah tersebut. Karena rata-rata bidang tanah tersebut berada di bawah naungan dinas dan badan yang ada di Pemkab Magetan. “Kita tidak bisa melacak posisinya sekarang masih ada atau tidak. Karena pihak satuan terkait atau yang membawahi juga tidak memberikan laporan secara mendetil, itu yang membuat kita kesulitan untuk melacakanya,” jelasnya.

Sesuai Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, jelasnya, Kepala Satuan Kerja selaku pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab menyusun dan menyampaikan Laporan Barang

 ke halaman 11

UMK Jember 2015 Diusulkan Rp 1,4 Juta

Jember , Bhirawa Pemkab Jember akan mengusulkan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) pada 2015 sebesar Rp 1,4 juta per bulan. Usulan ini didasarkan pada hasil kesepakatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jember, pengusaha, dan perwakilan serikat buruh yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Kabupaten.

“Ini melalui proses. Mulai awal Dewan Pengupahan rapat dan menurunkan tim ke Pasar Sukowono, Kencong, Tanggul, dan Sempolan,” kata Kepala Disnakertrans Ahmad Haryadi, Selasa (21/10).

Tim melakukan survei atas 60 item dan ditemukan kebutuhan hidup layak sekitar Rp 1,3 juta.

“Pekerja ingin nilai dinaikkan tinggi dan pengusaha ingin rendah. Alhamdulillah sudah ketemu Rp 1,4 juta dalam pertemuan 14 Oktober kemarin. Di Banyuwangi saja Rp 1,35 juta,” kata Haryadi.

Menurut Haryadi, perusahaan berpikir berulang kali menerima Rp 1,4 juta. “Sekarang perusahaan mampu atau tidak. UMK Rp 1,27 juta saja belum semuanya (mematuhi),” katanya.

Haryadi mengatakan, sesuai Surat Keputu-

Surabaya Lepaskan 700 Lampion, Bangkalan Larung Kepala Kera

Kembangkan Wisata Pulau Giliyang, BPWS Anggarkan Rp 15 Miliar Sumenep, Bhirawa Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) pada 2014 menganggarkan Rp 15 miliar guna pengembangan Pulau Giliyang, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep sebagai tempat wisata kesehatan.

Wakil Kepala BPWS Herman Hidayat mengatakan, tahun ini pihaknya menganggarkan untuk pengembangan Pulau Giliyang sebagai wisata kesehatan di Sumenep. Dana sebesar

Rp15 miliar itu dimanfaatkan untuk pembangunan pavingisasi.

“Anggaran dana pengembangan untuk Pulau Giliyang pada tahun ini sebesar Rp 15 miliar ini digunakan

untuk pembangunan jalan,” kata Herman Hidayat saat menghadiri pembukaan Suramadu Adventure Trip di Sumenep, Selasa (21/10).

Herman bersama rombongan pengurus Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) bersilaturahim dengan Bupati Sumenep A Busyro Karim dan jajarannya dalam rangkaian kegiatan Sura-

 ke halaman 11

PERAN Pemkot Surabaya sangat dibutuhkan untuk meningkatkan okupansi bagi bisnis perhotelan saat weekend atau akhir pekan. Karena selama ini setiap weekend, bisnis perhotelan mengalami penurunan hingga 20 persen.

“Hari biasa okupansi bisa bertahan hingga 70 persen, namun saat weekend mengalami penurunan hingga 20 persen. Jadi okupansi mencapai 50 persen dan itupun kalau bisa mencapai angka tersebut sudah sangat bagus,” ungkap General Manager Inna Simpang Maryanto belum lama ini.

U n t u k meningkatkan okupansi inilah peran pemerintah sangat dibu-

 ke halaman 11

DPRD Jatim, Bhirawa Kabar dugaan dikemplangnya laporan hasil pemungutan dan penyetoran Pajak Bahan Bakar dan Kendaraan Bermotor (PBBKB) oleh PT Pertamina UPMS V Surabaya membuat Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum meradang. Buntutnya, orang nomor satu di Pemprov Jawa Timur ini, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan audit terhadap BUMN tersebut. Desakan ini, dilakukan Gubernur Soekarwo dengan mengirim surat ke Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) dengan tembusan KPK untuk dilakukan koordinator supervisi pada PT Pertamina UPMS V Surabaya. ‘’PT Pertamina UPMS V Surabaya selama ini tidak transparan memberi-

 ke halaman 11

Permudah Modal, Pemprov Dirikan Bank Tani

 ke halaman 11

Bebas Pajak

Gubernur Segera Surati KPK Soal PBBKB

rutin diselenggarakan Perguruan Setia Hati (PSH) Tunas Muda Winongo pada setiap bulan Suro (Muharam) itu dimeriahkan dengan konvoi para pendekar dan warga dari Madiun, Ponorogo, Pacitan, Magetan dan Ngawi.

Sementara itu, dalam serah

Pemprov, Bhirawa Kabar gembira pagi para petani Jatim yang selama ini kesulitan mendapatkan pinjaman modal. Sebab 2015 nanti Pemprov Jatim bakal mendirikan bank khusus petani yang diberinama Bank Tani.

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menuturkan, pendirian Bank Tani ini mendesak untuk segera dibentuk.

Apalagi di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 nanti, petani Jatim harus bisa bersaing dengan produkproduk pertanian asal negara-negara Asia Tenggara. Untuk itu, petani harus mendapatkan tambahan modal dengan mudah dan tak memberatkan.

“Bank Tani yang akan kita bentuk nanti bukan hanya untuk petani saja.

Tapi akan berkembang untuk para

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Pulau Giliyang diplot menjadi wisata kesehatan oleh BPWS. Untuk tahap pertama, digelontorkan anggaran Rp 15 miliar untuk pembangunan pavingisasi.

2.500 Personel Polda Jatim Amankan Suran Agung Polda Jatim, Bhirawa Keributan yang terjadi pada saat peringatan Suran Agung (Suro/Muharam) di kawasan Mataraman setiap tahun diantisipasi Polda Jatim. Sebanyak 2.500 personel Polda Jatim disiapkan untuk mengamankan kemungkinan terjadinya bentrok warga dalam peringatan Suran Agung 24-25

Oktober mendatang.

“Saya sendiri akan ke sana, saya akan bersilaturahim. Silat adalah budaya kita, jangan sampai warisan budaya itu tercoreng,” kata Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf setelah memimpin serah terima jabatan tujuh kapolres di Gedung Mahameru, Mapolda Jatim, Selasa (21/10).

Selama ini, Suran Agung yang

Melihat Berbagai Inovasi Siswa SMK Dipamerkan

Selalu Ada Karya Baru Berkat Kerjasama dengan DUDI Perkembangan dunia pendidikan kejuruan di Jatim memang sedang menggeliat di dua-tiga tahun terakhir ini. Bukan saja jumlahnya yang diperbanyak, kerjasama dengan industri juga semakin intensif dilakukan.

Hingga berbagai karya inovatif pun lahir dari tangan-tangan terampil siswa yang kini belajar di bangku Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ini.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Maryanto

Sentil..  Sekolah pinggiran di Sidoarjo lahirkan atlet berprestasi  Salut, minim fasilitas tak mengurangi semangat untuk maju  KMP dan KIH disarankan bubar  Koalisi dalam berpolitik itu sudah biasa, tak perlu phobia  Publik tunggu program 100 hari  Salah satunya keberanian menaikkan BBM bersubsidi

Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Jatim yang dibalut dalam Jatim Fair 2014 telah berlangsung sepekan lalu.

Ada berbagai produk UMKM dan industri yang berebut pasar di sana.

Namun akhir cerita dari pasar tidak selalu seputar pelanggan dan keuntungan. Sebab di sana, di pameran yang diakui terbesar itu ada juga siswa SMK yang berusaha membuktikan slogan ‘SMK Bisa’ dengan beragam karya.

Apa saja karya inovasi itu? Tak dapat disebut satu per satu. Tapi yang jelas, ada 30 lembaga SMK se-Jatim yang ikut terlibat. Masing-masing

punya karya yang diunggulkan. Sehingga dapat dipastikan, selalu ada karya baru SMK yang bergantian dipamerkan setiap dua hari sekali.

Seperti karya SMK PGRI 1 Ponorogo yang hadir di penghujung pameran lalu pada 18-19 Oktober.

Sebuah inovasi bidang otomotif dibawa para siswa yang datang dari Bumi Reog itu. Karyanya adalah mobil mini pengangkut sampah dengan dilengkapi hidrolik di bak pengangkutnya. Prasetyo, Yusuf Davis Prakoso dan Singgih

 ke halaman 11

adit hananta utama/ bhirawa

Siswa SMK PGRI 1 Ponorogo memamerkan Micro Car Unit pengangkut sampah saat mengikuti Jatim Fair 2014 pekan lalu.

SURABAYA

2

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Rabu Wage 22 OKTOBER 2014

Pastikan Jalur Kemitraan Legislatif dan Eksekutif Terakomodasi Tatib DPRD Surabaya, Bhirawa Pansus Tatib Dewan memastikan pola kemitraan legislative –eksekutif telah masuk dan dijalankan dalam tatib Dewan. Salah satunya tentang klaususl pembahasan RAPBD , di mana tata Tertib meminta waktu yang cukup bagi legislative untuk melakukan pembahasan.

trie diana/bhirawa

Tertibkan Parkir Liar

Petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya kembali menertibkan parkir liar di pinggir jalan Urip Sumoharjo, Selasa (21/10). Petugas menertibkan tujuh motor dan mencabut pentil ban kendaraan serta menempelkan stiker tanda larangan parkir.

Gubernur Minta Dinkes Gelar Imunisasi Massal DPRD Jatim, Bhirawa Menyebarnya penyakit difteri yang cepat yang terjadi dibeberapa kota di Jatim mengundang perhatian serius dari Gubernur Jatim, Soekarwo. Orang nomor satu di Jatim ini sudah memerintahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Jatim untuk melakukan imunisasi massal difteri kebeberapa sekolah yang rawan terserang penyakit yang mematikan tersebut.

Menurut Gubernur, endemic difteri dahulu berada di wilayah Situbondo, namun saat ini sudah masuk sampai ke Malang. “Dulu wilayah endeminya ada di Situbondo dan sekarang muncul di Malang. Untuk itu saya minta kasus ini cepat ditangani. Difteri itu bisa mematikan. Karena saya minta Dinkes Jatim untuk melakukan imunisasi difteri massal,”ungkapnya usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Jatim, Selasa (21/10).

Ditambahkan Soekarwo jika untuk saat ini yang sudah dideteksi adanya penyebaran virus difteri ada di dua daerah masing-masing di Situbondo dan Malang” Di dua daerah itu sudah ada pasiennya. Dinkes sudah kesana untuk langsung melakukan pengobatan,”sambungnya.

Terpisah, Anggota komisi E DPRD Jatim, Agus Dono mengatakan Pemprov Jatim harus bergerak cepat dan mempersempit penyebaran difteri tersebut. Mengingat virus tersebut sangat mematikan dan perlu diantisipasi jangan sampai banyak korban yang berjatuhan. “ Harus ada penanganan serius. Dinkes harus melakukan imunisasi massal,”jelas politisi asal Partai Demokrat ini.

Soal dana yang disiapkan, pria yang akrab dipanggil gus Don ini mengatakan Pemprov harus menggunakan dana on call atau dana tak terduga yang diper-

PANGGUNG BIROKRASI

Selamatkan Cagar Budaya, Renovasi Stasiun Wonokromo Surabaya, Bhirawa Untuk menjaga kelestarian cagar budaya Stasiun Wonokromo PT KAI melakukan renovasi stasiun yang di bangun pada masa pemerintahan Kolonial Belanda. Renovasi bertujuan untuk mengembalikan fungsi stasiun yang sebenarnya dan mengembalikan gambaran asli Stasiun Wonokromo seperti dahulu.

Kepala Humas Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya, Soemarsono, menguraikan bahwa sesuai dengan surat dari kantor pusat, Stasiun Wonokromo harus dilakukan penataan ulang agar tempatnya menjadi lebih nyaman dan lebih tertata.

“Stasiun Wonokromo harus dikembalikan seperti semula, penjual makanan, tukang potong rambut, serta tempat parkir yang semerawut dikembalikan menjadi lebih tertata. Kami memang tidak melakukan perpanjangan kontrak terhadap penyewa.

Karena stasiun harus terlihat seperti layaknya stasiun kereta api,” ujarnya di Surabaya, Selasa (21/10) kemarin.

Ia menambahkan, renovasi bukan mengembalikan stasiun seperti sedia kala namun ada penambahan pembuatan pagar parkiran sepeda motor, pagar pembatas yang membatasi agar penumpang tidak masuk melalui jalur kereta, dan perbaikan peron yang tampil lebih modern.

“Penampilan stasiun harus lebih baik lagi, peron yang dulu hanya tembok sekarang tampilannya lebih minimalis dan modern.

Selain itu kenyaman calon penumpang juga dibuat nyaman, hal ini tidak adanya pedagang asongan yang keliling menjajakan Q wil makanan pada area stasiun,” ujarnya.Q

gunakan untuk penanganan bencana di Jatim. “Karena penyebaran penyakit termasuk dalam bencana, maka bisa menggunakan data on call,”lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da’im menegaskan jika di Surabaya sudah jatuh korban 31 korban. Karenanya, persoalan ini tidak hanya menjadi tanggungjawab provinsi, tapi juga kab/ kota. Diantaranya, memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebersihan lingkungan. ‘’Seharusnya untuk masalah ini tidak saja menjadi tanggungjawab provinsi, tapi juga kabupaten/kota. Mengingat endemic itu berasal dari daerah yang memiliki lingkungan tidak bersih.

Untuk itu, sudah saatnya masyarakat diberi pendidikan akan menjaga lingkungan dan ini menjadi kewajiban dari Dinkes dimasing-masing kabuQ cty paten/kota,’lanjutnya.Q

PWU Jatim Optimistis Capai Aset Rp 1 Triliun PWU, Bhirawa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Panca Wira Usaha Jatim optimistis mencapai aset senilai Rp 1 triliun pada 2015, karena siap menjalin kerjasama bisnis dengan beberapa perusahaan. “Kalau saat ini aset kami baru mencapai Rp500 miliar,” kata Direktur Utama PWU Jatim Arif Afandi, Selasa (21/4).

Menurut dia, strategi bisnisnya pada 2015 diwujudkan melalui kerjasama dengan Rajawali Nusantara Indonesia untuk memproduksi produk air minum dalam kemasan. “Ekspansi lainnya dengan menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni Waskita Karya.

Upaya tersebut direalisasikan untuk mendirikan apartemen di Kota Malang,” ujarnya.

Ia meyakini, dengan menggandeng sejumlah perusahaan BUMN tersebut diharapkan bisa meningkatkan performa perusahaan. Salah satunya untuk menaikkan aset perusahaan pada tahun depan.

“Selain itu, kami tidak hanya menggandeng perusahaan-perusahaan besar. Tapi memanfaatkan aset yang kami miliki untuk pengembangan bisnis ke depan,” katanya.

Ia mengemukakan, sampai sekarang aset yang dimiliki PWU Jatim sangat banyak. Meski begitu pihaknya tidak menjelaskan secara detil bagaimana pola kerjasama dengan RNI untuk produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

“Sampai sekarang, kami sedang menyiapkan instalasi mesin agar proses produksi pada awal 2015 sudah bisa dimulai,” katanya.

Ia menambahkan, bentuk kerjasama produksi AMDK tersebut diterapkan dengan pihak PWU Jatim hanya menyediakan lahan sedangkan dari pihak RNI sebagai instrumen produksi sekaligus distribusi.

“Apalagi RNI juga memiliki jaringan toko ritel modern yaitu Rajawali Mart. Ke depan hasil produksi bisa didistribusikan pihak RNI,” katanya.

Meski begitu, sebut dia, hingga kini pihaknya tidak menjelaskan komposisi saham keduanya. Selain itu termasuk pola kerjasama dengan Waskita Karya dan kini baru memasuki tahap kajian studi kelaiakan pembangunan apartemen di Malang. “Kami membangun hunian itu di sekitar kawasan kampus dan saat ini sedang dalam Feasibility Study (FS). Kalau FS selesai, baru kami umumkan lokasi dan teknisnya lebih rinci,” katanya.

Untuk pemanfaatan aset lainnya, lanjut dia, pembangunan gudang di kawasan Karangpilang, Gresik. Ke depan, gudang tersebut akan disewakan kepada pihak ketiga dan kini perusahaan daerah itu telah memiliki nama pengusaha swasta yang berminat menjadi penyewa Q cty,ant gudang seluas lima hektare itu.Q

Dikatakan Adi Sutarwijono Ketua Pansus Tatib DPRD Surabaya bahwa untuk mengantisipasi tabrakan jadwal agenda kedewanan dan peningkatan pencermatan, Pansus Tatib juga akan memasukan klausal soal penjadwalan pembahasan RAPBD secara detail dalam Tatib yang baru agar bisa memberikan waktu dan ruang yang lebih bagi anggota dewan dalam melakukan pembahasan.

“Dalam Tatib yang baru akan mencantumkan secara detil soal jadwal pembahasan APBD, paling tidak bisa memberikan tambahan kewenangan kepada ketua dewan, yakni soal waktu pembahasan RAPBD, agar lebih ada waktu untuk mencermati karena menyangkut soal anggaran, yakni berkas RAPBD harus masuk 1 bulan sebelum pembahasan, dan KUA-PPASnya juga harus lebih awal lagi yakni 1 bulan sebelum RAPBD diserahkan, karena hal ini di Tatib yang lama belum tercantum,” bebernya.

Hal ini mendapatkan koreksi dari utusan Pemkot Surabaya yang meminta agar skema pembahasan APBD di sesuaikan dengan PP no 16 th 2010 dan Mendagri no 37 th 2014, artinya pembahasan anggaran lebih di optimalkan kepada APBD murni, sehingga PAK bisa diminimalisir.

Menanggapi hal ini, Awi mengaku sangat positip dan akan dijadikan referensi untuk perubahannya dan wacana interaktif ini dianggap sebagai bukti telah terjadinya hubungan kinerja dan kerjasama yang baik antara Legeslatif dan Eksekutif Kota Surabaya.

“Meksi setahu saya sebenarnya dalam SE Mendagri yg baru tidak mewajibkan Permendagri no 37 th 2014 sebagai konsideran, namun karena soal skema pembahas APBD ada masukan baru dari pemkot, maka dengan semangat kemitraan harus diakomodir, yakni pembahasan PAK setelah pembahasan APBD murni di optimalkan, sehingga PAK bisa diminimalisir,” respon Awi yang kemudian menegaskan bahwa pihaknya tetap berupaya pada tanggal 10 Nopember APBD murni sudah di gedog.

Terkait soal istilah Tatib Transisi, Lanjut Awi, Undang undang dimanapun, tidak ada yang mengacu kepada konsideran

yang akan diberlakukan. Ada 2 hal larangan dalam membuat aturan yakni diskriminatif dan bisa diterapkan. Intinya, revisi itu akan dilakukan jika ada perintah gubernur dan keputusan rapat paripurna.

“Maksudnya tatib ini kami anggap transisi karena memang ada perubahan 3 UU yang baru, dan PP nya pasti akan berimbas sekaligus mengubah tatib. Tatib ini diberlakukan, tetapi ada kemungkinan besar terjadi revisi ditengah perjalanan karena adanya PP yang baru terkait UU yang baru,” tambahnya.

Menanggapi soal tudingan bahwa pembahasan Tatib DPRD Surabaya lamban dan memakan waktu yang lama, Awi mengatakan bahwa kondisi itu bukan kemauannya sendiri, tetapi karena mayoritas anggota Pansus menhendaki terjadinya perubahan dan penyempurnaan.

“Sebenarnya kami sudah pernah melemparkan wacana untuk tetap memakai tatib yang lama dengan cukup mengamandemen soal jumlah fraksi, agar bisa cepat dan mungkin seminggu selesai, tetapi mayoritas anggota pansus tidak sepakat, dan meminta untuk membuat tatib yang baru dengan semangat memperbaiki sekaligus lebih menyempurnakan, maka terjadilah pembahasan,” jelasnya.

Disinggung soal akan munculnya satu nama dalam 2 atau 3 paket pemilihan pimpinan komisi di DPRD Surabaya, Awi menjelaskan bahwa hal itu dimungkinkan, namun nantinya akan terdegradasi dengan aturannya.

“Itu dimungkinkan terjadi, satu nama masuk dalam dua paket, tetapi perlu dicatat bahwa cara menghitung poin suara yang diperoleh berdasarkan persyaratan yakni didukung 3 fraksi dan jumlahnya sekurang-kuranganya setengah dari jumlah anggota komisi, yang tentu tergantung fraksinya, sehingga kemungkinannya akan batal dengan sendirinya,” pungkasnya.

Sehingga, Lanjutnya, dalam system paket ini sebenarnya ada pelajaran yang sangat berharga dalam berdemokrasi, karena setiap fraksi akan berupaya untuk membangun kerjasama dan menyusun titik temu yang Q gat baik, bukan malah sebaliknya.Q

Sistem Penempatan TKI Disinkronkan dengan NIK Pemprov, Bhirawa Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyempurnakan sistem penempatan bagi tenaga kerja Indonesia dengan basis data secara online dengan mensingkronisasikan data adminduk (administrasi kependudukan).

Deputi Penempatan BNP2 TKI Agusdin Subiyantoro mengatakan, saat ini kembali BNP2TKI mensosialisasikan pada perwakilan Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) terkait perubahan pada sistem online.

“Ada perubahan fundalmendatal dilakukan melalui proses pendaftaran yang dimasukkan dari kab/kota. Data yang sudah masuk dalam sistem, maka tidak secara otomatis bisa langsung diproses. Namun sebelumnya dilihat dan dilengkapi terlebih dulu selanjutnya dikoreksi benar atau tidaknya. Kalau sudah ada keyakinan 100 persen data itu lengkap dan benar maka proses selanjutnya bisa berlangsung dan mendapatkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN),” papar Agusdin.

Selain itu, data Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) saat ini sudah online dengan Dispenduk Capil yang ada di seluruh provinsi. Sehingga kesepakatan dasar dari dari data berdasarkan NIK. “Jadi seluruhnya berdasarkan NIK. Sehingga kita punya data yang sama. Jika tidak akan ada mengkoreksi data lama yang barangkali belum jelas sebelumnya,” katanya.

Sementara Kepala UPT Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P3TKI), Drs Agus Heri Santoso mengatakan, memang sistem online mempunyai kendala yang berkembang seiring waktu sehingga selalu ada perubahan dalam membenahi sistem supaya lebih baik ke depannya.

“Kadang sistem bisa saja trouble, kadang Disnaker yang ada di Kab/kota tidak bisa mengaksesnya. Maka solusi yang gampang, yaitu mereka bisa mendatangi UPT P3TKI yang ada di Jagir Wonokromo Surabaya ini. Sebenarnya kalau online, semua urusan bisa diselesaikan di kab/kota. Sebab seluruh penempatan diawali dari kab kota, sedangkan UPT P3TKI hanya memfasilitasi saja. Jika dokumen terpenuhi maka tinggal menerbitkan Q rac KTKLN-nya,” ujarnya.Q

AAKI Bikin Web, Dekatkan Partisipasi Masyarakat Tingkatkan Jumlah Assessor di Jatim

Mempermudah pelayanan informasi terhadap assessor damn masyarakat Asosiasi Assessor Kompetensi Indonesia(AAKI) Jawa Timur kini membuat website. Langkah ini diambil AAKI sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia yang handal tatkala menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Ketua AAKI Jatim, Dr H Hari Sugiri mengatakan, adanya web tersebut akan menimbulkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. “Sebab AAKI tentunya membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat dan assessor,” katanya dalam peresmian website AAKIJatim.com, di Surabaya.

Lebih lanjut, mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim ini menambahkan, sertifikasi assessor memiliki empat pilar, yaitu skema kompetensi, assessor kompetensi, teknik kom-

petensi, dan tempat uji kompetensi.

Menurutnya, berdasarkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) kalau skema dan teknik kompetensi selalu ada perubahan seiring dengan perkembangan yang ada. Untuk itulah, maka skema kompetensi harus ada perubahan, terutama saat ini menghadapi MEA. Berkaitan dengan assessor kompetensi, lanjut Hari, kalau Gubernur Jatim mengganggap jumlah assessor di Jatim cukup banyak dan sudah bagus. Assesor yang ada di Jatim tersebut didalamnya meliputi berbagai macam

bidang/sektor diantaranya seperti pertanian dan pendidikan. Di Jatim terdapat 12 lembaga sertifikasi profesi, dan 980 assessor.

Sementara mengenai tempat uji kompetensi, terdapat 132 tempat uji kompetensi di Jatim. Tempat induk pusat uji kompetensi berada di Badan Latihan Kerja (BLK) Surabaya. Rencananya akan dijadikan pilot project agar bisa berubah menjadi LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) mandiri.

“LSP mandiri bisa melangsungkan dan melaksanakan uji pelatihan kompetensi di seluruh bidang jurusan,” kata Hari yang juga mengusulkan agar AAKI Jatim ke depan bisa berkembang menjadi AAI (Asosiasi Assessor Indonesia) yang bisa mewakili Indonesia bagian timur.

Sementara, Sekretaris AAKI Jatim, Chaerul Djaelani mengatakan, AAKI merupakan lembaga profesi

yang sangat penting saat ini yang dideclare bisa menghadapi era perdagangan bebas antar bangsa.

“Sebab, jaminan yang terpenting dalam MEA yaitu sumberdaya manusia (SDM) yang dibalik proses barang dan jasa. Dimana mereka berkompeten menentukan dan menghasilkan kualitas dan harga sesuai dengan standar yang bisa bersaing dengan negara lainnya,” katanya.

Sementara Kabid Pelatihan dan Produktivitas Disnakertransduk Jatim, Drs Suhartoyo MM mengatakan, kinerja AAKI Jatim diakui juga berdampak pada penurunan tingkat pengangguran di Jatim. Sebab salah satu upaya penurunan pengangguran diantaranya meningkatkan daya saing.

“Nantinya keberhasilan tidak hanya dari jumlah peserta yang mengikuti kompetensi, namun sebesar apa kompetensi dari peserta

rac/bhirawa

Ketua AAKI Jatim, Hari Sugiri beserta pengurus AAKI dan Disnakertransduk Jatim meresmikan Website agar masyarakat turut aktif didalamnya.

