Harian Bhirawa Edisi 21 April 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Saat ini, kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) terkait pengadaan lahan baru untuk hutan kota,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 3 Kepala Dinas Pertanian Surabaya Djoestamadji

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Selasa Kliwon, 21 APRIL 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

21 APRIL 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 09.00 13.00

Menghadiri Rakor Forpimda di Kampus C Unair Membuka MTQ Korpri di Islamic Center

 Wagub H Saifullah Yusuf 07.00 09.00 12.30

Menjemput Menkop di T2 Juanda Grand Opening Gedung Koperasi SBW Mengisi Diklat Kades di Badiklat Jl Kawi

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 13.00

Menghadiri Pembukaan MTQ Korpri di Islamic Center

Tingkatkan Infrastruktur, Pemkab Madiun Dapat Tambahan DAK Rp 70 Miliar Madiun, Bhirawa Pemkab Madiun mendapat tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 70 miliar pada APBN Perubahan tahun anggaran 2015 untuk pembangunan di wilayah setempat.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun Rori Priambodo mengatakan tambahan DAK sebesar Rp 70 miliar tersebut merupakan DAK tambahan untuk infrastruktur.

“Memang benar, kabarnya akan mendapat DAK tambahan untuk infrastruktur sebesar Rp 70 miliar. Dana sebesar itu untuk tiga SKPD saja,”

 ke halaman 11

Kepolisian Masih Terlibat Pengamanan Naskah UN SMP Dindik Surabaya, Bhirawa Kepolisian kembali akan dibuat sibuk dalam Ujian Nasional (UN) jenjang SMP yang akan digelar pada 4-6 Mei mendatang. Keterlibatan polisi ini akan berfungsi dalam pengamanan naskah soal. Keputusan ini

dipilih Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya meski di luar Prosedur Operasional Standar (POS).

Kasad Binmas Polrestabes Surabaya AKBP Eric Kusmayari memaparkan, pengamanan naskah UN SMP sama dengan proses pengawalan

UN untuk SMA. Rencananya, pihak kepolisian akan melakukan pengamanan soal mulai dari percetakan, penyimpanan naskah, pembagian naskah UN kepada sub rayon penyelenggara hingga mengantarkan soal ke depan tempat penyelenggaraan. “Sudah

ada tim dari Polrestabes yang akan mengawal UN. Tim ini sama dengan tim yang mengawal soal UN SMA lalu,” ungkapnya usai acara penandatangan pakta integritas UN SMP di Aula SMKN 6 Sura-

adit hananta/bhirawa

Penandatangan pakta integritas UN SMP di Aula SMKN 6 Surabaya, Jl Margorejo, Senin (20/4) .

 ke halaman 11

Bahas SOP, BK Siap Sanksi Anggota Dewan ‘Nakal’ hilmi husain/bhirawa

Wali Kota Pasuruan H Hasani saat memberi sambutan pembayaran honor RT dan RW di Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Senin (20/4) sore.

Wali Kota Pasuruan: Jangan Terpengaruh Ajakan Berangkat Umrah dan Haji Gratis Pasuruan, Bhirawa Wali Kota Pasuruan H Hasani meminta kepada warganya untuk tidak terpengaruh dengan ajakan berangkat umrah dan haji secara gratis. Pasalnya, akhir-akhir ini ajakan itu sudah menyebar di wilayah kerjanya.

“Akhir-akhir ini ada banyak organisasi baru berhaluan keras. Banyak modus-modus organisasi yang menyesatkan masyarakat. Apalagi sekarang ada informasi ada orang yang menawarkan umrah dan haji secara gratis. Kami minta agar masyarakat jangan percaya dengan ajakan itu.

Karena ajakan itu kami tengarai ada kerjasama dengan organisasi bergaris keras,” ujar H Hasani di sela-sela sambutan pembayaran honor RT dan

 ke halaman 11

Rajin Olahraga EMPAT tahun di bawah kepemimpinan MG Hadi Sucipto, Forum Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI ) Kab Sidoarjo terus berkembang dalam empat tahun terakhir. Sehingga tidak salah, saat ini keberadaan FORMI Sidoarjo menjadi barometer kegiatan FORMI di Jawa Timur.

Hadi Sucipto yang juga Wakil Bupati Kab Sidoarjo itu menyebutkan rahasianya, itu karena semua komunitas yang tergabung dalam FORMI MG Hadi Sucipto

Sentil..

 ke halaman 11

 PKB Targetkan pada 2025  siapkanswasembada kader muda BBM disandingkan Saiful Ilah  Jangan Butuh realisasi, bukan janji inovatif dan memiliki visi jelas  hanya muda, tapi kapabel,  Bina PDIPMarga mulai siapkan mesin politik hadapi Pilkada  ajukan tambahan anggaran  Jangan Musim jualan  hanya rakyat nambahlagi anggaran, realisasi di lapangan yang penting  Masih banyak kendala Puskesmas terapkan BLUD  Kades Mau diubah seperti manajemennya, kualitas  penganiaya juruapa pengairan dituntut tiga bulan layanan penjara prioritasnya  Pemimpin berwatak preman kok bisa kepilih

DPRD Jatim, Bhirawa Badan Kehormatan (BK) Jatim optimistis akan segera memberi sanksi tegas kepada anggota dewan yang ‘nakal’, khususnya mereka yang sering bolos kerja. Termasuk melakukan kriminalitas serta perbuatan asusila yang dapat merusak citra wakil rakyat.

Karenanya saat ini BK tengah membahas SOP (Standar Operasional Prosedur) bersama beberapa staf ahli, sebelum kebijakan itu diterapkan.

Ketua BK DPRD Jatim Anisa Sjakur menegaskan setelah dilakukan pembahasan terkait kode etik dan tata beracara, kini BK bersama staf ahli tengah membahas soal SOP. Ini penting dilakukan,

sehingga nantinya ada batasan berapa kali seorang anggota dewan absen yang akan terkena sanksi.

Termasuk mereka yang terkena kasus kriminal dan asusila. ‘’Yang pasti ke depan dalam

melakukan kinerjanya BK semakin kuat. Ini karena didukung dengan SOP. Setiap anggota dewan yang membolos kerja nantinya akan terkena sanksi. Untuk sanksi digolongkan menjadi tiga.

Pertama sanksi lisan, tertulis hingga diajukan untuk di-PAW. Karenanya untuk semua ini perlu dilakukan pembahasan dengan staf ahli,’’papar politisi asal PKB Jatim, Senin (20/4).

Menurut perempuan berjilbab yang juga anggota Komisi E DPRD Jatim ini, sebelumnya BK tidak

 ke halaman 11

Izin Belum Tuntas, Pengoperasian RSUD Kota Malang Tertunda Lagi

Staf Ahli Gubernur Hanya Didaftar 7 PNS 4 Eselon III Dinsos Ikut Daftar

Pemprov, Bhirawa Pendaftaran peserta lelang jabatan di lingkungan Pemprov Jatim resmi ditutup Senin(20/4) pada pukul 15.30. Sebanyak 36 pejabat eselon III mendaftar dua posisi Staf Ahli Gubernur dan Sekretaris DP Korpri Jatim yang kini sedang kosong.

Dari data yang berhasil didapat di BKD Jatim, eselon III paling banyak mendaftar berasal dari SKPD Dinas Sosial (Dinsos) sebanyak empat orang. Lalu BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) tiga orang, Badan Diklat dua orang, BKD dua

 ke halaman 11

Komisi C Sesalkan Pemprov Jatim yang Tak Lakukan Komunikasi

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Malang terus berbenah agar bisa diresmikan 18 Mei mendatang setelah batal diresmikan 27 April lalu.

Terkait Pergantian Jajaran Direksi BUMD

Malang, Bhirawa Pengoperasian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Malang yang sedianya bakal diresmikan 27 April mendatang tertunda lagi karena ditundanya kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke kota itu.

Wali Kota Malang Moch Anton menjelaskan semula Presiden Jokowi dijadwalkan datang ke Malang pada 27 April, namun ditunda pada 18 Mei sehingga pengoperasian yang ditandai dengan peresmian RSUD tersebut juga tertunda. Sebab, Presiden Jokowi

dijadwalkan meresmikan rumah sakit tersebut.

“Saya baru diberitahu kemarin (Minggu, 19/4) kalau ditunda 18 Mei. Namun demikian, pengoperasian RSUD tidak akan terganggu

 ke halaman 11

DPRD Jatim, Bhirawa Komisi C DPRD Jatim menyesalkan sikap Pemprov Jatim yang tidak melakukan komunikasi terkait soal pergantian posisi direksi di sejumlah BUMD milik Pemprov Jatim. Meski di satu sisi tidak ada aturan yang menyebut lembaga legislatif harus ikut menentukan posisi direksi, namun lepas

 ke halaman 11

Peringatan Hari Kartini

Satpoltik Sosialisasikan Perda, Polwan KP3 Rakit Senjata SS1 Mitos kanca wingking memang harus dibebaskan. Kaum perempuan dituntut untuk bisa tampil mandiri, dinamis, kreatif, penuh inisiatif, dan profesional dalam mengambil perannya di sektor publik. Hal tersebut dilakukan oleh anggota Satpol PP Kota Surabaya dan Polisi Wanita (Polwan) di lingkungan Polres Pelabuhan Tanjung Perak (KP3) dalam menyambut Hari Kartini.

Gegeh Bagus Setiadi dan Abed Nego, Kota Surabaya Memeringati Hari Kartini, anggota Satpol PP Cantik yang lebih dikenal Satpoltik ini menyosialisasikan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Angkutan Umum di halte-

halte, Senin (20/4).

Mereka membawa poster bertuliskan ‘Terima kasih tidak membeli atau memberikan uang kepada pengamen, pedagang

 ke halaman 11

trie diana/bhirawa

Polwan KP3 menggelar lomba merakit senjata SS1 (kiri) dan Satpol PP Cantik Surabaya sosialisasi Perda No 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di halte-halte, Senin (20/4).

SURABAYA

2

Selasa Kliwon 21 APRIL 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

trie diana/bhirawa

Serukan UN Jujur

Peringati Hari Kartini, puluhan siswa SD Muhammadiyah 24 Ketintang Surabaya menggelar simulasi dengan menyerukan Ujian Nasional (UN) jujur ketika jadi pejabat maka penjaralah tempatnya yang bertempat secara terbuka didepan sekolahnya di jalan Ketintang, Senin (20/4). Aksi tersebut dilakukan dengan karnaval keliling kampung menggunakan pakaian adat berbagai daerah.

PDIP Mulai Siapkan Mesin Politik Hadapi Pilkada Surabaya, Bhirawa Meskipun menjadi partai pemenang di Kota Surabaya, namun PDIP tidak lantas duduk bersila tanpa gerakan di Pilwali Surabaya 2015.

Dalam waktu dekat. Dalam langkah politiknya, DPC PDIP Surabaya akan segera membentuk tim pemenangan hingga ke tingkat RT. Namun saat ini lebih berkonsentrasi soal penjaringan yang misinya tetap yakni akan mengusung kader sendiri.

Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi, Sukadar, mengungkapkan, dalam menghadap pemilukada nanti pihaknya akan membangun konsolidasi yang berbasis daerah pemilihan (dapil) seperti yang diterapkan pada Pemilihan legislative 2014. Pada masing-

masing daerah pemilihan menurutnya akan dipimpin oleh beberapa kader partai.

“Kita akan membentuk kekuatan komando di dapil. Di masing-masing dapil akan kita akan ambil panglima untuk membawahi dapil itu,” terangnya. Senin (20/4).

PANGGUNG BIROKRASI

Pemprov Ajak Pengungsi Syiah Wisata Religi ke Walisongo Pemprov, Bhirawa Gaya baru dilakukan Pemprov Jatim dalam mengurai masalah pengungsi Syiah Sampang. Pemprov kini tidak lagi ngotot agar pengungsi Syiah yang kini menempati rumah susun di Puspa Agro kembali ke Sampang, tapi lebih memberdayakan mereka agar bisa kembali ke kehidupan normal.

“Sekarang ini kita tidak lagi fokus pada pengembalian mereka ke Sampang. Tapi bagaimana mereka saat ini bisa kembali hidup normal,” kata Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Jatim, Drs H Hizbul Wathon MM, dikonfiramsi, Senin (20/4).

Menurut dia, untuk menghapus kejenuhan bagi pengungsi, Pemprov Jatim dalam waktu dekat berencana akan mengajak rekreasi ke makam Walisongo.

Rekreasi spiritual ini sengaja dilakukan karena selama tiga tahun berada di pengungsian, warga Syiah mengaku kurang piknik dan selalu terkungkung ketakutan.

“Kita sengaja ajak mereka ke makam Walisongo. Ini bukan masalah keyakinan, tapi murni agar mereka lebih rileks dan merasakan refreshing. Sentuhan-sentuhan kemanusiaan seperti ini yang Q iib mereka butuhkan,” kata Hizbul.Q

Ia enggan menyebutkan, siapa saja yang akan menjadi coordinator di masing-masing dapil. Ia khawatir, mereka akan dipengaruhi oleh lawan politik mereka. Namun, politisi PDIP ini memastikan, coordinator di tiap dapil bukan kalangan dewan.

“Itu internal kita, saya khawatir nanti mereka “ditawari” lainnya. Wah repot, buyar kabeh,” ujarnya.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya ini mengaku, estimasi perolehan suara pada pemilukada mengacu pada hasil pemilu legislative lalu. Dari data pileg yang diperoleh PDIP di masingmasing TPS akan menjadi mo-

dal minimal perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota 2015. Hasil pileg akan menjadi acuan untuk mendongkrak kinerja para kader. “Angka pada tiap TPS pada pileg kemartin akan menjadi acuan atau modal,” tegasnya.

Sukadar mengaku, mesin partai siap menghadapi pemilukada Surabaya. Sebelum pilkada berlangsung pihaknya melakukan konsolidasi dengan merestrukturisasi organisasi mulai dari tingkat cabang hingga ranting.

“Di tingkat DPC sudah melakukan strukturisasi dan konfercab, kemudian di kecamatan sudah menggelar musyawarah

anak cabang (musancab) dan menghasilkan kepengurusan baru,” terangnya.

Ia menambahkan, restrukturisasi di kelurahan sesuai skedul akan diselenggarakan akhir Mei. Sementara awal juni pengutan struktur di tingkat RW. “Akhir Juni kita sudah membentuk relawan di tingkat RT,” tegas Sukadar.

Sementara itu, Bendahara DPC PDIP lainnya, Budi Leksono mengatakan, meski DPP PDIP belum mengeluarkan rekomendasi siapa calon yang diusung. Ia menegaskan akan mengusung kader sendiri. “Kita mengusung kader sendiri,” ujar bendahara DPC PDIP.

PMII Tetap Kritis pada Kebijakan Tak Pro Rakyat PD Pasar Surya Ngotot Pertahankan DED Pasar Tunjungan Surabaya, Bhirawa Pergarakan Mahasiswa Islam Indonesia(PMII) akan tetap bersikap kritis pada kebijakan pemerintah yang tak pro rakyat.

Penegasan ini disampaikan Ketua Umun PB PMII, Amirudin Makruf untuk memastikan posisi PMII meski dalam Hari Ulang Tahun (Harlah) ke 55 dihadiri Presiden Joko Widodo.

Namun gerakan mahasiswa yang kental akan isu perubahan ini, mengaku tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Penegasan Amirudin ini, ia sampaikan seusai menggelar Harlah PMII ke 55 di Masjid Akbar Surabaya, kemarin.

“Kami (PMII) tetap akan kritis terhadap kebijakan pemerintah yang memang benarbenar tidak pro rakyat. Karena memang sejatinya gerakan mahasiswa hadir untuk mengawal kepentingan rakyat,” tegas Amirudin Makruf , Senin(20/4).

Lanjut Amirudin, namun begitu sebagai gerakan mahasiswa, PMII akan siap berdiri di garda depan sebagai pembela bangsa dan penegak agama.

“Sehingga PMII berada di garda depan mempertahankan bangsa

dan negara dari segala bentuk radikalisme yang bisa mengancam keutuhan NKRI, “ ungkap Amirudin.

Keseriusan mendorong perubahan ini, lanjut Amirudin, kader PB PMII dengan kekuatan lebih dari 500 komisariat di seluruh kampus di Indonesia mendorong seluruh kader yang bernaung dalam PMII maju di seluruh lapisan kebijakan pemerintah, baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

Termasuk , lanjut Amirudin, mendorong kader-kader PMII untuk duduk di lembaga kebijakan lain, sebagai bentuk mengawal kepentingan mempertahankan NKRI. “Mendorong kader untuk duduk di media massa, ikut dilembaga Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri sebagai bentuk pengabdian dan mengawal NKRI,” tandas dia.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya di Harlah PMII ke 55 di Surabaya (19/4),di hadapan ribuan kader PMII, berharap generasi muda bangsa ikut mendorong percepatan pola pikir masyarakat.

Pasalnya, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia sa-

ngat besar tapi kita belum mampu mengatasi masalah inter.

“Kondisi bangsa saat ini cukup sulit, bahkan antar negara sekarang sudah bisa dikatakan tidak ada batas. Negara - negara di Uni Eropa sekarang tanpa paspor. Dan akhir tahun ini dibuka MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), pasar bebas bukan hanya di bidang ekonomi tapi juga ideologi, kalau tak hati-hati, ideologi lain juga bisa merusak bangsa, “ ujar Jokowi saat sambutan Harlah PMII ke 55 di Masjid Akbar Surabaya beberapa waktu lalu..

Diantara permasalah mendasar yang masih dialami bangsa Indonesia, kata Jokowi adalah masalah kemiskinan, narkoba dan radikalisme. Menurut Jokowi, faktor penyebab kemiskinan yang terbesar adalah angka buta huruf yang mencapai 15,15% dari total penduduk.

“Karena itu saya akan mempercepat pendidikan tingkat atas dengan memperbanyak SMK/SMA Inpres. Sebab pertarungan ke depan adalah pertarungan kualitas SDM (sumber daya manusia) bukan SDA (sumber daya alam),” tegas suami Q cty Iriana Jokowi ini.Q

Musyafak Noer Pastikan Pimpin Kembali PPP Jatim Lima Orang Kandidat Berebut Posisi Sekretaris Surabaya, Bhirawa Pemilihan ketua DPW PPP Jatim dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) ke VII, nampaknya akan berakhir aklamasi dengan menempatkan kembali petahan Musyafak Noer kembali pada jabatannya.

Jelang Muswil yang akan digelar tanggal 23 April 2015 mendatang di Hotel Bumi Surabaya, tersebut posisi

Namun demikian, menurut Budi sesuai mekanisme partainya penjarigan calon walikota tetap akan dilakukan. “Prosedur foirmalnya penjaringan tetap akan dilakukan. Kita akan jarring usulan dari bawah,” katanya.

Namun sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Surabaya (Bappilu), Adi Sutarwijono, belum bisa memastikan kapan penjaringan calon walikota Surabaya dilakukan. Ia mengatakan, penjaringan dilakukan setelah restrukturisasi organisasi sudah selesai. “Belum, masih menyiapkan mesin partai. Restrukturisasi belum rampung,” teQ gat rangnya.Q

Musyaffak Noer masih kuat dan tidak ada yang berani untuk menandinginya.

Malah justru, Muswil kali ini lebih memperebutkan posisi Sekretaris DPW PPP Jatim.

Ketua DPW PPP Jatim, Musyafak Noer menegaskan dari 38 DPD yang ada di Jatim ternyata masih menginginkan dirinya kembali memimpin partai berlambang Ka’bah ini di Jatim. Kare-

nanya, pihaknya pun siap dengan permintaan dari DPD yang ada di daerah tersebut.

“Ada 38 DPD menginginkan saya kembali melanjutkan kepemimpinan dan itu sudah ada kesepakatan,” kata Musyaffak Noer ketika dikonfirmasi di Gedung DPRD Jatim, Senin (20/4) Politisi yang juga menjabat sebagai anggota komisi C DPRD Jawa Timur ini me-

nambahkan ada 72 suara yakni dari 38 DPD se Jatim (Ketua dan Sekretaris), 3 suara dari DPW PPP Jatim dan 21 suara dari perwakilan Fraksi PPP yang ada di seluruh Jatim. “Jadi totalnya ada 96 suara,” tuturnya Sedangkan mengenai nama - nama yang muncul menjadi Sekretaris DPW PPP Jatim, Musyaffak mengakui setidaknya ada 5

nama yang memperebutkan. Yakni Mahdi (Wakil Ketua DPW PPP Jatim), Fauzan (Ketua DPD PPP Banyuwangi), Achmad Silahuddin (Ketua DPD PPP Jombang), Noerman Zennahdi (Sekretaris DPW PPP Jatim) dan Agus Ashari (Ketua DPD PPP Pasuruan).

