Harian Bhirawa Edisi 22 Juni 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Bahkan, di negara-negara yang sudah maju ada dokter keluarga. Dengan adanya dokter keluarga, maka kesehatan masyarakat akan terjaga dengan baik. Mustahil jika jumlah dokter kurang bisa menjadikan masyarakat sehat,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 9

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Rektor Universitas Brawijaya Malang Mohammad Bisri

Senin Pahing, 22 JUNI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

22 JUNI 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

14.00 Meninjau Persiapan Muktamar NU ke-33 di Jombang

 Wagub H Saifullah Yusuf 14.00

Meninjau Persiapan Muktamar NU ke-33 di Jombang bersama Gubernur, Pangdam dan Kapolda

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi

09.00 Memimpin Rapat Terkait Perizinan Bidang Pertambangan di Ruang Rapat Sekdaprov

MIMBAR 1436 H ….Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa)membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin.……….

(QS Al Baqarah 184)

Tujuh Puluh Musim Oleh: Choirul Anam Jabar Ketua Jam’iyah Tilawatil Quran Provinsi Jatim

IBADAH puasa adalah ibadah yang dikerjakan dengan berlapar dan berdahaga sepanjang hari yaitu sejak terbitnya fajar sodiq (masuk waktu Subuh) hingga terbenamnya matahari (masuk waktu Maghrib).

Antara hikmah dan faedah ibadah puasa ialah menginsafkan diri bahwa kita pada hakikatnya adalah makhluk yang lemah yang perlu sentiasa menghampirkan diri dan beribadah kepada Allah SWT serta mengharapkan limpahan karunia-Nya. “Tidaklah seorang hamba yang berpuasa di jalan Allah kecuali akan Allah jauhkan dia (karena puasanya) dari neraka sejauh tujuh puluh musim.”

(HR Bukhari dan Muslim).

 ke halaman 11 Jadwal Imsak

22 JUNI 2015

Untuk Surabaya dan sekitarnya Imsak : 04.08

Subuh : 04.18

Dhuhur : 11.32

Asar

Magrib: 17.23

Isyak

: 14.53

: 18.39

Pelaku Usaha di Jatim Desak TPS Hapus Denda Closing Time Minggu, Bhirawa Para pelaku usaha yang tergabung dalam Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jatim mendesak PT Terminal Petikemas Sura-

baya (TPS) menghapus pengenaan denda pengiriman kontainer yang melebihi jadwal tutup (closing time).

“Khususnya saat melewati pintu masuk terminal terse-

but. Apalagi besaran denda mencapai Rp 1 juta per kontainer meskipun kelebihan waktu jadwal masuk hanya satu menit,” kata Ketua Forkas Jatim Isdarmawan Asri-

kan, Minggu (21/6).

Ia menyatakan, pengenaan denda closing time itu sangat membebani eksportir

Gubernur Optimistis Tahun Depan Kembali Raih WTP 10 SKPD dan Satu Biro Terancam Disanksi

Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim bergerak cepat untuk menuntaskan evaluasi terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2014 yang mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Harga sembako di sejumlah pasar tradisional terus naik mendekati Lebaran 2015. Kemendag akan segera menurunkan tim pengendali harga sembako agar ada kestabilan harga.

Kemendag Segera Turunkan Tim Pengendali Harga Bahan Pokok Jakarta, Bhirawa Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengaku akan segera menurunkan tim pengendali harga bahan-bahan kebutuhan pokok yang kini aturannya tengah digodok.

Hal tersebut dilakukan terutama di saat Ramadan saat ini dan akan menjelang Lebaran mendatang, guna menjaga kestabilan harga bahan-bahan kebutuhan pokok di pasar.

“Tentu kami akan mengadakan evaluasi, meski kami diberi waktu dua bulan untuk menyelesaikan, namun saya minta dalam satu bulan harus sudah selesai,” kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo,

dikonfirmasi, Minggu (21/6).

Gubernur Soekarwo mengaku optimistis dalam satu bulan seluruh laporan keuangan yang bermasalah maupun belum lengkap dapat dituntaskan. Salah satu penyebab yang

membuat Pemprov Jatim meraih predikat WDP adalah pengadaan barang dan jasa yang swakelola.

“Permasalahannya, dalam pengadaan barang dan jasa yang swakelola itu kita mengacu pada Pergub tentang barang dan jasa yang didok pada Desember. Namun ternyata setelah di lapangan, pada bulan berikutnya terjadi perubahan harga, harga jadi lebih tinggi. Padahal menurut Ke-

Hari Ini, PPDB Jalur Khusus Dibuka

Polisi Kawal Daerah Rawan Kejahatan

Sentil..

Prose Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2015/2016 untuk SMP, SMA dan SMK negeri di Surabaya mulai dibuka, Senin (22/6) hari ini. Tahap pertama, Dindik Surabaya mulai membuka PPDB jalur khusus. Ini merupakan jalur bagi siswa berprestasi akademis, non akademis dan olahraga.

Lakukan Pemerasan, Anggota BNN Kota Batu Ditangkap PKB siapkan kader muda disandingkan Saiful Ilah Hukum jadi sulit ditegakkan jika mental aparatnya masih Jangan hanya muda, tapi kapabel, inovatif dan memiliki visi jelas seperti ini

   

Bina Marga ajukan tambahan anggaran Daging Sapi Australia Stabilkan Harga Jangan hanya nambah anggaran, realisasi di lapangan yang Skenarionya seperti itu agar impor deras mengalir ke Indonesia penting

   

Penjualan Mobil Lesu, Bisnis Rental Mobil Naik Dua Kali Lipat Kades penganiaya juru pengairan dituntut tiga bulan penjara Masyarakat mulai realistis dengan keadaan Pemimpin berwatak preman kok bisa kepilih

Dindik Surabaya, Bhirawa Keberadaan sejumlah sekolah bermasalah di Surabaya menuntut calon wali murid harus semakin mawas diri.

Khususnya saat musim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dimulai pada JuniJuli ini. Izin operasional, status akreditasi dan kedekatan dengan tempat tinggal harus jadi pertimbangan utama.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Ikhsan menuturkan, wali murid bisa mengakses profil sekolah melalui website dispendik.surabaya. go.id. Hal ini penting, sebab

 ke halaman 11

PP Belum Turun, Pemprov Jatim Kesulitan Tarik Izin Pertambangan DPRD Jatim, Bhirawa Harapan Pemprov Jatim untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pelimpahan perizinan pertambangan dari kab/kota ke Pemprov Jatim sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) masih sulit terealisasi. Pasalnya, hingga kini pemerintah pusat belum mengeluarkan regulasi berupa PP atau Keputusan Menteri sebagai tindaklanjut pelaksan-

 ke halaman 11

Usahakan Tanpa Konsinyasi, Lahan Tol Joker Ditarget Tuntas Jombang, Bhirawa Pemkab Jombang berjanji segera menuntaskan pembebasan lahan Tol Jombang –Mojokerto (Joker) dalam waktu dekat.

Pembebasan lahan diupayakan tanpa adanya konsinyasi atau pembayaran

 ke halaman 11 Ita Triwibawati

Ironi Museum Wajakensis

Dinilai Belum Layak, Menanti Tengkorak Manusia Purba Kembali Menyebut Tulungagung tidak bisa dipisahkan dengan marmer. Batu alam yang sudah menghiasi sejumlah bangunan megah di negeri ini, termasuk Masjid Istiqlal Jakarta, telah menjadi ikon Tulungagung.

wiwieko/bhirawa

Hariyadi memperlihatkan arca kera koleksi Museum Wajakensis yang menurut ahli sejarah dan arkeoleg langka dan unik. Inzet: Replika tengkorak manusia purba Wajakensis.

Wiwieko, Tulungagung

 ke halaman 11

   

 ke halaman 11

Wali Murid Harus Jeli Tentukan Sekolah

 ke halaman 11

Tulungagung, Bhirawa Jajaran Kepolisian Resor Tulungagung mendeteksi sedikitnya ada tujuh daerah rawan kejahatan yang kini mendapat pengawalan khusus dari unit reaksi cepat bersenjata lengkap. “Berdasar hasil Anev (Analisa dan Evaluasi) jajaran, ada tujuh titik yang menjadi sasaran patroli rutin kami selama Ramadan, karena dinilai memiliki kerawanan tinggi tindak kejahatan,” kata Kasat Sabhara Polres Tulungagung AKP Irwantoro, Minggu (21/6).

Dua dari tujuh titik rawan yang paling berisiko menjadi sasaran kejahatan itu, kata Irwantoro, adalah pertokoan emas dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Antisipasi dilakukan oleh aparat kepolisian setelah mengacu pengalaman tahun lalu di mana aksi kejahatan kerap muncul saat memasuki bulan Ramadan

 ke halaman 11

Aktivitas Terminal Petikemas Surabaya. Para pelaku usaha mendesak penghapusan denda pengiriman kontainer yang melebihi jadwal tutup karena dinilai membebani para eksportir.

Jika kita kembali membuka buku sejarah, Tulungagung tidak hanya lekat dengan marmer tetapi juga manusia purba. Pada 1880-1890, arkeolog Eugene Dubois menemukan fosil tengkorak manusia purba di daerah Tulungagung selatan. Tepatnya di daerah Wajak. Fosil yang termasuk Homo Sapiens dan diperkirakan berusia sekitar 40.000 tahun tersebut dinamakan Wajakensis.

Keberadaan fosil tengkorak manu-

sia purba ini kini nyaris dilupakan oleh warga setempat. Ironis memang.

Terlebih fosil tersebut tidak tersimpan di Kota Tulungagung, namun di Museum Nasional atau yang lebih dikenal juga dengan sebutan Museum Gajah.

Museum satu-satunya di Tulungagung yang sejak 2010 bernama Museum Wajakensis hanya dapat menyimpan replikanya saja. Museum

 ke halaman 11

Pemberian Hak kepada Yatim Piatu dan Warga Kurang Mampu, Hasil Kerjasama Harian Bhirawa dengan Mitra Kerja

031-5615454

Insyaallah digelar Rabu, 8 Juli 2015

SURABAYA

2

Senin Pahing 22 JUNI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

PANGGUNG BIROKRASI

Pemkot Akan Ambil Alih TRS Lewat Jalur Hukum Pemkot, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tetap bertekad untuk mengambil alih Taman Remaja Surabaya (TRS) yang kini masih dikuasai pengelolanya PT Star.

Untuk langkah itu Pemkot akan menempuh langkah hukum di pengadilan karena selama dikelola PT Star tidak banyak keuntungan yang didapat Pemkot Surabaya.

Menurut Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini langkah Pemkot ini bukan tanpa dasar sebab selama ini Pemkot mencermati nilai lahan yang dipakai oleh TRS lebih besar dibanding aset milik PT Star di atasnya. ‘’Bahkan berdasar apraisal terakhir bulan Januari lalu, nilai tanah yang merupakan aset milik Pemkot Surabaya bernilaiRp161 miliar, sedangkan peralatan permainan yang dimilik PT Star di TRS hanya Rp11 miliar,’’ kata Wali Kota Risma.

Melihat kondisi ini sebenarnya kalau mau fair, Pemkot Surabaya harusnya mendapat hak bagi hasilnya lebih besar dibanding PT Star. Namun kenyataannya tidak demikian sehingga Pemkot berniat untuk membubarkan kerjasama dengan PT Star.

Sementara itu Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan (DPTB) Kota Surabaya Maria Theresia Rahayu mengatakan lahan milik Pemkot yang dipakai TRS seluas 1,6 hektar. Ironisnya bagian hasil yang didapat Pemkot hanya 37,5 %. Sisanya diambil Farn East Organisation (FEO) yang diketahui sebagai holding PT Star yang berpusat di Hongkong dan Panama. ‘’Tahun ini akan kami layangkan gugatan kepada FEO. Karena menurut kami bagi hasil ini tidak menguntungkan bagi Pemkot Surabaya sebagai pemilik lahan,’’ katanya.

Menurut Yayuk panggilan akrab Maria Theresia Rahayu, Pemkot berencana akan mensinergikan antara TRS dengan gedung kesenian yang ada di bagian belakang HiTech Mall yang ada di sebelahnya.Q dre

Anggota DPD RI Tinjau Eks Wisma Barbara Surabaya, Bhirawa Setelah hampir satu tahun di tutup, kini eks lokalisasi Dolly tidak lagi ramai seperti biasanya. Seperti saat, Minggu (21/ 6) kemarin sebanyak 11 anggota DPD RI Komite Dua mengunjungi eks wisma Barbara. Tempat yang dulunya merupakan wisma terbesar di gang tersebut, kini sudah berubah menjadi tempat pelatihan menjahit sepatu dan juga pelatihan komputer.

Kunjungan para anggota DPD itu dalam rangka kunjungan kerja yang dilakukan di Surabaya. Dolly menjadi sasaran tempat kunjungan lantaran dulunya tempat ini merupakan prostitusi terbesar di Asia Tenggara.

Anggota Komite Dua DPD RI, Mawardi menyatakan bahwa warga terdampak menjadi subjek yang ingin menjadi fokus perhatian dari anggota DPD. Sebab mereka ingin para anggota terdampak meski sudah ada penutupan loksliasari oleh pemerintah, harus dipastikan bahwa warga terdampak tetap berdaya secara ekonomi.

“Ini tugas kami untuk menampung aspirasi langsung dari mereka (warga terdampak), tentang bagaimana nasib mereka setelah lokaliasi terbesar se Asia Tenggara ini ditutup,” tegasnya.

Dari jaring aspirasi, warga menuturkan bahwa mereka sudah aktif untuk melakukan produksi batik, sepatu dan juga handycraft, akan tetapi masih membutuhkan tempat pemasaran yang cocok untuk produk-produk yang mereka hasilkan.

Selain itu sampai saat ini yang sudah turun meninaju langsung dan membantu warga terdampak baru Kementerian Sosial. Padahal menurut Mawardi, seharusnya lebih banyak kementrian yang bisa turut andil mengatasi masalah di eks lokalisasi Dolly tersebut. seperti Kementrian Perdagangan dan Koperasi.

“Kami juga ingin juga mendata secara nasional, bagaimanna program pemerintah yang menetup banyak lokalisasi di Indonesia. Ada sebanyak 47 lokalisasi yang Q geh ditutup selama 2014,” katanya.Q

Demam Akik

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini saat memamerkan cincin akik permata berwarna pink yang dibeli di Pameran Jambore Batu Mulia Nasional di Sentra Ikan Bulak (SIB).

Wali Kota memperlihatkan permatanya dihadapan media massa di Surabaya disela-sela melakukan operasi pasar di DTC (Darmo Trade Center) Wonokromo, Surabaya, Sabtu (20/6). Dengan nada guyonan bersama para wartawan Risma mengatakan, akik yang dipakainya seharga jutaan padahal hanya seharga Rp50 ribu.

trie diana/bhirawa

Wali Kota Tegaskan Tolak Strata Title Pasar Turi Pemkot, Bhirawa Pemkot Surabaya memastikan menolak permohonan investor Pasar Turi, PT Gala Bumi Persada(GBP) untuk mengubah hak pakai stan menjadi hak milik ata ssatuan rumah susun(strata title).

Wali kota Tri Rismahartini, Jum’at(19/6) menegaskan penolakan atas usulan strata title ini merupakan hasil kajian hukum dan pendapat berbagai pihak kepada pemkot.

Lebih lanjut, menurut Wali kota, PT. GBP melalui surat nomor 043/DIR/GBP/ III/2014 tanggal 7 Maret 2014 memohon

persetujuan perubahan hak pakai stan (HPS) menjadi hak milik atas satuan rumah susun atau strata title.

Menanggapi keinginan tersebut, Pemkot secara tegas menolak. Hal ini setelah mempertimbangkan beberapa pendapat hukum (legal opinion) dari sejumlah pihak, antara lain Badan

Gubernur Akan Tinjau Persiapan Muktamar NU Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo akan dijadwalkan akan meninjau persiapan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang pada hari ini, Senin (22/6), sekaligus memastikan acara dengan harapan bisa berjalan lancar.

“Gubernur akan melihat lokasi-lokasi yang akan dijadikan arena Muktamar, serta ingin mengetahui secara langsung persiapannya sudah sampai mana,” kata Ketua Panitia Daerah Muktamar ke-33 NU, Drs H Saifullah Yusuf, dikonfirmasi kemarin.

Tak hanya Gubernur Jatim, Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf dan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko juga dijadwalkan ikut ke Jombang untuk melakukan kegiatan yang sama.

Menurut Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, persiapan Muktamar yang dijadwalkan digelar 1-5 Agustus 2015

sudah matang dan tinggal menunggu hari H pelaksanaan saja.

“Kita doakan hingga pelaksanaan semuanya sukses dan lancar. Persiapan sudah oke,” kata eks Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut.

Sejauh ini, kata dia, persiapan memasuki tahap akhir dan upaya sosialisasi terus dilakukan agar berjalan sukses, baik sukses pelaksanaan, sukses hasil, dan sukses agar NU tetap utuh seperti yang cita-cita kiai pendiri NU. Meski masih berlangsung sekitar 1,5 bulan lagi, namun panitia secara maraton terus mematangkan hal yang terkait akomodasi, transportasi, konsumsi dan promosi. “Harapannya, Muktamar NU di Jombang menjadi muktamar paling meriah sepanjang sejarah,” kata mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor tersebut.

Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf me-

ngatakan kedatangannya bersama jajaran Forum Pimpinan Daerah ke Jombang untuk melakukan survei lokasi dan memetakan pola pengamanan.

Menurut dia, pengamanan Muktamar NU itu harus sukses agar pelaksanaannya tidak mengganggu lingkungan, karena kegiatan akbar itu dihadiri peserta dari seluruh Indonesia dan bahkan ada tamu dari luar negeri.

“Senin, kami akan ke Jombang dengan Forpimda untuk survei lokasi untuk akan cek sarana pada empat pesantren dan lokasi kegiatan sentral serta pergerakan peserta dari dan ke empat titik itu,” katanya.

Muktamar Ke-33 NU akan dibuka Presiden Joko Widodo di Alun-alun Jombang, namun pelaksanaannya akan dilakukan pada empat pesantren yakni, Pesantren Tebuireng, Pesantren Denanyar, Pesantren Tambakberas, dan Pesantren PeteQ iib rongan.Q

PKS Tolak Pilwali Surabaya Musyawarah Mufakat Surabaya, Bhirawa Keinginan PDIP yang memilih jalan musyawarah mufakat dalam pelaksanaan Pilwali Surabaya mulai mendapat tantangan . PKS menyebut upaya itu telah mencederai proses demokrasi dan konstitusi. Mengingat sejak awal pelaksanaan Pilkada disetujui untuk dipilih secara langsung lewat rakyat bukan parlemen.

Ketua DPW PKS Jatim, Hammy Wahjunianto menegaskan sejak awal dirinya menolak adanya Pilkada yang dilakukan secara musyawarah mufakat. Hal ini jelas akan mencederai proses demokrasi yang memberikan keleluasaan bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya.

Karena itu, PKS akan berjuang memunculkan figure untuk bersaing secara sehat dengan calon yang sudah dimunculkan PDIP, yaitu pasangan Risma-Whisnu sebagai Cawali dan Cawawali Kota Surabaya. ‘’Meski sampai saat ini PKS belum memunculkan figure, namun kami menolak keras ajakan PDIP untuk memilih jalan musyawarah mufakat dalam Pilwali Surabaya mendatang. Kami akan terus memperjuangkan proses dmokrasi dan

Pilkada sesuai dengan konstitusi yang berlaku,’’tegas pria yang juga Anggota DPRD Jatim yang diklarifikasi lewat telepon genggamnya, Minggu (21/6).

Keyakinan bakal munculnya lebih dari satu pasangan calon dalam Pilkada Surabaya disampaikan KPU kota Surabaya. Potensi bagi partai pemilik kursi di DPRD Surabaya untuk bertarung merupakan kesempatan besar yang tidak mungkin disia-siakan ..

“Kader-kader partai politik sebenarnya memiliki kesempatan yang cukup besar untuk berkiprah di Pilkada Surabaya,” kata Komisioner KPU Surabaya Purnomo kepada Antara di Surabaya, Minggu.

Menurut dia, jika dulu pasangan calon menanggung semua jenis kampanye, untuk sekarang paling tidak beberapa jenis kampanye menjadi tanggung jawab KPU. Setidaknya, lanjut dia, KPU Surabaya membantu fasilitas kampanye para calon di antaranya lima baliho, 308 spanduk, hingga 600 umbulumbul untuk dipasang di seluruh penjuru Kota Q cty.gat Surabaya.Q

Polda Jatim dan Ribuan Bikers Ikrar Anti Kekerasan dan Kriminalitas Berkaca dari peristiwa pembunuhan mahasiswa FH Universitas Airlangga (Unair) Aditya Wahyu Budi Artanto, yang diduga dilakukan oleh genk motor. Ribuan bikers dari klub motor yang ada di wilayah Jatim melakukan ikrar damai yang disaksikan oleh Ditlantas Polda Jatim, Minggu (21/6).

Bertempat di Kenpark (Pantai Ria Kenjeran) Surabaya, sebanyak 400 klub motor melakukan ikrar damai atas pandangan negatif yang sering ditujukan pada klub motor.

Selain itu, delapan ribu bikers yang berasal dari wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan (Gerbang Kertosusila), Mojokerto, dan Bangkalan, meyatakan satu sikap tertib lalu lintas dan anti kekerasan di jalanan.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jatim Kombes Pol Verdianto Iskandar Baticaca mengatakan, ikrar damai yang dilakukan ribuan bikers ini merupakan sikap anti kekerasan dan anti genk motor. Dengan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Negeri Surabaya, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan serta tak ketinggalan pakar hukum dari kalangan akademisi. ‘’Semua pihak yang kita mintai pendapat hukum sepakat bahwa strata title dalam permasalahan Pasar Turi ini tidak diperbolehkan karena menyalahi aturan yang berlaku,’’ terang Risma.

Menurut mantan Kepala Bappeko kota Surabaya ini, dengan mengacu perjanjian BOT antara pemkot de-

bed/bhirawa

Ribuan bikers yang berasal dari wilayah Jatim melakukan ikrar anti kekerasan jalanan dan tertib lalu lintas yang disaksikan Ditlantas Polda Jatim, Minggu (21/6) di Pantai Ria Kenjeran. adanya ikrar damai ini, Ver- Kombes Pol Verdianto Iskandar dianto berharap stigma negatif Baticaca, Minggu (21/6). pada klub motor dapat dirubah Verdianto menjelaskan, animo menjadi stigma yang positif. dari kelompok bikers yang me“Berkaca dari kejadian ke- nentang adanya kekerasan, patut kerasan yang diduga dilakukan diberi apresiasi. Mereka juga genk motor, hingga tewasnya menyatakan sikap sebagai pekorban, para bikers ini menolak lopor berlalu lintas dan mereka keras aksi kekerasan dan kri- akan membantu Polisi dengan minalitas tersebut. Bentuk nya- memberikan informasi blia tertanya, mereka menyatakan satu dapat aksi balap liar.“Sikap para sikap ikrar anti kekerasan,” bikers ini patut diapresiasi dan Q bed tegas Dierlantas Polda Jatim didukung,” katanya.Q

ngan investor, bahwa setelah 25 tahun, pengelolaan Pasar Turi akan diserahkan kembali kepada Pemkot Surabaya.

Jika diberlakukan strata title, maka status stan akan menjadi milik para pedagang. Padahal, seharusnya kepemilikan stan tetap pada Pemkot, sementara pedagang diberi izin menggunakan stan. ‘’Kalau sampai itu (Pasar Turi) jadi strata title, justru saya yang salah.

Sebab itu tidak sesuai aturan,’’ paQ dre parnya.Q

KPU Targetkan 71 Persen Pemilih pada Pilwali Mendatang Surabaya, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menargetkan partisipasi warga dalam Pilwali 2015 sebanyak 71 persen dari semua pemilih. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan partisipasi masyarakat pemilih yang hanya 46 persen pada Pilpres lalu.

Hal ini diutarakan, Ketua KPU Kota Surabaya Robiyan Arifin, Minggu (21/6) kemarin. Dirinya optimistis partisipasi masyarakat dalam Pilwali nanti meningkat yakni 71 persen angka partisipasi pemilihnya.

“Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilwali 2015 mendatang diantaranya kami melibatkan para pemilih pemula. Setiap kecamatan akan kami pilih dua orang khusus untuk menggarap sosialisasi pemilih pemula ini. Tujuannya agar para pemilih pemula akan aktif memberikan suara pada Pilwali 2015 mendatang,” kata Robiyan.

Kalau target partisipasi 71 persen ini bisa diwujudkan, tambah Robiyan, maka merupakan pencapaian yang luar biasa bagi KPU Surabaya. Selain meningkatkan angka partisipan pemilih, KPU Surabaya juga ingin pilwali kali ini berintegritas.

“Saya ingin pelaksanaan pilwali ini nanti berasaskan pemilu yang adil, jujur, tidak memihak dan imparsial. Baik itu calon, penyelenggaranya maupun pemilihnya,” imbuhnya.

Pria kelahiran Situbondo ini mengatakan, Saat ini KPU tengah melakukan pemutakhiran jumlah pemilih. Jika pada Pilpes lalu jumlah pemilih sekitar 2,1 juta, jumlah pemilih Pilwali meningkat lebih banyak.

Robiyan menambahkan, jika pada penyelenggaran pilwali kali ini pihaknya mendapat dukungan penuh dari KPK. Surabaya dipilih oleh KPK dari sekitar puluhan daerah lainnya yang menggelar pilwali serentak tahun ini.

Untuk itu KPU juga akan melakukan pakta integritas kepada semua calon kepala daerah agar melakukan tahapan pilwali dengan fair, jujur, adil, dalam melaksanakan strategi kampanyenya. “Kami ingin kejujuran juga dimiliki para pemilih agar tak tergiur dengan money politik untuk menentukan pilihannya mendatang,” ujarnya.

Soal minimnya tokoh yang mendaftar dalam Pilwali, itu di luar kemampuan KPU. Apalagi tokoh PDIP yang ketika DPC PDIP mewacanakan Pilwali Aklamasi. Seakan calon hanya muncul calon tunggal. Yakni Pasangan incumben Tri Rismaharini - Whisnu Sakti Buana.