Kendala percepatan ser- Kab/kota masih belum ada tersebut,” katanya.

Menurutnya, tingkat kom- tifikasi di Jatim masih ada respon dalam upaya mengpentensi diukur berdasar- diantaranya dikarenakan hadapi MEA, terkecuali Kokan kualifikasi yang telah minimnya LSP di Jatim. ta Surabaya. Pemkot Suditetapkan. LSP tidak akan Berdasarkan BNSP, maka rabaya telah melayangkan berjalan jika tidak ada du- Disnakertransduk Jatim surat ke Gubernur untuk kungan assesor. “Dengan mendorong kab/kota, ins- memberikan dukungan perdemikian, AAKI sangat ur- tansi, hingga perusahaan cepatan sertifikasi masyagen dilakukan untuk bisa membentuk LSP dalam rakat Kota Surabaya. Lainnya belum ada respon,” meningkatkan kompetensi upaya menghadapi MEA. Q rac “Di sisi lain, Disnaker katanya.Q dan ketrampilan,” katanya.

SURABAYA

Rabu Wage 22 OKTOBER 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Badan Usaha Dideadline Daftar BPJS Kesehatan Surabaya, Bhirawa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mendeadline badan usaha untuk untuk segera mendaftarkan pekerjanya. Awal tahun 2015 diharapkan semua badan usaha yang terdaftar pada Dinas Ketenagakerjaan mendaftarkan seluruh pegawainya untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan.

dna/bhirawa

Pelayanan yang diberikan BPJS Kesehatan kepada masyarakat.

‘’Kita meminta semua badan usaha segera mendaftarkan pegawainya, hal ini terkait dengan terbitnya Peraturan Presiden tahun 2014 tentang kewajiban badan usaha untuk menjadi perserta BPJS Kesehatan,’’ kata Kepala BPJS Drive VII Jatim, dr Andi Afdal.

Menurut Andi, saat ini jumlah badan usaha yang terdaftar dalam keanggotaan BPJS Kesehatan baru sekitar 13 ribu, jumlah ini relatif lebih kecil dari total jumlah badan usaha di Jatim sebanyak 35 ribu.

Banyaknya badan usaha

yang belum menjadi anggota BPJS Kesehatan, lanjutnya, disebabkan karena belum adanya kesadaran pemilik usaha atau modal dalam mendaftarkan pegawainya ke BPJS Kesehatan.Selain itu juga belum sadarnya perusahaan akan hak dan kewajiban dalam program BPJS. Andi juga menegaskan meskipun badan usaha telah mendaftarkan pekerjanya pada asuransi lain, namun berdasarkan Perpres tersebut, tetap diwajibkan untuk mendaftar pada BPJS Kesehatan. ‘’Mungkin ada perusahaan tidak merasa perlu untuk

mengikutkan pegawainya dalam program BPJS lantara sudah ada asuransi kesehatan lain atau perusahaan tidak mendaftarkan pegawainya lantaran tidak mempunyai keuanggan yang cukup untuk mendaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan,’’ ucapnya.

Jika badan usaha tidak mendaftarkan pegawainya ke BPJS Kesehatan, maka badan usaha tersebut akan terancam tidak dapat memperpanjang izin usaha. Badan usaha akan sulit mengembangkan usaha dan memperluas pasar jika izin operasional usahanya tidak diberikan alias dicabut. Selain itu badan usaha tersebut akan dikenakan sangsi administratif dari pemerintah sebesar 1 miliar. ‘’Sangsi tersebut sudah di Pergubkan oleh Gubernur Jatim. Sedangkan untuk

peraturan mencabut dan tidak memberikan ijin kepada badan usaha belum final karena sangsi tersebut masih digodok oleh Pemprov Jatim dan Disnaker Jatim dan Dinaker kabupaten/kota se Jatim,’’ ujarnya.

Lebih lanjut Andi menyatakan, saat ini kesadaran badan usaha dan masyarakat dalam mendaftar menjadi anggota BPJS Kesehatan terus meningkat, hal ini terlihat dari total jumlah anggota yang terdaftar dalam BPJS mencapai 18 juta peserta. ‘’Kita mentargetkan untuk kepersertaan anggota BPJS di Jatim akan rampung tahun 2017, sedangkan untuk nasional ditargetkan tahun 2019.

Kita lebih cepat dari nasional karena kesadaran masyarakat Jatim untuk menjadi anggota BPJS sangat baik,’’ Q dna tambahnya.Q

RAGAM INFO

Dokter Gigi Surabaya Melimpah Surabaya, Bhirawa Mengumpulnya tenaga dokter gigi di Surabaya membuat kota Pahlawan kebanjiran dokter gigi. Dari data Badan Pusat Statistik tahun 2010Jatim memiliki 4.004 dokter gigi sedangkan Surabaya memiliki 578. ‘’Ada sekitar 14,4 persen dokter gigi di Jatim berdomisili di Surabaya. Dengan jumlah penduduk sekitar 3,110,187 , maka kota Surabaya memiliki rasio perbandingan dokter gigi dan pasien sebesar 1 dokter melayani 5.363 orang,’’ Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah (FKG UHT) Surabaya, Dian Mulawarmanti.

Dian mengaku, mengacu pada indikator Indonesia Sehat 2010, setiap dokter gigi diharapkan dapat melayani sekitar 10.000 pasien dengan demikian Jatim telah memiliki cukup dokter gigi.

Menurutnya, dari 28,6 persen masyarakat Jatim memiliki masalah gigi dan mulut, baru 30% saja yang menerima pelayanan.Dari ndeks kerusakan gigi masyarakat Jatim tinggi, mencapai 5,5% melebihi indeks kerusakan gigi skala nasional sebesar 4,6 persen. Khusus untuk anak, dari total 554.917 anak yang memiliki permasalahan gigi dan mulut sudah 71% menerima layanan pemeriksaan dan pengananan gigi. Ini sebagaimana data Dinas Kesehatan 2013.

“Masyarakat perlu berperilaku menggosok gigi dengan benar baik dari sisi waktu, yakni setelah sarapan dan malam menjelang tidur. Selama ini masyarakat menggosok gigi begitu bangun tidur dan saat mando sore,” terangnya.

Kedepan pihaknya meminta agar masyarakat Jatim sadar akan kesehatan giginya, bagaimanapun kesehatan gigi akan berpengaruh langsung terhadap kinerja seseorang. ‘’Saya yakin jika seseorang pekerja keras akantetapi terkena masalah gigi maka akan mengganggu produktivitas,’’ tambahnya.

Sementara itu menurut data dari Dinkes Jatim tahu 2013 Jatim kekurangan tenaga dokter gigi sebanyak 2.205orang.“Idealnya jumlah tenaga dokter gigi di Jatim sebanyak 4.244 orang, akantetapi realiasinya masih 2.039 orang,” kata Kepala Dinkes Q dna Jatim dr Harsono.Q

Cukup Membahayakan Meningkatnya angka kecelakaan di perlintasan kereta api, ternyata masih banyak palang pintu tidak sepenuhnya menutup seperti di perlintasan depan RSAL Dr Ramelan Jalan Ahmad Yani Surabaya, Selasa (21/10).

trie diana/bhirawa

Maksimalkan Penambahan Bukti

Polisi Berniat Pasrahkan Berkas Bambang DH ke Kejaksaan Human Error Pengemudi Sering Sebabkan Kecelakaan Polda Jatim, Bhirawa Tidak adanya kesepakatan antara Jaksa peneliti dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim dengan penyidik Polda Jatim, membuat berkas tersangka dugaan korupsi Bambang DH seakan-akan ‘ngambang’. Ditambah lagi isi berkas yang dilimpahkan ke Kejaksaan, tak jauh beda dengan sebelumnya.

Tak pelak, hal ini mengindikasikan akan adanya pengembalian berkas dari Korps Adhyaksa. Sebab, petunjuk Jaksa yang diberikan ke penyidik Polisi, dirasa tak sesuai harapan. Dengan kata lain berkas ini harus disempurnakan kembali dengan melengkapi petunjuk Jaksa.

Menanggapi adanya kemungkinan berkas dikembalikan lagi, Ditreskrimsus Polda Jatim Kom-

bes Pol Idris Kadir mengatakan, pihaknya akan mempelajari kembali berkas tersebut. Tentunya, dengan melakukan koordinasi dengan Jaksa Kejati Jatim apabila penyidik Polisi merasa kesulitan untuk memenuhi permintaan Jaksa.

“Upaya memaksimalkan bukti diberkas Bambang DH memang ada. Tapi, kita lihat dulu perkembangan dari Jaksa peneliti,” terang Kombes Pol Idris Kadir, Selasa (21/10).

Lanjut Idris, pemenuhan bukti yang diminta Kejaksaan terkait ‘siapa yang melihat siapa’, menurutnya sangatlah sulit dibuktikan. Kepolisian dalam hal ini hanya mencari petunjuk.

Hal ini diatur dalam KUHAP yang menyatahkan, tugas Polisi bukan membuktikan, hanya mengungkap data, fakta dan

kesaksian.

“Sesuai dengan KUHAP, dengan ini bagaimana caranya JPU dapat membawa kasus ini ke persidangan dan membuktikannya,” tegasnya.

Menurut Idris, apabila tidak cukup bukti, pihaknya akan memaksimalkan petunjuk dari Jaksa. “Kalau pun bukti kami belum cukup, rencananya kami akan memaksimalkan dan biarlah Kejaksaan yang melanjutkan pengusutan kasus ini.

Tapi tetap koordinasi dengan Jaksa,” tegasnya.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, petunjuk Jaksa dalam berkas ini dirasa sudah spesifik. Yaitu, menunjukkan peran aktif Bambang DH sehingga dianggap terlibat dalam dugaan penyelewengan uang Q bed negara di kasus japung.Q

Sering Macet, Dishub Surabaya Akan Rekayasa Lalin Sukomanunggal Pemkot, Bhirawa Kemacetan yang sering terjadi di wilayah Dukuh Kupang Barat, Simogunung, dan Ngesong , Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya akan melakukan

rekayasa lalu lintas di wilayah tersebut pada Rabu (29/10) mendatang.

Kepala Bidang lalu lintas Dishub Kota Surabaya, Irvan Wahyu Drajad mengatakan, untuk mengurai kepadatan

dan kemacetan lalu lintas di kawasan Dukuh Kupang Barat, Simogunung, dan Ngesong akan dilakukan rekayasa lalin. “ Kami akan merekayasa wilayah tersebut , Rabu (29/

10),karena memang terjadi kemacetan yang lumayan parah,” kata Irvan saat dikonfirmasi Bhirawa, Selasa (21/10).

Kemacetan terjadi, tambah Irvan, terjadi saat pagi bertepatan dengan jam-jam

keberangkatan masyarakat untuk bekerja. Dan pada sore hari menjelang jam-jam pulang kerja. “ Oleh karena itu, rencana rekayasa akan dilakukan pada pagi hari dan Q geh sore hari,” tambahnya.Q

Pemkot, Bhirawa Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya menyebut terjadinya kecelakaan menurut analisa adalah human error pengemudi. Banyak kejadian kecelakaan diakibatkan pengabaian etika mengemudi di jalan raya.

Dari sering terjadinya kecelakaan, Dishub Surabaya mencontohkan yang terjadi di Suramadu, di Gresik, hingga kecelakaan maut Bus Harapan Jaya yang menewaskan tujuh orang ini karena sopir tidak punya etika.

Kepala bidang pengendalian dan operasional Dishub Kota Surabaya, Subagio Utomo mengatakan, ada beberapa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Menurut analisa yang terjadi di tiga lokasi yaitu Suramadu, Gresik, dan di Raya Bungurasih Waru, Sidoarjo, adalah human error pengemudi. Selain itu, dikarenakan sopir juga tidak punya etika yang bagus. “ Selain itu sopir juga tidak punya pengetahuan dan tidak punya skill dan SIM nya itu tidak sesuai kendaraannya,” kata Subagio saat ditemui Bhirawa di ruang kerjanya, Selasa (21/10).

Selain itu, pihaknya juga akan menertibkan calon penumpang yang tidak naik pada tempat yang disediakan seperti halte bus, atau tidak naik melalui terminal. Hal ini, kata Subagio, menyebabkan para sopir berebutan untuk mendapatkan penumpang sehingga terjadi kebutkebutan di jalan. “ Ia (Sopir) buru-buru mengambil penumpang di depan itu, seharusnya kan tidak boleh kan menunggu di situ,” tambahnya.

Terkait penertiban penumpang ini, Dishub sudah menyiapkan Perda baru yaitu Nomer 1 tahun 2014 tentang penertiban umum, yaitu salah satunya penumpang tidak pada tempatnya. Pihaknya akan mengkoordinasikan ke pihak Satpol PP Kota Surabaya Q geh terkait perda ini.Q

Keterangan Saksi Tak Digubris Jaksa

Lerai Siswa Berkelahi, Guru GIKI Dituntut Denda Rp 40 Juta Sikap kecewa ditunjukkan oleh Saul Krisdiono (37), guru di SMP GIKI I Surabaya. Aksi tanggungjawabnya sebagai seorang guru saat melerai siswa berkelahi, berujung kepada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntutnya 7 bulan penjara.

JPU Kusbiantoro dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, dalam tuntutannya menyebutkan, terdakwa dinilai terbukti bersalah melakukan kekerasan terhadap korban bernama FA yang masih anak-anak.

“Perbuatan terdakwa dinilai terbukti sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat 1 UU Perlindungan Anak,” kata JPU di ruang Garuda PN Surabaya, (21/10).

Tak cukup dengan kurungan penjara 7 bulan, Jaksa juga membebankan terdakwa Saul dengan denda sebesar Rp 40 juta subsidair satu bulan. Menurut JPU, tuntutan yang diberikan ini merupakan keputusan dari menimbang keterangan se-

jumlah saksi atas kejadian dugaan pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban.

“Tuntutan 7 bulan penjara dan denda Rp 40 juta subsidair satu bulan, merupakan pertimbangan saya setelah mendengarkan keterangan dari saksisaksi,” ujar JPU usai persidangan.

Menanggapi tuntutan itu, Saul mengaku kecewa. Ia mengatakan bahwa Jaksa mengabaikan keterangan dari 34 siswa yang menjadi saksi akan dirinya di persidangan. Lanjutnya, semua saksi dalam keterangannya mengaku bahwa tidak pernah ada kejadian pemukulan yang dilakukannya

terhadap korban FA. “Melihat siswa saya berkelahi, sebagai guru ya wajib melerai hal itu. Namun, saya malah dijadikan terdakwa dengan prasangka pemukulan,” tegas Saul.

Atas tuntutan Jaksa, Saul mengaku akan mengajukkan pledoi atau pembelaan pada sidang pekan depan.

Sementara Ilham, rekan terdakwa menambahkan, tuntutan Jaksa yang diberikan kepada rekannya terlalu berlebihan.

Sebab, posisi Saul pada saat itu sebagai penengah dan melerai pertengkaran antara FA dan DA.”Ini sebuah penghinaan moral, dimana seorang guru dikalahkan oleh sikap orang tua muridnya sendiri. Dan tuntutan yang diberikan Jaksa kepada rekan saya sangatlah tidak sesuai fakta yang ada,” tambah Ilham.

Sementara Hariyanto SH, Mhum, MM, selaku Penasihat Hukum terdakwa se-

bed/bhirawa

Saul, terdakwa yang merupakan Guru SMP GIKI I terlihat linglung usai mendengarkan tuntutan 7 bulan penjara atas dirinya,” Selasa (21/10). belumnya menyatakan, tidak ada pemukulan dilakukan terdakwa saat melerai dua muridnya yang berkelahi. Itu

dibuktikan oleh kesaksian Mochammad Slamet, murid yang menyaksikan terjadinya perkelahian.

“Bahkan saksi yang bernama Slamet, menyaksikan terdakwa malah sempat kena pukul saat melerai

keduanya,” imbuhnya.

Terkait hasil visum et repertum, Hariyanto berpendapat bahwa visum tersebut tidak bisa dijadikan acuan sebagai bukti adanya pemukulan yang ditudingkan kepada terdakwa.

“Hasil visum tidak menjelaskan secara spesifik luka yang diderita korban.

Hanya tertera keterangan korban mengalami cedera wajah ringan, sedangkan dalam dakwaan, terdakwa dituding melakukan pemukulan secara bertubitubi,” ujarnya.

Dia menduga, ada rekayasa di balik kasus ini sehingga terkesan dipaksakan. Hariyanto menduga, pelapor bermaksud memperdatakan kasus ini ke pihak yayasan untuk mendapatkan ganti rugi, apabila terdakwa dinyatakan terbukti berbuat pidana dalam perkara ini. “Di kasus ini tercium aroma rekayasa semata,” tandasnya.Q bed

OPINI

4

Guru Bukan Sales Buku

Tajuk

Perppu Pilkada Menang?

(MANTAN) Presiden SBY yang tersenyum ceria setelah menyelesaikan jabatannya. Kegundah pada akhir masa jabatan karena problem Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) berpeluang memenangkan voting di DPR. Peluang itu tergambar setelah Koalisi Merah Putih (KMP) “membuang” fraksi PPP. Kini peta politik di DPR hampir berimbang, KIH (Koalisi Indonesia Hebat) memiliki 246 kursi (43,92%).

Sebelum fraksi PPP bergabung, KIH hanya memiliki 207 kursi, kumpulan dari F-PDIP, F-PKB, F-Nasdem dan F-Hanura, atau sekitar 37%. Kelompok lain, KMP memiliki 292 kursi, atau 52,1%. Sedangkan fraksi Partai Demokrat (F-PD) yang dipimpin SBY memiliki 61 kursi (10,9%) dianggap floating. Andai saat itu (periode akhir DPR 2009-2014) F-PD mendukung KIH dan tidak walk-out, Pilkada opsi langsung (oleh rakyat) pastilah sudah menang.

Saat itu F-PD memiliki kursi sebanyak 150 kursi. Sedangkan koalisi KIH menguasai 140 kursi (PDIP 95 kursi, PKB 27 kursi dan Hanura 18). Jika digabung akan menjadi 290 kursi, atau 51,78%. Pada saat pemungutan suara, anggota fraksi Partai Demokrat yang dipimpin SBY hanya tersisa enam orang. Selebihnya (143 suara) tidak dihitung, dianggap abstain. Hasilnya, hanya 135 anggota parlemen memilih pilkada langsung. Sedangkan yang memilih pilkada oleh DPRD didukung 236 anggota parlemen.

Sejak F-PD walk-out, ribuan komentar muncul di media sosial (BBM, facebook, twitter, instagram, dll). Isi komentar mayoritas memojokkan sikap F-PD. Juga menyudutkan presiden SBY sebagai Ketua Umum PD (saat itu sedang melawat ke luar negeri). Pemojokan SBY itu wajar. Sebab, andai seluruh anggota fraksi Partai Demokrat langsung bersikap mendukung, maka pilkada langsung tidak akan keok di DPR. Agaknya, pilkada langsung memerlukan perjalanan cukup panjang. Kalah dulu, menang kemudian (melalui Perppu). Namun (Perppu) juga tidak mudah, karena Presiden yang mengusulkan telah berakhir masa jabatannya.

Dalam fatsoen politik, diperlukan sikap presiden baru (yang menggantikan). Yakni, semacam pernyataan apakah tetap mendukung Perppu yang telah ditandatangani oleh presiden lama, atau memiliki Perppu lain.

Tentulah kedua pilihan itu telah disiapkan oleh Presiden Jokowi saat ini. Batas waktunya 30 hari setelah di-gedok DPR (dulu 20 September 2014). Berarti persis sebulan pada saat Presiden Jokowi dilantik. Dalam aturan main tentang ke-regulasi-an (sah-nya UU), telah diatur oleh konstitusi. Masing-masing antara pihak eksekutif (Presiden) maupun parlemen (DPR) memiliki kewenangan.

Dalam UUD pada pasal 20 ayat (5) dinyatakan, “Dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi Undang-undang dan wajib diundangkan.” Andai Presiden Jokowi memiliki konsep Perppu Pilkada Langsung (selain Perppu SBY) harus diserahkan ke DPR beberapa detik setelah pelantikan. Ini yang agak miris.

Tetapi milik siapapun (Presiden Jokowi maupun SBY) berpeluang menang. Dalam hal ini fraksi PD dipastikan tidak akan bersikap floating, melainkan mendukung Perppu Pilkada langsung (atas perintah SBY). Dengan dukungan itu, opsi Pilkada langsung akan didukung 54,8% kekuatan di parlemen (oleh KIH 43,92%, dan fraksi PD 10,9%). Bahkan boleh jadi fraksi lain (dalam KMP) akan terpecah untuk mendukung Pilkada langsung.

Tetapi Perppu memang hak presiden. Walau terdapat fatsoen lain yang harus dijawab, sehubungan dengan pe-makna-an frasa “kegentingan yang memaksa.” Sebagaimana UUD pasal 22 ayat (1) menyatakan, “Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.” Akan ada perdebatan panjang.

Maka tim politik Presiden Jokowi mestilah pandai-pandai mengurai definisi frasa itu secara tepat. Bukan dengan cara asal menang voting. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Terima Kasih SBY, Selamat Bertugas Jokowi JOKO WIDODO-Jusuf Kalla sudah dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden ke- 7 Indonesia dalam Sidang Paripurna MPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (20/10). Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah Jokowi tersebut dihadiri sekitar 7 kepala pemerintahan dan 10 perwakilan beberapa negara sahabat.

Banyaknya wakil negara sahabat yang datang tersebut menunjukan bahwa Indonesia menjadi perhatian dunia internasional. Perhatian besar terhadap Indonesia sangat wajar. Saat ini Indonesia menduduki nomor 16 dalam daftar ekonomi terbesar dunia. Indonesia pun mampu bertahan dari gempuran krisis dunia, khususnya di era SBY, meski banyak negara mengalami resesi.

Dalam 10 tahun terakhir, ekonomi terus tumbuh yang membuat Indonesia masuk ke dalam G-20. Kemampuan SBY membawa Indonesia di panggung internasional akhirnya membawa hasil positif.

Dalam pidato pertamanya sebagai Presiden, Jokowi juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.

Ketika SBY-Ibu Ani meninggalkan Istana Negara, warga melambaikan tangan dan berebut ingin memotret. “Hidup SBY, Thank You, SBY” teriak warga. Kepergian keduanya semakin haru saat lagu “Pantang Mundur” mengalun dari paduan suara, sebuah lagu yang dipopuperkan Titik Puspa ini diciptakan khusus untuk para pahlawan nasional.

Hubungan Jokowi dengan SBY yang saling mendukung ini merupakan cermin keharmonisan bangsa Indonesia dan perlu terus dijaga. Sambutan SBY kepada Jokowi akan terus dikenang sebagai tauladan dari transisi damai yang bermartabat. Terima kasih SBY, selamat bertugas Jokowi.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Rabu Wage, 22 OKTOBER 2014

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 11 tahun 2005 tentang buku teks pelajaran, antara lain mengatur tentang larangan penjualan buku oleh penerbit langsung ke sekolah, melarang guru terlibat dalam penjualan buku, penetapan masa pakai buku lima tahun agar beban masyarakat berkurang, peningkatan peran komite sekolah dalam memberikan petimbangan pemilihan buku di sekolah.

A

danya kasus penjualan buku oleh oknum guru di sekolah mencoreng citra guru di tengah masyarakat. Tentu semua orang tidak menghendaki adanya reduksi profesi guru. Guru adalah pahlawan.

Guru adalah garda terdepan dalam mencerdaskan anak bangsa.

Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam kembali mengangkat citra seorang guru, diantarnya adalah “Katakan tidak untuk menjual buku!!!”. Berikut dampak negatif yang muncul jika aktivitas penjualan buku tetap dilakukan. Pertama, mematikan kretivitas dan inovasi guru dalam mengembangkan mata pelajaran yang diasuh. Guru pada dasarnya adalah seorang yang inovatif dan idealisme.

Rasa ini akan sangat bermanfaat bagi kemajuan dunia pendidik. Ketika rasa ini mati, maka yang terjadi adalah professional sebagai seorang guru akan mati suri.

Hal ini terjadi karena guru sudah merasa cukup dengan materi yang ada di buku paket atau di LKS. Adanya kodefikasi materi oleh penerbit buku menciptakan rasa malas berinovasi dan berkreasi dalam mengembangkan ilmu yang ia miliki. Ingat kasus kenapa muslim sekarang rendah keinginan untuk mengkaji bahasa Arab? Karena keterpakaian bahasa Arab sudah tergantikan dengan alih bahasa.

Adanya Qur’an terjemahan, kitabkitab hadits terjemahan adalah contoh kodefikasi yang tanpa kita sadari

mampu melunasi cicilan pembayaran buku.

Boleh jadi karena strees menyebabkan siswa tidak mampu optimal dalam pembelajaran. Minder karena belum melunasi buku juga memberikan sumbangan terhadap melemahkan keinginan tingkat tertekannya untuk mempelajari basiswa. Keempat, memhasa Arab. Demikian Oleh: perburuk citra profesi pula hanya dengan H. Darmadi guru. Daoed Yoesoef merebaknya buku-buku (1980) menyatakan paket dan LKS jika kita bahwa seorang guru tidak arif menyikapinya mempunyai tiga tugas pokok yaitu akan menyadi boomerang. tugas profesional, tugas manusiawi, Guru akan berasumsi semua dan tugas kemasyarakatan (sivic materi sudah lengkap dan tersedia mission). untuk apa mengembangkannya Tugas-tugas profesional dari selagi. Dampak dari matinya rasa ini orang guru yaitu meneruskan atau meneyebabkan guru enggan untuk transmisi ilmu pengetahuan, ketmenulis, melakukan penelitian. erampilan dan nilai-nilai lain yang Mungkin ini salah satu penyebab sejenis yang belum diketahui anak mengapa karir guru banyak yang dan seharusnya diketahui oleh anak. terhenti pada golongan IVa. Kedua, Tugas manusiawi adalah tugasmanjadi katalisator siswa miskin tugas membantu anak didik agar kreativitas. Akumulasi dari dampak dapat memenuhi tugas-tugas utama penggunaan buku paket atau LKS dan manusia kelak dengan sebaikyang keliru berdampak pada terbaiknya. Tugas-tugas manusiawi itu bentuknya mindset yang keliru adalah transformasi diri, identifikasi tentang buku yang ia miliki. Siswa diri sendiri dan pengertian tentang beranggapan bahwa materi yang diri sendiri. Mulianya tugas guru ia pelajari hanya yang ada dalam seolah menjadi sirna dengan adanya buku yang ia miliki.Siswa tidak opini buruk dari masyarakat dan memahami bahwa materi pelajaran anak didik itu sendiri. Demikianlah yang ada di bukunya hanya sebagadampak negatif yang muncul dari ian kecil dari serpihan ilmu. Siswa aktivitas “terlarang” tersebut. yang kurang memiliki kreativitas Pertanyaan berikutnya badalam mencari sumber belajar perlu gaimana cara memutuskan mata diteliti lebih lanjut sejauh mana rantai tersebut? Berikut beberapa efek negativnya terhadap hasil besolusi untuk mengatasinya: perlajar siswa. Ketiga, siswa tertekan. tama, kebijakan pemerintah yang Adanya oknum guru yang menjual mencerdaskan guru. Pemerintah buku di sekolah makin menambah seharusnya lebih proaktif dalam beban siswa. mengembangkan potensi guru.

