Harian Bhirawa Edisi 22 April 2015

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Alhamdulillah kini sudah 60 persen dari 960 Puskesmas yang ada di Jatim sudah memberikan pelayanan untuk pemeriksaan kanker,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 6

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Ketua Penggerak PKK Jatim Nina Soekarwo

Rabu Legi, 22 APRIL 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

22 APRIL 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 10.00

Peringati Hari Kartini, 325 Siswa Jahit Manual Bendera Sepanjang 100 M Pasuruan, Bhirawa Sebanyak 325 siswa SMAN 1 Kejayan, Kabupaten Pasuruan menjahit kain berwarna merah putih sepanjang 100 meter dengan lebar 30 centimeter secara manual rangka peringatan Hari Kartini, Selasa (21/4).

“Kegiatan ini dilakukan untuk menanamkan rasa cinta Tanah Air dan sematamata untuk mengenang jasa RA Kartini atas perjuangan nya terhadap hak-hak wanita yang kerap tertindas lantaran masih dianggap lemah, padahal di balik itu semua wanita memiliki potensi yang luar biasa,” kata Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) SMAN 1 Kejayan Edy Santoso, Selasa (21/4).

Ia mengatakan, para siswi menjahit kain berwarna merah dan putih yang kemudian dijadikan bendera merah putih dengan

Menyerahkan Penghargaan K3 di Gedung Negara Grahadi

 Wagub H Saifullah Yusuf 08.00 10.00

Memberikan Pengarahan pada Acara Seminar Rumah Sakit di Hotel Shangri-La Surabaya Menghadiri Penyerahan Penghargaan K3 di Gedung Negara Grahadi

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 09.00 09.30

Menghadiri Sertijab Kepala Divisi Regional Perhutani Jatim Menghadiri Rakor Antara KPK dengan Pemprov Jatim di Hotel Swiss Bellin

Pansel Kembali Buka Pendaftaran Calon Direktur PD BPR Tulungagung, Bhirawa Karena hanya ada satu pendaftar yang memenuhi syarat secara administrasi, Panitia Seleksi (Pansel) Calon Direktur Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tulungagung kembali membuka pendaftaran.

Diharapkan pembukaan kembali pendaftaran tersebut dapat menjaring minimal satu pendaftar lagi yang memenuhi persyaratan administrasi.

Ketua Pansel Calon Direktur PD BPR Tulungagung, Tatang Suhartono Msi mengungkapkan pembukaan kembali pendaftaran calon Direktur PD BPR Tulungagung dilakukan karena minimnya pendaftar. “Dari tiga orang pendaftar, pada pembukaan pendaftaran pertama kemarin hanya satu orang yang lolos persyaratan administrasi. Oleh sebab itu, kami membuka pendaftaran lagi agar proses seleksi dapat terus berjalan,” ujarnya, Selasa (21/4).

Pembukaan pendaftaran kedua ini, lanjut Tatang Suhartono, dimulai pada 27 April 2015 sampai 30 April 2015. Dia berharap ada tambahan pendaftar yang memenuhi syarat secara administrasi.

Ketika ditanya kemungkinan tidak ada lagi yang mendaftar, pejabat Asisten III Sekda Tulungagung ini mengatakan proses seleksi akan tetap

 ke halaman 11

Jatim Tuan Rumah ASEAN TFWG ke-29 Pemprov, Bhirawa Jatim menjadi tuan rumah ASEAN Transport Facilitation Working Group (TFWG) ke-29. Even yang digelar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 22-23 April di Surabaya ini, diikuti sebanyak 100 peserta dari 10 negara Asia Tenggara dan juga dihadiri negara-negara mitra ASEAN yaitu Tiongkok, Jepang dan Jerman.

“TFWG ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian forum kerjasama ASEAN di bidang transportasi pada tingkatan working group,” kata perwakilan Pusat Komunikasi Publik Kemenhub Badrul Ulum kepada wartawan di Surabaya, Selasa (21/4).

Indonesia sendiri sudah dua kali ini menjadi tuan rumah setelah pada pertemuan sebelumnya digelar di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada April 2014 dan di Medan, Sumatera Utara pada 30 September 2014. Dari hasil TFWG sebelumnya telah disepakati beberapa kemudahan untuk jalur transport darat ini. Di antaranya adalah jalur darat dari Kalimantan hingga ke Brunei Darussalam.

Bahkan sejak 2008 silam jalur dari PontianakSerawak-Brunei telah dilayani empat bus Damri.

Bus-bus ini mendapatkan kekhususan untuk angkutan yang melintasi tiga negara. Rencananya, bus untuk jurusan Pontianak-Brunei juga akan ditambah karena para TKI khususnya mereka yang

 ke halaman 11

hilmi husain/bhirawa

Para pelajar puteri dari SMAN 1 Kejayan Kabupaten Pasuruan saat menjahit secara manual bendera berukuran 100 meter di perayaan Hari Kartini, Selasa (21/4).

Persilakan Semua Pihak Awasi Dana Muktamar NU Malang, Bhirawa Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf yang juga salah satu Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan jika semua pihak boleh mengawasi penggunaan dana muktamar NU ke-33 yang akan dihelat di Jombang tahun ini.

Menurutnya pihaknya tidak mempermasalahkan jika ada pihak manapun yang ingin mengawasi penggunaan dana muktamar. Hanya saja urainya, ada sesuatu yang tidak pas jika pelaksanaan muktamar belum dimulai sudah diawasi.

“Semuanya boleh mengawasi dana muktamar, tapi ini kan agak

lucu belum apa-apa kok sudah diramaikan, diawasi. Panitia saat ini masih sedang melakukan persiapan pelaksanaan muktamar,”tukas Gus Ipul, panggilan karibnya di sela mendampingi Menkop RI, Selasa (21/4).

Pihaknya menjelaskan, saat ini persiapan muktamar di Jombang,

Kartini Birokrasi

 ke halaman 11 Ita Triwibawati

Sentil..        

Antisipasi hama, Dinas Pertanian PKB siapkanserangan kader muda disandingkan Saiful pasang Ilah CCTV di lahan petani Jangan hanya muda, tapi kapabel, inovatif dan memiliki visi jelas Hama model baru Bina Marga ajukan tambahan anggaran UMK tinggi, perusahaan hengkang ke daerah lain Jangan hanyasejumlah nambah anggaran, realisasi di lapangan yang Imbas biaya hidup semakin mahal penting

   

Jusuf penganiaya Kalla nilaijuru Budipengairan Gunawan tepat tiga jabat Wakapolri Kades dituntut bulan penjara Politik balas budi preman kok bisa kepilih Pemimpin berwatak

 ke halaman 11

Menkop Janji Permudah Pengurusan Hak Cipta UKM

 ke halaman 11

SUDAH 20 kepala daerah atau bupati berganti memimpin Kabupaten Jombang sejak 1910 yang lalu. Dan baru pertama, jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) dipegang dan dipercayakan kepada seorang perempuan.

Dia adalah Ita Triwibawati (48) asli putera daerah Kota Santri.

masih belum tuntas. Ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan oleh panitia. Jadi jalannya menuju muktamar masih panjang .

Secara rinci Gus Ipul menjelaskan, bahwa anggaran yang diberikan Pemprov Jatim kepada panitia dalam hal ini PBNU, semuanya akan dikelola oleh PBNU. Namun tidak semua dana yang diajukan bisa disetujui.

“Prosesnya kan begini, berapa kebutuhan yang diajukan oleh panitia, terus dibicarakan antara

m taufik/bhirawa

Menteri Koperasi dan UKM RI AA Ngurah Puspa Yoga menyerahkan hak cipta kepada pelaku UKM di Kota Malang, Selasa (21/4).

Malang, Bhirawa Menteri Koperasi dan UKM RI AA Ngurah Puspa Yoga saat meresmikan Gedung Koperasi Setia Budi Wanita (SBW) Malang memastikan jika pengurusan hak cipta Usaha Kecil Menengah (UKM) akan dipermudah.

Menurut menteri asal Bali itu, kebijakan itu ditempuh untuk memberikan perlindungan kepada UKM saat menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah di ambang pintu.

Puspa Yoga juga memastikan jika pengurusan hak cipta UKM tidak harus berbelit-belit, kini cukup dilakukan di tingkat kecamatan saja. Selain itu prosesnya juga harus dipercepat. Tidak perlu waktu lama. “Kami mengimbau kepada seluruh bupati dan wali kota untuk memerintahkan para camatnya agar memberikan ke-

 ke halaman 11

Antisipasi May Day, Distribusi Naskah UN SMP Dimajukan Dindik Jatim, Bhirawa Distribusi naskah soal Ujian Nasional (UN) jenjang SMP/ SMPLB/MTs bakal dilaksanakan lebih awal dari jadwal semula. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi Hari Buruh, alias May Day yang kerap diperingati de-

 ke halaman 11

Saiful Rachman

Soekarwo Pastikan Pencopotan Tiga Ketua DPC Sesuai AD/ART Partai PD Jatim, Bhirawa Menjelang Kongres III Partai Demokrat yang akan digelar di Surabaya, 11-13 Mei 2015 suhu politik di tubuh partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sedikit memanas.

Menyusul tiga mantan Ketua DPC yakni Kota Surabaya, Pasuruan dan Kab Nganjuk melayangkan somasi ke DPP Parai Demokrat yang dialamatkan ke Ketua Harian Syarief Hasan dan Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono

 ke halaman 11

Melihat Pegawai DPPKA Peringati Hari Kartini

Pegawai Ikut Fesyen Dadakan, Melayani Masyarakat dengan Kebaya Semangat perjuangan Kartini dalam mewujudkan emansipasi wanita di negeri ini terus digelorakan berbagai kalangan. Termasuk kalangan birokrasi di Pemkot Mojokerto. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Pemkot Mojokerto kemarin menggelar fesyen dadakan. Mencoba melayani masyarakat dengan mengenakan kebaya. Setidaknya mereka sudah mewarisi semangat Kartini, minimal dari cara berbusana.

Karyadi - Mojokerto Suasana kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Mojokerto di Hari Kartini, Selasa (21/4) kemarin pagi terasa berbeda dengan hari kerja biasanya. Kekompakan semua pegawai berbusana daerah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang tengah berada di kantor layanan publik tersebut.

“Cara mereka cukup menarik,” komentar singkat Anggun, warga

Magersari Kota Mojokerto melihat dandanan para pegawai DPPKA tersebut.

Anggun datang ke DPPKA kemarin untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Beberapa warga mengaku terkesan dengan pelayanan pegawai DPPKA yang berbeda ketimbang hari biasanya.

“Meski mengenakan pakaian tra-

 ke halaman 11

kariyadi/bhirawa

Pegawai DPPKA Kota Mojokerto berkebaya melayani masyarakat, Selasa (21/4) kemarin.

SURABAYA

2

Rabu Legi 22 APRIL 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Sarasehan Forpimda dengan Elemen Masyarakat

Tiga Pilar Siap Tangkal ISIS dan Amankan Pemilukada 2015 Polda Jatim, Bhirawa Masuknya kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Jatim, mendapat perhatian khusus dari Forpimda Jatim. Dengan menggandeng Polda Jatim dan Kodam V/Brawijaya, Tiga Pilar ini akan menangkal penyebaran kelompok ISIS di Jatim.

Bertempat di Airlangga Convention Centre, Selasa (21/4), acara yang bertemakan ‘Sarasehan Forpimda Dengan Seluruh Elemen Masyarakat Jawa Timur’ dihadiri sebanyak 2.500 orang.

Dalam acara tersebut turut hadir juga Gubernur Jatim Soekarwo , Pangdam V Brawijaya ,selain jajaran Pejabat Utama Polda Jatim, Kapolres, Kapolsek, Kodam V/Brawijaya, Dandim, Danramil, Camat, Tokoh Agama, dan Ketua MUI Jatim.

Pada sambutan pertama, Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf mengatakan, terorisme merupakan ancaman utama bagi perpecahan bangsa dan negara.

Dampak jelasnya yakni terpecahnya masyarakat Timur Tengah seperti di Yaman dan Mesir, sehingga muncul bermacam kelompok radikal.

Oleh karenanya, perang radikalisme ISIS harus dicegah,

terutama masuknya kelompokkelompok radikal di Indonesia.

Mengingat posisi Indonesia yang sangat strategis, lanjut Kapolda, beberapa ancaman terorisme besar kemungkinkinan terjadi dan mengganggu stabilitas negara. Beberapa potret ancaman kelompok radikal terlihat di Jawa Timur. Sebagian besar pendukung kelompok radikal ISIS diduga berasal di wilayaj Malang dan Lamongan.

Inilah yang menempatkan Indonesia sebagai negara terancam terorisme terbesar menurut PBB. “Dengan adanya Tiga Pilar seperti Gubernur Jatim, Pangdam V/Brawijaya, dan Kapolda Jatim. Ancaman bahaya kelompok ISIS dapat dicegah dan diantisipasi sejak dini, sehingga mewujudkan Jawa Timur bebas dari segala aksi terorisme,” tegas Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf dalam sambutannya, Se-

lasa (21/4).

Anas menjelaskan, tahun 2015 yang diwarnai dengan dinamika Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Pemilukada serentak, menjadi celah terjadinya potensi kerusuhan. Menghadapi peotensi ini, aparat penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat harus siap siaga terhadap hal-hal yang betpotensi mengganggu stabilitas nasional.

Faktor keamanan inilah yang akan menentukan wajah Jatim kedepannya.

“Kuncinya adalah sinergitas antara TNI Polri dan Forpimda.

Saya yakin berbagai ancaman kantibmas dapat dicegah dengan upaya penegakan hukum. Kinerja Tiga Pilar harus dimanfaatkan, sebab hal ini mendapat dukungan dari Gubernur Jatim,” ungkap Kapolda Jatim.

Sementara itu, Pangdam V/ Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko menambahkan, sinergitas Tiga Pilar harus dikedepankan dalam menghadapi segala ancaman terorisme. Permasalahan di Jatim seperti paham radikal, haruslah dicegah dengan melakukan pengamanan.

Adapaun kebijakan Kodam

bed/bhirawa

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo beserta Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya meresmikan acara sarahsehan Forpimda dengan elemn masyarakat, Selasa (21/4). dalam mencegah ISIS, dian- pada seluruh elemen masyataranya meningkatkan kewas- rakat,” tambahnya. padaan terhadap kelompok Mengenai netralitas TNI dayang menuju ke radikalisme lam Pemilukada, mantan Kodan melakukan deteksi dini mandan Pusat Intelijen AD terhadap perkembangan (Danpusintelad) ini menegaskan, situasi di Jawa Timur.

TNI harus netral dan tidak me“Kedepankan Tiga Pilar dalam mihak salah satu calon. Tugas pencegahan masuknya kelompok pokok TNI pada Pemilukada radikal di Jatim. Pembangunan adalah mengamankan penyekarakter bangsa dapat dilakukan lenggaraan Pemilukada sampai melalui pembinaan disiplin ke- tuntas.

“Kita tunjukan netralitas TNI dalam kegiatan politik, terutama pada Pemilukada 2015,” tegasnya.

Sementata Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo mengaku, situasi aman dan tertib masyarakat Jatim dapat dilakukan dengan sinergitas Tiga Pilar beserta seluruh elemn masyarakat. Langkah antisipasi penyebaran kelompok radikal ISIS dapat dimulai dari lingkungan sekitar. Peran serta Babinsa dan Babinkamtibmas dapat dioptimalkan dalam setiap lingkungan masyatakat. Tentunya, kerjasama itu tidak bisa berjalan sempurna tanpa adanya kerjasama dengan TNI Polri.

“Kita optimalkan Tiga Pilar dalam menjaga situasi Jawa Timur menjadi aman dan tertib,” tandas Gubernur Jatim.

Sebagaimana diberitakan, dalam acara sarasehan Forpimda yang dihadiri Gubernur Jatim, Kapolda Jatim, dan Pangdam V/ Brawijaya. Turut hadir juga beberapa narasumber hebat diantaranya Prof Dr Quraish Shihab, Prof Dr Din Samsudin, dan Irjen Pol (Purn) Ansyad Q bed Mbai.Q

PANGGUNG BIROKRASI

PDAM dan PD Pasar Kinerja Buruk DPRD Surabaya, Bhirawa Terkait pembahasan LKPJ Walikota Surabaya untuk tahun anggaran 2014, pansus yang beranggotakan Komisi B yang membidangi pekenomian memberikan penilaian terhadap sejumlah direksi BUMD di lingkungan pemkot Surabaya.

Hasil penilainnya, BUMD Pasar Surya dan PDAM dianggap kinerjanya lemah karena banyak program yang tidak terealisasi.

Untuk PD Pasar Surya, komisi B DPRD Surabaya menyorot soal rencana revitalisasi pasar Tunjungan yang telah masuk dalam anggaran tahun 2014, namun hingga saat ini (tahun 2015) belum ada progress sama sekali.

Menanggapi kritikan ini, Plt Dirut PD Pasar Surya, Bambang Parikesit mengakui jika program rencana PD Pasar Surya yang masih belum terealisasi sama sekali adalah revitalisasi pasar tunjungan. Alasannya, Pemkot Surabaya belum memberikan dana untuk detail engeneering detail (DED) sebenarnya sudah ada di tahun 2014 yang nilainya 10 Q gat miliar rupiah.Q

Antisipasi Laka Lantas, Razia Bus Surabaya, Bhirawa Petugas Terminal Purabaya melakukan razia kelengkapan sejumlah kendaraan bus sebagai salah satu antisipasi kecelakaan lalu lintas di jalan raya.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal Purabaya Surabaya, May Ronald, Selasa, mengatakan, razia ini dilakukan menjelang pelaksanaan liburan panjang pada akhir bulan ini.

“Dari razia ini, petugas banyak menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh awak bus. Mulai trayek mati, papan nama jurusan tidak sesuai, kaca pecah dan lain sebagainya,” katanya.

Ia mengatakan, kepada awak bus yang melakukan pelanggaran langsung dilakukan penilangan terhadap kendaraan dan kelengkapan tersebut.“Semua pelangaran, akan ditindak. Uji Kir mati, akan langsung kami berikan surat tilang,” katanya.

Ia mengatakan, terkait dengan temuan di lapangan seperti kaca pecah, pihaknya melakukan tindakan tegas.“Bus akan ditarik keluar tidak boleh beroperasi, sebelum kaca yang rusak, diperbaiki. Ini semua, demi kenyamanan dan keselamatan bersama,” katanya.

Dalam razia tersebut, petugas juga melakukan penyitaan papannama armada yang dipasang tetapi tidak sesuai Q ant dengan trayek bus yang dimiliki.Q

Surabaya Masih Hujan Awan cumulonimbus masih menyelimuti kota Surabaya bahkan hujan juga masih mengguyur kota Surabaya baik sore maupun malam hari. Padahal menurut perkiraan cuaca akhir April Surabaya mulai memasuki musim kemarau.

trie diana/bhirawa

Rumah Sakit Minta Pembebasan Pajak Baru 8 DPC Ajukan Nama Calon Kepala Daerah

dna/bhirawa

Peralatan yang digunakan rumah sakit dalam melayani pasien.

Surabaya, Bhirawa bebani dengan mahalnya pajak Pengadaan peralatan medis peralatan medis dan biaya lain yang kebanyakan masih impor terutama energi yang harganya membebani pihak rumah sakit sama dengan perusahaan lain. akibat tingginya pajak yang harus Padahal mereka ingin memberidibayar. Akibatnya pihak rumah kan pelayanan kesehatan yang sakit harus menekan biaya agar terbaik dengan harga yang berbisa memberikan pelayanan de- saing kepada masyarakat. ngan biaya yang cukup terjangkau Untuk itu Asosiasi Rumah bagi masyarakat. Perlu pem- Sakit swasta Surabaya mengbebasan pajak impor peralatan himbau pemerintah agar memedis yang dilakukan rumah sakit. lakukan pembebasan pajak Asosiasi rumah sakit swasta di impor peralatan rumah sakit .

Surabaya,mengaku cukup ter- “Pembebasan pajak atau sub-

sidi untuk peralatan medis dan biaya energi ini sangat kami butuhkan. Karena kami bidang kami bukan profit oriented tapi lebih pada layanan kesehatan,” terang Widorini i Asosiasi Rumah Sakit Swasta Surabaya.

Widorini menegaskan, dengan diberikannya subsidi atau pembebasan pajak tersebut akan mampu meringankan beban biaya operasional mereka sehingga bisa memberikan pelayanan kesehatan yang semakin baik dan biaya yang bersaing. Dengan begitu juga akan mampu mendorong mereka untuk bersaing dalam industri kesehatan, baik didalam negeri maupun diluar negeri.

“Selama ini kami memang masih kesulitan untuk bersaing dengan rumah sakit di luar negeri dari segi peralatan dan kecanggihan teknologi. Karena butuh investasi yang besar untuk mendatangkan peralatan karena pajaknya juga mahal,” jelasnya.

Oleh karenanya mereka berharap kepada pemerintah kota atau provinsi agar mereka dibantu untuk mendapatkan subsidi atau bebas pajak sehingga mereka dapat mengembangkan layanan Q dna dan fasilitas yang dimiliki.Q

Untuk Ikut Proses Fit and Propertest

Surabaya, Bhirawa Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak di 19 Kab/ kota se-Jatim yang rencananya digelar pada 15 Desember 2015 ini, baru 8 DPC PDIP se-Jatim yang mengajukan nama-nama calon yang akan diusung. .

Sekertaris DPD PDIP Jatim, Sri Untari mengaku dari 19 Kab/kota yang akan melaksanakan Pilkada, sudah ada 8 daerah (DPC) se-Jatim yang telah mengajukan data nama-nama calon yang ingin maju lewat PDIP. Calon-calon tersebut, tambah Untari, berasal dari internal partai maupun dari eksternal partai. Dari namanama tersebut nantinya diserahkan ke DPD untuk proses administrasi.

Selanjutnya nama-nama tersebut nantinya akan dibawa ke DPP PDIP melalui DPD PDIP Jatim untuk mengikuti proses fit and propertes tahapan penyaringan calon di tingkat pusat. ‘’Selanjutnya DPD mengkroscek kembali nama-nama yang diajukan oleh DPC. Apakah nama-nama yang ada benar keberadaannya. Dalam tahap ini DPD tidak diperbolehkan mengurangi nama yang diajukan oleh DPC, kecuali nama yang diajukan ternyata tidak berkenan.

Setelah proses administrasi di DPD, lalu diserahkan ke DPP untuk melewati tahapan penyaringan dengan melalui tes and proper test,” ujar politisi yang duduk sebagai Anggota Komisi C DPRD Jatim yang dihubungi Q cty lewat telepon genggamnya, Selasa (21/4).Q

Psikotes 400 Calon Tenaga Kerja

Kenali Potensi Diri, Tentukan Profesi Sesuai Motivasi Kemana seseorang menentukan pilihan setelah lulus sekolah atau kuliah ?

Jawaban yang pasti adalah mengembangkan karir. Hanya saja pilihannya beragam, bekerja sebagai karyawan atau memulai sebagai wirausaha.

Apapun pilihannya, satu hal yang pasti, seseorang perlu mengenali potensi dirinya sebelum memutuskan akan kemana. Terlebih dalam memilih lapangan kerja dengan persaingan dunia kerja yang begitu ketat.

“Dalam dunia kerja, pengenalan potensi diri sangat menentukan posisi seseorang dalam sebuah pekerjaan,” tutur Kepala Unit Pelayanan Konsultasi Psikologi (UPKP) Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya Amanda Pasca Rini di sela acara psikotest remaja calon tanga kerja, Selasa (21/4).

Amanda mengungkapkan, ada 400 calon tenaga kerja usia produktif yang sedang ditangani untuk digali potensi dirinya. Hal ini dilakukan atas kerjasama antara Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya dan Untag Surabaya. “Kita lihat dulu potensi diri

mereka. Ini akan menentukan motivasi dan hasil kerja yang maksimal di perusahaan,” tutur dia.

Dalam psikotest tersebut, ada tiga bidang keahlian yang menjadi fokus. Diantaranya ialah manajemen perkantoran, aplikasi komputer, dan perhotelan. Tidak hanya tes diatas kertas, mereka juga akan mengikuti tahapan wawancara dengan para ahli. Tujuannya, mengarahkan calon tenaga kerja ke bidang atau posisi yang sesuai dengan potensinya.

Psikotes dan wawancara hanya satu tahap dari sederet rangkaian untuk mempersiapkan calon tenaga yang profesional ini. Sebab, mereka akan digembleng Disnaker selama 40 hari kedepan. Selama 20 hari pertama, mereka mendapat pelatihan sesuai bidang yang diminati atau sesuai potensinya dan 20 hari berikutnya mereka dimagangkan ke

PEMERINTAH KOTA SURABAYA PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM / PELELANGAN TERBATAS / PELELANGAN ULANG / SELEKSI UMUM PUTARAN XI TA 2015 Dalam rangka pelaksanaan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kota Surabaya mengumumkan pekerjaan yang akan dilelang dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Perincian & penjelasan pekerjaan, dilihat pada portal Pemerintah Kota Surabaya https://lpse.surabaya.go.id 2. Persyaratan pelelangan dapat didownload di portal https://lpse.surabaya.go.id tam/bhirawa

400 calon tenaga kerja asal Surabaya mengikuti psikotes sebelum dilatih kompetensinya oleh Disnaker Kota Surabaya. sejumlah perusahaan. ini bukan tanpa sebab. Amanda “Tahap yang paling akhir adalah mengaku telah bekerjasama desertifikasi calon tenaga kerja,” kata ngan Disnaker agar para lulusan dia. Sertifikasi ini untuk meneSMA/SMK dan perguruan tinggi gaskan kompetensi mereka telah segera dapat memperoleh pememiliki standar mutu yang jelas kerjaan. “Kita menjaring mereka dan terukur. dari tiap kecamatan di Surabaya,” Q tam Penjaringan calon tenaga kerja tutur dia.Q

3. Pendaftaran, pemilihan pekerjaan dan penawaran harus dilakukan melalui portal e-Procurement Pemerintah Kota Surabaya mulai tanggal 22 April 2015

TTD Kelompok Kerja

SURABAYA

Rabu Legi 22 APRIL 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Wanita TNI memeriahkan Hari Kartini dengan menggelar lomba bongkar pasang senpi di Lapangan Kodam V/ Brawijaya, Selasa (21/4).