Untuk tahapan pilwali, tgl 26-28 Juli 2015 dilakukan pendaftaran calon. Tgl 26-27 Agustus penetapan calon dan dilakukan kampanye selama 100 hari pada akhir Agustus. “Termasuk beriklan di media massa pada 14 hari pada pertengahan Nopember hingga 5 DeQ geh sember,” ujarnya.Q

SURABAYA

Senin Pahing 22 JUNI 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Tiga Bulan Kasus DB Jatim Turun Drastis Surabaya, Bhirawa Selama tiga bulan terakhir kasus Demam Berdarah (DB) di Jatim turun dratis. Data Dinkes Jatim, kasus DB tiga bulan terakhir mengalami penurunan, yaitu Maret sebesar 2.230 orang, April sebesar 1185 kasus dan Mei sebesar 665 orang. ‘’Jika dilihat bulan januari dan februari lalu jumlah DB sangat tinggi yaitu Januari 4.589 orang dan bulan februari sebesar 4.245 orang,’’ kata Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono.

Harsono mengaku, turunnya jumlah penderita DB tiga bulan

terakhir karena faktor cuaca, dimana musim kemarau banyak nyamuk aedes aegypti berkembang biak. Pada musim penghujan nyamuk aedes aegypti mudah berkembangbiak karena banyak air yang mengenang.

Sedangkan musim kemarau di-

pastikan air genangan cegah daripada harus mehampir tidak ada. ngobati,’’ tegasnya. ‘’Nyamuk aedes aegyMenurutnya, saat ini, pti tidak dapat berkemmusim kemarau tidak bang biak jika tidak ada berarti penularan nyagenangan air,’’ ucapnya. muk aedes aegypti tidak Mantan Bupati Ngawi ada, akantetapi jumlah ini menuturkan, selain penularannya akan lebih faktor kemarau, faktor sedikit daripada musim kebersihan masyarakat penghujan. Lingkungan dalam menjaga keberyang kotor dan kumuh dr Harsono sihan lingkungan semakin menjadi penyumbang baik. Banyak masyarakat yang nyamuk aedes aegypti untuk mulai sadar dalam menerapkan berkembang biak, sehingga diprogram 3 M (Menguras, Mengubur perlukan kesadaran bersama dan Menutup). ‘’Lebih baik men- masyarakat dalam menjaganya.

‘’Kita ingin masyarakat membudayakan program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Jika ini dilakukan maka sarang dan bibit nyamuk aedes aegypti akan dengan mudah diberantas,’’ terangnya.

Lebih lanjut Harsono mengungkapkan, pada bulan mei lalu masih ada daerah yang rawan akan penularan nyamuk aedes aegyptii seperti Pasuruan jumlah kasus 94 orang, Banyuwangi 89 kasus dengan korban meninggal 4 orang, Bondowoso 53 kasus, Gresik 54 kasus dengan korban meninggal 2 orang.

‘’Daerah-daerah ini nantinya akan menjadi fokus utama Dinkes dalam menurunkan jumlah korban DB,’’ ujarnya.

Ke depan Harsono meminta kepada semua masyarakat dan dinas terkait untuk bersamasama mengawal program PSN. Menurutnya, program PSN murupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh semua orang dalam memberantas sarang nyamuk aedes aegypti. ‘’Saya yakin dengan kerjasama yang baik program PSN akan berjalan lancar,’’ Q dna imbuhnya.Q

RAGAM INFO

Pos Curhat untuk Tekan KDRT DPRD Surabaya, Bhirawa Legislator Kota Surabaya mendorong optimalisasi peran “Pos Curhat” yang ada di kantor kelurahan dan kecamatan guna mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Anggota komisi D DPRD Surabaya, Dyah Katarina, di Surabaya, Minggu mengatakan pos curhat yang anggotanya Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), selain mengantisipasi terjadinya KDRT, juga mengedukasi masyarakat supaya melaporkan dan memberikan wadah bagi mereka.

“Melalui Pos Curhat diharapkan masalah yang dihadapi korban KDRT bisa diselesaikan. Penanganan diharapkan hanya sampai Pos Curhat, tidak sampai ke Kepolisian. Misalnya, dengan mendatangkan penengah pak RT setempat,” kata mantan Ketua Tim Penggerak PKK Surabaya ini.

Dyah mengakui, untuk mendirikan Pos Curhat bukan persoalan mudah. Selain hanya berstatus relawan, para kader yang bergabung juga harus mempunyai kemampuan menyelesaikan masalah.

“Dia harus menjadi pendengar, dan harus tahu caranya. Tidak boleh nyalahkan atau menghakimi,” kata istri mantan Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono.

Selain itu, lanjut dia, untuk membentuk kader PKK yang mumpuni menangani kasus KDRT dalam Pos Curhat membutuhkan pendidikan khusus. Sebelumnya, PKK telah bekerja sama dengan Perguruan Tinggi guna mencetak kader tersebut.

“Dulu PKK kerja sama dengan fakultas Q gat psikologi,” katanya.Q

Cari Pengganti Umbulan Surabaya, Bhirawa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya, Jawa Timur, mencari alternatif pengganti proyek pembangunan Sistem Pengelolahan Air Minum Umbulan dari Pemprov Jatim senilai Rp4 triliun yang hingga kini belum jelas tindak lanjutnya.

“Semakin meningkatnya jumlah pelanggan, PDAM perlu mencari alternatif sumber air sebagai pengganti Umbulan.

Makanya dalam pertemuan dengan Wali Kota Surabaya beberapa waktu lalu, intinya PDAM jangan berharap banyak terhadap Umbulan,” kata Dirut PDAM Surya Sembada Ashari Mardiono kepada wartawan di Surabaya, Minggu.

Menurut dia, sumber air alternatif tersebut harus memenuhi persyaratan yaitu baik kuantitas maupun kualitas serta keberlangsungannya harus baik.

Adapun sumber air yang akan menjadi s u m b e r a l t e r n a t i f u n t u k m en i n g katkan kapasitan pasokan kepada masyarakat adalah Sungai Jagir dan Sungai Kalimas.

Namun begitu, lanjut dia, pihaknya tidak serta merta langsung melakukan eksplorasi di kedua sungai tersebut.

Namun pihaknya harus terlebih dahulu mempelajarinya dengan melibatkan tim ahli.

Dengan adanya sumber alternatif tersebut, ia mengatakan bukan berarti Umbulan diabaikan. Pihaknya memang masih berharap pada proyek Umbulan karena di sana karena kualitas maupun Q ant kuantitasnya cukup bagus.Q

Mencari Berkah Ramadan Bulan Ramadan dimanfaatkan warga dari berbagai daerah maupun warga Surabaya memenuhi masjid untuk mencari berkah Ramadan dengan mengaji seperti terlihat beberapa ibu mengaji di Masjid Sunan Ampel, Surabaya, Minggu (21/6).

trie diana/bhirawa

Kasus Mess Santri Kemenag Jatim

Perhitungan Kerugian Negara Diragukan, BPKP Jatim Siap Hadapi Gugatan Surabaya, Bhirawa Penetapan hasil kerugian negara kasus dugaan korupsi proyek gedung mess santri Kemenag Jatim oleh BPKP Jatim diragukan keabsahannya oleh tersangka. Kedua tersangka, yakni Nur M Herlambang dan Bagus Sutarto siap mengajukan gugatan ata perhitungan ini.

Arda Netadji selaku pengacara dua tersangka mengaku, hasil perhitungan BPKP Jatim dengan perhitungan BPK berbeda. BPK yang kemudian menyatakan tidak ada kerugian Negara atas pembangunan mess Santri Kemenag jatim itu telah melakukan pemeriksaan di hari yang sama saat ahli dan penyidik mengecek fisik gedung.

Hasil penghitungan BPK

tersebut, lanjut Arda , telah dikeluarkan terlebih dahulu dari hasil pemeriksaan BPKP .

Dan pihak tersangka, tegasnya, telah menyampaikan hasil audit BPK ke penyidik. Tapi, penyidik tak bergeming dan tetap melanjutkan penyidikan.

“Kami mempertanyakan hasil aduit yang dilakukan BPKP Jatim ? Makanya, pekan depan kami daftarkan gugatan ke BPKP melalui PTUN,” kata Arda.

Menanggapi gugatan ini, Kepala Perwakilan BPKP Jatim Hotman Napitupulu kepada Bhirawa menegaskan, pihaknya siap menghadapi gugatan dari kedua tersangka.

Diakui Hotman, dasar dari perhitungan tim BPKP adalah dokumen dan data-data yang diberikan oleh penyidik Ke-

jaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.

Dokumen ini, lanjut Hotman, merupakan acuan bagi BPKP untuk melakukan perhitungan kerugian negara dari kasus dugaan korupsi mess santri di Kemanag Jatim. Selain itu, hasil pengecekan dari ahli kontruksi Universitas Barwijaya (UB) yang diminta penyidik Kejati, merupakan data dan dokumen tambahan bagi BPKP dalam melakukan perhitungan kerugian negara atas kasus korupsi.

“Perhitungan yang kami (BPKP) lakukan sesuai dengan dokumen dan data yang diberikan penyidik Kejati Jatim dan ahli kontruksi yang mengecek fisik gedung ke tim BPKP. Apa yang kami kerjakan, semuanya sesuai de-

ngan bukti, dan kami siap menghadapi gugatan itu,” tegas Kepala Perwakilan BPKP Jatim Hotman Napitupulu kepada Bhirawa, Minggu (21/6).

Hotman menambahkan, dalam melakukan perhitungan kerugian negara, BPKP Jatim tidak pernah memihak siapapun. Sebagai pihak yang dimintai tolong melakukan perhitungan kerugian negara untuk kasus korupsi, Hotman menegaskan bahwa BPKP bertugas secara independen (bebas dan tidak ada intervensi pihak manapun) dan profesional.

“BPKP sifatnya independen dan profesional. Apa yang kami lakukan, semuanya sesuai dengan prosedur dan bukti-bukti yang diberikan oleh

penyidik Kejaksaan dan ahli kontruksi,” pungkasnya.

Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi proyek gedung mess santri yang mendapat anggaran Rp 14,5 miliar ini diusut Kejati Jatim sejak awal 2014 lalu. Dari proyek ini, Kejaksaan menduga adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek gedung yang tidak sesuai kontrak. Diperkirakan, negara dirugikan sebesar Rp 2,7 miliar.

Untuk kasus ini, Kejati Jatim menetapkan lima tersangka, yakni Abdul Hakim selaku PPK dan juga mantan Kasi Kurikulum Kemenag Jatim, Nur M Herlamban dan Bagus Sutarto selaku rekanan proyek, Abdul Aziz dan Yongki Suyono selaku konsultan pengawas.Q bed

Cegah Penyaluran Curian Lewat Minat Teknik Sipil Tinggi, D-IV Suramadu, Lakukan Pengecekan STNK Teknik Sipil ITS Siap Tampung Surabaya, Bhirawa Digratiskannya tarif kendaraan roda dua yang melintas di Jembatan Suramadu, membuat pro dan kontra bagi sebagian masyarakat. Terlebih bagi Polisi yang harus ekstra memantau keamanan manakalah ditiadakannya sistem loket guna menghadang para pelaku kejahatan khususnya curanmor yang akan lari dan menjual hasil kejahatannya ke Madura.

Adanya loket pembayaran ketika akan melintas di Jembatan Suramadu sebenarnya sedikit banyak membantu kinerja Polisi dalam menghadang para pelaku kejahatan yang akan menyeberang ke Madura.

Ketika berada di loket, otomatis pengendara yang akan menlintas harus berhenti sejenak. Nah, peran kamera CCTV akan merekam setiap pengendara yang akan masuk ke Jembatan Suramadu.Hal itu akan mempermudah Polisi untuk melacak dan mengamati kemungkinan adanya motor curian yang akan disebrangkan ke Madura.

Namun, ketika sudah tidak ada loket, maka pengendara akan langsung masuk tanpa harus berhenti di loket pembayaran terlebih dulu. Para pelaku kejahatan ini akan lebih leluasa melintasi perbatasan Surabaya dengan Bangkalan, Madura.

Menanggapi hal ini, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Arnapi tak memungkiri jika ada sebagian pelaku kejahatan khususnya pencurian curanmor yang diduga melarikan diri dan membawa barang curiannya ke kawasan Madura melalui Jembatan Suramadu. Untuk mencegah hal ini, Arnapi mengaku masih melakukan evaluasi langkah pecegahan tindakan kriminalitas di Suramadu.

“Kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor, red), mau ada tiket atau tidak ada tiket sama saja. Saat ini kami melakukan evaluasi terkait potensi kejahatan curanmor yang berkaitan dengan digratiskannya tiket Jembatan Suramadu,” tegas Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Q bed Surabaya AKBP Arnapi.Q

Surabaya, Bhirawa Persaingan masuk Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya cukup besar. Dari 3500 peminat, hanya sekitar 300 orang yang diterima tiap tahunnya melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) maupun Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Tingginya minat calon mahasiswa terhadap FTSP membuat ITS berinisiatif membuka pendaftaran dilaur jalur SNMPTN dan SBMPTN. Namun tidak untuk mengejar S-1, melainkan diploma IV (D-IV) Teknik Sipil.Ketua Jurusan FTSP ITS Budi Suswanto mengatakan, kebijakan pemerintah seleksi masuk DIV FTSP tidak menjadi satu dengan SNMPTN maupun SBMPTN. “Sejak setahun lalu sudah pernah kami usulkan ke senat supaya bisa (pendaftaran) menjadi satu dengan SBMPTN dan SBMPTN. Senat ITS setuju, tapi pemerintah belum,” kata Budi, kemarin (21/6).

Budi menuturkan, program D-IV ini selevel dengan S-1. Level ijazah keduanya ini sebagaimana ditetapkan SE Mendiknas No. 498/E/T/2011 dan Perpres No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Ketua Program Diploma Teknik Sipil ITS Sigit Darmawan menambahkan, dalam KKNI, D-IV berada pada level 6. Level ini setara S-1 dengan 144 sistem kredit per semester (SKS), masa studi 8 seQ tam mester atau empat tahun.Q

Lima Bayi Masih dalam Pemantauan Kendati telah dilahirkan secara sehat, lima bayi kembar asal pasangan Saputra, 32 tahun dan Nia Rachmawati, 31 tahun, warga komplek perumahan TNI AL Kenjeran, Surabaya harus menjalani inkubator.

Menurut penuturan dokter yang menangani persalinan ini, dr Relly Yanuari Primariawan SpO mengatakan, meski sehat lima bayi itu masih harus dimasukkan ke inkubator.

“Tiga bayi masuk ruangan Neonatal Intensive Care Unit (NICU) Gedung Bedah Pusat Terpadu (GBPT) dan dua bayi lainnya dimasukkan ke ruang Instalasi Rawat Darurat (IRD). Ruangan dipisah karena ruang NICU GBPT tidak mencukupi. Makanya, dua bayi lainnya kami taruh di IRD agar tetap bisa dirawat di inkubator,” jelas Relly.

Relly mengatakan, lima bayi ini merupakan hasil inseminasi di Klinik Fertilitas yang ada di Graha Amerta RSU dr Soetomo Surabaya.

Dalam proses inseminasi, sperma

dna/bhirawa

Kondisi kesehatan lima bayi kembar di NICU BGPT Soetomo. yang ditanamkan sebanyak empat, memantau secara ekstra selama 24 tapi ternyata jadi lima bayi kembar. jam. Kita monitor terus mulai Meski dalam kondisi sehat, pifungsi nafas, jantung, otak. Untuk haknya sampai saat ini masih kondisi jantung kita periksa terus,” melakukan pemantaun terharap papar salah seorangg tim dokter, lima bayi tersebut.

Martono.

“Kami masih tetapkan status Martono mengatakan, lima bayi gawat meski bayi relatif stabil. Kita akan mendapatkan perawatan ekslima tim dokter secara bergantian tra diperkirakan sampai 2-3 bulan

kedepan. Sebab, ada tahapan untuk meneliti perkembangannya. Diantaranya, untuk rotasi pertama adalah usia 0 sampai 7 hari. Lalu, taraf stabil itu jika sudah 28 hari. Barulah rotasi ketiga sampai dua bulan.

“Berat badan bayi paling tidak harus 2 kilogram sampai 2,5 kilogram.

Untuk nutrisi, diberikan melalui Infus dan minum Asi,” katanya.

Sebelumnya orang tua lima bayi kembar, Rachmawati tidak menyangka bisa memiliki anak kembar karena sebelumnya dikaruniai seorang anak yang meninggal lima tahun lalu. Ia memutuskan untuk ikut program bayi tabung. Program tersebut sukses dan Rachmawati dinyatakan mengandung. Lima bayi tersebut 32 minggu berada dalam kandungan. Tim dokter pun melakukan operasi untuk mengeluarkan bayi itu karena kondisi dinding rahim Rachmawati menyempit.

Perlu diketahui dokter yang menangani lima bayi kemabar ini dr Relly Yanuari Primariawan SpOG, dr Martono SpAK, dr Achmad Yanuar Heryana SpA, dr Dina SpA, dr Yuri SpA dan dr Q dna Barlian SpA.Q

PEMERINTAH KOTA SURABAYA PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM / PELELANGAN TERBATAS / PELELANGAN ULANG / SELEKSI UMUM PUTARAN XV TA 2015 Dalam rangka pelaksanaan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kota Surabaya mengumumkan pekerjaan yang akan dilelang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perincian & penjelasan pekerjaan, dilihat pada portal Pemerintah Kota Surabaya https://lpse.surabaya.go.id

2. Persyaratan pelelangan dapat didownload di portal https://lpse.surabaya.go.id 3. Pendaftaran, pemilihan pekerjaan dan penawaran harus dilakukan melalui portal e-Procurement Pemerintah Kota Surabaya mulai tanggal 22 Juni 2015

TTD Kelompok Kerja

4

OPINI Tajuk

Perbaikan Arus Kas Daerah PELAKSANAAN APBD 2014, mengalami “kemunduran” kualitas, dalam sistem pencatatan arus kas. Ini tidak bisa dianggap sepele, sekadar kesalahan administrasi keuangan. Melainkan bisa berkonsekuensi dengan ranah hukum (tipikor di KPK maupun pidsus di Kejaksaan). Sebanyak 23 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) wajib memperbaiki laporan arus kas. Terutama 10 SKPD yang mengelola berbagai hibah dan bantuan sosial, sejak tahun 2012 dan 2013.

Status “audited” terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBD 2014, telah dibacakan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Hari Kamis, 18 Juni 2015, menjadi sangat mendebarkan. Saat itu, di hadapan sidang paripurna DPRD Jawa Timur, BPK mengumumkan legal opini pelaksanaan APBD tahun 2014 sebagai “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP). Artinya, pelaksanaan APBD 2014 dianggap wajar, manakala berbagai kesalahan telah diperbaiki.

Berdasarkan Undang-undang (UU) nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, mewajibkan menyertakan audit BPK. Jadi, LPJ sebagai pelaksanaan ABPD, harus tergaransi audited. Lazimnya, tim audit BPK meng-investigasi APBD dalam dua term utama. Yakni: Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, serta term Sistem Pengendalian Intern.

Pada kedua term, arus kas daerah berbagai SKPD dinilai belum sesuai prinsip akuntansi pemerintahan. Terutama pada pencatatan belanja daerah. LPJ Gubernur terhadap pelaksanaan APBD merupakan kewajiban mandatory UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Khususnya pasal 32 Undang-Undang tersebut menyatakan: “Gubernur menyampaikan Laporan Keuangan kepada DPRD. Yakni laporan yang memuat Realisasi Anggaran (RA), Neraca, Arus Kas serta Catatan atas Laporan Keuangan.”

Secara spesial disebut, bahwa seluruh laporan keuangan tersebut harus tersusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Harus diakui, tidak menyusun laporan keuangan berdasar SAP. Karena tidak semua (bahkan hanya sebagian kecil saja) bendaharawan SKPD memiliki spsifikasi sebagai akuntan. Maka kenyataannya, dalam Laporan Keuangan banyak ditemukan pelanggaran terhadap asas akuntansi.

LPJ Pelaksanaan APBD 2014 yang diserahkan gubernur, berkisar pada sisi pendapatan sebesar Rp 20,772 trilyun (naik 6,07%). Serta belanja sebesar Rp 20,006 trilyun (berhemat 4,54%). Sehingga terdapat sisa lebih sekitar Rp 766 milyar. Tetapi yang perlu dicermati adalah nilai belanja barang dan jasa. Pada APBD 2014 terealisasi sebesar Rp 4,152 trilyun, atau sekitar 20,75% dari total belanja daerah.

Begitu pula belanja modal, hanya sebesar Rp 1,207 trilyun, atau hanya 0,6%.

Audit investigasi oleh BPK, menemukan anggaran sebesar Rp 53 milyar yang perlu diperbaiki pencatatannya. Walau nilainya hanya sekitar 0,26% (secara desimal menjadi dua puluh enam per-sepuluh ribu) dari total belanja APBD 2014. Namun harus dipertanggungjawabkan. Di dalamnya termasuk Rp 31 milyar lebih, tidak didukung bukti pertanggungjawaban oleh 10 SKPD. Sisanya, Rp 21,56 milyar, merupakan belanja barang dan jasa oleh 23 SKPD yang tidak menggambarkan keadaan sesungguhnya.

Berdasar audit BPK tahun 2013 lalu, terdapat 26 SKPD yang memperoleh catatan saran agar “ditegur” oleh gubernur. Boleh jadi, utang perbaikan belum dilaksanakan sesuai beban kesalahan. Secara umum, pelaksanaan APBD 2013 memperoleh opini (penilaian) oleh BPK dengan status Wajar Tanpa Perkecualian. Namun terdapat embel-embel WTP dengan “paragraf penjelasan.” Sudah baik, tetapi belum steril benar dari kesalahan.

Domain DPRD terhadap LPJ selanjutnya lebih dirinci dalam UU 23 tahun 2014, pada pasal 100 ayat (1) huruf d.

Juga pasal 100 ayat (2) dan ayat (3). Yang istimewa adalah pasal 100 ayat (4), dinyatakan, “DPRD provinsi dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.”

Tetapi hak klarifikasi sebagai pelaksanaan fungsi DPRD, nyaris tidak pernah dilakukan. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Meningkatkan Kompetensi Aparat Desa PENGELOLAAN dana desa diharapkan dilakukan dengan penuh tanggung jawab serta bebas korupsi. Besarnya tanggung jawab pengelolaan keuangan desa memerlukan peningkatan kapasitas atau kemampuan para kepala desa.

Sesuai dengan UU/6 2014 tentang Desa maka menempatkan kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam UU Desa juga telah menempatkan masyarakat desa sebagai sasaran dan sekaligus pelaku pembangunan desa, sedangkan pemerintahan desa berperan sebagai penggerak pembangunan dan pemberdayaan desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Bagi para kepala desa dan aparat desa, yang menjadi tantangan saat ini adalah kesiapan untuk menyusun perencanaan pembangunan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara tepat, terukur, dan transparan sesuai dengan potensi dan prioritas kebutuhan desa. Juga kesiapan untuk mengelola keuangan desa secara berhatihati, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa.

Agar penyaluran dana desa tahap awal tahun 2015 ini lancar, ada beberapa hal pokok yang diharapkan menjadi masukan bagi para gubernur serta bupati atau wali kota, serta melaksanakan sosialisasi dan pelatihan, kepada aparat pemerintah daerah maupun aparat desa agar mempunyai pemahaman yang tepat dan kompetensi yang memadai dalam melaksanakan Undang-Undang Desa.

Sehingga diharapkan semua aparat desa akan mempunyai pemahaman dan kompetensi yang baik, dalam mengelola pemerintahan, pembangunan, dan keuangan Desa.

Kemudian, perlu dilakukan pendampingan kepada aparat desa dalam menyusun perencanaan dan penganggaran desa, pelaksanaan teknis program atau kegiatan Desa, penatausahaan dan akuntansi, serta penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Senin Pahing, 22 JUNI 2015

Kemandirian Energi Dimulai dari Desa Isu energi selalu menjadi pokok bahasan yang seksi, bukan saja bagi media tetapi juga bagi forum diskusi dan seminar yang digelar. Seperti halnya isu pangan, energi merupakan kebutuhan pokok umat manusia. Konsumsi energi suatu negara merupakan indikator kemajuan dan kemakmuran negara tersebut.

B

ertambah besar konsumsi energi suatu negara berarti bertambah maju dan bertambah makmur rakyatnya. Kehidupan manusia modern tidak bisa terlepas dari peran energi sebagai salah satu pendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional negara. Segala aspek kehidupan manusia, dari hal terkecil hingga yang paling kompleks sekalipun, bisa dipastikan membutuhkan pemanfaatan energi. Oleh karena itu konsumsi energi negara maju jauh lebih besar dibandingkan dengan negara berkembang.

Lantaran itu jaminan pasokan ketersediaan energi bagi sebuah Negara menjadi sangat penting.

Indonesia sesungguhnya (pernah) menjadi negara yang memiliki sumberdaya melimpah yang bisa menjamin ketersediaan energi tersebut. Terbukti, Indonesia pernah berkibar sebagai negara pengekspor minyak bumi (OPEC).

Namun sayangnya, sejak 2005, Indonesia praktis menjadi negara pengimpor minyak (net importer country). Produksi sumur minyak yang sudah ada terus menurun, dan tidak mencukupi lagi. Hampir tidak ada kegiatan pengeboran sumur minyak baru. Akibatnya, Indonesia kini telah dilanda berbagai permasalahan krisis energi.

Media tiada henti selalu memberitakan kalau setiap tahun APBN jebol gara-gara subsidi energi khususnya subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.

Subsidi BBM adalah momok menakutkan yang dihadapi pemerintah sejak dulu. Sektor migas pula yang selama ini membebani neraca dagang dan menyebabkan defisit neraca dagang. Sungguh harus ada terobosan luar biasa yang mampu memutus mata rantai ketergantungan energi kita pada minyak fosil yang sangat mahal.