Siswa sudah terbebani dengan Rekayasa-rekaysa yang dilakukan padatnya kurikulum ditambah lagi untuk meningkatkan valensi guru siswa merasa tertekan ketika ia tidak

langsung bersentuhan dengan ranah pembelajran yang bersifat praktis. Misalnya guru mengadakan pelatihan tepat guna untuk pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan zaman. Misalnya memaksimalkan kerlibatan informasi dan teknologi sebagai media atau sumber belajar. Memberikan reward yang bermanfaat untuk pengembangan pendidikannya.

Tidak hanya pemerintah memberikan pelatihan yang bersifat mengayakan metode pembelajaran tetapi juga memberikan kesempatan dan mempermudah guru untuk melanjutkan pendidikan ketingkat berikutnya.

Dengan adanya usaha yang optimal oleh pemerintah maka guru tidak mencari usaha sampingan tetapi dengan kemampunnya ia mampu menjadi “kaya” inovasi yang berujung pada peningkatan pendapatan keluarga.Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah seperti meneyediakan e-book terasa mubazir, karena kurangnya kemampuan guru untuk mengembangkan menjadi media belajar yang menyenangkan siswa. Kedua, adanya masyarakat peduli pendidikan.

Masyarakat yang memiliki pendapatan yang berlebih dapat memberikan sumbangsih untuk kemajuan dunia pendidikan. Misalnya, perpartisipasi dalam pengadaan media atau sumber pembelajaran.

Ketiga, mengoptimalkan valensi diri guru. Konsep belajar sepanjang hayat benar-benar menjadi aspirasi bagi guru. Belajar dan berkarya adalah motto seorang guru.

Pegawai Fungsional Guru pada Kantor Kemenag Kab. Lampung Tengah, Dosen STKIP Kumala Lampung.

Menanti Gas Mengalir ke Ujung Timur Jawa (2-Habis) Jaringan gas bumi digadang-gadang mengalir hingga Kabupaten Banyuwangi. Distributor minta kepastian pasokan dan pasar. Bhirawa mencoba memotret bagaimana potensi pasar gas bumi dan kendalanya, serta peran Pemkab Banyuwangi dalam memfasilitasi realisasi gas bumi. Tulisan dimuat secara bersambung mulai Selasa (21/10) kemarin dan berakhir Rabu (22/10) hari ini.

Diananta P Sumedi, Banyuwangi Kedatangan tiga utusan PGN ke Banyuwangi merupakan ikhtiar emiten berkode PGAS ini untuk memperluas jaringan pipa distribusi gas bumi. Setelah ditelusuri, General Manager PGN SBU II Wahyudi Anas, menilai potensi pasar gas bumi berjaringan di Banyuwangi masih kecil.

Pengembangan jaringan gas butuh jaminan pembeli untuk menurunkan risiko investasi karena konsumen gas belum berkembang. Wahyudi tak menutup mata atas tren positif pertumbuhan ekonomi di Banyuwangi.

Untuk wilayah Tapal Kuda, infrastruktur jaringan PGN terhenti di Kota Probolinggo, 193 kilometer ke arah Banyuwangi. Ketiadaan pasar memicu PGN menghentikan langkah ke Banyuwangi. Sebab, penggunaan gas berjaringan wajib mengintegrasikan pasokan, infrastruktur dan pasar. “Jika tidak, penggunaan gas tak maksimal,” kata Wahyudi Anas saat ditemui di kantornya, Jalan Pemuda Nomor 56-58, Surabaya.

Baik Hary dan Wahyudi samasama melemparkan teori klasik telur dan ayam. Menurut Wahyudi, perseroan siap membangun jaringan gas asalkan pusat industrinya terbangun lebih awal dan ada kepastian pasokan dari hulu agar menjamin kepastian gas bumi bagi pelanggan.

Wahyudi menuturkan, perlu pengembangan konsumen yang bisa menyerap skala keekonomian proyek pemasokan gas. Tapi Hary berpendapat lain. “Harusnya PGN menyediakan infrastruktur dulu. Pengusaha juga minta jaminan kepastian pasokan gas,” Hary berargumen.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Jatim Ir Hadi Prasetyo, menyarankan PGN mengambil inisiatif untuk membangun infrastruktur seraya menagih komitmen Pemda Banyuwangi.

Menurut Wahyudi, dibutuhkan investasi kisaran Rp 1 triliun buat membangun infrastruktur gas berjaringan hingga Banyuwangi. “Kami harus melihat sisi bisnisnya dengan menyinergikan tiga hal tadi,” kata Wahyudi.

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies Marwan Batubara, mengambil jalan tengah. Butuh sinergitas antara pemerintah daerah dengan distributor gas berjaringan buat memaksimalkan penggunaan gas bumi. Investor gas bumi, kata dia,

membangun infrastruktur jaringan bila ada kepastian pasokan dan pasar.

“Beda dengan minyak bumi. Gas harus ada kepastian pasokan dan pembelinya,” ujarnya.

Hadi menyokong pendapat Marwan. “Pemkab Banyuwangi dan PGN harus bersinergi,” kata Hadi.

Hadi mendukung penuh upaya konversi BBM ke BBG seiring arahan Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo SH, MHum agar memprioritaskan gas bumi bagi industri di Jawa Timur.

Kebijakan alokasi gas bumi diatur juga dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi.

Hadi yakin penggunaan BBG menghemat biaya bahan bakar hingga 50 persen. Hadi mengakui PGN kesulitan setiap mengeksekusi pembangunan jaringan pipa bila Kementerian BUMN tak memasukkan dalam portofolio bisnis. “Banyuwangi masuk masterplan kawasan industri di Jatim, tinggal bagaimana pemda setempat mempermudah perizinannya,” kata Hadi.

Saat ini, PGN SBU II melayani 13.147 pelanggan gas bumi dengan pemakaian total 135 Milion Metric Standart Cubic Feet per Day atau setara penghematan 1,3 juta kiloliter solar per tahun. Terbagi atas 12.598 pelanggan rumah tangga, 397 industri, dan 152 komersial. Wahyudi mengklaim ada efisiensi biaya bahan bakar senilai Rp 7 triliun per tahun. Dengan fakta ini, kata dia, memanfaatkan gas bumi sebagai energi bersih, ramah lingkungan, dan tanpa perawatan ialah solusi menghadapi MEA 2015 bagi industri dalam negeri.

Dari 135 MMSCFD gas yang disalurkan PGN, 98 persen pemakaian gas bumi disedot oleh industri. Sisanya rumah tangga dan komersial. Industri makanan mengambil porsi 23 persen, keramik 21 persen, kimia 20,6 persen, basic metal 10 persen, pabrik baja 8,5 persen, dan lain-lain 16,9 persen.

Bagi sektor industri di Jawa Timur, kata Wahyudi, harga gas dibanderol rata-rata US$ 6,43 per Milion Metric British Therman Unit (MMBTU) ditambah service cost Rp 750 per meter kubik. Harga menyesuaikan tingkat keekonomian pengembangan lapangan. Adapun harga gas buat rumah tangga ditetapkan BPH Migas.

Menurut Marwan, harga gas bumi yang tinggi dipicu pula praktik penjualan gas bertingkat yang melibatkan

Pengembangan jaringan gas bumi butuh jaminan pembeli untuk menurunkan risiko investasi karena konsumen gas belum berkembang. Di Banyuwangi, selain industri, konsumen yang siap menanti adalah kalangan rumah tangga.

banyak trader tanpa fasilitas akibat liberalisasi sektor migas sesuai UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Karena itu, ia mendesak DPR segera merevisi UU itu. “Serahkan saja ke BUMN yang sudah terbukti mau membangun jaringan gas. Posisi pemerintah tetap mengontrol harga gas bumi,” kata Marwan.

Salinan dokumen yang diperoleh Harian Bhirawa mengkonfirmasinya.

Untuk mendapatkan pasokan gas asal operator Kangean Energi Indonesia misalnya, PGN SBU II membeli dari empat trader: Bayu Buana Gemilang, Walinusa Energi, Sadikun Energi, dan Indogas Kriya Dwiguna. Tiga trader pertama ini membeli gas dari Pertagas Niaga sebelum dijual lagi ke PGN SBU II. Praktik macam ini mendongkrak harga gas bumi di tingkat konsumen.

“Trader tanpa fasilitas wajib di-black list,” Marwan menegaskan.

Lantaran pusat industri di Banyuwangi belum terbangun, PGN SBU II masih mengonsentrasikan pembangunan jaringan pipa di wilayah Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya, dan Pasuruan menyesuaikan potensi tumbuhnya pusat industri baru dan pelanggan. Hasilnya lumayan. Tahap pertama pembangunan jaringan pipa ruas Kejayan-Purwosari sepanjang 15 kilometer dengan ukuran 10 inchi, berhasil memikat empat calon pelanggan baru. “Direncanakan pertengahan 2015 proses konstruksi ruas ini selesai,” ujar Wahyudi.

Tahap kedua, ruas Kalisogo-Waru sepanjang 30 kilometer dengan ukuran 16 inchi untuk mempertahankan keandalan jaringan. Tahap ketiga ruas Jetis, Mojokerto - Ploso, Jombang sepanjang 27 kilometer dengan ukuran pipa 16 inchi. Saat ini, PGN SBU II memiliki jaringan pipa distribusi eksisting sepanjang 770 kilometer. Pada 2014, PGN SBU II menargetkan 40 pelanggan baru. Sebanyak 31 pelanggan baru telah meneken PJBG dengan 7 pelanggan berstatus gas in. “Sisanya tinggal finishing infrastruktur,” kata Wahyudi.

Upaya konversi BBM ke BBG menyusul kegiatan eksplorasi hulu migas lebih banyak menemukan cadangan gas ketimbang minyak dan membengkaknya subsidi BBM-listrik Rp 350,3

triliun di APBN-P 2014. Impor minyak yang besar memicu defisit neraca berjalan. Bahkan cadangan terbukti gas bumi jauh lebih besar dibanding yang diproduksi. Marwan menuturkan, cadangan terbukti gas bumi sebesar 140 Triliun Standart Cubic Feed. Adapun yang diproduksi sekitar 3 TSCF per tahun. “Bisa bertahan hingga 50 tahunan,” ujar Marwan.

Cukup rasional bila konversi BBM ke BBG dipercepat untuk ketahanan energi nasional.

UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi mengamanatkan pentingnya diversifikasi energi untuk mereduksi penggunaan minyak bumi. Merujuk Perpres 5 Tahun 2006 ihwal rencana bauran energi (energy mix) nasional, penggunaan gas bumi ditargetkan sebesar 30 persen pada 2025.

Adapun konsumsi minyak bumi turun menjadi 20 persen dari 51 persen.

Juru bicara SKK Migas Rudianto Rimbono, mencatat hingga triwulan III 2014 lifting gas mencapai 8.200 MMSCFD, melebihi target APBN-P 2014 sebesar 6.853 MMSCFD. Dari jumlah itu, alokasi gas domestik mengambil porsi 53 persen dan 47 persen diekspor seiring kebijakan Domestik Market Obligation.

Adapun realisasi lifting minyak bumi pada periode yang sama sebesar 793 ribu barel per hari. Masih di bawah target APBN-P 2014 sebesar 818 ribu barel per hari.

Di Jawa Timur, lapangan BD Blok Madura Strait yang dioperatori KKKS Husky CNOOC, diproyeksikan on stream awal 2016 dengan potensi 100 juta standar kaki kubik per hari selama 13 tahun. Adapun Lapangan MDA/MBH diprediksi komersial pada 2017 dengan produksi 120 juta standar kaki kubik per hari selama 10 tahun.

Gas Lapangan BD rencananya dijual ke PT PGN sebanyak 20 MMSCFD. Sisanya disebar ke trader lain.

Membandingkan posisi geografis Blok Madura Strait di lepas pantai sisi timur Kabupaten Sumenep dengan Kabupaten Banyuwangi berikut potensi ekonominya, tak berlebihan bila menggantungkan asa agar gas bumi mengalir ke ujung timur Jawa. *

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Wage, 22 OKTOBER 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Ahli Waris Tagih Wali Kota Kota Mojokerto, Bhirawa Aset tanah milik Pemkot Mojokerto kembali menjadi ob yek sengketa.

Kali ini tanah eks Kantor Kel Gunung Gedangan, Kec Magersari diklaim milik perorangan. Mellaui kuasa hukumkaryadi/bhirawa nya, ahli Waris Heryana Dodik Murtono Sabuh Surahman Warga Gunung Gedangan, meminta Wali Kota Mojokerto mengembalikan tanah seluas 7.150 meter persegi itu.

Dalam suratnya kepada Wali Kota Mojokerto, pengacara Damar Djati Utomo asal Sidoarjo menjelaskan, ahli waris memiliki bukti kepemilikan tanah berupa letter C. ‘’Karena Tanah itu sudah tak dipergunakan untuk kelurahan dan kepentingan masyarakat, maka kami minta wali kota mengembalikan tanah itu,’’ tulis pengacara dalam suratnya tertanggal 12 September 2014.

Damar Djati menambahkan, dirinya terpaksa mengirim surat langsung kepada wali kota karena surat permintaan keterangan ahli waris yang dikirim ke Kepala kelurahan tak mendapat respon.

Surat yang dikirim ke lurah gunung gedangan tertanggal 12 Februari 2014.

Dalam surat yang dikirim ke wali kota itu, juga ditembuskan kepada Gubernur Jatim, DPRD Kota Mojokerto, Camat serta Lurah Gunung Ggedangan.

Dikonfirmasi terkait klaim ahli waris itu, Haryana Dodik Murtono, Kabag Humas Pemkot Mojokerto membenarkan adanya surat itu. Menurutnya wali kota langsung memerintahkan Dinas Pendapatan Pengelolahan Keuangan dan asset (DPPKA) untuk melakukan penelusuran. ‘’DPPKA masih menelusuri status aset itu. Baru nantinya akan ditentukan langkah-langkah berikutnya,’’ terang Haryana Dodik.Q kar

Nasib Karyawan Outsourcing Terancam Gresik, Bhirawa Menjelang masa kontraknya habis dengan perusahaan outsourching, sejumlah pekerja yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Gresik merasa tak tenang.

Mereka berpikir akan bekerja jika kontraknya tak diperpanjang lagi. Sementara, beban hidup keluarga yang mereka tanggung cukup besar Hal itu mereka sampaikan saat melakukan demo mendesak agar UU Outsourcing dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) berpihak kepada buruh, agar bisa menjamin kelangsungan pendidikan dan ekonomi keluarga ribuan buruh yang berada di Kab Gresik. ‘’Berbicara kontrak kerja kita tak bisa tidur jika mendekati kontrak habis. Karena kalau diputus kontrak kerjanya, kita tak bisa apa-apa. Karena pemerintah dan UU tak pernah berpihak kepada rakyat kecil,’’ ujar Rofiq saat menceritakan pedihnya menjadi tenaga kerja outsourcing kepada Mulyanto Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Gresik.

Ditegaskan Rofiq, jika mengingat kontrak kerja dirinya dan teman-teman buruh lainya selalu ingat anak dan istrinya. Sebab jika perusahaan tiba-tiba menghentikan kontraknya ancamanya sudah pasti. ‘’Tak bisa bayar sekolah anak saya, meskipun ada program bos.

Kenyataanya masih saja ada pungutan yang tak bisa kami tolak karena demi anak-anak,’’ tandasnya.

Rofiq juga menjelaskan, perusahaan yang belum menjalankan UMK sebesar Rp2,195 tak semua perusahaan. Justru, menurutnya, perusahaan yang melaksanakanya tak ada separuhnya dengan jumlah perusahaan yang ada di Gresik.Q eri

Sidoarjo Pamerkan 177 Lembaga Sekolah Sidoarjo, Bhirawa Pameran pendidikan bertemakan ‘Sidoarjo Education Expo’ (SIEDEX) 2014 kembali digelar Pemkab Sidoarjo. Dinas Pendidikan Kab Sidoarjo selaku leading sector telah menyediakan stand sebanyak 117 lokasi dan telah terisi peserta dari beberapa sekolah negeri dan swasta.

Pembukaan pameran dibuka istri Bupati Sidoarjo, Ny Animatus Sa’diyah Saiful Ilah bersama istri Wakil Bupati Ny Nanik Trisnaeni Hadi Sutjipto di Gedung Tenis Indoor GOR Sidoarjo, Selasa, (21/10) siang.

Hadir pula dalam acara itu Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH M Hum didampingi Wakil MG Hadi Sutjipto SH MM, Ketua DPRD Kab Sidoarjo, Sulamul Hadi Nurmawan, serta pejabat pimpinan SKPD Kab Sidoarjo.

Semua unsur pendidikan terlibat dalam SIEDEX 2014 yang diselenggarakan hingga 25 Oktober mendatang. Diantaranya dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP, SMA maupun SMK Negeri/Swasta, PGRI Kab Sidoarjo, Lembaga Pendidikan Ma’arif Sidoarjo, perguruan tinggi, Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif, Pramuka, Akademi Komunitas maupun Tim Penggerak PKK, juga ikut memeriahkan SIEDEX itu.

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah mengatakan, SIEDEX ini salah satu even strategis untuk menginformasikan kemajuan hasil penyelenggaraan pendidikan di Kab Sidoarjo. Makanya, sangat diharapkan semua insan pendidikan dapat menunjukkan kinerja proses dan hasilhasil pendidikan terbaiknya kepada masyarakat luas. ’’Selain itu kegiatan rutinitas tahunan ini dapat menjadi media penyampaian akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan yang selama ini telah dilakukan,’’ katanya.Q ach

5

345 Pelamar CPNS Gugur Sidoarjo, Bhirawa Dari 2.085 pelamar ada 345 pendaftar dinyatakan gugur di persyaratan administrasi. Akhirnya tinggal 1.740 pelamar yang bisa mengikuti tes CPNS. Selanjutnya akan mengikuti tes yang digelar tanggal 7 November dan 8 November 2014.

Mereka akan mengikuti tes yang digelar Panitia Seleksi (Pansel) CPNS di Kantor BKN, Jl Raya Waru, Sidoarjo.

Nampak kondisi lumpur yang sudah mulai mendekati bibir tanggul.

Menurut Kepala BKD Sidoarjo, Hj Sri Witarsih, untuk tes CPNS yang akan digelar tak jauh beda dengan tes CPNS sebelumnya. Yakni, untuk soal yang menyediakan Pansel CPNS dan BKD Sidoarjo hanya sebagai pelaksana saja.

Meski demikian, ada beberapa tahapan tes yang nantinya akan ditangani BKD Sidoarjo bekerjasama dengan konsorsium dari universitas.

Diantaranya, tes kemampuan bidang dan tes psikologi yang akan digelar setelah peserta dinyatakan lolos pada tes pertama. ‘’Untuk tes psikologi kita menggandeng universitas,’’ jelas Sri Witarsih.

Ditanya kesiapan tes yang akan digelar 7 November dan 8 November, Sri Witarsih mengaku, panitia sudah menyiapkan keperluannya.

Dia optimisi tes akan berjalan lancar, apalagi pesertanya tak terlalu banyak.

Berbeda dengan tes CPNS yang digelar secara manual yang bertempat di GOR atau sekolah, karena pesertanya terlalu banyak. Untuk tes di Kantor BKN persiapannya lebih matang karena sudah ada panitianya sendiri.

Sebenarnya, untuk pendaftaran CPNS kali ini persyaratannya cukup mudah karena tak dipersyaratkan menyertakan kartu kuning dari Dinsosnakertrans dan SKCK. Namun setelah peserta diterima peserta harus menyertakan kedua syarat itu.

Namun peserta harus mendaftar melalui situs Panselnas, kemudian mereka membawa berkas ke BKD untuk diteliti lebih lanjut, terkait kelengkapan administrasinya. Sayangnya, karena pendaftaran secara online baru pertama kalinya tak semua pelamar bisa lolos mendaftar melalui situs yang disediakan.

Kementerian Pemberdaya an Aparatur Negara (Keme-

achmad suprayogi/bhirawa

Dinas Pengairan Khawatir Luapan Lumpur Sidoarjo, Bhirawa Kondisi luapan lumpur Porong yang belum terhenti hingga kini mengakibatkan lumpur terus meninggi hingga bibir tanggul. BPLS (Badan Penanggulan Lumpur Sidoarjo) sendiri sudah tidak bisa bekerja apa-apa, karena dihadang warga. Selain itu, tempat pembuangan yang masih berfungsi hanya satu arah, yakni ke Sungai Desa Ketapang, Tanggulangin.

Menurut Kepala Dinas PU Pengairan Sidoarjo, Ir Fathurrochman MSi kemarin (21/10), kalau pihaknya harus terus mewaspadai, kawatir terjadinya luberan air yang berada diatas luapan lumpur bila terjadi hujan deras. Hingga kini belum ada airnya saja kondisinya sudah menipis hingga bibir tanggul, bagaimana nanti bila terjadi hujan deras pasti airnya meluber kemana-mana. Bahkan mungkin bisa terjadi banjir di sekitar Sungai Ketapang, Kalitengah Tanggulangin dan

sekitarnya.

Keadaan Sungai Ketapang selama ini sudah sering dilakukan pengerukan atau program normalisasi sungai.

Namun jika air luapan lumpur terus dibuang kesana, lama kelamaan akan terjadi pendangkalan. Kalau sudah terjadi pendangkalan, bila nanti sudah waktunya musim hujan deras, sudah dipastikan banyak terjadi genangangenganan. ‘’Bahkan bisa-bisa sampai banjir di sekitar lumpur,’’ keluh Fatkhurrochman.

Padahal, pertengahan September 2014 lalu, akibat terik sinar matahari yang begitu tinggi, endapan lumpur di kolam penampungan semakin mengering dan sangat mengeras. Dampak belum terasa karena masih musim kemarau. ‘’Nanti bila waktunya musim penghujan pasti akan sangat merepotkan,’’ terang Humas BPLS, Dwinanto Hesty Prasetyo ketika itu.

Menurutnya, lumpur mengalir secara alami dan sewaktu-

waktu dapat berubah sesuai dengan kondisi alam. Tiga titik tanggul penahan lumpur yang sebelumnya sempat kritis yaitu titik 73 Desa Kedungbendo, Kec Tanggulangin, titik 21 Desa Siring, Kec Porong dan titik 34 Desa Pajarakan, Kec Jabon kondisinya mulai berangsur-angsur aman. Sebelumnya di tiga titik itu ketinggian lumpur cair sudah hampir setara dengan bibir tanggul.

Hingga saat itu BPLS tak bisa memperkuat kondisi tang gul karena dihalang-halangi warga Renokenongo yang ganti ruginya belum diberesi. Endapan lumpur di beberapa titik semakin mengering dan mulai retak-retak. Adapun di sisi utara yang sebelumnya juga mengkhawatirkan, debitnya mulai menurun meski tidak terlalu signifikan. ‘’Karena permukaan lumpur mengeras, masyarakat bisa melihat pusat semburan pada jarak sekitar 70-75 meter,’’ ujarnya.Q ach

Empat Tewas Keracunan Kerang Sipping Gresik, Bhirawa Warga Desa Abar-Abir, Kec Bungah, Gresik, geger dengan tewasnya anggota keluarga akibat keracunan setelah mengkonsumsi kerang jenis sipping.

Empat orang tewas, meski sebelumnya tim dokter telah berusaha menyelamatkanya.

Keempat korban tewas itu Muinah (70), Rukani (55), Nasihun (40), dan Mahrus Bachtiar (13), semua korban masih satu keluarga. Dan korban yang masih hidup, sekarang masih dirawat di RS Petro Graha Gresik diantaranya Suaini (31), dan Nur Hidayati (35).

Berdasar informasi yang dihimpun Bhirawa, tewasnya empat korban itu. Kejadiannya pada Hari Minggu (19/10), Nur Hidayati salah satu korban yang selamat membeli kerang sipping yang sudah direbus. Keemudian disimpan dalam lemari es. Dan pada Hari Senin (20/10) pagi, Rukani ibunda Nur Hidayati. Mengambil kerang itu untuk dimasak kembali untuk sarapan pagi.

Setelah masak selesai kerang itu dihidangkan di meja makan, para korban kemudian mengam-

bilnya untuk makan. Tak berselang beberapa lama usai menghabiskan makanan, tibatiba Rukani dan Mu’inah mengalami muntah-muntah disertai pusing-pusing. Lalu dilarikan ke RS Mabarot NU Bungah, meski mendapat perawatan khusus namun sore harinya nyawanya tak tertolong.

Warga desa setelah mendengar kematian korban, langsung memakamkan di tempat makam umum desa setempat.

Namun setelah pemakaman, warga kembali dikejutkan dengan kondisi Nasihun dan Mahrus yang sama dengan sebelum dua korban tewas tadi. Kemudian korban Mahrus dilarikan ke RS Mabarot NU Bungah, namun ditengah perjalanan menuju RS nyawanya sudah tak tertolong lagi.

