Harian Bhirawa Edisi 21 Mei 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Kopi Ijen dan Raung ini termasuk kualitas terbaik. Harganya juga cukup bagus. Karena potensial, maka kami berupaya terus mengembangkan produksinya agar dapat meningkat,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454 Baca Hal 10

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kepala Dinas Perkebunan Jatim Moch Samsul Arifien

Kamis Kliwon, 21 MEI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

21 MEI 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo Mendampingi Presiden Joko Widodo Kunker di Jatim

 Wagub H Saifullah Yusuf 09.00 20.00

Menghadiri Puncak Peringatan BBGRM di Candra Wilwatikta Pandaan Menghadiri Pengajian Jumat Manisdi PP Al Qodiri Jember

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 09.00

Membuka Rakor TPID di Hotel Pullman Surabaya

Ricuh Golkar dan PPP Tak Bisa Menunda Pilkada Serentak Jakarta, Bhirawa.

Pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 nanti, sudah tidak bisa ditunda lagi. Kalaupun ada pihak yang mengusulkan penundaan saat ini, itu sudah terlambat. Semestinya usul penundaan dilakukan 3 bulan lalu, bukan sekarang.

Mengingat persyaratan Pilkada serentak secara umum sudah siap dan lengkap. Kisruh di tubuh partai besar Golkar dan PPP sekalipun, tak akan bisa menghentikannya.

“Peraturan KPU (PKPU) sudah mengantisipasi semua hal untuk mengatasi permasalahan yang timbul. Tentang adanya daerah yang belum siap besaran dananya, KPU harus mencek kebenarannya.

Jangan sampai alasan dana belum siap, hanyalah strategi politik para kandidat. Bagi daerah yang belum siap dananya bisa mengupayakan dana hibah atau pinjaman. Aturan itu semua sudah ada dalam PKPU,” papar Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti dalam dialog kenegaraan bertajuk Pemilukada Serentak Terancam Gagal di lobi DPD RI, Rabu (20/5).

Nara sumber lainnya, mantan Dirjen Otoda Kemendagri Djohermansyah Djohan, Anggota Komite I DPD RI Muhamad Mawardi dan Direktur Monitoring, Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Ronald Rofiandri.

Ray Rangkuti lebih jauh menyoroti adanya 26 daerah yang menyatakan belum siap dana, semen-

 ke halaman 11

Pendaftar SBMPTN Universitas Jember Membeludak Jember, Bhirawa Pendaftar seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN) dalam jaringan (online) di Universitas Jember membeludak.

“Pada hari pertama pendaftaran SBMPTN tahun ini sudah mencapai 300 orang, bahkan pada hari ketiga sudah menembus angka 600 pendaftar,” kata Staf Akademik Universitas Jember (Unej) Archisurya Eka Setiawan di Jember, Rabu (20/5).

Pendaftaran calon mahasiswa baru Unej melalui jalur SBMPTN secara daring dibuka sejak 11 Mei hingga 29 Mei 2015 pukul 22.00. “Padahal pada tahun-tahun sebelumnya pendaftaran pada hari pertama hanya sekitar puluhan orang saja, bahkan pada tahun lalu tercatat pendaftar sebanyak 193 orang dalam kurun waktu tiga hari sejak dibuka,” tuturnya.

Menurut dia, jumlah pendaftar SBMPTN Unej yang akan mengikuti ujian tulis di Unej hingga Rabu siang tercatat sebanyak 5.170 siswa, dengan rincian sebanyak kelompok Sains dan Teknologi (Saintek) sebanyak 1.837 siswa, Sosial Humaniora (Soshum) sebanyak 2.279 siswa, dan kelompok campuran sebanyak 1.054 siswa. “Kemungkinan jumlah pendaftar SBMPTN di Unej tahun ini men-

Kasus Bawaslu Jatim Diserahkan ke Polda Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo tidak mau berkomentar banyak terkait dugaan kasus korupsi yang kini sedang melanda pejabat di tubuh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jatim. Mantan Sekdaprov Jatim itu menyerahkan sepenuhnya masalah Bawaslu ke Polda Jatim.

“Biar masalah itu (korupsi di Bawaslu) menjadi urusan Polda sebagai penegak hukum. Sedangkan terkait urusan komisioner, itu juga menjadi urusan Bawaslu RI karena kewenangannya ada di pusat. Strukturalnya Bawaslu Jatim itu di Bawaslu RI, bukan urusan Pemprov Jatim. Pasti Bawaslu RI sudah

Surabaya, Bhirawa Ratusan massa mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jatim, Aliansi Mahasiswa Jatim Menggugat, IMM Jatim, dan HMI Cabang Surabaya menggelar aksi di depan Gedung Negara Grahadi, Rabu (20/5). Gabungan mahasiswa ini satu suara untuk menolak rezim pemerintahan Jokowi-JK. Unjuk rasa tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas).

Massa berdatangan dengan membawa berbagai spanduk yang bertuliskan kritikan. Di antaranya ‘Stop liberalisasi harga BBM’, ‘Pecat dan anti menteri yang tidak berkompeten, serta ‘Tuntaskan kasus pelanggaran HAM’, dan sebagainya.

Meski berjumlah sekitar ratusan orang, namun massa datang dari berbagai daerah di Jatim, di antaranya dari Cabang Surabaya, Cabang Tuban, Cabang Malang, serta beberapa cabang lainnya.

Koordinator zona (korzon) metropolis BEM Jatim Ainurrohman mengatakan, telah mengirimkan bingkisan jamu kuat untuk Jokowi yang disalurkan melalui Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum. Hal ini dilakukan agar Jokowi tidak terkena intrevensi dari pihak asing maupun dari elit politik. “ Karena Presiden kita Jokowi itu diberangkatkan dari rakyat dan harusnya pro dengan rakyatnya bukan den-

Yusuf Isnayanto SSos

Sentil..  Dana PKB siapkan kader muda PSKS menguap, Kadesdisandingkan dipolisikan Saiful Ilah   Harus Jangandiberikan hanya muda, kapabel, inovatif dan memiliki visi jelas efektapi jera   Situbondo Bina Marga ajukan anggaran pangan se-Indonesia masuk tujuhtambahan terbaik swasembada   Harga Jangan hanya nambah realisasi di lapangan yang berasnya semogaanggaran, lebih murah  penting  Penggeledahan HP Lapas Sidoarjo terbanyak  Jangan-jangan Kades penganiaya juru pengairanbisnis dituntut tiga bulan penjara untuk kendalikan narkoba   Pemimpin berwatak preman kok bisa kepilih

 ke halaman 11

 ke halaman 11

gegeh, triediana/bhirawa

Mahasiswa memberikan bingkisan jamu kuat untuk Jokowi, Rabu (20/5). Pemberian obat kuat ini sebagai simbol agar Jokowi tidak terkena intervensi dari asing atau elit politik. trie diana/bhirawa

Aksi yang dilakukan para mahasiswa cukup atraktif, salah satunya dengan melumuri cat warna merah di tubuhnya.

Gubernur Pastikan Jatim Tak Ada Beras Plastik Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memastikan beras plastik atau beras sintetis berbahan baku plastik tak masuk wilayah Jatim. Untuk itu, ia meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disper-

indag) Provinsi Jatim tidak lengah mengawasi peredaran beras yang berbahaya untuk kesehatan itu.

“Belum masuk Jatim dan kami harapkan tidak sampai beredar.

Pemerintah dan instansi terkait akan mengawasinya secara ketat,”

kata Gubernur Dr H Soekarwo ditemui usai Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (20/5).

 ke halaman 11

Ciri-ciri Beras Plastik

Ormas Termudah

 ke halaman 11

dana hibah Pilgub Jatim 2013.

Dugaan korupsi ini terbongkar setelah Inspektorat Jatim melakukan audit. Kerugian negara atas kasus ini sebesar Rp 5,6 miliar. Selain AMR dan GSW, empat tersangka lainnya yakni SU selaku Ketua

Peringati Harkitnas, Mahasiswa Kado Jamu Obat Kuat untuk Jokowi

 ke halaman 11

ORGANISASI masyarakat yang mudah dan gampang dimasuki oleh semua orang dari berbagai kalangan adalah Pramuka (Praja Muda Karana). Organisasi ini suasana kekeluargaan dan gotong-royongnya patut diacungi jempol.

“Saya sangat senang dan mendukung keberadaan Pramuka. Atmosfernya enak. Saya sendiri pernah menjadi anggota Pramuka sejak di bangku kelas 4 SD,” ujar Kepala Bakesbang-

memiliki aturan sehingga tidak akan kosong,” kata Soekarwo ditemui usai upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) di Gedung Grahadi Surabaya, Rabu (20/5).

Seperti diberitakan, Polda Jatim menetapkan enam orang termasuk AMR sebagai tersangka kasus dugaan korupsi

trie diana/bhirawa

Bentuk Beras plastik alias sintetis memiliki bentuk yang lebih mulus dan bagus dibanding beras asli yang terkadang terlihat pecah-pecah dan gompal. Jika butiran beras dibakar, beras plastik akan meleleh.

Warna Beras plastik memiliki warna yang lebih bening, hampir mirip dengan kaca. Sementara beras asli umumnya memiliki warna putih susu.

Gabungan tim dari Disperindag Provinsi Jatim, Dinas Pertanian, Bulog Divre Jatim dan Balai Besar POM Surabaya saat melakukan sidak di sejumlah pedagang pasar beras di Bendul Merisi Surabaya, Rabu (20/5).

 ke halaman 11

Kebobolan, Bank Jatim Dukung Kepolisian Usut KUR Fiktif Surabaya, Bhirawa Bank Jatim menyampaikan apresiasi dan mendukung sepenuhnya langkah Polda Jatim dalam mengusut kasus KUR (Kredit Usaha Rakyat) fiktif senilai Rp 24,8 miliar yang diotaki Pimpinan Bank Jatim Cabang Jombang, BW. “Kami mendukung dan berterima kasih kepada aparat kepolisian yang telah menindaklanjuti hasil temuan audit Bank Indonesia (BI) tentang dugaan pencairan kredit fiktif itu,” kata Corporate Secretary Bank Jatim Bambang Rushadi, Rabu (20/5).

Ia mengharapkan kasus itu mencapai titik terang agar pihak yang bersalah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku.

“Demi melindungi kepentingan dan kenyamanan nasabah, kami selalu konsisten dan serius dalam mencegah setiap upaya kejahatan yang dapat merusak industri perbankan sesuai

 ke halaman 11

Menelusuri Jejak Pahlawan Bondowoso

Bupati Amin Temui Putera Kiai Santawi yang Pernah Pimpin NU Dua Periode Kisah perjuangan rakyat Bondowoso dalam memerangi penjajah tak bisa dilepaskan dari sosok Kiai Santawi. Sebagai tokoh kultur waktu itu, Kiai Santawi juga tampil di garis terdepan dalam memimpin perjuangan.

Sayang, tak banyak terungkap kisah tentang perjuangannya.

Samsul Tahar, Bondowoso Tak banyak literasi sejarah yang mencatat kiprah sosok Kiai Santawi dalam perjuangan di era penjajahan Belanda. Padahal, peran Kiai Santawi kala itu, baik dalam agresi Belanda Jilid I maupun II cukup besar. Dia menjadi pemimpin pertempuran rakyat Bondowoso melawan penjajah.

Saat mengetikkan nama Kiai Santawi Bondowoso di mesin pencari google, terdapat 128 temuan. Namun sayangnya, mayoritas catatan di sana hanya menerangkan nama Jalan Santawi Bondowoso. Hampir tak ada catatan lengkap tentang kisah perjuangannya bersama rakyat Bondowoso.

Santawi sejauh ini memang lebih dikenal sebagai nama jalan di Bondowoso. Hal itu menjadi wajar. Karena ruas Jalan Santawi yang memiliki panjang sekitar satu kilometer tersebut memang terletak di jalur strategis di pusat kota. Tepatnya di jalur utama dari Situbondo menuju Jember.

Karena strategisnya Jalan Santawi, banyak kantor-kantor penting pemerintah berdiri di sana. Mulai dari Kantor Diskoperindag, Dispendik, Pengadilan Negeri, Pengadilan

 ke halaman 11

samsul tahar/bhirawa

Bupati Amin Said Husni saat bersama KH Basuki Abdullah yang tak lain adalah Santawi yang saat ini diabadikan namanya menjadi salah satu jalan di Bondowoso.

SURABAYA

2

Kamis Kliwon 21 MEI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Pembangunan Dinilai Lambat, Pengusaha Kritik Risma Surabaya, Bhirawa Para pengusaha memprihatinkan lambatnya proses pembangunan di kota Surabaya. Serapan anggaran tahun 2015 sampai tri wulan kedua kurang dari 50 persen masih jauh dari total kekuatan APBD yang salah satu pengusaha dari Surabaya, Soetjipto Joe Angga mengatakan para pengusaha sangat prihatin dengan lemahnya proses pembangunan di kota Surabaya terutama pada tri wulan kedua tahun anggaran saat ini.

“Saat ini hampir saja Wali Kota incumbent ini menghadapi bumbung kosong, dan imagenya begitu kuat di media. Nah ini perlu dikoreksi kembali,” katanya dalam seminar yang digelar Komite pimpinan Kota Partai Rakyat Demokratik (PRD) Surabaya, Rabu (20/5).

Pria yang pernah aktif di organisasi politik sejak era reformasi ini mencatat, anggaran belanja Kota Surabaya 7,2 Triliun dan hanya dibelanjakan hampir kurang dari 50 persennya. “ Bayangkan, Cuma separuh saja yang digunakan dan sisanya dikembalikan ke Negara. Intinya membelanjakan saja tidak habis, seandainya itu dibelanjakan semua kita pasti tahu hasilnya,” tambahnya di seminar bertema ‘Gerakan rakyat dan posisi partai politik menuju Pemilukada 2015’ di gedung Madakaripura, penginapam remaja Surabaya tersebut.

Angga sapaan akrabnya menambahkan, hal itu menandakan banyak sektor yang belum tersentuh oleh Pemkot Surabaya. dirinya mencontohkan, komunitas ludruk yang ada di Taman Hiburan Rakyat (THR) sudah mati dan tidak tersentuh sama sekali.

“Karier saya memang diawali sebagai pengusaha, namun saya juga menyukai kesenian-kesenian milik Surabaya yang sudah mulai tak bergaung seperti nama Kotanya yakni pahlawan,” ujarnya.

Belum lagi, tambah Angga, banyaknya pengangguran yang ada di Kota Surabaya. pihaknya belum bisa memastikan berapa data jumlah valid pengagguran saat ini. namun diperkirakan seratus ribu orang yang masih menganggur. “ Nah dengan ada-

nya seminar ini diharapkan seluruh elemen masyarakat harus aktif untuk mengusung Wali Kota lebih baik di Pemilukada 2015 ini. Apalagi kota sudah menginternasional, bukan taman saja tapi spirit pembangunan kota sudah ada,” tambahnya.

Lantas bagaimana serapan yang harus dilakukan dalam menjalankan anggaran di APBD 2015. Menurut Angga, besarnya APBD 2015 sebesar Rp. 7,2 Triliun, secara mikro harus mencapai sasaran dan target dalam meningkatkan pertumbuhan dari berbagai bidang. Pasalnya jika besarnya APBD tidak dapat menciptakan berbagai pertumbuhan yang ada tentunya penggunaan dana tidak efisien.

“Jangan hanya dilihat dari serapan anggaran yang mencapai berapa persennya, namun harus dilihat dari target dan sasaran dengan pertumbuhan dari segi kesejahteraan, pertumbuhan perekonomian, dan menciptakan lapangan pekerjaan dengan mengurangi jumlah pengangguran serta adanya perubahan dalam pembangunan inprastruktur,” terang Angga.

Kurang Merata Pansus LKPJ AMJ Walikota memberikan catatan khusus terhadap LKPJ Akhir Masa jabatan Wali kota terkait masih belum meratanya pembangunan di Kota Surabaya. Pansus memandang pembangunan di Surabaya masih terpusat di satu wilayah.

Saifudin Zuhri ketua Pansus LKPJ Akhir Masa Jabatan (AMJ) berharap agar dalam pembahasannya akan bisa memacu Pemkot Surabaya untuk bisa menyelenggarakan peme-

PANGGUNG BIROKRASI

Wajibkan Pengembang Sediakan Rusun Bisa Tiru Jakarta DPRD Surabaya, Bhirawa Komisi A kembali melemparkan usulan pad Pemkot Surabaya terkait pengadaan rumah susun bagi masyarakat miskin di Surabaya. Kali ini Komisi yang dipimpin oleh Herlina Harsono Nyoto ini mengungkapkan kemungkinan mewajibkan pengembang untuk membiayai pembangunan Rusunawa.

Menurut Herlina, Pemkot Surabaya bisa mewajibkan seluruh pengembang agar ikut menyediakan Rusunawa yang kemudian akan disediakan bagi masyarakat miskin yang belum memiliki rumah. Dengan kewajiban ini, lanjut Herlina, pemkot tidak akan lagi kebingungan anggaran pembangunan Rusunawa yang selama ini mengandalkan proyek pemerintah pusat.

“Selama ini pembangunan Rusunawa selalu menggunakan proyek pemerintah pusat, dan ini ada kesempatan untuk menggunakan sumber lain yang sah meQ gat nurut undang-undang,” terangnya.Q

geh/bhirawa

Pengusaha, Soetjipto Joe Angga (ketiga dari kiri) saat menjadi narasumber seminar yang digelar Komite pimpinan Kota Partai Rakyat Demokratik (PRD) Surabaya, Rabu (20/5) di penginapan Remaja samping kampus UWKS. rintahan lebih baik, utamanya gali dari pemkot, apakah pem- jelas terkait hal itu, karena sebenranya itu kurang benar, melakukan perbaikan organi- bangunan yang selama ini di- masing-masing SKPD hanya karena potensi kota ini adalah sasi internnya. laksanakan connect apa tidak, berfokus kepada capaian pe- jasa dan perdagangan, maka “Sesuai UU 23, laporan Wa- dipahami apa tidak oleh seluruh nyerapan saja. sarana dan prasarananya harus likota memang tidak ada ma- SKPDnya,” pintanya.

“Kami juga memerlukan tar- cukup seperti jalan dan sasalah, yang selanjutnya akan Tidak hanya itu, Pansus get dari pemkot dalam me- lurannya harus bagus, sehingga dilaporkan oleh PJ Walikota yang LKPJ AMJ juga menilai jika nyelesaikan segala persoalan sekarang bisa kita lihat banyak menggantikan, tetapi karena ini pembangunan yang dilaksa- social yang muncul di masya- muncul bangunan baru dan terkait AMJ maka laporannya nakan pemkot Surabaya selama rakat, contohnya ditahun kapan bagus,” jawabnya. akan lebih detil, untuk itu kami ini masih belum bisa mencakup pembangunan itu selesai, dan Hendro juga menegaskan bahberharap agar jalannya peme- ke seluruh wilayah, tetapi masih ditahun kapan persoalan banjir wa pemkot Surabaya akan terus rintahan kedepan lebih baik, terfokus kepada salah satu akan selesai, rupanya hal ini membangun sarana dan prautamanya di intern organisasinya wilayah yakni pusat kota. belum diprogramkan secara sarana sebagai kota jasa dan Pemkot,” jelas ketua komisi C “Pendistribusian pembangu- jelas, utamanya di dinas PU perdagangan secara bertahap DPRD Surabaya ini. nan harusnya tidak berpusat bina marga,” tandasnya. sampai mencapai ke seluruh Dalam rapat pembahasan, kepada salah satu titik yang Sementara menurut Hendro wilayah di Kota Surabaya.

Saifudin juga memberikan te- dianggap sebagai penyangga, Sekkota Surabaya, Pemkot telah “Potensi pendapatan terbesar kanan kepada Pemkot Surabaya sehingga kondisinya tersentral berusaha untuk memperbaiki di Kota Surabaya adalah dari agar memberikan pemahaman disalah satu wilayah,” kritiknya. sarana dan prasarana penun- bidang jasa, untuk itu pemyang benar soal maksud dan Masih Saifudin, kami masih jang untuk usaha jasa dan bangunan kota Surabaya akan tujuannya terhadap seluruh mengharapkan adanya pem- perdagangan yang dianggap dikembangkan yang bisa meSKPDnya terkait pelaksanaan bangunan yang terintegrasi, sebagai penyangga utama pe- nunjang factor itu, yang tentu pembangunan yang diberikan karena endingnya adalah ke- rekonomian di seluruh wilayah sampai ke seluruh wilayah yang oleh Bappeko. makmuran rakyat, sementara kota Surabaya. tersebar di Kota Surabaya,” Q geh.gat “Dalam rapat tadi kami meng- selama ini tidak laporan yang “Jika dianggap tidak merata pungkasnya.Q

Pembubaran Korpri, Sekdaprov Tunggu Koalisi Besar Lawan Keputusan MenPAN dan Mendagri Risma Semakin Menguat DPRD Jatim, Bhirawa Munculnya kritikan pedas dari DPRD Jatim, terkait peran Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Jatim yang dinilai tidak banyak manfaatnya bagi wadah pegawai negeri sipil (PNS), akhirnya mendapat reaksi dari Sekdaprov Jatim, Sukardi. Pejabat asli Madura ini, menegaskan keberadaan Korpri sampai saat ini, menunggu keputusan MenPAN dan Mendagri.

“Kami disini masih menunggu keputusan MenPAN dan Mendagri, bagaimana kelanjutan nasib Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Jawa Timur,” terang Sukardi saat diklarifikasi, Rabu (20/5).

Disampaikan Sukardi, dirinya hanya bisa pasrah dengan keputusan pemerintah pusat. “Kita belum tahu, apakah akan dibubarkan atau hanya diganti

namanya saja,” tandas dia mencoba berdiplomasi.

Terkait keluhan adanya iuran yang tidak sampai ke anggota Korpri, menurut Sukardi kabar tersebut tidak benar. Bahkan, ia menjamin selama ini,hak-hak PNS sebagai anggota Korpri dilingkungan Pemprov Jatim selalu sampai ke mereka.

“Kabar itu tidak benar. Selama ini biaya kebutuhan dan pelayanan sudah diberikan pada mereka (PNS). Bentuknya seperti PNS mempunyai masalah hukum, selalu mendapat pendampingan hukum, itu menjadi bagian dari Korpri,” tegas dia.

Termasuk sumbangan kematian, sebesarRp 5 juta juga diberikan yang berasal dari iuran PNS ke Korpri. “Ini karena komunikasi yangtidak sampai, padahal hak mereka tetap saja sampai,” tandasnya.

Seperti diketahui, keberadaan Korpri yang menaungi para PNS ternyata perannya jarang dirasakan oleh PNS. Padahal, setiap bulannya, semua PNS dari semua golongan dikenakan iuran untuk organisasi ini.

Anggota Komisi A DPRD Jatim Bambang DH memaklumi kekecewaan yang disampaikan para PNS. Dia sudah lama menyoroti peran Korpri yang tidak terlihat. Bahkan politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu meminta Korpri dibubarkan. ’’Selama ini, manfaatnya tidak ada,’’ tegas Bambang.

Korpri, lanjut Bambang, mendapat anggaran APBD sekitar Rp 15 miliar/tahun. Dana itu belum termasuk penarikan iuran yang dipotongkan dari gaji PNS setiap bulan. Tapi manfaat yang diQ cty terima PNS jarang ada.Q

Wali Kota Tetap Lanjutkan Pembangunan Sentra PKL SMKN 5 Pemkot, Bhirawa Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini tetap memerintahkan untuk melanjutkan pembangunan sentra PKL di SMKN 5. Menurut Wali Kota Risma keberadaan sentra PKL itu tidak

akan mengganggu proses belajar siswa di SMKN 5 seperti yang dikhawatirkan kalangan DPRD Surabaya. ‘’Sentra PKL itu tak akan mengganggu belajar siswa di sana. Nanti akan dipisah antara SMKN 5 dengan

sentra PKL ini. Sentra PKL itu harus dibangun karena untuk mewadahi para pedagang. Apalagi ada anak veteran yang jadi PKL di Jl. Prof. Moestopo masak saya tak bisa memberikan tempat bagi dia,’’ katanya,

Rabu (20/5).

Meskipun mendapat penolakan oleh siswa SMKN 5 Surabaya, Wali Kota mengatakan proyek pembangunan sentra PKL di lokasi sekolah tersebut tetap akan diteruskan.

Wali Kota tidak surut untuk meneruskan proyek itu karena sudah melakukan studi terhadap dampak yang akan ditimbulkan sentra PKL tersebut.‘’Penting bagi kita untuk saling peduli dengan orang lain.Q dre

Surabaya, Bhirawa Koalisi besar yang digagas sejumlah partai untuk menghadapi Tri Rismahrini dalam Pilkada agaknya semakin mengerucut. Bahkan salah satu partai pengagas koalisi besar PKS Surabaya menyatakan lebih memilih mematangkan komunikasi politik dengan sejumlah partai untuk koalisi ketimbang menggelar penjaringan.

Koalisi besar sendiri bakal terdiri dari partai Koalisi Merah Putih (KMP) plus dua partai yakni Demokrat dan PKB. Ibnu Shobir ketua DPD PKS Surabaya yang juga anggota Komisi D DPRD Surabaya mengakui jika pihaknya memang masih belum mengarah ke soal penjaringan Bacakada, karena lebih mendahulukan komunikasi politik terkait koalisi dengan sejumlah partai.

“Silahkan orang berfikir jika kami masih adem ayem, karena kami memang belum berfikir soal penjaringan sebelum koalisi partai terbentuk, dan hal itu menjadi langkah yang harus kami lalui dulu sebelum melakukan penjaringan, artinya penjaringan akan dilakukan bersama partai koalisi,” ujarnya. (20/5) Shobir juga mengatakan jika kondisi koalisi merah putih (KMP) di Surabaya akan semakin kuat dan besar karena bertambah dua partai, yang sebelumnya hanya empat partai. “KMP Plus, maksudnya koalisi PKS, Gerindra, Golkar, PAN dan belakangan ditambah dua yakni Demokrat dan PKB,” jelasnya.

Sementara itu kemenangan kubu Abu Rizal bakri(ARB) dalam gugatan SK menkumham di PTUN dianggap semakin memantapkan langkah Golkar di bursa Pilwali Surabaya 2015.

