Harian Bhirawa Edisi 21 Januari 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Ini (gugatan) bentuk sikap kritis Polri. Ini pembelaan untuk anggota Polri yang dilakukan sesuai jalur hukum,”

IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 10

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kadivhumas Polri Irjen Pol Ronny F Sompie

Rabu Kliwon, 21 JANUARI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

21 JANUARI 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo -

Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf

08.00

Panen Raya Bersama Menteri Pertanian, KASAD dan Bupat Bojonegoro di Kecamatan Kanor Bojonegoro

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 08.00

Komisi B Tengarai Ada Kongkalikong Importir dengan Oknum Disperindag

Rapat Membahas Tertib Administrasi Mekanisme Hibah dan Bansos Tahun 2015 di Kantor Bappeda Provinsi Jatim

Sidak Garam Impor

Rendra Terancam Tak Dapat Rekomendasi Pencalonan Bupati Kab Malang, Bhirawa Gonjang-ganjing di internal partai berlambang pohon beringin yaitu Partai Golkar hingga memunculkan dua kubu yang kini berseteru yakni Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Aburizal Bakrie versi Ketum Munas Ancol Agung Laksono akan memengaruhi rekomendasi kandidat calon bupati (cabup) maupun calon wali kota di berbagai daerah.

Mengingat di Jatim, pada tahun ini ada 16 daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) atau dikenal Pilkada. Dan secara cahyono/bhirawa nasional ada 204 daerah H Rendra Kresna yang melaksanakan Pemilukada. Sehingga hal itu akan rawan terjadinya konflik baru khususnya rekomendasi pada calon bupati/wali kota yang berangkat dari Partai Golkar.

Termasuk Pemilukada yang akan digelar di Kabupaten Malang dinilai rawan konflik. Karena dengan adanya dua kubu Ketum di internal partai tersebut, maka bisa saja terjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar H Rendra Kresna yang akan kembali maju untuk mencalonkan Bupati Malang periode 2015-2020, terancam tak dapat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

 ke halaman 11

Kapolres Benarkan Wakapolres Jombang Dipanggil KPK Jadi Saksi Kasus Komjen Pol Budi Gunawan

Jombang, Bhirawa Kapolres Jombang AKBP Ahmad Yusep Gunawan membenarkan Wakapolres Kompol Sumarji mendapat panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Namun Kapolres tidak mengetahui terkait kasus apa pemanggilan anak buahnya tersebut.

“Memang hari ini (kemarin) Wakapolres mendapat panggilan ke KPK, namun saya tidak tahu soal apa pemanggilan itu. Dan kebetulan beliau tidak bisa hadir memenuhi panggilan KPK tersebut, karena ada kegiatan yang sudah dijadwalkan,” ujar Kapolres Jombang AKBP Ahmad Yusep Gunawan ditemui usai menghadiri pelantikan Kades di Kantor Kecamatan Mojoagung, Selasa (20/1) siang.

Meski kemarin tidak bisa hadir, tanpa menjelaskan kegiatan apa yang sedang dijalani Kom-

 ke halaman 11

Pelayanan Sepenuh Hati SEPANJANG 2014 lalu, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Situbondo berhasil menorehkan prestasi kinerja yang sangat membanggakan bagi masyarakat Kota Santri. Betapa tidak, hanya dalam jangka waktu setahun, instansi yang kini dinahkodai Imam Mahbub Ansori itu mampu menerbitkan 3.737 aneka jenis perizinan. Prestasi ini bahkan mendapatkan apresiasi tersendiri dari Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto, sebagai orang nomor satu di jajaran Pemk a b Situbondo.

Imam Mahbub Anshori

 ke halaman 11

Sentil..  Jokowi bantah ‘bersihkan‛ orang SBY  Telenovela ala Istana  2015, kuota BPJS warga miskin ditambah 2.000  Setelah kuota ditambah jangan sampai pelayanan amburadul  Dianiaya teman, murid kelas II SDN nyaris buta  Pelajaran budi pekerti layak dihidupkan kembali

DPRD Jatim, Bhirawa Komisi B DPRD Jatim menengarai ada kongkalikong antara Disperindag Jatim dengan importir garam terkait dengan masuknya 27 ribu ton garam impor dari Australia di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

“Kami menemukan ada selisih garam yang akan diturunkan di pelabuhan. Data yang diajukan

ke pihak Pelindo III ada 23 ribu ton. Tapi kenyataan importir garam impor, PT

Susanti Megah, akan menurunkan garam impor sebanyak 27 ribu ton. Ada selisih empat ton yang diindikasikan akan merembes ke pasar tradisional,” ungkap anggota Komisi B DPRD Jatim asal PAN Zainul Lutfi saat sidak di

 ke halaman 11

siti/bhirawa

Rombongan Komisi B DPRD Jatim saat sidak di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Selasa (20/1). Dalam sidak kemarin, mereka menemukan garam impor dari Australia yang akan dibongkar dan diedarkan di Jatim.

Baru Disahkan, Perppu Pilkada Akan Direvisi Jakarta, Bhirawa Rapat Paripurna DPR mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undangundang, Selasa (20/1).

Disahkannya Perppu tersebut sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang mengatur pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD yang baru disahkan.

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan Perppu No 1 Tahun

2014 tentang Pilkada setelah disetujui menjadi undangundang akan segera direvisi agar lebih sempurna pada saat diimplementasikan.

“Perppu Pilkada ini setelah disetujui menjadi UU segera direvisi karena masih banyak kekurangan.

Hal ini juga merupakan kesepakatan antara Komisi II DPR dan pemerintah,” kata Agus Hermanto saat pemimpin rapat paripurna di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Selasa (20/1).

Menurut Agus, Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pilkada dan Perppu No 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diterbitkan oleh

POIN PENTING PELAKSANAAN PILKADA LANGSUNG YANG DIATUR PERPPU 1. Pemilihan Langsung Pasal 1 ayat 1 : pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilaksanakan secara langsung dan demokratis 2. Uji Publik Pasal 1 ayat 2, uji publik adalah pengujian kompetensi dan integritas yang dilaksanakan secara terbuka oleh panitia yang bersifat mandiri yang dibentuk KPU dan hasilnya tidak menggugurkan pencalonan Pasal 38 ayat 5 : uji publik dilakukan 3 bulan sebelum pendaftaran calon 3. Tahapan Pilkada Pasal 37 ayat 3 : pendaftaran bacalon dilaksanakan 6 bulan sebelum pembukaan pendaftaran calon 4. KPU sebagai Penyelenggara Pemilu Pasal 8 : penyelenggaraan pemilihan menjadi tanggung jawab KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Eselon II Pemprov Bakal Jalani Assessment Jadi Pijakan Gubernur Mutasi Pejabat

trie diana/bhirawa

Para pejabat eselon II Pemprov Jatim saat mutasi beberapa waktu lalu.

Maret mendatang, Gubernur Jatim akan menggelar mutasi lagi menyusul banyaknya pejabat yang memasuki masa purna tugas.

Pemprov, Bhirawa Seluruh pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jatim dalam waktu dekat bakal menjalani proses assessment (penilaian) di Assessment Center Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Provinsi Jatim. Assessment ini dilakukan untuk memenuhi hasil konsultasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB), terkait adanya rencana mutasi yang bakal digelar Gubernur Jatim Dr H Soekarwo

 ke halaman 11

Polda Jatim Turunkan Tim Cobra untuk Usut Penembakan Aktivis Bangkalan Polda Jatim, Bhirawa Aksi penembakan yang dilakukan terhadap Mathur Husairi (47) seorang aktivis anti korupsi di Bangkalan mendapat perhatian khusus dari Polda Jatim dengan menurunkan tim dari Unit Jatanras Polda Jatim untuk melakukan pengusutan.

Selain Unit Jatanras Polda Jatim, penyelidikan insiden penembakan ini di-back up sepenuhnya oleh Tim Cobra Polda Jatim. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono membenarkan bahwa tim Jatanras dan Tim Cobra Polda Jatim akan mengawal penye-

 ke halaman 11

Gula Impor 600 Ribu Ton Siap Banjiri Indonesia Nasib Petani Tebu Semakin Terpuruk

DPRD Jatim, Bhirawa Tengarai terjadinya kebocoran gula rafinasi di masyarakat benar adanya.

Buktinya, hasil dari pertemuan dengan Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) Pusat beberapa waktu lalu diketahui akan ada gula impor sebanyak 600 ribu ton pada triwulan pertama Anggota Komisi B DPRD Jatim Subianto mengaku sesuai hasil pertemuan dengan AGRI Pusat diketahui akan datang gula impor sebanyak 600 ribu ton. Kalau ini dibiarkan maka dipastikan ribuan

 ke halaman 11

Kejar Sertifikat BST untuk Magang Keluar Negeri

Harus Siap Taklukkan Kapal Terbakar hingga Mengapung di Laut Berlayar pada situasi normal, kadang masih saja diliputi was-was. Apalagi jika terjadi keadaan darurat, nyali bisa langsung ciut, panik dan hilang konsentrasi. Kondisi itu fatal bagi keselamatan penumpang, termasuk Anak Buah Kapal (ABK). Karena itu, seluruh calon ABK harus memahami prosedur penyelematan diri. Seperti yang kini diajarkan kepada 79 siswa SMK perikanan dan kelautan Puger, Jember di Politeknik Pelayaran Surabaya.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Ahmad Son Haji harus mengapung lebih lama dibanding teman-temannya ketika mengikuti simulasi sea survival. Saat semua sudah menepi, dia masih terapung di tengah danau buatan milik Politeknik Pelayaran Surabaya. Usahanya berenang dengan gaya punggung tak kunjung menepikannya. Sempat dia berganti gaya renang bebas, seorang instruktur langsung berteriak memberi perintah Ahmad segera berbalik dan kembali berenang dengan gaya punggung.

“Saya belum bisa renang. Apalagi harus mengikuti prosedur sea survival yang mengharuskan berenang menggunakan gaya punggung,” kata dia usai mengikuti sesi latihan sea survival kemarin.

Dalam latihan itu, setiap peserta harus berani melompat ke air dan berenang menepi sekaligus menyelamatkan penumpang yang tidak bisa berenang. Ini merupakan simulasi

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Simulasi sea survival untuk melatih siswa melompat dari kapal dan bertahan mengapung dalam kondisi darurat.

SURABAYA

2

Rabu Kliwon 21 JANUARI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

trie diana/bhirawa

Akibat Banjir, PKL Dibongkar Paksa

Petugas gabungan dari Kecamatan Wonokromo,Kecamatan Gubeng, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Dinas PU Bina Marga dan Pematusan,Bakesbang dan Linmas serta Satpol PP Surabaya membongkar bidakbidak milik Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdiri di atas saluran drainase sepanjang 100 meter disepanjang jalan Nias Surabaya. Dalam tempat yang lain Petugas Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Surabaya dan petugas Bakesbang dan Linmas Surabaya membongkar paksa pembatas tembok yang berada diatas saluran drainase dijalan Bawean Surabaya dengan menggunakan alat berat, Selasa (20/1).

Peringatan Keras Partai Buat Armuji dan Anugerah Ariyadi DPRD Surabaya, Bhirawa Saling tuding dugaaan gratifikasi dan pemerasan masyarakat tergusur Medokan Semampir, antara ketua DPRD Armuji dan Wakil ketua Komisi A Anugerah Ariyadi mencapai kulminasi. Keduanya mendapat peringatan keras dari partainya, PDI Perjuangan.

Terkait perseteruan dua anggota DPRD tersebut keluar SK No 011 / DPC / PTS / I / 2015 tertanggal 20 Januari 2015 dari DPC PDI Perjuangan Surabaya yang ditanda tangani Wisnu Sakti Buana ketua DPC. Surat tersebut memutuskan memberikan peringatan keras kepada Armuji dan Anugerah Aryadi yang keduanya berstatus sebagai anggota DPRD Surabaya.

Selasa (20/1) Dalam keterangan persnya, kemarin, Sukadar ketua Fraksi PDIP membacakan secara runtut isi surat keputusan DPC PDIP Surabaya terkait kedua kadernya yang dianggap telah merugikan partai dan masa depan partai.

Selain keputusan peringatan keras , keduanya diberikan waktu 30 hari untuk saling berbenah dan introspeksi. Dan jika tidak

mengindahkan maka sesuai AD/ ART partai ada 3 sangsi lanjutan yang siap menunggu yakni pemberhentian dari jabatan, pemberhentian sementara sebagai kader hingga sangsi pemecatan.

“DPC PDI Perjuangan Surabaya telah merapatkan masalah ini karena beberapa hari ini masalah ini ramai di media massa. Melalui rapat DPC tadi malam lantas diputuskan kedua kader tersebut diberikan sanksi peringatan keras,” kata Kadar.

Dalam pers converence kemarin, memang hadir keduanya, baik Armuji maupun Anugerah.

Meskipun tampak akrab dengan duduk bersanding mendampingi Sukadar ketua frkasi PDIP DPRD Surabaya, namun kegalauan Armuji dan Anugerah Aryadi saat presscon jelas sekali terlihat dari

PANGGUNG BIROKRASI

Komisi B Sidak KBS DPRD Surabaya, Bhirawa Kebimbangan pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang dirasakan oleh Direksi Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS), mendapat perhatian dari DPRD Surabaya. Pagi ini, Selasa (20/01), Komisi B didampingi Ketua DPRD Surabaya Armudji mengunjungi lokasi KBS. Rombongan wakil rakyat Surabaya ini ditemui Direksi PDTS, termasuk Dirut Ratna Achjuningrum. Kedatangan tersebut untuk melihat fakta pengelolaan aset non tanah yang membuat Direksi PDTS ‘galau’.

Sebab, proses pengelolaan itu belum mendapat lampu hijau dari Walikota Surabaya. Seperti Kandang Bangau, misalnya.

Ukuran kandang satwa tersebut sudah tidak layak menampung populasi satwa yang kian bertambah. Jika dibiarkan, dikhawatirkan berdampak satwa menjad stres dan mati.

Sebagian besar pengelolaan kandang satwa avertebrata mengalami hal serupa.

Ukuran kandang tidak layak, banyak yang berkarat, serta dapat mempengaruhi Q gat kehidupan satwa di dalamnya.Q

raut mukanya yang terkesan senyum terpaksa, karena sebelumnya memang sempat saling serang melalui media.

Ketika didesak soal sanksi yang menanti berikutnya, Kadar mengatakan akan menunggu hasil perkembangan selanjutnya selama 30 hari ke depan. Artinya DPC PDI Perjuangan saat ini tengah melakukan pemantauan kasus ini di lapangan.

“Karena setiap partai politik itu kan sudah memiliki tim jadi tidak menunggu ada kasus baru membentuk tim investigasi,” ujar Kadar berdiplomasi.

Namun menurutnya peringatan keras ini memang diputuskan karena Armuji dan Anugrah telah dianggap menciderai partai melalui statemennya di sejumlah media belakangan ini. sehingga jika ada perkembangan lagi, sanksi lainnya bisa saja diberikan kepada keduanya.”Kalau ada perkembangan kasus Medokan Semampir keduanya akan dikenai sanksi lagi,” kata Kadar.

Sementara Armuji yang duduk bersebalahan dengan Anugerah Ariyadi berusaha tegar dengan

gat/bhirawa

Ketua fraksi PDIP Surabaya, Sukadar saat menunjukkan Surat Peringatan pada dua anggota legislatif asal PDIP, Armuji dan Anugerah Ariyadi. mengatakan jika dirinya akan pir terus,” ujarnya. mematuhi keputusan partai, Namun saat ditanya tangtetapi juga akan tetap mela- gapannya sebagai ketua DPRD kukan pembelaan terhadap war- Surabaya, Armuji tidak bersedia ga Medokan Semampir, berkomentar, padahal sebelum“Sebagai kader kami siap me- nya dengan tanpa beban Armuji laksanakan perintah partai. Saya melempar kasus tindakan pungli siap melakukan islah, soal pem- yang dilakukan oleh Anugerah belaan warga medokan semam- Aryadi wakil ketua komisi A

Sentra PKL Pegirian Diduga Jadi Permainan Perhutani Dituding Hambat Penyelesaian Waduk Gongseng

geh/bhirawa

Sentra pedagang kaki lima (PKL) Pegirian tepatnya di wilayah wisata religi Ampel yang fungsinya guna untuk pedagang malah digunakan untuk lahan bisnis wahana permainan anak, Selasa (20/1).

Pemkot, Bhirawa ngaku sudah sering kali didata Masih sepinya Sentra pe- petugas, namun belum tereadagang kaki lima (PKL) di lisasi untuk ditempatkan di kawasan religi Sunan Ampel sentra PKL. dari penjual diduga menjadi Memang dari pantauan Bhiajang permainan oknum ter- rawa, sentra yang diresmikan tentu. Sejumlah pihak terkait sejak Desember lalu, masih PKL di kawasan tersebut me- terlihat minim PKL. Bahkan,

PKL yang masih berada di luar pun masih banyak yang belum tersentuh pemerintah.

Sementara fakta menarik adalah di tengah-tengah lahan sentra PKL itu, ternyata hampir lebih dari setengah difungsikan sebagai taman bermain.

Salah satu pedagang, khalid (30th) mengatakan kekecewaannya terhadap pemerintah kota Surabaya. Pasalnya, apa yang sudah dijanjikan pemerintah kota terhadap PKL tidak sama dengan kenyataanya.

Padahal dirinya sudah menunggu agar kebagian tempat di sentra tersebut.

“Sebenarnya para pedagang sudah di masukkan dalam catatan pemerintah, siapa saja pedagang yang akan menempati tempat (sentra) ini. Kalau ndak salah sekitar 70 an pedagang. Nah, sedangkan pedagang dikawasan ini diperkirakan mencapai 150 an lebih pedagang,” ujarnya ketika Q geh ditemui Bhirawa (20/1).Q

Konflik Gerindra Surabaya Meruncing Surabaya, Bhirawa Konflik ditubuh DPC Partai Gerindra Surabaya makin memanas. Sebanyak 23 PAC yang menolak menghadiri rapat kerja (raker)

DPRD Surabaya yang tentu berimbas kepada citra DPRD Surabaya secara keseluruhan yang sedang getol mengusung pemberantasan tindakan pungli di Pemkot Surabaya.

Kini semua pihak dipaksa untuk sabar menunggu tindak lanjut dari sejumlah temuan Armuji yang posisinya sebagai Ketua DPRD Surabaya soal tindakan pungli yang di lakukan oleh Anugerah, karena disamping merusak citra lembaga DPRD Surabaya, kasus yang dilakukan masuk unsur salah satu kategori tindak pidana korupsi.

Lain lagi dengan Anugerah yang terlihat tak setegar Armuji, karena menolak berkomentar untuk menanggapi sangsi yang diberikan DPC atas tuduhan pemerasan kepada warga Medokan Semampir.

Kabar yang beredar di lingkungan dewan, kedua kader yang sedang berseteru ini di intervensi oleh partainya untuk tidak lagi banyak berkomentar soal kasusnya apalagi soal sangsi peringatan keras dari Q gat DPCnya.Q

yang digelar partai tersebut diduga hanya klaim yang dilontarkan kubu yang tidak sepakat dengan kepemimpinan BF Sutadi.

Ketua PAC Lakarsantri,

Tarno mengatakan, dalam raker yang digelar pada Minggu (18/1) lalu, dari 31 PAC, hanya tujuh yang tidak hadir. Sehingga, klaim jika 23 PAC boikot dan tidak

hadir dalam raker, itu tidak benar adanya.

Dari tujuh pengurus PAC yang tidak hadir tersebut, diantaranya,Pakal, Krembangan dan Kenjeran. Itupun

tidak semua pengurus ditubuh PAC itu boikot. Misalnya di PAC Krembangan. Dimana Sekretaris PAC tersebut yang bernama Nur Hadi, hadir Q gat dalam raker.Q

DPRD Jatim, Bhirawa Komisi D DPRD Jatim sesalkan sikap Perum Perhutani yang menghambat penyelesaian pembangunan waduk Gongseng di Bojonegoro. Pelepasan lahan untuk perluasan waduk tersebut masih terkendala alotnya negosiasi dengan pihak Perhutani sebagai pemilik lahan.

Dalam APBN 2014 sendiri sudah mengalokaskan anggaran sebesar Rp370 miliar yang digunakan untuk perluasan lahan dan pengerukan waduk . pengembangan waduk Gongseng sendiri bertujuan mampu meminimalisir debit air luapan dari Bengawan Solo yang selama ini menjadikan wilayah Bojonegoro, Lamongan dan Gresik banjir saat musim hujan tiba.

Anggota Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim mengaku sebenarnya Komisi D berharap waduk Gongseng segera selesai , sehingga bencana banjir bandang yang selalu menghantui tiga daerah tersebut dapat segera diselesaikan. Mengingat waduk Gongseng sendri mampu menampung air sebanyak 22 juta M3.

“Jadi kami berharap dan mendesak kepada pemerintah pusat untuk segera melakukan negoisasi dengan Perhutani, sehingga pembangunan Waduk Gongseng segera diselesaikan,”tegas politisi asal Partai Gerindra, Selasa (20/1).

Selain itu, dengan selesainya pembangunan waduk Gongseng diharapkan mampu mengairi sawah petani yang selama ini saat musim kemarau selalu terjadi wabah kekeringan. “Waduk Gongseng nantinya tidak hanya menampung air saat musim hujan saja, tapi juga saat musim kemarau kedepannya bisa menjadi air irigasi yang mampu mengairi sawah warga yang selama ini mengalami gagal panen akibat kekeringan di tiga wilayah tersebut,”tambah pria murah senyum ini.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi D DPRD Jatim, Achmad Heri. Menurutnya, saat ini waduk Gongseng sangat dibutuhkan oleh masyarakat ditiga wilayah yang selama ini selalu terkena bencana banjir saat musim hujan tiba. Sebaliknya saat musim kemarau tiba, maka kekeringan Q cty dan gagal panen mewarnai hasil pertanian mereka.Q

BKOW Turut Sosialisasikan Layanan Jatim Bebas Beser Beser atau tiba-tiba kencing adalah kelainan yang sering terjadi pada kelompok masyarakat usia lanjut(lansia). Program pelayanan bebas beser yang diselenggarakan Tim Pelayanan Publik RSU Haji Surabaya menggelar program bebasa beser dan terus mensosialisasikan secara meluas di Jatim. Salah satu programnya yakni melalui kegiatan senam beser untuk pencegahan beser.

Disampaikan Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Jawa Timur Ny. Hj. Ummu Fatma Saifullah Yusuf saat Workshop Pelayanan Bebas Beser oleh BKOW Prov. Jatim dan Tim Pelayanan Publik RSU Haji Surabaya di Ruang Rapat Brawijaya Kantor Gubernur Jatim Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya, Selasa (20/1).

Ia mengatakan, sosialisasi ini penting dilakukan karena sangat bermanfaat bagi yang berusia lansia dan sering mengalami beser. Sosialisasi ini bisa dilakukan melalui

organisasi-organisasi yang ada di masyarakat.

“Program pelayanan bebas beser ini menjadi salah satu yang dilombakan tingkat nasional. Setelah ini, diharapkan ibu-ibu yang hadir mau menyosialisasikan program ini kepada masyarakat,” ujarnya.

Dijelaskannya, beser adalah keinginan untuk buang air kecil yang tidak ada habisnya. Masalah tersebut terdengar sepele, tetapi bisa mengganggu aktivitas. Untuk itu, dengan adanya program pelayanan ini, diha-

rapkan permasalahan beser bisa diatasi sedini mungkin.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Dr. Ida Widyastuti, SpKK mengatakan, pelayanan bebas beser merupakan salah satu program layanan publik di RSU Haji Surabaya yang dilakukan oleh tim medis dan fisioterapi dari instalasi rehabilitasi medik. Pelayanan bebas beser ini tidak hanya disosialisasikan pada Puskesmas binaan, Posyandu Lansia.

Ia menyampaikan, keluhan beser terbanyak pada wanita, sehingga RSU Haji menyosialisasikan program ini kepada BKOW Prov. Jatim. Dalam hal ini, RSU Haji Surabaya menyampaikan teknik atau senam khusus yang sederhana, sehingga bisa direplikasi oleh kelompok masyarakat. Harapannya, dapat mencegah potensi terjadi keluhan beser.

iib/bhirawa

Ketua BKOW Jatim Dra Hj Fatma Saifullah Yusuf bersama pengurus BKOW lainnya mengikuti praktek di acara Workshop Pelayanan Bebas Beser di Ruang Brawijaya Kantor Gubernur Jatim.

Sementara itu, Narasum- bas Beser Dr Rita Vivera Inkontinensia urine (beser) ber Workshop Pelayanan Be- Pane SpKFR menjelaskan, lebih dimaknai dengan ke-

luarnya urine tanpa disadari, tidak bisa ditahan yang ditimbulkan/menimbulkan masalah kesehatan, sosial, higine dan ekonomi. Biasanya orang Jawa menyebutnya dengan istilah “Beser”.

Ia menyampaikan, ada beberapa latihan yang digunakan untuk mencegah atau mengatasi beser antara lain senam beser, kegel exercise dan Pelvic Floor Muscle Treatment (PFMT).

Dikatakannya, RSU Haji Surabaya memiliki pelayanan bebas beser melalui Poli Beser Rehabilitasi Medik. Adapun pelayanan yang diberikan seperti pemeriksaan kekuatan otot dan kelenturan, pemeriksaan dengan EMG permukaan, pemeriksaan MMT, postural exercises, internal dan eksternal massage, myofascial release. Dan Relaxation techniques and diaphragmatic Q iib breathing.Q

Rabu Kliwon 21 JANUARI 2015

RAGAM INFO

Besok SNMPTN-SBMPTN Dibuka Surabaya, Bhirawa Seleksi masuk perguruan tinggi negeri seperti tahun sebelumnya terdiri atas Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Mandiri Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan seleksi mandiri Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Panitia akan segera membuka pemberkasan pendaftaran pada Kamis (22/1) secara serentak di seluruh penjuru nusantara.

“Untuk 13 PTN baru, belum bisa ikut serta dalam SNMPTN tahun ini karena masih dalam tahap pendampingan” kata Ketua SNMPTN 2015 Rochmat Wahab, Selasa (20/1).

Ia menambahkan, ketiga belas universitas negeri baru tersebut berstatus magang dalam kegiatan SNMPTN. Diharapkan tahun 2016 universitas tersebut tergabung dalam seleksi nasional mahasiswa. Tahun ini universitas negeri yang tergabung dalam SNMPTN sebanyak 63 universitas atau lebih banyak dari sebelumnya 62 universitas.

Ia mengungkapkan, persyaratan untuk calon peserta SNMPTN antara lain harus sudah berada di kelas terakhir pendidikan menengah (SMA/MA/SMK/MAK), memiliki prestasi akademik, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Peserta diperbolehkan memilih maksimal dua PTN dengan ketentuan jika memilih dua PTN, maka salah satu PTN harus berasal dari provinsi yang sama dengan asal sekolah siswa. Untuk pemilihan prodi, peserta dapat memilih maksimal tiga prodi dengan ketentuan satu PTN maksimal dua prodi.