Sejatinya, pada masa Pemerintahan SBY-Boediono dulu sudah menyiapkan cetak biru kemandirian dan kedaulatan energi. Hadirnya, Perpres No. 5 Tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati atau Biofuel sebagai bahan bakar

berdaya yang dapat menghasilkan energi listrik, baik dari sumber pertanian yang bisa menghasilkan biofuel dan agrofuel, maupun dari sumber nonpertanian seperti penggualternatif mengisyaratnaan mikrohidro, tenkan adanya kesadaran aga surya dan biogas. tentang pentingnya Semua sumberdaya Oleh : ini tersedia di desa, sipenyiapan energi alterWahyu Kuncoro SN fatnya terbarukan dan natif untuk mengatasi ramah lingkungan, bisa ketergantungan pada menghasilkan energi energi fosil. Dari kebilistrik yang mencukupi jakan ini, kemudian lahirlah beberapa kebijakan turunan kebutuhan desa secara mandiri yang disebut National Energy Mix of tanpa tergantung lagi pasokan Indonesia 2025. dari luar. Untuk mewujudkan desa Presiden Susilo Bambang Yumandiri energi memang diperlukan dhoyono kemudian mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Tidak cuKeppres 10/2006 tentang pembentukkup jika hanya mengandalkan suman Tim Nasional (Timnas) Pengember pendanaan dari Pemerintah. bangan BBN untuk Percepatan Diperlukan keikutsertaan kalangan Pengurangan Kemiskinan dan Pengswasta termasuk dunia usaha, di angguran. Lahirlah kemudian proantaranya melaui program Corpogram Desa Mandiri Energi (DME) rate Social Responsibilty (CSR). yakni program penyediaan energi Pembangunan energi sudah sedengan memanfaatkan potensi enharusnya melibatkan masyarakat ergi setempat baik berbasis Bahan luas sebagai pelaku utama pemBakar Nabati (BBN) seperti pohon bangunan nasional. Pencapaian jarak, kelapa, kelapa sawit, tebu dan kemandirian energi perlu dilakukan singkong dan sebagainya. secara integratif dan multisektoral agar dampaknya dapat dirasakan Desa Mandiri Energi seluas-luasnya untuk kesejahteraan Negara dalam hal ini pemerintah rakyat (society based energy). memang perlu bersikap bijak dan cerdas dalam menghadapi tantanIptek Masuk Desa gan krisis energi global. Langkah Seiring perkembangan ilmu solutif dengan membangun kedan teknologi, pengembangan enmandirian energi dari level pedesaan ergi alternatif harus sejalan dengan adalah sebuah langkah yang tepat. ilmu dasar dan keteknikan seperti Lantaran itu konsep tentang Desa teknologi biogas, hydrogen power, Mandiri Energi sudah seharusnysolar cell dan micro-piko hydro. alah mendapatkan perhatian semua Dalam hal pengembangan pihak agar keinginan untuk mewuteknologi energi alternatif, lembaga judkan kemandirian energi tersebut penelitian seperti LIPI, BPPT dan bukan sekadar angan-angan saja.

BATAN telah menghasilkan beberaMasyarakat perlu diedukasi pa paket teknologi sebagai antisipasi tentang pentingnya kemandirian enkrisis energi dunia. Namun, sinergi ergi, dengan tidak terus bergantung pemangku kepentingan (stakeholpada ketersediaan energi fosil seperti ders) di negeri ini masih jauh dari batubara, petroleum atau minyak harapan sehingga paket-paket dan gas alam. Sungguh penting teknologi yang dihasilkan belum terbangunnya kesadaran bahwa nyata dirasakan oleh masyarakat. ketersediaan energi fosil di dunia Minimnya anggaran penelitian juga semakin menipis sehingga bila kelak ditengarai menjadi faktor penghamhabis, maka akan menjadi “kiamat” bat pengembangan dan implemenbagi kehidupan manusia. tasi teknologi terkait energi.

Melalui program Desa Mandiri EnUntuk itu peran aktif pemerintah ergi, masyarakat bisa memanfaatkan dalam memberikan sosialisasi dan sumber daya alam untuk menghasiledukasi terkait manfaat jangka pankan energi alternatif. Bukan hanya jang penggunaaan energi alternatif itu, energi alternatif yang dibangun perlu terus dilakukan secara berkala. di desa juga bisa memanfaatkan bePendekatan dapat dilakukan melalui raneka limbah yang ada di lingkungan lembaga pendidikan dan agama sedesa, bisa limbah ternak bisa juga hingga kesadaran akan pemanfaatan limbah industry kecil seperti limbah energi alternatif dapat tumbuh di industri tahu untuk dijadikan biogas. tengah masyarakat Indonesia.

Desa memiliki banyak sumWujud peran pemerintah salah

satunya adalah dengan mewajibkan daerah dalam mendukung dan mengimplementasikan program kemandirian energi. Upaya mewujudkan kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan pada minyak bumi perlu biaya dan tenaga yang besar dalam bentuk penelitian, dukungan kebijakan yang kondusif, dan perhatian dari masyarakat secara bersama. Yang tidak kalah penting adalah penciptaan jaringan infrastruktur, terutama sistem dan sarana transportasi yang efektif dan efisien yang mampu menekan konsumsi BBM yang cenderung boros.

Pada sisi lain masih minimnya inovasi teknologi tepat guna menjadi salah satu tantangan dan hambatan.

Negara perlu terus melakukan stimulus terhadap riset-riset ilmiah dalam rangka inovasi teknologi energi alternatif di tanah air. Riset memang pada dasarnya membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga peran aktif negara dalam membiayai riset teknologi memang sangat diperlukan. Tidak hanya itu, sistem birokrasi yang bersih dalam mengelola program pengembangan energi alternatif perlu mendapatkan perhatian serius. Praktik korupsi yang sudah mengakar di ibu pertiwi ini sebisa mungkin dicegah sehingga dana yang tersalur benar-benar tepat sasaran.

Bila berkaca kembali pada beberapa desa yang telah sukses menjalankan program Desa Mandiri Energi ini, maka kita patut membangun rasa optimis yang besar. Program ini merupakan sebuah solusi jitu untuk membangun kemandirian bangsa terhadap ketersediaan energi. Dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada seperti air, tumbuhan, hewan, sampah panas matahari dan angin sebagai sumber energi alternatif, maka negara dapat menghemat lebih besar lagi APBN, sehingga dana untuk BBM bisa disalurkan kepada kebutuhan lain yang tidak kalah penting seperti pangan, kesehatan dan pendidikan.

Kita berharap, ke depannya semakin banyak desa mandiri energi yang sukses menjalankan program ini.

Jika desa dapat mewujudkan kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan energinya, penulis optimis desa dengan sendirinya akan berkembang, kegiatan sosial dan ekonominya akan berjalan baik, masyarakatnya bisa berusaha dan bekerja, memiliki pendapatan untuk hidup layak dan sejahtera.

Wallahu’alam bhis-shawwab Peneliti Public Sphere Center (Puspec) ; Alumnus ITS, Surabaya

Produk Palsu di Indonesia, Kita Harus Bagaimana?

K

ondisi Indonesia dikiaskan sebagai kapal yang tengah terseret arus deras dan tidak punya tuas kendali. Boleh jadi bangsa ini terlena oleh globalisasi atau kita kini makin tidak punya jati diri sehingga menjadi manusia yang miskin empati. Di berbagai media ‘booming’ isu yang meresahkan masyarakat, seperti dijualnya beras plastik, sabun rekondisi, merica imitasi, dan kosmetik palsu. Hingga terbesit dalam hati, apa masih ada produk di pasaran yang aman dikonsumsi?

Masih adakah penjual yang jujur?

Bagaimana upaya pemerintah melindungi kesehatan masyarakat?

Jika kita menjadi bagian dari masyarakat yang pesimis dan curiga, itu adalah perasaan yang wajar.

Di sisi lain, apresiasi ditujukan bagi pemerintah yang gencar melakukan inspeksi pasar menjelang bulan Ramadhan ini. Semoga pengawasan dan kualitas produk yang beredar di Indonesia menjadi lebih baik.

Adapun dalam menganalisa permasalahan ini, penulis melihat ada dua poin yang menarik. Pertama, bagaimana latarbelakang kemunculan oknum pedagang yang memperjualbelikan produk ‘tidak ramah’ konsumen. Kedua, bagaimana kondisi pasar Indonesia di mana masyarakat menjadi sasaran ‘profit oriented’. Sebagai penutup, penulis akan membandingkan standar keamanan produk (pangan) Eropa sebagai pembelajaran bersama.

Implikasi Pasar Persaingan Sejak sekolah, kita mengenal berlakunya prinsip ekonomi, dimana “Dengan pengorbanan sekecilkecilnya, manusia mendapat keuntungan sebesar-besarnya”. Hal ini kemudian diyakini sebagai logika pasar dalam dinamika perdagangan. Menurut beberapa oknum pedagang yang telah diamankan oleh Kepolisian, mereka menyampaikan bahwa usaha yang mereka lakukan karena adanya ‘peluang’. Bahkan

Pada umumnya kegiatan memproduksi masyarakat Indonesia barang palsu tersebut sangat dinamis, musudah dilakukan sedah bosan, dan senang lama bertahun-tahun. mencoba sesuatu yang Dari sini kita bisa mebaru. Ditambah lagi mahami; pertama, ada potensi keragaman bukerja sama dari pihak daya yang menjadi laketiga yang secara tarbelakang perbedaan keahlian (teknologi) minat dan pilihan konmampu menciptakan sumen. Sebagai pemkomoditas palsu. KedOleh beli, masyarakat tidak ua, ada kesempatan Demeiati N. semata-mata mencumelakukan kecuranKusumaningrum, MA. kupi kebutuhannya segan salah satunya, hari-hari tetapi upaya pihak ‘storage’ yang legitimasi status sosial membiarkan beberapa dengan mengikuti ‘trend’ yang seoknum membeli produk kadaluarsa dang berkembang. Belum lagi kemauntuk direkondisi. Sikap ini dipilih juan teknologi informasi dan komudemi mengembalikan modal atau nikasi telah memaksimalkan peran meraup keuntungan dari produk bidang periklanan sehingga mampu yang dianggap sampah. Ketiga, mengekspansi media-media sosial. minimnya ketelitian atau pengetaStrategi pemasaran dan penjualan huan dari pihak pembeli maupun turut berkembang menyesuaikan pedagang retail yang menjadi mitra keinginan pembeli yang ingin cedari oknum-oknum yang mensuplai pat, mudah, dan praktis dalam hal produk tersebut. pembayaran, pengiriman, dan purna Secara antropologis, manusia jual. Dengan demikian, hadirnya okdiciptakan dengan kemampuan benum pedagang yang menjual produk radaptasi pada situasi sulit. Dalam murah (tidak aman) merupakan konteks ekonomi, pasar perdaganfenomena ‘gayung bersambut’ dalam gan menjadi sebuah arena kommerespon kondisi pasar persaingan petisi kesejahteraan. Jika melihat sempurna di Indonesia. kondisi secara makro, kebijakan pasar bebas yang melanda negeri Sistem Keamanan Pangan ini telah membuat masyarakat Negara-negara Uni Eropa megelap mata. Segala cara dilakukan nerapkan sistem keamanan pansupaya dapat bertahan hidup. gan untuk melindungi kesehatan Hantaman produk impor mendorwarga negaranya dan menjamin ong masyarakat menjual barangkualitas produk pangan secara barang yang lebih murah untuk berkelanjutan. Uni Eropa menmenarik minat konsumen. Dengan syaratkan semua produk yang logika yang sama, prinsip ekonomi, dikonsumsi oleh masyarakat bepembeli dengan penghasilan yang rasal dari produsen yang legal, besar sekalipun akan menyukai dikembangkan/ diolah sesuai produk yang lebih terjangkau standar kesehatan, dan produkdengan manfaat yang sama. Sesinya tidak merusak lingkungan. mentara, kehadiran barang-barang Menurut kajian Food Review Inmurah menjadi sebuah kebutuhan donesia, sistem keamanan pangan ‘survival’ bagi masyarakat kecil. ini disebut Non Tariff Measures Jumlah hampir 250 juta penduduk yang berupa perijinan dan kuota, Indonesia merupakan aset berharga persyaratan teknis (CE Mark) dalam perdagangan internasional. standar organisasi Eropa, REACH, Asumsinya, tidak ada produk yang SPS (Undang-Undang Pangan), tidak laku dijual di negeri ini.

standar phytosanitary (residu pestisida dan kesehatan tumbuhan), dan ketentuan khusus untuk GMO. Adapun produk-produk seperti kendaraan bermotor, kimia, bahan makanan, kosmetika, kristal, kayu, tekstil dan alas kaki turut dikenai Peraturan Uni Eropa yang memiliki spesifikasi teknis detil berikut persyaratan pengujiannya.

Ketentuan sistem keamanan pangan ini harus diikuti oleh seluruh produsen yang berasal dari Uni Eropa maupun para eksportir yang masuk ke pasar Eropa. Regulasi ini merupakan pendekatan terintegrasi untuk keamanan pangan yang ditujukan pada industri, produsen, dan pemasok, serta sektor transportasi sebagai keseluruhan operasional penyediaan pangan dalam negeri. Uni Eropa telah menerapkan sistem harmonisasi untuk produk impor makanan asal hewan dan hewan hidup, tumbuhan dan produk tumbuhan dari negara di luar kawasan Uni Eropa dan ketentuan yang ada sesuai dengan aturan WTO. Negara maju memang sering diposisikan antagonis dalam sektor perdagangan internasional.

Hal ini merupakan respon sulitnya produk negara berkembang memasuki pasar Uni Eropa akibat implementasi standar keamanan pangan yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, ada kecenderungan ketimpangan nilai ekspor Indonesia yang menggambarkan kompleksitas regulasi yang belum bisa kita penuhi. Namun ada pembelajaran positif yang bisa kita ambil, bahwa negara-negara Uni Eropa sangat mengutamakan hak warga negara untuk mendapatkan produk pangan yang berkualitas dan berupaya maksimal melindungi kesehatan masyarakatnya dengan menerapkan sistem keamanan pangan yang komprehensif.

Dosen Prodi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Senin Pahing 22 JUNI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO KELANA

Dewan Kecewa ULP Tak Bisa Kerja Maksimal Gresik, Bhirawa Masih banyak proyek yang belum menyelesaikan lelang oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Gresik, mendapat sorotan tajam Komisi C. DPRD Gresik menyayangkan kondisi ini, mengingat kini sudah pertengahan tahun. Bahkan dewan mengancam bila akhir Bulan Juli ini, belum juga terselesaikan maka akan ditunda. Karena dikhawatirkan proyek itu tidak selesai tepat waktu.

Beberapa proyek besar yang belum rampung dalam lelang. Dikarenakan ULP lamban memproses sehingga dipending Komisi C. Diantaranya, Wisata Air Hendrosari nilai proyek sebesar Rp1,2 miliar, Gedung Nasional Indonesia (GNI) sekitar Rp5 miliar, Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) nilai proyek sebesar Rp2 miliar.

Anggota Komisi C DPRD Gresik, Edi Santoso mengatakan, beberapa proyek yang melalui tender hingga kini belum dilakukan proses lelangnya oleh ULP Pemkab Gresik. Sudah tak bisa dilanjutkan, sebab waktu yang tak mungkin untuk itu semua. Karena bangunan fisik butuh waktu yang agak lama, kalau dipaksakan pengerjaannya akan molor tak akan tepat waktu. ‘’Dalam waktu dekat Tim ULP akan kami panggil untuk menanyakan hal ini, kenapa sampai pertengahan tahun proyek ini belum juga selesai dibangun.

Padahal kemarin dalam pembahasan APBD 2015, sudah mewanti-wanti lelang setidaknya pada bulan Maret paling lambat bulan April sudah selesai semua.

Keterlambatan ini merupakan, lemahnya kinerja ULP yang perlu harus dijelaskan secara transparan,’’ tegasnya. kim

Terkait PPDB, Bupati Warning Kasek SMP dan SMA Gresik, Bhirawa Bupati Gresik Sambari Halim Radianto kembali mewarning Kepala Sekolah (Kasek) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2015/2016, harus sesuai pagu dan aturan yang sudah ditetapkan. Jika terbukti ada yang Bupati meminta para Kasek dan semuanya yang terlibat PPDB harus bekerja lebih teliti, profesional dan sesuai aturan yang ditetapkan. Penegasan itu disampaikan bupati dihadapan para Kasek SMP dan SMA Negeri se Kab Gresik.

Untuk meningkatkan kualitas penerimaan peserta didik baru, bupati mengumpulkan para Kasek SMP dan SMA se Kab Gresik. Bertempat di Ruang Rapat Bupati, para Kepala SMP dan SMA Negeri dikumpulkan bersama Kepala Dinas Pendidikan Gresik, Mahin dan Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Pemkab Gresik, M Nadlif. Dalam pertemuan itu bupati juga mengajak sejumlah awak media. ‘’Rapat ini juga dihadiri beberapa awak media. Kalau memang ada ketidakbenaran maka teman-teman media tak segan-segan untuk menulis. Untuk itu, kami berharap agar PPDB

tahun ini jangan sampai terjadi permasalahan,’’ harap bupati.

Bupati juga menyampaikan adanya berita yang sampai kepadanya tetang anak seorang penjual bakso.

Mereka diterima disalah satu sekolah negeri. Tapi karena kurang perhatian dia terlambat daftar ulang sehingga ditolak. ‘’Hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi lagi di Gresik. Kita harus lebih berpihak kepada siswa yang miskin,’’ tegas Bupati.

Selain soal PPDB, bupati juga mengingatkan terkait penarikan sumbangan kepada wali murid. Hingga kini, bupati masih melarang penarikan sumbangan kepada siswa. Apalagi sampai menentukan jumlah dan nominalnya. ‘’Hal itu jangan sampai terjadi. Kalau bisa siswa yang miskin dan berprestasi harus diupayakan mendapat beasiswa dan segala kemudahan,’’ tuturnya. eri

Hari Ini, PPDB Jalur Prestasi Digelar Serentak Kota Mojokerto, Bhirawa Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lewat jalur prestasi tingkat SMPN, SMAN dan SMKN secara online diKota Mojokerto, Senin (22/6) hari ini digelar serentak. Peserta yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik diberikan kuota 10%.

Jadwal dan tahapan PPDB online diatur dalam Perwali Mojokerto Nomor 29 tahun2015 tertanggal 29 Mei 2015. Sesuai Perwali, penerimaan siswa baru dari level SMP dan SMA/SMK mulai 22 Juli 2015. Ini ditandai pendaftaran jalur prestasi akademik dan non akademik untuk SMP dan SMA/SMK tanggal 22 Juni hingga 24 Juni 2015. ‘’Tahun lalu jalur prestasi hanya non akademik, sekarang ditambah jalur prestasi akademik. Kuotanya 10%,’’ terang Hariyanto, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, Minggu (21/6) kemarin.

Setelah pendaftaran jalur prestasi akademik dan non akademik, dilanjutkan seleksi tanggal 25 Juni hingga 26 Juni 2015 untuk jalur umum dan pengumuman jalur ini tanggal

kariyadi/bhirawa

Hariyanto 6 Juni 2015. Sedang masa pendaftaran di level SMP dan SMA/SMK ditentukan selama empat hari, mulai 29 Juni 2015 sampai dengan 2 Juli 2015. ‘’Dalam Perwali, dari keseluruhan kuota bangku SMA Negeri, siswa yang berdomisili atau sekolah di wilayah Kota Mojokerto mendapat porsi 70% dan selebihnya untuk siswa luar kota. Kecuali untuk SMKN tak ada kuota,’’ jelas Hariyanto.

Sementara untuk tingkat SMP, aturan kuota untuk siswa dalam kota sebanyak 80%.

Untuk aturan jalur prestasi sama seperti yang diterapkan di level SMA. Untuk SDN, pendaftaran dilakukan secara manual di masing-masing sekolah, mulai tanggal 1 Juli hingga 6 Juli 2015.

Hariyanto, memastikan selama proses online tak akan ada trouble, sistem macet dan kendala lain. Ini sesuai garansi yang diberikan PT Telkom selaku penyedia aplikasi. Ketika pelaksanaan PPDB real time online, ada jaminan bahwa server dan seluruh variable perangkat siap 100%. ‘’PT Telkom menjamin, sifatnya mutlak. Kalau tak ada garansi penuh, bisa jadi jadwal dan tahapan PPDB sistem online akan berujung masalah seperti tahun lalu. Kami tak mau seperti tahun lalu,’’ janji Hariyantyo.

Dalam PPDB ini masyarakat bisa mengakses situs www.mojokertokota.siapppdb.com yang disertai dengan petunjuk. Bahkan situs milik Dindik Kota Mojoketo itu juga menyajikan informasi kuota dan nilai PPDB tahun sebelumnya. kar

Ketua Dewan Pimpin Sidang Paripurna Sendiri

Latihan Dasar Keprajuritan Tetap Rutin Dilakukan Mojokerto, Bhirawa Meskipun kini situasi keamanan negara sangat terkendali. Namun TNI, khususnya TNI Angkatan Darat tidak boleh lengah dan harus selalu siap siaga menjaga keamanan negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri Hal inilah yang dipegang teguh pucuk pimpinan TNI AD. Sehingga ditengah-tengah menjalankan tugas baru dari Presiden Joko Widodo, jika TNI AD harus ikut mensukseskan ketahanan pangan nasional. Sehingga kini banyak anggota TNI yang memanggul cangkul terjun ke sawah bersama petani.

Namun TNI juga tak melupakan tugas utamanya yakni menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seperti yang diakukan sedikitnya 430 personel militer Kodim 0815/Mojokerto melaksanakan latihan menembak senjata ringan sebagai bagian dari program rutin latihan menembak senjata ringan Triwulan II tahun 2015, dengan menggunakan senapan M 16 A1 dan pistol P-1 (FN) yang berlangsung selama dua hari, bertempat di Lapangan Tembak Yonif Linud 503/MK Mojosari .

Latihan menembak terdiri dari materi menembak dengan satu sikap yakni sikap tiarap dengan 10 butir peluru dengan jarak 100 Meter untuk senapan M16A1. Sebelumnya didahului dengan tembak koreksi jarak 100 meter dengan tiga butir peluru, sedangkan pada latihan menembak pistol P-1, hanya menggunakan 10 butir peluru dengan sikap berdiri yang aplikasinya boleh dengan satu atau dua tangan.

Diawal latihan menembak, Pasi Opsdim 0815/Mojokerto, Kapten Inf Hari Subiyanto menyampaikan, pelaksanaan kegiatan itu sebagai salah satu bentuk pembinaan keterampilan personel khususnya di bidang latihan yang terprogram, yang dilaksanakan setiap triwulan, untuk dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan personel Kodim 0815/ Mojokerto secara optimal. min

5

istimewa

Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Maja Tirta Kota Mojokerto terus merugi.

Terus Merugi, PDAM Masih Belanja Meteran Air Rp 1,2 M Kota Mojokerto, Bhirawa Meski kondisi keuangannya tak sehat selama bertahuntahun, namun Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Maja Tirta Kota Mojokerto mengotot belanja ribuan unit alat meter air. Perusahaan milik Pemkot Mojokerto ini beralasan, belanja itu untuk peningkatan pelayanan pelanggan dan juga mendongkrak profil perusahaan yang masih dikategorikan kurang sehat oleh Badan Pendukung Pengembangan Sistem Air Minum (BPPSPAM) itu.

Dana yang disiapkan untuk

belanja meteran ini sangat fantastis mencapai Rp1,2 miliar. Sedangkan Kabag Keuangan PDAM Maja Tirta Kota Mojokerto, Sunarto mengatakan, pagu Rp1,2 miliar itu kini masih dalam tahap proses lelang. ‘’Sekarang dalam tahapan proses lelang.

Pagunya Senilai Rp1,2 miliar,’’ katanya.

Menurut Sunarto, jumlah meter air yang dibutuhkan sebanyak 4 ribu unit. Jumlah ini untuk melengkapi keseluruhan penggantian meter air yang terpasang di seluruh pelanggan. ‘’Stok yang ada sebanyak

570 unit. Kekurangannya (4 ribu unit) diadakan dengan sistem lelang,’’ ungkapnya.

Lelang ribuan meter air, kata Sunarto, sudah digulirkan 19 Juni kemarin. Sumber pendanaannya berasal dari pos APBD 2015. Peremajaan meter air memang sudah saatnya dilakukan perusahaan pelat merah ini. Karena sejak berdirinya PDAM Maja Tirta 1992, meteran air itu belum pernah diremajakan. ’’Padahal idealnya 4-5 tahun harus diganti Ini sebenarnya merugikan PDAM sendiri. Tapi mau bagaimana lagi,’’ tutur Sunarto. kar

Gresik, Bhirawa Hubungan tak harmonis di tubuh pimpinan dewan mulai tampak, itu bisa dilihat karena seringnya Ketua DPRD Ir H Abdul Hamid memimpin sidang paripurna sendiri. Di berbagai agenda sidang, bahkan dalam rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum (PU) Fraksi kemarin, maupun jawaban bupati atas Pandangan Umum (PU), Fraksi Gerinda juga ikut memboikot tak membuat PU dan tak hadir dalam sidang paripurna itu.

Pantauan Bhirawa, tiga pimpinan Wakil Ketua DPRD Gresik yang tak hadir dalam paripurna adalah Nur Saidah dari Partai Gerindra, Nur Qolib dari Partai PPP dan Sholihuddin dari Partai PKB. Sedangkan satu fraksi yang tak hadir dan melakukan boikot adalah Fraksi Gerindra (F Gerindra) DPRD Gresik, juga bersama anggotanya secara keseluruhan beranggotakan tujuh orang.

Boikot berjamaah wakil ketua dewan itu, kabarnya gara-gara ketua dewan mulai tak transparan. Sering melakukan kebijakan secara pribadi, tanpa meminta pertimbangan unsur pimpinan lainya. Bahkan tiga wakil pimpinan mengirim surat ke Sekwan, meminta rapat internal agar ada transparansi namun tak ditanggapi. Kondisi ini, makin memicu kekecewaan wakil pimpinan. ‘’Kami sayangkan, kenapa pimpinan dewan sudah melakukan kebijakan secara sepihak. Itu dilakukan da-

lam beberapa momen rapat, perubahan keputusan dilakukan tanpa meminta pertimbangan. Perubahan dilakukan sepihak tanpa dilakukan rapat, langsung diubah sendiri dan hal itu sudah seringkali terjadi.

Perlu diketahui, bahwa pimpinan dewan ini adalah kolektif kolegial jadi semua harus dibicarakan bersama,’’ kata wakil pimpinan yang enggan ditulis namanya.

Sementara Ketua Fraksi Gerindra DPRD Gresik, Abdullah Syafii pada wartawan mengatakan, boikot yang dilakukan fraksinya dalam PU fraksi maupun jawaban PU fraksi oleh bupati. Merupakan protes bukan boikot terhadap pimpinan dewan yang tak terbuka dan ini tak terkait LPj, namun momennya pas paripurna LPj. ‘’Ini akan dilakukan hingga ketua dewan bisa mengubah sistem gaya pimpinan yang seenaknya,’’ tandasnya.