M Alyas Plt Ketua DPD Golkar Surabaya menyambut baik keputusan PTUN yang memenangkan kubu ARB terkait sengketa Partai Golkar di tingkat pusat. Hal menunjukkan jika kepengurusannya masuk dalam gerbong yang sama yakni ARB. “Kami yang di daerah sangat menyambut baik keputusan PTUN yang memenangkan kubu ARB, sehingga sekarang kami bisa lebih berkonsentrasi untuk mempersiapkan Q gat Pilkada di Surabaya,” ucap M Alyas. (19/5).Q

Pemkot Bentengi Remaja dari Narkoba Pemkot Surabaya melalui Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) kota Surabaya saat ini rutin memberikan penyuluhan akan bahayanya peredaran narkotika dan obat/ bahan berbahaya (Narkoba) di lingkungan pelajar dan masyarakat kota Surabaya.

Dispora bersama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) kota Surabaya intensif mengadakan penyuluhan mengenai tentang bahaya kenakalan remaja yang menjerumus kepada HIV-AIDS dan penggunaan narkoba.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini di Aula Kecamatan Sambikerep Surabaya Rabu (20/5) kemarin berinteraksi dengan pelajar dan anggota karang taruna mengingatkan tentang bahaya Narkotika.

Wali Kota Risma mengatakan anak muda harus percaya diri, terus percaya

kepada Tuhan dan menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah. Wali kota mencontohkan seperti keberhasilan pesepak bola muda Surabaya, Evan Dimas sebagai tolak ukur bagi keberhasilan setiap individu yang berasal dari daerah, namun tak kenal menyerah. ‘’Evan Dimas, yang juga anak Sambikerep, Surabaya Barat, tempatnya paling pojok, juga bisa sukses dan terkenal melebihi ibu,’’ tegas Wali Kota Risma yang kemudian diikuti oleh tepuk tangan meriah para hadirin. ‘’Saya tidak ingin, anak

muda Surabaya mudah ikut arus budaya negatif orang barat. Tingkah laku modern adalah, kita mendapat kemajuan bukan kemunduran.

Bukan berfoya-foya dan minum-minuman keras,’’ sambung Wali Kota perempuan pertama di kota Surabaya ini.

Dihadapan puluhan siswa dan juga anggota Karang Taruna, Wali Kota yang semasa muda gemar naik gunung ini mengingatkan agar anak-anak tersebut tidak keliru dalam memilih teman bergaul. ‘’Sebab, jika sudah terjerumus tindakan kriminal, maka teman yang menjerumuskan tidak akan membantu kita,’’ sambungnya.

Sementara itu turut hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Surabaya, M. Afghani Wardhana, serta Kepala BNN

Kota Surabaya, Suparti, Perwakilan Rumah Sakit Dr. Soetomo, Jajaran Muspida, Karang Taruna, LKMK dan juga tokoh masyarakat.

Kepala Dispora Surabaya, M Afghani Wardhana mengatakan, Pemkot Surabaya intensif melakukan penyuluhan kepada pelajar dan anak muda karang taruna agar mereka memahami tentang bahaya Narkotika. Harapannya, dengan memahami, mereka tidak akan tergoda untuk coba-coba. ‘’Terhitung sejak Februari 2015, sudah lebih dari enam kecamatan yang didatangi dan diadakan penyuluhan,’’ tegasnya. Menurut Afghani, acara seperti ini sangat efektif. Melalui interaksi secara langsung, anak-anak muda dipagari untuk bisa terhindar dari godaan Narkotika. Ke depannya, dia

Wali Kota Tri Rismaharini ketika memberikan pengarahan bahaya narkoba. menyebut penyuluhan ini ‘’Harapan kami, penyuakan digelar menyeluruh di luhan macam ini akan tertiap wilayah kecamatan di sebar hingga tingkat-tingkat Kota Surabaya. kelurahan jika memung-

dre/bhirawa

kinkan, agar tingkat jangkauan kita lebih luas,’’ imbuh mantan Sekretaris Dewan DPRD Surabaya ini.Q dre

SURABAYA

Kamis Kliwon 21 MEI 2015

Perwakilan Forum Santri Antikorupsi (Forsak) membentangkan spanduk dan menginginkan Kejati mendalami keterlibatan pimpinan Kemenag Jatim, Rabu (20/5). bed/bhirawa

Masyarakat Dorong Kejati Dalami Keterlibatan Petinggi Kemenag Jatim Kejati Jatim, Bhirawa Penetapan lima tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gedung mess santri Kemenag Jatim oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, rupanya tak membuat masyarakat puas. Ini dikarenakan sampai sekarang penyidik belum berhasil mengungkap keterlibatan petinggi Kemenag Jatim.

Menanggapi penyidikan yang dilakukan Kejati ini, puluhan santri dari pesantren Mambaul Ulum, Bedanten, Bungah, Gresik yang mengatasnamakan Forum Santri Antikorupsi (Forsak), menggelar aksi simpatik di depan kantor Kejati Jatim, Rabu (20/ 5). Mengenakan busana hitam putih, puluhan santri membentangkan spanduk bertuliskan ‘Ungkap Tuntas Siapa Dalang dan Aktor Korupsi Pembangunan Mess Santri’.

Pihak Kejaksaan melalui Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidana

Khusus Kejati Jatim Mohammad Rohmado meminta perwakilan dari Forsak untuk beraudiensi di kantor Keksaan. Sempat terjadi perdebatan sengit antara Tjetjep dengan Rohmadi dalam audiensi yang digelar di lantai 2.

Usai audiensi, Tjetjep menjelaskan, total anggaran proyek dua gedung mes santri sebenarnya Rp 20 miliar, bukan Rp 14,5 miliar seperti yang disampaikan Kejaksaan kepada media massa selama ini. dan itu digunakan untuk proses pengurukan hingga proses pembangunan gedung mess santri A dan B di Kemenag Jatim.

“Sayangnya Kejaksaan hanya mengusut bangunan fisiknya yang menghabiskan dana Rp 14,5 miliar,” jelas Tjetjep, Rabu (20/5).

Lanjut Tjetjep, Kejaksaan tidak mengusut proses pengurukan yang menghabiskan dana sebesar Rp 5,5 miliar. Ia menduga, pengurukan tidak diusut karena ingin menyela-

matkan pemain utama dalam proyek yang menggunakan APBN tahun 2013 itu. Sebab, Ia menduga terjadi pengarahan saat lelang untuk memenangkan rekanan tertentu. “Sementara Pak Abdul Hakim dijadikan tumbal,” katanya.

Sampai saat ini Kejaksaan hanya menetapkan satu orang tersangka PNS Kemenag Jatim, yakni Abdul Hakim selaku mantan Kasi Kurikulum Bidang Pendidikan Madrasah.

Selain itu, Abdul Hakim berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek tersebut. Sementara empat tersangka lainnya dari pihak swasta, dua rekanan proyek dan dua orang konsultan pengawas.

Tjetjep merincikan, proyek ini dilaksanakan tahun 2013 saat Kepala Kemenag Jatim dijabat oleh M Sudjak. Dalam proyek ini, Sudjak berperan sebagai Kuasa Pengguna Q bed Anggaran (KPA).Q

3

Kasus Migas, Mantan Bupati Sampang Dituntut 10 Tahun Penjara PN Surabaya, Bhirawa Mantan Bupati Sampang Madura Noer Tjahja harus tertunduk lemas di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (20/5). Terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan alokasi Gas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur ini dituntut 10 tahun penjara.

Dalam surat tuntutannya yang dibacakan di PN Surabaya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wahyu Triantono selaku Kasipidsus Kejari Sampang menyatakan, terdakwa Noer Tjahya terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama.

“Terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU Nomo 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata Wahyu dalam surat tuntutannya, Rabu (20/5).

Tak puas dengan hukuman badan selama 10 tahun penjara, mantan Bupati Sampang Periode 2008-2013 ini juga dituntut hukuman denda Rp 500 juta dan sesuai ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

“Meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara denda 500 juta subsidar enam bulan penjara,” tegas JPU Wahyu.

Sementara dalam persidangan terpisah, Jaksa juga menuntut dua terdakwa lainnya, yakni Direktur PT Sampang Mandiri Perkasa, Hari Oetomo dan Muhaimin

,Direktur PT Asa. Hari Oetomo dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan. Sementara Muhaimin dituntut 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan dan uang pengganti 16 milliar subsidair 5 tahun penjara.

Sebagaimana diketahui, kasus dugaan korupsi Noer Tjahja bermula saat Kabupaten Sampang mendapatkan jatah gas dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (awalnya BP Migas) sebesar 17 mbptu pada 2010. Namun gas itu ternyata tidak dikelola oleh PT Geliat Sampang Mandiri selaku Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Timur.

Gas itu dikelola oleh PT Sampang Mandiri Perkasa, perusahaan swasta yang dikepalai Hari Oetomo dan Muhaimin. Noer sendiri mempunyai saham di perusahaan itu bersama Hari dan Muhaimin tersebut.

Usai persidangan, ketiga terdakwa mengaku akan mengajukan pembelaan yang sedianya akan dibacakan dalam persidangan mendatang.Q bed

Forum PKBM Keluhkan Masa Berlaku Izin Operasional Surabaya, Bhirawa Masa berlaku izin operasional yang berlaku bagi lembaga pendidikan di Surabaya dinilai terlalu memberatkan.

Khususnya bagi lembaga pendidikan yang belum memiliki status akreditasi.

Mereka harus rela melakukan pembaharuan izin operasonal setiap enam bulan sekali.

Sebagaimana tercantum dalam Perwali no 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Surabaya. Dalam perwali tersebut terdapat pasal 69 Ayat 5 yang men-

erangkan seluruh pendidikan belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang perizinan setiap enam bulan.

Aturan ini bagi Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK PKBM) Surabay terlalu berat.

Sekretaris FK PKBM Kota Surabaya Supriadi menjelaskan, keluhan terhadap perwali itu muncul lantaran jangka waktu kepengurusan daftar ulang perijinan terlalu pendek. “Sebelum tahun 2013 jangka waktunya satu tahun. Sejak Perwali ini berlaku kita pengurus PKBM

harus mengurus enam bulan sekali,” ungkap Supriadi ketika ditemui usai Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) di SMPN 32 Surabaya, kemarin ( 20/5).

Proses perizinan yang hanya enam bulan itu membuat pengurus PKBM keteteran. Sebab, masa berlaku izin operasional dengan proses perpanjangan perijinan PKBM di Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya tidak sebanding. Umumnya, jangka waktu pembaharuan izin operasional lebih dari dua minggu bahkan bisa

mencapai tiga bulan.

Misalnya saja, PKBM perizinan untuk masa berlaku dari Januari hingga Juni 2015, maka PKBM harus menyelesaikan urusan izin tersebut sebelum Januari 2015. Biasanya pengurus PKBM menyelesaikan seluruh perijinan bulan Septmber dan akhir Desember atau bahkan Januari ijin perpanjangan baru keluar.

“Surat izinnya baru keluar hari ini. Keesokannya sudah haru mengurus ijin perpanjangan lagi,” jelas Q tam Supriadi.Q

bed/bhirawa

Tertunduk lemas, mantan Bupati Sampang Noer Tjahja dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara atas kasus dugaan korupsi yang dilakukannya, Rabu (20/5).

Sebelum Sidang, Jaksa RW Diduga Sudah Menguras ATM Terdakwa Surabaya, Bhirawa Fakta baru kasus dugaan penggelapan barang bukti uang di ATM milik Dermawan, terdakwa perkara penggelapan, oleh oknum jaksa Kejari Perak RW semakin terungkap. RW diduga mulai menguras uang ATM terdakwa sejak sebelum perkara Dermawan disidangkan di Pengadilan.

Sebelumnya, Jaksa RW diduga menguras ATM terdakwa Dermawan setelah perkaranya disidangkan di PN Surabaya. Dugaan ini dimulai pada awal April hingga awal Mei 2015. Selama rentan waktu itu, Jaksa RW selalu membawa barang bukti (BB) perkara Dermawan. Anehnya, setiap selesai sidang BB tersebut tidak dikembalikan lagi di tempat penyimpanan barang bukti.

Data yang didapat di lingkungan Kejaksaan, Rabu (20/5) kemarin menyebutkan, pencairan uang milik Dermawan diduga sudah dilakukan RW sebelum bulan April, tepatnya 19 Februari 2015, lima hari setelah proses penyerahan tahap dua (tersangka dan barang bukti). Fakta baru ini diketahui dari dokumen tertulis dan bukti rekaman CCTV di se-

buah ATM BCA di Surabaya.

Rekaman CCTV tersebut sempat diperlihatkan oleh sumber dilingkungan Kejaksaan. Pada video rekaman itu, terlihat suasana di ruang ATM pada tanggal 19 Februari 2015 pukul 22.16 WIB sampai pukul 22.21 WIB. Dalam rekaman terlihat seseorang yang diduga Jaksa RW melakukan transaksi. Mengenakan jaket dan topi serba hitam, seseorang yang digua Jaksa RW melakukan penarikan uang tunai sebanyak delapan kali.

CCTV tersebut berkesesuaian dengan dokumen tertulis yang menerangkan soal adanya penarikan uang delapan kali, pada tanggal dan jam yang sama dengan rekaman CCTV. Pada dokumen tertulis, setiap penarikan uang diambil Rp 1.250.000. Total penarikan uang yang dilakukan terduga RW sebesar Rp 10 juta.

“Antara dua alat bukti baik dokumen dan rekaman video CCTV menunjukkan kesamaan dan kesesuaian pada kedua bukti tersebut,” terang sumber yang enggan disebutkan namanya, Rabu (20/5).Q bed

Cacat Veteran Tak Terima Legiun Veteran Dapat Rumah Korps Cacat Veteran Republik Indonesia (KCVRI) terus menuntut pengembalian hak rumah bagi para anggota, janda maupun ahli warisnya. Hal ini terus memanas, sebab pengajuan rumah dilakukan oleh KCVRI, sementara ada Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) sebagai induk organisasi ikut menerima.

“Belum semua cacad veteran menerima hak rumah tinggal itu dari pemkot. Harusnya siapa yang mengajukan itu yang berhak menerima,” ungkap Sri Lestari pengurus KCVRI yang sekaligus anak dari Moekari (90), satu diantara 5 cacad veteran Surabaya yang masih hidup.

Legiun veteran berisi para veteran yang beruntung, sebab kembali dari perang dalam keadaan utuh.

Sri Lestari menjelaskan, sejak pengajuan awal pada 2003 tercatat 48 nama cacad veteran (cv) yang diajukan. Angka ini jadi acuan Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeko) merealisasikan pembangunan pada 10 Maret 2006 dengan APBD. Dari data yang dihimpun Bappeko, pada 9 Agustus 2007 ada penambahan pengajuan 11 nama atas usul legiun veteran (LV), sehingga jumlahnya menjadi 59 unit rumah. Pada 2013 rumah di daerah Pakal itu selesai dibangun, hanya tinggal pemasangan instalasi aira dan kelengkapan admi-

Cacat veteran datangi DPRD Kota Surabaya. nistrasi CV untuk penempatan.

Ternyata yang lolos verifikasi hanya 54 nama yang berhak menempati rumah. Pada 9 november 2114 ada sosialisasi tahap 1 mengenai mekanisme penyerahan rumah. Dari situlah jumlah rumah yang serah terima tahap 1 ke CV baru 16 unit saja. Sisanya, 38 KK belum menerima dan direncanakan pada tahap kedua.

Kepala dinas tanah dan bangunan Ekawati Rahayu menjelaskan dari 54 unit itu, baru 40 saja yang diserahterimakan dinas PU Cipta Karya (DPUCKTR).

Sementara sisanya 14 unit masih dalam tahap pemeliharaan.

“Catatan kami justru menunjukkan, ada 14 rumah yang diberikan pada CV. Jumlahnya bertambah 4 unit atas usulan LV. Sehingga sampai saat ini ada

geh/bhirawa

18 unit berbentuk izin pemakaian rumah selama 5 tahun boleh perpanjang, asetnya tetap milik Pemkot Surabaya,” ungkap perempuan yang akrab disapa Yayuk itu.

Alasan izin pemakaian rumah bukan hibah dikatakan Yayuk, sebab masukan dari para LV dikhawatirkan kalau itu dihibahkan maka akan dipindahtangankan alias dijual lagi.

Sesuai perda 11/2013 tentang pemakaian rmh ada konsekuensi pembayaran retribusi. Tetapi hal ini disesuaikan juga pada Perda 2/2013 mengenai pembebasan biaya sewa untuk veteran.

Yang jadi permasalahan yakni, dari 18 unit rumah itu ada 2 diantaranya diberikan pada LV, padahal sejak awal pengajuan dan peQ gat.geh runtukannya pada CV.Q

4

OPINI Tajuk

Pertanggungjawaban APBD PERTANGGUNGJAWABAN pelaksanaan APBD Jawa Timur 2014, telah diserahkan oleh Gubernur kepada DPRD. Ironisnya, UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tidak mengatur kewajiban Kepala Daerah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD. Beruntung, UU lain masih mewajibkan penyampaian laporan keuangan kepada DPRD. Biasanya, beberapa UU saling terkait, dengan mengatur norma (kewajiban maupun larangan yang sama).

Pada UU Pemerintahan Daerah yang baru (tahun 2014) itu, hanya mengatur kewajiban Kepala daerah untuk membuat LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban).

Yakni pada pasal 69, pasal 70, dan pasal 71, berupa kewajiban laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada presiden. Padahal, kewajiba membuat LKPJ tidak berkonsekuensi apapun.

DPRD juga tidak berwenang menilai, menerima atau menolak. Hanya memberi rekomendasi untuk perbaikan kinerja. Selain itu, pada pasal 72 UU Nomor 23 tahun 2014 juga, memberi hak informasi kepada masyarakat. Yakni mewajibkan laporan ringkasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat diakses oleh masyarakat, melalui media masa.

Sehingga LKPJ, mestinya disosialisasikan secara luas. Tetapi hak informasi tidak diikuti pemberian hak lain (menilai).

Laporan Pertanggungjawaban Gubernur terhadap pelaksanaan APBD merupakan kewajiban mandatory UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Khususnya terhadap pasal 30, 31 dan pasal 32 Undang-Undang tersebut menyatakan: “Gubernur menyampaikan Laporan Keuangan kepada DPRD. Yakni laporan yang memuat Realisasi Anggaran (RA), Neraca, Arus Kas serta Catatan atas Laporan Keuangan.”

Secara spesial disebut, bahwa seluruh laporan keuangan tersebut harus tersusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Harus diakui, tidak menyusun laporan keuangan berdasar SAP. Karena tidak semua (bahkan hanya sebagian kecil saja) bendaharawan SKPD memiliki spsifikasi sebagai akuntan. Maka kenyataannya, dalam Laporan Keuangan banyak ditemukan pelanggaran terhadap asas akuntansi.

Lebih lagi, terdapat amanat manat Undang-undang (UU) nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, mewajibkan menyertakan audit BPK. Jadi, LPJ (Laporan PertanggungJawaban) pelaksanaan ABPD, harus tergaransi audited.

Tim audit BPK menginvestigasi APBD dalam dua term utama, yakni: Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangundangan, serta term Sistem Pengendalian Intern.

Dari kedua term ini, pelaksnaan APBD selalu memperoleh opini (penilaian BPK) sebagai WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Setidak-tidaknya selama 3 tahun terakhir, walau masih ditambah embel-embel “WTP dengan paragraf penjelasan.” Hal itu menunjukkan masih terdapat banyak catatan kesalahan yang wajib diperbaiki. Bahkan bisa berkonsekuensi hukum.

LPJ Pelaksanaan APBD 2014 yang diserahkan gubernur, berkisar pada sisi pendapatan sebesar Rp 20,772 trilyun (naik 6,07%). Serta belanja sebesar Rp 20,006 trilyun (berhemat 4,54%). Sehingga terdapat sisa lebih sekitar Rp 766 milyar.

Tetapi yang perlu dicermati adalah nilai belanja barang dan jasa, pada APBD 2014 terealissi sebesar Rp 4,152 trilyun, atau sekitar 20,75% dari total belanja daerah. Begitu pula belanja modal, hanya sebesar Rp 1,207 trilyun, atau hanya 0,6%.

Jika ditotal keduanya, (belanja barang dan jasa, serta belanja modal) mencapai Rp 5,359 trilyun. Inilah sebenarnya “nafas” pembangunan di Jawa Timur selama tahun 2014.

“Nafas” ini pula yang akan menjadi perhatian seksama kalangan DPRD Propinsi Jawa Timur. Pada APBD 2012, Pemprop Jawa Timur masih tergolong terendah ke-5 seluruh Indonesia, dalam hal belanja modal. Sedangkan pada sisi belanja pegawai sudah cukup tinggi (21,5%), melampaui Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Pencermatan terhadap belanja daerah, niscaya akan memperoleh kritisi paling paling seru. Selain juga dorongan terhadap sisi pendapatan yang masih perlu didongkrak.

DPRD akan menentukan sikap terhadap LPJ Kepala Daerah. Kalau menolak, bisa berimplikasi pada hak angket dan hak interpelasi. Tetapi sangat jarang terjadi. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Harkitnas Momentum Kobarkan Persatuan Nasional PERINGATAN Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 20 Mei harus dijadikan momentum untuk mengobarkan semangat persatuan nasional. Semangat persatuan nasional harus dikobarkan karena realita yang terjadi saat ini rasa persatuan nasional semakin memudar. Semangat persatuan yang terlihat sekarang hanya untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu.

Lahirnya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 yang menandai kebangkitan masyarakat di Indonesia untuk bersatu membebaskan Indonesia dari kolonialisme mengusung satu semangat yakni semangat persatuan, tidak ada kepentingan kelompok atau golongan, juga tidak ada upaya saling menjatuhkan antara kelompok atau golongan yang satu dengan yang lainnya. Namun setelah 107 tahun lahirnya kebangkitan nasional, bukan hanya semangat persatuan nasional yang kian memudar, tetapi juga semakin maraknya perilaku masyarakat Indonesia yang justru sangat merugikan kepentingan nasional, seperti praktik korupsi, permainan hukum dan penodaan terhadap nilai-nilai demokrasi.

Selain itu, juga para elit birokrasi dan elit politik di legislatif tidak sepenuhnya memperhatikan kepentingan masyarakat, di antaranya tercermin dari sikap pengabayan terhadap berbagai kesulitan masyarakat, misalnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok yang harganya terjangkau.

Pemerintahan Jokowi mengusung program refolusi mental dan saya pikir dan sangat relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Peringatan Harkitnas 20 Mei juga sangat tepat menjadi momentum untuk menggelorakan semangat refolusi mental itu.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Kamis Kliwon, 21 MEI 2015

Komitmen Politik Sektor Pertanian kehidupan yang lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya.

Bekerja, bermartabat dan sejahtera adalah slogan yang kerap kali mengumandang dan dijadikan semangat yang harus sesegera masi tanah. mungkin dapat diwuReformasi tanah judkan. Itulah sebabmemiliki nilai straOleh : nya, niat para wakil tegis dalam tiga hal.

Gumoyo Mumpuni rakyat di Dewan PerPertama, reformasi wakilan Rakyat (DPR) lahan bisa meningNingsih lewat usul inisiatifnya katkan produksi peruntuk melahirkan Untanian, yang dalam dang Undang tentang Perlindungan jangka panjang bisa berkontribusi dan Pemberdayaan Petani, rasa-rasterhadap swasembada pangan. Keanya pantas diberi acungan jempol. dua, dengan reformasi lahan petani Indonesia dikenal sebagai negeri akan lebih efisien berproduksi seagraris, selain juga sebagai negara hingga akhirnya bisa mendongkrak maritim. Selama 70 tahun Indonesia produktivitas. Ketiga, reformasi merdeka, baru dalam beberapa tahun lahan juga instrumen distribusi belakangan ini ada kehendak untuk kesejahteraan ekonomi karena menerbitkan regulasi sekelas unmemaklumatkan pembagian aset dang-undang yang ”berani” berbicara produksi (tanah) kepada petani soal petani dan nelayan. Sebelum(Schultz, dalam Yustika, 2009). sebelumnya, dalam mempersepsikan Reformasi tanah bagi petani merupembangunan pertanian, pemerintah pakan bagian esensial di sektor hulu, terekam lebih terpukau oleh hal-hal tetapi hanya akan bermakna apabila yang bersifat fisik dan kapital. Sekkebijakan di sektor hilir juga direfortor pertanian pun lebih dipandang masi. Reformasi di sektor hilir itu tak sebagai upaya untuk meningkatkan lain adalah reformasi pertanian. produksi dengan hasil sekian ton Selama ini petani selalu dikalahkan per hektar. Peningkatan produksi oleh proses struktural yang sangat pun dijadikan salah satu ideologi sistematis sehingga tidak mungkin pembangunan pertanian yang harus ada perubahan tanpa intervensi. diwujudkan.

Petani tidak berdaya berhadapan Pemerintah lebih suka menghidengan pelaku ekonomi di sektor tung berapa sumbangan sektor perhilir yang berkuasa menekan harga tanian terhadap Produk Domestik ataupun waktu pembelian/penjualan Regional Bruto (PDRB), misalnya, komoditas pertanian. Di sinilah neketimbang berpikir cerdas untuk gara seharusnya hadir mereformasi meningkatkan pendapatan para lembaga pertanian. Realitas kelempetani. Pemerintah lupa bahwa bagaan yang selama ini terjadi adalah di balik terjadinya peningkatan jaringan distribusi pemasaran produk produksi dan produktivitas tersepertanian dikuasai pelaku sektor hilir but, ada yang namanya petani. sehingga setiap peningkatan harga Mereka inilah sesungguhnya yang tidak dinikmati petani. menjadi subjek dari pembangunan Secara kelembagaan, ada dua agenpertanian yang selama ini telah da kelembagaan yang bisa dilakukan mampu menorehkan berbagai kisah pemerintah. Pertama, menerbitkan sukses, baik di dalam negeri maupun statuta hubungan antarpelaku ekonodi panggung dunia. Di benak petani, mi yang lebih menjanjikan kesetaraan prestasi Pemerintah Orde Baru (misalnya petani dengan tengkulak (Orba) dalam meraih swasembada atau petani dengan koperasi). Kedua, beras, tidak berarti apa-apa sekiramemperluas basis kegiatan produksi nya kondisi kehidupannya tidak dan distribusi melalui penguatan mengalami banyak perubahan. organisasi ekonomi petani untuk menNamun sangat disayangkan, gurangi kuasa pelaku sektor hilir. paradigma pembangunan pertanian yang kita lakoni, belum memPeran pemerintah beri penghormatan yang memadai Hampir di seluruh negara, yang bagi para petani. Pemerintah namanya kaum tani selalu dilindlebih fokus pada upaya peningungi oleh pemerintahannya. Walau katan produksi guna menggapai bentuk perlindungan dan pemswasembada. Langkah ini cukup belaannya berbeda-beda, namun berhasil, di mana pada tahun tujuan yang ingin diraihnya tetap 1984 kita sudah mampu menjadi berujung pada terjelmanya kondisi

bangsa yang mampu berswasembada beras. Anehnya, keberhasilan merebut swasembada beras tersebut tidaklah diikuti dengan semakin membaiknya kesejahteraan petani.