Rochmat mengimbau agar calon mahasiswa memperhatikan jadwal penting SNMPTN 2015. Jadwal penting SNMPTN 2015 meliputi pengisian dan verifikasi PDSS tanggal 22 Januari hingga 8 Maret 2015, pendaftaran tanggal 13 Pebruari hingga 15 Maret 2015, pengolahan data tanggal 1 April hingga 31 Mei 2015, pengumuman kelulusan tanggal 9 Mei 2015 dan pendaftaran ulang peserta yang lulus SNMPTN tanggal 9 Juni 2015 bersamaan Q inf dengan ujian tertulis SBMPTN 2015.Q

SURABAYA

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Tahun Ini Target 100 RS Terakreditasi Surabaya, Bhirawa Tahun 2015, Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) menargetkan rumah sakit (RS) yang terakreditasi berjumlah 100 RS. Untuk mempercepat target tersebut PERSI siap melakukan pendampingan dan memidiasi rumah sakit se Jatim dalam mendapatkan akreditasi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). ‘’Desember lalu kita sudah melakukan workshop atau sosilisasi berupa pendampingan kepada seluruh RS di Jatim dan rencananya Bulan Februari kita akan mengadakan acara workshop atau sosilisasi lagi,’’ ujar Kepala PERSI Jatim Dodo Anondo MPH. Menurut Dodo, RS terakreditasi yang saat ini ada baru 12 unit, oleh KARS versi 2012.

Sementara jumlah RS di Jatim saat ini jumlahnya mencapai 345 RS (Milik peme-

rintah dan swasta, red). ‘’Jadi baru 4 persennya saja RS yang terakreditasi padahal 96 persennya masih dalam proses,’’ ucapnya.

Lebih lajut Dodo menyatakan, sebenarnya ratusan rumah sakit tersebut sudah terakreditasi, namun menggunakan versi lama yang masih berlaku. Selain itu, bermunculan rumah sakit baru yang didirikan setelah 2012.

Otomatis mereka belum mengikuti penilaian. Menurutnya,

terdapat perbedakesehatan, hal lain an mendasar anseperti kebersihan tara akreditasi ruangan dan kanversi lama dan tin diperhatikan baru. serta tenaga keDalam sistem sehatan seperti lama, KARS hanya dokter, perawat memeriksa dokudan tenaga medis. men yang diserahDodo mencontohkan rumah sakit. kan, dokter juga Tim penilai tidak dipastikan melaterjun langsung ke kukan kunjungan lapangan.Dalam kepada pasien semodel terbaru, dotiap hari. Dokter kumen dan realijuga harus menulis Dodo Anondo MPH sasinya dipastiserta meneken rekan. ‘’Apakah benar dilak- kam medis pasien. Mereka sanakan sesuai dengan stan- juga didorong terus mengikuti dar,’’ ungkapnya. seminar serta pendidikan yang Selain itu KARS saat ini bisa meningkatkan kompemenggunakan sistem telusur tensi. Karena itulah, Persi sehingga, rumah sakit tidak Jatim saat ini gencar mebisa berbohong. Apalagi suara ngadakan pelatihan bagi rupasien dilibatkan dalam unsur mah sakit yang menjadi penilaian. Selain pelayanan anggota.

Baleho Ucapan Terima Kasih Salahsatu partai politik di Surabaya memasang sebuah baleho dijalan protokol di Surabaya, seperti jalan Gunung Sari, Raya Darmo dan jalan Bung Tomo Surabaya.

Baleho ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi pro rakyat yang telah menurunkan harga BBM, namun sayangnya harga sembako masih melambung tinggi, Selasa (20/1).

Polisi Ungkap Waria Penjual Sabu Polrestabes Surabaya, Bhirawa Unit Idik II Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pimpinan Iptu Suhartono, Sabtu (10/1) berhasil mengamankan waria penjual narkotika jenis sabu. Sahir alias Sherly (27) berhasil dibekuk petugas dikediamannya Jl Pacar Keling Surabaya.

Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan enam bungkus plastik sabu seberat 1,33 gram, dua botl plastik (bong), dua buah korek api, dan satu unit handphone. Usai dilakukan pemeriksaan, diketahui tersangka yang merupakan waria ini mempunyai warung dan menjual sabu kepada konsumennya.

Kanit Idik II Iptu Suhartono membenarkan, dari pengakuannya tersangka merupakan penjual narkotika jenis sabu. Sabu yang didapatinya merupakan kiriman dari bandar yang saat ini masih dilakukan pendalaman oleh petugas. Dari 10 gram sabu, Sherly membungkusnya kembali dalam bentuk 10 poket sabu.

“Setiap satu poketnya, Sherly mengaku menjualnya dengan harga Rp 200 ribu.

Dirinya pun mengaku menjualnya di warung yang dimilkinya,” ungkap Iptu Suhartono kepada wartawan, Selasa (20/1).

Tak hanya mengamankan Sherly, petugas juga berhasil menangkap empat pekerja hiburan malam Diskotik Kantor yang terletak di Jl Semut Kali. Ke empatnya adalah Dessy (28) warga Karang Rejo, Sayekti (35) warga Sedati Agung Sidoarjo, Fifi (28) warga Jl Pakal Barat, dan Budi (27) warga Jl Jemursari.

Penangkapan ke empatnya, lanjut Suhartono, berawal dari tertangkapnya Dessy di tempat kosnya di Jl Dukuh Kupang Barat.

Dari keterangan Dessy, petugas berhasil mengamankan tersangka Sayekti di rumahQ bed nya Jl Sedati Agung Sidoarjo.Q

Pasar Pacar Keling Direlokasi Surabaya, Bhirawa Pasar Pacar Keling Kota Surabaya siap direlokasi ke tempat lain seiring dengan rencana pelebaran Jalan Tambangboyo untuk pembangunan jalan kembar sebagai akses menuju jembatan Suramadu.

Dirut PD Pasar Surya Karyanto Wibowo, di Surabaya, Selasa, mengatakan Pasar Keling yang ada sekarang ini menempati tanah milik PT Kereta Api (KA). Berhubung ada rencana pelebaran Jalan Tambangboyo untuk pembangunan jalan kembar sebagai akses menuju jembatan Suramadu, maka Pasar Pasar Keling akan direlokasi ke tempat lain.

“Sebenarnya rencana pemindahan pasar itu digagas sejak tahun 2012 seiring dengan rencana Pemkot Surabaya memperlebar Jalan Tambangboyo sebagai akses menuju jembatan Suramadu.

Namun hingga sekarang belum direalisasikan,” katanya.

Menurut dia, pihaknya sendiri masih menunggu sikap PT KA karena PT KA sendiri berencana menyiapkan tempat untuk relokasi Pasar Pasar Keling. “Saya sih berharap tidak jauh dari lokasi semula,” katanya.

Ia mendengar Pasar Pasar Keling akan menempati lahan yang tidak jauh dari lokasi semula. Direncanakan akan menempati lahan kosong yang dulunya dipakai sebagai lapangan sepak bola dekat dengan Kantor Kecamatan Tambaksari.

“Soal kapan relokasinya, kami tidak tahu persis. Yang pasti jika memang direlokasi, tanah yang ditempati tetap milik PT KA,” katanya.

Untuk diketahui Pemkot berencana membangun jalan kembar dari jembatan Suramadu-Dharmawangsa akan memakan lahan milik PT KA termasuk tanah yang berdiri Pasar Pacar Keling. Pemkot sendiri sudah melakukan negosisasi dengan warga dan PT KA sudah dilaQ ant kukan sejak Februari 2012.Q

Misalnya, pelatihan seluruh rumah sakit pada Desember tahun lalu di Surabaya. Ada enam wilayah kerja yang akan terus diberi pelatihan. Yakni, Karesidenan Madiun, Jember, Kediri, Malang, Lamongan, dan Surabaya.

Sementara itu, rumah sakit baru tetap harus terakreditasi.

Namun, mereka diberi kesempatan mengikuti tes tingkat dasar, tidak seperti rumah sakit yang sudah berpengalaman dan berlevel lanjut.

Menurutnya, dari 15 elemen, lulus lima sudah cukup. Elemen tersebut, antara lain, pelayanan dasar, mutu keselamatan pasien, rekam medis, serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Jika yang dasar saja tidak lulus, rumah sakit tersebut tidak Q dna akan diakreditasi.Q

trie diana/bhirawa

Hasil Ungkap Selama 10 Hari

Kasus Narkoba Dominasi Operasi Multi Sasaran KP3 Baru Januari, 23 Kasus DB Ditemukan

bed/bhirawa

Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Arnapi saat menunjukkan sejumlah barang bukti hasil Operasi Multi Sasaran, Selasa (20/1).

Surabaya, Bhirawa hari terhitung sejak tanggal 10-19 Kasus narkoba rupanya masih Januari 2015 ini, berhasil memendominasi hasil Operasi ngamankan barang bukti narMulti Sasaran yang dilakukan kotika jenis sabu sebanyak puluhan Polres Pelabuhan Tanjung Perak gram. Dari sembilan tersangka (KP3) beserta Polsek jajaran. yang berhasil diamankan, sebagian Sebanyak sembilan kasus nar- tersangka ada yang bertindak koba dengan sembilan tersangka sebagai kurir sabu dan sebagian berhasil diamankan petugas. lagi merupakan pengguna.

Operasi yang digelar selama 10 “Dari total 25 kasus hasil Ope-

rasi Multi Sasaran, peringkat pertama ditempati oleh kasus narkotika yang jumlahnya sembilan kasus, dengan sembilan orang tersangka,” terang Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Arnapi kepada wartawan, Selasa (20/1).

Selain Operasi Multi Sasaran, Polres Pelabuhan juga menggelar Safari Kamtibmas di wilayah hukumnya. Lanjut Kapolres, dari Safari Kamtibmas petugas berhasil mengamankan sebanyak puluhan minuman beralkohol, dengan rincian 25 botol miras ukuran besar, 35 botol muniman jenis whisky, dan 30 botol miras oplosan ukuran tanggung.

Dijelaskan Arnapi, adapaun jumlah kasus yang didapati dari Safari Kamtibmas, yakni sebanyak 89 kasus. Diantaranya kasus yang menarik adalah kasus jukir liar sebanyak 20 kasus dan kasus miras sebanyak tujuh kasus.

Sementara untuk tersangka, Arnapi mengaku bahwa kasus ini hanya tipiring dan tersangka hanya diberi peringatan untuk tidak Q bed melakukan hal tersebut.Q

Surabaya, Bhirawa Belum Genap satu bulan jumlah penderita DB di kota Pahlawan sudah banyak. Berdasar data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, bulan ini terdapat 23 penderita penyakit karena gigitan nyamuk Aedes aegypti. ‘’Jumlah itu tercatat hingga pertengahan bulan,’’ kata Kasi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinkes Surabaya dr Daniek Suryaningdyah. Sementara itu, tahun lalu, selama Januari tercatat ada 36 penderita DB. Jauh-jauh hari, Dinkes sudah melakukan sosialisasi tentang waspada penyakit DB. Salah satunya menggalakkan PSN (pemberantasan sarang nyamuk). ‘’PSN itu langkah pencegahan. Jangan langsung minta fogging,’’ ucap Daniek.

Namun, bila ada satu warga yang positif menderita DB, warga diminta melapor ke puskesmas terdekat. Nanti petugas puskesmaslah yang melanjutkan laporan itu dengan melakukan pengasapan di wilayah tersebut.

Tujuan fogging adalah membunuh nyamuk dewasa.

Menurutnya, beberapa waktu lalu Dinkes telah melakukan pengasapan dilakukan di RT 3, RW 10, Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut. Kepala Puskesmas Kali Rungkut dr Bernadetta Martini menyatakan, fogging hanya difokuskan di RT 3, RW 10, bukan wilayah lain. Sebab, terdapat seorang warga RT 3 yang terkena DB. ‘’Warga yang terkena DB tidak parah.

Sudah diobati,’’ terangnya.

Kepala Dinas Kesehatan Jatim, dr Harsono menyatakan, dari hasil evaluai Surabaya masih menjadi wilayah rawan DB di Jatim. Kasus DB di Surabaya mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Pada tahun 2013 mencapai 2.213 orang sementara tahun 2012 Q dna sebanyak 1.091 orang.Q

Rumuskan Kebijakan Ekonomi, Gandeng Perguruan Tinggi Pemprov, Bhirawa Guna membantu Gubernur Jawa Timur dalam merumuskan kebijakan dari sektor perekonomian, mulai tahun ini pemerintah provinsi melalui Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Jatim bakal menggandeng perguruan tinggi. Dengan dibantu akademisi dari kalangan universitas, diharapkan mampu dirumuskan kebijakan ekonomi sesuai kebutuhan pasar.

“Tahun ini akan kami mulai (kerjasama dengan perguruan tinggi). Sebelumnya sudah dilakukan beberapa kali, namun kali ini rumusan kebijakan akan lebih bersifat makro dan kami bertekad untuk bisa menjadi pusat perumusan kebijakan ekonomi Jatim,” kata Kepala Biro Administrasi Perekonmian Setdaprov Jatim, I Made Sukartha, Selasa (20/1).

Ia menuturkan, perguruan tinggi yang akan diajak kerjasama membuat rumusan kebijakan ditentukan sesuai spesifikasinya. Misalnya, di bidang teknologi akan kerjasama dengan ITS, bidang ekonomi dengan Unair, bidang kelembagaan dengan Universitas Trunojoyo, bidang pertanian dengan Universitas Brawijaya, bidang sarana pendidikan dengan Unesa.

Dengan adanya rumusan dengan pendekatan akademis tersebut, Made menginginkan tugas biro yang dipimpinnya tak hanya melakukan kontrol dan evaluasi sektor perekonomian saja. “Selama ini lebih banyak monev (monitoring dan evaluasi, red), tapi jika kita bisa rumuskan kebijakan startegis bidang ekonomi maka akan sangat Q inf membantu kerja gubernur,” ujarnya.Q

dna/bhirawa

Fogging dapat mengurangi perkembangan nyamuk Aedes aegypti.

Penderita Filariasis Harus Diperlakukan Sama Adanya badan usaha yang tidak menerima penderita filariasis atau kaki gajah membuat penderita semakin terasingkan di masyarakat. Bagi penderita filariasis bekerja merupakan sebuah tuntutan yang harus dikerjakan.

Kasi Pemberantasan Penyakit Dinkes Jatim Setyo Budiono, mengatakan, sebagai badan usaha seharusnya penderita filariasis tidak dibedakan, hal ini bertujuan agar penderita mendapatkan pekerjaan yang sama dengan pekerja lainnya. Jika dilihat tidak semua penderita filariasis tidak dapat melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh pekerja lain. ‘’Untuk pekerjaan yang tidak

mengandalkan kesempurnaan fisik penderita filariasis masih bisa melakukan. Tapi banyak penderita tidak diterima di lingkungan pekerjaannya,’’ ucapnya.

Setyo menyatakan, saat ini penderita filariasis membutuhkan banyak bantuan untuk bertahan hidup. Banyak penderita filariasis tidak memiliki pekerjaan dikarenakan sulit diterimanya di masyarakat.

Sebagai pengambil kebijakan pemerintah melalui Dinkes

sudah berupaya keras dalam mengatasi dan mengobati penyakitnya. ‘’Kita terus melakukan pemeriksaan dan pengobatan akantetapi ini tidak akan cukup jika tidak diimbangi dengan penyiapan lapangan pekerjaan,’’ jelasnya.

Lebih lanjut Setyo mengungkapkan, banyaknya kasus kaki gajah disebabkan karena kurang baiknya masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan seperti banyaknya sarang dan bibit nyamuk. Selain itu kurang baiknya perawatan yang dilakukan oleh penderita kaki gajah.Kaki gajah merupakan penyakit menular yang di-

sebabkan oleh infeksi cacing filaria yang ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk.

Penyakit ini bersifat menahan (kronis) dan bila tidak mendapatkan pengobatan dapat menimbulkan cacat menetap berupa pembesaran kaki, lengan dan alat kelamin baik perempuan maupun laki-laki.

“Jika seseorang terjangkit kaki gajah kronis maka akan terjadi cacat permanen. Cacat ini akan menimbulkan hambatan psikologis, stigma sosial dan akan menurunkan sumber daya manusianya, sehingga akan menimbulkan kerugian ekonomi akibat tidak sedikit dari mereka yang

sangat tergantung kepada keluarga,” paparnya.

Perlu diketahui, dalam penularan penyakit kaki gajah disebabkan oleh tiga spesies cacing filarial yaitu Wuchereria Bancrofti, Brugia Malayi, Brugia Timori. Cacing ini menyerupai benang dan hidup dalam tubuh manusia terutama dalam kelenjar getah bening dan darah. Cacing ini dapat hidup dalam kelenjar getah bening manusia selama 4 – 6 tahun dan dalam tubuh manusia cacing dewasa betina menghasilkan jutaan anak cacing (microfilaria) yang beredar dalam darah terutama Q dna malam hari.Q

OPINI

4

Uji Bebas Psikotropika

Tajuk

Provokasi dalam Jurnalisme “Lyberty too can corrupt. Absolute liberty can corrupt absolutely,” begitu kicauan (mantan presiden) SBY dalam akun twitter miliknya, seperti dikutip Metronews.com. Kicauan itu merupakan komentar SBY tentang “mutualisme” antara serangan terorisme di Perancis dengan penggambaran karikatur Nabi Muhammad di majalah Charlie Hebdo. Juga memunculkan phobia terhadap muslim dan agama Islam.

Komentar yang mirip juga dinyatakan oleh pemimpin redaksi televisi Al-Jazeera. Meski tidak mirip benar, namun sama-sama menunjuk adanya sebab akibat. Pemimpin redaksi Al-Jazeera menyatakan “I agree to condemn the attack but I am not Charlie.” Al-Jazeera secara resmi menyatakan, seharusnya di dalam jurnalistik tiada penistaan dan penghasutan. Terdapat pesan yang sama: kebebasan absolut berpotensi penyimpangan.

Komentar senada juga dinyatakan oleh pemimpin umat Katolik sedunia, Paus Fransiscus. “Seseorang tidak boleh melakukan provokasi, orang tidak boleh menghina keyakinan orang lain, orang tidak boleh mengolok-olok keyakinan. Di dalam kebebasan berekspresi ada batas-batas,” ucap Sri Paus yang dikutip Guardian. Paus juga mengatakan bahwa hujatan dapat menimbulkan pembalasan, dan itu merupakan hal yang nomal.

Masa kini, banyak “celoteh” yang menistakan agama Islam.

Men-ciderai pergaulan agama-agama, dan mem-provokasi kemarahan umat. Apakah warga muslim boleh membalas dengan celoteh pula? Namun konyolnya, muslim yang tidak sabaran, memilih pembalasan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Nabi Muhammad SAW memberi contoh menjawab penistaan dan penghasutan dengan kasih sayang.

Terhadap seorang pengemis yang lumpuh dan buta. Nabi Muhammad SAW selalu menyuapi makanan bergizi secara santun, tanpa memperkenalkan diri sebagai Muhammad SAW. Padahal pada setiap suapan Nabi SAW selalu “di-celotehi” oleh pengemis agar jangan menggubris ucapan Muhammad yang mengaku sebagai utusan Tuhan. Sampai Nabi Muhammad SAW wafat, penyuapan digantikan oleh Umar bin Khatthab.

“Celoteh” pengemis terus berlanjut, diucapkan pula kepada Umar bin Khatthab. Sampai suatu ketika pengemis buta itu bertanya, kemana perginya penyuap makan yang dahulu, yang lebih santun? Dijawab oleh Umar bin Khatthab, bahwa penyuap makan terdahulu, adalah Muhammad SAW sudah wafat. Seketika pengemis buta menangis meronta sampai menyesali “nasehat-nya” yang konyol.

Itulah teladan Nabi Muhammad SAW dalam membalas penistaan dalam bentuk ucapan. Namun untuk penistaan dalam bentuk combatan (tantangan bersenjata) Nabi Muhammad SAW tak segan meladeni. Sering pula Nabi SAW maju terdepan dalam peperangan, sampai berdarah-darah.

Tetapi perang oleh Nabi SAW bukan dari belakang dan ujugujug (serangan mendadak). Melainkan dengan pemberitahuan waktu dan tempat perang yang disetujui kedua pihak.

Komentar Sri Paus, twit SBY dan komentar Al-Jazeera, merupakan bentuk kritik atas kebebasan absolut jurnalisme seperti dilakukan oleh majalah Charlie Hebdo dalam pembuatan karikatur Nabi Muhammad. Sekaligus juga sebagai kecaman terhadap penyerangan terhadap majalah itu.

Menewaskan 12 jiwa. Meski dengan “celoteh” karikatur itu Charlie memperoleh popularitas sangat pesat.

Penistaan agama selalu cuma menjadi wacana perdebatan, dihubungkan dengan hak asasi manusia (HAM). Hak kebebasan berbicara dan berpendapat. Padahal penistaan maupun penghasutan agama, nyata-nyata melanggar HAM. Khususnya terhadap minoritas muslim di berbagai belahan dunia, penistaan agama telah mengarah pada tindak kekerasan. Sampai diserang dan dibunuh (tragedi Rohingya).

Kebebasan berbicara (bagian dari HAM) selalu menjadi dalih konyol penistaan agama. Padahal deklarasi universal tentang HAM (Universal Declaration of Human Rights, UDHR) nyata-nyata melarang penistaan. Bahkan dalam mukadimah HAM UDHR, sudah di-ingatkan bahwa penistaan akan menyebabkan kemarahan.

Pergaulan agama-agama kini memasuki masa kritis, bahkan mengancam keamanan di seluruh dunia. Agaknya, dunia internasional memerlukan semacam mahkamah ke-agama-an yang diberi wewenang untuk menghukum setiap penistaan agama. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Larangan Motor Lewat Jalan Protokol LARANGAN sepeda motor melintas di jalan protokol, merupakan upaya pemerintah DKI menekan kemacetan, di sisi lain juga sebagai bentuk upaya mengurangi kecelakaan.

Tujuan larangan tersebut baik dan kemungkinan bisa diterima masyarakat, namun pemerintah DKI alpa bahwa masyarakat kelas mana sebenarnya pengguna sepeda motor itu?

Pengguna sepeda motor sebagian besar adalah masyarakat golongan menengah ke bawah. Bahkan, tak jarang mereka tinggal di luar Jakarta, seperti Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang. Mereka tergolong masyarakat pekerja yang tak mempedulikan panas dan hujan demi memenuhi kebutuhan sehari-seharinya. Pesepeda motor bukan golongan masyarakat yang berkantong tebal, yang sewaktu-waktu bisa berhenti bersepeda motor terus ganti dengan mobil pribadi.

Larangan sepeda motor melintasi Jl Thamrin memiliki konsekuensi serius bagi mereka, pertama harus mempersiapkan ongkos lebih untuk parkir, di samping anggaran untuk bensin setiap hari. Jika parkir satu jamnya Rp1.000, maka mereka harus mengeluarkan biaya tambahan sekitar minimal Rp10 ribu tiap hari, hampir sepadan dengan anggaran bensin yakni sekitar Rp300-400 ribu/bulan.

Rencana perluasan zona larangan motor, ini menjadi kabar buruk bagi mereka. Setelah lewat, mereka juga akan dibatasi lagi adanya larangan baru di jalan protokol lain.

Ibarat nasi telah menjadi bubur, begitulah nasib masyarakat kelas bawah, selalu menjadi korban kebijakan. Mereka yang memiliki kendaraan mobil pribadi dilayani dengan sangat mulia, sementara pengguna sepeda motor yang notabene masyarakat berpenghasilan rendah hak-haknya diabaikan.

Pengguna sepeda motor juga memiliki hak melintas jalan protokol, mereka juga memiliki hak untuk dilayani dengan mulia, karena mereka juga ikut membayar pajak kendaraan.

Larangan sepeda motor yang dicetuskan Gubernur DKI Jakarta merupakan tindakan yang sangat diskriminatif, sehingga perlu dilakukan evaluasi, jangan sampai ingin mengeluarkan kebijakan, tetapi mengorbankan masyarakat lain yang samasama memiliki hak menggunakan jalan protokol.

Hendriwan Angkasa, Tanah Sereal Tambora Jakarta

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Rabu Kliwon, 21 JANUARI 2015

PerlindunganTransportasi Publik lalu (juga hanya selama dua pekan) yang meninggal sebanyak 84 orang. Ini berarti setiap hari terdapat 2-3 orang korban jiwa, meninggal akibat kecelakaan lalulintas.

Jumlah kecelakaan juga tergolong spekdi laut dan di udara takuler. Selama dua selama setengah tapekan Operasi KetuOleh : hun terakhir, sampai pat terjadi laka-lantas S. Mahargono menjadikan trauma sebanyak 559. Jadi berkendaraan umum. selama sebulan, kiraIronisnya, kecelakaan kira bisa terjadi lebih lalulintas di darat, di luat dan di dari 1.200 kasus kecelakaan. Atau udara hampir seluruhnya (95%) sehari 40 kasus kecelakaan. Ini disebabkan faktor human error. tentu sangat memprihatinkan.Setiap detik di jalanan, faktor human Tertinggi di Dunia error bisa mengancam siapa saja, Kini, penyebab kecelakaan sesama pengendara, penumpang transportasi publik bertambah angkutan umum, pejalan kaki atau lagi. Yakni, management error, kebahkan yang sedang duduk-duduk salahan tata-kelola sistem transdi warung kopi. portasi. Umumnya berupa pelangAgaknya, Polisi perlu menamgaran regulasi yang dilakukan bahkan syarat, yakni bebas al-

Sebuah “burung besi” kecil menabrak gedung Flight Safety Internasional di bandara di Wichita, Kansas, Amerika Serikat (AS), akhir Oktober 2014. Bagian kepala pesawat terhunjam masuk atap gedung. Akibat kecelakaan pesawat tersebut, 4 orang tewas dan 5 lainnya terluka. Tiga diantara korban tewas merupakan staf yang bekerja di dalam gedung. Satu korban lagi, pilotnya.

K

ecelakaan pesawat jenis Beechcraft itu dipastikan bukan disebabkan oleh human error (kesalahan pilot). Juga bukan disebabkan kerusakan pada pesawat. Juga tidak melanggar rute, melainkan dihempas badai yang datang tiba-tiba. Pesawat ingin kembali ke landasan pacu, tetapi “dikejar” dan dihempaskan oleh badai siklon. AS memang dikenal sebagai negeri badai yang bisa datang kapan saja, tanpa memandang musim. Tetapi kecelakaan pesawat sangat jarang terjadi.

Sejatinya moda transportasi udara memiliki sistem (regulasi) yang lebih baik. Diantaranya melalui UU Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Yang diatur bukan hanya saat di udara, melainkan srana dan prasarana di bandara juga diatur sangat baik. Termasuk di dalamnya faktor KKOP (Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan). Lebih lagi terhadap kru pesawat, diatur pada pasal 59 ayat (1), di dalamnya terdapat kewajiban pemeriksaan kesehatan. Juga syarat menjaga kemampuan (tetap ketrampilan).

Sehingga setiap kru angkutan udara mestilah siap, trampil, sehat dan profesional. Setiap kru (pilot, dan petugas kabin) masing-masing memiliki lisensidengan kewajiban pembaruan secara periodik. Plus pertanggungan asuransi dengan premi sangat memadai. Maka (jika ditegakkan benar), sangat sulit untuk menerobos “celah” regulasi, kecuali dilakukan secara berjamaah.

Yakni oleh pejabat pada Ditjen Perhubungan Udara, pengelola bandara, maskapai, serta kru pesawat.

Misalnya, sudah beberapa kali ditemukannya pilot dalam keadaan terpengaruh obat-obatan psikotropika. Memang penggunaan obatobatan psikotropika tidak dilakukan di udara, melainkan di darat beberapa saat sebelum masuk bandara. Karena itu diperlukan uji bebas narkoba, sesaat sebelum bertugas. Untuk ini (pemeriksaan) diperlukan waktu sekitar 1,5 jam (dengan metode cepat).

Sudah kelewat banyak korban harta, raga dan jiwa, terbuang sia-sia dalam tragedi transportasi publik. Di darat (jalan raya)

K

Polisi perlu menambahkan syarat, yakni bebas alkohol dan zat psikotropika pada setiap pengurusan SIM (Surat Izin Mengemudi). Metodanya bisa melalui pemeriksaan darah, dilakukan oleh bidang kedokteran kepolisian. Manakala ditemukan kandungan alkohol dan psikotropika, Polisi wajib membatalkan permohonan SIM. oleh per-orangan atau sindikasi.