“Semuanya memiliki potensi dan peluang yang Q cty sama,” jelasnya.Q

Surabaya, Bhirawa Pansus pembahasan LKPJ Walikota Surabaya untuk tahun anggaran 2014 terus bergerak. Kemarin (20/4) Pansus yang dianggotai oleh Komisi bidang pekenomian itu memanggil direksi BUMD Surabaya. Dalam kesempatan tersebut dewan menyoroti kinerja dari PDAM dan juga PD Pasar Surya mereka dianggap bekinerja lemah lantaran banyak program yang tidak terealisasi dari perusahaan daerah tersebut.

Dari PD Pasar Surya misalnya. Para anggota legislative mengkritisi lantaran perusahaan tersebut gagal dalam melakukan revitalisasi untuk pasar tunjungan.

Padahal proyek pembangunan pasar tunjungan sudah ada dalam mata anggaran pemkot di tahun 2014. Namun sampai saat ini belum ada progress sama sekali dari PD Pasar Surya sebagai pihak yang diberi tanggung jawab pembangun pasar tunjungan.

Pelaksana Tugas Dirut PD Pasar Surya Bambang Parikesit menyampaikan memang dari seluruh program rencana PD Pasar Surya yang masih belum terealisasi sama sekali adalah revitalisasi pasar tunjungan. Pihaknya menyatakan bahwa anggaran sebesar Rp 10 miliyar untuk detail engeneering detail (DED) sebenarnya sudah ada di tahun 2014, namun oleh pemkot belum diberikan pada PD Pasar.

“Memang tahun lalu belum berhasil direalissasikan lantaran ada missed komunikasi dengan pemkot tentang anggaran DED. Ada salah satu poin anggaran yang menurut pemkot tidak realistis sehingga mengurungkan pencairan dana,” tutur Bambang.

Poin anggaran yang dimaksudkan adalah adanya penganggaran managemen konsultan untuk pasar tunjungan. Oleh pemkot anggaran tersebut dinilai tidak realistis lantaran tidak mungkin dalam DED proyek sudah membutuhkan managemen konsultan. Padahal menurut Bambang, memang manageman konsultan ini sangat penting dalam berjalannya sebuah proyek. Meski baru akan bekerja saat proyek sudah mulai tahap pembangunan, namun menurut direksi poin anggaran tersebut harus tetap dianggarkan.

“Kami tetap anggarkan manageman konsultan.

Sebab ini kan proyeknya bersifat multiyears, sehingga kemarin itu hanya missed komunikasi saja,” imbuh pria berkacamata ini. Lebih lanjut, Bambang menyebutkann bahwa Walikota menginstruksikan agar PD Pasar Surya untuk merampungkan revitalisasi pasar tunjungan di tahun ini.

Jika sesuai rencana pasar tunjungan akan dibangun enam lantai. Dengan peruntukan untuk penjualan UKM, dan juga perkantoran. Total nilai proyek ini adalah RP 120 miliar yang diambil murni dari APBD. Oleh pemkot proyek sengaja tidak diijinkan untuk adanya investor yang Q geh.gat turut mendanai.Q

Ngaku Anggota Polisi, Miki Didakwa Pasal Berlapis Mengaku sebagai anggota polisi, Miki Valow (25) warga Ambon yang tinggal di Jl Kutisari Surabaya ini, terpaksa didudukkan kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (20/ 4). Oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Made dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, terdakwa dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 368 KUHP dan Pasal 378 KUHP. Dalam persidangan di ruang Sari 2 PN Surabaya, Ketua Majelis Hakim Tinuk Kushartati mengagendakan pembacaan surat dakwaan oleh JPU. Dalam dakwaan, Jaksa Made menjelaskan, terdakwa Miki melakukan pemerasan dengan mengaku sebagai anggota Polri. Aksi terdakwa dilakukan di Pantai Ria Kenjeran atau Ken Park, dengan sasaran remaja yang sedang berkencan.

Saat beraksi, lanjut Jaksa Made, terdakwa mengaku sebagai anggota Polri. De-

ngan mengenakan pakaian preman, terdakwa mendatangi korban Samsul Arifin dan Fitiriani yang sedang berkencan di Pantai Ria Kenjeran. Kepada keduanya, terdakwa meminta uang jatah untuk pengamanan ditempat tersebut.

“Terdakwa mengancam kedua korbanya apabila tidak memberikan uang, Ia akan menyerahkan kedua korban ke kantor Polisi,” terang Jaksa Made dalam surat dakwaanya, Senin (20/4).

Oleh korban Samsul, ter-

dakwa yang pernah bekerja di perusahaan cat ini diberi uang Rp 10 ribu. Tak puas dengan uang itu, terdakwa kemudian meminta kembali uang kepada korban Fitriani. Korbanpun memberikan uang Rp 5 ribu. “Total uang yang diminta terdakwa kepada korbannya, yakni sebanyak Rp 15 ribu,” kata Made.

Atas kejadian itu, sambung Made, korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi. Miki yang mengaku baru sekali melakukan pemersan, akhirnya ditangkap aparat kepolisian pada saat melakukan aksinya untuk kedua kalinya.

“Atas perbuatannya, terdakwa dijerat dengan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, ancaman 9 tahun penjara. Dan dikenakan juga Pasal 378 KUHP tentang perbuatan melawan hukum dengan me-

ngatasnamakan jabatan palsu, ancaman pidana 4 tahun penjara,” tegas JPU Made dalam surat dakwaannya.

Sebagaimana diberitakan, terdakwa Miki Valow terjaring dalam Operasi Multi Sasaran yang dilakukan Polres Pelabuhan Tanjung Perak (KP3) Surabaya. Pada petugas Polisi, miki melakukan aksinya dengan mengaku sebagai anggota Polisi Polsek Kenjeran, dan menyamar dengan menggunakan pakaian preman.

Tersangka yang bekerja di salah satu perusahaan cat ini, mengaku bahwa aksinya baru dilakukan pertama kali. Setiap melakukan aksinya, tersangka hanya mengancam korbannya dan meminta sejumlah uang.

Namun, aksi tersangka tidak dilakukan dengan tin-

bed/bhirawa

Tertunduk lemas, terdakwa Polisi gadungan Miki Valow menjalani sidang pedanannya di ruang Sari 2 PN Surabaya, Senin (21/4). dak kekerasan maupun me- 368 KUHP tentang peme- melawan hukum dengan menodongkan senjata tajam. rasan, ancaman 9 tahun ngatasnamakan jabatan Oleh petugas Polisi, ter- penjara dan Pasal 378 palsu, dengan pidana pensangka dijerat dengan Pasal KUHP tentang perbuatan jara 4 tahun.Q bed

SURABAYA

Selasa Kliwon 21 APRIL 2015

Salah satu hutan kota, Kebun Bibit yang dikelola Pemkot Surabaya.

dre/bhirawa

Dinas Pertanian Terus Tingkatkan Luas Hutan Kota Pemkot, Bhirawa Dinas Pertanian (Distan) kota Surabaya berupaya meningkatkan jumlah luasan hutan kota di Surabaya yang semakin lama berkurang.

Keberadaan hutan kota yang mernjadi paru-paru kota, menjadi salah satu perhatian pemerintah kota (Pemkot) Surabaya.

Berdasarkan Perda 15 tahun 2014, dikatakan bahwa jumlah hutan kota Surabaya mesti mencapai 10 persen dari total luas wilayah. Oleh karena luas wilayah Surabaya berada di kisaran 33.000 hektare, maka luas hutan kota yang wajib dimiliki Surabaya adalah 3.300 hektare. Luas hutan kota tersebut mesti dapat direalisasikan selambat-lambatnya 10 tahun setelah Perda itu disahkan.

Kepala Dinas Pertanian Surabaya, Djoestamadji, Dinas Pertanian selama beberapa tahun terakhir sudah melakukan perluasan hutan kota.

Anggaran untuk itu pun selalu digelontorkan tiap tahun. Oleh karenanya, instansi yang beralamat di Pagesangan tersebut yakin, target yang ditetapkan perda bakal tercapai.

Pada 2011, anggaran perluasan dan pemeliharaan hutan kota mencapai Rp3,721 miliar. Pada 2012 senilai Rp1,506 miliar, 2013 senilai Rp1,510 miliar, 2014 senilai Rp978 juta, sedangkan tahun ini dipatok di jumlah Rp981 juta. Jika dilihat dengan detail, tampak terjadi penurunan anggaran.

Sebab, pada perluasan dan pemeliharaan di tahun-tahun awal, dibutuhkan ruang dan pematangan lahan lebih banyak. Sehingga, diperlukan pula dana untuk pengurukan dan pengolahan lahan. Sedangkan di tahun-tahun setelahnya, kegiatan yang dilakukan adalah pemeliharaan tumbuhan dan penanaman. ‘’Saat ini, kami sudah berkoordinasi dengan dinas pengelolaan bangunan

dan tanah (DPBT) terkait pengadaan lahan baru untuk hutan kota,” kata Djoestamadji. Lelaki kelahiran Jawa Tengah itu mengungkapkan, target yang tertuang di perda bukan hanya kewajiban satu instansi. Melainkan, mesti dipenuhi oleh sinergi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Karena itu Dinas Pertanian saat ini sedang melakukan komunikasi dengan DPBT terkait pengadaan lahan di Mulyorejo, Sukolilo, Rungkut, dan Gununganyar.

Saat ini, hutan kota yang sudah dimiliki Surabaya tersebar di sejumlah wilayah. Misalnya, Pakal (13 hektare), Balas Klumprik (4,3 hektare), dan kawasan Pamurbaya (500 hektare).

Sedangkan Kasi Kehutanan, Suzy Irawati Fauziah menambahkan rencananya, tahun ini akan ada pula penambahan fasilitas kantor dan gudang di hutan kota Pakal dan Balas Klumprik.Q dre

1.000 Hari Pertama Gizi Sangat Diperlukan Surabaya, Bhirawa Pemenuhan gizi dan nutrisi bukan hanya saat masa kehamilan atau saat-saat bayi baru dilahirkan hingga masuk usia satu tahun. Tetapi pemenuhan gizi yang tepat adalah dalam 1.000 hari kehidupan, dimulai dari saat mengadung hingga dilahirkan dan masuk 1.000 hari kehidupan mereka.

“Tapi bukan juga setelah 1.000 hari kehidupan tersebut gizi anak b o leh diabaikan dan hanya

Abdullah Azwar Anas, M.Si.

diberi makan seadanya.

Tapi lebih baiknya terus diberikan asupan gizi yang tepat dan sesuai usia,” terang Andriyanto SH, Mkes, Ketua Tim Pangan dan Gigi Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Jatim, Andriyanto menjelaskan, pemenuhan gizi pada 1.000 hari kehidupan karena dalam masa 1.000 hari terhitung sejak janin dalam kandungan adalah masa-masa pembentukan, pertumbuhan dan perkembangan mereka.

Mulai saat janin didalam rahim ibu melakukan pembentukan fisik dan otak, setelah dilahirkan terjadi pertumbuhan fisik, daya tahan tubuh dan perkembangan kecerdasan.

Oleh karenanya supan gizi yang tepat dan seimbang sangat dibutuhkan.

“Dan setelah 1.000 hari kehidupan pun pemberian gizi baik yang tepat dan seimbang tetap dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan serta menjaga fungsi sistem-sistem dan organ tubuh mereka,” jelasnya.

Karena kurangnya kesadaran akan pentingnya pemenuhan gizi pada 1.000 hari kehidupan ini makan banyak ditemukan kelainan, penyakit, bahkan cacat pada anak-anak.

Dan kondisi tersebut bisa terjadi saat masih dalam kandungan, sejak lahir atau dalam perkembangan mereka.

Mulai dari cacat fisik, mental, hingga daya tahan tubuh rendah dan terserang berbagai jenis penyakit, mulai dari yang ringan hingga yang mematikan.

Sampai saat ini masih banyak Q dna ditemukan kasusnya.Q

3

Kembalikan Uang Rp 900 Juta, Penyidikan Kasus Mess Santri Jalan Terus Kejati Jatim, Bhirawa Upaya pengembalian dana pada kasus dugaan korupsi proyek pembangunan mess santri Kanwil Kemenag Jatim oleh tersangka Bagus Sutarto tidak melonggarkan penyidikan oleh kejati jatim. Tersangka bagus Sutarto melalui pengacaranya, Senin (20/4) menyerahkan uang kerugian negara Rp 900 juta ke Kejati Jatim.

Melalui pengacara Indra Rianpolii, penyerahan uang jaminan oleh tersangka Bagus dilakukan sekitar pukul 10.00 pagi, di lantai 5 pidana khusus (pidsus) Kejati Jatim. Penyerahan uang pecahan ratusan ribu itu terbilang sebentar. Setelah dihitung oleh Jaksa Efendi dan Yoyok dari bagian pidsus Kejaksaan, uang Rp 900 ini langsung disimpan di rekening penitipan atas nama Kejati Jatim di Bank BRI. Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto mengatakan, penyerahan Rp 900 juta dari tersangka Bagus tak akan menghambat proses penyidikan. Nantinya, uang itu akan dititipkan di bank, dan tidak berbunga (bertambah) serta tidak berbunga.

“Penyerahan uang jaminan ini tak menghambat proses penyidikan. Hanya saja, penyerahan uang ini akan jadi pertimbangan di penuntutan dan di Pengadilan,” tegas Romy Arizyanto, Senin (20/4).

Dijelaskan Romy, untuk proyek gedung A mess santri, kerugiannya Rp 1,2 miliar. Sementara tersangka Bagus hanya menyerahkan jaminan uang kerugian negara sebesar Rp 900 juta. “Sisa jaminan uang kerugian negara yang harus dikembalikan oleh tersangka Bagus, yakni Rp 300 juta,” kata Romy.

Sementara untuk proyek pembangunan gedung B, lanjut Romy, pengerjaannya dilakukan oleh kontraktor M Nur Herlambang, yang juga menjadi tersangka kasus ini. Untuk kerugian proyek pembangunan gedung B, audit dari ahli Universitas Brawijaya (Unibraw) mengatakan nilai keruhiannya sebesar Rp 1,5 miliar. Jadi, total kerugian keuangan negara dari proyek gedung mess santri A dan B Sebesar Rp 2,7 miliar.

Terkait penyerahan uang kerugian dari ter-

sangka lain, Romy mengaku, saat ini hanya tersangka Bagus saja. Padahal, dari kasus dugaan korupsi ini Kejaksaan telah menetapkan lima orang tersangka. “Total kerugian negara kasua ini Rp 2,7 miliar. Sementara ini hanya tersangka BS yang menyerahkan uang jaminan kerugian negara,” urainya.

Sementara itu, Indra Rianpolii selaku pengacara tersangka Bagus menambahkan, penyerahan uang jaminan kerugian negara merupakan bentuk kooperatif kliennya.

Namun, Ia menolak bahwa uang itu sebagai pengakuan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan kliennya. Ia mengaku, penyidikan kasua ini dserahkan sepenuhnya kepada penyidik Kejati Jatim.

“Untuk masalah kasusnya, kami serahkan ke penyidik Kejaksaan. Yang jelas klien kami sudah melaksanakan proyek sesuai ketentuan,” tambahnya.

Sebagaimana diberitakan, proyek gedung mess santri di Kemenag Jatim diduga menyimpang. Proyek dua gedung tersebut dilaksanakan tahun 2013, dan selesai awal 2014 lalu. Kendati rampung, hingga kini gedung yang berada di belakang kantor utama Kemenag Jatim itu belum juga difungsikan.

Sebab, ditemukan kerusakan di sanasini. Temuan penyidik, kerusakan terjadi karena spesifikasi gedung tidak sesuai kontrak. Lima tersangka ditetapkan Kejati dalam kasus ini. Mereka adalah Kasi Kurikulum Kemenag Jatim Abdul Hakim (PPK), Bagus Sutarto (rekanan), M Nur Herlambang (rekanan), dan Abdul Aziz serta Yongki Suyono (keduanya konsultan pengawas). Dari lima tersangka, hanya Aziz dan Yongki yang belum ditahan.Q bed

bed/bhirawa

Yusuf Widyatmoko, S.sos.

Kabupaten Banyuwangi dalam empat tahun belakangan ini berhasil menyita perhatian khalayak karena mampu mencatatkan kinerja positif di berbagai sektor. Buktinya sepanjang tahun 2014, Kabupaten Banyuwangi berhasil menggondol sedikitnya 22 penghargaan di berbagai ajang, baik level nasional dan provinsi.

K

Jaksa pidsus Kejati Jatim menghitung uang jaminan kerugian negara dari tersangka Bagus Sutarto Rp 900 juta, Senin (20/4).

ali pertama menjadi Bupati Banyuwangi pada 2010, Abdullah Azwar Anas, telah merancang tema besar pembangunan di Banyuwangi: Mewujudkan Banyuwangi lebih baik melalui peningkatan produktivitas pertanian, pariwisata, dan UMKM. Ketiga tema besar ini lantas dijabarkan menjadi sembilan pokok prioritas pembangunan daerah yang terdiri atas pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata, UMKM, infrastruktur, perlindungan sosial, lingkungan hidup, dan kinerja birokrasi.

Tidak itu saja. Di bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi pada 2014 tercatat sebesar 6,94 persen, naik ketimbang realisasi pada 2013 sebesar 6,76 persen. Capaian ini paralel dengan realisasi PDRB per kapita penduduk pada 2014 sebesar Rp 25,5 juta dari Rp 22,5 juta pada

2013. “Banyuwangi berhasil menjadi mesin pertumbuhan baru di Jawa Timur karena kinerja yang positif,” kata Bupati Azwar Anas saat membacakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di DPRD Banyuwangi, Jumat pekan lalu.

Sementara sembilan pokok prioritas pembangunan daerah ratarata berhasil mencapai target yang ditetapkan. Sembilan pokok prioritas pembangunan daerah terdiri atas bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata, UMKM, infrastruktur, perlindungan sosial, lingkungan hidup, dan birokrasi.

Di bidang pendidikan contohnya, empat dari lima indikator pendidikan mencatat realisasi di atas 100 persen. Misalnya untuk program Banyuwangi Bebas Buta Aksara.

Pada tahun 2011 tercatat jumlah buta aksara mencapai 59.985 or-

Bupati Abdullah Azwar Anas menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2014 kepada Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi I Made Cahyana.di DPRD Banyuwangi. ang. Di tahun 2014 tercapai zero buta aksara. Artinya, tidak ada lagi yang tercatat buta aksara. Begitu pula anak-anak difabel. Data difa-

Bupati Abdullah Azwar Anas menyerahkan piala penghargaan recycle fashion week kepada peserta.

bel usia sekolah mencatat, dari 3213 anak difabel usia sekolah, terdapat 1365 siswa yang sudah mengenyam bangku sekolah.

Mereka bahkan mendapatkan pendampingan dari Guru Pendamping Khusus (GPK) yang jumlahnya sebanyak 200 orang. Pada tahun 2015 nanti, pemkab khusus memplot anggaran untuk difabel sebesar Rp.1,05 miliar.

Di bidang kesehatan, angka usia harapan hidup terealisasi 68,3. Itu berarti 100,15 persen dari target 68,2. Untuk persentase balita gizi buruk terealisasi 0,95. Itu artinya 100 persen dari target 5. Di bidang pariwisata, kunjungan wisatawan domestik terealisasi 1.955.308. Artinya 205,56 persen dari target 951.198. Kunjungan wisatawan mancanegara terealisasi 78.483, artinya 317,37 persen dari target 24. 729. Sementara kontribusi sektor pariwisata Bupati Banyuwangi saat membahas Laporan LKPJ 2014 dalam sidang paripurna di terhadap PDRB terealisasi 4,07, yang artinya 109,7 DPRD Kabupaten Banyuwangi.

persen dari target 3,71.

Di bidang infrastruktur, panjang jalan kabupaten yang dalam kondisi baik terealisasi 95,96. Artinya 92 persen dari target 97,5. Khusus untuk infrastruktur, di tahun 2015, pemkab akan meng-cover pembangunan dan pemeliharaan jalan di 384 titik dengan panjang jalan kurang lebih 400 Km. Hal itu dilakukan untuk terus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. “Alhamdulilah indeks kepuasan layanan masyarakat melebihi target meskipun banyak isu negatif merebak,” ujar Bupati Anas.

Potret positif ini tak lepas dari sokongan duit APBD 2014 yang dialokasikan oleh Pemkab Banyuwangi di sejumlah bidang strategis, seperti bidang pendidikan sebesar Rp 1,101 triliun; kesehatan Rp 265 miliar; infrastruktur Rp 348,1 miliar; pertanian Rp 163,6 miliar; dan UMKM- pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 123,9 miliar.

Bupati Anas menambahkan, pihaknya terus berkomitmen menjalankan program kegiatan unggulan berbasis informasi teknologi.