Polwan Kebaya Satlantas Polrestabes Surabaya saat memberikan himbauan tertib lalu lintas kepada pengendara sepeda motor, Selasa (21/4).

Peringatan Hari Kartini di Surabaya

trie diana/ bhirawa

Bongkar Senpi, Satlantas Berkebaya, Street Catwalk sampai Lomba Masak Pejabat Semangat peringatan Hari Kartini di Surabaya dimeriahkan dengan berbagai acara di semua instansi. Mulai para wanita TNI yang berlomba ketrampilan militer, Polantas berkebaya, peragaan busana di jalanan sampai lomba memasak pejabat.

Korps Wanita TNI memperingati Hari Kartini dengan caranya sendiri. Beberapa ketrampilan militer seperti bongkar pasang senjata api (senpi) dan lomba menembak digelar di Lapangan Kodam V Brawijaya, Selasa(21/4).

Acara lomba bongkar pasang senpi jenis FN dan senjata serbu jenis SS1. Adapun pesertanya adalah Kowad (AD), Kowal (AL), dan Wara (AU). Selain wanita TNI, Kodam juga mengundang Polwan dari Polrestabes Surabaya untuk memeriakan peringatan Hari Kartini.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko dalam amanah yang dibagacakan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko mengatakan, peringatan Hari Kartini tidak semata hanya seremoni. Melainkan semangat bagi wanita TNI dalam mengemban tugas Negara dan menjadi pribadi yang semangat bagi kesatuan dan lingkungan.

“Nilai perjuangan seorang R.A. Kartini harus terus dikobarkan dan mampu memotivasi serta menginspirasi kaum wanita Indonesia, untuk selalu berkontribusi dan memajukan bangsa dan Negara pada berbagai bidang kehidupan,” tegas Mayjen TNI Eko Wiratmoko dalam pembacaan amanah Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Selasa (21/4).

Lomba adu ketangkasan merakit senpi ini diikuti oleh 1 SSK Prajurit Wanita gabungan Pamen, 1 SSK Prajurit Wanita gabungan Pama, 1 SSK Kowad (AD), 1 SSK Kowal (AL), 1 SSK

Wara (AU), 1 SSK Polwan, 1 SSK PNS Wanita gabungan, 1 SST Wanita Satpol PP, 1 SST Wanita FKPPI dan 1 SSK militer pria gabungan TNI AD, AL dan AU wilayah Gartap III/Surabaya.

Polantas Berkebaya Sementara itu, peringatan Hari Kartini oleh Polwan Satlantas Polrestabes Surabaya dilaksanakan di Taman Bungkul, Surabaya. Peringatan Hari Kartini nampak terasa ketika para Polwan mengenakan baju kebaya khas jawa dengan model rambut sanggul. Dengan berpaiakan adat Jawa, para Polwan membentangkan himbauan ‘R2 Gunakan Lajur Kiri’ dan ‘Taatilah Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan’.

Salah satu Polwan Satlantas Polrestabes Surabaya Bripka Merdhania Pravita mengaku kesulitan mengatur lalu lintas dengan mengenakan pakaian kebaya. Meski merasa kesulitan, Ia tetap semangat dalam menjalankan tugasnya sebagai

Polwan yang mengatur lalu lintas Kota Surabaya.

“Awalnya memang agak ribet pakai kebaya. Tapi, dengan semangat Kartini kami bisa melaksanakan tugas dengan baik,” ungkapnya.

Sedangkan Kanit Rekident Satlantas Polrestabes Surabaya AKP Mala Darlius menambahkan, peringatan Hari Kartini di Satlantas Polrestabes Surabaya dilakukan dengan penggunaan kebaya pada Polwan yang bertugas. Selain itu, pengaturan lalu lintas ini merupakan bagian dari Operasi Simpati 2015.

“Operasi simpati ini kami lakukan imbauan kepada pengendara agar lebih sadar dan tertib berlalu lintas,” tandasnya.

Street Catwalk Peringatan Hari Kartini yang cukup menarik di gedung DPRD Surabaya Selasa(21/4), sayang sekali tanpa kehadiran para wakil rakyat perempuan. Kehebohan peringatan emansipasi wanita Indonesia ini hanya dilakukan oleh para karyawan dan staff DPRD Surabaya.

Suasana pagi hari di pelataran Gedung DPRD Surabaya kemarin heboh dan meriah. Ba-

Risma Imbau Pejabat Wanita Jangan Merasa Superior Pemkot, Bhirawa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengimbau kepada para pejabat perempuan di lingkungan Pemkot Surabaya tidak merasa superior.

Sebagai seorang wanita, para pejabat perempuan ini diminta bisa menempatkan posisinya saat di tempat kerja dan di rumah.

Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Risma ketika memperingati Hari Kartini di Taman Surya.

Menurutnya, wanita masa kini sudah memperoleh persamaan hak. Tapi, di sisi lain, juga tidak boleh berperilaku seenaknya. ‘’Jangan gara-gara punya jabatan, punya prestasi dan gaji lebih besar, perempuan bisa sewenang-wenang di rumah,’’ kata Wali Kota perempuan pertama di Surabaya ini.

Oleh karena itu, Risma mengingatkan agar para pejabat wanita yang mempunyai jabatan lebih tinggi dari sang suami, jika di rumah kedudukannya tetap di bawah suami serta memberikan rasa nyaman bagi suami dan

anak anak. ‘’Artinya ketika di rumah jabatan setinggi apapun tetap menjadi ibu rumah tangga dan ibu dari anak-anak. Sebab ibu mempunyai peran penting dan bisa membuat rumah menjadi nyaman. Meskipun wanita sekarang persamaan haknya sudah sama dengan laki laki, tapi bukannya bisa seenaknya,’’ pesan Risma kepada seluruh pejabat SKPD, Selasa (21/4) kemarin.

Risma juga mengungkapkan alasan imbauan yang diberikan kepada seluruh pejabat di SKPD khususnya kaum hawa. Ia mencontohkan, dari beberapa kasus perceraian PNS di pemkot diantaranya disebabkan adanya

perasaan wanita merasa superior atau jabatan lebih tinggi dibandingkan sang suami. ‘’Makanya saya mengimbau kepada wanita bisa menempatkan sesuai dengan derajat dan posisi,’’ pungkas pemilik gelar S2 Teknik ITS Pesan tersebut dikumandangkan Risma karena, menurut dia, seorang ibu memegang peran penting dalam sebuah keluarga. Seorang ibu bisa menjadikan rumah sebagai tempat yang nyaman bagi suami dan anak-anaknya.

Untuk itu, Risma berkeyakinan, perempuan yang berhasil dalam karirnya juga seharusnya bisa berhasil pula dalam membina keluarganya.

“Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Kartini. Semoga semangat perjuangan RA Kartini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh wanita nusantara,” pungkas walikota yang masuk jajaran 50 pemimpin terbaik versi Fortune.Q dre

Tolak Pengiriman TKW ke Luar Negeri Surabaya, Bhirawa Salah satu isu yang terus hangat dibicarakan adalah perlindungan terhadap perempuan dari kemiskinan dan eksploitasi. Juru Bicara Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) meminta pemerintah menghentikan pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri. Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan ke Kantor Harian Bhirawa, Selasa (21/4) siang bersama keempat rekan DPD I HTI Jawa Timur.

Iffah Ainur Rochmah selaku Juru Bicara Muslimah HTI mengatakan, eksekusi mati Siti Zainab dan Karni pada bulan April 2015 di luar negeri seharusnya menjadikan berbagai pihak terkait persoalan tersebut.

“Pemerintah harus bertanggung jawab atas eksekusi mati di luar negeri. Biasanya yang paling tidak tahan melihat kemiskinan adalah

seorang ibu, sekalipun resiko sudah ada di depan mata. Jadi stop total pengiriman TKW ke luar negeri,” kata Iffah ketika berdiskusi di Kantor Harian Bhirawa.

Pada jajaran Direktur dan Redaktur Harian Bhirawa, Iffah mengatakan, menurut pandangan islam bahkan pendidikan pun, seorang ibu harus melakukan penjagaan kepada anaknya, selain ada jaminan financial.“Jangan lagi kita membiarkan kaum perempuan menjadi tumbal kemiskinan keluarga dan bangsa,” tambahnya.

Iffah menambahkan kemiskinan menjadi problem mendasar membuat perempuan mencari kerja hingga keluar negeri.”Kemiskinan di dalam negeri harus segera dipecahkan, agar kaum perempuan bisa menempatkan mubahnya hukum bekerja,” Q geh terangnya.Q

Asisten Pemerintahan Yayuk Eko Agustin ikut serta lomba makan kerupuk. giamana tidak, para pegawai terpaksa berhenti persis di Sekretariat DPRD Surabaya depan zebra cross. yang biasanya mengenakan Dan sayang sekali, peragaan seragam resmi, ‘berubah wujud’ busana yang dilakukan staf dan menjadi wanita-waita gemulai karyawan Setwan tersebut tidak dengan pakaian kebaya. satupun kehadiran wakil rakyat Canda tawa pun berderai perempuan. Data yang terkumketika satu-persatu dari mereka pul menyebut para wakil rakyat melenggang di atas catwalk. sedang melakukan kunjungan Bukan catwalk biasa lantaran kerja ke sejumlah daerah. para pegawai Sekwan memilih Sementara di DPRD Surazebra cross (tempat penyebe- baya, selain mengenakan kerangan) untuk dijadikan ‘pang- baya, para pegawai Sekwan gung’ fashion show yang berada merayakanya dengan lomba tepat di depan gedung dewan. fashion show. Kegiatan yang Tak pelak, para pengemdi digelar secara spontan tersebut kendaraan bermotor pun dibuat mendapat antusias seluruh melongo. ‘’Kartini nyeberang dalan, pegawai. Lantaran tidak menmandek sik (Kartini menyeberang duga akan ada gelaran fashion jalan, berhenti dulu,’’ seloroh show, beberapa peserta terseorang pembonceng sepeda mo- paksa tampil seadanya. Setor mengingatkan rekannya yang mentara beberapa peserta yang mengemudi saat hendak melintas lain, terlihat cukup serius dalam di Jl Yos Sudarso. berdandan.

Beberapa pengemudi lainya bahkan baru menyadari hari itu Lomba Masak Pejabat tanggal 21 April, tepat dimana Hari Kartini di lingkup PemeHari Kartini dirayakan. ‘’Oo- rintah Kota (Pemkot) Surabaya oh..iya Hari Kartini sekarang,’’ berjalan semarak. Acara yang kata pengemudi pikap yang digelar di Taman Surya, Selasa tampaknya tergesa-gesa me- pagi (21/4) tersebut dimeriahkan ngangkut bahan bangunan dan oleh berbagai lomba.

Di antaranya, lomba masak nasi goreng, lomba makan kerupuk dan lomba tari poco-poco.

Diantara lomba, yang paling menarik adalah lomba memasak nasi Goreng.

Tak jarang aksi pejabat pemkot dari kaum adam tersebut diselingi gelak tawa. Maklum, tidak semua terbiasa meracik bumbu dan mengolah nasi goreng di depan penggorengan. ‘’Iki kakean porsine (ini kebanyakan porsinya),” kata Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini saat melihat jalannya lomba masak nasi goreng. ‘’Iya bu, ini sengaja dibuat banyak karena anak buahnya banyak,’’ celetuk peserta lomba yang juga seorang camat itu. Di samping lagak para peserta, nama-nama nasi goreng juga menambah daya tarik.

Sebab, beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) memilih nama unik. Misalnya, sego goreng mercon dari Camat Tambaksari, Nasgor “Jamur Mendem” karya Kepala Dinas Pertanian dan Nasgor “Terdampak Lokalisasi” hasil masakan Kepala Dinas Sosial.

Selain itu, ada pula Nasgor Raisin yang merupakan singkatan dari “Rambu Ikan Asin”. Nasgor tersebut diusung Kepala Dinas Perhubungan. Tampilannya pun dibuat menarik dengan penambahan ikon-ikon kecil bergambar ramburambu lalu lintas.

Serta, tak ketinggalan Nasgor “Judge Bao” karya Kasatpol PP dan nasi goreng “Lantai Lima” oleh Kabag. Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Diberi label “Lantai Lima” karena kantor Bagian Pemerintahan dan Otoda memang berada di lantai lima gedung Pemkot Q bed.gat.dre Surabaya.Q

Sakit Gigi Akut Picu Kematian Surabaya, Bhirawa Banyak orang menyepelekan sakit gigi. Padahal sakit gigi akut bisa menimbulkan abses atau pembengkakan dan menyumbat saluran pernapasan sehingga dapat menyebabkan seseorang menemui ajalnya.

Dokter Spesialis THT RSUD dr Soetomo dr Achmad C Romdhoni dr SPTHT-KL(K) mengatakan, sakit gigi bisa berakibat kematian, jika penyakit tersebut menimbulkan abses. Begitu pun jika infeksi tersebut berlanjut dan menyerang organ tubuh lainnya. ‘’Untuk waktunya tergantung dari daya tahan tubuh. Tapi untuk sampai berakibat kematian memang kasusnya kecil. Yang pasti, kelainan gigi dan mulut yang dianggap sepele bisa menyebabkan penyakit kronis pada organ tubuh lain,’’ ucapnya.

Selain itu untuk komplikasi dari gigi berlubang bisa terjadi bila kuman yang sudah masuk melewati saraf dan masuk ke akar gigi. Gigi berlubang merupakan tempat jutaan bakteri yang

apabila masuk ke pembuluh darah dapat menyebabkan infeksi di bagian tubuh lain; seperti seperti jantung, ginjal, dan lambung. ‘’Kalau masuk ke jantung akan membuat infeksi jantung yang disebut endokardiktis bakterialis, begitu pun di ginjal yang terbawa saat melakukan cuci darah dan menimbulkan infeksi di ginjal,’’ jelasnya.

Menurut Riset Kesehatan Dasar Depkes, tahun 2007 terdapat 72.1% dari seluruh masyarakat Indonesia memiliki masalah gigi berlubang dan sebanyak 46.5% di antaranya karies aktif yang belum dirawat. Gigi berlubang timbul karena adanya plak pada permukaan gigi, yaitu lengketan berisi bakteri dan produk-produknya yang terbentuk pada semua permukaan gigi.

Selain itu juga bakteri dan kuman tersebut membentuk enzim yang diubah menjadi asam.

Asam ini bersifat sangat kuat karena mampu melarutkan jaringan yang paling keras seperti email gigi (lapisan yang menutupi sebagian besar Q dna bagian luar mahkota gigi).Q

OPINI

4

Kebocoran Soal Terjadi Tiap Tahun

Tajuk

Selalu Bocor, UN Dihapus?

UN (Ujian Nasional) bocor secara lebih masif dibanding tahun sebelumnya. UN kejujuran berbasis komputer (Computer Based Test, CBT), maupun berbasis lembar jawaban, sama-sama bocor. Tidak tanggung-tanggung, soal UN berbasis lembar jawaban dapat di-down load pada situs internet. Laman bocoran UN di-unggah menggunakan alamat mirip situs porno. Tetapi anehnya, siswa SLTA sudah memahami.

Hasil deteksi Kementerian, sebanyak 30 buklet dari hampir 12 ribu soal UN telah bocor. Dahsyatnya, 30 buklet itu diunggah melalui perusahaan besar sistem teknologi informasi “mesin pencari” google. Ironis, seluruhnya (ke-30 buklet) sesuai dengan materi ujian tulis UN. Peng-unggahan bocoran soal UN bagai “hujan yang ditunggu-tunggu.”

Sehari jelang UN, jawaban soal sudah bisa dibeli.

Berbagai tutor bimbel (bimbingan belajar) secara individual meng-utak-atik bocoran soal UN. Lalu hasilnya (95% benar) menjadi komoditas sangat laris, diburu siswa, dan guru. Seperti tahun-tahun sebelumnya, jawaban soal UN telah beredar melalui sms. Beruntung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bergerak cepat, termasuk menelepon perusahaan Google Inc. Begitu pula Kementerian Infokom telah menutup tautan laman pembocor pada hari kedua UN. Positifnya, baru kali ini kebocoran soal UN diakui oleh pemerintah. Tahun-tahun sebelumnya juga rutin terjadi kebocoran, tetapi selalu ditutup-tutupi. Mulai dari Kementerian, Pemerintah Daerah, sampai sekolah, tidak mengakui adanya kebocoran. Boleh jadi, karena kebocoran terdahulu juga dilakukan secara silent (tertutup). Padahal di beberapa daerah polisi telah menangkap pengedar jawaban UN. Ada pula “perwakilan” sekolah yang tertangkap.

Setidaknya, selama 8 kali (tahun) penyelenggaraan UN telah bocor. Namun sesungguhnya, kebocoran soal (dan jawaban) UN, tergolong “diharapkan” bersama. Peserta didik, guru, sekolah dan orangtua, berkepentingan bersama. Yakni, lulus UN dengan sebaik-baiknya nilai. Guru dan sekolah berkepentingan meluluskan peserta didiknya sebagai simbol gengsi (keberhasilan). Kelulusan (100%) akan dijadikan alat propaganda untuk menjaring siswa baru pada tahun ajaran baru berikutnya.

Hampir seluruh sekolah melakukan propaganda itu, terutama sekolah swasta. Berbagai baliho, dan spanduk PPDB (penerimaan peserta didi baru) menyertakan hasil kelulusan UN. Sekolah negeri, memang tidak memajang propaganda untuk PPDB. Namun kelulusan UN 100% ditebar dalam bentuk beberapa banner di lingkungan sekolah.

Wajar, sebagai bentuk suka cita (sekaligus gengsi sekolah).

Kelulusan UN 100% juga bisa menjadi tambahan alasan untuk membuat proposal peningkatan fasilitasi sarana prasarana sekolah pada Pemerintah daerah.

Lulus UN menjadi tujuan utama. Pemerintah sebagai penyelenggara tunggal UN, juga menjadikannya sebagai alat eksekusi kelulusan jenjang pendidikan menengah.

Inilah yang menjadi sumber “malapetaka” bidang pendidikan. Sehingga pendidikan menengah di Indonesia, sering di-olok-olok sebagai school (just) for test. Sekolah hanya untuk lulus UN. Olok-olok itu sungguh tak elok, karena menyimpang dari tujuan pendidikan.

Padahal konstitusi mengamanatkan tujuan pendidikan untuk membentuk akhlak mulia. Dalam UUD pasal 31 ayat (3), dinyatakan, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,...” Keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, wajib menjadi pilar utama ke-pendidik-an.

Begitu pula UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003, pada pasal 3 menyatakan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, ...”

Sudah banyak saran ahli kependidikan, agar pemerintah tidak menjadikan UN sebagai alat eksekusi kelulusan.

Juga melepas UN, untuk dikembalikan sebagai hak guru (sekolah). 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Hari Kartini Jangan Hanya Upacara Saja PERINGATAN hari Kartini yang jatuh pada 21 April, jangan hanya sekedar upacara seremonial saja. Kita lebih berpikir kepada konteks dan kebijakan, kebijakan apa yang selama ini dapat mendorong perempuan agar lebih baik dan lebih cerdas, tidak ada kan? hanya sekedar upacara setiap tanggal 21 April saja.

Hari Kartini seharusnya menjadi fondasi dan semangat untuk memperbaiki kesejahteraan perempuan, baik dalam bentuk pendidikan, pekerjaan, dan status bersosial.

Kita lihat sekarang, masih banyak kekerasan terhadap perempuan, setiap hari setidaknya ada media yang memberitakan tentang itu, tidak sedikit perempuan yang menjadi sasaran kekerasan dan kriminalitas di jalanan, upacara tidak cukup menghentikan tindakan tersebut terjadi pada perempuan.

Seharusnya pemerintah daerah, selain memperingati dengan berbagai kegiatan seremonial, juga dibutuhkan komitmen merancang berbagai kebijakan yang berpihak kepada perempuan.

Kebijakan itu harus diaplikasikan, ada bentuk nyata di lapangan, tidak hanya dalam bentuk tulisan saja. Seperti di Amerika Serikat, untuk perempuan yang akan menikah saja mendapatkan pelatihan, itu merupakan bentuk perhatian dari pemerintah. Ada namanya pendidikan calon orang tua khusus untuk perempuan, serta pendidikan lainnya, tetapi di sini kita belum melihat adanya program yang mengayomi perempuan.

Kita akui, strata pendidikan perempuan memang meningkat dari waktu ke waktu, tetapi persoalan perempuan tidak hanya menyangkut pendidikan perempuan saja, tetapi juga berbagai aspek. Seperti bagaimana memperlakukan perempuan, memberikan hak dan ruang kebebasan bagi perempuan, dan ini juga menyangkut dengan laki-laki, serta unsur yang berkepentingan lainnya.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Rabu Legi, 22 APRIL 2015

Kembalikan UN sebagai Hak Guru jamin peraihan nilai UN tinggi.

Bahkan bimbelbimbel termahal berani memberikan janji, jika tidak lulus tes peguruan tinggi negeri, biaya bimbel dikembalikan 100%. Apalagi jika tujuannya sekedar lulus UN, dipastikan Oleh : sepasti-pastinya akan Yunus Supanto memperoleh nilai diatas rata-rata plafon dalam ujian Bahasa UN. Modus lama, boIndonesia. Yakni, disusupkannya biografi coran soal UN, juga pendek (saat itu Capres) Jokowi. dibahas para tutor bimbel, secara Pemerintah nyata-nyata tidak individual. Hasil pekerjaan “para siap memperbaiki kekurangan, cerdik pandai” inilah yang dipermalah semakin ditumpuki berbagai jual-belikan. Harganya mencapai kesalahan lebih masif. Sehingga bisa Rp 2 juta untuk paket komplet. dinilai pemerintah gagal (tidak mamPerburuan soal dan jawaban UN pu) menyelenggarakan Unas. Maka akan terus terjadi, manakala seharusnya pemerintah mengambil digunakan sebagai alat eksekusi langkah untuk “mengembalikan” kelulusan.

Unas kepada konstitusi. Yakni, diBiasanya, setiap peserta didik selenggarakan oleh sekolah. menanggungnya secara urunan membeli jawaban. Tak jarang pihak Bocor yang Diharapkan sekolah mengkoordinir secara silent.

Kebocoran soal UN, sesungguhModus berlangsung bertahun-tahun, nya aib kependidikan. Namun sesejak sekitar tahun 2007. Pihak sungguhnya, seluruh stake holder sekolah (diwakili beberapa guru) kependidikan, berharap ada boturut berburu jawaban UN. Kepentcoran. Peserta didik, orangtua, guru, ingannya, agar seluruh peserta didik sekolah, sampai pemerintah daerah, lulus UN 100%. Kelulusan total ini seolah-olah permisif terhadap keboakan menjadi propaganda, ditulis coran soal UN. Alasannya, “tidak pada spanduk, baliho, dan leaf-let, tega” peserta didik di-eksekusi seuntuk menjaring peserta didik baru cara singkat oleh pemerintah pusat pada tahun ajaran berikutnya. setelah tiga tahun menjalani proses Problem UN, bukan hanya tenbelajar mengajar. Hanya dengan lima tang kebocoran soal yang rutin terhari UN, hasilnya dijadikan eksekusi, jadi tiap tahun. Harus diakui masih lulus atau tidak lulus sekolah. merepotkan seluruh stake-holder Soal UN, harus diakui, sangat kependidikan. Misalnya, pemerintah sulit dipahami, seolah-olah mengdaerah (Dinas Pendidikan) repot gunakan bahasa lain, berbelit-belit. karena anggaran UN tidak dapat diTidak sama dengan bahasa pengacairkan untuk termin pekerjaan yang jaran guru di sekolah. Juga beda sedang dibutuhkan. Biaya pengawas dengan bahasa ulangan atau ujian se-jawa Timur, belum dicairkan samsekolah. Bahkan liku-liku bahasanpai H-1 pelaksanaan UN. ya terkesan menjebak. Banyak yang Persis seperti paradigma pembaterpeleset dan salah memahami yaran proyek infrastruktur. Sekolah soal, sehingga jawaban yang dipilih (yang dianggap sebagai rekanan pun salah. Bisa dipastikan, soal UN pelaksana proyek) harus mengeluarbukan dibuat oleh guru mata pelakan dana talangan. Lalu baru akan jaran. Melainkan oleh pihak lain di dibayar setelah proyek berjalan 30%, luar urusan sekolah. atau bahkan setelah seluruh proyek Namun anehnya, murid yang selesai dikerjakan. Misalnya, angmengikuti belajar ekstra di bimbingaran untuk honor (guru) pengawas gan belajar (bimbel) di luar sekolah, UN, tidak diberikan pada awal kerja. seolah-olah terbiasa dengan bahasa Tahun ini, sekitar 700 ribu guru UN. Sehingga UN terasa tidak adil. akan menjadi pengawas.

Keuntungan diperoleh peserta didik keluarga ekonomi kuat yang mampu UN Hak Guru membiayai anaknya belajar di bimbel Sekolah, juga direpotkan kar(harganya antara Rp 2 juta hingga ena hak evaluasi hasil belajar Rp 8 juta untuk SMA). Semakin lembaga pendidikan “diambilmahal biaya bimbel, semakin menalih” oleh pemerintah pusat. Apa

yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan menyelenggarakan UN terpusat? Tak lain (pemetaan) standar kompetensi. Namun hasil UN, sekaligus sebagai persaingan memperebutkan kursi pada jenjang pendidikan lebih tinggi.

Hasil UN SMP digunakan sebagai persyaratan perebutan kursi masuk SMA Negeri (dan SMA swasta favorit). Ini merupakan kebanggan murid dan seluruh orangtua. Tapi benarkah persaingan kompetensi siswa hanya melalui UN oleh pemerintah? Seolah-olah pemerintah tak memiliki pekerjaan lain yang lebih strategis dibidang pendidikan.