Akibatnya, wajar, jika di tengahtengah hasrat pemerintah untuk mewujudkan swasembada beras, kedele, jagung, daging dan gula yang harus dicapai pada tahun 2017 mendatang, maka sedini mungkin perlu dipahami juga soal kesejahteraan para petaninya. Artinya, buat apa kita dapat menggapai swasembada, kalau para petaninya tetap berada dalam suasana hidup yang memprihatinkan.

Malah, akan lebih memilukan jika di belakang kesuksesan swasembada lima komoditas strategis beras, kedele, jagung, daging dan gula di atas, para petaninya malah tetap saja terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan yang tidak berujung pangkal.

Melindungi dan membela petani selaku warga bangsa, jelas membutuhkan komitmen yang jelas dan tegas.

Tanpa adanya komitmen, sebagus apa pun paradigma yang kita bangun, ujung-ujungnya cenderung akan dikalahkan oleh beragam kepentingan.

Apalagi, dalam era reformasi, di mana banyak ditemukan ’keanehan-keanehan’ dalam kehidupan berdemokrasi.

Kiprah para ”raja kecil” di daerah terkadang menjadikan pembangunan pertanian dan petaninya kian terpinggirkan dari pentas pembangunan. Mereka kerap kali memandang sektor pertanian dengan sebelah mata. Mereka rupanya lebih terpesona dengan kegiatan-kegiatan yang quick yealding dan jelas takaran hasilnya. Mengingat pertanian dianggap kegiatan yang membutuhkan waktu cukup lama, maka sektor ini tidak pernah dijadikan prioritas.

Malah kalau perlu lahan-lahan pertanian dialih-fungsikan saja untuk diganti dengan mal atau perumahan.

Berangkat dari persoalan ini, banyak solusi dengan mentransformasi sektor pertanian secara utuh.

Misalnya pemerintah menyediakan dan memperbaiki infrastruktur dasar bagi pembangunan sektor pertanian. Cara lain adalah memperkuat pasar sebagai media yang mempertemukan transaksi sektor hulu dan hilir pertanian.

Selanjutnya pemerintah bisa menggandeng pelaku ekonomi swasta untuk kegiatan setelah panen di sektor pertanian, khususnya pengolahan dan pemasaran produk pertanian.

minta kepada Lembaga Jokowi blusukan ke Survey Sucofindo untuk gudang Bulog Sunter melakukan pendataan Kelapa Gading Jakarta sekitar 14.000 gudang Utara, mendapat lapoberas yang ada di Indoran bahwa stok pangan nesia, untuk dilakukan nasional ada 1,4 juta pengawasan dan penton di gudang Bulog imbunan bahan pangan di seluruh Indonesia. khususnya beras. Hal Jokowi memerintahkan tersebut dilakukan seoperasi pasar serentak suai dengan UU No. di seluruh Indonesia Oleh : 72 tahun 2014 tentang agar harga beras bisa Agus Samiadji perdagangan. Bagi para turun di pasaran. Napedagang yang sengaja mun, setelah dilakumenimbun sembako kan operasi pasar lewat khususnya beras bisa pasar tradisional juga dikenakan sanksi denda Rp 50 miliar melalui instansi ternyata harga serta hukuman sampai 5 tahun. beras tidak bisa turun dan hanya kwalitas raskin yang turun.

Terjunkan Satgas Menurut hemat saya, harus dicari Pemerintah dalam hal ini Bulog penyebabnya, walaupun stok pangan dalam pengadaan pangan untuk cukup mengapa harga beras di pasarstok nasional perlu menerjunkan an bisa naik ? Pasti ada permainan Satgas (Satuan Tugas) yang terjun dan salah urus. Karena itu perlu ke lapangan untuk membeli gabah koordinasi Kementerian Pertanian, dan beras di sentra-sentra pertanian Perdagangan, Kementerian Koperasi saat panen raya. Agar Satgas Bulog dan UKM, Kementerian Keuangan, tersebut bisa lancar dan bisa bersaing Kementerian Perindustrian, Bulog dengan para tengkulak gabah dan dan BPS. Kemudian dibentuklah beras maka perlu kerjasama dengan suatu Tim Pangan Nasional sampai koperasi, KUD dan UKM bidang ke provinsi, kabupaten dan kota di pangan. Sebagaimana diketahui seluruh Indonesia. bahwa target pengadaan pangan Tim Pangan Nasional yang selalu tahun ini 2015 Bulog diperkirakan merencanakan prakiraan produksi akan membeli beras 2,5 juta sampai pangan, kebutuhan pangan, sem3 juta ton sesuai dengan kapasitas bako, khususnya beras. Berapa yang gudang Bulog. Kalau pengadaan telah berhasil diserap oleh Bulog pangan oleh Bulog sekitar 2,5 juta sebagai penyangga pangan nasional beras, maka perputaran keuangan khususnya beras, kendala yang dihdi daerah pedesaan akan mencapai adapi penyaluran kebutuhan benih triliunan rupiah dan menggairahkan padi, pupuk, pengairan, luas tanapertumbuhan ekonomi rakyat. man dan sebagainya. Kemudian diMenurut ramalan dari BPS dan cari penyebab kenaikan harga beras Kementerian Pertanian, produksi yang tak wajar dipasaran. Sehingga padi tahun 2015 diperkirakan menTim Pangan Tingkat Pusat maupun capai 55 juta ton gabah kering sawah.

Provinsi, Kabupaten dan Kota bisa Kalau digiling dijadikan beras bisa melakukan kelancaran penyaluran menjadi sekitar 27 juta ton beras. sembako khususnya beras sebagai Sedangkan yang diserap oleh Bulog makanan pokok bangsa Indonesia. sekitar 3 juta ton, dan sisanya berada Selain itu juga, kedelai, jagung, mindi masyarakat dan gudang para penyak goreng, daging sapi, ayam, ikan gusaha pabrik beras, sehingga kita sampai garam. tidak perlu impor beras. Namun, Sebagaimana diketahui bahwa yang menjadi kendala setiap tahun Kementerian Perdagangan telah me-

adalah harga sembako, khususnya beras. Gula pasir selalu tidak stabil dan terjadi kenaikan yang tak wajar.

Hal ini perlu kerjasama antara Timpangan Nasional maupun timbangan tingkat daerah untuk mencari jalan terbaik agar para pengusaha pabrik beras tidak mempermainkan harga.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam tahun ini, para pengusaha pabrik beras dengan para tengkulaknya yang terjun ke lapangan berani membeli gabah harga tinggi disimpan di gudang. Menyimpan gabah lebih aman dan kecil resikonya.

Dan bila panenan sudah habis, persediaan beras di pasaran menipis, maka pabrik beras menggiling gabahnya dan langsung diterjunkan ke pasaran. Para pabrik beras pada umumnya sekarang sudah mempunyai toko dan gudang untuk menyimpan beras yang sudah dibungkus plastik ukuran 25 kg dan 5 kg. para pengecer beras di pasaran maupun para pedagang eceran di kampung atau di pasar tradisional langsung datang ke grosir beras yang sudah dikelola pabriknya masing-masing yang jumlahnya jutaan ton beras di seluruh Indonesia.

Agar pengadaan panen berhasil, sebaiknya peran koperasi dan KUD serta UKM bidang pangan dilibatkan untuk pengadaan pangan nasional.

Agar semuanya ini berhasil, maka koperasi, KUD dan UMKM perlu dibantu dana untuk operasi pembelian gabah serta membangun lantai jemur, gudang serta pabrik beras kecilan seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah orde baru. Sehingga Indonesia bisa swasembada pangan mulai tahun 1972 sampai 1975.

Namun sekarang pelaku ekonomi kerakyatan, koperasi dan UKM yang merupakan soko guru ekonomi perlu ditingkatkan, tidak sebagai tulang punggung perdagangan umum, tetapi juga menjadi tulang punggung bidang swasembada pangan nasional sesuai dengan amanat konstitusi.

Berbagai kebuntuan saat ini tengah menyumbat jantung sektor pertanian. Sumber masalah adalah kecilnya kepemilikan rata-rata lahan rumah tangga petani. Sebuah komitmen politik amat diperlukan guna menjebol kebuntuan yang selama ini hampir tak pernah hinggap dalam lanskap kebijakan negara.

B

erangkat dari realitas itu, pemerintah akhirnya membuat kebijakan terkait reformasi tanah. Dengan otoritas yang dimiliki, negara berencana membuka lahan pertanian seluas 9 juta hektar dan membagikan kepada 4,5 juta petani marjinal.

Tujuannya, menumbuhkan pusat ekonomi baru berbasis pertanian dan perkebunan. Tentu kebijakan tersebut diharapkan bukan hanya slogan. Bangsa ini sesungguhnya teramat kaya dengan kebijakan, tetapi miskin implementasi.

Reformasi lahan Peran profetis negara di sektor pertanian ini punya nilai strategis di tengah upaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian guna mewujudkan swasembada pangan. Persoalan reformasi tanah saat ini menjadi keniscayaan ketika berbicara tentang pembangunan sektor pertanian. Ada dua hal mendasar yang menggantung di sektor pertanian.

Pertama, kepemilikan lahan yang luar biasa kecil. Data kementerian pertanian menunjukkan ratarata kepemilikan 0,3 hektar saja.

Padahal, lahan ideal yang harus dimiliki petani adalah 2 hektar.

Kedua, kondisi-kondisi yang menyebabkan sektor pertanian menjadi pihak yang selalu kalah dan tersingkirkan, baik yang terkait soal alam, teknologi maupun kelembagaan pertanian. Dengan struktur kepemilikan lahan yang kecil, segala atribut semacam efisiensi dan produktivitas sungguh jauh panggang dari api. Banyak penyebab semakin mengecilnya rata-rata kepemilikan lahan pertanian. Mulai dari konversi lahan pertanian untuk pabrik, perumahan, perkantoran, dan lain-lain.

Persoalan sempitnya kepemilikan lahan adalah ironi memilukan.

Beberapa studi mengenai rumah tangga petani menunjukkan bahwa sebagian besar petani memiliki lahan sangat sempit, bahkan banyak di antaranya yang tidak punya lahan dan cuma menjadi buruh tani. Di Jawa, petani gurem bahkan mencapai 75 persen rumah tangga petani. Ini yang diharapkan bisa diatasi dengan kebijakan refor-

Pengajar Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Malang

Pengadaan Pangan Gagal, Harga Beras Melonjak

B

iasanya, bila panen raya berlangsung harga gabah maupun beras di sentrasentra daerah pertanian harganya turun di bawah harga dasar patokan yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, pada panen raya tahun 2015 yang sudah terjadi di daerah-daerah mulai Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan harga naik di atas harga patokan pemerintah. Akibatnya, Bulog lembaga penyangga stok pangan nasional khususnya beras tampaknya kalah bersaing dengan tengkulak dan para pedagang penggilingan beras. Seandainya pengadaan oleh BULOG tak tercapai, karena harga tinggi di atas HPP (Harga Patokan Pemerintah) bukan kesalahan Bulog yang penting para petani bisa beruntung.

Karena itu, Bulog agar koordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Keuangan masalah pembelian gabah petani maupun beras di atas harga patokan pemerintah perlu ada subsidi, agar Bulog tidak terjadi kesalahan. Terkecuali harga gabah dan beras di tingkat petani jatuh, maka Bulog harus membeli seluruh padi dan beras petani agar petani tidak merugi. Kalau tahun ini, Bulog tidak berhasil target pengadaan pangan sampai 3 juta ton, maka rakyat akan menghadapi lonjakan harga beras di pasaran. Karena dalam dua bulan lagi, akan datang bulan puasa dan menghadapi hari raya Idul Fitri yakni 17 dan 18 Juli 2015, maka sudah dipastikan harga sembako di pasaran pasti akan naik.

Mengapa para tengkulak dan pengusaha pabrik beras berani membeli harga gabah dan beras tinggi saat panen raya? Karena mereka mengambil pengalaman pada tahun lalu, saat Bulog berhasil membeli beras sampai 3,5 juta ton untuk pengadaan pangan nasional.

Namun, setelah digoyang oleh sementara mafia beras, maka harga beras mengalami kenaikan yang tidak wajar. Kemudian, presiden

Wartawan Senior Anggota PWI Jatim

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Kliwon 21 MEI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Mengintip Perpustakaan di Lapas Mojokerto

Buku Motivasi dan Novel Jadi Bacaan Favorit Penghuni Lapas Mojokerto memiliki ruang perpustakaan sejak lima bulan lalu.

Ruangan ini, ternyata menjadi salah satu jujugan warga binaan untuk mengisi waktu kosong di balik jeruji besi. Buku motivasi dan Novel menjadi pilihan bacaan terbanyak yang dilakukan para narapidana dan tahanan.

Suara adzan terdengar nyaring di area Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Mojokerto kemarin siang. Sejumlah warga binaan nampak bergegas menuju mushala yang berada di sudut halaman tengah Lapas.

Sementara persis disebelah mushala, terdapat ruangan berukuran sedang. Di dinding ruangan itu dipasang rak tempat buku berjajar. Rak kayu itu terpasang tanpa dibalut cat, sehingga terkesan kuat dan alami.

Di rak itu, ribuan buku berbagai judul tertata apik memenuhi hampir seluruh bagian rak.

Saat Bhirawa datang siang kemarin, terlihat seorang petugas

tengah sibuk menata dan memilah jenis buku di rak itu. ‘’Agar mudah untuk mencarinya. Makanya kami harus menatanya. Disesuaikan judul dan kategori bacaan sesuai dengan kelompok jenis bukunya,’’ kata petugas itu singkat.

Dibantu dua Napi, petugas ini terus memilah buku-buku yang sudah tertata rapi. Itulah gambaran ruang perpustakaan di Lapas Mojokerto. Perpustakaan yang masih berusia lima bulan ini selalu menjadi jujugan para Napi dan tahanan. Mereka bisa memilih buku sesuai keinginannya. Pihak Rutan sendiri menyediakan hampir 2 ribu eksemplar dengan aneka judul buku.

kariyadi/bhirawa

Petugas dan seorang Napi di Lapas Mojokerto menata koleksi buku bacaan di Perpustakaan Lapas.

Kalapas Mojokerto, Urib Herunadi menuturkan, perpustakaan ini menjadi ‘tempat rekreasi baru’ bagi ratusan warga binaannya. ‘’Mereka yang selama ini tak ada kegiatan, bisa menghabiskan waktunya untuk membaca. Selain untuk mengisi waktu, juga menambah pengetahuan,’’ katanya.

Dalam sehari, petugas perpustakaan di Lapas bisa melayani hampir 50 peminjam. Setiap satu buku tebal diberi waktu hingga sepekan untuk menuntaskan bacaannya. Pihak Lapas sendiri hanya membuka perpustakaan ini di siang hari saja.

Sejak awal dibuka, tak sedikit

Napi yang mengantri untuk bisa masuk ke area perpustakaan.

Seperti yang terlihat kemarin, sejak salat dhuhur rampung, para napi langsung menggeruduk ruang perpustakaan.

Urib menambahkan, selain mampu menyuntikkan ilmu baru terhadap warga binaan, perpustakaan juga mampu memberikan inspirasi yang hangat.

Pasalnya tak sedikit bacaan yang berisi motivasi dan usaha dalam berdagang menjadi bacaan terfavorit. Hal itu dapat terbaca dari daftar peminjam di perpustakaan. Berbagai judul buku tentang tata cara mengawali usaha menjadi bacaan pilihan pertama.

Sedangkan, novel menjadi pilihan terbanyak kedua. ‘’’Saya melihat, para warga binaan sudah banyak yang ingin melakukan hal positif saat bebas nanti,’’ tuturnya.

Menjadi peminjam buku di perpustakaan ini, kata Urib, tak

hanya akan menambah wawasan saja. Akan tetapi juga menjadi salah satu unsur penilaian. Dengan berperilaku baik, yang bersangkutan akan lebih mudah mendapat pembebasan bersyarat.

Sementara itu, banyaknya koleksi buku yang disediakan Lapas saat ini, katanya, dirasa masih jauh dari kata ideal. Urib menilai, jumlah buku bacaan harusnya minimal 10 kali dari jumlah penghuni. Jika saat ini jumlah penghuni Lapas mencapai 450 orang, maka buku yang dibutuhkan mencapai 4.500 buku.

Selama ini, buku yang ada di lapas merupakan bantuan dari Perpustakaan Nasional, kantor Perpustakaan dan Arsip Kota dan Kab Mojokerto. ‘’Kami sudah mengirimkan surat permohonan bantuan buku. Tapi sampai ssekarang masih belum ada realisasinya,’’ pungkas Urib.Q kar

DPRD Setujui Empat Raperda Kab Mojokerto, Bhirawa Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kab Mojokerto menyetujui empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dibahas.

Pengesahan Raperda dilakukan setelah melalui tahapan mulai dari kajian akademis hingga hearing dengan SKPD pengusul.

Keempat Raperda itu diantaranya Cagar Budaya, Raperda Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Raperda Organisasi dan Tata Laksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Raperda tentang perubahan kelima Perda Nomor 12 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Laksana Inspektorat, Bappeda dan lembaga teknis daerah. ‘’Kita menyetujui Raperda itu karena memang sesuai kebutuhan dan pem baha-

sannya sudah sesuai dengan aturan,’’ kata HM Syaikhu Subhan (Hanura), Sekretaris Pansus II, Rabu (20/5) kemarin.

Sedangkan Raperda BPBD disetujui dengan harapan bisa meningkatkan upaya penanggulangan dan pencegahan bencana. ‘’Selama ini BPBD kita kelas B, dipimpin eselon III. Sehingga sulit koordinasi lintas sektor utamanya dengan instansi yang dipimpin eselon II. Nah, dengan Raperda ini, BPBD kita naik menjadi kelas A dan dipimpin eselon II/B,’’ jelasnya.

Untuk Raperda Cagar Budaya, pihaknya mengaku menyetujui setelah usulannya disetujui. ‘’Awalnya dalam Raperda tak ada klausul yang mengharuskan pemerintah daerah menyediakan alokasi dana

sebagai ganti rugi untuk membeli benda cagar budaya yang dimiliki masyarakat. Sekarang itu sudah dimasukkan,’’ jelasnya.

Hal yang sama disampaikan Buddi Mulyo (Gerindra), Ketua Pansus II. ’’Benda cagar budaya yang dimiliki masyarakat nanti dibeli pemerintah. Tapi melalui kajian tim ahli dulu. Untuk Raperda TDUP, kita menyetujui dengan harapanpengelolaan wisata lebih maksimal sehingga dapat mendongkrak pendapatan asli daerah,’’ tambahnya.

Kabag Hukum Pemkab Mojokerto, Nugraha Budi mengatakan, Raperda yang sudah disetujui DPRD selanjutnya bakal di konsultasikan ke Pemprov Jatim. ‘’Untuk diferifikasi apakan bertentangan dengan peraturan diatasnya atau tidak,’’ ujar Nugraha.Q kar

Cegah Narkoba Warga Desa Wadung Asih Desa Wadung Asih Kec Buduran, merupakan desa pertama di Kab Sidoarjo di tahun 2015 ini, yang mendapat penyuluhan Program Pemberantasan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sidoarjo.

Pihak BNNK Sidoarjo mengapresiasi pihak desa ini yang menyatakan siap untuk dijadikan tempat sosialisasi pencegahan penyalahgunaan obatobatan berbahaya ini. ‘’Pihak desa menyatakan siap untuk mendapat sosialisasi P4GN ini, karena mereka ingin mencegah agar tidak sampai ada warga desanya yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba,’’ terang Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Sidoarjo, Agus Suwandi, ditemui sebelum acara sosialisasi P4GN ini dimulai di Balai Desa Wadung Asih, Selasa ( 19/5) malam kemarin.

Menurut Agus, setelah mendapat penyuluhan tentang P4GN, di Desa Wadung Asih bisa dibentuk Satgas Narkoba. Satgas ini sebagai kepajangan tangan BNNK Sidoarjo dalam mengawasi bila sampai ada penyalahgunaan Narkoba di desa itu. ‘’BNNK Sidoarjo tidak bisa kerja sendirian, kita minta bantuan dan peran serta dari masyarakat untuk mengawasi lingkungannya sendiri,’’ kata mantan Kapolsek ini.

Disampaikan Agus, pihaknya siap memberikan penyuluhan soal P4GN ini pada semua

masyarakat di Kab Sidoarjo. Agar bisa meminimalisir penyalahgunaan Narkoba di kota delta ini.Maka itu masyarakat yang menginginkannya, bisa menghubungi Kantor BNNK Sidoarjo.

Kepala Desa Wadung Asih, Choirul, mengatakan pihaknya sangat senang dengan adanya penyuluhan tentang P4GN ini, karena akhir-akhir ini banyak mencuat kasus Narkoba. Ia ingin agar warga desanya tidak sampai terlibat.

Sehingga dalam kegiatan penyuluhan P4GN kemarin, ia meminta kehadiran para pengurus RW, RT, remaja Masjid (Remas) dan Karang Taruna. ‘’ Tahun kemarin, ada warga desa yang terlibat Narkoba, kita harap tidak sampai terulang lagi,’’ ujarnya.

Menurutnya, kondisi desa ini bisa jadi sangat rawan bisa saja terjadi kasus Narkoba, karena desa ini termasuk daerah urban yang banyak didatangi pendatang dari berbagai daerah.

Sampai-sampai menurutnya, prosentase kelahiran di desa itu, sampai kalah dengan jumlah prosentase kedatangan warga baru. ‘’ Jumlah warga di sini mencapai sekitar 600 ribuan, jumlah antara penduduk asli dan pendatang hampir sama,’’ kata Kades yang jabatannya akan Q ali* berakhir pada tahun 2017 nanti itu.Q

Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Sidoarjo, Agus Suwandi, saat memberikan penyuluhan P4GN pada warga Desa Wadung Asih, Buduran, kemarin

Plt Ditjen PAS Kemenkum HAM Ma’mun saat melakuan pemusnahan ribuan HP di Rutan Kelas I Surabaya, kemarin.

achmad suprayogi/bhirawa

Penggeledahan HP Lapas Sidoarjo Terbanyak Sidoarjo, Bhirawa Pemusnahan barang bukti (BB) berupa handphone hasil penggeledahan Satgas Kamtib Rutan wilayah Surabaya dan sekitarnya, mencapai 1.101 unit HP dari berbagai merk, ternyata Rutan Kelas II A Sidoarjo paling banyak, yakni mencapai 465 unit. Disusul Rutan Kelas I Surabaya sebanyak 108 unit.

Selain itu, jumlah terbanyak juga terjadi di Rutan Kelas I Madiun sebanyak 106 unit, Rutan Kelas I Pamekasan sebanyak 100 unit.

Sedangkan hasil penggeledahan yang dibawah 100 unit terdapat di Rutan Malang, Rutan Surabaya, Gresik, Probolinggo, Tulunggung, Ngawi, Jember, Bojonegoro, Mojokerto dan Sumenep.

Petugas juga menyita Charger, sim card, kartu memori,

pemanas, serta 29 senjata tajam.

Proses pemusnahannya, Rabu (20/5) kemarin di Lapas Kelas I Surabaya di Porong, Sidoarjo dilakukan Plt Ditjen PAS Kemenkum HAM Ma’mun bersama Deputi 1 BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris) (Mayjen Agus Surya), Direktur Kamtib Ditjen PAS (Bambang Sumardiono), Direktur Bina

Narapidana dan Pelayanan Tahanan Ditjen PAS (Imam Suyudi) serta Direktur Deradikalisasi BNPT (Prof Irfan Idris).

Menurut Ma’mun, kalau pemusnahan ini merupakan komitmen atau upaya untuk senantiasa memerangi Narkoba. Program ini terus digelorakan agar Rutan bersih dari halinar (HP, Pungli dan Narkoba). Karena program Getting to Zero Halinar atau upaya meniadakan Ponsel, Pungli dan Narkoba di Rutan telah dicanangkan Ditjen PAS beberapa waktu yang lalu.

Berdasarkan data yang terhimpun di Ditjen PAS, jumlah warga binaan yang terjerat kasus Narkoba hingga Bulan Mei 2015 ini se-

banyak 58.953 orang. ‘’Sedangkan untuk seluruh Indonesia sebanyak 170.617 orang terdapat di 477 Rutan,’’ jelas Ma’mun.

Ma’mun menegaskan, kalau jumlah itu sengat besar bila dibandingkan dengan jumlah petugas yang hanya sebanyak 14.654 orang. Tetapi kami terus berupaya agar Rutan bersih dari Halinar. Hingga Mei 2015 sudah 115 orang petugas yang hukuman disiplin, 32 petugas diantaranya dihukum berat, dan 18 lainnya terkait dengan Narkoba. ‘’Kami akan melakukan proses sanksi mereka, yakni diberhentikan dengan tidak hormat.

Kami sangat serius untuk masalah ini,’’ tegas Ma’mun.Q ach

Wali Kota Mojokerto Terima Dua Penghargaan Nasional Wali Kota Mojokerto, H Mas’ud Yunus secara beruntun menerima penghargaan tingkat Nasional. Yang pertama pekan lalu wali kota mendapatkan penghargaan bidang penyelenggaraan pemerintah terbaik dari Presiden Joko Widodo. Berikutnya pada Selasa (19/5) , wali kota kembali mendapatkan penghargaan nasional, menerima penghargaan dari Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin.