Ia yakin daya saing daerah ke depan akan ditentukan oleh infrastruktur IT yang mumpuni untuk menopang potensi ekonomi. Mengutip riset Bank Dunia, kata Anas, setiap pertumbuhan broadband 10 persen akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebesar 1,3 persen.

Adapun realisasi pendapatan daerah tahun 2014 sebesar Rp 2,266 triliun dari target yang ditetapkan senilai Rp 2,291 triliun. Pendapatan daerah terdiri atas realisasi PAD Rp 275 juta dari target Rp 225 juta; dana perimbangan terealisasi Rp 1,387 triliun dari target Rp 1,404 triliun; dan lain-lain pendapatan yang sah hanya terealisasi Rp 602 juta dari target Rp 661 juta.

Realisasi belanja daerah pada 2014 sebesar Rp 2,289 triliun dari target Rp 2,557 triliun. Belanja derah terdiri atas realisasi belanja operasi senilai Rp 1,738 triliun dari target Rp 1,901 triliun; belanja modal sebesar Rp 547 miliar dari target Rp 648 miliar; belanja tidak langsung Rp 0 dari target Rp 4 miliar; dan realisasi transfer Rp 3,1 miliar dari target Rp 3,4 miliar. Q adv

OPINI

4

Memaknai Perjuangan RA Kartini

Tajuk

Habis Gelap Belum Terang SUDAH 110 tahun lebih, “curhat” Raden Ajeng Kartini kepada rekan Belanda-nya, Rosa Manuela Madri (istri Mr Abendanon) dipublikasikan. Ternyata Kartini, memiliki referensi luas dari berbagai buku yang dibacanya, maupun realita sosial. Surat-surat Kartini menjadi menarik, karena pemerintah kolonial Hindia Belanda sedang membuka keran demokrasi, melalui program politik etis. Banyak versi kumpulan surat Kartini diterbitkan sejak dekade 1920-an.

Dua perempuan dalam korespondensi itu, bukan sembarang personel. Yang satu (penerima surat), Rosa Manuela Madri, adalah istri Menteri Kebudayaan, Agama dan Kerajinan pemerintah kolonial Hindia Belanda, Mr. JH Abendanon. Sedang pengirimnya, RA Kartini, adalah istri Bupati Rembang, Kanjeng Raden Mas Adipati Ario (KRMAA) Singgih Djojo Adhiningrat. Tak banyak korespondensi yang dicetak dalam berbagai versi, serta dicetak ulang beberapa kali.

Kartini, memiliki garis keturunan sebagai arek Suroboyo.

Ayahnya, RM Sosroningrat, adalah keturunan Pangeran Dangirin, Bupati Surabaya abad ke-18. Dari Pangeran Dangirin, dapat ditelusuri trah keturunan kerajaan Majapahit. Juga tersambung dengan Sultan Hamengkubuwono ke-6. Sedangkan dari garis keturunan ibu, Kartini merupakan “santri-wati.” Ia adalah cucu dari mbah kyai Haji Madirono, seorang guru agama, ulama kesohor di Telukawur, Jepara.

Dengan garis keturunan mbah kyai Madirono, Kartini mewarisi intelektualitas memadai. Minat bacanya sangat tinggi, termasuk beberapa karya sastra bermutu. Misalnya karya van Eeden, serta roman anti-perang karangan Berta Von Suttner, berjudul “Die Waffen Nieder” (Letakkan Senjata). Ia juga membaca “Max Havelaar” karya Multatuli (alias Douwes Dekker).

Max Havelaar (lengkapnya berjudul “Max Havelaar of de koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij” (dalam bahasa Indonesia berarti: Max Havelaar, pada Lelang Kopi Perusahaan Dagang Belanda). Itu semacam novel, yang diakui sebagai bagian dari karya sastra dunia.

Di salahsatu bagiannya memuat drama percintaan tentang “Saijah dan Adinda.” Bagian ini juga sangat populer, sehingga sering kali dikutip dan menjadi topik untuk dipentaskan di panggung.

Max Havelaar, merupakan potret situasi sosial yang buruk akibat kolonialisme. Namun boleh jadi, karena penulisnya berkebangsaan Belanda, maka boleh dicetak (pertama kali tahun 1860 di Belgia). Sasterawan besar sekelas HB Jassin, juga menterjemahkan Max Havelaar ke bahasa Indonesia.

Setelah dicetak tahun 1972, buku tersebut sudah cetak ulang pada tahun 1973. Juga di-adaptasi untuk layar lebar (film), namun tidak boleh beredar sampai tahun 1987.

Nampaknya, roman Max Havelarr, meng-inspirasi RA Kartini. Terutama pada bagian “Saijah dan Adinda,” yang terasa menguras air mata. Karena itu dalam surat yang dibukukan, Kartini banyak menulis situasi sosial, budaya, agama, sampai korupsi. Persis seperti diungkap dalam roman Douwwes Dekker. Yakni, cerita sistem cultuur stelsel (tanam paksa), yang digagas oleh Gubernur Jenderal Graaf Johannes van den Bosch.

Tanam paksa (mulai tahun 1830), mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor. Khususnya kopi, tebu dan nila (tarum).

Hasil tanaman ini dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah ditentukan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebunkebun milik pemerintah, tanpa upah.

Pada praktiknya terjadi penyimpangan, dan berbagai korupsi. Sebab, seluruh wilayah pertanian wajib ditanami tanaman laku ekspor. Wilayah yang digunakan untuk praktik cultuurstelstel tetap dikenakan pajak. Sedangkan buruh tani yang tidak memiliki lahan, wajib bekerja selama setahun penuh. Tanam paksa, menimbulkan pemberontakan.

Kelebihan Kartini, ia berani memapar kesengsaraan kaumnya (perempuan) kepada pejabat pemerintah kolonial yang sangat tertutup. Kini, masih diharapkan “Kartini lain” untuk mencegah perempuan di-eksploitas dengan dalih emansipasi! 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Investasi Pulau Kecil Berpotensi Ajang Manipulasi P E N AWA R A N t e r h a d a p i n v e s t a s i p u l a u - p u lau kecil di dalam kawasan perairan Indonesia merupakan hal yang berbahaya karena berpotensi menjadi ajang manipulasi oknum birokrasi dan investor.

Investasi pulau kecil oleh asing ditengarai bisa terjadi dikarenakan adanya manipulasi informasi dan lain-lain dari oknum pemerintah yang berkolaborasi dengan investor kepada masyarakat.

Oknum birokrasi dalam hal penawaran investasi pulaupulau kecil bisa menjadi perpanjangan tangan kepentingan asing dan dengan salah kaprah mengartikan investasi tersebut, hanya bisa dicapai dengan menggelar “karpet merah” untuk asing.

Persoalan tidak adanya koordinasi yang baik antara pucuk Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan jajaran di bawahannya menunjukkan adanya indikasi bukan mandat konstitusi yang dijalankan, melainkan kepentingan orang per orang.

Untuk itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti diharapkan bisa mengambil langkah dengan merombak jajarannya atau meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut hal tersebut secara tuntas.

Sebelumnya di sejumlah media dinyatakan bahwa Menteri Susi mengemukakan belum mengetahui rencana penawaran 100 pulau kecil di Indonesia untuk keperluan investasi, karena masih banyaknya regulasi yang harus disiapkan. Padahal, pendataan pulau-pulau kecil yang telah dan akan dibuka untuk investor sudah dilakukan dengan tujuan antara lain guna mendorong penerimaan negara, meningkatkan pembangunan ekonomi wilayah yang diharapkan dapat membuka lapangan kerja bagi warga.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Selasa Kliwon, 21 APRIL 2015

Menyeimbangkan Peran Publik dengan Domestik peran pun yang membatasi perempuan untuk berkiprah. Semua pintu sudah dibuka untuk perempuan, sekarang tinggal bagaimana perempuan mempersiapkan dan menunjukkan kapasitasnya.

Semangat menBanyak tokoh-tokoh Oleh : imba ilmu dan memhebat di negeri ini, perjuangkan hak Sukesi mulai dari Presiden, masyarakat yang Menteri, pimpinan Kartini miliki sehaperusahaan, politisi rusnya menjadi telaberikut pejabat di dan. Hari ini kita sering melihat birokrasi pemerintah yang disisi foto RA Kartini di dinding sekolah, oleh orang-orang hebat yang tak namun hanya sedikit yang paham lain adalah perempuan. Artinya, perjuangan yang ia lakukan. konstelasi politik hari ini sesungKartini bisa dijadikan teladan guhnya telah memberikan peran dalam hal apa pun baik semanyang sama kepada perempuan di gatnya menimba ilmu di tengah berbagai bidang. Dalam bidang ketidakmungkinan, mengajar dan politik misalnya, Undang-undang menjadi teladan bagi anak-anak pemilu menyebutkan partai politik perempuan, dan menggerakkan harus memberikan kuota 30 persen ekonomi masyarakat (karena kepada perempuan untuk calon Kartini berperan besar dalam legislatif. Banyak yang menilai, menghidupkan seni pahat Jepara persyaratan ini tidak sekadar hingga bernilai jual tinggi). persamaan gender. Tetapi lebih Kartini adalah representasi kepada harapan besar kepada dari semangat manusia Indonesia wanita untuk mengisi ruang-ruang yang berjuang untuk menciptakan yang selama ini memerlukan perubahan. Gagasan yang tertu‘’hati nurani’’ dalam memutuskan ang dalam surat-suratnya merukebijakan. Selain itu, perempuan pakan tulisan seorang feminis dianggap masih lebih bersih dalam awal di eranya. Ia berjuang ditemengelola manajemen bangsa ngah tekanan mental yang luar yang saat ini telah dimasuki korubiasa. Nilai semangat inilah yang psi yang menggurita. Walaupun harus ditularkan ketika hendak harus juga diakui bahwa masih membuat parade baju adat setiap ada beberapa perempuan yang tanggal 21 April. Apalah artinya belum bisa melepaskan diri dari baju kebaya yang mahal, jika sejebakan korupsi. telah acara selesai tidak ada nilai Kita tentu berharap keikutyang bisa dijadikan teladan? sertaan perempuan dalam ranah Perempuan harus menempa publik tidak hanya sekedar karena diri agar menjadi pribadi yang desakan kebutuhan ekonomi dan penuh percaya diri, cerdas, dan popularitas semata. Masalah pememiliki kapasitas yang sama ningkatan wawasan, peningkatan dengan laki-laki. Ini penting, agar hubungan sosial, dan dukungan perempuan mampu membela hakterhadap karir pasangan pun harus haknya sendiri. Memperkuat kapula diperhatikan. Demikian pula pasitas diri ini juga penting, agar dengan peran publik dalam kegperempuan tetap tangguh dalam iatan dan organisasi, sosial, kepeupaya menanamkan pendidikan mudaan, lebih-lebih keagamaan. kepada anak-anaknya.

Keikutsertaan dalam mengembangkan organisasi PKK, Majelis taklim, Peran Publik Vs Domestik karang taruna, membina remaja Bahwa terlepas masih belum masjid, yayasan yang bergerak di idealnya ruang peran yang tersedia bidang pemberdayaan keluarga, bagi perempuan, tentu apa yang pelatihan-pelatihan kewirausahaan diperjuangan Kartini telah banyak dan berbagai aktivitas yang bisa menginspirasi bangsa ini. Terbukti, membantu mengukuhkan eksisnyaris tidak ada lagi satu bidang tensi perempuan cerdas.

Hari Kartini yang diperingati setiap 21 April sesungguhnya menjadi momentum yang tepat bagi kita untuk mengangkat kembali isu-isu perempuan Indonesia terkini.

Sayangnya, peringatan Hari Kartini acapkali hanya diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan yang justru kurang mampu memberikan makna secara utuh tentang siapa sosok Raden Ajeng (RA) Kartini tersebut.

S

epertinya, peringatan Hari Kartini cukup dilakukan dengan lomba berbusana kebaya atau sekadar menyanyi lagu Ibu Kita Kartini. Sementara bagaimana sejarah RA Kartini malah dilupakan. Itulah pemandangan umum yang masih terlihat ketika hendak merayakan Hari Kartini setiap tahun. Perlu ada edukasi yang lebih serius untuk menjelaskan siapa RA Kartini yang sebenarnya. Umumnya sebagian dari kita hanya tahu bahwa Kartini adalah tokoh yang dilabeli “pejuang emansipasi wanita” saja, tanpa menyebarkan nilai dan semangatnya secara menyeluruh. Padahal nilai-nilai perjuangan yang dilakukan oleh Kartini bisa dijadikan teladan bagi seluruh anak muda di Indonesia, khususnya perempuan.

Salah satu yang menjadi fokus perjuangan RA Kartini di masa hidupnya adalah keinginan untuk keluar dari kungkungan adat Jawa yang menurutnya sangat memundurkan derajat wanita.

Lantaran itu, Kartini berusaha untuk mensejajarkan perempuan dengan laki-laki utamanya dalam soal pendidikan dan kebebasan dalam melakukan suatu hal.

Kartini ketika lulus sekolah dasar di sekolah dasar anak eropa, Europeesche Lagere School--sudah merasa terpukul karena ia mulai dipingit (tradisi Jawa untuk wanita sebelum ada pria yang mau menikahinya), seperti apa yang ia sampaikan melalui surat kepada Rosa Manuela Abendanon--kawan penanya--di Belanda. Kartini pernah mendirikan sekolah untuk perempuan Jawa. Sekolah itu merupakan sekolah untuk perempuan Jawa pertama di Hindia Belanda. Di sekolah itu, Kartini mengajari anak-anak perempuan membaca, menulis, menggambar, memasak, merenda, menjahit dan kerajinan tangan lainnya.

H

Sebagian perempuan jarang menyadari bahwa mereka memang istimewa dan dunia pun mengakui itu. Adanya istilah ibu kota, ibu jari, darmawanita, hari ibu, hari kartini, ibu adalah madrasah pertama pengembangan kehidupan seorang anak, dan istilah-istilah lain yang menguatkan satu sama lain.

Dunia sudah memberi ‘legimitasi’ sederhana terhadap peran perempuan. Kini, tinggal bagaimana perempuan mampu mengambil peran-peran itu tanpa memandang sebelah mata masalah peran-peran domestik.

Di atas itu semua, bahwa perjuangan Kartini agar perempuan bisa sejajar dengan para laki laki bukan serta merta dimaknai kalau perempuan harus meninggalkan peran-peran diranah domestiknya.

Kartini sejatinya dalam memperjuangkan kesejataran dan emansipasi tidak dalam konteks mendikotomikan antara peran domestik dan peran publik. Kartini, sesungguhnya sedang ingin mendorong agar perempuan bisa meningkatkan kualitas dirinya agar bisa berperan, baik di ranah publik dan ranah domestik.

Pemikiran ini relevan ditegaskan mengingat masih ada pemikiran yang mendegradasikan peran-peran perempuan di sektor domestik. Akibatnya, makna partisipasi seolahseolah mencerabut perempuan dari peran domestiknya. Sehingga muncul kesan bahwa ketika seorang perempuan bisa berkiprah di sektor publik seolah sah kalau mengabaikan tugas di sektor domestik. Demikian juga ketika seorang perempuan punya perhatian di sektor domestik seolah harus menutup diri di sektor publik.

Kesimbangan peran domestik tentunya tidak bisa dicapai dengan sambil lalu. Keseimbangan ini tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Keseimbangan tidak insidental. Dia melalui proses yang membutuhkan ilmu dan konsistensi untuk menjalankannya. Semoga kita semua bisa menjadi perempuan yang bisa menyeimbangkan peran antara sektor publik dan domestik. Selamat Hari Kartini.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Jawa Timur

Hari Kartini, Antara Kebaya dan Emansipasi

ari ini, 21 April adalah hari lahirnya Raden Ajeng Kartini. Sudah 136 tahun peristiwa kelahiran tersebut terjadi. Namun kelahiran beliau tersebut tetap dikenang dan diperingati di seantero negeri ini sebagai Hari Kartini. Karena kepeloporan beliau terhadap emansipasi wanita dan perjuangan terhadap kesetaraan genderlah hari tersebut dikenang dan diperingati.

Sekarang Kartini identik dengan kebaya. Hari ini, sudah bisa dipastikan sejumlah karyawan wanita akan mengenakan “pakaian nasional” (kebaya, kain dan sanggul) ke kantor. Begitu juga anak-anak perempuan yang masih sekolah TK, SD, SMP dan SMU akan mengikuti lomba berpakaian nasional ala RA. Kartini atau membaca surat-surat RA. Kartini. Begitu melegendanya pahlawan emansipasi wanita negeri ini, sehingga hampir semua anak bangsa pasti mengetahui dan hapal lagu “Ibu Kita Kartini” yang membahas tentang kepahlawanan emansipasinya.

Namun patut disayangkan, banyak kaum wanita negeri ini yang hanya mengaitkan RA. Kartini dengan kebaya dan surat-suratnya itu, yang termuat dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang.

Jarang orang yang membicarakan tuntutan RA. Kartini terhadap belenggu atau kungkungan adat istiadat yang menyebabkan kaum wanita negeri ini tertinggal.

Sehingga dengan peringatan hari lahir RA. Kartini yang hanya berkisar antara kebaya dan suratsuratnya itu akan kehilangan esensi dan tujuan dari perjuangan RA. Kartini sendiri perihal emansipasi wanita dan perjuangan melawan dari kungkungan budaya yang feodalistik, kolonialis dan patriaki.

Semestinya peringatan Hari Kartini tidak hanya menonjolkan lomba berkebaya, menyanyikan lagu “Ibu Kita Kartini” atau membaca surat-surat RA. Kartini semata, namun juga harus menonjolkan atau membahas perlawanan beliau terh-

action semu seperti adap tradisi adat yang sekarang ini. mengungkung kaum Coba tengok juga perempuan. Dan juga para wanita cantik dan harus mengekspose seksi (biasa disebut perjuangan RA. KarSales Promotion Girl tini perihal emansipasi / SPG) hanya dijadiwanita agar mendakan pajangan di setiap pat pendidikan yang even besar pameran layak, mendapatkan kendaraan bermotor pemeliharaan kesehatatau produk-produk an yang baik dan lain Oleh : consumer good good. Kesebagainya.

Khozanah Hidayati napa mereka harus Di sekeliling kita dijadikan penarik mimasih banyak wanita nat kaum adam untuk yang dipoligami, wanmelihat – lihat produk yang sedang ita yang mendapatkan perlakuan dipamerkan, kenapa tidak menkekerasan dalam rumah tangga gandalkan keunggulan produk dan dan bahkan masih juga banyak pelayanan yang purna untuk mengditemukan wanita yang menjadi gaet calon pembeli atau pelanggan. korban trafficking dan bahkan RA. Kartini harus dikenang buakhir-akhir ini ada wanita yang kan karena kebayanya tapi dikenang dijadikan obyek gratifikasi oleh

RA. Kartini mestinya akan sedih dan menangis jika melihat kondisi wanita negeri ini sekarang. Wanita hanya dijadikan “pelengkap penderita” belaka. Coba lihatlah kuota 30 persen sebagai syarat di daftar calon legislatif, ini hanya pelengkap syarat saja suatu partai bisa mengikuti pemilu, kenapa tidak sekalian mensyaratkan keterpilihan minimal 30 persen wanita terhadap total jumlah anggota parlemen dengan aturan yang jelas-jelas affirmative action bukan affirmative action semu seperti sekarang ini. para pejabat korup yang justru sebenarnya mereka berkewajiban melindungi wanita.

RA. Kartini mestinya akan sedih dan menangis jika melihat kondisi wanita negeri ini sekarang. Wanita hanya dijadikan “pelengkap penderita” belaka. Coba lihatlah kuota 30 persen sebagai syarat di daftar calon legislatif, ini hanya pelengkap syarat saja suatu partai bisa mengikuti pemilu, kenapa tidak sekalian mensyaratkan keterpilihan minimal 30 persen wanita terhadap total jumlah anggota parlemen dengan aturan yang jelas-jelas affirmative action bukan affirmative

dari gagasan dan ide perjuangan yang dilakukannya, sebagai pelopor kebangkitan perempuan. Kartini telah memperjuangkan harkat dan martabat wanita yang selama ini masih tetap saja dimarjinalkan.

Perjuangan RA. Kartini tersebut dilakukan dalam kondisi masyarakat negeri ini yang masih dikungkung oleh kolonialiesme Belanda dan dikangkangi adat-istiadat yang feodalistik dan patriaki yang mendarah daging. Kondisi Kartini saat itu dalam situasi zaman penjajahan dan masih dalam kondisi sulit segalanya. Namun beliau bisa menghimpun jaringan

yang lebih luas dengan menumpahkan segala uneg-unegnya kepada sahabat-sahabat penanya di benua Eropa. RA. Kartini mampu menghimpun sumberdaya sehingga bisa mendirikan sekolah khusus wanita yang bercita-cita menghilangkan kebodohan di dalam kaumnya. Namun sayang citacita luhur RA. Kartini akhirnya tergilas roda zaman, RA. Kartini wafat karena melahirkan setelah dipoligami oleh Bupati Rembang K.R.M. Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat.