Sedangkan korban Nasihun yang juga dibawa ke RS Mabarot NU Bungah, karena kondisinya parah akhirnya di rujuk ke RSUD Ibnu Sina. Namun sebelum korban sampai ke belum sampai di RS yang dituju sudah menghembuskan nafas terakhir.

Kapolsek Bungah, AKP Moch

Sudirman pada wartawan Selasa (21/10), membenarkan kejadian itu yang merenggut empat nyawa itu masih satu keluarga. Atas kejadian itu, polisi telah menyita kerang sipping yang dimasak keluarga korban. Juga nasi dan tempe goreng. Dan sudah diserahkan ke Dinas Kesehatan ( Dinkes) Gresik, untuk dilakukan penelitian lebih. ‘’Kita tunggu saja, semoga dalam waktu dekat bisa segera tahu penyebabnya,’’ kata Sudirman.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Gresik, dr Sugeng Widodo saat dikonfirmasi menyatakan kasus keracunan yang menewaskan empat orang yang masih satu keluarga itu termasuk dalam Kejadian Luar Biasa (KLB). ‘’Kami sudah mengambil sampel makananya, karenanya kami belum bisa menyimpulkan penyebab kematianya. Dan kasus ini termasuk KLB, karena hanya dengan waktu yang singkat empat orang satu keluarga meninggal. Kejadian ini sudah kami laporkan ke Dinas Kesehatan Propinsi,’’ kata Sugeng.Q eri,kim

npan) membuka pendaftaran CPNS secara online agar tak terjadi pelamar yang dobel. Selain itu, pelamar juga dibatasi dari daerah masing-masing sesuai Nomer Induk Kependudukan (NIK). Meskipun ada beberapa formasi yang diperbolehkan untuk pelamar luar daerah karena berkaitan dengan bidang study yang dibutuhkan.

Berdasar surat bernomor 810/4287/404.6.1/2014 yang diterbitkan tim seleksi CPNS Pemkab Sidoarjo, ada lima formasi. Formasi itu meliputi pengawas ketenagakerjaan, mediator hubungan industrial, auditor pertama, analis program, plus pranata laporan keuangan.

Dari jatah 92 formasi yang sudah ditetapkan tim panitia, mayoritas formasi yang bakal diambil dari tes kali ini adalah untuk tenaga guru kelas pertama (sebanyak 25 formasi). Untuk tenaga kesehatan, jatah yang disediakan sebanyak 15 formasi meliputi dokter umum, perawat pelaksana, plus tenaga bidan.

Sementara itu, untuk formasi tenaga teknis, yang paling banyak dibutuhkan pada tes kali ini adalah tenaga pelaporan keuangan (18 formasi). Sisanya adalah sejumlah formasi di 24 bidang pekerjaan. Pelamar bisa memilih maksimal tiga formasi. Namun, seluruh formasi yang dipilih harus sesuai dengan persyaratan formasi jabatan yang dipilih.

Kabid Pengembangan Pegawai BKD Sidoarjo, Happy SAY mengatakan, untuk pelaksanaan tes CPNS akan diumumkan di situs BKD dan akan ditempel di beberapa tempat. Seperti di Kantor BKD Sidoarjo dan tempat lainnya. ‘’Untuk pelaksanaan tes CPNS akan kita umumkan segera agar peserta bisa mempersiapkan diri,’’ jelasnya.Q hds

Job Fair Disnakertrans Diserbu Pencari Kerja Gresik, Bhirawa Jumlah pengangguran di Kab Gresik masih tinggi. Ini terlihat banyaknya pencari kerja melalui Job Fair 2014 yang diadakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pemkab Gresik pada Kamis- Jumat (2324/10) mendatang. Setidaknya sudah sekitar 3 ribu pencari kerja yang sudah mendaftar.

Sebanyak 50 perusahaan yang berasal dari Gresik, Surabaya dan daerah lain yang mengikuti Job Fair itu. Kepastian bakal ada 3 ribu lebih pencari kerja yang akan mengadu nasib lewat Job Fair terlihat dari jumlah para pembuat kartu kuning di Disnakertras.

Terhitung hingga Selasa (21/10), pembuat kartu kuning tembus hingga 3 ribu lebih. ‘’Sangat banyak masyarakat yang ingin mencari kerja lewat Job Fair.

Terbukti lebih dari 3 ribu orang sudah mengurus kartu kuning sebagai persyaratan untuk masukan lamaran pekerjaan lewat Job Fair,’’ kata Kepala Disnakertrans Pemkab Gresik, Mulyanto SH, Selasa (21/10).

Menurut Mulyanto, Job Fair tahun ini jumlah perusahaan yang mengikutinya sebanyak 50 perusahaan. Sedangkan lowongan pekerjaan yang disediakan sebanyak 2.094.

Rinciannya, untuk pekerja laki-laki sebanyak 1.382 orang dan pekerja perempuan sebanyak 714 orang. ‘’ Perusahaan yang membuka lowongan itu mulai pabrik memproduksi barang hingga bank,’’ tuturnya.

Mulyanto menjelaskan, Job Fair merupakan salah satu langkah inovatif Pemkab Gresik untuk mengurangi angka pengangguran di Kab Gresik. ‘’Sebelumnya, kami lakukan lobi ke beberapa perusahaan agar menyiapkan lowongan pekerjaan di Job Fair,’’ jelas Mulyanto.Q eri

Dewan Usul Menggunakan Tatib Lama Agar Alat Kelengkapan Dewan Segera Terbentuk Belum turunya draf Tatif dari evaluasi Gubernur Jatim membuat resah anggota dewan. Pasalnya, pembentukan alat kelengkapan menjadi molor. Untuk mempercepat proses pembentukan alat kelengkapan disarakan agar pimpian dewan dan fraksi menggelar rapat pimpinan. Untuk menggunakan Tatib lama supaya alat kelengkapan bisa cepat terbentuk.

Menurut anggota F-PDIP DPRD, Jumanto pada wartawan Selasa (21/10), bila menunggu draf Tatib evaluasi Gubernur maka pembentukan alat kelengkapan akan lama.

Dalam bulan ini belum tentu bisa terbentuk, maka disarankan kepada pimpinan DPRD dan fraksi. Untuk segera rapat, menetapkan kembali Tatib yang lama. ‘’Agar pembentukan alat kelengkapan paling lambat pekan depan sudah terbentuk seluruhnya. Alasan mengunakan Tatib yang lama, karena dalam UU tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Untuk Peraturan Pemerintah (PP)

belum keluar, kalau belum keluar maka dasar mengunakan Tatib baru itu cantolanya dimana. Karena yang dibahas Tim Tatib kemarin tak menutup kemungkinan akan mengalami revisi juga,’’ kata Jumanto.

Untuk Tatib yang kini sedang dalam revisi Gubernur, nantinya masih bisa digunakan yang diubah dengan Pansus. Karena dalam perubahan Tatib lama menjadi Tatib baru, contohnya pada perubahan Perpu Pemda. Tidak ada nama badan legislasi (Banleg), yang ada adalah Panitia Legislasi (Panleg).

Perubahan atas nama Ko-

misi A, B, C, D, menjadi komisi 1, 11, 111, 1V. Semuanya sama hanya perbedaanya huruf menjadi angka saja.

Namun dari bidang dan fungsi tugasnya sama dan penyebutan nama itu karena lebih keren saja. ‘’Saya sepakat gunakan Tatib lama, karena Perpu UU tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) belum turun,’’ ungkapnya.

Jumanto juga menjelaskan, persepsi ini bukan maksud mengecilkan kinerja tim perumus. Namun lebih menekankan, pada segeranya terbentuk alat kelengkapan dalam pekan besok. Sehingga tak berlarut dan molornya tambah panjang, karena tugas dan fungsi pengawasan sebagai anggota dewan telah ditunggu masyarakat dan legislatif. Baik itu dalam pembahasan RAPBD, maupun lainya seperti Sidak dan hearing. ‘’Maka kami berharap kepada pimpinan dewan dan

Jumanto

kim/bhirawa

fraksi untuk segera melakukan rapat. Dengan membuat kesepakatan mengunakan Tatib lama dan diparipurnakan.

Kemudian membentuk alat keelengkapan, pada Tatib yang sedang dimintakan revisi Gubernur Jatim. Nanti hasilnnya masih bisa dimasukan lagi, dengan mengunakan Pansus. Karena bandan mus-

yawarah (Banmus) sudah terbentuk, sehingga kerja dewan tak terhambat,’’ kata Jumanto mantan ketua komisi A. Senada anggota F-PKB DPRD Gresik, Moh Syafi’, sepakat Tatib lama dipakai kembali untuk disahkan. Sehingga Kamis (23/10) bisa segera diparipurnakan, selanjutnya pekan depan bisa dibentuk alat kelengkapan. Ini dilakukan supaya tak molor, karena sejak dilantik kemarin. ‘’Kita ini dua bulan tak kerja apa-apa, terus kalau kita menunggu draf Tatib evaluasi dari Gubernur sampai kapan turunnya,’’ tegasnya.

Terpisah Kabag Humas dan perundang-undangan DPRD, Sutarmo SH, kepada wartawan mengatakan. Bahwa hingga kini masih menunggu revisi draf Tatib dari Gubernur turun, kalau ada wacana anggota dewan mengunakan Tatib lama. ‘’Itu terserah mereka saja karena tugas kita hanya melayani,’’ tandasnya.Q kim*

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Siklus 4-5 Tahunan, BPBD Antisipasi Erupsi Bromo Probolinggo, Bhirawa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo mengantisipasi siklus erupsi 4-5 tahun Gunung Bromo. Sesuai dengan prediksi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), jika dilihat dari erupsi besar pada 2010 silam, maka siklus itu akan terulang pada 2015 mendatang.

“Sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya erupsi gunung Bromo, saat ini kami juga melakukan pemantauan aktifitas Gunung Bromo bekerja sama dengan petugas Pos Pengamatan Gunung Api Bromo yang terletak di Dusun Cemorolawang Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Dwijoko Nurjayadi, Selasa (21/10).

Saat ini pihaknya tengah melakukan berbagai macam persiapan antisipasi terjadinya erupsi Gunung Bromo. Seperti menyiapkan tempat pengungsian, melatih relawan dalam mendirikan tenda pengungsian, mendirikan MCK untuk pengungsi dan lokasi tempat pengungsian serta jalur evakuasi sehingga warga tidak bingung kemana harus mengungsi tatkala terjadi erupsi Bromo.

“Setidaknya kejadian penanganan erupsi tahun 2010 tidak terulang lagi. Di mana penanganan dilakukan ketika Gunung Bromo sudah erupsi. Kebetulan saat itu BPBD di Kabupaten Probolinggo masih belum terbentuk. Tetapi penanganan yang dilakukan sudah baik. Sehingga dengan sudah terbentuknya BPBD, diharapkan penanganannya nanti akan jauh lebih baik lagi,” jelasnya.Q wap

Rabu Wage 22 OKTOBER 2014

Petani Tebu Lumajang Tagih Janji Presiden Jokowi Lumajang, Bhirawa Petani Gula di Kabupaten Lumajang meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang baru dilantik bersama pasangannya Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), agar tidak melupakan janjinya untuk menyelamatkan masa depan mereka. ‘’Penting bagi pemerintahan Jokowi-JK untuk memperhatikan lagi petani tebu,’’ kata Budhi Susilo selaku Sekretaris Himpunan Petani Tebu Rakyat (HPTR).

Hal ini sesuai janji Jokowi sendiri yang sempat menemui para petani gula di tapal kuda ketika berkunjung ke PG Semboro di Jember, beberapa waktu lalu. Budhi Susilo mengharapkan pemerintahan JokowiJK memperhatikan hal ini. ‘’Sebab, saat ini petani gula,

khususnya di Kabupaten Lumajang tengah menjerit,’’ paparnya.

Hal ini disebabkan rendahnya harga gula di bawah patokan HPP yang ditetapkan pemerintah senilai Rp 8.500 per kilogramnya dari sebelumnya Rp 8.250 perkilogramnya.

Akibatnya, 6 ribu ton gula hasil produksi petani sejauh ini tidak dijual dan menumpuk di beberapa lokasi,’’ katanya.

Hal itu dipicu, dalam proses lelang di PTPN XI, peserta lelang tidak ada yang berani membeli sesuai dengan HPP. Sehingga gula hasil produksi PTPN XI tidak terjual. Sampai akhirnya petani tebu sepakat tidak menjual gula jika harganya tidak sesuai dengan HPP yang ditetapkan pemerintah.

Selanjutnya, Pabrik Gula (PG) Jatiroto pun melakukan upaya untuk duduk bersama membicarakan hal ini, melalui Forum Temu Kemitraan (FTK) bersama Dinas Perkebunan dan Dinas Perindustri-

Anggota Satpol PP Perkosa Anak Tiri

an dan Perdagangan (Disperindag), pada 15 Oktober lalu. ‘’Hasilnya, pertemuan itu menghasilkan bahwa gula petani tidak akan dijual di bawah harga Rp 8.250 per kilogram dengan segala risiko dan konsekwensinya,’’ jelasnya.

Rencana lainnya, HPTR akan menggelar protes melibatkan ratusan petani di Kabupaten Lumajang. ‘’Tujuannya, untuk mengingatkan pemerintah dan berbagai pihak yang terlibat dalam tata niaga gula, untuk lebih memperhatikan nasib petani,’’ ungkapnya.

Kini pihaknya hanya bisa berharap Presiden Jokowi ingat dengan janji mensejahterakan petani tebu. ‘’Terma-

suk tidak lagi impor gula lagi,’’ paparnya. Dengan tidak dijualnya gula milik petani, berakibat menumpuknya gula di gudang PG Jatiroto.

Para petani meminta PG Jatiroto melakukan penyimpanan gula hingga seluruh gula bisa di lelang. Sebelumnya, 3 Oktober, lelang gagal dilakukan karena gula PG Jatiroto tidak ada yang menawar. Petani memprediksi investor tidak menawar karena gula PG Jatiroto menumpuk hingga 5.500 ribu ton. Termasuk adanya penyebab lain, sehingga tidak satupun investor menawar gula yang dilelang PG Jatiroto.Q yat

suprayitno/bhirawa

Ratusan wajah gembira tenaga honorer K2 yang menerima SK CPNS dari Bupati Fadeli.

Nganjuk, Bhirawa Anggota Satpol PP berinisial NN (39) asal Desa Berbek Kecamatan Berbek harus berurusan dengan Polisi setelah melakukan perkosan sebanyak empat kali terhadap Puspa (15) (nama samaran:red) yang tidak lain adalah anak tirinya. Saat ini, Kasusnya masih ditangani unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Nganjuk.

Kasat Reskrim Polres Nganjuk, AKP Hendra Krisnawan, melalui KBO Reskrim, Iptu Yogi Ardhi Kristanto membenarkan pihaknya adanya laporan perkosaan terhadap anak di bawah umur.

Laporan terkait perkosaan anak tersebut dilakukan oleh SN (40) ibu kandung korban yang juga suami pelaku. “Sejumlah barang bukti dan hasil visum serta keterangan dari korban maupun orang tuanya sudah lengkap, secepatnya pelaku akan ditangkap,” terang Iptu Yogi.

Informasi yang dihimpun Bhirawa menyebutkan, Puspa yang masih duduk di bangku SMP telah beberapa minggu mogok masuk sekolah. Karuan saja hal itu membuat SN, bertanya-tanya. Karena rasa penasaran, sang ibu kepada anak gadisnya yang tidak mau bersekolah lagi dan sering mengurung diri didalam kamar, membuat SN kebingungan. Q ris

Cegah Penularan Difteri, Warga Tanjungrejo Divaksin Malang, Bhirawa Penyakit difteri yang sempat mewabah di SDN Tanjungrejo 5 Kota Malang, diperhatikan serius oleh Dinas Kesehatan kota setempat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Asih Tri Rachmi, didampingi Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Nunus Indarti, kepada wartawan Selasa (21/10) kemarin mengutarakan, Dinas Kesehatan telah menerjunkan tim untuk melakukan vaksinasi ke warga yang tinggal di sekitar sekolah tersebut, agar tidak tertular wabah difteri.

Pihaknya menyatakan kuman penyebab penyakit difteri mudah menyebar melalui udara. Prosesnya kuman masuk melalui tenggorokan dan berpotensi menyebar menyerang ginjal dan jantung. Penyakit difteri, lanjutnya merupakan penyakit mematikan jika tidak ditangani sejak dini. Untuk pencegahan penularan penyakit itu, Dinas Kesehatan langsung memberikan vaksin ke warga.

Sebenarnya, penularan penyakit difteri bisa dicegah dengan cara imunisasi dan memperkuat daya tahan tubuh. Tetapi, imunisasi dilakukan pada 1970 sehingga orang yang belum mendapatkan imunisasi rawan menularkan penyakit tersebut.Q mut

Honorer K2 Terima SK CPNS

khoirul huda/bhirawa

Anggota Sabhara Polres Tuban saat mengamankan Miras jenis Arak dan alat pembuat miras.

Polres Amankan 390 Liter Arak Tuban, Bhirawa Untuk yang kesekian kalinya, jajaran kepolisian resort (Polres) Tuban melakukan razia minuman keras. Dan lagi-lagi, produksi miras jenis Arak Tuban masih terus ditemukan, meski Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban telah melakukan tindakan penggerebekan dan penutupan terhadap pembuat arak.

Seperti yang dilakukan oleh Satuan Sabhara Polres Tuban, kemarin (21/10) berhasil mengamankan miras jenis arak sebanyak 390 liter arak yang telah siap edar. Padahal sebelumnya, petugas kepolisian juga telah mengamankan arak sebanyak 150 botol ukuran 1,5 liter yang telah siap edar.

“Barang bukti arak sebanyak 390 liter tersebut berasal dari 6 orang, dan dari dua desa, yakni Desa Prunggahan Kulon dan Desa Tegalagung Kecamatan Semanding,” kata Kasat Sabhara Polres Tuban, AKP Yani Susilo saat dikonfirmasi Bhirawa (21/10).

Menurutnya, selain minuman keras jenis

arak sebanyak 390 liter yang diamankan dan dijadikan barang bukti. Petugas juga mengamankan kompor, tabung LPG, Tungku, dan beberapa peralatan lain yang digunakan untuk pembuatan arak. ”Rencananya, para pemilik arak ini besok akan kita panggil dan kita serahkan ke Reskrim untuk diperiksa,” tambah mantan Kapolsek Kota sebelum menjabat sebagai Kasat Sabhara ini.

Lebih lanjut, AKP Yani Susilo menjelaskan, para pembuat minuman keras jenis arak dan yang menyimpan tersebut akan dikenakan Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2004 tentang peredaran makanan dan obatobatan, dengan ancaman hukuman pidana selama dua tahun penjara.

“Kita akan melakukan razia secara rutin, terutama terkait minuman keras jenis arak.

Hal ini kita lakukan untuk membersihkan arak dari Tuban. Sehingga, benar-benar tercipta Tuban sebagai Bumi Wali,” pungkas Kasat Sabhara Polres Tuban, AKP Yani Susilo.Q hud

Lamongan, Bhirawa Sebanyak 370 orang pegawai honorer kategori 2 (K2) Pemkab Lamongan, Selasa (21/10) menerima SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pendopo Lokatantra dari Bupati Fadeli. Mereka adalah bagian dari 1.245 pegawai honorer K2 Lamongan yang lolos tes tulis.

Setelah menerima SK CPNS tersebut secara otomatis mereka bakal menerima 80 persen dari gaji pokok. Gaji penuh beserta tunjangan baru akan mereka terima saat sudah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS penuh. Salah satunya seperti Wahid, guru SMPN 1 Lamongan. Dengan golongan ruang IIa dan masa kerja 13 tahun 11 bulan, dia akan menerima 80 persen dari gaji pokok Rp 2.791.500, yakni sebesar Rp 2.233.200.

Sedangkan seperti Abd Rohman, perawat di UPT Puskesmas Kalitengah yang memiliki golongan ruang IIa dengan masa kerja 14 tahun 10 bulan, gaji yang diterima adalah 80 persen dari Rp 2.223.000, atau sebesar Rp 1.778.400.

Wahid yang diberi kesempatan memberikan sambutan menyampaikan terima kasih kepada Bupati Fadeli karena sudah ada solusi

untuk tenaga honorer yang dulu tercecer. Dia menyebutkan pernah berangkat ke Jakarta pada 2008 bersama Fadeli yang kala itu masih Sekda untuk mengantarkan berkas ke MenPAN. “Penangkatan ini kami paham adalah kebijakan pemerintah pusat. Tapi kalau tida komitmen dari pemerintah daerah tentu mustahil berhasil, “ kata Wahid.

Bupati Fadeli di kesempatan itu menyampaikan selamat kepada pegawai honorer yang kini telah menerima SK CPNS. Dia berharap setelah diangkat, bakal ada peningkatan kinerja. Disebutkan oleh Kepala BKD Lamongan Ismunawan, sebanyak 370 pegawai honorer K2 yang pagi itu menerima SK CPNS paling banyak berasal dari tenaga pendidikan, yakni 238 orang.

Kemudian tenaga kesehatan sebanyak 54 orang, tenaga penyuluh 16 orang dan tenaga administrasin sebanyak 62 orang.

Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan, sebanyak 1 orang adalah lulusan SD, SMP ada 13 orang, SMA sebanyak 107 orang, dari Diploma 2 ada 17 orang, sebanyak 31 orang lulusan Diploma 3, lulusan S1 sebanyak 200 orang dan 1 orang berpendidikan S2.Q yit

Pengadilan Akan Kirim Berkas PK dr Bambang Kota Madiun, Bhirawa Sidang pemeriksaan berkas Peninjauan Kembali (PK) dengan pemohon terpidana 1,5 tahun, dr.Bambang Suprapto,SP.BM.Surg, warga Jalan Mayjend Sungkuno 72 Kota Madiun serta Kejaksaan Negeri Madiun sebagai termohon oleh Pengadilan Negeri Kota Madiun, telah usai Selasa (21/10).

Dalam sidang terakhir itu, Ketua majelis hakim, Agus Pambudi dengan anggota masing-masing Mahendrasmara

dan Suryodiyono, membubuhkan tandatangan masing-masing di berita acara pemeriksaan berkas. Demikian pula dengan pemohon, dr. Bambang Suprapto dan termohon Kejaksaan Negeri Madiun yang diwakili oleh jaksa Bambang Setyo Hartono, Mohamad Safir dan Fuat Zamroni.

Usai sidang, ketua majelis hakim, Agus Pambudi, mengatakan, dengan ditandatanganinya berita acara pemeriksaan berkas PK, dalam waktu

dekat pihaknya akan segera mengirim berkas tersebut ke Mahkamah Agung (MA).

Seterusnya, kewenangan untuk menyidangkan berada ditangan hakim agung yang ditunjuk oleh MA. "Akan kita kirim ke MA secepatnya. Setelah itu, kewenangan berada di tangan MA. Mengenai kapan turunnya putusan PK, kita tidak tahu," kata ketua majelis hakim, Agus Pambudi, kepada wartawan usai sidang.

Diberitakan sebelumnya,

tiga alasan yang menjadi dasar dr. Bambang mengajukan PK, pertama ia menilai Mahkamah Agung (MA) telah melakukan kekhilafan dalam menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan terhadap dirinya. Kedua, ada dua novum (bukti baru) yang belum terungkap dalam persidangan. Yakni rekam medis milik pasien bernama Yohanes Tri Handoko serta surat perintah dari rumah sakit DKT Kota Madiun.

Untuk diketahui, perkara

yang membawa dr. Bambang ke pengadilan, berawal saat ia membedah pasiennya, yakni Yohanes Tri Handoko, warga Jalan Gegono Manis Blok G.5 Nomor 10-11 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, 25 Oktober 2007 silam.

Saat itu, Yohanes dibedah oleh dr. Bambang di sebuah rumah sakit yang ada di Jalan Pahlawan Kota Madiun, karena saat didiagnosa diduga menderita sakit kanker usus.

Q dar

Tolak Perubahan Arus Jalan, Ratusan Warga Demo Pemkab Ratusan warga yang berasal dari berbagai lingkungan RT (rukun tetangga) di Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, melakukan aksi demo turun ke jalan pagi kemarin (21/10).

Mereka berangkat dari kawasan Pasar Senggol dengan menaiki kendaraan roda empat dan sebagian menaiki roda dua, menuju Kantor Pemkab Situbondo di Jalan PB Sudirman. Usai diterima Sekda Syaifullah, ratusan pendemo melanjutkan aksinya ke Kantor DPRD Situbondo, di Jalan Kenanga nomor 1, Situbondo.

Pengamatan Bhirawa, sesampainya di halaman Pemkab Situbondo, ratusan pendemo dihadang tim gabungan, mulai Sabhara Polres, Satpol PP dan sejumlah anggota TNI. Usai melakukan orasi, sejumlah perwakilan yang dikomandani Anton, diterima di lantai II Pemkab Situbondo.

Sementara pendemo sisanya melakukan orasi lanjutan di

halaman luar Pemkab Situbondo, dengan penjagaan ketat aparat Kepolisian. Sebagian pendemo lain tampak semangat sambil berteriak dengan memegang poster penolakan perubahan arus jalan dijalur Kota Situbondo.

Anton, Koordinator demo, mengatakan, pihaknya bersama warga lain meminta Pemkab Situbondo melalui Dinas Perhubunga-

an dan Kominfo untuk bersikap tegas guna menghentikan perubahan arus jalan di sepanjang Jalan Pemuda-Jalan Diponegoro serta sepanjang Jalan Ahmad Yani. “Perubahan arus jalan kenapa hanya direalisasikan di Kota Saja. Kenapa tidak menyeluruh. Perubahan menjadi satu arah ini menurut kami sembarangan dan tidak melakukan telaah terlebih dahulu,” kritik Anton.

Masih kata Anton, seharusnya alasan perubahan jalan untuk mengurai kemacetan, Pemkab membuat lingkar jalur selatan dan bukan mengorbankan kepentingan rakyat Situbondo. Anton juga mempertanyakan siapa pelopor perubahan arus jalan, sehingga arus kecepatan kendaraan saat ini menjadi sangat tinggi.

“Seharusnya Dishub Kominfo menyiapkan prasarana dulu baru diuji cobakan. Bukan seperti saat ini, jalan dan jembatan menjadi rusak, akibat dirubah menjadi satu arah. Ini karena tonase truck 50 ton melewati jembatan yang hanya bertonase 8 ton saja,” teriak Anton seraya mendesak Pemkab melakukan penghentian kebijakan tersebut.