Menurut Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Gresik, Zulfan Hasyim yang juga mantan Ketua Dewan, ketidakhadiran atau bisa dikatakan boikot terhadap berbagai rapat terutama sidang paripurna.

Merupakan kewajiban karena dalam Tatib dewan diatur, namun perlu di pahami tindakan pimpinan tak wajar dan tak patut itu tak perlu dilakukan. Karena semua masih bisa dibicarakan dengan baik, sehingga tak sampai menciderai lembaga terhormat ini.

Kalau hal ini terus terjadi, maka dikhawatir lembaga ini bisa kehilangan kewibawaannya. kim

Kegiatan Bupati MKP di Bulan Ramadan Gelar Tadarus hingga Tarawih Keliling Wilayah Agenda rutin Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) dibidang keagamaan selama Bulan Ramadan 1436 H sangat padat.

Mulai Tarawih bersama seluruh jajaran SKPD, tadarus Alquran hingga Safari Ramadan keliling wilayah Kab Mojokerto.

Tarawih pertama dilakuan di Masjid Baiturahman di Komplek Kantor Pemkab Mojokerto dengan imam tarawih KH Mashul Ismail, selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab Mojokerto, Bupati MKP dalam kesempatan berbahagia itu turut menyampaikan pesan dan kesan dalam menyambut Bulan Suci Umat Islam ini. ‘’Ramadan 1436 H ini marilah kita menata hati dengan niat tulus ikhlas ibadah karena Allah SWT. Tak hanya saya pribadi, saya turut mengingatkan kepada segenap kaum muslimin dan muslimat, utamanya Kepala SKPD beserta istri beserta staf di lingkungan Pemkab Mojokerto agar makin giat beribadah. Mari kita berlombalomba memacu kuantitas dan kualitas amalan di Bulan Ramadan seperti Salat Tarawih, Tadarus Alquran, Qiyamul Lail, Infaq dan sedekah sebanyakbanyaknya,’’ pesan Bupati MKP.

Untuk menambah khusyu suasana, Pemkab Mojokerto juga akan menjadwalkan beberapa kegiatan temporal yang akan berlangsung selama Ramadan 2015 ini. Seperti Tarawih dan Tadarus Alquran, pengajian ba’da Salat Dhuhur, buka puasa bersama anak yatim ditemani Ulama Umaro, Iktikaf dan Qiyamul Lail, serta Safari Ramadan di wilayah Kab Mojokerto.

Jadwal Safari Ramadan Pemkab Mojokerto 2015, berlangsung tanggal 23 Juni bertempat di Masjid Nurul Huda, Desa Kupang, Kec Jetis, 25 Juni di Masjid Darussalam, Desa Domas, Kec Trowulan, 29 Juni di tempat Masjid AL Hidayah, Desa Pohkecik, Kec Dlanggu dan tanggal 1 Juli di Masjid An Nawawi, Desa Padangasri, Kec Jatirejo.

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun

2015 tentang penetapan jam kerja ASN, TNI dan POLRI, Pemkab Mojokerto juga menghimbau beberapa peraturan dan normnorma agama demi menghormati Bulan Ramadan.

Masyarakat dihimbau untuk tak berjualan pada siang hari dan wajib memakai tabir atau penutup, Pemkab juga melarang keras segala bentuk perdagangan petasan atau mercon, karena dianggap membahayakan dan

mengganggu ibadah. Kebijakan menyangkut tempat hiburan malam juga diberla kukan. Tempat hiburan seperti karaoke, cafe, bar dengan live music, dan lokalisasi, wajib menghentikan operasionalnya selama Ramadan. Aturan ketat demi mencegah penyakit masyarakat juga ditekankan kepada pemilik hotel atau pengelola penginapan agar tak melayani tamu yang bukan suami istri sah.

Pelaksanaan Ramadan 2015

kariyadi/bhirawa

Bupati MKP bersama masyarakat dalam acara Safari Ramadan.

kariyadi/bhirawa

Bupati MKP memberikan sambutan saat tarawih di Masjid Pemkab Mojokerto.

juga turut berpengaruh pada jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kab Mojokerto. Bagi SKPD atau unit kerja diberlakukan lima hari kerja dengan ketentuan satu pekan (hari Senin sampai dengan hari Kamis) masuk kerja pukul 07.30 WIB hingga 14.30 WIB. Jam istirahat berlangsung dari pukul 12.00 WIB hingga 12.30 WIB. Hari Jumat masuk kerja pukul 07.00 WIB hingga 14.30, dengan jeda istirahat pukul 11.30 WIB sampai 12.30 WIB. Senam

bersama Hari Jumat tetap dilangsungkan mulai pukul 06.30 WIB. Bupati dalam acara Tarwaih bersama juga meluapkan rasa syukurnya bisa bertemu kembali dengan Bulan Penuh Ampunan setahun sekali ini. ‘’Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1436 H bagi seluruh umat Islam.

Semoga semua amalan dan kebajikan yang kita upayakan diterima Allah SWT, Amin,’’ ucap Bupati. kar.adv

JAWA TIMUR

6

Senin Pahing, 22 JUNI 2015

Berdayakan SDM Petani

BKPPP Terapkan Metode KKA

sawawi/bhirawa

Kepala BKPPP Kabupaten Situbondo Ir Budi Priono bersama jajaran saat memberikan pengarahan kegiatan KKA di BPP Demung, Kec. Besuki, Situbondo, baru-baru ini.

Situbondo, Bhirawa Guna mengatasi masalah dan tantangan yang dihadapi pembangunan pertanian, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Kabupaten Situbondo mulai menerapkan model kegiatan bernama KKA (klinik konsultasi agribisnis), barubaru ini. Agar dalam perjalanannya benar-benar sukses dan tepat sasaran, BKPPP Kabupaten Situbondo sudah melakukan sosialisasi di 5 BPP (Balai Penyuluhan Pertanian). Di antaranya, BPP Demung Kecamatan Besuki, BPP Mlandingan; BPP Panarukan; BPP Kapongan dan BPP Sumberejo, Kecamatan Banyuputih.

Kepala BKPPP Kabupaten Situbondo, Budi Priono mengatakan, ada beberapa materi penting yang ia sampaikan kepada petani di 5 BBP tersebut, di antaranya, prihal Perbup Situbondo nomor 47 tahun 2011 tentang uraian tugas dan fungsi BKPPP. Terutama pasal 19 tentang pengelolaan KKA. “Hal lainnya kami memberikan pendalaman soal KKA yang mana ini merupa-

kan unit pelayanan publik terhadap para petani dan keluarganya,” tutur manta Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo itu. Ada kelebihan lain dari program KKA ini, lanjut Budi Priono, sehingga perlu untuk diterapkan kepada para petani di Kota Santri. Sebab, lanjutnya, model KKA ini mampu berfungsi sebagai tempat konsultasi, sumber informasi, tempat percontohan atau tempat usaha pembelajaran usaha agribisnis.

“Dalam KKA ini pula petani diberi suatu kegiatan pengelolaan secara bersama-sama, baik dengan pemerintah, petugas maupun kalangan dari masyarakat,” papar mantan Kabid Perkebunan Distan Kabupaten Situbondo itu.

Melalui kegiatan penyuluhan pertanian dengan metode KKA ini, para petani dan keluarganya secara intens akan dikembangkan kemampuan yang dimiliki, termasuk keswadayaan dan kemandiriannya, sehingga petani dapat mengelola usaha taninya secara produktif efektif dan efisien. “Endingnya, nanti para

petani itu akan memiliki jiwa daya saing yang tinggi dan berorientasi pada kebutuhan pasar,” ungkapnya.

Budi Priono menegaskan, pengembangan penyuluhan pertanian dengan model KKA dilakukan dengan selalu memperhatikan perubahan lingkungan strategis dan dilakukan dengan visi jauh kedepan. Artinya, sambung Budi Priono, menjadikan metode KKA berupa kelembagaan penyuluhan pertanian yang handal untuk mewujudkan kesejahteraan petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisinis,” terang Budi Priono.

Kesimpulan dari hasil program KKA ini, sambung Budi Priono lagi, diharapkan dapat melayani jasa konsultasi masalah tehnis, sosial, ekonomi di bidang agribisnis serta dapat memberikan informasi tentang kegiatan agribisnis dan membantu kebutuhan petani berikut keluarganya dalam melaksanakan kegiatan agribisnis.

“Pada KKA ini kami merasa optimis, petani akan dapat meningkatkan SDM pertanian,” pungkas Budi Priono. Q awi

Sengketa PG - Warga Kian Meruncing

KILAS JATIM

Pemkab Siapkan 250 Tangki Air Bersih Bojonegoro, Bhirawa Kekeringan mulai melanda beberapa wilayah di Bojonegoro semakin mengkhawatirkan. Membuat sejumlah wilayah yang rawan kekeringan mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Untuk mengatasi kekeringan dan krisis air baku kebutuhan rumah tangga, tahun ini Pemkab Bojonegoro melalui Disnakertransos telah mengalokasikan anggaran untuk droping air sekitar Rp100 juta. Bantuan yang disiapkan sebanyak 250 tangki.

Kepala Disnakertransos Kabupatenn Bojonegoro, Adi Wijaksono, pihaknya telah menyediakan air bersih sebanyak 250 tangki. “Sebanyak 250 tangki itu untuk disalurkan kepada masayarakat yang mmebutuhkan air bersih,” ungkap Adi kepada Bhirawa, Minggu (21/6) melalui ponselnya.

Menurutnya, hingga saat ini belum ada laporan atau permintaan warga untuk droping air bersih kebutuhan rumah tanggan.

“Sejauh ini laporan hanya untuk pertanian.

Untuk kebutuhan air baku rumah tangga belum ada,” ujar mantan kabag umum.

Sementara itu, daerah yang rawan terdampak kekeringan diantaranya di Kecamatan Sugihwaras, Ngasem, Ngraho, Gondang dan Kedungadem. Q bas

Pemkab Gelar Operasi Pasar Lumajang, Bhirawa Guna menjamin kelancaran persediaan Sembako selama puasa dan hari raya 1436 H Pemkab Lumajang berencana menggelar operasi pasar dan Pasar Ramadhan. “Untuk menjamin kesetabilan dan ketersedian harga kebutuhan bahan pokok, Pemerintah Kabupaten Lumajang bekerja sama dengan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur dan Bulog Divre V Probolinggo mengadakan kegiatan operasi pasar,” jelas As’at Malik Bupati Lumajang.

Lebih lanjut As’at Malik mengungkapkan operasi pasar ini direncanakan digelar mulai Jum’at-Selasa (26-30/6). Komuditas yang disediakan dalam operasi pasar adalah kebutuhan pokok, antara lain : beras, minyak goreng, tepung terigu dan komoditi situsional. “Ini akan dilakukan harga pasar melonjak tinggi,” tambahnya. Sedangkan untuk Pasar Ramadan, lanjut As’at Malik, Pemerintah Kabupaten Lumajang, akan mengadakan pada Jumat-Selasa (26-30/6).

Operasi Ramadan akan ditempatkan di Alun-Alun Timur Lumajang. ‘’Untuk saat ini Alun-Alun Lumajang, dijadikan tempat untuk para PKL selama sebulan penuh,’’ imbuhnya. Mereka diberikan kebebasan untuk berjualan dengan catatan tetap menjadi ketertiban dan kebersihan sekitar.

Bupati As’at, menyampaikan, ketersediaan bahan kebutuhan pokok khususnya beras masih cukup untuk 9 bulan kedepan.

“Ketersedian beras 9 bulan ke depan sebanyak 27 ribu ton,” katanya. Begitu pula dengan ketersedian gula cukup karena masuk musim giling. Q yat

Polisi Siap Back Up PG Pesantren untuk Amankan Aset Kota Kediri, Bhirawa Permasalahan antara Pabrik Gula (PG) Pesantren dengan warga sekitar kembali memanas, Mediasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota Kediri tidak berhasil. Sehingga PG tetap melanjutkan pembangunan penutupan akses jalan dengan alasan pengamanan asset.

Namun keputusan pihak PG Pesantren yang tetap melanjutkan pembangunan penutupan jalan itu, Sabtu Kemarin mendapat reaksi keras dari warga, dengan melakukan aksi unjuk rasa di PG Pesantren. Warga menganggap jika jalan yang diklaim PG pesantren sudah ada sebelum adanya perumahan PG. Reaksi keras warga sekitar ini dipicu ketika pihak Adm

PG Pesantren tidak mau menemui warga, dalam mediasi yang di fasilitasi pemerintah kota melalui Camat Pesantren. Pihak PG justru mendelegasikan pada Kepala Keamanan untuk mewakilinya yang diketahui adalah anggota kepolisian aktif.

“Perdanya jalan itu sudah ada dan diterbitkan 1995. yang menyebutkan bila Jalan tersebut bernama jalan Pesantren 10. Kalau memang

akan ditutup pihak warga meminta kejelasan akan pencabutan Perda dan juga Surat kepemilikan yang dipunyai oleh pihak PG Pesantren baru,” kata salah Sunaryo.

Sementara dalam unjuk rasa itu, Warga menyesalkan sikap PG Pesantren yang dinilainya tidak tahu berterimakasih karena tidak memiliki kebijaksanaan sebagai perusahaan yang berada di lingkungan masyarakat.

“Banyak dampak negatifnya, dari pada positifnya. Karena limbah dari PG tanpa ada kompensasi, kita hanya meminta kebijaksanaan untuk tidak menutup jalan itu,” kata Heri saat aksi.

Terpisah, Kapolresta Kediri AKBP Bambang Widjanar-

ko Baain menanggapi adanya personil Polresta yang ditugaskan di PG pesantren telah sesuai aturan memang diperbolehkan. “Memang AKP Surono kami tugaskan di PG untuk mengamankan Aset negara, dan memang diperbolehkan Anggota TNI dan Polri ditugaskan untuk mengamankan asset negara. itu namanya di Karyakan,” ungkap Bambang.

Untuk itu pihaknya siap memback up penutupan akses jalan itu, karena jalan yang akan ditutup oleh pihak PG tersebut adalah kawasan perumahan milik PG. “Kami siap memback up pihak PG .Pesantren untuk melanjutkan pembangunan pagar tembok yang akan dilakukan

Dampak El Nino Moderat, Delapan Kecamatan Terancam Kekeringan Tuban, Bhirawa Delapan Kecamatan dari dua puluh kecamatan di Kabupaten Tuban masuk dalam data wilayah rawan kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Kedelapan Kecamatan tersebut diantaranya Kecamatan Parengan, Semanding , Grabagan, Rengel, Soko, Kerek, Montong dan Kecamatan Senori.

“Kami sudah melakukan pemetaan untuk mengantiipasi kekeringan, tidak hanya dalamwaktu dekat bualn ramadhan ini saja, akan tetepi beberapa bulan kedepan juga sudah kita antisipasi,” Kata Kepala BPBD

Tuban Joko Ludiyono (21/6).

Sejumlah wilayah yang diperediksikan akan rawan kekringan tersebut adalah daerah yang dalam peta Badan Penangguangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tuban, yang sudah jauh hari melaukan pemetaanguna mengantisipasi kesulitan air. “Memang tidak semua desa dalam delapan kecamatan itu kekeringan namun ratarata desa di kecamatan itu memang menglami kekeringan dan menjadi langganan kekurangan air saat kemarau,” kata Joko.

Pada wal musim kemarau saat ini, belum ada laporan

Joko Ludiyono, Kepala BPBD Kab Tuban saat memberikan keterangan pada wartawan.

daerah kekurangan air, akan tetepi pihaknya pihaknya sudah mulai melakukan berbagai persiapan, salah satunya berkordinasi dengan seluruh camat daerah rawan kekeringan serta masyarakat terdampak. Selain itu BPBD juga telah menyiapkan anggaran bencana sebesar Rp75 juta dari angaran APBD 2015. “Kami sudah kordinasi dengan para camat dan SKPD, selain itu juga telah disiapkan angaran bencan termasuk anggaran dari provinsi,” terang Joko.

Mantan Camat Grabakan yang hoby Golf ini juga menyampaikan, data yang diterimnya dari Badan Meterologi dan Geofisika (BMKG) musim kemarau diprediksi akan lebih panjang yakni hingga bulan November, sehingga kemungkinan besar daerah rawan kekeringan berpotensi kekurangan air pada puncak musim kemarau nanti bertambah. “Dampak el nino moderat, musim kemarau akan cukup lama hingga November mendatang, kami sudah mengantisipasi jika pada puncak musim kemarau nanti daerah rawan mengalami kesuotan air,” pungkas mantan Widang ini pada Bhirawa. Q hud

“ ungkap Bambang.

Bahkan Kapolresta juga mengaku telah berkordinasi dengan pihak PG terkait rencana penutupan jalan tersebut. “Saya sudah berkordinasi dengan pihak PG agar melanjutkan pembangunan dan apabila ada yang merusak biarkan saja dan pihak kepolisian akan menangkap pelaku,” tandasnya.

Diketahui sengketa ini berawal dari keinginan PG pesantren yang ingin mengamankan aset miliknya, namun keinginanaan itu rupanya menjadikan kemarahan warga, sebab jalan tersebut sudah ada sejak belum adanya perumahan PG, bahkan dalam Peta Desa jalan tersebut sudah ada. Q van

Daging Sapi Australia Stabilkan Harga Probolinggo, Bhirawa Masukanya sapi asal Australia membuat harga daging di pasar tradisional di Kabupaten Probolinggo, Jatim relative stabil. Padahal selama Bulan Ramadan permintaan daging di daerah tersebut sangat tinggi. “Harga daging sapi lokal di Probolinggo, biasa-biasa saja. Patokannya, dari harga daging sapi lokal dipasaran saat ini daging yang super Rp 95 ribu, untuk yang kualitas jual Rp 85 ribu per kg. Memang tidak sama dengan Ramadhan sebelumnya,”kata H.Rifa’i, seorang pedagang sapi, sekaligus pedagang daging sapi lokal.

Bahkan, dikatakannya harga sapi anakan jelang puasa ini harganya turun, padahal sampai saat ini belum ada sapi luar yang masuk ke Probolinggo. Hanya saja sekarang daging sapi yang dari luar masuk ke Probolinggo.”Informasi terbaru daging yang masuk itu dari Australia. Dari itu harga sapi masih tetap bertahan normal,”jelasnya. H.Rifa’i, menuturkan masuknya daging sapi dari luar tersebut untuk menstabilkan harga sapi potong di daerah, utamanya di Jawa Timur, mengingat inflasi di Jatim tidak terlalu tinggi,”kalau harga terus stabil seperti ini bermanfaat juga untuk masyarakat Probolinggo,semoga saja tetap berjalan seperti ini,”sebutnya.

Di Probolinggo sendiri terdapat penggemukan, yakni Santori di Tongas. Dikatakannya secara umum buffer stock saat ini minim sekali. Ia menyebut, kandang Santori di Lampung plus di Probolinggo statusnya sekarang hanya terisi 30 % dari total kapasitas terpasang 50.000. Kalau turun menjadi 20% atau lebih rendah lagi, ia mengistilahkan, Santori siap-siap kukut (gulung tikar). “Dan kami tidak mau, karena itu feedloter cenderung akan menahan barang, supaya nafas lebih panjang,” katanya. Ia menambahkan keterangan, kuota impor sapi bakalan yang dikantongi Santori berturut-turut 2011, 2012 dan 2013 adalah 86 ribu ekor, 42 ribu ekor dan 31 ribu ekor. Pemerintah mendorong feedloter untuk lebih menyerap sapi lokal.

Celakanya, ketersediaan sapi lokal yang sesuai kebutuhan industri jauh dari cukup. Untuk sebulan mendapatkan 200 ekor sapi bakalan saja, dapat 200 ekor itu bisa dari 50 peternak yang beragam umurnya, beragam kualitasnya, beragam kebiasaannya. Q wap

Haul Bung Karno ke-45 Tahun 2015, Pemkot Gelar Kenduri Seribu Tumpeng Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan Peringati Haul Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno yang biasa dikenal dengan Haul Bung Karno ke- 45 tahun 2015 ini bertepatan dengan Bulan Ramadan 1436 H. Dalam pelaksanaan Haul Bung Karno ke-45 tahun ini Pemerintah Kota Blitar kembali menggelar berbagai rangkaian kegiatan yang dipusatkan di Istana Gebang dan area Makam Bung Karno yang berada di Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar yang dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs. Syaifullah Yusuf, Wali Kota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar, SH, Bupati Blitar, Herry Noegroho, Wakil Bupati Blitar, Drs. Rijanto, Sekretaris Daerah Kota Blitar, Drs. Santoso dan para pejabat Pemkot Blitar serta masyarakat Kota Blitar yang dilaksanakan Minggu sore (20/6) kemarin.

Diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Blitar, Drs. Santoso, MPd mengatakan pelaksanaan Haul Bung Karno ke-45 ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang dilaksanakan dengan puncak acara pengajian sampai malam hari, dimana pada tahun ini

yang bertepatan dengan Bulan Ramadhan 1436 H untuk acara Pengajian Akbar dilaksaanakan pada sore hari yang bertepatan dengan Buka Puasa bersama dalam acara Kenduri 1.000 Tumpeng. “Bertepatan dengan Bulan Ramadhan, tahun ini pelaksanaan Haul Bung Karno ke-45 dilaksanakan pada sore hari sampai buka puasa bersama,” kata Drs. Santoso, MPd. Lanjut Drs. Santoso, MPd, seperti tahun sebelumnya juga tetap dilaksanakan rangkaian acara seperti melakukan Sema’an Al-Qur’an, Do’a Lintas Agama yang diakhiri dengan pembacaan Yasin dan Tahlil yang dipimpin oleh Ketua NU yang juga Ketua MUI Kota Blitar, Drs. Subakir, M.Ag dan ditutup acara dengan Pengajian oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs. Syaifullah Yusuf yang akrab dipanggil Gus Ipul dengan tema “Dengan Memperingati Haul Bung Karno Kita Terap-

kan Ekonomi Kreatif Sebagai Sebagai Manifestasi Diri Di Bidang Ekonomi”.

“Prosesi pelaksanaan Haul Bung Karno tahun ini hanya sampai pelaksanaan Kenduri 1.000 Tumpeng yang diisi pengajian oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs. Syaifullah Yusuf,” ujarnya.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs. Syaifullah Yusuf yang akrab dipanggil Gus Ipul, mengatakan cita-cita pendiri bangsa Bung Karno adalah terwujudnya Persatuan dan Kesatuan sehingga Bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan. Bahkan Bung Karno sebagai penggali Pancasila telah berhasil menyatukan perbedaan suku ras dan kelompok yang cukup banyak dan berada di ribuan pulau di Indonesia melalui Pancasila yang saat ini sebagai Dasar Negara Indonesia.

“Saat itu banyak perbedaan pendapat Negara Indonesia mau dibawa kea rah mana, bahkan ada yang meminta untuk dijadikan sebagai Negara Agama. Namun akhirnya melalui Pancasila inilah Bung Karno berhasil menyatukannya,” kata Gus Ipul. Wali Kota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar, SH, juga berharap dengan pelaksanaan

Haul Bung Karno ini akan menambah spirit dan mengenang sejarah perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Bahkan pihaknya juga meminta kepada masyarakat utamanya generasi bangsa untuk bisa mencontoh dan mengenang atas jasa-jasa Bapak Bangsa atas perjuangannya merebut Kemerdekaan Indonesia.

“Bung Karno adalah Bapak Bangsa yang patut kita contoh dan kenang atas jasa-jasanya demi Kemerdakaan Bangsa Indonesia. Sehingga dengan momentum Haul Bung Karno ini mari kita tingkatkan nilai kebersamaan untuk membangun Bangsa ini,” kata Muh. Samanhudi Anwar, SH. Sementara perlu diketahui Bung Karno Lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Lawang Seketeng Surabaya dari pasangan Ida Ayu Nyoman Rai Sarimben yang merupakan seorang putri keturunan Kasta Brahmana dari banjar Balai Agung Singaraja Bali dengan Raden Soekemi Sosrodiharjo, putra Raden Hardjodikromo, seorang ahli kebatinan dari Tulungagung Jawa Timur.

Bung Karno meninggal pada tanggal 21 Juni 1970 di Wisma Yaso sete-

Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs. Syaifullah Yusuf yang akrab dipanggil Gus Ipul pada saat mengisi pengajian pelaksanaan Haul Bung Karno ke- 45 tahun 2015 yang dilaksanakan di depan Makam Bung Karno, Minggu sore (20/6) kemarin. lah menjabat sebagai Presiden Pertama RI yang dimakamkan di Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. Bertepatan dengan rangkaian sejarah Bung Karno pada Bulan Juni, mulai Lahirnya Pancasila

oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni, Lahirnya Bung Karno pada tanggal 6 Juni dan Wafatnya Bung Karno pada tanggal 21 Juni maka di Kota Blitar setiap Bulan Juni disebut Bulan Bung Karno. Q htn*

Senin Pahing 22 JUNI 2015

KILAS JATIM

Calhaj Lumajang Vaksinasi Influenza Lumajang, Bhirawa Sebanyak 905 calon jamaah haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci mendapatkan sosialisasi dan vaksinasi influenza. Hal ini untuk mengantisipasi mewabahnya kasus Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERSCoV) yang telah mengakibatkan banyak korban jiwa. “Melalui sosialisasi inidiharapkan agar para calon jamaah haji untuk mempersiapkan kebugaran tubuhnya,’’ jelas Askab Hariyanto, Kasi Pencegahan Penyakit Menular (P2M) Bidang P2MPSD Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.

Karena dengan kondisi fisik yang benar-benar prima, kata dia, maka ada kekebalan tubuh untuk melawan potensi terjangkitnya berbagai penyakit, termasuk MERS-CoV tersebut. Selain itu, lanjut Askab dengan vaksinasi influenza ini maka para calon jamaah haji memiliki kekebalan tersendiri untuk menangkal oenyakit influenza selama menjalani ibadah di Tanah Suci.

“Meskipun, vaksin influenza ini tidak 100 persen bisa menangkal atau melawan penyakit MERS-CoV,’’tambahnya. Namun, calon jamaah haji punya kekebalan khusus sebagai bekal melawan ancaman penyebaran penyakit mematikan tersebut.

Hanya saja, penyuntikan vaksin influenza ini harus merogoh kocek para jamaah haji. “Tentu, dengan biaya sendiri, perorangnya sekitar Rp150 ribu. Sejumlah 80 persen calon jamaah meminta vaksinasi influenza. Hanya 20 persen saja yang menolak,” tuturnya. Q yat

Pelanggan PDAM Bandel Terancam Dipidanakan Kota Madiun, Bhirawa Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Taman Sari Kota Madiun terdapat pelanggan mbandel alias nakal,bakal terancam dipidanakan.