Penghargaan diberikan saat Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Hotel Bidakara Jakarta.

Wali Kota Mas’ud Yunus memperoleh penghargaan dari BAZNAS RI atas perhatian dan dukungan selaku pejabat pemerintah dalam pengembangan BAZNAS Kota Mojokerto. Penghargaan juga diberikan kepada empat pemimpin Provinsi dan 17 kepala Kabupaten/ Kota se-Indonesia.

Rakornas BAZNAS RI diselenggarakan selama tiga hari mulai selasa (19/5) hingga Kamis (21/5). Tujuannya yaitu melaporkan dan mengevaluasi seluruh program kinerja BAZNAS yang telah dilaksanakan. Rakernas

tahun 2015 ini bertema Memajukan Peran Zakat dalam Pembangunan Daerah. ‘’Dengan diberikannya penghargaan itu, semoga dapat memacu kinerja Baznas Kota Mojokerto lebih baik lagi. Dan pada akhirnya masyarakat Kota Mojokerto dapat semakin sejahtera, barokah dan peduli sesama,’’ kata Mas’ud Yunus yang juga Ketua BAZNAS Kota Mojokerto.

Dalam kesempatan ini, Wali Kota Mas’ud Yunus juga menjadi pembicara nasional di depan 200 peserta dari perwakilan BAZNAS seluruh Indonesia. Mas’ud Yunus menerangkan tentang pengembangan BAZNAS Kota Mojokerto dalam meningkatkan kesejah-

teraan dan kepedulian masyarakat Kota Mojokerto. Selanjutnya, Mas’ud Yunus mengisi sesi diskusi nasional bersama Gubernur Provinsi Sumatera Barat Irwan Prayitno dan Bupati Berau Makmur HAPK. Diskusi interaktif selama 70 menit bersama kepala daerah itu mendiskusikan tentang inovasi pengembangan BAZNAS, untuk berbagi pengalaman keberha-

silan BAZNAS di daerah dengan dukungan dan peran pembinaan pemerintah daerah.

Wali Kota Mas’ud Yunus saat menjadi pembicara menuturkan, kalau BAZNAS harus mempunyai inovasi untuk menghimpun dan mengelola zakat. Salah satu inovasi BAZNAS Kota Mojokerto dalam bidang kesejahteraan yang telah dirasakan manfaatnya dan membanggakan adalah ada

karyadi/bhirawa

Wali Kota H Mas’ud Yunus menjadi salah satu nara sumber soal BAZ di Hotel Bidakara Jakarta.

karyadi/bhirawa

Wali Kota Mojokerto H Mas’ud Yunus (kiri) menerima penghargaan dari Menteri Agama RI.

nya Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR). ‘’Sebagian besar masyarakat Kota Mojokerto bergerak dalam bidang industri dan UMKM, dan kita terus berusaha untuk memberikan program-program peningkatan ekonomi, salah satu yang menjadi unggulan yaitu program PUSYAR. Dimana mas-

yarakat dapat mengakses permodalan tanpa bunga, tanpa biaya administrasi dan tanpa biaya asuransi,’’ kata wali kota.

Sehingga dengan persyaratan pinjaman yang mudah itu dapat menarik masyarakat untuk mengembangkan usahanya dan masyarakat Kota Mojokerto dapat semakin sejahtera.Q kar.adv

JAWA TIMUR

6

Kamis Kliwon 21 MEI 2015

Aksi Teatrikal Warnai Peringatan Harkitnas Di Sumenep, Mahasiswa Aksi Jalan Merangkak Kota Kediri, Bhirawa Sama seperti daerah lain, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Kediri Raya yang berjumlah puluhan orang juga menggelar aksi solidaritas dalam memeperingati hari kebangkitan nasional, Rabu (20/5) kemarin.

Yang menarik dalam unjuk rasa puluhan mahasiswa ini diwarnai aksi treatikal yang menunjukkan betapa menderitanya rakyat kecil akibat kebijakan pemerintah yang sama sekali tidak pro rakyat.

Dalam aksi treatikalnya, Seorang petani dibelenggu oleh para pemegang kebijakan yang membuat dirinya harus hidup menderita, aksi itu digambarkan dengan mahasiswa yang diikat leher, kaki dan tangannya oleh Mafia BBM, Penjual Aset Negara.

Sementara disisi mahasiswa yang berperan sebagai seoarang polisi menendang-nendang rakyat yang dibelenggu dan kelaparan akibat kebijakan pemerintah yang meanikan BBM dan Menjual Aset dengan seenaknya. "Aksi ini treatikal ini menunjukkan betapa sengsaranya rakyat saat ini, kami meminta pada Presiden Jokowi agar menstabilkan harga BBM, dan menasionalisasi aset Negara," kata Resti Koordinator aksi.

Sementara dalam aksinya puluhan juga mengimpun dana untuk menasiolaisasi kan aset negara kepada para pengguna jalan yang melintas di depan Gedung DPRD Kota Kediri yang menjadi titik aksi puluhan mahasiswa ini.

Dalam aksi itu, para mahasiswa juga sempat bersitegang dengan aparat kepolisian, yang menjadi pagar betis kantor DPRD, sebab

puluhan mahasiswa memaksa masuk ke Kantor DPRD. Namun ketegangan dapat diredam setelah. Polisi mengizinkan Perwakilan dari pengunjuk rasa masuk ke kantor dewan. Dalam Aksi yang digelar pada Harkitnas ini, Poresta Kediri menyiapkan 393 Personel dari anggota Polresta dan Brimob, Personel ini ditempatkan di empat titik, yakni DPRD Kota, Pemkot, Alun-alun dan Gedung GNI Kota Kediri.

Jalan Merangkak Sementara itu, memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang jatuh pada tanggal 20 Mei, belasan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Revolusioner (Gempar) Sumenep melakukan aksi unjuk rasa dengan telanjang dada dan jalan merangkak dari depan Mesjid Agung menuju geung DPRD setempat.

Selain berorasi, mereka juga membawa sejumlah poster kecaman terhadap pemerintah, salah satunya ‘Selesaikan persoalan hukum di Indonesia’, ‘Kembali ke Pancasilan dan UUD 45’,

KILAS JATIM

Dana PSKS Menguap, Kades Dipolisikan Nganjuk, Bhirawa Dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) terus menuai polemik di kalangan masyarakat bawah. Masyarakat Desa Duren Kecamatan Sawahan nekat melaporkan Jarwan yang tidak lain adalah kepala desa setempat ke Polres Nganjuk, gara-gara dituduh menggelapkan uang potongan dana PSKS. Lima warga Desa Duren bersama Paniran perangkat desa Duren Rabu (20/5) sekitar pukul 10.00 mendatangi Mapolres Nganjuk. Mereka mendatangi sentra pelayanan kepolisian dan melaporkan tentang adanya dugaan penggelapan dana PSKS. Paniran mengaku laporan warga dipicu oleh pemotongan dana PSKS terhadap 651 warga Desa Duren. Warga yang menerima kucuran dana PSKS masing-masing mendapat pencairan dana sebesar Rp 600 ribu. Dari tersebut warga tidak menerima penuh, melainkan hanya menerima Rp 400 ribu. “Jadi begitu menerima pencairan dana PSKS langsung dipotong oleh RT masing-masing warga Rp 200 ribu di belakang balai desa,” kata Paniran, di Mapolres kemarin siang.Q ris

‘Bebaskan Bangsa ini dari Koruptor’, ‘Selamatkan Perekonomian Bangsa Indonesia’ dan ‘Kembalikan Kedaulatan Rakyat’.

Korlap aksi, Hazmi menyatakan, momentum harkitnas ini harus menjadi awal kebangkitan bangsa ini dari keterpurukan. Sebab, selama ini kondisi bangsa Indonesia sangat memprihatinkan terutama dalam penegakan hukum.

"Dalam momentum hari kebangkitan nasional ini, jadikan awal untuk memperbaiki kondisi bangsa ini terutama dalam penegakan hukum, sebab selama ini hukum di Indonesia hanya tajam kebawah, tapi tumpul keatas," kata Hazmi, Rabu (20/5).

Hazmi memaparkan, kondisi hukum di Indonesia tidak memberikan rasa aman kepada masyarakat, bahkan hanya menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat kecil. Penegakan hukum di Indonesia hanya berpihak pada penguasa dan menindas pada rakyat kecil. "Seharusnya semua rakyat, baik pejabat maupun rakyat umum sama di hadapan hukum," ujarnya.

Ia menilai, Indonesia berada dalam kondisi yang sangat buruk terutama dalam pendidikan sehingga tidak bisa menciptakan peningkatan sumber daya manusia.

Sebab, dengan SDM yang bagus, bangsa Indonesia bisa bersaing dengan negara lain. "Pendidikan di Indonesia tidak menciptakan SDM yang bisa bersaing didunia global.

Sehingga perkembangan bangsa Indonesia akan bergerak lambat," terangnya.Q van,sul

irvan/bhirawa

Aksi treatikal di Kediri dan aksi jalan merangkak di Sumenep.

Beli Mesin Bantuan Poktan KHR Asad Diusulkan sebagai Pahlawan Nasional Warga Ditangkap Aparat Situbondo, Bhirawa Setelah melakukan beberapa proses tahapan yang panjang, akhirnya Pemkab Situbondo, sampai kepada bagian akhir dalam usulan KHR Asad Samsul Arifin, sebagai pahlawan nasional, pagi kemarin (20/5).

Sebelumnya, tim perumus dan tim pengusul bersama Pemkab Situbondo, sukses melakukan usulan ke tingkat Pemprov Jatim dan pemerintah pusat.

Kini, melalui Badan Kesatuaan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Situbondo dan Dinas Sosial Kabupaten Situbondo sukses menggelar Sara-

sehan Nasional, di pendopo Kabupaten, kemarin.

Dalam sarasehan nasional kemarin dibuka secara resmi oleh Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto, dengan didampingi kalangan Forpimda. Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) dan organisasi keagamaan bersama FKUB (Forum Komunikasi Ummat Beragama) Kabupaten Situbondo juga ikut hadir.

Kabakesbangpol Kabupaten Situbondo Edi Susilo dan Kadis Sosial Kabupaten Situbondo, Basuki beserta unsur PNS diberbagai SKPD dilingkungan

Komisi C Geram Banyak Jalan Berlubang Probolinggo, Bhirawa Musim penghujan tahun 2014-2015 ini betul-betul menyisakan manyak masalah khususnya mengenai kondisi jalan di kota Probolinggo menjadikan jalanan banyak yang berlubang disana-sini akibatnya banyak pengendara motor mengalami kecelakaan. Dengan APBD Kota Probolinggo pada tahun ini sebesar hampir Rp I Triliun, namun tidak menjadikan hal tersebut penyelesai masalah jalan tersebut di mana jalan lingkungan maupun jalan protokol berlubang. Sehingga Komisi C DPRD setempat melakukan Sidak.

Beberapa titik yang mengalami kerusakan di antaranya, sepanjang JLU menuju Pelabuhan, jalan Panjaitan depan Rumah Dinas Wali Kota, jalan Sukarno Hatta menuju Surabaya, jalan Lumajang arah Ke Besuki dan arah Ke Lumajang, Jalan arah utara RS Moh,Saleh ,jalan Brantas,jalan arah kebarat alon-alon, perempatan Randupangger kearah Timur hingga batas kota dan beberapa ruas jalan lainnya.Q wap

sawawi/bhirawa

Prof Aminuddin Kasdi dari Unesa Surabaya dan Ketua DPRD Situbondo Bashori Shanhaji serta Muhyiddin Khatib. Ketiganya tampil sebagai pembicara dalam sarasehan nasional pengusulan KHR Asad Samsul Arifin sebagai Pahlawan nasional.

Pemkab Situbondo juga ikut ambil bagian dalam sarasehan nasional denga tema ‘Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional KHR Asad Samsul Arifin’.

Kepala Bidang (Kabid) Integritas Bangsa pada Bakesbangpol Pemprov Jatim, Cahyo Widodo, mengatakan, pihaknya sangat mendukung kegiatan sarasehan nasional yang didalamnya mengupas soal pengusulan KHR Asad sebagai Pahlawan Nasional.

Cahyo juga berharap, agar peserta sarasehan dapat mengambil hikmah dari tiga narasumber yang didatangkan panitia sarasehan. “Ini merupakan acara yang luar biasa. Maka itulah, kita semua harus memberikan dukungan penuh,” ujar Cahyo, dalam sambutan singkatnya, kemarin.

Sementara itu, pembedah seminar Prof Aminuddin Kasdi, Guru Besar Masyarakat sejarah Unesa Surabaya banyak mengupas silsilah dan perjalanan pengabdian KHR Asad Samsul Arifin. Prof Aminuddin juga banyak mengupas dukungan kiprah dari kolega KHR Asad, seperti KH Ahmad Siddik dll.

Disisi lain, Ketua DPRD Situbondo, HA. Bashori Sanhaji konsisten mengupas soal pemahaman dan penanaman nilainilai kepahlawanan para tokoh bangsa untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa sebagai wujud peningkatan wawasan kebangsaan.Q awi

Pemkab Terapkan Kenaikan Pangkat PNS 4 Tahunan Kabupaten Blitar, Bhirawa Adanya kebijakan baru Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terkait wacana penerapan sistem kenaikan pangkat secara otomatis setiap 4 tahunan, Pemerintah Kabupaten Blitar menanggapi positif dan siap untuk menerapkannya.

Hal ini seperti diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (KBD) Kabupaten Blitar, Ahmad Lazim, dimana sampai saat ini pihaknya masih menunggu instruksi dari BKN terkait wacana penerapan sistem kenaikan pangkat secara otomatis setiap 4 tahun tesebut.

“Jika aturan tersebut turun kepada kami, yang jelas kami

siap untuk melaksanakan dan menerapkannya kepada semua PND dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar,” kata Ahmad Lazim.

Lanjut Ahmad Lazim, secara umum adanya kebijakan baru ini menurutnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) Indonesia telah melakukan reformasi kebijakan dengan mengubah mekanisme pelayanan proses kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan menerapkan sistem kenaikan pangkat secara otomatis setiap empat tahun tanpa harus melalui mekanisme pengusulan seperti yang diterapkan selama ini.

“Berdasarkan dengan aturan

ini, nantinya PNS tidak lagi mengajukan kenaikan pangkat seperti sebelumnya, karena secara otomatis setiap empat tahun sekali pangkatnya langsung naik. Namun kami masing menunggu regulasi resmi dari Pusat,” jelasnya.

Di sisi lain, pihaknya juga akan melakukan komunikasi dengan BKN Pusat, apakah penerapan kenaikan pangkat ini berlaku untuk semua PNS atau bagaimana. Pasalnya disetiap daerah ada PNS yang bermasalah dan diberikan sanksi penurunan pangkat atau penghentian kenaikan pangkat karena kasus yang sedang dijalaninya.Q htn

Sampang, Bhirawa Diduga menggelapkan bantuan alat mesin pertanian (Alsintan), milik Kelompok Tani (Poktan), Desa Rabasan, Kecamatan Camplong, Sampang, Busari (50) ditangkap aparat Kodim 0828 Sampang, Rabu (20/5).

Selanjutnya Busari bersama mesin pompanya diserahkan ke Polres Sampang untuk proses penyidikan lebih lanjut, hingga saat ini tersangkan dan barang bukti berada di Polres Sampang.

Busiri, Warga Dusun Loloran, Desa Dharma, Kecamatan Camplong, Sampang itu, ditangkap saat istirahat di rumahnya. Sementara mesin pompa air yang dibeli seharga Rp 5 juta dari oknum poktan Desa Rabesan Kecamatan Camplong, Sampang.

Dandim 0828 Sampang Letkol Susanto mengatakan penangkapan ini berdasarkan laporan masyarakat, karena terdapat poktan tidak mendapatkan bantuan alsintan. Setelah dilakukan penyelidikan, pihaknya menemukan bantuan itu diterima salah satu Poktan Desa Rabasan, tapi diperjualbelikan kepada masyarakat lain, di Desa Dharma.

Menurut Susanto, tindakan dirinya menangkap itu, bukan ingin memproses penyidikan seperti yang dilakukan aparat kepolisian.

Tetapi semata-mata sesuai nawa cita Presiden Joko Widodo, menyangkut ketahanan pangan.

Dikatakan, jika ditemukan penyelewengan, maka institusi korpnya harus ikut bertanggung jawab. Sebab bagian dari angkatan darat yang sudah kerja sama dengan Dinas Pertanian. Jika ditemukan bantuan pemerintah mulai dari bibit pupuk handtractor dan lainnya berkaitan pertanian yang tidak sesuai, pihaknya akan bertindak.

Sementara Suyono kepala bidang teknik dinas pertanian Sampang, saat dikonfirmasi terkait penangkapan jual-beli pompa air bantuan di kantornya sedang rapat di luar, bahkan saat dihubungi melalui telepon pribadinya, ia mengatakan sedang ada rapat di luar kantor Dinas Pertanian.

Berdasarkan yang data, bantuan pada Poktan di Kabupaten Sampang beberapa bulan lalu 2015, Kemenpan RI memberikan bantuan sebanyak 34 handtraktor, 7 pompa air yang diserahkan secara simbolis ke kelompok tani, oleh Bupati Sampang. A.Fannan Hasib beserta Dandim 0828 Sampang Letkol Kaf Susanto, S.IP di halaman Kantor Dinas Pertanian.Q lis

nurkholis/bhirawa

Penangkapan tersangka pembeli pompa air bantuan Poktan.

Amankan Pilkades, Polres Gelar Simulasi Atasi Aksi Demonstrasi Untuk mendukung Pemkab Bondowoso mensukseskan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak pada 171 Desa se Bondowoso, jajaran Polres Bondowoso tidak mau kecolongan. Rabu (20/5) kemarin bertempat di Halaman Polres Bondowoso mereka menggelar simulasi pengaman.

samsul tahar/bhirawa

Untuk mendukung Pemkab Bondowoso mensukseskan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak pada 171 Desa se Bondowoso, jajaran Polres Bondowoso tidak mau kecolongan. Rabu (20/5) kemarin bertempat di halaman Polres Bondowoso mereka menggelar simulasi pengamanan.

Hal ini dilakukan, untuk mengantisipasi adanya kericuhan saat Pilkades, Polres Bondowoso melakukan simulasi mengatasi adanya aksi demonstrasi mulai dari simulasi pencoblosan hingga adanya aksi demonstrasi warga yang protes atas hasil Pilkades yang memang rentan terjadi konflik horisontal.

Menurut Kapolres Bondowoso AKBP Djadjuli, simulasi dilakukan mulai tahap awal meng-

atasi demonstran, yang kemudian melibatkan Brimob, hingga melibatkan pasukan anti anarkis sebagai tindakan cepat yang didalamnya juga disiapkan water canon untuk menghalau massa.

“Sebagai bentuk tanggung jawab tentu hal ini harus kita lakukan agar Pilkades Bondowoso betulbetul berjalan tertib,” katanya.

Simulasi ini menurut Kapolres, dilakukan melalui tindakan terukur sesuai dengan prosedur

dan peraturan dijajaran Polri .

Dalam simulasi tersebut, petugas kepolisian melakukan pengamanan terhadap sejumlah warga yang melakukan demonstrasi, karena menganggap ada kecurangan dalam Pilkades.

Petugas kepolisian melakukan pengaman mulai dari pengamanan yang dilakukan Dalmas, sampai tindakan yang mendatangkan tim anti anarkis dari Brimob. “Kita juga tidak akan segan untuk bertindak tegas jika tahapan sudah kita lakukan dengan benar dan massa tidak mau diatur,” katanya.

Sebagaimana diketahui di Bondowoso pada bulan Juni mendatang akan menyelenggarakan Pilkades serentak di 171 desa.

Personil Polres yang diterjunkan untuk mengamankan Pilkades serentak sebanyak seribu 650 orang, yang juga dibantu anggota dari Polda. Polres juga membentuk 3 rayon yang disebar ke tiga wilayah, untuk memberikan bantuan kepada desa yang terjadi kericuhan saat Pilkades. Tiga rayon tersebut ada di kecamatan Prajekan, Wringin dan Tamanan.

Djajuli menambahkan, ada17 titik yang dianggap rawan terjadi kericuhan, yaitu di desa yang bakal calonnya gugur saat verifikasi penetapan calon kades. “seluruh titik rawan itu sudah kita antisipasi dan kami yakin dapat melaksanakan tugas dengan baik,” imbuhnya.Q har

JAWA TIMUR

Kamis Kliwon 21 MEI 2015

KILAS JATIM

Optimistis, Target Produksi Padi Tercapai Bojonegoro, Bhirawa Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, optimistis produksi tanaman padi yang ditetapkan sebesar 909.628 ton gabah kering giling (GKG) tercapai, dengan memperhitungkan produksi yang sudah terealisasi mencapai 462.961 ton GKG, per April.

"Kami optimistis target produksi padi yang ditetapkan tahun ini sebesar 909.628 ton GKG bisa tercapai, sebab produksi tanaman padi terpanen sudah mencapai 462.961 ton GKG, per April," ungkap Kepala Dinas Pertanian Bojonegoro Akhmad Djupari, di Bojonegoro, Rabu (20/5).

Ia merinci produksi tanaman padi 462.961 ton GKG itu, dari areal tanaman padi terpanen seluas 71.855 hektare, baik tanaman padi di sawah irigasi teknis maupun sawah tadah hujan, sejak Januari sampai April. Menurut dia, hujan yang masih turun di daerahnya, menguntungkan petani, sehingga pada musim tanam (MT) II kembali menanam padi, yang biasanya menanam tembakau atau palawija. "Banyak petani yang kembali menanam padi, karena masih turun hujan," tandasnya.

Ia menyebutkan pencapaian target produksi tanaman padi yang merupakan tanaman padi tertanam April-Mei, dengan luas 70.487 hektare. "Sesuai perhitungan kami produksi rata-rata tanaman padi pada musim hujan tahun ini cukup besar bisa mencapai 64,43 kuintal GKG," jelasnya.Q bas

Situbondo Masuk Tujuh Terbaik Swasembada Pangan se-Indonesia Situbondo, Bhirawa Lagi Kabupaten Situbondo berhasil menorehkan penghargaan tinta emas di level nasional, baru-baru ini. Kali ini giliran penghargaan dibidang swasembada pangan berhasil direngkuh Situbondo dan masuk katagori 7 besar se-Indonesia. Penghargaan bergengsi diserahkan langsung Menteri Pertanian dan Kasad kepada Kepala Dinas pertanian kabupaten Situbondo Agus Fauzi bersama Dandim 0823 Situbondo, Letkol Sugeng Riadi, di Balai Kartini, Jakarta.

Menurut Dandim Sugeng Riadi, penghargaan tersebut berhasil diraih setelah Kabupaten Situbondo berhasil meningkatkan luas tanam dari 36 ribu hektar menjadi 40 ribu hektar lebih. Yang membanggakan, urai Dandim, capaian itu didapat hanya dalam rentang waktu 6 bulan (Oktober 2014Maret 2015). “Ini (prestasi) menjadi penilaian tersendiri sehingga Situbondo berhasil masuk 7 besar se Indonesia,” aku Dandim Sugeng Riadi.

Menurut Dandim Sugeng, dengan pencapaian tersebut Kabupaten Situbondo berhak

mendapatkan bantuan anggaran sebesar 22 miliar dalam APBNP tahun 2015 ini. Dandim sejak awal tidak menyangka akan mendapatkan penghargaan membanggakan dari Kementerian Pertanian dan KASAD. Pasalnya, ungkap dia, berbagai langkah terobosan yang dilakukan bersama Dinas Pertanian murni untuk peningkatan swasembada pangan. “Kedepan kami bersama Disperta akan terus mengoptimalkan keberadaan petani, Babinsa, penyuluh pertanian dan elemen lain, sehingga prestasi ini terus meningkat,” pa-

par Dandim kepada sejumlah wartawan kemarin (19/5).

Masih kata Dandim, bantuan anggaran dari pemerintah pusat sebesar 22 miliar, sedianya akan dipergunakan untuk perbaikan saluran jaringan irigiasi tersier, pengembangan lahan pertanian serta air irigasi dangkal. “Nanti dana sebesar itu akan diproyeksikan untuk 46 titik rehab irigasi yang tersebar di Kabupaten Situbondo. Agar hasil rehabnya benar-benar baik, silahkan teman teman ikut memantau dilapangan,” pinta Dandim Sugeng.

Capaian prestasi ini, lanjut pria dengan dua melati dipundaknya itu, cukup melegakan Kabupaten Situbondo dalam kiprah peningkatan swasembada pangan nasional. Sebab, selain masuk 7 besar, Situbondo juga mampu mengalahkan 500 Kabupaten/Kota se-Indonesia. “Kami bersama Disperta Situbondo mendapatkan pin emas dan piagam pe-

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha Vega R, th. 2008, Hitam, AG4014SY, a/n. Sumardi, Jl. MT Haryono 4 No. 34, RT/ RW: 003/003, Kel. Bago-T.Agung No. 958/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2005, Merah, AG2038SE, a/ n. Siti Djuwariyah, Ds. Balesono RT/RW: 001/003, NgunutT.Agung No. 959/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda Beat, th. 2013, Merah, AG4547RAB, a/n. Sukatin, Dsn. Tumpak Joho RT/RW: 002/002, Ds. Winong, Kalidawir-T.Agung No. 960/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2012, Putih, AG4149OI, a/n. Tri Anggorowati, Krajan RT 01/01, Tenggong, RejotanganT.Agung No. 961/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki, th. 2013, Abu-abu Mtlk, AG1362RY, a/n. Asmu’i, Ds. Pucung lor RT 01/03, Ngantru-T.Agung No. 962/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 5674 EY, a/n Kadarusman, Kel. Patokan, rw 03/02, Kec. Kota Situbondo.

No. 963/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 4319 ER, a/n Johan Supriyadi, Ds. Widoropayung, rw 01/02, Kec. Besuki, Situbondo.

No. 964/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 4526 EY, a/n Asmat, Ds. Battal, rw 03/03, Kec. Panji, Situbondo.

No. 965/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6357 EZ, a/n Rahmat Basuki, Kel. Dawuhan, rw 03/03, Kec. Kota Situbondo.