Sementara itu Sekda Syaifullah menuturkan, perubahan arus jalan di Kota Situbondo itu diuji cobakan karena merupakan keputusan Forum lalu lintas Situbondo. Sekda juga menandaskan bahwa kebijakan itu untuk memajukan pembangunan di Situbondo dan menghindari kemacetan panjang di Jalan Ahmad Yani dan sekitarnya.

“Setiap kebijakan itu pasti ada

sawawi/bhirawa

Perwakilan demo saat diterima Sekda Syaifullah dan Kadis Perhubungan Kominfo, Lutfi JP, di lantai II Pemkab Situbondo, pagi kemarin. yang menyikapi pro dan kontra.

Untuk itu, saya akan melaporkan terlebih dahulu kepada Bupati Situbondo terkait desakan warga

ini. Nanti kami juga merapatkan terlebih dahulu dengan Forum Lalu Lintas Situbondo,” tegas mantan Kepala Bapeda itu kemarin.Q awi

JAWA TIMUR

Rabu Wage 22 OKTOBER 2014

KILAS JATIM

Dewan Akan Anggarkan Perumahan Dinas Kajari Batu, Bhirawa Untuk membantu tugas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Batu, DPRD setempat mengusulkan pembangunan rumah dinas Kajari dalam tahun anggaran 2015. Rumah tersebut rencananya dibangun di tanah milik Pemkot Batu di jalan Abdul Gani Atas.

Demikian diungkapkan Ketua DPRD Kota Batu, Cahyo Edi Purnomo, kepada Bhirawa, Selasa kemarin (21/10). Pembangunan rumah dinas Kajari tidak mungkin disatukan dengan kantor Kejari Batu, karena terbatasnya lahan kantor tersebut. "Karena tidak mungkin dibangun di lokasi kantor Kejari, maka kita usulkan dibangun di tanah eks bengkok Kelurahan Ngaglik," ungkap Cahyo.

Ditambahkan, berapa nilai anggaran pembangunan rumah dinas tersebut, Cahyo meminta Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk membuat perencanaannya. "Sudah kita koordinasikan dengan Walikota dan dinas terkait, kita harapkan 2015 sudah bisa dibangun," tegasnya.

Terkait dengan pembangunan rumah dinas Kajari tersebut, Kasi Pidsus Kejari Batu, Jendra Firdaus, mengatakan selain rumah dinas Kajari, dia berharap seluruh pejabat setingkat Kasi juga diberi fasilitas serupa.

"Kalau bisa kami minta agar disediakan juga rumah dinas untuk 4 Kasi dan TU, sebab selama ini kita harus kontrak rumah. Kami kan di sini ratarata berdinas hanya sekitar 2 tahun saja, begitu pindah ke sini sulit cari kontrakan," tuturnya.

Selain tidak tersedianya rumah dinas Kajari, Kejari Batu juga tidak memiliki ruang tahanan. Sehingga tahanan Kajari terpaksa dititipkan ke LP Lowokwaru.Q sup

Pimpinan Dewan Harus Jaga Keharmonisan Tiga Pimpinan DPRD Kota Pasuruan Diambil Sumpah Pasuruan, Bhirawa Wali Kota Pasuruan H Hasani berharap membangun Kota Pasuruan perlu ada hubungan harmonis antara anggota dewan dengan pemerintah, terlebih pada pimpinan baru DPRD Kota Pasuruan. Itu semuanya demi kelancaran perjalanan roda pemerintahan daerah.

Harapan itu disampaikan H Hasani, saat sambutan pelantikan dan pengambilan sumpah serta janji pimpinan DPRD Kota Pasuruan periode 2014-2019 di gedung DPRD Kota Pasuruan, Selasa (21/10).

“Kami mengharapkan pimpinan dewan baru mampu menjalankan amanah dengan baik dan menjaga keharmonisan. Agar bisa mewujudkan Kota Pasuruan yang bermartabat,” ujar H Hasani.

Menurut Hasani, DPRD adalah mitra kerja pemerintah

daerah dalam membuat kebijaksanaan terkait penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing.

“Pengambilan sumpah serta janji pimpinan DPRD ini merupakan salah satu tahapan dalam proses dan mekanisme pemenuhan alat dan kelengkapan DPRD demi pembahasan RAPBD direncanakan akan dilaksanakan bulan depan,” tandas H Hasani.

Tiga pimpinan DPRD Kota Pasuruan periode 2014-2019

dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Pasuruan. Tiga pimpinan itu adalah Ismail Marzuki dari PKB yang terpilih menjadi ketua dan dua wakilnya, Pranoto dari PDI Perjuangan serta Imam Sahlawi dari Golkar.

Usai pelantikan, Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail Marzuki mengatakan pihaknya siap menerima kritikan maupun teguran demi terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kota Pasuruan. “Kami telah mengemban amanah dan tanggung jawab yang amat muulia dari rakyat. Karenanya, selaku unsur pimpinan legislatif jika melakukan kesalahan kami siap untuk ditegur dan diingatkan.

Kami juga siap menerima saran maupun gagasan,” kata Ismail Marzuki.Q hil

hilmi husain/bhirawa

Wali Kota Pasuruan mengucapkan selamat kepada pimpinan DPRD Kota Pasuruan periode 2014-2019 di Gedung DPRD Kota Pasuruan, Selasa (21/10).

DKP Belajar Kelola Sampah ke TPST Mulyoagung Malang

Pilkades Serentak Masuk Tahapan Penjaringan Calon Sumenep, Bhirawa Pemilihan Kepala Desa (pilkades) serentak tahun 2014 di Kabupaten Sumenep akan berlangsung tiga tahapan.

Untuk wilayah dataran akan digelar dua kali tahapan, sedangkan untuk wilayah Kepulauan akan berlangsu sekali. Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes), Pemkab Sumenep, Moh Ramli mengatakan, untuk wilayah daratan utamanya wilayah pantai utara akan digelar tanggal 20 November bagi 33 desa dan untuk wilayah pantai selatan tanggal 26 November bagi 33 desa.

Sedangkan untuk wilayah Kepulauan akan digelat tanggal 01 Desember bagi 24 desa, total sebanyak 90 desa. “Nanti akan berlangsung selama tiga tahapan.

Untuk daratan serentak dua kali tahapan dan wilayah Kepulauan serentak satu kali tahapan,” kata Moh Ramli, di ruangan kerjanya, Selasa (21/10).

Menurut Ramli, hingga saat ini pelaksanaan pilkades serentak secara bertahap itu sudah masuk pada tahapan pencalonan. Dalam tahapan pencalonan itu ada kegiatan penjaringan hingga penetapan calon kepala desa. “Pantauan kami, saat ini sudah masuk pada tahapan pencalonan kepala desa ditingkat panitia penyelenggara pilkades. Itu berjalan lancar tanpa ada kendala,” urainya.

Dalam tahapan pencalonan ini, pihaknya melalui camat terus melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap panitia pilkades. Jika ada hal yang dinilai kurang dimengerti oleh panitia pilkades, pihaknya memastikan akan memberikan bimbingan agar pilkades serentak secara bertahap akan berlangsung aman. “Kami terus memantau tahapan-tahapan pilkades yang akan berlangsung di 90 desa yang tersebar diwilayah daratan dan kepulauan,” terangnya.Q sul

7

nurkholis/bhirawa

Sejumlah guru bersama murid tunjukkan surat pernyataan baikot kedatangan guru olah raga baru.

Diboikot, Penempatan Guru Olahraga Baru Sampang, Bhirawa Pasca penempatan guru olah raga atas nama Guston Arif di SMAN 1 Sampang, menuai penolakan dari sejumlah guru dan murid yang khawatir ada pelajaran yang tumpang tindih dan tidak efektif, mengingat guru olah raga di SMAN 1 Sampang sudah ada empat orang dan masih ditambah lagi.

Selain itu guru yang baru tersebut punya catatan merah terkait kasus beberapa tahun lalu di SMAN 1 Sampang.

Aksi pembaikotan guru olah raga ini dilakukan oleh mayoritas guru yang berada di SMAN 1 Sampang dengan memberikan tanda tangan penolakan terhadap SK penempatan Guston Arif di SMAN 1 Sampang. Surat pernyataan pembaikotan tersebut ditanda tangani 47 dari jumlah total guru 62 guru SMAN 1 Sampang. Aksi pembaikotan hanya dilakukan perwakilan 4 guru olah raga dan dua kelas murid di Lapangan Wijaya Sampang Kota.

Menurut Rahmad Ariadi salah satu guru olah raga yang ikut menandatangani penolakan Selasa (21/10), bersama guru-guru SMAN 1 yang lain berharap Bupati mengevaluasi SK penempatan Guston Arif di SMAN 1, sebab penempatan tersebut sangat tidak tepat, mengingat guru olah raga di SMAN 1 sudah ada 4 guru jika masih ditambah lagi, maka

akan terjadi penumpukan guru olah raga.

“Selain itu, guru olah raga yang baru punya catatan merah di SMAN 1 Sampang pada tahun 2008 karena kasus perselingkuhan dan diberikan sanksi administrasi penurunan pangkat oleh pemerintah,” tegas Rahmad yang sudah mengabdi di SMAN 1 Sampang selama 11 tahun.

Hal senada juga diungkapkan Andy Edy Suryanto, salah satu guru olah raga. Ia berharap penempatan guru baru tersebut tidak mengganggu kondisi belajar mengajar di sekolah SMAN 1 Sampang, sebab sejak awal terbitnya SK penempatan tersebut banyak guru dan murid-murid yang mendengar kasus guru yang bersangkutan khawatir terhadap nama baik sekolah. “Oleh sebab itu kami berharap pihak kepala sekolah dan pejabat terkait mengevaluasi guru baru tersebut agar tidak terjadi konflik di internal sekolah,” kata dia.

“Aksi pembaikotan kami di lapangan Wijaya ini sebagai tanda protes terhadap kebijakan penempatan guru olah raga baru.

Memang kami tidak melakukan didalam sekolah karena khawatir menganggu proses belajar mengajar guru-guru yang lain, jika aksi kami ini tidak mendapatkan tanggapan, maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi,” tandasnya.Q lis

Kota Kediri, Bhirawa Dinas Pertamanan dan Kebersihan (DKP) Kota Kediri berpikir keras dalam mengatasi masalah persampahan di Kota Kediri yang kian hari kian menumpuk.

Berbagai upaya telah ditempuh untuk mengurangi volume sampah. Diantaranya dengan membentuk Bank Sampah, melakukan pembinaan pada masayarakat tentang cara memanfaatkan sampah menjadi berkah.

Terakhir DKP mengajak Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk belajar cara mengelola segala macam jenis sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Studi Banding ini bertujuan untuk membuka cakrawala masyarakat dalam mengelola sampah.

"Kegiatan ini untuk membuka wacana para KSM agar megetahui dikelola seperti apa kedepannya TPS yang ada di kota kediri, sehingga volume sampah di kota Kediri bisa berkurang, dan bagaimana sampah bisa dijadikan berkah untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi warga yang peduli dengan sampah" kata Kepala Bidang Kebersihan DKP Kota Kediri Endang Kartika.

Dalam studi banding ini, peserta diberikan wawasan untuk ikut berpikir berpikir bersama tentang masalah sampah, bagaimana cara mengolah sampah, memanagemen sampah yang baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan sampah.

"Jika kita berbicara masalah sampah, ini adalah masalah sosial, jika kita berpikir masalah bisnis sebuah TPST juga tidak akan berhasil, untuk itu harus benar orang-orang yang peduli masalah lingkungan" ungkap Supardi Ketua TPST Mulyoagung.

Menurutnya, jika pengelolaan dan Mangemen sampah dilakukan dengan baik, ini akan menjadi berkah bagi masyarakt yang peduli dengan lingkungan, paling bisa ikut berpartisipasi mendukung program pemerintah dalam menjaga kebersihan dan pengurangan angka pengangguran. "Seperti halnya disini, selain lingkungan bersih, kami mampu menyerap tenaga kerja dari warga yang kurang mampu hingga 80 orang dengan gaji mencapai Rp 900 ribu hinga Rp 1,5 juta," terangnya.

Dia menjelaskan, jika TPST yang dia kelola ini mampu menampung sampah Organik dan non Organik hingga 2 ton perhari, dan dalam melakukan pemilahan sampah hanya dilakukan satu hari, sehingga tidak ada sampah yang menginap dalam TPST-nya dan tidak menimbulkan bau yang menyengat.

Saat ini TPST Mulyoagung ini menampung dari 8000 rumah tangga dengan volume sampah 2 ton perhari.

Dengan jumlah ini yang mampu dikelola dengan jumlah sampah yang berhasil di kelola 49 persen lapak benih jual, 39 persen dijadikan pupuk organik, dan hanya 12 persen sampah yang tidak bisa dikelola.

Q mb2

mb2/bhirawa

TPST Mulyoagung Malang, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, lokasi Studi Banding DKP Kota Kediri.

Gedung Balai Rakyat untuk Pengajian FPI Bakesbangpol Nyatakan Belum Terdaftar Tekad FPI untuk melakukan deklarasi pendirian di Tulungagung tidak main-main. Gedung Balai Rakyat yang dikatakan bakal dijadikan tempat untuk deklarasi ternyata benar-benar telah mereka sewa untuk tanggal 28 Oktober 2014 mendatang.

Koordinator Pengelola Gedung Balai Rakyat, Heri Widodo, pada Bhirawa, Selasa (21/10), membenarkan jika FPI telah menyewa gedung milik Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU), salah satu BUMD Pemkab Tulungagung itu.

“Benar yang menyewa pada tanggal 28 Oktober atas nama Aswaja dan FPI. Agendanya untuk pengajian halaqoh,” ujarnya.

Heri Widodo tidak mengetahui jika nantinya dalam acara pengajian itu bakal pula sekaligus akan dilakukan deklarasi pendirian FPI. “Kalau ada acara deklarasi

kami tidak tahu menahu. Yang terdaftar di kami acaranya untuk pengajian holaqoh. Bukan deklarasi,” terangnya.

Pihak Gedung Balai Rakyat, lanjut dia, tidak mau terlibat dalam kaitan pro dan kontra atas rencana pendirian FPI di Tulungagung. Semua warga dan elemen masyarakat bisa menyewa gedung yang berada di depan Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso dan utara Alun-Alun Kota Tulungagung tersebut.

“Soal apakah acara yang nantinya digelar FPI di Balai Rakyat

dinilai meresahkan atau tidak, itu bukan kewenangan kami untuk menentukan. Itu kewenangan aparat kepolisian. Dan kami pun sampai sekarang tidak menerima surat keberatan dari kepolisian terkait acara yang akan digelar oleh Aswaja dan FPI itu. Balai Rakyat terbuka atau berlaku untuk disewa siapa pun selama mengikuti aturan penggunaan dan yang penting lagi waktu disewa tidak bertabrakan dengan penyewa lainnya. Dan kebetulan tanggal 28 Oktober kosong dan kemudian disewa Aswaja dan FPI,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pemkab Tulungagung, Drs Sukadji MSi ketika dikonfirmasi menyatakan belum menerima surat pemberitahuan

tentang rencana bakal diadakannya acara deklarasi FPI di Gedung Balai Rakyat. “Belum. Belum ada. Kami tidak tahu,” ujarnya.

Sukadji juga menepis kabar yang menyebutkan FPI telah mengantongi surat keterangan terdaftar (SKT) dari Bakesbangpol Pemkab Tulungagung sebagai salah satu organisasi masyarakat di Tulungagung. Menurutnya, kabar tersebut tidak betul. “Tidak betul itu. Belum ada,” tukasnya lantas enggan berkomentar banyak lagi terkait FPI. Sebelumnya sempat beredar kabar santer jika FPI telah melakukan pendaftaran sebagai organisasi masyarakat di Bakesbangpol Pemkab Tulungagung.

Dan mereka pun telah mengan-

wed/bhirawa

Di Gedung Balai Rakyat inilah pada pekan depan rencananya bakal digunakan untuk deklarasi pendirian FPI di Tulungagung. tongi SKT. Seperti diberitakan sebelumnya, kendati menuai pro dan kontra, pendirian Front Pembela Islam (FPI) di Tulungagung bakal

terus berlangsung. Rencananya deklarasi pendirian organisasi masyarakat tersebut akan dilakukan pada Selasa (28/10) pekan depan.Q wed

EKONOMI - BISNIS

8 Panen, Harga Kacang Kedelai Lokal Naik

Lamongan Bhirawa Harga jual komoditi kacang kedelai lokal di sejumlah pasar tradisional di Lamongan mulai membaik. Meski memasuki musim panen, harga bahan baku utama pembuatan tempe ini justru naik dari Rp 6 ribu perkilogram menjadi Rp 7 ribu perkilogram.

Kenaikan tersebut merata terjadi di empat pasar tradisional yang dipantau Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan (Diskopindag) setempat.

Seperti diungkapkan Plt Kadiskopin-

dag Setyo Basuki melalui Kabag Humas dan Infokom Mohammad Zamroni, empat pasar tersebut adalah di Pasar Sidoharjo/Lamongan, Pasar Babat/Babat, Pasar Blimbing/Paciran dan Pasar Mantup/Mantup.

“Di Pasar Sidoharjo dan Babat harga jual kedelai ini mencapai Rp 7 ribu perkilogram, naik Rp 1.000 dibanding harga jual minggu lalu yang sebesar Rp 6 ribu perkilogram,” kata Mohammad Zamroni, Selasa (21/10).

Sedangkan di Pasar Blimbing/Paci-

ran, minggu lalu kedelai yang dijual Rp 6.300 perkilogram, minggu ini naik menjadi Rp 7.300 perkilogram. Sementara di Pasar Mantup/Mantup naik dari Rp 6.2000 perkilogram menjadi Rp 7.200 perkilogram.

Komoditi lain yang mengalami kenaikan adalah bawang merah yang naik Rp 13 ribu perkilogram menjadi Rp 15 ribu perkilogram di Pasar Sidoharjo. Sementara di tiga pasar lainnya malah kompak turun hingga Rp 2 ribu perkilogram.

Rabu Wage 22 OKTOBER 2014

Seperti di Pasar Babat/Babat yang turun dari Rp 12 ribu perkilogram menjadi Rp 10 ribu perkilogram. Di Pasar Blimbing/Paciran turun dari Rp 14.500 perkilogram menjadi Rp 12.500 perkilogram dan di Pasar Mantup/Mantup harga jual minggu ini Rp 12 ribu, atau turun dari harga minggu lalu yang sebesar Rp 14 ribu perkilogram.

Komoditi jenis sayuran lain juga mengamalami kenaikan harga. Seperti wortel yang naik dari Rp 5.500

perkilogram menjadi Rp 7.500 perkilogram di Pasar Babat/Babat. Sedangkan buncis naik Rp 2 ribu perkilogramnya di Pasar Blimbing/Paciran, yakni dari Rp 8 ribu perkilogram menjadi Rp 10 ribu perkilogram.

Data dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Lamongan, total sasaran panen kedelai di Lamongan tahun ini diperkirakan mencapai 21.122 hektar.

Dengan produktivitas sebesar 14 kuintal perhektar dan sasaran produksinya sebesar 29.568 ton. Q yit

Petani kedelai di Kecamatan Sugio saat melakukan panen raya pada awal September lalu. suprayitno/bhirawa

Kurs JUAL

BELI

USD

12,205.00

12,083.00

SGD

9,592.86

9,490.26

EUR

15,447.87

15,291.04

JPY

11,210.62

11,096.52

GBP

19,685.44

19,483.84

Sumber: Bank Indonesia (20 OKTOBER 2014)

RAGAM EKBIS

C-BEST Next-G Jawab Tantangan Pasar Regional Surabaya,Bhirawa Central Depository and Book Entry Settlement System (C-BEST) Next Generation (Next-G) merupakan langkah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) infra struktur untuk menjawab tantangan pasar regional. Dalam hal ini KSEI bekerja sama dengan Nasdaq OMG. Direktur Utama Heri Sunaryadi KSEI dan vendor pengembangan Nasdaq OMX, diwakili Executive Vice President, Market Technology, Lars Ottersgard mengatakan, bahwa proyek C-BEST Next-G tersebut merupakan tindak lanjut dari proses tahapan pengembangan yang telah dilakukan KSEI sejak tahun 2012, termasuk proses design study yang telah diselesaikan tahun ini.

Sebagai sistem utama KSEI, C-BEST merupakan plaftorm elektronik terpadu yang telah mendukung aktivitas penyelesaian transaksi Efek secara pemindahbukuan sejak tahun 2000, tepatnya pada saat implementasi perdagangan tanpa warkat (scripless) di pasar modal Indonesia. Lebih dari empat belas tahun beroperasi, C-BEST memerlukan beberapa perubahan seiring dengan adanya perkembangan pasar modal serta kebutuhan pasar. Q ma

KEHILANGAN SITUBONDO HILANG STNK nopol P 5196 EZ, a/n Misbahul Ikhwan, Ds. Sumberanyar, rw 01/03, Kec. Banyuputih, Situbondo No. 1627/IMB/BI-II/2014

TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2009, Biru, AG3605TW, a/n. Waty Sulistyo, Ds. Sodo, Pakel-T.Agung No. 1628/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Suzuki FK110SDK6, th. 2008, Biru Hitam, AG2774RP, a/n. Dinkes T.Agung, Jl Pahlawan 1, Ds/Kec. Kedungwaru-T.Agung No. 1629/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Spd Motor Honda NC11B3CA/T, th.

2010, Pink, AG2907RM, a/n. Dwi Susilo, Ds. Majan, Kedungwaru-T.Agung No. 1630/IMB/BI-II/2014

Pertumbuhan Ekonomi Banyuwangi Diprediksi Capai 7% Banyuwangi, Bhirawa Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, pada tahun 2015 diproyeksikan meningkat pada kisaran 6,8 hingga 7,24 persen atau di atas rata-rata pertumbuhan nasional.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, mengemukakan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu bisa dicapai, asalkan kondusivitas wilayah tetap terjaga dengan baik seperti beberapa tahun terakhir. “Kondusivitas wilayah yang meningkat itu, antara lain stabilitas sosial, politik dan keamanan dalam pengembangan usaha, ketersediaan SDM berkualitas, infrastruktur transportasi barang, jasa, kapital, dan aksesibilitas komunikasi dan informasi,” katanya, Selasa (21/10).

Abdullah Azwar Anas mengemukakan hal itu saat penyampaian substansi Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2015 di gedung DPRD Banyuwangi. Ia menyebutkan pertumbuhan ekonomi Banyu-

wangi pada 2011 dan 2012 mampu mencapai angka di atas 7 persen. Namun, mengalami fluktuasi pada 2013 sehingga sedikit turun menjadi 6,76 persen.

“Meskipun turun, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi masih di atas rata-rata nasional yang hanya 5,8 persen. Untuk tahun 2015, pertumbuhan diproyeksikan bisa kembali meningkat,” ujarnya. Dalam paparan di hadapan anggota dewan, bupati mengatakan pendapatan daerah pada RAPBD 2015 diproyeksikan naik sebesar 5,65 persen, dari Rp2,07 triliun menjadi Rp2,19 triliun.

Peningkatan pendapatan daerah tersebut ditunjang dari pendapatan asli daerah (PAD) yang diproyeksikan meningkat 15,21 persen dari target yang ditetapkan pada APBD 2014, yakni dari Rp208,9 miliar menjadi Rp240,6 miliar.

Selain itu, hasil pajak daerah juga ditargetkan meningkat dari Rp11,4 miliar menjadi Rp75,6 miliar. “Untuk dana perimbangan, terjadi peningkatan sebesar Rp21,9 miliar atau naik 1,59 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD 2014 atau menjadi Rp1,40 triliun,” tambahnya. Sementara pendapatan lain-lain yang sah, diproyeksikan mencapai Rp544,1 miliar atau meningkat 13,18 persen dibanding target yang ditetapkan dalam APBD 2014 sebesar Rp480,8 miliar.

Sedangkan untuk belanja daerah, bupati mengatakan dalam RAPBD 2015 direncanakan mencapai Rp2,32 triliun atau naik Rp102,2 miliar dibanding sebelumnya. “Peningkatan belanja tidak langsung, salah satunya untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat kurang mampu, selain juga sebagai dukungan Pemkab Banyuwangi dalam penyelenggaraan perkuliahan di kampus Universitas Airlangga di Banyuwangi yang dimulai tahun ini,” ujar bupati.

Q nan,ant

Pabrik Rokok Hentikan Pembelian Tembakau Bojonegoro, Bhirawa Sejumlah pabrik rokok di Bojonegoro menghentikan pembelian tembakau, karena panen tanaman tembakau Virginia Voor Oogst (VO) dan Jawa yang merupakan tanaman Juni sudah habis. “Panen tembakau Virginia VO dan Jawa yang ditanam petani Juni sudah habis, sehingga pabrik rokok sudah menutup pembelian tembakau sejak beberapa waktu lalu,” kata Kepala Bidang Usaha Perkebunan Dinas Perhutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Bojonegoro Khoirul Insan di Bojonegoro, Selasa (21/10).

Meski demikian, katanya, panen tanaman tembakau Virginia VO dan Jawa di daerahnya saat ini masih berlangsung, karena masih ada tanaman tembakau yang ditanam Juli.

“Meski pabrik sudah menutup pembelian tembakau tetap ada pembeli tembakau yaitu pedagang,” jelasnya.

Sesuai data di Dishutbun, dari tanaman tembakau seluas 6.039 hektare yang merupakan tanaman tembakau Virginia VO seluas 4.863,5 hektare, dengan rincian tanaman Mei-Juni seluas 2.114 hektare dan Juli 2.749,5 hektare. Sementara itu, lanjutnya, areal tanaman tembakau Jawa tertanam seluas 2.076,2 hektare, dengan rincian tanaman Mei-Juni 1,486,7 hektare dan Juli 589,5 hektare. “Kami tidak merekomendasikan penanaman tembakau Juli, dengan pertimbangan kalau panen bisa terganggu hujan, sehingga bisa menurunkan kualitas,” tandasnya.