Semestinya para penerus RA. Kartini di zaman sekarang yang mempunyai kesempatan lebih untuk berjuang menegakkan emansipasi dan kesetaraan gender. Perjuangan itu bisa digerakkan dengan lantang dan mudah mengingat kemajuan dunia teknologi informasi sudah kian maju. Kalau RA. Kartini hanya bisa menulis surat dan menyuarakan perjuangannya lewat surat-menyurat kepada sahabat penanya yang terbatas, tentunya wanita sekarang akan bisa lebih luas dalam menyuarakan perjuangan tersebut baik itu lewat sarana email, Twitter, Facebook, Instagram dan media-media konvensional seperti koran dan majalah maupun lewat-lewat seminar-seminar dan lokakarya. Dan bahkan bisa lewat organisasi baik organisasi kemasyarakatan, organisasi politik maupun organisasi sejenis Lembaga swadaya Masyarakat (LSM).

Dengan didukung kemajuan di bidang teknologi informasi, regulasi dari pemerintah yang semakin berpihak kepada emansipasi wanita dan kemajuan dalam bidang pendidikan, tentunya perjuangan emansipasi wanita akan bisa lebih optimal diupayakan dan tentunya kesadaran para kaum pria untuk memberikan ruang yang lebih terhadap adanya kesetaraan gender maupun emansipasi wanita akan lebih diharapkan untuk mewujudkan citacita luhur RA. Kartini tersebut.

Anggota Fraksi PKB DPRD Jatim

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Kliwon 21 APRIL 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Puluhan Honorer K2 Mengadu ke Dewan Insentif Empat Bulan Belum Dibayar, Tuntut Kejelasan Status PNS Kab Mojokerto, Bhirawa Puluhan tenaga honorer kategori dua (K2) Pemkab Mojokerto mengadu ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) setempat, Senin (20/4) kemarin. Mereka mengadu terkait macetnya tunjangan insentif yang belum diterima hingga empat bulan, serta menagih kejelasan status mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Koordinator Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Kab Mojokerto, Saiful, mengaku gerah dengan sikap wakil rakyat. Pasalnya, sudah dua kali mereka melayangkan surat pengajuan hearing, tapi tak ditanggapi sama sekali. ‘’Kami kirim surat minta hearing ke dewan pertama kali pada 29 Oktober 2014 lalu, kedua tanggal 25 Maret 2015. Namun tak pernah ada tanggapan sama sekali,’’ sesalnya.

Saiful menambahkan, ada beberapa hal yang ingin mereka sampaikan kepada dewan saat hearing nanti. Diantaranya, soal

janji bupati untuk mengangkat mereka menjadi Honorer Daerah (Honda), serta meminta kepastian terkait pencairan tunjangan insentif senilai Rp1 juta per bulan. ‘’Sejak Pebruari 2014, bupati berjanji mengangkat sebagai Honda dan digaji Rp1 juta per bulan. Tapi sampai sekarang realisasinya nihil,’’ sesalnya.

Menurutnya, terkait insentif, pihaknya sudah berulang kali menanyakan kejelasan pencairannya ke Dinas Pendidikan setempat. Tapi Diknas mengaku tak berani mencairkan selagi belum ada payung hukum yang jelas dari bupati. ‘’Mereka bilang

uang bisa dicairkan jika ada SK acuan dari Badan Kepegawaian dan Pelatihan (BKPP), tapi saat didesak ke BKPP, mereka juga berkelit baru bisa membuat SK jika ada payung hukum berupa peraturan bupati. Ini kan membingungkan,’’ tukasnya.

Keluhan yang sama juga dikatakan Uut Permatasari, honorer guru yang sudah mengabdi selama 11 tahun ini mengaku nekat ngelurug ke dewan lantaran kesal permintaannya tak direspon wakil rakyat. Ia menyebut, kini nasib 167 pegawai honorer di lingkup Pemkab Mojokerto kondisinya memprihatinkan.

Pasalnya, untuk menyambung hidup, mereka hanya bisa mengandalkan gaji dari sekolah yang hanya sebesar Rp200 ribu per bulan. Sedangkan honor Rp1 juta yang mereka harapkan tak kunjung dicairkan oleh Pemkab Mojokerto. ‘’Rata-rata kita sudah

mengabdi puluhan tahun. Tapi faktanya, jangankan diangkat menjadi PNS, uang insentif pun tak kunjung dicairkan,’’ ucapnya.

Uut menjelaskan, total jumlah K2 yang belum diangkat PNS ada 210 orang. Dari jumlah itu, 167 diantaranya adalah guru. Mereka merupakan honorer yang sudah mengabdi sejak Januari 2005. ‘’Kalau hari ini kedatangan kita tetap tak membuahkan hasil, maka kami akan ajak sebanyakbanyaknya K2 untuk ngelurug dewan lagi. Biar mereka tahu sendiri bagaimana kinerja wakil rakyat yang katanya memperjuangkan aspirasi masyarakat,’’ cetusnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kab Mojokerto, Edy Susanto berjanji bakal segera berkoordinasi dengan pimpinan dewan terkait jadwal hearing dengan K2 ini. ‘’Tadi mereka sudah kami temui, aspirasinya juga sudah ditampung. Secepat-

nya saya akan koordinasi dengan pimpinan untuk penjadwalan hearing ini,’’ ujar politisi PKB ini singkat.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Susantoso mengelak jika pihaknya

kariyadi/bhirawa

Perwakilan honorer K2 ditemui Ketua Komisi A DPRD Kab Mojokerto, Edy Susanto, di ruang Komisi, Senin (20/4) kemarin.

Bupati Saiful Ilah Yakin Tetap Berpasangan dengan Sutjipto

KELANA

Ketua Pansus LKPj Cermati Kinerja Bupati Gresik, Bhirawa Setelah Bupati Sambari Halim Radianto membacakan Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPj) dihadapan dewan, sekitar dua jam kemudian 50 anggota dewan mengelar sidang paripurna internal. DPRD Gresik resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) LKPj. Guna mencermati dan merekomendasi laporan kinerja bupati dalam memimpin Gresik.

Berdasarkan paripurnal internal DPRD, Ketua Pansus LKPj DPRD Gresik dipimpin Edi Santoso dari Fraksi Demokrat. Wakil Ketua dijabat Khoirul Huda dari Fraksi PPP dan Sekertaris Mujid Ridwan dari Fraksi PDIP. Pemilihan dilakukan langsung seluruh anggota Pansus dari hasil rekomendasi masing-masing fraksi.

Menurut Ketua DPRD Gresik, Abdul Hamid, Pansus LKPj akan bekerja mencari bahan untuk evaluasi LKPj tahun anggaran maupun akhir tahun masa jabatan. Ini raport bagi bupati selama memimpin Gresik lima tahun dan Pansus akan bekerja selama tiga minggu ke depan dengan beberapa agenda.

Rencananya, paripurna finalisasi Pansus akan dilakukan pada 8 Mei mendatang.

Diharapkan waktu itu bisa digunakan maksimal sehingga nanti bisa tepat waktu.

Terpisah Ketua Pansus LKPj DPRD Gresik, Edi Santoso mengatakan, akan bekerja maksimal untuk menyelesaikan laporan. Nanti ada beberapa agenda mulai dari pembahasan internal maupun konsultasi, bila ditemukan kinerja bupati kurang maksimal juga akan disampaikan. Dan akan transparan, karena kinerja bupati bukan untuk golongan tapi masyarakat Gresik secara umum. ‘’Apapun rekomendasi dari Pansus, kami berharap nantinya bupati bisa legowo dan lebih meningkatkan kinerjanya. Kami akan kupas dan teliti setiap item yang selama ini dikerjakan bupati.

Kritisi permasalahan menyeluruh di 16 bidang kerja Pemkab Gresik di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dari target perolehan anggaran, hingga permasalahan tak terserapnya anggaran,’’ kata Edi.Q kim

mengganjal pencairan insentif honorer K2 ini. Menurutnya soal insentif ini urusannya sudah diserahkan ke masing-masing SKPD. ‘’Kenapa kok dilemparkan kepada kami, itu sudah menjadi urusan masing-masing SKPD,’’ jawabnya.Q kar

Bupati Saiful Ilah saat menyerahkan Raskim secara simbulis di Pendopo, Senin kemarin.

achmad suprayogi/bhirawa

Bupati Ingin Membuktikan Rasanya Raskin Sidoarjo, Bhirawa Mendapat keluhan bertubitubi dari masyarakat, mengenai beras bagi warga miskin atau yang lebih dikenal dengan sebutan Raskin. Mulai dari kualitas beras yang jelek, seperti menir atau berbau apek.

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah SH MHum, ingin mencicipi atau memakan terlebih dahulu sebelum dibagikan ke masyarakatnya. ‘’Saya ingin membuktikan rasanya terlebih dahulu,’’ tegas saat launching pembagian Raskin, Senin(20/4) di Ruang Delta Wibawa, Pendopo Kab Sidoarjo.

Bupati menegaskan, jangan sampai beras yang kualitas-

nya tak bagus atau jelek itu diberikan kepada warganya.

Apalagi kondisi berasnya berbau apek, untuk tahun 2015 jangan sampai terjadi lagi. ‘’Sekali lagi, saya tegaskan untuk tahun ini jangan terjadi lagi. Makanya saya ingin mencicipi terlebih dahulu,’’ tegasnya.

Keluhan masyarkat itu, oleh Bupati Saiful juga ditanyakan kepada Kades/Kadel yang hadir. Tak diduga para Kades juga membenarkan kondisi Raskin yang dibuat contoh dengan kondisi yang direalisasikan tak sama. ‘’Lebih baik contohnya,’’ jawab para Kades/Kakel secara serentak.

Bupati juga berharap agar SKPD dan pihak yang bertanggung jawab bisa memperbaiki kualitas Raskin yang diberikan kepada warga miskin. Jadi keberadaan Raskin APBD 2015 ini, merupakan program wajib dari Pemkab Sidoarjo, dalam penanganan masyarakat miskin di Sidoarjo. Yakni, untuk meringankan beban masyarakat miskin, karena merupakan tugas dari pemerintah pusat hingga daerah. ‘’Maka pemerintah terus dituntut untuk menangani persoalan masyarakat miskin, salah satunya melalui program Raskin ini,’’ jelas Saiful Ilah.Q ach

Sidoarjo, Bhirawa Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah SH MHum, menyakini akan kembali berpasangan dengan Wabupnya Hadi Sutjipto SH. Walaupun datang permintaan DPP PKB, supaya Saiful menggandeng kader PKB dari generasi muda.

Ditemui Senin (20/4) kemarin usai sidang paripurna DPRD, Saiful Ilah, meminta agar Pak Tjip (panggilan Hadi Sutjipto) untuk melobi DPP PKB guna mendapatkan rekomendasi sebagai Cawabup. Sepengetahuannya Pak Tjip sudah melakukan pendekatan ke kiai NU. Harapannya kiai nanti yang membawa nama Pak Tjip ke DPP PKB. Dalam pemahamannya, Pak Tjip merupakan kader juga merupakan pengurus Mustasyar DPC PKB Sidoarjo.

Kalau disebutkan kader itu harus usia muda, Saiful, kesulitan untuk menafsirkan usia muda yang dimaksud. Berapa ukuran usia muda yang dimaksud.

Hingga kini Saiful belum memiliki nama Cawabup cadangan di luar Pak Tjip. ‘’Sementara saya masih berusaha mempertahankan Tjip untuk menjadi pasangannya,’’ tandasnya.

Sidoarjo yang masuk dalam Pilkada serentak Desember 2015, mulai ramai untuk mencari calon yang mampu menghadapi incumbent. Saiful masih meru-

pakan jago bangkok yang sulit dikalahkan. Justru penegasan DPP PKB yang meminta Saiful untuk mencari Cawabup yang generasi muda seperti mematikan peluang Sutjipto untuk maju melalui PKB. Tentu ini membuka peluang bagi partai lain untuk menggaet Sutjipto, seperti yang dilakukan DPD Golkar Sidoarjo yang mulai mencoba menawarkan posisi Cabup untuk Sutjipto.

Ketua DPD Golkar, Warih Andono menegaskan, biar ramai. ‘’Pak Tjip merupakan calon yang pantas untuk Golkar,’’ tandasnya.

Namun Golkar yang memiliki empat kursi, masih butuh enam kursi lagi untuk mendapatkan tiket Cabup.

Golkar mencoba mendekati PAN, PKS, PBB. Gerindra menjaga jarak dengan Golkar, mengingat Gerindra sudah menjaring calon sendiri.

Sementara itu, pencalonan tunggal H Saiful Ilah sebagai Calon Bupati Sidoarjo periode lima tahun mendatang yang telah digulirkan desk Pilkada PKB Sidoarjo, ternyata tak mulus dan mendapat perlawanan atau tepatnya penolakan yang dituangkan dalam lima pernyataan sikap forum komunikasi DPAC PKB Non Dewan yang dikomandoi H Riva’i selaku Ketua PAC PKB Krian.Q hds

Cagar Budaya di Sidoarjo Belum Banyak Dilaporkan Sidoarjo, Bhirawa Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kab Sidoarjo tahun 2015 ini mulai mensosialisasikan keberadaan cagar budaya. Sebab, meski di 18 Kecamatan di Kab Sidoarjo banyak ditemukan cagar budaya namun diang-

gap banyak yang belum didaftarkan pada dinas terkait.

Contohnya, keberadaan situs Candi Pari di Kec Porong.

Ternyata secara resmi, selama ini masyarakat belum melaporkan pada dinas terkait. Meski demikian, selama ini sudah dalam pengawasan Badan Pelestarian Cagar Budaya (

BCG ) Mojokerto yang berasa di bawah Dirjen Kebudayaan. ‘’Lewat sosialisasi ini agar masyarakat paham dan melapor, sehingga ada penetapan dari Pemerintah, selanjutnya akan diperbaiki atau direnovasi untuk menyelamatkanya,’’ ujar Kabid Kebudayaan Disporabudpar, Kar-

tini, Senin (20/4) kemarin.

Dengan pendaftaran cagar budaya, menurut Kartini, pemerintah tahu cagar budaya mana yang harus segera diselamatkan. Misalnya berupa bangunan atau lain yang berkaitan dengan budaya. Dengan sosialisasi yang dilakukan, maka harapannya pejabat yang ada di keca-

matan, bisa menginformasikan pada masyarakat sekitarnya.

Yakni kalau menemukan benda yang bernilai sejarah, segera melaporkan pada dinas terkait.

Selain pejabat dari 18 kecamatan, dalam sosialisasi penyelamatan cagar budaya ini juga mengundang ahli sejarah dan budaya.Q ali

Wali Kota Apresiasi Positif Lomba Dokter Cilik Tanamkan Pola Hidup Sehat Sejak Dini Wali Kota Mojokerto H Mas’ud Yunus memberikan apresiasi positif pada lomba dokter cilik Kota Mojokerto 2015 yang digelar Dinas Kesehatan setempat. Lomba itu, menurut wali kota merupakan upaya menanamkan pola hidup sehat pada anak sejak usia dini. Grand final ajang itu dihadiri langsung Wali Kota Mas’ud Yunus, Ketua TP PKK Siti Amsah Mas’ud Yunus, serta wakilnya Ninis Suyitno. ‘’Saya merasa bangga melihat anak-anak, baik pesertanya, juga MC ciliknya yang bisa lancar membawakan acara dengan berbahasa Inggris. Ini menunjukkan putra-putri Kota Mojokerto merupakan generasi yang berkualitas dan berwawasan luas,’’ jelas wali kota.

Menurut Mas’ud, kegiatan lomba dokter kecil ini hakekatnya untuk membentuk karakter atau perilaku hidup bersih dan sehat pada anak-anak sejak usia dini, sehingga derajat kesehatan masyarakat Kota Mojokerto akan semakin baik. ‘’Karena membangun generasi yang sehat, cerdas, sejahtera dan

bermoral, landasannya adalah kesehatan, pikiran yang cerdas ada pada tubuh yang sehat, kita bisa beraktifitas dan berprestasi karena kita sehat,’’ terang wali kota yang juga seorang ulama ini.

Selain itu, wali kota juga meminta kepada semua kepala sekolah untuk lebih menggalakkan lagi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), agar bisa memberi motivasi kepada anak-anak. ‘’Ciptakan lingkungan yang sehat, jangan sampai terkena penyakit, awasi juga jajanan yang dijual di kantin atau sekitar sekolah, hendaknya anakanak mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi,’’ harap-

nya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Christiana Indah mengatakan, lomba ini digelar dengan tujuan untuk meningkatkan rasa tangung jawab dan menyebarluaskan perilaku hidup bersih dan sehat sejak dini baik di lingkungan keluarga dan sekolah.

Proses pelaksanaan lomba dokter kecil ini diperoleh dari hasil penyaringan tes tulis beberapa waktu lalu, yang diikuti murid-murid SD/MI se Kota Mojokerto. Sebagai pemenang dalam lomba dokter kecil ini, yaitu Juara I Putri Berdett Papuacye Narendra dari SDK Wijana Sejati, juara I putra

kariyadi/bhirawa

Ketua Tim PKK dan Wakilnya menguji kemampuan peserta dokter cilik.

kariyadi/bhirawa

Wali Kota Mas’ud Yunus menyematkan slempang tanda pemenang juara lomba dokter cilik.

Nicolas Nathanael Novrosa R dari SDK Wijana Sejati, Runner up I Putri Aurelya Nabia Zahya dari SDN Meri 2, Runner up I putra Albert William Wibisono dari SDK Wijana Sejati, Runner up II Putri Aulia Fitri S dari SDN Wates V, dan Runner up II Putra Johan Damai Kristian dari SDN

Wates III, Runner up III putri Vanest Laurencia Viendry S dari SD TNH I, dan Runner up III Putra Rastra Ahmad Biruni dari SDN Balongsari 8. Harapan III Putri Gema Kania Sauli HM dari SD TNH 2, harapan III Putra Denmas Aji Ageng P dari SDN Gedongan III.Q kar.adv

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

DPRD Serahkan Keputusan Atas LKPj Bupati 2014 Probolinggo, Bhirawa Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Bupati Probolinggo Tahun Anggaran 2014 akhirnya rampung setelah DPRD Kabupaten Probolinggo memberikan rekomendasi atas LKPj Bupati tersebut.

Rekomendasi yang tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Probolinggo Tahun Anggran 2014 tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurnya Istimewa DPRD Kabupaten Probolinggo.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Musayyib Nahrawi tersebut dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Dari pihak eksekutif hadir Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Moch. Nawi, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Rekomendasi atas LKPj Bupati Probolinggo Tahun Anggaran 2014 tersebut selanjutnya diserahkan oleh Ketua DPRD Imam Suhrowardi kepada Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE. Rekomendasi ini disampaikan sebagai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Rekomendasi ini diberikan setelah memperhatikan laporan hasil kegiatan Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk DPRD untuk mencermati, membandingkan dan menelaah LKPj Bupati.Q wap

Jadwal Seleksi Sekda Simpang Siur Lumajang, Bhirawa Rencana Pemkab Lumajang untuk segera melaksanakan seleksi posisi Sekda Lumajang pasca berakhirnya dr Buntaran Supriyanyo pada Mei 2015 mendatang ternyata masih simpang siur.

Awalnya, akan segera dibentuk Pansel yang melibatkan berbagai elemen.

Namun dalam perkembangannya setelah Pansel terbentuk ternyata masih belum jelas. Ini menyusul akan adanya revisi dari susunan Pansel sendiri. Pansel Sekda Lumajang sebelumnya terdiri dari lima orang yang menempati posisi ini.

Di antaranya, Sekda Buntaran Supriyanto, M. Kes (Ketua), Drs. Suprapto sebagai Sekretaris (Kepala BKD/unsur pemerintah), Drs. H. Hartono (akademisi), Dr. MH. Eko Romahon, S. Sos (unsur tokoh masyarakat), dan Drs. Nawawi Yazid, M.Si (mantan penjabat pemkab/ unsur profesional).