Pada jenis moda angkutan umum, tragedi kecelakaan seluruhnya disebabkan oleh kru. Kesalahan manusia dibalik stir kendaraan, bisa berupa tidak terampil, ugalugalan, sampai dibawah pengaruh narkoba dan miras.

Secara umum, kecelakaan lalulintas di Indonesia tergolong paling tinggi di dunia. Lebih lagi jumlah korban meninggal, tiada yang menandingi di se-antero lima benua. Misalnya, hanya dalam waktu tiga hari pelaksanaan Operasi Lilin 2014 (24-26 Desember), korban tewas tercatat 74 orang. Itu tidak termasuk kecelakaan AirAsia yang merenggut 155 jiwa penumpangnya. Jawa Timur menjadi daerah dengan jumlah kecelakaan tertinggi, bersama-sama dengan Jawa Barat.

Tingginya angka kecelakaan dan korban jiwa di Jawa Timur dapat dilihat dari dua pekan Operasi Ketupat Semeru 2014 (untuk arus mudik lebaran). Jumlah korban jiwa akibat kecelakaan di darat sebanyak 64 orang. Yang luka berat 111 orang. Korban jiwa ini sudah menurun, karena tahun

kohol dan zat psikotropika pada setiap pengurusan SIM (Surat Izin Mengemudi). Metodanya bisa melalui pemeriksaan darah, dilakukan oleh bidang kedokteran kepolisian. Manakala ditemukan kandungan alkohol dan psikotropika, Polisi wajib membatalkan permohonan SIM, sekaligus mengantar calon pemilik SIM ke panti rehab atau ke ruang tahanan.

UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas telah banyak mengatur berbagai hal sekitar pengemudi dan kendaraan. Tetapi yang diatur hanya ”penampakan” luar. Misalnya pasal 310 ayat (1) hingga ayat (4) memang telah merinci orang (pengemudi) dan kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan. Begitu pula pasal 287 ayat (5) telah merinci batas kecepatan terendah dan tertinggi. Serta pasal 283 yang melarang ugal-ugalan dalam mengemudi.

Hukuman Terberat Kondisi ”dalam” tubuh pengemudi belum diatur. Padahal kondisi ”dalam” tubuh lebih sangat menentukan. Misalnya pengaruh obat-obatan serta minuman keras.

Tragedi kecelakaan di Tugu Tani

(Jakarta) yang merenggut korban jiwa 10 orang, nyatanya, tak cukup hanya memberlakukan UU Lalulintas. Sungguh tidak adil apabila pengemudi yang menyebabkan meninggalnya 10 orang hanya dihukum maksimal 6 tahun.

Pengadilan di berbagai negara saat ini menerapkan UU lain (tambahan) untuk membuat efek jera pengemudi busuk secara luar-dalam.

Di China, pada Juli 2009 menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap Sun Weiming yang menyeruduk beberapa orang dan menewaskan 4 korban. Hukuman yang sama dijatuhkan terhadap seorang anggota DPRD (pada Juni 2010), Yang Shunzhong, yang mengemudikan BMW menyerduduk belasan orang dan menewaskan 4 korbannya.

Hukuman lebih berat dijatuhkan oleh Pengadilan San Antonio (Amerika Serikat) kepada pengemudi perempuan, Sandra Brigss. Vonis hukuman penjara 45 tahun dijatuhkan walau hanya menyebabkan 1 orang (polisi) tewas.

Vonis lebih berat (51 tahun penjara) dijatuhkan kepada Thomas Gallo yang menabrak seorang atlet dan seorang mahasiswa.Pengadilan di berbagai penjuru dunia itu namaknya sangat geregetan terhadap pengemudi mabuk. Namun sesungguhnya tragedi pencabutan nyawa secara sia-sia di jalan, bisa dicegah. Tak lain dengan persyaratan bebas alkohol dan zat psikotropika pada saat mengurus SIM. Begitu juga untuk memperpanjang SIM, manakala pengemudi mulai berhubungan dengan ”zat setan” pasca memperoleh SIM. Uji kir, juga harus dilaksanakan secara rigid. Misalnya, emisi gas buang kendaraan umum (bus dan truk) rata-rata buruk. Begitu juga kelayakan fisik yang mestinya tidak merekomendasi kendaraan bermotor untuk berlalu-lalang di jalan raya. Tapi toh kendaraankendaraan buruk tetap digunakan untuk menaikkan penumpang. Uji kir periodik satu tahunan atau enam bulanan yang tidak valid itupun masih diperparah dengan pemeriksaan asal-asalan kendaraan di bengkel perusahaan otobus (PO).

Sedemikian pentingnya, sampai Dirjen Perhubungan Darat menerbitkan surat edaran berisi ”tanpa kompromi” (di jembatan timbang maupun di jalan raya).

Dalam suat bertanggal 12 Januari 2012 itu ditegaskan, bahwa UU Lalulintas tidak mengenal sanksi administratif. Melainkan langsung sanksi pidana.

Staf di Setwan DPRD Jawa Timur.

Nasib Semu “Kurikulum Oplosan”

abar simpang siur mengenai penerapan Kurikulum 2013 sudah ada sejak dua tahun terakhir.

Menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikud), Kurikulum 2013 merupakan perbaikan dari kurikulum sebelumnya, yaitu Kurikulum 2006 (KTSP).

Kurikulum 2013 banyak sekali mengandung poin-poin yang dapat menciptakan pelajar kritis, aktif, dan kreatif dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas.

Kemendikbud telah menetapkan bahwa Kurikulum 2013 akan menjadikan pelajar mampu berkualitas intelektual dan berdaya saing tinggi. Tidak sedikit pula beberapa sekolah di Indonesia telah menerapkan Kurikulum 2013.

Dengan adanya kurikulum baru ini sangat diharapkan oleh masyarakat Indonesia untuk menjadikan pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Namun, setelah berjalan beberapa bulan ternyata dirasakan ada keganjalan. Setelah melalui berbagai perdebatan mengenai hal ini, Anis Baswedan selaku Menteri Pendidikan menetapkan tiga poin utama atas kejelasan Kurikulum 2013. Pertama, menerapkan Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang telah menjalankan kurikulum ini selama tiga semester.

Kedua, memberhentikan Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang baru satu semester menerapkan kurikulum ini. Dengan arti lain harus menerapkan kembali kurikulum KTSP. Ketiga, mengembalikan tugas pengembangan Kurikulum 2013 kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Memang sangat disayangkan jika kurikulum yang ber-

harga “mahal” dan dari pemerintah, karterlahir premature ena dinilai akan menjadi acuan pendidiakan bernasib yang kan sekolah-sekolah malang pula. Dalam lain. Sedangkan info mengenai peyang kembali mennundaan Kurikulum 2013 sebagian dari erapkan Kurikulum masyarakat menolak KTSP hanya akan mendapatkan perdengan penundaan hatian pemerintah ini, hal ini beralasan karena konsep yang disetengah-setengah.

Oleh: tawarkan Kurilukum Hal ini akan berakiAulia Rahma bat ketidaksetaraan 2013 sudah setengah berhasil dijalankan. pemerintah dalam menuntaskan Alasan utama karena kurang matang segala persiapan masalah kurikulum. Bukan saja dan terkesan memaksakan bagi akan dirasakan oleh para guru anak didik. Ditambah lagi ketermelainkan juga para siswa. batasan buku pembelajaran dan Adanya dua kurikulum yang banyaknya tugas admnistrasi diterapkan di pendidikan Indonedi luar jam kerja guru. Namun, sia, menjadikan kedilemaan setiap sebagian lagi menyambutnya sekolah untuk menggunakan kuridengan tangan terbuka. Karena kulum yang berbeda. Nantinya, menilai Kurikulum 2013 masih akan ada sekolah-sekolah yang banyak aspek yang memerlukan merasa unggul daripada yang penyempurnaan. lain. Sementara sekolah yang Seperti minimnya instrumen lain merasa tidak mampu bersabaku guna memfasilitasi semua ing dengan sekolah-sekolah yang kerja guru agar tercipta pembelajamenerapkan kurikulum 2013. Jika ran yang efektif, yaitu sesuai Kurimenggunakan sistem ini, perbekulum 2013. Tidak sedikit guru daan dan tingkat kualitas antara yang dibuat sulit untuk mengisi sekolah pinggiran dan sekolah gerapot hasil belajar siswa, bahkan dongan semakin terlihat. Sekolah kesulitan tersebut juga akan mepinggiran akan semakin tertinggal libatkan orang tua untuk memasementara sekolah gedongan akan hami model rapot yang baru. semakin berprestasi. Padahal, peDari opsi yang ditawarkan oleh merintah seharusnya melakukan Anis Baswedan tersebut akan pemantauan yang sama terhadap berujung pada sistem pendidikan siswa-siswi tanpa membedakan yang diskriminasi. Jika memilih tempat mereka belajar. opsi kembali pada Kurikulum Karena sejatinya, siswa deKTSP, maka akan berdampak ngan segala potensi dan kemamsuatu kemunduran yang dinilai puan yang ada adalah aset berakan menimbulkan efek domino harga bangsa. Sebagai penerus pendidikan. bangsa yang berintelektual, tentu Dari Kurikulum 2013 yang semua berkeinginan siswa dapat masih berumur jagung akan menduduki kondisi ideal untuk mendapatkan perhatian penuh menentukan pembangunan cita-

cita bangsa yang lebih maju.

Disisi lain, penerapan dua kurikulum akan berdampak positif karena akan memotivasi sekolah yang menerapkan Kurikulum KTSP untuk menerapkan Kurikulum 2013 yang berhasil mecetak pelajar yang kritis, aktif, dan kreatif.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa “kurikulum oplosan” ini telah “memabukkan” dan memaksakan guru mengubah pola dan model pembelajaran. Namun, dampak ini akan berhasil apabila ada kesadaran dari para guru untuk memperbaiki dunia pendidikan Indonesia lebih baik.

Tanpa kesadaran yang dimulai dari para guru tidak akan terjadi perubahan-perubahan pada sekolah tertinggal. Oleh karena itu, walaupun setiap ganti menteri ganti kebijakan namun dengan adanya sikap profesionalitas dan dukungan positif terhadap pemerintah, menunjukkan bahwa guru mempunyai intregitas dan komitmen tinggi dalam mencerdaskan anak bangsa.

Seperti semboyan Ki Hadjar Dewantara “Ing ngarsa sung tuladha”, bahwa guru sangat menentukan arah keberhasilan anak bangsa. Karena guru berada didepan dan menjadi pengemudi kemana arah pendidikan bangsa Indonesia akan dijalankan. Dan yang perlu diperbarui yaitu paradigma masyarakat Indonesia untuk berfikir positif, dan turut andil dalam mendukukng kebijakan guru dan pemerintah.

Pegiat di Monash School of Politic and Leadership dan Mahasiswa UIN Walisongo Semarang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Kliwon 21 JANUARI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Dianiaya Teman, Murid Kelas II SDN Nyaris Buta Dunia pendidikan di Kota Mojokerto tercoreng. Seorang siswa SDN Mentikan I, Kec Prajurit Kulon, menjadi korban penganiayaan tiga teman sekelasnya. Muhamad Fatir Zidan, siswa kelas II di sekolah negeri itu mendapat perlakuan kasar dan cenderung kejam secara berulangulang.

Ketiga teman yang terus menerus mengusik dan menganiayanya dengan memukuli bagian kepala hingga matanya membengkak, nyaris mengalami kebutaan jika saja tak tertolong dalam operasi besar yang dilakukan tim dokter RS Mata Undaan, Surabaya. ‘’Tiga teman anak saya beberapa kali memperlakukan anak saya secara kasar. Anak saya yang bertubuh kecil ini ciut nyali untuk melawan mereka bertiga,’’ tutur Sujilah Triwiningsih, ibu Zidan, ditemui Selasa (20/1) kemarin.

Semula, kata Sujilah, anak ketiganya yang mengidap katarak mata bagian kanan mengeluh sakit di bagian mata kanan.

Selain itu pendengarannya tak

berfungsi. ‘’Mata kanannya bengkak dan berdarah. Saat saya tanya penyebabnya, Zidan tutup mulut tak berterus terang. Saya pikir matanya berdarah akibat benturan karena jatuh,’’ ucapnya.

Lantaran khawatir, Zidan dibawa ke RSU Dr Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto. Namun karena harus dioperasi, dokter yang memeriksa memberi rujukan ke RS Mata Undaan, Surabaya. Sujilah menjadi shock tatkala diberitahu dokter jika luka mata anaknya karena mengalami dipukuli tiga teman sekelasnya. ‘’Seketika saya shock begitu mendengar anak saya sakit karena dipukuli temannya,’’ ungkap warga Prajurit Kulon IV Kota Mojokerto itu.

KELANA

Buruh PT Artawa Kembali Unjuk Rasa Gresik, Bhirawa Karena tuntutannya tak dipenuhi pihak perusahaan, ratusan Buruh PT Artawa Indonesia kembali melakukan aksi demo di Kantor Pemkab Gresik, Selasa (20/1). Seperti demo sebelumnya, mereka memprotes kebijakan managemen perusahaan yang telah melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara sepihak perusahaan Jepang itu.

Para buruh mendesak Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto agar menindak pihak perusahaan yang dinilai semaunya itu. Mereka juga meminta bupati agar menindak oknum pegawai Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) yang ditengari ada main mata dengan pihak perusahaan, sehingga tak serius menuntaskan tuntutan buruh. Para pendemo juga mengecam Kepala Disnakertrans, Mulyanto yang tak kunjung bisa menuntaskan kemelut antara buruh PT Artawa Indonesia dan pihak managemen. ‘’Kepala Disnaker hanya omong kosong. Janjinya akan membantu buruh tak bisa dibuktikan,’’ kata Korlap (Koordinator Lapangan) pendemo, Agus Salim dalam orasinya.

Menurut Agus, tindakan managemen PT Artawa Indonesia yang melakukan PHK sepihak terhadap 20 buruh merupakan tindakan melawan hukum. Tindakan managemen itu bertentangan dengan UU Nomor 13 tahun 2003, tentang ketenagakerjaan. ‘’Karena itu, kami meminta Pak Bupati menindak PT Arwana,’’ pintanya.

Buruh sendiri selama berorasi mengusung beberapa poster. Diantaranya bertuliskan, meminta Bupati agar memutasikan oknum pegawai atau pejabat Disnakertrans bila terbukti melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugasnya, mendesak perusahaan PT Artawa Indonesia agar memberikan pesangon kepada 20 buruh PT Artawa yang telah di-PHK sesuai ketentuan UU Nomor 13 tahun 2003, tentang ketenagakerjaan.

Indonesia adalah negara hukum tapi PT Artawa Indonesia tak taat hukum.Q eri

Peletakan Batu Pertama Pembangunan Irigasi Tersier Gresik, Bhirawa Pembangunan jaringan irigasi tersier di Desa Wahas, Kec Balongpanggang segera dimulai, Selasa (20/1) kemarin.

Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan irigasi itu.

Dalam peletakan kemarin bupati mengajak Kapolsek dan Danramil Balongpanggang, serta kelompok Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Rukun Tani Desa Wahas turut serta membantu.

Jaringan irigasi yang bakal dibangun ini berada di tengah perlintasan areal persawahan yang subur dan diantara tanaman padi yang subur menghijau.

Letaknya yang berada di tengah perlintasan persawahan dipastikan jaringan irigasi tersier ini cocok untuk pengaturan air menuju persawahan di sekitarnya.

Menurut bupati, jaringan irigasi tersier ini nantinya dapat mengairi sawah seluas 100 hektar yang ada di Wilayah Desa Wahas dan sekitarnya. ‘’Pembangunan ini merupakan upaya ekstensifikasi maupun intensifikasi Pemkab Gresik dalam peningkatan produksi pertanian utamanya beras,’’ kata bupati.

Menurut Bupati, Balongpanggang merupakan sentra pertanian. Tak heran jika pemerintah membangun 12 paket Jalan Usaha Tani (JUT) dan 9 paket Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT). Sementara perkembangan pertanian di Kab Gresik pada empat tahun terakhir sangat menggembirakan. ‘’Kini luas areal tanaman padi mencapai 64 ribu hektar per tahun. Kami berupaya untuk terus mengadakan ekstensifikasi maupun intensifikasi pertanian. Selain pengairan yang memadai dengan pembangunan dan perbaikan irigasi, kami juga mengupayakan ketersediaan pupuk serta berbagai macam bantuan sarana produksi pertanian,’’ katanya.

Kepala Dinas Pertanian Gresik, Agus Joko Waluyo yang ikut mendampingi bupati saat peletakan batu pertama pembangunan menambahkan, paket pembangunan JITUT yang berasal dari dana APBN tahun 2015 ini di Gresik sebanyak 13 titik yang sembilan titik diantaranya ada di Kec Balongpanggang. ‘’Dari 13 titik pembangunan JITUT ini diperkirakan dapat memberikan pengairan untuk 1.200 ha sawah se Kab Gresik,’’ katanya.Q eri

Muhamad Fatir Zidan Entah bagaimana pendekatan dokter, lanjut Sujilah, hingga anak saya terbuka mengutarakan kekerasan yang dialami. Sujilah pun akhirnya mendapat perlakuan lugas anaknya tentang aksi kekerasan dan perlakuan kasar tiga temannya. Tak sekali dua Zidan dikeroyok dan dipukuli. ‘’Kejadian yang menyebabkan mata bagian kanan lebam biru dan berdarah dialami Zidan saat pelajaran mengaji, hari Selasa, antara pukul 12.00 WIB hingga

13.00 WIB,’’ terang istri Suhartono, pekerja home industri itu.

Zidan menjalani operasi mata di RS Mata Undaan hari Kamis (15/1) lalu. ‘’Dari pemeriksaan hingga operasi mata, butuh waktu sekitar dua minggu,’’ ujar Sujilah.

Beruntung, operasi besar yang dijalani Zidan akhirnya menyelamatkannya dari ancaman kebutaan. ‘’Dokter mengatakan Zidan menderita katarak traumatik, kalau saja terlambat periksa, ia terancam kebutaan permanen,’’ katanya.

Selain mata, Zidan mengeluh telinga bagian kanan tak bisa mendengar suara apa pun. ‘’Saya belum tahu soal telinganya.

Mungkin setelah matanya sembuh baru telinganya saya periksakan,’’ kata Sujilah.

Soal kelangsungan sekolah anak ketiganya ini, Sujilah mengaku tak tahu harus berbuat apa. Mulai Senin kemarin Zidan kembali sekolah. Sujilah memilih menunggu anaknya dari jam masuk hingga pulang sekolah lantaran cemas jika per-

lakuan kasar terhadap anaknya terulang lagi. ‘’Saya menunggui sambil mengawasi anak saya.

Saya ingin ada jaminan aman dari sekolah sehingga anak saya bisa belajar dengan tenang tanpa diusik dan diganggu apalagi dikasari secara fisik,’’ harapnya.

Zidan, tutur Sujilah lebih lanjut, juga mengaku takut. Saya khawatir ia trauma karena mengaku takut dan tertekan. ‘’Kalau kondisi ini terus menerus berlangsung tentu akan mengganggu prestasi belajar dan kondisi psikologisnya,’’ keluhnya.

Zidan, katanya, mengaku ketiga teman Zidan yang melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya bernama Vi, Ad dan Riz. ‘’Soal hukuman apa yang dijatuhkan terhadap tiga teman Zidan, itu sepenuhnya menjadi kewenangan sekolah. Tapi saya berharap, sekolah bisa menjadi tempat yang teduh. Sehingga saya tak was-was kalau melepas anak saya sekolah,’’ katanya.

Fakta miris bullying ini rupanya ditanggapi dingin Agung,

guru SDN Mentikan 1. Tatkala mengetahui awak media, guru menunjukkan sikap reaktif sekaligus menunding Sujilah mengada-ada. ‘’Tidak ada kekerasan antar siswa. Ibunya Zidan pun minta izin anaknya tak masuk sekolah karena akan operasi di RS Mata Undaan. Jadi kalau sekarang anak ini bilang dipukuli temannya, itu pasti bohong,’’ lontar Agung.

Sujilah bersikukuh jika anaknya telah menjadi korban kekerasan tiga temannya. ‘’Memang semula saya kira Zidan luka mata karena jatuh. Tapi dari pengakuan Zidan saya jadi tahu kejadian anak saya. Zidan berkalikali menceritakan soal pemukulan. Saya yakin anak saya tidak bohong,’’ ujar wanita berjilbab itu.

Menanggapi kasus ini, Sunardi, Sekretaris Dinas P dan K Kota Mojokerto mengaku menyesalkan. ‘’Pihak sekolah harus bertanggungjawab menyelesaikan kasus ini. Jangan sampai. menjadi presenden buruk di dunia pendidikan,’’ katanya.Q kar

PPK Pembangunan SMKN 2 Diperiksa Kejari Diduga Ada Penyimpangan Proyek Rp 8,7 M Kota Mojokerto, Bhirawa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan SMKN 2 tahap II di Kel Pulorejo, Kec Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto, Selasa (20/ 1) kemarin. PPK bernama Aries itu dipanggil Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari, Dinar Kripsiaji SH untuk dimintai keterangan terkait dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pembangunan sekolah kejuruan yang didanai APBD tahun 2014 senilai Rp8.779.860.000.

Bupati, Dandim 0816, Sekda dan Kepala DP3 saat melakukan tanam bersama.

achmad suprayogi/bhirawa

Petani Minta Harga Stabil Saat Panen Sidoarjo, Bhirawa Terkait tidak menentunya harga hasil panen para petani, diantaranya padi, kedelai termasuk petani tebu yang mengasilkan gula, membuat para petani tebu mengeluh langsung ke Bupati Sidoarjo.

Walaupun hasil panen harganya tinggi tetapi mereka tidak bisa menikmati.

Ketua Himpunan Keluarga Tani Indonesia (HKTI) Sidoarjo, Sarnawi yang mewakili para petani mengeluh agar pemerintah pusat maupun daerah berkoordinasi bisa menetapkan harga gula distabilkan sebesar Rp10 ribu per kilogramnya. Karena kini harga gula tak pernah stabil, hanya berkisar Rp7.500. Dengan ini para petani tak bisa menikmati, pasalnya gulanya juga tak bisa terbeli. ‘’Karena banyaknya gula impor yang masuk,’’ keluh Sarnawi usai Pencanangan Gerakan

Tanam Serentak dan Peletakan Batu Pertama Perbaikan Jaringan Irigasi Dalam Rangka Mewujudkan Swasembada Pangan Nasional di Desa Wonoplintahan, Kec Prambon, Sidoarjo, kemarin (20/1).

Selain itu, Sarnawi juga meminta kepada Bupati Saiful Ilah agar memperhatikan sarana dan prasarana pertanian, begitu juga masalah pengairan, pendistribusian pupuk juga harus lancar, bahkan sampai pada tenaga kerja alias para petaninya. ‘’Kondisi saat ini masyarakat merasa kesulitan untuk mencari tenaga kerja, khususnya petani,’’ ujar Sarnawi.

Mendapat keluhan warganya, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah langsung memberikan respon yang sangat, semua yang dikeluhkan warganya akan diperhatikan. Demi kepentingan warga, saya telah memerintahkan kepada jajaran SKPD terkait agar jangan membe-

Nikah Massal di Sidoarjo Sepi Peminat Sidoarjo, Bhirawa Sampai tanggal 20 Januari 2015, warga Sidoarjo yang berminat menjadi peserta nikah massal, masih tercatat sebanyak 10 pasang. Pihak panitia memutuskan, kalau sampai tanggal 30 Januari nanti peserta ternyata masih kurang dari 30 pasang pengantin, maka nikah massal yang tiap tahun digelar untuk meramaikan HUT Kab Sidoarjo itu, tak akan digelar di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten. ‘’Sebab gebyarnya dinilai kurang, tapi kegiatan nikah massal tetap berjalan, hanya saja dilaksanakan di KUA masing-masing calon pengantin,’’ jelas Wakil Ketua 3 BAZNAS Sidoarjo, Drs M Ilhamudin, Selasa ( 20/1) kemarin, di Kantor BAZNAS Sidoarjo.

Menurut Ilham, padahal untuk kegiatan nikah massal tahun 2015 ini pihak panitia dari Baznas Sidoarjo sudah memberikan woro-woro ke 18 kecamatan, sekaligus sudah memasang spanduk pengumumannya mulai Oktober 2014 lalu. ‘’Ya kita tunggu saja sampai tanggal 30 Januari nanti, tapi kalau sampai tak mencapai target, seremonialnya tak kita langsungkan di pendopo,’’ kata Ilham, yang juga Kabag Kesra Pemkab Sidoarjo itu.

Ilham berpikir positif saja, kalau sampai tak ada yang mendaftar jadi peserta nikah massal, ia beranggapan berarti orang yang tergolong kurang yang mampu di Kab Sidoarjo bisa saja mulai berkurang. Sehingga mampu untuk membiayai pernikahannya sendiri.

Dari catatan sementara, 10 pasang pengantin nikah massal yang telah mendaftar diantaranya berasal dari Kec Sidoarjo, Kec Krembung, Kec Wonoayu, Kec Balongbendo, Kec Prambon, Kec Candi dan Kec Tanggulangin.Q ali

rikan perizinan apapun di lahan pertanian. Mengingat lahan pertanian sekarang ini sudah menyusut, tinggal 12.205 hektare dari sebelumnya sekitar 23 ribu hektare.

Sementara mengenai distribusi pupuk yang tak lancar, bahkan sulit dicari, Bupati Saiful melimpahkan permasalahannya kepada Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan (DP3) untuk segera dicarikan solusi.

Akhirnya Kepala DP3, Anik Pudjiastuti juga menegaskan kalau pihaknya telah melakukan penindakan tegas terhadap distributor yang nakal. Anik menegaskan, kini sudah ada satu distributor yang ditutup, ada satu lagi yang diperingatkan. Jadi untuk memenuhi kebutuhan warga agar bisa bertani dengan baik, serta bisa menghasilkan hasil panen secara maksimal. Q ach

Dalam pemeriksaan kemarin, Aries diampingi staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K). Pria yang ditunjuk selaku PPK itu diperiksa seorang diri selama hampir 1 jam. ‘’Kita tengah menindak lanjuti laporan masyakarat soal terjadinya penyimpangan dalam pembangunan SMKN 2,’’ papar Dinas Kripsiaji usai pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan awal ini, pihak Kejari menyita segebok dokumen proyek yang dibawa oleh PPK. Dokumen itu, ditaruh dalam kardus minuman kemasan. ‘’Kita minta penjelasan kronologisnya soal laporanlaporan itu. Untuk sementara ini soal administrasi yang dijawab semua oleh PPK. Itu belum termasuk soal kualitas-kualitas proyek,’’ katanya.

Dinar menjelaskan, pihaknya akan melakukan pendalaman terkait dengan proyek yang sempat melampaui masa kontrak kerja itu. ‘’Dari sini ada pintu masuk kemana-mana. Tentu dalami soal itu kami lihat, apakah ada yang dipanggil lagi atau tidak,’’ ujarnya sembari menambahkan pihaknya masih memastikannya dalam tahapan Pengumpulan Data (Puldata).

Dikonfirmasi via telpon, Kadis P dan K, Haryanto menanggapi enteng soal pemanggilan itu. ‘’Itu kan klarifikasi dana SMKN 2.

Yang dipanggil PPTK nya.

Nggak masalah karena kejaksaan cuma klarifikasi saja,’’ katanya.

Haryanto bahkan menyilahkan Kejari memproses proyek itu. ‘’Nggak masalah Kejaksaan minta data apa ya kita berikan,’’ tandasnya.

