Harian Bhirawa Edisi 22 Januari 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Setelah menerima surat lamaran dari MKP, saya langsung komunikasi dengan DPD dan DPP. Secara lisan sudah disetujui kita usung MKP,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 5

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Ketua DPD Golkar Kab Mojokerto Subandi

Kamis Legi, 22 JANUARI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

22 JANUARI 2015

AGENDA HARI INI

Investasi Macet, Warga Madura Tuntut Penurunan Tarif Tol Suramadu

 Gubernur H Soekarwo 09.00

Menghadiri Pisah Sambut Pangarmatim di Armatim

DPRD Jatim, Bhirawa Sejumlah warga Madura yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Madura (Ampera) menuntut penurunan tarif jalan tol Jembatan Suramadu. Tarif yang berlaku saat ini dianggap memberatkan warga, khususnya warga Madura.

Aksi demonstrasi berlangsung di depan Kantor DPRD Jatim Jalan Indrapura Surabaya, Rabu (21/1). Massa meminta kepada petugas Polrestabes Surabaya yang mengamankan jalannya aksi untuk bertemu dengan para wakil rakyat.

Koordinator aksi, Khotib mengatakan, mahalnya tarif Suramadu selain membebani masyarakat juga

 Wagub H Saifullah Yusuf

08.30

Menghadiri Pelantikan Asosiasi Kades di Lumajang

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 08.00

Menghadiri Rakor di Badan Diklat Provinsi Jatim

Kapolres Bangkalan Janji Bekuk Penembak Mathur Husyairi Bangkalan, Bhirawa Sejumlah massa yang mengatasnamakan aliansi mahasiswa, LSM dan OKP se-Kabupaten Bangkalan mengelar aksi solidaritas tertembaknya Mathur Husyairi (47) di halaman Mapolres Bangkalan, Rabu (21/1).

Berbekal poster dan orasi, massa menutut agar kasus penembakan Mathur Husyairi segera terungkap.

“Kami minta polisi segera bergerak dan menangkap pelaku penembakan terhadan Kak Mathur,” teriak Koordinator Lapangan (Korlap) Badrus Syamsi di halaman Mapolres Bangkalan.

Setelah massa melakukan orasi, AKBP Sulistiyono beberapa menit akhirnya Kapolres Bangkalan AKBP Sulistiyono menemui massa dan menyatakan siap memberikan dukunganya kepada para demonstran. “Polres siap mengusut tuntas dan mengungkap kasus penembakan ini dengan dibantu Polda dan Bareskrim Polri.

Bahkan KPK juga mendukung dan siap membantu,” jelas Kapolres di hadapan massa.

Mendapat jawaban dukungan dari kepolisian yang siap dan segera mengusut tuntas kasus penembakan Matur, massa akhirnya membubarkan

 ke halaman 11

Bupati Tulungagung Terpilih 2018 Hanya Jabat Dua Tahun Tulungagung, Bhirawa Seiring disahkannya Perppu No1 Tahun 2014 tentang Pilkada menjadi UU oleh DPR RI, Bupati Tulungagung terpilih pada Pilkada 2018 nanti hanya akan menjabat selama dua tahun saja. Pembatasan masa jabatan ini tertuang dalam Perppu No1 Tahun 2014.

Ketua KPU Tulungagung Suprihno MPd mengungkapkan dalam Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pilkada disebutkan kepala daerah terpilih dalam Pilkada yang diselenggarakan pada 2018 menjabat sampai 2020.

“Sebab pada 2020 dilakukan kembali Pilkada secara serentak di seluruh Indonesia,” ujarnya, Rabu (21/1).

Seperti diketahui, Rapat Paripurna DPR sebelumnya mengesahkan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pilkada dan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU. Disahkannya Perppu tersebut sekaligus mencabut UU No 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang mengatur pemilihan kepala daerah secara tidak langsung

 ke halaman 11

Geram dengan Pengedar Narkoba ORANG nomor satu di Badan Nasional Narkotika (BNN) Provinsi Jatim ini mengaku sangat geram dengan pengedar narkoba.

Karena itu ia sangat setuju kalau pengedar narkoba di negara ini dihukum mati.

Sebab meski sudah dipenjara berulangkali, tapi mereka masih saja tidak kapok menyelundupkan dan mengedarkan barang haram dan berbahaya i t u .

M e r e k a tidak memikirkan kalau dampak Brigjen Pol Drs Iwan Ibrahim

 ke halaman 11

Sentil..  Kemendagri investigasi kasus pengangkatan Sekda Sumut  Tabrak etika lagi ngetren, tersangka korupsi bisa jadi Sekda  Baru dikerjakan dua bulan, proyek tangkis  Sungai Ketah ambrol Rakyat hidup susah, uang dihabiskan untuk proyek tak jelas  Warga hadang deklarasi bebas prostitusi  Diajak ke jalan kebaikan kok susah

membebani para investor yang akan berinvestasi di empat kabupaten di Madura yakni Bangkalan, Sampang, Sumenep, dan Pamekasan. “Mereka menilai investasi di Madura berbiaya tinggi,” kata Khotib.

Ia menjelaskan, berdasarkan UndangUndang Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 48 menyebutkan bahwa tarif tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan. Aturan tersebut sangat jelas, pemerintah harus melihat aspek daya saing dan daya beli pengguna jalan.

Bila dibandingkan dengan jalan tol sejenis, tarif Tol Suramadu sangat

 ke halaman 11

Tarif tol Jembatan Suramadu dinilai terlalu mahal. Sejumlah warga Madura mendesak agar tarif tol diturunkan agar arus investasi ke Pulau Garam meningkat.

trie diana/bhirawa

845 Izin Tambang Menumpuk di Dinas ESDM Dapat Pelimpahan Tugas dari Kab/Kota Pemprov, Bhirawa Keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuat banyak perubahan di birokrasi, salah satunya urusan perizinan. Banyak izin yang sebelumnya ditangani kabupaten/kota ditarik dan diselesaikan di tingkat provinsi, seperti izin di bidang ESDM Asisten II Sekdaprov Jatim Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ir Hadi Prasetyo menuturkan, Dinas ESDM kemungkinan sekarang menjadi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan Pemprov Jatim yang paling sibuk.

Sebab sekarang SKPD tersebut harus menyelesaikan ribuan izin bidang ESDM yang sebelumnya ditangani kabupaten/kota.

“Dari data yang saya dapat dari Dinas ESDM sekarang harus menyelesaikan izin tambang sebanyak

800 izin. Itu belum izin lainnya seperti izin air tanah yang jumlahnya juga banyak. Meski begitu Dinas ESDM harus tetap semangat segera menuntaskan perizinan itu,” kata Hadi Prasetyo, Rabu (21/1).

Dengan bertambahnya tugas di Dinas ESDM ini, jelas Hadi Pras, nanti akan ada perubahan dalam tubuh SKPD yang kini dikepalai Dewi J Putriatni ini.

Namun perubahan struktur ini akan memakan waktu yang cukup lama, karena harus menunggu

 ke halaman 11

Bojonegoro Bertekat Jadi Lumbung Pangan Nasional Bojonegoro, Bhirawa Target swasembada pangan yang digaungkan Presiden RI Joko Widodo membangkitkan gairah pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi pangan. Salah satunya Kabupaten Bojonegoro.

Bupati Bojonegoro Suyoto bahkan bertekat membuat daerahnya menjadi lumbung pangan nasional.

Ia optimistis hal itu bisa terwujud karena lahan-lahan pertanian di sejumlah kecamatan tak lagi tergenang banjir akibat luapan

sungai Bengawan Solo. Bojonegoro sudah memasuki masa panen.

Suyoto mengatakan jumlah produksi padi di Bojonegoro pada tahun ini mencapai 856 ribu ton.

 ke halaman 11

Jadi Pijakan Gubernur Mutasi Pejabat

ahmad basir/bhirawa

Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (tengah) melakukan panen raya padi bersama para petani Bojonegoro di Desa Gedungarum, Kecamatan Kanor, Rabu (21/1). Panen raya didampingi oleh Bupati Bojonegoro Suyoto, Pangdam V Brawijaya Mayjend Eko Wiratmoko, Wagub Jatim Drs Saifullah Yusuf, Dirjen Tanaman Pangan Hasil Sembiring.

Talangi Biaya Operasional, Sekolah Andalkan Pinjaman BOS Telat Cair, Bopda Masih Dikaji

Surabaya, Bhirawa Sekolah-sekolah di Surabaya tampaknya harus punya cara jitu untuk mencukupi biaya operasional mereka secara mandiri. Khususnya bagi jenjang SMA dan SMK negeri yang hingga kini tak memiliki pemasukan baik dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda). Untuk menutup kebutuhannya, sekolah pun mengandalkan dana pinjaman.

Seperti diakui Kepala SMKN 2 Surabaya Djoko Pramodjo, hingga saat ini belum ada

 ke halaman 11

SK Gubernur Tak Sah

10 Mantan Anggota DPRD Bondowoso Terancam Kembalikan Uang Bondowoso, Bhirawa Surat Keputusan (SK) Gubernur Dr H Soekarwo yang mengangkat 10 anggota DPRD Bondowoso dalam Pergantian Antar Waktu periode 2009 – 2014 dianggap tidak sah dan membuat mereka terancam harus mengembalikan keuangan negara yang pernah diterimanya. Hal itu menyusul putusan kasasi MA yang menganulir keanggotaan mereka.

“Para anggota dewan hasil PAW itu memang siap mengembalikan seluruh uang negara yang pernah diterima bilamana ada putusan hukum berbeda,” kata Amir Hi-

 ke halaman 11

Jombang Masuk Daerah Tertinggi Kasus DBD di Jatim

Jenguk Penderita, Gus Ipul Imbau Masyarakat Waspada Tingginya penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Jombang mendapat perhatian dari Pemprov Jatim. Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf turun langsung menjenguk penderita DBD yang tengah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang, Rabu (21/1) sore.

Romadlon, Kabupaten Jombang Kabupaten Jombang merupakan salah satu daerah yang kasus DBD nya tertinggi di Jatim karena pada Januari saja ada sebanyak 110 kasus, Tercatat 4 penderitanya meninggal dunia. Kemudian disusul Kabupaten Banyuwangi dengan jumlah 60 kasus.

Hingga Rabu kemarin, jumlah pasien DBD yang dirawat di RSUD Jombang sebanyak 78 orang. Karena itu saat menjenguk pasien di sana, Gus Ipul panggilan karib Wagub Drs Saifullah Yusuf meminta masyarakat untuk mewaspadai DBD dan proaktif melakukan tindakan untuk mengantisipasi meluasnya peredaran DBD.

“Jika ada anggota keluarga yang mengalami demam, panas tinggi diminta segera cepat membawa ke rumah sakit. Selain itu masyarakat rajin melakukan upaya preventif melalui Pembasmian Sarang Nyamuk (PSN) dengan gerakan Mengubur, Menguras, Menutup (3 M),” katanya.

Dijelaskan Gus Ipul, tren atau kecenderungan penyakit akibat gigitan nyamuk aides aigepty setiap tahun pada Januari selalu ada lonjakan demam berdarah. Karena itu setiap Januari di Jatim selalu ada kasus de-

 ke halaman 11

Gus Ipul saat menjenguk pasien penderita DBD di RSUD Jombang, Rabu (21/1) sore.

SURABAYA

2

Kamis Legi 22 JANUARI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Tolak Tol Tengah, Pemkot Rencanakan JLLB dan JLLT Pemkot, Bhirawa Pemkot Surabaya masih bergeming untuk menolak proyek tol tengah kota. Pemkot akan tetap memprioritaskan pembangunan Jalur Lingkar Luar barat(JLLB) dan Jalur Lingkar Luar Timur(JLLT).

trie diana/bhirawa

Terjaring Razia

Petugas gabungan Dinas perhubungan (Dishub) Surabaya dipimpin Kasie Penertiban Dishub Surabaya Rio Wahyu Wibowo, Polsek Bubutan, Garnisun Tetap (Gatap) III Surabaya, Satlantas Polrestabes Surabaya merazia Mobil Penumpang Umum (MPU) dan angkutan barang di sepanjang jalan Indrapura Surabaya, Rabu (21/1). Tampak puluhan pengemudi yang terjaring karena tidak memiliki kelengkapan surat kendara, surat ijin trayek dan surat tanda uji kendaraan.

PANGGUNG BIROKRASI

Penghalang Box Culvert Banyu Urip Akhirnya Dibongkar Paksa

PAC Gerindra Surabaya Desak DPP Lakukan Pembersihan Pengurus DPRD Surabaya, Bhirawa Polemik di tubuh partai Gerindra Surabaya terus memanas pasca terjadinya upaya pemboikotan acara resmi kepartaian yang dilakukan oleh sejumlah oknum kadernya. Sejumlah PAC mulai merapatkan barisan untuk mendesak DPP agar melakukan bersih-bersih terhadap sejumlah pengurus yang tidak sejalan dengan kebijakan partai.

Kasus pemboikotan agenda partai Gerindra Surabaya belum benar- benar clear, kini muncul desakan dari sejumlah PAC Surabaya kepada DPP Gerindra agar segera melakukan reposisi kepada sejumlah pengurus PAC dan DPC Gerindra Surabaya yang dianggapnya sudah tidak sejalan bahkan sering melakukan pelanggaran berat.

Seperti yang diungkapkan Tarno ketua PAC Lakarsatri Surabaya yang menyatakan jika sangsi bagi anggota PAC dan pengurus DPC yang dengan sengaja melakukan provokasi pemboikotan agenda partai layak untuk di amputasi.

Dan dirinya mengaku yakin akan didukung oleh PAC lain untuk segera mengirim surat ke DPP dengan harapan segera ditindak lanjuti sebelum kondisi partai Gerindara Surabaya semakin Q gat hancur lebur.Q

geh/bhirawa

Eksekusi rumah warga di Jalan Tanjungsari, Surabaya Rabu (21/1) dengan menggunakan satu unit alat berat eskavator. Proses pembongkaran berjalan lancar tanpa ada perlawanan.

Surabaya, Bhirawa Proses eksekusi yang dipimpin Setelah sekian lama berbelit, Kasatpol PP Kota Surabaya proses eksekusi terhadap se- Irvan Widiayanto mengungjumlah rumah di Jalan Tan- kapkan, pengosongan rumah ini jungsari pada proyek box culvert telah didahului dengan proses di akhirnya dilaksanakan, Rabu Pengadilan Negeri Surabaya.

(21/1). Proses eksekusi yang Menurut irvan, mereka sehadijaga 500 anggota gabungan rusnya bisa mehamami bahwa dari Satpol PP Kota Surabaya, lahan tersebut akan diperguGartap III dan Polrestabes nakan untuk kepentingan umum Surabaya serta sejumlah ins- dan pembangunan. tansi terkait berjalan lancar “Secara hukum sudah selesai tanpa ada perlawanan dari dan wajib melaksanakan ekpemilik rumah. sekusi pembongkaran sesuai

yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Apalagi, pemerintah kota sudah melakukan pembebasan lebih dari 75 persen untuk pembangunan box culvert,” kata Irvan Widyanto saat ditemui Bhirawa.

Pembacaan putusan eksekusi yang dikuatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Nomor 608/PTD/2014/PN Surabaya, memerintahkan pemilik rumah untuk mengosongkan lahan dan rumahnya yang ditempatinya.

Irvan menjelaskan, pemilik rumah dapat mengambil uang kompensasi di PN atas penggunaan lahan dan rumah di kawasan tersebut. “ Pemkot sudah menitipkan (uang kompensasi) setelah ditetapkan oleh PN,” jelasnya.

Dalam waktu dekat, lanjut Irvan, proses eksekusi pada tahap kedua akan segera dilakukan terhadap dua rumah yang dianggap menghambat proyek senilai 35 milar itu.

Pihaknya berharap, para pemilik tanah untuk bersikap kooperatif terhadap tindakan eksekusi lahan dan rumah yang akan dipergunakan untuk kepentingan yang lebih besar dan kemajuan pembangunan Kota Q geh Surabaya.Q

Siap Berbenah, DPRD Surabaya Akan Revisi Tatib DPRD Surabaya, Bhirawa Carut marut pengaturan tupoksi antar komisi yang ramai dipersoalkan legislator bakal mendapat titik temu. Usulan perubahan tata tertib dewan saat ini sedang diajukan untuk menengahi polemic ini.

Mantan ketua Pansus Tatib ,Adi Sutarwijono alias

Awi mengkau sepakat jika dilakukan revisi Tatib yang kaitannya soal pembagian tugas dan wewenang secara detil di setipa komisi.

“Jika semangatnya untuk memperbaiki kinerja, saya sepakat dan rasanya memang perlu dilakukan, namun untuk merubah Tatib tetap harus menunggu ke-

luarnya Perpu Pemda dan MD3 karena soal Pilkada telah disahkan dan menjadi UU,” ujar Awi. (21/1) Namun demikian, Lanjut Awi, untuk melakukan perubahan Tatib tetap bisa dilakukan dengan membuat surat atau nota kesepakatan kerja antar pimpinan, sambil menunggu keluarnya Perpu.

Seperti yang diberitakan media ini sebelumnya, jika kondisi di lingkungan DPRD Surabaya sepertinya masih terkesan perang dingin antar Komisi, sebab masih terjadi kerancuan soal kewenangan dan tupoksi di setiap komisi dalam kaitannya dengan SKPD Pemkot Surabaya.

Namun Ketua Komisi B

justru melemparkan kritik tajam terhadap sistem manajemen ketua DPRD Surabaya.

Kerancuan tupoksi yang menimbulkan saling klim kewenangan antara komisi A dan komisi C DPRD Surabaya terkait pemanggilan SKPD dan rapat dengan pendapat, belakangan juga mulai diperQ gat soalkan oleh komisi B.Q

Ditegaskan oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini kepada Bhirawa. Menurut Wali Kota Pemkot Surabaya lebih memprioritaskan jalan tidak berbayar di lingkar luar barat dan lingkar luar timur. ‘’Jalan itu dinilai lebih bermanfaat daripada jalan tol yang berbayar,’’ kata Risma. Wali Kota mengungkapkan Pemkot sudah tidak memasukkan jalan tol tengah dalam Perda Rencana Tata Ruang Kota (RTRK).

Kebijakan itu sekaligus menegaskan bahwa pemkot tidak memerlukan lagi jalan tol di tengah kota. ’’Pokoknya di Perda kami sudah tidak ada,’’ tegasnya.

Menurut mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya ini, Pemkot telah berencana mengembangkan kota yang lebih strategis lagi dengan pembangunan jalur lingkar luar barat (JLLB) dan jalur lingkar luar timur (JLLT). ‘’Masing-masing jalan tersebut akan memiliki lebar sekitar 60 meter,’’ katanya. Lokasi jalan lingkar baru ini berada di Surabaya Barat dan Timur.

Bahkan Risma yakin dengan

keberadaan JLLB dan JLLT akan memicu pertumbuhan ekonomi di dua kawasan itu.

Lalu lintas kendaraan juga tidak akan terpecah. ’’Kalau kembali ke tol tengah kota, kepadatan justru akan di tengah,’’ imbuhnya.

Pembangunan JLLT dan JLLB menurut Risma bakal beres pada tahun ini.

Bahkan di JLLB Pemkot mendapat banyak bantuan dari pengembang perumahan. Hampir 80 persen jaringan jalan itu akan dibangun swasta.

Dia mencontohkan pengembang Citra Land dan Pakuwon yang sedang menyelesaikan pembangunan jalan tersebut. ’’Pemkot hanya kebagian sekitar 20 persen saja. Karena itu, saya berani,’’ tambahnya.

Jalan lingkar Surabaya ini merupakan alternatif pengganti tol dalam kota dari Pemkot Surabaya. Risma menyatakan dengan tegas menolak rencana pembangunan tol tengah kota sehingga proyek yang sudah dirancang sejak 2006 itu tak direalisasikan.Q dre

BLH Jatim Prioritaskan Pengawasan Pemprov, Bhirawa Jika tahun sebelumnya, program prioritas Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jatim melangsungkan penegakkan hukum bagi pelanggar lingkungan hidup. Tahun ini, BLH tengah memprioritaskan kebijakan peningkatan pengawasan terhadap lingkungan hidup.

“Kita akan lakukan peningkatan pengawasan lingkungan dan setiap bidang akan melakukannya baik mulai dari pencemaran udara, air, dan tanah, hingga seluruh proses perizinan,” kata Kepala BLH Jatim, Bambang Sadono, Rabu (21/1).

Selain itu, program utama lainnya seperti menjaga daerah aliran sungai (DAS) Brantas juga tetap Bambang Sadono dilakukan terutama menjaga cod/ bod tetap terkendali. Dari tahun ke tahun, Pemprov Jatim melalui BLH Jatim tetap berupaya menurunkan beban pencemaran sungai DAS Brantas.

Seperti diketahui, hingga saat ini masih ada saja industri yang melakukan tindakan pencemaran air sungai.

Kendati sebenarnya saat ini tren pencemaran air sungai tidak hanya didominasi dengan pencemaran limbah industri melainkan limbah domestik.

“Untuk itulah, dari tahun ke tahun, kami mengupayakan adanya pembangunan IPAL (instalasi pengolahan air limbah) komunal. Saat ini masih ada 18 IPAL Komunal yang terbangun, dari kebutuhan yang sebenarnya sebanyak 74 IPAL Komunal,” katanya.

Selain itu, lanjut Bambang, pihaknya akan mengedepankan program yang bersentuhan dengan masyarakat. Diantaranya Program Kampung Iklim (ProKlim), Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Gerakan Penyelamatan Danau (GERMADAN), Perlindungan Mata Air (PERMATA).

Terkait pelaksanaan kegiatan menggunakan dana CSR (corporate social responbility) dalam membantu program lingkungan hidup, Bambang dengan tegas pihaknya tidak akan menggunakan dana CSR. Menurutnya, dana tersebut lebih baik dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. “Selama bisa menggunakan dana APBD atau APBN, ya tetap harus dilaksanakan,’ katanya.

Upaya yang akan dilakukan ke depan, Bambang juga akan menekankan untuk mempertahankan prestasi lingkungan hidup yang telah dilakukan sebelumsebelumnya. “SLHD sudah mendapatkan empat kali berturut-turut, hal ini harus terus dipertahankan,” Q rac tandasnya mantan Inspektur Jawa Timur.Q

Pemkot Gelar Pertemuan Bahas Tragedi AirAsia

Akta Kematian Diterbitkan Setelah Operasi Pencarian Berakhir Tragedi pesawat AirAsia QZ8501 masih menyisakan sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian, utamanya terkait asuransi, transaksi rekening korban, serta hak ahli waris.

Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Rabu (21/ 1) di balai kota. Pertemuan tersebut juga dihadiri perwakilan Basarnas, tim disaster victim identification (DVI) Polda Jatim, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya serta para keluarga korban.

Menurut Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dalam rangka memfasilitasi keluarga korban untuk penanganan asuransi serta pengamanan rekening bank para korban, Pemkot telah mengirimkan surat tertanggal 5 Januari 2015.

Surat tersebut ditujukan pada Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, Asosiasi Asuransi Syari’ah Indonesia, dan Dewan Asuransi Indonesia. Isinya terkait permohonan pengece-

kan data serta fasilitasi klaim asuransi para korban.

Di tanggal yang sama, Pemkot juga berkirim surat kepada PT. Bursa Efek Indonesia dan Bank Indonesia. Pada intinya, Pemkot mengajukan permohonan pengecekan data rekening bank maupun rekening investor dan kepemilikan saham atau produk derivative lainnya atas nama korban.

Data-data tersebut, selain untuk mengantisipasi penyalahgunaan, juga dipakai guna mempermudah koordinasi data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil).

Langkah Pemkot tak berhenti di situ. Pada 15 Januari 2015, Pemkot bersurat kepada Ketua PN Surabaya, memohon fasilitasi perwalian, pengampuan dan penetapan ahli waris dari ke-

luarga korban.

Wali Kota Risma menyatakan, pihaknya tak ingin terburu-buru mengeluarkan akta kematian bagi para korban kecelakan pesawat yang dipiloti Kapten Irianto tersebut. Risma memutuskan menunggu hingga seluruh proses evakuasi selesai. ‘’Ini masalah yang kompleks. Kami tak ingin di kemudian hari ada yang mempermasalahkan hal ini, apalagi menyangkut ahli waris. Oleh karenanya, kami ingin setiap langkah yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,’’ katanya. Wali Kota juga menegaskan bahwa akta kematian akan diproses setelah adanya pernyataan resmi dari tim evakuasi.

Sementara itu Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, Soedi mengatakan dalam pengurusan ahli waris diperlukan beberapa alat bukti meliputi KSK, akta kelahiran, akta perkawinan serta dokumen kependudukan lainnya.

Manakala bukti-bukti dini-

Wali Kota Tri Rismaharini mendengarkan keluh kesah keluarga korban. lai tidak bisa dipertanggung- korban, Direktur Pengawajawabkan, maka permohonan san Bank OJK Kanreg III hak ahli waris bisa ditolak. Jatim, Bali dan Nusa Teng‘’Yang pasti, kami berko- gara, Bambang Widjanarko mitmen akan mengawal hing- menyatakan, pada dasarnya posisi OJK yakni mengawal ga tuntas,’’ terangnya.

Sementara soal asuransi proses pembayaran asuransi

dre/bhirawa

agar dilakukan sesuai hakhak para korban.

Dari hasil pantauan OJK, sebenarnya pihak asuransi sudah merespon secara positif sejak jatuhnya pesawat AirAsia pada 28 Desember

2014. Hanya saja, menurut Bambang, keluarga mungkin masih fokus pada pencarian korban sehingga belum mengurus persyaratan asuransi.

Kendati demikian, dia akan terus memberikan fasilitasi kepada para keluarga korban, yakni dengan membuka layanan informasi.

Sementara soal kejelasan status bunga hutang dan perkreditan milik korban, OJK akan berkoordinasi dengan pihak bank terkait.

Harapannya, ada kebijakan khusus dengan pertimbangan tertentu. ‘’Sebisa mungkin agar bunga cicilan yang semestinya dibayar oleh korban tidak membebani keluarga yang ditinggalkan. Nanti pasti akan kami komunikasikan dengan perbankan,’’ ujarnya.

Pada prinsipnya, kejelasan status korban secara administrasi kependudukan akan menunggu hingga operasi pencarian berakhir.