Dalam perkembangannya Drs. Nawawi Yazid, M. Si sebagai anggota pansel Yazid saat ini menjabat sebagai aktivis Partai Politik. Karena adanya berbagai masukan dan demi kebaikan ke depan, maka pihaknya, kata Gus As’at, langsung mengambil langkah dengan cara menganulirnya sebagai anggota pansel. “Langsung minta agar rekruitmen Sekda jangan dilanjutkan dan di pending dulu,” kata Drs As’at Malik, Bupati Lumajang.Q yat

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda Beat CW FI, th. 2014, AG6627RAH, a/n. Winarsih, Dsn. Jatirejo RT 01 RW 02 Ds. Tenggur, Rejotangan-T.Agung No. 749/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha RX125, th. 1980, Hitam, AG4996RD, a/n. PT Cahya Jaya Sentoso, Kel Kampungdalem-T.Agung No. 750/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Mobil Opel Blazer, th. 1998, Hitam Metalik, AG1359RQ, a/n. Suparlan, Ds. Ariyojeding, RejotanganT.Agung No. 751/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki, th. 2013, Hitam, AG6185RAE, a/ n. Pangih Buret, RT 023/027, Ds. Sawo, CampurdaratT.Agung No. 752/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2011, Merah Hitam, AG5402RY, a/n. Nurhidayati Pagersari RT 03/05 Pagersari, KalidawirTAgung No. 753/IMB/BI-II/2015

Pakde Karwo Buka Pekan KIM VIII Nganjuk, Bhirawa Pekan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) VIII tahun 2015 Jawa Timur digelar di Nganjuk dan dibuka langsung oleh Gubernur Jatim Soekarwo. Acara yang dilaksanakan di GOR Bung Karno Nganjuk, Senin (20/4) diikuti oleh KIM yang berasal dari sejumlah daerah di Jawa Timur dan pelaku bisnis di Kabupaten Nganjuk.

Tiba di lokasi sekitar pukul 09.00, Pakde Karwo, sebutan akrab Gubernur Jatim langsung disambut tarian reog.

Tidak hanya itu saja, Pakde Karwo bersama Bupati Nganjuk diusung naik keatas reog menuju podium. Acara nampak semarak karena sejumlah pertunjukan seni juga disuguhkan di hadapan undangan.

Dalam sambutannya Pakde Karwo menegaskan, era keterbukaan informasi yang didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan Komunikasi (TIK), menjadikan dunia seakan tanpa mengenal batas wilayah. Manusia dengan mudah dan cepat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan. Kondisi ini, apabila tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia dalam memilah dan memilih informasi yang tersedia secara transparan berdampak pada kontra produktif dalam kerangka pembangunan di segala bidang.

Menurut orang nomor satu di Jatim ini, KIM di Jawa Timur mencapai 1.019 dengan jumlah anggota 22.119, memiliki peran strategis dalam upaya menjawab tantangan tersebut, karena KIM sebagai komunitas masyarakat informasi yang tumbuh dan berkembang di tengah kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia merupakan masyarakat sadar informasi yang diharapkan

dapat berperan menjadi fasilitator untuk menjembatani kesenjangan komunikasi dan informasi yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya antara masyarakat dan pemerintah.

"KIM sebagai agen informasi, berperan aktif mendistribusikan informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat melakukan langkah antisipatif yang bermanfataan untuk menopang aktivitas mereka," terang Pakde Karwo.

Sementara itu, Bupati Nganjuk Drs Taufiqurrahman menyambut baik pekan KIM VIII Jatim digelar di Kabupaten Nganjuk karena bertepatan dengan HUT Nganjuk ke 1078. Di samping itu, pekan KIM, menurut Bupati Nganjuk, merupakan ajang mempererat jalinan koordinasi, sinergi, dan evaluasi pembangunan bidang komunikasi dan informasi.

"Kegiatan KIM di Nganjuk adalah pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dengan demikian potensi daerah Kabupaten dapat diinformasikan dan dipromosikan melalui media sosial," tandas Bupati Taufiqurrahman.

Kemudian sebagai panitia penyelenggara Pekan KIM VIII tahun 2015, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Prov Jatim,

ristika/bhirawa

Gubernur Jatim Soekarwo, membuka secara resmi Pekan KIM VIII Jatim tahun 2015 di GOR Bung Karno Nganjuk.

Eddy Santoso MM, mengatakan guna meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan anggota dan pengurus khususnya di bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dan mendayagunakan KIM sebagai motor penggerak kehidupan masyarakat, salah satu rangkaian kegiatan Pe-

kan KIM didahului dengan Lomba Cerdik Cermat Komunikatif (LCCK) di tingkat Bakorwil se Jawa Timur.

Dalam event tersebut KIM Sido Mulyo dari kabupaten Nganjuk ini berhasil menyisihkan tiga KIM lainya dalam lomba yang digelar pada Minggu (19/4) di GOR Bung Karno

Nganjuk. Juara kedua adalah KIM Suka Maju dari Kabupaten Lamongan disusul Juara tiga, KIM Gentong Mas dari Kota Pasuruan dan Juara keempat, KIM Melati dari Kabupaten Sidoarjo. Hadiah dari lomba LCCK langsung diserahkan oleh Pakde Karwo.Q ris

TMMD Renovasi 1.036 Rumah Tak Layak Huni Masih Banyak Kendala Lamongan, Bhirawa Sudah puluhan tahun, jalan penghubung Dusun Putuk dengan Dusun Sambiroto di Desa Sukorame Kecamatan Sukorame tak tersentuh pembangunan.

Jalan penghubung itu selama ini hanya berupa urukan pedel yang pasti becek dan licin ketika hujan tiba.

Widji (21), warga Dusun Putuk Desa sukorame Kecamatan Sukorame mengingat sejak dia lahir, jalan di depan rumahnya itu masih berupa urukan pedel.

Pagi itu, dengan menggendong anaknya yang baru berusia 4 tahun, dia menyambut kedatangan Bupati Fadeli bersama Dandim 0812 Letkol Inf Jemz Andre Ratu Edo bersama Kapol-

res AKBP Trisno Rahmadi yang membuka Pra TNI Manunggal Membangun Desa Ke-94 di desannya, Senin (20/4).

Jalan di depan rumahnya yang menghubungkan dengan Dusun Sambiroto adalah salah satu infrastruktur yang menjadi sasaran TMMD kali ini. Jaln itu dibangun dengan konstruksi cor, dan sebagian lagi akan menggunakan material paving stone.

“Sejak saya lahir, jalan ini ya berupa urukan pedel. Kalau hujan ya pasti becek dan susah dilewati kendaraan. Alhamdulillah sekarang sudah dibangun,“ kata Widji.

Selain pembangunan sejumlah infrastruktur jalan, seperti disebutkan Letkol Inf Jemz

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 6093 EN, a/n Subhan, Ds. kayu Putih, rw 03/01, Kec. Panji, Situbondo.

No. 754/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6012 J, a/n Sandi Pradana, Ds. Gudang rw 05/01, Kec. Asembagus, Situbondo.

No. 755/IMB/BI-II/2015

Selasa Kliwon 21 APRIL 2015

suprayitno/bhirawa

Dandim 0812 Letkol Inf Jemz Andre Ratu Edo bersama Kapolres AKBP Trisno Rahmadi dan Bupati Fadeli saat pembukaan Pra TMMD di Sukorame.

Andre Ratu Edo, TNI juga akan membantu melakukan renovasi terhadap 1,036 rumah tidak Layak Huni (RTLH) di Lamongan. Dengan 18 unit diantaranya berada di Kecamatan Sukorame.

Untuk sasaran infrastruktur, TMMD di Lamongan akan melakukan kegiatan pembangunan jalan paving dengan volume 834 meter x 2,8 meter. Kemudian pembangunan tembok penahan tanah dengan volume 16 meter, pembangunan 2 unit goronggorong dengan volume 4,5 meter x 1,5 meter dan melakukan urugan jalan dengan volume 140 meter x 2,8 meter.

“Kegiatan TMMD ini tidak hanya untuk membangunan sarana fisik dan non fisik saja.

Namun juga untuk memperkokoh kemanunggalangan TNI dan rakyat serta melestarikan budaya gotong royong,“ papar Letkol Inf Jemz Andre Ratu Edo. Bupati Fadeli menyebut TNI selama ini telah emmbangun memantapkan ketahanan pangan di Lamongan. Sehingga produksi padi tahun lalu mencapai 1,028 ton gabah kering giling (GKG). Dari produksi sebanyak itu, hanya sekitar 300 ribu ton yang di konsumsi dan sisanya dijual ke luar daerah.

“TMMD ini adalah salah satu bentuk bhakti TNI kepada rakyat. Guna terpeliharanya kemanunggalangan TNI dengan rakyat. Juga sebagai wujud peran TNI dalam mewarnai pembangunan, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,“ kata Fadeli.Q yit

Puskesmas Terapkan BLUD Tulungagung, Bhirawa Kendati rancangan Perda tentang Badan Layanan Umum Daerah (BULD) Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesejatan Masyarakat (Puskesmas) tidak mendapat tantangan dari masyarakat, namun kendala teknis untuk menerapkannya masih membayangi Puskesmas di seluruh Kabupaten Tulungagung. Salah satunya terkait pelayanan dan belum sepenuhnya Puskesmas mempunyai sertifikat atas tanah yang kini sudah berdiri bangunannya.

Hal ini terungkap saat Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Tulungagung melakukan hearing publik dengan masyarakat di Kantor DPRD Tulungagung, Senin (20/4).

Ketua Pansus III DPRD Tulungagung, Heru Santoso MPd, mengakui jika ada kendala di antaranya masalah sertifikat tanah dalam penerapan BLUD di Puskesmas.

“Masalah sertifikasi tanah ini yang kami ketahui baru 35% saja yang telah dilakukan Pemkab Tulungagung. Termasuk yang belum sepenuhnya selesai di Puskesmas dan sekolahsekolah,” ujarnya.

Padahal, tanah Puskesmas yang telah disertifikasi tersebut merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi jika Puskesmas menerapkan BLUD, selain persyaratan lainnya seperti pelayanan.

Namun demikian, masalah sertifikat tanah ini, menurut Heru Santoso jangan

sampai menyurutkan Puskesmas dalam menerapkan BLUD. Dia berharap pada tahun pertama setelah pengesahan Perda BLUD Pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas setidaknya ada satu atau dua Puskesmas di Tulungagung dapat menerapkan BLUD. “Kami ingin sampai menunggu tiga tahun semua Puskesmas dapat menerapkan BLUD pada tahun pertama ada satu atau dua Puskesmas yang sudah menerapkan BLUD. Jadi ada pilot projectnya,” paparnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, dr Gatot D Poerwanto MKK, tidak memungkiri jika sebagian besar Puskesmas di Tulungagung masih belum mempunyai sertifikat tanah. “Hanya sebagian kecil saja yang telah mempunyai sertifikat,” katanya.

Seperti Heru Santoso, Gatot pun masih optimis perubahan Puskesmas menjadi BLUD bakal lebih memandirikan dan meningkatkan pelayanan Puskesmas pada masyarakat. Utamanya dalam penggunaan anggaran.

“Biasanya dalam hal anggaran pada Bulan Januari sampai Maret kurang lancar, tetapi kalau sudah BLUD dalam hal operasional yang berhubungan dengan anggaran itu tidak akan menjadi masalah. Kurang lancarnya anggaran ini menyebabkan pelayanan di Puskesmas berkurang dan kurang kompetitif,” jelasnya.Q wed

Pemkab Gelar Diklat Manajemen Pemdes Antisipasi Risiko Hukum Pengelolaan Anggaran Rp 1,4 M untuk Desa Dalam rangka merespon diundangkannyan Undang-undang yang baru tentang desa yaitu UU No 6 Tahun 2014 yang didalamnya diatur tentang besarnya anggaran untuk Desa hingga Rp 1,4 Milyar. Pemerintah Kabupaten Bondowoso memfasilitasi di gelarnya Pendidikan dan Latihan (Diklat) Menejemen Pemerintahan Desa untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara pemerintahan desa yang di buka langsung Bupati Amin Said Husni bertempat di Pendopo Kabupaten, Senin (20/4) kemarin.

Dalam sambutannya sebelum membuka Diklat tersebut Bupati mengungkapkan, saat ini sebagian beban penyelenggaraan pemerintahan hingga pertanggungjawaban keuangan dibebankan pada desa, sehingga para penyelanggara pemerintahan desa khususnya Kepala Desa dan Sekretaris Desa dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lebih agar bisa mempertanggungjawabkan dengan baik.

Sebagaimana diketahui menurut Bupati dana yang dikelola desa yang sebelumnya hanya

berkisar Rp 150 juta, saat ini dengan adanya aturan baru menjadi Rp 1,4 Miliar yang dicicil melalui APBD Propinsi dan APBN, sehingga hal ini merupakan peluang dan tantangan untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dengan baik. “Tentu anggaran sebesar itu menjadi peluang untuk melakukan percepatan pembangunan tingkat desa, serta merupakan tantangan untuk membuat pertanggungjawaban,” katanya.

Bupati berharap dengan adanya instruktur dari Widyaiswara

dari Badan Diklat Propinsi Jatim dan Kejaksaan Negeri yang sengaja didatangkan untuk member materi selain dari Bagian Pemerintahan dan Badan Kepegawaian daerah (BKD), diharapkan pada semua peserta untuk tidak segan bertanya tentang berbagai hal yang memang belum dipahami agar kapasitas pengetahuan semakin meningkat dan mengurangi resiko dalam melaksanakan anggaran yang besar tersebut.

“Saya berharap pada semua peserta yang sudah ditetapkan ini, untuk bertanya berbagai hal terkait apa yang akan dilakukan dengan dana sebesar itu baik pada pemateri dari Pemprop Jatim maupun kejaksaan agar betul-betul paham,” kata Bupati kemarin.

Sementara itu, Wawan Setiawan SH MH Kepala Badan Kepegawaian daerah (BKD) yang menjadi penyelenggara Diklat terse-

but melaporkan jika Diklat tersebut dilakukan secara bertahap untuk 209 Kepala Desa yang ada di Bondowoso. Pada tahap pertama ini menurutnya ada sekitar 40 Pj Kades yang menjadi peserta. “Untuk mengefektifkan Diklat ini, kami menggelarnya secara bertahap, pada tahap pertama ini yang menjadi sasaran ada 40 peserta,” katanya.

Sugiono Kepala Desa Karanganyar yang menjadi salah satu peserta Diklat tersebut mengaku sangat berterimakasih dengan fasilitasi Pemkab dalam rangka peningkatan kapasitas penyelenggara pemerintahan desa, karena menurutnya dengan besarnya anggaran yang dikelola menjadi angin segar sekaligus mimpi buruk yang berisiko penjara jika tidak bisa mempertanggungjawabkan.

“Anggaran kita nantinya besar tentu akan menjadi angin segar sekaligus mimpi buruk yang beresiko penjara jika tidak bisa me-

samsul tahar/bhirawa

Bupati Amin Said Husni saat menyematkan tanda peserta pada salah satu PJ kepala Desa yang menjadi peserta diklat kemarin. ngelola dengan baik, tentu saya sangat berterima kasih pada Bapak Bupati yang memfasilitasi Pelatihan ini,” katanya.

Hadir dalam pembukaan acara yang cukup penting tersebut Wakil

Bupati Drs KH Salwa Arifin, Sekretaris daerah (Sekda) Drs H Hidayat MSi, Kajari Sri Sektiyanti SH MH, serta para pemateri diantaranya dari Badan Diklat Propinsi Jawa Timur.Q har

JAWA TIMUR

Selasa Kliwon 21 APRIL 2015

7

Pendidikan Diniyah Pesantren Tak Dapat BOS Gubernur Minta Menteri Sampaikan ke Jokowi Jombang, Bhirawa Gubernur Jawa Timur H Soekarwo meminta Menteri Kabinet menyampaikan kepada Presiden Jokowi untuk memperhatikan pendidikan berbasis pesantren. Pasalnya pendidikan diniyah dilingkungan pesantren tidak mendapat alokasi dana Bantuan operasional Sekolah (BOS).

Hal ini disampaikan Gubernur di depan dua menteri Jokowi, yakni Menteri tenaga Kerja Hanif Dhakiri dan Menristek Abdul Nasir serta Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar saat hadir pada puncap peringatan 1 abad pesantren Denanyar Jombang dan haul KH Bisri Syansuri, Minggu (19/4) malam.

“Mohon ini bisa disampaikan, karena soal pendidikan Negara membuat fakta sendiri, Pendidikan Diniyah atau Madin tidak diurus dan tidak mendapatkan alokasi dalam BOS (Bantuan Operasional Sekolah),” ujarnya mengatakan.

Soekarwo mengatakan, di Jawa Timur ada sekitar 987 ribu lembaga pendidikan diniyah

salfayiah yang ada di pesantren yang selama ini belum diakui dan perlu mendapat perhatian. "Kami usul ini menjadi bagian program.

Dan kami sudah membuat surat, Konsep Pendidikan yang khas Indonesia hanya ada dipesantren.

Pendidikan yang khas Indonesia ada di pesantren, ini harus diperhatikan," imbuh Gubernur.

Masih menurut Gubernur, Bangsa Indonesia bisa aman seperti sekarang ini berkat ulama pesantren yang berhasil mengawinkan agama Islam dan kebudayaan. Beberapa ahli memperhitungkan, negara yang paling kuat, adalah ketika bertemunya agama dan kebuyaan. ”Dan para ulama N, kiai pesantren berhasil mengawinkan Agama dan

budaya kemudian dirumuskan para ulama NU, Islam Nusantara," tandasnya menambahkan.

Pakde Karwo kemudian memberikan contoh, bahwa Jawa Timur yang merupakan propinsi Nahdliyin, hampir tidak ada gejolak, hal ini berkat ulama NU. Meski banyak aliran yang ada jawa Timur tetap aman. "Karena di Jatim banyak pesantrennya.

Gejolak hampir tidak ada, kalau hangat sedikit wajar lah," pungkasnya mengatakan.

Minimnya perhatian Pemerintahan Jokowi dan Jk ini terhadap pendidikan pesantren juga disampaikan Rois Am PB NU, KH Mustofa Bisri. Dikatakannya, dalam APBN pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk pendidikan pesantren NU. Padahal menurutnya tanpa NU negara ini akan kacau balau. "Pada APBN sekarang tidak ada sama sekali yang menganggarkan pendidikan pesantren NU," tuturnya mengungkapkan.

Padahal lanjut Gus Mus, demikian ia biasa dipanggil menambahkan, Negara Indonesia kalau tidak

ada NU akan kacau. Setiap ada persoalan besar dipastikan datang ke NU. "Indonesia yang ada sekarang ini salah satunya karena adanya pesantren, pesantren itu NU kecil, dan NU adalah Pesantren besar. Karena yang mendirikan NU adalah kyai kyai pesantren," tandasnya mengingatkan.

Rois Am PBNU ini kemudian memberikan contoh bagiama Negara Philipina yang dulunya adalah mayoritas Muslim, namun kini penduduknya yang muslim hanya tinggal 1 persen, berbeda dengan Indonesia. "Dan setiap ada kekacauan atau gegeran besar negara pasti membutuhkan NU," pungkas Gus Mus menambahkan.

Di samping Gus Mus dan gubernur jatim Soekarwo, hadir dalam Peringatan 1 Abad Pesantren Denanyar dan Haul KH Bisri Syansuri yang juga pendiri NU diantaranya, Ketua PB NU KH Said Aqil Siroj, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Riset dan Tegnologi, Abd Nasir, Wagub Syaifullah Yusuf Dan Muhaimin Iskandar ketua DPP PKB.Q rur

ramadlan/bhirawa

Gubernur Soekarwo bersama Rois Am PBNU KH Mustofa Bisri ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar, ketua DPRD Jatim Halim Iskandar saat hadir di peringatan 1 Abad pesantren Denanyar dan haul KH Bisri Syansuri pendiri NU.

Tingkatkan Peranan Instansi dengan Lakukan Sosialisasi UU KDRT

KILAS JATIM

Perda RTRW Ditandatangani Jember, Bhirawa Meski sempat terjadi tarik ulur, akhirnya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditandatangani, Senin (20/4) siang.

Berita acara Perda RTRW ditandatangani oleh Bupati Jember MZA Djalal disaksikan langsung oleh pimpinan DPRD Jember dan seluruh jajaran SKPD dalam Rapat Paripurna penandatangan Raperda RTRW menjadi Perda RTRW. Informasi yang berhasil dihimpun di lapangan menyebutkan, penandatanganan Perda RTRW ini sempat terjadi tarik ulur. Karena ada beberapa komponen masyarakat yang melakukan penolakan tentang pasal pertambangan. Sehingga Pemkab dan DPRD sepakat menyerahkan kepada Pemprof untuk dikoreksi.

"Persoalan RTRW ini tidak bisa sendirisendiri. Dan harus bersinergi dengan pemerintah yang diatasnya. Sehingga kita harus melakukan koordinasi dengan Pemprof Jatim," ujar Kabag Humas Pemkab Jember Zainal Abidin, Senin (20/4).Q efi

Pansus Rekomendasi Tiga BUMD Migas Dicabut Sampang, Bhirawa Meski sempat diprotes sejumlah anggota dewan dalam sidang paripurna, terkait penyampaian hasil pansus BUMD tata kelola migas, namum penyampaian sepuluh rekomendasi pansus tetap dilanjutkan. Hasil kinerja pansus menyimpulkan tiga BUMD yang bergerak di bidang migas di Sampang, yakni PT Sampang Sarana Shorebase (SSS), PT geliat sampang mandiri (GSM), dan PT sampang mandiri perkasa (SMP) tidak sah dan harus dicabut perda dan izinnya.