Pembangunan SMKN 2 menyedot perhatian publik, tak terkecuali Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus.

Wali kota memberi perhatian khusus selama proyek itu berjalan. Ia memastikan bakal memberi sanksi terhadap rekanannya, apabila gagal menyelesaikan pekerjaannya secara tepat waktu.

PT Dwi Mulya Jaya (PT DMJ), kontraktor pelaksana pembangunan SMKN 2 Pulorejo hingga tutup anggaran tanggal 26 Desember, namun orang nomor satu di Pemda itu tetap memberi catatan merah PT ini. ‘’Kita beri toleransi PT Dwi Mulya Jaya menyelesaikan pekerjaannya sampai tutup anggaran nanti. Kalau gagal tentu kita blacklist,’’ tegas wali kota.

PT DMJ mengikat kontrak karya pembangunan empat lokal gedung ditambah sebuah mushola senilai Rp8.779.860.000 di SMKN 2. Tapi rekanan ini diduga gagal menuntaskan pekerjaannya yang masuk tenggat 15 Desember lalu. Karena tak selesai, Dinas P dan K menjatuhkan sanksi berupa denda senilai Rp7,9 juta perhari, atau 1/1000 kali nominal proyek.Q kar

Chandra Elektronik Potensi Timbulkan Kemacetan Baru Sidoarjo, Bhirawa Keleluasaan membangun usaha bisnis di Kota Sidoarjo, rupanya disalahgunakan pengusaha dengan membangun tempat usaha tanpa mengindahkan etika dan lingkungan sekitarnya. Bahkan tanpa melengkapi izin sekalipun berani membangun terlebih dulu.

Bangunan empat lantai milik Chandra Elektronik (CE) di Jl Thamrin, Sidoarjo dan outlet cepat saji CFC di Jl Pahlawan dibangun dengan mengindahkan izin. Paling mencolok bangunan CE dengan kontruksi baja ini

berada di seputaran perempatan Jl Thamrin-Pahlawan yang menjadi pusat kepadatan jalan di Sidoarjo. pengusahanya nekad membangun dulu, dan izin diurus belakangan.

Kepala BPPT (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu) Sidoarjo, Achmad Zaini, ditemui di kantornya, Selasa (20/ 1) siang, membenarkan, pihaknya belum menerbitkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan HO (Izin Gangguan). Dengan belum keluarnya dua izin ini, Zaini meyakini pengusaha CE belum mengantongi izin

Bangunan Chandra Elektronik di Jl Thamrin, Sidoarjo.

hadi suyitno/bhirawa

Amdal Lalin dan Site Plan.

Karena untuk mendapatkan dua Amdal ini harus memiliki dulu IMB, HO dan P2R (Persetujuan Pemanfaatan Ruang).

Instansi BPPT, bertanggungjawab terhadap keluarnya P2R, IMB dan HO. Tetapi proses izin di BPPT berkaitan dengan site plan yang dikeluarkan Dinas Cipta Karya. ‘’Bila Site Plan CE belum ke luar maka pihaknya juga tak bisa menerbitkan IMB dan HO. Karena salah satu syarat untuk mendapatkan IMB dan HO harus mengantongi Site Plan dulu,’’ tegasnya.

Kadis Perhubungan Sidoarjo, Joko Santosa SH, dihubungi terpisah mengaku belum mengeluarkan izin Amdal Lalin CE. ‘’Saya tak komentar dulu,’’ pintanya.

Anggota dewan menolak disebut namanya, meminta, Pemkab Sidoarjo harus tegas terhadap pelanggaran bangunan yang berpotensi mengganggu kepentingan umum. CE telah dibangun di sekitar simpang empat. Bangunan menghadap utara itu berada di jalan satu arah menuju timur.

Simpang empat merupakan persimpangan terpadat karena menampung arus kendaraan dari Jl Diponegoro, Jl Pahlawan, Jl Sultan Agung. Kendaraan dari tiga penjuru ini sama padatnya.Q hds

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Tersangkut Kasus Hukum, Dua Dinas Diganti PLT Sampang, Bhirawa Setelah Dua kepala setingkat dinas di Kabupaten Sampang tersandung kasus hukum, Bupati Sampang KH.A Fannan Hasib mulai mencopot sementara dua pejabat tersebut, bahkan dua posisi jabatan tersebut sudah diganti dan diisi pejabat laksana tugas (PLT).

Dua pejabat setingkat dinas tersebut masing-masing kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang Wisnu yang tersangkut kasus asusila anak dibawah umur dan kepala Dinas Pertanian Sampang kasus dugaan korupsi bibit di Dinas Pertanian Sampang.

Menurut Edi Subinto kabid Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sampang, dua posisi pejabat yang diberhentikan sementara tersebut sudah ditunjuk PLT dengan masing-masing, kepala BPBD Sampang saat ini dijabat Suhariyanto dan Kepala Dinas Pertanian di jabat Samsul Hidayat. Selasa (20/1).

"Dua pejabat PLT tersebut masih pejabat aktif, diantaranya PLT BPBD Suhariyanto masih aktif rangkap jabatan di Asisten I dan PLT Kepala Dinas Pertanian Samsul Hidayat juga masih akif di Asisten II Pemkab Sampang,” jelasnya.Q lis

Pemkot Siapkan Relokasi Pasar Ikan Probolinggo, Bhirawa Untuk memantapkan persiapan relokasi pasar ikan di PPI (Pelabuhan Pendaratan Ikan) Mayangan, bulan depan, Pemkot Probolinggo berencana menggelar sosialisasi sekaligus berdialog dengan para pedagang ikan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Probolinggo, Didik Sudignyo, Selasa (20/1) mengatakan, pasar ikan di PPI Mayangan nantinya diprioritaskan bagi para pedagang yang terdaftar dan berjualan di pasar lama. Pasar itu bukan untuk pedagang yang tidak terdaftar atau dadakan.

Alasan relokasi bahwa Pemerintah Kota Probolinggo berupaya agar pedagang dan pembeli dapat menikmati kenyamanan dalam bertransaksi, di samping melihat kondisi pasar ikan yang lama, yang tidak layak lagi, apalagi pada musim hujan.

Dengan perkembangan Kota Probolinggo yang semakin pesat dibarengi dengan jumlah penduduk yang semakin besar, kita membutuhkan infrastruktur yang memadai dan lebih modern, sehingga Pemkot Probolinggo melihat perlunya dibangun pasar modern dan lebih layak dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan. “Tentunya di sini kebijakannya untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang,” katanya.Q wap

Dewan Akan Paksa Pemkot Bahas Lagi Raperda CSR Kota Batu, Bhirawa DPRD Kota Batu akan memaksa Pemkot Batu untuk membahas kembali Raperda Corporate Sosial Responbility (CSR). Raperda tersebut merupakan Raperda inisiatif yang pernah dilemparkan oleh dewan lama.

Raperda tersebut saat ini telah dirubah namanya menjadi Raperda Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kembali dilempar oleh DPRD untuk dibahas dalam masa persidangan ketiga tahun 2015.

Padahal sebelumnya Pemkot Batu sudah menolak untuk membahas raperda CSR ini dengan alasan perusahaan di Kota Batu masih belum mampu untuk memenuhi tanggungjawab sosialnya kepada masyarakat sekitar perusahaan.

"Dalam obrolan kita, wali kota memang belum menghendaki pembahasan raperda ini (Raperda CSR-red) karena pengusaha yang ada di Batu belum merasakan hasil dan mereka belum Go Public," ungkap Ketua DPRD Kota Batu, Cahyo Edi Purnomo, kepada Bhirawa, Selasa (20/1).

Pendapat itu bertolak belakang dengan pandangan dewan, dimana pengusaha dinilai sedang booming keuntungan.

Selama ini perusahaan-perusahaan di Kota Batu sudah menikmati hasil usahanya. Sebab itulah mereka memiliki tanggungjawab terhadap lingkungan. "Menjadi bukan sebuah kepatutan ketika mereka sudah mendapatkan keuntungan dari usaha di sebuah kota, namun mereka tidak memikirkan kondisi di sekitar perusahaan," kata Cahyo.Q sup

Rabu Kliwon 21 JANUARI 2015

Antrean Mengular Sejak Turunnya BBM Di Lumajang Premium dan Solar Laris Manis, Pertamax Tidak Laku Bojonegoro, Bhirawa Menurunnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi khusunya jenis Premium, membuat antrian warga mengular dan panjang disalah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sejak pagi hingga siang hari, Selasa (20/1) dan mengakibatkan sejumlah SPBU kehabisan Stock BBM Jenis Premium diserang warga. Antrian tak hanya kendaraan roda dua, namun jua roda empat, kendaraan bak terbuka maupun para penjual bahan bakar minyak eceran membuat antrian semakin mengular.

Hal itu di benarkan oleh Iwan Gunarto, Koordinator Pengawas Operator SPBU di Jalan Veteran kepada Bhirawa. Menurutnya, banyaknya warga ini akibat dampak penurunan BBM Jenis Premium, yang mana sejak Senin kemarin warga mulai menunggu.

“Kami masih punya stock, namun tak juga bisa memnenuhi kebutuhan warga, sehingga langsung habis dari sisa yang ada,” pungkasnya.

Karena habisnya Stock BBM Jenis Premium di SPBU, membuat warga beralih ke BBM jenis pertamak, meskipun harganya agak sedikit mahal, warga terpaksa mengisi kendaraanya dengan Pertamax. Serupa yang dialami SPBU Jalan Sawung Galing, Ia mengaku, saat stok premium habis, ia langsung meminta pasokan BBM dari Tuban, sebanyak 24.000 kiloliter. Stok baru datang, pada pukul 18.00 WIB sebanyak 16.000 kiloliter. “Kini, per pukul 08.00 WIB, stok premium masih tersisa 12.000 kiloliter. Sedangkan untuk solar stoknya tercukupi,” papar Wawan Pengawas SPBU Ngrowo.

Pertamax Tidak Laku Sementara itu, pemberlakukan harga baru BBM dengan penurunan harga ternyata hanya meningkatkan pembelian untuk dua jenis BBM saja yaitu jenis Premium dan Solar. Dari pantauan di SPBU yang beroperasional di Kabupaten Lumajang, kemarin, pembelian dua jenis BBM ini

yang banyak terjadi antrean masyarakat.

Sedangkan untuk penjualan Pertamax tetap sepi alias tidak laku. Kondisi ini seperti yang terlihat di SPBU Bagusari Jl. Mahakam, Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Kota Lumajang. Hanya layanan penjuaaln premium dan solar saja yang antriannya sejak subuh mengular.

Sementara untuk layanan penjualan Pertamax yang juga disediakan pengelola, tidak terdapat antrian sedikitpun. ‘’Sebulan terakhir hanya memesan DO (Delivery Order) pembelian Pertamax ke Pertamina 4 kiloliter saja,’’ jelas Dany Ferdiansyah wakil pengelola SPBU Bagusari Lumajang.

Meski demikian penjualannya cenderung lambat. ‘’Paling perhari hanya berkisar 30 liter saja,’’ ungkapnya. Sehingga tidak memesan DO banyak, pasalnya jika dipaksanakan akan merugi. Lebih baik kita alokasikan untuk perputaran di penjualan Premium dan Solar.

Menurut Dany Ferdiansyah perhitungannya, jika modal untuk DO Pertamax yang harganya juga diturunkan pemerintah dari Rp 8.800 per liter menjadi Rp 8 ribu per liternya mengendap terlalu lama, maka akan terjadi penyusutan dan tidak bisa berputar modalnya.

Harga Sembako Bertahan Sementara itu pula, turunnya harga BBM, tidak berpengaruh signifikan terhadap

bas/bhirawa

Antrian mengular kendaraan bermotor yang akan melakukan pengisian bahan bakar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Ngrowo tidak bisa dihindari. harga sembako di Sumenep.

Buktinya, di sejumlah pasar tradisional ujung timur Pulau Madura ini tidak ada penurunan. Kabid Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumenep, Heni Yulianto mengatakan, hasil pantauan harga di Pasar Anom Baru dan Bangkal Sumenep, tidak ada penurunan harga sembako pasca penurunan harga BBM, justru tetap. "Harga sembako dipasar tradisional Sumenep tidak ada penurunan. Jadi, penurunan harga BBM tidak mempengaruhi harga kebutuhan dipaasar," kata Heni Yulianto, Selasa (20/1).

Ia menegaskan, sejumlah

harga komuditas yang tidak ada perubahan di antaranya beras merk ikan paus seharga Rp240 ribu per 25 kg, merk lima jaya super Rp232 ribu.

Harga daging sapi Rp110 ribu per kg, daging ayam potong Rp29 ribu dari Rp30 ribu, ayam kampung Rp65 ribu per kg.

"Sedangkan harga telor ayam ras turun dari Rp23 ribu per kg menjadi Rp19 ribu per kg. Telor ayam kampung juga turun dari Rp37 ribu menjadi Rp36 ribu per kg, tapi penurunan ini kami yakin bukan karena harga BBM yang turun," jelasnya.

Sementara itu, di saat banyak orang yang beralih meng-

unakan bahan bakar minyak (BBM) dari Premium ke BBM jenis Pertamax untuk kendaran bermotornya, selain setelah naik dan ditunkan lagi oleh pemerintah, Edi salah satu penjual BBM eceran di Jl. Letda Sucipto mengambil peluang tersebut untuk berjualan BBM eceran Jenis Pertamax.

Selain berjulan BBM jenis Pertamax, Edi juga masih juga melayani pembeli BBM jenis Premium pada lapak dari mobil milik-nya yang digunakan untuk jualan. "Sejak kemarin setelah harga turun masih sulit cari bensin, karena antre-nya juga lama untuk dapat bensin," kata Edi (50), saat dikonfirmasi Bhirawa. Q bas,yat,sul,hud

Puluhan Depo Air Isi Ulang Tahun ini Dispendukcapil Cetak e-KTP Tak Lakukan Uji Kelayakan Kota Kediri, Bhirawa Sebanyak 53 Depo air isi ulang yang tersebar di Kota Kediri belum melakukan uji kelayakan air minum. Sehingga air minum yang dijual depo isi ulang ini sangat diragukan kehigienisanya.

Dikatakan Kepala Bidang Pengendali Penyakit dan Maslah Kesehatan ( P2MK) Dinas Kesehatan Kota Kediri Anita Sulistiorini, jika dari 53 depo air minum hanya 9 yang mau menguji kelayakan air minumnya.

"Itu pun baru uji bakteriologinya saja, semetara untuk uji yang sesai aturan masih ada beberapa, namun mereka rupanya enggan untuk menguji airnya" kata Anita pada Wartawan.

Anita menerangkan, sesuai aturan yang belaku jika seharusnya pemilik depo seharusnya menguji airnya di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) setiap 1 bulan sekali, namun pada kenyataanya hingga saat ini

kukan uji lab," terangnya.

Dijelaskanya, sesuai aturan yang berlaku, untuk menjadikan air minum layak dikonsumsi dan dijual harus melalui beberapa uji Lab, di antaranya, uji Bateriologi, uji Fisika, dan uji kimia, namun dari 53 depo ini hanya 9 yang melakukan uji Bakteriologi.

"Uji yang lainya juga belum dilakukan, kami berharap agar pemilik depo sendiri sadar akan kepentingan itu, karena jika air tidak diuji divan/bhirawa kahwatirkan kehigieAnita Sulistiorini nisan air itu" harap Anita dengan nada serius. pemilik depo masih juga Anita menambahkan, jika tidak mau untuk meng- hingga ini pihaknya belum ujinya. bisa melakukan menrapkan "Ini dasarnya Pemenkes sanksi pada pemilik depo 736/ Menkes/ Per/VI/2010, tentang tata laksana peng- Air isi ulang, sebab saat ini awasan air Minum. Namun untuk penindakan harus alasan mereka untuk meng- dibutuhkan koordinasi uji airnya harganya sangat terhadap lintas sektor mahal, sedangkan keuntu- (SKPD) terkait, dan hingga ngan dari penjualan tidak kini koordinasi lintas sektor mencukupi untuk mela- belum terbentuk.Q van

Kabupaten Blitar, untuk cetak KTP Bhirawa Elektronik,” jelasnya.

Selain itu terhitung Mulai tahun 2015 bulan januari 2015 ini Dinas Kependukepengurusan segala dukan dan Catatan macam Adminduk Sipil (Dispendukgratis tanpa dipungut capil) Kabupaten biaya, dan kepengBlitar terhitung muurusan Adminduk yalai bulan Januari ng mengalami keter2015 sudah bisa melambatan juga tidak lakukan cetak KTP dikenakan biaya saElektronik sendiri. ma sekali. “Mulai buKeterangan ini selan Januari 2015 ini hartono/bhirawa Pemerintah Kabupaperti diungkapakan Eko Budi Winarso ten Blitar juga telah Kepala Dispendukmenggratiskan segala capil Kabupaten Blipengurusan baru serta tar, Eko Budi Winarso. dokumen Menurut dia, sekitar bulan perpanjangan kependudukan Oktober 2014 lalu Dispendukcapil administrasi (Adminduk),” ujarnya.

Kabupaten Blitar sudah meTambah Eko Budi Winarso, meneirma 2 unit alat untuk cetak nurutnya kepengurusan Adminduk KTP Elektronik. “Sebelum diope- seperti Akte Kelahiran, Akta Kerasikan alat tersebut dilakukan matian, Pindah Datang-Keluar, KK, pengecekan terlebih dahulu, dan KTP Elektronik maupun pencatatternyata hanya satu alat yang an pernikahan saat ini sudah tidak bisa dioperasionalkan,” kata Eko dipungut biaya sepeserpun. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Budi Winarso.

Lanjut Eko Budi Winarso, seda- nomor 24 tahun 2013 tentang ngkan yang satu alat yang tidak Administrasi Kependudukan.

“Seperti untuk denda keterlambisa dipergunakan telah dikem- batan yang sedianya akan diberbalikan ke Pusat agar diganti. lakukan, namun terhitung JaSementara satu alat tersebut nuari 2015 ini denda tersebut tiyang bisa dipakai juga tidak bisa dak diberlakukan sama sekali, langsung dioperasikan, karena untuk itu kami berharap masyaharus dilakukan penyesuaian rakat bisa memanfaatkan kesemtemperatur saat proses cetak. patan ini untuk segera mela“Sehingga baru mulai bulan ini kukan kepengurusan tertib Adalat tersebut bisa dioperasikan minduk,” imbuhnya.Q htn

Atasi Bencana Banjir, DBMP Siapkan 1.069 Bronjong Datangnya musim hujan yang biasanya membawa banjir, mulai diantisipasi secara serius oleh jajaran Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kabupaten Situbondo. Salah satunya, dengan mempersiapkan penyediaan bronjong kawat, yang akan dipergunakan menahan hantaman banjir di aliran sungai Situbondo. Ketersediaan ribuan bronjong itu nantinya akan diberikan kepada masyarakat melalui Kepala Desa, guna mencegah terjadinya kerusakan aliran irigasi di sungai Situbondo.

sawawi/bhirawa

Taufik Amin, Kasi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi DBMP Kabupaten Situbondo, saat meninjau sisa bronjong dihalaman Dinas setempat, pagi kemarin.

Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo, H Yoyok Mulyadi, melalui Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan jaringan Irigasi, Taufik Amin, mengatakan, ribuan bronjong kawat tersebut berasal dari proses pengadaan DBMP tahun 2015 dan bantuan dari Pemprov Jatim. “Rinciannya sebanyak 736

kawat bronjong berasal dari pengadaan Kabupaten dan sisanya 333 bronjong brasal dari bantuan Pemprov Jatim,” beber Taufik Amin, di lokasi tumpukan bronjong, kemarin (20/1).

Masih kata Amin, setiap warga atau elemen masyarakat Kabupaten Situbondo berhak untuk mengajukan bantuan bronjong

dengan berbagai persyaratan.

Diantaranya mengajukan surat dengan mengetahui Kepala Desa dan Kepala UPTD Pengairan setempat.

“Nanti sebelum kita setujui permohonan bantuan bronjong itu, pihak UPTD melakukan survei kelokasi sungai yang mengalami rawan longsor. Sekaligus diukur berapa lembar untuk kebutuhan pemasangan bronjong tersebut,” papar Taufik Amin.

Pria yang lulus PNS tahun 2007 itu menambahkan, selain prosedur tersebut, pihaknya juga meminta kepada warga agar selalu menyediakan batu sebagai material penahan pemasangan bronjong dibibir sungai. “Jika warga tersebut tidak memiliki batu,

kami pastikan bantuan pemberian bronjong tidak kami setujui. Sebab, DBMP Kabupaten Situbondo hanya menyediakan bantuan bronjong kawat saja,” terang Taufik.

Data yang berhasil dihimpun Bhirawa menyebutkan, hingga akhir Januari 2015 ini, DBMP Kabupaten Situbondo sudah berhasil mendistribusikan 240 buah bronjong dengan perincian untuk Desa Selomukti 70 lembar dan pintu Dam Lima sebanyak 170 lembar. “Saat ini sisa bronjong kawat sebanyak 729 lembar.

Silahkan saja bagi warga yang membutuhkan bantuan bronjong untuk mengusulkan ke DBMP Kabupaten Situbondo,” pungkas Taufik.Q awi

JAWA TIMUR

Rabu Kliwon 21 JANUARI 2015

KILAS JATIM

2015, Kuota BPJS Warga Miskin Ditambah 2.000 Malang, Bhirawa Tahun 2015 ini, warga miskin yang BPJSnya ditanggung oleh Pemkot akan ditambah, jika tahun 2014 Pemkot Malang telah menanggung premi BPJS lebih dari 20.000, warga miskin, tahun ini akan ditambah 2000 orang lagi sehingga jumlahnya mencapai lebih dari 22 000 orang.

Penambahan itu, menurut Sekkota Malang Cipto Wiyono, saat ini sedang dalam proses. Pemkot Malang sedang melakukan validasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan untuk warga miskin. Dengan harapan target 2000 ini benar-benar tepat sasaran.

Lebih jauh Cipto Wiyono, mengutarakan persiapan proses validasi data, sedang dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos), Kota Malang, dengan melibatkan lima camat dan 57 lurah di Kota Malang. "Kita ingin program ini tepat sasaran, karena itu, melalui Dinas Sosial Pemkot melakukan sosialisasi ke para lurah dan camat," tukas Cipto Wiyono, di kantor Dinsos Kota Malang, usai membukan sosialisai dan validasi data BPJS bagi warga miskin, Selasa (20/1) kemarin.Q mut

DAK 2015 Sumenep Dapat Jatah Rp 90 M Sumenep, Bhirawa Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2015 untuk Kabupaten Sumenep sebesar Rp90 M, naik 42,75 persen atau sebesar Rp27,1 M dari DAK 2014 sebesar Rp63,5 M. Untuk DAK tahun ini, dibagi ke 13 bidang dilingkungan Pemkab Sumenep.

Dari sejumlah bidang yang tahun sebelumnya dapat DAK, namun tahun ini ternyata tidak dapt yakni bidang prasarana pemerintahan.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Pemkab Sumenep, Carto mengatakan, dari DAK 2015 sebesar Rp90 M itu dibagi ke 13 bidang di antaranya bidang pendidikan sebesar Rp33 M, bidang kesehatan Rp6 M, bidang infrastruktur jalan Rp16 M, bidang infrastruktur irigasi Rp3 M, bidang infrastruktur air minum dan sanitasi Rp6,7 M, bidang kelautan dan perikanan Rp5,3 M. Bidang pertanian sebesar Rp8,4 M, bidang lingkungan hidup Rp1 M, bidang Keluarga Berencana Rp1,6 M, bidang kehutanan Rp1,7 M, bidang perdagangan Rp1,8 M, bidang keselamatan transportasi darat Rp411 juta, dan bidang energi pedesaan Rp3,7 M. "Dari 13 bidang itu terbesar dibidang pendidikan dan terkecil di keselamatan transportasi darat dan ada pula yang tidak dapat yakni bidang prasarana pemerintahan," kata Carto, di ruangan kerjanya, Selasa (20/1).Q sul

28 Calon Ketua PAC Dites Tulis Kota Batu, Bhirawa Hari ini Rabu (21/1), sebanyak 28 calon ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan akan menjalani tes tulis di kantor DPC Kota Batu. Mereka akan menjalani tes mulai pukul 15.00 wib hingga selesai.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Batu, Simon Purwoali di kantornya, Selasa kemarin (20/1).

Sejumlah materi yang akan diujikan antara lain tentang Piagam Perjuangan AD/ART PDI Perjuangan, Pidato Bung Karno Indonesia Menggugat, Pancasila 1 Juni dan Kepemiluan. Ke-28 calon tersebut antara lain berasal dari PAC Batu 7 orang, PAC Bumiaji 10 orang dan PAC Junrejo 11 orang. “Materi tes berasal dari DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Jadi dijamin kerahasiaannya,” tutur Simon.

Dijelaskan dari peserta seleksi ini, masing-masing PAC akan dipilih 3 orang sebagai kandidat Ketua, Sekretaris dan Bendahara (KSB). “DPD akan menyaring peserta menjadi 3 calon untuk dibawa dalam Musyawarah Anak Cabang (Musancab). Ketiga calon inilah nanti yang akan dipilih oleh peserta Musancab untuk menduduki pengurus harian PAC,” tegasnya.Q sup

7

Bupati Jombang Bakal Gelar Operasi Pasar Jombang, Bhirawa Paska penurunan harga BBM bersubsidi yang berlaku sejak Senin (19/1) kemarin, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko memerintahkan SKPD untuk melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok dipasar. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan harga-harga kebutuhan juga ikut turun mengikuti penurunan harga BBM. “Kita sudah perintahkan kepada kepala SKPD untuk melalukan pemantauan di pasar, apakah harga harga kebutuhan masyarakat sudah ikut turun atau belum paska turunnya harga BBM sejak kemarin,” ujar Nyono ditemui usai melantik kades Mojoagung di balai Kecamatan Mojoagung, Selasa (20/1) siang kemarin.

Untuk memastikan harga ikut turun, Bupati bahkan selama tiga hari ini mengaku telah turun langsung ke lapangan dengan mendatangi pasar pasar melakukan pemantauan dengan bersepeda. “Memang beberpa harga kebutuhan belum turun, saya sendiri sudah turun kepasar. Karenanya kita minta untuk menghitung secepatnya, tidak menutup akan digelar operasi pasar bersama Bulog,” imbuhnya.

Dalam waktu sepekan ini, lanjut Bupati Nyono pihaknya

berjanji telah menyelesaikan penghitungan berapa harga kebutuhan pokok dimasyarakat harus turun paska penurunan harga BBM kemarin. ”Setelah penghitungan selesai kita minta pedagang nanti untuk ikut menurunkan harga kebutuhan masyarkat. Termasuk harga transportasi,” tandasnya seraya mengatakan mengenai penurunan harga maupun biaya transportasi, pihaknya belum bisa memastikan apakah sesuai dengan penurunan harga BBM atau tidak.

Seperti diketahui, paska penurunan harga BBM oleh pemerintah presiden memerintahkan kepala daerah untuk memantau harga kebutuhan pokok dipasar, perintah ini menyusul telah diturunkannya paska penurunan harga BBM oleh pemerintahan Jokowi berlaku sejak Senin kemarin.Q rur

ramadlan/bhirawa

Bupati Nyono Suharli bersama Wakil Bupati Hj Mundjidah Wahab dan Kapolres AKBP Ahmad Yusep Gunawan usai menghadiri pelantikan kades Mojoagung.