Beberapa keluarga korban yang hadir di balai kota mempertanyakan, kira-kira kapan proses evakuasi akan Q dre diakhiri.Q

SURABAYA

Kamis Legi 22 JANUARI 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

RAGAM INFO

Tim Pidsus Fokus Periksa LPJ BOS dan BOPDA Surabaya, Bhirawa Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak terus berupaya mengumpulkan bukti tambahan kasus dugaan korupsi dana BOS di salah satu MI (Madrasah Ibtidaiyah) di kawasan Surabaya Utara.

Kali ini tim penyidik pidsus sedang menadalami Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan dana tersebut.

Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak Bayu Setyo Pramono melalui Kasi Datun Dodik Mahendra membenarkan, tim memfokuskan pada pemeriksaan dokumen yang ditelaah di antaranya adalah proposal pengajuan bantuan dan laporan pertanggung jawabannya.

Dodik menuturkan, dua jenis bantuan yang kini dipelototinya, yakni BOS dan Bopda. Di MI yang ia usut, dana BOS dan Bopda dikucurkan selama dua tahun, 2013 dan 2014. Dana Bos berasal dari APBN melalui Kementerian Agama (Kemenag). Sedangkan Bopda didanai oleh Pemkot Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) setempat.

Di tahun 2013, lanjut Dodik, MI yang diusutnya menerima dana hibah BOS sebesar Rp 511.560.000. Setahun kemudian madrasah ini kembali menerima bantuan sebesar Rp 535.960.000. Adapun dana hibah Bopda yang diterima di madrasah dengan 799 siswa itu selama Q bed dua tahun sebesar Rp 568 juta.Q

Hasyim: Usut Tuntas Penembakan Aktivis Anti Korupsi Surabaya, Bhirawa Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) KH Hasyim Muzadi meminta polisi mengusut tuntas kasus penembakan terhadap aktivis antikorupsi asal Bangkalan, Madura, Mathur Husairi yang terjadi pada Selasa (20/1).

“Aksi teror seperti ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus terjadi. Polisi harus segera mengungkapnya,” ujarnya di sela menjenguk korban di lantai 3 IRD RSU dr Soetomo Surabaya, Rabu.

Pihaknya mengaku menyerahkan sepenuhnya terhadap aparat untuk mengungkap kasus ini, termasuk pelaku hingga motif di balik teror tersebut.

Disinggung apakah dirinya akan melapor ke Presiden Joko Widodo dalam kasus ini, Hasyim Muzadi enggan berkomentar dan menegaskan kedatangannya merupakan simpati terhadap korban.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam Malang tersebut disambut sejumlah aktivis, antara lain Sukur (Madura Corruption Watch), Mahmudi (Poros Pemuda Jawa Timur), mantan Ketua DPRD Jatim Fathurrosyid dan mantan Ketua DPRD Surabaya Musyafak Rouf.

Menurut mantan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tersebut, kondisi Mathur sampai saat ini masih tergolek lemah dan belum bisa diajak berbicara karena masih menggunakan bantuan alat Q ant pernafasan di ruang isolasi.Q

Sampaikan Aspirasi Sekitar 50 orang Paguyupan Arek Suroboyo dan Kelompok Masyarakat Jatim unjuk rasa di depan gedung DPRD Jatim jalan Indrapura Surabaya, Rabu (21/1). Aksi mereka untuk menyampaikan aspirasi terkait calon Kapolri yang proposional,kredibel dan berintegitas sesuai perundang-undangan yang berlaku. kepada anggota dewan dan agar disampaikan Presiden Jokowi. trie diana/bhirawa

Program KRPL Diadopsi PBB Pemprov, Bhirawa Program KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) yang dicanangkan Pemprov Jawa Timur sejak akhir 2010 kini mulai diadposi oleh lembaga dunia di bawah naungan PBB, yakni WHO dan Unesco.

KRPL dianggap mampu mengatasi ketahanan pangan, karena masyarakat dapat secara mandiri memenuhi kebutuhan konsumsi dengan bercocok tanam di lahan yang sempit sekalipun.

“KRPL Jatim ini cukup sukses bahkan telah jadi percontohan dan program nasional melalui Kementerian Pertanian. Bahkan, WHO dan Unesco juga ikut mengadopsi juga,” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Jatim, Tutut Herawati saat ditemui, Rabu (21/1).

Ia menuturkan, KRPL ini memliki banyak keunggulan dan manfaat.

Pertama, yakni mendukung kebutuhan ketersediaan pangan tingkat rumah tangga untuk memenuhi kecukupan gizi.

“Jika KRPL dikembangkan di rumah bisa dikonsumsi sendiri untuk tingkat rumah tangga sehingga mengurangi uang belanja rumah tangga. Selain itu menambah penghasilan karena hasil panen bisa berupa sayur mayur dan TOGA (tanaman obat keluarga) berupa empon-empon bisa dijual,” ungkapnya.

Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, tak hanya cocok tanam sayur, tapi juga ternak unggas kecil seperti ayam, bebek dan kelinci serta ikan di kolam kecil. Kalau ternak unggas atau kelinci, kata dia, disesuaikan dengan kultur daerah setempat, seperti di Magetan lebih banyak ternak kelinci karena terkenal dengan makanan

pelatihan hingga selanjutnya bisa dikelola secara mandiri,” ungkapnya.

Kesuksesan KRPL juga merambah ke pasar ritel modern. “Di Tulungagung dan Malang sudah ada KRPL yang bisa menjual hasil panennya ke supermarket berupa sawi, kangkung, bayam, dan lombok. Produknya juga sudah dikemas bagus. Mereka sampai kewalahan penuhi permintaan,” tuturnya.

Keunggulan lain KRPL dikerakan tak hanya digerakkan oleh tingkat rumah tangga saja tapi juga melibatkan Koperasi Wanita (Kopwan) yang digagas pemprov dengan modal Rp 25 juta. “KRPL ini plus-plus karena kopwan dilibatkan. Kopwan ini tidak hanya simpan pinjam. Tapi juga membantu menjualkan hasil panen.

Ini bentuk dari ekonomi kreatif desa yang terus kami kembangkan,” Q rac tukasnya.Q

USAID Jatim Perluas Kerjasama Pendidikan pada 4 Daerah Dinkes Target Tangani 1.000 Kasus Kusta

KPU Siapkan Pemilukada Surabaya, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya melakukan sejumlah persiapan menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Surabaya 2015.

Ketua KPU Surabaya Robiyan Arifin, di Surabaya, Rabu, mengatakan sejumlah persiapan yang dilakukan KPU salah satunya sumber daya manusia yakni menyiapkan panitia penyelenggara kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), dan tempat pemungutan suara (TPS).

“Mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014, pilkada serentak akan dilakukan pada 2015, 2018, dan serentak seluruh Indonesia pada 2020. Kalau di Surabaya pilkada diadakan pada tahun ini,” katanya.

Menurut dia, dalam pilkada nanti hanya ada satu calon. Dimana calon kepala daerah tidak didampingi oleh wakil. “Wakilnya baru ditunjuk jika kepala daerah sudah dilantik,” katanya.

Beberapa tahapan pelaksanaan Pilkada Surabaya, lanjut Robiyan, tahap bakal calon dan tahap calon. Pada tahap balon tidak disyaratkan adanya dukungan partai.

Selain itu, lanjut dia, pada tahap ini akan ada uji publik tentang kelayakan menjadi calon. Artinya, setiap calon harus mengikuti tahapan bakal calon karena pada tahapan ini, KPU memiliki kewenengan untuk menentukan lolos Q gat tidaknya menjadi calon.Q

khas sate kelinci.

Sedangkan ternak ikan dilakukan dengan membuat kolam kecil dengan menggunakan terpal berukuran 3x4 meter diisi ikan lele dan nila. Bahkan yang tak miliki lahan terlalu luas bisa menggunakan drum atau tong yang dilubangi.

“Ikan ini tiap tiga bulan sekali bisa panen dan kalau dikonsumsi sendiri pasti lebih dari cukup, bahkan banyak juga yang dijual unutk tambah penghasilan,” ujarnya.

Menurutnya, semua tanaman yang dikembangkan melalui KRPL ini berbasis organic dengan membuat pupuk kompos sendiri. Untuk pembiayaan sebagian besar masih didanai Pemprov Jatim.

“Modal pembuatan KRPL hingga peralatan dan memberikan bibit awalnya diberikan bantuan Pemprov Jatim selama 6 bulan. Kami juga beri

riq/bhirawa

Kegiatan sosialisasi USAID Jatim di Kota Batu sebagai mitra untuk memajukan pendidikan.

Surabaya, Bhirawa Untuk mewujudkan komitmen dengan pemerintah daerah memajukan pendidikan USAID Prioritas Jatim menambah empat wilayah baru untuk memenuhi kuota nasional di kabupaten/kota yakni Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan dan Kota Batu.

“Empat kabupaten/kota Jatim telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi mitra USAID hingga 2017, mereka juga telah menyediakan dana diseminasi khusus untuk mengembangkan program USAID di wilayahnya masing-masing,” ungkap Koordinator USAID Prioritas Jatim, Silvana Erlina, Rabu (21/1).

Sementara kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi (13 Januari), Jombang (14 Januari), dan Batu (16 Januari) sedangkan sosialisasi Kabupaten Lamongan dilakukan pada 28 Januari mendatang.

“Untuk tahap awal, empat kabupaten/kota telah bersamasama dengan USAID menyusun kerangka acuan kerja sama (KAK). Saat ini empat kabupaten/kota telah memilih kecamatan dan calon sekolah yang akan dijadikan mitra,” ujarnya.

Selain itu empat kabupaten/ kota tersebut juga telah mengadakan pertemuan antara calon sekolah mitra dan telah memilih fasilitator daerah (Fasda) sebanyak 15 orang untuk SD/MI dan 15 orang SMP/MTs. “Fasda yang terpilih merupakan putra/putri daerah yang memiliki pengalaman yang mumpuni dalam melatih atau memfasilitasi pelatihan. Nantinya mereka akan menjadi asset daerah dalam pengembangan pendidikan di wilayahnya masing-masing,” jelas Sil Q riq vana.Q

Dugaan Penyelewengan Proyek Pembangunan Mes Santri

Surat Resmi Penyidikan Tak Wajib Disampaikan Kejati Jatim, Bhirawa Setelah penyitaan berkas dokumen kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung santri di kantor Kanwil Kementerian Agama Jatim Senin (19/1) lalu, sampai saat ini pihak Kejati belum menyampaikan surat pemberitahuan penyidikan. Pihak Kejati Jatim menegaskan hal tersebut memang tidak wajib dilakukan, baru setelah pemeriksaan saksi surat terkait wajib untuk dikirimkan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto menyatakan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (sprindik) merupakan konsumsi penyidik. Sementara Kemenag Jatim dipastikan tidak akan menerima pemberitahuan terkait penaikan status dari penyelidikan ke penyidikan.

Surat tembusan dari Kejati, lanjut Romy, akan diberikan ke Kepala Kemenag Jatim pada saat ada pemanggilan pejabat Kemenag oleh penyidik Kejaksaan. “Kalau penyidik butuh keterangan dari pejabat Kemenag, baik menjadi saksi maupun tersangka, pastilah kami akan mengirimkan surat pemanggilan kepada yang bersangkutan,” kata Romy kepada Bhirawa, Rabu (21/1).

Terkait perkembangan penyidikan kasus ini, mantan Kasi Eksekusi dan Eksaminasi di Kejati Jambi ini menjelaskan, saat ini penyidikan masih memeriksa dokumen-dokumen yang disita dari Kantor Kemenag Jatim, Senin (19/1) lalu.

Mengenai tambahan tersangka, Romy mengaku tersangka masih sama seperti yang dijelaskan Q bed Kajati Jatim Elvis Johnny.Q

Pemprov, Bhirawa Dinas kesehatan jatim melakukan tindakan untuk memperkecil penularan penyakit kusta. Ditargetkan tahun ini tertangani 1000 penderita kusta hingga memperkecil jumlah penderita yang totalnya sampai 7000 orang.

Salah satu langkah yang bakal diambil dinkes adalah dengan memperkuat petugas kusta di Puskesmas untuk mencari penderita kusta dan memberikan obat rifampisin kepada 20 orang yang sering berkomunikasi dengan penderita. ‘’Saya yakin dengan penguatan petugas kusta dan pemberian obat rifampisin jumlah kasus kusta baru di Jatim akan turun dari 4000 kasus di tahun 2014 menjadi 3000 kasus baru di tahun 2015. Saya optimis Jatim bebas atau eliminasi kusta tahun 2017,’ ujar Kepala Dinkes Jatim dr Harsono, Harsono mengatakan, pemberantasan penyakit kusta cukup sulit dikarenakan banyak dari penderita tidak melaporkan penyakitnya ke ruamh sakit, Puskesmas atau juru kusta. banyak dari penderita ditemukan ketika juru kusta mencari penderita di rumah-rumah. Jika penderita tidak melaporkan maka pengobatan kepada penderita akan sulit karena juru kusta akan sulit memberikan obat kusta.

Selain itu penyebab lainnya yang membuat kusta sulit dihilangkan karena masih ada stigma negatif dari masyarakat kepada penderita. Banyak penderita dikucilkan karena orang-orang di sekitar mereka takut tertular penyakit kulit yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium Leprae.

Namun, masyarakat perlu mengetahui bahwa, penyakit kusta tergolong penyakit menular yang sulit menular.

Penyakit yang disebabkan kuman mycobacterium lepra yang mirip dengan kuman penyebab TBC ini, tidak mudah ditularkan melalui kontak singkat dengan penderita.

“Untuk kuman penyakit bisa menular, harus ada kontak erat. Misalnya kontak antara orang tua dan anak yang hidup bersama,” katanya.

Fakta bahwa kebanyakan kusta menular di antara anggota keluarga, membuat orang berpikir bahwa kusta adalah, penyakit menurun. Namun mitos itu tidaklah benar. Bahkan, jika dianalogikan, dari 100 orang yang terpapar kuman kusta, 95 persen orang akan cukup memiliki kekebalan untuk melawan kuman dan hanya akan ada 2 persen yang akan membutuhkan pengobatan.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan eliminasi kusta pada semua provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia pada 2019 mendatang. Namun, hingga kini 14 provinsi di Indonesia belum capai tahap eliminasi kusta.

“Kami sebut tahap eliminasi apabila jumlah kasus barunya sangat rendah,” kata Direktur Pengendalian Penyakit Q dna Menular Langsung Kemenkes Sigit Priohutomo.Q

Nekat Buka Segel, Tempat Hiburan di Surabaya Timur Dirazia Setelah disegel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya beberapa Minggu lalu, Kafe Top One dan Lanting yang terletak di Surabaya timur nekat buka. Sebagai penegak Perda, petugas akhirnya kembali merazia dan menyuruh pemilik kafe untuk menutup kembali.

Dari pantauan Bhirawa di lokasi, Selasa (20/1) sekitar pukul 23.00 WIB petugas Satpol PP yang dipimpin Kasi Penindakan Joko Wiyono mendatangi kedua kafe yang terbilang bandel. Meski terkesan tidak ada persiapan dalam melakukan operasi di tempat hiburan, Satpol PP Surabaya menginstruksikan kepada pemilik kafe segera menu-

tupnya tanpa ada sticker pelanggaran.

Alhasil, puluhan wanita penghibur yang berada di dalam kafe Top One satu persatu keluar meninggalkan tempatnya bekerja. Dengan menutup wajahnya, akhirnya puluhan wanita berparas cantik ini pergi dengan menggunakan motornya. Selain itu, botol miras yang di tata di meja kafe dikemasi kembali

oleh pekerja kafe.

“Ini perintah mendadak dari pak Kasat (Irvan Widyanto) untuk kembali mendatangi kafe Top One dan kafe Lanting yang terletak di Surabaya timur. kedua kafe ini memang nekat buka lagi setelah disegel beberapa hari yang lalu. Jadi kami gak siap untuk melakukan penyegelan dan hanya menutup saja,” terang Joko Wiyono ketika ditemui Bhirawa saat mendatangi kafe Top One yang terletak di Jalan Kenjeran, Selasa (20/1) malam.

Pengamatan Bhirawa, memang sebelumnya kafe yang terletak di Jalan Kenjeran ini sudah beberapa hari

tutup lantaran disegel Satpol PP Surabaya karena izin yang tertera tidak sesuai.

Terpisah, ketika Bhirawa menghubungi pemilik kafe Top One, Edi mengatakan, saat disegelnya Satpol PP Kota Surabaya kafe Top One dikelola oleh orang lain.

Dengan kejadian seperti itu, Edi akan kembali mengelolanya dan memastikan akan dibuka kembali.

“Terkait izin sudah tak serahkan dan secepatnya akan saya buka lagi, karena waktu itu sudah di sidang di PN (Pengadilan Negeri) Surabaya. Dan berharap nanti malam akan saya buka lagi,” Q geh singkatnya.Q

Puluhan wanita penghibur di kafe Top One Jalan Kenjeran ‘kelimpungan’ saat di razia petugas Satpol PP Kota Surabaya, Selasa (20/1) malam.

geh/bhirawa

OPINI

4 Tajuk

Perppu Segera Direvisi DPR-RI secara akalamasi telah mengesahkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang).

Bahkan dua Perppu sekaligus, yang masing-masing ditandatangi oleh (matan presiden) SBY dan presiden Jokowi. Selama ini kedua Perppu telah menguras perhatian publik, menjadi “barometer” demokrasi di Indonesia. Dua kelompok besar di DPR (KIH dan KMP) seolah-olah larut menjadi satu aliran keyakinan demokrasi.

Kedua Perppu, adalah Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pilkada secara langsung, sebagai pengganti UU Nomor 22 tahun 2014.Serta Perppu Nomor 2 tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan Perppu Nomor 1 tahun 2014, berarti pilkada (gubernur serta bupati dan walikota) akan dilaksanakan secara langsung melalui coblosan oleh rakyat.Sedangkan Perppu Nomor 2 tahun 2014 menghapus tugas DPRD sebagai pemilih Gubernur serta Bupati dan Walikota.

Fraksi-fraksi di DPR-RI hanya mengusulkan revisi beberapa klausul pengaturan sebelum disahkan menjadi UU (undang-undang). Terutama UU Nomor 22 tahun 2014 tentang Pilkada. Revisi haruslah secepatnya agar tidak mengganggu jadwal pelaksanaan pilkada di seluruh Indonesia yang akan dilakukan serentak pada tahun 2015.

Sebagaimana pasal 201, diamanatkan pelaksanaan pilkada (Gubernur sera Bupati dan Walikota) pada tahun 2015.

Tidak tanggung-tanggung akan terdapat 204 pilkada di Indonesia.Revisi terhadap UU Pilkada juga diperlukan untuk menetapkan calon kepala daerah. Apakah tetap bersama pasangan (wakil kepala daerah), atau calon tanpa pasangan. Ada wacana calon kepala daerah maju pilkada sendiri. Setelah terpilih baru akan mengangkat pasangannya (wakil kepala daerah). Juga terdapat wacana suatu daerah bisa memiliki wakil kepala daerah lebih dari satu orang.

DPR bukan hanya aklamasi mengesahkan Perppu tentang Pilkada langsung. Melainkan juga mengesahkan Perppu Nomor 2 tahun 2014. Yakni sebagai revisi terhadap UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dua UU memang saling bertautan. Yakni, manakala Pilkada dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, berarti harus pula merevisi UU tentang Pemerintahan Daerah. Karena di dalam UU Nomor 23 tahun 2014 terdapat tugas dan kewenangan DPRD. Dalam UU tentang Pemerintahan Daerah pasal 101 ayat (1), terdapat fungsi DPRD Propinsi, diantaranya memilih Gubernur (Kepala Daerah). Inilah yang dihapus melalui Perppu Nomor 2. Begitu pula pasal 154 ayat (1) terdapat fungsi DPRD Kabupaten dan Kota, diantaranya memilih Bupati atau Walikota di daerahnya. Pasal 154 wajib direvisi. Sehingga fungsi DPRD (propinsi maupun kabupaten dan kota) dikembalikan analog dengan fungsi DPR-RI, sebagaimana diatur dalam UUD pasal 20A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Pengesahan dua Perppu, merupakan respons terhadap dinamika politik. Sebenarnya merupakan kinerja in-effisiensi DPR-RI periode lalu (2009-2014), sebagai show of power (gagah-gagahan) antar-kelompok. Juga disebabkan walk-out-nya fraksi Partai Demokrat (F-PD).

Andai saat itu F-PD tidak walk-out, dan medukung opsi langsung (oleh rakyat) pastilah tidak perlu ada Perppu.

Lebih lagi alasan penerbitan Perppu (kegentingan memaksa) tidak pernah terjadi.

Sejak F-PD walk-out, ribuan komentar muncul di media sosial (BBM, facebook, twitter, instagram, dll). Isi komentar mayoritas memojokkan sikap F-PD. Juga menyudutkan presiden SBY sebagai Ketua Umum PD (saat itu sedang melawat ke luar negeri). Pemojokan SBY itu wajar. Sebab, andai seluruh anggota fraksi Partai Demokrat langsung bersikap mendukung, maka pilkada langsung tidak akan keok di DPR. Tetapi Perppu memang hak presiden. Walau terdapat fatsoen lain yang harus dijawab, sehubungan dengan pe-makna-an frasa “kegentingan yang memaksa.” Sebagaimana UUD pasal 22 ayat (1) menyatakan, “Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.” 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Musibah Pesawat Jangan Terulang Lagi !

SAYA sangat prihatin sekali dengan musibah kecelakaan hilangnya pesawat Airbus 320 milik maskapai AirAsia Indonesia dengan nomor penerbangan QZ8501. Semoga kejadian serupa tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Untuk itu, perusahaan pengelola jasa penerbangan penumpang tidak boleh hanya mengejar keutungan dan mengabaikan keselamatan konsumennya. Kasus pesawat terbang AirAsia harus menjadi pelajaran berharga bagi perusahaan jasa penerbangan maupun pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, yang memberikan ijin terbang.

Pengawasan harus lebih ketat dalam pemberian ijin terbang. Ketika persyaratan terbang belum lengkap, maka harus tegas dan tidak diijinkan terbang. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, izin penerbangan luar negeri AirAsia periode musim dingin 2014/2015 rute SurabayaSingapura untuk jadwal Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu.

Namun, dalam pelaksanaannya, jadwal terbang AirAsia adalah Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Jadi, akan diteliti mengapa izin berbeda dengan pelaksanaannya. Mestinya kalau tak cocok harinya dan mau melakukan perubahan hari operasi, AirAsia harus balik mengajukan permohonan perubahan hari operasi ke Ditjen Perhubungan Udara.

Saya menyarankan agar Kemenhub membangun sistem yang membuat izin terbang menjadi lebih transparan. Sistem yang transparan akan membuat tidak ada lagi peluang atau celah dalam ranah izin penerbangan yang justru menimbulkan kecurigaan atau berpotensi mengancam keselamatan.

Ketika ada persaingan di bandara-bandara utama pada jam sibuk, patut diduga alokasi itu menjadi barang dagangan. Tapi, memang sulit dibuktikan apabila tak tertangkap tangan.

Pribadi Santoso Utomo pribadisantosoutomo@gmail.com

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Kamis Legi, 22 JANUARI 2015

Finlandia dan Budaya Guru pada kepentingan dan imbalan materi atau karir.

Hingga 1960-an, tingkat pencapaian pendidikan di Finlandia masih terhidung rendah. Sebagai gambaran, ketika pada 1952 Finlandia semua pada 1922, menjadi tuan rumah masyarakat FinlandOlimpiade Musim Paia sudah lebih dahuOleh : nas –untuk pertama lu memahami bahwa Eko Prasetyo dan terakhir kalinya– tanpa menjadi tersembilan di antara pelajar dan memiliki sepuluh orang dewasa pengetahuan umum Finlandia hanya menyelesaikan yang luas akan sulit memenuhi 7–9 tahun pendidikan dasar. aspirasi hidup mereka. Sebelum Gelar dari universitas dipandang persekolahan publik yang formal sebagai pencapaian luar biasa di mulai tersebar luas pada 1860Finlandia ketika itu (Sahlberg, an, sejak abad ke-17 penyemaian 2010a). dibandingkan dengan literasi publik adalah tanggung negara-negara lain, tingkat penjawab para pendeta dan kelompok didikan Finlandia dekat dengan keagamaan Finlandia.

Malaysia atau Peru dan secara Sekolah-sekolah katekis mesignifikan tertinggal dari negaranawarkan pendidikan literasi negara tetangganya –Denmark, awal berorientasi keagamaan

Pemerintah melalui Mendikbud Anies Baswedan menyatakan serius meningkatkan kualitas guru sebagai kunci kemajuan pendidikan. Nah, selama ini yang menjadi sorotan adalah budaya guru yang dianggap belum mampu mengatasi persoalan kualitas dan pemerataan pendidikan di tanah air.

K

etika Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di daerah-daerah, barangkali Finlandia bisa dijadikan salah satu acuan. Sebab, sistem pendidikan Finlandia menempati deretan terbaik karena sekolah terpadu sembilan tahun (peruskoulu) untuk semua anak, kurikulum modern yang berfokus pada pembelajaran, perhatian sistematis kepada siswa-siswa berkebutuhan khusus yang beragam, serta otonomi lokal dan tanggung jawab bersama.

Finlandia diakui menjadi salah satu kiblat pendidikan terbaik di dunia. Model pendidikan di Finlandia memiliki keunggulan karena lebih menekankan pada kemampuan kreatif dan inovasi.

Sebagaimana dijelaskan Haidar Bagir (2014:14), hal ini didasarkan pada model belajar yang berorientasi membangkitkan rasa ingin tahu dan ”menyalakan” momen a-ha serta kemampuan belajar mandiri siswa.

Keunggulan lainnya, meski seperti di mana pun di seluruh dunia selalu ada kesenjangan penguasaan kekayaan, Finlandia dikenal sebagai negara yang bertengger di puncak daftar negara-negara dengan indeks kebahagiaan tertinggi.

Warga Finlandia memang dicatat memberikan nilai penting pada faktor-faktor yang mendukung terciptanya lingkungan hidup yang kondusif bagi berkembangnya kebahagiaan: kesehatan, pendidikan, kualitas hidup, pemerataan ekonomi, dan sebagainya.

Budaya Guru Pakar pendidikan Finlandia dan internasional Pasi Sahlberg menegaskan bahwa kunci maju atau tidaknya pendidikan terletak pada gurunya (2014:160).