Rapat paripurna penyampaian hasil pansus BUMD tata kelola migas, Senin (20/4) dibuka langsung wakil ketua DPRD Sampang Fauzan Adima, dari 4 pimpinan Dewah hanya satu yang tidak hadir dalam paripurna yakni ketua Dewan Imam Ubaidillah dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang sejak awal tidak setuju dengan keberadaan pansus.

Menurut Fauzan Adima wakil ketua DPRD, saat ini bukan ranahnya setuju atau tidak keberadaan pansus BUMD tata kelola migas, karena sejak awal pembentukan pansus sudah disetujui pembentukannya dalam rapat paripurna, saat ini penyampaian hasil kinerja pansus pada pimpinan DPRD, pihaknya mengahargai sejumlah faksi yang sejak awal mempersoalkan pansus, tetapi hal itu tidak berdampak pada kinerja pansus.Q lis

Bojonegoro, Bhirawa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur terus melakukan antisipasi dini dalam sejumlah kasus yang melibatkan anak dan dewasa baik itu KDRT, non KDRT maupun trafiking. Salah satunya Pemprov geliat melakukan sosialisasi untuk meningkatkan peran serta Dinas dan Instansi yang berwenang untuk lebih cepat bertindak.

Untuk itu pada hari Senin (20/4) bertempat di ruang Mliwis Putih Bakorwil II Bojonegoro. Pemprov melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) melakukan sosialisasi terhadap 175 peserta dari kantor agama, badan BPPKB tingkat Kabupaten/Kota, Dinsos, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Pusat pelayanan terpadu yang ada di 8 Kabupaten/Kota di wilayah Bakorwil Bojonegoro.

Sosialisasi tentang UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah di ubah menjadi UU nomor 35 tahun 2014, selain itu UU nomor 23 tahun 2014 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga dan UU

trie diana/bhirawa

Kolintang Competition ke 4

Memperingati Hari Kartini, Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Jatim bekerjasama dengan Disbudpar Jatim dan Persatuan Insan Kolintang Nasional (Pinkan) Jatim menggelar festival Kartini 2015 Kolintang Competition ke-4 di Atrium Grand City Surabaya, Senin (20/4) kemarin.

Kompetisi kolintang ini dibagi dua katagori yakni mahir dan pemula yang diikuti 20 peserta dari Surabaya dan Jawa Timur. Tampak Ketua BKOW Jatim Dra Hj Fatma Saifullah Yusuf membuka secara langsung dengan menabuh alat musik kolintang dan para pemenang kolintang competition sebagai juara I katagori mahir dari UPN dan juara pemula diraih dari Disbudpar Jatim.

150 Nelayan Sumenep Demo Dewan Sumenep, Bhirawa Sedikitnya 150 nelayan Sumenep dari berbagai wilayah pesisir di Desa Lobuk, Kecamatan Bluto, Desa Saronggi, Kecamatan Saronggi dan Desa Padike, Kecamatan/Kepulauan Talango serta

Pulau Giligentinga mendatangi kantor DPRD setempat.

Mereka menolak Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 82 2014 tentang tata cara penerbitan surat persetujuan berlayar. Pasal 5 berbunyi, susamsul/bhirawa

Sedikitnya 150 nelayan Sumenep dari berbagai wilayah pesisir di Desa Lobuk, Kecamatan Bluto, Desa Saronggi, Kecamatan Saronggi dan Desa Padike, Kecamatan/ Kepulauan Talango serta Pulau Giligentinga mendatangi kantor DPRD setempat.

rat persetujuan berlayar berlaku 24 jam dari waktu diterbitkan dan hanya dapat digunakan untuk satu kali pelayaran.

Selain berorasi, mereka membawa sejumlah poster yang bertuliskan ‘Pasal 5 surat persetujuan berlayar berlaku 24 jam kami tolak’, ‘Kami bukan pencuri, kami hanya nelayan yang mencari nafkah’ dan ‘Jangan tindas rakyat nelayan’. "Aturan tersebut sangat memberatkan bagi nelayan Sumenep, karena Sumenep ini memiliki banyak pulau dan kesulitan melakukan perijinan setiap hari," kata Edi Junaidi, korlap aksi, Senin (20/4).

Edi memaparkan, jika nelayan setiap hari harus minta ijin ke Sahbandar, dipastikan para nelayan hanya sibuk mengurus ijin, tidak bisa bekerja mencari nafkah. Meski pun bagi nelayan yang berada diwilayah daratan tetap memberatkan. "Dengan tegas kami menolak aturan itu karena, sebagai nelayan dituntut

untuk menyambung hidup dengan penghasilan dari menangkap ikan dilaut," tuturnya.

Ia meminta anggota dewan menyampaikan aspirasi tersebut ke pusat agar regulasi tersebut dikaji ulang karena tidak sesuai dengan kondisi nelayan di Sumenep. "Kami minta DPRD Sumenep bisa membantu nelayan di Sumenep, jangan korbankan kami karena nelayan merupakan satu-satunya pekerjaan kami untuk menyambung hidup," tuturnya.

Sementara itu, sejumlah anggota DPRD setempat menemui nelayan di pintu masuk kantor dewan setempat. Salah satu anggota dewan yang menemuinya yakni Azet Rahman, Dwita Andiani, Ruki Abdullah, dan Sukri. "Hari ini juga kami akan panggil kepala Dinas Perhubungan untuk mempertanyakan regulasi tersebut," jelas Dwita Andriani, wakil Komisi III, DPRD Sumenep.Q sul

nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. ”Ada juga kita sosialisasikan UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi serta UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak,” ungkap Kepala Bidang Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Jawa Timur, Diah Soepartijani saat dikonfirmasi terpisah.

Menurutnya, tujuan utamanya yakni memberikan perlindungan perempuan dan anak yang di peruntukkan bagi seluruh perempuan dan anak korban diskriminasi dan kekerasan. Diantaranya melalui pencegahan, penyediaan layanan serta pemberdayaan. ”Pencegahannya yakni meminimalisir kejadian korban kekerasan antara lain melalui sosialisasi melalui media, dan untuk penyedia layanan melalui penerapan Standart Pelayanan Minimal (SPM). Dan bahkan melalui pemberdayaan yang terintegrasi sebagai bagian dari sasaran pemberdayaan dalam arti luas,” pungkasnya.

Disampaikan, dalam kegiatan sosialisasi ini selain narasumber dari pihaknya juga melibatkan dari Direskrim Polda Jatim, PUSHAM Ubaya serta LSM Dian Mutiara Malang. Dimana mereka akan menggunakan sistem pelayanan yang terpadu sehingga bisa bersinergi antara instansi satu dengan yang lain. ”Pelayanan sosialisasi UU ini di maksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan,” ujarnya.

Ditambahkan, sejak bulan awal bulan Januari hingga bulan Maret 2015 kemarin sebanyak 79 kasus penganiayaan pada tingkatan dewasa dan anak sudah terjadi di wilayah Jawa Timur, dari jumlah tersebut 43 kasus terjadi pada orang dewasa dan 36 kasus pada anak. Itu pun 41 kasus merupakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), non KDRT 37 kasus dan 1 kasus trafiking.Q bas

Mudahkan Pelayanan, Pemkab Bangun Gedung Pusat Data Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto dengan didampingi Kepala Bapeda Hariyadi Tedjo Laksono dan perwakilan AIPD (Australia Indonesia Partnerhip For Decentralisation) Jatim, meresmikan Gedung Pusat Data Kabupaten Situbondo, pagi kemarin (20/4). Ikut hadir dalam peresmian yang berlokasi di dekat Kantor Bapeda itu, diantaranya para pimpinan DPRD serta perwakilan LSM pendamping asal Makasar, Sulawesi Selatan.

Kepala Bapeda, Hariyadi Tedjo Laksono dalam sambutannya meminta kepada semua elemen termasuk SKPD, untuk ikut aktif bersama sama memfungsikan keberadaan gedung pusat data Kabupaten Situbondo, sehingga kedepan menjadi pusat perwujudan data.

“Pembangunan gedung ini terwujud setelah beberapa waktu lalu, Pemkab mendapat dana hibah dari AIPD. Bantuan tersebut senilai Rp 800 juta, yang didalamnya termasuk sarana perangkat dan kursi meja,” ujar man-

tan Kepala BKPPP Kabupaten Situbondo itu.

Menurut Hariyadi, pusat Gedung data Situbondo memiliki perbedaan dan kekurangan jika dibandingkan dengan pusat gedung data di Bandung. Untuk itu, kata Hariyadi, kedepan kekurangan tersebut harus segera dilengkapi, termasuk peningkatan sarana prasarananya. ”Mari kita sekarang menjadi ujung tombak dalam perwujudan data. Kalau ada kekurangan, mari kita segera penuhi. Kami juga minta jika ada petugas meminta

data ke SKPD segera dipenuhi, sehingga data yang masuk terus bisa diabdate,” ungkap Hariyadi.

Agar keberadaan pusat gedung data lengkap 100 persen, menurut Hariyadi, Pemkab akan membentuk Forum data yang didalamnya berisi dari seluruh pimpinan SKPD se-Kabupaten Situbondo, sehingga data akhir yang dimiliki sama.

Misalnya saja, ujar Hariyadi, data dari Dinas Pertanian, jika datanya dibuka akan sama dengan data yang dimiliki Bapeda.

“Jika ada perbedaan data, nanti akan kami rapatkan dalam forum data tersebut. Tentunya, sebelum dibahas harus dicermati kebenarannya oleh SKPD dan baru diumumkan dalam pusat data daerah,” papar Hariyadi.

Hariyadi menambahkan, kedepan jangan sampai ada data-data daerah tidak ada yang mengurusi.

Terbukti, urai Hariyadi, saat beberapa waktu lalu ada elemen

membutuhkan data kawasan kumuh, malah Dinas Cipta Karya menyuruh minta ke Bapeda.

Untuk itu, Hariyadi meminta harus ada kejelasan data yang diakui oleh SKPD. “Kita sekarang mencari solusi bagaimana kedepan pusat data bisa lengkap. Sebab, kami berharap gedung pusat Situbondo akan menjadi terbaik se-Jatim sehingga kelak menjadi tujuan studi banding dari daerah lain,” tegas Hariyadi.

Sementara itu, Bupati Situbondo Dadang Wigiarto sengaja memberi nama pusat gedung data Kabupaten Situbondo dengan sebutan KHR Asad Samsul Arifin. Itu, lanjut Bupati Dadang, untuk memudahkan masyarakat dalam mengenang jasa dan perjuangan pengasuh ponpes Salafiyah Syafiiyah tersebut, dalam peran sertanya pembangunan Situbondo sejak dahulu.

Apalagi, kata Bupati Dadang,

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo Dadang Wigiarto, saat meresmikan gedung pusat data Kabupaten Situbondo, kemarin. saat ini KHR Asad Samsul Arifin diusulkan menjadi Pahlawan Nasional RI. ”Dengan demikian, KHR Asad tidak hanya menjadi milik masyarakat Situbondo atau

nasional saja, melainkan juga akan dikenal warga Australia.

Sebab pemberi dana ini adalah dari sana,” pungkas Bupati Dadang.Q awi

OLAHRAGA

8

Selasa Kliwon 21 APRIL 2015

Terkait Pembekuan PSSI

LINTASAN

Bengkulu Akan Miliki Sekolah Kebakatan Olahraga Bengkulu, Bhirawa Pemerintah Provinsi Bengkulu pada tahun anggaran 2015 akan membangun sekolah kebakatan setingkat SMA yang menyediakan program pendidikan dan pelatihan yang baik bagi siswa berbakat di bidang olahraga.

"Sekolah ini akan memberikan pendidikan formal dan pelatihan yang intensif bagi pelajar dengan bakat olahraga," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, Atisar Sulaiman di Kota Bengkulu, Senin.

Ia mengatakan pembangunan sekolah itu sudah memasuki lelang proyek dan segera dimulai pengerjaannya. Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan sekolah tersebut mencapai Rp2,1 miliar.

Pembangunan sekolah tersebut ditargetkan tuntas pada tahun 2016 dan mulai menerima murid pertama pada tahun 2017.

Konsep sekolah kebakatan tersebut tambah dia akan dirancang seperti pondok pesantren di mana siswa dan siswinya diberikan fasilitas penginapan.

"Selain pelatihan intensif, mereka juga akan mendapat pelajaran sama dengan pendidikan reguler," kata dia.

Atisar menambahkan bahwa cabang olahraga yang dikembangkan akan dibahas bersama Pengurus KONI dan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu.

Beberapa cabang olahraga unggulan Bengkulu tambah dia antara lain gulat, atletik, angkat besi, pencak silat, sepak bola atau futsal.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu itu menambahkan, jumlah siswa yang akan ditampung di sekolah kebakatan sebanyak 120 siswa per tahun ajaran dari hasil seleksi di kabupaten dan kota.

"Tenaga pengajar untuk pelatihan olahraga ini adalah mantan atlet yang berprestasi dan sudah mengharumkan nama Bengkulu di kancah nasional maupun internasional," kata dia.

Sekolah kebakatan tersebut menurutnya diharapkan dapat menunjang pembangunan pendidikan di Provinsi Bengkulu, dengan spesifikasi bidang olahraga.Q ant

KONI Kota Jambi Asuransikan Atlet Porprov Jambi, Bhirawa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Jambi akan asuransikan atlet, pelatih maupun ofisial yang dikirim ke Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jambi XXI, di Kabupaten Batanghari pada Mei 2015.

Sekrestaris Umum (Sekum) KONI Kota Jambi Surihamsyah di Jambi, Senin, mengatakan asuransi kepada kontingen untuk mencegah hal yang tidak diinginkan dan para atlet diharapkan bisa tampil maksimal meraih medali emas di Porprov nanti.

Karenanya, ia meminta para atlet yang bertanding nanti tidak usah khawatir dengan ancaman mengalami cedera baik saat berlatih hingga bertanding diajang Porprov nanti.

"Pada Porprov nanti, Kontingen Kota Jambi juga menyiapkan tim medis tetapi bila mengalami cidera berat dengan asuransi maka perawatan atletnya bisa langsung dibawa ke rumah sakit," kata Surihamsyah.

Kebijakan ini, menunjukkan sikap peduli dan tanggung jawab KONI Kota Jambi kepada kontingennya pada Porprov sehingga seluruh atlet dapat bertanding dengan baik tanpa harus 'dihantui' cidera saat berlaga, khususnya cabang olahraga beladiri.

Selain melindungi para atlet, pemberian asuransi ini dilakukan untuk memotivasi mereka agar lebih semangat lagi pada saat berlatih maupun bertanding.

Perusahaan asuransi yang akan digandeng KONI adalah PT Bumi Putera untuk seluruh atlet, pelatih dan ofisial.Q ant

KONI Jatim Tunggu Instruksi Pusat Surabaya, Bhirawa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim memilih menunggu instruksi dari KONI pusat terkait rencana Kemenpora membentuk tim transisi dan melibatkan KONI/KOI untuk melanjutkan kompetisi Indonesia Super League (ISL).

Menurut Ketua Harian KONI Jatim, Dhimam Abror hingga saat ini belum ada keputusan maupun sikap dari pihak KONI Pusat."Kita belum bisa komentar apa-apa, KONI Pusat sendiri masih belum menentukan sikap apaapa. Jadi kita tunggu saja dulu, sekarang KONI Jatim konsentrasi Puslatda dan Porprov, " ujarnya, saat ditemui di Kantor KONI Jatim, Senin

(20/4).

Lebih lanjut ia mengatakan kalau Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman sudah melakukan komunikasi dengan KONI Jatim, setelah membaca surat pembekuan PSSI dari Menpora, "Pak Tono sempat telpon, tapi hanya mengklarifikasi saja, karena tidak ingin dibilang akan mengambil alih kompetisi. Surat Menpora kesannya begitu, "

Dhimam Abror ucapnya.

Dalam salah satu butir surat pembekukan PSSI oleh Menpora, disebutkan jika

kompetisi ISL tetap berjalan.

Namun, pemerintah akan membentuk Tim Transisi yang mengambil alih hak dan kewenangan PSSI sampai dengan terbentuknya kepengurusaan PSSI yang kompeten sesuai dengan mekanisme organisasi dan statuta FIFA. Selain itu, Kemenpora juga memutuskan seluruh pertandingan Indonesia Super League/ISL 2015, Divisi Utama, Divisi I, II, dan III tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan supervisi KONI dan KOI bersama Asprov PSSI dan Klub setempat.

Wakil Ketua Asprov Jatim, Wardi Azhari mengatakan

menunggu hasil pertemuan delegasi PSSI dengan Kemenpora yang rencananya digelar kemarin, "Mudah-mudahan hasilnya segara clear.

Semua tim-tim di daerah sudah menunggu, mereka sudah melakukan persiapan untuk mengikuti kompetisi di semua level, " ujarnya.

Sebelumnya, pria yang akran dipanggil Wardok ini sempat mengatakan jika keputusan Kemenpora membekukan PSSI tidak tepat, "Dalam sejarahnya, belum ada organisasi olahraga dibekukan pemerintah. Menpora lupa tugas dan fungsinya, " kritiknya. Q wwn

Skuad Tim Persikoba Diresmikan di Tahura Bondas

sawawi/bhirawa

Kontingen antar SMP saat berlomba cabang olahraga bola volly dilapangan SMADA Situbondo kemarin. Kegiatan ini untuk menjaring prestasi olahraga dalam program O2SN.

Cari Bibit Olahragawan Andal, Diknas Gelar Tujuh Cabor dalam O2SN Situbondo, Bhirawa Guna mencari bibit bibit olahragawan handal di Kota Santri, Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo melalui Seksi SMP, menyelenggarakan olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN) tingkat kabupaten Situbondo, Senin (20/4) hingga Rabu (23/4). Event yang rutin digelar setiap setahun sekali itu membuka tujuh cabang olahraga, yang diperebutkan siswa SMP Negeri maupun SMP swasta se Kabupaten Situbondo.

Acara dibuka langsung Kepala Seksi SMP Dipendik Kabupaten Situbondo, Supiyo, dengan didampingi sejumlah Kepala Sekolah dan para pelatih tujuh cabor yang dipertandingkan. Menurut Supiyo, pada pertandingan tujuh cabang olahraga tahun 2015 ini, disediakan piagam dan piala penghargaan dari Dipendik Kabupaten Situbondo. “Ini terselenggara setelah sebelumnya diadakan seleksi dari bawah,” ujar Supiyo, disela-sela pertanding bola volly, kemarin.

Menurut Supiyo, even O2SN merupakan agenda olahraga yang digagas oleh Diretorat Pembinaan SMP pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dimana setiap tahun dilaksanakan secara nasional. Selain itu, sebut Supiyo, program ini untuk meningkatkan kesehatan jasmani siswa. “Kedua untuk mengembangkan prestasi siswa ter-

masuk didalamnya untuk pengembangan kreativitas siswa. Sebab, pendidikan jasmani atau olahraga merupakan upaya mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Sehingga pendidikan Situbondo yang sehat akan menjadi ujung tombak pendidikan siswa dikelas,” ungkap Supiyo.

Masih kata Supiyo, O2SN yang notabene merupakan pendidikan nasional, dilakukan secara berjenjang dari bawah sampai tingkat Kabupaten. Setelah terjaring juara terbaik, lanjut dia, maka siswa berprestasi tersebut akan dikirim ke even O2SN tingkat Provinsi Jatim. “Syukur-syukur perwakilan Situbondo bisa masuk tingkat Provinsi Jatim, sehingga nanti akan bertanding dieven O2SN tingkat nasional,” urai Supiyo.

Ketujuh cabor yang dipertandingkan tersebut, sebut Supiyo, meliputi bola volly, bulu tangkis, tenis meja dan catur yang dihelat di gedung SDN I Mimbaan. Empat cabor tersebut, kata Supiyo, bakal dilanjutkan hingga Selasa (21/4). “Untuk hari ketiga ada lomba pertandingan atletik, pencak silat dan karate.

Jadi pertandingan ini merupakan ajang seleksi mencari bakat tingkat SMP. Bagi yang juara akan bertanding pada event Jatim Agustus mendatang. Untuk peserta semua sekolah bebas mengikuti satu cabor dan tidak boleh dirangkap,” pungkas Supiyo. Q awi

Kota Batu, Bhirawa Skuad Tim Persikoba Kota Batu resmi dilaunching Jum'at petang (17/4). Berbeda dengan launching kesebelasan sepak bola selama ini, tim berjuluk Elang Putih tersebut dilaunching di Taman Hutan Kota (Tahura) Bondas kompleks Stadion Gelora Brantas Kota Batu.