2015, Bojonegoro Siap HKTI Sambut Positif TNI Terjun ke Pertanian Sambut UN Online SMK Bojonegoro, Bhirawa Adanya perluasam Ujian Nasional melalui Online di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Kabupaten Bojonegoro siap menyambutnya di tahun 2015 ini. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Disdikda Kabupaten Bojonegoro, Husnul Khuluq kepada Bhirawa, Selasa (20/1). “Kita sudah siap melaksanakan UN Online SMK di Bojonegoro untuk tahun ini, kita hanya menunggu perintah dari pemprov,” jelasnya.

Menurutnya, semua SMK Negeri yang ada di Bojonegoro sudah mencanangkan kesiapannya dalam progam yang digagas oleh Menteri Pendidikan RI, Anies Baswedan.

Saat ini di Kabupaten Bojonegoro ada sekitar 42 sekolah SMK Negeri dan Swasta yang ada di Bojonegoro. “Dari 42 SMK di Bojonegoro, terdapat 20 sekolah dari kalangan Negeri dan sisanya dari kalangan swasta yang tersebar hampir di masing-masing Kecamatan,” terangnya.

Sementara itu, saat ini terdapat sekolah SMK Negeri yang di ajukan dalam progam tersebut. Yakni SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 2. Sedangkan sisanya seperti SMK Negeri 3 dan SMK Negeri 4 hinga SMK Negeri 5 sudah menyatakan kesanggupannya bisa ikut

bas/bhirawa

Kepala Disdikda Bojonegoro, Husnul Khuluq progam itu, hanya menunggu keputusan. “Kita ajukan dua sekolah, karena kita dapat pagu dua sekolahan yang bisa di ajukan dalam progam ini,” ungkapnya.

Dikatakan, progam UN Online SMK dinilai bisa mempermudah pengawasan dan meringankan cost anggaran mobilisasi pengiriman naskah soal. Sehingga progam ini dinilai sanggat ideal untuk proses pelaksanaan UN. “Dalam UN Online SMK kita akan bekerjasama dengan pihak ketiga baik itu Telkom maupun PLN, dimana dari dua instansi tersebut bisa menunjang keterkaitan. Untuk PLN bisa memastikan tidak adanya pemadaman listrik, sedangkan Telkom bisa jaringan komunikasi,” imbuhnya.Q bas

Bondowoso, Bhirawa Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Bondowoso yang diketuai Suprapto menyambut positif dilibatkannya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam upaya khusus ketahanan pangan yang dicanangkan Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Hal ini sebagaimana disampaikan Suprapto usai mengikuti pencanangan Gerakan Tanam Serentak dan Gerakan Perbaikan Saluran dalam rangka Peningkatan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bondowoso.

Pencanangan tersebut di hadiri Danrem 083 Malang Kolonel ARM Totok Imam S, S Ip, S Sos M Tr (Han) bertempat di Desa Tarum Kecamatan Prajekan yang juga dihadiri Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni yang dimotori Dinas Petanian dan dihadiri jajaran kepala Dinas dan jajaran pimmpinan Muspimda Bondowoso.

Suprapto menepis keraguan sebagian kalangan yang meragukan kemampuan TNI dalam bidang pertanian, karena menurutnya sebelum terjun ke lapangan mereka sudah pasti dibekali dengan berbagai pelatihan untuk membantu pemerintah dalam bidang pertanian dalam rangka menciptakan ketahanan pangan.

“Saya sangat merespon jika

TNI ikut menjaga kedaulatan pangan, karena selama ini TNI hanya punya tanggung jawab menjaga ketahanan negara, tapi saat ini bersatu dengan petani untuk membantu mereka meningkatkan produksi pertanian,” kata Suprapto kemarin.

Pihaknya mengingatkan jika sebagai salah satu indikator suksesnya pertanian adalah pemenuhan pupuk yang saat ini untuk Kabupaten Bondowoso alokasinya masih kurang sekitar 6 ribu ton dari kebutuhan sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan pada pemerintah. “Bondowoso saat ini mengajukan sedikitnya 46 ribu ton, namun hanya disetujui sekitar 38 ribu ton. Sehingga hal ini harus dipenuhi agar Bondowoso tidak mengalami kelangkaan pupuk,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut ketua HKTI juga berharap jika pencanangan ini dilanjutkan hingga tingkat desa dan kecamatan, sehingga keterlibatakan TNI mulai tingkat bawah dalam hal ini babinsa yang tersebar di masing-masing desa bisa lebih maksimal.

Misalnya dengan melakukan rapat koordinasi tingkat Desa hingga kecamatan yang kemudian akan diketahui semua kendala yang dialami masingmasing daerah dan menjadi rekomendasi untuk tingkat

Kabupaten yang nantinya bisa diteruskan ke Propinsi dan Pusat. “Dengan mengetahui secara langsung persoalan dibawah dari para petani, maka tentunya akan diketahui solusi terbaik untuk menyelesaikan,” imbuhnya.

Aktivis Pertanian ini juga menyoroti lemahnya perhatian yang diberikan pemerintah pada petani penggarap maupun para buruh tani yang bekerja.

Karena menurutnya, saat ini upah kerja yang diterima mereka sangat minim dan jauh dari Upah Minimum Kabupaten (UMK), pasalnya mereka adalah ujung tombak suksesnya pertanian.

Suprapto mencontohkan, upah kerja untuk para ibu yang bertugas melakukan pemupukan masih berkisar antara Rp 15 ribu hingga Rp 20 ribu, sedangkan untuk pekerja pencangkul berkisar antara Rp 20 ribu hingga Rp 25 ribu yang dalam pekerjaannya memiliki resiko yang cukup tingga misalnya luka atau bahkan sakit.

“Pemerintah saya harapkan juga, membentuk lembaga baru untuk menjamin petani dan buruh tani dengan mengasuransikan mereka dan membentuk lembaga baru dengan nama KPPI (Komisi Perlindungan Petani Indonesia),” tandasnya.Q mb7

MUI Kukuhkan 23 Pengurus Kecamatan Bondowoso, Bhirawa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bondowoso yang diketuai KH Abdul Qodir Syam mengukuhkah 23 Pengurus Kecamatan se-Kabupaten Bondowoso bertempat di Pendopo Kabupaten Bondowoso, Selasa (20/1) kemarin.

Hadir dalam pengukuhan tersebut Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni, Wakil Bupati Drs KH Salwa Arifin, Sekretaris Kabupaten Bondowoso Drs H Hidayat Msi,

Kepala Kantor Kementerian Agama Bondowoso Drs H Slamet yang juga ikut menyaksikan prosesi pengukuhan dan pelantikan tesebut.

Dalam sambutannya dihadapat para pengurus MUI Kecamatan usai pengukuhan, Ketua MUI Bondowoso KH Abdul Qodir Syam berharap para pengurus MUI bersinergi dengan pemerintah untuk mengawal jalannya pemerintahan, sehingga secara agama bisa dipertanggungja-

wabkan. “Jadi jalannya pemerintahan ini bisa dipertanggungjawabkan secara agama, karena MUI memang diciptakan untuk mengawal jalannya pemerintahan,” katanya.

Ketua MUI juga mengharapkan kepada seluruh jajaran MUI pada 23 kecamatan yang sudah dikukuhkan untuk terus menjadi motor dalam masyarakat untuk menangkis tudingan sebagian kalangan yang meragukan keabsan NKRI secara agama dengan

seperangkat aturan yang dimiliki. “MUI Juga wajib menjaga NKRI, karena cinta negara adalah sebagia dari iman,” ungkapnya.

Sementara itu Bupati Amin Said Husni dalam sambutannya mengucapkan selamat atas pengukuhan dan pelantikan tersebut. Pihaknya berharap para pengurus untuk segera melakukan konsolidasi internal untuk penguatan organisasinya, serta melakukan koordinasi dan sinergi dengan

organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang ada di masing-masing kecamatan.

Bupati juga mengingatkan kewajiban para pengurus MUI Kecamatan untuk turut serta memperkuat upaya pemerintah Kabupaten Bondowoso yang ingin menciptakan masyarakat yang beriman, berdaya dan bermartabat. “Tentu saja selain peran agama, adalah menjaga moral masyarakat”, kata Bupati mengingatkan tugas utama pengurus MUI. Q mb7

Melihat Sejumlah Proyek Besar di Bumi Wali Tak Ada yang Berani Tawar Tender hingga Kontrak Diputus Sejumlah proyek besar yang didanai dari angaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2014 di antaranya pembangunan kantor dinas perekonomian dan pariwisata senilai Rp Rp 2.9 M (Pagu), Jalan Lingkar (Ring Road) senilai Rp 250 Miliar, Rp 50 M untuk tahap pembesahan lahan dan Rp 200 M pembangunan fisik Ring Road yang akan didiajukan pada pemerintah pusat.

Sementara untuk proyek Sport Center yang direncanakan di keluarahan Kedungombo Kecamatan Semending Tuban yang akan menyerap dana sekitar Rp 2 Miliar untuk pematangan lahan, dari rencana keseluruhan proyek yang direncanakan sekitar Rp300 Miliar yang hingga saat ini belum ada titik terang.

“PT Hikmah Jaya Putra kan sudah kita putus kontar-nya per november 2014 kemarin, karena

pemborong tidak bisa menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, serta toleransi waktu yang kita berikan,” kata Ir. H. Farid Ahmadi Kepala Dinas Perekonomian dan Pariwisata Pemkab Tuban (20/1).

Farid juga mejelaskan, selain telah memutus kontrak-nya juga PT Hikmah Jaya Putra dikenai denda selama masa tengahng yang ditentukan senilai Rp 67 Juta dan penyitaan aset jaminan

pemborong sebesar 5 Persen.

“Saat ini kita akan lakukan tender lagi, dan pemborong sebelumnya tidak kita perkenankan ikut lagi, selain juga sudah kita laporkan pada lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa (LKPP),” terang Mantan Kepala Dinas Pekerjan Umum ini pada Bhirawa.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Tuban, Drs. H. Sutrisno, MM saat dikonfirmasi terkait dengan proyek pembangunan Sport Center seluas 10 Hektar, menyatakan akan melakukan tender ulang, karena selama tender dilakukan tidak ada pemborong yang ikut menawar. “Tidak ada yang nawar, adapun spesifikasi pemborong

dalam pematangan lahan tidak, jadi tahun ini juga akan kita tenderkan ulang lagi,” kata Sutrino.

Sedangkan terkait pembebasan lahan proyek Ring Road, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Dis PU) Kabupaten Tuban menyatakan kalau pembesan sudah mencapai 15 Persen atau sekitar Rp26 M pada tahun 2014 kemarin. “Hingga saat ini kami masih melakukan pembebasan, karena tidak mudah berurusan dengan pembesan tanah, apalagi untuk lahan proyek pemerintah. Untuk harga pembesan pun diberlakukan harga pasar plus, artinya kita melihat sisi sosialnya juga,” kata Ir. H. Choliq Qunasikh kepala dinas PU Kabupaten Tuban.

Lebih lanjut, pembesaan lahan

khoirul huda/bhirawa

Bupati Tuban, H. Fathul Huda didampingi Wakil Bupati Ir. H. Noor Nahar Hussain, M.Si saat meresmikan sejumlah proyek pada 7 Januari 2015, yang didanai dari APBD 2014 dan selesai seuai dengan target yang telah ditentukan. yang saat dini masih dalam proses, terdapat 900 petak lahan milik warga atau sekitar 450 Ha. “Untuk pembangunan fisik-nya

kita target 2016 semua sudah selesai, karena kita juga minta suport dana dari pemerintah pusat,” terang Choliq Qunasikh.Q hud

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

12,502.00

12,378.00

SGD

9,470.49

9,373.72

EUR

15,209.93

15,056.60

JPY

10,477.71

10,372.05

GBP

19,469.36

19,271.31

Sumber: Bank Indonesia (10 JANUARI 2015)

RAGAM EKBIS

Rabu Kliwon, 21 JANUARI 2015

Distan Berharap Pemerintah Keluarkan Inpres Kedelai Pemprov, Bhirawa Dinas Pertanian Jawa Timur meminta pemerintah segera mengeluarkan instruksi presiden (Inpres) tentang penetapan harga pokok pembelian (HPP) kedelai supaya ketentuan harganya ada keseragaman nominal..

Dinas Pertanian Jatim menilai swasembada kedelai bisa tercapai jika HPP (harga pokok pembelian) kedelai tinggi. Bahkan, optimistis dengan penentuan itu pada masa mendatang petani kedelai di Indonesia mempunyai daya tarik besar untuk menanam komoditas itu.

“Mereka tidak berharap banyak, hanya ingin harga kedelai ini ada ketentuan HPP seperti pada beras,” kata Kepala Dinas Pertanian Jatim Dr Ir Wibowo Eko Putro MMT melalui Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Ja-

tim, Ir Achmad Nurfalakhi di Surabaya, Selasa (20/1).

Seperti dijelaskan sebelumnya, penetapan harga kedelai baru berupa surat keputusan Menteri Perdagangan, di mana ditentukan sebesar Rp7.600 per Kilogram.

Namun, Gubernur Jatim berharap penetapannya melalui inpres bisa diposisi Rp8.000 per Kilogram.

“Namun, jika Inpres HPP dikeluarkan dengan harga tinggi sekitar Rp 8.000 per kg, maka petani akan bersemangat untuk tanam kedelai dan swasembada sangat mungkin tercapai dan ada kepastian

pasar dan harga,” katanya.

Disisi lain, Distan Jatim mampu mendukung komitmen Pemerintah Pusat untuk mewujudkan swasembada pangan terhadap jagung, kedelai, dan padi. Upaya tersebut ditargetkan terealisasi pada tiga tahun mendatang.

“Kalau sekarang harga kedelai di pasar hanya Rp6.000 per Kilogram. Tetapi dengan adanya SK Mendag HPP kedelai Rp7.600 per Kilogram akibatnya Bulog tetap tidak bisa menyerap karena SK itu tidak mengikat,” katanya.

Untuk tahun lalu produksi kedelai di Jatim masih mencapai 320.000 ton dari total kebutuhan kedelai Jatim yang mencapai 420.000 ton. Sementara tahun ini, produksinya ditarget mencapai 329.000 ton.

Hingga tahun 2017, produksi diupayakan akan naik menjadi 420.000 ton.

Program Perluasan Area Tanam atau PAT juga sudah dilakukan sejak tahun lalu.

Pada tahun 2014, program PAT mencapai 42.000 hektar.

Di tahun ini, perluasan area tanam diharapkan mencapai 56.000 hektar.

“Melalui upaya ini, kami berharap lahan kedelai di Jatim akan mencapai 270.000 hektar hingga 300.000 hektar dari saat ini yang masih dikisaran 210.000 hektar. Sehingga dengan perkiraan produktivitas lahan mencapai 1,6 ton per hektar, maka produksi kedelai bisa mencapai 400.000 ton lebih,” katanya.

Selama ini, kata dia, menanam kedelai kerap dianggap kurang menguntungkan bagi petani di Jawa Timur. Persoalan harga menjadi alasan utama petani, sehingga lebih memilih menanam padi dan jagung yang bisa

memberikan keuntungan lebih menjanjikan.

Untuk tanam padi, perhitungan rata-rata produksi per hektar sekitar 6 ton dengan pendapatan kotor yang diterima petani adalah Rp 25,8 juta. Nilai tersebut dengan asumsi harga gabah kering giling Rp 4.300 per kg. Biaya produksi mencapai Rp 12 juta sehingga petani masih bisa mengantongi untung Rp13,8 juta.

Sementara untuk kedelai, dengan produksi per hektar sekitar 1,7 ton dan harga Rp 8.000 per kg, pendapatan kotor petani sebesar Rp13,6 juta. Jumlah itu masih dikurangi dengan biaya produksi sebesar Rp 8 juta.

Keuntungan petani hanya Rp 5,6 juta. “Masih jauh di bawah padi. Karena itu petani masih memilih tanam padi,” katanya. Q rac

Terminal Teluk Lamong Tambah Alat Bongkar Otomatis Surabaya, Bhirawa Terminal Teluk Lamong, Surabaya, yang merupakan anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), siap menambah 20 unit alat bongkar muat otomatis/Automotive Terminal Trailer (ATT) guna mendukung pemerintah menekan biaya logistik nasional.

Promosi kebudayaan salah satunya yang diharapkan bisa mengundang wisatawan domestik maupun mancanegara.

Promosi Wisata Diharapkan Berpengaruh pada Hotel Surabaya, Bhirawa Rencana pemerintah akan melakukan peningkatan biaya promosi pariwisata di Indonesia sebesar tiga kali lipat dari Rp 250 milliar menjadi Rp 1,2 triliun, diharapkan berdampak ppositif bagi dunia perhotelan.

Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) Jawa Timur menyambut positif rencana tersebut, meskipun sebenarnya tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap kebijakan efisiensi pemerintah terhadap perhotelan. “Bagus, kalau memang pemerintah menaikkan biaya promosi sebesar tiga kali lipat dan ini juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara daripada tidak ada upaya sama sekali untuk meningkatkan pendapatan perhotelan,” ungkap Ketua PHRI Jatim, M Soleh, Selasa (20/1).

Promosi pariwisata memang sangat diperlukan baik melalui iklan maupun pameran ke luar negeri. “Tiga kali lipat dana untuk promosi sebenarnya sangat kurang harusnya lebih, bahkan kalau dibandingkan dengan Malaysia, Singapura dan Thailand promosi kita ketinggalan jauh, salah satu contohnya Malaysia saja memasang iklan di Indonesia,” ujarnya.

Selain itu pemerintah juga harus banyak membangun direct flight baik domestik maupun mancanegara khususnya di daerah-daerah yang berpotensi pariwisata. “Jangan hanya di ibukota saja direct flight bisa mencapai puluhan sedangkan di Jatim saja hanya ada 8 direct flight saja bahkan ada beberapa daerah yang tidak memiliki direct flight,” katanya. Q riq

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha Mio, th. 2010, Hijau, AG6170RI, a/n. Umiati, Ds. Karangsono, Ngunut-T.Agung No. 130/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2010, Violet Silver, AG4564TY, a/n. Srianah, Dsn. Pati, Ds. Purworejo, Ngunut-T.Agung No. 131/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2009, Merah, AG5499SX, a/n.

Dwi Astutik, Ds. Gesikan, Pakel-T.Agung No. 132/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda NC11B3CA/T, th. 2012, Merah, AG6136OH, a/n. Sulistiani, Ds Bendungan, Gondang-T.Agung No. 133/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki, th. 2012, Abu-abu Hitam, AG5325OK, a/n. Yalik, Ds. Bandung RT 3/3-T.Agung No. 134/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB, Mobil Toyota Starlet, th. 1989, Warna Biru, AG1658RI, a/n. Trisse Hartanti, Kel. Bago-T.Agung No. 135/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 3983 ES, a/n Moh. Setiawan, Kel. Mimbaan rw 02/01, Kec. Panji, Situbondo.

No. 136/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2614 ER, a/n Sugiartoyo, Kel. Mimbaan rw 08/01, Kec. Panji, Situbondo.

No. 137/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2043 ER, a/n Ahmad Faiz, Ds. Widoropayung, rw 01/01, Kec. Besuki, Situbondo.

No. 138/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 5386 EV, a/n Moh. Zainal Arifin, Ds. Mojosari, rw06/02, Kec. Asembagus, Situbondo.

No. 139/IMB/BI-II/2015

“Kalau saat ini, kami sudah mempunyai 50 unit ATT,” kata Direktur PT Terminal Teluk Lamong, Prasetyadi, ditemui pada Uji Coba dan Serah Terima Docking System di Terminal Teluk Lamong, Surabaya, Selasa (20/1). Mengenai investasi, ungkap dia, dengan menggunakan alat tersebut maka bisa menghemat dana perusahaan. Untuk satu unit ATT mencapai 230 ribu dolar Amerika Serikat dan Docking System-nya bisa senilai 100 ribu dolar AS. “Kalau dibandingkan dengan alat bongkar muat sebelumnya bisa mengeluarkan dana 3 juta dolar AS per unit. Dengan ini kami bisa saving lebih besar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, perseroan juga menguji coba Docking System

dengan menggunakan kabel sensor yang ditanam di bawah tanah sepanjang 600 meter. Melalui fasilitas sensor itu maka pengendara ATT pada jarak tertentu tidak perlu menggerakkan kemudinya.

“Penerapan Docking System kami yang bekerja sama dengan perusahaan teknik handling dan logistik asal Prancis, Gaussin Manugistique merupakan pertama di dunia,” katanya.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Pelindo III (Persero), Djarwo Surjanto, menyatakan, upaya menghadirkan 50 unit ATT Lift Diesel sekaligus Docking System tersebut adalah tindak lanjut kerja sama Pelindo III dengan Gaussin melalui Joint Venture tersendiri. “Saat ini peralatan itu telah beroperasi di Terminal Teluk Lamong, Surabaya. Bahkan sudah ada 50 sopir ATT yang siap menjalankan alat Q ma,ant itu,” katanya.Q

Terminal Teluk Lamong, Surabaya, yang merupakan anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), siap menambah 20 unit alat bongkar muat otomatis/Automotive Terminal Trailer (ATT)

trie diana/bhirawa

Mentan dan Kasad akan Panen Raya di Bojonegoro Bojonegoro,Bhirawa Panen raya di enam desa Kecamatan Kanor Bojonegoro seluas 1.500 hektar di Bojonegoro akan di pimpin langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Kepala Staf Angkatan Darat, hari ini Rabu (21/1).

“Untuk panen raya besok yang di hadiri menteri pertanian dan kepala staf angkatan darat kita siapkan lahan seluas 1.500 Ha tanaman padi untuk di panen raya.” Kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Ahmad Jupari di ruang kerjanya, Selasa (20/1).

Lahan 1.500 Ha tersebut terdrii dari Desa Kedungarum se-

luas 350 Ha, Desa Temu seluas 275 Ha, Desa Prigi seluas 275 Ha, Desa Pilang Gede seluas 200 Ha, Desa Semambung 75 Ha dan Desa Kedung Primpen seluas 325 Ha. “Kita gunakan wilayah tersebut karena disana tanamannya sudah siap di panen, apalagi disana wilayahnya paling luas . Kalau di pandang seperti hamparan lautan padi,” terangnya.

Ditambahkan, luas areal 1.500 Ha tersebut per Ha nya mampu menghasilkan antara 8 hingga 10 ton setara beras. Sehingga dengan total luas lahan itu di perkirakan bisa menhasilkan sekitar 12.000 ton sampai 15.000 ton setara beras.

“Luas lahan tersebut ratarata berada di bantaran sungai bengawan solo,” ungkapnya.

Sementara itu, Pangdam Kodam V Brawijaya, Mayjen TNI Eko Wiratmoko bersama Kasdam Brigjen TNI Kustanto Widiyatmoko kemarin melakukan peninjauan lokasi panen raya di Desa Kedungarum, Kecamatan Kanor.

Kedatangan mereka di Desa Kedungarum, Kecamatan Kanor dalam rangka meninjau dan meyakinkan lokasi panen raya di desa setempat yang rencananya akan dihadiri Kasad, Jendral TNI Gatot Nurmantio dan Menteri Pertanian RI, Andi Arman Sulaiman. Q bas

BNI Securitas Ciptakan Zaisan dan Esmart Surabaya, Bhirawa BNI Securitas akan mengembangkan dan melakukan inovasi teknologi agar bisa pelayanan terbaik kepada nasabah, Mulai dari pengembangan sendiri fasilitas layanan sistem transaksi secara online esmart yang saat ini telah memasuki versi ke-3 dan dapat diakses baik melalui PC, Smartphone maupun Tablet, hing-

ga tools online services untuk perdagangan saham berbasis web yang bernama zaisan.

Head of Marketing , Reza Fairuz menjelaskan, BNI Securities terus mengembangkan sejumlah inovasi teknologi untuk mendukung peningkatan layanan kepada para nasabah.

Fasilitas transaksi saham online Zaisan dan esmart dicipta-

kan khusus bagi nasabah yang memiliki orientasi transaksi saham secara mandiri tanpa bantuan dan perantara sales. Melalui kedua fasilitas tersebut, diharapkan nasabah BNI Securities akan lebih mandiri dalam mengambil keputusan transaksi.

Fasilitas layanan online berbasis web zaisan pertama kali dapat diakses pada April 2014. Q ma

Butuh Waktu untuk Stabilkan Harga Sembako Pasuruan, Bhirawa Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Pasuruan mengaku harga kebutuhan pokok di daerahnya sampai sekarang masih relatif tinggi, meski harga bahan bakar minyak (BBM) sudah turun.

Pasalnya para pedagang belum menurunkan harga sembako lantaran barang dagangan yang mereka peroleh masih harga yang lama sehingga ketika ada penurunan harga BBM, mereka tak bisa langsung menurunkan harga barang dagangannya.

Kepala Diskoperindag Kota Pasuruan Sumarni mengatakan sebagai langkah awal, pihaknya akan mengkaji ulang dampak penurunan harga BBM terhadap harga jual sembako di Kota Pasuruan. “Perlu ada kajian terlebih dahulu, karena sembako biasanya di stok agen dan pedagang dalam jumlah banyak. Apabila diturunkan, akan menimbulkan gejolak. Terlebih penurunan harga barang mengikuti turunnya harga BBM tak berlaku di kalan-

Sumarni

gan pedagang, karena mereka juga membeli dengan harga tinggi,” ujar Sumarni, Selasa (20/1).

Ditambah lagi, lanjut Sumarni, besarnya biaya transportasi menjadikan pedagang baik agen besar maupun eceran tidak mampu menurunkan harga sekaligus.

“Tim untuk menstabilkan harga sudah ada. Semuanya hanya butuh waktu. Dalam waktu dekat kami akan mengecek langsung ke tingkat distribusi. Tujuannya untuk menekan harga sembako yang relatif masih tetap tinggi,” kata Sumarni. Q hil

Harga Elpiji Turun, Agen Hanya Balik Modal Setelah adanya ketetapan oleh pemerintah tentang turunnya harga elpiji kemasan 12 kg pada 16 Januari 2015, disambut biasa saja oleh para pelaku penjual elpiji karena hal tersebut merupakan hal yang lazim terjadi setiap ada perubahan harga elpiji 12 kg. Saat ini para agen hanya berharap bisa kembali modal.

william/bhirawa

Demi mengurangi beban masyarakat, Pemerintah memberikan penurunan harga elpiji sebanyak Rp.5.000 untuk kemasan tabung elpiji 12 kg.

Menurut beberapa pemilik agen elpiji mengungkapkan, perubahan harga tidak membuat usahanya serta merta mengalami kerugian.

Selain itu, perubahan harga elpiji nyang terjadi di Bulan Januari 2015 relatif ada persiapan terlebih dahulu. “Sejak ada isu perubahan yang sudah berhembus sebelum tanggal 16 Januari, saya sudah tidak memesan elpiji 12 kg dalam jumlah banyak kepada Pertamina. Saya lebih menunggu penetapan harga terbaru dari pemer-

intah. Harga yang dijual untuk tabung 12 kg sebesar Rp.134.000 dari Pertamina, saya jual menjadi Rp.138.000. Tapi begitu harga turun menjadi Rp.129.000 sisa elpiji 12 kg yang belum terjual, saya jual Rp.130.000 saja. Yang penting saya menjual untuk balik modal saja,” ujar Nur Pamuji penjual Elpiji di daerah Kutisari Indah, Selasa (20/1) kemarin.

Nur sapaan akrabnya mengakui jika sebelumnya memang sudah ada surat edaran dari Pertamina

kepada agen elpiji bahwa harga elpiji 12 kg akan mengalami kenaikan. Selain itu, selisih harga elpiji yang sudah terbeli namun belum terjual akan di klaimkan ke Pertamina. “Pemesanan berikut, saya akan mengklaimkan ke Pertamina. Karena adanya perubahan harga yang terjadi pada Senin (19/1) kemarin untuk elpiji 12 kg yang belum terjual,” imbuhnya.