Pendidik an senantiasa menjadi bagian integral kultur dan masyarakat Finlandia. Meski akses ke pendidikan dasar enam tahun secara hukum baru menjadi hak dan kewajiban untuk

S

Pakar pendidikan Finlandia dan internasional Pasi Sahlberg menegaskan bahwa kunci maju atau tidaknya pendidikan terletak pada gurunya (2014:160). Pendidikan senantiasa menjadi bagian integral kultur dan masyarakat Finlandia.

Meski akses ke pendidikan dasar enam tahun secara hukum baru menjadi hak dan kewajiban untuk semua pada 1922, masyarakat Finlandia sudah lebih dahulu memahami bahwa tanpa menjadi terpelajar dan memiliki pengetahuan umum yang luas akan sulit memenuhi aspirasi hidup mereka. di sekolah Minggu dan sekolah keliling di desa-desa terpencil di Finlandia. Sudah menjadi tradisi bahwa kemampuan membaca dan menulis kedua mempelai menjadi syarat pernikahan di gereja.

Karena itu, menjadi terpelajar menandai masuknya seseorang ke pintu kedewasaan dengan segala hak dan kewajibannya.

Sejalan dengan mulai meluasnya sistem sekolah publik di Finlandia pada awal abad ke-20, guru juga mulai mengemban tanggung jawab ini. Terutama karena status sosial mereka yang tinggi, guru menikmati penghormatan tinggi dan juga kepercayaan tanpa tandingan. Sesungguhnya, orangorang Finlandia tetap memandang guru sebagai profesi prestisius dan mulia –sejajar dengan dokter, pengacara, dan ekonom– lebih karena sebab-sebab moral dari-

Norwegia, dan Swedia.

Pada 1960-an, guru-guru SD masih dipersiapkan di seminarseminar pendidikan guru selama 2 atau 3 tahun, bukan oleh lembaga akademik, melainkan oleh unitunit yang menawarkan pelatihan singkat praktik mengajar. Salah seorang yang lulus seminar penyiapan guru pada akhir decade 1950-an adalah Martti Ahtisaari.

Ia meniti karir dari guru SD, lalu menjadi diplomat internasional dan presiden Finlandia (1994– 2000) sampai menjadi pemenang Hadiah Nobel untuk perdamaian dan juru damai global terpuji.

Sekarang, ketika merayakan pencapaian pendidikannya, Finlandia secara terbuka mengakui betapa berharganya guru-gurunya dan secara implisit mempercayai wawasan dan penilaian mereka tentang persekolahan.

Secara gambling, tanpa guruguru hebat dan sistem pendidikan guru yang modern, tidaklah mungkin Finlandia mencapai reputasi pendidikan internasional seperti sekarang ini.

Sistem pendidikan Finlandia secara khas berbeda dengan pendidikan public di Amerika Serikat, Kanada, ataupun Inggris. Sejumlah perbedaan erat terkait dengan kinerja guru.

Contohnya, pendidikan Finlandia tidak mengenal pengawasan sekolah yang ketat. Tidak ada pula ujian terstandar eksternal bagi siswa untuk memberi tahu public tentang kinerja sekolah atau efektivitas guru. Guru memiliki otonomi professional untuk membuat kurikulum dan rencana kerja sendiri berbasis sekolah.

Semua pendidikan di Finlandia dibiayai publik dan tidak ada penarikan biaya di sekolah atau universitas.

Guru sebagai profesi terkait erat dengan pemeliharaan kultur nasional Finlandia dan pembangunan masyarakat yang terbuka dan multikultural. Sesungguhnya, salah satu tujuan persekolahan formal adalah mewariskan pustaka, nilai-nilai, dan aspirasi kultural dari satu generasi ke generasi berikutnya. Guru, menurut pendapat mereka sendiri dalam Sahlberg (2014:163), adalah pemain kunci dalam membangun masyarakat berkesejahteraan Finlandia. Yang terutama, budaya literasi adalah tulang punggung kultur Finlandia sehingga menjadikan negara ini salah satu yang pendidikannya terbaik di dunia.

Sementara itu, saat ini dunia pendidikan di Indonesia tengah hangat dalam isu faktual tentang kebijakan hijrah dari kurikulum 2013 ke kurikulum 2006 serta prokontra e-sabak (e-book) untuk para pelajar. Belum lagi masalah evaluasi ujian nasional. Kita semua tentu sadar dan sepakat bahwa kunci keberhasilan pendidikan terletak pada guru. Sebagaimana kisah inspiratif pendidikan di Finlandia, kita tak perlu sungkan untuk mengadopsi pola pengembangan budaya guru untuk mengangkat kualitas pendidikan di tanah air.

Belum terlambat.

Aktivis Ikatan Guru Indonesia, mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Unitomo Surabaya

Dilematika Perjalanan Dinas Sistem at Cost

ebagai PNS tentu sering melakukan perjalanan dinas. Sesuai dengan namanya perjalanan dinas dilakukan dalam rangka tugas kedinasan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi satuan kerja masing-masing. Mungkin ada yang sangat sering melakukan perjalanan dinas sehingga frekwensi kehadirannya di kantor sangat sedikit sekali alias keberadaannya lebih banyak di luar kantor. Untuk pegawai yang seperti ini cocoknya diberi gelar “Jelajah Nusantara” karena seringnya menjelajahi pelosok nusantara dalam perjalanan dinas.

Atau bisa juga diberi gelar “Bejo lagi mumpun” karena gak pernah pulang-pulang.

Di masa yang lalu, Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara telah mengeluarkan Ketentuan perjalanan dinas dengan sistem “Lumpsum” sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/ KMK.02/2000 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

Namun, karena adanya kelemahan sistem lumpsum tersebut di atas Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan menteri keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, yang kemudian diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 / PMK.05/2007 dan terakhir melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.05/2008.

Kemudian dengan UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN. Tugas seorang Aparatur Sipil Negara di era Pemerintahan baru, dalam menghadapi AFTA 2015 dan seterus tentunya sangat berat dan penuh tantangan, apalagi dalam mengangkat produk-produk yang diunggulkan di daerah, sebagai salah satu pengungkit

kearifan lokal daerah, an tersebut sangat hal tersebut terjadi delematis, ibarat karena dalam disemimengayuh tidak kenasi baik ke daerah sampaian, bertugas maupun ke kementetetapi tidak ikhlas rian terkait dimungdijalani, dimana kinkan adanya unsurbiaya perjalanan diunsur koordinasi yang nas yang diberikan berupa, uang harian dijalankan, dengan membutuhkan peryang meliputi uang jalanan dinas yang makan, uang saku, Oleh cukup. dan transport lokal, M. Amir. HT Perjalanan dinas biaya penginapan, sistem at Cost di era sewa kendaraan dasekarang ini cukup lam kota. berat dilaksanakan yang sifat Uang Harian yang diberikan pengeluarannya harus rill sesuai berdasarkan Peraturan Menteri perencanaan dan peruntuan-nya, Keuangan ini diberikan untuk namun yang menjadi dilema jumdigunakan sebagai uang makan, lah waktu dan besarannya yang uang saku dan transport lokal. kadangkala tidak realitis sesuai Besarnya tergantung daerah dengan kegunaannya. Misalnya tujuan perjalanan dinas. Penggusaja seorang ASN daerah tugas naannya memerlukan bukti perdi kabupaten Pacitan yang ditanggungjawaban. Uang tersebut tugasi ke Jakarta dalam rangka bebas mau dibelanjakan atau berkoordinasi untuk pelaksanaan tidak tetapi harus dibuktikan pameran di luar negeri baik dadengan bukti-bukti. Uang harian lam negeri, yang tidak lain untuk diberikan sesuai dengan jumlah mengangkat produk unggulan hari perjalanan dinas. berbasis kearifan lokal, menjadi Namun, kalau seandainya dilema dengan uang perjalanan pegawai yang melakukan persebesar Rp.700.000,00- (tujuh jalanan dinas pulang lebih awal ratus ribu rupiah), plus tiket dari hari yang tertera dalam pesawat PP yang sudah disesurat tugas maka pejabat yang diakan, namun penggunaan uang bersangkutan harus mengemtranspor tujuh ratus ribu rupiah balikan uang harian tersebut. ini, sangat susah disiasati secara Hal ini dapat dibuktikan dengan rill, perjalanan dari Pacitan ke tanggal yang tertera dalam tiket bandara juanda, plus makan/ pergi dan pulang pejabat yang minun di bandara, dari bandara bersangkutan. Selain itu Uang soekarno-hatta, menuju ke keharian ini juga diberikan secara mentrian terkait, apalagi kalau lupmsum. Mengapa? Setiap orang lokasi koordinasinya sampai ke berbeda dalam mempergunakan Bogor, ya tentu nombo dari uang uang harian tersebut. saku ASN yang ditugasi, dengan Secara normal uang harian demikian banyak ASN yang tersebut dapat mencukupi keditugasi sekarang ini, menolak butuhan pegawai yang melakuke luar kantor, bahkan tidak kan perjalanan dinas untuk ada lagi yang bergelar “Jelajah memenuhi kebutuhan sehariNusantara”. harinya. Dengan asumsi bahwa Dalam Peraturan Menteri sarapan pagi akan diperoleh dari Keuangan yang terakhir ini, hotel tempat menginap maka sistem perjalanan dinas yang uang tersebut praktis dipergunamenggunakan sistem lumpsum kan untuk memenuhi kebutuhan diubah menjadi kombinasi antara makan siang dan makan malam Lumpsum dan at Cost. Perubahditambah keperluan pribadi dan

transport lokal setelah berada di tempat tujuan. Tetapi mungkin saja ada yang sangat konsumtif sehingga uang harian tersebut tidak mencukupi, sehingga pegawai yang bersangkutan harus mengeluarkan kocek pribadinya.

Oleh karena itulah mengapa untuk uang harian ini diberikan secara lumpsum, karena setiap orang tidak sama pola konsumsinya. Jadi keputusan diserahkan kepada mereka yang melaksanakan perjalanan dinas, apakah mau berhemat atau menghabiskan uang harian yang diperolehnya.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya perjalanan dinas, batas tertinggi biaya penginapan tersebut dibedakan antara provinsi dan kelas kamar hotelnya. Bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas bersamaan dalam satu group tetapi berbeda tingkat perjalanan dinas, dapat menginap pada hotel yang sama tetapi harus tetap memperhatikan plafond anggaran untuk masing-masing tingkatan.

Pemberian uang penginapan ini dilakukan secara at cost, yaitu sesuai dengan bukti yang dikeluarkan.

Biaya transportasi adalah biaya yang dikeluarkan seseorang yang melakukan perjalanan dinas mulai dari tempat kedudukan menuju alat transportasi utama (misalnya Bandara) lalu dari Bandara sampai ke kota tempat tujuan. Untuk biaya transportasi ini diberikan dengan sistem at Cost. Standar biaya transportasi yang diberlakukan disesuaikan dengan tingkat perjalanan dinas.

Apakah dengan sistem at Cost ini hubungan pusat dan daerah agak renggang, ya perlu disimak ferkwensi koordinasi dan hasil yang bisa dibandingkan, sebelum dan sesudah sistem at Cost diterapkan.

Peneliti Kabijakan Publik Balitbang Provinsi Jatim

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Legi 22 JANUARI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Bupati Minta Angkutan Peziarah Malik Ibrahim Siap Gresik, Bhirawa Sebelum terminal peziarah makam Maulana Malik Ibrahim di Lumpur, Kec Gresik diresmikan pada 27 Februari 2015 mendatang. Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto berharap angkutan umum semi massal untuk peziarah sudah disiapkan.

Hal inilah yang kini tengah diupayakan bupati dengan pihak Perum Damri.

Angkutan semi massal untuk peziarah makam Maulana Malik Ibrahim yang diinginkan Bupati itu bukannya sekelas bis atau bis mini. ‘’Kalau bisa dibawah bis mini dengan kapasitas penumpang sekitar 20 orang,’’ ujar bupati kepada GM Damri Cabang Surabaya, Purwanto di halaman Kantor Bupati Gresik, Rabu (21/1).

Kendaraan yang diinginkan Bupati untuk angkutan peziarah dari terminal ke Makam Malik Ibrahim seperti yang ada di Candi Borobudur. ‘’Kendaraannya kecil, lebih kecil dari bis mini. Kalau kendaraan terlalu besar maka sulit untuk melewati jalur menuju makam,’’ ujar Bupati.

Bupati minta agar armada itu disiapkan pada 20 Pebruari 2015 sebelum pelaksanaan peresmian terminal tanggal 27 Pebruari 2015 mendatang.

Kepada Purwanto, bupati berharap, agar mengupayakan kendaraan itu sebaik-baiknya. ‘’Kami sepeserpun tak menginginkan keuntungan dari operasional angkutan itu. Yang penting masyarakat peziarah senang, tak ada kemacetan dan kesemrawutan dan masyarakat semuanya senang dan sejahtera,’’ ungkap bupati. Q eri

Aklamasi, Golkar Pastikan Usung Bupati MKP Kab Mojokerto, Bhirawa Partai Golkar Kab Mojokerto akhirnya menambah daftar panjang partai besar yang mengusung Mustofa Kamal Pasa (MKP) pada Pilbup 2015 mendatang. Dukungan Partai berlambang pohon beringin ini muncul secara aklamasi dalam rapat pleno Pengurus Harian DPD, Dewan Pertimbangan serta Pengurus Kecamatan (PK).

Ketua DPD Golkar Kab Mojokerto, Subandi, usai rapat pleno menjelaskan, keputusan DPD mengusung MKP sebagai calon tunggal sudah final. Daftar hadir rapat pleno hari ini dilampirkan dalam surat permohonan rekom kepada DPP yang dikirim lewat DPD Jatim.

Subandi menjelaskan, rapat pleno yang digelar kemarin hanya sebagai forum penegasan dan legalitas saja. Karena sebelumnya sudah melakukan

lobi ke DPD Jatim dan DPP di Jakarta. ‘’Setelah menerima surat lamaran dari MKP, saya langsung komunikasi dengan DPD dan DPP. Secara lisan sudah disetujui kita usung MKP. Dan forum ini merupakan tahapan untuk melegalkan dukungan untuk MKP,’’ tandas pria yang juga Wakil Ketua DPRD Kab Mojokerto ini.

Dalam rapat pleno kemarin di Kantor DPD Golkar berlangung hanya sekitar satu

kariyadi/bhirawa

Subandi jam. Usai Subandi memberikan pemaparan, disambut reaksi sejumlah Ketua PK. Namun sebagian besar PK tak ada yang menolak secara keras rencana Golkar mengusung MKP. Dengan dukungan Partai Golkar ini, akhirnya Empat Partai Politik (Parpol) besar

dipastikan mendukung pencalonan Inchumbent MKP dalam running Pilbup Mojokerto2015 -2020.

Keempat Parpol itu yakni PPP, Golkar dan Partai Demokrat serta PAN.Bupati MKP mengucapkan terima kasih kepada semua Parpol yang mencaonkan dirinya. ‘’Jika saya kembali memimpin Kab Mojokerto dua periode, citacita saya ingin memindahkan keramaian Surabaya ke Kab Mojokerto,’’ tegasnya.

Sebelumnya Bupati MKP melamar Partai Golkar untuk dijadikan kendaraan dalam Pilbup kali ini. Bupati MKP mengirim surat permohonan untuk dicalonkan Golkar dalam bursa Pilbup periode 2015 - 2020 mendatang. Surat per-

Kurir SS Dihukum Lima Tahun Penjara Gresik, Bhirawa Dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadadilan Negeri (PN) Gresik yang diketuai Krisnugroho Sripratomo SH, menjatuhkan pidana penjara lima tahun, denda Rp1 miliar, subsider kurungan selama dua bulan, kepada terdakwa Muhamad Abdul Qodir alias Gimin (32) warga Desa Palbunan, Kec Jetis, Mojokerto.

Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim comform atau sesuai dengan tuntutan jaksa tapi berbeda pada denda yang dijatuhkan. Dalam tuntutannya Jaksa Penuntut Umum (JPU), Sukisno SH, meminta agar terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun, denda Rp800 juta, subside kurungan dua bulan. Atas putusan majelis hakim itu jaksa menyatakan terima, karena sudah sesuai tuntutan yang diberikan pada terdakwa.

Dalam amar putusannya majelis hakim menyatakan, terdakwa terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, memiliki dan menjual narkotika golongan I Jenis SS seberat 25.9 gram. ‘’Terdakwa terbukti melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dari keterangan saksi yang dihadirkan di pengadilan bahwa SS itu diperoleh terdakwa di daerah Sepanjang, Sidoarjo. Kemudian SS itu dijual kembali oleh terdakwa di daerah Gresik,’’ kata Krisnugroho saat membacakan amar putusan.

Kejadian itu, terjadi pada Hari Rabu 17 September 2014, sekitar pukul 20.30 WIB. Petugas dari Ditreskoba Polda Jatim menyaru menjadi pembeli, lalu menghubungi terdakwa untuk memesan SS lalu diajak ketemuan di Jl Raya Wringin Anom. Ketika terdakwa datang, petugas lalu meringkus terdakwa dengan barang bukti dua bungkus plastik berisi SS dengan berat total 25.9 gram.Q kim

mohonan itu ditujukan kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar ini, dikirimkan Bupati MKP seminggu lalu.

Sesuai Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah calon bupati diusung Parpol, dengan ketentuan minimal 10 kursi parlemen atau 20% dari suara sah partai yang duduk di DPRD. Dalam Pemilihan Legislatif kemarin, Partai berlambang pohon beringin ini memiliki enam kursi di DPRD Kab Mojokerto. Jika empat kursi di parlemen juga menyatakan siap mengusung MKP maka sudah cukup dijadikan kendaraan.Q kar

Wakil Bupati Minta Pawai Budaya Sidoarjo Sukses

Profesi Guru Mendominasi Perceraian PNS Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Tiap tahun selalu ada saja PNS di Kab Sidoarjo bercerai. Untuk tahun 2014 lalu, PNS yang bercerai dari data di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo dari 46 permohonan cerai yang disetujui ada 44 orang PNS. Menurut Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai BKD Sidoarjo, Happy Setyaningtias, kasus perceraian PNS di Sidoarjo ini banyak faktornya. Diantaranya karena sudah tak ada kecocokan, beda prinsip, adanya orang ketiga, masalah ekonomi dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). ‘’Tapi paling banyak disebabkan karena sudah tak ada ketidakcocokan,’’ kata Happy, Rabu (21/1) kemarin, di kantornya.

Happy menjelaskan, sebelum sampai terjadi kasus perceraian, pihaknya tentu saja sudah melakukan pembinaan untuk mendamaikannya, agar tak sampai terjadi perceraian. Tapi bila sudah dilakukan penengahan namun tak ada perdamaian, maka permohonan perceraian PNS itu terus diproses. ‘’ Kita selalu berusaha menekan angka perceraian di kalangan PNS Sidoarjo, dengan cara mendamaikan mereka, tapi bila tidak bisa, proses permohonan cerai terpaksa kita teruskan,’’ katanya.

Menurut Happy, perceraian di kalangan PNS Sidoarjo bisa terjadi di semua kalangan PNS. Mulai dari staf sampai pejabat. tapi paling banyak dari kalangan staf. Kalau dievaluasi, jumlah perceraian PNS di Sidoarjo terus meningkat.

Karena tahun 2013 lalu, jumlah perceraian PNS di Sidoarjo ada 38 kasus.

Paling banyak, perceraian itu berasal dari bidang pendidikan yaitu para guru.

Karena memang jumlah PNS di Sidoarjo paling banyak berasal dari Dinas Pendidikan.Q ali

5

kariyadi/bhirawa

Wali Kota Mojokerto H Mas’ud Yunus (kanan) diterima keluarga korban AirAsia di kediamannya, Rabu (21/1) kemarin.

Wali Kota Santuni Keluarga Korban AirAsia Kota Mojokerto, Bhirawa Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus akhirnya mendatangi kediaman orang tua Mulyahadi Kusuma Ranuwidjojo, korban kecelakaan AirAsia QZ8501 di Jl Pierre Tendean, Kel Sentanan, Kota Mojokerto, Rabu (21/1) kemarin. Kedatangan Orang nomor satu di jajaran Pemkot Mojokerto ini sekaligus memberikan santunan.

Rombongan wali kota diterima ayah korban Ranuwidjono Proboatmodjo dan isterinya Lely Lestiawati. ‘’Atas nama pribadi dan jajaran Pemkot Mojokerto saya menyampaikan belasungkawa atas musibah yang menimpah anak, menantu dan cucu dari Bapak Ranuwidjono Proboatmodjo,’’ kata wali kota, Rabu (21/ 1) kemarin.

Sebenarnya, ujar Mas’ud Yunus, keinginan untuk menemui keluarga duka sudah beberapa waktu lalu, namun baru pagi tadi mendapat kepastian kedi-

aman orang tua korban penumpang pesawat AirAsia yang hingga kini belum ditemukan. ‘’Korban pasangan suami istri dan satu anak merupakan warga Kel Gedongan, Kec Magersari.

Kediamannya di Jl Gajah Mada kosong, sehingga kita menemui orang tuanya disini,’’ terang Mas’us Yunus.

Sampai detik ini, lanjut Mas’ud Yunus, keluarga korban masih terus mengakses informasi di Crisis Centre Polda Jatim. Pun dua unit ambulance Pemkot yang dikirim pasca tragedi AirAsia hingga kini masih disiagakan di Crisis Centre itu. ‘’Kami berharap warga Kota Mojokerto yang menjadi korban dalam kecelakaan pesawat terbang AirAsia bisa segera ditemukan,’’ pungkas dia.

Lely Lestiawati, ibu Mulyahadi Kusuma Ranuwidjojo mengutarakan jika ia maupun suaminya tak mendapat firasat apa pun tentang anak, serta menantu dan cucunya. Bahkan

Bupati Gresik Resmikan RS Tipe D ke - 11 Gresik, Bhirawa Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto meresmikan Rumah Sakit (RS) Walisongo I di Jl Raya Karangsemanding, Balongpanggang, Rabu (21/1) kemarin. Peresmian RS swasta tipe D yang terletak di Wilayah Gresik Selatan berbatasan dengan Kab Mojokerto ini dihadiri Kepala Cabang Utama BPJS Surabaya, I Made Huda Yasa, pejabat Dinas Kesehatan Gresik serta Muspika setempat.

Menurut bupati, RS Walisongo I ini merupakan RS tipe D yang ke 11 di Kab Gresik. Di Gresik ada satu RS tipe B yaitu RSUD Ibnu Sina, dua RS type C yaitu RS Semen Gresik dan RS Fatma Medika serta 11 RS type D. Bupati menyampaikan terima kasih kepada pemilik RS Walisongo I yaitu Arif Handoko yang telah memberi tambahan fasilitas kesehatan di Kab Gresik. ‘’Semoga keberadaan RS ini bisa ber-

manfaat bagi masyarakat sekitarnya,’’ katanya.

Bupati menjelaskan, dalam lima tahun terakhir, Pemkab Gresik telah menambah anggaran kesehatan di Kab Gresik. Tahun 2011 lalu hanya Rp28,9 miliar, tahun 2012 Rp55,4 miliar, tahun 2013 Rp114,5 miliar, tahun 2014 Rp135 miliar sedangkan tahun 2015 mencapai Rp153 miliar.

Sementara itu, Kepala Cabang Utama BPJS Surabaya, I Made Huda Yasa mengatakan, dana pemerintah yang dikucurkan untuk program BPJS ini sebesar Rp39,5 triliun dengan jumlah peserta sebesar 133 juta penduduk.

Hingga kini tingkat kepuasan masyarakat terhadap BPJS mencapai 82% lebih tinggi dari yang ditargetkan pemerintah yaitu 75%. Hingga kini jumlah masyarakat Gresik yang menjadi peserta BPJS sebanyak 601 ribu atau kurang lebih 50% dari jumlah penduduk.Q eri

saat menuju Bandara, ia dan suaminya mengantar hingga Bandara Juanda.

Rupanya pertemuan mereka hingga menuju ke pintu masuk Bandara Internasional itu merupakan yang terakhir kalinya.

Karena, bukannya kabar kedatangan di Singapore yang diterima Lely dan Ranuwidjono, namun kabar dari prinsipal Bandara Juanda yang memberitahukan soal musibah pesawat AirAsia yang ditumpangi anaknya. ‘’Saya tahu kabar hilangnya pesawat AirAsia dari televisi.

Saya dan suami langsung ke Crisis Center. Tapi pihak AirAsia tak memberi informasi lain, hanya diminta menunggu saja,’’ ujar Lely.

Mulyahadi Kusuma Ranuwidjojo bertolak ke Singapore bersama istri, Lia Sari dan anak semata wayangnya, Angeline Esther Imanuel serta keponakannya Andrian Ferdiando ke Singapore dengan maskapai AirAsia QZ 8501.Q kar

Sidoarjo, Bhirawa Pawai budaya Sidoarjo untuk meramaikan HUT Sidoarjo, tahun 2015 ini akan digelar pada Bulan Maret mendatang. Wakil Bupati Sidoarjo, MG Hadi Sucipto, meminta agar acara tahun ini tak hanya meriah tapi juga berkualitas dan bisa seluar biasa mungkin. ‘’Wakil Bupati juga berharap acaranya juga tak hanya meriah tapi juga berkualitas,’’ kata Kabid Kebudayaan Disporabudpar Sidoarjo, Dra Kartini, Rabu ( 21/1) kemarin, saat memimpin rapat koordinasi kegiatan pawai budaya ini, di lantai 2 Setda Sidoarjo.

Harapan Wabup itu, tujuannya supaya kegiatan budaya di Sidoarjo bisa dikenal sampai di daerah lain bahkan juga sampai ke tingkat nasional. Seperti kegiatan budaya yang beberapa waktu ini telah digelar di Kab Banyuwangi dan Jember. ‘’Agar Sidoarjo bisa seperti itu, maka mohon partisipasi dari para peserta,’’ kata Kartini.

Menurut Kartini, peserta kegiatan pawai budaya ini diantaranya dari kalangan SKPD, Kecamatan, BUMD dan BUMD. Mereka diharap untuk ikut turut serta dalam meramaikan kegiatan itu. Pawai budaya di Sidoarjo perlu digelar agar jangan sampai budaya di Sidoarjo dilupakan generasi muda atau masyarakat Sidoarjo sendiri.