Masalahnya, disinyalir ada pelanggan PDAM yang tidak mau membayar rekening air, hingga tiga bulan lebih, selanjutnya akan ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun) untuk diproses lebih lanjut.

“Memang sesuai ketentuan yang ada, bagi pelanggan PDAM Kota Madiun , jika pelanggan sampai menunggak tidak membayar rekening air, minimal tiga bulan berturut-turut, jaringan pipa air minumnya diputus petugas dan selanjutnya bakal ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun untuk ditindaklanjutinya,” kata Dirut PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun, Bambang Irianto, kepada Bhirawa Minggu (21/6).

Menurut Bambang Irianto, pengetatan kepada pelanggan yang menunggak tagihan rekening air, karena pihak PDAM sendiri juga ditarget pendapatan atau laba yang setiap tahunnya terus meningkat.

Karena itu, dalam hal ini, PDAM Kota Madiun mengadakan MoU (Memorandum of Understanding) dengan Kejari Madiun.

Adapun tujuan MoU dengan Kejari Madiun tersebut, lanjut Bambang, apabila di PDAM Kota Madiun terjadi masalah seperti terurai diatas, permasalahan lebih lanjut akan ditangani oleh Kejari. “Ya dengan pengetatan kepada kepalanggan yang menunggak seperti terurai diatas, alkhamdulillah, target PDAM Kota Madiun selalu tercapai bahkan lebih setiap tahunnya,” ungkap Bambang Irianto tanpa memberikan rincian kenaikkan target laba setiap tahunnya.Q dar

JAWA TIMUR

Musim Angin Barat, Harga Ikan Naik hingga 80 Persen Dalam sepekan terakhir ini, ikan laut di pasaran menjadi langka. Jika ada, harganya pun melambung tinggi.

Langkahnya ikan laut itu dikarenakan banyak nelayan yang tidak melaut selama musim angin barat. Salah satu pedagang ikan di area pantai Lekok, Desa Jatirejo, Kecamatan Lekok, Mariyam mengatakan musim angin barat membuat sebagian nelayan belum berani melaut lantaran beresiko. Sehingga hasil tangkapan menurun, harga berbagai jenis ikan laut langsung naik. Ditambahkan lagi, selama Ramadan permintaan ikan laut tetap tinggi.

“Sepekan ini stok ikan laut dipasaran sangatlah terbatas.

Sedangkan konsumsi ikan meningkat hingga 100 persen, mengingat saat ini bertepatan dengan puasa Ramadan. Otomatis harga berbagai jenis ikan laut di pasaran naik,” kata Mariyam, Minggu (21/6) sore ditemui di lokasi.

Sejumlah jenis ikan mengalami kenaikan harga, yakni ikan tongkol naik dari sebelumnya Rp17 ribu/kg naik menjadi Rp23 ribu/kg, ikan dorang dari Rp26 ribu/kg naik menjadi Rp36 ribu/kg, ikan layur yang sebelumnya hanya Rp14 ribu/kg saat ini melonjak

hilmi husain/bhirawa

Sejumlah nelayan di Desa Jatirejo, Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan hanya menjalani aktifitas membersihkan perahu di musim angin barat, Minggu (21/6) sore.

Desa Jatirejo, Fuadi mengakui bahwa gelombang laut tinggi yang mencapai tiga hingga empat meter merupakan pengaruh dari angin barat. Akibatnya, harga ikan naik. “Saat ini perairan Madura dan sekitarnya masih membahayakan sebab dipengaruhi angin barat.

Belum lagi, biasanya kalau musim seperti ini ribuan ikan pada bersembunyi dibawa

naik menajdi Rp25 ribu/kg, udang besar sebelumnya Rp24 ribu/kg naik menjadi Rp35 ribu/kg, ikan pindang dari Rp23 ribu/kg menjadi Rp32 ribu/kg. “Naik bervariasi hingga mencapai 60-80 persen.

Kenaikan ini akan terus berjalan mengingat berkurangnya pasokan ikan laut,” jelas Mariyam.

Salah satu nelayan dari

karang, sehingga susat ditangkap. Makanya jika musim angin barat ini saya memilih tak melaut,” tandas Fuadi.

Lain halnya dengan Shobirin. Nelayan asli Jatirejo, Lekok ini lebih memilih berangkat melaut karena terdesak dengan kebutuhan hidup yang tinggi. Apalagi musim Ramadan dan Lebaran sudah di depan mata. “Kalau

tidak melaut siapa yang membiayai anak istri kami. Pokoknya di musim angin barat ini hanya berhati-hati jika melaut. Kami akui, musim seperti ini hasil tangkapan ikan pun juga menurun. Pokoknya niat berangkat kerja buat anak istri untuk memenuhi kebutuhan puasa hingga lebaran nanti,” papar Shobirin.Q hil

Gedung KPU Terancam Roboh Nganjuk, Bhirawa Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk di Jl. Widas Kelurahan Begadung tidak layak huni dan terancam roboh dalam waktu yang tidak lama. Hal ini diketahui setelah hasil uji forensik oleh tim ahli dari Universitas Brawijaya (UB) Malang menyebutkan bahwa secara fisik, struktur dan adsministrasi bangunan gedung KPU jauh dari standar teknis.

“Ada tiga aspek yang menjadi bahan evaluasi tim forensik UB, yakni aspek fisik, struktur dan administrasi bangunan. Dari tiga aspek tersebut banyak ditemukan penyimpangan,” terang Kapolres Nganjuk AKBP Muhammad Anwar Nasir S.I.K. melalui Kasatreskrim AKP Hendra Krisnawan.

Hendra juga menjelaskan, secara kualitas bangunan tidak sesuai standar perencanaan.

Salah satunya tiang beton, standar yang digunakan di bawah standar teknis. Sehingga, dapat membahayakan kondisi

bangunan dan memicu kerusakan bangunan. Bahkan tim forensik telah menguji beberapa sample bagunan agar hasilnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. “Setelah diuji, ternyata kualitas beton jauh di bawah standar kualifikasi teknis bangunan, ini dapat membahayakan,” tukas Kasatreskrim.

Yang lebih membahayakan, lanjut AKP Hendra, tim ahli forensik menemukan penyimpangan pada kunstruksi atap gedung. Kondisi atap gedung sangat mebahayakan bagi ke-

Polres Pamekasan Gelar Operasi Malam Pamekasan, Bhirawa Polres Pamekasan, Pulau Madura, Jatim, Sabtu malam, menggelar operasi gabungan di tiga titik di wilayah itu, guna menekan berbagai jenis penyakit masyarakat selama Ramadhan 1436 Hijriah ini.

“Selain untuk mencegah berbagai jenis penyakit masyarakat dan tertib lalu lintas, operasi gabungan yang kami gelar ini juga untuk mencegah balapan liar di malam hari,” kata Kasubag Humas Polres Pamekasan Iptu Ruslan Hidayat, Minggu (21/6).

Sasaran operasi antara lain, berbagai jenis penyakit masyarakat, seperti minumminuman keras, narkotika dan bahan peledak. Lokasi operasi yang melibatkan semua satuan, seperti Lalu Lintas, Raskrim, Sabhara, Intelkam dan TNI itu di Jalan Trunjoyo, di pertigaan Asem Manis, serta di Kelurahan Bugih, Pamekasan.

Masing-masing dipimpin oleh perwira kepala satuan, seperti Kasat Narkoba, Kasat Sabhara dan Kasat Lantas Polres Pamekasan. Semua jenis kendaraan bermotor yang melintas di lokasi operasi diperiksa, teruma truk dan mobil pikap.

Pengendara yang bisa menunjukkan surat-surat kendaraan serta surat izin mengemudi (SIM) langsung diperbolehkan melanjutkan perjalanan, sedangkan yang tidak lengkap langsung ditilang.

Sementara di Jalan Trunojoyo, Pamekasan, pengendara kendaraan bermotor yang banyak ditilang petugas, karena tidak bisa menunjukkan STNK dan SIN, serta tidak menggunakan helm adalah para remaja yang biasa menggelar balapan liar setiap malam Minggu di wilayah itu.

Tidak kurang dari 10 unit sepeda motor terpaksa ditilang petugas, karena mereka tidak bisa menunjukkan SIM dan kelengkapan kendaraan sepeda motor lainnya.

Menurut Kasubag Humas Polres Pamekasan Ruslan Hidayat, operasi gabungan seperti itu, akan terus digencarkan petugas selama Ramadhan 1436 Hijriah ini, dengan tujuan untuk menciptakan suasana kondusif, sehingga umat Islam bisa tenang dalam menunaikan ibadah puasa.Q din, ant

7

ristika/bhirawa

Gedung KPU Nganjuk tidak layak huni karena banyak bagian yang rusak karena dikorupsi.

selamatan penghuninya, karena terjadi kesalahan teknis yang cukup fatal. Karena itu sewaktu-waktu, atap gedung bisa runtuh karena kerangka atap gedung tidak kuat menyangga beban berat.

Tim ahli sendiri telah melihat, kerusakan pada atap gedung, meski bangunan baru berumur sekitar 8 bulan setelah diserahkan. “Hasil sementara dari uji forensik UB Malang diketahui ada kerugian negara, tetapi hasil uji forensik tidak bisa dijadikan dasar untuk menetapkan tersangka, karena yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan kerugian uang negara adalah dari BPKP,” tegas Hendra.

Hanya saja, lanjut Hendra, hasil uji forensik dari UB dapat mempermudah pekerjaan BPKP untuk menentukan kerugian negara. Selain itu, hasil temuan kerugian negara dari tim ahli forensik UB, lantaran yang tampak hanya sebagian aspek pekerjaan saja.

Berdasarkan hasil penelitian tim forensi UB, Hendra menyarankan Kantor KPU Nganjuk segera dikosongkan. Selanjutnya aktivitas KPU dan seluruh karyawan dipindahkan ke gedung KPU yang lama di Jl. Supriyadi 7 Nganjuk.

“Karena, hasil uji forensi menyebutkan kualitas bangunan KPU jauh dari standar teknis, sehingga dapat membahayakan keselamatan, maka kami sarankan agar gedung KPU dikosongkan, dan pindah ke gedung yang lama,” pungkas Hendra.Q ris

wap/bhirawa

Kapolres Probolinggo AKBP Iwan Setiawan (paling kiri) menunjukkan hasil sitaan petasan.

Polres Gerebek Rumah Produksi Mercon Probolinggo, Bhirawa Polres Probolinggo menggerebek industri mercon rumahan di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Samsul Anwar, pemilik industri mercon tersebut, ditangkap. Polisi juga menyita barang bukti, satu karung petasan siap jual, 1 karung selongsong petasan besar, 1 buah balok kayu, 1 karung petasan siap pakai dan 15 kg obat petasan yang sudah jadi, 20 kg serbuk potasium, 50 kg belerang, 12 kg brown, 10 kg arang halus, 2 karung sumbu petasan, 4 karung selongsong petasan kecil.

Kapolres Probolinggo AKBP Iwan Setiawan, Minggu 21/6 mengungkapkan, keberhasilan mengungkap kepemilikan bahan peledak tersebut berkat informasi yang disampaikan masyarakat. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas memastikan bahwa nama Samsul memang sudah masuk daftar pencarian orang (DPO) sebagai pembuat petasan. “Pelaku sengaja memproduksi petasan untuk dijual pada bulan Ramadan dan Lebaran. Dia adalah pelaku lama yang sudah masuk dalam DPO,” kata Iwan.

Saat ini pihaknya tengah menyelidiki siapa pemasok bahan baku petasan tersebut. Selain itu, pihaknya akan meningkatkan patroli dan pengawasan terhadap orangorang lain yang memproduksi petasan. Dia juga mengimbau masyarakat untuk tidak segan melaporkan jika mengetahui ada orang yang diduga memproduksi petasan.

Karena pelanggaran terhadap aturan tentang kepemilikan bahan peledak sesuai Undang-Undang Darurat No 12/1951, pasal 1 ayat 1 dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup. Berdasarkan hasil penyidikan polisi, Samsul memang dikenal luas sebagai spesialis produsen mercon.

Dia mengaku sudah cukup lama menekuni bisnis tersebut karena keuntungannya yang menggiurkan. Menurut dia, pasar petasan tidak pernah sepi karena bisa dijual ke luar daerah. Melihat peluang itu, Samsul pun mempersiapkan produksi besar pada Ramadan tahun ini dan berharap bisa mendapat keuntungan berkali lipat.Q wap

Pisah Kenal Dandim Dibungkus dengan Cangkrukan Jabatan Dandim Situbondo 0823, secara resmi baru akan diserahterimakan dari pejabat lama Letkol Arm. Sugeng Riadi kepada penggantinya, Letkol Inf. Polsan Situmorang, di Makorem Malang, Rabu mendatang (24/6). Namun, acara pisah kenal jabatan pucuk di lembaga TNI setingkat Kab/Kota itu, sudah digaungkan dengan dibungkus acara sederhana bernama Cangkrukan, Sabtu malam, di aula setempat.

Acara yang baru pertama digelar itu berjalan cukup antusias dan gayeng karena dihadiri sejumlah elemen penting di Kota Santri. Di antaranya, Kapolres AKBP Hadi Utomo, kalangan pengusaha Tionghoa, sejumlah pimpinan SKPD dan komunitas Perbakin Situbondo.

Para pecinta komunitas sepeda santai dan awak media juga ikut antusias pada acara pelepasan Dandim Sugeng Riadi yang menjabat selama 3 tahun lebih dikota Bumi Sholawat Nariyah

tersebut.

Dalam sambutan singkatnya, Sugeng Riadi mengaku sangat sulit dan sedih melepas Kab Situbondo yang sudah memberikan pengalaman kerja yang manis dalam waktu cukup lama. Sugeng juga berjanji tidak akan melupakan kenangan manis dan akan selalu menjalin hubungan tali silaturahim, meski sudah tidak menjabat Dandim Situbondo lagi. “Jabatan baru saya, menjadi Wakil Asintel Kodam V Brawijaya. Ini nanti juga akan mewilayahi 38 da-

sawawi/bhirawa

Dandim Situbondo yang lama, Letkol Arm Sugeng Riadi bersama Dandim baru Letkol Inf. Polsan Situmorang, pada acara pisah kenal yang dibungkus cangkru’an, Sabtu malam, kemarin. erah se-Jatim,” ujar Sugeng Riadi, yang tak kuasa menahan air mata perpisahan.

Sementara itu Dandim baru, Letkol Polsan Situmorang, berjanji akan melanjutkan

program dan kinera yang sudah dirintis pendahulu sekaligus senior angkatannya, Letkol Sugeng Riadi. Polsan, yang mengaku dari Batak itu, mengaku memiliki nada bi-

cara yang keras, namun mantan Dankodiklatpur PLP Sentani, Jayapura itu juga mengaku memiliki hati yang lembut. “Tolong nanti saya ditegur kalau agak keras dalam berbicara ya,” pinta Polsan dihadapan undangan.

Salah satu pengusaha Tionghoa Situbondo ketika didapuk memberikan kesan atas sosok Letkol Sugeng Riadi, mengaku sulit untuk melupakan kenangan baik selama ini terjalin. Sebab, kata dia, sosok Sugeng Riadi merupakan pemimpin yang merakyat dan mengutamakan tali persahabatan. “Kok rasanya, cepat sekali Dandim ini pindah ya. Rasanya sangat cepat meski sudah menjabat 3 tahun lebih. Tolong nanti kalau sudah jadi Jenderal, jangan lupakan kami,” harapnya yang disambut tepuk tangan meriah.Q awi

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

13,058.00

12,928.00

SGD

9,793.74

9,694.79

EUR

14,546.61

14,400.50

JPY

10,867.18

10,756.30

GBP

19,743.70

19,539.38

Sumber: Bank Indonesia (1 JUNI 2015)

RAGAM EKBIS

Salah seorang petani Bojonegoro sedang memanen buah blewah di sawahnya.

Petani Blewah Menuai Berkah Bojonegoro, Bhirawa Bulan suci ramadan menjadi berkah bagi para petani blewah di Bojonegoro tersenyum.

Pasalnya, harga jualnya terus naik seiring dengan tingginya permintaan pasar dan menurunnya jumlah lahan yang dipanen.

Jika sebelumnya harga blewah Rp 3.500 per kilogram, kini menjadi Rp 3,800 per kilogram. Bahkan, kualitas super bisa tembus Rp 4.000 per kilogramnya.

Kenaikan itu dirasakan petani Desa Pumpungan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Sebab, mereka sedang memasuki panen raya dan cuaca mendukung.

Salah seorang petani, Suwito, mengaku tidak pernah membayangkan bisa merasakan hasil panen demikian. “ Di atas lahan sekitar 7.500 meter persegi ia bisa memperoleh tiga kuintal. Sebelumnya hanya dapat dua kwintal, tahun ini para petani di untungkan,” jelas Suwito kepada Bhirawa, Minggu (21/6) dilokasi.

Sebab buah yang baru dipanennya langsung dibeli pedagang dengan harga Rp 3.800 per kilogramnya. “Yang beli pedagang dari luar daerah yakni Grobokan dan Kudus.

Mereka berani beli mahal, karena dijual lagi ke Jakarta,” ujarnya.

Rantam petani lain, menambahkan petani di desanya sangat diuntungkan dengan masa-masa seperti sekarang. Awal bulan suci Ramadan, permintaan blewah cukup tinggi. Selain baunya harum, jika dikonsumsi terasa mendinginkan tubuh. “Biasanya saat puasa masyarakat memburu buahbuahan dan blewah,’’ Imbuhnya.

Kendati demikian, kondisi itu menjadikan harga buah naik apalagi pedagang luar daerah ikut bersaing untuk mendapatkan langsung dari petani. Ditambahkan, musim kemarau Bojonegoro sangat potensial ditanami buah semangka, melon dan blewah. bas

Mendag Pastikan Stok Pangan Jatim Aman dan Stabil Pemprov, Bhirawa Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmad Gobel memastikan kebutuhan pokok di Jatim hingga sampai saat ini masih aman dan harganya pun stabil. Oleh karena itu, Provinsi Jatim tak membutuhkan impor pangan karena kebutuhan sudah sangat mencukupi.

Pernyataan Mendag Rachmad Gobel tersebut disampaikan disela-sela melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Tradisional Wonokromo dan Pasar Beras di Bendul Merisi Surabaya, Sabtu (21/ 6). Dalam sidak yang didampingi Gubernur Jatim Dr H Soekarwo itu, ia ingin memastikan harga sembako pada Ramadan tidak mengalami gejolak harga. “Saya sengaja berangkat pagi menuju Surabaya bertemu dengan Pak Gubenur dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, untuk melakukan sidak pasar guna memastikan harga kebutuhan pokok tidak naik. Hasilnya, di Pasar Wonokromo Surabaya harga sejumlah bahan pokok relatif stabil dan stock pangan Jatim aman,” ujarnya.

Menurutnya, suplai pangan untuk Jatim hingga kini stocknya relatif aman. Bahkan untuk harga bisa dikatakan sangat stabil. Sebab meski ada kenaikan harga akan tetapi tidak tinggi dan masuk pada batas kewajaran harga.

“Saya kira tidak perlu ada ke khawatiran bagi masyarakat pada bulan puasa dan

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo bersama Mendag RI Rachmat Gobel berdialog dengan pedagang daging ayam di Pasar Tradisional Wonokromo Surabaya.

lebaran nanti di Jatim akan kekurangan stock pangan.

Kenaikan harga yang terjadi meskipun sedikit tidak melebihi harga nasional. Makanya Jatim tidak memerlukan impor kebutuhan pangan,” ungkapnya. Dalam sidak tersebut, lokasi yang pertama yang menjadi jujugan Rachmad Gobel dan Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, ad-

alah Pasar Wonokromo. Di pasar tersebut, dia menanyakan harga-harga kebutuhan pokok pada pedagang.

Hasilnya, di Pasar Wonokromo informasi harga bahan pokok dan jenisnya seperti beras IR 64 sebesar Rp9.800Rp11.000 kg, gula pasir Rp12.000 minyak goreng curah Rp11.000, daging sapi murni Rp98.000-RpRp99.000 dan da-

HILANG STNK nopol P 3170 EZ, a/n Emmad, Ds. Silobanteng rw 04/01, Kec. Banyuglugur, Situbondo.

No. 1157/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2008 FE, a/n Rochman Kifrizyah, Ds. Bayeman, rw 02/01, Kec. Arjasa, Situbondo.

No. 1158/IMB/BI-II/2015

TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2011, Hitam, AG3032OB, a/n.

Amir, Ds. Ngentrong RT 03/05, Campurdarat-T.Agung No. 1159/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2015, Hitam, AG3621RAQ, a/n.

Risa Puri Rahayu, Ds/Kec. Ngunut-T.Agung No. 1160/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki, th. 2002, Biru, AG6057SN, a/n.

Pramu, Ds. Waung, Boyolangu-T.Agung No. 1161/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2000, AG4670RI, a/n. Mokamad Cholil, Ds. Tulungrejo, Karangrejo-T.Agung No. 1162/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2002, Hitam, AG4091SM, a/n.

Sunarti, Ds. Talang, Sendang-T.Agung No. 1163/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2014, Merah, AG4708RAI, a/n.

Kusupan Arif, Ds. Banjarejo, Rejotangan-T.Agung No. 1164/IMB/BI-II/2015

ging ayam broiler Rp29.000. Sementara untuk telur ayam broiler berkisar harga Rp21.000.

Sementara bedasarkan data harga kebutuhan pokok dari Disperindag Provinsi Jatim, beras IR 64 sekitar Rp9.002, gula pasir Rp11.916, minyak goreng Rp11.539, daging sapi murni Rp95.363, dan daging ayam broiler Rp29.521. Sementara untuk telur ayam broiler

berkisar di harga Rp20.236.

Senada dengan Rachmad Gobel, Gubernur Jatim Dr H Soekarow juga menjamin tidak akan ada kenaikan harga bahan pokok hingga diluar batas saat Ramadan hingga lebaran nanti. “Saya jamin tidak ada kenaikan diluar batas. Harga-harga maish bisa dikendalikan. Saya pastikan itu,” tandasnya. iib

Revitalisasi PG Sulit Dioptimalkan Surabaya, Bhirawa Program revitalisasi pabrik gula milik BUMN yang dialokasikan dari dana PMN (penanaman modal negara) dianggap tak efisien. Pasalnya, PG yang didirikan sejak zaman Belanda dan tepusat di pulau Jawa tersebut sulit untuk dioptimalkan.

“Kalau direvitalisasi itu biayanya sangat tinggi dan belum tentu bisa efisien, nanti justru akan tambal-sulam.

Ibaratnya kita menggunakan mobil tahun 1954, walaupun mesinnya diperbarui, larinya tidak akan kencang. Jadi lebih baik bangun yang baru, “ kata Tim Ahli Asosiasi Gula Indonesia (AGI), Yadi Yusriadi.

AGI mencatat dari 48 pabrik gula yang dinaungi Kementerian BUMN, hanya satu pertiganya atau sekitar 35% yang

dapat beroperasi dan berproduksi secara normal. “Kalau dari pemetaan yang AGI lakukan, dari 63 total pabrik gula itu yang paling bermasalah yang 48 punya BUMN. Saya kira tidak sampai sepertiga yang bisa survive nantinya.

Tapi ini perlu kajian mendalam lebih lanjut,” tegasnya.

Menurut Yadi, saat ini tingkat efisiensi pabrik gula rata-rata di Indonesia hanya mencapai level 73. Untuk dapat beroperasional dengan baik, skor efisiensi harusnya berada di level 80. Ketetapan AGI tersebut pun ditetapkan lebih rendah dari standar efisiensi pabrik gula dunia yaitu 85.

Sementara Kementerian Pertanian berencana membangun 10 pabrik gula baru tahun ini, dan pembangunan diarahkan ke luar pulau Jawa. Kendati

demikian, hingga saat ini pemerintah masih belum mendapatkan lahan yang prospektif.

Seperti diketahui, dana PMN untuk BUMN pengelola PG sebesar Rp3,5 triliun untuk revitalisasi pabrik gula. Anggaran triliunan itu untuk merevitalisasi sekitar 11 hingga 15 pabrik gula, namun masih akan dilihat pabrik gula mana yang menjadi prioritas untuk direvitalisasi dan ditargetkan selesai akhir 2016.

Revitalisasi pabrik gula juga bisa menjadi bentuk efisiensi dalam produksi gula dan diharapkan bisa meningkatkan rendemen tebu petani. Selain itu PG juga diharapkan tak hanya produksi gula tapi juga bisa menghasilkan produk turunan tebu seperti bio etanol dan bio energi dari tebu para petani. rac

KEHILANGAN SITUBONDO

Senin Pahing, 22 JUNI 2015

Telin-3 Lengkapi Dua Data Center Surabaya, Bhirawa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) melalui Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd. Singapore (Telin Singapore) telah melakukan groundbreaking data center ketiga di Jurong.

Data center yang dinamakan Telin-3 ini akan melengkapi dua data center yang telah dimiliki Telin Singapore sebelumnya di Changi dan Tai Seng. Data center yang ditargetkan beroperasi pada triwulan ketiga tahun 2016 tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi Telin Singapore sebagai strategic hub bagi Telkom Group yang menghubungkan Indonesia dengan belahan dunia lainnya.

Ketiga data center tersebut sepenuhnya dimiliki oleh Telin Singapore. Pelanggan data center yang dikelola oleh Telin Singapore adalah perusahaan di Singapura (74%) serta sisanya adalah perusahaan – perusahaan multina-

sional dari kawasan regional dan global. Telin-3 dirancang untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan layanan data center premium, tidak hanya di Singapura namun juga untuk kawasan regional dan global market dimana Telin Singapore akan berperan sangat penting dalam menyediakan layanan konektivitas telekomunikasi global yang dapat diandalkan, aman dan stabil. Fasilitas ini dibangun untuk memenuhi desain Multi Tier dan dapat beroperasi secara optimal.

“Telin-3 yang dibangun dan dua data center lainnya ditujukan untuk menggaet perusahaan Singapura dan perusahaan multinasional yang ada Singapura,” ujar Vice President Corporate Communication Telkom, Arif Prabowo, Minggu (21/6).