Beberapa pengamat pendidikan telah merekomendasikan penghapusan UN. Begitu pula pengamat hukum menyatakan, bahwa pemerintah menjadi penyelenggara UN, tidak memiliki dasar hukum. Bukan amanat konstitusi (UUD) maupun regulasi di bawahnya (UU). Di dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tidak satu pasal pun (dan tidak satu ayat pun) menyebut UN. Sehingga UN, yang materi soal-nya dibuat oleh pemerintah secara terpusat, boleh dikategori in-konstitusional.

UU Sisdiknas tahun 2003 itu pada pasal 58 ayat (1), secara tekstual menyatakan: “Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.” Terdapat frasa kata “oleh pendidik” yang niscaya, berarti guru! Bukan pemerintah.

Berdasar UU Sisdiknas pasal 1 angka ke-6, dinyatakan “Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen ... dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.” Apalagi jika merujuk pada pasal 1 (Ketentuan Umum UU Sisdiknas) urutan ke21, UN tidak digunakan sebagai alat eksekusi kelulusan.

Seyogianya, pemerintah pusat (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) melepas penyelenggaraan UN untuk dilaksanakan oleh guru di sekolah. Dengan itu pemerintah lebih memiliki kesempatan untuk mempersempit kesenjangan pendidikan antara kota dengan desa, atau antara Jawa dengan luar Jawa.

tontonkan upaya perdewan untuk berperijuangan kepentingan laku dan bertindak bapolitik masing-masing gaikan preman jalanan pihak di Senayan. yang sarat dengan aksi kekerasan dan baku Upaya hantam. DPR adalah Mempertahankan merupakan lembaga Kepentingan negara yang memiliki Alih-alih mempermarwah maupun kejuangkan dan memhormatan yang begitu pertahankan kepenttinggi di mata publik.

Oleh : ingan rakyat, anggota Oleh sebab itu, watak Agustin Dwi Haryanti DPR justru sibuk denkekerasan yang dipergan upaya mempertatontonkan sejumlah hankan kepentingan anggotanya tidak layak kubu masing-masing. Sejak parleuntuk didiamkan. men terbelah dalam dua kubu, KoaPeristiwa adu jotos yang terjadi lisi Indonesia Hebat dan Koalisi Medi parlemen juga menunjukkan berah Putih, hampir tidak ditemukan tapa sesungguhnya para wakil suatu kondisi yang menunjukkan rakyat negeri ini belum sepenuhnya adanya ketenteraman di DPR. mampu menjaga nama baik lemMasing-masing kubu tampabaga maupun pribadinya menjadi knya lebih fokus pada upaya memsosok panutan bagi rakyat banyak. perjuangkan kepentingan kubuJika para wakil rakyat masih memenya dibanding memperjuangkan lihara watak buruk, lalu bagaimana kepentingan rakyat banyak. Ketika mungkin mereka akan mampu bersinggungan dengan persoalan menjadi sosok yang menyahuti dan kepentingan masing-masing kubu, mendengar aspirasi rakyat. Partampak bahwa kedua kubu begitu lemen bukanlah tempat untuk sensitif untuk menuntaskannya. mempertontonkan kegaduhan dan Namun manakala persoalan yang beragam persoalan yang tidak ada tidak memiliki keterkaitan memiliki tingkat urgensitas dengan dengan kepentingan kubu masingkepentingan rakyat. Parlemen juga masing, tidak terlihat adanya niat bukan kumpulan orang-orang yang serius dan upaya maksimal dalam tidak memiliki etika serta perilaku menuntaskannya. mumpuni. Oleh sebab itu, tidak Berkaca pada realitas yang ada semestinya peristiwa aksi adu jotos saat ini, tingkat kekecewaan pubdan berbagai perilaku buruk lainnya lik terhadap kinerja DPR dalam terjadi di Senayan. waktu dekat ini tampaknya belum Jujur harus diakui bahwa belabisa dipulihkan dalam tingkatan kangan ini, tingkat kepercayaan normal. Bahkan tidak tertutup publik terhadap wakil rakyat kian kemungkinan bahwa kekecewaan mengalami kemerosotan. Berbagai itu justru mengalami perluasan persoalan yang terjadi di Senayan makna. Pasalnya, hampir seluruh menjadi penyebab utama memukinerja DPR periode ini justru darnya kepercayaan publik. Sejak ambruk dan jauh dari harapan dilantik menjadi wakil rakyat, angmasyarakat luas. gota DPR periode sekarang belum Kendati seluruh aktivitas dan mampu menunjukkan kinerja yang persidangan yang diagendakan dapat diandalkan dan dibanggakan serta kinerja DPR akhir-akhir ini kepada publik. Bahkan yang terlalu mendapat sorotan dan antusiasme sering mengemuka hanyalah probpublik, namun hal itu tidak serta lem-problem yang cukup memper-

merta dapat dijadikan ukuran bahwa rakyat begitu peduli dengan memberikan simpati kepada para wakil rakyat itu.

Justru publik mencurahkan perhatian itu dengan dasar pertimbangan untuk mengukur sejuahmana sesungguhnya perubahan sikap dan perilaku serta kinerja DPR saat ini.

Namun dari perkembangan yang ada bahwa kinerja DPR justru jauh dari harapan. Para wakil rakyat justru lebih sering terlibat dalam debat kusir yang tidak bermakna daripada mengurusi kepentingan rakyat secara riil. Sementara dalam setiap aktivitasnya sebagai wakil rakyat, maka dapat dipastikan bahwa anggaran negara akan terus mengalir guna mendanai seluruh kegiatan dimaksud.

Lihat saja misalnya dalam hal kinerja legislasi yang ditorehkan para wakil rakyat. Hampir tidak ada yang yang dapat dibanggakan.

Kalaupun kemudian berbagai target besar dicoba untuk dimunculkan ke permukaan, namun kenyataannya hampir selalu mengalami kegagalan dalam mencapai target dimaksud. Kalaupun pada akhirnya mampu direalisasikan secara menyeluruh, namun hampir dapat dipastikan bahwa hasilnya tidak akan maksimal. Yang terjadi justru pemenuhan kinerja dari sudut pandang kuantitas, namun kualitasnya justru akan patut untuk dipersoalkan.

Oleh karenanya, maka kiranya tidak berlebihan bila kemudian publik memandang bahwa pemasangan target legislasi yang digulirkan DPR dari periode ke periode tidak lebih dari sekadar upaya untuk menyedot simpati publik akan kinerja mumpuni DPR. Karena faktanya, parlemen seolah tergagap-gagap dan kelinglungan dalam menuntaskan tanggungjawabnya.

Tahun (2015) ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tetap menyelenggarakan UN (Ujian Nasional) terpusat. Reasoning-nya, terasa masih “setengah hati.” Suatu ketika dinyatakan sebagai (sekedar) pemetaan hasil pendidikan. Namun pada pernyataan lain, hasil UN di-konversi sebagai syarat kelulusan peserta didik tingkat SLTP dan SLTA. Ironisnya, pemerintah tidak pernah becus benar menyelenggarakan UN, kebocoran soal selalu terjadi.

U

paya mengurangi kebocoran soal (dan jawaban) UN mulai dilakukan tahun ini. Antaralain melalui UN online. Tetapi belum semua sekolah mampu melaksanakan UN berbasis komputer. Sehingga tahun ini terjadi dua metode UN. Yakni, paper based test (PBT, dengan tetap menghadapi lembar soal).

Serta CBT (Computer Based Test), menghadapi komputer. Khusus UN berbasis kertas, memerlukan pengamanan ekstra. Namun toh ternyata, masih tetap bocor.

Dulu, pembocoran soal UN dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Tapi kini terang-terangan, malah diunggah ke jaringan mesin pelacak informasi google. Saat ini, sebanyak 30 buklet (dari 11.730 buklet) diunggah, menjadi bukan rahasia. Meski hanya 30 buklet, nyatanya, sesuai benar dengan soal UN. Dulu pula, kebocoran selalu ditutup-tutupi, tidak diakui. Seluruh pejabat, mulai menteri sampai bupati dan walikota, menyatakan tidak ada kebocoran soal UN. Padahal, polisi nyata-nyata sudah menangkap pelaku pengedar bocoran jawaban UN. Apa hendak dikata pemerintah, manakala ditemukan kesalahan sistemik pada UN? Misalnya, terjadi pada materi pelajaran Bahasa Inggris. Hari ke-3 UN, sebagian siswa di Jawa Timur menemukan adanya ketidaksinkronan antara materi ujian listening pada cakram digital (CD) dengan naskah soal UN. Ketidaksinkronan tersebut terjadi pada 15 soal. Peserta UN bukan hanya bingung, melainkan juga menyita banyak waktu untuk pengerjaan soal lainnya. Ini pasti human error.

Tetapi human selalu terjadi tiap tahun, seolah-olah tanpa perbaikan. Tahun (2014) lalu, Bahasa Indonesia (hari pertama, 5 Mei 2014) tidak ada soal bernomor 13. Ini masalah sangat sepele, mengapa lolos pemeriksaan? Begitu pula terulang penyusupan altar politik, sebagaimana terjadi pada UNSMA

S

Wartawan senior, penggiat dakwah sosial politik.

Tercorengnya Perilaku Wakil Rakyat

elama ini, publik paham betul bahwa marwah sebagai wakil rakyat memiliki pengakuan sebagai kedudukan yang sangat terhormat di mata banyak pihak. Tentunya, marwah dimaksud akan mendapat pengakuan mumpuni, manakala orang-orang yang duduk di parlemen dapat menjaga sikap dan perilaku serta kinerja sebagaimana layaknya wakil rakyat yang benar-benar mengabdi untuk kepentingan rakyat. Lalu, bagaimana jadinya jika kemudian sosok wakil rakyat justru jauh dari sikap dan perilaku yang sepatutnya sebagaimana diharapkan publik?.

Dengan kata lain, bagaimana jadinya jika wakil rakyat tidak mampu menjaga nama baik dan kehormatan profesi maupun kedudukannya sebagai wakil rakyat?.

Kondisi itulah yang terjadi pada saat Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said pada 8 April 2015. Dua anggota Komisi VII DPR, yakni Mustofa Assegaf dari Fraksi PPP dan Mulyadi dari Fraksi Demokrat yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi VII dikabarkan terlibat adu jotos. Peristiwa itu terjadi pada saat berlangsungnya proses tanya jawab antara Komisi VII dengan Menteri ESDM, Sudirman Said. Tidak diketahui secara pasti terkait apa sesungguhnya yang menjadi pemicu terjadinya peristiwa memalukan itu.

Namun demikian, apapun alasannya, peristiwa tersebut kian menambah catatan hitam perilaku wakil rakyat di negeri ini. Wakil rakyat yang semestinya menjadi panutan dalam berperilaku dan berkinerja, justru mempertontonkan sikap yang tidak etis serta mencoren nama baik lembaga tempatnya bernaung.

Wakil rakyat merupakan orangorang pilihan dan berpendidikan serta memahami betul etika kelembagaan. Oleh sebab itu, tidak ada ruang pembenar bagi anggota

Pengajar Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Legi 22 APRIL 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Naik Pangkat, PNS Sidoarjo Sikut-sikutan Ribuan PNS di Pemkab Sidoarjo, Selasa ( 21/4) kemarin, menerima SK kenaikan pangkat. Karena harus mengambil langsung di Paseban Alunalun Sidoarjo, kondisinya jadi berjubel-jubel. Meski ada petugas dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo dan petugas Pol PP yang mengatur, mereka tetap saling berebut untuk bisa mengambil duluan.

Sehingga sampai terjadi sikut-sikutan saat tanda tangan.

Beberapa PNS Sidoarjo yang mengamati sampai berkomentar, para PNS itu kenapa tak mau antri. Sebab kalau saling rebut duluan untuk mengambil SK kenaikan pangkat seperti itu, apa tidak malu dilihat orang.

Saat ditanyakan pada sejumlah PNS yang rebutan ambil SK kenaikan pangkat PNS itu, salah satu alasannya adalah karena tempat kerjanya jauh dari Kota Sidoarjo. Ia berada di kecamatan yang jauh dari kota. Agar nanti

tak kesiangan ke kantor usai upacara kenaikan pangkat, maka ia segera mengambil SK kenaikan pangkat.

Selain ada PNS yang rebutan untuk mengambil SK kenaikan pangkat, di sudut-sudut Paseban Alun-alun Sidoarjo itu, ada juga PNS yang hanya duduk-duduk saja menunggu sepi. Seperti Umi, PNS dari Dinas Pendapatan Pengelolah Keuangan dan Aset (DPPKA) Sidoarjo itu, mengaku mendapat saran dari teman saat

KELANA

Tidak Lulus Diklatpim Siap-siap Non Job Gresik, Bhirawa Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto berharap bisa mengubah kebiasaan Diklat PNS yang selalu meluluskan pesertanya 100%.

Pernyataan Bupati Sambari ini disampaikan saat membuka Pendidikan dan Latihan Pimpinan (Diklatpim) IV angkatan ke 51 pola Kemitraan Provinsi Jatim yang berlangsung di Pusat Latihan PMI Jatim di Jl Raya Permata Bunder Gresik, Selasa (21/4). Acara pembukaan dihadiri Kepala Bandiklat Provinsi Jatim, Akmal Budiyanto serta segenap Kepala SKPD Pemkab Gresik.

Menurut bupati, pentingnya mengubah kebiasaan meluluskan peserta hingga 100% ini mungkin baru pertama kali terlontar. Hal ini untuk mendapatkan kualitas pejabat yang baik. Diklat ini nantinya akan dijadikan tolok ukur untuk menentukan pejabat. ‘’Bagi pejabat yang mempunyai prestasi Diklat yang baik dipastikan akan diperhitungkan posisinya. Tetapi bagi yang tak lulus harus rela dinonjobkan,’’ katanya.

Pada kesempatan itu, Bupati juga meminta agar materi Diklat disesuaikan dengan bidang pekerjaan masing-masing.

Tak bisa pejabat yang mengurusi bagian akutansi materinya disamakan dengan materi kehumasan. ‘’Makanya dalam beberapa hari kami ingin ada pendalaman materi tentang bidang pekerjaan masing-masing. Saat jam pimpinan nanti saya akan menguji sendiri semuanya,’’ tambah Sambari.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab Gresik, Nadhif menjelaskan, Diklatpim IV angkatan ke 51 kali ini diikuti 30 orang pejabat eselon IVA dan IVB. Lama pendidikan sekitar empat bulan yaitu mulai 21 April – 14 Agustus 2015.

Mereka harus masuk asrama dan mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan. Baik itu ketertiban, pakaian maupun sistem pendidikannya. ‘’Sesuai arahan bupati, maka bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai aturan bahkan sampai dikeluarkan dari pendidikan dan tak lulus,’’ ungkap Nadhif.Q eri

datang kantornya agar santai saja dan tak perlu tergesa-gesa.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab Sidoarjo, Sri Witarsih SH, menyampaikan pada tahun 2015 ini ada sebanyak 1589 SK kenaikan pangkat yang diberikan pada PNS Sidoarjo. Mulai dari golongan I sampai golongan IV. SK kenakan pangkat untuk kalangan PNS struktural sebanyak 981, sedangkan untuk PNS fungsional sebanyak 508.

Menurut Witarsih, kenaikan pangkat PNS ini selain reguler setiap empat tahun sekali, juga ada kenaikan pangkat karena prestasi. ‘’Untuk kenaikan pangkat reguler diberikan pada staf, sedangkan kenaikan pangkat karena prestasi diberikan pada pejabat

dan PNS fungsional,’’ ujar Witarsih, ditemui usia upacara kenaikan pangkat PNS, di Alunalun Sidoarjo, Selasa (21/4) kemarin pagi.

Usai memimpin upacara kenaikan pangkat ini, Bupati Saiful Ilah, menyampaikan, pemberian kenaikan pangkat PNS ini dilakukan penilaiannya dilakukan secara transparan dan terukur.

Diharapkan dengan dberikannya penghargaan kenaikan pangkat ini, PNS Sidoarjo berhasil dengan baik dalam melaksanakan kerjakerjanya. Bekerja semakin profesional dan berprestasi pada masyarakat dan Pemerintah. ‘’Loyalitas dan tanggng jawab semakin meningkat, perjuangan juga tak surut tapi harus dipacu, sebab Sidoarjo ada dipundak saudara-saudara (PNS, red),’’

tegasnya.

Agar PNS Sidoarjo menjadi lebih baik, maka para pimpinan SKPD di Sidoarjo diminta supaya

Jelang Pilbup, AKD Lakukan Gerakan ABS Gresik, Bhirawa Ratusan Kades (Kepala Desa) resah dengan gerakan yang dilakukan Ketua AKD (Asosiasi Kepala Desa) Kab Gresik, Kristiono, yang ditengarai kuat jelang berlangsungnya Pilbup (Pemilihan Bupati) Bulan Desember 2015, mendatang mulai terjun ke politik praktis. Caranya, Kristiono melakukan mobilisasi kades untuk melakukan gerakan ABS (Asal Bukan Sambari).

alikusyanto/bhirawa

Dengan pakaian Kebaya, anggota BNNK Sidoarjo memberikan penyuluhan bahaya Narkoba pada siswa di SDN Sumokali, Candi.

Petugas Pelayanan Publik di Sidoarjo Tampil Beda Sidoarjo, Bhirawa Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kab Sidoarjo yang memberi pelayanan langsung pada masyarakat, Selasa (21/4) kemarin, tampil beda dari biasanya.

Seperti terlihat di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dan Dinas Pendapatan Pengelolah Keuangan dan Aset (DPPKA) Sidoarjo.

Petugasnya di front office mengenakan kebaya, menyesuaikan diri dengan moment peringatan Hari Kartini.

Sekretaris BPPT Sidoarjo, Redi Kusuma, mengatakan, meski petugas tampil beda hari itu, tapi tak sampai mengurangi kualitas dan mutu dari SKPD pelayanan yang

telah mengantongi ISO itu. ‘’Pelayanan yang diberikan tak sampai berkurang,’’ ujar Redi, Selasa ( 21/4) kemarin.

Hal senada juga disampaikan Kepala DPPKA Sidoarjo, Joko Sartono. Pada hari kemarin, masyarakat yang mengurus pelayanan mendapat pelayanan ekstra. ‘’Anggap saja ini pelayanan ekstra dari kami untuk masyarakat, dalam moment Hari Kartini,’’ kata Joko.

Di tempat lain, juga dijumpai para perempuan anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sidoarjo, juga memakai seragam Kartinian, saat memberikan penyuluhan bahaya Narkoba pada siswa-siswa di SDN Su-

PT Karunia Alam Segar (PT KAS) juga dikabarkan akan hengkang ke Lamongan.

Selain itu, sejumlah perusahaan lain di Gresik juga telah melakukan penjajagan ke daerah lain karena UMKnya lebih ringan.

Selain itu, akses jalan dan pelabuhan juga tersedia.

Saat ini Lamongan menjadi incaran para investor dari Gresik. Selain UMK-nya lebih ringan sekitar Rp1.500.000 per bulan, juga tersedia fasilitas pelabuhan yang ada di Kec Brondong.

Sejumlah perusahaan di Gresik mengaku keberatan dengan besarnya UMK yang ditetapkan Kab Gresik yang mencapai Rp1.750.000 per bulan. Jumlah itu jauh lebih bersar jika dibandingkan dengan UMK Lamongan yang hanya sebesar Rp1.500.000 per bulan. Karena besarnya UMK Gresik itu sejumlah perusahaan bahkan menolak membayar gaji buruh sesuai dengan UMK karena merasa tak mampu.

Maka agar perusahaannya tetap bisa eksis, pengusaha

mokali, Candi.

Kepala BNNK Sidoarjo, AKBP Supriyanto, mengatakan itu sebagai bentuk penghormatan pada pahlawan bagi kaum perempuan di Indonesia itu. Yakni perempuan Indonesia saat ini berperan dalam segala hal. Termasuk ikut dalam pencegahan Narkoba.

Dengan pakaian kebaya kartinian itu, para anggota perempuan BNNK Sidoarjo selain memberikan penyuluhan pada siswa-siswa SD, sore harinya juga memberi penyuluhan bahaya Narkoba dengan membagi-bagikan brosur bahaya Narkoba, pada pengguna jalan, di kawasan lampu merah di timur alunalun kota Sidoarjo.Q ali

memilih hengkang ke daerah atau kabupaten lain. Untuk PT New Era misalnya, memilih pindah ke Desa Gajah, Kec Deket, Lamongan. Sementara, untuk PT Mitra Saruta yang memproduksi sarung tangan dari kain ini memilih pindah ke Kab Nganjuk. PT KAS perusahaan yang memproduksi mie sedap ini kini kabarnya tengah melakukan penjajagan untuk pindah ke Kec Paciran, Lamongan. ‘’PT Maspion juga akan pindah ke Lamongan,’’ kata salah seorang pengusaha enggan disebutkan namanya,

Janji Pelunasan Korban PAT Meleset Sidoarjo, Bhirawa Dana yang sudah disiapkan untuk melunasi pembayaran korban Lumpur Lapindo di PAT (Peta Area Terdampak) di P-APBN 2014, ternyata hingga kini belum sampai ke tangan korban. Merasa hanya diberi janji para korban di PAT mendatangi Komisi D DPRD, Selasa (21/4) untuk menyampaikan keluhannya.

Penyelesaian ganti rugi korban lumpur masih saja menjadi ganjalan, meskipun pemerintah pusat sudah men yanggupi menalangi hutang PT Lapindo Brantas sebesar lebih dari Rp800 miliar. Namun uang yang dijanjikan itu belum juga cair. Pemerintah memang akan menalangi korban di PAT dengan skema tak termasuk korban (pengusaha) yang kisarannya Rp500 miliar.

Menurut Hambali, salah satu korban Lumpur Lapindo dari Desa Renokenongo,

alikusyanto/bhirawa

Saat mengambil SK kenaikan pangkat, di Paseban Alun-alun Sidoarjo, kemarin, PNS Sidoarjo saling berebut dan saling sikut.

UMK Tinggi, Sejumlah Perusahaan Hengkang ke Daerah Lain Gresik, Bhirawa Karena tak mampu membayar gaji buruh sesuai UMK (Umpah Miniumum Kabupaten), sejumlah perusahaan yang ada di Gresik hengkang ke daerah lain. Sebab, gaji buruh di Gresik dinilai cukup tinggi dibanding daerah lain.

Setidaknya, kini sudah terdapat tiga perusahaan di Gresik yang sudah hengkang ke daerah lain. Diantaranya, PT New Era, perusahaan sandal dan PT Mitra Saruta.

Tak hanya itu, perusahaan

terus memberi bimbingan pada PNS di tempatnya masing-masing. Jangan malah dibiarkan.Q ali

masalah negoisasi pembayaran yang kabarnya tuntas Bulan Pebruari 2015 hanya menjadi janji semata. Hingga hari ini tak sepeserpun yang diterima, ternyata janji belum ada kabarnya hingga saat ini.

Padahal dana pembayaran yang disiapkan oleh pemerintah, konon sudah siap.

Sampai dimana negoisasi pembayaran yang sudah dijanjikan. Sebab hingga kini belum ada kejelasan, ungkap Hambali. Ia juga meminta kepada Pansus, untuk menyuarakan penolakan pembayaran jika melalui PT Minarak Lapindo Jaya. Walaupun uang talangan pemerintah, namun sistem bayarnya jangan melalui PT MLJ (PT Minarak Lapindo Jaya). Bisa lembaga lain seperti BPLS. Pasalnya menurut Hambali, PT MLJ selalu ingkar janji dengan warga korban lumpur.

‘’Warga sepakat menolak jika pembayaran melalui PT MLJ. Jika sampai akhir Bulan April 2015 ini belum ada pembayaran, warga akan kembali turun ke jalan. Kami siap demo lagi, jika pembayaran belum jelas hingga April 2015,’’ ucapnya.

Sementara itu, H Machmud, anggota Pansus lumpur DPRD Sidoarjo setelah menerima masukan dari korban lumpur menegaskan, sudah melakukan konsultasi ke pemerintah pusat, terkait kapan jadwal pembayaran bagi korban lumpur ini.

Dari pemerintah pusat, dijawab masih ada tahapan yang harus diselesaikan terkait MoU dengan PT MLJ. ‘’Tinggal satu langkah lagi, semoga dana talangan segera cair. Soal kapannya, kami berharap secepatnya,’’ jelas Machmud.Q hds

Selasa (21/4).

Sementara, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Pemkab Gresik, Moelyanto membenarkan adanya sejumlah perusahaan di Gresik yang hengkang ke daerah lain. Alasan pindah itu, kata Mulyanto, salah satunya karena besarnya UMK Gresik, sehingga perusahahaan tak mampu menggaji karyawannya. ‘’Memang ada yang pindah tapi tak banyak. Kendati demikian, banyak juga investor baru yang masuk ke Gresik,’’ kata Moelyanto.Q eri

Berdasarkan pengakuan beberapa kades, Kristiono mengajak agar kades lakukan gerakan ABS pada Pilbup Bulan Desember 2015, mendatang. Kristiono tak mempersoalkan, siapa yang akan terpilih pada Pilbup mendatang, asalkan bukan Sambari Halim Radianto.

Bahkan, berdasarkan pengakuan sejumlah Kades, Kristiono telah mempersiapkan diri untuk menjadi Cawabup (Calon Wakil Bupati) untuk mendampingi Cabup yang bakal bertarung pada Pilbup Desember 2015, mendatang. ‘’Memang betul Kristiono baru-baru ini melakukan pertemuan di Sidayu. Tapi, anehnya pertemuan itu pada backdrop yang dipasang bukan Sambari-Qosim (bupati-wabup), tapi Cabup PKB, Jazilul Fawaid,’’ kata Kades Pangkah Wetan, Kec Ujungpangkah, Sandi disela-sela ikuti pertemuan Kades se Kab Gresik, di Purnama Hotel di Batu belum lama ini.