Agar kegiatan ini juga dapat dipakai untuk menarik kunjungan wisata ke Sidoarjo, akan dicoba untuk berkoordinasi dengan agen pemandu wisata.

Bahwa di Sidoarjo ada event budaya yang bisa menjadi alternatif kunjungan wisata. Rencananya, event yang mengambil tema Sidoarjo Eksotik Karnival ini akan digelar Minggu, 1 Maret 2015, dimulai pukul 07.00 sampai selesai. Startnya dimulai dari Jl A Yani timur Alun-alun Sidoarjo - Jl Thamrin - Jl Pahlawan dan finish di parkir timur GOR Sidoarjo.

Di parkir timur GOR Sidoarjo, panitia menyiapkan makanan khas Sidoarjo gratis sebanyak 4.500 porsi. Karena itu pihak Kecamatan di Sidoarjo diminta untuk mengerahkan masyarakatnya.Q ali

ali kusyanto/bhirawa

Rakor persiapan kegiatan pawai budaya 2015 digelar Disporabudpar Sidoarjo. Wakil Bupati Sidoarjo meminta agar kegiatannya bisa terselenggara dengan sukses.

Infrastruktur Jadi Perhatian Khusus Sidoarjo, Bhirawa Program pembangunan fisik yang ada di wilayah Kab Sidoarjo merupakan salah satu pokok-pokok pikiran yang telah dibahas dalam Paripurna/rapat keputusan dewan. Salah satunya Infrastruktur yang menjadi prioritas utama dalam program pembangunan.

Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Kab Sidoarjo, Sulamul Hadi Nurmawan saat mengikuti peresmian 15 proyek pembangunan, yang dipusatkan di Jembatan Kedungcangkring, Rabu (21/1) di Desa Kedungcangkring, Kec Jabon, Kab Sidoarjo.

Jadi program-program pembangunan yang sudah direalisasikan Pemkab Sidoarjo hingga kini merupakan pokokpokok pikiran yang dibahas dalam dewan, dan di Pari-

purna DPRD pada tahun 2013 hingga tahun 2014. ‘’Artinya infrastruktur menjadi perhatian khusus, mengingat pertumbuhan penduduk di Kab Sidoarjo ini sangat pesat sekali,’’ tegasnya.

Sementara itu, dalam prosesi peresmian 15 proyek pembangunan telah diresmikan langsung Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah SH MHum dengan didampingi Wakilnya, MG Hadi Sutjipto SH MM, serta Sekretaris Daerah Vino Rudi Muntiawan, Kepala PU Bina Marga Ir Sigit Setyawan, serta Kepala Dinas PU Pengairan, Ir Fatkhur Rochman serta jajaran terkait.

Adapun 15 proyek pembangunan yang diresmikan itu meliputi, enam proyek pembangunan jembatan dan sebuah pembangunan/pening-

achmad suprayogi/bhirawa

Bupati Gresik saat meresmikan Rumah Sakit Walisongo I di Jl Raya Karangsemanding, Balongpanggang, Rabu (21/1) kemarin.

Bupati Saiful Ilah dan Wakilnya saat menggunting bunga pembukaan Jembatan Kedungcangkring.

katan Jalan Lingkar Timur (JLT) yang dilebarkan sekitar 20 meter. Juga empat pembangunan dari Dinas PU Cipta Karya, yakni pembangunan kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Renovasi Kantor PU Pengairan, Pembangunan Taman Masjid Al Abror serta Renovasi Kolam Renang Sendang Delta GOR Sidoarjo.

Termasuk juga program pem bangunan dari Dinas PU Pengairan sendiri, yakni pembangunan Sudetan Avoer Pucang-Kemambang dan Pembangunan Pintu DAM Dasa Karya, Kec Wonoayu, dan yang terakhir program pembangunan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), yaitu Pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) di Kec Jabon.

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah mengatakan, kalau Kab Sidoarjo terus berbenah, demi memberikan pelayanan terbaik bagi warga Sidoarjo. Diantaranya PU Bina Marga yang telah melakukan pembangunan jembatan berskala kecil maupun besar. Pembangunan yang telah dikerjakan sebanyak tujuh jembatan dengan anggaran sekitar Rp30 miliar. ‘’Meskipun seluruh jembatan telah dibangun, masih ada beberapa kekurangan yang belum dipenuhi seperti lampu dan pembatas jalan,’’ terang Bupati Saiful.Q ach

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

BRI Hentikan Revitalisasi Alun-alun Kota Malang Malang, Bhirawa Revitalisasi (Face of) alun-alun Kota Malang, tampaknya tidak bisa berjalan mulus. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Malang, akan menghentikan pembangunan alun-alun lantaran masih ada persoalan yang belum mendapat persetujuan DPRD Kota Malang.

Kepala Kantor Wilayah BRI Malang, Mardiwibawa mengatakan, BRI melakukan renovasi Alun-alun Merdeka sudah mendapatkan izin dari Pemkot Malang.

Tapi dalam perjalanannya dipersoalkan oleh DPRD Kota Malang. "Karena masih ada persoalan pembangunan kita hentikan dulu, sementara sampai persoalan selesai terlebih dahulu," tutur Mardiwibawa, usai melakukan hearing dengan Komisi C DPRD Kota Malang, Rabu (21/1) kemarin.

Yang masih jadi persoalan, kata dia, adalah pembangunan drive thru ATM BRI di kawasan alun-alun menjadi satu paket dengan proses renovasi alun-alun. Sebetulnya, ujar dia, drive thru ATM satu kesatuan dengan renovasi. Tetapi, setelah dikaji harus terpisah.

Pihaknya, mengikuti aturan Pemkot.

Karena sekarang dipermasalahkan, dia meminta Pemkot Malang menyelesaikan dulu. Ia menjelaskan, sebenarnya niat BRI dan Pemkot Malang merenovasi alun-alun baik. BRI ingin mempercantik kondisi Alun-alun Merdeka. Sedang drive thru hanya menjadi fasilitas pendukung di Alun-alun, bukan sarana bisnis.Q mut

Presiden Jokowi Batal Kunjungi Tulungagung Tulungagung, Bhirawa Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Tulungagung pada pekan ini akhirnya gagal. Presiden telah membatalkan berkunjung ke Kota Marmer.

Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi, mengungkapkan kunjungan Presiden Jokowi ke Tulungagung batal.

“Ya Presiden Jokowi batal ke Tulungagung,” ujarnya pada Bhirawa, Rabu (21/1).

Bupati Syahri tidak menjelaskan mengapa Presiden Jokowi kemudian membatalkan rencananya ke Tulungagung. Dia hanya mengatakan akan terus berusaha agar Presiden ke tujuh RI tersebut

dapat berkunjung ke Tulungagung. “Kami akan tetap lobi agar Presiden bisa ke Tulungagung tahun ini,” tuturnya.

Informasi yang diperoleh Bhirawa menyebutkan Presiden Jokowi mengalihkan rencana kunjungannya dari Tulungagung ke Ngawi. Padahal, semua unsur masyarakat di Tulungagung sudah siap menyambut kedatangannya.

Seperti diberitakan, Presiden Jokowi direncanakan ba-

wed/bhirawa

Syahri Mulyo kal melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tulungagung. Rencananya, Presiden

Tiga Pekan, Penderita DBD Capai 168 Orang Sumenep, Bhirawa Penderita demam berdarah dengue (DBD) di Kabupaten Sumenep mencapai 168 orang di bulan Januari 2015 ini.

Korban tersebar di kecamatan Kalianget, Saronggi, Kota dan Gapura. Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan, Dwi Regnani mengatakan, sejak awal Januari hingga pekan ketiga ini korban DBD terus naik yakni mencapai 168 orang dan jumlah ini masih bisa bertambah. "Sejak awal Januari hingga sekarang penderita DBD sudah 168 orang. Ini relatif tinggi, tapi masih rendah jika dibanding tahun 2013 yang menjadi puncak jumlah penderita DBD," kata Dewi Regnani, Rabu (21/1).

Menurut Dewi Regnani, penderita DBD itu dirawat di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah Moh Anwar Sumenep.

Mereka tersebar di kecamatan Kalianget, Saronggi, Kota dan Gapura. "Kalau kecamatan Kalianget, Saronggi dan Kota memang sejak dulu menjadi tempat penderita DBD, tapi sekarang sudah merembet ke Gapura," ujarnya.Q sul

RI ketujuh tersebut mengunjungi Kota Marmer antara tanggal 22-23 Januari 2015.

Presiden Jokowi direncanakan akan mengunjungi beberapa tempat di Tulungagung.

Di antaranya di Kecamatan Gondang dan Bendungan Wonorejo.

Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi, ketika dikonfirmasi Bhirawa, beberapa waktu lalu, membenarkan jika ada rencana kunjungan Presiden Jokowi ke Tulungagung. “Saya sudah diberitahu bupati jika bakal ada kunjungan Presiden Jokowi. Di Forpimda juga telah dibicarakan,” ujarnya.

Supriyono yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung ini membenarkan pula kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sekitar tanggal 2223 Januari mendatang. “Informasinya begitu. Beliau (Presiden Jokowi) ke Tulungagung antara tanggal 22 dan 23 Januari. Pastinya belum tahu,” paparnya.

Kabar santer yang beredar Presiden Jokowi di Tulungagung bakal meninjau areal pertanian di Kecamatan Gondang. Setelah itu, meninjau Bendungan Wonorejo yang berada di Kecamatan Pagerwojo.Q wed

Disayangkan, Pembubaran Tim Pansus Raperda Pilkades

Dewan Minta Pemkab Awasi Penerapan UMK Kabupaten Blitar, Bhirawa Dinilai masih banyak pengusaha di Kabupaten Blitar yang belum menerapkan gaji karyawan sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Kabupaten Blitar, kalangan DPRD Kabupaten Blitar meminta ketegasan Pemerintah Kabupaten Blitar untuk pelaksanaan UMK tahun 2015 mendatang.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Gatot Darwoto. Setelah melalui proses yang alot pembahasan Upah Minimum Jawa Timur untuk tahun 2015 sudah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dengan penetapan UMK Jawa Timur 2015 ini maka UMK 2015 tertinggi untuk Jawa Timur ialah Kota Surabaya dengan nominal Rp 2.710.000 yang sekaligus di atas UMK Jakarta 2015 yang hanya Rp 2.700.000 saja.

Sedangkan UMK Jawa Timur 2015 terendah terdapat pada Kabupaten Magetan sebesar Rp. 1.150.000. “Untuk Kabupaten Blitar berada di urutan 26 dari 38 Kabupaten/Kota di jawa timur dengan besaran UMK sebesar Rp. 1.260.000,” kata Gatot Darwoto.

Lanjut Gatot Darwoto, untuk penetpan UMK tersebut lebih besar dari pengajuan Pemerintah Kabupaten Blitar, dimana untuk pelaksanaanya Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Blitar harus melakukan pengawasan yang ketat untuk pelaksanaannya. “Jangan sampai penetapan UMK hanya sebatas penetapan namun fakta dilapangan banyak perusahaan yang tidak melaksanakan ketetapn tersebut,” ujarnya.Q htn

Kamis Legi 22 JANUARI 2015

suprayitno/bhirawa

Brigjen Pol Ade Sudarna (kiri) diterima bupati Fadeli di Guest House Pemkab Lamongan.

Wantannas Susun Kebijakan Nasional dari Lamongan Lamongan, Bhirawa Sebanyak empat orang dari Setjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Lamongan. Rombongan yang dipimpin Brigjen Pol Ade Sudarna itu diterima Bupati Fadeli di Guest House Pemkab Lamongan, Rabu (21/ 1).

Dikatakan oleh Brigjen Pol Ade Sudarna kunjungannya ke Lamongan tersebut untuk pengumpulan data dalam rangka perumusan kebijakan nasional. Terutama dalam bidang ketahanan pangan dan ketahanan energi.

Dia menyebutkan, di Jatim, dia juga akan mengunjungi Gresik, Tuban dan Bojonegoro. “ Setiap wilayah yang kami kunjungi ini memiliki karakteristik tersendiri untuk mendukung ketahanan nasional. Ada yang sebagai daerah suplai energi, suplai pangan dan sebagai daerah pelabuhan,“ ujar dia.

Dalam perumusan kebijakan ketahanann nasional itu, lanjut dia, Wantannas juga melibatkan berbagai pihak. Mulai dari perguruan tinggi, para pakar dan praktisi.

“Pada Mei nanti perumusan kebijakan nasional ini akan dipertajam melalui semiloka sehingga lebih bisa memberi manfaat bagi masyarakat,“ kata Brigjen Pol Ade Sudarna.

Selain Brigjen Pol Ade Sudarna, pagi itu dari Setjen Wantannas juga hadir Kolonel ARM Affandi Abdullah, Indriyanto dan seorang staf ahli Sumantri. Rombongan Wantannas selanjutnya melakukan kunjungan lapangan di Pelabuhan Lamongan Shore Base Kecamatan Paciran.

Selain Bupati Fadeli, dari Pemkab Lamo-

ngan juga hadir Sekkab Yuhronur Efendi bersama sejumlah Kepala SKPD. Jajaran forum pimpinan daerah setempat juga terlihat hadir menyambut Wantannas.

Fadeli dalam paparannya menyebutkan meski ada pergeseran komposisi struktur ekonomi di Lamongan, yakni dengan sektor perdagangan mencapai 36,41 persen dan pertanian sebesar 39,89 persen, produksi pertanian Lamongan terus naik. Tahun 2010, sektor pertanian berkontribusi 47,60 persen terhadap struktur ekonomi, tahun 2011 sebesar 44,89 persen dan tahun 2012 sebesar 41,58 persen.

Sementara produksi padi di tahun 2010 yang sebesar 857.638 ton gabah kering giling (GKG) naik menjadi 1.028.254 ton GKG di tahun 2014. Kemudian produksi jagung naik dari 279.655 ton pipilan kering di tahun 2010 menjadi 340.241 ton pipilan kering di tahun 2014. Sedangkan komoditas kedelai yang di tahun 2010 mencatatka produksi sebesar 31.768 ton ose kering, di tahun 2014 naik menjadi 30.903 ton ose kering.

Produksi ikan Lamongan juga terus mengalami peningkatan. Yakni dari 95.937,90 ton di tahun 2010, menjadi 116.970,563 ton di akhir tahun 2014. Sedangkan income perkapita yang sebesar Rp 10.771.552 di tahun 2011, naik menjadi Rp 13.927.154 di tahun 2013.

“Kami mempunyai program unggulan Gemerlap, atau gerakan membangun ekonomi rakyat Lamongan berbasis pedesaan. Program ini tidak sekedar memberikan bantuan, namun stimulus yang diberikan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki desa sehingga tepat sasaran,“ urai Fadeli.Q yit

Sampang, Bhirawa Keputusan rapat pimpinan fraksi DPRD Kabupaten Sampang membubarkan tim pansus Raperda pilkades, sangat disayangkan beberapa kalangan termasuk wakil ketua pansus DPRD Sampang yang menilai pembubaran tersebut ilegal.

Moh Anwar, wakil ketua pansus raperda pilkades DPRD Sampang, mengatakan keputusan rapat pimpinan membubarkan pansus raperda hal itu illegal. “Sebab pembentukan pansus tersebut disetujui di rapat paripurna, sehingga keputusan membubaran harus di rapat paripurna,” kata dia, Rabu (21/1).

"Keputusan pembubaran pansus raperda pilkades sangat tidak logis, misalnya kinerja pansus raperda sudah berjalan satu bulan pembahasannya di DPRD Sampang, namun kami di tim pansus meminta perpanjangan waktu karena ada beberapa materi yang butuh menajaman terkait raperda tersebut, sehingga kami di tim pansus telah mengadendakan untuk melakukan hearing publik dan study banding ke DPRD Bondowoso karena daerah tersebut telah melaksanakan pilkades serentak, tetapi usulan tersebut ditolak dengan alasan tidak ada anggaran,” jelas dia.

Masih dikatakan Anwar, selama ini tim pansus sudah menekan seminimal mungkin kebutuhan anggaran dengan melakukan pembahasan raperda pilkades sela-

ma satu bulan di DPRD Sampang, hal ini jelas untuk kepentingan masyarakat Sampang, mengingat raperda pilkades ini sangat ditunggu oleh ratusan kepala Desa di Kabupaten Sampang yang sudah habis masa jabatannya sejak bulan januari 2015 ini.

"Kami berharap pimpinan dewan yang sudah memutuskan pembubaran tim pansus harus dikaji kembali, agar tidak timbul stigma negatif terhadap tim pansus yang sudah berupaya memberikan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat khususnya di pemerintahan desa.tambah politisi PDIP itu,” ujar Anwar.

Hal senada juga diungkapkan Tamsul ketua LSM Madura Developman Wacth (MDW), pembubaran pansus raperda Pilkades ini sangat ironi, sebab ada ratusan kepala desa di Kabupaten Sampang yang jabatannya sudah berakhir, membutuhkan kepastian hukum tentang pelaksanaan pilkades.

"Jika anggota dewan yang sudah membentuk pansus Raperda Pilkades dan dibubarkan sendiri sebelum menghasilkan keputusan pengesahan raperda pilkades yang sangat ditunggu masyarakat, lalu mereka berkerja di DPRD Sampang mewakili siapa kalau bukan rakyat Sampang, kami berharap anggota dewan lebih serius bekerja untuk kepentingan masyarakat bukan kepentingan golongan,” harapnya.Q lis

BPBD Pasang Detektor Longsor di Daerah Rawan Bondowoso, Bhirawa Menghadapi musim hujan ektrem yang saat ini melanda Bondowoso serta mengantisipasi bencana tanah longsor yang sering terjadi seperti musim hujan sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bondowoso melakukan langkah antisipatif dengan memasang detektor longsor yang dipasang di beberapa daerah rawan.

Hal ini disampaikan Plt Kepala BPBD Bondowoso H Cholili saat ditemui Bhirawa di kantornya, Rabu (21/1) kemarin. Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk mengetahui sejak dini akan terjadinya bencana longsor, sehingga tanpa menunggu laporan masyarakat bisa dilakukan langkah cepat untuk mengatasinya. “Jadi kita bisa bergerak cepat ke lokasi bencana tanpa menunggu laporan masyarakat, karena detektor tersebut akan memberi sinyal,” kata Cholili yang saat itu didampingi Kabid pencegahan Hendri Widotono.

Beberapa daerah rawan yang dipasangi detektor tersebut menurut Cholili yaitu didaerah rawan longsor yang memiliki kemiringan cukup terjal yang dekat dengan permukiman masyarakat. Diantaranya, daerah Pakem yang meliputi tiga desa yaitu desa Andungsri, Desa Kupang dan Pakem.

Bahkan ada salah satu desa di kecamatan Wringin yang posisinya cukup rawan. “Daerah terjal dan sering terjadi longsor itu menjadi prioritas pengawasan kita, walaupun daerah lain juga kita awasi,” ujarnya.Q mb7

Baru Dikerjakan Dua Bulan, Proyek Tangkis Sungai Ketah Ambrol Ini perhatian serius bagi setiap rekanan agar selalu memperhatikan kualitas bestek proyek jika tidak ingin menemui masalah dikemudian hari. Setidaknya itu menimpa bagi pekerjaan sebuah proyek tangkis sungai di Dusun Janti, Desa Ketah, Kecamatan Suboh, Situbondo yang mulai dikeluhkan warga setempat. Pasalnya, proyek yang bernilai ratusan juta rupiah itu ditemukan sudah ambrol. Padahal proyek tersebut baru berusia dua bulan setelah selesai dikerjakan salah satu rekanan.

Informasi Bhirawa menyebutkan, proyek tangkis sungai yang terbuat dari kawat beronjong itu dikerjakan oleh salah satu rekanan di Kota Santri. Terungkap pula, proyek tangkis sungai sepanjang 50 meter itu menghabiskan dana sebesar 117 juta rupiah.

Diungkapkan, pembangunan proyek tangkis ini dilakukan, karena khawatir tanah di bantaran amblas tergerus aliran sungai Deluwang. “Warga mem-

pertanyakan, kenapa ini belum terjadi banjir, poyek tangkis tersebut sudah amblas duluan,” ujar salah satu warga kemarin.

Warga yang berada di sekitar lokasi proyek, kata dia, belakangan ini mengaku kian resah.

Ini karena amblasnya proyek tangkis tersebut sangat mengancam keamanan rumah warga berada dibantaran sungai tersebut. “Jika ini tidak diperbaiki, kami bersama warga yang lain

sangat kawatir akan terjadi sesuatu bagi kenyamanan warga.

Untuk itu kami berharap segera diperbaiki,” ujar Madi.

Menurut Madi, salah seorang warga, proyek tangkis tersebut baru selesai dikerjakan sekitar akhir 2014 lalu. Namun belum sempat warga menikmati proyek tersebut sudah lebih dulu poyeknya amblas. Madi menambahkan, sebenarnya tanah bantaran sungai yang tergerus mencapai 400 meter. Namun ternyata yang dibangun berupa tangkis yang terbuat dari kawat sepanjang 50 meter.

“Karena proyek ini masih dalam tahap pemeliharaan rekanan, maka warga berharap proyek tangkis yang amblas tersebut segera diperbaiki kembali. Ini bertujuan untu keselamatan warga yang menggunakan fasi-

litas tersebut,” pungkas Madi.

Sementara itu ditempat terpisah, proyek gorong-gorong juga dikeluhkan warga. Pasalnya, proyek yang menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah itu, menyebabkan jalan paving amblas. Saat ini jalan sepanjang 200 meter di Dusun Pandangsari, Desa Pasirputih, Kecamatan Bungatan itu tak bisa dilalui kendaraan roda empat karena sebagian sudah amblas.

Para pengendara sepeda motor juga mengaku khawatir melewati jalanan tersebut, setelah sebelumnya sejumlah pengendara terperosok. Selain menimbulkan kerusakan, proyek gorong-gorong senilai 150 juta rupiah itu, juga tak dapat menyelesaikan ancaman banjir musiman di daerah tersebut.

Proyek gorong-gorong itu teryata berasal dari dana hibah salah

sawawi/bhirawa

Tampak tangkis sungai sepanjang 50 meter ambrol. Tangkis yang terletak di Dusun Janti, Desa Ketah, Kecamatan Suboh, dikeluhkan warga. satu Partai Politik. Proyek tersebut baru selesai dikerjakan akhir 2014 lalu. Proyek gorong-gorong ini dibangun di bawah jalan paving.

Pihak rekanan membongkar jalan

paving yang di bangun dua tahun sebelumnya. Saat proses pelaksanaan berlangsung proyek ini konon sempat dihentikan Pokmas Desa Pasir Putih.Q awi

JAWA TIMUR

Kamis Legi 22 JANUARI 2015

KILAS JATIM

Kodim Bangun Rumah Korban Puting Beliung Kab Kediri, Bhirawa Kodim 0809 Kediri bekerja sama dengan PT Gudang Garam Tbk membangun rumah dari korban angin Puting beliung yang terjadi pada bulan November 2014 lalu, di Desa Purwodadi, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri.

Rumah milik korban atas nama Siswo ini hancur setelah diterjang puting beliung, sementara rumah korban tidak masuk dalam data Rehab Rumah Tak Layak Huni (RTLH) dari Pemerintah maupun TNI. Wakabid Humas PT Gudang Garam Ihwan Tricahyono mengatakan bantuan pembanguan rumah korban bencana angin puting beliung ini salah satu wujud dan tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat.

"Dengan bekerja sama dan koordinasi yang baik dengan semua pihak, Insya Allah permasalahan dapat diselasaikan, misalnya seperti kondisi rumah korban puting beliung ini," kata Ihwan saat meresmikan Rehabilitasi Rumah Warga Akibat Bencana.

Dia menjelaskan bantuan rehab rumah ini, karena rumah korban yang terkena bencana puting beliung tidak terdaftar ke program RTLH yang dicanangkan pemerintah, selanjutnya dengan kerja sama dengan Kodim 0809 memberikan informasi adanya kondisi rumah korban. Q van

KPU Jember Siap Gelar Pilkada Serentak Jember, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember menyatakan kesiapannya, untuk melaksanakan Pilkada secara langsung, sesuai dengan jawal yang ditetapkan oleh KPU Pusat. Bahkan, dari sisi anggaran, untuk pelaksanaan Pilkada sudah tetapkan dalam APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015.

Komisioner KPU Kabupaten Jember, Ahmad Hanafi, mengatakan, saat ini, pihaknya tinggal menunggu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), yang mengatur tentang jadwal pelaksanaan tahapan Pilkada. "Karena sis-

tem Pilkada saat ini serentak, maka jadwal tahapan tidak lagi dibuat oleh KPU Kabupaten, tetapi dilakukan oleh KPU Pusat melalui PKPU. Prinsipnya, KPU Jember siap melaksanakan Pilkada serentak di tahun 2015 ini,"

tandas Achmad Hanafi saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (21/1).

Menurut Hanafi, KPU Kabupaten Jember sudah sangat siap, kapanpun Pilkada langsung akan digelar. "Jika memang benar seperti yang disampaikan KPU sebelumnya, yang menyebutkan Pilkada dilaksanakan pada Tanggal 16 Desember 2015, Hanafi menegaskan, maka sesuai aturan dalam Perpu Pilkada, maka tahapan dimulai akhir Bulan Februari, atau 9 bulan sebelum hari H pencoblosan dilaksanakan,"

Pemkot Tolak Izin Investasi Keuangan Dua Perusahaan Kota Kediri, Bhirawa Pemerintah Kota Kediri dipastikan menolak izin dua perusahaan Jasa Investasi Keuangan yang beroperasi di Kota Kediri. Saat ini Pemkot telah mengirimkan surat penolakan izin tersebut. Ada dua perusahaan investasi keuangan yang mengajukan Surat Izin Usaha ke Badan Penanaman Modal (BPM) Kota Kediri, yakni PT AFC dan PT GMP. Meskipun belum mengajukan izin mereka sudah melakukan operasi.

Kepala BPM Kota Kediri Hero Nusanto mengatakan, surat penolakan izin telah dikirimkan keperusahaan tersebut, dan surat tembusan dikirimkan ke Mapolresta Kediri dan ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kediri. "Yang pasti Pemerintah Kota Kediri menolak izin yang diajukan, dan surat telah kami kirimkan," kata Hero pada Wartawan.