Agen lainnya, Muchklas penjual elpiji 12 kg di daerah Rungkut Alang-alang mengungkapkan perubahan yang harga elpiji kali ini dirinya lebih bijak menyikapinya.

Karena memang sudah ada persiapan, sehingga ia membiarkan stok elpijinya sudah habis sejak tanggal 14 Januari 2015. “Dari pada saya mengalami kerugian, sejak tanggal 14 Januari 2015

saya sudah tidak berbelanja. Stok dibiarkan kosong, dari pada nanti membeli dengan harga Rp.134.000 di kalikan 50 tabung yang saya miliki, lebih baik melihat situasi dan kondisi pasar terlebih dahulu,” terangnya.

Sementara itu, menurut Warsi ibu rumah tangga yang membeli elpiji di kios Muckhlas menyambut baik turunnya harga elpiji. Dengan selisi Rp5000 cukup mengurangi beban belanja bulanan yang selama ini dia tanggung. “Sangat berdampak mas, kalau harga Rp134.000 mempengaruhi belanja saya. Meskipun saya baru satu kali membeli elpiji 12 kg dengan harga Rp.134.000. Tapi kalau elpiji 12 kg bisa turun, seharusnya beberapa kebutuhan pokok sudah bisa turun,” jelas ibu satu putri tersebut. Q wil

Rabu Kliwon 21 JANUARI 2015

LINTASAN

PSM Pulangkan Tiga Pemain Asing Seleksi Makassar, Bhirawa PSM Makassar memulangkan tiga pemain asing yang tengah mengikuti seleksi karena kualitasnya kurang menjanjikan serta tidak sesuai dengan skema pelatih untuk kompetisi musim 20152016.

Direktur Teknik PSM Makassar, Sumirlan di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa, mengatakan ketiga pemain seleksi itu yakni Simone Raffaele Quintier (Italia), Benito Montalvo (Argentina), dan Mohammed Lamine Kouruna asal Pantai Gading.

"Pelatih Riedl menilai kualitas pemain itu tidak cocok dengan skema yang akan diterapkan di ISL. Soal penentuan pemain, kami memang suda menyerahkan sepenuhnya pada pelatih Alfred Riedl," katanya.

Keputusan memulangkan tiga pemain itu membuat tim Juku Eja-julukan PSM tinggal menyisakan dua pemain asing yakni Silvio Escobar (striker/Paraguay) dan Boman Aime (Pantai Gading) yang musim lalu menjadi palang pintu bagi PSM Makassar.

Peluang kedua pemain ini juga cukup besar untuk direkrut menghadapi kompetisi Indonesia Super League (ISL).

Apalagi keduanya dinilai memiliki kemampuan dan cocok dengan karakter tim.

Mantan pemain PSM Makassar itu menjelaskan, pihaknya akan segera mendatangkan pemain asing yang lain untuk diseleksi. Tim teknik PSM juga berharap agar pemain yang datang memenuhi kriteria sehingga bisa segera fokus dalam permainan tim.

"Kami menunggu petunjuk Riedl tentang pemain yang ingin didatangkan.

Mudah-mudahan bisa segera kita datangkan," ujarnya.

Direktur Operasional PSM, Azhary Sirajuddin , menyatakan Manajemen PSM Makassar telah mempersilahkan Alfred Riedl berburu pemain manapun yang dianggap tepat mengisi skuad tim menghadapi kompetisi nanti.Q ant

Gubernur: Saatnya Kembalikan Legenda Tinju Maluku Ambon,Bhirawa Gubernur Maluku Said Assagaff mengajak semua komponen masyarakat untuk bekerja keras dan bergandengan tangan guna mengembalikan kejayaan olahraga tinju provinsi tersebut yang melegenda.

"Sudah saatnya dunia tinju Maluku bangkit. Mari kita kembalikan kejayaan olah raga tinju daerah ini yang melegenda," tegas Gubernur Said saat membuka Kejuaraan terbuka elit memperebutkan piala Gubernur Maluku I di Kota Ambon, Senin malam.

Dia menegaskan, Maluku telah mencatat sejarah dan mengangkat nama bangsa Indonesia di kancah internasional melalui cabang olahraga "adu jotos" tersebut, dengan melahirkan petinju berkualitas yang mampu mengukir prestasi gemilang seperti Elyas Pical yang menjadi juara International Boxing Federation (IBF), Nico Thomas (juara OPBF).

Sederet petinju Maluku lainnya yang melegenda di cabang olahraga keras tersebut yakni Wiem Gomies yang menjadi juara Asia di era akhir tahun 1970an, Herry Maitimu (juara nasional 10 tahun) serta Fredi Lasol dan Max Auty.

"Mereka adalah putra terbaik Maluku yang mampu mengukir prestasi dan mengangkat nama Maluku maupun mengibarkan bendera Merah-Putih di kancah tinju internasional. Kini saatnya legenda tinju Indonesia bangkit kembali," katanya.

Said menyatakan kebanggaan dan kegembiraannya karena event memperebutkan piala Gubernur Maluku tersebut, menjadi "starting poin" dan sejarah baru bagi dunia pertinjuan di Maluku.

"Sudah lama sekali kuta semua tidak menyaksikan kejuaraan tinju seperti ini yang merupakan olah raga favorit serta sesuai karakter masyarakat Maluku," tandasnya.

Karena itu Gubernur meminta pengurus Pertina Maluku, pengurus kabupaten (pengkab), pengurus kota (pengkot) serta Koni provinsi dan kabupaten/kota untuk kembali menggairahkan pembinaan olah raga tinju di semua daerah, dimulai dari pembentukan sasana hingga ke kampung-kampung.

"Pembukaan sasana hingga ke seluruh kampung di Maluku, akan memudahkan pencarian dan penjaringan atlet potensial dan berbakat, guna dibina berjenjang dan kontinyu sehingga menjadi petinju berkualitas dan profesional untuk mewakili daerah ini di berbagai kejuaraan maupun Indonesia di kancah tinju dunia," ujarnya Pengprov Maluku, tambah Gubernur Said mendukung sepenuhnya program pembinaan tinju, mengingat cabang olah raga tersebut menjadi prioritas pertama untuk meraih medali di berbagai event nasional.Q ant

OLAHRAGA

Persebaya Seleksi Eks Pemain MU Surabaya, Bhirawa Menyandang bekas pemain Manchester United dan Aston Villa, bukan berarti Eric Djema-Djemba langsung bisa bergabung dengan Persebaya, sebab pelatih Ibnu Grahan masih akan melakukan seleksi kepada pemain berkewarganegaraan Kamerun itu.

Jika tidak ada kendala, Djemba akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta pada Kamis (22/1) mendatang. Kedatangan pemain berkulit hitam itu dibenarkan oleh Rahmad Sumanjaya, "Dia datang Kamis besok ke Jakarta," sebut Rahmad, Selasa (20/1).

Kabarnya Djemba-Djemba datang ke Indonesia atas andil dari salah satu agen pemain, Francis Yonga. Kabar bergabungnya Djemba-Djemba sebenarnya sudah menyeruak sejak awal tahun 2015 lalu.

Namun saat itu pelatih Ibnu Grahan masih

tarik ulur.

Nampaknya track record Djemba-Djemba lah yang membuat Ibnu harus berpikir ulang. Apalagi eks pemain Aston Villa ini masuk dalam dalam daftar transfer terburuk dalam sejarah English Premier League (EPL). Ia menduduki peringkat 13 dalam daftar yang dirilis oleh Dailymail.

Meski dipastikan datang ke Indonesia dalam minggu ini, Rahmad menegaskan bahwa Persebaya tak mau membeli kucing dalam karung. "Kita lihat dulu di lapangan.

Kalau oke, baru kita lakukan tes fisik, tes medis dan verifikasi dokumennya. Kita tak mau ambil resiko dengan pemain asing," pungkas Rahmad.

Setelah menuntaskan karier di Inggris, Djemba-Djemba malang melintang di Eropa. Ia pernah bermain untuk Odense Boldklub (Denmark), Hapoel Tel Aviv (Israel), Partizan Belgrade (Serbia) dan St Mirren (Skotlandia). Ia terakhir kali bermain untuk klub India Super League (ISL), Chennaiyin FC. Q wwn

Jateng Tetap Daftarkan Triyaningsih untuk Kualifikasi PON Semarang, Bhirawa Pengprov Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Jawa Tengah tetap mendaftarkan pelari Triyaningsih untuk menghadapi babak kualifikasi PON 2016 meskipun berkas pengajuan kepindahannya ke DKI Jakarta sedang diproses Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (Baori) untuk disidangkan.

Peraih tiga medali emas pada SEA Games 2011 tersebut dipersiapkan untuk mengikuti kejuaraan atletik Jatim Open, 18-22 Maret mendatang di Surabaya yang juga digunakan untuk ajang Pra-PON. "Tri (panggilan akrab Triyaningsih) tetap kami daftarkan di tim Pra-PON Jateng meskipun yang bersangkutan mengajukan pindah dan berkasnya sudah masuk ek Baori," kata Ketua Harian Pengprov PASI Jateng Rumini pada wartawan di Semarang, Selasa.

Selain Triyaningsih, kata dia, Jateng juga mendaftarkan sprinter putri asal Solo Trias Murtiningsih yang diklaim Jawa Barat sebagai atletnya, bahkan yang bersangkutan juga sudah tampil pada Porprov Jabar.

"Kami akan mempertahankannya.

Kalau dibiarkan, bisa habis atlet-atlet andalan kita. Sesuai aturan PB PASI jika ada atlet yang didaftarkan dua provinsi maka yang bersangkutan bisa berstatus 'under protest' dan tidak bisa tampil. Kami akan 'tegel-tegelan' (tega)," kata mantan atlet sapta lomba nasional tersebut.

Terkait dengan pelari Suryo Agung Wibowo, Rumini menjamin bahwa yang bersangkutan tetap di Jateng.

Hanya yang bersangkutan absen di Jatim Open. Suryo Agung menyatakan kesediaannya tampil pada Jateng Open, Mei mendatang. Ajang ini juga digunakan induk organisasi olahraga atletik di Tanah Air sebagai babak kualifikasi PON. Ia menambahkan, menghadapi PraPON, para atlet menjalani latihan di daerahnya masing-masing di antaranya di Semarang, Blora, Salatiga, Magelang, dan Surakarta.

Pada babak kualifikasi tersebut, kata dia, Jateng bertekad meloloskan atlet sebanyak-banyaknya supaya memiliki peluang meraih medali emas pada pesta olahraga multieven empat tahunan di Jabar mendatang.

Ia mengakui pada PON di Jawa Barat mendatang, Jawa Tengah masih mengandalkan nomor-nomor lari jarak menengah, jauh, maraton, tolak, dan lempar. "Kita juga terus mengasah atlet di nomor jalan cepat yang dulu menjadi andalan Jawa Tengah," katanya.Q ant

campuran, ganda putra, bahkan nomor lain seperti tunggal putra, ganda putri, juga memiliki peluang yang sama untuk menjadi yang terbaik pada PON mendatang.

Pada nomor ganda campuran, kata dia, Jawa Tengah masih memiliki Tontowi Ahmad, Debby Susanto, Fran Kurniawan, dan lain sebagainya kemudian di ganda putra ada Mohammad Ahsan, Afiat Yuris Wirawan, dan lain sebagainya.

Ketika ditanya soal batasan umur pemain yang bisa tampil pada pesta olahraga multieven empat tahunan di Jabar mendatang, dia mengatakan, sampai kini dirinya belum mendengar ada batasan umur sehingga pebulu

ist

Pelatih Arema berharap pemainnya tak anggap enteng Persela Lamongan.

Jangan Anggap Enteng Persela Malang, Bhirawa Pelatih Arema Cronus Indonesia Malang, Jawa Timur, Suharno, mengingatkan agar para pemain asuhannya itu tidak menganggap enteng Persela Lamongan pada laga kedua di ajang Surya Citra Media (SCM) Cup di Stadion Kanjuruhan Kepanjen.

"Persela memang belum lama melakukan persiapan, bahkan pemainnya juga baru bergabung, namun tim berjuluk Laskar Joko Tingkir ini mampu menekuk Persipura Jayapura 1-0 pada laga perdananya, Minggu (18/1). Oleh karena itu, anak-anak harus ekstra waspada, jangan sampai kecolongan," kata Suharno di Malang, Selasa.

Ia mengakui laga melawan Persela Lamongan sangat penting bagi tim Singo Edan karena merupakan laga yang menentukan untuk bisa lolos ke babak selanjutnya (semifinal). Untuk lolos babak semifinal SCM Cup, Arema harus memenangkan dua pertandingan.

Pada laga perdana Arema sukses membungkam Mitra Kukar dengan skor telak 5-2. Dan, laga kedua melawan Persela menjadi kesempatan mengunci sati tiket bagi

Arema untuk melangkah ke babak semifinal dari grup B yang digelar di Stadion Kanjuruhan Kepanjen tersebut.

Lebih lanjut, Suharno mengakui ada sejumlah pemain Persela yang wajib diwaspadai, meski mereka masih berstatus sebagai pemain seleksi, terutama pemain asingnya, yakni David Pagbe, Xavier Pedro dan Balsa Bozovic.

Melihat penampilan ketiga pemaina sing yang berstatus seleksi itu, kata Suharno, Arema harus meningkatkan kewaspadaannya, walaupun pada laga perdana Singo Edan mampu menaklukkan Mitra Kukar dengan skor telak 5-2. Selain pemain asing yang masih berstatus seleksi, pemain lokal Persela juga harus menjadi perhatian, di antaranya Taufiq Kasrun, Zainal Arifin, Choirul Huda serta Bijahil Chalwa.

"Para pemain Persela ini begitu disiplin menjaga area pertahanannya, ditambah kepiawaian dan konsentrasi penuh penjaga gawang Choirul Huda yang sangat bagus dan tidak jarang membuat penyerang lawan frustasi. Arema harus bisa menyiasatinya agar mampu membobol gawang Persela," tegasnya.

Laga kedua Arema menghadapi Persela di ajang SCM Cup bakal digelar di Stadion Kanjuruhan Kepanjen pada malam hari ini (Selasa, 20/1). Sebelum partai kedua antara Arema melawan Persela, di stadion yang sama juga akan digelar pertandingan antara Persipura Jayapura melawan Mitra Kukar.

Meski sama-sama mengemas tiga poin, Arema berada di posisi pertama grup B karena mengoleksi selisih gol yang lebih banyak ketimbang Persela yang juga meraih tiga poin. Persela berada di posisi "runner up", sedangkan Persija dan Mitra Kukar berada di posisi ketiga dan keempat yang sama-sama gagal mendulang poin pada laga perdana SCM Cup yang dihelat Minggu (18/1).Q ant

Pelatih Korsel Tangani Timnas SEA Games

Triyaningsih

Jateng Incar Dua Emas PON 2016 Semarang, Bhirawa Pengprov Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jawa Tengah mengincar dua medali emas pada PON XIX/2016 Jawa Barat.

Ketua Umum Pengprov PBSI Jawa Tengah HM Anwari ketika dihubungi dari Semarang, Selasa, mengatakan, target dua medali emas tersebut merupakan capaian yang realistis dengan melihat persaingan yang ada sekarang ini.

"Pesaing kita masih sama seperti pada PON-PON sebelumnya yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta karena mereka juga memiliki pebulu tangkis nasional," katanya menegaskan.

Ia menyebutkan, dua medali emas tersebut diharapkan dari nomor ganda

9

tangkis senior yang dimiliki Jateng dimasukkan dalam program pelatda.

"Pebulu tangkis nasional yang dimiliki Jateng kita masukkan dalam program pelatda untuk menghadapi PON di Jabar mendatang seperti Tontowi Ahmad, Mohammad Ahsan, dan lain sebagainya karena sampai kini saya belum mendapat informasi soal batas umur pemain," katanya.

Pada pelatda PON 2016, menurut dia, Jawa Tengah memasukkan 16 pemain yang terdiri atas delapan putra dan delapan putri. Tetapi yang mendapat insentif dari KONI Jateng baru 14 pemain dan hal tersebut dialami semua cabang olahraga yang masuk pelatda.Q ant

Makassar, Bhirawa Pelatih asal Korea Selatan Yun Inchul menangani tim nasional anggar Indonesia di Jakarta untuk menghadapi SEA Games Singapura, Juni 2015.

"Kami sedang ditangani pelatih asal Korea Selatan bernama Yun Ichul. Kami juga terus fokus mematangkan persiapan menjelang SEA Games 2015," kata peanggar pelatnas asal Sulsel, Muhammad Haerullah, saat dihubungi dari Makassar, Selasa.

Keberadaan pelatih dari negara sahabat di timnas diharapkan semakin menjaga peluang tim Merah Putih pada ajang olahraga terbesar se-Asia Tenggara tersebut.

"Kami sebagai atlet tentu menyambut gembira dengan kehadiran pelatih asing. Kita juga akan terus berusaha meningkatkan kemampuan demi prestasi di SEA Games," ujarnya.

Peraih medali emas SEA Games 2009 itu menjelaskan, tim pelatih juga segera menggelar seleksi untuk menentukan atlet yang akan memperkuat timnas pada ajang SEA Games Singapura di Jakarta, 24-29 Januari 2015.

Untuk seleksi ini, kata dia, akan diikuti seluruh atlet baik yang kini berlatih di Jakarta atau di daerah masing-masing. Saat ini, peanggar yang melakukan pemusatan latihan di Jakarta berjumlah 24 atlet. Adapun yang berlatih di daerah sebanyak 48 atlet Peraih medali emas PON 2004 dan 2009 itu menjelaskan, 24 atlet yang pelatnas di Jakarta merupakan peringkat empat teratas di kejurnas sebelumnya. Adapun 48 atlet yang fokus latihan di daerah merupakan peringkat dibawah atau masuk delapan besar.

Meski pada kejurnas lalu bisa masuk empat besar, menurut dia, namun dirinya tidak menjamin bisa dengan mudah mengalahkan atlet sebelumnya. Apalagi atlet tersebut juga terus fokus mematangkan kemampuannya di daerah.

"Semua atlet masih memiliki peluang yang sama untuk lolos. Saya juga berharap dukungan dan doa masyarakat agar bisa melewati seleksi nanti dengan baik," jelas peraih medali perak SEA Games 2011 tersebut.

Pelatih Anggar Sulsel, Irawati Sir Idar, mengatakan selain Haerullah, Sulsel juga meloloskan satu peanggar putri yakni Isnawati Sir Idar ke pelatnas SEA Games.

Keduanya dipanggil masuk setelah mampu merebut medali emas Kejuaraan Nasional di Kaltim, 20-28 Agustus 2014.Q ant

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

Dorong KPK Periksa Calon Dirjen Pajak Jakarta, Bhirawa Lembaga swadaya masyarakat Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pro-aktif dalam memeriksa rekam jejak calon dirjen pajak yang telah diajukan kepada Presiden.

“KPK mesti melakukan pemeriksaan agar pejabat setingkat dirjen pajak bebas korupsi,” kata Koordinator Fitra Uchok Sky Khadafi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (20/1) kemarin.

Menurut dia, KPK harus bergerak dengan cepat serta tidak diam, agar dapat ditemukan sekiranya ada salah satu calon dirjen pajak yang terindikasi melakukan penyimpangan.

Hal tersebut, katanya, juga dinilai bakal bermanfaat agar benar-benar terpilih calon dirjen pajak yang bersih dan guna menutup peluang terjadinya kasus korupsi pada masa mendatang.

Kementerian Keuangan telah menyerahkan tujuh nama calon dirjen pajak yang dihasilkan panitia seleksi kepada Presiden Joko Widodo.

Sebanyak tujuh calon itu, adalah Ken Dwijugiasteadi (terakhir menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Pajak Jawa Timur I), Sigit Priadi Pramudito (Kepala Kanwil Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar), Rida Handanu (Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penerbitan Sumber Daya Manusia/eks-Kakanwil Ditjen Pajak DIY).

Selain itu, Suryo Utomo (Pelaksana pada Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian Ditjen Pajak), Poltak Maruli Jhon Liberty Hutagaol (Direktur Perpajakan II Ditjen Pajak), Catur Rini Widosari (Direktur Keberatan dan Banding Ditjen Pajak), dan Puspita Wulandari (Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan).Q ant

Menhub Berlakukan Izin Penerbangan Satu Pintu Jakarta, Bhirawa Menteri Perhubungan Ignasius Jonan akan memberlakukan izin penerbangan satu pintu, yakni penyatuan izin slot dan izin rute untuk memudahkan koordinasi dan tidak lagi menimbulkan standar ganda untuk lebih menjamin keselamatan penumpang.

“Nanti tidak ada lagi dua izin seperti itu, prosesnya satu, tidak ada lagi debat soal izin,” kata Jonan saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Selasa (20/1) kemarin.

Namun, Jonan belum memastikan apakah akan menghapus Koordinator Slot Indonesia (IDSC) yang selama ini mengatur slot penerbangan baik domestik maupun internasional yang dibantu pihak Garuda Indonesia.

Jonan mengatakan akan menghapuskan izin dua periode, yakni periode “summer” (Maret-Oktober) dan periode “winter (Oktober-Maret).

“Tidak ada lagi izin ‘winter’ dan ‘summer’, nanti diaturnya sekali setahun saja,” katanya.

Dia juga akan memperketat izin terbang yang harus dimiliki tiga hari sebelum penerbangan mengingat selama ini yang di lapangan izin terbang baru diajukan beberapa jam sebelum penerbangan.

Selain itu, Jonan juga melarang keras penjualan tiket sebelum izin rutenya keluar, karena sebagian besar maskapai sudah melakukan promosi dan penjualan tiket untuk periode “summer”, padahal izin untuk periode tersebut belum diajukan sebab masih berada dalam periode “winter”.

“Maskapai dilarang menjual tiket sebelum izin rutenya keluar, saya waktu di KAI juga kalau izin perjalanannya belum ada, tidak berani jual tiket,” katanya.Q ant

Pemerintah Siap Canangkan Gerakan Koperasi Pemuda Jakarta, Bhirawa Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM segera mencanangkan gerakan koperasi untuk pemuda sebagai salah satu upaya mendorong minat berkoperasi di kalangan generasi muda di Tanah Air. “Indonesia perlu ada gerakan pencanangan koperasi untuk pemuda agar generasi muda kita mulai mengenal prinsip dan jati diri koperasi sejak dini,” kata Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Prakoso Budi Susetyo di Jakarta, Selasa (20/1) kemarin.

Melalui gerakan itu, para pemuda di Indonesia baik yang telah memiliki usaha ataupun belum didorong untuk berkoperasi.

Mereka akan difasilitasi pendampingan dan pelatihan serta kemudahan saat mendirikan koperasi.

“Kami akan memfasilitasi dan mempermudah para pemuda dalam mendirikan koperasi termasuk pelatihan dan pendampingan untuk mereka,” katanya.

Untuk kepentingan itu pihaknya menjajaki kerja sama salah satunya dengan GPII (Gerakan Pemuda Islam Indonesia) yang membawahi para pemuda Islam dari berbagai wilayah di Tanah Air. Sebelumnya GPII telah bertemu dengan Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga untuk melakukan audiensi sekaligus penjajakan kerja sama penumbuhan minat berkoperasi di kalangan generasi muda Indonesia.

“Selama ini koperasi didengungkan sebagai soko guru perekonomian bangsa, tetapi itu terkesan sebagai lipstik saja, oleh karena itu kita perlu mengkonkretkan konsep itu menjadi program nyata melalui gerakan koperasi untuk pemuda,” katanya.Q ant

Rabu Kliwon 21 JANUARI 2015

Jokowi Bantah ‘Bersihkan’ Orang SBY Jakarta, Bhirawa Presiden Joko Widodo menampik tudingan jika dirinya melakukan bersihbersih dan menyingkirkan orang-orang yang dianggap pro kepada mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bantahan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam akun facebook-nya Joko Widodo pada Selasa (20/1).

“Tidak ada itu istilah “Pembersihan orang-orang Bapak SBY”, kita tidak sedang mengalami “Patahan Politik”, juga tidak sedang dalam pertempuran antar generasi, justru sekarang ini perjalanan tatanan pemerintahan dilakukan secara gradual dan juga memperhatikan benang merah segala kebijakan,” kata Presiden Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, dia melanjutkan kebijakan masa lalu di era mantan Presiden SBY yang dirasa kurang bagus akan diperbaiki. Sebaliknya kebijakan yang sudah bagus akan terus ditingkatkan.

“Kalaupun ada pergantianpergantian pejabat di tubuh pemerintahan itu hanya sirkulasi manajemen pejabat publik, dan itu hal yang biasa untuk penyegaran manajemen tata kelola kebijakan publik,” tulis Jokowi.

Sebelumnya Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan keyakinannya bahwa Presiden

antara foto

Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana meletakkan batu pertama pembangunan irigasi tersier, di Kabupaten Landak, Kalbar, Selasa (20/1) Jokowi tidak ada niat melakukan ‘pembersihan’ dalam pemerintahannya.

“Saya tidak yakin Presiden Jokowi punya pikiran dan kehendak untuk melakukan pembersihan semacam itu. Kalau hal itu terjadi, bagaimana pula nanti jika Presiden baru peng-

ganti Pak Jokowi juga melakukan “pembersihan” yang sama,” tulis SBY dalam akun facebooknya, Senin (19/1). Namun, SBY menegaskan, Presiden Jokowi memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat dan memberhentikan seseorang sesuai dengan ur-

gensi dan kebutuhannya. “Beliau yang akan menggunakan.

Beliau tentu ingin sukses memimpin kita semua 5 tahun mendatang ini. Tentu semuanya dilakukan sesuai dengan norma, aturan dan etika yang berlaku,” kata SBY dalam akun facebooknya itu.

Hasil Survei LSI

Publik Berharap KIH Tidak Paksa Jokowi Lantik BG Jakarta, Bhirawa Lembaga penelitian Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyatakan, mayoritas publik berharap Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak memaksa Presiden Joko Widodo melantik calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan.

“Mayoritas publik menginginkan partai-partai KIH tidak lagi menekan Presiden Jokowi untuk tetap melantik calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan, karena yang bersangkutan ditetapkan KPK sebagai tersangka,” kata peneliti LSI Denny JA dan Ardian Sopa di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan LSI pada 17-18 Januari 2015 dengan melibatkan 1.200 responden di seluruh Indonesia, sebanyak 69,78 persen responden berharap KIH tidak lagi menekan Jokowi untuk melantik tersangka korupsi Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Ardian mengatakan, sedikitnya ada empat alasan mengapa mayoritas publik menginginkan KIH tidak lagi memaksa Jokowi melantik Budi Gunawan.

Pertama, pelantikan Budi Gunawan selaku tersangka, sebagai Kapolri akan menjadi tradisi buruk kenegaraan. Jika

tetap melantik yang bersangkutan, maka Jokowi dapat menjadi presiden satu-satunya di dunia yang melantik seorang tersangka.

“Hal itu dinilai publik akan meruntuhkan wibawa Indonesia di mata internasional. Jokowi juga dapat menurunkan kepercayaan publik, serta merendahkan jabatan presiden,” kata dia.

Dia menekankan, sekalipun presiden berkilah tetap melantik karena menjunjung asas praduga tak persalah, tetapi untuk posisi Kapolri hal itu merupakan perjudian yang sangat berisiko, karena selama ini belum pernah ada tersangka KPK yang lolos jerat hukum.

Alasan kedua, publik menilai pelantikan Budi Gunawan juga akan menurunkan standar moral politik pemerintahan Jokowi.

Alasan ketiga, citra Jokowi sebagai presiden boneka akan semakin menguat, lantaran tidak bisa dipungkiri bahwa nama Budi Gunawan telah mencuat sejak kontestasi Pilpres 2014, selain itu yang bersangkutan juga diketahui merupakan mantan ajudan Megawati Soekarnoputri.