Menurut Sandi, gerakan Kristiono untuk mobilisasi Kades untuk upaya dukung mendukung Cabup dan Cawabup itu sangat tak dibenarkan. Apalagi, Kristiono telah jelas-jelas mengajak sejumlah Kades untuk melakukan gerakan ABS( Asal Bukan Sambari). Sebab, merujuk UU Nomor 23 tahun 2014, Kades tak boleh terjun ke politik praktis. ‘’Kan dilarang Kades melakukan gerakan dukungmendukung. Karena itu, kami selaku Kades berkalikali mengingatkan yang bersangkutan. Kalau tak bisa diingatkan, kami akan mengambil sikap,’’ jelas Sandi.

Sementara Kades Kedanyang, Kec Kebomas, Almua mengaku, pernah diajak Ketua AKD, Kristiono, untuk melakukan gerakan ABS untuk Pilbup Bulan Desember 2015, mendatang. Namun, ajakan itu oleh Almua tak digubris. ‘’Ya betul, saya beberapa hari yang lalu diajak Kristiono untuk ABS. Tapi, tidak saya gubris,’’ kata Almua.

Almua juga mengaku men dengar, kalau Kritiano berencana akan mencalonkan

diri sebagai calon wakil bupati. Namun, keinginan Kristiono itu oleh beberapa Kades ditanggapi dingin. ‘’Duwe duwek piro Kristiono arep nyalon cawabup (punya uang berapa Kristiono mau mencalonkan Cawabup),’’ cetusnya.

Sementara Kades Kembangan, Kec Kebomas, Ngadimen, saat ditanya wartawan soal ajakan Ketua AKD, Kristiono mengaku memang pernah ada ajakan seperti itu. Namun, Wakil Ketua AKD itu tak banyak mau berkomentar. ‘’Sampean kok tahu saja kabar itu,’’ kata Ngadimen singkat.

Gerakan Ketua AKD Kab Gresik yang melakukan mobilisasi Kades untuk lakukan gerakan ABS, memantik reaksi keras dari pembina AKD, Bambang Adi Pranoto. Dia mengaku sangat menyayangkan gerakan Kristiono itu. Sebab, gerakan itu bisa memecah belah keutuhan Kades yang ada di Keb Gresik. ‘’Tidak boleh dibiarkan terus menggelending gerakan Ketua AKD itu. Makanya, harus diproteksi,’’ kata Bambang.

Salah satu cara untuk memproteksinya, lanjut Bambang, pihaknya telah lakukan komunikasi dengan ratusan Kades yang ada di Kab Gresik. Kades-kades itu diminta agar tak mengikuti gerakan Kristiono. Sebab, bisa memecah belah keutuhan dan kesolidan Kades di Kab Gresik Dulu saya yang memberangkatkan Pak Kristiono untuk menggantikan posisi sayamenjadi Ketua AKD Gresik. Kok dia sekarang seperti ini. Tindakan ini tentu tak bisa dibiarkan,’’ jelas Bambang.

Sementara Ketua AKD Kab Gresik, Kristiono, saat diklarifikasi soal gerakan ABS dan dirinya akan maju menjadi Cawabup mendampingi Cabup PKB, Jazilul Fawaid, tak mau berkomentar banyak. ‘’Sampean dapat berita itu darimana,’’ kata Kristiono. Namun, Krostiono buru-buru melanjutkan perkataannya. ‘’Biarkan mengalir dengan sendirinya. Nanti, kita lihat saja,’’ pintanya.Q eri

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Kesadaran Urus Akta Kematian Masih Rendah Jember, Bhirawa Kesadaran masyarakat untuk mengurus akta kematian bagi anggota keluarganya yang meninggal dunia di kabupaten Jember, masih rendah. Terbukti, ditahun 2014 kemarin tercatat sekitar 200 akta kematian yang telah dikeluarkan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk dan Capil) Kab. Jember Arief Tjahyono sendiri mengakui bahwa kesadaran masyarakat untuk melaporkan keluarganya yang sudah meninggal dunia masih rendah. Padahal lembaganya melalui kecamatan lurah dan desa sudah melakukan sosialisasi kepada masyarat. Namun upaya tersebut dirasa belum optimal.

"Kami sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, tapi masih belum optimal. Bayangkan dalam tahun 2014 kemarin sekitar 200 akta kematian yang dibuat. Kalau rata-ratakan setiap bulannya ndak sampai 20 akta kematian," ujar Arief mengasumsikan.

Arief mengaku belum tahu apakah minimnya kesadaran masyarakat untuk mengurus akta kematian bagi anggota keluarganya dikarenakan sosialisasinya yang kurang, atau memang masyarakat enggan untuk mengurusnya. Padahal sesuai dengan aturan, bahwa dokumen itu sangat penting dan wajib dilaporkan.

"KTP, Akta Kelahiran, KK dan Akta Kematian semuanya masuk dokumen negara. Dokumen tersebut dipinjamkan oleh pemerintah kepada masyarakat dan nanti juga di kembalikan kepada negara," katanya.Q efi

Rabu Legi 22 APRIL 2015

81 Perempuan di Jatim Meninggal karena Kanker Serviks Jombang, Bhirawa Tingginya penderita kanker serviks di Provinsi Jawa Timur mendapat perhatian Ketua Penggerak PKK Jatim, Nina Soekarwo.

Istri Gubernur Jatim ini menargetkan sebanyak 960 Pusat Kesehatan masyarakat (Puskesmas) melayani pemeriksaan kanker yang mengancam kaum hawa.

“Alhamdulillah kini sudah 60 persen dari 960 puskesmas yang ada di Jatim sudah memberikan pelayanan untuk pemeriksaan kanker,” tutur Ny Nina Soekarwo saat melakukan teleconferen bersama Iriana Jokowi, Selasa (21/4) di Puskesmas Pulo Lor Kecamatan Jombang.

Nina Soekarwo yang didampingi Fatmawati Istri Saifullah Yusuf Wakil Gubernur Jatim dan ketua Penggerak

PKK Jombang, Tjaturina Suharli mengungkapkan. Bahwa sebanyak 12 ribu perempuan telah melakukan pemeriksaan deteksi dini kanker. ”Kita menargetkan seluruh puskesmas bisa memberikan pelayanan pemeriksaan kanker ini,” tandasnya.

Mendapat laporan dari Jawa Timur ini, Iriana Jokowi meminta Pemerintah Jatim menuntaskan agar sisa 40 persen puskesmas segera bisa mem-

beri palayanan pemeriksaan kanker terhadap kaum hawa ini. ”Terimakasih ibu gubernur, Kita minta PRnya untuk puskesmas bisa segera di selesaikan,” pinta Istri Presiden Jokowi ini yang langsung dijawab siap Ny Nani Soekarwo.

Sementara itu, data Dinas Kesehatan Jatim mencatat, sepanjang tahun 2014, terdapat sebanyak 2.503 perempuan menderita penyakit yang menyerang mulut rahim. 81 orang diantaranya bahkan sampai meninggal dunia. Jumlah tersebut mencakup penderita kanker serviks yang menjalani rawat inap di rumah sakit.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dr.Harsono, menyebut kasus penyakit kanker serviks di tahun

Jika Maju, Batas Akhir ER Mundur Wali Kota 24 Juni

2014 cenderung mengalami peningkatan. Sebab pada 2013 terdapat 1.754 kasus, dengan 49 penderita diantaranya meninggal dunia. “Mereka yang menderita penyakit kanker serviks, masuk ke rumah sakit sudah dalam kondisi kronis,” kata Harsono saat mendampingi istri Gubernur Soekarwo inspeksi pelayanan penyakit kanker serviks di Puskesmas Pulo, Kecamatan Jombang, kemarin (21/4).

Tak hanya penyakit kanker serviks, tren penyakit kanker payudara juga cenderung mengalami peningkatan. Data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menyebut, sepanjang 2014 terdapat 3.112 kasus dengan 165 penderita diantaranya meninggal dunia. Jum-

lah ini lebih besar bila dibandingkan tahun 2013, yaitu 2.940 kasus dengan 87 penderita meninggal dunia. Data tersebut juga mencakup penderita kanker payudara yang menjalani rawat inap di rumah sakit.

Pihaknya menghimbau untuk masyarakat lebih menunjukkan peran aktif dalam mewaspadai penyebaran penyakit tersebut.

Paling tidak, harus tahu tentang gejala awal, sehingga ada upaya pencegahan sebelum penyakit mencapai kondisi kronis. “Pemprov menggandeng pemerintah daerah melalui kegiatan PKK, dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat. Rutin konsultasi dengan dokter adalah salah satu tindakan pencegahan,” lanjutnya.Q rur

sawawi/bhirawa

Kota Batu, Bhirawa Rencana Wali Kota Batu Eddy Rumpoko mencalonkan diri sebagai Cabup Kabupaten Malang harus dipikirkan secara matang. Pasalnya untuk maju sebagai Cabup, ER harus mundur dari Walikota Batu paling lambat 24 Juni mendatang.

Hal ini sesuai aturan UU nomor 8 tahun 2015, bahwa Gubernur, Wali Kota dan Bupati yang sudah 2 kali menjabat tidak boleh mencalonkan kembali dalam jabatan yang sama. Selain itu, juga diatur dalam Putusan Makhamah Konstitusi (MK) nomor 22/PUU-VIII/2009, dikatakan satu kali masa jabatan, yakni setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan.

Lebih 2,5 tahun termasuk satu kali masa jabatan, sebaliknya apabila kurang dari 2,5 tahun, tidak terhitung satu kali masa jabatan. "Apabila ER mundur setelah 24 Juni mendatang, maka dihitung satu periode. Sedang jika mundur sebelum 24 Juni, maka periode kedua belum sampai 2,5 sehingga belum masuk satu periode," jelas Ketua KPU Kota Batu Rochani, Selasa (21/4).

Hal ini karena SK pengangkatan Eddy Rumpoko sebagai Walikota Batu tanggal 24 Desember 2012.

Sementara itu Ketua DPRD Cahyo Edi Purnomo mengaku keberatan jika ER mundur dari Walikota Batu karena masih dibutuhkan masyakat.

"Masyarakat sangat mencintai Pak Eddy, mereka masih membutuhkan sosok tangan dingin ER. Apalagi ada sebagian visi misi Wali Kota Batu yang belum terealisasi secara maksimal," tutur mantan Ketua DPC PDIP Kota Batu tersebut.Q sup

Kasubag TU Badiklat Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, M. Zuhdi dengan didampingi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo, HM Bahri dan Kasi Penma Susiawan Setia Budi, pada acara penutupan Badiklat, kemarin (21/4).

Kemenag Gelar Diklat 30 Guru syamsudin/bhirawa

Ketua DPRD Pamekasan, H. Halili menyerahkan rekomendasi koreksi program kerja terhadap penyelengarakaan pemerinahan kepada Bupati Pamekasan, H. Achmad Syafii, disaksikan pimpinan dewan dan wabup Pamekasan, H. Halil.

DPRD Rekomendasikan Program Perlu Mendapat Perhatian Pemkab Pamekasan, Bhirawa DPRD Pamekasan rekomendasikan program penyelenggaran pemerintahan kepada Pemerintah Kabupaten, pada rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD, H. Halili, yang dihadiri Bupati Pamekasan, H. Achmad Syafii di ruang sidang utama, kemarin.

17 point koreksi program kerja perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah itu, diserahkan oleh Ketua DPRD, H. Halili kepada Bupati H. Achmad Syafii didampingi Wabup Pameaksan, H. Halil, disaksikan pimpinan dan anggota DPRD, Pimkorda dan Kepala Dinas/Instansi terkait.

Program kerja yang menjadi usulan dewan didasari hasil temuan di lapangan sudah melalui pembahasan pada rapat-rapat tingkat Komisi dan Fraksi. Temuan ini disampaikan agar supaya mendapat perhatian untuk dilakukan pembenahan dan peningkatkan demi kemajuan dan keberhasilan pembangunan di kabupaten Pamekasan.

Program kerja yang menjadi usulan, yaitu: bidang pendidikan pemerintah perlu pengadaan guru dan pemerataan guru antara kota dengan desa melalui mutasi. Selian merintis kampong pendidikan dan mendirikan pendidikan berbasis unggulan untuk mendukung

kota pendidikan, serta meningkat program wajib belajar 12 tahun dalam mengatasi anak putus sekolah dan buta aksara.

Bidang Kesehatan diusulkan agar pemerintah melakukan langkah preventif mengantisipasi wabah penyakit, seprti DBD, TBC dan Kusta. Selain itu membenahi manajemen pelayanan kesehatan dan di rumah sakit dan Puskesmas serta meningkatkan SDM, sarana dan prasarana.

Untuk program perencanaan pembangunan perlu diintensifkan dan pengawasan agar terlaksana sesuai perencanaan yang matang dengan berkoodinasi atara SKPD dalam perencanaan mengacu pada dokumen RPJPRPJM dan RKPD. Sedang program Tata ruang agar melengkapi dokumen RDTRK dan zonasi setiap kawasan sesuai Perda RTRW. Program pembangunan sarana jalan, jembatan, irigasi dan perhubungan direkomenasi perlu adanya pemeliharan dan peningkatan sehingga meningkatkan kualitas dalam memenuhi akses perekonomian antara desa dan kota bisa berjalan lancer. Untuk program Olahraga segera merenovasi saran olahraga yang tidak layak dan mempercepat pembangunan sport centre supaya mendukung lahirnya atlet-atlet berprestasi.Q din

Situbondo,Bhirawa Guna untuk meningkatkan kualitas pendidikan guru yanga ada dilingkungan madrasah, Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Situbondo, bersama Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Kemenag Provinsi Jatim, menggelar pendidikan dan latihan selama tujuh hari dan baru berakhir kemarin (21/4).

Acara yang dilaksanakan diauditorium Kantor Kemenag Kabupaten Situbondo tersebut ditutup Kasubag TU Badiklat Kemenag Provinsi Jatim, M Zuhdi bersama Kepala Kemenag Kabupaten Situbondo HM Bakri dan Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Madrasah (Penma), Susiawan Setiabudi.

Menurut HM. Bakri, dalam diklat tersebut memiliki manfaat yang sangat besar bagi kesinambungan proses belajar mengajar (PBM) siswa dengan tenaga pendidik. Sebab, kata HM Bakri, jika guru atau tenaga pendidik dapat mengajar dengan baik, maka secara otomatis anak didiknya juga akan mendapatkan ilmu yang baik. “Maka dari itu, saya meminta agar guru memiliki tehnik yang bagus selama mendidik siswasiswanya,” tegas mantan Kasi Penma Kantor Ke-

menag Kabupaten Sumenep, Madura itu, kemarin.

Masih kata HM Bakri, tema yang dikupas dalam diklat tahun ini yakni Tehnis Substantif Peningkatan Kompetensi Metodologi Pembelajaran Bagi Guru MI di wilayah Kerja Kabupaten Situbondo. “Diklat kali ini diikuti sebanyak 30 tenaga pendidik dari MI Negeri maupun MI swasta yang tersebar di Kabupaten Situbondo.

Saya optimis, bagi guru yang sudah sukses mengikuti diklat akan dapat mengembangkan sistem dan tata cara mengajar yang baik dimasa mendatang,” tutur HM Bakri, yang diamini Kase Penma, Susiawan Setia Budi.

Sementara itu, Kasubag Badiklat Kemenag Provinsi Jatim, M Zuhdi, mengucapkan rasa terimakasihnya kepada Kepala Kemenag Kabupaten Situbondo beserta Kasi Penma atas kelancaran pelaksanaan diklat selama 7 hari. Para peserta diklat tersebut, imbuh Zuhdi, merupakan guru pilihan yang ada dilingkungan Kantor Kemenag Kabupaten Situbondo. “Sebab peserta yang ikut seleksi untuk bisa lulus jadi peserta diklat sebanyak ratusan orang. Jadi beruntunglah saudara yang sekarang bisa mengikuti diklat,” papar Zuhdi.Q awi

Polisi Berkebaya Bagi-bagi Apel dan Helm Di Hari Kartini, Polwan Probolinggo Juga Gelar OP Berkebaya Para pengendara kendaraan bermotor di simpang empat Jl.Diponegoro dikejutkan dengan munculnya beberapa wanita dengan mengenakan kebaya, Selasa (21/4) siang. Keterkejutan mereka bertambah ketika wanita-wanita tersebut membagikan sekantung apel, sekuntum mawar, dan beberapa helm. Ternyata wanita tersebut adalah Polisi Wanita (Polwan) dari Polres Batu yang sedang melaksanakan operasi simpatik dan memperingati hari Kartini.

Setiap kali lampu merah menyala, para Polwan berkebaya ini menghampiri para pengendara kendaraan bermotor. Mereka memeriksa sabuk pengaman pada pengendara mobil, dan memeriksa tali pengaman helm bagi pengendara motor.

Ketika ditemukan pengendara yang tak mengenakan helm standar SNI, polwan tersebut memberikan helm standart secara gratis. Usai diperiksa, para pengandara kendaraan bermotor itupun menerima sekantung apel dan sekuntum mawar dari para Polwan cantik ini.

“Saat ini adalah penutupan operasi simpatik yang telah digelar selama 21 hari. Kita sengaja membagi-bagikan apel karena kita ingin tunjukkan kebanggaan terhadap hasil bumi khas Kota

Batu,” ujar Kasat Lantas Polres Batu, AKP M.Amin, Selasa (21/ 4). Ada sebanyak 50 kantung apel dan mawar, dan 20 helm standar SNI yang disediakan dalam operasi simpatik kali ini.

Pemeriksaan sekaligus pembagian apel dan helm ini sengaja dilakukan oleh para Polwan dan anggota Bhayangkari Polres Batu.

Karena Polres Batu juga ingin memperingati hari Kartini. “Kartini sebagai pahlawan yang telah memperjuangkan nasib wanita Bangsa Indonesia, maka kita harus melanjutkan apa yang dicitacitakan Kartini,” ujar ketua Bhayangkari Polres Batu, Ida Ayu Prameswari, yang juga ikut membagikan langsung apel dan helm kepada para pengguna jalan.

Ia juga berpesan, meskipun saat ini sudah banyak perempuan

yang sukses dalam berkarir bahkan menjadi pemimpin, namun tetap jangan melupakan kodratnya sebagai wanita. “Banyak wanita masa kini yang sukses dan maju, tetapi mereka tetap harus menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga yang mengurusi suami dan anak-anak di rumah,” tambah Ida Ayu. Data di kepolisian, selama operasi simpatik berlangsung tercatat ada 10 kecelakaan (laka) lantas di Kota Batu. Kemudian ada tilang terhadap 78 terhadap tindakan pelanggaran, dan 1923 teguran simpatik terhadap pelanggaran ringan.

OP Berkebaya Sementara itu, perigatan Hari kartini yang jatuh pada Selasa (21/4), berbagai kegiatan bisa digelar untuk memperingatanya, di kabuaten Probolinggo, Operasi (OP) Simpatik yang digelar Satlantas Polres Probolinggo terasa lain seperti biasanya, di mana para Polwan menggelar OP Simpatik dengan membagikan bunga dengan berpakaian kebaya ala Kartini.

Menurut Wakapolres Proboli-

nggo, Kompol Sujiono, Selasa (21/ 4), Op Simpatik ini memang beda dengan Op sebelumnya, dengan apa yang dilaksanakannya tersebut disamping untuk memperingati hari Kartini juga memberikan pelajaran kepaa masyarakat tentang pentingnya berkendaraan yang baik. Diharapkan dengan gelaran ini memberikan rasa simpatik kepada masyarakat.

Gelaran Op Simpatik yang dilaksanakan di Jl. Panglima Soedirman Kraksaan mendapatkan perhatian masyarakat. Masyarakat antusias mengikuti operasi tersebut, dengan berkebaya dan jarit para Polwan membagikan bunga kepada para pemakai jalan.

Operasi tersebut sebagai tindak lanjut dari operasi yang sudah dilaksanakan sebelumnya, dimana operasi digelar sejak 1 April hingga 20 April kemarin juga di jalan raya kota Kraksaan.

Hasil dari opersi simpatik tersebut selama 20 hari tercatat 2.250 pelanggar lalulintas mendapatkan teguran dari petugas yang ada, katanya.

Didampingi kasat lantasnya, AKP Hegy Wakapolres menutur-

wiwit/bhirawa

Para Polwan berkebaya membagi-bagikan apel dan helm kepada pengguna jalan di simpang empat Jl.Diponegoro, Selasa (21/4). kan, karena dalam opersi simpatik ini merupakan operasi yang sifatnya memberikan peringatan kepada pengendara yang melanggar lalu lintas maka kami tidak memberikan tilang dengan surat, melainkan teguran agar tidak dilakukan lagi, apa lagi itu semua untuk kebagian mereka sendiri.

Jika melihat julah pelanggara yang ada tergolong tinggi namun jika dibandingkan dengan hasil operasi tahun lalu di waktu yang sama jumlah 2.250 pelanggaran

itu masihlah tergolong kecil, sebab hasil yang ada saat ini masih dibawah tahun lalu, ujarnya.

Dimana operasi simpati yang digelas pada tahun lalu, jumlah pelanggaran yang tercatat sebanyak 2.500 orang. Dari jumlah tersebut kebanyakan karena kendaraannya tidak dilengkapi dengan sepion, tak berhelem dan tidak menghidupkan lampu di siang hari, tambahnya.Q nas, wap

Rabu Legi 22 APRIL 2015

KILAS JATIM

Selama Operasi Simpatik Tercatat 1.240 Pelanggar Sumenep, Bhirawa Sejak dimulainya Operasi Simpatik pada tanggal 1-21 April 2015, Polisi Lalu Lintas (Polantas), Polres Sumenep mencatat sebanyak 1.240 pelanggar lalu lintas. Dari 1.240 pelanggar itu diantaranya 1.139 dilakukan tegoran dan 101 tilang.

Kasat Lantas Polres Sumenep, AKP Musa Bahtiar mengatakan, dari 1.240 pelanggar itu melakukan pelanggaran nerobos lampu merah dan pick up memuat orang. Karena dinilai akan berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas, pihaknya melakukan penegoran dan penindakan tilang.

"Untuk Operasi Simpatik tahun ini, polanya beda dengan tahun lalu, yakni untuk minggu pertama penertiban di internal polisi, termasuk TNI dan PNS, minggu kedua 50 persen penertiban internal, 50 persen eksternal, sedangkan minggu ketiga penertiban eksternal atau masyarakat umum," kata Musa Bahtiar, dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (21/4).

Ia menyampaikan, untuk hari terahir Operasi Simpatik yang bersamaan dengan Hari Kartini, Polantas sengaja menggunakan seragam adat Sakera bagi polisi laki-laki dan seragam adat Kartini bagi Polwan. Hal itu dimaksudkan agar rasa kepahlawanan RA Kartini juga tertanam di perempuan Sumenep.Q sul

Karyawan Perusahaan Korea Kembali Datangi Pemkab

JAWA TIMUR

Pengoplos Pupuk Bersubsidi Ditangkap Kab Malang, Bhirawa Petani di wilayah Kabupaten Malang kini sudah bisa bernafas lega, sebab sindikat pengoplos pupuk bersibsidi, dan pelaku penyelewengan pupuk bersubsidi telah berhasil ditangkap Tim Buser Satuan Reserse Kriminal (Satserse) Polres Malang.

Sedangkan empat pelaku kini sudah diamankan di sel tahanan Polres setempat.

Menurut Kapolres Malang AKBP Aris Haryanto, Selasa (21/4), kepada wartawan, dari empat pelaku yang ditangkap itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni dua tersangka selaku pengecer pupuk bersubsidi Nanik (50) warga Sidodadi, Kecamatan Lawang dan Gunarto (44) warga Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

“Selanjutnya, tersangka pencari pupuk bersubsidi yaitu Huda (44) warga Sumberwuni, Desa Kalirejo, Kecamatan Lawang. Satu tersangka lagi selaku koordinator pengoplos yakni bernama Langlang (39) warga Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Sehingga keempat tersanka tersebut kesemuanya berasal dari wilayah Kecamatan Lawang,” ungkapnya.

Aris menjelaskan, saat ini pihaknya menyita barang bukti, termasuk 13 ton pupuk

bersubsidi yang sudah dioplos dan siap edar. Sementara dari sekian banyak pupuk yang berhasil kita sita, sebagian masih berupa bahan. Dan modusnya, pupuk bersubsidi itu dibeli dan dimasukkan ke dalam kemasan sak mutiara.

Pupuk oplosan itu, terang dia, telah dijual oleh tersangka sebesar Rp 300 ribu per sak atau tiga kali harga normal di pasaran. “Bahkan, pupuk oplosan tersebut tidak hanya dijual di wilayah Kabupaten Malang saja, namun juga dijual di wilayah Jawa Timur (Jatim) dan hingga ke Kalimantan,” kata dia.

Dari pengakuan tersangka, lanjut Aris, pupuk subsidi itu dibeli dari daerah Lawang, Singosari, dan wilayah Kabupaten Pasuruan. Sedangkan lokasi pengoplosan dilakukan di dalam makam yang ada di daerah Lawang. Sebelum keempat tersangka itu ditamg-

kap Polisi, karena curiga ada enam orang yang melakukan kegiatan di dalam makam, dan apalagi kecurigaan anggota Polsek Lawang ada truk berisi pupuk dan peralatan oplos, seperti mesin jahit dan ratusan sak karung serta pupuk subsidi.

Dari kecurigaan itulah, jelas dia, maka Kapolsek Lawang Kompol Arifiani melakukan penggrebekan di lokasi kegiatan pengoplosan pupuk, dan enam orang yang ada di lokasi tersebut langsung diamankan.

“Lalu dari hasil penyidikan Polisi diantara enam orang itu menyebutkan jika dirinya disuruh oleh Langlang yang tak lain adalah selaku koordinator pengoplos pupuk bersubsidi,” ungkap Kapolres.

Barang Bukti (BB) yang kita amankan dari empat tersangka, terang Aris, yaitu 170 sak kosong bertuliskan Mutiara CV Surya Citra Perkasa Indonesia, 8 ton pupuk oplosan dalam sak Mutiara, 2 ton pupuk subsidi SP-36, 2 ton karung sak pupuk SP-36, 1 unit mesin jahit, 6 ganco dan 2 unit kendaraan.