Sementara, dengan maraknya investasi keuangan yang ada saat saat in, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri melakukan sosialisasi terhadap intansi terkait izin investasi keuangan ini. Kepala OJK Kediri Bamabang Hermanto mengatakan, kegiatan sosialisasi ini sangat penting sebagai salah satu program edukasi perlindungan konsumen dalam investasi keuangan. Q van

tandasnya pula.

Informasi yang berhasil dihimpun di lapangan, sejak Perpu Pilkada disahkan menjadi Rancangan UU Pilkada oleh 10 fraksi di Komisi II DPRRI Selasa kemarin, banyak para calon kandidat ataupun tim sukses calon yang mendatangi kantor KPU Jember.

Meskipun hanya sekedar menanyakan kapan tahapan Pilkada Jember dimulai. Seperti yang dilakukan oleh Jumadi salah satu LSM di Jember. Jumadi mengaku mendatangi kantor KPU Jem-

ber untuk menanyakan kapan tahapan Pilkda di mulai. Jumadi mengalu akan maju dalam Pilkada melalui jalur perseorangan (independent).

Menanggapi informasi itu, Achmad Hanafi mengaku siapa saja bisa ikut dan maju dalam Pilkada nanti. Untuk jalur perorangan (independent), Hanafi mengaku calon tersebut harus mengantongi dukungan 3 % dari jumlah pemilih di Jember. "Bentuk dukungannya ditunjukkan dengan foto copy KTP," tandasnya singkat.Q efi

Warga Hadang Deklarasi Bebas Prostitusi

PPP Jaring Cabup Melalui Konvensi Situbondo, Bhirawa Sejumlah partai politik, akhir-akhir ini mulai bersiap menyongsong Pilkada langsung tahun 2015 ini. Salah satu diantaranya adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Situbondo, yang akan menjaring calon Bupati melalui konvensi.

Partai pemenang kedua pada Pemilu 2014 lalu itu, akan membuka konvensi secara terbuka. Tidak hanya akan menjaring dari internal PPP, konvensi yang akan digelar partai berlogo Kabah itu juga membuka calon Bupati dari luar kader Partai.

Wakil Ketua DPC PPP Situbondo, Arifin MH mengatakan, pihaknya melakukan penjaringan melalui konvensi, agar calon Bupati yang akan diajukan PPP nanti benar-benar orang terbaik untuk memimpin Situbondo lima tahun ke depan. “Ini merupakan salah satu cara agar kami (PPP) memiliki calon pemimpin Situbondo yang kredibel dan berkualitas serta memiliki keunggulan,” terang Arifin, kemarin.

Untuk mewujudkan program itu, menurut Arifin, pada pekan mendatang pengurus harian DPC PPP Situbondo mulai mempersiapkan pelaksanaan konvensi tersebut. “Termasuk satu diantarnya membahas kriteria yang harus dipenuhi peserta konvensi cabup asal PPP,” imbuh Arifin lagi.Q awi

7

supriyanto/bhirawa

Pemusnahan buku nikah di kantor Kemenag Kota Batu.

Kadaluwarsa, Buku Nikah Dibakar Kota Batu, Bhirawa Sebanyak 1.942 stel buku nikah di Kementrian Agama (Kemenag) Kota Batu dimusnahkan dengan cara dibakar. Selain buku nikah, pemusnahan juga dilakukan pada buku Register Buku Nikah sebanyak 2.689 dan Buku Pemeriksaan Nikah sebanyak 2.532.

Menurut Kepala Kemenag Kota Batu Drs H Jamal MPdi, buku-buku nikah yang dimusnahkan tersebut termasuk buku cetakan tahun 2005 yang sudah dianggap rusak. "Karena sudah ada buku nikah cetakan baru, maka untuk buku nikah cetakan lama dimusnahkan agar tidak disalahgunakan," tegas Jamal di sela-sela pemusnahan buku nikah di halaman kantor Kemenag setempat, Rabu kemarin (21/1).

Lebih lanjut dikatakan, sedangkan pemusnahan buku register dan pemeriksaan karena sekarang ini sistem pencatatan buku nikah dilakukan secara online. Sehingga kalau sampai ada yang melakukan nikah ganda akan ketahuan. "Dengan sistem online, maka data antar KUA terhubung. Hal ini akan memudahkan petugas untuk memeriksa data calon pengantin. Misalnya si A di KUA Kecamatan yang satu sudah menikah, ternyata dia mengaku jejaka di KUA kecamatan lainnya, maka akan

mudah terlacak," tuturnya.

Sistem online ini berlaku di seluruh KUA, sehingga semua akan mudah terlacak, jika ada yang memalsukan. Sementara itu Kasi Bimas Islam Drs H M Rosyad MSi mengatakan pemeriksaan secara manual memang sangat menyulitkan karena seringkali data calon pengantin tidak sama. "Antara nama KK, KTP dan Ijasah sering tidak sama.

Ada juga nama bapaknya tidak sama karena bapak tiri dan bapak kandung. Dengan sistem online akan memudahkan pemeriksaan calon pengantin," kata Rosyad.

Jumlah pernikahan di seluruh KUA di Kota Batu tahun 2014 sebanyak 1.484, di mana yang dinikahkan oleh Nasabnya sebanyak 1.406 dan lain adhal 76 pengantin. Dari jumlah itu ada 5 pengantin laki-laki yang menikah di bawah umur, yaitu diatas 19 tahun di bawah 21 tahun.

Sedangkan untuk perempuan ada 7 pengantin dibawah umur, yaitu menikah diatas usia 16 tahun tetapi dibawah 19 tahun.

"Untuk pernikahan bedhol, yaitu pernikahan di luar kantor sebanyak 599 pasangan pengantin. Mereka menikah bedhol dibebani biaya Rp600 ribu, sedangkan kalau nikah di KUA gratis," tandasnya.Q sup

Nganjuk, Bhirawa Deklarasi ‘Nganjuk Bebas Prostitusi’ yang rencananya dilaksanakan Jumat (23/1) mendatang membuat warga terdampak penutupan lokasi pekerja seks komersial (PSK) Guyangan meradang.

Karena merasa nasibnya diabaikan, Rabu (19/1), ratusan warga Guyangan yang bakal kehilangan mata pencahariannya menggelar aksi menentang deklarasi.

“Biarkan deklarasi berlangsung, tetapi kami warga terdampak Guyangan akan tetap bekerja seperti biasa,” ujar Pujo Prasetyo, Ketua RT 02/RW 02 Kelurahan Guyangan.

Menurutnya, selama rencana penutupan lokasi PSK, Pemkab Nganjuk belum memberikan solusi terhadap nasib 256 kepala keluarga Guyangan yang akan kehilangan pekerjaan. Di antara warga tersebut ada buruh cuci, tukang pijit, tukang becak pemilik warung bahkan tukang karaoke juga akan menganggur.

Menurut Pujo, dialog telah dilaksanakan berkali-kali namun Permkab Nganjuk melalui tim penanganan lokasi PSK selalu berbelit.

Namun demikian, Pujo juga mengungkapkan bahwa, tim dari Pemkab Nganjuk tersebut setidaknya telah menerima revisi dari jumlah warga terdampak.

“Data warga terdampak versi Dinsosnakertrans hanya 191, sedangkan data yang telah kami ajukan 256.

Sebelum kami diberdayakan, kami warga Guyangan akan mempertahankan lokasi PSK tetap ada ,” tegas Pujo kepada Bhirawa.

Awalnya, rencana aksi akan digelar di Kantor DPRD dan Pendopo Kabupaten Nganjuk namun urung karena Kasatpol PP Pemkab Nganjuk, Suharyono mendatangi massa yang telah berkumpul di lokasi PSK Guyangan. Suharyono kepada warga Guyangan meminta kepada warga untuk menahan diri karena usulan warga saat ini masih dalam

pembahasan tim penanganan lokasi PSK yang diketuai Wakil Bupati Abdul wahid Badrus. “Kami meminta warga ntuk menahan diri dan tidak melakukan unjuk rasa,” terang Suharyono di lokasi PSK Guyangan.

Akhirnya warga hanya berkumpul di lokasi PSK Guyangan sambil melakukan orasi serta berharap Pemkab Nganjuk tidak mempermainkan nasib warga yang menggantungkan nasibnya pada lokasi PSK Guyangan.

Sekedar informasi, kinerja tim penanganan lokasi prostitusi Kabupaten Nganjuk tidak efektif dan kinerjanya dapat dikatakan gagal total.

Terbukti para PSK yang berada di lokasi Guyangan Kecamatan Bagor, Kudu Kecamatan Kertosono dan Kandangan Kecamatan Tanjunganom masih bebas melakukan transaksi seks seperti biasa.

Selain hanya memboroskan anggaran, tim yang melibatkan pimpinan TNI dan Polri di Kabupaten Nganjuk tidak mampu memenuhi target Gubernur Jawa Timur untuk menutup seluruh lokasi prostitusi akhir tahun 2014. Penutupan Lokalisasi Guyangan bukan hal yang mendadak, karena memang wacana penutupannya berdasarkan Surat Edaran (SE) Gubernur Jatim Nomor 460/ 16474/031/2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi serta Perdagangan Perempuan.

Ketidakmampuan Pemkab Nganjuk menutup lokasi PSK, juga akibat dari perlawanan warga yang menolak. Bahkan beberapakali dilakukan dengar pendapat di DPRD Nganjuk antara warga terdampak dengan panitia penutupan lokasi PSK, tidak pernah membuahkan hasil positif. Terakhir pertemuan antara warga terdampak dengan DPRD, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (dinsosnaker), satpol PP serta asisten pemerintahan, tetap menemui jalan buntu.Q ris

Peraturan Menteri Tak Pengaruhi Aktivitas Nelayan Tangkap Lobster Kab Malang, Bhirawa Nelayan Pantai Sendangbiru, yang berada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang hingga saat ini tetap menangkap dan menjual udang lobster tanpa berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penangkapan Lobster, Kepeting, dan Rajungan.

Menurut Kepala Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang Sudarsono, Rabu (21/1), kepada wartawan, aktivitas penangkapan dan penjualan lobster tetap berlangsung seperti sebelum peraturan tentang penangkapan lobster (Panulirus spp),

kepiting (Scylla spp), dan rajungan (Portunus pelagicus spp) itu berlaku sejak ditandatangani Menteri Susi Pudjiastuti pada 6 Januari 2015.

Sementara, kata dia, peraturan Menteri Susi itu antara lain mengatur bahwa tiga bahan sajian makanan laut favorit di warung hingga restoran tersebut dilarang dita-

ngkap dalam kondisi bertelur, dan ukurannya pun dibatasi.

“Hanya lobster dengan panjang karapas lebih dari 8 sentimeter yang boleh ditangkap.

Kepiting yang lebar karapasnya kurang dari 15 sentimeter dilarang ditangkap. Sedangkan rajungan yang boleh ditangkap harus memenuhi syarat lebar karapas lebih dari 10

sentimeter,” ungkapnya.

Sudarsono mengakui, jika maksud dan tujuan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan itu baik, serta demi demi keberlanjutan stok dan populasinya di alam. Untuk dirinya segera menyesuaikan.

“Tapi jujur saja belum bisa kami terapkan seratus persen,” kata dia.Q cyn

Tergerus Sungai Bengawan Solo, Desa Kebomlati Terancam Hilang Rasa cemas dan was-was selalu menghantui masyarakat Desa Kebomlati Kecamatan Plumpang Tuban. Pasalnya setiap tahun daerahnya yang berada di dalam bantaran sungai Bengawan Solo selalu kena banjir. Selain itu lahan desa semakin tahun juga semakin habis karena tergerus aliran sungai Bengawan Solo.

“Kalau banjir, kami dan masyarakat sudah biasa, karena setiap tahun pada saat debit ait naik, desa kami pasti banjir. Memang karena posisi yang berada didalam bantaran sungai. Akan tetapi yang kami cemaskan adalah lahan yang semakin tahun semakin berkurang, karena tergerus air,” kata Mutalib Kepala Desa (Kades) Kebomlati, Kecamatan Plumpang.

Lebih lanjut diterangkan, setiap tahun Desa Kebomlati berkurang sekitar 20 meter karena tergerus oleh DAS Bengawan Solo. ”Sehingga, hampir setiap tahun ada pemukiman warga yang harus direlokasi ketempat lain yang lebih aman, karena rumahnya

sudah jadi aliran sungai. Bahkan, lapangan desa kami luasnya juga semakin menyusut karena abrasi Bengawan Solo tersebut,” terang Mutalib.

Jika kondisi ini dibiarkan dan tidak ada penanganan dari pemerintah yang serius tidak mustahil desa tersebut akan hilang digerus air. ”Desa Kebomlati ini dikelilingi oleh Bengawan Solo, dan abrasi terjadi hampir di semua sisi.

Kalau kondisi ini dibiarkan perkiraan saya 20 tahun lagi desa ini habis jadi bengawan semua,” keluh Kades Kebomlati.

Menurutnya, Desa Kebomlati akan aman jika antara bengawan dengan pemukiman warga diberi tanggul yang kuat dan kokoh

sehingga aliran sungai tidak bisa menggerus tanah yang ditempati warga. Selain itu, alternatif lain untuk menyelamatkan Desa Kebomlati dengan sudetan, sehingga, alirian air dari Bengawan Solo bisa dibagi. ”Dulu sekitar tahun 2006 itu pernah ada sosialisasi jika akan dibuatkan sudetan. Tapi sampai saat ini belum terealisasi, kami berharap pemerintah segera mengambil kebijakan dan turun tangan,” harap Kades Kebomlati ini.

Di tempat terpisah, jalan poros desa yang menghubungkan Desa Bogorejo, Kecamatan Merakurak dan Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban juga rusak parah. Kondisi tersebut semakin memprihatinkan memasuki musim hujan, lantaran lubang yang berada disejumlah titik tergenang air dan membahayakan pengguna jalan terutama kendaraan roda dua.

Sutikno, warga Desa Sumurgung, kondisi jalan rusak sepanjang kurang lebih dua kilo meter

terebut sudah terjadi cukup lama, namun hingga hari ini masih belum ada penanganan dari pemerintah. Warga yang sering menggunakan jalan itu mengaku khawatir lantaran lubang cukup dalam dan tergenang air menjadi samar dan membahayakan. “Banyak lubang mas, malah ada lubang yang cukup dalam dan lebar. Jalan ini juga cukup ramai apalagi pagi hari, banyak anak sekoaah berangkat pakai sepeda motor dan sepeda pancal,” terang Sutikno.

Diterangkan pula, terdapat sedikitnya lima titik lubang dijalan yang cukup parah, bahkan satu lubang sudah memutus aspal jalan, sehngga kendaraan terpaksa menggunakan bahu jalan untuk melintas. Hal itu juga dipandang cukup membahayakan, lubang yang tertutup air menjadi samar dan berpotensi mencelakai kendaraan yang melitas di sana.

Warga Berharap, jalan tersebut

khoirul huda/bhirawa

Salah satu kondisi rumah warga desa Kebomlati Kecamatan Plumpang pada awal tahun 2014 lalu yang saat ini sudah direlokasi oleh perangkat desa karena sudah mengancam keselamatan warga, apalagi pada saat debit sungai Bengawan Solo naik. segera mendapatkan penanganan, sebab jalan yang menghubungkan dua desa itu sudah lama dibiarkan rusak. ”Ya kalau

kita yang sering lewat sini berharap segera diperbaiki, ini kan bahaya,” harap warga tersebut.Q hud

EKONOMI - BISNIS

8

Kamis Legi, 22 JANUARI 2015

Belum Sosialisasi, Diskanla Koordinasikan Pemkab/Kota Terkait Pembatasan Penangkapan Lobster Pemprov, Bhirawa Dalam waktu dekat, Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim kini tengah berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti terbitnya dua Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan atau PermenKP. Kedua PemenKP tersebut yaitu Peraturan Menteri (Permen) No 1/2015 tentang Penangkapan lobster (Panulirus spp.), kepiting (Scylla spp.), dan rajungan (Portunus pelagicus spp.), dan Peraturan Menteri (Permen) No 2/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

“Kami belum bisa mensosialisasikan PermenKP ke nelayan terlebih dulu, lebih baik kami melakukan koordinasi dengan

Ir Heru Tjahjono MM

Kurs JUAL

BELI

USD

12,502.00

12,378.00

SGD

9,470.49

9,373.72

EUR

15,209.93

15,056.60

JPY

10,477.71

10,372.05

GBP

19,469.36

19,271.31

Sumber: Bank Indonesia (10 JANUARI 2015)

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha Jupiter, th. 2008, Biru Perak, AG3590SW, a/n. Santoso, Ds. Sumberagung, Rejotangan-T.Agung No. 140/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2008, Merah Silver, AG2427TJ, a/n. Dipoyono, Ds. Gendingan, Kedungwaru-T.Agung No. 141/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2013, Orange Biru, AG5082RAD, a/n. Ana Muntadirotul M, Ds. Sumberingin, Ngunut-T.Agung No. 142/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 1982, Hitam, AG6784TN, a/n.

Iswandi, Dsn. Wonorejo RT 01/04, Tapan-T.Agung No. 143/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2009, Hitam, AG3429TM, a/n.

Rio Belliton, Ds. Pakisrejo, Rejotangan-T.Agung No. 144/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB, Mobil Toyota Starlet, th. 1989, Warna Biru, AG1658RI, a/n. Trisse Hartanti, Kel. Bago-T.Agung No. 145/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2008, Hitam, AG6236SU, a/n.

Karni, Ds. Karangsono, Ngunut-T.Agung No. 146/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2001, Merah, AG4273RS, a/ n. Viko Sahida Frama, Ds. Wonokromo, Gondang-T.Agung No. 147/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2003, Hitam, AG4810TI, a/n.

Suparman, Ds. Wonokromo, Gondang-T.Agung No. 148/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda Vario, th. 2011, Putih Biru, AG5221OE, a/n. Wiji Utami, Kenayan-T.Agung No. 149/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda GL200D, th. 2006, AG3380SI, a/n.

Muhammad Qusnul Labib, Ds. Pandansari, Ngunut-T.Agung No. 150/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda NC11D1CFAT, Biru Hitam, AG2074OO, a/n. Andi Yuda Setiawan, Ds. Doroampel, Sumbergempol-T.Agung No. 151/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 4188 EU, a/n Iwan Adi Susanto, Ds. Pesisir rw 01/02, Kec. Besuki, Situbondo.

No. 152/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6014 FE, a/n Kasiyati, Ds. Landangan rw 03/02, Kec. Kapongan Situbondo.

No. 153/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 5759 GB, a/n Ida Suryaning Kartini, Ds. Kilensari rw 01/01, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 154/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6249 EU, a/n Moch Tayyib H, Kel. Mimbaan rw 04/02, Kec. Panji, Situbondo.

No. 155/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6127 EQ, a/n Bagus Wahyono, Ds. Sumberkolak rw 05/04, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 156/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 8424 EU, a/n Seniman, Ds. Panji Kidul, rw 03/02, Kec. Panji, Situbondo.

No. 157/IMB/BI-II/2015

Pemkab/kota. Harapannya agar nelayan tidak melakukan demo sebelum ada hasil koordinasi yang menentukan langkah selanjutnya,” kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Jatim, Ir Heru Tjahjono MM, Rabu (21/1).

Disisi lain untuk PermenKP nomor 1/2015, ia mengatakan, sebenarnya regulasi pembatasan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan tersebut cukup baik dalam upaya memproduksi produk perikanan kelautan yang berkualitas.

“Kebijakan bagus namun perlu

pembinaan. Disisi lain ada baiknya pemerintah lebih lanjut memberikan fasilitasi apabila ukuran ketiga produk yang tidak diperbolehkan itu bisa terbeli dan harus ada satu kawasan yang dimanfaatkan menampung produk tersebut. Selanjutnya, membatasi UPI (Unit Pengolahan Ikan) supaya tidak menerima ukuran yang dilarang,” paparnya.

Di Jatim, lanjutnya, produksi lobster, kepiting, dan rajungan tidak terlalu tinggi maupun rendah. Sayangnya, data mengenai produksi ketiga produk perikanan kelautan ini belum terdata dengan baik. Namun, biasanya wilayah penangkapan lobster di kawasan selatan Jatim, sedangkan rajungan dan kepiting di kawasan utara Jatim.

Sekedar diketahui, dalam per-

aturan nomor 1, terdapat lima pasal yang mengatur tentang pembatasan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan.

Dimana, setiap orang dilarang melakukan penangkapan tiga spesies perikanan penting tersebut dalam kondisi bertelur. Penangkapannya diperbolehkan, asalkan tidak dalam kondisi sedang bertelur dan sesuai dengan ukuran minimum yang sudah ditetapkan dalam peraturan.

Adapun ukuran yang diperbolehkan yakni Lobster dapat ditangkap dengan ukuran panjang karapas di atas 8 cm, Kepiting di atas 15 cm dan Rajungan dengan ukuran lebar karapas di atas 10 cm.

Pembatasan penangkapan ini dilakukan karena keberadaan

dan ketersediaan ketiga spesies itu telah mengalami penurunan yang drastis. Hal ini juga dimaksudkan untuk restocking ekosistem ketiga spesies tersebut.

Ukuran panjang ketiga spesies tersebut penting untuk diatur dalam rangka menjaga kelestarian sumberdaya. Berdasarkan hasil penelitian, spesies pada ukuran yang boleh ditangkap tersebut harus sudah dewasa dan pernah minimum sekali bertelur atau memijah.

Pengaturan ini penting dilakukan dalam rangka mendorong keberlanjutan usaha penangkapan ketiga spesies itu. Bila penangkapan tidak dikendalikan dikhawatirkan akan terjadi penurunan populasi dan dalam jangka panjang akan berdampak negatif bagi mata pencaharian nelayan. Q rac

BI, TPID dan Organda Siap Kendalikan Inflasi Surabaya, Bhirawa Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Bank Indonesia dan Organda Jatim akan bekerjasama untuk mengendalikan inflasi di Jatim pasca penurunan harga BBM. Karena saat ini harga kebutuhan pokok juga tidak terkontrol.

Kepala Bank Indonesia (BI) Jatim Benny Siswanto mengatakan, bahwa pada dasarnya memang kenaikan dan penurunan BBM ini sangat berpengaruh pada inflasi di daerah karena akan berpengaruh pula pada transportasi yang sangat bergantung pada BBM, “Apalagi disaat BBM naik para pedagang ikut menaikkan barang dagangannya, namun setelah BBM turun mereka enggan menurunkannya,” ungkap Benny, Rabu (21/1).

Mestinya disaat BBM turun otomatis tanpa dikomando mereka harus menurunkan pula harga barang. Hal lain yang cukup membuat pusing adalah pengusaha dan pemilik angkutan mereka juga enggan untuk menurunkan tarif tiket yang sudah terlanjur dinaikkan. Q ma

Ka BI Jatim Benny Siswanto ( (tengah,) bersama staf saat memberikan penjelasan soal inflasi pasca turunnya harga BBM.

m ali/bhirawa

Dandim Gandeng HKTI dan Pers Awasi Penyaluran Pupuk Bondowoso, Bhirawa Komandan Kodim 0822 Bondowoso Letkol Dudrajat langsung bergerak cepat menindaklanjuti pencanangan Upayah Khusus (Upsus) Ketahanan Pangan yang dicanangkan Danrem 083 Malang bersama Bupati Bondowoso beberapa waktu lalu.

Langkah cepat Dandim ini dilakukan dengan melakukan koordinasi terbatas dengan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Bondowoso Suprapto bertempat di kantor Kodim 0822, Rabu (21/1) kemarin.

Dalam keterangan persnya usai koordinasi tersebut, Dandim mengatakan bahwa kerjasama antara TNI dengan penyuluh pertanian sudah berjalan lama. Bahkan menurutnya untuk Kabupaten Bondowoso sudah dicapai peningkatan produksi pertanian yang maksimal bahkan melampaui target yang sudah ditetapkan.

Saat ini menurut Dandim sudah dilakukan Memorandum

of Understanding (MoU) dengan Dinas Pertanian untuk ikut terlibat dalam ketahanan pangan.

Para Babinsa yang ada dimasing-masing desa sudah berkoordinasi dengan PPL pertanian yang nantinya juga akan dilegalkan dalam MoU juga mulai tingkat Desa dan Kecamatan.

“Kita sudah bergerak dan membantu penyuluh untuk memfasilitasi petani mendapatkan haknya, terutama terhadap kebutuhan pupuk dan lainnya”, kata Dandim kemarin.

Khusus koordinasi dengan HKTI yang memang konsen dalam perlindungan dan pendampingan pada petani, Dandim mengungkapkan jika dalam hal pengawasan penyaluran pupuk di Bondowoso akan lebih dimaksimalkan. Karena, informasi dan realitas dilapangan menurutnya HKTI lebih memiliki informasi yang cukup.

Dandim asal Bandung ini mencontohkan langkah cepat yang dilakukan pihaknya keti-

ka ada laporan penyelewengan pupuk yang ada di masyarakat maka anggota babinsa langsung menangkapnya dan menyerahkan pada polisi untuk dilakukan proses hukum.

“Kita sudah menyerahkan barang bukti 6 ton pupuk yang indikasinya akan diselewengan di daerah Maesan pada polisi supaya nantinya diproses hukum agar menimbulkan efek jera dan petani tidak jadi korban”, ungkapnya.

Pihaknya juga mengungkapkan jika dalam kerja membantu petani ini pihaknya juga akan mengumpulkan insan pers di Bondowoso untuk juga dimintai masukan dan diminta ikut terlibat membantu TNI memberikan informasi yang valid terhadap persoalan yang dihadapi petani. “Besok juga kita akan melaksanakan bincang santai dengan para wartawan agar mereka juga ikut membantu kita melaksanakan tugas tambahan ini”, ujarnya. Q mb7

PT KAI Tambah Jadwal Kereta Malioboro Ekspres Surabaya, Bhirawa PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 8 menambah jadwal perjalanan KA Malioboro Ekspres dari satu perjalanan menjadi dua perjalanan per hari karena besarnya minat masyarakat bepergian menggunakan armada itu.

"Penambahan jadwal perjalanan yang dilaksanakan tanggal 23 Januari 2015 ditujukan kepada pengguna jasa kereta api dari Malang tujuan Solo, Yogyakarta dan sebaliknya," kata Manager Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Sumarsono, di Surabaya, Rabu (21/1).