No. 966/IMB/BI-II/2015

sawawi/bhirawa

Dandim 0823 Situbondo Letkol Sugeng Riadi saat menerima penghargaan pin emas dari Menteri Pertanian RI di balai Kartini Jakarta baru-baru ini. acara Upsus tanam OktoberMaret, baru baru ini,” pungkasnya.Q awi

nghargaan yang diserahkan langsung Menteri Pertanian dan KASAD. Itu diterima pada

Tim KPK Datangi Bondowoso

Mantan Pegawai Meninggal, Bupati Beri Penghormatan Jombang, Bhirawa Mendengar mantan Karyawan/PNS di Lingkup Pemerintah Daerah (Pemkab) Jombang, Sunhadji (65) meninggal dunia, rombongan bupati yang kala itu melakukan sidak peningkatan jalan di beberpa wilayah kabupaten Jombang berbalik arah menuju rumah duka di Perumahan Candi Indah, Desa Candimulyo Kecamatan Jombang.

“Atas nama Pemkab dan seluruh masyarakat Jombang, saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam dalamnya, semoga arwah almarhum diterima di sisi Allah SWT,” tutur Bupati Nyono Suharli saat memberangkatkan jenazah.

Tetangga, Pejabat di era Almarhum dan kolega almarhum semasa berdinas juga tampak ikut takziah di rumah duka. Tidak ketinggalan Hj.Mundjidah Wahab Wakil Bupati Jombang juga turut hadir untuk memberikan ucapan belasungkawa kepada keluarga.

Sebagai penghormatan terakhir, Bupati Nyono Suharli bertahan di rumah duka sampai jenasah diberangkat menuju makam keluarga di Tempat Pemakaman Pulo Samporno. Sebelumnya bersama dengan warga setempat Bupati Nyono Suharli juga ikut menyalatkan jenasah di Masjid Ar-Rohman Perumahan Candi Indah. Bahkan usai di sholatkan bupati juga ikut memikul keranda jenasah untuk di bawa ke mobil yang membawa jenasah ke peristirahatan terakhir.Q rur

7

Bupati Bondowoso Tetapkan 68 Pejabat Wajib Lapor Harta Kekayaan

ramadlan/bhirawa

Petani Sidokaton kecamatan Kudu Jombang nekat menanami saluran irigasi pertanian dengan pohon pisang. karena dua tahun tidak teraliri air.

Dua Tahun Kesulitan Air, Petani Tanami Pisang Saluran Irigasi Jombang, Bhirawa Protes kesulitan air, puluhan petani Desa Sidokaton, Kecamatan Kudu, Jombang, Rabu (20/5) nekat menanami saluran irigasi dengan tanaman pohon pisang. Hal ini dilakukan pasalnya sudah hampir dua tahun saluran irigasi untuk sawah mereka tidak pernah dialiri air.

"Saluran irigasi ini sudah hampir dua tahun ini tidak berfungsi, akibatnya petani mengalami kesulitan air. Padahal saluran irigasiyang melintas di desa sini merupakan tumpuhan untuk pengairan sawah warga Sidokaton ini,” ujar Nari (37), salah satu petani menceritakan.

Karena para petani, lanjutnya melakukan aksi tanam pohon pisang di saluran irigasi sebbagai bentuk protes agar diperhatikan pemerintah. ”Kalau tidak seperti ini kita tidak dapat perhatian. Karena dengan tidak ada air dari irigasi biaya pertanian membengkak,” imbuhnya.

Aksi tanam pohon pisang disepanjang jaringan irigasi sepanjang hampir 900 meter itu dilakukan puluhan warga selepas pulang dari sawah. Mereka berkumpul di ujung jalan desa dan selanjutnya, menebang pohon pisang yang ada di kebun warga. Nah, pohon pisang itulah yang kemudian ditanam di sepanjang aliran sungai. Warga tidak mengalami kesulitan dalam melakukan aksi tanam.

Karena sungai tersebut memang kering

kerontang.

Bukan hanya itu. Pada batang pohon pisang tersebut juga ditempeli beraneka poster yang berisi tuntutan. Semisal, 'butuh air, wani piro?'.

Sungai yang ditanami pisang kurang lebih sekitar 700 meter. Usai melakukan protes, puluhan petani tersebut beramai-ramai mendatangi balai desa untuk menyampaikan tuntutan. Keluhan petani tersebut ditampung oleh camat setempat, Sholahudin.

Nari menjelaskan, air dan petani adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ironisnya, setiap musim tanam, para petani selalu kelimpungan karena sungai yang melintasi desa tidak pernah ada airnya. Petani sudah mengadukan persoalan tersebut ke pihak terkait. Hanya saja, keluhan itu hanya bertepuk sebelah tangan. "Air tetap tidak mengalir. Padahal di desa kami terdapat lahan pertanian seluas 14 hektar," katanya.

Atas kondisi itu, warga memutar otak. Petani akhirnya menggunakan mesin pompa air atau diesel untuk pengairan sawah. Akan tetapi, upaya tersebut memunculkan masalah baru.

Karena sumur warga mulai mengering. Secara otomatis terjadi benturan antara petanu dengan warga lainnya. Selain itu, biaya operasional tersebut juga cukup mahal.

Rinciannya, biaya sewa pompa air sebesar Rp 15 ribu per jam.Q rur

Bondowoso, Bhirawa Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu (20/ 5) kemarin mendatangi Pemkab Bondowoso untuk meminta Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kedatangan tim KPK yang terdiri dari 5 orang terdiri dari Sofyan, Andika, Adam, Adi dan Riawan untuk meminta kepada para penyelenggara Negara di Bondowoso melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki.

Untuk melaporkan harta kekayaan penyelenggara Negara tersebut, Bupati Amin Said Husni sesuai aturan yang ada yaitu UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yaitu penyelenggara Negara wajib LHKPN serta Juga diatur di UU 28 tentang rinciannya serta instruksi Presiden Jokowi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PANRB), maka ditetapkan ada sedikitnya 68 pejabat Negara di Bondowoso yang wajib melaporkan harta kekayaannya. 68 pejabat Negara tersebut terdiri dari Bupati, wakil Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda), para Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), Camat serta anggota Legislatif yang juga termasuk penyelenggara Negara.

Salah satu tim dari KPK yaitu Sofyan saat ditemui Bhirawa disela pelaporan yang dipusatkan di Sabha Bina Pemkab Bondowoso mengungkapkan jika pelaporan tersebut wajib hukumnya bagi para penyelenggara Negara sesuai dengan SK Bupati yang berjumlah 68 orang karena dianggap rentan terjadinya tindak pidana korupsi sesuai dengan UU KPK. “Para penyelenggara Negara ini dianggap rentan terjadi tindak pidana korupsi, sehingga wajib melaporkan harta kekayaan yang dimiliki,” katanya.

Pihaknya menegaskan, jika para pejabat tersebut tidak menyerahkan laporan, maka akan ada sangsi sehingga KPK mendorong pem-

kab untuk melaporkan secara transparan harta yang dimiliki seluruh pejabat yang ada secara rinci. “Jika para penyelenggara Negara ini tidak melaporkan harta yang dimiliki maka tentu aka nada sanksi yang diberikan pada mereka dengan tahapan yang sudah ditetapkan,” kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, Sofyan juga menghimbau agar pejabat tersebut melaporkan harta yang dimiliki apa adanya sesuai dengan kepemilikan beserta sumbernya, baik itu warisan, hibah atau semacamnya, karena jika laporan yang diberikan palsu akan dilakukan validasi ke lapangan.

Sementara itu Slamet Yantoko kepala Satpol PP yang juga merupakan pejabat yang wajib melaporkan harta kekayaannya kepada Bhirawa mengungkapkan jika dirinya sudah melaporkan seluruh harta yang dimiliki, naik yang bersumber dari warisan, hadiah serta lainnya.

Namun dirinya juga tidak menampik jika dalam pelaporan hari ini yang hanya dilakukan dalam waktu singkat yaitu sehari tidak dapat melaporkan secara detail, karena yang diminta hanya data awal yang tentunya akan dilakukan perbaikan dengan melampirkan seluruh dokumen baik berupa surat-surat atau sertifikat sebagai bukti kepemilikan. “Saya tidak mau ambil resiko mas, saya akan melaporkan semuanya karena jika kemudian hari ada lonjakan kenaikan harta tentu akan menimbulkan kecurigaan dan akan berurusan dengan hokum,” katanya.

Senada dengan Slamet, Drs H Agus Salam kepala Dinsnaker juga berjanji akan melaporkan seluruh harta yang dimiliki, apalagi menurutnya sebagai pegawai tingkat Kabupaten tidak banyak harta yang dimiliki. “Harta saya tidak banyak kok mas, maka saya akan melaporkan semuanya secara transparan,” katanya.Q har

Harga Gula dan Minuman Ringan Terus Naik Puasa Ramadan kurang sebulan lagi, namun gula pasir dan jenis gula tradisional lainnya, terus mengalami kenaikan dalam sebulan terakhir ini. Pantauan di Pasar Besar Kota Pasuruan, kenaikan harga gula pasir itu terjadi mulai dari tingkat pengecer dan toko-toko hingga grosir dan tingkat agen yang lebih besar. Di tingkat pengecer, harga 3 hari lalu sebesar Rp 10.500 per/kg naik menjadi Rp 11.000 per/kg.

hilmi husain/bhirawa

Pedagang sembako di pasar tradisional Pasar Besar, Kota Pasuruan mengakui harga gula pasir dan jenis gula tradisional lainnya, terus mengalami kenaikan sebulan terakhir ini, Rabu (20/5).

Sementara, harga gula tebu eceran dari Rp 9.000 per/kg naik menjadi Rp11 ribu per/kg. Sedangkan gula batok di tingkat eceran, sebelumnya Rp 12.000 per/kg, kini mencapai Rp 12.500 per/kg.

“Memang mengalami kenaikan pada tiga pekan terakhir ini. Yang naik hanya gula pasir, gula tradisional dan gula tebu eceran serta gula batok eceran.

Untuk kebutuhan pokok masih relatif normal,” kata Miskan salah satu pedagang di pasar besar Kota Pasuruan, Rabu (20/ 5). Diakuinya, kenaikannya itu bertahap. Awalnya dari Rp 8.500 per/kg setiap minggunya atau naik sekitar Rp300-500 per/kg.

Saat ini harga eceran sudah mencapai Rp11.000 per/kg.

Hal yang sama juga diungkap-

kan produsen minuman ringan khas Pasuruan, Jamu Kebonagung, Zulaikha. Menurutnya, harga gula di tingkat agen 3 hari lalu mencapai Rp10.000 per/kgnya. “Setiap karung kemasan 50 kilogram harganya mencapai Rp505.000. Dan perkilonya sudah tembus Rp10.000 atau sekitar Rp10.100. Makanya, karena harga gula terus naik, minuman yang saya produksi juga saya naikkan Rp1.000. Minuman yang saya produksi berbentuk ekstrak atau sirup,” tandas Zulaikha.

Kepala Badan Usaha Logistik (Bulog) Devisi Regional (Divre) V Jatim, Witono menyampaikan pihaknya akan melakukan ope-

rasi pasar, untuk menstabilkan harga terutama menjelang Ramadan nanti. Pasalnya, sesuai keputusan pemerintah, selain beras Bulog juga diberi tanggung jawab menstabilkan harga sejumlah komoditas lain. Yakni gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, cabe, bawang merah dan kedelai.

“Bulog akan bergerak saat Ramadan dan Idul Fitri nanti.

Tujuanya agar harga beras dan komoditas lainnya tetap stabil.

Kami juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk menggelar operasi pasar di antaranya dengan bantuan biaya transportasi,” jelas Witono.Q hil

MALANG RAYA

8 KILAS AREMANIA

PAC PPP Meminta Komitmen Rendra Kresna Kab Malang, Bhirawa DPC PPP akhirnya bertekad bulat mendukung Rendra Kresna dalam Pilkada Kabupaten Malang mendatang. Hal ini setelah jajaran DPC menggelar rapat koordinasi dengan jajaran PAC seKabupaten Malang di Kantornya, Rabu kemarin (20/5).

Rapat koordinasi yang diberi titel Dialog Interaktif Peran dan Tanggung Jawab Parpol dan Kader dalam Pilkada Kabupaten Malang tersebut menyepakati dukungan ke incumbent Rendra Kresna.

Ketua DPC PPP Kabupaten Malang Syaiful Effendi, dari 33 PAC hadir 27 PAC. Mereka sepakat untuk mendukung Rendra Kresna sesuai MoU yang telah ditandatangani.

“Kita sudah terikat komitmen dan PAC memberikan dukungan bulat untuk mendukung Pak Rendra Kresna,” tuturnya.

Mantan Kepala Kemenag Pasuruan tersebut juga menjelaskan bahwa jajaran PAC memang menuntut kejelasan komitmen dukungan terhadap politisi Partai Golkar tersebut. “Memang PAC menuntut kejelasan komitmen dari Pak Rendra. Itu hal yang wajar, jangan sampai seperti 5 tahun lalu,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, dengan bermodal 2 kursi di DPRD Kabupaten Malang, PPP memiliki yang berbasis ulama tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dia menampik tudingan PPP di Kabupaten Malang pecah. “PPP kabupaten Malang solid dan tidak ingin ada konfrontasi dengan pihak manapun,” tandas Wakil Ketua PCNU Kabupaten Malang tersebut. Q sup

Kota Malang Pelaksana UN Paling Jujur Malang, Bhirawa Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA, MA dan SMK telah selesai. Para siswa telah merayakan kelulusan mereka, Kota Malang berhasil masuk pada sepuluh besar peringkat nilai UN di Jawa Timur. Lebih dari itu, Kementerian Pendidikan Nasional, memberikan penilaian bahwa Kota Malang dinobatkan sebagai pelaksana UN paling jujur ditingkat Jawa Timur, disusul berikutnya Kota Batu, Kabupaten Malang dan Kota Surabaya.

Walikota Malang Muhammad Anton mengatakan, penghargaan sebagai penyelengara ujian nasional paling jujur tersebut merupakan motivasi bagi Kota Malang untuk meningkatkan mutu pendidikan.

“Ini sangat membanggakan kami, ternyata penanaman kejujuran pada siswa sejak dini di Kota Malang, telah berbuah penghargaan dari

Pemerintah Pusat. Nantinya penghargaan ini akan saya diterima langsung di Jakarta,” ujar Walikota yang kerap disapa Abah Anton. Meski telah mendapkan peringkat penyelenggara ujian paling jujur, pihaknya tetap menekankan kepada Dinas Pendidikan Kota Malang, agar kualitas pendidikan di Kota Malang ini terus ditingkatkan.

“Sisi lain yang harus diper-

baiki, sekolah tetap harus berupaya melakukan perbaikan nilai ujian pada tahun depan. Mengingat pada UN tahun ini masih banyak siswa yang mendapatkan nilai minim, khususnya untuk mata pelajaran Matematika,” imbuhnya.

Secara khusus Abah Anton, juga menegaskan untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Kota Malang, pihaknya bersedia mengerojok dana kepada Dinas Pendidikan, sehingga pendidikan di Kota Malang ini terus meningkat.

“Komitmen kami adalah memberikan pendidikan gratis, makanya APBD untuk pendidikan kami perbanyak.

Dan jika masih memungkinkan akan kami tambah lagi dari nilai sekarang sebanyak

ESDM Ragukan Kabupaten Malang Penghasil Batu Akik Kab Malang, Bhirawa Potensi batu alam diantaranya yang sekarang lagi ngetren yakni batu akik, sebenarnya Kabupaten Malang juga tidak kalah dengan daerah-daerah lain yang ada di Jawa Timur (Jatim), yang samasama penghasil batu akik.

“Namun, dengan adanya potensi tersebut, sayangnya masyarakat yang menemukan bongkahan batu akik itu, tidak pernah memberitahukan tempat ketika mereka menggali batu tersebut.

Sehingga pihak ESDM kesulitan untuk melakukan penelitian lebih dalam,” kata Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Malang MT Wardhana, Rabu (20/5), kepada Bhirawa.

Sementara, lanjut dia, informasi yang masuk padanya, tidak ada satu pun masyarakat memberitahukan lokasi penemuan atau penggalian dari desa mana. Tapi rata-rata mereka hanya memberitahukan nama kecamatan.

“Seperti di Kecamatan Wajak informasi yang kita terima terdapat batu alam yang berjenis bulu macan. Tapi ketika pihaknya menanyakan di desa mana batu itu terdapat, mereka tidak mau menyebutkan desanya,” jelasnya. Selain di wilayah Kecamatan Wajak katanya terdapat batu akik bulu macan, ia menjelaskan, di wilayah Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Informasinya juga terdapat batu akik jenis bacan cingcau yang berwarna hijau tua. Meski gumpalan batu itu sudah ditunjukkan, namun lagi-lagi saat ditanya dari desa mana batu itu digali, mereka tidak tahu atau memang mereka merahasiakannya.

“Jika masyarakat memberitahu lokasi penggalian batu alam berupa batu akik, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang siap untuk membantu masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pelatihan. Serta mempermudah izin penambangan, tentunya harus sesuai dengan Undang-Undang (UU) Minerba,” kata dia. Q cyn

Rp160 miliyar,”tuturnya.

Kebahagian atas dinobatkannya Kota Malang sebagai penyelengara UN paling jujur se Jawa Timur itu, juga dirasakan oleh Kepala Dinas Pendidika Kota Malang, Zubaidah, terpancar dari raut wajahnya, yang tidak bisa menyembunyikan kebahagian tersebut.

“Kami sangat bersyukur, upaya untuk menanamkan kejujuran pada siswa, mendapatkan hasil yang membanggakan. Prestasi ini menjadi pelecut kami untuk terus meningkatkan kualitas Pendidikan Kota Malang,”tuturnya.

Selain itu, yang membuat dia lebih bahagia adalah target 10 besar bisa di capai, bahkan dari 10 besar nilai se Jawa Timur, lima diantarantya berasal dari Kota Malang, salah satunya adalah

SMA 2, dan MAN Malang 1.

Sementara itu, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kota Malang, Tri Suharno menjelaskan, wilayah Malang Raya menempati posisi tiga besar dalam kategori kejujuran ujian. Tri Suharno yang juga Kepala SMA IV, Kota Malang itu manambahkan, indikator penilaian kejujuran ini dilihat dari tingkat penyebaran kunci jawaban ujian nasional. di Kota Malang tidak ditemukan adanya penyebaran kunci jawaban saat UN. “Sebenarnya sejak dulu di Kota Malang selalu mengedepankan kejujuran, hanya saja penilaian itu baru dilakukan tahun ini, dan Kota Malang menjadi pemenangnya,” ungkap Tri Suharno. Q mut

Aniaya Tahanan, Polsek Kepanjen Dipraperadilankan

Punya Tiga Kantor, ER Tetap Fokus Kota Batu, bhirawa Dalam minggu-minggu ini Walikota Batu Eddy Rumpoko menjalani aktifitas super sibuk. Bagaimana tidak, paling tidak ada 2 jabatan lain yang membutuhkan konsentrasi tinggi, yaitu sebagai anggota Tim Transisi PSSI dan Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang.

Tim Transisi PSSI yang hanya diberi waktu 5 bulan tersebut harus mengemban tugas menyelesaikan carut marut persepakbolaan nasional pasca pembekuan Pengurus PSSI dan dihentikannya kompetisi ISL. Dengan masa tugas hanya 5 bulan, otomatis dituntut untuk konsentrasi tinggi. Eddy Rumpoko tiap minggu harus ke Jakarta untuk mengikuti rapat Tim pimpinan Bibit Samad Riyanto tersebut.

Belum lagi posisinya sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang yang akan sedang mempersiapkan Pilkada serentak Desember mendatang. Eddy Rumpoko juga dituntut untuk konsentrasi mensolidkan kader dan pengurus pasca Konpercab yang panas dan berbuntut pemecatan tersebut. Langkah ini ditempuh untuk memanaskan mesin partai dalam upaya memenangi Pilkada di lumbung suara partai berlambang banteng gemuk moncong putih tersebut.

Walaupun memegang sejumlah jabatan, Eddy Rumpoko tetap berkonsentrasi menjalankan tugasnya sebagai Walikota Batu.

“Sejak awal saya berkomitmen untuk menjalankan amanah sebagai Walikota Batu. Tugas-tugas lain yang harus diembannya adalah konsekuensi yang harus saya pikul sebagai kader PDIP diberi amanah sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang. Dan sebagai putera bangsa, saya harus berkontribusi dalam memajukan persepakbolaan nasional,” ungkap Eddy Rumpoko. Q sup

Kamis Kliwon 21 MEI 2015

anas bachtiar/bhirawa

Wali kota Batu, Eddy Rumpoko menyerahkan trophy dan piagam kepada siswa SMKN 3 pemenang lomba Fisika Terapan

Wali Kota Batu Serahkan Penghargaan Juara Fisika Terapan Batu,Bhirawa Tim SMKN 3 Batu menjuarai Lomba Fisika Terapan tingkat Nasional yang diselenggarakan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya. Dan dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Stadion Brantas Batu, Rabu (20/5), Walikota menyerahkan trophy dan piagam pemenang lomba dari ITS tersebut kepada siswa SMKN 3 pemenang lomba.

Walikota Batu, Eddy Rumpoko mengatakan bahwa pihaknya terus memperjuangkan pembangunan sektor pendidikan, pertanian, dan pariwisata di Batu. Di bidang pendidikan, Pemkot tak hanya melakukan pembangunan gedung dan fasilitas pendidikan saja.

“Pembangunan di bidang pendidikan harus benar-benar mampu melahirkan anakanak yang memiliki prestasi.

Dan saya harap kepada anakanak yang telah menjadi juara ini, saya harap terus mengembangkan kreativitasnya dan mampu menciptakan karya yang berguna bagi mas-

yarakat,”ujar ER, panggilan akran Eddy Rumpoko.

Diketahui, siswa SMKN 3 yang berprestasi ini adalah 3 siswa yang tergabung dalam Tim Santero Project. Tim ini digawangi oleh Vendra Kurniawan, Figo Rivaldi, dan Frandy Zainur Firmansyah.

Mereka menyabet juara dalam kategori ‘Best Design’ dalam lomba Fisika Terapan Aplikasi Perancangan dan Design Kapal Tenaga Uap. Dan kemarin Walikota mendapatkan hadiah berupa replika kapal uap hasil karya para siswa kreatif ini.

Walikota berpesan agar semua siswa di Kota Batu bisa lebih termotivasi dan meniru nilai-nilai kejuangan yang telah ditunjukkan Dr.Wahidin Sudirohusodo dan dr.Sutomo yang disesuaikan dengan era sekarang. Kemudian nilai yang ada ini akan mendukung adanya pembangunan dan revolusi mental sesuai dengan yang dicanangkan Bapak Presiden (Jokowi).

“Dengan adanya revolusi mental ini, diharapkan di Kota Batu akan terbentuk

Sumber Daya Manusia (SDM) yang inovatif, kreatif, dan taat aturan. Dengan demikian pem bangunan di sektor pertanian dan pariwisata juga akan pesat di Kota Batu,”jelas ER. Ia menjelaskan, pembangunan sektor pertanian di Kota Batu telah menunjukkan adanya peningkatan baik dalam kualitas dan kuantitas.

Karena itu Pemkot tak segan untuk memfokuskan penggunaan anggaran dalam APBD untuk membiayai ketiga sektor ini, Pendidikan, Pertanian dan Pariwisata.

Khusus pariwisata, lanjutnya, sebagian besar masyarakat Kota Batu semakin tergerak untuk ikut terjun di dunia pariwisata. Suasana yang kondusif di Kota Batu membuat masyarakat mulai menerjuni dunia kuliner dan kerajinan yang akan sangat mendukung pengembangan sektor pariwisata. “Karena itu untuk sarana dan prasarana ahrus lebih tertata dengan baik, begitu juga penataan dalam hal ketertiban dan keamanan,”pungkas ER. Q nas

Kab Malang, Bhirawa Polsek Kepanjen dibawah jajaran Polres Malang kini tengah di praperadilankan oleh seorang tahanan polsek setempat, Dony Setiawan atas tuduhan percobaan pencurian sepeda motor di rumah M Sholeh warga Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Dony mempraperadilan Polsek Kepanjen tersebut karena dianiaya oleh oknum penyidik dan pelapor.

Kuasa Hukum Dony Setiawan, Kusdaryono, Rabu (20/5), kepada wartawan mengatakan, kliennya atas dugaan pencurian dengan pemberatan di rumah Sholeh warga Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, ditangkap di rumahnya.

“Oknum penyidik berinisial T bersama pelapor melakukan penyiksaan dan penganiayaan selama proses pemeriksaan dengan diinjak-injak, dipukul dengan batako. Sehingga dengan tindakan penganiayaan tersebut, jelas menyalahi prosedur dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM),” ungkapnya.

Sementara, masih dikatakan, Kusdaryono, penganiayaan klien kami ini, tidak berhenti di saat proses pemeriksaan saja, namun oknum penyidik tersebut bersama korban masuk ke dalam sel tahanan.

Keduanya membawa sambal yang sudah disiapkan dan membalutnya ke alat kelamin kliennya.

“Ini sudah merupakan tindakan biadab dan brutal yang dilakukan oleh oknum penyidik tersebut, yang juga membiarkan korban turut serta melakukan penyiksaan. Dan tindakan itu dilakukan berulangulang selama klien kami ini berada di sel tahanan Polsek Kepanjen,” tuturnya. Dalam kesempatan itu, Kusdaryono mengaku, sudah melaporkan perkara ini ke Propam Polda Jatim, serta pihaknya juga melayangkan gugatan praperadilan atas dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum penyidik bersama korban yakni M Sholeh ke Mabes Polri.

“Penganiayaan yang dilakukan kien kami ini yang jelas ada rekayasa atas kasus pencurian dengan pemberatan, yang dituduhkan kepada klien kami.

Karena klien kami ini tidak memenuhi unsur perlawanan hukum,” jelas dia.

Dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan oknum penyidik dan pelapor, lanjut Kusdaryono, maka keluarga tersangka melakukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen. Dari sidang pertama di PN setempat, yang dipimpin Majelis Hakim Handri Argatama telah menunda persidangan atas permintaan termohon yaitu Polsek Kepanjen, hingga Kamis (28/5) atau Minggu depan. Selain itu, ia menambahkan, kliennya juga tidak diberikan kesempatan menjalankan haknya dengan mendapat pendampingan hukum. Kejadian ini juga melanggal Pasal 17,18, dan 21 KUHAP. Seharusnya, seseorang yang dijadikan tersangka oleh penyidik baik itu di Kepolisian maupun Kejaksaan, diperbolehkan untuk didampingi kuasa hukum.

“Karena adanya arogansi oknum seorang penyidik Polisi dan pelapor melakukan aniaya, maka klien kami ini mengajukan gugatan praperadilan,” terangnya.

Secara terpisah, Kuasa Hukum Polsek Kepanjen Iptu Sutiyo mengatakan, gugatan praperadilan yang diajukan oleh tersangka atas tuduhan pencurian dan pemberatan Dony Setiawan sebagai pemohon akan dipelajari.

“Kami sudah menyiapkan saksi dan bukti sebagai sangkaan atas gugatan yang disampaikan oleh pemohon,” tegasnya.Q cyn

Ciptakan Energi Alternatif

Mahasiswa FPIK UB Ubah Bakteri Jadi Lampu Hemat Energi Di saat pemerintah dipusingkan dengan minimnya pasokan listrik untuk memenuhi kebutuhan nasional, tiga mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya (FPIK Unibraw) Malang mampu menciptakan energi listrik alternatif yang murah meriah dan aman.

Ketiga mahasiswa tersebut yaitu Elok Fitriani Tauziat, Nurhasna Fauziyyah, dan M Alfian Arifin. Mereka memanfaatkan bakteri bioluminescene menjadi lampu hemat energi yang diberi nama Lampu Biolie.

Satu lampu Biolie mampu menghasilkan 10.68 watt yang mampu menerangi ruangan hingga 68 meter. Daya terang lampu bahkan bisa ditambah dengan memperbanyak bakteri didalamnya. Berkat kreativitas mereka, Rektor Unibraw Malang memberikan penghargaan setara emas dalam kompetisi PKM Maba

UB 2015, pada tanggal 25 April lalu.

Koordinator tim Elok mengatakan lampu hemat energi dibuat untuk mengatasi krisis energi listrik akhir-akhir ini, seiring meningkatnya jumlah penduduk Indonesia.

“Meningkatnya kebutuhan energi listrik belum mampu dipenuhi oleh pemerintah dalam hal ini PLN. Oleh karena itu, kita berinisiatif untuk menciptakan lampu hemat energi berbasis bakteri Bioluminescence, sebagai energi listrik alternatif,” kata Elok, kemarin.

Bakteri Bioluminescence merupakan bakteri yang menem-

pel didalam tubuh cumi-cumi.

Bakteri ini mampu mengeluarkan cahaya biru didalam tubuhnya. “Dalam proses pembuatannya, bakteri dari tubuh cumi-cumi tersebut diisolasi lalu mengkulturnya. Kemudian setelah itu, kita masukkan kosentrasinya. Untuk satu alat biolie memiliki konsentrasi 4,6x109 CFU/ml,” terang Elok.

Alfian mengatakan untuk menjadi sebuah lampu, bakteri dimasukkan kedalam sebuah alat bernama biolie. Alat biolie ini antara lain terdiri dari lensa mika, serbuk kayu yang dipadatkan, aerator yang tidak memakai listrik dan air laut.

“Agar lampu ini bisa terus bercahaya, bakteri diberi nutrisi berupa bahan organik dari sayuran yang difermentasi.

Sayuran dicacah halus kemudian diberi kecap, gula, dan EM4 lalu dikeringkan,” papar Elok.

Lampu biolie tersebut mempunyai beberapa keuntungan, yaitu ramah lingkungan karena cahaya yang dihasilkan tidak menimbulkan panas, pengaplikasiannya lebih mudah karena bisa disandarkan

didinding atau ditaruh dimeja, dan ekonomis karena bisa digunakan seumur hidup.

“Karena berbasis bakteri Bioluminescence, maka bakteri yang akan mati menimbulkan indukan baru,” tandas Elok. Q sup

supriyanto/bhirawa

Dari kiri Elok Fitriani Tauziat, Nurhasna Fauziyyah, dan M Alfian Arifin tiga mahasiswa FPIK Unibraw Malang yang mampu menciptakan energi listrik alternatif yang murah meriah dan aman.

OLAHRAGA

Kamis Kliwon 21 MEI 2015

LINTASAN

Gresik-Lamongan Calon Tuan Rumah Porprov VI Surabaya, Bhirawa Jika tidak ada perubahan, tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VI 2017 kemungkinan kembali disangga oleh dua daerah.

Calon terkuat adalah Gresik dan Lamongan. Sebab Ketua Harian KONI Jatim, kedua daerah itu dinilai memiliki Dhimam Abror sarana dan prasarana olahraga yang lengkap dan juga memenuhi syarat untuk akomodasi dan transportasi.

Ketua Harian KONI Jatim, Dhimam Abror Djuraid mengatakan, sampai dengan saat ini Gresik dan Lamongan merupakan daerah yang paling siap dan telah resmi mendaftar sebagai tuan rumah Porprov VI 2017 mendatang.

"Yang sudah siap dan resmi mendaftar ya Gresik dan Lamongan. Nggak ada yang lain. Mereka akan menjadi tuan rumah bersama," ucap Abror, Rabu (20/5).

Kedua daerah ini dianggap yang paling siap, baik dari segi venue pertandingan maupun lainnya. Apalagi Gresik juga tengah membangun sebuah kawasan olahraga dan stadion sepakbola yang bernama Bukit Lenggis. "Mungkin nanti akan diperkuat dengan Bojonegoro dan Tuban," sambung mantan Ketua PSSI Jatim ini.

Abror menambahkan bahwa pengumuman Gresik dan Lamongan sebagai tuan rumah Porprov VI akan dilakukan pada closing ceremony Porprov V Banyuwangi 2015. "Nanti kita umumkan di Banyuwangi setelah penutupan," tutup Abror. Q wwn

Kota Madiun Incar 11 Emas di Porprov Madiun, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun menargetkan perolehan 11 medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) V Jawa Timur di Banyuwangi akhir Mei 2015.

"Untuk Porprov Jatim kali ini, Kota Madiun menargetkan 11 medali emas. Kami optimistis tercapai," ujar Ketua KONI Kota Madiun, Joko Susilo kepada wartawan d Madiun, Rabu.

Menurut dia, untuk mendongkrak target perolehan me-

dali emas tersebut, ada tujuh cabang olahraga yang diandalkan yakni atlektik, gulat, angkat besi, tinju, balap sepeda, taekwondo, dan basket.

Pihaknya optimistis dapat memenuhi target tersebut meski tergolong berat dan banyak saingan dari daerah

lain. Ia yakin atlet Kota Madiun dapat bersaing baik dengan atlet daerah lain.

Guna memacu semangat atlet yang akan bertanding di ajang Porprov Jatim V, Pemerintah Kota Madiun dan KONI setempat telah menyiapkan bonus atau uang pembinaan bagi atlet yang meraih medali.

"Jika mendapat medali emas bonusnya Rp15 juta, lalu medali perak sebesar Rp6 juta, dan medali perunggu sebesar Rp3 juta," kata Joko.

Berikan Medali

pelatih dan Ketua Pengcab Sidoarjo menghadapi Porprov 2015, di ruang Delta Karya, Selasa Malam (19/5) kemarin.

Besaran bonus bagi pelatih yang atlitnya dapat emas, kata Sunardi, angkanya tidak jauh-jauh dari Rp 20 juta. Sedangkan atlit yang dapat perak dan perunggu, masih dilakukan kalkulasi. Sunardi berharap nilainya tidak terlalu jauh dengan atlit yang meraih emas. ‘’Pihak KONI sebetulnya ingin ngasih banyak, tapi kita sesuaikan dengan angaran yang ada,’’ kata mantan pejabat di Kab Sidoarjo itu.

Dalam Porprov tahun ini, target yang disepakati oleh tim pemenangan Porprov Jatim dari

KONI Sidoarjo, adalah meraih sebanyak 57emas. Kalau itu bisa terpenuhi, maka diperkirakan akan bisa berada pada peringkat kedua setelah Kota Surabaya. ‘’Kita akui, mustahil melewati perolehan emas dari Surabaya,’’ kata Nardi.

Tim atlit dari Kab Sidoarjo, kata Sunardi, akan diberangkatkan pada 26 Mei, dengan membawa 300 atlit dan 86 official.

Dari 35 Cabor yang akan dipertandingkan, Tim dari Sidoarjo akan mengikuti sebanyak 31 Cabor . Empat Cabor yang tidak diikuti diantaranya, drum ban, kempo , panjat tebing dan angkat besi.Q ali

O2SN Ajang Pencarian Atlet Pelajar

taufiq/bhirawa

Para siswa di Kota Malang menunjukan kemampuanya pada saat pembukaan O2SN di Gor Ken Arok Kota Malang Rabu 20-5 kemarin.

Malang, Bhirawa Kota Malang, selalu melahirkan atle-atlet muda berbakat, yang bisa membanggakan Kota Malang ditingkat Jawa Timur, tingkat Nasional bahkan tingkat Internasional. Pencarian bakat atlet pelajar berbakat itu dimulai dari tingkat sekolah, tingkat Kecamatan hingga tingkat Kota Malang, melalui Olimpiade Olehraga Siswa Nasional (O2SN), SMP/MTs, SMA, MA dan SMK. Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Zubaidah disela-sela pembukanan O2SN, di Gor Ken Arok Kota Malang, Rabu 20/5 kemarin, kepada wartawan mengutarakan, even ini merupakan sarana untuk menjaring atlet pelajar berbakat.

“Ini even tahunan, setiap tahun kita gelar, untuk mendapatkan atlet pelajar yang berbakat, untuk selanjutnya, mereka akan bertanding pada even O2SN, tingkat Jawa Timur,”tutur Zu-

trie diana/bhirawa

Kampanye gaya hidup sehat melalui berbagai kegiatan olahraga Nestlé MILO akan memberikan delapan bola emas senilai Rp 100 juta di ajang piala dunia dan penyelenggaraan SEA Games ke-28 yang dilaksanakan tanggal 5-16 Juni 2015 di Singapura mendatang. Tampak Regional Sales Manager Nestlé Indonesia Ramdan Azhari menyerahkan medali emas kepada Ny Miece pemenang undian MILO Gold Medali tahap I di Swalayan Bonnet Surabaya,Rabu (20/5) kemarin.

Raih Emas di Porprov, Atlet Sidoarjo Dapat Rp 20 Juta Sidoarjo, Bhirawa Untuk memotivasi atlitnya saat bertanding di Porprov V di Banyuwangi , 6-13 Juni 2015, KONI Kab Sidoarjo memberikan bonus sebesar Rp 20 juta, bagi atlit perorangan yang berhasil meraih emas.

Sekretaris KONI Kab Sidoarjo, Sunardi,menyampaikan, bonus atlit pada tahun ini, naik 5 kali lipat dari bonus tahun 2014, yang hanya Rp 4 juta. ‘’Ini kebijakan KONI Sidoarjo tahun ini, kita ingin bisa mensejahterahkan atlit dan pelatih, mudah-mudahan atlit dan pelatih bersemangat,’’ kata Sunardi, ditemui usai melakukan rapat persiapan terakhir dengan para

Demikian juga untuk para pelatih. Bagi pelatih yang atletnya berhasil meraih medali emas akan mendapatkan bonus sebesar Rp6 juta, kemudian Rp3 juta untuk medali perak, dan Rp1,5 juta untuk medali perunggu.

Pada ajang Porprov Jatim V di Banyuwangi mendatang, Kota Madiun akan mengirim sebanyak 180 atlet dan 58 orang tim offisial. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh masing-masing atlet cabang olahraga.

Sebanyak 180 atlet dan 58 offisial tersebut akan berangkat ke Banyuwangi pada tanggal 27 Mei mendatang, dengan dilepas langsung oleh Wali Kota Madiun Bambang Irianto.

Sementara pada ajang Porprov IV Jatim tahun 2013 yang digelar di Kota Madiun, tuan rumah Kota Madiun, berada di posisi ke-17 dari 38 daerah perserta dengan perolehan dua medali emas, delapan perak, dan 14 perunggu. Q dar,ant

Kompetisi QNB Champions Tak Direkom, Persegres Dibubarkan

Sarana Olahraga Sultra Dimakan Usia Kendari, Bhirawa Sarana penunjang pembinaan atlet olahraga yang dimiliki Sulawesi Tenggara (Sultra) tidak memadai lagi karena usia konstruksi dibangun sekitar tahun 1980-an.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sultra Tasman Taewa di Kendari, Rabu, mengatakan Gedung Olahraga Lakidende tidak layak digunakan karena lantai lapuk dan atap bocor-bocor.

Demikian halnya dengan Stadion Lakidende yang sudah memprihatinkan karena atap dan kerangka tribun rusak berat. Dinding stadion pun sudah berusia puluhan tahun.Q ant

9

baidah.

Pihaknya, menambahkan tidak jarang atlet-atlet pelajar yang terpilih dari Kota Malang itu, selalu mendapat prestasi ditingkat nasional. Bahkan mereka juga ada yang mewakili Indonesia untuk tingkat Internasional.

Yang paling sering menjadi juara pada even O2SN, tingkat Jawa Timur dan Nasional adalah cabang olahraga renang, Tenis Lapangan, Catur, dan Cabang Olehraga Balap Sepeda.

Terhadap siswa yang berprestasi, pihaknya selalu memberikan rangsangan berupa bonus.

Bunus itu diberikan pada saat mereka dinobatkan jadi juara, dan diberikan pada waktu peringatan hari Pendidikan Nasional setiap tanggal 2 Mei. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Malang, juga memberikan rekomendasi kepada siswa SMA, dan SMK yang akan melanjutkan

ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, bahwa yang bersangkutan merupakan siswa yang berprestasi.

“Rekomendasi itu, bisa jadi bahan pertimbangan bagi perguruan tinggi. Hanya saja kami tidak bisa memaksakan atlet yang berprestasi itu, bisa diterima di perguruan tinggi, karena diterima dan tidaknya sangat bergantung dengan perguruan tinggi yang bersangkutan,”tuturnya.

Namun demikian, untuk siswa berpretasi di jenjang SMP dan MTs, pihaknya memberikan jaminan yang bersangkutan bisa diterima di SMA dan SMK yang diinginkan, berdasarkan prestasi yang dia raih tersebut.

“Penghargaan itu selalu ada bagi siswa yang berpretasi, kalau tingkat SMP dan MTS, mereka kami berikan kemudahan untuk masuk di SMA dan SMK, yang diinginkan. Bahkan kami juga memberikan penghargaan serupa kepada siswa tingkat SD dan MI, yang berprestasi untuk masuk di jenjang pendidikan SMP,”timpalnya.

Sementara itu Walikota Malang Muhammad Anton, pada saat membuka secara resmi O2SN tingkat Kota Malang, kepada para perserta meminta untuk menjunjung tingi sportifitas. Karena tujuan O2SN ini tidak sekedar mencari atlet pelajar berbakat, namun lebih dari itu untuk meningkatkan kebugaran para siswa.

“Untuk menghadapi tantangan perubahan di era global ini, dibutuhkan generasi yang sehat, dan cerdas. Karena itu saya meminta kegiatan ini juga dijadikan sarana untuk memotivasi anak didik sehinga mereka menjadi orang yang tangguh dimasa mendatang,”tutur Walikota yang kerap disapa Abah Anton itu.Q mut

Gresik,Bhirawa Imbas tidak direkomnya, atau diizinkannya kompetisi pra musim QNB Champions Cup 2015 oleh Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), membuat manajemen Persegres Gresik akhirnya membubarkan timnya. Langkah ini diambil karena selama musim 2015 tak ada aktifitas sepak bola.

Manager Persegres Bagoes Cahyo Yuwono mengatakan, untuk sementara Persegres dibubarkan dulu sampai ada kejelasan lagi kegiatan sepak bola. "Mau apalagi lha wong saat ini kegiatan sepak bola lagi vakum baik itu kompetisi maupun turnamen pra musim," ujarnya, Rabu (20/5).

Lebih lanjut dia mengatakan, terkait dengan kevakuman ini manajemen Persegres tetap berharap pemain yang pernah dikontrak bertahan sampai ada format kompetisi yang baru. Namun, semua itu terserah hak pemain. Sebab, saat ini kegiatan sepak bola di tanah air sedang vakum.

"Kalau mengacu aturan PT Liga Indonesia, pemain yang dulunya pernah dikontrak diharuskan tidak pindah ke klub lain. Sebab, kompetisi berhenti diakibatkan karena force majeur," paparnya.

Saat ditanya terkait dengan keberlangsungan tiga pemain asing yang pernah memperkuat Persegres Herman Dzumafo, Shohei Matsu-

naga, dan Sasa Zecevic. Dijelaskan Bagoes, ketiga pemain asing tersebut dipersilahkan mencari klub diluar Indonesia jika ingin pindah klub. "Soal ketiga pemain asing kami manajemen mempersilahkan atau tidak gandoli jika berkiprah di liga diluar Indonesia," ungkapnya.

Bagoes juga menuturkan, khusus pelatih kepala Liestiadi manajemennya sangat berharap pelatih asal Medan itu tetap dipertahankan. Tetapi, semua itu tergantung dan dikembalikan ke diri Liestiadi. "Kami tetap mempertahankan Liestiadi sebab, dari tangan dingin beliau mampu mengangkat prestasi Persegres kendati kompetisi berhenti," tuturnya.

Sementara itu, secara terpisah pelatih Liestiadi terkait dengan pembatalan ini hanya bisa pasrah melihat kondisi carut marut sepak bola di tanah air. "Sebagai pelatih profesional saya mengalir saja.

Sebab, nafkah hidup saya dari bola," imbuhnya.

Sebelumnya, manajemen Persegres berencana mengumpulkan pemain menjelang turnamen QNB Champions Cup 2015. Dalam turnamen tersebut, Persegres tergabung di grup C bersama tuan rumah Persib Bandung, Persipasi Bandung Raya (PBR, Persebaya, Persiba Balikpapan, dan Sriwijaya FC. Q kim

EKONOMI - BISNIS

10

Kamis Kliwon, 21 MEI 2015

BI Nilai Kabupaten Lamongan Kerangka Penting Perkonomian Jatim Bank Indonesia (BI) memandang penting posisi Lamongan dalam kerangka ekonomi Jatim. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Perwakilan BI Jatim Benny Siswanto kemarin saat beraudiensi dengan Bupati Lamongan Fadeli di ruang kerja bupati.

suprayitno/bhirawa

Kepala Kantor Perwakilan BI Jatim Benny Siswanto menyerahkan cinderamata pada Bupati Fadeli.

Kurs JUAL

BELI

USD

12,927.00

12,799.00

SGD

9,579.81

9,483.55

EUR

13,919.79

13,776.84

JPY

10,859.37

10,749.14

GBP

19,302.60

19,105.07

Sumber: Bank Indonesia (7 MEI 2015)

RAGAM EKBIS

Bupati Panen Tanaman Sayur Mayur di Ponpes Probolinggo, Bhirawa Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE bersama anggota Komisi VIII DPR RI Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si didampingi Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian (BKP4) Kabupaten Probolinggo Nanang Trijoko Suhartono dan Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Miftahul Ulum KH Wasik Hannan melakukan panen bersama tanaman sayur mayor.

Kegiatan tersebut dilakukan dalam temu lapang kegiatan peningkatan teknologi informasi pertanian untuk menuju santri sehat dan mandiri di lingkungan pondok pesantren yang digelar BKP4 Kabupaten Probolinggo di Ponpes Miftahul Ulum Desa Jatiurip Kecamatan Krejengan.

Temu lapang tersebut diikuti oleh para Petugas Penyuluh Lapang (PPL), kepala desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama, ratusan santriwan dan santriwati perwakilan pondok pesantren se-Kecamatan Krejengan serta perwakilan kelompok tani se Kecamatan Krejengan.

Bupati Tantri mengungkapkan bahwa kegiatan pemanfaatan pekarangan di lingkungan pesantren merupakan salah satu program unggulan berupa Santri Entrepreneur Harapan Nanti (Sehati).

Dimana para santri harus tahu dan menyadari potensi serta teknologi terkait pertanian di lingkungannya.

Pondok Pesantren Miftahul Ulum merupakan pilot project dari program Sehati.

Sebelumnya sudah ada budidaya jamur tiram dan hari ini sayur mayur. Upaya ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari santri selama berada di pesantren, ujarnya.

Bupati Tantri meminta kepada para pondok pesantren untuk memberikan ilmu bercocok tanam kepada santrinya selain mengaji dan belajar. “Pondok pesantren wajib memberikan ilmu entrepreneur kepada santrinya selain belajar dan mengaji. Harapannya, produk-produk yang ada berasal dari pondok pesantren di Kabupaten Probolinggo, katanya. Q wap

Benny Siswanto saat itu hadir bersama wakilnya di Bidang Ekonomi dan Keuangn Suko Wardoyo dan Ketua Tim Pengembangan UMKM Budi Widiharto. Sedangkan dari Pemkab Lamongan terlihat hadir Sekkab Yuhronur Efendi, Asisten Ekonomi Pembangunan Mochammad Faiz Junaidi bersama sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Benny menuturkan, Lamongan bersama Fadeli cukup memiliki nama dan banyak meraih award.

“Kedatangan kami kesini untuk berdiskusi dengan Pak Bupati (Fadeli) terkait potensi dan program unggulan Lamongan sehingga bisa di in line-kan dengan Program BI. Terutama terkait tata niaga pangan dan pengendalian inflasi, “ katanya, Rabu (20/5).

Di Jatim, katanya melanjutkan, pihaknya (BI) akan teruskeep in touch, terutama dengan beberapa daerah yang jadi tulang punggung di Jatim. Termasuk Lamongan yang menjadi penyumbang signifi-

Surabaya, Bhirawa Dinas Perkebunan Jatim akan terus berupaya mengembangkan dan meningkatkan produksi Kopi Raung dan Ijen, karena kedua jenis kopi arabka itu cukup dikenal di berbagai negara Amerika dan Eropa.

Saat ini Kopi Ijen dan Raung. diproduksi di wilayah Jember, Banyuwangi, Lumajang, Situbondo, dan Bondowoso. “Kopi Ijen dan Raung ini termasuk kualitas terbaik.

Harganya juga cukup bagus.

Jenis Arabika ini per kilogram (kg) nya sekitar Rp 60 ribu.

Karena potensial, maka kami berupaya terus mengembangkan produksinya agar dapat meningkat,” kata Kepala Dinas Perkebunan Jatim, Moch Samsul Arifien, Rabu (20/5).

Bahkan, kata Samsul, karena sudah cukup terkenal di manca negara, banyak kopi dari luar Jatim yang di ekspor melalui Jatim. Hal itu dilakukan demi menyandang sebuah nama kopi Jatim “Kopi Jatim memang telah dikenal di dunia internasional sebagai kopi dengan kekhasan cita rasa yang tinggi. Sebagai contoh, predikat coffee specialty telah disandang oleh kopi Arabika Ijen Raung yang dikenal di luar negeri dengan nama Java Coffee,” ungkapnya.

Sejak tiga tahuh lalu, pi-

haknya juga mulai mengembangkan Kopi Arabika dengan menanam sebanyak dua juta bibit baru. Pengembangan itu dilakukan di enam daerah yang memiliki dataran tinggi di atas 800 meter di atas permukaan air laut (mdpl), yakni Situbondo, Bondowoso, dan Jember masing-masing seluas 500 hektar, Kab Malang 300 hektar, serta Lumajang dan Kab Probolinggo masingmasing 100 hektar.

Pengembangan produksi kopi Arabika diupayakannya hingga mencapai 2.000 hektare. Pengembangan kopi arabika itu, juga mendapat rekomendasi dari Gubernur Jatim, Soekarwo untuk ditingkatkan lebih besar lagi, karena permintaan pasar yang masih cukup tinggi.

Upaya dengan memperluas areal tanam itu juga mendapatkan dukungan dari Asosiasi Petani dan dilakukan dengan menggandeng Perhutani.

“Produksi kopi arabika di Jatim masih sangat terbatas.

Sementara pasar untuk distribusinya masih terbuka le-

Dinas Perkebunan Jatim akan terus berupaya mengembangkan dan meningkatkan produksi Kopi Raung dan Ijen.

bar dan bisa diekspor ke luar negeri. Namun, pengembangan Kopi Arabika yang cukup sulit, karena harus memenuhi persyaratan teknis yakni di atas lahan dengan ketinggian

diatas 800 mdpl,” ujarnya.

Ia menambahkan, permintaan kopi arabika yang harganya tergolong lebih mahal dari pada kopi robusta ini masih cukup tinggi, sehingga potensi pengem-

ATPM Sambut Positif Turunnya LTV Surabaya, Bhirawa Sejak dikeluarkan kebijakan Loan to Value (LTV) oleh Bank Indonesia membawa harapan bangkitnya industri mobil dan motor melalui kredit kendaran bermotor. Banyak Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) yang berada di Surabaya optimis dengan diturunkannya LTV dari 30% menjadi 10% dampaknya dapat menaikkan penjualan. Karena dengan bunga LTV yang ditetapkan sebelumnya sebesar 30%, para konsumen

enggan melakukan pembelian kendaraan bermotor.

Manajer Marketing Toyota Auto 2000 HR Muhammad Surabaya, David Abram menguraikan kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia merupakan salah satu cara mendongkrak penjualan mobil yang mengalami kelesuan. Auto 2000 terus berkreasi dengan menawarkan program angsuran yang terjangkau tapi memenuhi syarat 30%tersebut. “Semisal, kita mengajak konsumen untuk fam-

Banyak Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) yang berada di Surabaya optimis dengan diturunkannya LTV dari 30% menjadi 10% dampaknya dapat menaikkan penjualan.

Setelah menjalani proses seleksi yang sangat ketat, akhirnya 76 pelajar dari 38 kabupaten/kota berhasil menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Mereka akan bertugas pada peringatan HUT Kemerdekaan RI di Istana Grahadi.

N

Selain test kesehatan jasmani, calon anggota Paskibraka harus menjalani tes tulis.

TPID masing-masing daerah jalan sendiri-sendiri. Networking ini bisa dilakukan, tapi butuh waktu dan komitmen, “ kata Benny.