Ia menyebutkan harga tembakau panenan tahun untuk kualitas terbaik berkisar Rp 21.000-Rp 30.000 per kilogram, dan petikan bawah berkisar Rp 8.000-Rp 14.000 per kilogram.

“Harga tembakau tahun ini cukup bagus,” ucapnya.

Sesuai pemantauan yang dilakukan, menurut dia, di sejumlah gudang pembelian masih ada tembakau yang dimasukkan pedagang ke gudang pembelian ditolak, karena kualitasnya tidak sesuai. “Tembakau yang ditolak tersebut tersebut merupakan campuran antara tembakau kualitas bawah dengan atas,” ucapnya. Oleh karena itu, ia mengimbau para pedagang juga petani di daerahnya menjaga dan berusaha meningkatkan kualitas tembakau. “Apalagi pada 2015 sudah masuk pasar bebas, sehingga persaingan dalam jual beli tembakau dengan negara lain akan semakin ketat,” katanya, menegaskan. Q bas

Pemkab Minta Pertamina EP & TGE Tanggungjawab Sumur Tua Blow Out, Petani Terancam Gagal Panen

Tuban, Bhirawa Petani yang memiliki lahan pertanian disekitar sumur tua di Lapangan Tawun, Kecamatan Bangilan mulai resah karena terancam gagal panen. Pasalnya, lahan pertanian warga yang berada ditempat tersebut dicemari minyak yang berasal dari sumur tua tersebut. Pemkab Tuban meminta agar Pertamina EP & TGE bertanggung jawab Selain itu, hingga saat ini para petani yang tanamannya mati akibat tercemar minyak dari sumur tua tersebut belum mendapatkan ganti rugi. Sehingga, petani yang ada didaerah tersebut dapat dipastikan akan rugi jutaan rupiah.

Padahal akibat peristiwa muncratnya minyak dari sumur tua ke lahan pertanian, para petani merasa dirugikan lantaran sawah yang mereka garap sempat terkena imbas luberan minyak mentah sehingga mengganggu hasil panen.

“Iya, yang tanamannya ter-

kena imbas blow out sumur tua yang ada di Tawun pasti dirugikan,” terang Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Media Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Teguh Setyobudi, Selasa (21/10).

Meski begitu, tampaknya permasalahan ini cukup rumit. Karena sampai sekarang Pemkab Tuban belum dapat menyelesaikan permasalahan yang menimpa petani tersebut, terkait ganti rugi yang dituntut petani kepada penambang yang ada disana. “Sampai saat ini belum ada penyelesaian, kita masih mencoba melakukan mediasi mengenai permasalahan ini,” ungkapnya.

Diketahui, salah satu sumur tua yang ditambang secara tradisional mengalami blow out. Minyak mentah bercampur gas muncrat tanpa bisa dikendalikan. Keluarnya minyak mentah tersebut mencemari lahan pertanian milik warga.

Kejadian tersebut terjadi di Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Tawun, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Bahoro, KPH Jatirogo Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, meminta kepada PT Tawun Gegunung Energi (TGE) selaku Kerja Sama Operasi (KSO) dari Pertamina EP yang mempunyai mandat pengelolaan lapangan tersebut untuk bertanggung jawab atas kerugian petani karena pencemaran minyak mentah. ”Kerugian petani yang ada di sekitar sumur tua yang mengalami blow out, seharusnya menjadi tanggung jawab TGE. Kita minta supaya rekanan itu yang bertanggung jawab, mengganti kerugian petani yang ada di sana,” Kata Teguh.

Saat disinggung jika penambangan sumur yang blow out tersebut dilakukan warga biasa secara tradisional, Pemkab berdalih karena

wilayah Minyak dan Gas Bumi (Migas) mutlak kewenangan dari Pertamina EP. Sehingga Pertamina EP ataupun rekanannya yang diserahi wilayah tersebut, semestinya dapat melakukan tindakan, saat melihat sumur tersebut ditambang oleh orang-orang yang tidak mempunyai kewenangan. ”Pengawasan sumur tua kan wewenangnya, kenapa membiarkan saja ketika mengetahui ada yang menambang sumur tua di sana.

Jadi kita berpandangan yang semestinya bertanggung jawab atas kerugian petani ya pemegang kuasa wilayah tersebut,” Pungkas mantan Kepala Kantor Kesbangpol Linmas Pemkab Tuban ini.

Sementara itu Asset 4 Legal & Relationa Manegr PT Pertamina EP Sigid Aryono saat dikonfirmasi (21/10) menyatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu pada PT TGE selaku KOS.

Teguh Setyobudi

“Karena lapangan Tawun dan Gegunung termasuk lapangan yg dikerjasamakan dengan KSO Tawun Gegunung maka akan kita komunikasikan dengan KSO TGE agar dapat segera diselesaikan,” kata Sigid saat dikonfirmasi bhirawa via email-nya . Q hud

Upaya Pemkab Situbondo Mengembangkan Pasir Putih

Gabungkan Wisata Laut dan Wana Wisata Pesona pantai Pasir Putih (Papu) hingga saat ini masih dikunjungi oleh para wisatawa. Mereka menikmati keindahan pantai yang berada di jalur pantura Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo itu.

sawawi/bhirawa

Kawasan wisata laut Pasir Putih ini yang nanti akan dikembangkan menjadi kawasan unggulan bernama wana wisata.

Untuk mendongkrak kunjungan wisatawan, Pemkab Situbondo melalui Perusda Pasir Putih melakukan kerjasama dengan Perhutani. Langkah strategis ini dilakukan guna merealisasikan kawasan wana wisata, di jalur selatan pusat wisata kebanggaan masyarakat Kota Santri tersebut, dalam waktu dekat ini.

Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Edi

Susilo yang mengatakan staf ahli yang berjumlah empat orang melakukan pertemuan dengan Biro Perencanaan Perhutani Malang. “Nanti urusan teknis dan desainnya kita serahkan kepada Perusda Pasir Putih dengan didampingi pihak Perhutani,” kata mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Situbondo itu Selasa (22/10).

Dengan adanya tambahan sta-

tus wana wisata di kawasan Pasir Putih, imbuh Edi Susilo, pihaknya sangat optimis, animo pengunjung wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik bakal kian bertambah pesat.

Ini karena, urai mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo itupara wisatawan akan dapat tambahan fasilitas wisata. “Nanti dilokasi wana wisata bisa dijadikan jalur jalan lingkar yang berada dilereng gunung setempat.

Selain itu juga bisa dibangun hotel dan pusat makanan unggulan sebagai tempat oleh-oleh para

wisatawan,” terangnya.

Tak hanya itu kawasan Pasir Putih saja yang akan dikembangkan di Kabupaten Situbondo, melainkan tempat wisata lain yang berhubungan dengan lahan milik Perhutani, juga disepakati dijadikan kawasan wana wisata.

Seperti, sebut mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo itu-kawasan wisata pemandian Taman di Kecamatan Besuki. “Disana juga disepakati dengan pihak Perhutani untuk dijadikan kawasan wisata unggulan (wana wisata),” pungkas Edi Susilo. Q awi

OLAHRAGA

Rabu Wage 22 OKTOBER 2014

Sekolah Pinggiran di Sidoarjo Lahirkan Atlet Berprestasi

LINTASAN

Wali Kota Makassar Bagikan Bonus Porda 2014 Makassar, Bhirawa Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto dijadwalkan membagikan bonus bagi seluruh tim peraih medali pada Pekan Olahraga Daerah (Porda) XV 2014 di Balai Kota Makassar, Selasa.

"Wali Kota Makassar akan memberi bonus bagi seluruh tim peraih medali Porda 2014 di ruang Aula kantor Wali Kota Makassar, besok pagi," jelas Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Makassar Agar Jaya di Makassar, Selasa.

Sesuai hasil Porda XV di Kabupaten Bantaeng, Sulsel, 9-16 September 2014, maka diketahui sebanyak 387 orang berhak mendapatkan bonus dari Pemkot Makassar. 387 orang itu terdiri dari atlet, pelatih, mekanik, dan manajer tim cabang olahraga.

Pada pelaksanaan Porda 2014, Kontingen Makassar sukses menjadi juara umum setelah mengoleksi 57 emas, 47 perak dan 57 medali perunggu.

"Anggaran bonus sebenarnya sudah ada sejak lama namun karena beberapa hal sehingga baru bisa kita berikan. Mudahmudahan dengan pencairan bonus ini semakin memotivasi atlet dalam meningkatkan kemampuannya," katanya.

Mengenai besaran jumlah bonus pada Porda 2014 ini telah dijanjikan naik dua bahkan tiga kali lipat dibandingkan dengan pelaksanaan Porda 2010 di Pangkep.

"Untuk atlet Porda mengalami peningkatan dua kali lipat dan atlet pepaprov sebanyak tiga kali lipat. Pada pelaksanaan Porda 2014 ini memang nilainya disamakan antara atet Porda dan Pepaprov atau yang sebelumnya masih Porcada," jelasnya.Q ant

Sidoarjo, Bhirawa Meski berada dalam sekolah yang di pinggiran Kabupaten Sidoarjo, SMPN 1 Jabon, mampu menorehkan banyak prestasi, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi hingga pada tingkat nasional.

Salah satunya ditorehkan oleh siswanya, Adela Aerlene Samantha, siswi kelas 9B. Yang telah menorehkan prestasi yang cukup membanggakan sebagai juara I pertama dalam kejuaraan pencak silat pelajar tingkat Jawa Timur tahun 2014 ini.

Akhirnya siswi yang lahir pada tahun 2002 itupun ditunjuk oleh Pemprov Jatim dalam laga pencak silat dikejuaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Jakarta pada awal tahun 2014 kemarin.

Namun sayang dalam kejuaraan di O2SN itu, Adela tersingkir dalam sesi penyisihan

oleh atlet pencak silat dari Provinsi Jawa Tengah (Jateng).

“Meskipun tersingkir, namun kami tetap bangga karena salah satu siswi terbaik SMPN 1 Jabon bisa mewakili Provinsi Jatim di event nasional,” kata Sugito, S.Pd , guru pembimbing SMPN 1 Jabon, Selasa (21/10) kemarin.

Dikatakan oleh Sugito bahwa untuk meningkatkan prestasi anak didiknya itu, pihak SMPN 1 Jabon mengadakan kegiatan ekstrakurikuler olahraga pencak silat sebanyak dua kali dalam seminggu.

Kepala SMPN 1 Jabon, Agus Pujiono, S.Pd, M.Si menga-

takan bahwa pihaknya selalu mendukung para siswanya yang mempunyai bakat dan hobby positif, baik dibidang akademik maupun dibidang olahraga.

“Sebagai bentuk dukungan itu, kami menyediakan sarana dan prasarana bagi siswasiswi yang mempunyai bakat dibidang akademis maupun dibidang olahraga,” ucapnya.

Adela sendiri mengakui, dalam menunjang prestasi olah raganya itu,ia tidak hanya berharap dari ekstrakurikuler yang diadakan oleh SMPN 1 Jabon saja. Tapi setiap hari sepulang sekolah, ia juag berlatih pencak silat di perguruan perisai diri.

Puteri bungsu dari empat bersaudara itu mengatakan, meski mengasah kemampuannya di bidang olah raha, tapi ia tetap tidak meninggalkan pelajaran akademisnya dan tetap menjadi prioritas. Q ali

Surabaya, Bhirawa Hasil kurang memuaskan di putaran pertama babak delapan besar Indonesia Super League (ISL), membuat Persebaya harus kerjas ekstra keras untuk bisa menaklukkan Persib Bandung di Stadion Jalak Harupat, sore nanti, Rabu (22/10).

Jika kembali menuai seri atau kalah maka peluang tim berjuluk bajol ijo itu semakin tipis untuk melaju ke babak semifinal.

Dari tiga kali bertanding, melawan Mitra Kukar, Pelita Bandung Raya dan Persib Bandung, tim asuhan Rachmad Darmawan (RD) itu hanya menuai hasil seri. Sehingga pada pertandingan nanti tim kebanggaan arek-arek Suroboyo itu harus mampu meraih kemenangan agar bertanding ke babak empat besar yang rencanannya digelar di Jakarta.

Pertemuan Persebaya dengan Persib Bandung di Stadion Jalak harupat tersebut adalah yang kedua. Sebelumnya pada putaran pertama babak delapan besar, Persib berhasil mencuri satu poin setelah

kedua tim bermain imbang 1-1.

Bermodal pertemuan di putaran pertama lalu, manager-coach Persebaya, Rahmad Darmawan mengaku sudah mengetahui bagaimana plus dan minus dari klub berjuluk Maung Bandung tersebut.

"Dengan kualitas dan materi pemain lawan yang kita tahu persis, sangat luar biasa kedalamannya. Baik starting eleven maupun pemain cadangannya. Kita sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi mereka dalam beberapa latihan terakhir," ucap Rahmad, Selasa (21/10).

Lebih lanjut Rachmad Darmawan menganggap semua pemain Persib berbahaya, sehingga para pemain harus waspada dengan pergerakan tim yang didentik dengan warna biru itu.

Bagi pelatih yang akrab disapa RD tersebut, tim berjuluk Maung Bandung ini tak ubahnya tim yang sempurna. Sebab di setiap lini, Maung Bandung diperkuat penggawa yang tak usah diragukan lagi kualitasnya. "Saya pikir Persib Bandung punya tim yang di setiap lininya terdapat key player yang sangat menentukan permainan. Dan banyak sekali pemain penting," katanya.

"Karena memang kita tahu, mayoritas pemain Timnas senior ada di Persib Bandung, Mitra Kukar dan Arema.

Persib Bandung salah satu yang terbanyak. Saya pikir semua akan menjadi perhatian dari kita," tutup Rahist mad. Q wwn Pemain Persebaya saat mencoba lapangan Stadion Jalak Harupat.

Medan, Bhirawa Persatuan Gulat Seluruh Indonesia Kota Medan menyiapkan 14 atlet terbaiknya untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, 11-14 November 2014.

Pelatih gulat PGSI Medan, Mangasih Simangunsong, Selasa, mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pembinaan secara intensif kepada ke-14 atlet binaan tersebut, dalam upaya meraih medali sebanyaknya di Porprov Sumut.

Ke-14 atlet tersebut yakni Almario Naibaho, Gunawan Hutapea, Zulfikar Muda Siregar, Oktavianus Tarigan, Febrianto Sembiring, Mei Fernando, M. Fauzan Hakim, Putra Maulana, Erianto Manulang, Andre Tampubolon, M. Taufik, Delfina Siregar, Sania, dan Siti Aminah Siregar.

"Mereka semuanya masih relatif muda, jadi selain porprov, mereka juga nantinya bisa dipersipkan menghadapi berbagai kejuaraan lainnya," katanya.

Sementara Pelaksana tugas Ketua KONI Medan Edy Sibarani mengatakan pihaknya berharap para atlet terus dengan konsentrasi penuh mempersiapkan diri demi meraih hasil terbaik, mengingat Porprov hanya tinggal dua pekan lagi.

Namun, pesan dia, yang tidak kalah penting dilakukan adalah tetap menjaga kondisi fisik sehingga ketika bertanding benar-benar fit, karena Porprov juga dijadikan sebagai bahan evaluasi atas latihan yang digelar selama ini.Q ant

PBSI Jatim Gelar Eksebisi Peraih Medali Emas AG 2014 tawan, Selasa (21/10), di Surabaya. “Ya karena kita dianggap sukses melakasanakan Jaya Raya Junior International Challenge 2014, kini kita diberi kepercayaan lagi untuk menggelar acara atas sukses atlet Indonesia meraih medali emas di Asian Games Incheon lalu,” ujar Wijanarko Adi Mulya yang akrab disapa Wijar.

Dijelaskan Wijar, acara yang dihelat Sabtu (25/15) di GOR Sudirman ini, bertemakan “Sumbangsih Bulutangkis Untuk Negeri Tercinta”. “Acara ini bertu-

juan untuk lebih mendekatkan bulutangkis pada masyarakat, jadi kami berharap masyarakat Jawa Timur khususnya pecinta bulutangkis bisa hadir untuk meramaikan. Apalagi kami juga menyiapkan beberapa door prize untuk dibagikan kepada mereka yang ikut meramaikan,” tutur Wijar.

Acara itu sendiri, sambung Wijar, pihak Jaya Raya akan memberikan penghargaan kepada empat atlet peraih medali emas Asian Games seperti Akhsan, Hendra Setiyawan, Gracia

Polii dan Nitia. “Berupa apa penghargaannya, ya kita lihat sama-sama nanti Sabtu, 25 Oktober, mendatang,” paparnya.

Pada acara itu, sergah Wijar, selain pemberian penghargaan juga dilaksanakan eksebisi permainan keempat atlet peraih medali emas Asian Games tersebut dan beberapa atlet nasional maupun Jawa Timur lainnya.

“Ya nanti ada eksebisi dari atlet peraih medali emas Asian Games Incheon,” tandas Wijar menutup wawancara.Q wwn

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUMAJANG Jalan Mayjen Panjaitan No. 106 Telp. (0334) 887014 LUMAJANG

PENGUMUMAN TENTANG SERTIFIKAT HILANG

Nomor : 811/Peng-35.08/X/2014 Untuk mendapatkan sertipikat baru sebagai pengganti yang hilang berdasarkan pasal 59 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa : No. Nama / Alamat Pemohon Hak Atas Tanah Jenis & Nomor Hak 1.

TARMIN HARIADI Jl. Lely No. 42 RT.006 RW.009Kel.Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang

2.

SIHABUDI, BSc Jl. RA. Kartini No. 22 RT.001 RW.005 Kel.Jogotrunan Kec.Lumajang, Kota Lumajang

Hak Milik No. 5288

Hak Milik No.

ali/bhirawa

Adela didampingi kepala sekolah dan guru olah raga pembimbingnya.

Hadapi Persib, Persebaya Wajib Menang Sulsel Seleksi Atlet Melalui Kejurda

PGSI Medan Siapkan 14 Atlet Hadapi Porprov

Surabaya, Bhirawa Sukses melaksanakan turnamen Jaya Raya Junior International Challenge 2014, Pengprov PBSI (Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia) Jawa Timur kembali dipercaya PB Jaya Raya menggelar sebuah event. Kali ini, permintaan bagi Jawa Timur menggelar acara untuk memberi kehormatan bagi atlet peraih medali emas Asian Games Incheon belum lama ini.

Demikian kata Ketua Umum Pengprov PBSI Jawa Timur, Wijanarko Adi Mulya, kepada war-

9

NIB

Terdaftar Atas Nama

Tanggal Pembukuan

Letak TanahDesa / Kelurahan

Keterangan

-

Haji TARMIN HARIADI

20-01-1996

Desa Sembersuko Kecamatan Sumbersuko (dahulu Kec. Lumajang)

1. Surat Pernyataan dibawah Sumpah / Janji tgl. 15-10-2014 2. Surat Tanda Lapor Kehilangan tgl. 07-10-2014 No. Pol : STLK 1845/X/2014/POLRES

-

BAEKAH Bin PRINGGO

20-09-1983

Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Luamajang

1. Surat Pernyataan dibawah Sumpah / Janji tgl. 16-10-2014 2. Surat Tanda Lapor Kehilangan tgl. 08-10-2014 No. Pol : STLK/ 1848/X/2014/POLRES

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengumuman ini bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan–keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan Pengganti Sertipikat tersebut diatas, maka Sertipikat Pengganti akan diterbitkan dan berlaku syah menurut hukum dan Sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Lumajang, tgl. 22 Oktober 2014 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUMAJANG Drs. TONTON SUDIYANTO, MH. NIP 19600707 198403 1 013

Makassar, Bhirawa Pengprov Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Sulawesi Selatan akan menggelar kejuaraan daerah sebagai ajang seleksi atlet menghadapi Kejurnas Catur di Makassar, Sulsel, 12-21 November 2014.

Ketua Harian Percasi Sulsel Prof Wasir Thalib di Makassar, Selasa, mengatakan untuk pelaksanaan Kejurda ini dilaksanakan di Kabupaten Soppeng, Sulsel, 2426 Oktober 2014.

“Kami berharap seluruh Pengcab bisa melibatkan atlet terbaiknya pada Kejurda ini. Siapa pun yang berhasil menjadi yang terbaik pada setiap nomor akan terpilih memperkuat Sulsel di Kejurnas 2014,” katanya.

Untuk pelaksanaan Kejurda 2014 akan diikuti sejumlah kabupaten/kota di Sulsel. Bahkan secara umum merupakan atlet yang sebelumnya berlaga di Pekan Olahraga Daerah (Porda) XV di Kabupaten Bantaeng, Sulsel, 9-16 September 2014.

Pada Kejurda 2014, kata dia, pihkanya berencana mengambil sekitar 20 atlet terbaik dari kategori junior dan senior. Percasi Sulsel juga berharap seluruh atlet bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya jika berkeinginan

tampil di tingkan nasional.

Sebagai tuan rumah, kata dia, pihaknya memamg memiliki hak mendaftarkan lebih banyak atlet di kejurnas 2014. Namun begitu, Pengprov Percasi Sulsel tetap bersikap selektif sehingga atlet yang terpilih bukan hanya menjadi penggembira.

“Kami tetap melakukan seleksi ketat demi menjaga peluang meraih prestasi. Untuk kategori yang lain, kami tentu berharap bisa ikut meski tetap tergantung hasil seleksi di kejurda. Jika tidak memenuhi standar maka tentu sulit dipaksakan,” jelasnya.

Makassar, Sulsel, secara resmi ditunjuk sebagai penyelenggara.

Kepastian itu dituangkan dalam MoU yang ditandatangani Prof Wasir Thalib (Ketua Harian Percasi Sulsel) dan GM Utut Adianto selaku Ketua Harian PB Percasi pada akhir September 2014.

Setelah resmi sebagai tuan rumah, membuat pihaknya terus fokus mencari sponsor untuk membantu pembiayaan pelaksanaan.

Pengprov Percasi Sulsel hingga kini terus berupaya menjalin komunikasi dengan beberapa pihak baik dari swasta atau BUMN yang dianggap berpotensi membantu menyiapkan anggaran yang dibutuhkan.Q ant

KONI Medan Bina 400 Atlet Muda Berbakat Medan,Bhirawa Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Medan membina 400 atlet muda berbakat yang juga diproyeksikan sebagai pelapis atlet senior yang akan memasuki masa pensiun.

Pelaksana tugas Ketua KONI Medan Edy Sibarani, Selasa, mengatakan saat ini pihaknya sudah memetakan atlet muda berbakat yang akan dimasukkan dalam program atlet binaan.

Atlet tersebut sebagian besar merupakan mereka yang berhasil meraih medali pada Pekan Olahraga Kota (Porkot) yang baru berakhir September 2014 lalu.

"Mereka sebagian besar merupakan atlet yang mendapat medali pada Porkot 2014 lalu," kata pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Pertina Sumut ini.

Ia mengatakan para atlet ter-

sebut selama dalam pembinaan akan menjalani beberapa tes yakni tes kesehatan dan fisik dibawah pengawasan pengurus cabang olahraga masing-masing.

"Tes akan kita lakukan bekerja sama dengan Fakultas Olahraga Universitas Negeri Medan, karena perguruan tinggi itu memiliki tenaga dan alat tes yang cukup lengkap" katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan kepada atlet yang masuk dalam program pembinaan, diharapkan untuk terus menunjukkan peningkatan baik kesehatan maupun prestasi melalui berbagai uji coba yang dilakukan.

Karena, kata dia, pihaknya akan menerapkan sistem promosi dan degradasi terhadap atlet binaan nantinya, yang juga sebagai bahan evaluasi.Q ant

NASIONAL-POLITIK

10

Rabu Wage 22 OKTOBER 2014

Publik Tunggu Program 100 Hari Presiden Panggil Yuddy Chrisnandi Yogyakarta, Bhirawa Presiden Jokowi perlu menginformasikan dan menjabarkan program 100 hari mengawali masa tugasnya dalam rangka menjaga optimisme rakyat terhadap pemerintahan yang dipimpinnya, kata pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Mada Sukmajati.

“Memberitahukan hal apa saja yang akan dilakukan, penting bagi Jokowi untuk memastikan harapan dan optimisme baru masyarakat mulai dia dilantik hingga lima tahun ke depan,” kata Mada Sukmajati di Yogyakarta, Selasa (21/10) kemarin.

Perumusan program 100 hari, menurut Mada, untuk saat ini masih tetap relevan bagi Jokowi meskipun hal serupa juga telah dilakukan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Pengajar jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu, informasi program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang juga bermanfaat bagi Jokowi, untuk meya-

kinkan kepada masyarakat bahwa optimisme dan harapan masyarakat dipastikan terkelola dan terlembaga dengan baik.

“Baik untuk Pak SBY, Jokowi, itu masih tetap relevan untuk menjawab harapan masyarakat,” ucapnya.

Ia menilai, harapan masyarakat terhadap pemerintahan baru di bawah komando Jokowi cukup besar. Hal itu terlihat dengan munculnya berbagai sambutan meriah masyarakat di berbagai daerah yang diwujudkan dengan perayaan yang bersifat spontanitas.

“Saya lihat harapan masyarakat cukup besar kepada Pak Jokowi, sehingga benarbenar harus bisa ditangkap dan disadari pemerintahan baru ini,” tutur dia.

Presiden Panggil Yuddy Chrisnandi Presiden RI Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/10) kemarin, memanggil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Yuddy Chrisnandi untuk berdiskusi berbagai masalah kebangsaan.

“Saya baru saja diajak berdiskusi selama setengah jam mengenai masalah umum kebangsaan,” katanya saat dihubungi Selasa.

Presiden Jokowi sejak Senin (20/10) malam memanggil sejumlah nama calon menteri yang akan duduk dalam pemerintahannya.

Yuddy Chrisnandi yang disebut-sebut akan menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menyatakan dalam diskusi tersebut tidak secara spesifik membahas masalah kepemudaan dan olahraga.

Terkait pencalonannya sebagai Menpora, Yuddy mengaku belum mengetahui persis dirinya akan diposisikan di

salah satu kementerian.

“Selama diskusi itu, saya belum mengetahui akan diposisikan di kementerian apa.

Saya hanya mengetahui pencalonan sebagai Menpora dari media,” kata pria kelahiran Bandung, 29 Mei 1968 itu.