Menurut dia, perjalanan KA Malioboro Ekspres memiliki rang-

kaian tiga kereta kelas eksekutif dan empat kereta kelas ekonomi AC. Kemudian, satu kereta pembangkit dengan kapasitas tempat duduk sebanyak 470 kursi. "Ratusan kursi itu terdiri atas 150 kursi kelas eksekutif dan 320 kursi kelas ekonomi," ujarnya.

Mengenai tarif, kata dia, yang dipakai untuk KA adalah tarif komersial dengan menerapkan sistem tarif batas atas dan tarif batas bawah (TBA/TBB). Namun, selama satu bulan pertama sejak peluncurannya PT KAI memberikan harga promo.

"Pengguna KA Malioboro Ekspres cukup membeli tiket sebe-

sar Rp200.000 untuk KA kelas eksekutif. Lalu, Rp125.000 untuk kelas ekonomi dengan keberangkatan tanggal 23 Januari hingga 22 Februari 2015," katanya.

Ia mengemukakan penambahan jadwal perjalanan KA Malioboro Ekspres ini merupakan tambahan fasilitas dari PT KAI kepada masyarakat yang hendak bepergian dari Malang ke Yogyakarta pada malam hari. Selain itu penumpang dari Yogyakarta yang ingin ke Malang pada pagi hari.

"Kalau sebelumnya, kereta api dari Malang tujuan Yogyakarta hanya tersedia pada pagi hari," katanya. Q ant

Pantauan SPBU yang beroperasional di Kabupaten Lumajang, penjualan Pertamax tetap sepi alias tidak laku.

Pertamax Tak Laku, Solar dan Premium Laris Lumajang, Bhirawa Pemberlakukan harga baru BBM dengan penurunan harga ternyata hanya meningkatkan pembelian untuk dua jenis BBM saja yaitu jenis Premium dan Solar.

Dari pantauan di SPBU yang beroperasional di Kabupaten Lumajang, kemarin, pembelian dua jenis BBM ini yang banyak terjadi antrean masyarakat.

Sedangkan untuk penjualan Pertamax tetap sepi alias tidak laku. Kondisi ini seperti yang terlihat di SPBU Bagusari Jl. Mahakam, Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Kota Lumajang. Dimana, hanya layanan penjuaaln premium dan solar saja yang antriannya sejak subuh mengular. Sementara untuk layanan penjualan Pertamax yang juga disediakan pengelola, tidak terdapat antrian sedikitpun. ‘’Sebulan terakhir hanya meme-

san DO (Delivery Order) pembelian Pertamax ke Pertamina 4 kiloliter saja,’’jelas Dany Ferdiansyah wakil pengelola SPBU Bagusari Lumajang, Rabu (21/1).

Meski demikian penjualannya cenderung lambat, paling perhari hanya berkisar 30 liter saja. Sehingga tidak memesan DO banyak, pasalnya jika dipaksanakan akan merugi.

Lebih baik kita alokasikan untuk perputaran di penjualan Premium dan Solar.

Menurut Dany Ferdiansyah perhitungannya, jika modal untuk DO Pertamax yang harganya juga diturunkan pemerintah dari Rp. 8.800 perliter menjadi Rp. 8 ribu perliternya mengendap terlalu lama, maka akan terjadi penyusutan dan tidak bisa berputar modalnya. ‘’Apalagi, untuk Pertamax di SPBU kami, dari DO 4 kiloliter habisnya baru sebulan,’’imbuhnya. Q yat

Pemerintah Diminta Kendalikan Harga Sembako Cabai Turun, Harga Telur Naik Turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar untuk kedua kalinya, diharapkan bisa membawa dampak penurunan harga sembilan bahan pokok (Sembako) di Kota Batu. Namun harapan itu harus ditelan dengan kekecewaan warga, karena harga sembako di kota ini tak kunjung turun. Merekapun berharap agar pemerintah turun tangan untuk mengendalikan harga sembako.

khoirul huda/bhirawa

Salah satu pedagang cabai di Pasar Baru Tuban yang saat ini jenis komoditi tersebut lagi melimpah, karena petani lokal juga lagi panen.

Tingginya harga sembako terlihat dari transaksi perdagangan yang ada di Pasar Besar Batu. Di sana belum ada pedagang sembako yang telah menurunkan barang dagangannya. “Kami tidak paham, kenapa harga sembako masih mahal. Padahal harga premium dan solar sudah turun. Setiap pembeli pasti mengeluh karena harga sembako tidak segera turun mengikuti penurunan harga BBM yang diumumkan pemerintah pusat beberapa waktu lalu,” ujar

salah satu penjual sembako di Pasar Batu, Munir, Rabu (21/1).

Di Pasar Besar Batu harga beras kualitas medium masih berkisar Rp10.000 per kg-nya. Kemudian harga telor ayam boiler Rp22 ribu per kg, daging ayam Rp30 ribu per kg, daging sapi Rp105-110 ribu per kg, gula pasir Rp9 ribu per kg, dan harga minyak goreng Rp12 ribu per liternya.

Selain pedagang, keluhan juga datang dari para pembeli sembako. Seperti yang dikatakan Mur-

tini, warga Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji saat belanja sembako ke Pasar Batu. Ia mengeluhkan harga sembako yang tetap mahal sampai saat ini.

Padahal harga BBM sudah turun.

“Maunya kami, harga sembako juga ikut turun. Karena kemarin saat BBM naik, harga sembako langsung naik. Sekarang giliran BBM turun harga sembako tidak turun,”keluh Murtini. Dengan kondisi ini, baik pedagang maupun konsumen di Batu berharap agar pemerintah bisa ikut turun tangan dalam mengendalikan harga sembako. Sedangkan di Tuban, justru harga cabe turun, tapi harga daging ayam naik tajam. Seperti pada jenis cabai, komuditas yang sempat menembus angka Rp90.000/ Kilogram (Kg) pada satu pekan yang lalu, saat ini paling mahal hanya Rp25.000 hingga Rp30.000/Kg. Akibatnya peda-

gang cabai yang masih memiliki stok lama mengaku merugi.

“Kalau stok lama pasti rugi mas, perkilonya rugi sampai belasan ribu. Untungnya tidak berlangsung lama, paling satu dua hari saja, setelah itu normal wong sudah kulakan harga baru,” Kata Tomo, Pedagang Cabai di pasar Baru Tuban. Dijelaskan Tomo, harga cabai hijau saat ini Rp10.000 per Kg, sebelumnya masih di kisaran Rp30.000/Kg, cabai rawit merah Rp30.000/Kg, sebelumnya Rp40.000/Kg dan cabai kriting Rp28.000/Kg dari harga sebelmnya berada di kisaran Rp35.000/Kg. “Sejak turun BBM yang kemaren itu, setiap hari 5.000 penurunan harganya. dan dua hari ini sampai 10.000 setelah BBM turun lagi. Ini yang membuat pedagang rugi, kalau harga tidak disesuaikan malah tidak laku,” terang Tomo. Q nas,hud,wil,wed

Kamis Legi 22 JANUARI 2015

LINTASAN

Perseru Serui Targetkan Papan Tengah LSI 2015 Jayapura, Bhirawa Pelatih Kepala Tim Perseru Serui, Kabupaten Yapen, Papua, Agus Sutiono mengatakan bahwa manajemen menargetkan Liston Fonataba dan kawankawan bisa meraih posisi papan tengah di Liga Super Indonesia (LSI) 2015.

"Kami targetkan tim ini bisa di papan tengah saat LSI 2015 berakhir, jauh dari itu saya ingin berupaya membawa Perseru raih posisi papan atas," kata Agus Sutiono ketika dihubungi dari Kota Jayapura, Papua, Rabu.

Pada musim LSI 2014 yang menggunakan format dua wilayah, tim berjuluk Kuda Laut itu berada dalam grup dua wilayah timur bersama tim-tim besar lainnya, seperti Persipura Jayapura, Arema Cronos, dan Persela Lamongan.

Liston Fonataba dan kawan-kawan sempat membuat kejutan di awal musim dengan mengalahkan Tim Ayam Jantan dari timur, PSM Makasar, di bawah asuhan pelatih Robby Maruanaya.

Namun, di tengah musim badai cedera sejumlah pemain membuat peringkat tim itu merosot ke papan bawah, cedera pemain terlihat pada pemain belakang Liston Fonataba, gelandang serang Octovianus Maniani dan Corneles Gedy.

Serta, yang sempat membuat tim promosi dari Divisi Utama 2014 bersama Persebaya Surabaya itu kian mengkhawatirkan adalah pemutusan kerja pelatih berbadan subur Robby Maruanaya, Octovianus Maniani dan Corneles Gedy yang dianggap kurang memberikan kontribusi.

Kendali tim pun diambil alih oleh asistennya Choirul Huda selama beberapa laga, sebelum Pelatih Kepala Agus Sutiono menjalankan empat hingga lima laga sisa di Stadion Marora, Kabupaten Kepulauan Yapen.Q ant

OLAHRAGA

9

Pemda Kembangkan Paralayang di Bromo Probolinggo, Bhirawa Objek wisata Gunung Bromo selama ini hanya dikenal dengan keindahan panorama alamnya. Ternyata di wilayah tersebut sangat potensial untuk dikembangkan wisata baru berupa wisata paralayang dan paramotor. Bahkan kini sudah ada 2 (dua) operator yang siap menjalankan olahraga tersebut, dan sudah melakukan uji coba. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Probolinggo Anung Widiarto, Rabu 21/1.

“Dari hasil uji coba tersebut mereka sangat antusias untuk mengembangkannya. Dari komunikasi terakhir mereka siap. Apalagi didukung dengan fakta bahwa kunjungan wisatawan ke Gunung Bromo yang sangat ramai. Sehingga tinggal bagaimana kerjasama ini bisa direalisasikan,” katanya.

Wisata paralayang dan paramotor di gunung Bromo ini dapat dinikmati oleh semua orang mulai umur 14 hingga 60 tahun. Jika pada anak usia kurang dari 18 tahun terdapat pengecualian yakni harus dengan persetujuan dari orang tua.

“Wisatawan dapat menikmati pemandangan alam yang sangat luar biasa dari atas Gunung Bromo. Sementara sekitar 300 meter di bawahnya menghampar lahan pertanian dengan latar belakang Kecamatan Sukapura. Adrenalin kita akan terpacu. Namun, begitu mengudara rasa takut itu hilang,” jelasnya.

Selain hamparan lahan per-

tanian yang sebagian besar ditanami sayur dan penampakan Kecamatan Sukapura dan Kota Probolinggo, jika cuaca mendukung mereka juga bisa melihat kemegahan puncak Gunung Semeru dari kejauhan.

“Kondisi alam indah inilah yang kemudian disebut-sebut menjadikan medan paralayang Gunung Bromo mendapat predikat bintang empat atau mewah. Di Indonesia jarang ada medan paralayang yang memiliki kondisi serupa,” tegasnya.

Agung Pria Jatmiko, salah satu master paramotor/paralayang mengungkapkan agar menjadi pilihan wisatawan untuk berlibur, perlu dukungan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo. Dari hasil survei yang dilakukan timnya ada tiga opsi tempat yang dapat dijadikan sebagai tempat landing site atau take off. Yakni Lava View, Seruni Poin dan Pundak Lembu.

“Yang paling memungkinkan adalah di Lava View. Semen-

wap/bhirawa

Ujicoba Paralayang di Bromo yang siap dikembangkan. tara untuk Seruni Poin dapat dijadikan alternatif ketika angin bertiup ke arah selatan atau timur. Pundak Lembu kami jadikan alternatif terakhir mengingat akses jalannya masih belum memadai,”

ungkapnya.

Lebih lanjut Anung Widiarto mengaku sangat mendukung sekali rencana tersebut. Namun, ia belum dapat mengambil langkah lebih jauh. Sebab, hingga saat ini antara pihak-

nya dengan calon operator itu belum bertemu secara intens.

Sehingga belum diketahui apa saja yang dibutuhkan dan bentuk dukungan apa dari Pemkab Probolinggo yang dapat dilakukan.Q wap

Yong Dae Ingin Bermain Bagus dalam Superliga

Persebaya Coret Fabrice dan Sanogo

Jakarta,Bhirawa Atlet bulu tangkis ganda putra nomor satu dunia Lee Yong Dae berharap dapat bermain bagus dalam Djarum Superliga 2015 yang akan digelar di GOR Lila Bhuana Denpasar, Bali mulai 25 Januari-1 Februari 2015.

"Saya pernah bermain di Indonesia beberapa kali, tapi saya gembira dapat bermain pada Superliga ini karena ada perbedaan dengan turnamen lain," kata Yong Dae setelah konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Pebulu tangkis asal Korea Selatan itu juga senang karena penyelenggaraan turnamen bulu tangkis itu dilaksanakan di Pulau Dewata.

"Saya tidak tahu akan berpasangan dengan siapa dan akan melawan siapa. Saya akan melakukan yang terbaik untuk tim,," kata Yong Dae yang tergabung dalam tim Musica

Surabaya, Bhirawa Dua pemain asing yang mengikuti seleksi di Persebaya, Fabrice Do Marcolino dan Moussa Sanogo harus angkat kaki setelah keduanya dianggap tidak layak untuk bergabung dengan klub berjuluk bajol ijo itu.

Sebenarnya keduanya diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan di Turnamen Surya Citra Media (SCM). Sanogo dimainkan oleh Persebaya saat mengalahkan Semen Padang dengan skor 1-0. Sedangkan Do Marcolino diturunkan kala Evan Dimas dan kawan-kawan ditahan imbang oleh Persija Jakarta dengan skor 1-1.

Sayangnya keduanya tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya dan belum bisa memberikan kontribusi ke tim. Bahkan Do Marcolino mendapat banyak cemoohan berkat penampilannya yang sangat buruk kala melawan Macan Kemayoran, julukan Persija.

Pelatih Persebaya, Ibnu Grahan juga menilai gaya permainan kedua pemain asing itu tidak cocok dengan Persebaya.

Champion Kudus.

Indonesia, menurut Yong Dae, mempunyai sejarah bulu tangkis sekaligus para pemainnya yang bagus dan dia senang untuk bermain bersama para pebulu tangkis Indonesia.

"Saya melihat positif wasit pertandingan di sini. Saya belajar banyak dan akan mencari lebih dalam Superliga tahun ini," katanya.

Yong Dae juga memberikan komentar tentang pebulu tangkis Malaysia Lee Chong Wei yang terkena hukuman akibat konsumsi doping.

"Harapan saya, Chong Wei dapat kembali bermain terutama di Superliga ini. Dia membutuhkan banyak dukungan," kata Yong Dae. Selain Lee Yong Dae, tim Musica Champion Kudus juga akan diisi para pemain Chou Tien Chen (Taiwan), Simon Santoso, Lee Hyun Il (Korea), Jonatan Christie, Marcus Fernaldi

Gideon, Vladimir Ivanov (Rusia), Wahyu Nayaka Arya Pankaryanira, Edi Subaktiar, dan Fajar Alvian.

Sebanyak 10 tim pada sektor putra dan 10 tim pada sektor putri akan bertanding dalam turnamen berhadiah total 200 ribu dolar AS itu.

Tim-tim dalam sektor putra antara lain Djarum Kudus, Suryanaga Surabaya, Mutiara Cardinal Bandung, Musica Champion Kudus, Jaya Raya Jakarta, Tonami (Jepang), Granular (Thailand), USM Blibli, Hitachi (Jepang), dan Hi Qua Wima Surabaya.

Sementara, tim-tim dalam sektor putri antara lain Hokuto Bank (Jepang), Granular (Thailand), Renesas (Jepang), Djarum Kudus, Suryanaga Surabaya, Jaya Raya Jakarta, Mutiara Cardinal Bandung, USM Blibli, Jaya Raya New Star, dan Gifu Tricky Panders (Jepang).Q ant

"Pasti pulang lah, Mas. Mereka berdua tidak masuk kriteria kami. Nanti urusan pulangnya dengan manajemen," tegas Ibnu, Rabu (21/1).

Ibnu memastikan Sanogo dan Do Marcolino tak akan dipasang dalam pertandingan ketiga SCM Cup 2015 kontra Sriwijaya FC, Rabu (21/1/2015) sore di Stadion H. Agus Salim, Padang.

"Mereka akan duduk di tribun penonton saja," tegas Ibnu dengan tegas.

Sekretaris Persebaya, Rahmad Sumanjaya juga mengatakan baik Fabrice maupun Sanogo kurang bisa beradaptasi dengan pemain lainnya. "Fabrice pasti berhenti. Dengan kondisinya saat ini, adaptasinya pasti lama. Kita tidak mau menunggu itu," katanya.

Dengan dicoretnya dua pemain itu, saat ini Persebaya hanya akan memantau lebih lanjut perkembangan dua pemain, yakni David Bala dan Roberto Alviz. Bala adalah penyerang asal Brasil. Sedangkan Alviz merupakan gelandang berkebangsaan Kroasia.Q wwn

Timnas U23 TC dan Uji Coba di Sidoarjo Surabaya, Bhirawa Setelah berlatih di Sawangan, Depok Jawa Barat, rencanannya tim nasional (Timnas) U23 akan menggelar training center (TC) di Sidoarjo, Jatim. Bahkan tim asuhan Aji Santoso itu juga akan menggelar uji coba di kota udang.

Asisten Pelatih Timnas U23, Mustakim membenarkan jika sudah memilih Sidoarjo sebagai ajan pemusatan latihan."Sawangan adalah TC tahap I. Sidoarjo ini TC tahap II. Sedangkan yang di Yogyakarta itu masih tahap seleksi pemain," jelas Mustaqim, Rabu (21/1).

Garuda Muda terakhir kali menjalani TC yang cukup panjang di Sawangan.

Mulai 17 Desember 2014 hingga 10 Januari 2015. TC di Sawangan diikuti oleh

30 pemain yang dinyatakan lolos seleksi oleh tim pelatih Timnas U-23.

Berapa pemain yang akan dipanggil ke Sidoarjo? Mustaqim hanya menggelengkan kepala. "Belum tahu. Masih menunggu dari head coach," jelas Mustaqim.

Yang jelas, lanjut Mustaqim, Timnas U-23 datang ke Sidoarjo bukan sekadar TC semata, skuat Garuda Muda juga berencana menggelar serangkatan pertandingan uji coba internasional.

Namun belum jelas siapa yang akan menjadi lawannya.

"Rencananya tanggal 10 dan 14 Februari. Untuk sementara masih dua agenda uji coba internasional. Bisa jadi nambah satu lagi. Juga uji coba internasional," pungkas Mustaqim.Q wwn

Kemenpora Imbau Tim Sembilan Pelajari Statuta FIFA

Lee Yong Dae

Jakarta,Bhirawa Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengimbau Tim Sembilan agar mempelajari statuta FIFA yang melarang PSSI sebagai salah satu organisasi FIFA mendapat campur tangan dari pihak ketiga.

"Saya harap Tim Sembilan mempelajari statuta dari FIFA. Jangan-jangan itu hanya cara untuk menakut-nakuti langkah kita. Oleh karena itu, beri kami kesempatan untuk mendalaminya," kata Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi usai Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi X DPR di Jakarta, Selasa.

Menpora menegaskan bahwa pemerintah mempunyai hak untuk mengawasi seluruh cabang olahraga. Oleh karena itu, Kemenpora pun membentuk Tim Sembilan yang beranggotakan sembilan orang berbagai keahlian guna mengawasi dan memperbaiki kinerja PSSI. Namun sayangnya, bentukan tim tersebut dapat dikenai sanksi oleh FIFA. Statuta FIFA mengisyaratkan setiap induk organisasi yang menjadi anggotanya, termasuk PSSI di dalamnya, tidak boleh mendapat intervensi dari pihak manapun, termasuk pemerintah, dalam menjalankan organisasinya.

Sanksi yang mungkin dijatuhkan

FIFA pada PSSI itu pun tidak menjadi hambatan bagi Kemenpora untuk melanjutkan Tim Sembilan dalam menjalankan tugas hingga Maret 2015.

"FIFA jangan dijadikan alat untuk melindungi sistem yang tidak baik di salah satu negara. Tim Sembilan nanti yang akan mempelajari dan mendalami statuta tersebut, termasuk apakah kita pernah melanggar statuta FIFA," kata orang nomor satu di Kemenpora ini.

Tim Sembilan yang merupakan bentukan dari Kemenpora sejak Januari 2015 telah mengadakan beberapa pertemuan guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik "clean and good government" dalam tubuh PSSI. Salah satu hasil dari pertemuan, yakni dibentuknya sistem pelayanan terpadu agar proses memperoleh izin pertandingan bisa lebih mudah dan cepat sehingga tidak merugikan pihak agen, klub, dan pemain.

Tim Sembilan juga membuat nota kesepahaman dengan PPATK agar memungkinkan Kemenpora bergerak lebih luas lagi dalam mengawasi perputaran uang di PSSI. Selain itu, nota kesepahaman juga dibuat bersama Kapolri agar proses perizinan pertandingan melalui Badan Intelijen Keamanan Polri berjalan lancar.Q ant

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

Mantan Kapolri Enggan Komentari Mutasi Suhardi Jakarta, Bhirawa Mantan Kapolri Jenderal Sutarman enggan mengomentari perihal mutasi jabatan mantan Kabareskrim Komjen Suhardi Alius.

“Saat itu sudah bukan wewenang saya lagi,” kata Sutarman di Jakarta, Rabu (21/1) kemarin.

Ia berkilah sejak 16 Januari 2015, dirinya sudah diberhentikan sebagai kapolri oleh presiden sehingga tugas dan wewenang kapolri diberikan kepada Wakapolri Komjen Badrodin Haiti.

“Pergeseran (mutasi) ini kewenangan pejabat baru karena dilakukan setelah saya (lengser),” kata dia.

Pada Jumat (16/1), Komjen Pol Suhardi Alius tidak lagi menjabat sebagai Kabareskrim. Ia dimutasi menjadi Sekretaris Utama Lemhanas RI. Sementara Irjen Pol Budi Waseso ditunjuk sebagai Kabareskrim baru menggantikan posisi Suhardi.

Mutasi ini dilakukan ditengah pro kontra penunjukkan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi calon tunggal Kapolri.

Beberapa kalangan menilai mutasi tersebut merupakan campur tangan pihak luar kepolisian.

Sementara Wakapolri Komjen Badrodin Haiti menegaskan bahwa mutasi Suhardi sudah melalui prosedur yang seharusnya. “Mutasi yang dilakukan melalui sidang Wanjakti yang dilakukan oleh tim Wanjakti Mabes Polri yang saya pimpin,” kata Badrodin. Ia pun mengatakan bahwa yang menandatangani SK mutasi tersebut adalah dirinya yang merupakan pelaksana tugas (Plt) Kapolri, bukan Presiden Joko Widodo.

“Saya yang tanda tangan, bukan Presiden,” katanya.Q ant

Indonesia Prihatin Kondisi Keamanan di Kota Sana’a Jakarta, Bhirawa Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan keprihatinan atas perkembangan keamanan yang terjadi di Sana’a, ibu kota Yaman, setelah kelompok Syiah AlHouthi menyerang dan menguasai Istana Kepresidenan Yaman pada Selasa (20/1).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam siaran pers dari Kemlu RI yang diterima di Jakarta, Rabu (21/1) kemarin.

Indonesia menilai serangan itu dapat menimbulkan ketegangan baru semenjak kesepakatan antara pemerintah Yaman dan kelompok Al-Houthi pada September 2014.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berharap pihak-pihak yang bertikai di Yaman dapat menahan diri serta memperhatikan keselamatan dan mengutamakan perlindungan seluruh warga sipil di Yaman, khususnya ibu kota Sana’a.

Selain itu, pemerintah Indonesia terus berkomunikasi dan memantau dari dekat kondisi di Yaman melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Sana’a.

Menurut pihak Kemlu, warga Indonesia telah diimbau untuk terus waspada dan berhati-hati serta selalu menjalin komunikasi dengan KBRI di Sana’a dan sesama warga Indonesia lainnya.

Sebelumnya, para gerilyawan Houthi mengepung kediaman Perdana Menteri Yaman Khaled Bahhah di Istana Kepresidenan, kata Menteri Informasi Yaman Nadia Al-Saqaf, Selasa (20/1).

Gerilyawan Houthi yang bersenjata mengambil posisi strategis di sekitar Istana Presiden dan daerah pegunungan di dekatnya.

“Penyebaran yang tampaknya semakin besar,” kata Al-Saqaf dalam siaran pers yang diposting pada halaman Facebooknya. Q ant

Kamis Legi 22 JANUARI 2015

Pengisian Jabatan Harus Seleksi Terbuka KASN : Tidak Boleh Ada Intervensi Politik Jakarta, Bhirawa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menegaskan bahwa mulai Januari 2015 pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di institusi pemerintah harus menggunakan sistem seleksi terbuka.

istimewa

Presiden Jokowi mengunjungi Pos Pemeriksaan Lantas Batas (PPLB) Entikong, Kalbar, Rabu (21/1) kemarin.

Kondisinya Tidak Mengenakkan

Presiden Minta Pos Perbatasan Entikong Direhab Kalbar, Bhirawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan merehabilitasi Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) di Entikong, Kalimantan Barat (Kalbar), yang kini kondisinya dinilainya tidak mengenakkan.

Saat meninjau PPLB Entikong yang merupakan pintu perbatasan darat pertama Indonesia, Presiden Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana Widodo dan Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto tampak kecewa melihat kondisi pos perbatasan yang dinilainya tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan itu.

“Saya dapat informasi tadi, memang sudah lebih dari 25 tahun nggak di apa-apain, bila dibandingkan dengan negara tetangga memang sangat jauh

ketinggalan, “ kata Jokowi.

Presiden menilai, dari sisi pelayanan kemudian untuk fisik, gedung dan lainnya, PPLB Entikong memang sangat jauh dibandingkan dengan tetangga sebelah. Oleh sebab itu, pada tahun ini, kata Jokowi, pemerintah akan mulai membangun kawasan perbatasan Entikong ini.

Presiden berjanji akan merehabilitasi PPLB Entikong dan wilayah perbatasan lain di Indonesia.

“Khusus PPLB Entikong, pembangunannya akan dimulai Maret mendatang,” kata Presiden Jokowi saat mengunjungi PPLB Entikong, Rabu (21/1) pagi.

Namun Kepala Negara mengingatkan, pada Desember mendatang ia akan kembali

mengunjungi PPLB Entikong untuk melihat perkembangan pembangunan di sana.