Alasan keempat, publik meyakini pelantikan Budi Gunawan akan menjadi titik balik du-

kungan masyarakat terhadap Jokowi. Publik akan merasa terkhianati atas janji-janji Jokowi yang akan melawan korupsi.

“Selain itu mayoritas publik juga berharap presiden Jokowi ke depannya bisa lebih percaya diri melaksanakan janji-janji kampanyenya, karena dukungan publik terhadap Jokowi masih kuat,” ujar dia.

Komjen Pol Budi Gunawan merupakan calon tunggal Kapolri yang dipilih oleh Presiden Jokowi dari Kompolnas, yang belakangan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. DPR RI melalui sidang paripurna sudah menyetujui Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Namun Presiden Jokowi memutuskan untuk menunda pelantikan Budi Gunawan sambil menunggu proses hukum di KPK. Sementara ini, jabatan Kapolri dipegang oleh pelaksana tugas yakni Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti. Keputusan Jokowi memberikan kewenangan tugas Kapolri kepada Wakapolri dan tidak menentukan Kapolri definitif, menurut LSI, juga membuat publik khawatir atas munculnya “matahari kembar” atau dua kekuasaan di internal Polri. Q ant

Hatta Rajasa Deklarasi Akbar di Makassar Makassar, Bhirawa Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa yang kembali maju mencalonkan diri dijadwalkan akan melakukan konsolidasi bersama kader sekaligus mengelar deklarasi akbar di Makassar pada 7-8 Februari 2015.

“Rencana konsolidasi untuk penguatan akan dilanjutkan pada 26 Januari, bulan ini.

Sedangkan jadwal deklarasi untuk Pak Hatta akan dilaksanakan setelah penetapan,” ujar Ketua Tim Pemenangan Hatta Rajasa, Joncik Muhammad, Selasa (21/1) kemarin.

Saat ditanyai mengapa memilih Makassar, menurut dia, sangat strategis karena berada di tengah-tengah Kawasan Indonesia Timur sehingga mudah dalam hal fasilitas dan infrastruktur.

“Rencana di sebuah hotel dan lebih tertutup. Selain keamanan, sudah disiapkan juga nyaman saat deklarasi nanti,” katanya.

Ketua Komite Pemenangan Pemilu Nasional DPP PAN ini mengatakan, Kota Makassar dan Sulawesi Selatan merupakan salah satu basis Hatta Rajasa pada pemilihan ketua umum lalu, sehingga suara kemungkinan masih bisa dipertahankan.

Selain itu, Sulsel merupakan bagian dari keberhasilan PAN saat dipimpin Hatta Rajasa dengan melihat perolehan suara pada Pemilihan Legislatif (Pileg) lalu, termasuk mempertahankan tiga kursi di DPR Pusat.

“Keberhasilan inilah yang menjadi acuan bukan hanya di Sulsel tapi di kawasan Indonesia Timur, suara PAN cukup besar pada Pileg lalu,” katanya.

Sejumlah pengurus DPD dan DPW Partai Amanat Nasional (PAN) se-Kawasan Timur Indonesia (KTI) mengikuti konsolidasi dan sosialisasi Hatta Rajasa di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (19/1) malam. DPD dan DPW PAN se-KTI melakukan koordinasi dan konsolidasi untuk memenangkan Hatta Rajasa sebagai calon ketua umum PAN pada Kongres IV 28 Februari 2015 di Nusa Dua, Bali.

Untuk suara dari Sulsel, diketahui ada 26 suara, 24 suara dari DPD Kabupaten dan Kota sedangkan dua lainnya suara dari DPW PAN Sulsel. Mengenai dukungan terhadap Hatta Rajasa, dia mengatakan sudah ada dukungan 189 suara dari 230 suara se-Indonesia Timur.

Ia menyebutkan total suara seIndonesia ada 592 suara. Saat ini dukungan ke Hatta Rajasa, kata dia mengklaim sudah ada 388 suara dan akan terus bertambah. Target mendapatkan 80 persen suara atau 413 suara.

Ketua DPW PAN Sulsel Ashabul Kaffi saat dikonfirmasi terkait adanya jadwal deklarasi Hatta Rajasa di Makassar, dirinya mengatakan belum mengetahui rencana tersebut secara rinci.

“Saya belum tahu itu infonya, karena saya baru pulang dari Surabaya, bahkan peswatnya delay sampai tujuh jam akibat aspal landasan pacu di bandara Juanda rusak,” ujarnya.

Kendati dukungan politiknya diduga mengarah ke salah satu kandidat lain yakni Zulkifli Hasan diketahui menantu dari pendiri PAN, Amin Rais, pihaknya tetap akan memfasilitasi pertemuan tersebut.

“Sebagai tuan rumah pasti kami akan menjamu tamu kita, lagi pula Pak Hatta masih menjabat Ketua Umum PAN. Mengenai dukungan, itu dikembalikan ke pribadi masing-masing DPD dan DPW karena tentu kader di PAN yang maju pasti berkualitas semua,” ujarnya. Q ant

SBY melanjutkan di era kepemimpinanya Komjen Budi Gunawan juga mendapat prestasi dan karier cemerlang.

“Pak Budi Gunawan mengalami tiga kali promosi jabatan, serta kenaikan pangkat dari Brigjen ke Irjen, dan kemudian ke Komjen,” tandas SBY. Q ist

Polri Ajukan Gugatan Praperadilan ke KPK Jakarta, Bhirawa Mabes Polri mengajukan gugatan praperadilan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penetapan status tersangka Komjen Pol Budi Gunawan (BG) atas kasus gratifikasi.

“Ini (gugatan) bentuk sikap kritis Polri.

Ini pembelaan untuk anggota Polri yang dilakukan sesuai jalur hukum,” kata Kadivhumas Polri Irjen Pol Ronny F. Sompie, Selasa (20/1) kemarin.

Gugatan ini, kata Ronny, merupakan pembelaan terhadap anggota Polri yang Irjen Pol Ronny F. Sompie terkena kasus hukum.

Ia mengatakan pihaknya sudah berdiskusi dengan para ahli hukum dalam mempersiapkan gugatan tersebut.

Sementara Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri, Irjen Pol Moechgiyarto membenarkan bahwa pihak Polri telah mengajukan gugatan pra peradilan ke PN Jakarta Selatan pada Senin (19/1). “Ya benar, sudah diajukan kemarin ke PN Jaksel,” kata Moechgiyarto dalam pesan singkat kepada wartawan.

Pada Selasa (13/1), Komisi Pemberantasan Korupsi me netapkan calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap dari transaksi mencurigakan.

“Menetapkan tersangka Komjen BG (Budi Gunawan) dalam kasus tersangka dugaan tindak pidana korupsi penerimaan janji saat yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir di Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan lain di Mabes Polri,” kata Ketua KPK Abraham Samad.

Akibat adanya kasus tersebut, Presiden Joko Widodo menangguhkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri untuk memberikan kesempatan kepadanya agar menyelesaikan kasus hukum yang menjeratnya.Q ant

Presiden Minta Masjid Sampaikan Bahaya Narkoba Pontianak, Bhirawa Presiden Jokowi meminta pengurus masjid untuk gencar menyampaikan bahaya narkoba terkait dengan kondisi darurat narkoba saat ini.

“Saya titip masalah narkoba disampaikan secara gencar. Posisi kita dalam darurat narkoba,” kata Presiden Jokowi saat meresmikan Masjid Raya Mujahidin di Pontianak,Kalimantan Barat Selasa (20/1) kemarin.

Sementara untuk Masjid Raya Mujahidin Presiden menilai masjid tersebut sangat besar dan megah.

“Saya titip makmurkan dan gunakan masjid ini untuk syiar,” katanya.

Presiden menyebutkan Indonesia dalam kondisi darurat narkoba karena saat ini yang harus direhabilitasi mencapai hampir 4,5 juta orang. Yang tak bisa direhabilitasi 1,2 juta, korban meninggal 50 orang per hari atau 18.000 per tahun.

“Lewat masjid sampaikan bahaya narkoba,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut Presiden menanyakan apakah masyarakat setuju dengan hukuman mati dalam kasus narkoba kepada hadirin yang dijawab setuju.

“Ada 64 orang yang divonis mati. Mereka minta grasi, semua kita tolak, meski banyak tekanan dari sana sini” katanya.

Ia menegaskan RI dalam kondisi darurat narkoba. Di negara lain terlibat satu gram saja sudah dihukum berat. Di Indonesia sudah masuk penjara masih bisa mengendalikan bisnis haram itu.

“Yang terkena tidak hanya anak muda, tapi institusi seperti perguruan tinggi, pembantu rektor saja kena,” katanya.

Presiden menyatakan akan bertindak tegas terhadap penjahat narkoba antara lain dengan menolak pemberian grasi dalam kasus itu.

“Saya titip ke pengurus masjid, ke ustad dan lainnya, sampaikan masalah ini karena merusak generasi muda,” kata Presiden Jokowi. Q ant

Rabu Kliwon 21 JANUARI 2015

SAMBUNGAN

11

Gula Impor 600 Ribu Ton Siap Banjiri Indonesia

Komisi B Tengarai Ada Kongkalikong Importir dengan Oknum Disperindag

l Sambungan hal 1

Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Selasa (20/1).

Anggota Komisi B DPRD Jatim Pranaya Yudha menuturkan kasus ini menunjukan lemahnya koordinasi antara SKPD di Pemprov Jatim. Padahal gubernur telah melarang adanya impor di Jatim, tapi faktanya SKPD terkait malah memberi izin bongkar muat impor. Tidak hanya itu data muatannya pun ada perbedaan, dalam surat izin bongkar muat tertera ada 27 ribu ton garam, tapi data di Pelindo hanya 23 ribu ton. “Untuk itu gubernur harus meningkatkan pengawasan regulasi yang ada,”tegas politisi asal Partai Golkar ini.

Seperti diketahui dalam inspeksi mendadak antara Komisi B DPRD Jatim bersama Dis-

petani tebu akan mati, karena gula lokal mereka tidak terserap di pasaran. Karena itu, pihaknya mendesak kepada pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan tersebut yang jelas-jelas merugikan petani tebu.

“Kami tak habis pikir apa alasan pemerintah mendatangkan gula impor 600 ribu ton. Padahal kita ketahui ada 800 ribu ton gula lokal yang masih menumpuk di gudang sejumlah pabrik gula di Jatim. Kalau ini dibiarkan maka dipastikan nasib para petani tebu di ambang kematian,”tegas politisi asal Partai Demokrat, Selasa (20/1).

Soal kemungkinan ada bongkar muat gula impor di Tanjung Perak, menurut Subianto tengarai itu tidak ada, karena gubernur lewat Pergubnya telah melarang adanya bongkar muat impor gula di Tanjung Perak. Sebaliknya yang ada kebocoran itu berasal dari wilayah lain yang merembes ke Jatim. “Tapi apapun alasannya kita tetap menolak gula impor yang jelas merugikan petani tebu,”tambahnya.

Yang pasti, lanjutnya untuk mengantisipasi serbuan gula impor rafinasi dan meningkatkan pendapatan petani tebu, ke depannya gula rafinasi yang akan digunakan untuk perusahaan makanan dan minuman (mamin) harus berbentuk cair. Selain itu, mendesak dilakukan revitalisasi pabrik gula secara total. Dengan begitu, ke depan pabrik gula tidak hanya menghasilkan gula, tapi juga spirtus, metanol dan alkohol. “Kalau ke depannya pemerintah mempunyai kebijakan seperti ini, saya yakin nasib petani tebu akan membaik. Tapi jika tidak, maka pabrik gula hanya tinggal kenangan saja.

Apalagi diketahui hampir 90 persen pabrik gula di Jatim kondisinya sangat memprihatinkan, sehingga hasilnya tidak dapat maksimal,”papar pria asli Kediri ini.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Jatim Pranaya Yudha menengarai telah terjadi permainan antar importir. Ini dibuktikan dengan adanya saling lempar antara instansi terkait yang meliputi Menperindag, Mentan dan Menteri Perkebunan serta para importir.

Padahal mereka ini sangat bertanggungjawab atas gula impor yang masuk di Indonesia. Termasuk total jumlah impor yang ada. n cty

Kapolres Benarkan Wakapolres Jombang Dipanggil KPK l Sambungan hal 1

pol Sumarji, Kapolres menyatakan, bahwa Wakapolres siap datang jika dilakukan pemanggilan kembali. “Intinya, beliau siap untuk dipanggil lagi,” tandasnya memastikan.

Disinggung apakah ada kaitannya pemanggilan Wakapolres oleh KPK dengan kasus Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan (BG) yang kini sedang ramai dibicarakan, Kapolres mengaku tidak tahu.

Pantauan Bhirawa, Wakapolres Jombang Kompol Sumardji siang kemarin memang tidak nampak terlihat di kantor Mapolres Jombang. Menurut keterangan Kasium (Kepala Seksi Umum) M Farid, Wakapolres sedang rapat ke Surabaya. Sejumlah awak media kemudian mencoba menghubungi nomor ponsel Sumarji. Sayangnya, HP tersebut tidak aktif. “Pak Wakapolres sedang ke Surabaya. Ada rapat,” ujar Farid.

Kepala Sub Bagian Humas Polres Jombang AKP Lely Bahtiar, tidak berani berkomentar terkait posisi Wakapolres yang dipanggil KPK sebagai saksi kasus Budi Gunawan. “Maaf. Saya malah tidak tahu. Lebih baik konfirmasi langsung ke yang bersangkutan,” ujar Lely. n rur

Rendra Terancam Tak Dapat Rekomendasi Pencalonan Bupati l Sambungan hal 1

Pengamat Politik dari Lembaga Merah Putih (LMP) Malang Raya Yoyok Tjahyono menilai dengan adanya dua pucuk pimpinan di Partai Golkar, akan menyulitkan para calon bupati dan calon wali kota untuk mendapatkan rekomendasi sebagai salah satu syarat maju sebagai calon kepala daerah.

Dan jika kedua kubu yakni Aburizal Bakrie dan Agung Laksano, lanjut dia, bersikeras dan tidak sama-sama melakukan islah atau rekonsiliasi, maka Partai Golkar akan kehilangan kader terbaiknya yang akan mencalonkan kepala daerah. Untuk itu, Partai Golkar perlu mencari terobosan atau solusi terbaik dalam waktu singkat. “Bila perlu Partai Golkar menggelar Musyawarah Nasional (Munas), dan Munas sendiri harus disepakati kedua belah pihak, DPP versi Ancol dan versi Bali,” kata dia.

Secara terpisah, Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Kecamatan Turen, Kabupaten Malang Nur Cholis menyatakan, hingga saat ini kader Partai Golkar Kabupaten Malang akan tetap mengusung H Rendra Kresna untuk mencalonkan kembali Bupati Malang Periode 2015-2020. Meski saat ini di tubuh internal Partai Golkar terbelah. Dia memastikan hal itu tidak memengaruhi pencalonan Rendra maju sebagai calon Bupati Malang. n cyn

Pelayanan Sepenuh Hati l Sambungan hal 1

Imam Mahbub Ansori mengatakan kunci sukses kinerja itu diraih selain menjalin kekompakan dan kebersamaan di jajaran internal KPPT Kabupaten Situbondo, dia bersama seluruh karyawan berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan prima dan cepat kepada masyarakat sebagai pemohon perizinan. “Kami selalu melayani dengan sepenuh hati, cepat dan prima kepada setiap pemohon perizinan. Dalam waktu satu pekan, semua permohonan izin akan selesai,” ungkap mantan Kabid Perumahan pada Dinas Cipta Karya (DCK) Kabupaten Situbondo itu kemarin.

Agar masyarakat mendapatkan layanan yang baik, Imam sejak awal meminta kepada pemohon agar menghindari penggunaan jasa calo/makelar. Jika menggunakan calo akan mengalami beberapa kerugian. Di antaranya, terbuangnya waktu, dana dan pelayanan yang tidak semestinya. “Makanya, papan larangan penggunaan jasa calo/makelar saya pampang di gedung depan agar masyarakat atau pemohon tahu tentang kekuarangan menggunakan jasa itu. Sebaiknya langsung saja masyarakat mengurus sendiri ke KPPT,” pinta Imam. n awi

l Sambungan hal 1

perindag, Biro Perekonomian Setdaprov Jatim serta sejumlah petani garam yang tergabung dalam Paguyuban Petani Garam se-Madura, Humas Pelindo III Tanjung Perak Dhany Rahmat Agustian menyampaikan jika pada 15 Januari Bea Cukai mengirim surat permintaan sandar untuk Selasa (20/1) yaitu kapal Maritime Coaction yang mengangkut 23 ribu ton garam dari Australia. “Tapi di tengah perjalanan, kemarin Bea Cukai tiba-tiba mengirim surat penundaan sandar kapal tersebut, tanpa ada alasan yang jelas. Sehingga saat ini posisi kapal masih di Karang Jamuang,”paparnya.

Namun ketika hal ini diklarifikasi ke Syarif Hidayat sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

mengaku pihaknya melakukan penundaan sandar dikarenakan adanya info kalau Pemprov Jatim akan melakukan penundaan bongkar muat garam impor. “ Akhirnya kemarin kami mengirim surat penundaan ke Pelindo III. Tapi sebenarnya kapal itu sudah memiliki izin lengkap untuk bongkar muat dari Pemprov Jatim. Kini Bea Cukai hanya tinggal menunggu rekomendasi dari Pemprov Jatim,”ungkapnya kepada Komisi B dan wartawan Sementara itu Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim M Ka’bil Mubarok menegaskan untuk mencegah masuknya garam impor di pasaran, pihaknya mendesak agar secepatnya Pemprov dalam hal ini SKPD terkait harus meninjau ulang regulasi garam impor meski pusat yang menentukan. Di

sisi lain, pihaknya berusaha akan mengusut tuntas adanya tengarai permainan oknum Disperindag Jatim yang mengakibatkan lolosnya garam impor dari Australia. Sebab pihak Bea Cukai menolak dikatakan yang bertanggungjawab atas bongkar muat garam impor di Tanjung Perak.

“Kami akan mencoba melakukan cross chek terkait adanya indikasi ini. Apalagi setelah kami melakukan pertemuan dengan Bea Cukai, ternyata mereka menyatakan jika bongkar muat garam impor dari Australia di Tanjung Perak sudah sesuai surat yang dikeluarkan oleh Pemprov Jatim. Berdasar dari kenyataan ini perlu kita telusuri lewat pertemuan yang akan mengundang sejumlah instansi terkait termasuk pihak Bea Cukai,”tegas politisi

Polda Jatim Turunkan Tim Cobra untuk Usut Penembakan Aktivis Bangkalan l Sambungan hal 1

lidikan atas insiden penembakan Mathur Husairi, aktivis anti korupsi hingga tuntas.

“Satu tim dari Unit Jatanras dan Tim Cobra sudah disiagakan di tempat kejadian perkara, sejak pagi tadi (kemarin, red),” terang Kombes Pol Awi Setiyono saat berada di Posko Crisis Centre Polda Jatim, Selasa (20/1).

Dijelaskan Awi, tim dari Polda Jawa Timur akan membantu penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Bangkalan.

Bahkan, sejak kemarin penyidik Polres Bangkalan dibantu tim dari Polda Jatim telah melakukan rekonstruksi di lokasi kejadian.

Menurut Awi, penyidik dari kepolisian telah memeriksa sebanyak lima orang saksi yang saat itu mengetahui kejadian tersebut. Namun, hingga saat ini polisi belum bisa menyimpulkan motif penembakan pada aktivis anti korupsi itu. “Selama ini, Mathur dikenal sebagai aktivis anti korupsi,” ungkap Awi. Terkait insiden ini, Awi menambahkan, diharapkan semua warga Jatim khususnya masyarakat Bangkalan, untuk menunggu proses penyelidikan yang dilakukan oleh tim.

Disinggung adakah sangkut paut peristiwa ini dengan kasus mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin, Awi enggan mengkaitkan peristiwa ini dengan kasus yang menimpan Fuad Amin. “Kami akan selidiki dulu hingga tuntas, setelah itu dapat diketahui motif dibalik penembakan tersebut. Mohon menunggu proses penyelidikan,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, Mathur Husairi yang merupakan Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat

Center For Islam and Democracy Studies (LSM Cides) luka parah setelah ditembak oleh orang tak dikenal di rumahnya Jalan Teuku Umar Bangkalan, Selasa (20/1) dini hari. Saat itu korban baru pulang dari rapat dengan sejumlah tokoh di Bangkalan. Ketika turun dari mobil Avanza Nopol M 307 HA warna abuabu metalik dan hendak membuka pagar rumah, dua orang yang mengendarai motor langsung menembak korban. Dua pelaku itu langsung kabur meninggalkan korbannnya yang bersimpah darah. Korban dibawa ke RSUD Bangkalan, karena kondisinya kritis segera dirujuk ke RSU dr soetomo Surabaya.

Ketika dirujuk ke RSU dr Soetomo, tim dokter langsung melakukan operasi. Operasi guna mengambil proyektil yang bersarang pada perut korban. “Proyektil sudah bisa diambil oleh tim dokter yang melakukan operasi terhadap korban, dan proyektil diserahkan ke petugas penyidik Bangkalan,” kata Dr Urip Murtejo selaku Kepala IRD RSUD Dr Soetomo Surabaya kepada wartawan kemarin.

Usai operasi, kondisi Mathur dalam observasi atau tahap pemulihan.

Dari ruang operasi lantai 5, korban dipindahkan ke lantai 3, karena korban mengalami luka cukup serius.

Penembakan yang dilakukan orang tak dikenal terhadap Mathur Husairi mendapat kecaman keras dari Komisi untuk Orang Hilang dan Tindakan Anti Kekerasan (Kontras) Surabaya Andi Irfan.

Andi langsung mengutuk dan mengecam peristiwa penembakan seperti ini, karena peristiwa seperti ini berulang di beberapa tempat. Untuk itu ia berharap ketegasan dari pemerintah untuk memberikan per-

lindungan untuk aktivis. Selama ini, lanjut Andi, kerap terjadi ancaman aktivis yang bergerak di wilayah advokasi sosial, dan kekerasan dilakukan baik oleh non negara maupun aparatur negara. “Kita pernah mengusulkan agar dibentuk peraturan dimana pemerintah bisa melindungi para aktivis. Namun, pemerintah belum menganggap penting akan hal ini,” ujar Andi.

Andi menambahkan, polisi harus segara bertindak tegas untuk mengusut kasus ini. Apabila kasus ini ada kaitannya dengan aktivitas korban yang kritis terhadap korupsi maka diharapkan korban untuk segera melaporkan ke LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Hal senada juga diutarakan oleh pihak Indonesia Coruption Watch (ICW) Surabaya Emerson Yuntho.

Dia sangat menyesalkan dan mengecam atas peristiwa penembakan ini.

“Polisi harus mengusut dan segera menangkap serta menuntaskan kasus ini,” tegasnya.

Mathur selama ini dikenal kritis terhadap praktik korupsi. Pada 2006, dia melaporkan dugaan korupsi bekas Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron pada proyek pembangunan Pelabuhan Madura Industrial Seaport City di Kecamatan Socah. Tahun lalu, Mathur juga melaporkan kasus dugaan korupsi Fuad Amin pada proyek pengaspalan Jalan Bujuk Sarah di Desa Martajesah.

Dua kasus dugaan korupsi ini dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Awal Januari lalu, Mathur memimpin unjuk rasa memprotes dugaan pungutan liar di Dinas Pendidikan serta ketidakberesan dalam pengangkatan calon pegawai negeri sipil di Badan Kepegawaian Daerah Bangkalan. n bed

Eselon II Pemprov Bakal Jalani Assessment l Sambungan hal 1

sekitar Maret nanti.

“Pekan lalu saya ke Jakarta untuk konsultasi mengenai masalah pengisian jabatan pratama di pemprov.

Hasilnya ada dua, untuk pejabat yang rotasi itu harus melalui proses assessment. Dan yang promosi harus melalui proses lelang jabatan terbuka,” kata Kepala BKD Provinsi Jatim Dr H Akmal Boedianto, Selasa (20/1).

Menurut dia, prinsip assessment yang bakal dijalani para eselon II ini adalah untuk menempatkan pejabat pada jabatan yang sesuai dengan keahlian dan potensinya. Sehingga nanti tidak mungkin ada lulusan bidang kesehatan akan menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo).

Untuk kapan waktu assessment-nya dilakukan, Akmal mengaku belum mengetahuinya. Sebab semuanya harus dilaporkan ke Gubernur Jatim Dr H Soekarwo terlebih dulu sebagai user. “Pola assessment ini untuk melihat dan memotret kemampuan, kelayakan dan potensi pejabat,” jelasnya.

Terkait jumlah pejabat eselon II yang tahun ini memasuki masa purna tugas, Akmal mengatakan, selama 2015 ini akan ada 13 pejabat eselon II yang pensiun. Itu artinya, akan ada 13 jabatan yang lowong dan bakal diisi melalui proses lelang terbuka.

“Pada Maret nanti ada tiga orang pejabat eselon II yang pensiun. Yaitu Pak Harun (Kepala Dinas Pendidikan), Pak Harjogi (Kepala Dinas Kominfo) dan Bu Bibing (Ratnadi Ismaon Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jatim). Tiga jabatan ini yang nanti akan diisi orang baru. Pengisiannya bisa melalui rotasi atau promosi. Kalau rotasi berarti orang yang menduduki jabatannya itu hasil dari assessment, jika promosi berarti hasil dari lelang terbuka. Semua itu tergantung Pak Gubernur,” paparnya.

Berdasarkan catatan Bhirawa, selain tiga pejabat tersebut 10 pejabat eselon II yang tahun ini memasuki masa purna tugas yaitu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransuk) Edy Purwinarto, Kepala Bakorwil Bojonegoro Jogy Hendriyadi dan Kepala Dinas Kehutanan Gatot Subektiono.

Lalu, Direktur Utama RSU Dr Soetomo Dodo Anondo, Kepala Disperindag Warno Harisasono dan Direktur Utama RSU Saiful Anwar Malang Budi Rahayu. Kemudian, Wadir Umum RSU Dr Soetomo Pungky Hendriastjarjo, Kepala Biro Umum Setdaprov Jatim Riang Sudarmanto, Wadir Penunjang Layanan RSU Saiful Anwar Malang Lalu Suparna dan Wadir RSU Saiful Anwar Budi Siswanto.

Terkait Pansel yang bakal melaku-

kan lelang jabatan, Akmal mengatakan sekarang ini masih dalam proses.

Nama-nama pansel yang dikantongi saat ini oleh pemprov Jatim tersebut sebanyak 10 orang. Ke sepuluh nama itu terdiri dari berbagai unsur.

Di antaranya unsur pejabat atau PNS di lingkungan pemprov dan unsur independen dari kalangan akademisi kampus. Sayangnya, dari 10 nama itu, Akmal masih enggan menyebutkan nama-nama yang telah dikantonginya itu. “Sementara masih belum bisa kami umumkan, nanti kalau sudah tepat waktunya pasti akan kami umumkan,” dalihnya Dari 10 nama itu, Pemprov Jatim akan menjaringnya hingga menjadi 5 orang. Kelima orang itulah yang akan menjadi Pansel. “Tapi itu nanti juga akan kami serahkan dulu kepada Komisioner Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Jakarta, untuk kami mintai rekomendasinya,” jelasnya.

Dari lima orang Pansel itu, Pemprov Jatim akan mendapatkan jatah sebanyak dua orang sebagai anggota Pansel. Akmal menyatakan, untuk jatah kedua posisi itu akan ditempati Sekdaprov Jatim dan Kepala BKD Jatim selaku intansi yang mengurusi kepegawaian. “Walaupun saya ada di tim itu, tapi bukan saya yang merekomendasikan diri saya sendiri, karena memang seperti itu aturannya,” ungkapnya. n iib

asal PKB Jatim ini.