Fadeli menyebut Lamongan memiliki Program Gemerlap untuk melakukan pemerataan ekonomi di pedesaan. Program ini, menurut dia, untuk mendorong potensi yang ada di desa. Di Lamongan, produksi padi tahun lalu mencapai 1,028 juta ton gabah kering giling dengan nilai produksi sebesar Rp 4,421 triliun. Untuk jagung, produksinya mencapai 235.125 ton dengan nilai produksi Rp 681,862 miliar. Sedangkan komoditi kedelai, produksi tahun lalu mencapai 30.632 ton dengan nilai produksi sebesar Rp 208,297 miliar. Q yit

Disbun Genjot Produksi Kopi Raung dan Ijen

Dispora Jatim Bentuk Paskibraka

antinya para pelajar pilihan itu akan menjalani pelatihan yang dipusatkan di Surabaya. Selain baris-berbaris dan teknik mengibarkan bendera, mereka juga akan mendapat materi mengenai wawasan kebangsaan dan lain-lainnya. “Peran Paskibraka tidak hanya menaikkan dan menurunkan bendera, akan tetapi mereka harus mampu mengembangkan jiwa kepemimpi-

kan bagi pertumbuhan ekonomi Jatim. Dia juga menyebut untuk pertama kalinya, selama tiga bulan awal tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Jateng lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Jatim.

Begitu pula inflasi Jatim juga lebih tinggi dibanding Jateng.

Melalui kunjungannya tersebut, dia juga ingin agar ada networking antar pemerintah daerah, dalam hal ini Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Sehingga informasi terkait tata niaga di setiap daerah bisa cepat diketahui dan segera ditindaklanjuti. Karena menurut dia, produksi pangan di Jatim cukup tinggi, sehingga seharusnya tidak ada masalah dari sisi produksi pangan. “Selama ini

Para siswa saat menjalani tes kerapian baris berbaris.

nan dan kepeloporan seperti yang terkandung dalam Darma Putra Mulya

dok dispora jatim

Indonesia,” kata Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Jatim, Dr Sugeng Riyono, Rabu (20/5).

Salah satu syarat yang wajib dipenuhi untuk menjadi anggota Paskirbraka adalah, memahami aturan baris-berbaris, berkepribadian, memiliki wawasan kebangsaan, akademik, kesehatan, sehat jasmani dan rohani. “Mereka yang lolos itu adalah generasi unggulan karena berhasil memenuhi kriteria atau persyaratan,” katanya.

Selain itu Jatim juga mengirimkan empat pelajar terbaiknya untuk bergabung di Paskibraka Nasional dan akan bertugas di Istana Negara pada 17 Agustus nanti. Q wwn*

ily gathering sambil memasarkan produk andalan kami. Cash back yang menarik di tawarkan kepada konsumen selain itu waktu angsuran yang dapat di pilih hingga 6 tahun. Namun dengan turunnya bunga untuk down payment alias uang muka maka kinerja penjaualan Toyota dapat lebih maksimal,” jelasnya Rabu (20/5) kemarin.

Namun hal tersebut masih perlu di kaji ulang, karena ada faktor eksternal yang masih belum terjamah yakni belanja modal yang masih belum mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Meskipun kondisi ekonomi Indonesia ini selama empat bulan ini neracanya adalah surplus. Surplus ekonomi terjadi karena nilai ekspor yang mengalami kenaikan, dan nilai impor semakin turun. Namun dari nilai impor yang turun dapat berpengaruh terhadap produksi, karena mesin produksi mobil masih impor. Karena dalam negeri pun masih belum mampu memproduksi lengan robot atau mesin dalam pembuatan mobil. Q wil

bangannya kini tetap akan diupayakan. Jika dipersentasekan dari total produksi kopi Jatim, Kopi Robusta mampu mencapai 93 persen dan sisanya 7 persen jenis Arabika. Q rac

240 Kelompok Tani Tembakau Akan Terima Bantuan Penguatan Modal Sumenep, Bhirawa Sebanyak 240 kelompok tani tembakau di Kabupaten Sumenep diploting mendapatkan bantuan dana penguatan modal dari dana bagi hasil tembakau (DBHCT) tahun 2015 ini. Kelompok tani tembakau yang akan mendapatkan bantuan itu tersebar di 17 kecamatan diwilayah daratan.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) kabupaten Sumenep, Herman Purnomo menyatakan, pencairan bantuan dana penguatan modal akan direalisasikan pada pertengahan Juni. Sebab, sekarang masih dalam proses pendataan administrasi terhadap kelompok tani tembakau.

“Pendataan administrasi diperkirakan akan selesai akhir bulan ini, sehingga pertengahan bulan Juni bantuan itu sudah bisa dicairkan,”kata Herman Purnomo, Rabu (20/5).

Ia menuturkan, bantuan penguatan modal itu dianggarkan sebesar Rp15 juta perkelompok tani tembakau. Dana sebesar itu diperuntukkan untuk pemetaan lahan dan biaya upah.

“Kelompok tani tembakau di Sumenep mencapai 250 kelompok, tapi yang akan dapat bantuan itu sebanyak 240 kelompok karena ada kelompok tani yang sudah mendapatkan bantuan dari program lain,” ungkapnya.

Ia memastikan, pencairan dana penguatan modal itu tepat waktu, sebab hasil pantauan dilapangan, saat ini masih banyak lokasi penanaman tembakau yang masih ditanami jagung dan kacang. Jadi, pertengahan Juni, petani baru mulai taman tembakau. “Makanya kami pastikan pertengahan Juni bantuan itu terealisasi dan kami pastikan tepat waktu, karena pada saat petani menanam tembakau itu yang sangat membutuhkan modal,” urainya. Q sul

Gandeng Ford, Korlantas Kampaye Berkendara Surabaya, Bhirawa Tingginya angka kecelakaan di Indonesia, membuat Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri bekerja sama dengan Ford Motor Indonesia (FMI) menggelar kampanye cara berkendara yang benar di hadapan puluhan Anggota TNI AD di Balai Prajurit Denmadam V/Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur.

Menurut Kasubagops Bagops Korlantas Mabes Polri AKBP Subono, Rabu mengatakan, Surabaya merupakan sasaran kota yang ke 10 dari kegiatan kampanye, dari total 15 kota yang menjadi sasaran kampanye dari Sabang sampai Merauke.

“Kegiatan yang dilakukan dengan kerja sama FMI ini kita harapkan mampu men-

gubah perilaku berkendara masyarakat, sehingga mampu menekan angka kecelakaan di jalan raya,” ucapnya, Rabu (20/5).

Subono menyebutkan, berdasarkan data Mabes Polri kecelakaan lalu lintas adalah pembunuh terbesar pertama di Indonesia, dan total setiap jam ada 3 (tiga) orang meninggal akibat kecelakaan di jalan raya. “Secara total, setiap harinya ada 85 orang meninggal di Indonesia akibat kecelakaan lalu lintas, dan penyebab utamanya adalah rendahnya kesadaran dalam berlalu lintas saat di jalan raya,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Komunikasi FMI, Lea Kartika Indra mengatakan kegia-

Korlantas Mabes Polri bekerja sama dengan Ford Motor Indonesia (FMI) menggelar kampanye cara berkendara yang benar di hadapan puluhan Anggota TNI AD di Balai Prajurit Denmadam V/Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur.

tan kampanye yang bekerja sama dengan Korlantas adalah bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan Ford. “Melalui program ‘Driving Skills For Life’ (DSFL), perusahaan kami berupaya membantu meningkatkan kesadaran akan keselamatan berkendara, dan kegiatan ini kami berikan secara gratis kepada semua lapisan masyarakat,” tuturnya.

Ia mengatakan, sejak peluncuran pertama program kampanye berkendara secara benar, FMI telah memberikan pelatihan kepada 11 ribu masyarakat dari berbagai kalangan, seperti awak media, karyawan, lembaga pemerintah hingga Anggota TNI. “Membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara adalah tujuan kami, dan itu sangat penting seiring bertambahnya jumlah pengendara baru da kendaraan baru di jalan raya,” tukasnya.

Sementara itu, dalam kegiatan kampanye itu Korlantas memberikan beberapa tips berkendara yang baik, di antaranya meminta pengemudi selalu menggunakan sabuk keselamatan, menyesuaikan kaca spion samping dan belakang, dan mempertahankan jarak dalam berkendara. Q ma

11

SAMBUNGAN

Kamis Kliwon, 21 MEI 2015

Ricuh Golkar dan PPP Tak Bisa Menunda Pilkada Serentak  Sambungan hal 1

tara 269 daerah lainnya sudah siap. Menghadapi hal ini KPU daerah harus melakukan penelusuran kebenarannya. KPU harus mengecek, apakah ketidaksiapan dana itu disengaja atau tidak. Sebab ada yang mengusulkan dana sangat mahal atau meningkat 100% dibanding biaya Pilkada lalu. Bisa terjadi usulan peningkatan dana yang terlalu mahal itu hanya akal-akalan incumbent bersama panitia Pilkada.

“Biaya kampanye Pilkada serentak kali ini semua berasal dari pemerintah, yakni APBD dan APBN. Sedang yang menghabiskan dana terbesar adalah biaya panitia penyelenggara,” tambah Ray Rangkuti Dia mengingatkan agar pelaksanaan Pilkada serentak tidak terpengaruh oleh kisruh di tubuh dua parpol besar yakni Golkar dan PPP. Pemerintah diminta tidak terlibat kisruh intern mereka. Untuk pendewasaan parpol, biarkan mereka menyelesaikan sendiri pertikaiannya dengan cara mereka. Kisruh dalam parpol tidak boleh menyangkut urusan publik, seperti Pilkada ini. Parpol yang berulah, biarkan menemukan jalannya sendiri untuk bisa ikut Pilkada.

Muhamad Mawardi, senator asal Kalteng melihat, Peraturan KPU (PKPU) sudah cukup kuat untuk pelaksanaan Pilkada serentak. Apalagi masalah pembiayaan, anggarannya juga sudah disetujui. Adanya ricuh di parpol Golkar dan PPP, tidak boleh sampai menggagalkan pelaksanaan Pilkada serentak. Golkar dan PPP semestinya bertindak layaknya negarawan. Bisa menyelesaikan sendiri semua persoalan di tubuhnya, tanpa pakai bantuan pengadilan.

Pemerintah juga diminta tidak melakukan intervensi.  ira

Pendaftar SBMPTN Universitas Jember Membeludak  Sambungan hal 1

ingkat dibandingkan tahun lalu sebanyak 10.768 orang,” tuturnya.

Ia mengimbau setiap calon peserta SBMPTN harus membaca dan memahami dengan baik setiap petunjuk yang ada karena salah mengisikan data berakibat fatal dan kalau ragu-ragu dengan jurusan yang ada, sebaiknya jangan membayar dulu.

Sementara Kepala Humas dan Protokol Unej Agung Purwanto, mengatakan panitia juga menyediakan pusat informasi tentang SBMPTN di depan Kantor Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) Unej, sehingga pendaftar yang ragu-ragu dan butuh pendampingan bisa kesana. “Tahun ini kuota SBMPTN Unej meningkat dari 30 persen menjadi 35 persen dari total seluruh mahasiswa yang diterima Kampus Tegalboto Unej,” katanya.

Ia menjelaskan SBMPTN 2015 merupakan seleksi yang dilakukan secara bersama oleh 74 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia dan seleksi tersebut merupakan pola seleksi yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak melalui ujian tertulis. “Dalam jalur seleksi ini, siswa SMA atau sederajat lulusan 2015, 2014, dan 2013 dapat mengikuti SBMPTN 2015,” katanya.  efi

Ormas Termudah  Sambungan hal 1

pol Kabupaten Sidoarjo Yusuf Isnayanto SSos di Pendopo Delta Nugraha Sidoarjo belum lama ini.

Ia mengaku kegemarannya kepada Pramuka sejak kecil itu terjadi saat dia duduk di SD Besuki Kec Sampit Kabupaten Ponorogo. Masuk pertama kali menjadi Siaga pada 1972-an, dan masuk dalam kelompok Gudep (Gugus Depan) 521. Kalau dulu Gudep untuk laki-laki itu nomornya ganjil, untuk perempuan genap, yaitu 520.

“Kalau kondisi sekarang bagaimana saya tidak tahu,” katanya.

Diceritakan Yusuf, sebagai orang kecil, orang desa, mau masuk organisasi yang lain tidak berani kala itu. Organisasi yang bisa dimasuki ya Pramuka. Pramuka itu bisa untuk semua golongan, kaya miskin serta tua muda bisa bergabung. “Bagusnya Pramuka itu semua orang bisa masuk. Mulai orang tidak punya hingga orang kaya.

Mulai anak-anak sekolah hingga pejabat tinggi juga bisa masuk,” jelasnya.

Mantan Kepala Bagian Umum Pemkab Sidoarjo ini mengatakan kalau keluarganya memang darah Pramuka, orangtua dan semua saudaranya, kakak dan adik juga penggemar Pramuka. “Apalagi yang menjadi guru, malah aktif sekali di Pramuka. Bapak saya itu sebagai mantri Polisi, juga sebagai penggerak Pramuka,”katanya.  ach

Kasus Bawaslu Jatim Diserahkan ke Polda  Sambungan hal 1

Bawaslu Jatim, SSP Komisioner Bawaslu Jatim, AP komisioner, dan IDY yang merupakan rekanan penyedia barang/jasa.

Terkait dugaan keterlibatan dua PNS, masing-masing berinisial AMR selaku Sekretaris Bawaslu Jatim dan GSW yang saat kasus tersebut mencuat masih menjabat bendahara, Gubernur Soekarwo menyerahkannya ke Biro Hukum Setdaprov Jatim.

“Kalau untuk PNS, biar diurus sama Biro Hukum. Yang pasti semua diserahkan ke Polda Jatim dan mengikuti prosedur hukum berlaku,” tutur Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekawo.

Dia juga menegaskan, munculnya kasus dugaan dugaan korupsi di tubuh Bawaslu tak mempengaruhi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Jatim yang digelar Desember 2015. “Tidak ada pengaruhnya di Pilkada serentak tahun ini dan pasti sudah diatur dalam prosedur berlaku,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim Himawan Estu Bagijo mengaku sudah mendengar kabar ditetapkannya dua tersangka berstatus PNS yang diduga terlibat korupsi di Bawaslu. “Saya sudah mendengarnya, tapi nanti akan ditindaklanjuti dulu oleh Korpri terlebih dahulu,” katanya.

Polda Jatim resmi menahan

Sekretaris Bawaslu Jatim berinisial AMR. Ia masuk bui setelah ditetapkan menjadi tersangka bersama lima orang lainnya atas kasus dugaan korupsi dana hibah Pilgub Jatim 2013.

“Dia sudah ditahan setelah menjalani pemeriksaan,” kata Kasubdit Tipikor Polda Jatim AKBP Tony Surya Putra kemarin.

Ia mengatakan, belum ada perkembangan lebih lanjut atas kasus tersebut setelah penahanan AMR. Polisi juga belum memutuskan apakah akan menggeledah Kantor Bawaslu Jatim di Jalan Tanggulangin Surabaya, atau tidak. Termasuk, siapa tersangka selanjutnya yang akan ditahan.  iib, cty

Gubernur Pastikan Jatim Tak Ada Beras Plastik  Sambungan hal 1

Menuru dia, selama ini Jatim telah menjadi lumbung beras yang menyuplai mayoritas kebutuhan beras di Indonesia, sehingga pintu impor beras ke wilayahnya memang selalu tertutup. Selain itu, pihaknya juga akan semakin memperketat pintu impor beras dan berupaya menekan harga beras sehingga beras sintetis tidak sampai beredar.

Menurut dia, munculnya beras sintetis karena beras asli harganya melambung sehingga masyarakat lebih memilih beras yang harganya murah. “Kalau harga beras turun maka otomatis yang palsu akan hilang. Tugas kita sekarang ini mengembalikan harga beras tidak mahal dan terjangkau sehingga tidak muncul beras palsu atau sintetis,” jelas Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Pemprov Jatim, lanjut dia, akan menekan harga beras dengan memotong tata niaga beras. Tidak itu saja, selama ini harga gabah kering panen di tingkat petani hanya Rp 3.500 per kilogram, namun jika beras sudah sampai pasaran harganya meningkat hingga Rp 9 ribu per kilogram.

“Besarnya selisih harga dari petani ke pasaran ini yang akan dipotong pemerintah dengan cara memberikan subsidi angkut. Dengan subsidi angkut maka transportasi beras diharapkan bisa ditekan, dan harga beras menjadi murah,” tukasnya.

Maraknya beras sintetis bermula usai aparat Polsek Bantargebang, Kota Bekasi, menerima informasi tentang temuan beras plastik dari laporan warga dan sejumlah kabar yang ditayangkan melalui media sosial facebook dan instagram, Selasa (19/5). Polisi kemudian menutup sebuah kios penjualan beras yang diduga dibuat berbahan baku sintetis di Pasar Mutiara Gading, Kecamatan Mustikajaya.

Disperindag Kota Surabaya telah menerjunkan tim untuk memantau keberadaan beras palsu dari plastik yang diduga telah masuk ke pasarpasar Indonesia. Namun menurut Kepala Dinperindag Kota Surabaya Widodo Suryantoro, hingga kemarin belum ditemukan adanya beras plastik beredar di masyarakat. Namun, jika di lapangan ditemukan barang-barang mencurigakan atau tidak layak konsumsi akan berkordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti BPOM Kota Surabaya dan lain-lain.

Tekstur Beras plastik lebih keras daripada beras asli. Beras asli kalau digigit bulirnya cenderung mudah patah.

Dampak bagi Kesehatan Beras plastik jika dikonsumsi dalam jangka waktu panjang akan berdampak buruk bagi kesehatan, termasuk memicu timbulnya kanker.  Tahap awal bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Ditandai dengan gejala mual, muntah serta rasa pusing. Sebab plastik tidak dapat dicerna oleh organ pencernaan kita. Kalau masuk dalam tubuh, otomatis asam lambung meningkat dan menyebabkan seperti sakit maag.  Masuknya zat plastik dalam organ tubuh juga bisa mengganggu fungsi organ lainnya, seperti gangguan pada liver. 

Ket: Dihimpun dari berbagai sumber

Anggota Komisi B DPRD Jatim Mochammad Zainul Lutfi mengingatkan Disperindag Jatim harus memperketat pengawasan terhadap barang yang masuk dari pelabuhan Tanjung Perak sebagai pintu masuk utama barang di Jawa Timur. Untuk itu, politisi asal Fraksi PAN itu berpesan agar Disperindag segera melakukan komunikasi dan kordinasi dengan pihak terkait di pelabuhan seperti Bea Cukai, Syah Bandar, KPPP. “Peredaran beras plastik itu sangat merugikan masyarakat karena bisa membahayakan kesehatan, karena itu jangan sampai masuk ke Jawa Timur. Disperindag harus memperketat pelabuhan Tanjung Perak. Saya minta mereka segera berkoordinasi dengan pihak terkait,”tandas Ketua BM PAN Jatim itu.

Senada, Aida Fitriati kolega Lutfi di Komisi B juga mengecam adanya importir yang memasukkan beras plastik ke Indonesia. Politisi PKB itu mewanti-wanti jangan sampai beras tersebut masuk ke Jatim apalagi dikonsumsi oleh warga. Pasalnya, selain dari segi kesehatan membahayakan, dari segi kehalalan juga patut dipertanyakan.

Perempuan yang akrab disapa Neng Fitri itu mengingatkan langkah preventif juga penting dilakukan di antaranya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang ciri beras yang layak konsumsi dengan beras plastik asal Tiongkok yang tidak layak konsumsi. Dengan begitu, masyarakat bisa terhindar dari mengonsumsi beras palsu

tersebut.

“Saya sangat prihatin dengan adanya beras plastik tersebut. Pemerintah harus melakukan sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat tidak terjebak dan mengonsumsi beras plastik,”tegas Ketua Muslimat Kabupaten Pasuruan ini.

Kepala Disperindag Provinsi Jatim Warno Harisasono menambahkan hingga kini belum ada laporan masuknya beras sintetis dari Jakarta ke wilayah Jatim. “Kami sudah mengecek ke semua pasar supaya tidak beredar ke masyarakat,” katanya.

Warno menambahkan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Bulog Divre Jatim dan Balai Besar POM Surabaya untuk mengatisipasi beredarnya beras sintetis serupa di Jatim. “Kami juga berkoordinasi dengan pihak pelabuhan untuk mencegah masuknya beras sintetis. Sebab Menteri Perdagangan sama sekali belum mengeluarkan izin masuknya beras sintetis ke Indonesia.

Jadi, kalau ada beras sintetis yang masuk, itu pasti ilegal” katanya.

Satreskrim Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polrestabes Surabaya bersama Disperindag Jatim, BPOM, Bulog, dan Dinas Pertanian Jatim, Rabu (20/5) melakukan razia terkait isu peredaran beras plastik di sejumlah pasar tradisional di Surabaya.

Target razia peredaran beras plastik dilakukan di sejumlah pasar tradisional di Surabaya. Diawali dengan razia dadakan di Pasar Bendul Merisi, petugas kemudian melanjutkan penelusuran di pasar tradisional Darmo Trade Center (DTC) Wonokromo, dan Pasar Tembok Surabaya. Dari sejumlah pasar tradisional yang di razia, petugas tidak menemukan adanya beras yang terindikasi berbahan plastik.

Mengenai razia gabungan ini, Kasubbag Humas Polrestabes Surabaya Kompol Widjanarko mengatakan, razia dadakan ini bertujuan untuk mengantisipasi sekaligus mencegah adanya beras oplosan berbahan plastik yang diduga beredar di pasar tradisional di Surabaya. Beberapa pasar tradisonal di Surabaya dicek, dan tidak ditemukan adanya beras berbahan plastik. “Razia gabungan ini merupakan upaya atau antisipasi masuknya beras plastik di pasar tradisional di Surabaya. Namun, dari pengamatan petugas, sampai saat ini belum ditemukan pengecekan beras plastik,” terang Kasubbag Humas Polrestabes Surabaya Kompol Widjanarko.  iib, cty, bed

Kebobolan, Bank Jatim Dukung Kepolisian Usut KUR Fiktif  Sambungan hal 1

ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.

Menurut dia, hal itu dapat menjadi pelajaran bagi seluruh karyawan Bank Jatim agar dalam bekerja selalu memegang teguh seluruh aturan dan taat pada prinsip Good Corporate Governance (GCG), sehingga kejadian seperti ini tidak terulang lagi di kemudian hari.

“Kami berharap kepolisian dapat mengungkap kasus ini dengan jelas. Adapun untuk kepentingan penegakan hukum, kami siap mendukung penuh upaya kepolisian agar kepentingan dan kenyamanan nasabah dapat dilindungi dengan baik,” katanya.

Hingga Maret 2015, Bank Jatim menunjukkan performa yang bagus dalam penyaluran kredit sebesar Rp 26,57 triliun (naik 17,12 persen YoY) dengan total aset sebesar Rp 45,82 triliun (naik 29,21 persen YoY) dan perolehan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp 37,97 triliun (naik 34,64 persen YoY).

Pertumbuhan kinerja Bank Jatim hingga periode Maret 2015 juga tercermin dari rasio keuangan CAR sebesar 22,87 persen (ratarata benchmark > 15 persen), ROA sebesar 3,38 persen (rata-rata benchmark > 1,25 persen), ROE sebesar 17,61 persen (rata-rata benchmark > 15 persen), NIM sebesar 6,90 persen (rata-rata benchmark > 5 persen) dan BOPO sebesar 72,06 persen (rata-rata benchmark < 94 persen).

Sebelumnya, Polda Jatim membongkar kasus kredit fiktif di Bank Jatim sebesar Rp 24,8 miliar. Seorang pimpinan cabang Bank Jatim Kabupaten Jombang diduga sebagai pemrakarsa kredit fiktif dengan kerugian negara yang berhasil diaduit sebesar Rp 19,3 miliar.

Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur Komisaris Besar Idrus Kadir, pimpinan cabang Jombang dengan inisial BW ini bekerjasama dengan pihak ketiga, seorang pengusaha. KUR fiktif diberikan kepada 55 debitur sejak Oktober 2010 sampai dengan Maret 2012.

“Para debitur itu

jelas orangnya, namun identitas mereka disalahgunakan karena mereka tidak pernah mengajukan KUR,” ujar Idrus.

Idrus mengatakan tersangka BW berperan sebagai pihak yang merencanakan dan membuat semua laporan pengajuan kredit tersebut. Sedangkan pihak ketiga yang merupakan seorang pengusaha, selain berperan sebagai perencana, juga berperan memberikan nama 55 debitur. “Ini masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk pengusaha dan perannya sampai sejauh apa,” ujarnya.

Menurut pemeriksaan polisi, uang tersebut digunakan oleh tersangka untuk maju sebagai calon legislatif pada Pemilu 2014.

Hingga kini, pihak polisi masih memeriksa aliran uang tersebut.

Idrus menambahkan, selain BW, polisi juga menetapkan beberapa orang tersangka lainnya yaitu wakil pimpinan cabang dengan inisial PBO, 2 orang penyelia kredit, 8 orang analis kredit, dan 11 orang karyawan bank akan dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan sebagai tersangka.

Oleh karena itu, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 UU RI Nomor 2 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Ancam an hukuman maksimal seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun penjara dan denda minimal Rp 200 juta,” kata Kepala Subdit II Perbankan Polda Jatim Ajun Komisaris Besar Wahyu Sri Bintoro.

Selain itu, juga dijerat dengan Pasal 3 perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp 250 juta,” ujar Wahyu.

Para tersangka juga dikenai pasal pencucian uang yaitu Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp 10 miliar.  cty, rur, bed

Peringati Harkitnas, Mahasiswa Kado Jamu Obat Kuat untuk Jokowi  Sambungan hal 1

gan elit politik. Maka dari itu kita kita ingin bertemu dengan Pakde Karwo untuk memberikan jamu obat kuat ke RI 1,” kata Ainurrohman.

Sementara itu, Subairi koordinator aksi dari IMM ini mengatakan, rezim Jokowi-JK terbukti tidak pro terhadap rakyat kecil, rezim ini terbukti telah salah dalam mengambil kiblat kebijakan yang condong pro pemodal asing. “ Kami akan menggelorakan perlawanan terhadap rezim Jokowi.