Dalam kesempatan itu, Pre siden Jokowi berdialog dengan masyarakat setempat, yang di antaranya mengeluhkan kondisi jalan darat dari Entikong – Pontinak yang mengalami rusak berat.

Saat akan kembali menuju helikopter untuk meneruskan agenda kunjungannya, hujan deras turun mengguyur Entikong, sehingga memaksa Presiden Jokowi dan rombongan menunda perjalanannya selama sekitar 30 menit.

Setelah hujan reda, Presiden Jokowi dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Sanggau untuk meninjau proyek pembangunan Jembatan Tayan. Q ist

“Kami mulai Januari 2015 akan tegas mengawasi birokrasi di pemerintahan agar sesuai dengan prosedur yang ada yaitu melalui seleksi terbuka,” kata Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Irham Dilmy seusai rapat di gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, Rabu (21/1) kemarin.

Seleksi terbuka ini bertujuan untuk menghindari praktek kolusi dan nepotisme, kemudian diharapkan bisa mendorong orangorang terbaik untuk mengisi posisi jabatan tinggi.

Menurut aturannya, dalam seleksi terbuka lowongan jabatan diumumkan secara terbuka dalam bentuk surat edaran, melalui papan pengumuman atau media cetak serta elektronik.

Pengumuman tersebut dilaksanakan minimal 15 hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.

Untuk menghindari kesalahan prosedur pengisian Jabatan Tinggi, KASN mendorong pemerintah daerah, kementerian dan lembagalembaga untuk mengkonsultasikan pengisian JPT. “Sudah menjadi komitmen kami untuk terus mengawal pelaksanaan sistem merit (cara pemilihan karyawan sesuai kemampuan, pendidikan, pengalaman dan kinerja) di Indonesia,” tuturnya.

Alasan penegasan pengawasan baru dimulai Januari, karena KASN sendiri baru disahkan pada bulan November 2014, dan baru memiliki tujuh anggota pada

periode 2014-2019.

Tujuh anggota tersebut adalah Sofian Effendi sebagai ketua merangkap anggota, Irham Dilmy sebagai wakil ketua merangkap anggota, Waluyo, I Made Suwandi, Nuraida Mokhsen, Tasdik Kinanto dan Tjiptoherijanto.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi mengingatkan agar jabatan-jabatan tinggi di instansi atau lembaga-lembaga pemerintah tidak boleh diintervensi dengan kepentingan politik.

“Saya harapkan keterbukaan dan kemampuan setiap calon pejabat diuji sesuai aturan yang berlaku, jangan hanya untuk kepentingan politik,” kata Sofian Effendi.

Ia menjelaskan, di Indonesia terlalu banyak intervensi politik dalam penentuan pejabat tinggi di instansi pemerintah.

Dengan alasan itu, ia menyebutkan bahwa posisi Indonesia dalam ranah tatanan birok rasi masih kalah dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand.

“Kami ingin Indonesia menjadi yang terbaik dalam segala hal, terutama dalam sistem birokrasi,” ujarnya.

Di beberapa negara tetangga, kata dia, baik-buruknya birokrasi dilihat dari jumlah keluhan dari masyarakat dan kedisiplinan instansi tersebut.

“Kami KASN merupakan komisi baru, dan akan berusaha memperjuangkan birokrasi yang bersih dari nepotisme dan tertata rapi,” tuturnya. Q ant

Menteri dari Nasdem Kemendagri Investigasi Kasus Diminta Bekerja Baik Pengangkatan Sekda Sumut Jakarta, Bhirawa Kementerian Dalam Negeri membentuk tim investigasi guna memeriksa keabsahan administrasi pengangkatan dan pelantikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Hasban Ritonga.

“Kami sudah membentuk tim dengan Dirjen, Kepala Biro Hukum, dan Kepala Biro Kepegawaian terkait untuk melakukan penelitian terhadap Sekda Sumatera Utara ini,” kata Sekretaris Jenderal Kemendagri Yuswandi A Temeng gung di Jakarta, Rabu (21/1) kemarin.

Tim investigasi tersebut dimaksudkan untuk mencari tahu mengenai dua hal, yakni kejelasan status hukum dan keabsahan administrasi pelantikan Hasban Ritonga sebagai Sekda.

Yuswandi mengaku pihaknya telah bertemu dengan Hasban di Jakarta, Selasa malam (20/1), guna meminta

klarifikasi terkait kasus hukum yang menyebabkan dia berstatus terdakwa dan sempat mendekam di sel tahanan Mabes Polri.

“Semalam, pukul 18.00 sampai 20.00 WIB, yang bersangkutan sudah bertemu dengan tim kami untuk kami minta penjelasan terkait perkembangan status hukumnya. Posisi beliau (Hasban) saat ini adalah terdakwa dan sudah menjalani lima kali persidangan,” jelasnya.

Namun, dengan status hukum Hasban tersebut, Yuswandi mengatakan pihaknya tidak bisa serta merta memberhentikan yang bersangkutan dengan alasan menunggu hasil investigasi tim tersebut.

“Kami berharap hasil penelitian tim ini secepatnya bisa disampaikan kepada pimpinan, Menteri Dalam Negeri kepada Presiden, karena keputusan akhirnya ada di tang-

an Presiden Joko Widodo,” tambahnya.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya menerima catatan dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujonugroho bahwa tiga calon sekda memiliki rekam jejak bersih dan baik.

“Untuk menjadi calon Sekda itu kan harus ‘clean and clear’, artinya selain memenuhi syarat kepangkatan juga tidak boleh tersangkut kasus hukum apalagi ini berstatus terdakwa.

Sayangnya, saat diusulkan ke saya, catatan Gubernur mengatakan ketiga calon itu telah ‘clear and clean’,” kata Tjahjo.

Lebih lanjut Mendagri menjelaskan, saat proses seleksi calon sekda di Tim Penilai Akhir (TPA) dan Kemendagri, satu dari tiga nama calon tersebut tidak lolos seleksi karena ada permasalahan.Q ant

Jakarta, Bhirawa Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengingatkan kepada menteri yang berasal dari partainya untuk bekerja dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia.

“Bila kinerja menteri tidak sesuai dengan harapan besar masyarakat, maka dampak negatif akan terkena ke Partai NasDem. Namun sebaliknya, bila kinerja menterinya baik, maka NasDem akan memperoleh keuntungan,” kata Surya saat Pembukaan Rapat Konsolidasi Partai NasDem 2015 di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta Pusat, Rabu.

Oleh karena itu, dirinya memerintahkan kepada seluruh jajaran Partai NasDem untuk tetap memberikan dukungan penuh agar menteri Kabinet Kerja bisa bekerja sebagaimana yang diharapkan.

Surya mengaku puas dengan kinerja NasDem, dimana pada pemilu tahun lalu berhasil menempatkan

36 kadernya menjadi di kursi DPR. Di DPRD, NasDem berhasil merebut 1.290 kursi dan berhasil menempatkan 15 kader sebagai ketua DPRD dan 80 kader sebagai wakil ketua DPRD. Dalam pilpres, NasDem juga berhasil menempati posisi tepat dengan mendukung pencalonan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pasangan calon presiden-wakil presiden. “Terpilihnya Jokowi-JK memberikan nuansa tersendiri terhadap arti keberadaan NasDem sebagai parpol baru,” katanya.

Dari dukungan tersebut, Nasdem juga berhasil menempatkan empat kadernya di pemerintahan, yakni Men teri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya serta Jaksa Agung HM Prasetyo. Q ant

Empat Komisi DPRD Gresik Lakukan Kunjungan Kerja Pelajari Berbagai Regulasi di Daerah Lain Empat Komisi DPRD Gresik hingga Jumat (23/1) besok melakukan kunjungan kerja (kunker), keberbagai daerah di Jawa Timur.

Tujuannya, mencari bahan-bahan untuk perbaikan sistem pemerintahan di Kabupaten Gresik. Ini dilakukan untuk melihat aturan-aturan, yang telah dilakukan di daerah tersebut.

Komisi A DPRD Gresik bertolak menuju Kabupaten Jember, untuk mempelajari aturan Pilkades serentak, Komisi B bertolak menuju Kabupaten Bojonegoro untuk mempelajari aturan efisiensi penggunaan anggaran. Komisi C bertolak menuju Kabupaten Pasuruan, untuk melihat aturan pembangunan dan Komisi D bertolak menuju Kabupaten Blitar, untuk mempelajari aturan tentang pendidikan gratis.

Ketua Komisi A DPRD Gresik Jumanto mengatakan, bahwa kunker saat ini sangat men-

desak karena Gresik akan segera dilakukan pemilukada. Dan sampai saat ini ada sekitar 30 lebih desa belum mempunyai kepala desa definitif, selama ini telah di Plt oleh pegawai kecamatan dari unsur PNS. Dan hingga kini belum dilakukanya proses pilkades di desa setempat, sebab kata bagian pemerintahan desa karena menunggu aturan dari pemerintah pusat yang hingga saat ini belum turun.

Kabarnya, malah sekarang dua kementerian saling tarik ulur sehingga proses aturan menjadi

panjang. Bila hal ini dibiarkan maka dalam pelaksanaan pilkada Gresik akan terjadi Plt kepala desa banyak, dan ini sangat berbahaya bagi kepentingan politik. Karena calon incumbent yang sekarang mempunyai peluang besar meraih suara di desa tersebut, sebab Plt kepala desa dari unsur PNS. “Hal ini sudah pernah kita hearing dengan Bagian Pemerintahan Desa, Bagian Hukum Pemkab Gresik. Mereka tidak bisa memberikan kebijakan maupun kepastian kapan pilkades bisa dilaksanakan, karena takut aturan dari pusat belum turun. Ini yang membuat kami para anggota dewan menjadi sedih, karena kalau menunggu aturan pusat yaitu PP, bisa jadi pilkades molor hingga selesainya pilkada. Makanya komisi A melakukan kunjungan kerja ke

Ir H Abdul Hamid kota Jember guna menanyakan, kebijakan dan dasarnya dari mana bisa melakukan pilkades tersebut,” katanya.

Ditambahkan Jumanto, kalau memang nanti hasil kunjungan kerja ke Kabupaten Jember ternyata aturannya membolehkan, maka, Gresik bisa me-

ngadopsi aturan tersebut untuk pelaksanaan pilkades.

“Hasil ini, akan kami sampaikan kepada pemkab nanti.

Sehingga proses pilkades bisa dilakukan tanpa menunggu PP yang baru turun, karena kepastianya juga belum jelas,” jelasnya.

Sementara anggota Komisi D Syaikhu Busyiri mengatakan, bahwa telah bertolak ke kabupaten Blitar. Guna belajar proses sekolah gratis. Ini didasari dari beberapa laporan dari orang tua wali murid dan LSM. Pencapaian sekolah gratis hingga kini belum berjalan sesuai harapan, keberhasilan pemkab Blitar menerapkan sekolah gratis harus diikuti Kabupaten Gresik. Karena APBD Gresik lebih tinggi dari pada APBD pemkab Blitar.

“Di sana bisa kenapa Gresik

belum bisa, apa masalahnya.

Kita akan pelajari dan nantinya kita akan adopsi ke Gresik, Sebab pungutan liar dengan dalih sodakoh juga masih berjalan,” jelasnya.

Terpisah Ketua DPRD Ir H Abdul Hamid membenarkan empat Komisi DPRD Gresik telah berangkat ke berbagai daerah di Jawa Timur. Kunjungan dilakukan untuk belajar berbagai aturan yang diterapkan di sana. Kunker dilakukan setelah melakukan evaluasi hasil sidak dan hearing dengan berbagai pihak. Ternyata masih banyak masalah, sehingga komisi harus mencari data dan belajar aturan dari daerah lain lagi.

“Saya juga ikut, tapi pada komisi A. Dan pimpinan lainnya juga demikian, ini sesuai bidang komisi yang sudah ditetapkan,” jelasnya.Q kim, adv

Kamis Legi 22 JANUARI 2015

Kapolres Bangkalan Janji Bekuk Penembak Mathur Husyairi l Sambungan hal 1

diri dengan tertib. Seperti diberitakan, aksi massa dari perwakilan mahasiswa, LSM dan OKP se-Kabupaten Bangkalan ini merupakan aksi solidaritas pasca penembakan Mathur Husyairi aktivis anti korupsi. Menurut KPK, Mathur merupakan salah satu pemasok data kasus korupsi dengan tersangka Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron.

Seseorang tidak dikenal menembak Mathur saat korban hendak membuka pintu pagar rumahnya di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Kemayoran, Bangkalan, Selasa (20/1) dini hari.

Korban sempat dibawa ke RSUD Bangkalan, dan kemudian dirujuk ke RSU Dr Soetomo Surabaya karena lukanya serius. Setelah dioperasi di RSU Dr Soetomo, Mathur menjalani perawatan intensif di ruang observasi lantai tiga RSU Dr Soetomo Surabaya dengan kawalan petugas keamanan. Sebanyak dua anggota Sabhara dengan membawa senjata laras panjang terlihat berada di sekitar ruangan.

Pantauan di RSUD Dr Soetomo, dua petugas tersebut diketahui dari Polres Bangkalan. Dan ternyata tidak hanya 2 anggota Sabhara saja yang ikut melakukan penjagaan, melainkan juga ada 1 anggota berpakaian preman berada bersama keluarga.. “Penjagaan dilakukan sesuai instruksi dari pimpinan,” kata anggota tersebut.

Keluarga Mathur yang ikut menjaga adalah istrinya Mutmainah. “Penjagaan ini permintaan keluarga, agar pihak kepolisian mau menjaga. Serta agar suami saya mendapatkan pengawalan. Apalagi kesehariannya kerap diteror,” ujar Mutmainah istri Mathur.

Sementara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap melindungi Mathur. “LPSK tidak menutup kemungkinan memberikan perlindungan jika korban memiliki keterangan penting untuk mengungkap kasus korupsi,” kata Kepala LPSK Abdul Haris Semendawai di Jakarta.

Semendawai mengatakan LPSK akan menurunkan tim untuk mempercepat proses perlindungan kepada Mathur sesuai undangundang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan saksi tindak pidana korupsi sendiri merupakan salah satu saksi yang mendapat prioritas perlindungan.

Semendawai menjelaskan saksi yang mengetahui adanya tindak korupsi kemudian mendapatkan ancaman fisik maupun non fisik hingga mengalami ketakutan perlu mendapatkan perlindungan. n bed

Bupati Tulungagung Terpilih 2018 Hanya Jabat Dua Tahun l Sambungan hal 1

oleh DPRD yang baru disahkan. Konsekuensinya, pada 2015 ini sebagian daerah di Indonesia yang masa bakti kepala daerahnya sudah habis akan melakukan Pilkada secara serentak. Pelaksanaan Pilkada serentak selanjutnya pada 2020.

Dalam pasal 201 ayat 2 Perppu No 1 Tahun 2014 disebutkan bagi daerah yang kepala daerahnya berakhir pada 2016, 2017 dan 2018 dilaksanakan Pilkada pada 2018. Dan Tulungagung sendiri, kepala daerah yang sekarang yakni pasangan Bupati Syahri Mulyo SE Msi dan Wakil Bupati Drs Maryoto Birowo MM akan berakhir masa jabatannya pada 2018.

Menurut Suprihno, kendati masa bakti Bupati Tulungagung terpilih pada 2018 nanti hanya dua tahun, namun masa dua tahun itu tidak dihitung sebagai masa periodesasi sebagai kepala daerah. Artinya, selama masa dua tahun tidak dihitung sebagai satu periode jabatan.

“Kalau nanti misalnya incumbent (petahana) maju lagi dalam Pilkada 2018 dan terpilih, untuk masa jabatan yang dua tahun (2018-2020) tidak dihitung sebagai masa periode jabatan.

Hitungannya incumbent bisa kembali maju menjadi calon dalam Pilkada 2020 dan yang maju 2020 itu baru dihitung untuk jabatan yang kedua,” paparnya menjelaskan.

Hal yang sama diungkapkan anggota KPU Tulungagung lainnya, Viktor Febrihandoko.

Dia membeberkan Pilkada Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang diselenggarakan pada 2018 tidak dihitung sebagai satu periode masa jabatan. “Itu tercantum dalam pasal 202 Perppu No1 Tahun 2014 tentang Pilkada,” terangnya.

Ketika ditanya kemungkinan minimnya peminat atau bahkan tidak adanya calon dan Pilkada pada 2018 karena masa jabatannya yang relatif singkat, Viktor mengatakan dalam Perppu No1 Tahun 2014 yang kini telah menjadi UU tersebut sudah mengantisipasinya.

“Kalau itu yang terjadi maka akan diangkat Pj Gubernur, Pj Bupati atau Pj Wali kota karena memang tidak ada yang daftar,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris DPD PAN Tulungagung Imam Khoirudin SAg, di tempat terpisah menyatakan keyakinannya Pilkada Tulungagung 2018 tetap akan membuat para calon akan mendaftar ke KPU setempat. Menurutnya, jabatan kepala daerah meski masa jabatannya hanya dua tahun saja tetap dinilai menjadi jabatan yang prestise bagi sebagian masyarakat. n wed

Geram dengan Pengedar Narkoba l Sambungan hal 1

narkoba sangat merusak mental warga Indonesia. ‘’Bunuh saja sebab bikin susah saja mereka,’’ kata Kepala BNN Provinsi Jatim Brigjen Pol Drs Iwan Ibrahim di sela-sela melantik pejabat baru di BNNK Sidoarjo belum lama ini.

Menurut Iwan jangan sampai negara kita sampai jadi sasaran empuk peredaran narkoba internasional. Karena itu, kebijakan pemerintah yang tegas untuk mengeksekusi pengedar narkoba itu menurutnya harus dihormati. ‘’Kita harus menghormati keputusan pemerintah untuk menghukum mati pengedar narkoba,’’ katanya.

Tentang pasca eksekusi menyebabkan dua negara menarik Dubesnya dari Indonesia, yaitu Belanda dan Brasil, Iwan tidak mau berkomentar sebab menurutnya itu sudah masuk dalam kewenangan pemerintah pusat.

Ia berpesan kepada semua jajaran BNN di Jatim supaya getol dan serius dalam menangkal peredaran dan penyalahgunaan narkoba sampai di tingkat pelosok desa, bahkan juga di level keluarga. n ali

SAMBUNGAN PNS Dokter di Banyuwangi Tanpa Tes Banyuwangi, Bhirawa Semakin tingginya kebutuhan tenaga kesehatan bidang kedokteran di Banyuwangi direspons oleh Abdullah Azwar Anas dengan membuat terobosan proses rekrutmen.

Bupati Banyuwangi itu mengaku telah melayangkan surat permohon­ an kepada Kementerian PAN dan RB perihal diskresi (pengecualian) untuk mempermudah dokter yang ingin menjadi PNS di Pemkab Banyuwangi tanpa serangkaian tes CPNS layaknya formasi lain.

“Alhamdulillah permintaan Banyuwangi untuk mengisi kekurangan dokter melalui perekrutan tanpa tes disetujui oleh Menpan. Tapi syaratnya dokter itu sudah mengabdi dalam

waktu tertentu di Banyuwangi,” kata Bupati Anas di sela-sela meresmikan layanan rawat inap dan UGD Puskesmas Tegalsari, Rabu (21/1).

Teknisnya, Anas cukup tanda tangan dan menyerahkan kepada Menteri PAN dan RB untuk diterbitkan SKnya. Cara ini untuk menarik minat dokter menjadi PNS di Pemkab Banyuwangi lantaran kebutuhan dokter kian banyak seiring membaiknya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi.

Bupati Anas berkeyakinan, kenaik­ an tingkat kesejahteraan berbanding lurus dengan kesadaran berobat ke dokter. Itu sebabnya, PNS dokter akan disebar ke beberapa pusat layanan kesehatan di kabupaten setempat

untuk meningkatkan layanan medis.

Bukan hanya dokter, Anas juga berkomitmen mendongkrak layanan Puskesmas dengan menyediakan rawat inap dan UGD. Plt Kepala Dinas Kesehatan Wiji Lestariono, mengatakan sebelumnya Puskesmas Tegalsari hanya memberikan pelayanan dasar bagi pasien.

Pasien yang butuh rawat inap biasanya dirujuk ke rumah sakit terdekat. “Sekarang pasien tidak perlu jauh-jauh ke RSUD Genteng atau ke rumah sakit lainnya. Ini juga lebih meringankan biaya bagi pasien,” katanya.

Puskesmas Tegalsari menjadi Puskesmas ke-17 dari 45 Puskesmas yang ada di Banyuwangi dengan pelayanan rawat inap. n nan

845 Izin Tambang Menumpuk di Dinas ESDM l Sambungan hal 1

perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Oleh karena itu pihaknya meminta seluruh pegawai Dinas ESDM untuk tidak tidur agar bisa menyelesaikan tugasnya. Sebab jika lama dibiarkan dan menunggu perubahan struktur baru, ribuan izin tersebut akan terbengkalai. Belum lagi ditambah pengajuan izin baru.

“Soal pelayanan publik, tidak boleh ada kekosongan kepastian hukum.

Meski berat harus tetap dijalankan dengan baik. Tidak boleh protes karena ini perintah undang-undang mendapat banyak kewenangan baru,” kata mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim ini.

Untuk menyelesaikan menumpuknya perizinan di Dinas ESDM ini, jelas Hadi Pras, telah dilakukan upaya-upaya percepatan. “Sekarang kita cari celah. Jika cukup diselesaikan dengan membuat payung Peraturan Gubernur (Pergub) ya dibuatkan Pergub, yang penting pelayanannya

jalan. Istilahnya tidak ada rotan, akar pun jadi,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jatim Dewi J Putriatni mengakui, jumlah izin di Dinas ESDM sekarang menumpuk.

Izin yang harus diselesaikannya itu merupakan izin pelimpahan dari kabupaten/kota, setelah keluarnya UU 23 Tahun 2014.

“Total ada 845 izin tambang yang harus diselesaikan. Lalu ada izin air tanah sebanyak 700-an izin yang juga menunggu untuk diselesaikan. Izin-izin itu ada izin yang berbentuk baru dan perpanjangan izin. Kalau izin baru kami belum bisa melaksanakannya dalam waktu dekat ini, mungkin baru sekitar April nanti kami garap,” ungkapnya.

Dewi mengatakan, pihaknya sudah membuat jadwal penyelesaikan ribuan izin tersebut. Untuk Januari ini, pihaknya menyelesaikan izin yang sudah rampung dan mendapat sertifikat clear and clean dari Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM. “Ada 64 izin yang sudah rampung dan mendapat sertifikat clear and clean ini,” jelasnya.

Selanjutnya, pada Februari hingga

Maret, Dinas ESDM akan menyelesaikan pengajuan perpanjangan izin.

Sedangkan pada April dan seterusnya akan menggarap izin baru. “Izin baru ini membutuhkan waktu yang lama,” kata mantan Kepala Badan Lingkung­an Hidup (BLH) Jatim ini.

Dewi mengakui, sekarang Dinas ESDM harus menangani sebanyak 38 jenis izin dari sebelumnya 22 izin.

“Meski dulu kami mengurus izin 22 jenis, tapi izinnya tidak mencapai ribuan, hanya sekitar 100 izin saja yang kami urus,” ungkapnya.

Dengan banyak tugas ini, Dinas ESDM sudah meminta tambahan tenaga ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim.

Tenaga baru tersebut diambilkan dari pegawai yang sudah ahli di bidang ESDM dari kabupaten/kota yang ditarik ke pemprov.

“Saya tidak tahu kapan disetujui, tapi kami telah mengajukan tambahan pegawai. Jumlahnya puluhan saja. Mereka betul-betul ahli bidang ESDM. Kami tidak mau kalau tambahan pegawai yang tidak paham ESDM justru nanti menambahi beban saya,” pungkasnya. n iib

Talangi Biaya Operasional, Sekolah Andalkan Pinjaman l Sambungan hal 1

kejelasan terkait BOS dari Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim dan Bopda dari Dindik Surabaya. Padahal dua bantuan tersebut menjadi sumber utama dalam membiayai operasional sekolah. Sedangkan untuk menarik dari siswa sudah tidak mungkin, karena sekolah di Surabaya telah digratiskan.

“Untuk sementara kita pinjam dulu dana yang ada di unit produksi sekolah, seperti koperasi dan bengkel otomotif,” kata Djoko saat dihubungi, Rabu (21/1).

Dana dari unit produksi itu bersifat pinjaman, sehingga saat BOS atau Bopda telah cair, dananya harus tetap dikembalikan. Djoko menuturkan, setiap bulan biaya operasional yang harus dikeluarkan sekolah bisa mencapai Rp 400 juta – Rp 500 juta. Oleh karena itu, pihaknya berharap di antara BOS atau Bopda ada yang cair lebih dulu. “Kalau sekarang Bopda kan masih dikaji dulu sama pemerintah terkait statusnya. Jadi kita masih menunggu saja,” tutur dia.

Sebagaimana diketahui, pencairan Bopda untuk jenjang SMASMK di Surabaya terpaksa harus ditunda lantaran terbentur Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut, pengelolaan SMA-SMK diserahkan ke provinsi. Sehingga pemerintah kabupaten/kota tidak berhak ikut andil dalam pengelolaannya. Sementara pencairan BOS hingga kini belum dilakukan provinsi lantaran Peraturan Menteri Keuang­ an (PMK) belum disahkan oleh Kemenkum HAM. Sehingga pencairan dari Kas Umum Negara (KUN) ke Kas Umum Daerah (KUD) belum bisa dilakukan.

Kondisi ini diyakini juga dapat mengancam nasib Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Seperti diakui Kepala SMAN 14 Surabaya Muntiani, gaji bulanan untuk GTT dan PTT tercantum dalam Bopda. Sehingga jika Bopda tidak segera dicairkan maka pemberian gaji GTT dan PTT harus ditunda. “Kita sudah sampaikan ke temen-temen PTT dan GTT agar lebih bersabar menyikapi ini. Dan semua sudah bisa menerimanya,” kata Muntiani.

Sebelumnya, Kabid Pendidikan Menengah (Dikmen) Dindik Surabaya Sudarminto mengakui hingga kini proses pencairan Bopda masih diusahakan. Pihaknya telah melakukan konsultasi dengan Dindik Jatim,

Bapeko dan pemerintah pusat agar pencairan tersebut tidak disebut melanggar aturan. “Kalau sudah dipastikan pencairannya tidak melanggar aturan, akan segera kita cairkan,” tutur dia.