Selanjutnya Arif menambahkan, sementara untuk Data Center dan Disaster Recovery Cen-

ter (DRC) dari pelanggan Government atau Pemerintah yang dihandle Telkom dilaksanakan di Indonesia melalui entitas anaknya, Telkomsigma. Sehingga tidak ada data Pemerintah yang ditempatkan di Singapura karena semuanya dikelola dan dioperasikan oleh Telkomsigma di Indonesia.

Telkomsigma telah memiliki 3 data center yang beroperasi secara aktif, yakni di Serpong, Sentul dan Surabaya. Sementara itu, Telkomsigma juga sedang membangun data center di beberapa kota, salah satunya di Balikpapan.

“Untuk project Pemerintah, semuanya dikelola Telkomsigma di Indonesia. Sehingga ini merupakan dua hal yang berbeda. Tidak ada sama sekali data Pemerintah Indonesia yang ditempatkan di Singapura. Sementara itu, hingga saat ini Telkom tidak mengelola data center untuk Badan Cyber Nasional,” jelas Arif. ma

dok/bhirawa

Harga ikan bandeng sudah mulai mahal, antara Rp 22-27 ribu per kg dan gurame Rp 25-28 ribu per kg.

Ramadan, Harga Ikan Bandeng Masih Tinggi Pemprov, Bhirawa Ramadan, konsumsi daging tidak hanya daging merah seperti daging sapi, daging kambing, dan daging ayam. Namun, kebutuhan makan ikan juga penting.

Saat ini, ada beberapa jenis ikan kebutuhan masyarakat tidak mengalami kenaikan, ada beberapa jenis ikan yang masih tinggi.

Jenis ikan itu adalah ikan bandeng dan gurame.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim, Ir Heru Tjahjono MM mengatakan, kebanyakan ikan yang dikonsumsi masyarakat seperti ikan nila, gurami, dan lele. Untuk harga ikan, seperti harga ikan nila kisaran Rp 18-22 ribu per kg, ikan lele Rp 12-14 ribu per kg, dan ikan patin Rp 14-16 ribu per kg. “Sedangkan ikan bandeng sudah mulai mahal, antara Rp 22-27 ribu per kg dan gurame Rp 25-28 ribu per kg. Kalau tempat pemancingan, ikan gurame bisa mencapai Rp 40 ribu,” katanya, Minggu (21/6).

Perkiraan stok ikan kebutuhan masyarakat di Jatim, lanjutnya, seperti ikan ban-

deng di Gresik dan Sidoarjo 420 ton, ikan nila berpusat Banyuwangi siap 100 ton, ikan gurami di Blitar, Tulungagung dan Jember sekitar 150 ton.

Sementara ikan lele tersebar Banyuwangi, Probolinggo, Blitar, Tulungagung, Jember, dan Lamongan mencapai 400 ton, dan ikan Patin di Tulungagung dan Ngawi 40 ton. “Untuk kebutuhan konsumsi masyarakat masih cukup. Sebab daging ikan saat ini masih menjadi alternatif mahalnya daging sapi dan ayam,” katanya.

Sebelumnya kebutuhan ikan nasional selama Bulan Ramadan 1436 H diperkirakan meningkat hingga 31.000 ton per hari atau sekitar 20 persen. Dalam kondisi normal, kebutuhan ikan nasional per hari sebesar 26.000 ton.

Sedangkan di Jawa Timur, kebutuhan ikan masih mencukupi. “Lele yang masih banyak diminati. Berkaitan dengan harga, memang ada sedikit penurunan pada bulan Ramadan ini,” katanya bersama Kabid Pengolahan dan Pemasaran, Ir H Totok Sudarto MM. rac

Penjualan Mobil Lesu, Bisnis Rental Mobil Naik Dua Kali Lipat Permintaan masyarakat akan sewa mobil pada bulan puasa ini mengalami peningkatan dua kali lipat. Meningkatnya permintaan sewa lantaran penjualan mobil baru sedang mengalami kelesuan, bahkan peminat mobil baru di Jatim turun sebanyak 30 persen.

trie diana/bhirawa

Bisnis rental mobil pada bulan puasa ini mengalami kenaikan permintaan dua kali lipat dari perusahaan yang bekerjasama.

Rudi Waskito, Coorporate Sales Assa Rent Car Jatim, perusahaan yang berafiliasi dengan Adira Finance ini mengungkap kebutuhan rental mobil pada Idul Fitri tahun ini diprediksikan akan kehabisan stok. Permintaan mobil umumnya dilakukan oleh perusahaan yang bekerjasama dengan Assa Rent Car. “ Beberapa perusahaan sudah melakukan pemesanan untuk penambahan unit, dari 150 kendaraan MPV (Multi Purpose Vehicle) 80 persen sudah di pesan perusahaan. Sedangkan stok yang tersedia hanya untuk jenis kelas sedan sebany-

ak 35 dari 50 unit yang tersedia.

Selebihnya adalah kendaraan jenis Pajero dan Fortuner,” ujarnya Minggu (21/6) kemarin.

Daya beli yang menurun, lanjut dia, menjadi penyebabnya.

Sektor perusahaan lebih memilih menyewa mobil di bandingkan membeli baru karena harus terbebani dengan biaya perawatan dan penggantian suku cadang. Sedangkan dengan mobil rental, perusahaan hanya tahu bahwa mobil tersebut beroperasi dengan baik, tanpa harus memikirkan perawatan dan penggantian suku cadang.

“Kepraktisan dalam operasion-

al mobil rental lebih menjadi pilihan perusahaan, karena perusahaan dapat menghemat biaya operasionalnya sebanya 5-7%.

Selain itu, apabila mobil tersebut mengalami masalah, semisal mogok ditengah jalan perusahaan rental wajib memberikan mobil pengganti dimana pun dan kapan pun,”katanya dengan semangat.

Kebanyakan pengajuan tambahan unit digunakan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan mudik para eksekutif perusahaan.

Setingkat manajer hingga CEO yang mendapatkan hak untuk menggunakan mobil dinas yang di ambil dari persewaan mobil.

“Penambahan unit bisa diambilkan dari keuntungan perusahaan atau memang anggaran sudah disiapkan dari awal. Kredit mobil juga alami penurunan sebanyak 30% di bandingkan

tahun lalu, informasi ini saya dapat dari kepala cabang Adira di Surabaya. Saya perkirakan, kenaikan sewa mobil di tempat kami mengalami kenaikan 1015%. Jika tahun lalu, hanya terjadi sekitar 8-10%,” tegasnya.

Selain menyediakan unit yang tersedia, pihaknya juga menyediakan sekitar 100 unit kendaraan cadangan . Dengan pembagian 40 unit sebagai cadangan apabila ada kendaraan yang mogok untuk wilayah di Jatim yang di bagi menjadi 5 karisedenan. Sedangkan 60 unit di pakai apabila ada permintaan mendadak dari perusahaan ketika membutuhkan tambahan unit. “ Untuk harga sewa mobil pada Idulfitri tarifnya mengalami kenaikan dua kali lipat di bandingkan pada bulan biasa,” tutupnya. wil

MALANG RAYA

Senin Pahing 22 JUNI 2015

9

Indonesia Kekurangan Dokter, Usulkan Kuota FK Ditambah

KILAS AREMANIA

Parpol Masih Tunggu Sikap DPP PDIP Kab Malang, Bhirawa Masih sepinya pasangan calon Bupati/ Wakil Bupati kabupaten Malang yang mendeklarasikan diri tak terlepas dari calon yang akan direkomendasi DPP PDIP. Pasalnya, parpol-parpol di Kabupaten Malang menunggu, apakah Eddy Rumpoko jadi diusung PDIP atau tidak.

Tak tanggung-tanggung, Rendra Kresna selaku petahana hingga saat ini pun belum memutuskan mendeklarasikan diri. Rendra juga belum memutuskan pasangannya dalam Pilkada mendatang.

Padahal masa pendaftaran pasangan calon praktis tinggal sebulan lagi.

Rendra sampai saat ini masih menunggu apakah partai Golkar bisa mengusung pasangan calon. Satu-satunya partai yang telah memberikan rekomendasi hanya Nasdem, sedangkan PKB hanya mengeluarkan SK saja.

Terkait dengan perkembangan tersebut, Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang Eddy Rumpoko mengaku partainya akan menunggu perkembangan politik di kabupaten Malang.

“Saya siap kalau ditugaskan ke Kabupaten Malang. Tetapi kalau DPP PDIP memberi perintah lain, saya juga siap,” ungkap Eddy Rumpoko saat menggelar buka puasa bersama di Hotel Ijen Suite Malang, Sabtu malam (20/6).

Saat ditanya batas waktu 2,5 tahun jabatannya yang tinggal beberapa hari saja, Eddy berdalih kalau dia tidak ada keinginan untuk maju dalam Pilkada di Kabupaten Malang.

“Kalau saya diperintahkan untuk maju, saat ini juga saya mundur. Tetapi DPP PDIP mungkin punya pertimbangan lain, sehingga sampai saat ini belum ada perintah apapun,” tegasnya.Q sup

Minimnya jumlah dokter di Indonesia, memantik keprihatinan Rektor Universitas Brawijaya Malang, Prof Dr Ir Mohammad Bisri, MS. Pria asli ‘kera Ngalam’ yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga santri ini mengaku miris melihat jumlah dokter yang belum sepadan dengan angka kebutuhan ideal.

Menurut data yang dirilis Kemenkes tahun 2013 lalu, berdasarkan ketentuan rasio World Health Organization (WHO), idealnya harus ada 40 dokter umum untuk setiap 100 ribu penduduk. Sementara di Indonesia, hanya ada sekitar 33 dokter umum untuk 100 ribu penduduk.

Persoalan ini memang tidak boleh dianggap sepele, apalagi pemerintahan Jokowi sudah meluncurkan kartu asistensi sosial, diantaranya Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang intinya memberikan jaminan dan kepastian bagi masyarakat kurang mampu, untuk mendapatkan layanan kesehatan. Dengan adanya program Kartu Indonesia Sehat (KIS), maka peran dokter cukup signifikan untuk mem-

berikan layanan yang optimal kepada para pasien.

“Ini memunculkan persoalan baru di masyarakat. ketika masyarakat berobat, baik ke puskesmas maupun ke rumah sakit, tidak jarang pasien mengeluhkan pelayanan yang ada. Apa artinya diluncurkan Kartu Indonesia Sehat, jika kita masih kekurangan tenaga dokter,” ujar Rektor Universitas Brawijaya (UB) Malang Mohammad Bisri kepada Bhirawa, belum lama ini.

Menurut Bisri, dengan kekurangan tenaga dokter di Indonesia, maka bisa dikatakan mustahil jika program KIS tersebut berjalan maksimal.

Sementara, jumlah penduduk di Indonesia lebih kurang 240 juta jiwa, tentunya tidak ideal jika satu dokter menangani

200 orang pasien. Selain itu, rata-rata seorang dokter di Indonesia bekerja 12 jam dalam sehari, hal ini lain dengan di negara Eropa dan Asia, dokter bekerja 8 jam dalam sehari.

“Bahkan, di negara-negara yang sudah maju, ada dokter keluarga. Sehingga dengan adanya dokter keluarga, maka kesehatan masyarakat akan terjaga dengan baik. Dan mustahil jika jumlah dokter kurang bisa menjadikan masyarakat sehat,” tambah Rektor yang berhasil menaikkan akreditasi UB kembali ke peringkat A ini sambil tersenyum.

Untuk itu, lanjut dia, dirinya akan mengajukan penambahan jumlah mahasiswa baru Fakultas Kedokteran (FK) disemua perguruan tinggi, baik itu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Dan dalam waktu dekat, konsep ini akan disampaikan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Jakarta.

Universitas Brawijaya (UB) sendiri, siap jika diberi-

cahyono/bhirawa

Prof Dr Ir Mohammad Bisri, MS

kan kepercayaan pemerintah untuk menambah kuota, khususnya jumlah mahasiswa yang akan diterima di Fakultas Kedokteran. Karena dalam setiap tahun ajaran baru, FK hanya menerima tidak lebih dari 150 mahasiswa baru. Kuota penerimaan mahasiswa FK ini sudah diatur pemerintah, sehingga UB tidak berani menambah kuota mahasiswa baru yang

Kadishub Kota Malang Ngamuk Juru Parkir Alun-alun Naikkan Tarif Malang, Bhirawa Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang Handi Priyanto ngamuk setelah mengetahui juru pakir (jukir) di alun-alun Kota Malang, menaikan tarif parkir dari Rp1000 menjadi Rp2 ribu.

Calon Perseorangan Lolos Verifikasi Pilbup Malang Kabupaten Malang, Bhirawa Bakal Calon Bupati (Bacabup) dan Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup) Malang, Periode 2015-2020, dari perseorangan atau independent, yakni Nurcholis yang berpasangan dengan Muhammad Mufidz, akhirnya lolos tahapan verifikasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang.

Lolosnya verifikasi di KPU membuat ini dipastikan bakal ikut bertarung dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Malang 2015, yang akan berlangsung 9 Desember 2015 mendatang.

Meski KPU kabupaten setempat sudah meloloskan tahapan verifikasi kepada calon independent. Namun hal ini belum diikuti oleh pasangan calon yang diusung oleh partai-partai besar, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, dan Partai Gerindra.

Padahal, Partai Golkar sudah memastikan mengusung Rendra Kresna yang kini masih menjabat sebagai Bupati Malang, untuk kembali dicalonkan sebagai Bacabup Malang dalam Pemilukada 2015 ini.

Kordinator Pemenangan Pemilu Partai Golkar versi Munas Riau Ridwan Hisyam, Minggu (21/6), kepada sejumlah wartawan mengatakan, rekomendasi untuk Rendra Kresna akan turun pada bulan Juli nanti.

“Sebelum pendaftaran di Kantor KPU Kabupaten Malang, dipastikan rekomendasi sudah dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar untuk untuk Rendra,” kata dia.

Ia menjelaskan, sosok Rendra Kresna kini sudah mengakar di Kabupaten Malang. Sehingga dengan suksesnya dalam membangun Kabupaten Malang, maka DPP Partai Golkar makin yakin terhadap Rendra Kresna untuk kembali memimpin Kabupaten Malang. Sementara, ada lima nama yang disetor oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar kabupaten setempat diajukan untuk dicalonkan sebagai BacabupBacawabup Malang pada DPP. Namun, dari kelima orang itu, yang sangat baik elektabilitasnya adalah Rendra Kresna.

Di kesempatan itu, Ridwan juga mengaku, jika posisi Koalisi Merah Putih (KMP) akan berimbas pada saling dukung di daerah pada pilkada serentak. Q cyn

mengambil jurusan kedokteran.

“Kami contohkan, saat ini dokter ahli bedah di Indonesia hanya berjumlah 500 orang. Padahal, penduduk Indonesia jumlahnya 240 juta jiwa, sehingga sangat tidak ideal antara jumlah penduduk dengan kebutuhan dokter ahli bedah tersebut. Dan itupun tidak hanya pada dokter ahli bedah saja yang kekurangan, tetapi juga untuk dokter ahliahli yang lainnya,” papar Bisri.

Semestinya, dokter umum yang baru lulus dari perguruan tinggi harus kembali ke daerahnya. Sehingga pemerintah harus membuat regulasi baru tentang menempatan dokter baru kembali ke kampung halamannya. Karena saat ini dokter baru lebih memilih bekerja ataupun memilih tempat praktek di kota-kota besar.

Hal ini telah membuat kekurangan tenaga dokter di daerah-daerah pelosok desa, apalagi di daerah daerah terpencil.Q cyn

supriyanto/bhirawa

Wali Kota Batu Eddy Rumpoko saat berdialog dengan anak-anak yang salat Jumat di Masjid Al Umaro Balai Kota Batu, Jumat (19/6) lalu.

Wali Kota Batu Prihatin Anak Kecil Merokok Kota Batu, Bhirawa Kegemaran merokok ternyata sudah melanda anak-anak kecil.

Wali Kota Batu Eddy Rumpoko mengaku prihatin saat menyaksikan sendiri anak-anak usia SD dan SMP sudah merokok usai menjalankan sholat tarawih hari pertama.

Atas fenomena ini, Wali Kota Batu mengecek anak-anak yang salat Jumat di Masjid Al Umaro Balaikota Batu, Jumat (19/6) lalu.

“Ayo Bapak minta angkat tangan, siapa yang merokok,” tanya Eddy Rumpoko kepada 418 anak-anak usia SD hingga SMA yang saat itu dikumpulkan usia Sholat Jumat.

Secara spontan beberapa anak-anak mengangkat jarinya.

Bahkan 2 orang anak langsung maju mendekati Walikota Batu

dan meminta maaf atas tindakannya tersebut.

“Anak-anak yang suka rokok dan tidak puasa jangan Salat Jumat di sini. Bapak nggak suka kecil-kecil sudah merokok, jangan meniru orang yang sudah dewasa. Janji ya,” kata Eddy Rumpoko menasehati.

Dalam kesempatan itu, Eddy Rumpoko memberi hadiah sebuah sarung bagi mereka agar digunakan untuk salat Tarawih.

Sehingga saat salat Tarawih malam harinya, Eddy mengecek anak-anak yang datang ke masjid Al Umaro.

“Nah gitu sarungnya dipakai.

Kan kelihatan ganteng,” puji Eddy.

Dikatakan, usia anak-anak membutuhkan bimbingan dan arahan agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang baik dan

beriman. Oleh karena itu, Eddy selalu memberikan perhatian kepada anak-anak yang selalu sholat Jum’at di masjid Al Umaro kompleks Balaikota Batu.

“Tiga ratusan hingga lima ratusan anak berjamaah salat Jumat di sini, tetapi mereka tidak pernah ada yang kehilangan sandal atau tertukar sandalnya.

Mereka sholat membentuk shaf dengan tertib. Ini menunjukkan mereka jujur dan dapat berprilaku disiplin,” tuturnya.

Ditambahkan, anak-anak merupakan generasi penerus yang akan menentukan masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Sehingga masalah pendidikan dan pembinaan mental spiritual harus mendapat perhatian serius, baik dari orang tua, ulama maupun pemerintah. Q sup

“Sudah saya bilang, tarif parkir motor hanya Rp1000, siapa yang suruh naikkan. Parkir itu ada aturanya, jangan main seenaknya seperti itu,” ujar Handi dengan nada tinggi.

Peristiwa itu, terjadi setelah dirinya menerima laporan dari masyarakat yang berkunjung di Alunalun Merdeka, dikenakan tarif Rp2 ribu oleh petugas parkir. Sedangkan ketentuannya parkir di Kota Malang hanya Rp1.000.

Sebenarnya saat kejadian berlangsung, Handi sedang mendampingi Wali Kota Malang, Muhammad Anton mengunjungi alun-alun Merdeka, Minggu (21/6) kemarin. Pihaknya mencoba bertanya tarif parkir ke pengunjung Alun-alun Merdeka, Handi terkejut setelah menanya beberapa pengunjung tarif parkir motor Rp 2 ribu.

Selang beberapa saat kemudain, Handi langsung bertanya kepada juru parkir, entah tahu atau tidak bahwa yang bertanya itu adalah kepala Dinas Perhubungan, jukir langsung membenarkan bahwa tarif parkir untuk sepeda motor Rp2 ribu.

“Siapa yang nyuruh naikkan. Sampai sekarang tarifnya belum naik masih Rp 1.000. Kalau saya masih dengar tarif parkir di sini Rp2 ribu, saya akan pecat jukirnya, dan akan saya loprkan ke Polresta Malang untuk ditindak,” tukas Handi.

Handi kelihatan lebih kaget, setelah satu per satu jukir yang ada di Alun-alun Merdeka dia tanya.

Ternyata semua jukir di kawasan Alun-alun itu sudah mematok tarif parkir Rp2 ribu untuk motor.

Puncak kemarahan Handi, setelah juru parkir menunjukan karcis foto kopian, kepada dirinya.

“Kamu kira ini jalannya nenek moyangmu, pakai aturan seenaknya sendiri, ini negara ada aturanya,” tegur Handi ke para jukir.

Handi lantas, memerintah anak buahnya mengecek tarif parkir di depan Kantor Pos Malang.

Beberapa petugas Dishub langsung berlarian menghampiri jukir yang ada di lokasi. Mereka menanyakan tarif parkir ke para jukir. Ternyata para jukir menjawab dengan kompak Rp2 ribu untuk sepeda motor.

“Berkali-kali Dishub, memperingatkan kalau tarif parkir belum naik. Tapi, tiap hari saya masih menerima laporan dari masyarakat ada jukir yang sudah menaikkan tarif. Kalau saya dengar lagi ada jukir di sini masih menaikkan tarif, tak ganti semua juru parkir diwilayah ini,” tegas Handi.

Mendapat penjelasan dari Handi, para jukir hanya terdiam dan tidak satupun yang berani berkomentar. Umumnya mereka mengaku bekerja sebagai jukir disuruh memungut tarif parkir Rp 2 ribu tiap motor. Mereka beralasan jika setoran pendapatan parkir yang ditanggung para jukir juga sudah naik. Usai mengumpulkan jukir, Handi meminta kepada masyarakat untuk melaporkan kepada Dishub jika ada yang narik tarif parkir melebihi ketentuan. Q mut

Lakukan Pemerasan, Anggota BNN Kota Batu Ditangkap Tercatat sebagai Anggota Polres Malang Kota Brigadir Yuda Pramudia Utama, salah satu anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Batu ditangkap Polres Malang karena diduga melakukan penyekapan dan pemerasan terhadap 2 orang warga sipil pada Selasa lalu (16/6).

Kepala BNN Kota Batu, AKBP Hari Triyogo, membenarkan tentang kejadian tersebut.

“Brigadir Yuda memang anggota BNN Kota Batu dan dia tertangkap karena melakukan tindak penyekapan dan pemerasan. Dia ditangkap oleh Polres Malang minggu kemarin,” ungkap AKBP Hari Triyogo kepada Bhirawa, Minggu (21/6).

Dijelaskan, di BNN Kota Batu, Brigadir Yuda menjabat sebagai Seksi Pemberantasan (analisis pemetaan jaringan). Dia saat ini masih tercatat sebagai polisi aktif Polres Malang Kota yang diperbantukan di BNN Kota Batu sejak Februari 2015.

Terkait dengan kasus yang

menimpa anggotanya, AKBP Hari Triyoga mengatakan akan secepatnya berkoordinasi dengan Polres Malang Kota karena yang bersangkutan tercatat sebagai anggotanya.

“Penangkapan Brigadir Yuda di luar tugas BNN, sehingga saya serahkan sepenuhnya proses hukum di Polres Malang,” tegas nya.

Di BNN Kota Batu sendiri, ada 6 anggota aktif polisi yang diperbantukan, yakni empat orang dari Polres Batu, satu dari Mabes dan satu dari Polres Malang Kota.

Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi dirinya dan BNN. Sehingga pihaknya bakal lebih meningkatkan pengawasan ke-

pada para anggotanya dan lebih selektif menerima anggota baru di lingkungan BNN. AKBP Hari Triyoga mengaku kecolongan karena telah menerima anggota yang berprilaku kurang baik. Ke depan dia akan lebih mendisiplinkan anggota, serta menekankan tanggung jawab atas tugas sebagai anggota BNN Kota Batu, baik saat bertugas maupun di luar kantor.

Sementara itu Kapolres Malang AKBP Aris Haryanto menjelaskan Brigadir Yuda telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Yudha dalam kawanan itu berperan membuatkan ID Card BNN palsu untuk tersangka lainnya.

Kemudian menyediakan sarana, seperti pesawat HT dan lainnya.

Barang bukti ini sudah disita polisi,” tegas Kapolres Malang kepada wartawan Jumat (19/6).

Pada kasus ini, polisi mendapatkan BB berupa dua pucuk

senjata airsoft gun, enam butir amunisi kaliber 38 spesial, 1 tanda lencana BNN, satu ID Card atas nama Novembra, dua pesawat HT, satu amplop uang, borgol, kendaraan roda dua dan roda empat. Karena perannya itu, Yudha dijerat pasal 56 ayat 2 dari para pelaku utama yang lain, yaitu ikut serta secara pasif membantu tindak kejahatan.

Pada kasus ini, ada enam orang pelakunya. Namun satu orang sudah meninggal dunia, yaitu Irsyad Maulana yang kerap beraksi dengan memakai baju seragam Brimob.

Empat pelaku lainnya yaitu Novembra Eko Yulianto alias Ve alias Ipda Bagus, Endro Setiono alias Edo alias AKP Endro, Dicky Putra Widianto, Candra Tri Widagdo alias Menyun dan Evi Dian Nitami.

Keenam pelaku diketahui melakukan penyekapan dan pe-

anas bachtiar/bhirawa

Kapolres Malang AKBP Aris Haryanto (kanan) saat berada di Mapolsek Karangploso. merasan terhadap Hariadi dan Safiudin, warga Gondanglegi dan Bantur. Kedua korban disekap di Kecamatan Dau dan Villa Songgoriti, Kota Batu.

Dalam aksinya, enam pelaku menyaru sebagai anggota BNN. Mereka mendatangi rumah korban dengan tuduhan korban sebagai pengedar narkotika. Ke-

mudian korban dibawa ke sebuah tempatdan disekap guna dimintai uang tebusan sebesar Rp 100 juta. Kedua korban akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp 22 juta. Dalam pemeriksaan, mereka ternyata sudah melakukan aksi serupa selama 4 kali di beberapa tempat yang berbeda. Q sup cyn nas

OLAHRAGA

10

Senin Pahing 22 JUNI 2015

PODSI: Dana Kejuaraan Kano Asia Belum Jelas Palembang, Bhirawa Ketersediaan dana untuk penyelenggaraan Kejuaraan Kano Asia pada November 2015 hingga kini belum ada kejelasan, kata Sekretaris Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Sumatera Selatan Eva Rulianingtias.

“Hingga kini PODSI Sumsel belum mendapatkan informasi akurat mengenai berada kesanggupan dana dari Pengurus Besar, Pemprov atau KONI untuk menyelenggarakan kejuaraan ini,”

kata Eva di Palembang, Minggu.

Ia mengharapkan berbagai lembaga terkait segera berembuk menyangkut ketersediaan anggaran, bagian vital dalam suatu penyelenggaraan ajang olahraga.

“Apalagi ini kejuaraan ‘level’nya internasional yang diperkirakan diikuti 37 negara, jangan sampai Sumsel sebagai tuan rumah menjadi malu karena kurang serius dalam persiapan,” kata dia.