Dalam launching tersebut, tim kesebelasan Persiko diperkuat 22 pemain dengan pelatih kepala Samsul Riadi dan kapten Ferdiansah Adi Nugroho.

Sebagian pemain yang akan memperkuat Persikoba dalam ajang Liga Nusantara adalah pemain tim Porprov Kota Batu. Dengan mayoritas pemain muda tersebut diharapkan mampu menjadi juara grup 3 Jawa Timur.

Bahkan beberapa diantara masih duduk di bangku SMA. Selain pemain usia muda, tim juga diperkuat sejumlah pemain Persikoba senior.

"Kami memang lebih fokus dalam pembinaan pemain.

Sehingga skuad Persikoba didominasi pemain muda dari pemain lokal kota Batu," ungkap Manajer Tim Persikoba Achmad Suparto.

Para pemain yang akan memperkuat Persikoba yaitu aditirta susanto, agus wahyudi, aldiansah, adika bagus pratama, andi yusuf effendi, ciputra ari wibowo, ferdiansah adi nugraoho (C), supriyanto sabang, sholikin, dicky johan, yudi purnomo, doni saveli, afriliadi, husen, koko dwi angga, rizky dirham, dio handoko, davarul "Mereka kita seleksi dari 200 pemain dari sejumlah klub di Kota Batu. Dengan memberi kesempatan mereka bisa tampil di ajang nasional, kita harapkan ke depan mereka bisa menjadi pemain profesional," terang Parto.

Lebih lanjut dikatakan,

Persikoba akan bergabung di grup 3 bersama Gen Mojokerto,Persenga Nganjuk, PSID Jombang, Persedikab kab Kediri, Persekama Madiun, Persepon Ponorogo, Persikoba, Perseta Tulungagung, Blitar United.

Walaupun bermodal pemain muda, Parto bertekad untuk membawa Persikoba promosi ke Divisi Utama.

Untuk merealisasikan hal itu, Parto mengaku menunggu kedatangan 4 pemain asal Wamena untuk diseleksi. "Kita sadar memang tim ini membutuhkan tambahan pemain yang berpengalaman. Makanya kita berencana menambah 3 pemain lagi," tegasnya.

Usai dilaunching, seluruh pemain akan diasramakan untuk pemusatan latihan karena kick off Liga Nusantara akan dimulai 9 Mei mendatang.

Dengan diasramakan, maka akan memudahkan tim untuk memantau kondisi fisik dan kesehatan pemain, serta memudahkan pelatih dalam menjalankan program latihan. "Tentunya kita juga akan memberikan tambahan asupan gizi agar kesehatan pemain terjaga," tukasnya.

Untuk melakoni kompetisi Liga Nusantara, PSSI telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1 milyar.

Jumlah itu memang tergolong minim mengingat kebutuhan kompetisi juga sangat besar. Apalagi dalam kompetisi ini, pertandingan dilakukan dengan sistem home and away.

Walau dengan anggaran pas-pasan, Parto menjamin seluruh pemain sudah dikontrak hingga kompetisi usai.

Dalam launching Persikoba tersebut, hadir diantaranya Wakil Ketua Askot PSSI Kota Batu Muhajir dan Ketua KONI Zainul Arifin.Q sup

Porprov, Wushu Targetkan 3 Medali Wapres Minta Masalah PSSI Probolinggo, Bhirawa.

Dalam perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tahun 2015 yang akan diselenggarakan di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo akan mengirimkan lima atlet terbaiknya.

Khusus cabang olahraga (cabor) wushu, Pengkab Wushu Indonesia Probolinggo menargetkan, tiga medali.

Ini merupakan target yang realistis melihat dari potensi para atlet wushu. Apalagi mereka juga sudah banyak pengalaman dalam kancah wushu regional. Mudah-mudahan target tersebut bisa tercapai,” ungkap Ketua Pengkab Wushu Indonesia Probolinggo Eko Sumedhi, Senin 20/4.

Menurut Eko, untuk mencapai target tersebut pihaknya saat ini tengah mengintesifkan latihan para atletnya selain mengikuti TC di Komplek Perkantoran Diklat Kabupaten Probolinggo. “Intinya kami meningkatkan porsi latihan para atlet. Apalagi tahun ini kami baru mempunyai pelatih standar Jawa Timur,” katanya.

Demi menjaga regenerasi atlet, Pengkab Wushu Indonesia Probolinggo tengah fokus melakukan pembinaan remaja, terutama yang terlibat dalam kenakalan remaja.

Secara rutin kami rangkul dan beri pembinaan. Jika mempunyai bakat, maka kami jadikan atlet. Meskipun tidak menjadi atlet, setidaknya mereka bisa berubah perilakunya, ujarnya.

Upaya merangkul para remaja ini dilakukan untuk mengurangi kenakalan remaja. Selanjutnya mereka yang mempunyai bakat dimasukkan di sasana untuk mengikuti latihan yang intensif hingga nanti benar-benar menjadi atlet wushu yang handal.

Saat ini kami memiliki 9 sasana, tetapi yang aktif melakukan pembinaan atlet hanya 6 sasana. Memang untuk mengembangkan atlet, pembentukan sasana harus terus digencarkan.

Mudah-mudahan olahraga wushu ini semakin digemari oleh masyarakat Kabupaten Probolinggo., tambahnya, tambahnya.Q wap

Diselesaikan Secara Baik

Jakarta, Bhirawa tidak diindahkannya SP1, SP2 Wakil Presiden Jusuf Kalla dan SP3 oleh PSSI yang jatuh meminta permasalahan yang tempo pada tanggal 17 April timbul dalam tubuh organi2015 jam 18.40. sasi Persatuan Sepak bola Dengan turunnya surat peSeluruh Indonesia (PSSI) bisa mbekuan tersebut bisa dikadiselesaikan dengan baik. takan sebagai langkah tegas "Saya minta diselesaikan dari pemerintah. Apalagi sesecara baik antara mereka," lama ini Kemenpora memang kata Wapres usai menjadi sedang konsentrasi dalam pembicara kunci dalam dialog memantau persepakbolaan tingkat tinggi tentang bonus nasional dan bahkan memdemografi di Jakarta, Senin. bentuk Tim Sembilan.

Wapres mengatakan belum Dalam surat dengan nomor Wakil Presiden diberi tahu tentang pembe01307 tahun 2015 ini ditanJusuf Kalla kuan PSSI oleh Menpora datangani langsung oleh MenImam Nahrawi, sehingga inpora Imam Nahrawi per taformasi tersebut baru diketahui dari pemnggal 17 April itu ada beberapa poin yang beritaan media. menyangkut dengan pembekuan di antaSebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahranya adalah pemerintah tidak mengakui raga (Menpora) Imam Nahrawi secara seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PSSI. resmi membekukan PSSI di saat induk Disaat yang sama La Nyalla Mattalitti organisasi sepak bola Indonesia itu sedang terpilih menjadi Ketua Umum PSSI pemelakukan Kongres Luar Biasa (KLB) di riode 2015-2019 pada Kongres Luar Biasa Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (18/4).

(KLB) di Hotel JW Marriot, Surabaya, Jawa Pembekuan tersebut berdasarkan PerTimur. aturan Menpora No. 01307 Tahun 2015 Meski sudah terpilih ketua baru, ketentang Pengenaan Sanksi Administratif pengurusan PSSI di bawah pimpinan La Berupa Kegiatan Keolahragaan PSSI Tidak Nyalla Mattalitti terancam tidak Diakui. mendapatkan legalitas dari pemerintah.Q ant Dasar pembekuan tersebut mengacu pada

supriyanto/bhirawa

Skuad tim Persikoba Kota Batu saat dilaunching di Hutan Kota Bondas.

Persebaya Incar Poin Lawan Persipa Pati Surabaya, Bhirawa Sukses Persebaya meraih kemenangan atas Persipur Purwodadi (1-2) menjadi modal berharga bagi Evan Dimas dan kawan-kawan untuk bisa merebut kemenangan atas peserta Piala Nusantara, Persipa Pati.

Jika tidak ada kendala tim asuhan Ibnu Grahan itu akan melawan tim berjuluk Laskar Saridin, sore hari ini, Selasa (21/4) di Stadion Joyo Kusumo. "Saat ini kami di Semarang.

Besok kami ke Pati untuk menghadapi Persipa," ujar manajer Persebaya, Hary Ruswanto, Senin (20/4).

Pertandingan lawan Persipa adalah yang kedua bagi Evan Dimas Darmono dan kawan-kawan selama menjalani tur di Jawa Tengah (Jateng). Belum jelas apakah Persebaya akan mengadakan pertandingan lagi usai partai melawan Persipa.

Sementara itu pelatih Pesebaya, Ibnu Grahan menjelaskan bahwa pasukannya harus melakukan kegiatan selama masa jeda kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2015. "Kami tidak boleh diam tanpa melakukan kegiatan apapun," jelas Ibnu.

Ibnu membawa seluruh pemainnya dalam tur di Jateng.

Ia berencana melakukan rotasi saat Persebaya berhadapan dengan Persipa, besok sore. "Kami mungkin akan menurunkan banyak pemain muda," tutup pelatih berkumis tebal ini. Q wwn

NASIONAL-POLITIK

Selasa Kliwon 21 APRIL 2015

KILAS NASIONAL

Kementerian PU Kebut Groundbreaking Tol Sumatera Bandarlampung, Bhirawa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Pemerintah Provinsi Lampung, mempercepat proses persiapan lahan untuk groundbreaking atau tiang pancang pembangunan jalan tol Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar.

“Salah satu lokasi groundbreaking direncanakan di Desa Sabahbalau, Lampung Selatan,” kata pejabat pembuat komitmen Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Syafarudin, di Bandarlampung, Senin (20/4) kemarin.

Ia menyebutkan lahan perkebunan karet di Desa Sabahbalau merupakan milik PTPN VII, digunakan untuk pembangunan jalan tol seluas 50,2 hektare. Sebanyak 494 batang pohon karet di wilayah tersebut telah ditebang atau dibersihkan.

Saat ini, menurutnya, tim pembebasan lahan sedang melakukan penebangan di kawasan yang akan menjadi lokasi groundbreaking tersebut.

“Tim menggunakan sejumlah alat berat seperti eskavator dan buldozer untuk melakukan pembersihan. Target pengerjaan persiapan lahan untuk tiang pancang berlangsung tiga hari dan sudah dimulai akhir pekan lalu dan selasai pada 21 April,” jelasnya.

Pembersihan lahan dilakukan dalam dua tahap, yakni tahap awal lahan dibersihkan hanya yang menajdi titik groundbreaking seluas 1,2 ha. pembersihan tersebut diawasi langsung oleh PTPN VII, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, PT Hutama Karya selaku pengembang, perwakilan DPRD Lampung Selatan, serat warga dana aparat desa.

Jalan tol trans Sumatera Highway yang membentang dari Lampung menuju Aceh sepanjang 2.771 km merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah.

Pembangunan ruas tol trans Sumatera Highway dicanangkan di empat daerah, yakni Lampung, Sumatera Selatan, Riau, dan Sumatera Utara. Panjang jalan tol Sumatera ruas Bakauheni—Terbanggi Besar 140,41 km. Q ant

Kemendagri Klarifikasi Dana Pilkada 68 Daerah Jakarta, Bhirawa Kementerian Dalam Negeri mengundang perwakilan 68 daerah guna mengklarifikasi ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2015.

Pertemuan yang digelar di Gedung Kemendagri Jakarta, Senin (20/4) kemarin, tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Arif Rahman Hakim, Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan, para sekretaris daerah, ketua KPU daerah dan ketua panwaslu.

“Pertemuan hari ini sejatinya mengingatkan bapak ibu sekalian bahwa kami telah memayungi melalui Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 dan Surat Edaran tertanggal 9 Maret 2015 bahwa daerah bisa menggunakan mekanis-

me pengeluaran anggaran (pilkada) mendahului penetapan perda perubahan APBD, tanpa melalui persetujuan DPRD,” kata Direktur Jenderal Keuangan Daerah Reydonnizar Moenek saat memimpin rapat koordinasi.

Dia menjelaskan kepada para pembuat kebijakan daerah tersebut bahwa untuk pelaksanaan pilkada serentak gelombang pertama, daerah dapat menggunakan dana belanja tidak terduga, penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya, serta memanfaatkan

kas yang tersedia.

“Slot-nya hanya satu, yakni hibah. Bahwa terhadap pelaksanaan pilkada itu, hibah menjadi wajib dilakukan oleh pemerintah daerah kepada KPU provinsi, kabupaten dan kota,” kata jelasnya.

Ke-68 daerah tersebut memiliki kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada Januari hingga Juni 2016, namun diperintahkan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk ikut serta dalam pilkada serentak 2015.

Akibatnya, sebanyak 68 daerah tersebut belum sempat menganggarkan dana pilkada baik di dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) maupun APBD perubahan.

Dalam rapat koordinasi tersebut, 51 daerah di antaranya mengaku siap dan cukup memiliki anggaran untuk pilkada 2015, sedangkan enam di antaranya mengatakan tidak memiliki anggaran cukup dan 11 lainnya belum terkonfirmasi.

Terpisah, Bawaslu Maluku Utara (Malut) meminta pemerintah kabupaten/kota di Malut yang akan menggelar pilkada serentak Desember 2015 segera menuntaskan penyediaan dana pilkada di kabupaten/kota masing-masing.

“Tahapan pilkada telah dimulai 18 April 2015, namun bagaimana tahapan pilkada itu bisa dilaksanakan kalau dananya belum disiapkan pemerintah kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada

Jakarta, Bhirawa Pemerintah menargetkan produksi kilang di dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) sendiri atau sudah berswasembada pada 2025.

Pelaksana Tugas Dirjen Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja di Jakarta, Senin (20/4), mengatakan, pihaknya berencana membangun empat kilang baru berkapasitas masing-masing 300.000 atau total 1,2 juta barel per hari dalam 10 tahun ke depan untuk mencapai target swasembada BBM tersebut.

“Investasinya Rp100-120 triliun per kilang karena ini terintegrasi dengan petrokimia atau totalnya sekitar Rp400-480 triliun,” katanya.

Menurut dia, proyek tersebut akan dilakukan secara khusus seperti program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW. “Pembangunan kilang ini akan menjadi program prioritas nasional. Jadi, ada perpres khusus, mirip sekali dengan program 35.000 MW,” ujarnya.

Ia mengakui pembangunan kilang BBM tidak bisa dengan skema biasa, sehingga perlu kebijakan dan regulasi dengan insentif yang khusus seperti program 35.000 MW. “Kami harapkan perpres kilang BBM selesai dalam waktu dekat, sehingga proses pengadaan bisa segera dimulai,” katanya.

Menurut dia, skema pengadaan bisa seperti proyek 35.000 MW melalui penunjukan langsung.

Ia mengatakan, skema yang paling memungkinkan dan cepat dilakukan adalah penugasan pemerintah ke PT Pertamina (Persero) dan selanjutnya Pertamina mencari mitra. Selain kilang baru, Wiratmaja menambahkan, program swasembada BBM tersebut sudah termasuk revitalisasi empat kilang Pertamina.

Keempat kilang yang akan direvitalisasi tersebut adalah Cilacap, Balikpapan, Balongan, dan Dumai dengan target penambahan produksi BBM sekitar 800.000 barel per hari. Dengan demikian, melalui pembangunan dan revitalisasi delapan kilang tersebut, maka didapat tambahan produksi BBM sekitar dua juta barel per hari.

Saat ini, produksi kilang dalam negeri yang dimiliki Pertamina sekitar 800.000 barel BBM per hari.

Pertamina memperkirakan kebutuhan investasi revitalisasi kilang atau “refinery development master plan” (RDMP) itu mencapai 25 miliar dolar AS atau sekitar Rp300 triliun.

Wiratmaja mengatakan, pada 2025, dengan asumsi pertumbuhan empat persen per tahun, maka konsumsi BBM dalam negeri diperkirakan 2,5-2,6 juta barel per hari atau meningkat dibandingkan 2015 sebesar 1,5 juta barel per hari.

“Kalau delapan proyek kilang ini selesai, maka kita tidak perlu impor BBM lagi, tapi hanya impor ‘crude’ saja. Bahkan, dimungkinkan kita ekspor BBM,” ujarnya.

Ia menambahkan, proyek kilang BBM tersebut akan meningkatkan ketahanan energi. Q ant

istimewa

Ketua MPR-RI Zulkifli Hasan menjawab wartawan seusai menemui Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/4)

Temui Presiden, Ketua MPR Ingatkan Komunikasi Jakarta, Bhirawa Ketua MPR-RI Zulkifli Hasan secara tiba-tiba menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/4) siang. Kepada wartawan, Zulkifli mengaku pertemuannya itu di antaranya untuk mengingatkan kelanjutan silaturahmi antar lembaga-lembaga negara.

Dijelaskan Zulkifli, ini sudah bulan April, karena itu ia berharap selalu kebiasaan yang baik bisa diteruskan.

“Biasanya ada pertemuan konsultasi antar lembagalembaga negara, yang dulu kita laksanakan bulan Januari di Istana. Lembaga-lembaga negara itu biasanya setiap dua bulan sekali. Urutannya biasanya setelah di Istana, kemudian di MPR, kemudian DPR, DPD, kemudian lembagalembaga lainnya,” terangnya.

Jika mengikuti urutan, menurut Zulkifli, harusnya pertemuan berikutnya dilak-

sanakan di MPR-RI. Karena itulah, ia menyampaikan kepada Presiden Jokowi karena sekarang ada kadang-kadang gesekan atau salah persepsi antar lembaga negara, maka sebelum ramai di media, diharapkan bisa diselesaikan secara internal.

“Kan tidak bagus kalau ada perbedaan pendapat antar lembaga negara,” ujar Zulkifli Hasan seraya menunjuk contoh perseteruan yang dulu sempat terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Ketua MPR itu menilai, pertemuan antar lembaga negara itu. “Dan memang banyak harapan teman-teman pimpinan lembaga negara agar tetap dilangsungkan di Istana juga, agar lebih mudah tempatnya dan sebagainya,” tambahnya.

Presiden Jokowi sendiri, lanjut Zulkifli, sudah setuju, nanti

pertemuan silaturahmi lembaga negara tetap dilaksanakan di Istana setelah Konferensi Asia Afrika (AA). “Bisa akhir April atau awal Mei,” katanya. Selain menyangkut silaturahmi antar lembaga negara, Zulkifli Hasan yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengemukakan, kedatangannya ke Istana Negara juga dalam rangka menyampaikan undangan kepada Presiden, terkait akan dilakukannya pelantikan pengurus sekaligus Rakernas PAN, pada 6 Mei mendatang, di Hotel Bidakara, Jakarta.

“Jadi kita menyampaikan undangan agar Presiden nanti hadir,” ucap Zulkifli Hasan.

Zulkifli berharap, pada pelantikan dan Rakernas PAN itu akan ada momentum, yakni silaturahmi tokoh-tokoh partai dari Koalisi Merah Putih (KMP) maupun Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Q ist

Presiden Tegaskan Tak Ada Kompromi bagi Radikalisme Jakarta, Bhirawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam moderat sehingga tidak akan memberikan kompromi dalam bentuk apapun bagi paham radikalisme dan ekstrimisme.

“Sebagai negara Islam mo-

derat Indonesia tidak ada kompromi dengan radikalisme dan ekstrimisme,” kata Presiden Jokowi dalam wawancara khusus dengan Antara di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/4) kemarin.

Ia mengatakan di mana pun titik-titik yang dianggap rawan menjadi embrio bagi berkembangnya paham ra-

dikalisme maka harus dilakukan pendekatan dari berbagai sisi terutama dari sisi keamanan.

Hal itu, kata dia, penting untuk mengantisipasi pahampaham tersebut menjalar di lingkungan masyarakat hingga dikhawatirkan semakin laten dan berbahaya.

“Di mana pun titik-titik yang

kita anggap menjadi embrio berkembangnya paham radikalisme harus dilakukan pendekatan keamanan dan budaya. Jangan dibiarkan tumbuh,” katanya.

Menurut dia, Indonesia banyak diuntungkan dengan keberadaan organisasi masa, organisasi Islam moderat, lembaga swadaya masyarakat,

Penuhi Sanitasi Layak, Butuh Anggaran Rp 274,8 Triliun Pencapaian akses air minum tahun 2015 ini baru mencapai 67% dan akses sanitasi layak baru 60%. Dibutuhkan sekitar Rp274,8 triliun untuk mencapai target pencapaian 100% air minum dan sanitasi pada akhir 2019.

Loncatan pertumbuhan harus mencapai rata rata 6% hingga 7% per tahun.