Sementara itu, Kepala Dindik Jatim Dr Harun kembali menegaskan, jika Pemkot Surabaya tetap ingin mencairkan Bopda harus jelas dasarnya. Saat ini, provinsi tengah memproses terkait peralihan tanggung jawab SMA-SMK yang meliputi main, money, material. Jika dalam aturan Perda atau Perwali Kota Surabaya telah mengatur Bopda, maka hal itu tidak ada masalah untuk dicairkan.

“Saat ini UU 23 Tahun 2014 masih belum berlaku sepenuhnya.

Kita masih memproses untuk pemetaan dari kabupaten/kota. Kalau dasar hukumnya kuat silakan saja dicairkan,” kata Harun.

Meski demikian, Harun dapat memahami upaya Surabaya untuk mengkaji aturan pencairan Bopda.

Ini beralasan, karena Surabaya juga tidak ingin dikatakan melanggar aturan. “Kajian terhadap pencairan Bopda ini bagus untuk mengantisipasi kesalahan dalam pelaksanaannya,” pungkas Harun.n tam

Bojonegoro Bertekat Jadi Lumbung Pangan Nasional l Sambungan hal 1

Jumlah itu melebihi setengahnya dari jumlah konsumsi. “Orang seBojonegoro ini makan nasi kira-kira 450 ribu ton. Berarti, Alhamdulillah kami tahun ini surplus,” kata Suyoto saat menghadiri acara panen raya di Desa Gedungarum, Kecamatan Kanor, Rabu (21/1).

Panen raya ini dihadiri Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Dirjen Kementerian Pertanian Hasil Sembiring, dan Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf dan Pangdam V Brawijaya Mayjend Eko Wiratmoko.

Untuk menjadi lumbung pangan, Suyoto menargetkan Bojonegoro harus bisa memproduksi 1 juta ton padi setiap tahunnya. Ia yakin hal ini bisa tercapai seiring keseriusan pemerintah membangun infrastruktur seperti waduk.

Suyoto semakin yakin Bojonegoro menjadi lumbung pangan karena sejumlah daerah seperti Kecamatan Kanor sudah bisa meng­ atasi masalah luapan air sungai Bengawan Solo. Pada Januari ini,

Kecamatan Kanor mampu menghasilkan panen padi sebanyak 10 ton.

Padahal, kata dia, tahun lalu para petani di Kanor gagal panen akibat lahannya tergenang air. “Jadi sekarang Kanor ini yang tadinya menjadi lembah tangisan karena sering gagal panen, sekarang sudah menjadi lembah senyuman,” ujarnya.

Dia mengatakan ada beberapa faktot yang membuat Kecamatan Kanor berhasil panen. Pertama, karena para petaninya sudah mulai mengerti jenis pupuk yang harus digunakan dan waktu penanamam bibit. Kemudian yang tak kalah penting adalah adanya bantuan dari TNI AD yang sigap memper­ baiki tanggul Bengawan Solo sehingga airnya tidak menguap ke sawah saat musim hujan.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Hasil Sembiring berjanji akan terus memfasilitasi para pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi pangan.

Misalnya dengan menyediakan tenaga ahli. “Kami selalu siap membantu petani,” ucapnya.

Sedangkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menginstruksikan jajarannya ikut mengawal pendistribusian pupuk bersubsidi sampai di petani, sebagai usaha mengamankan produksi padi secara nasional dan usaha menjaga swasembada beras.

“Kami minta seluruh jajaran TNI sampai Babinsa ikut mengawal pendistribusian pupuk sampai petani. Kalau ada permasalahan dengan pendistribusian segera melapor, sebab kebutuhan pupuk berpengaruh dengan produksi,” kata Kasad dalam dialog dengan petani usai panen padi .

Lebih lanjut ia menjelaskan, TNI ikut membantu mengamankan produksi tanaman padi secara nasional sebagai usaha menjaga swasembada beras, karena memperoleh perintah langsung dari Presiden Joko Widodo. “Kalau TNI sudah memperoleh perintah dari Presiden, ya harus berhasil.

Taruhannya kalau tidak berhasil jabatan saya bisa dicopot,” ucapnya, menegaskan. n bas

11 Investasi Macet, Warga Madura Tuntut Penurunan Tarif Tol l Sambungan hal 1

mahal. Tol dengan rute Nusa Dua-Ngurah RaiTanjung Benoa sepanjang 12,7 kilometer bertarif Rp 10.000 (golongan I) dan Rp 15 ribu (golongan II). Kemudian Jalan Tol Perak-Sidoarjo sepanjang 30 kilometer tarifnya Rp 6 ribu (golongan I).

“Sementara tarif Tol Suramadu yang panjangnya hanya 5,4 kilometer tarifnya Rp 30 ribu (golongan I) dan Rp 45 ribu (golongan II) dan Rp 3 ribu untuk motor,” jelasnya.

Pihaknya mendesak agar pemerintah segera menurunkan tarif tol tersebut untuk semua jenis golongan dan kendaraan bermotor. Kemudian, melakukan transparansi pendapatan tiket dan biaya oprasional Tol Suramadu.

Namun, Khotib tidak menyebutkan berapa harga yang pas untuk tarif Tol Suramadu. “Bisa dilihat panjangnya. Kan ada perbandingannya dengan tol-tol sejenis,” jelasnya.

Khotib meminta peme­rintah harus mengevaluasi tarif Jembatan Suramadu mengingat daya saing dan daya beli masyarakat Madura masih rendah dibandingkan dengan penduduk pulau Jawa pada umumnya.

“Pemerintah tidak lagi konsisten dengan tujuan awal pembangunan Suramadu sebagai wujud pemerataan pembangunan antar daerah dan tentu tidak langsung menjadikan Madura sebagai kantong pungli liar berwajah birokratis,” sambungnya.

Demo ini berakhir setelah beberapa perwakilan massa diminta masuk ke Gedung DPRD Jatim untuk menyampaikan aspirasi.

Menanggapi aduan masyarakat ini, anggota DPRD Jatim Pranaya Yuda mengatakan, pihaknya akan meneruskan ke komisi D DPRD Jatim yang berhubungan dengan infrastruktur dan ber­koordinasi dengan BPWS (Badan Pengelola Wilayah Suramadu). “Saya akan teruskan ini ke komisi terkait,” ujar politisi asal Partai Golkar ini.

Sebelumnya kajian DPRD setempat juga menilai tarif tol Jembatan Suramadu sebesar Rp 30 ribu untuk kendaraan roda empat (golongan I) dinilai kemahalan. Mahalnya tarif tol menjadi salah satu penghambat masuknya investasi ke Madura, khususnya Kabupaten Bangkalan. Tarif Tol Suramadu yang wajar adalah sebesar Rp 10 ribu sampai Rp 20 ribu.

Sejak Jembatan Suramadu diresmikan pada 10 Juni 2009, Pemkab Bangkalan sudah me­ nyiapkan kawasan khusus industri, kemudahan perizinan dan jaminan keamanan. Namun, sampai kini belum belum ada investasi yang masuk.

Kalau biaya transportasi murah, diharapkan meringankan biaya transportasi peng­iriman barang milik investor. n geh

10 Mantan Anggota DPRD Bondowoso Terancam Kembalikan Uang l Sambungan hal 1

dayat, Sekretaris DPRD Bondowoso, Rabu (21/1).

Menurut Amir Hidayat, tentang kesiapan mengembalikan uang itu tertuang dalam surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani pada awal mereka dilantik. “Mereka siap dibawa ke jalur hukum jika mengingkari pernyataan itu,” ujarnya menirukan bunyi surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh anggota dewan.

Namun begitu, imbuh Amir, selaku pengguna anggaran pihaknya tetap menunggu petunjuk lebih lanjut dari pimpinan DPRD. “Petikan amar putusan kasasi dari MA masih belum kami terima,” ujar Amir Hidayat.

Untuk diketahui, proses PAW 10 anggota PKNU (Partai Kebangkitan Nasional Ulama) menuai masalah. Pasalnya, SK pengangkatan yang ditandatangani Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo tertanggal 23 Desember 2013 dinilai cacat hukum.

Sebab, selain terbitnya SK Gubernur tersebut tanpa melalui mekanisme partai, Gubernur Jatim dinilai juga tidak mempertimbangkan keputusan PN Bondowoso sebelumnya yang telah menganulir kepengurusan DPC PKNU versi Khusairi.

Dalam SK itu juga terdapat kekeliruan, yakni dalam konsideran surat itu disebutkan bahwa usulan PAW itu berdasarkan usulan dari kepengurusan DPC PKNU versi Khusairi sebagai ketua dengan SK DPP bernomor 795 dan 885.

Padahal, berdasarkan keputusan PN Bondowoso bernomor 17/Pdt.6/2013/PN Bondowoso, kepengurusan versi Khusairi dengan SK 795 dan 885 itu dinyatakan tidak sah secara hukum.

Atas putusan PN Bondowoso itu kubu Khusairi kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hanya saja, Mahkamah Agung kemudian menolak kasasi itu dan menguatkan putusan PN Bondowoso.

Untuk diketahui delapan bulan menjelang masa jabatannya habis, 10 anggota DPRD Kabupaten Bondowos diberhentikan dari keanggotaannya di dewan setempat. Surat pemberhentian 10 anggota DPRD Bondowoso itu ditandatangani Gubernur Jatim pada 23 Desember 2013 lalu. Sedangkan 10 anggota DPRD Bondowoso yang diberhentikan itu berasal dari Fraksi PKNU. Mereka diberhentikan dari kursi anggota dewan ka­rena pada Pemilu Legislatif (Pilleg) 2014, mencalonkan dari partai lain.

Mereka antara lain Ahmad Dhafir, Yulia Rustika, Purwanto, Sutriyono, Abdul Wahid Imam, Bambang Suwito, Su’udi, Mujahri, Abdul Latif dan Taufik.

Sementara untuk penggantinya adalah Muzanni, Kusairi, Faruq Murtodik, M Husen, M Zuhri, Mahfid, Asyjari Hazin, Samsul Tahar, M Junaidi dan Edy Suryono. n mb7

Jenguk Penderita, Gus Ipul Imbau Masyarakat Waspada l Sambungan hal 1

mam berdarah, bersyukur dari tahun ke tahun kasusnya ada penurunan.

Untuk tahun ini ada beberapa kab/ kota yang mengalami peningkatan sehingga perlu diwaspadai bersama dengan penanganan yang cepat.

Di Jatim, kasus DBD untuk bulan Januari saja, menurut Gus Ipul sudah sebanyak 446 orang yang dirawat. Sebanyak 12 penderita meninggal dunia. “Laporan dari kabupaten kota, yang meninggal rata rata 1 korban. Di antaranya, Pacitan, Nganjuk Trenggalek, Ngawi, Tuban, Mojokerto, Lumajang, Bondowoso dan Jombang terbanyak yakni 4

orang yang meninggal dunia. Ini perlu diwaspadai,”beber Gus ipul mengungkapkan.

Di Jatim pada 2013 tercatat 14.936 kasus DB dan pada 2014 menurun menjadi 8.906 kasus. Namun kasus yang terjadi tidak monopoli Jombang, setiap kab/ kota ada. Kasus terbanyak setiap tahun berpindah-pindah, tahun lalu Jember, Bondowoso dan Probolinggo. Sekarang cenderung di Jombang dan Banyuwangi.

Sampai 19 Januari 2015 terdapat 378 kasus dengan kematian 8 orang se-Jatim. Untuk, Kab Jombang jumlah 110 kasus dengan korban meninggal sebanyak 4 orang.

Rata rata korban yang mening-

gal karena keluarganya terlambat membawa pasien DBD ke RS untuk mendapatkan penanganan.” Oleh karena itu, kepada masyarakat diminta jika kelurga sudah menderita demam secepatnya dibawa ke RS. “Karena golden time-nya itu hanya seminggu,”tandas mantan Ketua PP GP Ansor ini mengingatkan.

Sejak 2011 Pemprov Jatim sudah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur No 20 Tahun 2011 yang intinya minta bupati/ wali kota mewaspadai demam berdarah pada bulan tertentu dan mengimbau percepatan penanggulangan kasus DBD. Bupati Jombang Nyono Suharli mengatakan, di Jombang masyarakat

yang terkena kasus DBD sebanyak 110 orang. Sekarang di RSUD ada 78 pasien, yang masih di ICU 34 orang dan yang 44 orang di bangsal.

Pemkab Jombang sudah sejak dini mengantisipasi, di antaranya 5 kecamatan dan 10 desa sudah diajari cara pemberantasan sarang nyamuk.

Bahkan ada desa dan kecamatan yang diajari sampai 14 kali. “Sebagai manusia kami sudah berusaha, tapi Allah menakdirkan lain. Dari 110 kasus ada 4 yang meninggal karena pada saat dikirim ke RSUD Jombang sudah dalam keadaan akut. Ada yang meninggal di perjalanan, dan dua orang rujukan dari rumah sakit swasta,” kata Nyono. *

UTAMA

12

Kamis Legi, 22 JANUARI 2015

Tarif Bus AKDP Jatim Turun 5 Persen Pemprov, Bhirawa Pasca penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berlaku mulai, Senin (19/1) lalu, Pemprov Jatim bergerak cepat menyikapi hal ini. Diantaranya dengan menetapkan tarif baru bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKPD) di Jatim.

Penetapan itu dilakukan Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Provinsi Jatim, setelah menggelar rapat bersama pengusaha angkutan bus, Organisasi Angkutan Daerah (Organda) Jatim dan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jatim, di kantor Dishub dan LLAJ

Provinsi Jatim, Rabu (21/1).

Dalam rapat tersebut disepakati tarif angkutan bus AKDP turun sebesar 5 persen, sama seperti imbauan dari Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. “Setelah melalui berbagai pertimbangan, hasil rapat menyepakati bahwa tarif angkutan umum bus AKDP turun sebesar 5 persen,” kata Ke-

pala Bidang Angkutan Jalan Dishub dan LLAJ Provinsi Jatim, Sumarsono, ditemui usai rapat.

Sumarsono memaparkan, penuruan 5 persen itu menjadikan ada perubahan tarif dasar yang sebelumnya Rp134 per kilometer per penumpang, menjadi Rp127,26 per kilometernya setiap penumpang.

“Sesuai dengan usulan dari organda, pengusaha angkutan dan YLPK kami akan segera mengirimkan hasil keputusan rapat ini untuk diusulkan ke Gubernur agar segara dikeluarkan aturan melalui Peraturan Gubernur (pergub),” jelas Sumarsono.

Dia berharap, proses kesepakatn

ini segera ditindak lanjuti oleh Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Jatim yang berkoordinasi dengan Biro Hukum Setdaprov Jatim untuk segera mempersiapkan surat permohonan ke gubernur agar segera ditandatangani pergub tersebut. “Kita harus cepat bergerak, karena hal ini untuk berjaga-jaga jika dalam waktu tidak lama lagi mungkin ada perubahan harga lagi. Sebab akan ada evaluasi BBM setiap dua minggu sekali,” jelasnya.

Menurut dia, Pergub Jatim nanti akan menjadi pegangan bagi perusahan angkutan untuk segera bisa menurunkan tarif. Selama

pergub ini belum turun, tarif angkutan masih menggunakan tariff lama. “Semoga dengan perubahan harga menjadi turun walau 5 persen bisa kembali menggerakkan roda ekonomi masyarakat Jatim,” katanya. Sementara itu, keputusan Pemprov Jatim menurunkan tarif bus AKDP ini disetujui Organda Jatim. Menurut Wakil Ketua Organda Jatim, Firmansyah Mustafa, meski dirasa agak berat, namun pihaknya tetap akan mamatuhi keputusan baru ini.

“Sebenarnya kami berharap tidak akan ada penurunan, karena penuruna harga BBM ini tidak otomatis menurunkan harga suku

KPK Kembali Sita Rumah Fuad Amin di Surabaya

LINTAS PERISTIWA

Badiklat Siap Jadi Sub Agen Diklat Internasional

Surabaya, Bhirawa Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Jatim terus berbenah, selain meningkatkan mutu diklat di level nasional, SKPD yang berada di kawasan Balongsari Tama-Tandes Surabaya itu saat ini tengan merintis untuk bisa menjadi sub agent diklat internasional.

Agar upaya itu bisa terwujud, saat ini Badiklat tengah bekerjasama dengan lembaga asal London, City & Guild. Bahkan perwakilan dari City & Guild sudah melihat proses administrasi, sarana dan prasana yang dimiliki oleh Badiklat.

“Ada tujuh orang dari City & Guild yang melakukan survei dan mereka menilai Badiklat sudah layak untuk menjadi sub agen internasional,” kata Kepala Badiklat Jatim, Dr Saiful Rachman saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (21/1).

Mantan Wakil Kepala Dinas Pendidikan Jatim itu menjelaskan, jika nantinya Badiklat bisa mendapatkan sertifkat dari City & Guild, maka lembaga yang selama ini menjadi kawah candradimuka PNS itu bisa menggelar Diklat yang diikuti oleh peserta dari negara-negara Asean, seperti Filipina, Malaysia, Singapura dan lainnya. “Bidikan kita masih untuk negera Asean, tapi bisa dikembangkan ke kawasan Asia,” katanya. Dari data yang diperoleh, City & Guild saat ini bekerjasama dengan Edlink+Connex. Ada 27 kualifikasi yang ditawarkan, diantaranya, building service industri, enginering, hospital and catering, justice, leadership and manajemen, learning, teaching and assessment. Q wwn

cadang bus yang terbilang mahal.

Apalagi nilai rupiah turun disbanding dolar, makanya suku cadang bus yang mayoritas impor juga mahal,” jelas Firmansyah, ditemui ditempat yang sama.

Sedangkan Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) yang menaungi sopir angkutan umum belum pernah diajak berkomunikasi dengan Pemkot Surabaya terkait tarif angkot. Selama ini pihak Pemkot Surabaya tidak pernah mengundang dalam forum lalu lintas. Alhasil, sampai saat ini tarif angkot ditentukan oleh sopir dan penumpang tanpa ada ketentuan pasti dari Pemkot. Q iib,geh

adit hananta utama/bhirawa

Warek I Unair Prof Achmad Syahrani (tengah) menjelaskan mekanisme SNMPTN 2015 bersama Humas SNMPTN ITS dan Universitas Trunojoyo

Nilai Ujian Nasional Tak Laku di SNMPTN Surabaya, Bhirawa Para peserta Ujian Nasional (UN) tahun ini tak perlu cemas dengan nilai yang akan didapatkan. Karena selain tak jadi penentu kelulusan, nilai UN juga tidak akan laku sebagai pertimbangan dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Karena tidak diperhitungkan, maka berapapun nilai UNnya tidak akan mempengaruhi hasil dalam SNMPTN. Wakil Rektor I Universitas Airlangga Prof Achmad Syahrani bahkan menegaskan, siswa yang nilain

UN-nya jelek atau dibawah standar kelulusan sekalipun, masih sangat mungkin masuk PTN. “Yang penting peringkat nya di SNMPTN bagus tetap bisa masuk. Tidak perlu lagi mempertimbangkan nilai UN,” terang Syahrani saat ditemui di Media Center Kantor Manajemen Unair, Rabu (21/1).

Menurut Syahrani, penilaian SNMPTN ini mengacu pada nilai sekolah dan nilai siswa diantaranya nilai raport mulai semester 1 hingga 5. Selain itu, masing-masing perguruan tinggi juga memiliki penilaian

khusus yang itu ditentukan setelah parameter nasional. Termasuk penilaian portofolio untuk beberapa prodi khusus, seperti seni dan olahraga.

Seluruh nilai sekolah dan siswa tersebut mulai hari ini, Kamis (22/1), sudah dapat dikirimkan oleh pihak sekolah dengan melakukan pengisian pangkalan data sekolah dan siswa (PDSS).

“Dalam proses ini, siswa bisa memverifikasi nilai raport yang sebelumnya sudah diisikan kepala sekolah. Apakah data itu benar atau tidak bisa diverifikasi siswa sendiri,”katanya. Q tam

Surabaya, Bhirawa Komisi pemberantasan Korupsi(KPK) kembali menyita aset tersangka kasus dugaan korupsi jual beli gas alam untuk Pembangkit Listrik Gresik dan Gili Timur Bangkalan , Fuad Amin.

Kali ini KPK menyita aset mantan Bupati Bangkalan itu di Jl Raya Kertajaya Indah blok G110-111.

Rumah seluas 5000 m2 milik mantan Bupati Bangkalan ini, disita oleh KPK yang sudah datang di tempat sejak pukul 09.00 WIB. Pada bangunan rumah yang belum keseluruhan jadi ini, KPK memasangkan plakat penyitaan bertuliskan ‘Berdasarkan Surat Perintah Penyitaaan Nomor : Sprin.sita 75/01/12/2014, tanggal 22 Desember 2014’

rumah milik Fuad Amin resmi disita KPK. Dalam plakat penyitaan juga bertuliskan ‘Tanah dan Bangunan ini telah disita dalam perkara tindak pidana pencucian uang, dengan tersangka H Fuad Amin, Ttd Penyidik pada KPK’.

Dari infromasi yang didapat Bhirawa, diketahui bahwa penyegelan oleh KPK dilakukan pukul 09.00 hingga 11.00 WIB. Darmujid, salah seorang security di sekitaran rumah Fuad mengatakan, saat penyegelan KPK didampingi oleh sejumlah orang. Bersama dengan aparat Kecamatan Mulyorejo dan aparat Kelurahan Manyar Sabrangan, KPK melakukan penyegelan dengan didampingi Ketua RT Q bed 01 RW 09 setempat.Q

abednego/bhirawa

Rumah di Jl Raya Kertajaya Indah blok G110-111 yang disita KPK.

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Pameran Produk Perikanan Pengusah Kecil dalam Rangka Meningkatkan Konsumsi Makan Ikan Surabaya, 21 Januari 2015

Promosikan dan Pasarkan Produk UMKM Perikanan Kelautan Penyelenggaraan pameran produk makanan dari olahan hasil-hasil perikanan di halaman kantor Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Jawa Timur, Jumat (21/1) tidak jauh beda dengan kegiatan bazar yang memang rutin digelar sebelumnya.

M

emang kegiatan bazar sebagai upaya un tuk mempromosikan dan memasarkan produk UMKM perikanan kelautan yang diselenggarakan setiap bulan pada tanggal 21.

“Acara bazar seperti ini sebenarnya merupakan acara rutin yang sudah biasa kami selenggarakan,” kata Kepala Diskanla Jatim, Ir Heru Tjahjono MM bersama Kabid Pengolah-

Bazar perikanan dan kelautan yang selalu diminati masyarakat setempat dan PNS di sekitar kawasan perkantoran Diskanla Jatim

an dan Pemasaran Hasil hasil Perikanan (P2HP) Diskanla Jatim, Ir H Totok Sudarto MM, Rabu (21/1). Setidaknya ada 15 stan Usaha Kecil Menengah (UKM) produk perikanan sejak pukul 06.00 WIB sudah mulai berbenah.

Sebagian besar stan yang menawarkan produk kemarin sudah terbiasa ikut bazar yang digelar rutin oleh Dinas Perikanan dan

Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil hasil Perikanan (P2HP) Diskanla Jatim, Ir H Totok Sudarto MM, saat berkunjung di stan UMKM serta melihat produk perikanan dan kelautan.

Kelautan Provinsi Jatim.

“Kegiatan ini juga sebagai respon atas permintaan teman-teman UKM yang menginginkan agar pemerintah provinsi Jatim khususnya Dinas Perikanan dan Kelautan memfasilitasi mereka dalam menjajakan produk perikanan,” kata Totok. Menurut Totok, kegiatan yang digelar tersebut sangat membantu ke-

hidupan ekonomi para UKM Perikanan yang rata-rata binaan Diskanla Jatim. Sebab, kenyataannya omzet selama bazar ternyata lumayan besar, berkisar antara Rp400 ribu – Rp600 ribu. Bahkan, ada yang jutaan.

Menilik hal itu, sepanjang kalangan UKM masih mau pihaknya akan terus memfasilitasi bazar seperti itu. Namun, omzet tinggi ternyata tidak menjadi satu-satunya tujuan dari penyelenggaraan bazar. “Bagi kami bazar ini bukan hanya jadi ajang untuk menawarkan produk-produk kami, tetapi juga menjadi ajang yang tepat untuk mengedukasi masyarakat dalam mengonsumi produk-produk hasil laut,” kata Totok Sudarto. Dalam bazar kali ini, Diskanla juga mengikutikan UPT untuk memperkenalkan dan menjual produk perikanan kelautan. “Kalau dari UPT biasanya harga tidak terlalu tinggi, sehingga masyarakat bisa membeli dengan harga murah dibandingkan harga pasaran,” ujarnya.

Disisi lain, kegiatan bazar ini juga sebagai ajang untuk memperkenalkan dan meningkatkan gemarikan di kalangan masyarakat.

Tahun 2014 lalu, dari target konsumsi ikan 27,5 kg per kapita per tahun sudah terealisasi

27,7 kg per kapita pertahun. Tahun 2015, target konsumsi di Jatim menjadi 28,2 kg per kapita per tahun. “Wajar jika Jatim terus mengupayakan kegiatan promosi gemar ikan untuk mengejar target konsumsi makan ikan.

Untuk tingkat nasional, target mencapai 36 kg per kapita pertahun,” katanya.

Sementara dihalaman perkantoran Diskanla Jatim, Bu Sukis dari UD Rizki yang menjual beragam ikan beku mengaku mendapatkan hasil yang lumayan dalam penjualan di bazar tersebut. “Selain membuka usaha di rumah, dengan ikut serta dalam bazar ini juga ikut menambah penghasilan,” aku warga Sidoarjo ini.

Dirinya mengatakan, kalau dalam penjualan ikan beku seperti dori, tuna, dan kepiting tersebut mendapatkan bahan baku langsung dari perusahaan perikanan. “Kebetulan kami sudah bekerjasama sehingga mudah mendapatkan bahan bakunya,” katanya. Sedangkan salah satu pegawai Dinas Pertanian Jatim, Yuli mengharapkan bazar perikanan ke depan mengikut sertakan penjualan ikan segar. “Kalau bisa ikan segar turut dijual. Karena biasanya saya senang kalau bisa beli ikan yang segar daripada ikan beku,” katanya. Q rac