Selanjutnya pihaknya juga mengamankan dua unit kendaraan yang dipakai untuk distribusi yaitu mobil Daihatsu Hijet dengan Nomor Polisi

Situbondo, Bhirawa Setelah sempat mangkir panggilan pertama, Siti Fatimah ibu yang diduga menyiksa anak tirinya akhirnya memenuhi panggilan penyidik unit Perlindugan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Situbondo, siang kemarin. Wanita berusia 38 tahun asal Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih itu diperiksa sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan anak tirinya berinisial NL, yang masih duduk dibangku kelas 2 Sekolah Dasar.

Dengan didampingi Markacung, kuasa hukumnya, Fatimah menjalani pemeriksan sekitar lima jam. Meski bersikukuh tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap NL, namun polisi tetap menggiringnya ke dalam sel tahanan. Polisi mengaku sudah mengantongi dua alat bukti yang cukup untuk menjerat tersangka. “Di antaranya keterangan saksi-saksi serta hasil visum dokter. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, kini sang ibu tiri harus meringkuk dibalik jeruji besi,” ujar salah satu saksi kemarin.

Menurut Markacung, Kuasa hukum Siti Fatimah, dirinya akan tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Markacung menambahkan, dirinya akan segera mengajukan penangguhan penahanan atas penahanan kliennya. Q awi

cyn/bhirawa

Kapolres Malang AKBP Aris Haryanto saat menunjukkan barang bukti pupuk oplosan yang diamankan di Mapolres Malang.

(Nopol) N 659 GQ dan truk bak kuning Nopol N 8638 UH. “Dan mobil Hijet itu diakui tersangka Langlang, dipakai Yari sebagai sopir untuk mengambil pupuk subsidi SP-36 di rumah tersangka Nanik dan Gunarto.

Pupuk lalu didrop ke kuburan Ketindan Lawang,” papar dia.

Dalam kesempatan itu, Aris menegaskan, akibat perbuatannya keempat tersangka itu,

telah melanggar Pasal 21 ayat (2) junto pasal 30 ayat (3) Permendag RI nomor 15/M. Dag/Per/4/2014 dan atau pasal 2 ayat (1), (2), (3) juncto Pasal 6 huruf a, b UU darurat Nomor 7 Tahun1955 tentang tindak pidana ekonomi. Ancamannya lebih dari lima tahun kurungan penjara, sehingga pihak kepolisian berwenang menahan para tersangka.Q cyn

KPI Ajak SKPD Pecahkan Problem Perempuan

Kab Kediri, Bhirawa Sedikitnya 200 karyawan dari PT Koreana Seed kembali mendatangi kantor Pemerintah Kabupaten Kediri, untuk memperjuangkan 18 karyawan yang tidak diakui oleh perusahaan sebagai karyawan. Para pendemo ini mengaku kembali mendatangi Pemkab, karena hingga sekarang pihak pemerintah belum bisa memeberikan solusi permasalahan pemecatan 18 karyawan yang dipecat oleh managemen PT KS. Koordinator aksi Mujiatun mengatakan, selain di PHK secara sepihak, ternyata pihak managemen PT KS juga belum membayar gaji karyawan selama 4 bulan, meskipun gaji yang selama ini diterima masih belum sesuai kebutuhan hidup layak (KHL). "Kami juga menuntut pencabutan seluruh undang-undang yang menindas, tidak berpihak ke rakyat, dan mengganti dengan undang-undang yang adil dan setara," kata Mujiatun.

Mujiatun, juga mengatakan, dirinya memperjuangkan nasib 18 karyawan PT Koreana Seed Indonesia yang masih belum dipekerjakan oleh pihak PT. Karena ke 18 karyawan itu, tidak diakui pihak perusahaan sebagai karyawan. "Kami berharap Pemkab segera memberikan solusi, agar kejelasan nasib dan hak-hak pekerja yang tidak mendapat keadilan dapat terealisasi dan mendapat perlindungan dari pemerintah," tandasnya.Q van

Penganiaya Anak Tiri Dijebloskan dalam Sel

7

nurkholis/bhirawa

Pendistribusian raskin dari gudang Bulog Sampang.

Jatah Raskin 2015 Baru Didistribusikan Sampang, Bhirawa Setelah terkendala juknis-juklak, akhirnya jatah beras untuk masyarakat miskin (Raskin) tahun 2015 baru di distribusikan untuk tiga Desa, dari 186 Desa atau Kelurahan, di Kabupaten Sampang. "Saat ini sudah ada tiga Desa yang melakukan penebusan raskin dan didistribusikan oleh Bulog Sampang, ketiga Desa ini masing-masing, Desa Madulang Kecamatan Omben, Desa Banjar Tabuluh Kecamatan Camplong dan Desa Pulau Mandangin Kecamatan Sampang Kota, sedangkan untuk Desa yang lain akan dilakukan dalam waktu dekat setelah ada penebusan,” kata Hayu koorlap Raskin Bulog Sampang, Selasa (21/4).

Distribusi raskin itu tambah dia, tergantung dengan pihak kecamatan dan masyararakat di masing-masing wilayah untuk cepat atau lambat dalam mengumpulkan uang penebusannya, semakin cepat dananya dihimpun oleh masing-masing desa/kelurahan yang kemudian maka akan cepat pula didistribusikan.

Untuk itu, dia mengimbau kalangan rumah tangga sasaran (RTS) yang menerima raskin ini agar segera menyetorkan uang penebusan kepada kepala desa atau lurah masingmasing sehingga jatah raskin mereka dapat disalurkan pihak Bulog, mengingat sistem

penebusannya saat ini harus bayar di muka.

Masih dikatakan Hayu, Pembayaran beras raskin ini dilakukan dimuka, dimana peraturan ini sudah diberlakukan sejak beberapa tahun belakangan. Beras yang dijual untuk kalangan masyarakat tidak mampu itu seharga Rp1.600 per kg dengan jumlah per kk penerimanya sebanyak 15 kg atau senilai Rp24.000. Untuk pendistribusian kali ini akan dilakukan untuk jatah tiga bulan sekaligus, sehingga per kk akan mendapatkan raskin sebanyak 45 kg dengan jumlah penebusan Rp72.000.

Sementara Karrom Rahmatullah ketua koordinator pengawas raskin Kabupaten Sampang, ia berharap distribusi raskin akan berjalan sesuai prosedur yang ada, berdasarkan pantauan di gudang bulog sampang, saat ini distribusi raskin masih berjalan di 3 Desa saja di Kabupaten Sampang.

Hal itu terkait uang penebusan yang diharuskan dibayar di muka oleh pihak Desa, tetapi untuk memperlancar distribusi raskin, pemerintah daerah mulai dari Camat dan Pemda setempat, bisa memberikan solusi dengan surat jaminan dari pemerintah, agar beras raskin bisa segera dinikmati masyarakat miskin.Q lis

Tuban, Bhirawa Jika sebagian besar elemen masyarakat, baik itu Lembaga Sawadaya masyarakat (LSM), Ormas dan organisasi kemahasiswaan memperingati 21 April sebagai Hari Kartini dengan melakukan aksi pada sejumlah tempat seterategis, berbeda dengan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Tuban.

Para ‘Kartini’ di Bumi Wali Tuban ini mengundang sejumlah elemen, baik LSM, Ormas dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk berdiskusi memecaahkan problem perempuan khususnya di Kabupaten Tuban yang kaya akan sumberdaya alam di dalamya.

“Silakan, kami sangat mendukung dan memberikan apresiasi pada temanteman yang menyampaikan aspirasi di jalan, kami tak mencoba mengedukasi masyarakat bersama dengan para pemangku kepentingan,” kata Siti Istianah, Ketua KPI cabang Tuban.

Almuni UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta ini juga mengungkapkan, hampir sebagian besar kaum perempuan, khsusnya dipelosok desa belum mendapatkan hak sepenuhnya yang seha-

rusnya didapat, seperti pendidikan, peluang kerja, penghargaan kinerja dll.

“Dalam survei dan kajian kami, apa yang seharusnya didapat oleh perempuan , tanpa mengesampingkan kodrat sebagai perempuan itu sepenuhnya belum didapat, misalnya para pembatik di Tuban ini hanya dihargai Rp10.000/lembar kain batik, padahal ini adalah karya yang sangat mahal harganya,” terang Istianah.

Sementar itu, Lembaga Pres Mahasiswa STITMA, PMII, Alumni Sekolah Feminis, dan Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) melakukan aksi turun jalan peringatan Hari Kartini di perempatan Jl Basuki Rahmat Tuban. Dalam aksinya, mereka ini menyuarakan, esensi peringatan Hari Kartini bukanlah memakai sangul, berkebaya dll. ”Selama ini setiap pelaksanaan Hari Kartini belum ada edukasi yang konkret dilakukan masyarakat termasuk Pemkab Tuban, tentang subtansi dari perjuangan Kartini yang sebenarnya.

Pelaksanaan Hari Kartini hanya sebatas seremonial belaka,” kata Ketua KPR Imanul dalam orasinya.Q hud

khoirul huda/bhirawa

Ketua KPI Cabang Tuban, Siti Istianah saat memaparkan kondisi kemiskinan yang dilanda oleh kamum perempuan di Kabupaten Tuban.

Antisipasi Serangan Hama, Dinas Pertanian Pasang CCTV di Lahan Petani Keseriusan Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni untuk membuat panen Bondowoso Sur Plus sebagaimana yang diharapkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, terus dilakukan langkah-langkah konkrit melalui Dinas Pertanian. Salah satunya adalah dengan melakukan antisipasi hama sejak dini dalam musim tanam kedua yang dilakukan mulai Bulan April 2015 ini.

samsul tahar/bhirawa

Rapat Koordinasi Dinas pertanian dengan seluruh PPL di BPP tangsing untuk mengantisipasi hama dengan memasang CCTV dan rajin Sekolah Lapang.

Salah satu bentuk antisipasi tersebut yaitu bersiap menghadapi serangan hama dengan memasang CCTV dilahan pertanian. Upaya tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi yang dilakukan Dinas pertanian Bondowoso dengan para Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang tersebebar di Seluruh Bondowoso, bertempat di Aula BPP Tangsil, Selasa (21/4) kemarin.

Kepala Dinas Pertanian, H Hindarto SP MSi mengatakan, pemasangan CCTV ini berfungsi untuk memantau serangan hama yang mungkin menyerang lahan milik petani. Dikatakan Hindarto,

CCTV yang terpasang di lahan pertanian Desa Tangsil, Kecamatan Tenggarang ini, terintegrasi langsung dengan laboratorium pengamatan milik Dinas Pertanian.

"Kita punya CCTV pengamatan hama, jadi ini tersambung langsung dengan laboratorium kita. Jadi hama yang akan muncul sudah bisa kita deteksi. CCTV ini akan mengamati sepanjang musim tanam," kata Hindarto saat ditemui Bhirawa Selasa (21/4) kemarin.

Hindarto menambahkan, pemasangan CCTV pada lahan pertanian ini sudah terbukti efektif membantu Dinas Perta-

nian untuk mengatasi hama yang menyerang lahan pertanian. Selain itu, Dinas Pertanian juga rutin menggelar sekolah lapang pengendalian hama terpadu bersama petani sebagai deteksi dini serangan hama. “Kita tidak hanya mengandalkan CCTV yang kita pasang di lahan, tetapi kita juga rajin turun ke lapangan untuk mengadakan Sekolah lapang pengendalian hama bersama petani,” katanya.

Untuk musim tanam April hingga September, Dinas Pertanian mengimbau petani untuk mewaspadai adanya serangan hama tikus dan walang sangit.

Untuk itu, Dinas Pertanian juga memberikan obat hama gratis kepada petani. "Kami sediakan obat gratis kepada petani yang sawahnya terkena hama. Bisa langsung datang ke Dinas Pertanian," imbuhnya.

Dinas Pertanian Bondowoso

sendiri menurut Mantan kadis peternakan ini, menargetkan luas tanam padi di pada bulan April September 2015 mencapai 17 ribu hektare lebih. Target tersebut turun jika dibanding capaian luas tanam padi pada bulan Oktober 2014 hingga Maret 2015 yang mencapai 47 ribu hektare lebih. Dikatakan Hindarto, turunnya target ini lebih karena faktor musim kemarau dimana pasokan air mulai berkurang.

Untuk mencapai target tersebut, Dinas Pertanian telah mempersiapkan beberapa langkah diantaranya percepatan pengolahan tanah, menanam tanaman dengan varietas yang tahan minim air, serta optimalisasi pengairan sumur dangkal. Selain itu, Dinas Pertanian juga telah mempersiapkan pompa air yang bisa dimanfaatkan petani untuk mengairi sawah saat kebutuhan air menipis.Q har

EKONOMI - BISNIS

8

Rabu Legi, 22 APRIL 2015

Data Kadaluwarsa, Tim Percepatan Organik Batu Sulit Evaluasi Tim Percepatan Pertanian Organik yang dibentuk Wali Kota Batu mengaku kesulitan dengan data lapangan, sehingga susah untuk mengevaluasi dan merumuskan kebijakan percepatan pertanian organik.

Tim Percepatan Pertanian Organik mengaku kesulitan dengan data lapangan, sehingga susah untuk mengevaluasi dan merumuskan kebijakan percepatan pertanian organik.

Kurs JUAL

BELI

USD

13,065.00

12,935.00

SGD

9,590.40

9,489.40

EUR

14,065.78

13,923.23

JPY

10,925.74

10,815.22

GBP

19,378.01

19,180.02

Sumber: Bank Indonesia (2 APRIL 2015)

RAGAM EKBIS

DBH Migas Belum Jelas Bojonegoro, Bhirawa Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro belum mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) migas 2015 untuk triwulan satu dengan target produksi minyak siap jual mencapai 44,5 juta barel.

Menurut Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pemkab Bojonegoro Herry Sudjarwo, hasil DBH migas triwulan satu diperhitungkan berdasarkan produksi minyak terjual Desember 2014, ditambah Januari dan Februari 2015. Dan sampai kini pun pihaknya belum mendapatkan kejelasan dari Kementrian Keuangan soal DBH tersebut. “Kita belum mendapatkan DBH triwulan satu, sebab kita juga belum mendapatkan informasi dari pihak Kementrian mas,” ujarnya, Selasa (21/4).

Disampaikan, untuk DBH sendiri biasanya dari Kementerian Keuangan mentransfer perolehan DBH migas triwulan pertama ke daerah, sekitar Maret. Namun sampai menjelang akhir bulan April ini belum ada transferan yang masuk.

“Kami berharap Kementerian Keuangan segera mendistribusikan pembagian perolehan DBH migas triwulan satu bagi daerahnya. Apalagi biasanya kan bulan Maret sudah di transfer ke kasda,” jelasnya. bas

KEHILANGAN

Ketua Tim Percepatan Pertanian Organik dr Endang Triningsih menjelaskan, tim berupaya meminta dan mengakses data lapangan dari Dinas Pertanian dan Kehutanan, namun data yang ada dinilai tidak cukup. “Kita akhirnya mencoba menggali data langsung ke desa dan kelurahan.

Namun datanya juga banyak yang kadaluwarsa. Seharusnya data tersebut diupdate, sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang tepat,” tutur Staf Ahli Wali Kota Batu bidang Ekonomi Pembangunan tersebut, Selasa (21/4).

Dia kemudian mengambil con-

toh areal pertanian padi, berapa jumlah luasan areal padi yang menggunakan irigasi dan tadah hujan. Kalau diketahui secara pasti luas arealnya, maka bisa dirumuskan kebijakannya.

“Untuk swasembada pangan misalnya, jumlah penduduk kota Batu sekitar 200 ribu dalam sehari mengkonsumsi 1 ons perorang. Maka diperlukan 20 ton beras perhari atau 725 ton pertahun. Perbandingan dari gabah menjadi beras kan 60 : 40, jadi kalau perhektar padi organik menghasilkan 8 ton atau setara beras 4,2 ton, kan bisa dihitung

ka mengetahui secara pasti perbandingan budi daya pertanian organik dengan pertanian menggunakan pupuk kimia.

Kalau tidak diberikan hitunghitungan secara riil, maka petani akan ragu untuk budi daya pertanian organik. “Ketakutan semacam itu wajar, karena aktifitas pertanian merupakan pencaharian hidup. Ketika gagal, maka mereka akan menerima dampaknya hingga beberapa bulan ke depan,” tegasnya. Kebijakan memberi insentif Rp 1 juta kepada petani yang melakukan budidaya organik memang perlu, namun tidak bisa dilakukan secara terus menerus karena kurang mendidik. Apalagi nilai uang sebesar itu tidak sebanding jika mereka gagal panen. sup

BI Pesimistis Ekspor Tumbuhkan Perekonomian Jatim Surabaya, Bhirawa Bank Indonesia (BI) Kantor Wilayah Jawa Timur pesimistis kinerja ekspor di provinsi itu dapat menumbuhkan perekonomian Jatim pada tahun 2015, karena terpengaruh situasi global yang tak menentu pada saat ini.

mengikuti. “Akan tetapi pada triwulan ini situasinya berbeda. Penurunan ini karena sektor swasta dan retail melambat,” tambahnya.

Oleh sebab itu, lanjut dia, kini yang masih bisa diharap-

“Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan I/ 2015, kami perkirakan lebih rendah dibandingkan triwulan IV/2014,” kata Kepala Kantor Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Benny Siswanto di Surabaya, Selasa (21/4).

Menurut dia, BI memprediksi pada triwulan I/2015 pertumbuhan ekonomi Jatim berada di kisaran 5,7 persen.

Namun demikian, angka itu lebih tinggi dibandingkan nasional. “Tapi pastinya menunggu hasil rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim,” ucapnya.

Ia menjelaskan, beberapa faktor global yang mempengaruhi di antaranya pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang masih lambat walaupun Eropa sudah mulai membaik. Di kawasan Asia, pertumbuhan ekonomi beberapa negara besar seperti

BI memprediksi pada triwulan I/2015 pertumbuhan ekonomi Jatim berada di kisaran 5,7 persen. Namun demikian, angka itu lebih tinggi dibandingkan nasional.

Jepang, Tiongkok, dan India juga masih cenderung moderat. “Bahkan, kondisi perekonomian di Tiongkok juga masih melambat,” ujarnya.

Ia menambahkan, faktor global lain yang perlu diwaspadai adalah tren naiknya harga minyak akibat faktor geopolitik di Yaman. Di sisi lain, perlambatan ekonomi juga tampak pada kredit perbankan triwulan I/2015 yang mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun 2014. “Pada bulan Februari 2015, kredit perbankan mengalami penurunan menjadi sekitar 6,8 persen,” tuturnya.

Ia menyebutkan, penurunan terjadi untuk kredit konsumsi dan kredit investasi. Sementara, kredit modal belanja masih mengalami kenaikan. Padahal, apabila kredit modal belanja naik maka kredit investasi akan

kan adalah sektor belanja modal dari pemerintah. Misalnya, dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Dari sisi NPL, rata-rata di Jatim masih sekitar 2,18 persen. Tapi, ada lima kabupaten yang NPLnya di atas lima persen antara lain Kediri, Madiun, Pasuruan, Pamekasan, dan Jombang,” tukasnya. ma,ant

H-10 Seluruh Karyawan KAI Dilarang Ajukan Cuti Idul Fitri TPID Kota Probolinggo Tekan Laju Inflasi 0,02% Surabaya, Bhirawa Idulfitri kurang dua bulan lagi, namun segala persiapan mulai digagas PT KAI dalam menyambut hari raya umat Muslim. Salah satunya adalah melarang pagawai di KAI Daop 8 Surabaya untuk mengajukan cuti H-10 sebelum lebaran.

Langkah ini diambil untuk meningkatkan pelayanan kepada calon penumpang untuk lebih baik lagi, karena pada saat itu diprediksikan ratusan ribu orang bakal meman-

faatkan momen silahturahmi. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Sumarsono mengutarakan seluruh pihak terkait di KAI H-10 dilarang untuk mengajukan cuti, apabila ada karyawan yang hendak cuti sebaiknya dilakukan sebelum H-10 sebelum Idulfitri.

Atau sesudah libur Idulfitri, dimana tingkat kepadatan penumpang telah turun.

“Aturan tersebut telah disampaikan oleh Pak Edi Sukomoro selaku Dirut KAI melalui

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 6873 ES, a/n Suyitno, Ds. Kotakan Utara rw 04/10, Kec. Kota situbondo No. 756/IMB/BI-II/2015

TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha, th. 2012, Hijau, AG6525OG, a/n.

Supriono, Ds. Sambirobyong, Sumbergempol-T.Agung No. 757/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2012, Merah, AG2546OH, a/n.

Eri Efendi, Gedangan RT 05/01, Campurdarat-T.Agung No. 758/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2010, Biru, AG6066RD, a/n.

Paniran, Ds. Rejosari, Kalidawir-T.Agung No. 759/IMB/BI-II/2015

berapa areal pertanian padi yang harus berproduksi,” paparnya.

Demikian juga kentang, wortel dan sayuran. Jika diketahui luasan arealnya secara pasti dan tingkat produksi perhektarnya, maka bisa dihitung produksi sayuran tersebut selama setahun. Termasuk menghitung kebutuhan pupuk organik perhektar dan pertahunnya. “Kalau kita ingin kerja sama pemasaran dengan jaringan ritel modern, maka harus diketahui secara pasti kemampuan kita. Kalau tidak, maka kita akan dikomplain,” tukas mantan Kadinkes Kota Batu tersebut.

Lebih lanjut dikatakan, sedangkan untuk mengevaluasi hasil pertanian organik, maka petani harus diajarkan manajemen pertanian. Sehingga mereka mere-

PT KAI dalam menyambut hari raya umat Muslim melarang pagawai di KAI Daop 8 Surabaya untuk mengajukan cuti H-10 sebelum lebaran.

surat yang dikirim ke seluruh stasiun di Indonesia. Termasuk petugas perlintasan kereta api yang berada di daerah untuk tidak libur ataupun cuti pada saat Idulfitri, Tahun Baru, dan hari libur yang sifatnya panjang.

Tujuannya menjaga pelayanan publik untuk tetap optimal dan bisa ditingkatkan lebih lagi,” ujarnya, Selasa (. Sanksi disiapkan bagi karyawan yang tetap ngotot mengajukan cuti atau libur pada H-10 tersebut.

Jika karyawan tersebut sakit harus ada surat resmi dari dokter bahwa yang bersangkutan memang sedang sakit.

“Standar Operasional Prosedur atau SOP tersebut sudah diberlakukan sejak lama. Karena kinerja KAI seperti rantai yang saling terikat. Jika salah satu timpang, maka dampaknya akan cukup rumit. Semisal petugas perlintasan kereta api ada yang mengajukan cuti, maka petugas sebelumnya harus meneruskan tugas karyawan yang libur. Ini berbahaya, karena kelelahan bisa menyebabkan petugas tersebut kurang konsentrasi,” jelasnya. wil

Probolinggo, Bhirawa Peran TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) Kota Probolinggo untuk menekan laju inflasi hingga 0,02 persen. Saat pihak pemkot juga tengah berupaya untuk menekan laju inflasi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut Wali Kota Probolinggo, Hj. Rukmini, SH, M.Si, dengan inflasi yang stabil, maka daya beli masyarakat Kota Probolinggo akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. “Perlu diketahui bersama bahwa pada bulan maret 2015 ini, Kota Probolinggo mengalami inflasi sebesar 0,02% dan nilai ini lebih kecil dari Jawa Timur yang mengalami inflasi sebesar 0,31% dan inflasi nasional sebesar 0,17%,” ungkap Rukmini, Selasa (21/4).

Di tahun 2015 ini, diharapkan adanya suatu kebijakan terkait pengaturan besaran kenaikan tarif angkutan yang mengacu pada besaran kenaikan BBM sehingga meminimalkan kenaikan harga yang sepihak serta mengurangi konflik terkait pengaturan tarif angkutan baik dalam maupun luar kota.

Selain itu, perlu adanya pengawasan yang lebih intensif pada distribusi LPG 3 Kg, mengingat saat ini terdapat pergeseran konsumen

yang disebabkan kenaikan harga LPG 12 Kg, katanya.

Ia juga menekankan perlunya peningkatan penyerapan beras pada saat panen raya sehingga dapat menjadi penyangga pada saat pasokan beras berkurang untuk menjaga ketersediaan bahan pangan. Kinerja sistem informasi harga pangan strategis juga harus ditingkatkan, berupa penyampaian beberapa harga pangan di berbagai media untuk mengendalikan ekspektasi masyarakat. Kerja sama dengan Kabupaten/Kota sekitar maupun dengan swasta juga perlu dilakukan demi menjamin ketersediaan bahan pangan maupun holtikultura”, tegas Rukmini.

Saat ini dengan naiknya BBM dan Gas LPG 12 kg membuat masyarakat di kota Probolinggo kelimpungan, sudah barang tentu ongkos angkutan umum ikutikutan naik demikian pula dengan harga sembilan bahan pokok dan sayur mayur.

Dalam kurun waktu satu minggu saja harga terus merangkak naik, seperti hara tomat dari Rp.2000/kg menjadi Rp.6000/kg saat ini sudah mencapai Rp.8000,-an/kg, hal tersebut diikuti kebutuhan lainnya, tambah Walikota Hj. Rukmini. wap

Pegawai Pelindo III Tampil Cantik Surabaya, Bhirawa Menyambut Hari Kartini Tahun 2015, Pelindo III Tanjung Perak menyelenggarakan program khusus bagi para pegawai wanita yakni “Beauty Class & Business Etiquette”.

Bertempat di Ruang Karang Jamuang Kantor Cabang Tanjung Perak, pihak Pelindo mendatangkan pakar kecantikan yang berpengalaman di bidangnya, seluruh pegawai wanita mengenakan pakaian daerah tampak antusias mengikuti pelatihan kecantikan tersebut. Dalam kegiatan tersebut mereka mendapatkan pelatihan bagaimana merias diri ketika hendak ke kantor, penampilan ketika berhadapan dengan pengguna jasa dan lain-lainnya, sehingga penampilan fisik dalam bekerja tetap menjadi prioritas utama.