Perembukan juga diharapkan membahas komitmen pembagian anggaran oleh ketiga lembaga, yakni Pemprov,

KONI Sumsel dan PB PODSI. “Mengenai persentasenya berapa dari PB, Pemprov, maupun KONI hingga kini belum tahu juga. Hanya terkait peralatan saja, Dispora yang sudah menyanggupi,” kata dia.

Menurut Eva, kondisi ini berbanding terbalik dengan kesiapan infrastruktur.

“Semua fasilitas bertanding selain perahu (disediakan Dispora) sudah siap.

Begitu pula dengan sarana dan prasarana pendukung seperti hotel, bandara, dan lainnya karena Sumsel sudah

berpengalaman menyelenggarakan ajang internasional,” kata dia.

Ajang olahraga dayung tingkat internasional di Asia itu direncanakan akan berlangsung selama 10 hari dengan mencakup tiga agenda, yakni Kongres Asian Cano, Kualifikasi Olimpiade 2016, dan Pra PON 2016.

Pelaksanaan kompetisi ini sekaligus dimanfaatkan untuk mempromosikan Asian Games tahun 2016 dan menggelorakan kembali olahraga dayung di Sumsel yang Q ant selama ini kesulitan mendapatkan atlet.Q

Meskipun ketersediaan dana untuk penyelenggaraan Kejuaraan Kano Asia belum jelas, para atlet tetap melakukan latihan.

SK Mendagri Harus Direvisi

LINTASAN

Sumsel Target Lima Atlet Raih Tiket PON Palembang, Bhirawa Pengurus Provinsi Persatuan Catur Seluruh Indonesia Sumatera Selatan menargetkan lima atletnya meraih tiket ke PON Jawa Barat pada ajang Pekan Olahraga Wilayah di Babel, November 2015.

Pelatih Catur Sumsel Mursili di Palembang, Minggu, mengatakan target ini cukup realistis mengingat sejumlah atlet binaan kelompok junior Akademi Catur Sumatera Selatan (ACSS) telah menunjukkan peningkatan penampilan dalam beberapa tahun terakhir.

“Meski atlet yang akan diturunkan mayoritas berusia muda dan relatif belum berpengalaman di PON, namun saya optimitis setidaknya lima atlet akan dapat tiket karena untuk wilayah Sumatera sudah diperhitungkan,” kata Mursili.

Ia mengatakan, sebagai indikator dapat dilihat dari keberhasilan siswa Akademi Catur Sumsel pada Asian School Chess Championship 2015 di Singapura, awal Juni lalu, dengan sukses menggondol dua perunggu.

Walaupun optimistis dengan kemampuan anak asuhnya, tapi Mursili juga tidak menampik ancaman dari atlet Q ant Jambi dan Riau.Q

Wabup Tabanan Jalan Santai Bersama Ratusan Masyarakat Tabanan, Bhirawa Wakil Bupati Tabanan, Bali Komang Gede Sanjaya bersama ratusan masyarakat Desa Jegu Penebel mengadakan gerak jalan santai dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke59 Gabungan Pelajar Umum Raje Guru (Gapura), Minggu.

Wabup Komang Gede Sanjaya bersama dua anggota DPRD Tabanan I Wayan Tamba, Wayan Eddy Nugraha Giri serta Camat Penebel AgusHendra Manik berbaur dengan ratusan masyarakat setempat.

Ketua Panitia kegiatan tersebut Gusti Ngurah Anom mengatakan, gerak jalan santai melibatkan seluruh warga Desa Jegu menempuh jarak dua kilometer dan finish di lapangan Ngis Desa Jegu.

Kegiatan tersebut merupakan rangkaian Hari Jadi ke 59 Karang Taruna dan gabungan pelajar Gapura yang puncaknya jatuh 23 Juli mendatang.

Ia mengharapkan kegiatan tersebut mampu menumbuhkan rasa kebersamaan dan persatuan masyarakat di Desa Jegu sekaligus memajukan pembangunan menyangkut berbagai aspek kehidupan Q ant masyarakat.Q

Untuk Hidupkan Klub Perserikatan Batu, Bhirawa Anggota Tim Transisi PSSI bentukan Kemenpora, Eddy Rumpoko, mengatakan untuk mengaktifkan kembali kompetisi klub perserikatan.

Untuk itu ia mendesak segera dilakukannya revisi terhadap Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang tidak menginjinkan penggunaan APBD untuk membiayai klub perserikatan.

Eddy mengatakan bahwa selama ini keberadaan kompetisi perserikatan kurang mendapatkan perhatian dalam pengembangan persepakbolaan di tanah air. Hal ini diperparah ketika muncul SK Mendagri yang menyatakan APBD tidak bisa digunakan untuk membiayai klub perserikatan.

“Gagasan untuk menghidupkan kembali perserikatan ini sudah saya sampaikan ke bapak Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Kota Batu.

Dan beliau memberikan sambutan

Anggota Tim Transisi PSSI, Eddy Rumpoko. atas gagasan tersebut. Apalagi beliau (Jokowi) juga sempat merasakan ketika masih menjabat sebagai Walikota Solo,”ujar ER, sapaan akrab Eddy Rumpoko, Sabtu (20/6).

nas/bhirawa

Ia menjelaskan sebenarnya setiap klub jebolan Liga Perserikatan memiliki jenjang pembinaan atlit sepak bola dari kompetisi internal yang dimulai dari bawah. Namun, ia menyayangkan ku-

Kemenpora: ENJ Optimalkan Peran Pemuda untuk Bersatu Jakarta, Bhirawa Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora Yuni Poerwanti mengatakan program Ekspedisi Nusantara Jaya (ENJ) 2015 dapat mengoptimalkan peran pemuda dan menangkap peluang bagi pemuda secara umum untuk bersatu dari seluruh daerah di Indonesia.

“Para pemuda akan terus ikut berpartisipasi dalam program ENJ untuk membangkitkan para pemuda Indonesia, khususnya pemuda di tempat sandar ENJ,” kata Yuni seperti dilansir tim media Kemenpora di Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan, Kemenpora melalui duta para pemuda ikut berpartisipasi dalam ekspedisi tersebut dan memberikan bantuan berupa alat-alat olahraga yang disalurkan melalui koordinasi pemerintah daerah.ýÿ Sebelumnya, Yuni Poerwanti mewakili Menpora Imam Nahrawi pada Jumat (19/6) melakukan kunjungan kegiatan Ekspedisi Nusantara Jaya di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Hadir juga dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur Laksda TNI Darwanto, dan Wagub NTT Benny Alexander Litelnoni. ýÿ Ekspedisi Nusantara Jaya 2015 melibatkan 4.000 orang dari seluruh Indonesia serta menggunakan KRI 593-Banda Aceh, 86 kapal perintis, dan dua kapal rumah sakit

Doctor Share.ýÿýÿ KRI 593-Banda Aceh difungsikan sebagai kapal utama yang berlayar melalui rute Jakarta-MakassarSorong-Saumlaki-Jakarta sementara kapalkapal perintis bertugas mengangkut para relawan dan barang bantuan dari pelabuhan besar menuju daerah tujuan.

Kapal-kapal dalam ekspedisi itu antara lain mengangkut makanan tambahan, bahan pokok, buku pelajaran, perlengkapan sekolah, bibit tanaman, kitab suci atau buku ibadah, tangki air, genset, sel surya, televisi, dan parabola.

Selain itu, ada sekitar 250 relawan dan wartawan yang akan mendapat pelatihan kemaritiman dan kepemimpinan selama berada di kapal.ýÿ Ekspedisi tersebut berlangsung selama 30 hari hingga 30 Juni, dan akan menyinggahi sedikitnya 540 pelabuhan di 22 provinsi.

Ekspedisi Nusantara Jaya 2015 akan mendistribusikan bantuan dan melakukan aksi sosial bagi masyarakat yang tinggal di pulau terluar, daerah terpencil serta wilayah perbatasan yang selama ini sulit dijangkau.

Ekspedisi itu merupakan program kerja sama Kementerian Koordinator Kemaritiman dengan TNI Angkatan Laut, Kementerian Perhubungan, sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, badan usaha milik negara, dan Q ant lembaga swadaya masyarakat.Q

rangnya perhatian terkait itu. “Seharusnya kompetisi perserikatan juga perlu digulirkan secara nasional. Apa saja namanya nanti, yang terpenting adanya klub perserikatan harus dilibatkan dalam kompetisi,”tambah ER. Selain itu, dalam waktu dekat Tim Transisi mengupayakan terselenggaranya Piala Kemerdekaan. Diperkirakan, ajang itu digelar usai Idul Fitri tahun ini. Dan untuk merealisasikan Piala Kemerdekaan itu, Tim Transisi telah menghubungi klun-klun untuk menjadi kontestan.

“Sejumlah klub yang telah dihubungi memberikan sambutan yang positif.

Mudah-mudahan banyak yang ikut serta. Saat ini kami sedang komunikasi dan mencari format yang tepat dalam penyelenggaraannya,”ujar ER. Guna memuluskan even ini, sekaligus mencari win win solution bagi semua pihak, Tim Transisi juga tengah membangun komunikasi dengan PSSI. Hal ini sesuai dengan intruksi Presiden agar Tim Transisi membangun komunikasi dengan PSSI guna membuat road map terbaik untuk pembinaan sepakbola nasional.Q nas

Sultra Daftar 13 Cabang Olahraga di Pomnas Kendari, Bhirawa Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia (Bapomi) Sulawesi Tenggara (Sultra), mendaftar pada 13 cabang olah raga Pekan Olahraga Mahasiswa nasional (Pomnas) di Aceh, November 2015.

Sekretaris Bapomi Sultra La Sawali di Kendari, Minggu, mengatakan Pomnas yang akan diikuti 33 Bapomi se-Indonesia mempertandingkan 28 cabang olahraga.

“Bapomi Sultra hanya mendaftar pada 13 cabang olahraga yang diprediksi mampu berkompetisi memperebutkan medali. Kita mengharapkan kualitas tim,” kata La Sawali.

Sebanyak 13 cabang olahraga yang akan diikuti Bapomi Sultra adalah sepak takraw, atletik, futsal, tenis meja, karate, pencak silat, bola voli, bulu tangkis, renang, tenis lapangan, tarung derajat, catur dan bola basket.

“Penentuan atlet yang tidak melalui seleksi hanya cabang olah raga pencak silat, karate dan atletik. Pelatih telah mengantongi nama-nama atlet terbaik,” kata La Sawali yang juga dosen olahraga pada Universitas Halu Oleo Kendari.

Ia menambahkan, KONI dan jajaran Pemerintah Sultra diharapkan memberi dukungan keikutsertaan kontingen mahasiswa di arena Pomnas karena membawa panji daerah ini.

“Pandang Bapomi sebagai aset daerah karena memang atletnya direkrut dari seluruh perguruan tinggi di wilayah Sultra. Jauhkan kesan dominasi satu perguruan tinggi,” katanya.

Dewan Penasehat Bapomi Sultra Dr Saiful mengatakan penentuan atlet yang akan memperkuat tim Bapomi melalui seleksi yang melibatkan perguruan tinggi yang ada di daerah ini.“Tidak ada perguruan tinggi yang mayoritas. Makanya diharapkan perguruan tinggi berperan aktif mengirim Q ant atlet untuk mengikuti seleksi,” katanya.Q

IPSI Jambi Seleksi Pesilat Hadapi Porwil Sumatera Jambi, Bhirawa Pengprov Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Jambi segera menggelar seleksi daerah untuk mempersiapkan atlet pencak silat (pesilat) menghadapi Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) se-Sumatera di Bangka Belitung, November mendatang.

Pengurus provinsi akan menyeleksi para pesilat yang akan mengikuti ajang Porwil se-Sumatera yang merupakan babak Prakualifikasi PON dan rencananya

mengirim 13 pesilat putra dan putri, kata Pelatih pencak silat Jambi, Rabuan, di Jambi Minggu.

Untuk mendapatkan hasil yang bagus di Porwil harus melakukan seleksi yakni pesilat terbaik yang akan dikirim mengikuti ajang Porwil.

Para pesilat yang bisa mengikuti seleksi daerah adalah para pesilat peraih medali Porprov XXI/2015 Batanghari. Peraih medali emas dan perak akan diikutsertakan pada ajang

seleksi daerah.

“Kami berharap akan muncul pesilat-pesilat handal yang bisa memperkuat tim Jambi pada Porwil di Bangka Belitug,” kata Rabuan mantan pelatih nasional itu.

Kini sudah ada 10 pesilat yang dipersiapkan antara lain Rosmiati, Methy Andanti, Agus Irawan, Sismardiono, Rican Saputra, Suci Indah P, Lusi, Sanjaya, Bela dan Sindi.

Mereka yang terpilih merupakan pesilat pilihan na-

mun demikian mereka harus disiplin.

“Seorang pesilat tidak akan berhasil menoreh prestasi gemilang tanpa ada latihan yang sungguh-sungguh,” kata Rabuan.

Selain menghadapi Porwil, IPSI juga akan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) dalam waktu dekat ini. IPSI telah meloloskan beregu dan ganda dan persiapan akan dilaksanakan bersamaan dengan persiapan untuk menghadapi Q ant Porwil Sumatera.Q

Pengprov Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Jambi segera menggelar seleksi daerah untuk mempersiapkan atlet pencak silat (pesilat) menghadapi Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) se-Sumatera. ist

Senin Pahing, 22 JUNI 2015

Tujuh Puluh Musim l Sambungan hal 1 Maksud sabda Rasulullah ‘70 musim’ adalah perjalanan 70 tahun. “Salat lima waktu, dari Jumat (yang satu) menuju Jumat berikutnya, (dari) Ramadan hingga Ramadan (berikutnya) adalah penghapus dosa di antaranya, apabila ditinggalkan dosa-dosa besar.” (HR. Muslim) Tanda bersyukur kepada Allah SWT atas limpah karunia dan nikmatNya yang tidak terhingga, juga mendidik nafsu ammarah (yang lebih banyak meng­ ajak kepada keburukan) agar berubah menjadi nafsu lawwamah (mengajak kebaikan) dan seter­ usnya meningkat kepada nafsu mutmainnah yakni nafsu yang tenang tenteram, bersedia menjunjung titah perintah Allah SWT. Melatih dan mendidik jiwa supaya mempunyai sifat belas kasihan terhadap orang-orang yang susah menderita dan kurang bernasib baik dalam kehidupan mereka. Membersihkan diri daripada si­ fat-sifat mazmumah (keji) seperti tamak, sombong, dengki dan sifat-sifat yang Allah tidak senangi.

Mendidik jiwa supaya bersifat sabar, tahan me­ nanggung kesusahan dan perbagai cobaan dalam menempuh perjuangan hidup. Muslim yang benarbenar bersungguh-sungguh dalam berpuasa akan terbuka akal dan pikirannya, lebih peka terhadap sesama dan Insya Allah akan jarang mengeluh lagi dalam kehidupannya. Karena ketika kita berpuasa maka akan terasa betapa beratnya kehidupan saudara-saudara kita yang lain, di mana mereka merasakan kelaparan bukan hanya dalam bulan puasa tapi setiap hari dalam kehidupan mereka.

Memperoleh kecerdasan akal dan pikiran seba­ gaimana disebut dalam satu riwayat maksudnya: “Orang yang lapar perutnya itu tajamlah pikirannya dan teranglah hatinya”. Dalam berpuasa pun kita dilatih untuk jujur terhadap diri kita sendiri, karena dalam ibadah lain kita senantiasa melakukannya dengan berjamaah maka dalam berpuasa hanya ada antara kita dan Allah, oleh karena itu Rasulullah meriwayatkan dalam Hadits Qudsi.

“Semua amalan bani Adam adalah untuknya kecuali puasa, karena puasa itu untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya, dan puasa adalah perisai, jika salah seorang dari kalian berpuasa maka janganlah ia berkata keji dan berteriak-teriak. Jika ada orang yang mencacinya atau mengajaknya berkelahi maka hendaklah ia mengatakan, ’sesungguhnya aku sedang berpuasa”. (HR. Bukhari dan Muslim).*

Usahakan Tanpa Konsinyasi, Lahan Tol Joker Ditarget Tuntas l Sambungan hal 1 melalui pengadilan Negeri dan bisa tuntas pada 2015 ini.

Hal ini disampaikan Ketua Panitia Pengadaan Tanah P2T, Ita Triwibawati menyikapi keluhan lambannya pembebasan Tol Jombang- Mojokerto sehingga hampir selama 6 bulan tidak ada aktivitas. “ Kita pastikan dalam tahun ini lahan yang dilalui tol pembebasannya bisa tuntas,”ujarnya dikonfirmasi, Minggu (21/6).

Seperti diketahui, pembangunan Tol Jombang- Mojokerto seksi II yang melintas dari Tembelang hingga Gedeg Mojokerto hampir 5 bulan berhenti. Hal disebabkan masih adanya lahan milik warga yang enggan dibebaskan karena soal harga. Dari total panjang 19,9 kilometer, lahan yang belum dibebaskan sekitar 16 kilometer.

Lahan ini berada di Desa Kedungmelati, kendalsari dan Watudakon kecamatan Kesamben dan Desa Kedunglosari Kecamatan Tembelang serta Desa Tengaran Kecamatan Peterongan.

Masih menurut Ita, pihaknya berupaya melakukan pembebasan lahan milik warga tanpa melalui konsinyasi di Pengadilan Negeri. Karenanya pihaknya terus melakukan upaya pembebasan melalui pendekat­ an dan sosialisasi. “Kita berusaha tanpa konsinyasi, dan kini upaya pendekatan dan sosialisasi masih terus berjalan. Dan Alhamdulillah ada warga yang sudah mau membebaskan lahannya,”imbuhnya seraya mengatakan pihaknya optimistis tahun ini lahan tol bisa tuntas.

Jalur Trans Jawa yang melintas antara Jombang Mojokerto ini sepanjang 40,5 kilometer terbagi menjadi dua seksi, Seksi I antara Bandarkedungmulyo- Tembelang sepanjang 14,7 kilometer pembangunannya telah tuntas dan sudah diresmikan Menteri PU era SBY, Djoko Kirmanto pada akhir 2014 lalu.

Sedangkan Seksi II, Tembelang hingga Gedeg Mojokerto sepanjang 19,9 kilometer hingga kini terkendala pembebasan lahan. n rur

Kemendag Segera Turunkan Tim Pengendali Harga Bahan Pokok l Sambungan hal 1

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengatakan, yang terpenting saat ini adalah pihaknya terus mengupayakan harga-harga kebutuhan pokok tetap stabil.

“Sekarang yang penting kan mengupayakan harga itu turun, stabil, itu yang kita upayakan. (Tim pengendalian harga) sudah, lagi disiapin. Lagi dibuat (timnya), nanti kita kasih tahu mekanismenya),” ucapnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Minggu (21/6).

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Srie Agustina mengungkapkan hal senada. “Nanti deh minggu depan, lagi dibikin. Pokoknya kalau bisa secepat mungkin. Intinya cepat dikeluarkan. Saya belum bisa bilang kapan. Tunggu dulu,” jelas dia.

Nantinya, jelas Srie, tim pengendalian harga bahan-bahan kebutuhan pokok tersebut tidak hanya akan melibatkan Kementerian Perdagangan, namun seluruh Kementerian/Lembaga akan dilibatkan dan diturunkan. “Seluruh (Kementerian/ Lembaga). Jadi intinya di Perpres itu jelas, perwakilan Kementerian/Lembaga terkait pasti dilibatkan, bukan hanya Kementerian Perdagangan,” paparnya.

Namun, Srie enggan menjelaskan secara rinci kapan tim pengendalian harga tersebut akan meluncur ke lapangan. Dia pun menegaskan dan berharap pada bulan Ramadan ini akan segera meluncur.

“Kemungkinan bisa saja (minggu depan terbit). Intinya sekarang lagi digodok dan intinya lagi dalam bulan Ramadan ini terbit. Harus,” tandasnya. n ira

11

SAMBUNGAN Gubernur Optimistis Tahun Depan Kembali Raih WTP l Sambungan hal 1

ppres, belanja itu harus menurut harga di pasaran. Sedangkan BPK berpegangan pada harga di Pergub. Jadi ada selisih harga.

Ini dialami oleh sepuluh SKPD,” jelas Pakde Karwo, panggilan karibnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, akibat pengendalian kas dan belanja barang dan jasa Pemprov Jatim masih amburadul, BPK RI memberikan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap keuangan Pemprov Jatim pada 2014. Dengan raihan WDP ini, itu artinya Pemprov Jatim gagal mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kelima kalinya, setelah selama empat kali berturutturut sejak tahun anggaran 2010 selalu meraih WTP. Meski ada penurunan opini, namun dipastikan tidak ada kerugian negara yang diakibatkan.

Mantan Sekdaprov Jatim ini mengaku dalam evaluasinya, dia memberikan tenggat waktu dua bulan bagi SKPD untuk melakukan perbaikan sebagaimana rekomendasi BPK. “Nanti akan dilihat dua bulan ini. Kalau tidak selesai ya disanksi,”aku Pakde Karwo tanpa menyebut sanksi yang dimaksud.

Dia mengakui bahwa ada 10 SKPD dan satu biro yang mendapat catatan serius dari BPK. Namun, beberapa di antaranya sudah melakukan perbaikan, termasuk mengembalikan uang.

“Sehingga jumlahnya tidak lagi 10. Tinggal berapa gitu, saya kurang tahu,”ujarnya.

Selain anggaran yang tidak bisa di-SPJ kan, temuan BPK RI lanjut Pakde Karwo adalah mengenai kasus dugaan pungli di Disperindag Jatim atas proses tera ulang SPBU. “Ada sisa uang di dalam brankas pada kasus ini. Tetapi sebenarnya ini kasus lama dan sudah masuk proses hukum,”jelasnya.

Sayang, terkait SKPD mana saja yang mendapat catatan buruk BPK RI, Pakde Karwo lagi-lagi enggan berterus terang. Dia berdalih

belum membuka berkas LHP dari BPK. “Belum tahu saya. Berkasnya belum saya terima,”akunya.

Ditegaskan Pakde Karwo predikat WDP yang diperoleh Pemprov Jatim menunjukkan bahwa pengawasan BPK terhadap pemerintah daerah menunjukkan adanya peningkatan. Karena itu, predikat tersebut jangan disikapi dengan negatif, namun justru jadi pelecut semangat untuk bekerja lebih baik lagi.

“Dari segi konsistensi berdasarkan hasil pada tahun lalu, hasil temuan ini jauh menurun. Namun dari segi kualitatif, ada permasalahan yang harus kita perbaiki.

Seperti permasalahan yang ada di Biro SDA (Sumber Daya Alam) yang belum tuntas,” katanya.

Dengan semakin baiknya peng­elolaan keuangan pemprov pada 2015, di mana yang sudah menggunakan sistem akrual, Pakde Karwo mengaku optimistis jika tahun depan Pemprov Jatim kembali meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) seperti empat tahun sebelumnya.

Terpaksa Patungan Sementara itu, gara-gara temuan BPK RI ini untuk pengelolaan anggaran pada 2014, sejumlah pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terpaksa harus patungan dan merogoh koceknya sendiri untuk menutupi selisih anggaran dalam laporan pertanggungjawaban (LPj). Pernyataan tersebut disampaikan Inspektur Provinsi Jatim Nurwiyatno.

Menurut dia, SKPD terpaksa harus mengembalikan uang karena ada temuan kerugian negara. Ini untuk anggaran yang di-SPJ kan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

“Rata-rata ada selisih. Mi­ salnya, kucuran dananya Rp 100 juta. Ternyata yang bisa di-SPJ kan hanya Rp 90 juta. Nah, yang seperti harus dikembalikan. Itu tanggungjawabnya SKPD. Nggak tahu darimana mereka mendapat uang. Bisa saja urunan (patungan) dengan bawahannya,”ungkapnya di sela-sela rapat Paripurna DPRD seraya menegaskan selisih tersebut terjadi bukan karena kesalahan mitra kerja SKPD

(Perguruan tinggi), tetapi karena SKPD yang bersangkutan.

“Saya tidak hapal nilainya.

Masing-masing SKPD berbedabeda. Kalau tidak salah totalnya sekitar Rp 40 miliar,”ujar mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Jatim ini.

Terpisah, Anggota Komisi C DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak menilai kegagalan Jatim mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dalam LHP pengelolaan keuangan adalah bentuk kegagalan kinerja dari Sekdaprov Jatim Achmad Sukardi.

“Dia itu pengelola anggaran seharusnya melakukan peng­ awasan di masing-masing SKPD. Bukan malah membiarkan bekerja seenaknya sehingga ada pelanggaran,” kritiknya.

Politisi asal Partai Golkar ini menjelaskan jika Sekdaprov Jatim mengetahui kalau SKPD tidak becus kerja, maka kewenangan Sekdaprov untuk mencopotnya “Tapi Sekdaprov Jatim lamban untuk mengevaluasi SKPD nya,” katanya.

Sekretaris FPKS Jatim Irwan Setiawan menegaskan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK. Di mana pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu.

“Dalam pelaksanaan pembahasan, DPRD dapat melakukan konsultasi dengan BPK. Laporan hasil pembahasan dapat berisi meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK. Dan meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut,”tegas pria yang juga anggota Komisi C ini. n iib, cty

Pelaku Usaha di Jatim Desak TPS Hapus Denda Closing Time l Sambungan hal 1

terutama terhadap pengiriman barang yang berasal dari wilayah kabupaten di Jatim.

Hal itu dikarenakan terkendala padatnya lalu lintas.

“Idealnya pengenaan denda closing time itu bisa bersifat sementara. Bahkan, sudah semestinya dihapus guna meningkatkan kinerja ekspor Jatim,” ujarnya.

Untuk menyelesaikan permasalahan itu, Forkas Jatim telah melakukan pertemuan dengan manajemen PT TPS di Sekretariat Forkas Jatim, Rabu (17/6). Pertemuan tersebut dihadiri puluhan asosiasi yang tergabung Forkas Jatim di mana mayoritas pelaku industri manufaktur berorientasi ekspor, sperti anggota Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI), serta Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).

Hadir pula dari Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI), Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), dan Indonesian Sawmill and Wood Working Association (ISWA).

Selain itu, Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia (GIATPI), Indonesian National Shipowner’s Association (INSA) dan Gabungan

Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), dan lainnya.

Sebagaimana diketahui PT TPS merupakan perusahaan penyedia fasilitas terminal petikemas untuk perdagangan domestik dan internasional. Bahkan, sekaligus menyediakan jasa transportasi pengiriman barang. Untuk keperluan perdagangan internasional perusahaan tersebut memiliki lima pintu/ gate. Pintu itu terdiri dari tiga pintu masuk dan dua pintu ke luar.