Sebelumnya puluhan petani garam yang tergabung dalam Paguyuban Petani Garam seMadura wadul dan melakukan aksi di depan DPRD Jatim dan depan Kantor Gubernur Jatim, Senin (19/1). Mereka menuntut agar pemerintah menyetop keberadaan garam impor yang ada di Jatim. Sementara itu, dalam aksi tersebut petani garam mengeluarkan beberapa tuntutan antara lain mendesak Gubernur Jatim melakukan penyegelan garam impor dari Australia yang akan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, mendesak kepada Menteri Perikanan dan Kelautan agar jangan menjadikan petani garam sebagai objek untuk mendapatkan kucuran dana APBNP 2015. n cty

5. Syarat Ambang Batas Pencalonan Pasal 40 ayat 1 : parpol atau gabungan parpol mendaftarkan calon jika memenuhi syarat 20 persen jumlah kursi DPRD atau 25 persen suara dalam Pileg DPRD. 6. Syarat Calon Perseorangan Pasal 41 : syarat dukungan disesuaikan dengan jumlah penduduk 7. Metode Kampanye Difasilitasi KPU Pasal 65 ayat 2 : kampanye berupa debat publik, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan iklan di media massa difasilitasi KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang didanai APBN 8. Larangan bagi Petahana (Incumbent) Terkait Mutasi Jabatan dan Penggunaan Fasilitas Negara Pasal 71 ayat 2 : petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir Pasal 71 ayat 3 : petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemda untuk kegiatan pemilihan 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir Pasal 71 ayat 4 : Jika petahana melanggar, dikenakan sanksi diskualifikasi 9. Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Wali Kota Pasal 168 ayat 1 : penentuan jumlah wagub Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1 juta jiwa tidak memiliki wakil gubernur. Provinsi yang jumlah penduduknya di atas 1 juta sampai 3 juta jiwa memiliki satu wakil gubernur.

Provinsi dengan jumlah penduduk di atas 3 juta sampai 10 juta jiwa dapat memiliki 2 wakil gubernur. Dan provinsi dengan jumlah penduduk di atas 10 juta jiwa dapat memiliki 3 wakil gubernur Pasal 168 ayat 2 : Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 ribu tidak memiliki wakil bupati/wali kota.

Kabupaten/kota yang jumlah penduduknya di 100 ribu jiwa sampai dengan 250 ribu jiwa memiliki satu wakil bupati/wali kota. Kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk di atas 250 ribu jiwa dapat memiliki 2 wakil bupati/walikota.

Pasal 170 ayat 3 : wakil gubernur, wakil bupati dan wakil wali kota berasal dari PNS atau non PNS Pasal 171 ayat 1 : gubernur, bupati, dan walikota wajib mengusulkan calon wakil paling lambat 15 hari setelah dilantik 10. Pendanaan Pilkada 2015 Pasal 200 ; untuk pilkada 2015 dibebankan pendanaannya pada APBD. Pilkada selanjutnya dibiayai APBN 11. Pilkada serentak Pasal 201 ayat 1 : kepala daerahyang berakhir masa jabatannya pada tahun 2015 dipilih serentak pada hari dan bulan yang sama tahun 2015 Pasal 201 ayat 2 : kada yang berakhir masa jabatannya tahun 2016, 2017, 2018 dipilih secara serentak pada hari dan bulan yang sama pada 2018 dengan masa jabatan sampai 2020 Pasal 201 ayat 4 : pilkada serentak pada hari dan bulan yang sama secara nasional dilaksanakan pada tahun 2020

Baru Disahkan, Perppu Pilkada Akan Direvisi l Sambungan hal 1

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelang akhir masa jabatannya, memang saling terkait.

Perppu Pilkada, kata dia, mengatur soal pelaksanaan Pilkada yang diselenggarakan oleh KPU secara langsung. Sebelum pimpinan rapat paripurna mengetukkan palu tanda persetujuan, sejumlah anggota DPR RI mengajukan interupsi yang meminta agar setelah Perppu No 1 tentang Pilkada disetujui, langsung dilakukan revisi untuk menyempurnakannya karena dinilai masih banyak kekurangan.

Agus Hermanto yang memimpin rapat paripurna, menyatakan Pimpinan DPR RI dapat menerima masukan dari para anggota.

“Kita harapkan revisi Perppu Pilkada yang telah disetujui ini dapat secepatnya diselesaikan sehingga tidak sampai mengganggu jadwal pelaksanaan Pilkada serentak di 204 daerah,”kataanggotaDPRRI dari Fraksi PAN Sukiman.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat

Ruhut Sitompul mengatakan, Fraksi Partai Demokrat DPR RI tidak mempersoalkan jika fraksi-fraksi di DPR RI sepakat untuk segera merevisi, karena tujuannya untuk menyempurnakan.

Surabaya Siap Ikuti Keputusan DPR RI menyetujui Perppu No 1 Tahun 2014tentangPilkadadanPerppu No 2 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerahmenjadi undang-undang, mendapat respondariKetuaDPRDKota Surabaya Armuji.

Dia mengatakan, jika pemerintah pusat sudah menyepakatiPilkadapadatahun ini dipilih secara langsung.

Dan Surabaya juga akan mengikuti peraturan tersebut karena hal itu sudah menjadi ketetapan pemerintah pusat.

“Kalau memang keputusan ini sudah disahkan oleh pemerintah pusat, ya secara otomatis Surabaya juga akan siap mengikuti peraturan ini.

Kami siap kok untuk mengikuti peraturan yang dibuat daripemerintahpusat,karena itusudahmenjadikeputusan,” ungkap Armuji. n ira, gat, ins

Harus Siap Taklukkan Kapal Terbakar hingga Mengapung di Laut l Sambungan hal 1

ketika kapal dalam kondisi darurat dan mengharuskan seluruh ABK segera melompat ke laut.

Meski sadar kelemahannya, Ahmad yang kini duduk di kelas XI jurusan Teknika SMK Perikanan dan Kelautan Puger, Jember itu tetap harus berani melompat. Keyakinan ingin menjadi ABK berhasil mendorong keberanian anak nelayan ini. “Nanti teknik berenangnya saya latihan lagi. Yang penting mentalnya harus berani,” kata dia.

Sea survival merupakan salah satu materi dalam diklat dasar keselamatan diri yang harus diikuti oleh seluruh peserta. Kepala SMK Perikanan dan Kelautan Puger, Jember Kuncoro Dhiyaudi menjelaskan pentingnya diklat ini agar siswa benar-benar siap bekerja di laut. Diklat ini juga menjadi syarat untuk mengantongi sertifikat Basic Safety Training (BST). “Mau bekerja di kapal negara mana pun, setiap calon ABK harus punya sertifikat BST,” kata dia.

Selain sea survival, para siswa

juga dilatih menaklukkan kebakaran di atas kapal. Dalam situasi ini, kerjasama yang terstruktur sangat penting. Sebab, kepanikan bisa saja terjadi sehingga upaya penyelamatan justru tidak berjalan maksimal.

Kuncoro mengaku, latihan ini memang khusus untuk menghadapi kondisi darurat di atas kapal saat berlayar. Misalnya kebakaran maupun kapal tenggelam. Dijelaskannya sertifikat BST menjadi satu syarat penting di antara sederet syarat yang harus dimiliki siswa SMK untuk mengikuti magang sebagai ABK. Setelah mengantongi sertifikat BST, siswa juga harus memiliki buku pelaut yang diterbitkan oleh Syahbandar Kementerian Perhubungan. “Seluruh siswa yang ikut pelatihan ini masih kelas XI. Kalau seluruh persyaratan sudah terpenuhi, kelas XII mereka sudah bisa ikut magang sebagai ABK,” kata dia.

Di sekolah yang dia pimpin, sudah banyak tawaran dari perusahaan ikan luar negeri yang memberi kesempatan siswanya mengikuti magang di sana.

Di antaranya ialah dari Australia, Selandia Baru, Taiwan dan Jepang.

Tahun ini, siswa kelas XII yang tahun lalu sudah memiliki sertifikat BST dan buku pelaut akan mengikuti seleksi magang di empat negara itu. Jadi yang saat ini masih mengikuti BST, tahun depan baru bisa ikut seleksi magang keluar negeri atau dalam negeri.

“Akhir Januari ini seleksinya sudah dimulai untuk empat negara itu. Februari ada seleksi lagi khusus untuk tujuan ke Jepang,” kata dia.

Proses magang ini akan berjalan selama empat bulan dengan gaji yang lumayan. Kuncoro mengaku, tidak semua siswa bisa diterima magang di kapal ikan luar negeri. Sehingga, bagi siswa yang tidak bisa mengikuti magang keluar negeri cukup mengikuti magang di Indonesia. “Magang di sini (Indonesia) juga dibayar. Itulah kelebihannya siswa di pelayaran itu,” kata dia.

Memiliki sertifikat BST, buku pelaut, dan magang selama empat bulan saja tidak cukup. Kuncoro mengatakan, ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi lu-

lusan SMK agar benar-benar bisa menjadi ABK, yakni mengikuti uji sertifikasi ahli nautika kapal ikan (Ankapin) atau ahli teknik kapal ikan (Atkapin).

Sementara itu, Kabid Dikmenjur Dinas Pendidikan Jatim Hudiyono menegaskan, salah satu strategi yang dibangun Jatim dalam mengembangkan SMK adalah link and match dengan dunia usaha dan industri.

Sehingga kompetensi yang dimiliki harus langsung distandarkan dengan kebutuhan industri yang dituju. “Kalau mau jadi pelaut ya harus disiapkan sejak di SMK standar-standar menjadi pelaut,” kata dia.

Hudiyono mengapresiasi inisiatif yang diambil SMK Perikanan dan Kelautan Puger, Jember. Hal semacam ini harus ditiru oleh SMK lain sehingga mampu memberikan jaminan lulusannya akan diterima di industri yang sesuai harapan dan kompetensi siswa. “Kalau sudah memiliki semua persyaratan sesuai standar, perusahan justru akan mencari tenaga kerja dari SMK,” kata alumnus Fakultas Psikologi UGM Jogjakarta.*

UTAMA

12

Rabu Kliwon, 21 JANUARI 2015

Kumpulkan Stakeholder, Dishub Bahas Tarif Di Kota Batu Tarif Angkot Turun Pemprov, Bhirawa Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Provinsi Jatim, mengumpulkan seluruh stakeholder perhubungan di Jatim, untuk membahas masalah tarif angkutan umum. Rencananya, rapat tersebut bakal diselenggarakan hari ini, Rabu (21/1), di kantor Dishub dan LLAJ Jatim.

Stakeholder perhubungan yang bakal diundang dalam rapat tersebut yakni, Organda (Organisasi Angkutan Darat) Jatim, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK), beberapa perusahaan otobus (PO), Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dan Komisi D DPRD Jatim. “Dalam rapat tersebut nanti akan dibahas soal tarif angkutan umum, akibat turunnya harga BBM (bahan bakar minyak). Besok (hari ini) akan dilihat seberapa berdampaknya penurunan BBM ini terhadap

operasional kendaraan, apakah jadi factor penentu atau tidak,” kata Kepala Dishub dan LLAJ Provinsi Jatim, Wahid Wahyudi, dikonfirmasi, Selasa (20/1).

Menurut dia, ada dua faktor dalam penetatapan tarif angkutan yaitu biaya langsung dan tidak langsung. Untuk langsung yaknim penyusutan nilai kendaraan, biaya bunga modal bank saat membeli kendaraan, awak kendaraan, biaya BBM, ban, pemeliharaan kendaraan, terminal, pajak kendaraan, kir dan asuran-

LINTAS PERISTIWA

si. Sedangkan biaya tak langsungya yaitu gaji karyawan yang ada di kantor PO dan pengelolaan bengkel. “Faktor lain yang perlu juga dicermati adalah melemahnya nilai rupiah terhadap dolar.

Banyak sparepart kendaraan yang dari luar negeri. Itu artinya harganya lebih mahal karena harus impor. Selain itu, upah Tenaga kerja yang tinggi juga harus jadi pertimbangan lainnya. Nanti akan dihitung semua dan akan ketemu pengaruh BBM terhadap penurunan tarif,” ungkap Wahid.

Tarif Lama Meski harga BBM turun, tarif angkutan bus di Terminal Purabaya (Bungurasih) masih menggunakan tarif batas atas dan batas bawah lama. Penerapan tarif normal ini karena masih belum ada keputusan dari masing-mas-

ing perusahaan otobus (PO) ataupun dari Organda. “ Dari PO sampai sekarang tidak ada info mengenai turunnya tarif penumpang.

Tarifnya tetap sebesar Rp 57 ribu untuk Surabaya-Jogja,” ucap Suryadi, sopir bus Sumber Selamat.

Hal sama juga juga diungkapkan sopir bus Ladju jurusaan Surabaya-Banyuwangi, kalau sampai sekarang belum ada informasi ataupun keputusan mengenai menurunkan tarif penumpang. “ Belum ada info penurunan tarif penumpang, masih menggunakan batas atas dan bawah,” kata Joko Lewono, sopir bus Ladju.

Kepala Unit Terpadu Daerah Terminal Purabaya, May Ronald mengatakan, bahwa tarif penumpang di terminal Purabaya ratarata masih menggunakan tarif batas atas dan bawah.

Berdasarkan Peraturan Guber-

nur Jawa Timur No. 74 Tahun 2014 untuk bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), sedangkan untuk angkutan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) berdasarkan peraturan Dirjendat No : SK.6736/ AJ.205/DRJD/2014, “ Jika nantinya ada yang menyalahi, akan ditindak dan diserahkan ke Perhubungan Provinsi untuk AKDP. Sedangkan untuk AKAP akan diserahkan ke Dirjendat yang ada di Jakarta, mengenai tindakannya,” kata May Ronald saat dikonfirmasi.

Sementara itu, tariff angkot di Batu turun setelah digelar pertemuan antara para sopir angkutan kota (angkot) bersama Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), akhirnya tarif angkot di Kota Batu turun untuk kedua kalinya.

“Mulai hari ini (kemarin-red),

tarif angkutan kota (angkot) di Kota Batu turun Rp 1.000 untuk penumpang umum, dan Rp 500 untuk pelajar. Hal ini disepakati setelah diadakan rapat antara perwakilan sembilan aliansi jalur dan Dinas Perhubungan di kantor Dishub pada Senin (19/1) sore,”ujar Heri, Selasa (20/1).

Dengan adanya penurunan itu, maka rata-rata tarif angkot untuk orang dewasa yang semula Rp 5.000 sekarang menjadi Rp 4.000. Sedangkan tarif untuk pelajar Rp 2.500, sekarang menjadi Rp 2.000.

Dengan kesepakatan para sopir angkot itu, maka pada haru Rabu (21/1) ini, dishub akan menempel tarif baru tersebut di masingmasing angkot. Namun demikian, para sopir sembilan jalur angkot masih memiliki syarat menurunkan tarif. iib,geh,nas

Perlawanan Mantan Kadinkes Kandas di Palu Hakim

kariyadi/bhirawa

Masyarakat dan pegawai Dinas PU Kabupaten Mojokerto memperbaiki jalan pasca longsor di kawasan Pacet, Selasa (20/1) kemarin.

Belum Diresmikan, Jalan Mustofa Kamal Pasa Longsor Kab Mojokerto, Bhirawa Musibah longsor terjadi di lokasi Jalan tembus ke tempat wisata air panas Pacet. Bencana longor terjadi di ruas jalan yang diberi Jalan Mustofa Kamal Pasa, nama Bupati Mojokerto. Ruas jalan tersebut sebelumnya dijadwalkan bakal diresmikan, Rabu (21/1) pagi ini.

Pasca longsor yang terjadi Senin (20/ 1) malam, Pemkab Mojokerto langung bergerak cepat, Hingga Selasa (20/1) pagi kemarin. ruas jalan yang longsor sepanjang 4,6 kilometer tepatnya di Dusun Sembung Desa Claket.Kecamatan Pacet langsung diperbaiki. Di lokasi bencana terlihat satu alat berat mulai bekerja membersihkan material longsoran.

Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Santo Hariyadi mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pembersihan dan upaya pencengahan dibeberapa titik yang rawan longsor. “Sampai saat ini upaya pembersihan material longsor berupa batu dan tanah liat masih dilakukan, dan upaya penanggulangan akan dilakukan pengeprasan tanah di beberapa titik tebing rawan,” katanya di lokasi longsor.

Selasa (20/1) kemarin.

Selama sehari kemarin, dikerahkan satu alat berat dan beberapa alat pemotong kayu untuk membersihkam material longsor, sementara ini ruas jalan tersebut ditutup bagi warga dari Claket yang akan ke padusan bisa melewati Jalan desa.

Menurut Danu (36), warga Claket, tebing yang longsor berketinggian sekitar 10 meter dengan lebar 15 meter. “Saat kejadian hujan lebat, dan lama,” kata Danu.

Jalan Mustofa kamal Pasa sebenarnya belum diresmikan. Pembangunan jalan yang menggunakan konstruksi beton sepanjang 4,6 kilometer tersebut telah menelan dana APBD sebesar Rp 14,134 miliar. Pembangunan jalan yang dilakukan oleh PT Gorip Nanda Guna tersebut masih belum dilengkapi fasilitas umtuk jalan seperti marka jalan dan di dibeberapa titik belum ada lampu penerangan. kar

Madiun, Bhirawa Setelah digelar secara maraton selama tujuh hari kerja, sidang permohonan Praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dengan pemohon mantan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes), Aris Nugroho dan seorang pejabat di Dinkes, Arie Sugeng Riyadi serta Kejaksaan Negeri Mejayan (Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun di Mejayan) sebagai termohon, berakhir dengan gugurnya permohonan dari pemohon, Selasa (20/1).

Dalam amar putusannya, hakim tunggal Endang Sri.G.L, menguraikan alasan gugurnya permohonan praperadilan. Menurutnya, sesuai pasal 82 ayat (1) d Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Yakni dalam suatu perkara sudah diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

Sedangkan mengenai penahanan dan perpanjangan penahanan oleh penyidik kejaksaan terhadap termohon, hakim berpendapat sudah sesuai pasal 21 KUHAP. Yakni perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka yang

sudarno/bhirawa

Suasana sidang permohonan Praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dengan pemohon mantan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes), Aris Nugroho dan seorang pejabat di Dinkes, Arie Sugeng Riyadi serta Kejaksaan Negeri Mejayan (Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun di Mejayan) sebagai termohon.

diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam adanya keadaan yang menimbulkan kekwatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulan-

gi tindak pidana. "Menimbang hal tersebut diatas, maka permohonan praperadilan dinyatakan gugur," kata hakim tunggal Endang Sri.G.L, dalam amar putusannya yang dibacakan dihadapan pemohon yang diwakili penasehat huk-

umnya, Indra Priangkasa dan termohon yang dihadiri penyidik Kejari Mejayan Tunik Pariyanti dan Akhmad Heru Prasetyo.

Sementara itu, kuasa hukum pemohon, Indra Priangkasa, mengatakan, meski hasil sidang prap-

Dipanggil Dewan, PT MHI Janji Benahi Saluran Irigasi Jombang, Bhirawa PT Maharga Harjaya Infrastruktur (MHI) akhirnya bersedia memperbaiki saluran irigasi di Desa Pesantren, Tembelang, Jombang yang mengalami kekacauan akibat terdampak proyek pembangunan jalan tol Mojokerto- Kertosono. Kesediaan itu setelah terjadi pertemuan antara petani, PT MHI beserta Komisi C DPRD Jombang beserta sejumlah Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) Pemkab Jombang, Selasa (20/1) kemarin. ’’Ada kesepakatan bersama

yang tadi dibuat dan ditanda tangani bersama. Sehingga tidak perlu khawatir. Yang jelas beberapa hari kedepan tinggal menagih saja,’’ ujar Mas’ud Zuremi, Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang, usai menggelar hearing dengan PT MHI selaku pemegang konsensi pembangunan proyek Tol Moker (Mojokerto-Kertosono) bersama warga Pesantren, Tembelang.

Hearing dengan PT MHI bersama warga desa Pesantren terkait keluhan warga kesulitan

ramadlan/bhirawa

Perwakilan PT MHI selaku pemegang proyek Tol Mojokerto- Kertosono bersama Perangkat Desa Pesantren dan Komisi C DPRD Jombang.

mengairi 35 hektar sawah akibat pembangunan jalan tol. “Selama ini warga mengeluhkan tak dapat mengairi sawahnya karena saluran irigasinya tertutup proyek tol. Selain di Dusun Ngrawan, hal itu juga terjadi di Dusun Kedungbanteng. Padahal didua dusun ini sawahnya merupakan lahan produktif. Sehingga harus segera diselesaikan masalahnya,’’ tambahnya.

Hadir diruang komisi C DPRD Jombang, kemarin diantaranya PT MHI, perangkat Desa Pesantren, dan juga beberapa SKPD (Satuan Perangkat Kepala Daerah) Kabupaten Jombang, seperti Kepala PU Bina Marga, PU Pengairan, dan dari P2T (Panitia Pembebasan Lahan) Pemkab Jombang. ’’Hari ini kami meminta kepada PT MHI untuk secepatnya melakukan perbaikan. Karena dulu saat kami diminta membebaskan lahan, PT MHI berjanji akan bertanggungjawab terkait dengan seluruh dampak yang disebabkan akibat pembangunan tol. rur

eradilan tidak bisa dilakukan upaya hukum lain, pihaknya masih pikir-pikir untuk melakukan upaya hukum berupa kasasi. Alasannya, karena dalam KUHAP tidak diatur mengenai upaya larangan kasasi untuk perkara praperadilan. dar

DPRD Minta Komite Sekolah Direformasi Gresik,Bhirawa Peran komite sekolah sebagai jembatan antara pihak wali murid dengan sekolah dipandang kurang berjalan dengan baik oleh Anggota Komisi D DPRD Gresik. Karena masih banyak orang tua siswa yang melapor ke dewan jika mereka bermasalah dengan sekolah.

Menurut Wakil Ketua Komisi D DPRD Gresik Mujid Ridwan mengatakan, bahwa keberadaan komite harus di rubah dan di reformasi. Bila tetap seperti ini, maka fungsi komite hanya sebagai pelengkap saja. Karena kalau setiap orang tua siswa lapor terus menerus ke komisi D, masalah juga tidak bisa cepat karena butuh waktu karena banyaknya pekerjaan.

Perlu di ketahui, keberadaan komite memang bertugas untuk menyelesaikan keluhan wali murid. Namun hingga sekarang, nyatanya komite saat ini hanya dijadikan simbolitas dan dimanfaatkan untuk tanda tangan RAPBS saja. Kalau masalah terus seperti ini, komisi D tidak mungkin bisa melayani seluruh pengaduan masyarakat.

“Kalau semua mengadu maslah pendidikan di tujukan kepada komisi D, maka bisa jadi ruang komisi bisa jadi klinik. Terkait dengan keberadaan komite sekolah, komisi D nanti segera bersikap. Namun lebih dahulu akan kita panggil, guna meluruskan fungsinya sehingga mereka bisa paham,” terang Mujid Ridwan, Selasa (20/1). Anggota komisi D DPRD Gresik Syaikhu Busyiri mengatakan, bahwa harus ada kebijakan khusus dari bupati dan dispendik agar pemilihan komite sekolah dipilih wali murid sendiri bukan oleh sekolah. kim

Kendaraan Pelat Kuning Wajib Berbadan Hukum Tak Bisa Dimiliki Perorangan Masyarakat umum perorangan mulai 1 Maret 2015 dilarang memiliki kendaraan umum berpelat kuning dengan status milik pribadi. Sebab kendaraan umum angkutan barang atau kendaraan umum angkutan orang harus dimiliki dengan status badan hukum.

Larangan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2014.

Kepala Bidang Pajak Daerah Dinas Pendapatan (Dipenda) Provinsi Jatim Aris Sunarya menuturkan, yang dimaksud badan hukum adalah BUMN, BUMD, Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Dalam perundangundangan tersebut dijelaskan jika seluruh kendaraan umum angkutan orang dan kendaraan angkutan barang harus dimiliki perusahaan berbadan hukum.

Aris mengatakan, untuk kendaraan baru, maka mulai 1 Maret pengurusan izin kendaraan haruslah dilakukan oleh badan hukum. Sedangkan untuk

kendaraan lama, proses balik nama akan diberikan waktu selama satu tahun.

“Bagi yang sudah berbadan hukum, pemerintah akan memberikan berbagai insentif diantaranya beban pajak kendaraan bermotor atau PKB akan diberikan diskon hingga 70 persen bagi kendaraan angkutan orang,” kata Aris, saat Sosialisasi dan Implementasi Ketentuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang dan Angkutan Umum Barang, di Kantor Dipenda Provinsi Jatim, Selasa (20/1).

Sedangkan untuk angkutan barang, maka diskon PKB akan diberikan hingga 50 persen. Selain itu, keringanan pajak juga akan diberikan berupa Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga akan dipotong ingga 70 persen untuk kendaraan angkutan orang dan diskon 50 persen untuk angkutan barang.

Peraturan ini, jelas Aris, awalnya dikeluarkan sebagai bagian dari upaya untuk meringankan beban bagi pemilik kendaraan akibat kenaikan BBM. “Tapi meski BBM kini sudah turun, aturan ini tetap dijalankan karena maksud utama peraturan ini sebenarnya adalah untuk menertibkan angkutan umum,” kata dia.

Ditemui ditempat yang sama, Kepala Sub Bidang Registrasi dan Identifikasi Ditlantas Polda Jatim, AKBP Budi Mulyanto mengatakan, Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim berharap seluruh kendaraan umum plat kuning segera menginduk ke perusahaan berbadan hukum. Setelah berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2014, mulai 1 Maret 2015 mendatang, perorangan memang tak bisa lagi mengelola kendaraan angkutan umum.

“Ketika kami menemui kendaraan umum yang belum beratas nama badan hukum, kami tidak akan menilang, yang bisa kami lakukan adalah melakukan pendataan dan mengimbau pemilik kendaraan segera mengurus

badan hukum,” katanya.

Menurut Budi, saat ini sistem pembayaran pajak di samsat juga telah diubah, sehingga kendaraan plat kuning milik pribadi secara otomatis harus segera diubah menjadi milik badan hukum. Peraturan Mendagri ini, lanjutnya, merupakan implementasi dari Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan; Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan; serta Peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

Di Undang-undang nomor 22 tahun 2009 khususnya pasal 139 ayat 4 dan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2014 disebutkan jika penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh BUMN, BUMD dan atau badan hokum lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam peraturan tersebut juga disebutkan jika syarat kendaraan umum baru haruslah melampirkan identitas badan hukum, salinan akte pendirian, serta cap badan hukum. “Artinya mulai 1 Maret

trie diana/bhirawa

Masyarakat umum perorangan mulai 1 Maret 2015 dilarang memiliki kendaraan umum berplat kuning dengan status milik pribadi.

mendatang sudah tidak memungkinkan lagi kendaraan umum dimiliki perorangan,” katanya.

Peraturan ini, kata Budi Mulyanto, sebenarnya malah menguntungkan bagi pemilik kendaraan umum karena dalam peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2014, disebutkan adanya pengurangan pajak kendaraan bermotor (PKB) serta pajak biaya balik nama ken-

daraan bermotor (BBNKB).

“Untuk kendaraan umum angkutan orang, keringanan pajak baik PKB maupun BBNKB hingga 70 persen. Sedangkan untuk kendaraan umum angkutan barang, keringanan pajak mencapai 50 persen. Ini jelas sangat menguntungkan pemilik kendaraan, karena jika dihitung total kendaraan akan sangat meringankan,” pungkasnya. iib