Manager SDM dan Umum, Mohammad Syafiudin saat membuka program acara tersebut menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud dari budaya perusahaan “Customer Focus, Care dan Integrity” (CCI).

“Kita dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima bagi para pengguna jasa, dan itu semua berawal dari penampilan diri, bagaimana kita peduli akan penampilan kita di Kantor, melayani pengguna jasa dengan ramah dan senyum, sehingga image dari Pelindo III Tanjung Perak tetap “cantik” di mata pelanggan,” kata Syaifudin.

Pelindo III Tanjung Perak ingin mengubah penampilan pegawai terutama bagi pegawai wanita, bagaimana cara pola dalam ber-make up di kantor yang sesuai standarisasinya.

“Bagaimana penataan rambut agar terlihat lebih rapi, dan bagaimana keserasian dalam mengenakan kerudung sesuai dengan seragam perusahaan,” katanya. ma

OLAHRAGA

Rabu Legi 22 APRIL 2015

LINTASAN

alikusyanto/bhirawa

Ketua Umum Formi Sidoarjo, Hadi Sucipto, hadir dalam Rakor Formi Sidoarjo.

FORMI Sidoarjo Dapat Hibah Rp 350 Juta Sidoarjo, Bhirawa Dana hibah yang diterima Forum Olah raga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) Kab Sidoarjo, dari Pemkab Sidoarjo, mulai dari tahun 2010 sampai 2015, terus bertambah. Tahun ini akan menerima Rp 350 juta.

Sekretaris FORMI Sidoarjo, Suwignyo, menyampaikan, dana hibah itu diperkirakan akan bisa dicairkan pada akhir April 2015, lewat rekening Bank Jatim Cabang Sidoarjo. ‘’Danah hibah ini akan kita salurkan pada 18 Formi kecamatan, 32 Club dan komunitas, agar dipakai untuk operasional,’’ jelas Wignyo, disela-sela rapat koordinasi Formi Sidoarjo, di ruang delta karya Setda Sidoarjo, baru-baru ini.

Nilai yang diberikan, kata Wignyo, berbeda-beda, melihat klasifikasinya.

Untuk Formi kecamatan yang kegiatannya cukup banyak, dapat Rp 4 juta, sedangkan untuk club Rp 3.250.000 dan komunitas Rp 1.250 000.

Disampaikan, keberadaan dana hibah ini sangat bermanfaat. Walapupun anggarannya relatif sedikit bila dibandingkan dengan KONI Sidoarjo, tapi menurut Wignyo, sejumlah club Formi mampu berhasil jadi juara pada lomba tingkat Nasional dan Internasional.

Mantan pejabat Sidoarjo itu menyebut, misalnya seperti club poco-poco yang mampu mendapat pernghargaan dari Presiden dalam Festival poco-poco Se Indonesia.

Juga Festival putra -putri bugar se Indonesia juga dapat penghargaan Presiden. Yang tak kalah membanggakan, club olah raga panco Sidoarjo mampu di peringkat nomor 2 Se dunia, dalam kegiatan yang diikuti 15 negara di Balikpapan. ’Walaupun anggaran kita relatif sedikit, tapi kita tetap semangat dan kompak dalam menggerakkan organisasi,’’ kata Wignyo.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Formi Sidoarjo, Hadi Sucipto, menyampaikan, keberadaan Formi Kab Sidoarjo saat ini sudah menjadi barometer kegiatan Formi di Jawa Timur. Ini karena semua komunitas sangat kompak dan komitmen untuk mengembangkan olah raga yang termasuk dalam Formi.

Sampai-sampai saat ini, di tingkat kecamatan di Kab Sidoarjo, juga mulai ada car free day, yang diikuti oleh para anggota comunitas dan club Formi.

Menurutnya, satunya ada car fre day di Indonesia yang ada di tingkat kecamatan, hanya di Sidoarjo. Q ali

9

Gus Ipul Berharap Konflik PSSI Segera Berakhir Malang, Bhirawa Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Timur, menaruh harapan besar agar konflik PSSI, segera berakhir. Sehingga persoalan sepak bola di Indonesia ini berjalan sebagaimana mestinya, dan tidak diberi sanksi FIFA. “Sebagai orang Jawa Timur, saya berkepentingan agar konflik yang mendera PSSI, segera berakhir. Karena Jawa Timur memiliki sepak bola yang sangat banyak, ini kalau tidak segera selesai bisa jadi masalah,”ujar Syaifullah Yusuf, kepada wartawan usai menghadiri Peresmian gedung Koperasi Setia Budi Wanita (SBW) Malang, Selasa 21/4 kemarin.

Menurut pria yang kerap disapa Gus Ipul itu, konflik sepakbola yang berkepanjangan akan berdampak pada eksistensi klub sepakbola di Indonesia khususnya di Jawa Timur. Karena basis sepakbola di Indonesia dengan suporter yang fanatic, ada di Jawa Timur.

Di Jawa Timur menurut Gus

Ipul punya banyak klub sepakbola, diantaranya Arema Malang, Persebaya Surabaya.

Persibo Bojonegoro, Persela Lamongan dan banyak lagi klub-klub lainya. Yang semua itu memiliki penonton yang fanatic, yang jumlahnya ratusan ribu bahkan jutaan.

Jika kompetisi terhenti karena adanya konflik, sangat disayangkan. Makanya pihaknya berharap, apapun persoalan yang dihadapi oleh PSSI, segera bisa diselesaikan sehingga pertandingan sepak bola bisa digelar.

Masalah sepakbola Indonesia, tukas Gus Ipul , cukup diselesaikan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas. Sementara pendukung sepakbola tidak perlu ikut campur deng-

an urusan mendukung pihak tertentu yang terlibat konflik.

Bahkan ketika ditanya, dirinya memberikan dukungan kepada pihak mana?, Gus Ipul lantas menyatakan, bukan kapasitasnya memberikan dukungan kepada pihak tertentu.

Yang dia inginkan agar masalah ini segera selesai.

"Kita jangan sampai larut dalam konflik, dengan memberikan dukungan kepada pihak yang berkonflik. Yang kita dukung adalah semua permasalahan bisa cepat selesai. Sehingga pertandingan sepakbola kembali di gelar,”imbuhnya.

Terkait dengan mekanisme penyelesaian PSSI pihaknya menyerahkan pada pihak yang punya otoritas. Jika yang memiliki otoritas sudah bekerja dengan baik maka semua persoalan sepak bola bisa tuntas.

“Yang jelas jangan sampai kita kena sanksi. Kalau kena sanksi FIFA, dampaknya kurang baik pada pembinaan sepakbola Indonesia ,"tandas Gus Ipul.Q mut

Berbekal Sepatu Bekas, Pelajar SMP Raih Banyak Prestasi

huda/bhirawa

H. Hindarto, Mantan Bupati Tuban saat mendampingi dalam penyerahan hadiah.

Program Kerja Bakesbangpol Kabupaten Blitar

Gelar Pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi BPD Untuk meningkatkan dan menggugah kembali rasa nasionalisme, cinta tanah air, setia kepada Pancasila dan UUD 1945 serta negara kesatuan republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar kegiatan Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kabupaten Blitar Tahun 2015.

Tema dari kegiatan ini adalah hartono/bhirawa Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Tampak Wakil Bupati Blitar, Drs. Rijanto saat membuka kegiatan Dalam Kehidupan Berbangsa dan pemantapan wawasan kebangsaan bagi BPD. Bernegara. Acara digelar di Gedung Pertemuan Dinas Porbudpar Kauntuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, bupaten Blitar, beberapa hari lalu. merdeka dan bersatu, cinta akan tanah air dan Wakil Bupati Blitar, Rijanto, saat membuka bangsa, demokrasi atau kedaulatan rakyat, kegiatan mengingatkan tentang pentingnya kesetiakawanan sosial serta masyarakat adil dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Semakmur. mentara BPD selain merupakan lembaga yang Wawasan kebangsaan diharapkan akan melaksanakan fungsi pemerintahan, juga membentuk manusia Indonesia seutuhnya dan merupakan ujung tombak yang nantinya akan masyarakat Indonesia seluruhnya sebagai obyek menjadi penopang dalam mewujudkan Perdan subyek usaha pembangunan nasional satuan dan Kesatuan Bangsa yang akan terus menuju masyarakat adil dan makmur berdasardikembangkan ke dalam kehidupan masyarakat kan Pancasila. Penghargaan terhadap harkat di lingkungannya. dan martabat manusia menunjukkan bahwa Forum pemantapan Wawasan Kebangsaan ini wawasan kebangsaan mengetengahkan manusebagai bentuk kongkrit untuk menumbuhkan sia ke dalam pusat hidup bangsa yang berarti semangat kebersamaan di kalangan masyarakat bahwa dalam persatuan dan kesatuan bangsa dalam melanjutkan estafet perjuangan bangsa setiap pribadi harus dihormati. maupun untuk meningkatkan kesadaran dalam Sedangkan cinta akan tanah air dan bangsa memelihara dan mempertahankan NKRI, ujar menegaskan tentang nilai sosial dasar. Wawasan Rijanto. kebangsaan menempatkan penghargaan tinggi Sementara dalam laporannya, Kepala Baakan kebersamaan yang luas yang melindungi kesbangpol Kabupaten Blitar, Drs Mujianto setiap warga dan menyediakan tempat untuk menyampaikan, kegiatan Pemantapan Waperkembangan pribadi bagi setiap warga wasan Kebangsaan Bagi BPD dilaksanakan sekaligus mengungkapkan hormat terhadap untuk memberikan pembekalan pada BPD solidaritas manusia yang mengakui hak dan tentang pentingnya Persatuan dan Kesatuan kewajiban asasi sesama manusia tanpa memBangsa untuk mencegah timbulnya disintegrasi bedakan suku, keturunan, agama dan kepercabangsa. Sehingga terwujud lembaga pelakyaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit sanaan fungsi Pemerintahan Desa yang berdan sebagainya. wawasan Kebangsaan sebagai pedoman dalam Kegiatan yang diikuti 250 orang BPD se kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan Kabupaten Blitar, mendapatkan pemaparan dua bernegara, terangnya. materi dari Dosen FISIP Universitas Brawijaya Nilai wawasan kebangsaan yang terwujud Malang. Masing-masing Peningkatan Pemahaman dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki Wawasan Kebangsaan Bagi Penguatan Tata Kelola enam dimensi manusia yang bersifat mendasar Pemerintahan Desa Yang Baik oleh Ahmad Imron dan fundamental. Yaitu, penghargaan terhadap Rozuli, SE, MH, dan materi Pancasila Sebagai harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Sumber Nilai Dalam Peningkatkan Wawasan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, tekad bersama Kebangsaan oleh Dr Sholih Muadi. Q htn.adv

Tuban, Bhirawa Hanya berbekal sepatu roda bekas, Heni Tinawati (12), Pelajar sekolah menegah pertama (SMP) Atlit balap sepatu roda di Tuban mampu memborong sejumlah piala pada beberapa pertandingan bergengsi.

Anak pertama dari pasangan Kasmilan (35) dan Suparti (33) Warga Desa Kembangbilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, memiliki bakat dan prestasi yang sangat membanggakan. Bahkan, beberapa kali Heni yang kini baru duduk di bangku kelas satu di SMP 7 Tuban ini sudah mendapat beberapa piala juara.

"Juara 3 kelas 1000 meter, piala bupati malang, Piala Koni Walikota Surabaya juara 3 kelas 1000 meter, Ketiga Pada Porkab Tuban Juara 1 tahun 2014 lalu,keempat juara 2 sped 5000 dan sped: 1000 meter,"Kata Kasmilan sambil mengingat-ingat prestasi anak-nya(21/04).

Diceritakan Kasmilan, bakat anak-nya itu bermula saat Heni masih duduk di bangku kelas 5 Sekolah Dasar (SD). Saat itu, setiap liburan sekolah Heni diajak jalan jalan ditempat bermain salah satunya terdapat rental sepatu roda.

"Anak saya kepincut dan minta disewakan sepatu roda. Berawal dari itu, terus minta diagendakan seminggu sekali berlatih sepatu roda. Akhirnta saya kepikiran untuk membelikan sepatu roda sendiri. Akhirnya punya uang tabungan terus saya belikan sepatu roda sendiri. Pertama saya belikan sepatu setandart dengan harga 600 ribu,"cerita Kasmilan.

Setelah punya sepatu roda sendiri, Heni pun terlihat rajin bermain sepatu roda. Bahkan untuk menyalurkan hoby anaknya, Kasmilan pun berpikir untuk melirik klub sepatu roda dengan harapan mampu bermain dengan baik.

"Setelah tiga bulan berlatih, saya dan ibuknya kemudian berniat untuk belikan sepatu roda yang lebih bagus.

Karena demi anak terpaksa BPKB Motor saya menggadaikan untuk membelikan sepatu roda model sped untuk kelas profesional bekas dengan harga Rp. 5.500.000. Kalau beli baru sepatu roda jenis itu harga plus perlengkapannya sekitar Rp. 10. Jutaan,"kenang Kasmilan.Q hud

Konflik Rugikan Pemain Surabaya, Bhirawa Konflik antara Kemenpora dan PSSI menuai banyak komentar, seperti Mantan pemain Manchester United yang kini bergabung dengan Persebaya, Eric Djemba-Djemba yang mengaku resah dengan permasalah tersebut.

Menurut mantan pemain asal Kamerun itu kondisi ini tentu sangat merugikan pemain yang saat ini tengah mengikuti kompetisi yang digelar oleh PSSI. Karena para pemain tentu khawatir jika keputusan yang diambil oleh dua lembaga itu merugikan para pesepakbola.

"Tidak bagus jika kompetisi terus seperti ini. Tidak hanya di Surabaya, tapi seluruh Indonesia," ucap pemain berusia 33 tahun ini," kata pemain yang menempati posisi gelandan itu.

Kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2015 sendir tengah memasuki masa rehat setelah baru bergulir dua pekan. PSSI menegaskan bahwa kompetisi akan kembali jalan per 25 April nanti. Tapi sampai sekarang belum ada jaminan.

Djemba-Djemba pun gusar dengan kondisi ini. "Pemain hanya berlatih dan berlatih. Itu bisa menimbulkan cedera. Federasi harus berpikir masalah itu," tutup eks pemain Aston Villa ini.

Sepakbola Indonesia memang sedang berduka. Setelah Persebaya dan Arema Cronus dicekal untuk berkompetisi oleh Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), giliran PSSI yang dibekukan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi.

Jika konflik ini tidak bisa selesai, bukan tidak mungkin PSSI akan terkena sanksi dari FIFA. Karena sudah ada beberapa negara yang terkena sanksi, seperti Brunai, Irak, Iran, Yunani, Kuwait, Ethiopia, Peru, Nigeria dan Bosnia-Herzegovina.

Negara-negara tersebut terkena sanksi karena FIFA menilai ada intervensi pemerintah. Kondisi ini sama dengan Indonesia karena Kemepora turut campur dengan membekukan PSSI. Ketua PSSI yang terpilih di KLB Surabaya, La Nyalla Mattaliti saat ini berupaya untuk memberikan penjelasan kepada Menpora Imam Nahrawi, sayangnya saat rombongan pengurus datang ke Kantor Menpora belum bisa bertemu dengan Imam Nahrawi. "Tujuan kami menghadap ke Menpora untuk klarifikasi terkait surat pembekuan itu. Selain itu kami juga ingin memberikan penjelasan kepada Pak Menteri," kata La Nyalla ke beberapa media. Q wwn

Tak Bisa Jauh dari Musik dan Olahraga KALAU sudah hobi memang sangat sulit untuk ditinggalkan, bahkan banyak yang malah menekuni hobi tersebut walau memerlukan pengorbanan, baik materi maupun waktu.

Bagi Ronny Tanuwijaya, musik dan olahraga selama ini sudah menjadi salah satu bagian penting dalam hidupnya. Pria yang biasa disapa Rotan itu sangat antusia jika berbicara dua bidang tersebut.

Maklum saja, didunia olahraga, pria paruh baya yang wajahnya Ronny Tanuwijaya mirih Mantan Gubernur DKI Sutiyoso (Bang Yos) itu menjadi salah satu pendiri Asosiasih Pelatih Seluruh Indonesia (APSI). Bahkan ia juga pernah menjadi Manajer Persijatim dan pemain Persebaya.

Hanya saja ia merasa kecewa dan jengkel karena pengurus APSI melupakan kiprahnya. "Cuma ya itu, saya jengkel juga, kenapa kontribusi saya di dunia olahraga gampang dilupakan begitu saja?. Padahal, saya merupakan pencetus berdirinya APSI. Sekaran APSI, punya hak suara dalam pemilihan Ketum PSSI," kata pria yang dulu akrab dengan mantan Presiden RI almarhum K.H. Abdurrahman Wahid itu.

Bagaimana di dunia musik?, namanya juga dikenal oleh para artis maupun penyanyi karena ia sering melakukan komunikasi dengan para seniman. Kedekatan itulah yang membuatnya dipercaya menjabat sebagai penasehat Seniman Indonesia Anti Narkoba (SIAN).

Pada bagian lain, Rotan ternyata ikut sumbangsih pula sebagai pencetus serta memperjuangkan Imleks sebagai libur nasional bersama paranormal Suhu Acai. Bahkan dirinya sekarang masih tercatat sebagai pelindung Yayasan Lestari Kebudayaan Tionghoa Indonesia (YLKTI ). "Sampai kapanpun, saya ndak akan melupakan perhatian saya pada dunia olahraga dan musik. Sedangkan untuk bidang bisnis, itu paling utama buat saya," aku pelantun tembang dangdut bertajuk 'Bos' itu yang juga sahabat legenda pesepakbola nasional almarhum Ronny Patinasaran. Q wwn

Siti Muafiyah Siap Wujudkan Perubahan Gresik Gresik, karena para kader perempuan untuk bisa memimpin Kabupaten Gresik pada agenda pilbup 9 Desember. “Saya mencontohkan Nyai Ageng Pinatih, yang berjuang membumikan ajaran Islam di Kabupaten Gresik bersama Sunan Giri.

Padahal, beliau adalah sau- dagar kaya raya, tetapi masih mau memikirkan umat dan agamanya,’’jelasnya.

Perempuan di Gresik saat ini lebih berkarakter individualis. Kalau perempuan dulu me- miliki dedikasi yang kuat kepada kehidupan sosial, Ketua DPC PDIP sehingga sehebat-hebatnya peSiti Muafiyah rempaun saat ini hanya bisa mePencapain itu menunjukan bahwa majukan dirinya. Belum bisa memaperempuan tidak bisa dianggap remeh, karena jukan ma- syarakat sekitarnya, sebagai bukti, saat perempuan tidak boleh hanya menjadi hiasan ini banyak perempuan Gresik yang bisa mencari rumah. Tetapi perempuan harus ikut serta mempenghasilan sendiri. besarkan kota ini, seperti apa yang dilakukan Nyai Untuk meningkatkan partisipasi perempuan Ageng Pinatih dulu. Sikap minder bagi perempuan Gresik dalam dunia politik, dirinya sering mengjangan dilakukan, apa lagi sampai alergi ikut di partai adakan sekolah politik bagi perempuan. Sehipolitik. Sebab, dalam undang-undang sudah diatur ngga, mereka bisa lebih kritis dalam menyikapi dengan tegas keterwakilan 30 persen perempuan ke- bijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah. dalam agenda politik nasional. ‘’Kata siapa perempuan tidak berpolitik, setiap “Ini menjadi peluang kami kaum perempuan harga LPG naik pasti mereka protes. Ini meruuntuk menunjukkan bahwa kita juga bisa, kita juga pakah contoh berpolitik, hanya saja mereka tidak mampu membawa perubahan Gresik kearah paham salurannya,”ujarnya. yang lebih baik. Pada agenda pilbup 2015 Ditambahkan Siti Muafiyah, bahwa sebelum mendatang, jika para perempuan bersedia ikut menjabat ketua DPC PDIP Gresik yang sekarang. turun tangan, dirinya siap bertarung maju menjadi Adalah sebagai Wakil Ketua Departemen Wanita pe- mimpin Gresik. Keikutsertaan perempuan DPC PDIP Gresik tahun 1999-2004, Ketua dalam agenda 5 tahunan ini bakal mam- pu Departemen Wanita DPD PDIP Jatim tahun 2004merubah model perpolitikan saat ini,’’ kata Siti 2009. Bendahara DPC PDIP Gresik tahun 2009Muafiyah ketua DPC PDIP Gresik.

2014, Ketua Umum DPC PDIP Gresik 2014-2019.

Untuk itu saya mengajak perempuan Gresik, Anggota DPRD Gresik 2009-2014. Ketua Kaukus untuk segera berbenah diri. Bersedia maju Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Gresik 2013bersama dan ikut berpartisipasi demi perubahan 2018. Q kim*

Dalam sejarah di kabupaten Gresik, mungkin satu-satunya perempuan yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai. Dia adalah Siti Muafiyah ketua DPC PDIP Gresik, menganggap adalah sebuah tantangan bagi perempuan. Karena sekarang sudah banyak perempuan menjadi pemimpin, lebih tinggi seperti Bupati, Walikota dan Gubernur.

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

Eksekusi Mati Pengedar Narkoba Konstitusional Jakarta, Bhirawa Indonesia sekarang sudah menjadi negara darurat korupsi, darurat teroris dan darurat narkoba. Maka harus ada langkah darurat untuk menghentikannya, antara lain dengan melaksanakan hukuman mati bagi pengedar narkoba.

Apalagi sejak 2007 Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan hukuman mati konstitusional.

“Negara tidak boleh kalah dengan bandar narkoba. Presiden Jokowi harus melaksanakan hukuman mati bandar narkoba, dari manapun asal negara nya. Jika menghendaki posisi kuat, Presiden Jokowi harus segera meng-eksekusi mati bandar narkoba warga Australia sekalipun,” tandas anggota Komisi III Nasir Djamil dalam dialog Pilar Negara bertajuk Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba, di MPR RI. Narasumber lain Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, Mustafa Fakhri Menurut Nasir Djamil, penundaan eksekusi mati 2 terpidana narkoba warga Australia, telah melemahkan moral penegak hukum dan mencemaskan masyarakat. Di satu sisi pemerin tah menyatakan prihatin, tapi disisi lain rakyat pesimis dan cemas atas penundaan eksekusi. Menghadapi dilema ini Komisi III berniat mengevaluasi UU Hukuman mati dan UU BNN (Badan Narkoba Nasional).

“Banyaknya kasus peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam penjara hendaknya sadarkan keberanian Presiden dan penegak hukum untuk realisasi hukuman mati. Indonesia yang besar ini telah dijadikan pangsa besar narkoba, hingga jadi negara darurat narkoba. Hal ini semestinya menyadarkan Presiden untuk segera melaksanakan eksekusi mati, tanpa ditunda-tunda,” cetus Nasir Djamil.Q ira

Densus 88 Bekuk DPO Teroris di Sulsel Makassar, Bhirawa Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror menangkap salah seorang buronan daftar pencarian orang (DPO) terduga terorisme, Ambo Ece (36) di Bulutironge, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.

“Iya benar ada penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 di Kabupaten Wajo. Penangkapan itu berlangsung Selasa pagi sekitar pukul 06.30 WITA. Tim Densus 88 itu berjumlah 14 orang saat penangkapan,” ujar Kepala Seksi Penerangan Masyarakat Polda Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, AKBP Andi Masmini di Makassar, Selasa (21/4).

Disebutkan, Ambo Ece masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Densus 88 jaringan Santoso. Densus masih melakukan pendalaman dan pengembangan terhadap pelaku.

Berdasarkan informasi, Ambo Ece terlibat dalam aksi-aksi teror serta terlibat pembunuhan dua anggota Polres Poso Aiptu Sudirman dan Brigadir Andi Sapa di Tamanjeka, Poso, Sulawesi Tengah. Ia adalah salah satu warga Kabupaten Wajo.

Ambo Ece juga masuk jaringan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Daeng Koro dan Santoso. Ambo Ece pernah mengikuti pelatihan militer di Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Sulsel serta di Poso, Sulawesi Tengah.Q ant

Rabu Legi 22 APRIL 2015

KPK Optimistis DPR Terima Perppu 1/2015 Jakarta, Bhirawa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) optimistis Dewan Perwakilan Rakyat akan menerima Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2015 tentang KPK.

istimewa

Presiden Jokowi berfoto bersama peserta Asian African Business Summit, di JCC, Jakarta, Selasa (21/4)

Jokowi Ajak Kembangkan Regulasi Ramah Usaha Jakarta, Bhirawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Asian African Business Summit 2015, yang merupakan rangkaian acara Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika, di Assembly Hall, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (21 April) pagi.

Presiden Jokowi tiba di JCC sekitar pukul 09.15 WIB didampingi Kepala Staf Kepresidenan sekaligus penanggung jawab Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) Luhut Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, dan Ketua Kadin Suryo B. Sulistyo.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengaku percaya Asian African Business Summit 2015 itu merupakan wadah bagi dunia usaha untuk turut merealisasikan semangat Bandung melalui penguatan kerja sama perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan, sehingga memberikan sumbangan kepada kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di kedua kawasan.

“Saya juga percaya bahwa disinilah akan muncul inisiatif dan terobosan-terobosan untuk menyusun rencana, langkah kedepan guna memperkuat hubungan di kedua kawasan,” kata Presiden Jokowi.

Menurut Kepala Negara, kawasan Asia dan Afrika mempunyai potensi yang sangat besar. Kedua kawasan ini, kata Jokowi, memiliki sumber daya alam dan ekonomi yang besar dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia.

Ia menyebutkan, tahun 2013-2014 pertumbuhan ekonomi Asia rata-rata 4,9 persen, sedangkan di Afrika sebesar 4,3 persen. Produk Domestik Bruto kedua kawasan pada tahun 2014 mencapai 51 persen dari PDB dunia. Kontribusi investasi juga meningkat cukup tajam, dari 13,2 persen tahun 2000 menjadi 41,5 persen tahun 2013.