Penasihat Forkas Jatim Johannes Sumarno mengemukakan, seringkali gate in di TPS hanya dibuka satu pintu. Akibatnya terjadi antrean panjang truk pengangkut kontainer berisi barang-barang untuk ekspor.

“Kemudian, pihak TPS memberlakukan denda Rp 1 juta per kontainer pada pengiriman produk ekspor yang melebihi batas waktu closing time meskipun hanya telat satu menit,” katanya.

Untuk itu, masalah pemberlakuan denda tersebut perlu diperbaiki karena pengangkutan barang dari luar kota Surabaya sering terlambat sampai ke TPS akibat jalan antar kabupaten macet.

Operational Director PT Excellence Qualities Yarn (Industri TPT)

Kabupaten Sidoarjo Alexander Yunus Irwantono mengeluhkan, pemberlakuan denda closing time di TPS. Untuk itu, ada baiknya biaya penumpukan kontainer di depo kontainer TPS dapat dihitung berdasarkan hari kerja.

“Kantor Bea dan Cukai di Tanjung Perak pada Sabtu mengalami libur.

Akibatnya pengurusan dokumen di instansi tersebut tidak terlayani dan menunggu hari kerja,” katanya.

Bukan untuk Pendapatan Manager PT TPS Noor Budiwan menjelaskan penerapan denda terhadap keterlambatan pengiriman kontainer saat closing time di wilayah kerjanya bukan strategi perusahaan itu untuk meningkatkan performa pendapatan.

“Denda closing time terhadap keterlambatan pengiriman kontainer ini dimaksudkan sebagai edukasi bagi eksportir,” katanya, Minggu (21/6).

Penyebabnya, kata dia, saat melakukan pemuatan barang ke kapal kargo memang diperlukan adanya perencanaan. Khususnya untuk stabilitas kapal. “Kami tegaskan sekali lagi, denda closing time bukan dimaksudkan untuk menghimpun pendapatan,” ujarnya. n ma

Polisi Kawal Daerah Rawan Kejahatan l Sambungan hal 1

hingga menjelang Lebaran. “Lima titik rawan lainnya yang juga menjadi atensi kami adalah pasar-pasar tradisional, perbankan, pegadaian, stasiun kereta api, dan terminal bus,” katanya.

Untuk mencegah aksi kejahatan serupa terjadi, lanjut dia, tak kurang dari 20 personel Sabhara Quick Response atau SQR bersenjata lengkap dikerahkan untuk melakukan penjagaan ber-

gilir. Patroli juga dilakukan secara berkeliling antar bank, pertokoan serta titik-titik lokasi Anjungan Tunai Mandiri yang tersebar di seluruh penjuru Kota Tulungagung dan sekitarnya.

“Konsolidasi dan koordinasi juga kami lakukan dengan Polsek jajaran untuk mengantisipasi kejahatan dari wilayah pinggiran,” ujarnya.

Sementara iti, Kapolres Tulungagung AKBP FX Bhirawa Braja Paksa mengimbau pada seluruh elemen masyarakat untuk

bekerjasama dengan polisi dalam menjaga Kamtibmas selama Ramadan. Ia mengatakan, melalui kerjasama masyarakat dan polisi, maka keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungannya masing-masing dapat terwujud sesuai harapan bersama. “Mari kita ciptakan suasana kondusif di wilayah hukum Polres Tulungagung. Masyarakat harus waspada, jangan memberikan peluang atau kesempatan kepada pelaku kejahatan,” katanya. n wed

Wali Murid Harus Jeli Tentukan Sekolah l Sambungan hal 1

sekolah yang tidak tercantum di laman tersebut dipastikan bermasalah. “Kalau tidak ada di website, wali murid sudah harus curiga,” kata Ikhsan, Minggu (21/6).

Sebelumnya, Dindik Surabaya beberapa kali telah menghentikan izin operasional sejumlah sekolah swasta. Tahun lalu, penghentian izin operasional dialami SMA Jayasakti dan sekolah di bawah Yayasan Perguruan Ganesha Surabaya. Baru-baru ini, Dindik Surabaya kembali menghentikan izin operasional untuk lima sekolah di bawah naungan Yayasan Pendidikan (YP) Trisila Surabaya.

Ikhsan menuturkan, siswa yang diterima sekolah tanpa izin operasional akan berdampak pada status siswa tersebut. Konsekuensi yang paling berat ialah siswa tidak diizinkan mengikuti Ujian Nasional (UN) maupun Ujian Sekolah (US) SD/MI. “Kalau sudah begitu, yang dirugikan adalah peserta didik dan wali muridnya,” tutur dia.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Dewan Pendidikan Surabaya Martadi. Dia menilai perlu adanya langkah antisipasi untuk hal ini.

Di antaranya ialah dengan mempublikasikan sekolahsekolah yang beroperasi tanpa izin operasional. Menurutnya, pengumuman kepada publik terkait sekolah tak berizin dapat meminimalisir kesalahan memilih sekolah. “Jangan sampai masalah seperti YP Trisila terulang. Sekolah beroperasi tapi lahannya bersengketa dan izin operasionalnya dihentikan,” tutur dia.

Dia menjelaskan, dengan diketahuinya sekolah berizin dan tak berizin, masyarakat bisa selektif memilih. Hal ini demi terjaminnya keberlangsungan pendidikan anak-anak.

“Selama sekolah memenuhi persyaratan administrasi, tidak ada alasan bagi Dindik Surabaya untuk tidak mengeluarkan izin operasional,” ujar dosen Universitas Ne­geri Surabaya (Unesa) ini.

Martadi menyatakan, Peraturan Wali Kota Sura-

baya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya, menyebut setiap satuan pendidikan dilarang melaksanakan kegiatan pembelajaran apabila tidak mempunyai izin. Izin penyelenggaraan pendidikan ini menyangkut izin prinsip dan izin operasional.

Sementara itu, pro­ ses PPDB tahun ajaran 2015/2016 untuk SMP, SMA dan SMK negeri di Surabaya mulai dibuka.

Senin (22/6) hari ini, Dindik Surabaya mulai membuka PPDB jalur khusus. Ini merupakan jalur bagi siswa berprestasi akademis, non akademis dan olahraga.

Ketua Panitia PPDB Surabaya Yusuf Masruch mengatakan, terdapat dua jenis PPDB jalur khusus ini. Yaitu jalur prestasi dan jalur mitra warga.

Pada jalur prestasi, pendaftaran akan dimulai mulai hari ini hingga 26 Juni mengatang.

Dilanjutkan jalur mitra warga pada 27 – 30 Juni.

Untuk jalur prestasi akademis dan non akademis, pendaftaran langsung dilakukan di Kantor Dindik Surabaya dan jalur olahraga pendaf­ taran melalui KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia).

Sedangkan untuk jalur mitra warga, pendaftar bisa langsung menuju ke sekolah. “Untuk jalur prestasi, kita yang akan menentukan sekolah mana.

Sedangkan untuk jalur mitra warga, siswa akan bersaing dalam kuota lima persen yang tersedia,” tutur Yusuf.

Penentuan sekolah ini, lanjut Yusuf, akan mempertimbangkan sejumlah hal. Di antaranya ialah nilai, kedekat­ an dengan tempat tinggal, kedekatan dengan tempat latian, dan sekolah yang bisa menampung bakatnya. Pada pertimbangan ke empat ini, Yusuf mencontohkan, atlet pelajar voly akan dimasukkan ke sekolah yang memiliki klub voly dan berprestasi di bidang tersebut. “Siswa boleh saja memilih sekolahnya.

Tapi keputusan tetap ada di tangan dinas,” pungkas Yusuf. n tam

PP Belum Turun, Pemprov Jatim Kesulitan Tarik Izin Pertambangan l Sambungan hal 1

aan UU tersebut, sehingga membuat pelaksanaan perizinan berjalan stagnan.

Sementara izin yang telah mati tidak dapat bekerja lagi sehingga hal ini berimbas pada tenaga kerja.

Anggota Komisi D DPRD Jarim Achmad Heri mengakui saat ini Dinas ESDM yang ditunjuk untuk menangani perizinan pertambangan tidak bisa bekerja.

Mengingat dinas ini sangat kekurangan SDM yang mumpuni dalam menangani soal penambangan. Sementara di satu sisi hingga saat ini belum ada regulasi seperti PP atau Keputusan Menteri yang menaungi masalah perizinan tersebut. Akibatnya, banyak para pengusaha penambangan yang bingung akibat tidak bisa bekerja termasuk para tenaga kerja yang terancam diPHK akibat tidak diperpanjangnya izin tambang mereka.

“Sebenarnya kami sudah ke Jakarta untuk mendesak ke pemerintah pusat segera meluncurkan regulasi dalam pelaksanaan di lapangan.

Jujur saat turun ke bawah, kami sering diprotes oleh kab/kota agar segera mengeluarkan izin pertambangan yang ada di daerah,”tegas pria yang juga politisi asal Partai Nasdem ini, Minggu (21/6).

Ditambahkannya, untuk Jatim akan digagas pembuatan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang akan dikhususkan untuk pengurusan izin pertambangan. Namun untuk saat ini kendalanya selain soal regulasi juga SDM yang mumpuni masih kurang.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Hammy Wahjunianto menjelaskan soal aturan sebenarnya tidak ada masalah.

Mengingat di beberapa wilayah di Kaltim misalnya cukup menggunakan Pergub (Peraturan Gubernur) dan itu sudah mendapatkan persetujuan dari Dirjen ESDM serta Depdagri. Tapi yang bermasalah adalah pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat terbatas dibanding dengan kebutuhan yang ada. Di sisi lain yang membuat Pemprov tidak segera bergerak karena retribusi tetap masuk ke kab/ kota, sementara Jatim tidak mendapatkan apa-apa.

“Memang kita ketahui untuk izin pertambangan selama ini mangkrak akibat PP atau Permen belum turun meski kami sudah melakukan inisiasi dengan Kementerian ESDM dua minggu yang lalu.

Namun seperti di Kaltim cukup dengan Pergub dan itu bisa berjalan. Tapi persoalannya di Jatim jumlah SDM yang menguasai hal itu juga cukup minim. n cty

Dinilai Belum Layak, Menanti Tengkorak Manusia Purba Kembali l Sambungan hal 1

Wajekensis belum boleh menyimpan fosil asli tengkorak manusia purba temuan dokter ahli anatomi berkebangsaan Belanda itu.

“Kami belum bisa menyimpan (fosil) yang asli karena faktor keamanan. Museum Wajakensis dinilai belum layak me­ nyimpan yang asli,” ujar Pengelola Museum Wajakensis Tulungagung Hariyadi pada Bhirawa akhir pekan kemarin.

Dari segi fisik bangunan, Museum Wajakensis yang terletak di pinggir jalan raya ruas Tulungagung-Boyolangu ini memang terkesan kurang layak untuk ukuran sebuah museum. Luas bangunan museum yang hanya 8 X 15 meter terlihat tidak mampu untuk memuat koleksi museum yang ada sekarang.

Diakui Hariyadi, keberadaan bangun­ an museum yang bisa disebut kurang layak tersebut menjadi kendala dalam menyimpan benda-benda arkeologi ber-

nilai tinggi asal Tulungagung. Termasuk fosil tengkorak manusia purba Wajakensis yang namanya dipakai sebagai nama museum.

“Kalau mau fosil tengkorak Wajakensis kembali ke Tulungagung, salah satu syaratnya bangunan museum harus layak. Terutama dari segi keamanan.

Kendala bangunan museum yang ada sekarang menjadi kendala untuk mendapat fosil asli Wajakensis. Bahkan banyak temuan arkeologi lainnya asal Tulungagung masih tersimpan di museum-museum luar Tulungagung seperti di Museum Mpu Tantular dan Museum Majapahit di Trowulan,” paparnya.

Dibeberkan Hariyadi, daerah Tulungagung sebenarnya kaya akan temuan purba. Selain fosil manusia purba, juga ditemukan relief gajah yang sedang membajak sawah yang terdapat di Candi Penampihan Kecamatan Sendang. “Itu satu-satunya di Indonesia. Begitu pun dengan patung

(arca) kera persembahan yang baru ditemukan di daerah Pucangan Kecamatan Kauman. Itu juga satu-satunya di Indonesia,” terang pria yang tercatat sebagai karyawan Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan.

Menurut Hariyadi, kendati keberadaan situs purba di Tulungagung membuat banyak peneliti dari berbagai univesitas ternama di Indonesia semisal UI, UGM dan Universitas Udayana Bali berkunjung ke Museum Wajakensis, namun jumlah kunjungan masyarakat umum dinilai masih memprihatinkan.

Kebanyakan pengunjung museum baru sebatas pelajar. “Kalau musim liburan sekolah tiba seperti sekarang justru tambah sepi. Sarana dan prasaran museum membuat wisatawan enggan berkunjung,” tandasnya.

Ini bertolak belakang dengan keberadaan museum-museum di kota-kota besar dunia. Museum selalu menjadi salah satu tujuan wisatawan. Museum

menjadi jendela untuk mengetahui perjalanan dan riwayat sebuah bangsa.

Beberapa tahun lalu tersebar wacana untuk merehabilitasi Museum Wajakensis dengan dana dari Pemerintah Pusat. Namun sayangnya berita tersebut tidak berkelanjutan. Padahal, Museum Wajakensis masih mempunyai lahan yang bisa untuk dikembangkan. Luas tanah yang dimiliki Museum Wajakensis mencapai 5.706 meter persegi. “Cukup untuk membangun gedung museum yang representatif,” tambah Hariyadi.

Sejumlah anggota DPRD Tulung­ agung terkesan belum sepenuhnya responsif dengan keberadaan Museum Wajakensis. Mereka baru sebatas hanya mau melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung. “Nanti kita bicarakan dengan Dinas Pendidikan. Termasuk bagaimana membuat Perda tentang cagar budaya,” ujar Sekretaris Komisi A DPRD Tulungagung Drs Wiwik Triasmoro. *

12

Senin Pahing, 22 JUNI 2015

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

UNESCO Ikut Memantau, Dongkrak Kesejahteraan Masyarakat Bromo-Tengger-SemeruArjuno Jadi Cagar Biosfer Kawasan wisata di Gunung BromoTengger-Semeru-Arjuno dipastikan kedepannya akan lebih mendunia.

Sebab UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural) telah menetapkan kawasan tersebut sebagai cagar biosfer, yang mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Indonesia dan UNESCO.

P

enetapan Bromo-Tengger-Semeru-Arjuno telah dilakukan UNESCO pada sidang In ternational Coordinating Council-Man and The Biosphere (ICC-MAB) pada 9 Juni 2015 di Headquater Paris Prancis. Selain BromoTengger-Semeru-Arjuno kawasan lain di Indoensia yang juga ditetapkan sebagai cagar biosfer adalah kawasan Taka Bonerate-Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan.

Sekadar catatan, cagar biosfer merupakan bentuk pengakuan lembaga dunia UNESCO terhadap kekayaan biodiversity dan keunikan kawasan yang tidak dimilki oleh daerah lain.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jatim Ir. Gatot Soebektiono,MS menyampaikan tanggapan Pemprov Jatim pada sidang ICC–MAB di Headquarters-UNESCO-Paris Perancis pada 9 Juni 2015, terkait dengan Penetapan Bromo-Tengger-Semeru-Arjuno sebagai Cagar Biosfer oleh UNESCO (atas). Ir. Gatot Soebektiono, MS memberikan plakat Pemprov Jatim kepada Han Qunli, Director Division of Ecological and Earth Sciences selaku Sekretaris Sidang MAB Programme (kiri).

Tujuannya tidak hanya menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati, namun bagaimana menyeimbangkannya dengan peningkatan pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan dengan memperhatikan budaya lokal masyarakat setempat, serta menjadi wadah

bagi pengembangan edukasi dan penelitian.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jatim, Ir Gatot Soebektiono MS, yang ikut hadir dalam penetapan tersebut mengatakan, proses penetapan Bromo-Tengger-Semeru-Arjuno sebagai cagar biosfer sangat sulit dan membu-

Alas Purwo Bakal Menjadi Cagar Biosfer Selanjutnya Setelah sukses memprakarsai BromoTengger-Semeru-Arjuno sebagai cagar biosfer, Pemprov Jatim dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Jatim kembali mendaftarkan salah satu kekayaan alam Jatim lainnya. Kali ini yang didaftarkan agar bisa menjadi cagar biosfer baru adalah kawasan Alas Purwo, Baluran dan Meru Betiri.

Pendaftaran ini mempertimbangkan man-

faat positif dari cagar biosfer. Oleh karena itu, Gubernur Jatim bersama dengan Komite Nasional Program MAB Indonesia serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menginisiasi nominasi kawasan ini agar dapat ditetapkan sebagai cagar biosfer baru oleh MAB-UNESCO. “Kita bekerjasama dengan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) untuk men-

Gerbang pintu masuk menuju Alas Purwo yang juga didaftarkan menjadi Cagar Biosfer.

gajukan Alas Purwo dan sekitarnya agar menjadi cagar biosfer baru. Untuk mendapat pengakuan ini tidak mudah, memerlukan kreatifitas dan profesionalitas yang tinggu untuk mengajuan ke UNESCO. Makanya kami meminta bantuan dan kerjasamanya bagi semua pihak yang terlibat,” kata Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jatim, Ir Gatot Soebektiono MS. Alasan didaftarkannya Alas Purwo sebagai cagar biosfer karena, kawasan tersebut merupakan kawasan yang dihuni flora fauna yang sangat banyak yang dilindungi.

Selain itu ada juga tempat-tempat religiusnya, obyek wisata selancarnya. “Alas Purwo telah kita ajukan tahun ini. Mudah-mudahan prosesnya bisa cepat seperti Bromo, Tengger, Semeru dan Arjuno sehingga Jatim memiliki cagar biosfer lagi. Ke depannya, kita akan ajukan lagi kawasan-kawasan lainnya di Jatim. seperti kawasan Kawah Ijen dan kawasan lainnya yang sangat potensial dan memiliki kearifan lokal yang perlu dijaga dengan baik,” tandasnya. Q iib*

tuhkan proses panjang. Setelah diajukan pada 2012 lalu, akhirnya tahun ini baru bisa ditetapkan setelah Pemprov Jatim memenuhi banyak persyaratan yang diminta UNESCO. “Kita membutuhkan waktu dua tahun agar Bromo-Tengger-Semeru-Arjuno bisa ditetapkan jadi cagar biosfer. Meski begitu, waktu ini tergolong cepat dibanding kawasan lainnya yang membutuhkan waktu lebih lama. Seperti kawasan di Vietnam itu membutuhkwan waktu lebih dari empat tahun,” ungkapnya.

Lamanya proses yang harus ditempuh itu, menurut Gatot, karena kawasan Bromo-Tengger-Semeru-Arjuno merupakan kawasan lintas daerah dan berada di bawah naungan kementerian. Sehingga harus sering melakukan koordinasi dengan kementerian dan Kepala Daerah Probolinggo, Lumajang, Pasuruan, Malang, Kota Batu dan beberapa daerah sekitarnya.

Dengan ditetapkannya Bromo-TenggerSemeru-Arjuno sebagai cagar biosfer, jelas Gatot, ada beberapa langkah yang akan diambil pemprov. Seperti akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelestararian agar terus meningkat, melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan cagar biosfer, melakukan perbaikan infrastruktur dan menjaga atau meningkatkan kondisi kawasan tersebut agar lebih baik lagi.

“Harapan kita kedepan ada banyak stakeholder yang masuk dalam melakukan dukungan terhadap kawasan tersebut. Apakah dari segi wisata, hasil lokal dan pemerintah daerah juga ikut mendukung kawasan tersebut. Sehingga pemberdayaan perekonomian

dan sosial masyarakat menjadi lebih baik.

Tak hanya dari Indonesia, UNESCO juga akan melakukan pemantauan,” paparnya.

Gatot menjelaskan, pengelolaan kawasan cagar biosfer dilakukan dengan cara pendekatan pembangunan zona, yaitu zona inti, zona penyangga dan zona transisi. Untuk zona inti, yaitu zona konservasi keanekaragaman hayati seluas 78.144,5 hektare terdiri dari Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru seluas 50.276,20 hektare dikelola Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) R. Soerjo seluas 27.868,30 hektare dikelola Dinas Kehutanan Provinsi Provinsi.

Sedangkan pada zona penyangga dengan luas 96.349,56 hektare meliputi kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani Divisi Regional Jatim.

Sementara zona transisi seluas 96.349,56 ha meliputi kawasan pertanian, tanaman pangan, perkampungan, kawasan industri dan perkotaan dengan karakteristik sebagai kawasan pengembangan dan kegiatan produksi dan pengembangan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Untuk mempertahankan keberadaan kawasan cagar biosfer tersebut, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo telah membentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengelolaan Terpadu Cagar Biosfer Bromo Tengger Semeru-Arjuno. Forum ini tugasnya antara lain, melakukan koordinasi dan komunikasi dengan para pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing, melakukan perlindungan pada zona inti dan zona penyangga. Q iib*

Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Menjadi Peraturan Daerah (Perda)

Dewan Akhirnya Sahkan Raperda Perlindungan Petani Jadi Perda Setelah melalui beberapa pembahasan di Komisi B DPRD Jatim, akhirnya Sembilan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyetujui dan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perlindungan dan pemberdayaan petani menjadi peraturan Daerah (Perda).

J

uru Bicara Fraksi PDIP Jatim, Giyanto saat paripurna di DPRD Jatim, mengatakan fraksi PDIP Jatim menyetujui raperda perlindungan petani ini menjadi perda. Karena perda ini sejalan dengan semangat nawacita Presiden RI Joko Widodo yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui reformasi agraria 9 juta hektar untuk rakyat tani dan buruh tani.

“Raperda ini juga sejalan dengan nawacita ke tujuh, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik, melalui perwujudan kedaulatan pangan,”ujarnya.

Sementara untuk pelaksanaan perda ini nanti pihaknya meminta agar yang dibantu ini adalah petani yang mendapat prioritas memanfaatkan lahan tanah milik daerah, harus benar – benar petani yang telah terlatih dengan program pemulihan tanah dan pemulihan

tanaman, bukan atau yang harus dihindari adalah petani kaya saja dengan memanfaatkan fasilitas daerah dengan cara membeli.

“Oleh karena itu pihaknya merekomendasi kepada pemerintah untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi kepertanian, serta tokoh – tokoh intelektual seperti guru besar yang memiliki penemuan bermanfaat bagi usaha kepertanian,”ujarnya.

Ia menambahkan, perbaikan pada perda perlindungan petani yaitu, meliputi kesiapan menghadapi bencana yakni asuransi pertanian. Sehingga petani dapat terhindar dari kerugian akibat cuaca ekstrem. Dan juga pihaknya berharap adanya pengawasan dalam pelaksanaa perda tersebut. “Kami juga minta pemerintah provinsi juga memberikan fasilitas berupa mesin selip kepada kelompok tani,”ujarnya.

Sementara itu juru bicara Fraksi Nasdem Hanura, Mochamad Eksan mengatakan fraksi Nasdem - Hanura menyetujui Raperda tersebut menjadi Perda.

Dari keseluruhan perda yang dipaparkan komisi B, Fraksi Nasdem - Hanura melihat pelaksanaan ini harus sesuai dengan kaidah tata kelola yang baik. Dimana tata kelola ini harus memegang prinsip adil bagi siapa saja tanpa memandang latarbelakang, dan status sesorang, serta juga transparan dalam informasi dan pengelolaan, memberikan ruang partisipasi bagi semua anggota, dan dapat dipertanggungjawabkan kegiatan, pelaksanaannya, efektif dan efesien dalam pelaksanaanya.

Juru bicara Fraksi Partai Partai Gerindra, Aufa Zhafiri mengatakan bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana pruduksi, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.

Indikator penurunan kesejahteraan petani dan nelayan bisa dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) Jatim pada bulan Maret turun menjadi 104,32 dibanding Februari yang mencapai 106,18 atau turun 1,75 persen. “ Ini lantaran indeks harga yang dibiayai petani (Ib) mengalami kenaikan 0,65 persen. Sedangkan indeks harga yang diterima petani (It) mengalami penurunan 1,11 persen,” terang Aufa.

Secara khusus, Fraksi Partai Gerindra juga mendukung tujuh komoditas menjadi unggulan strategis yang perlu dilindungi Pemprov Jatim. Diantaranya, padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu dan sapi potong.

“Kami juga mendorong Pemprov supaya

proaktif mengusulkan ke pemerintah pusat mengenai penetapan Harga Pokok Produksi (HPP) pembelian pemerintah terhadap produk unggulan Jatim,” ujar aufa yang anggota Komisi C DPRD Jatim ini.

Selain perlindungan terhadap petani, pihaknya juga beharap Pemprov Jatim memberikan perlindungan terhadap nelayan karena sejalan dengan tekad pemerintah menjadikan Indonesia negara maritim. “Menurunnya kesejahteraan nelayan Jatim itu karena rendahnya harga jual sejumlah komoditas hasil laut, sehingga pemerintah perlu melindungi nelayan,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan di DPRD Jatim yang telah membahas, dan menyetujui perda tersebut.

Lebih lanjut Pak de karwo sapaan akrabnya Gubernur Jatim Soekarwo. menyatakan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu urat nadi perekonomian Jatim, karena sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani.

Namun faktanya justru sebagian besar petani masih berada dalam kelompok masjinal secara ekonomi lantaran hasil produk perta-

nian sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan cuaca sehingga hasil panen tidak menentu bahkan gagal panen. Ironisnya lagi, saat hasil panen melimpah justru harga komoditi turun sehingga belum bisa menutup biaya operasional apalagi untung.

Perda perlindungan dan pemberdayaan petani, kata Soekarwo mendorong pemerintah menjadi penyangga produksi dalam rangka stabilisasi harga jual komoditas unggulan strategis meliputi padi, jagung, kedelai, tebu, bawang merah,cabai dan sapi potong melalui pengusulan penetapan HPP kepada pemerintah pusat. “Kalau keuangan provinsi memungkinkan maka provinsi dapat melakukan pembelian komoditas unggulan strategis apabila terjadi over produksi,” terangnya Ia optimis materi dalam Perda ini jika diimplementasikan maka hal tersebut akan memberikan nilai tambah yang cukup besar bagi upaya pemprov dalam membangun kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani di Jatim. “Saya ucapkan terima kasih atas diusulkannya Perda ini, semoga perda ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jatim,” papar Soekarwo. Q cty*