Meski demikian, anggota tim sukses Jokowi-JK itu, menjelaskan dirinya banyak bertukar pikiran dan mendapat masukan mengenai pandangan kenegaraan selama berdiskusi setengah jam bersama Presiden Joko Widodo. Nama Yuddy Chrisnandi muncul sebagai salah satu calon Menpora bersama Maruarar Sirait dan Nusron Wahid menurut analisa lembaga kajian dan penelitian publik Indo Barometer.

Doktor dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (2004) itu, menyatakan keputusan Presiden Joko Widodo adalah amanat yang harus diemban jika dirinya ditunjuk menjadi Menpora.Q ant

Kabinet Jokowi-JK Harus Tahan Banting “Nama-nama menteri tersebut menJakarta, Bhirawa jadi hak preogratif presiden. Tidak hanya Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta profesional maupun dari kalangan Sri Sultan Hamengku Buwono X berpartai politik, tapi juga yang tahan harap jajaran kabinet yang nanti akan banting. Kalau hanya predipilih Presiden Joko Widodo fesional tapi tidak tahan dan Wakil Presiden Jusuf banting percuma, tidak Kalla harus tahan banting. maksimal,” katanya.

“Harapan saya, para men Ketika ditanya apakah teri yang nanti duduk di dirinya bersedia jika nanti kabinet pemerintahan Jodipercaya oleh Jokowi-JK kowi - JK tahan banting,” untuk menjadi menteri, Sulkata Sultan usai merestan menyatakan dirinya lebih mikan peningkatan Pos baik tetap jadi gubernur.

Basarnas Yoggyakarta me“‘Aku neng daerah wae’ njadi Kantor Klas B Ba(saya tetap di daerah sarnas Yogyakarta, Selasa Sri Sultan Hamengku saja),” katanya.

(21/10) kemarin.

Joko Widodo dan Jusuf Menurut dia, tahan banBuwono X Kalla setelah dilantik ting dalam menjalankan sebagai Presiden dan Wakil Presiden tugas, karena harus mengemban akan mengumumkan nama-nama amanah rakyat. menteri susunan kabinet dari “Jangan sampai, pejabat negara kalangan profesional dan politisi. tergelincir dalam perkara pidana.

Sesuai UU No 39 Tahun 2008 menMakanya itu, menteri-menterinya kalau yebutkan ada waktu 14 hari bagi bisa yang tahan banting,” katanya.

Presiden pascamengucap sumpah Meski demikian, Sultan tidak ingin untuk mengumumkan susunan kabimenyebut nama-nama calon menteri net. Q ant yang memiliki kriteria tahan banting.

Didukung Mbah Moen, Muktamar PPP Digelar 30 Oktober

KILAS NASIONAL

KMP dan KIH Disarankan Bubar Jakarta, Bhirawa Politikus PDI-P Ahmad Basarah berpendapat Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat sebaiknya dibubarkan demi kepentingan Indonesia raya pascapelantikan Presiden-Wapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

“Pengelompokan partai-partai politik terjadi dalam rangka Pilpres, Undang-undang yang mengaturnya pun UU Pilpres. Pak Jokowi kemarin dilantik menjadi PresiAhmad Basarah den, maka selesai sudah urusan Pilpres. Selanjutnya adalah membangun bangsa. Idealnya KIH dan KMP bubarlah,” katanya dalam diskusi politik “Membangun Sinergi Pemerintah dan Parlemen yang Sehat”, di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan ke depan semuanya menghadapi musuh besar yang utama bagi bangsa Indonesia yakni neoliberalisme dan fundamentalisme agama.

“Musuh pertama Indonesia itu adalah neoliberisme yang membuat harga minyak Indonesia tinggi yang seharusnya kaya di dalam negeri dipertaruhkan di dunia internasional. Titipan kapitalisme asing masuk lewat pasar, itu tantangan nyata,” katanya.

Kedua yakni fundamentalisme agama yang ingin mengubah dasar negara Pancasila menjadi negara berdasarkan agama.

“ISIS sudah banyak pengikutnya di Indonesia, sudah banyak juga ormasormas yang menolak demokrasi menolak peraturan perundang-undangan, menolak Pancasila. Negara seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa,” katanya.

Untuk itulah, dia mengharapkan, agar jangan terjebak dalam politik pecah belah seperti masa kolonial Belanda.

“Jangan sampai kita terpecah dengan politik adu domba yang bisa membuat kita tidak bersatu dan musuh masuk,” Oleh karena itu, dia mengingatkan untuk menyadari bersama bahwa sebagai bangsa, jalan persatuan nasional adalah pilihan terbaik untuk menghadapi tantangan musuh yang ada di depan mata.

“Mari bubarkan KIH, KMP dan bentuk kegotongroyongan bangsa Indonesia menghadapi musuh bersama yaitu fundamentalisme agama dan neoliberalisme,” katanya. Q ant

antara foto

Empat Hakim Agung Baru (dari kanan) Is Sudaryono, Purwosusilo, Sudrajat Dimyati, Amran Suadi menyaksikan penandatanganan berita acara oleh Ketua MA M. Hatta Ali (kiri) usai pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan empat hakim agung di Ruang Sidang Utama Sekretariat Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (21/10).

MA Lantik Empat Hakim Agung Jakarta, Bhirawa Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali melantik dan mengambil sumpah empat hakim agung baru, yaitu Dr H Amran Suadi SH MH MM, Sudrajat Dimyati SH MH, Dr Purwosusilo SH MH dan Is Sudaryono SH MH. Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur, di sela acara pelantikan di Jakarta, Selasa (21/10), mengatakan tambahan empat hakim agung ini akan menambah formasi majelis di MA dan mempercepat penyelesaian perkara.

“Dengan tambahan empat ini, maka jumlah hakim agung saat ini menjadi 51 orang,” ujar Ridwan.

Dia juga mengatakan pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Komisi Yudisial

dan DPR yang telah meloloskan keempat hakim agung tersebut, sehingga akan memberikan dampak positif terhadap penyelesaian perkara di MA. Ridwan juga berharap keempat hakim agung ini langsung bisa bekerja karena memiliki latar belakang sebagai hakim karir.

“Mereka semua berlatar belakang sebagai hakim karir, jadi tidak perlu lagi melakukan penyusuaian dan diharapkan bisa langsung bekerja,” ucapnya, berharap.

Ridwan juga mengatakan pihaknya tahun depan (2015) kembali akan mengajukan tambahan hakim agung untuk melengkapi formasi 60 hakim agung.

“Setelah beberapa hakim agung pensiun, di antaranya Ketua Muda Pembinaan Wi-

dayatno Sastrohardjono yang pensiun sejak Juli 2014, juga untuk melangkapi 60 hakim agung, kami segera akan mengajukan permintaan kembali,” tuturnya.

Dalam seleksi calon hakim agung 2014, KY telah mengirimkan lima calon ke DPR untuk dimintakan persetujuan sebagai hakim agung.

Namun, DPR hanya menyetujui empat hakim agung dan satu calon, yakni Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Papua Muslich Bambang Luqmono dinyatakan tidak lolos.

Selanjutnya Hakim Agung Amran dan Hakim Agung Purwosusilo akan ditempatkan di Kamar Agama, sedangkan Hakim Agung Dimyati akan di Kamar Perdata dan Hakim Agung Sudaryono di Kamar TUN. Q ant

Jakarta, Bhirawa Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mengatakan, Ketua Majelis Syariah PPP Maimoen Zubair atau mbah Moen, telah menentukan pelaksanaan muktamar PPP dilakukan 30 Oktober 2014.

“Saya berharap secepatcepatnya dilaksanakan agar perselisihan selesai. Beliau (mbah Moen) menyampaikan 30 Oktober itu hari Kamis pahing, merupakan hari baik,” ujar Suryadharma Ali saat menghadiri pertemuan Ketua DPW PPP se-Indonesia yang turut dihadiri Ketua Majelis Syariah PPP Maimoen Zubair, Jajaran Mahkamah PPP dan sejumlah pengurus DPP PPP di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (21/10) kemarin.

Suryadharma mengatakan, dalam pertemuan itu dirinya disebut oleh Maimoen Zubair sebagai Ketua Umum PPP. Ucapan mbah Moen itu menurut Suryadharma, menekankan bahwa posisi Romahurmuziy (Romi) selaku ketua umum tidak diakui.

“Mbah Moen mengatakan langsung bahwa muktamar di Surabaya itu ilegal. Mbah moen juga sudah menghubungi Kapolri, untuk meminta dikeluarkan izin pelaksanaan muktamar, dan insyaallah Kapolri akan mengeluarkan izin untuk pelaksanaan muktamar 30 Oktober yang rencananya di Hotel Sahid, Jakarta,” ujar dia.

Menurut Suryadharma, muktamar 30 Oktober akan membahas antara lain, me-

ngenai AD/ART, program kerja, pokok pikiran, serta dimungkinkan adanya pembahasan mengenai sikap politik PPP lima tahun ke depan.

“Pembahasan sikap politik itu bisa jadi pengukuhan ke Koalisi Merah Putih atau bisa jadi ada perubahan ke Koalisi Indonesia Hebat. Itu sepenuhnya wewenang muktamar, bukan wewenang Suryadharma Ali,” kata dia.

Suryadharma Ali mengatakan muktamar 30 Oktober akan mengundang Presiden Joko Widodo beserta seluruh ketua umum partai politik baik dari Koalisi Merah Putih maupun Koalisi Indonesia Hebat, untuk didengarkan pokok-pokok pikirannya.

Dia menilai muktamar itu juga akan mengundang kubu Romi dengan catatan Romi melepaskan jabatannya sebagai ketua umum terlebih dulu. Karena, kata dia, tidak mungkin ada dua ketua umum dalam satu muktamar.

“Logikanya juga kalau Romi merasa ketua umum, dia tidak akan hadir, karena dia seharusnya menganggap muktamar 30 Oktober ilegal,” kata dia.

Sebelumnya PPP kubu Romi menggelar Muktamar PPP ke-VIII di Surabaya tanggal 15-18 Oktober 2014, yang hasilnya menunjuk politisi PPP Romahurmuziy (Romi) menjadi Ketua Umum secara aklamasi. Seusai muktamar tersebut, Romi juga menyatakan PPP merapat ke kubu Jokowi.Q ant

Bumi Bung Karno Bersholawat Berlangsung Meriah Dihadiri Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf Pelaksanaan Bumi Bung Karno Bersholawat bersama Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf di Alun-alun Kota Blitar tampak meriah dengan dihadiri puluhan ribu umat Islam dari Kota Blitar dan wilayah sekitarnya, Senin malam (20/10) kemarin.

htn/bhirawa

Habib Syech Bin Abdul Qodir As Segaf Dari Solo bersama Walikota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar, SH, Wakil Walikota Blitar, H Purnawan Buchori, Sekretaris Daerah Kota Blitar, Drs. Santoso, MPd saat mengikuti Bumi Bung Karno Bersholawat, Senin malam (20/10) kemarin

Bahkan puluhan ribu yang hadir dalam kegiatan tersebut larut dalam pembacaan Sholawat Nabi Muhammad SAW bersama Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf yang didampingi Walikota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar, SH, Wakil Walikota Blitar, H Purnawan Buchori, Sekretaris Daerah Kota Blitar, Drs. Santoso, MPd serta sejumlah ulama’ dan tokoh masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar.

Di sisi lain tak hanya memimpin sholawat, Habib Syech Bin Abdul Qodir As Segaf juga memberikan tausiyah bahwa Islam merupakan Rahmatan Lil Alamin. Dimana Islam merupakan Agama yang cinta damai dan mengutuk tinda-

kan kekerasan yang bisa mengancam keselamatan umat termasuk aksi terorisme yang menyebabkan korban jiwa.

“Jika ada aksi para teroris yang mengatasnamakan Islam, itu justru mencoreng nama Islam dan menyebabkan kerugian besar bagi kaum Muslimin,” ujar Habib Syech Bin Abdul Qodir As Segaf.

Ditegaskan Habib Syech Bin Abdul Qodir As Segaf, Islam tidak mengajarkan kekerasan atas nama apapun. Bahkan dikatakannya Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencontohkan kekerasan atau tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain.

“Kita harus bisa membedakan mana yang benar dan mana saja

yang salah atau merugikan, sebab Rasullah tidak pernah mengajarkan kekesaran,” terang Habib Syech Bin Abdul Qodir As Segaf yang melanjutkan bersholawat di Alon-aloon Kota Blitar.

Tampak hadir undangan dalam acara tersebut, Walikota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar, SH, Wakil Walikota Blitar, H Purnawan Buchori, Sekretaris Daerah Kota Blitar, Drs. Santoso, MPd seluruh Forpimda Kota Blitar serta para Kiai dan Tokoh Agama di Kota Blitar. Sementara itu, menyaksikan puluhan ribu umat Islam membaca sholawat bersamasama yang membuat seluruh masyarakat yang hadir bergetar.

Apalagi para Syekher sebutan pengagum Habib Syech bin Abdul Qadir Assegaf tidak hanya datang dari Kota Blitar, tetapi juga dari Malang, Kabupaten Blitar, Kediri, Tulungagung, Ngajuk,

bahkan Trenggalek yang mengikuti lantunan sholawat dari suara merdu Habib Syech.

Walikota Blitar yang saat itu juga tepat memperingati hari ulang tahunnya juga dalam sambutan yang disampaikan oleh Wakil Walikota Blitar, H Purnawan Buchori mengatakan Bumi Bung Karno Bersholawat ini selenggarakan menyongsong tahun baru Islam meningkatkan Syiar Islam dan menjalin ukhuwah islamiah serta yang tidak kalah penting untuk mencapai Visi Kota Blitar mewujudkan masyarakat yang Nasionalis - Religius.

“Kami berharap, pelaksanaan Bumi Bung Karno Bersholawat ini dapat lebih khusyu’, tertib, dan yang paling penting dapat menjadi wujud syukur dan kebahagiaan kita dalam mensyukuri nikmat yang diberikan Alloh SWT,” kata H Purnawan Buchori.

Q htn,adv

Rabu Wage 22 OKTOBER 2014

SAMBUNGAN Kembangkan Wisata Pulau Giliyang, BPWS Anggarkan Rp 15 Miliar l Sambungan hal 1

Ketua Bidang Ekonomi DWP Setdaprov Jatim Ny Hadi Prasetyo didampingi Wakil Sekretaris Ny Gatot Sulistyohadi dan Anggota Bidang Pendidikan Ny Supratomo melihat produk Fiesta di Mojokerto, Selasa (21/10).

Dharma Wanita Ngangsu Kaweruh Proses Daging Ayam Olahan Mojokerto, Bhirawa Rombongan pengurus dan anggota Organisasi Dharma Wanita Persatuan (DWP) Setdaprov Jatim yang diketuai Hj Chaerani Yuliati Akhmad Sukardi SSos mengadakan kunjungan lapangan untuk ngangsu kaweruh mengenai proses daging ayam olahan di pabrik Fiesta yang berlokasi di Ngoro Industri Park Blok U no 11 – 12, Ngoro Mojokerto, Selasa (21/10).

Ketua Bidang Ekonomi DWP Setdaprov Jatim Ny Hadi Prasetyo memimpin rombongan dua bus anggota DWP berkunjung ke pabrik untuk melihat dari dekat proses pengolahan daging ayam. Mungkin belum banyak yang mengetahui adanya pabrik pengolahan daging ayam yang baru diresmikan di Kawasan Ngoro Industri, Mojokerto ini. Karena selama ini masyarakat hanya mengenal PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak di sektor industri pakan ternak.

Dalam sambutan tertulis Ketua (DWP) Setdaprov Jatim Hj Chaerani Yuliati Akhmad Sukardi SSos yang dibacakan Ketua Bidang Ekonomi DWP Setdaprov Jatim Ny Hadi Prasetyo megatakan, manusia memiliki tiga kebutuhan dasar, salah satu adalah kebutuhan pangan. Yang perlu diperhatikan dengan baik dan dipertimbangkan dalam pemenuhan kebutuhan pangan adalah kandungan gizi.

Upaya pemenuhan kebutuhan protein dapat diperoleh dengan mengonsumsi produk segar ataupun olahan. Dan masyarakat sekarang menuntut semua serba praktis, termasuk dalam mengolah makanan. Apalagi ibu-ibu dengan kesibukan dalam organisasi baik DWP, PKK, maupun organisasi wanita lainnya, maka tanggung jawab domestik, terutama menyiapkan makanan untuk keluarga, biasanya ingin yang serba praktis, cepat dan mudah dalam penyajiannya.

Oleh karena itu banyak ibu-ibu yang menyukai makanan olahan beku karena dapat disimpan di dalam pendingin (freezer) sehingga sewaktu-waktu siap untuk dimasak dan disajikan untuk keluarga. Namun dengan banyaknya pilihan produk yang ditawarkan membuat para konsumen terkadang agak bingung menentukan pilihan. “Untuk itu DWP ngangsu kaweruh ke pabrik ini untuk mendapatkan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan bila membeli produk daging olahan yang halal dan tanpa bahan kimia, tanpa bahan pengawet, sehingga yakin aman dikonsumsi keluarga,” tambahnya. n kar, iib

UMK Jember 2015 Diusulkan Rp 1,4 Juta l Sambungan hal 1

san Gubernur Jatim, ongkos upah kerja disesuaikan kondisi perusahaan. “Sekarang tergantung kekuatan perusahaan. Kalau terjadi pengangguran terbuka, tambah tidak karu-karuan. Katakanlah kalau perusahaan itu tutup dan tidak mampu,” katanya.

Haryadi menyarankan perusahaan agar membuat permohonan penangguhan pembayaran UMK kalau tidak mampu.

“Yang penting, masing-masing perusahaan terkondisi baik,” katanya. n efi

Bebas Pajak l Sambungan hal 1

tuhkan, tidak hanya pihak hotel saja yang berusaha dengan banyak menggelar promo.

“Setidaknya pemerintah bisa mendatangkan tamu baik dari Surabaya sendiri maupun dari luar kota dan bisa mencegah tamu lebih memilih wisata maupun hotel di luar kota,” ujar pria kelahiran Jogjakarta ini.

Salah satunya adalah dengan membebaskan pajak bagi bisnis perhotelan dan restoran saat weekend. “Di Singapura dan Hongkong bebas pajak bagi bisnis perhotelan dan restoran ini sudah berjalan lama dan hasilnya hotel maupun restoran di sana bisa berkembang meskipun persaingan bisnis juga sangat ketat,” kata suami Mungti Ningsih.

Seperti diketahui bisnis perhotelan di Surabaya juga semakin ketat apalagi de­ngan banyak berdirinya hotel budget saat ini. “Selain membebaskan pajak, tugas pemerintah membuat landscape supaya persaingan hotel bisa berjalan dengan sehat, tidak seperti saat ini hotel bintang 3 ke atas ternyata di sebelahnya juga berdiri hotel budget ini kan menjadi persaingan tidak sehat,” jelasnya.

Selain itu setelah landscape dibuat, baru akomodasinya ditata khususnya prasarana transportasi sehingga bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke Surabaya bisa sangat mudah saat menuju ke tempat wisata maupun ke tempat penginapan. “Kalau saya lihat di Surabaya akomodasinya sudah siap dibandingkan landscape-nya dan ini perlu diubah,” kata ayah satu putera dan dua puteri ini.

Akan tetapi tidak hanya landscape maupun akomodasi saja yang harus diubah, namun juga pemerintah perlu mengebyar promosi.

“Pemerintah juga perlu menggandeng sebuah organisasi untuk menggelar banyak promo terkait wisata di Surabaya yang bisa menarik para wisatawan dan itu harus berkembang setiap tahun,” harapnya. n riq

madu Adventure Trip. Pengurus asosiasi yang terlibat dalam kegiatan tersebut merupakan perwakilan dari 18 provinsi.

Menurut Herman, peningkatan sarana jalan di Pulau Giliyang itu sepanjang 10 kilometer dengan lebar 3 meter. Jalan sepanjang 10 km itu mengelilingi Pulau Giliyang yang diproyeksikan untuk menjadi tempat wisata kesehatan. Hal itu dimaksudkan agar para wisatawan yang datang leluasa menikmati keindahan Pulau Giliyang.

“Nanti, para wisatawan yang berkunjung bisa keliling di Pulau Giliyang. Jalan sepanjang 10 kilometer itu mengelilingi pulau wisata kesehatan itu,” tuturnya..

Selain jalan, lanjutnya, masih banyak sarana yang harus di­ tingkatkan, di antaranya pembangunan dermaga, air minum dan tenaga kesehatan. Sarana tersebut sangat menunjang tempat wisata kesehatan yang selalu disosialisasikan oleh kepala daerah baik itu bupati maupun Gubernur Jawa Timur.

“Banyak infrastruktur yang harus ditingkatkan untuk menunjang tempat wisata ke­ sehatan agar para wisatawan bisa tertarik berkunjung ke Pulau Giliyang,” imbuhnya.

Ia menegaskan, untuk peng­ embangan tempat wisata itu,

pihaknya mengaku akan bersama-sama pemerintah kabupaten Sumenep karena pulau tersebut milik pemkab setempat. “Kami tetap bersama-sama pemerintah setempat untuk membangun Pulau Giliyang sebagai tempat wisata kesehatan,” terangnya.

Pavingisasi yang saat ini sedang dikerjakan, pertengahan Desember 2014 ini harus selesai karena anggarannya memang untuk tahun ini. “Tahun depan pasti ada tambahan anggaran lagi untuk peningkatan infrastruktur yang lain, karena kami harus mendukung program kepala daerah baik Bupati maupun Gubernur,” pungkasnya.

Pulau Giliyang adalah salah satu pulau berpenghuni di Sumenep yang secara administrasi merupakan wilayah salah satu kecamatan daratan, yakni Dungkek. Sesuai hasil penelitian LAPAN yang bekerjasama de­ ngan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep pada 2006, kandungan oksigen di Pulau Giliyang pada kisaran 3,3 persen hingga 4,8 persen di atas normal. Kualitas oksigen yang bagus inilah yang dimanfaatkan untuk wisata kesehatan.

Penelitian yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumenep pada Desember 2011 juga memperoleh hasil sama, yakni kandungan oksigen di Pulau Giliyang di atas rata-rata

wilayah lainnya, yakni sekitar 21 persen.

Perjalanan laut dari dermaga rakyat Dungkek ke Pulau Giliyang dengan naik perahu motor membutuhkan waktu sekitar 45 menit hingga 60 menit dalam kondisi cuaca laut yang kondusif.

Sementara itu Ketua DPD Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (Asppi) Jawa Timur, Saformadianto menjelaskan Suramadu Adventure Trip akan berlangsung selama empat , 20 hingga 23 Oktober.

Lokasi wisata yang akan dikunjungi peserta Suramadu Adventure Trip, di antaranya Pantai Camplong (Sampang), Pulau Giliyang, Pantai Lombang, (Sumenep), dan Api Tak Kunjung Padam (Pamekasan).

“Kami ingin berkontribusi sekaligus membantu pemerintah daerah dalam memajukan potensi wisata di Madura. Setelah kegiatan ini, pengurus asosiasi dari 17 provinsi lainnya tentunya punya gambaran tentang wajah potensi wisata di Madura,” katanya.

Bupati Sumenep A Busyro Karim mengucapkan terima kasih atas kegiatan yang digagas BPWS tersebut. “Ini memang membantu kami dalam mempromosikan potensi wisata. Namun, kami pastikan mereka (pengurus asosiasi, red.) tidak akan rugi datang ke Sumenep yang memang kaya akan potensi wisata,” ujarnya. n sul

Permudah Modal, Pemprov Dirikan Bank Tani l Sambungan hal 1

peternak, pelaku usaha perkebun­ an serta pelaku ekonomi di sektor kehutanan,” kata Soekarwo ditemui usai Rapat Paripurna DPRD Jatim, Selasa (21/10).

Agar Bank Tani ini bisa mudah dijangkau para petani khususnya yang ada di daerah pelosok, bank ini nantinya akan didirikan di pedesaan dengan memanfaatkan kantor Bank UMKM, yang saat ini sudah berdiri di seluruh kecamatan di Jatim. Oleh karena itu, nantinya tak ada alasan petani tak dapat modal dengan alasan sulit menjangkau tempat pemodalan.

Menurut Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, meski berbentuk bank, Bank Tani ini tidak akan berdiri utuh seperti bank konvensional. Karena, sesuai saran dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Bank Tani akan masuk dalam susunan manajemen Bank UMKM. “Contohnya seperti di Bank Jatim. Jika Bank Jatim memiliki Bank Syariah, maka Bank UMKM nantinya memiliki Bank Tani,” kata mantan Sekdaprov Jatim.

Sebagai langkah awal pendirian Bank Tani ini, Pemprov Jatim dalam APBD 2015 mendatang juga akan melakukan penyertaan modal sebesar Rp 200 miliar bagi Bank UMKM. Karena sifatnya adalah membantu petani, maka Bank Tani ini rencannya hanya akan membebankan bunga 6 persen per tahun di sektor pinjaman.

“Masa pinjaman di Bank Tani juga akan menyesuaikan pola pertanian. Misalnya untuk pinjam­an tanam padi masa pinjamnya adalah tiga bulan,” kata dia.

Pakde Karwo yakin, selain bisa membantu petani, Bank Tani ini juga akan menguntungkan. Dia mencontohkan pendirian Bank UMKM yang penyertaan modalnya hanya Rp 200 miliar, saat ini asetnya sudah mencapai Rp 1,7 triliun.

“Kenapa Bank UMKM untung, karena meski bunganya hanya 6 persen, tapi kan bayarnya mingguan jadi uangnya terus muter dan bunganya cepat. Berbeda dengan bank konvensional yang masa pembayarannya satu bulan sekali,” ujarnya.

Akhirnya Melunak Terkait pendirian Bank Tani yang dimasukkan dalam Bank UMKM, Komisi C DPRD Jatim akhirnya melunak. Dalam hearing bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim, diputuskan untuk tetap membahas Bank Tani dalam pembahasan RAPBD 2015.

Adapun alokasi dana penyertaan modal yang diajukan oleh Pemprov Jatim sebesar Rp 200 miliar.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim Renville Antonio menilai bahwa anggaran Rp 200 miliar untuk Bank Tani mendesak untuk dilakukan.

Alasannya, program tersebut dibutuhkan oleh para petani untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kesejahteraannya.