“Peningkatan ini menunjukkan bahwa negara-negara Asia-Afrika semakin berperan dalam pembangunan ekonomi dunia,” ujar Jokowi.

Presiden Jokowi menilai, peningkatan kerja sama perdagangan di antara negara

Asia Afrika belum mencerminkan potensi yang sesungguhnya. Ekspor Asia ke Afrika mencapai 26 persen dari total ekspor Asia. Sedangkan ekspor Afrika ke Asia hanya 3 persen dari ekspor Afrika.

Dalam kesempatan itu, Pre siden Jokowi mengajak negaranegara di Asia-Afrika untuk mengembangkan sistem, peraturan, dan regulasi yang lebih ramah pada dunia usaha.

Kepala Negara juga mengajak negara-negara sahabat di Asia-Afrika untuk mempermudah lisensi pendirian usaha dan perlindungan terhadap investasi, serta mendorong sektor swasta untuk menanamkan investasi termasuk melalui kemitraan pemerintah dan swasta.

Menurut Presiden Jokowi, Indonesia sendiri juga menetapkan beberapa kebijakan antara lain: menyederhanakam regulasi dan proses administrasi perizinan usaha dan investasi, penyempurnaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, mendorong realokasi subsidi bahan bakar ke sektor produktif serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Q ist

“Sebetulnya saya pikir DPR itu cukup arif. Ini kan (pimpinan KPK) sudah berjalan hampir dua bulan.

Pelaksana tugas pimpinan KPK hingga lima orang ini (supaya) kita juga lebih ‘fight’ untuk melakukan tugas-tugas KPK,” kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain di gedung KPK Jakarta, Selasa (21/4) kemarin.

Perppu KPK diterbitkan Presiden Joko Widodo untuk mengangkat tiga pelaksana tugas (plt) pimpinan KPK yaitu Taufiquerachman Ruki, Johan Budi, dan Indiarto Seno Adji untuk mengisi kekosongan karena dua komisoner KPK yakni Abraham Samad dan Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri, sedangkan seorang pimpinan KPK lain yaitu Busyro Muqoddas sudah menyelesaikan jabatannya.

Kini, perppu itu tengah dibahas oleh Komisi III DPR agar jabatan tiga orang plt KPK dapat bekerja dengan landasan hukum yang kuat, meski ada anggota Komisi III yang menyatakan bahwa dua orang pimpinan yaitu Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja sudah cukup untuk memimpin KPK hingga masa jabatan berakhir yaitu 16 Desember 2015.

“Saya pikir itu (pimpinan KPK hanya dua orang) hanya wacana-wacana. Pimpinan KPK kalau dua orang sulit melaksanakan tugas sebab KPK itu lain tugasnya. Jangkauan pencegahan lebih luas, (termasuk) ke kementerian, lembaga baik pusat atau daerah juga melibatkan tugas masyarakat. Tidak hanya penindakan karena penindakan itu hanya bagian kecil. Apalagi penindakan ada peran penegak hukum lainnya,” ungkap Zulkarnain. Sehingga, Zulkarnain berharap agar pembahasan perppu dapat berjalan lancar di Komisi III DPR. “Masalah perppu itu, ka-

mi kami jalan dengan tegas, yang lebih penting adalah kepentingan bangsa dan negara. Biarkan proses berjalan, sekarang kita bekerja dengan lebih baik,” tambahnya.

Terkait dengan rencana pementukkan panitia seleksi calon pimpinan KPK, menurut Zulkarnain, harus dipertimbangkan dengan matang.

“Pansel itu juga termasuk melihat rekam jejak yang memerlukan waktu yang panjang juga sehingga nanti terpilih orang-orang yang kompeten, integritasnya bagus dan masa lalu masa lalu mereka diharapkan tidak ada masalah,” jelasnya. Namun, ia sendiri mengaku tidak akan mengajukan diri lagi.

“Kalau saya ingin memberikan peluang terhadap generasi-generasi berikut. Kalau buat saya rasanya sudah cukup,” ungkap Zulkarnain.

Salah satu hal yang disoroti Komisi III DPR saat rapat kerja dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly adalah mengenai penghapusan batasan umur.

Dalam Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, diatur komisoner KPK sekurang-kurangnya berusia 40 tahun dan setinggi-tingginya berusia 65 tahun pada proses pemilihan.

Namun peraturan tersebut dihapuskan dengan menambahkan peraturan baru di pasal 33A ayat (3) yang berbunyi “calon anggota sementara Pimpinan KPK harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kecuali huruf e yang berkaitan dengan syarat usia setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun”.

Raker itu juga sudah memutuskan pembentukan panitia kerja untuk memutuskan apakah perppu KPK tersebut diterima atau tidak sebagai UU. Q ist.ant

Jusuf Kalla Nilai Budi Gunawan Tepat Jabat Wakapolri Jakarta, Bhirawa Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Komjen Budi Gunawan alias BG tepat jika diangkat menjadi Wakil Kepala Polri.

“Sudah sangat (tepat, red.).

Saya bilang (untuk menjabat,

red.) Kapolri pun tepat, apalagi Wakapolri,” kata Kalla di Kantor Wapres di Jakarta, Selasa (21/4) kemarin.

Menurut dia, BG tepat untuk ditunjuk sebagai Wakapolri karena sebelumnya Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) pernah menyetujui dia sebagai Kapolri. Selain itu, Wapres JK juga mengatakan Presiden Joko Widodo tidak keberatan jika BG ditunjuk sebagai Wakapolri.

“Justru kita sangat apresiasi

hormat BG. Dia disetujui DPR sebagai Kapolri, tapi Wakapolri pun tetap, artinya siap untuk menjalankan tugas itu,” katanya.

Wapres menilai tidak akan ada konflik hukum dengan Komisi Pemberantasan Ko-

rupsi jika Komjen BG diangkat sebagai Wakapolri.

“Apa masalahnya. Kan KPK berdiri di atas hukum, hukum mengatakan BG tidak ada soal. Apa persoalannya lagi,” kata Kalla.Q ant

Peringatan Hari Kartini di Kabupaten Madiun Berpakaian Tradisional Peringati Hari Kartini

TP PKK Kota Mojokerto Gelar Seminar Kesehatan Perempuan Peringatan hari Kartini, Selasa (21/4) kemarin, diperingati TP PKK Kota Mojokerto dengan menggelar seminar tentang kesehatan perempuan. Dengan tema Selamatkan Perempuan Indonesia dari Kanker Leher Rahim dengan Deteksi Dini Melalui IVA Tes yang digelar di Puskesmas Kedundung, Kota Mojokerto.

Seminar digelar TP PKK Kota Mojokerto dan Dinas Kesehatan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, Ikatan Bidan Indonesia dan Ikatan Apoteker Indonesia Kota Mojokerto. Seminar dihadiri Ketua TP PKK Kota Mojokerto Siti Amsah Mas’ud Yunus, Wakil Ketua TP PKK Ninis Suyitno, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Kantor KBPP dan Ketua TP PKK Kecamatan dan Kelurahan.

Narasumber yang hadir dr.

Achmat Reza, ahli kesehatan reproduksi dari RSUD Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, 150 peserta dari perwakilan PKK kelurahan dan ibu-ibu kader mo-

tivator se Kota Mojokerto.

Ketua TP PKK Kota Mojokerto Siti Amsah Mas’ud Yunus mengatakan bahwa melalui peringatan hari kartini tahun ini, ibu-ibu diajak untuk mengetahui bagaimana cara mencegah dan mengetahui tandatanda terjangkitnya kanker serviks secara dini. Karena tingginya kejadian kanker serviks disebabkan oleh rendahnya cakupan skrining terhadap kanker serviks.

Baik melali IVA maupun melalui Papsmear.

“Oleh karena itu seminar ini sangat perlu diberikan agar ibuibu paham tentang kanker mulut rahim atau serviks,” kata Siti Amsah. Isteri Walikota Mojokerto

kariyadi/bhirawa

Ketua TP PKK Kota Mojokerto Ny Amsiah Mas’ud Yunus (dua dari kiri) dalam kegiatan peringatan hari kartini, Selasa (21/4) kemarin.

juga menambahkan bahwa seminar ini adalah program nasional gerakan pencegahan dan deteksi dini kanker pada perempuan Indonesia. Program nasional ini dipelopori oleh Ibu Iriana Joko Widodo, dan Tim Penggerak PKK Kota Mojokerto siap mendukung program ini.

Kesadaran para Wanita Usia Subur (WUS) serta ibu risiko tinggi untuk melakukan pemeriksaan secara dini terhadap bahaya kanker serviks perlu ditingkatkan. Hal ini karena kanker serviks merupakan penyakit nomor satu yang paling mematikan bagi kaum perempuan di Indonesia.

Pemerintah Kota Mojokerto melalui Tim Penggerak PKK Kota Mojokerto menaruh perhatian besar bagi kesehatan kaum ibu, khususnya bagi deteksi dini kanker leher rahim. “Saya berharap, ibu-ibu yang hadir di sini dapat menyampaikan kepada masyarakat luas tentang pengetahuan ini,” harapnya.

Sementara itu di waktu yang hampir bersamaan, di Pendopo Graha Praja Wijaya Pemkot Mojokerto digelar resepsi hari Kartini.

“Kartini masa kini adalah Kartini yang modern. Sebagai seorang Kartini modern harus tetap berprestasi dengan dasar emansipasi wanita, yang tidak lupa kodratnya yaitu mengutamakan keluarga. Kaum wanita kini juga dituntut keikutsertaannya didalam menyukseskan pembangunan,” kata Ninis. Q kar.adv

Usai Ikuti Upacara, PNS Ganti Seragam Biasanya Berkaitan dalam pembangunan, khususnya pemberdayaan perempuan di Kabupaten Madiun, banyak program pembangunan yang harus menjadi fokus dan membutuhkan partisipasi dari kaum perempuan untuk menjadi motor penggerak.

Y

akni bagaimana upaya me ningkatkan kesehatan ibu dan anak. menurunkan angka kematian ibu melahirkan (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Pemenuhan pendidikan dasar, mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, keikutsertaan perempuan dalam memastikan kelestarian lingkungan hidup dan sebagainya.

“Ya dengan upaya pemberdayaan perempuan ini, alhamdulillah kebijakan yang ditempuh pemerintah Kabupaten Madiun mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Pratama Tahun 2014 yang lalu,” kata Bupati Madiun, Muhtarom, S.Sos pada peringatan Hari Kartini di halaman Pendapa Muda Graha Kab. Madiun, Selasa (21/4).

Menurut Bupati Muhtarom, penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya ini baru pada tingkatan awal dan untuk mewujudkan Kabupaten Madiun

menjadi daerah yang responsif gender dan perlindungan terhadap anak, masih banyak yang harus dikerjakan. Misalnya, sekarang ini, masih banyak terjadi kekerasan-kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Baik fisik maupun psikis.

“Karena itu, maka kita semua harus bekerja keras menyelenggarakan dan mensukseskan program-program pembangunan tak kalah pentingnya adalah pembangunan keluarga,” tegas bupati Muhtarom.

Ditambahkan Muhtarom, keluarga-keluarga di Kabupaten.

Madiun harus diarahkan menjadi keluarga-keluarga yang berkualitas. Yakni keluarga yang bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, mmemiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggungjawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, harapannya kata Muhtarom, jika keluarga-keluarga di Kab. Madiun menjadi keluarga yang berkualitas, maka secara langsung akan mewujudkan

sudarno/bhirawa

Setelah menjadi Irup Peringatan Hari Kartini 2015, Bupati Madiun, Muhtarom, S.Sos langsung memberikan sambutan kepada peserta upacara.

masyarakat yang sejahtera. Hal ini seperti yang kita cita-citakan untuk mewujudkan Kabupaten Madiun lebih sejahtera tahun 2018 nanti.

“Yang jelas, saya mengapresiasi kepada SKPD, Organisasi wanita serta seluruh lapisan masyarakat yang dalam peringatan Hari Kartini ini menyelenggarakan kegiatan seperti donor darah, pelayanan kesehatan atau kegiatan positif lainnya,” tegas bupati Muhtarom.

Menyinggung pada 21 April adalah Hari kelahiran Raden Ajeng Kartini yang merupakan sosok pahlawan perjuangan khusus kemerdekaan kaum perempuan. Berkat perjuangannya, kini kaum perempuan telah berada sejajar dengan kaum pria dalam segala bidang kehidupan.

Baik dalam keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Oleh karena itu, maka tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini . Peringatan Hari Kartini ini tentunya bukan hanya sekedar seremonial saja. Tetapi diharapkan dapat memberikan kesan perjuangan yang mendorong bagi perkembangan pembangunan bangsa dan negara,” kata Bupati Muhtarom dalam sambutan peringatan Hari Kartini.

Sebagaimana diketahui bersama, peringatan Hari Kartini di Kab. Madiun tahun 2015 ini berbeda dengan sebelumnya. Pasalnya, peringatan Hari Kartini, kali ini semua karyawan karyawati menggunakan pakaian adat tradisional. Sehingga banyak karyawan dan karyawati yang merasa kikuk, ribet dan merepotkan.

Meski demikian, seusai upacara peringatan Hari Kartini, semua PNS peserta upacara secepatkan berganti pakaian kerja sebagaimana biasanya. Q dar.adv

Rabu Legi 22 APRIL 2015

Pansel Kembali Buka Pendaftaran Calon Direktur PD BPR l Sambungan hal 1

dilanjutkan dengan meminta pertimbangan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). “Kalau ternyata tidak ada yang daftar lagi kita kirim juga satu nama yang telah lolos administrasi ke OJK. Terserah nanti OJK apa mau membatalkan atau tidak,” tuturnya.

Pansel, menurut Tatang Suhartono, sudah siap pula jika OJK tidak meluluskan pendaftar yang telah memenuhi syarat administrasi tersebut. Termasuk membuka pendaftaran kembali.

“Kejadian seperti itu terjadi di daerah lain. Itu sampai setahun lamanya,” ungkapnya.

Tatang Suhartono yang mantan Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Tulungagung tidak mau ber­spekulasi terkait minimnya pendaftar calon Direktur PD BPR Tulungagung. Apalagi jika dikait-kaitkan dengan rumor atau kabar ketidaknyamanan jabatan Direktur PD BPR yang bisa diintervensi oleh anggota dewan saat melakukan pinjaman atau kredit. “Wah kalau itu kami tidak tahu menahu,” elaknya.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Tulungagung Heru Santoso MPd, membantah jika minimnya pendaftar calon Direktur PD BPR Tulungagung akibat adanya intervensi DPRD di PD BPR Tulungagung. “Tidak ada anggota dewan yang intervensi di BPR. Dan itu tidak mungkin dilakukan. Saat ini bisa dilihat sendiri, BPR Tulungagung termasuk BPR yang sehat di Jatim,” tandasnya.

Menurut politisi asal PDI Perjuangan ini, anggota dewan yang mengajukan kredit di PD BPR Tulungagung diberlakukan sama dengan masyarakat pada umumnya. “Tidak ada perbedaan. Bunganya sama. Saya termasuk yang juga pinjam di BPR,” paparnya.

Minimnya pendaftar calon Direktur PD BPR Tulungagung, lanjut Heru Santoso, dimungkinkan karena tidak banyak orang yang mempunyai sertifikat dari Bank Indonesia (BI).

“Yang punya sertifikat ini kan biasanya orangorang tertentu yang memang berkecimpung di perbankan,” katanya. n wed

Jatim Tuan Rumah ASEAN TFWG ke-29 l Sambungan hal 1

bekerja di perkebunan sangatlah banyak yang menggunakan bus tersebut.

Menurut Badrul, ASEAN TFWG ini membahas secara khusus permasalahan fasilitas angkutan, yaitu menyangkut berbagai hal pendukung yang dibutuhkan dalam rangka memperlancar angkutan barang dan jasa di lingkup ASEAN melalui darat.

“Misalnya, bagaimana mengharmonikan regulasi (kebijakan-kebijakan) yang terkait dengan angkutan transit antar negara ASEAN dalam rangka menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN,” ujarnya memberi contoh.

Pertemuan ASEAN TFWG sendiri setidaknya juga membahas jalur darat dari Indonesia ke Malaysia-Thailand hingga ke Laos. Pembahasan di antaranya dilakukan untuk mempermudah bus melintas batas negara tersebut.

Selain itu, pembahasan jalur-jalur lain juga akan dilakukan di pertemuan kali ini.

Problem kemudi kendaraan antar negara yang berbeda yaitu ada yang kemudinya di kanan dan di kiri juga dibahas. Selain itu, proses imigrasi, karantina, serta teknis perbatasan juga akan menjadi agenda pokok.

Dalam ASEAN TFWG ini, lanjutnya, secara simultan juga dilakukan pertemuan kelompok ahli angkutan lintas perbatasan atau Cross Border Transport of Passanger (CBTP). Dimana CBTP ini merupakan persetujuan yang terkait dengan angkutan penumpang di lintas batas negara.

“Persetujuan ini berkaitan dengan isu lintas sektoral, yaitu Bea Cukai (Kementerian Keuangan), Imigrasi (Kementerian Hukum dan HAM), Karantina (Kementerian Pertanian), Kesehatan (Kementerian Kesehatan) dan Kementerian Perhubungan,” katanya.

Intinya, tambah Badrul, di dalam ASEAN TFWG, negara-negara anggota ASEAN memandang wilayah regional ini menjadi satu kesatuan sesuai dengan masterplan keterhubungan ASEAN. Implementasi atau operasionalnya adalah dengan mengharmonikan aturan-aturannya. n iib

Kartini Birokrasi l Sambungan hal 1

Perempuan berjilbab ini mengawali karirnya dari seorang staf di Inspektorat setelah sempat bekerja di salah satu bank swasta. Namun karena lahir dari orangtua seorang PNS, alumni Universitas Brawijaya Malang ini kemudian beralih profesi menjadi pegawai.” Meski seorang perempuan, kamu harus bekerja walaupun suamimu sudah bekerja, itu pesan orangtua yang kemudian memotivasi saya untuk bekerja keras, dan terngiang sampai hari ini,”tuturnya, Selasa (21/4).

Berangkat dari seorang staf di Inspektorat inilah kemudian Ita Triwibawati setapak demi setapak meniti karir. Jabatan pertama yang diemban adalah pembantu pemeriksa di Inspektorat, kemudian menjadi Kasubid dan Kabid.” Pengalaman masuk hari pertama, saya langsung diminta ikut mendampingi pemeriksaan, itu adalah suatu kepercayaan yang sangat tinggi bagi saya,”tandasnya.

Karena ketekunan dan prestasinya, Ita yang juga istri Bupati Nganjuk Taufiqurhman ini dipercaya menjadi Kepala DPPKAD kemudian Asisten 1 pemerintahan dan kini menjabat Sekretaris daerah. ”Jabatan Sekda itu adalah karir tertinggi di PNS, sebenarnya semua tidak pernah membayangkan. Mungkin, karena ketekunan dan serius dalam bekerja, meski seoarag perempuan akhirnya saya dipercaya duduk di sini (Sekda),”tambahnya.

Sebagai seorang Kartini Birokrasi, Ita mengajak kaum perempuan terus berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Pendidikan menurutnya penting, akan tetapi jika memiliki pendidikan tinggi namun tidak berbuat untuk masyarakat tidak ada manfaatnya.” Karena banyak orang berpendidikan yang tidak mau dan tidak bisa berbuat, karenanya saya mengajak kepada Kartini era sekarang untuk berbuat mengembangkan potensi diri untuk masyarakat,”pintanya.

Menurutnya bukan momen Kartini saja perempuan bisa berbuat, dalam keseharian perempuan harus bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Baik untuk keluarga maupun untuk masyarakat. n rur

SAMBUNGAN

11

Antisipasi May Day, Distribusi Tutup Kerugian, Tarif KBS Direncanakan Naik Jadi Rp 20 Ribu Naskah UN SMP Dimajukan l Sambungan hal 1

DPRD Surabaya, Bhirawa Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) berencana menaikkan tarif masuk KBS dari semula Rp 15 ribu menjadi Rp 20 ribu per orang.

“Kenaikan tarif tidak semata-mata karena keperluan kita, tetapi harus mempertimbangkan daya beli masyarakat,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirut PDTS Kebun Binatang Surabaya Aschta Boestani Tajudin usai dengar pendapat di ruang Komisi B DPRD Surabaya, Selasa (21/4).

Menurut dia, kenaikan tarif tersebut dilakukan seiring besarnya biaya operasional KBS. Bahkan, pada 2014 akibat tingginya biaya operasional yang tak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh, mengakibatkan kerugian hingga Rp 1,1 miliar.

Namun demikian, pihaknya belum berani menyebut secara pasti berapa nominal kenaikan karena masih dalam tahap kajian.

Hanya saja, diperkirakan ada kenaikan sekitar Rp 5 ribu. Ia memperkirakan kenaikan akan diberlakukan mulai 2016. “Sesuai arahan wali kota kenaikan tarif ha­ rus mempertimbangkan azas keadilan,” ujarnya.

Manajemen KBS akan menaikkan tarif masuk KBS menjadi Rp 20 ribu per orang mulai 2016 nanti. Kenaikan tarif ini diharapkan dapat menekan kerugian yang dialami seiring membengkaknya biaya operasional.

Untuk itu, menurutnya PDTS KBS tidak bisa disamakan dengan perusahaan yang mengelola satwa lainnnya seperti Taman Safari maupun Jatim Park.

“PDTS KBS kan yang mendirikan pemerintah kota. Jadi semaksimal mungkin kita mempertimbangkan daya beli masyarakat,” katanya.

Aschta Boestani menambahkan, meski pendirian BUMD berorientasi profit tetapi PDTS sifatnya khusus, karena mengemban beberapa fungsi. “KBS sifatnya khusus dengan mengemban

tiga fungsi yakni rekreasi, pendidikan dan konservasi,” katanya.

Plt Dirut KBS ini menegaskan, dalam mengelola satwa pihaknya berupaya untuk mandiri dengan tidak terus menerus bergantung pada subsidi pemerintah kota. “Kita pertimbangkan kesejahteraan sebagai perusahaan tetapi tetap melayanni masyarakat,” katanya.

Ia mengatakan selama ini untuk pengembangan KBS pihaknya mendapatkan dana pendampingan dari Pemkot Surabaya.

Dana pendampingan tersebut diberikan dalam kurun waktu 5 tahun, dengan total anggaran sekitar Rp 50 miliar. “Tahun ini ketiga kita diberi dana operasional dan investasi Rp 50 miliar,” tegasnya.

Selama ada pendampingan, Aschta mengaku pihaknya terus melakukan inovasi. “Harus ada produk yang kita jual, pelan-pelan dan bertahap,” ujarnya.

Ia mengatakan, akan berupaya menekan tingginya biaya operasional. Namun, ia mengakui ada beberapa peng­ eluaran yang sulit dihindari, mulai kenaikan gaji karyawan, hingga pakan satwa.

Aschta mengakui, pihaknya dituntut kreatif untuk mendapatkan pendapatan di luar tiket masuk (karcis). Ia merencanakan pendapatan itu diperoleh dari iklan, penyelenggaraan even, hingga partisipasi perusahaan. “Bentuk partisipasi perusahaan semisal suporting untuk pakan dan kehidupan satwa,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, Bagian Perekonomian Pemkot Surabaya nantinya akan membantu mendapatkan perusahaan yang memberikan bantuan itu.

“Sebetulnya sudah lama perusahaan itu akan masuk KBS,” katanya.n gat, ant

Persilakan Semua Pihak Awasi Dana Muktamar NU l Sambungan hal 1

Pemprov Jatim dengan DPRD, berapa dana yang disetujui itu disesuaikan dengan kemampuan APBD 2015. Dana itu yang akan digunakan untuk muktamar, tidak bisa langsung mengajukan mendadak, langsung diberi, semuanya harus melalui mekanisme,”tuturnya.

Untuk diketahui Pemprov Jatim memberikan dana untuk muktamar NU senilai Rp 4,9 miliar.

Namun demikian, lanjutnya, kebutuhan panitia tidak semuanya bisa dipenuhi, karena kebutuhan panitia sangat banyak. Pemprov Jatim hanya memberikan anggaran sesuai dengan yang ada di APBD. Sedangkan semua pengelolaan anggaran itu dilakukan oleh PBNU. Makanya jika ada yang ingin melakukan pengawasan, kata Gus Ipul silakan dilakukan pada saat pengadaan kebutuhan muktamar. Karena anggaran nantinya akan digunakan untuk kelengkapan muktamar seperti menyewa tenda, pembelian kasur dan bantal, makan peserta dan beberapa kebutuhan lainnya.

Sangat Minim Sementara itu pro dan kontra terkait anggaran yang diambilkan

dari APBD Jatim sebesar Rp 4,9 miliar terus mewarnai pelaksana­ an muktamar NU ke-33 di Jombang pada Agustus mendatang.

Termasuk banyaknya kader PKB yang masuk dalam kepengurusan muktamar tak luput dari kritikan dari sejumlah elemen.

Menanggapi masalah ini, Ketua DPW PKB Jatim A Halim Iskandar hanya tersenyum saja. Menurutnya sesuai aturan setiap organisasi kemasyarakatan (ormas) menda­patkan bantuan berupa dana hibah. Namun untuk besarannya tergantung dari besar kecilnya ormas. Sementara itu, dana bantuan APBD Rp 4,9 miliar tidaklah sebanding dengan jumlah peserta muktamar yang total mencapai 50 ribu orang dan secara nasional jumlah warga nahdliyin mencapai 80 juta. Begitupula dengan dipilihnya empat ponpes dalam pelaksanaan muktamar, dikarenakan empat ponpes tersebut dipimpin para kiai besar yang notabene yang melahirkan NU. “ Jujur saja dana Rp 4,9 miliar sangat kecil dibanding dengan jumlah peserta muktamar yang mencapai 50 ribu orang dan jumlah warga nahdliyin sekitar 80 juta orang se-Indonesia. Apalagi panitia akan menanggung biaya transpor-

tasi, akomodasi serta konsumsi, bisa dibayangkan berapa anggaran yang dibutuhkan, tentunya mencapai ratusan miliar. Namun demikian panitia akan bekerja keras memenuhi angaran sebesar itu,”tegas pria yang juga Ketua DPRD Jatim ini, Selasa (21/4).