Kita tetap mengkritisi presiden yang tak pro terhadap rakyatnya,” paparnya.

Aksi-aksi yang dilakukan para mahasiswa kali ini cukup atraktif, salah satunya dengan melumuri cat warna merah di tubuhnya. Serta banner berukuran besar yang menggambarkan kepulauan Republik Indonesia (RI). “ Kebutuhan sekarang adalah memperluas pengorganisasian rakyat, terutama di lingkup universitas. Serta memperjuangkan kita dalam perlawanan terhadap kapitalisasi pendidikan. Segera tuntaskan polemik KPK dengan Polri, dan Kemenpora dengan PSSI,” tambahnya.

Sementara itu, beberapa tuntutan yang dibawa para pengunjuk rasa di antaranya adalah menolak pencabutan subsidi BBM, meno-

lak menyerahkan harga BBM pada mekanisme pasar, serta mendesak pemerintah segera mengambil langkah untuk menyelamatkan mata uang rupiah. “ Kami minta Jokowi segera mewujudkan janjinya, serta merevisi segala UU yang berbau liberal,” tambahnya.

Ditolak Mahasiswa Malang Aliansi Mahasiswa Peduli Bangsa di Malang menolak rencana kedatangan Presiden Joko Widido (Jokowi) ke Malang Raya, Kamis (21/5) hari ini. Penolakan itu mereka sampaikan dalam unjuk rasa yang digelar di Kantor DPRD Kota Malang, Rabu (20/5).

Ketua Eksekutif Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Malang Iwan mengatakan, penolakan kedatangan tersebut karena Joko Widodo hanya berwacana. “Kebijakan yang ia ambil tak pernah pro rakyat,” katanya.

Iwan juga mengatakan, kunjungan Jokowi ke Malang hanya untuk pencitraan.

“Kami dengan tegas menolak kedatangannya,” tambahnya.

Untuk diketahui, aliansi ini merupakan gabungan dari tiga organisasi, yaitu Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Malang, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang

Malang, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Merdeka (BEM Unmer).

Para mahasiswa menggelar aksi dengan jalan berorasi dan membentangkan spanduk penolakan kedatangan Joko Widodo.

Mereka juga memaksa masuk ke Kantor DPRD Malang untuk menyampaikan lima tuntutan nasionalnya, yaitu menegakkan Trisakti, menghentikan liberalisasi pendidikan, menolak pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean, Reshufle Kabinet, serta melaksanakan Pasal 33 UUD 1945. “Kami meminta agar anggota DPRD bisa menyampaikan tuntutan ini,” tegas Iwan.  geh, mut

Bupati Amin Temui Putera Kiai Santawi yang Pernah Pimpin NU Dua Periode  Sambungan hal 1

Agama hingga Polsek Kota.

Bahkan sejumlah partai besar juga berkantor di Jalan Santawi.

Di antaranya Partai Demokrat (PD), Partai Nasional Demokrat (Nasdem) hingga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merupakan partai pemenang Pemilu 2014 di Bondowoso. Tak heran jika ada yang menyebut ruas jalan ini sebagai ‘Jalan Partai’ Minimnya literasi sejarah tentang Kiai Santawi membuat pemerintah Bondowoso tergelitik untuk menapak tilasi kepahlawanannya. Tak tanggung-tanggung, kegiatan napak tilas dipimpin langsung oleh Bupati Bondowoso Amin Said Husni. Beberapa waktu lalu, Amin mendatangi kediaman KH Basuki Abdullah, putera Kiai Santawi yang kini tinggal di Jalan Swandak, tepatnya di depan SD Jogotrunan 01 Lumajang.

Dari Basuki itulah, terkuak

bagaimana sosok Kiai Santawi mengorbankan jiwa dan raga untuk Tanah Air tercintanya. Bahkan setelah ditangkap dan dijebloskan ke penjara, Kiai Santawi pada 1948 akhirnya diekskusi mati oleh tentara Belanda. Kini jasadnya bersemayam di tanah kelahirannya, Desa Prajekan Lor Kecamatan Prajekan.

Nama asli Kiai Santawi sendiri adalah Sadriyan. Berdasarkan surat keterangan resmi dari dr H Koesnadi, Sadriyan atau Kiai Santawi memang terlahir di Desa Prajekan Lor Kecamatan Prajekan. Dalam keterangan tersebut, tak tercatat tanggal, bulan dan tahun kelahirannya. “Santawi itu sebenarnya nama saya,” ujar Basuki Abdullah.

Namun setelah kelahiran Basuki Abdullah itulah, Sadriyan akhirnya lebih dikenal dengan nama Kiai Santawi.

Di era agresi militer Belanda jilid dua, Kiai Santawi dipercaya sebagai pimpinan pasukan Hizbullah/ Sabilillah anak cabang Prajekan.

Sebagai tokoh kala itu, Kiai Santawi pun terlibat dalam berbagai perang gerilya menghadapi penjajah Belanda. Perang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sesekali dari desa itu dia bersama pasukannya menyerbu pos Belanda di kota.

Kekuatan persenjataan pasukan gerilya memang kalah jauh.

Namun Kiai Santawi tetap memiliki nyali tinggi. Suatu ketika, rumah Kiai Santawi dijadikan tempat penimbunan senjata olah para pasukan gerilya. Kepemimpinan Kiai Santawi yang berani itu membuat kontak senjata seringkali terjadi di kawasan Bondowoso.

Keterlibatan Kiai Santawi dalam perjuangan itu lambat laun terendus oleh militer Belanda.

Berbagai cara pun dilakukan.

Salah satunya adalah adu domba dan menyebarkan fitnah. Kiai Santawi yang sehari-hari mengajar kitab kuning kepada beberapa santri itu pun diadu domba dengan pengikutnya sendiri.

Politik adu domba sedikit banyak berhasil. Namun Kiai Santawi tetap tak bergeming. Dia konsisten dalam mengawal perjuangan rakyat untuk lepas dari belenggu penjajah.

Belanda yang tak tahan akhirnya menangkap Santawi. “Waktu itu bapak saya dijemput oleh seorang Wedana. Si Wedana itu bilang kalau bapak saya akan diajak berembuk,” kenang Basuki yang waktu itu berusia sekitar 18 tahun.

Namun Kiai Santawi ternyata dibawa untuk dipenjara. Mulanya dia dipenjara di markas Belanda di PG Prajekan. Setelah beberapa hari, dia akhirnya dipindahkan ke penjara.

Basuki yang beberapa kali menjenguk ayahnya itu pun merasa tak tega. Saat di penjara, rantai tak pernah lepas dari tangan dan kaki Kiai Santawi.

Raut wajah Basuki menyiratkan rasa marah saat mengenang kejadian itu.

Saat di penjara, Kiai Santawi sempat menjalani proses peradilan. Pada putusan pertama, Kiai Santawi divonis hukuman mati.

Keluarganya tak terima. Banding pun dilakukan. Namun nasib tak berpihak. Saat putusan kedua, Santawi akhirnya dihukum mati.

“Saat dihukum mati, ayah saya minta agar ditembak oleh 40 pasukan Belanda,” kenang Basuki.

Usai peluru Belanda menembus tubuhnya, Kiai Santawi tak langsung meninggal. Dia sempat meminta air minum. Kiai Santawi berkata kepada para penjaga penjara bahwa kesegaran air minum itu untuk keluarga dan anak-anaknya. Dari sipir-sipir penjara itu pulalah, menyeruak kabar tentang kematian Kiai Santawi yang diselimuti wangi bunga.

Kematian Kiai Santawi pun menyebar kepada keluarga dan para pengikutnya. “Waktu itu keluarga diminta agar menjelaskan kepada pengikut bahwa kematian bapak disebabkan karena penyakit,” ujar Basuki. Namun kabar bahwa Kiai Santawi meninggal karena dieksekusi terlanjur didengar pengikutnya. Mereka tak terima.

Puluhan pejuang angkat senjata.

Mereka menyerang pos-pos militer Belanda. Perang pun pecah.

Perjuangan itu terus membuncah meski pemimpin mereka dieksekusi oleh militer Belanda.

Setelah sempat dimakamkan di pemakaman umum di belakang kantor Polsek Kota Bondowoso, setahun kemudian keluarga Kiai Santawi memindahkan makamnya ke Prajekan. Tepat di samping makam Nyai Suha, ibunda Kiai Santawi. “Saya hanya berharap agar nama Jalan Santawi ditambahi dengan Kiai Santawi,” pinta Abdullah kepada Bupati Amin Said Husni.

Pasca kematiannya, Kiai Santawi memang tak meninggalkan banyak harta benda untuk keluarganya. Namun namanya terus mewangi. “Kita mengapresiasi respon cepat Bupati Amin yang saya anggap tidak lupa akan sejarah. Desa kami melahirkan dua pahlawan besar, yaitu Kiai Santawi dan Letnan Amir Kusman,” ujar Fandi Shofa, Kades Prajekan Lor. *

12

Kamis Kliwon, 21 MEI 2015

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Kongres Kebudayaan Jawa Timur

Kongres Kebudayaan Potret Kekayaan Indonesia Penyelenggaraan Kongres Kebudayaan merupakan potret dari kekayaan Indonesia secara hakiki.

Oleh sebab itu, dengan adanya Kongres Kebudayaan diharapkan memacu masyarakat Indonesia, khususnya Jatim untuk lebih cinta budaya Indonesia.

D

emikian disampaikam Wakil Gubernur Ja tim, Drs. H. Saifullah Yusuf saat Pembu kaan Kongres Kebudayaan Jawa Timur , Jambore Kepurbakalaan Jawa Timur 2015 dan Kemah 1.000 Tahun Pencerahan Bangsa di Taman Candra Wilwatikta, Pandaan Kab. Pasuruan, Rabu(20/5). Menurutnya, Kongres Kebudayaan membawa dampak positif bagi kebudayaan Indonesia. Beragamnya kebudayaan yang ada, maka belum ada forum yang khusus membicarakan dan mendiskusikan mengenai isu-isu yang ada tentang kebudayaan.

“Kongres ini pertama kali diadakan, dan semoga berbagai isu yang berkembang saat ini, khususnya berkaitan dengan kebudayaan bisa dibahas, sehingga akan menghasilkan inovasi maupun masukan yang membangun bagi Indonesia,” kata Gus IPul sapaan akrabnya.

Kebudayaan, lanjutnya, tidak lepas dengan terciptanya kenyamanan dan keamanan di Indonesia. Peran kebudayaan cukup besar dalam menjaga kondisi itu. Dibandingkan dengan negara lain, khususnya negara Islam, hanya Indonesia yang masih berada di level aman dalam hal keamanannya. “Salah satu faktornya adalah karena budaya. Sebagai contoh, wayang memperagakan tentang tokoh masa lalu, dimana perang membawa dampak jelek bagi masyarakat. Secara tidak langsung potret itu, mengajak masyarakat untuk tetap guyup dan rukun,” paparnya.

Dikatakannya, Indonesia bukan tanpa masalah meskipun masih banyak kemiskinan,

Wagub Jatim Drs. H. Saifullah Yusuf disaksikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim, Dr H Jarianto MSi memukul gong tanda dibukanya Kongres Kebudayaan Jawa Timur.

pengangguran, dan sedikit gesekan. Disisi lain, adanya peran dari budaya dari bangsa ini, maka semua masalah tidak sampai memecah belah kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI). “Indeks kesenjangan di negara negara yang sedang konflik sebesar 0,45, sedangkan Indonesia sekarang mendekati 0,43. Meskipun dengan selisih cukup tipis, NKRI tetap aman,nyaman dan tentram, itu semua karena beraneka ragam budaya,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim, Dr H Jarianto MSi mengatakan, banyak usulan yang keluar pada saat kongres berlangsung, diantaranya mengenai posisi kebudayaan menjadi perhatian semua. Namun secara politik anggaran, belum mengarah pada politik anggaran.

“Ketika menerima petuah dari Ketua Komisi X DPR RI di Museum Mpu Tantular, beliau usul-

Wagub Jatim Drs. H. Saifullah Yusuf disaksikan Kepala Disbudpar Jatim, Dr H Jarianto MSi menandatangani prasasti Kongres Kebudayaan Jawa Timur.

Wagub Jatim Drs. H. Saifullah Yusuf beserta tamu undangan lain menyaksikan tarian dan fragmen pada Kongres Kebudayaan Jawa Timur.

kan kalau kebudayaan itu mendapatkan 20 persen dari anggaran pendidikan,” katanya.

Dikatakan Jarianto, terselenggaranya kongres kebudayaan kali ini telah melalui berbagai proses mulai dari Tahun Kebudayaan yang dicanangkan 2014 lalu dan selanjutnya direalisasikan bentuk dan wujud cita-cita Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo SH MHum tentang kebudayaan yang subur dengan baik dan tanpa meninggalkan esensi kekuatan yang ada pada daerah masing-masing. Untuk itulah, kongres kebudayaan tema yang diambil adalah ‘Menggali Nilai-Nilai Keunggulan Peradaban Jawa Timur Untuk Memperkokoh Pembangunan Bangsa Khususnya Dalam Membangun NilaiNilai Kepemimpinan’. “Karena di Jatim banyak beragam etnis suku bangsa dan budaya. Kita harap berkembang dengan bagus. Dan diharapkan dalam kongres, ada rumusan hasil yang mengerucutkan dari konsep multikultural dari beberapa sub etnis yang di Jatim berujung pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Selanjutnya juga ada penyelenggaraan Jambore Kepurbakalaan Jatim tahun 2015, kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman wawasan cagar budaya sebagai warisan budaya yang memiliki nilai-nilai penting, mengenalkan dan menggali potensi-potensi cagar budaya untuk memupuk kepribadian dan identitas jati diri generasi muda, mendorong generasi muda ikut berperan dalam menjaga dan merawat keberadaan cagar budaya seiring perkembangan era globalisasi, serta memanfaatkan cagar budaya sebagai media edukasi, rekreasi dan penelitian.

Sedangkan kegiatan lainnya yaitu kemah 1.000 tahun pencerahan bangsa. Kegiatan ini dalam rangka memperingati peristiwa 1.000 (seribu) tahun yang lalu tepatnya pada tahun 1.016 dimana setelah runtuhnya Kerajaan Medang, maka bangkitlah Kerajaan Kahuripan dengan Airlangga sebagai rajanya. peristiwa itu terjadi di wilayah Jatim. Q rac*

Kongres Harus Lahirkan Strategi Kebudayaan Dalam kongres kebudayaan Jawa Timur sudah saatnya melahirnya suatu strategi kebudayaan yang merupakan hasil berbagai pemikiran para budayawan, untuk bisa mengembangkan dan mempertahankan kelestarian budaya dalam menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Salah satu narasumber Kongres Kebudayaan Jawa Timur, Sosiolog asal Unair Surabaya, Prof Hotman Siahaan menegaskan, dalam melahirkan strategi kebudayaan tentunya tidak bisa diintervensi oleh Pemerintah.

“Berkali-kali saya ungkapkan, harus ada strategi budaya. Pembangunan saat ini merupakan kerja budaya menunjukkan martabat manusia. Saat ini serangan budaya asing bertubi-tubi, tapi kita belum mempunyai ketahanan budaya. Ya berat. Untuk itu, dalam kongres harus melahirkan strategi budaya sudah cukup bagus. Selain itu, tidak boleh ada intervensi birokrasi,” ujarnya. Menurutnya, agar strategi kebudayaan bisa berjalan dengan baik maka diperlukan public sphere yang memberikan pemberdayaan pada masyarakat untuk mengambil keputusan-keputusan secara lokal.

“Masyarakat harus bisa merumuskan dan menyelesaikan permasalahan. Di Jatim, misalkan, udar gelung atau musyawarah. Jika mereka bisa melakukan seperti itu maka mereka akan bisa memaknai seluruh proses kerja (ekonomi dan politik) dalam perspektif kebudayaan,” katanya.

Ia pun menginginkan agar kebudayaan menjadi kata kerja yang berarti sebagai produsen bukan pada kata benda yang berorientasi pada sebagai penerima (resipien, red). Jika budaya dikatakan sebagai kata benda, dalam menghadapi MEA maka ketahanan budaya Jatim akan mengalami keruntuhan.

“Manusia adalah agen kebudayaan dan bukan sekedar resipien. Sikap yang pasif terhadap kebudayaan hanya akan mengandalkan pada konsep tentang warisan budaya, dan itu artiya akan cenderung normatif. Sedang sikap yang aktif terhadap kebudayaan akan mengandalkan kreativitas,” katanya.

Lebih lanjut, dikatakan Siahaan, dalam menghadapi MEA maka harus ada strategi kebudayaan yang mampu menciptakan suatu gerakan kebudayaan karena gerakan kebudayaan adalah suatu upaya untuk mengenali dan menemukan dinamika internak dari kebudayaan tersebut, hingga demikian ada proses kesadaran untuk membentuk otonomi kebudayaan. Q rac*

Prof Dr Ayu Sutarto

Manfaatkan Heritage, Sejahterakan Jatim Warisan budaya atau heritage harus dimanfaatkan sebagai sarana untuk mensejahterakan Jatim dan sebagai inspirasi bagi perjalanan bangsa ke depan. Diperlukan pemahaman yang benar dan tepat kekayaan budaya yag dimiliki provinsi dengan penduduk 40 juta jiwa ini.

Hal itu dikatakan Budayawan asal Jember, Prof Dr Ayu Sutarto dalam Kongres Kebudayaan Jawa Timur yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jawa Timur di Taman Candra Wilwatikta, Pandaan, Kabupaten Pasuruan.

Melihat kayanya provinsi Jatim akan warisan, lanjutnya, maka upaya keras harus segera dilaksanakan adalah memanfaatkan warisan, baik itu warisan alam, warisan budaya, dan warisan sarjana untuk dapat mengantarkan masyarakat Jatim memiliki keunggulan komparatif yang tidak mudah terombang ambing oleh fenomena zaman dan hegemoni kebudayaan bangsa lain.

Menurutnya, penataan, penanganan, dan promosi warisan merupakan upaya yang paling bisa diharapkan untuk memartabatkan bangsa ini. Untuk itu Jatim, para pemilik modal, dan para pewaris aktif tradisi harus bekerjasama dalam memanfaatkan karunia berupa warisan itu dengan sungguh-sungguh agar warisan tidak hanya harta milik yang mensejahterakan, namun menjadi kebanggaan dan inspirasi ke depannya.

Dikatakan Ayu, dalam memanfaatkan warisan maka diperluka tidak hanya kemauan politik dari pemerintah, namun komitmen kultural yang kuat dari komunitas pendukungnya. Warisan baik budaya, alam, dan saujana dimungkinkan dapat menjadi virus mental yang menginspirasi laju peradaban, dan memperkokoh rasa kebangsaan.

“Untuk itu, Kongres Kebudayaan Jatim harus bisa menginventarisasi seluruh kekuatan warisan kebudayaan dan menjadi inspirasi bangsa ini untuk kedepannya. Dalam peradaban pasar bebas maka diperlukan pendekatan kebudayaan menjadi kekuatan lembut yang tak hanya mencerahkan tapi juga mensejahterakan yang juga bisa melalui ekonomi kreatif yang luar biasa,” katanya.

Dalam gerakan kebudayaan, lanjutnya, harus ada gerakan political kultural yang menunjang didalamnya. “Saat ini ongkos kebudayaan begitu kecil tapi ongkos politik begitu besar. Hal itu tentunya harus disesuaikan. Sebab negara ini kaya sekali warisan budaya, sehingga tidak bisa budaya tidak mendapatkan skala prioritas yang layak dinegeri ini,” katanya.

Terhadap generasi bangsa, Ayu mengatakan, sudah seharusnya diajak bersama dalam memanfaatkan warisan budaya. “Ini bukan mimpi dan bukan lagi hanya sejarah, ada buktinya. Bukti itu harus digali untuk kepentingan bangsa,” ujarnya. Q rac*

Penampilan Fragmen deklarasi Kongres Budaya ‘Dari Timur untuk Indonesia’.

Menggali Nilai Keunggulan Budaya Jawa Timur Dalam Membangun Kepemimpinan Masa Depan Setiap masyarakat selalu terkait dengan kebudayaan yang ada dan melingkungi dirinya. Manusia selain dibentuk oleh kebudayaan juga belajar dan mengembangkan kebudayaannya. Sebab manusia sejak lahir telah belajar dari dan dalam kebudayaan.

Manusia secara terus menerus melakukan pembaharuan dan perbaikan terhadap kebudayaannya. Kebudayaan yang diwarisi oleh manusia terus dikembangkan dan diperbaharui sesuai dengan kebutuhan zaman.Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo SH Mhum merasa sangat bangga bahwa masyarakat Jatim selalu kreatif dan dinamis dalam mengelola dan mendinamisir kebudayaan yang cukup beragam.

Terbukti, keragaman kebudayaan yang merentang dari karakter budaya Mataraman, budaya Arek, budaya Madura (daratan, kepulauan hingga pendalungan), Tengger dan Osing tidak hanya hidup bersanding dan berdampingan. Masing-masing kebudayaan melalui aktivitas pendukung kebudayaannya terjadi jalinan saling silang kebudayaan yang diwarnai oleh sikap toleransi yang tinggi.

Kondisi ini memungkinkan penyerbukan budaya yang dapat menghasilkan keunggulan budaya baru, termasuk dalam menghasilkan kepemimpinan yang sesuai dengan tantangan dan kebutuhan zaman.

Dipelopori kalangan budayawan, seniman, akademisi, pengusaha, khususnya mereka yang bergerak dalam industri kreatif, mereka secara terus menerus berusaha merawat dan memperbaharui kebudayaan yang ada.

Sementara, melalui kongres budaya Jawa Timur, Gubernur mengharapkan dapat dilakukan sebuah dialog, sebuah evaluasi sekaligus refleksi tentang eksistensi

Prof Hotman Siahaan

kebudayaan yang ada di Jawa Timur. Hal ini penting ditekankan Gubernur Jatim, karena suatu kemunduran atau kepunahan suatu kebudayaan biasanya didahului dengan tiadanya kemampuan refleksi pendukung kebudayaan terhadap proses interaksinya dengan kebiasaan dan nilai-nilai budaya yang dijalani.

Tanpa adanya reintrepretasi, rejuvinasi (peremajaan) dan kreativitas, kebudayaan akan menjadi beku, ketinggalan zaman. Kebudayaan tidak lagi mampu menjadi energi sosial yang memberikan daya kreatif.

Disisi lain, kreativitas kalangan budayawan dan seniman sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi masa depan, baik dalam menghadapi globalisasi, Masyarakat Ekonomi Eropa hingga kemampuannya menangkal virus budaya radikal yang mengandalkan kekerasan dengan menempatkan Pancasila

sebagai landasan kebudayaan.

Bahkan, dalam menangani gejala radikalisme pasar, agama dan tradisi yang akhir-akhir ini menggejala perlu dikembalikan pada konsensus dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Selain itu, melalui budaya unggul, kebudayaan dapat mengubah etos dan mental masyarakat untuk lebih tangkas dan cerdas dalam menyikapi perubahan budaya di era globalisasi yang bersifat tunggang langgang.

Untuk itu, kongres ini diperlukan suatu keputusan sadar, berani dan cerdas untuk membuka cakrawala sekaligus menginternalisasikan nilai-nilai unggul pada generasi muda.

Nilai-nilai luhur dan unggul dari kebudayaan yang ada di Jawa Timur sangat potensial digali melalui saling silang kebudayaan untuk dijadikan bintang petunjuk kepemimpinan di masa depan. Q rac*

Prof Hotman Siahaan (kiri) sedang memaparkan pentingnya Kongres Kebudayaan melahirkan gerakan kebudayaan melalui strategi kebudayaan.

Prof Dr Haryono MPd

Empat Pemikiran Kebudayaan Dalam menghadapi tantangan dan dinamika kehidupan masyarakat di Jawa Timur, ada empat pemikiran yang menjadi perhatian, yaitu kebudayaan sebagai sarana belajar, konsekuensi dari kebudayaan sebagai sarana belajar, tradisi sebagai warisan budaya tidak hidup dalam ruang isolasi, dan mengenalkan subyek didik dengan pelbagai nilai unggulan dalam masyarakat. Hal itu dikatakan Pakar Sejarah asal Universitas Negeri Malang, Prof Dr Haryono MPd ketika menjelaskan mengenai tema ‘’Mengembangkan Nilai Kebudayaan Jatim dalam aspek Pendidikan’ di Kongres Kebudayaan Jatim’. Pemikiran pertama, kebudayaan sebagai sarana belajar berarti kebudayaan dianggap sebagai proses dinamis dan bukan sekedar endapan karya manusia yang sudah tamat dan selesai.

Pemikiran kedua, konsekuensi dari kebudayaan sebagai sarana belajar berarti tradisi yang ada dalam masyarakat bukanlah suatu kata benda, melainkan suatu proses pengulangan aktivitas kehidupan yang harus ditafsirkan secara terus menerus sesuai dengan tantangan dan harapan kehidupan masyarakat pendukungnya.

“Seniman dan budayawan Jatim berhasil melestarikan dan mengembangkan pelbagai tradisi yang ada secara kreatif. Mereka berhasil mengambil distansi sekalgus melakukan refleksi untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Mereka menjadi sosok pejuang imaginasi untuk kehidupan lebih baik,” kata Haryono.

Pemikiran ketiga, tradisi sebagai warisan budaya tidak hidup dalam ruang isolasi berarti tradisi selalu berinteraksi dengan kebudayaan lain maupun kebudayaan kontemporer yang berasal dari asing, sehingga diperlukan suatu imaginasi kreatif yang memungkinkan tumbuhnya serbuk unggul dalam silang budaya.

Pemikiran terakhir, mengenalkan subjek didik dengan pelbagai nilai unggul yang ada dalam masyarakat lain. Hal ini berarti diperlukan keberanian dari kita untuk membiasakan subjek didik dengan kebudayaan lain, termasuk bersedia tinggal di daerah yang kebudayaannya berbeda, sehingga dapat terbiasa belajar dan memahami yang lain. “Setiap perbedaan antar budaya selalu adanpeluang membangun jembatan untuk makin mengenal diri dan kebudayaan sendiri sekaligus membangun respek dejgan orang dan kebudayaan yang lain,” katanya. Q rac*