Terkait Peraturan Daerah (Perda) penyertaan modal yang semula dipersoalkan, Renville mengaku tidak ada masalah, karenanya sifatnya hanya revisi dan hanya ada penambahan pasal untuk program yang dimaksud. “Meski hanya menambah pasal. Prosesnya tetap sesuai aturan. Mulai

dari penyampaian nota penjelasan gubernur, pandangan umum fraksi, jawaban eksekutif, pembahasan di komisi dan pendapat akhir fraksi. Nah, untuk proses ini tidak memerlukan waktu lama,”tegasnya, Selasa (21/10).

Renville menolak bahwa sikapnya dianggap berubah pasca pertemuan dengan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo Senin malam lalu. Baginya, semua yang dilakukan oleh DPRD tak lebih dari perjuangan untuk kepentingan masyarakat banyak.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Jatim Thoriqul Haq juga menampik bahwa ada pengkondisian di Gedung Negara Grahadi terkait pendirian Bank Tanu.

Pertemuan dengan Gubernur Soekarwo, kata Thoriq hanyalah silaturahim biasa, untuk penyelarasan RAPBD yang kini dibahas di DPRD. “Kami diundang untuk penjelasan RAPBD. Mana-mana saja yang dianggap belum dipahami bersama dibahas di situ. Nah, akhirnya semua menjadi gamblang. Sebab yang menyampaikan, gubernur langsung,”dalih politisi PKB ini.

Terkait pertemuan non formil di Grahadi?Thoriq tidak mempersoalkannya. Bahkan lanjut dia, di forum tidak resmi itu, eksekutif bisa leluasa menjelaskan secara detil tentang program yang akan dijalankan.

“Kalau formal di gedung DPRD kan hanya sepotong-sepotong.

DPRD bertanya dan gubernur menjawab. Nah, kalau seperti tadi malam (kemarin) berbeda sekali.

Pak Gubernur menjelaskan langsung kepada kita. Ini adalah cara baru yang bagus. Sehingga ini harus dibuat rutin,”akunya. n iib, cty

2.500 Personel Polda Jatim Amankan Suran Agung l Sambungan hal 1 terima jabatan tujuh kapolres di Gedung Mahameru, Mapolda Jatim itu telah diserahterimakan jabatan Kapolres Sidoarjo, Nganjuk, Malang, Pacitan, Kediri, Situbondo, dan Sampang.

Kapolres Sidoarjo yang baru adalah AKBP Anggoro Sukartono (Kapolres Nganjuk), sedangkan Kapolres Sidoarjo yang lama AKBP Marjuki akan menjadi Kasubbid Ormas Binyanmas Baintelkam Polri. Sementara Kapolres Nganjuk yang baru adalah AKBP Muhammad Anwar Nasir (Kapolres Sorong, Polda Papua).

Kapolres Malang yang baru adalah AKBP Aris Haryanto (Kapolres Pacitan), sedangkan Kapolres Malang yang lama AKBP Adi Deriyan Jayamarta akan menjadi Wadireskrimum Polda Jabar. Sementara Kapolres Pacitan yang baru adalah AKBP Taryadi (Kabag Binkar Ro SDM

11 Siapkan Lahan 80 Ha, Freeport Indonesia Bangun Smelter di Gresik l Sambungan hal 1

prov Jatim juga memberikan empat jaminan kepada investor asing yang akan berinvestasi di sini,” ungkap Pakde Karwo sapaan akrabnya.

Dia menjelaskan, jaminan kemudahan perizinan yang diberikan adalah dengan memberikan batas waktu penyelesaian izin maksimal 14 hari kerja.

Namun izin tersebut diberikan apabila didukung dokumen analisis mengenai dampak lingkungan.

Selain itu, lanjut Pakde Karwo, dukungan di bidang infrastruktur juga akan diberikan secara bertahap.

“Kami harus mengetahui secara detil kendala yang ada dan studi kelayakan yang sudah dibuat, agar tim dari pemprov bisa segera melakukan tindak lanjut,” imbuhnya.

Pakde Karwo berharap jika smelter sudah dioperasikan maka tenaga kerja unskilled (tidak terampil) harus menggunakan warga di daerah setempat, sedangkan tenaga skill bisa mengambil dari daerah lain. “Ini penting karena jumlah pengangguran di Jatim secara umum bisa berkurang,” ucapnya.

Presiden Direktur PFI Rozik Boedioro Soetjipto mengatakan, pihaknya akan membutuhkan lahan seluas 80 hektar untuk membangun smelter berkapasitas produksi 1,8 juta ton konsentart tembaga per tahun.

Pertimbangan jaminan infrastruktur dan industri pengguna produk sampingan smelter menjadi alasan perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini memilih Jatim, khususnya Gresik. n iib, wil

Gubernur Segera Surati KPK Soal PBBKB l Sambungan hal 1

kan data terkait PBBKB. Padahal kalau dilihat di lapangan konsumssi terhadap Pertamax dan Solar Dex terus meningkat seiring dengan penghapusan kendaraan dinas untuk memakai BBM bersubsidi. Tapi mengapa data yang diberikan kepada kami kenaikannya hanya linier. Dan saya yakin KPK mampu mengatasinya, ka­ rena melihat pengalaman di Kaltim,’’tegas Soekarwo usai menghadiri rapat paripurna dewan, Selasa (21/10).

Seperti diberitakan Bhirawa sebelumnya, dalam temuan BPKP selama 2013 di Dipenda diketahui laporan hasil pemungutan dan penyetoran PBBKB oleh wajib pungut terutama PT Pertamina UPMS V Surabaya belum dirinci per subyek pajak atau DO sehingga belum dapat diyakini validitasnya. Kepala BPKB Jatim Hotman Silalahi mengatakan sebenarnya Dipenda Jatim sudah menyiapkan sistem pembayaran PBBKB secara online melalui perbankan sesuai surat Kadispenda kepada PT Pertamina UPMS V Surabaya pada 12 Mei 2014, namun hingga kini belum ada respon dari pihak penyedia bahan bakar.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim, Renvill Antonio mengaku pihaknya dalam waktu dekat ini akan segera memanggil PT Pertamina UPMS V Surabaya dan Dipenda. Mengingat banyak kemungkinan ada kenaikan yang cukup signifikan dalam PBBKB .

Ini karena banyak mobil mewah yang menggunakan Pertamax maupun Solar Dex. Termasuk semua kendaraan dinas yang tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi.

‘’Secara nalar saja, kalau mobil mewah banyak di lapangan dan ditambah kewajiban pemerintah untuk mobdin harus menggunakan Pertamax dan Solar Dex, maka otomatis PBBKB yang disetor ha­ rusnya mengalami peningkatan. Tapi sebaliknya yang terjadi datanya datar-datar saja dan tidak ada perkembangan yang signifikan,’’papar politikus asal Partai Demokrat ini.

Terpisah, Humas PT Pertamina UPMS V Surabaya Eviyanti Rofraida yang diklarikasi terpisah lewat telepon genggamnya tidak dijawab meski handphone dalam posisi aktif.

PT Pertamina UPMS V selama ini dikenal ti­ dak transparan dalam me­nyampaikan datanya terkait Delivery order (DO).

Padahal Pemprov Jatim melalui Dipenda sudah menyuratinya beberapa kali, tapi toh hingga kini tak ada rincian yang jelas terkait kewajiban BUMN tersebut menyelesaikan kewajibannya. Apalagi sesuai data yang dimiliki Komisi C, setiap tahunnya PBBKB mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Sedangkan Kadispenda Jatim Bobby Soemiarsono menegaskan pihak PT Pertamina UPMS V sebenarnya telah memiliki itikad baik dalam membayar PBBKB. Buktinya pada 2014 ini, BUMN tersebut ditarget mampu menyetor pajak sebesar Rp1,7 triliun. Sementara sampai akhir September ini sudah setor Rp1,4 triliun. Mereka juga siap membayar PBBKB sesuai kondisi riil di lapangan. Namun untuk opimalnya mereka meminta waktu untuk membangun jaringan lebih dahulu sebab layanan PT Pertamina UMPS V Surabaya meliputi Jawa dan Bali. n cty

Ratusan Bidang Tanah Milik Pemkab Magetan Belum Bersertifikat l Sambungan hal 1 Kapolres Nganjuk AKBP Anggoro Sukartono menandatangani SK sebagai pejabat baru Kapolres Sidoarjo disaksikan Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf di Gedung Mahameru Mapolda Jatim, Selasa (21/10).

Polda DI Jogjakarta).

Kapolres Kediri yang baru adakah AKBP Erthel Stephan (Kapolres Situbondo), sedang Kapolres Kediri yang lama AKBP Dheny Dariady akan menjadi Wakasat Brimob Polda Sumut. Sementara Kapolres Situbondo yang baru adalah AKBP Hadi Utomo (Kepala

SPKT Polda Jatim).

Untuk Kapolres Sampang yang baru adalah AKBP Yudo Nugroho Sugianto (Kaden A Pelopor Satbrimob Polda Jatim), sedangkan Kapolres Sampang yang lama AKBP Imran Edwin siregar akan menjadi Wadir Intelkam Polda Jatim. n bed

Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada BPKAD. Berdasarkan informasi yang ada di lapangan, sejumlah aset yang belum memiliki sertifikat tersebut justru telah dikuasai oleh pihak ketiga.

Sayangnya, belum ada

tindakan tegas dari Pemkab Magetan.

Di antaranya, lahan seluas 9X50 meter persegi dibangun rumah makan dan rumah permanen di Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan serta lahan seluas 5.000 meter persegi di Jalan Pramuka, Kelurahan/Kecamatan Maospati saat ini ditempat warga setempat. n vin

Selalu Ada Karya Baru Berkat Kerjasama dengan DUDI l Sambungan hal 1

Doni P adalah siswa kelas XII yang sukses membuat karya tersebut. Mereka menyebut karyanya itu sebagai Micro Car Unit Pengangkut Sampah.

Prasetyo mengatakan, mesin dari mobil mini itu diambil dari motor pengangkut barang roda tiga. Selanjutnya, dari mesin itu mereka buat kerangka mobil mini sekaligus bak pengangkut persis seperti bak truk tapi dalam ukuran kecil. “Kita merangkai semuanya hingga kurang lebih butuh waktu tiga bulan sampai selesai. Hanya mesin, gardan dan hidrolik yang kita peroleh dari pabrikan,” kata dia.

Dengan mesin berkapasitas 300 cc, mobil buatannya dapat mengangkut sampah hingga 700 kuintal. Kemam-

puan angkut ini diakuinya memang lebih besar dari kendaraan biasanya dengan kapasitas yang sama. Ini lantaran dia memilih menggunakan sistem kerja mesin OHV. Sedangkan mobil biasanya menggunakan OHC. “Memang lebih lambat melajunya.

Tapi kelebihannya dapat mengangkut muatan lebih banyak. Berbeda dengan OHC yang bisa melaju lebih cepat tapi mengangkutnya lebih kecil,” kata dia.

Dibuatnya mobil ini, dikatakan Yusuf, untuk memenuhi kebutuhan sekolah dalam mengelola sampah.

Sebab, jika menggunakan truk pengangkut sampah yang terlalu besar ukurannya tidak akan fleksibel masuk ke sekolah. “Dulu kita sudah membuatnya dalam bentuk motor tapi hasilnya kurang maksimal.

Sebab, keseimbangan menggunakan model motor dengan mobil jauh lebih baik yang mobil,” tutur dia.

Eko Winarto, guru pendamping SMK PGRI 1 Ponorogo mengatakan, karya ini merupakan buah dari kerjasama yang baik dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Mulanya, pihak SMK menjalin kerjasama untuk pemagangan siswa dengan PT Viar yang memproduksi motor pengangkut roda tiga. Setelah melihat potensi yang ada, pihak sekolah mengajukan rencana pembuatan mobil ini. Sehingga PT Viar pun tertarik dan memberikan satu unit mesin untuk dijadikan prototipe micro car unit ini. “Selama pembuatan, proses juga terus diawasi oleh perusahaan.

Sampai hasilnya terwujud dan

mereka senang,” kata dia. Sampai saat ini, prototype tersebut belum dipromosikan sebagai produk pasar. Namun dia optimistis, jika pasar tertarik, Eko siap memperbanyak produk itu untuk memenuhi kebutuhan pasar. “Ini dibuatnya menghabiskan dana sekitar Rp 40 juta. Kalau dipesan, kita siap membuatnya lagi,” tutur dia.

Selain micro car unit, karya lain juga disajikan SMKN 1 Madiun berupa NXT robot lego. Sebuah teknologi masa kini yang dapat digerakkan menggunakan software yang kompatibel dengan smartphone. Dalam demonstrasinya, Vidi Eka Putra yang merancang robot itu menggunakannya untuk memukul bola. Controlernya menggunakan smartphone yang dihubungkan melalu bluetooth,” kata dia.*

12

Rabu Wage 22 OKTOBER 2014

Atasi Masalah Gula

Pemprov dan DPRD Datangi Tiga Kementerian Semua Informasi di Pemkab Bojonegoro Bisa Diakses Melalui PPID Untuk menjamin hak masyarakat agar mendapatkan informasi seluasluasnya di Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membentuk dua (PPID) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) , yaitu PPID utama yang dikelola oleh Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro, dan PPID pembantu yang berada disetiap SKPD di Kabupaten Bojonegoro.

D

imana untuk PPID utama ini langsung diketuai oleh kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro, sementara untuk PPID pembantu ketuanya ditentukan oleh Kepala SKPD masing-masing. Sedangkan untuk data yang boleh diminta oleh masyarakat Kabupaten Bojonegoro ada tiga jenis, yaitu Berkala, Serta merta, dan bersyarat.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur P mengatakan bahwa di Kabupaten Bojonegoro ada dua jenis PPID, yaitu PPID utama yang dikelola oleh Dinas Kominfo, dan PPID pembantu yang langsung dikelola oleh tiap-tiap SKPD yang ada di Kabupaten Bojonegoro.

Dalam PPID utama ini, ada berbagai sarana yang membantu dalam keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bojonegoro.

Diantaranya melalui internet, media elektronik, media cetak, Dialog Publik, suara di Malowopati, forum radio Bojonegoro, dan lain-lain. “Kami sangat terbuka dengan masyarakat, bahkan pada tahun ini kami menarjetkan semua sarana informasi pub-

Salah seorang masyarakat menyampaikan aspirasi dalam dialog interaktif jumat rutin oleh pemkab Bojonegoro.

Bupati Suyoto menanggapi aspirasi dari masyarakat saat dialog interaktif jumat rutin di kantor pendopo malowopati pemkab Bojonegoro.

lik di Kabupaten Bojonegoro dapat dibuka.

Bahkan dalam dialog publik yang diselenggarakan tiap hari Jumat, kami memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat Kabupaten Bojonegoro untuk menanyakan terkait program pemerintah, dan menyampaikan ada informasi apa di masyarakat, bahkan kami menerima kritikan kepada Pemkab, setelah itu kami mencari solusinya bersama,” ungkap pria yang juga menjadi Ketua PPID utama di Kabupaten Bojonegoro tersebut.

Kusnandaka juga menjelaskan, selain masyarakat bisa memperoleh informasi terkait dengan pemerintah melalui berbagai sarana tadi, masyarakat juga bisa langsung meminta di PPID. Dengan persyaratan informasi yang diminta harus bersifat berkala yaitu informasi yang berkaitan dengan bidang publik, program kerja, dan keuangan, kedua informasi yang bersifat serta merta misalnya kondisi cuaca, bencana alam, informasi yang siap sedia setiap saat, dan yang ketiga adalah informasi bersarat. Tetapi dalam meminta data informasi di PPID masyarakat harus melalui beberapa persyaratan, diantaranya harus mengisi belangko, meninggalkan fotocopy KTP, dan persyaratan yang lainnya. “Intinya kami sangat terbukalah kepada masyarakat, bahkan pada tahun 2013 kemarin, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendapat ringking 6 di Jawa Timur yang masuk dalam Pemerintah Kabupaten paling terbuka, dan pada tahun ini kami menarjetkan mendapat peringkat terbaik di Jawa Timur,” tuturnya Tetapi Kusnandaka menambahkan, kalau selama ini PPID utama di Kabupaten Bojonegoro, dalam menjalankan tugasnya menyangkut keterbukaan informasi publik, masih terkendala dengan susahnya merubah kultur budaya dan pemikiran pengelola informasi serta masyarakat yang menerima informasi. “Saat ini masih ada rasa takut dari pengelola informasi untuk membuka seluasluasnya ke publik data yang dimiliki. Kendati demikian kami tetap optimis kedepannya hal tersebut, akan mampu kami rubah. Sehing-

Pemprov, Bhirawa Harga lelang HPP gula rendah menyebabkan petani rugi dan melangsungkan aksi protes pada pemerintah. Sebenarnya permasalahan tersebut sudah dibicarakan di tingkat pusat antara kementerian pertanian, kementerian perdagangan, dan kementerian perindustrian. Kepala Dinas Perkebunan Jatim, Ir Samsul Ariefien MMA mengatakan, solusi yang akan ditempuh selanjutnya dari ketiga kementerian itu diantaranya memanggil perusahaan gula. “Perusahan gula diminta untuk segera membeli gula yang ada di pabrik gula. Besok komisi B DPRD Jatim dan Pemprov Jatim ke Kementerian Perdagangan,” katanya, di Surabaya, Selasa (21/10).

Bahkan sebelumnya Gubernur

Jatim, Dr H Soekarwo sudah melayangkan surat ke ke tiga kementerian tersebut. Isi dari surat tersebut diantaranya perlunya pengetatan impor raw sugar dan pengendaliannya. Selain itu, harus ada audit distribusi raw sugar yang ada dilapangan yang disinyalir berada di pasaran untuk konsumsi masyarakat. Serta, evaluasi kembali kebutuhan raw sugar diIndoensia hdihitung tidak berdasarkan banyaknya industri rafinasi tapi berdasarkan kebutuhan perusahaan mamin.

Sayangnya, tahun ini pabrik rafinasi semakin bertambah dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika tahun 2013 ada delapan pabrik rafinasi, kini menjadi 11 pabrik rafinasi. Diantaranya di Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, dan paling ba-

nyak di Banten.

“Jika rata-rata kapasitas produksinya itu sampai 300 ribu ton, maka dari 11 perusahaan itu akan menghasilkan 3,3 juta ton.

Gula itu yang akan yang akan menggerus gula petani,” katanya.

Sementara, sebelumnya impor telah dikeluarkan kementerian pedagangan tahun 2014, zsebesar 2,8 juta ton. Menurut APTR ( Asosiasi Petani Tebu Rakyat) kalau impor itu sudah terlalu berlebihan. Sebab jika kebutuhan perusahaan mamin hanya 2 juta ton, maka masih ada kelebihan gula rafinasi 800 rb ton. Hal itulah yang diantaranya sebagai pemicu para petani protes dan menyebabkan gagal lelang. ntuk musim giling kali ini harga gula ternyata tidak sesuai dengan Harga Patokan Petani (HPP). Q rac

ga dari pengelola informasi maupun penerima informasi kedepannya, akan saling terbuka, dan membutuhkan,” ungkap dia Masyarakat paling banyak mengeluh terkait Insfratruktur. Keluhan terbanyak dari masyarakat Kabupaten Bojonegoro tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui PPID dan Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro adalah menyangkut kondisi Insfratruktur, dan sistem pemerintahan Desa.

Ketua PPID utama Kabupaten Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur P mengungkapkan jika dari sms masyarakat yang dikirim ke Malowopati, paling banyak keluhan masyarakat soal Insfratruktur. Terutaman insfratruktur jalan di Kabupaten Bojonegoro. Selain itu juga banyak masyarakat yang mengeluh mengenai masalah korupsi. Sementara dalam dialog publik yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat Kabupaten Bojonegoro adalah urusan pemerintahan Desa.

“Kami menerima keluhan masyarakat Kabupaten Bojonegoro melalui sms ke radio Malowopati, paling banyak adalah keluhan terkait insfratruktur Desa, terutama menyangkut kondisi jalan di Kabupaten Bojonegoro. Selain itu juga banyak masyarakat yang mengeluh menyangkut urusan pemerintah desa, yaitu terkait Kepala Desa dan Perangkat Desa,” pungkasnya. Selain itu di Kabupaten Bojonegoro juga ada program Lapor yang dikelola oleh humas Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro. Sehingga kalau masyarakat ingin menanyakan sesuatu atau melalui lapor, bisa dengan cara kirim SMS (spasi) bjn (spasi) 32 dikirim ke 1708.

Bagian humas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Candra mengatakan dengan adanya program lapor ini, yang tiap hari Jumatnya dikirimkan ke Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro, membuat program sms center tertutup. Sehingga masukan dari masyarakat yang paling banyak melalui lapor. “Jadi program aspirasi daerah yang berupa sms center saat ini sudah tertutup dengan adanya program lapor.

Kendati demikian program sms center tetap masih ada,” tegasnya. Q bas

Pameran LKP dan PKBM Jatim

Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Jawa Timur Royal Plaza Surabaya, 21-26 Oktober 2014 Abdun Nasor SH, MM Kabid PNFI Dinas Pendidikan

Dr Harun MSi - Kepala Dinas Pendidikan

LKP Harus Mampu Gelar Uji Kompetensi

Produk Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) adalah calon tenaga kerja yang kompeten sesuai bidang dan kebutuhan pasar.

Namun kompeten saja tidak cukup. Kompetensi itu, diungkapkan Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi, harus mendapat legalitas melalui uji kompetensi. Sehingga lulusannya pun memiliki kompetensi yang terukur sesuai standar nasional dan memiliki sertifikat kompetensi yang sah dari lembaga independen.

“Untuk menghadapi tantangan MEA 2015 yang sebentar lagi datang, kami mendorong agar seluruh LKP mampu menggelar uji kompetensi.

Sekaligus bekerjasama dengan lembaga independen yang dapat mengeluarkan sertifikat kompetensi, seperti LSK misalnya,” tutur Harun. Q tam*

Kepala Dindik Jatim meninjau LKP dari sejumlah daerah di Jatim.

Beri Apresiasi LKP dan PKBM

Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi dan Kabid PNFI Dindik Jatim bersama model dan pengurus LKP bidang tata busana, body painting dan hair cutting.

Unjuk Karya LKP - PKBM se-Jatim

Persiapkan LKP Hadapi Tantangan MEA 2015 Momentum Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 membawa segudang tantangan untuk disiapkan secara matang. Tak terkecuali bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang memiliki peran penting dalam menyiapkan tenaga kerja unggul, yang sesuai kebutuhan pasar.

K

Perwakilan LKP dari Kota Kediri tetap eksis ditengah keterbatasan para instruktur yang nota bene penyandang tuna rungu.

epala Subdit Pembelajaran dan Peserta Didik Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kemendikbud Abdullah menegaskan, pada 2015 mendatang, Indonesia dapat dipastikan akan kebanjiran LKP asing dari berbagai negara. Khusunya untuk jenis kompetensi Bahasa Inggris dan Komputer. “Lembaga-lembaga kursus asing ini akan bersaing dengan lembaga asli dalam negeri. Karena itu, ini perlu dipersiapkan dengan matang,” kata Abdullah usai mengikuti pembukaan Pameran LKP dan Pusat Kegia-

tan Belajar Masyarakat (PKBM) Jatim di Royal Plaza Surabaya, Selasa (21/10).

Salah satu yang perlu dilakukan, kata Abdullah, adalah menata kelembagaan LKP dan menjalankannya menggunakan kurikulum berbasis kompetensi. Selain itu, kerjasama antara LKP dengan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) harus semakin diintensifkan. Ini agar LKP di Indonesia dapat melahirkan lulusan yang kompeten dan terstandar sesuai standar kompetensi nasional. Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi mengatakan, tantangan itu telah dibaca dan dipersiapkan jauh-jauh hari. Bahkan sebagian besar LKP yang berada di Jatim telah mampu menggelar uji kompetensi yang dilaksanakan bekerjasama dengan LSK dan Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP).

Menurut Harun, LKP memiliki peran yang sangat penting dalam upaya penyiapan tenaga kerja yang bermutu. Kedepan, dalam penetapan prosedur pembelajaran, evaluasi, penggunaan tenaga pendidik dan penggunaan saran dan prasarana dapat disesuaikan dengan DUDI. “LKP memiliki keleluasan untuk menyiapkan gugus materi pembelajaran yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus dalam meningkatkan mutu,” tutur Harun.

Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal

(PNFI) dan Nilai Budaya Nashor menambahkan melalui pameran ini LKP maupun PKBM dapat berunjuk karya dan membangun jejaring dengan berbagai pihak. Diantaranya ialah dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) serta dunia perbankan untuk memperkuat modal usaha. “Saya berharap, kedepan LKP dapat membangun kerjasama dengan DUDI dan perbankan,” tutur Nasor.

Dalam pameran tersebut, sedikitnya ada stand 23 LKP dan 26 stand PKBM yang ikut terlibat mewakili 38 kabupaten/kota se Jatim.

Selain itu, hadir pula Sembilan organisasi miQ tam* tra bidang PNFI Dindik Jatim.Q

LKP dan PKBM merupakan dua lembaga yang memiliki peran penting dalam menggerakkan pendidikan non formal di Jatim.

Jumlah LKP di Jatim yang telah mencapai 2.600 lembaga dan PKBM sebanyak 800 lembaga serta dukungan 600 Taman Baca Masyarakat menjadi penanda tumbuh kembang pendidikan non formal yang cukup pesat di dua dasawarsa terakhir.

Kabid PNFi Dindik Jatim Abdun Nasor SH, MM menegaskan, sebuah apresiasi penting diberikan untuk memacu kinerja LKP, PKBM dan TBM di Jatim. Karena itu dalam pameran ini, Dindik Jatim selain memberi ruang unjuk karya, juga akan memberikan penilaian bagi mereka yang tampil apik dan unik. “Kita akan menilai LKP dan PKBM yang penampilannya bagus dan menarik banyak perhatian masyarakat.

Yang terbaik akan kami memberikan apresiasi khusus,” kata Nasor.

Q tam*

Peragaan busana, bodi painting dan hair cuting turut memeriahkan pembukaan pameran LKP dan PKBM. Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi membuka secara resmi pameran LKP dan PKBM yang berlangsung mulai 21 - 26 Oktober di Royal Plaza Surabaya.