Bagaimana dengan adanya kekhawatiran bantuan hibah itu di­ salahgunakan dan perlu dilakukan audit, menurut Halim bahwa tu­ dingan tersebut tidak berdasar dan terkesan fitnah. Pasalnya, semua bantuan hibah yang diambilkan dari APBD sudah otomatis dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan begitu tidak perlu dilakukan audit, termasuk dalam penggunaan anggaran tersebut yang jelas sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan muktamar NU yang dilaksanakan selama lima hari.

Sementara terkait dengan besarnya kader PKB yang duduk di kepengurusan muktamar, menurut Halim karena PKB merupakan ‘anak’ dari NU. Jadi tidak ada salahnya PKB ingin membesarkan dan menyukseskan muktamar NU. “Jadi wajarlah kalau kader PKB banyak duduk di kepengurusan muktamar,”paparnya. n mut, cty

Peringati Hari Kartini, 325 Siswa Jahit Manual Bendera Sepanjang 100 M l Sambungan hal 1

membentuk formasi tulisan SMANIKE yang merupakan singkatan dari SMAN 1 Kejayan sebagai simbol peringat­an pahlawan emansipasi wanita tersebut. Selain itu, ia menekankan kepada para siswa bahwa perempuan juga memiliki kesempatan, tantangan, dan peran yang sama.

“Perempuan sebenarnya memiliki kesempatan, tantangan, dan peran yang sama, sehingga para siswa harus mampu meneruskan cita-cita RA Kartini dalam memperjuangkan hak-hak wanita di kehidupan mo­ dern dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan norma kesusilaan yang ada tanpa harus mening-

galkan kearifan lokal,” jelasnya.

Siswi SMAN 1 Kejayan Sri Wiji Lestari mengatakan kegiatan menjahit bendera ini merupakan kegiatan yang positif untuk mengingatkan dan menumbuhkan rasa peduli para siswa terhadap jasa para pahlawan agar generasi muda bisa mengimplementasikanya ke kehidupan modern seperti saat ini.

“RA Kartini merupakan sosok pejuang emansipasi wanita yang pelu dicontoh karena sosoknya yang sederhana, pintar, dan memiliki semangat juang yang tinggi untuk memajukan bangsa Indonesia.

Dengan sosok RA Kartini tersebut semoga bisa menginspirasi generasi muda, termasuk saya ke dalam ke-

hidupan sehari-hari,” ujarnya.

Siswa SMAN 1 Kejayan Abdul Madjid mengatakan kegiatan tersebut diharapkan bisa dilakukan pihak sekolah secara rutin dengan melibatkan semua siswa serta guru sehingga bisa dilaksanakan dengan meriah karena peserta yang mengikuti dari berbagai kalangan.

“Saya berharap kegiatan semacam ini bisa dilakukan secara rutin dengan melibatkan semua siswa dan para guru dengan beberapa inovasi menarik agar para siswa bisa menumbuhkan rasa peduli terhadap para pejuang seperti RA Kartini sehingga bisa diimplementasikan dalam kehidupan modern,” katanya. n hil

Soekarwo Pastikan Pencopotan Tiga Ketua DPC Sesuai AD/ART Partai l Sambungan hal 1

alias Ibas. Ketiganya menganggap tidak ada alasan yang jelas atas pencopotan mereka.

Diklarifikasi terpisah, Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Dr H Soe­ karwo menganggap hal itu sudah biasa dan lumrah dalam sebuah kepengurusan partai. Namun demikian DPP tentunya memiliki alasan kuat untuk menjatuhkan sanksi kepada mereka bertiga. Apalagi dasar pencopotan tersebut didasarkan dari desakan arus bawah yaitu Ketua PAC serta beberapa pengurus DPC. “Jadi tidak benar kalau pencopot­ an ketiganya tidak berdasar pada alasan yang jelas. Dan sayapun melihat sanksi tersebut sudah se-

suai prosedur dan AD/ART partai.

Apalagi arus bawah yang berkembang meminta ketiganya diberikan sanksi berat. Dan ini menjadi dasar dan rujukan bagi DPD maupun DPP selaku pengambil keputusan untuk dilakukan pencopotan,”tegas Pakde Karwo, panggilan akrab Soekarwo, Selasa (21/4).

Dan partai, lanjutnya sudah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt), masing-masing untuk Kota Surabaya Suhartoyo, Kota Pasuruan Muhammad Reno Zulkarnaen dan Kab Nganjuk Muhammad Amin.

“Partai sudah menunjuk Plt dan untuk definitifnya menunggu Kongres III yang dilanjutkan dengan Musda,”tambahnya.

Seperti diketahui, tiga mantan

Ketua DPC tersebut adalah Dadik Risdaryanto (Surabaya), Basuki (Nganjuk) dan Dendy Kukuh Santoso (Kota Pasuruan). Rio Ramabaskara, kuasa hukum tiga mantan Ketua DPC mengaku tiga kliennya itu merasa didhalimi oleh Ketua Harian dan Sekjen DPP PD. “Mereka dicopot tanpa alasan,”lanjutnya beberapa waktu lalu.

Menanggapi somasi tersebut, Syarief Hasan mengatakan pergantian Ketua DPC itu merupakan usulan dari Ketua DPD PD Jatim Dr H Soekarwo. Menurutnya langkah yang diambil DPD Jatim sudah tepat dan berdasar alasan yang kuat. Namun Syarief memastikan bahwa pencopotan tersebut tidak ada hubungannya dengan kongres. n cty

ngan aksi demonstrasi di berbagai daerah.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Saiful Rachman mengatakan distribusi naskah UN SMP semula dijadwalkan pada 29-30 April.

Namun, tanggal itu sangat dekat dengan pe­ ringatan Hari Buruh dan dipastikan menyedot sebagian besar perhatian aparat keamanan.

Karena itu, jadwal distribusi dimajukan pada 27-28 April.

“Kita antisipasi May Day agar pengamanan distribusinya lebih maksimal,” tutur Saiful ditemui usai pengiriman naskah UN SMP untuk daerah kepulauan, Selasa (21/4).

Meski ada perubahan jadwal lebih awal, Saiful mengakui, seluruh naskah dipastikan akan rampung dicetak dan siap dikirim ke-38 kabupaten/kota. Bahkan naskah soal braile untuk siswa berkebutuhan khusus juga telah diterima percetakan dari panitia pusat.

“Sekarang soalnya juga sudah jadi. Tapi kita simpan dulu di perusahaan sampai waktunya pengiriman,” tandasnya.

Terkait pengiriman naskah soal di wilayah kepulauan, Saiful menjelaskan, telah meng­ irimkan sebanyak 122 boks. Rinciannya, 33 boks untuk Bawean, Gresik dan 89 boks untuk kepulauan di Sumenep. Di Bawean, jumlah penyelenggara UN SMP terdapat 8 lembaga SMP dengan 467 peserta, 20 lembaga MTs dengan 316 peserta, dan 4 lembaga penyelenggara ujian paket B dengan 121 peserta.

Sementara di wilayah kepulauan Sumenep, boks berisikan naskah soal UN akan didistribusikan ke-32 lembaga SMP dengan 1.674 peserta, 75 MTs dengan 2.178 peserta, dan 13 lembaga penyelenggara ujian paket B dengan 340 warga belajar. “Naskah-naskah ini harus didahulukan karena jadwal penyeberangan kapal hanya ada pada 23 dan 24 April,” ungkap mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini.

Sekretaris UN Jatim Ema Sumiarti menambahkan, total peserta UN jenjang SMP/ MTs sederajat di Jatim mencapai 607.087 siswa. Untuk jenjang SMP/MTs diikuti 586.279 siswa, 235 siswa SMPLB, dan 20.582. “Angka ini sesuai dengan nota kesepahaman yang kami lakukan dengan pusat pada pertengahan Maret lalu,” jelasnya.

Terkait kesiapan anggaran untuk pelaksanaan UN SMP, lanjut Ema, pemerintah pusat berencana mencairkannya ke panitia di provinsi pada 27 April mendatang. Sehingga, sekitar awal Mei pihaknya bisa langsung mendistribusikannya ke-38 kabupaten/kota.

Selanjutnya, Dinas Pendidikan kabupaten/ kota bisa menyalurkannya ke sekolah penyelenggara. “Sekarang kita masih mengebut penyelesaian laporan keuangan UN SMA agar anggaran untuk UN SMP dapat segera dicairkan,” tutur Ema. n tam

Menkop Janji Permudah Pengurusan Hak Cipta UKM l Sambungan hal 1

mudahan kepada UKM yang melakukan pengurusan hak cipta. Karena hanya dengan cara itu mereka bisa kita lindungi,”kata Puspa Yoga, Selasa (21/4).

Selain mempermudah proses hak cipta, bagi UKM pihaknya juga mempermudah perizinan pendirian koperasi. Kemudahan ini disinergikan agar setelah koperasi berdiri membantu permodalan para pengusaha UKM tersebut. “Semua perizinan, UKM maupun koperasi, tidak rumit. Kita pastikan semua tanpa biaya, dan dengan mekanisme yang sangat mudah. Karena kita berharap UKM dan koperasi tumbuh berkembang secara beriringan,”tuturnya.

Menurut dia, di Indonesia memiliki jumlah UKM dan koperasi yang cukup banyak. Peme­ rintah berkepentingan untuk mengembangkan koperasi dan UKM. Karena dengan banyaknya UKM dan koperasi maka kesejahteraan rakyat akan terwujud.

“Kalau ada satu koperasi memiliki anggota 10.000 seperti Koperasi SBW ini, maka akan ada 10.000 anggota yang sejahtera. Berbeda dengan perusahaan, yang menikmati hanya beberapa orang saja. Namun demikian keberadaan perusahaan tetap dibutuhkan sebagai salah satu pilar pembangunan,”imbuhnya.

Pihaknya menandaskan saat ini peme­ rintah memberikan peran yang lebih kepada koperasi untuk bisa berkembang lebih luas lagi. Karena itu segala bentuk kemudahan telah diberikan.

Di seluruh Indonesia tambahnya ada 260 ribu koperasi yang memiliki 30 juta anggota.

Meskipun diakuinya tidak semua koperasi itu sehat. Dia memperkirakan sebanyak 30 persen koperasi itu tidak sehat. ”Kalau tidak sehat dan tidak bisa berkembang ya kita bekukan,”ujarnya.

Sementara itu, di Kota Malang ada 365 koperasi yang dinyatakan telah mati suri, dari total 767 koperasi yang ada. Koperasi yang mati suri tersebut merupakan koperasi yang sudah tidak mampu melakukan kegiatan perkoperasian.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang Anita Sukmawati mengatakan ratusan koperasi tersebut disebut tidak aktif lantaran selama dua tahun berturut-turut tidak melakukan kegiatan perkoperasian seperti Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Untuk mengatasi ratusan koperasi yang mati suri tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang akan segera melakukan verifikasi lapangan. Apabila dalam verifikasi ditemukan ada permasalahan, akan dilakukan pendampingan dan pembinaan pada koperasi yang bersangkutan. n mut

Pegawai Ikut Fesyen Dadakan, Melayani Masyarakat dengan Kebaya l Sambungan hal 1

disional tapi layanannya tetap baik,” ujar Anas, warga yang kemarin juga antri di loket PBB. Tak hanya mengenakan pakaian adat, dinas ini juga menggelar lomba fesyen yang diikuti pegawai perempuan dan istri dari para karyawan.

Tak kalah piawai dengan peragawati dan peragawan profesional, mereka

pun berlenggak-lenggok diatas karpet merah sepanjang sepuluh meter.

Sesekali gelak tawa pun pecah tatkala pemandu acara mengomentari laku dan dandanan peserta yang tengah menunjukkan kemampuannya di depan para juri.

“Berbusana adat di Hari Kartini ini salah satu cara menghargai jasa perjuangan Kartini, tokoh emansipasi wanita Indonesia. Dan khusus di DP-

PKA, kegiatan semacam ini untuk menjaga kekompakan pegawai,” kata Kepala DPPKA Kota Mojokerto Agung Mulyono di sela-sela kegiatan yang kali pertama digelar instansinya tersebut.

Peringatan Hari Kartini, ujar Agung, merupakan momentum untuk melakukan introspeksi diri agar tetap tumbuh, dari posisi hari ini menjadi lebih baik lagi di masa datang.

Pesan moral yang disampaikan dari rangkaian kegiatan ini, lanjut Agung, yakni komitmen untuk melanjutkan perjuangan Kartini.

Ia pun menyatakan akan meng­ agendakan kegiatan Hari Kartini sebagai agenda tahunan instansinya.

“Semua pegawai guyub ikut kegiatan ini, dan semangat ibu Kartini menjadi inspirasi mereka dalam melayani masyarakat.*

12

Rabu Legi, 22 APRIL 2015

Musabaqah Tilawatil Quran Korpri

Unit SKPD/RS/Instansi Vertikal Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

MTQ Korpri Wujud Kecintaan PNS pada Alquran Sekdaprov Jatim, Dr H Akhmad Sukardi MM minta anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), khususnya yang beragama Islam untuk meningkatkan intensitas membaca dan mempelajari kitab suci Alquran. Sebab hal tersebut akan berdampak positif bagi kinerja Korpri dan ketenangan rohani.

“

Dengan membaca dan mengamalkan isi Alquran, nilai-nilai mulia dan spirit Islam akan menyatu ke dalam hati kita, sehingga kita termotivasi untuk lebih jujur, tenang, bersemangat dalam bekerja demi mengharap ridho dari Allah SWT. Kita juga akan menghindari perbuatan-perbuatan negatif, contohnya korupsi dan narkoba,” kata Sukardi, saat membuka Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Korpri bagi anggota Korpri Unit (SKPD/RS/Instansi Vertikal) Provinsi Jatim Tahun 2015, di Gedung Islamic Center Surabaya, Selasa (21/4).

Menurut Sukardi, Alquran adalah sumber ilmu yang tidak akan ada habisnya untuk di-

Sekdaprov Dr H Akhmad Sukardi MM saat menyampaikan sambutan.

gali, dikaji dan dipelajari. Dengan mempelajarinya, selain mendapat pahala, manusia juga akan mendapatkan ketenangan batin, bertambahnya wawasan, serta termotivasi untuk berbuat baik dan benar dalam kehidupan sehari-harinya. Karena itu, lanjutnya, Alquran harus dijadikan rujukan utama bagi anggota Korpri, khususnya yang beragama Islam agar dapat mengamalkan nilai-nilai Alquran, khususnya dalam pekerjaan sehari-hari.

“Seluruh SKPD diharapkan mampu meningkatkan pembelajaran Alquran bagi anggota Korpri yang dinaunginya. Selain bermanfaat bagi pribadi, ini juga sebagai upaya untuk membangun sebuah sistem pengkaderan untuk mencetak qori’ dan qori’ah yang handal,” tuturnya. Ketua Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jatim ini mengatakan, penyelenggaraan MTQ ini sangat spesial. Karena pesertanya adalah anggota Korpri di lingkungan SKPD dan instansi vertikal Provinsi Jatim. Selain itu, MTQ ini juga sebagai wujud nyata realiasasi program nasional bidang kerohaniaan bagi anggota Korpri “Ini yang membedakan dengan MTQ-MTQ lainnya, MTQ ini juga merupakan media yang membuktikan kecintaan anggota Korpri terhadap Alquran dan kita dapat bersilaturahmi, meningkatkan ukhuwah islamiyah serta mengamalkan isi Alquran dalam rangka menuju insan yang diridhoi Allah SWT,” katanya.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta pemahaman, penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai Alquran. Kedepan, anggota Korpri dituntut lebih meningkatkan kinerja, profesionalisme dan pelayanan kepada masyarakat disertai dengan ahlaq dan moralitas yang baik.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Provinsi Ja-

Sekdaprov Dr H Akhmad Sukardi MM selaku Ketua DP Korpri Provinsi Jatim didampingi Plt Sekretaris DP Korpri Provinsi Jatim Drs Sukardo MSi memukul beduk tanda dimulainya lomba MTQ Korpri.

tim, Drs Sukardo MSi mengatakan, tujuan dari kegiatan MTQ ini adalah untuk menanamkan dan membina kecintaan anggota KORPRI terhadap Alquran, meningkatkan iman dan taqwa, meningkatkan tali silaturahmi serta persaudaraaan antara anggota Korpri Jatim.

MTQ yang mengangkat tema ‘Melalui MTQ Kita Wujudkan Peran KORPRI Menuju Masyarakat yang Religius dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia’ ini berasal dari anggota Korpri unit SKPD/instansi vertikal Provinis Jatim sebanyak 150 orang Qori’ dan Qori’ah. Rinciannya, untuk lomba Tartil terdiri dari 98 peserta, Tilawah 35 pe-

Dr H Akhmad Sukardi MM (tengah) bersama Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jatim saat pembukaan MTQ Korpri di Islamic Center.

serta, dan lomba Pidato 17 peserta. Sedangkan cabang MTQ yang dilombakan ada 3, Tartil Alquran untuk putra dan putri, cabang Tilaqah Qur’an putra dan putri, serta cabang pidato hanya putri saja.

Sedangkan Juri terdiri dari dewan hakim, dan majelis hakim MTQ korpri yang berasal dari Kanwil Kemenag Jatim, LPTQ Prov. Jatim, dan LPTI kab/kota dan profesional. “Kegiatan ini dilaksanakan oleh tanggal 20-23 april 2015 di Gedung Islamic Center Surabaya. Para pemenamg lomba MTQ ini akan diberi hadiah piala, piagam, dan uang pembinaan sesuai dengan ketentuan” tutupnya. Q iib*

Peserta lomba dari perwakilan SKPD/RS/Instansi Vertikal Provinsi Jatim ketika melakukan upacara pembukaan.

Gubernur Buka Pekan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ke VIII se-Jatim

Dewan Hakim Harus Jujur dan Adil Agar pelaksanaan MTQ Korpri ini berlangsung jujur, adil dan tidak memihak, Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM telah dilantik 15 dewan hakim yang juga dilaksanakan di Islamic Center pada, Senin (20/4) malam. Menurut dia, Dewan Hakim dituntut harus memberikan penilaian secara jujur, benar dan asli mengingat yang akan dinilai adalah kalam illahi. Dalam baiatnya, Sukardi mengatakan bahwa dewan hakim harus melaksanakan amanat yang akan dibebankan.

“Bahwa saya diangkat dalam jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, tidak sekali-kali menerima, memberi atau menjajikan sesuatu kepada siapapun juga. Bahwa saya, akan menjalankan tugas dengan jujur, tertib, cermat dan bertanggung jawab. Bahwa saya, akan memegang teguh rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan,” ujar Sukardi yang diikuti seluruh dewan hakim.

Berharap, melalui MTQ Korpri, semua pegawai bisa mengerti agama. “Minimal kita bisa membaca ayat suci dan mewariskan ilmu agama yang baik. Anakanak kita terus mendoakan melalui lantunan ayat suci Al-Qur’an,” ungkapnya.

Sukardi yang juga menjadi Ketua Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jatim menitipkan kepada Dewan Hakim agar pelaksanaan penilaian dalam penentuan pemenang diharapkan dilakukan seobyektif mungkin, sehingga tidak menimbulkan protes dari peserta maupun official. Dijelaskan, kegiatan MTQ Korpri ini mempunyai sifat khusus yaitu seluruh peserta adalah anggota Korpri yang berasal dari SKPD/RS/ Prov. Jatim dan instansi vertikal di Jatim. Kegiatan ini baru pertama kali dilaksanakan dan pada tahun mendatang akan terus ditingkatkan pelaksanaanya.

“MTQ Korpri ini akan terus dilaksanakan dan ditingkatkan pelaksanaanya terutama untuk menghadapi MTQ Korpri tingkat nasional,” ujarnya.

Sementara itu, ke 15 Dewan Hakim dan Majelis Hakim MTQ Korpri Unit SKPD antara lain H. Abd. Hamid Koordinator Dewan Hakim dengan Sekretaris Sunaryo, SE, M.Si. Untuk Ketua Majelis Hakim Cabang Tartil Drs. H. M Fachrur Rozi dengan anggota Lukman Hakim, H. M. Fuad dan H. Muda’i Bakri.

Pada cabang Tilawah di Ketuai oleh KH. Dzul Hilmi Ghozali dengan anggota Dewi Ratna Kusuma Dhani, KH. Sholehuddin Ghazali dan KH. Fathoni Dimyati. Sedangkan untuk cabang Syarh diketuai oleh Drs. H. Arthor Subroto M.Si dengan anggota Agus Pribadi, Hj. Heny Hamdiah dan HD. Zawawi Imron. Q iib*

Pencanangan Program Nasional Dalam Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker pada Perempuan Indonesia

Dinkes dan PKK Siap Kawal Pencegahan Kanker Serviks Untuk mencegah pasangan usia subur (PUS) dan wanita usia subur (WUS) terkena kanker serviks, Selasa (21/4) kemarin di Puskesmas Pulo Lor Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Jatim, Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama dengan OASE KK (Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja), Dinkes dan PKK Jatim melakukan Pencanangan Program Nasional Percepatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker pada Perempuan Indonesia.

Pakde Karwo Mencicipi Madu Mongso Khas Madiun Gubernur Jawa Timur, Dr Soekarwo, telah membuka pekan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ke VIII se Jatim di GOR Bung Karno Nganjuk Senin pagi (20/4) kemarin.

S

edang pada malam harinya KIM Kota Madiun, berlangsung san gat meriah dengan menampilkan pertujukan rakyat (Pertura) kesenian tradisional Ketek Ogleng dengan cerita Jagad Tidak Selebar Daun Pincuk yang memukau penonton.

Secara terpisah, Wakil Wali Kota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto, SH. M.Hum kepada wartawan di lokasi stan pameran hasil produksi pada Pekan KIM, Senin siang (20/4) mengakui keberadaan KIM yang ada di Kota Madiun sangat membantu perkembangan pembangunan berbagai bidang. Artinya dengan adanya KIM di setiap Kelurahan, semuanya juga dapat tercofer.

Masalahnya, kata WaKil Wali Kota Madiun, Sugeng Rismiyanto, KIM di Kota Madiun terdapat 27 KIM dan setiap KIM mempunyai anggota 15 orang termasuk pengurusn-

ya. Sehingga KIM Kota Madiun siap mengembangkan ekonomi kreatif melalui media informasi terkini. Juga KIM berbasis teknologi informasi siap bersaing di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

“Mari kita sambut MEA dengan masyarakat cerdas melek informasi,” papar Sugeng Rismiyanto.

Pada kesempatan meninjau lokasi pameran Pekan KIM se Jatim, Gu-

bernur Jatim Soekarwo, sempat melihat stan KIM Kota Madiun. Yang mana Gubernur Jatim, Soekarwo sempat mencicipi makanan kas Kota Madiun, berupa madu mongso.

“Ya begini ini, madu mongsonya mudah dibuka dan enak dimakan,” kata Pakde Karwo yang disambut anggukan kepala oleh Erna Purwitasri, S.Sos, Pembina KIM Kota Madiun. Q dar.adv

P

rogram yang digagas mulai tahun 2015-2019 ini diharapkan mam pu menyelesaikan masalah kanker serviks di tanah air khususnya Jatim. “Kita berharap lima tahun kedepan Jatim bebas kanker serviks,’’ujar Ketua Tim Penggerak PKK Jatim, Hj Nina Soekarwo. Bude Karwo sapaan akrab Nina Soekarwo menyatakan, sampai saat ini jumlah kasus kanker serviks di Jatim tinggi. Jika dilihat perbandingan antara penderita kanker serviks dengan tempat pelayanan (Puskesmas) masih belum ideal. Seharusnya setiap Puskesmas yang ada di Jatim mampu memberikan pelayanan berupa pap smear dan IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat). ‘’Kita punya 961 Puskesmas tapi baru 60 persennya yang mampu memberikan pelayanan pap smear dan IVA,’’terang Nina sekaligus Ketua Yayasan Kanker Indonesia (YKI).

Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono mengaku, pihaknya akan berupaya keras agar semua Puskesmas di Jatim mampu memberikan pelayanan pap smear dan IVA. Dengan pelatihan rutin akan mempercepat tenaga medis dan non medis di Puskesmas dalan melayani pap smear dan IVA. ‘’Tahun ini kita melatih 52 tenaga medis dan non medis dari Puskesmas dan rencananya akhir tahun 2019 dapat segera tuntas,’’ ucapnya.

Selain itu Mantan Bupati Ngawi ini mengungkapkan, dalam mempercepat pemahaman masyarakat akan bahaya kanker serviks dan pentingnya melakukan pap smear serta IVA, Dinkes Jatim akan bersinergi dengan PKK Jatim untuk mensosilisasikan dan mengedukasi PUS dan WUS.

Ketua TP-PKK Jatim Ibu Hj. Nina Soekarwo bersama Perwakilan OASE KK melakukan Teleconverence dengan Ibu Negara di Jombang.

Menurutnya, PKK sebagai ujung tombak dalam sosilisasi dan edukasi sangat menentukan keberhasilan program pencegahan kanker serviks.

‘’Kami berharap dengan sinergi yang baik antara Dinkes, PKK dan stakeholder akan mengurangi jumlah kasus kanker serviks di Jatim,’’ pintanya.

Sementara itu dalam pencanangan ini telah diikuti 11 provinsi di seluruh Indonesia. Sebelas provinsi ini meliputi Sumatra Utara, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Banten Jawa Barat Jawa Tengan, DIY , Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kupang NTT. Sedangkan untuk pencanangan di Jatim, dilakukan serentak di 38/kota Puskemas di Jatim dengan jumlah pelayanan 12.048 orang. Q dna*

Ibu Hasbiyah Nasir Isteri Menristek RI sebagai perwakilan OASE KK menyematkan pin kepesertaan pada Ketua TP-PKK Jatim Ibu Hj. Nina Soekarwo.

Ibu Hj. Nina Soekarwo Meninjau Statistik Peserta IVA Test Melalui Komputer di Puskesmas Pulo Lor Jombang.