Lipat dua dibanding pertumbuhan yang ada sekarang, yang hanya 3% per tahun. Mewujudkan harapan tersebut, KemenPUPR memperkenalkan istilah “100-0-100” Yakni mewujudkan 100% akses aman air minum, dan 0% pemukiman kumuh serta 100% akses sanitasi layak.

“Untuk mencapai target 100-0-100 pada 2019, dibutuhkan investasi sekitar Rp274,80 triliun. Sementara dari APBN hanya tersedia Rp90,70 triliun atau 33% saja. Kekurangan se-

itu,” kata Anggota Bawaslu Malut Azis Marsaoly di Ternate, Senin.

Dari delapan kabupaten/ kota di Malut yang akan menggelar pilkada serentak Desember 2015, tujuh kabupaten/ kota di antaranya memang telah mengalokasikan dana melalui APBD, tetapi belum ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara KPU dengan pemerintah kabupaten/ kota serentak sebagai adasar pencairan dana itu.

Selain itu, dana pilkada yang dialokasikan tujuh kabupaten/kota tersebut dalam APBD dinilai belum mencukupi untuk membiayai kegiatan pilkada, sehingga KPU setempat masih mengusulkan tambahan dana pilkada. Q ant

Targetkan Swasembada BBM pada 2025

KPK Dalami Anggaran Haji Rekanan Kemenag Jakarta, Bhirawa Komisi Pemberanasan Korupsi (KPK) mendalami penggunaan anggaran haji dari sejumlah rekanan Kementerian Agama dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji di Kemenag periode 2012-2013.

Hari Senin (20/4) kemarin, ada 12 orang dari pihak swasta yang diperiksa KPK dalam kasus ini yaitu Wahyu Suryanto Suroto, Undang Sahroni, Santy Kartika Dewi, Hendra Swardana Kardjan, Dedy Prasetyo Sunarno, Edi Kadafi, Mawardi Adami bin Mohamad, Sayed Ahmad Karyadi, Syarif Afiyat Salim Raya, Syahrir Irwan Syam, Nasrul Fuad Abdullah, Wahyu Suryanto Suroto.

“Para saksi diperiksa untuk tersangka SDA (Suryadharma Ali),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Priharsa Nugraha.

KPK menduga mereka adalah rekanan Kementerian Agama dalam pengadaan penyelenggaraan haji.

KPK menahan SDA pada Jumat (10/4) meski ia menolak untuk menandatangani surat perintah penahanan itu berikut berita acaranya.

Politisi PPP itu bahkan menuduh KPK menahan dirinya sebagai bentuk balas dendam karena SDA mengajukan praperadilan, meski praperadilan itu juga ditolak oleh hakim tunggal Tatik Hadiyanti pada Rabu (8/4).

KPK mengenakan dua sangkaan kepada Suryadharma yaitu dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama 2012-2013 dan 2010-2011.

KPK dalam kasus ini menduga ada pelanggaran dalam beberapa pokok anggaran yaitu Badan Penyelenggara Ibadah Haji, pemondokan, hingga transportasi di jamaah haji di Arab Saudi yang mencapai Rp1 triliun pada 2012-2013.

Suryadharma Ali diduga mengajak keluarganya, unsur di luar keluarga, pejabat Kementerian Agama hingga anggota DPR untuk berhaji padahal kuota haji seharusnya diprioritaskan untuk masyarakat yang sudah mengantri selama bertahun-tahun. Q ant

9

besar Rp184,10 triliun diharapkan bisa dipenuhi dari APBD, atau internal PDAM dan kerjasama pemerintah dengan swasta serta pinjaman bunga ringan dari Bank,” papar Ketua Umum Perpamsi (Persatu an Perusahaan Air Minum Seluruh Ind) Rudie Kusmayadi dalam jumpa pers, menjelang Indonesia Water and Waste water Expo and Forum (IWWEF) di gedung Bidakara-Jakarta tanggal 21/23 April 2015.

Menurut Rudie, secara nasional akses sanitasi layak baru mencapai 60%.

Dilihat dari segi kuantitas yang mengelola offsite system sejak 2004 hingga 2015

Selain persoalan sanitasi dan air minum bisa terpenuhi 100 persen, pemerintah menargetkan pada tahun 2019 mendatang tidak ada lagi perumahan kumuh. ini hanya 11 kota. Boleh dikata belum ada peningkatan. Penanganan limbah sebenarnya tidak harus pakai offsite system, karena

mahal. Bisa dengan septic tank yang dikelola dengan betul. Offsite system mahal karena harus membangun perpipaan dan treatment.

“Air minum dan air limbah adalah satu kesatuan yang sama atau satu level. Karena, bila penyediaan air limbahnya baik, maka pengamanan terhadap air baku semakin baik. Sema kin jernih air bakunya, semakin kecil ongkos produksi air minum nya. Semakin berat air sungai karena sani tasi buruk, semakin sulit PDAM dalam produksi air minumnya,” tutur Rudie.

Dikatakan, IWWEF akan dibuka dan diresmikan Presiden Jokowi. IWWEF akan mempertemukan para pengelola air minum dan sanitasi, dunia usaha, akademisi dan pemangku kepentingan dari pusat dan daerah. Juga dijadikan forum strategis untuk mem beberkan capaian, kemajuan, teknolo gi terbaru serta persoalan dan solusi sektor air dan sanitasi. Q ira

dan komunitas yang mengajarkan Islam sesungguhnya yang tolerans, cinta damai, dan penuh dengan sopan santun.

Sebab ia berpendapat pemberantasan bagi paham yang menyesatkan dan rawan mendatangkan aksi teror bukan semata tanggung jawab pemerintah tapi seluruh lapisan masyarakat.Q ant

EKONOMI - BISNIS

10 Kurs JUAL

BELI

USD

12,927.00

12,799.00

SGD

9,579.81

9,483.55

EUR

13,919.79

13,776.84

JPY

10,859.37

10,749.14

GBP

19,302.60

19,105.07

Sumber: Bank Indonesia (17 APRIL 2015)

RAGAM EKBIS

Pelindo Berangkatkan Pengiriman Petikemas Rp 2 Juta Surabaya , Bhirawa PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memberangkatkan pegiriman peti kemas Rp2 juta Surabaya-Jakarta. Program berupaya untuk mendongkrak pengiriman lewat jalur laut yang lebih murah dan aman. “Hari ini adalah pemberangkatan perdana 50 Teus petikemas yang ikut dalam program promo 2 juta atau Short Sea Shipping (SSS) ke Jakarta dengan menggunakan pelayaran PT Salam Pacific Indonesia Line / PT SPIL kapal Amazon. Dari Pelayaran telah berkomitmen untuk mendukung program pemerintah guna mengurangi beban jalan dan yang paling penting adalah untuk menekan biaya logistik Nasional,” ujar Deputy General Manager PT Pelindo III Tanjung Perak di Container Yard (CY) terminal Jamrud Selatan, Senin (20/4).

PT SPIL turut berkomitmen untuk menekan biaya logistik dengan menurunkan 4 unit armada kapal kami yaitu Verizon, Luzon, Amazon, dan Armada Papua yang memiliki kapasitas 100-1200 Teus.” ujar Capt. Nur Basuki Manager Operasional PT SPIL. Rata-rata dalam 1 bulan akan ada 12 call ship yang melayani rute SSS, jadi setiap 5 hari sekali akan mampir di Pelabuhan Tanjung Perak kemudian membawa petikemas ke tanjung Priok Jakarta, tambahnya.

Dari PT SPIL sendiri juga melakukan pemasaran mengenai program SSS kepada para pemilik barang secara langsung. Menurut Capt. Nur, program promosi tersebut merupakan kesempatan yang sangat baik bagi para pengusaha karena rute serta jadwal dari PT SPIL sudah memiliki kepastian. “Namun dapat kami rasakan animo para pengusaha sangat tinggi melihat sekarang pemberangkatan perdana sudah 50 Teus dikirim ke Jakarta, melihat kapasitas kapal kami berarti tidak sampai 10% masih banyak slot yang bisa dimanfaatkan pemilik barang.” tambahnya. Q ma

Selasa Kliwon, 21 APRIL 2015

Pemkab Fasilitasi Pendirian Pabrik Tepung Tapioka Bondowoso, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Bondowoso dibawah Pimpinan Bupati Amin Said Husni terus melakukan terobosan untuk meningkatkan pendapatan warganya. Salah satu yang menjadi prioritas utama adalah memfasilitasi pendirian pabrik tepung yang berbahan baku ketela. Dengan mengumpulkan seluruh instansi terkait diantaranya Dinas Pertanian, Bappeda, para penyuluh lapang pertanian dan seluruh Camat yang ada di Bondowoso, dilakukan sosialisasi bertempat di Aula Dinas Pertanian dengan mendatangkan pengusaha tepung dari lampung yaitu Edy Lim dengan didampingi konsultannya Prof Dr Syamsul Hadi yang tak lain adalah putra asli Bondowoso, Senin (20/4) kemarin.

Dihadapan seluruh instansi dan kelompok tani yang ada di Bondowoso Edy Lim menjelaskan bahwa Bupati Amin Said Husni beberapa waktu lalu bersama tim diantaranya Bappeda, Dinas Pertanian dan Assosiasi Petani Singkong Indonesia (APSI) Bondowoso untuk melihat langsung proses produksi dan prospek usaha kedepan.

Pihaknya menjanjikan akan membangun pabrik baru di Bondowoso jika minimal target lahan untuk menanam singkong 1000 hektar sudah ada, seh-

har/bhirawa

Dari kiri H Hindarto Kepala Dinas Pertanian, Ir Matsakur (Bappeda), Edy Lim (Investor) Prof Syamsul Hadi (Konsultan) dan ketua APSI Syaiful bahri Husnan saat melakukan sosialisasi pada petani PPL dan Camat se Bondowoso.

ingga pihaknya mengharapkan dengan adanya sosialisasi ini ada kesepahaman antara dirinya selaku pemilik pabrik dengan petani yang menjadi pemilik dan pengelola lahan di Bondowoso. “Bapak Bupati sudah mendatangi pabrik kami di lampung, beliau tertarik untuk mengembangkan di Bondowoso dan kedatangan kami bersama tim ini adalah untuk merespon

dan menindaklanjuti,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian H Hindarto SP MSi yang saat itu menjadi tuan rumah didampingi Kepala Bappeda Ir Matsakur MSi dan ketua APSI H Syaiful Bahri Husnan menyatakan kesanggupannya untuk menyediakan lahan sedikitnya 1000 hektar, bahkan menurutnya setelah dilakukan komunikasi dengan Kabupaten

tetangga diantaranya jamber dan Situbondo ada ketertarikan untuk mengembangkan singkong tersebut.

“Kami sudah berbicara banyak dengan para petani dan PPL, intinya lahan 1000 hektar kami siapkan agar pabrik berdiri di Bondowoso, bahkan kedepan jika pabrik ini sudah berdiri petani di Situbondo dan Jember akan bergabung,” katanya. Q har

Petani Resah Harga Gabah Turun Kab Malang, Bhirawa Petani diwilayah Kabupaten Malang mengeluhkan harga gabah dan beras yang terus merosot saat memasuki musim panen raya serta kelangkaan pupuk. Sementara turunnya harga gabah tersebut berlangsung cepat dari sebelumnya Rp 4.300 per kilogram (kg) menjadi Rp 3.500 per kg sampai dengan Rp 3.800 per kg. Dan harga beras pun juga mengalami penurunan.

Selain, petani mengeluhkan turunnya harga gabah, petani juga mengeluhkan saat memulai tanam padi justru kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Menurut salah satu petani asal Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang H Hasan, Senin (20/4), kepada Bhirawa, jika kondisi petani saat ini sangat memprihatinkan. “Ketika harga beras sedang bagus, petani belum panen. Namun sebaliknya, ketika petani panen harga beras justru turun,” paparnya.

Apalagi, lanjut dia, saat ini penjualan gabah dinilai tidak memuaskan, karena pasar sedang lesu, sebab pedagang beras jarang

yang membeli beras kami. Sementara, menjual hasil panen padi di lahan 1 hektare miliknya dalam bentuk beras, dan setelah beberapa minggu ini baru terjual 1,80 kwintal beras dalam kemasan merek bengawan seharga Rp 8.600 per kg, sedangkan harga itu turun dari sebelumnya Rp 9.000 per kg.

Hasan menjelaskan, dirinya lebih memilih menjual beras ketimbang gabah, sebab harga gabah sekarang sedang anjlok bahkan ada petani yang menjual Rp 3.500 per kg. “Dengan harga gabah Rp 3.500 per kg, kemudian digiling dan dijual dalam bentuk beras terkadang hasil penjualannya tidak sebanding den-

gan biaya operasional tanam hingga panen,” ujarnya.

Itu disebabkan, kata dia, ongkos pekerja di sawah juga mahal, belum termasuk perawatan dan pupuk yang langka. Setelah panen, pengeringan tidak bisa cepat lantaran sering hujan. Hal itu masih ditambah pengeluaran ongkos penggilingan gabah menjadi beras Rp 250 per kg. Sedangkan bekatulnya menjadi milik pengusaha penggilingan dan dijual untuk pakan ternak Rp 2.000 per kg. Q cyn

Petani diwilayah Kabupaten Malang mengeluhkan harga gabah yang turun.

Gubernur Buka Pekan KIM se-Jatim di Nganjuk

Gubernur Jatim, Dr Soekarwo, SH. MHum melakukan dialog langsung dengan warga dan di pandu oleh Topan.

Wakil Wali Kota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto, SH.M.Hum (tengah) meninjau stan KIM Kota Madiun di Pekan KIM se Jatim di Nganjuk Senin (20/4).

Produksi Madu Mongso Kota Madiun Patut Dicontoh Dengan ditandai pemukulan kentongan, Gubernur Jawa Timur Dr Soekarwo, SH MHum meresmikan Pekan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ke VIII 2015 se Jawa Timur di GOR Bung Karno Kabupaten Nganjuk, Senin (20/4).

achmad suprayogi/bhirawa

Jajaran panitia dan dewan juri serta seluruh pemenang foto bersama usai lomba.

Museum Mpu Tantular Gelar LCC Permuseuman Inovasi baru dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jawa Timur.

Melalui UPT Museum Negeri Mpu Tantular, Disbudpar Jatim menggelar Lomba Cerdas Cermat (LCC) tingkat SMP se Jawa Timur 2015.

K

egiatan lomba yang dilakukan di ru ang Bimbingan dan Edukasi Museum Mpu Tantular, Jl Raya Buduran, Sidoarjo, pada 20 April 2015 telah diikuti wakil-wakil SMP Negeri/Swasta se Jawa Timur. Kepala UPT Museum Negeri Mpu Tantular Provinsi Jawa Timur Drs. Edi Iriyanto, MM mengatakan bahwa kegiatan cerdas cermat ini merupakan inovasi baru. Karena museum bukan saja sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi museum ini juga sebagai edukasi dan rekreasi.

“Jadi mata pelajaran atau kurikulumnya juga mengena. Kurikulum di sharing dengan program museum,” katanya. Kebetulan museum pusat atau museum nasional juga ada program cerdas cermat. Nantinya para pemenang ini nantinya akan menjadi wakil Jawa Timur, untuk mengikuti acara cerdas cermat ke tingkat nasiomal.

“Dengan demikian anak-anak ini akan mengenal museum lebih dalam lagi, karena mereka secara otomatis juga belajar tentang museum,” jelas Edi Iryanto.

P

ekan KIM se Jatim di Nga njuk berlangsung mulai Senin 20 sampai Sabtu 24 April 2015 mendatang. Menurut Soekarwo, Pekan KIM VIII 2014 Jatim adalah KIM berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Jatim. Dalam arti kata lain, suatu pembangunan itu tidak boleh terputus tetapi berkelanjutan dan ada inovasi untuk memperbaikinya.

Meski KIM merupakan kelompok informasi masyarakat lokal, kata Pade Karwo panggilan akrab Gubernur Jatim, namun keberadaan KIM diharapkan dapat menyampaikan informasikan dengan kejujuran. Sebab KIM diharapkan mampu menyampaikan informasi yang baru. dalam rangka menambah nilai tambah.

“Untuk itu, hendaknya keberadaan KIM harus dapat menyusun anggaran, membuat konsep-konsep lalu benar-benar ada pengurusnya.

Sebab, di Indonesia itu terdapat 4.248 KIM 40 % berada di

sudarno/bhirawa

Gubernur Jatim, Dr Soekarwo, SH. MHum memukul kentongan pertanda secara resmi Pekan KIM se Jatim di GOR Bung Karno Nganjuk di buka.

Jawa Timur,” tegas Gubernur Jatim Soekarwo mantap.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Soekarwo secara khusus juga memuji pembuatan camilan madu mongso yang merupakan makanan kas Kota Madiun sebagai contoh produk KIM berbasis teknologi informasi meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

“Kalau dulu, madu mongso produksi Kota Madiun itu, kalau dimakan harus melotot plastik bungkusnya. Tetapi sekarang sudah ada perubahan, tinggal buka bungkus langsung bisa dimakan,” kata Gubernur Soekarwo memberikan contoh.

Secara terpisah, Wakil Wali Kota Madiun H. Sugeng Ris-

Kepala UPT Museum Tantular Edi Iryanto menyerahkan piala pada SMPN 1 Surabaya sebagai juara pertama Lomba Cerdas Cermat (LCC) tingkat SMP se-Jawa Timur 2015.

Walau kegiatan ini inovasi baru, ternyata mendapat apresiasi dari sekolahsekolah di Jawa Timur, terbukti hampir semua kabupaten/kota telah mengirimkan wakil-wakilnya. Untuk kali ini hanya anakanak setingkat SMP terlebih dahulu. Nantinya bisa berkembang untuk anak-anak sekolah dasar hingga tingkat SMA. “Materi pertanyaan cerdas cermat kali ini diberikan seputar tentang kebudayaan,

sejarah dan permuseuman,” pungkasnya.

Adapun pemenangnya yang akan mewakili Jatim ketingkat nasional adalah dari SMPN 1 Surabaya dengan nilai 800. Sedangkan juara keduanya MTs At-Taqwa Bondowoso dengan nilai 700, juara ketiga SMPN 1 Gresik nilai 600. Untuk harapan satu dimenangkan oleh SMPN 1 Sitojayan Blitar dan SMPN 1 Magetan meraih juara harapan dua. Q ach*

Gubernur Jatim, Dr Soekarwo, SH MHum mencicipi madu mongso, disambut Ester Kristanti KIM Kanigoro, Erna Purwitasari, S.Sos pakai jilbab berkacamata (Pembina KIM Kota Madiun) dan paling kiri Agus Wijanarko KIM Winongo.

miyanto, SH. MHum kepada wartawan di lokasi stan pameran hasil produksi pada Pekan KIM di GOR Bung Karno Ngajuk, Senin siang (20/4) mengakui keberadaan KIM yang ada di Kota Madiun sangat membantu perkembangan pembangunan berbagai bidang.

Artinya dengan adanya KIM di setiap Kelurahan, semuanya juga dapat tercover.

Masalahnya, kata WaKil Wali Kota Madiun, Sugeng Rismiyanto, KIM di Kota Madiun terdapat 27 KIM dan setiap KIM mempunyai anggota 15 orang termasuk pengurusnya.

Sehingga KIM Kota Madiun siap mengembangkan ekonomi kreatif melalui media informasi terkini sehingga siap bersaing di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). “Mari kita sambut MEA dengan masyarakat cerdas melek informasi,” papar Sugeng Rismiyanto.

Pada kesempatan peninjauan lokasi pameran Pekan KIM se Jatim di Nganjuk Senin (20/4), Gubernur Jatim Soekarwo, sempat meninjau stan KIM Kota Madiun. Yang mana Gubernur Jatim, Soekarwo sempat mencicipi makanan kas Kota Madiun, berupa madu mongso. “Ya begini ini, madu mongsonya mudah dibuka dan enak dimakan,” kata Pakde Karwo yang disambut anggukan kepala Pembina KIM Kota Madiun Erna Purwitasri, SSos. Q dar.adv

Selasa Kliwon 21 APRIL 2015

Tingkatkan Infrastruktur, Pemkab Madiun Dapat Tambahan DAK Rp 70 Miliar

l Sambungan hal 1

ujar Rori kepada wartawan, Senin (20/4).

Data BPKAD setempat mencatat, ketiga dinas atau SKPD yang akan mendapat DAK tambahan itu adalah, Dinas PU Pengairan, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK), dan Dinas Pertanian.

Adapun, besarannya masing-masing adalah, Dinas PU Pengairan mendapat tambahan sebesar Rp 15 miliar, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) sebesar Rp 35 miliar, dan Dinas Pertanian sebesar Rp 20,4 miliar.

Ia mengaku tidak tahu alasan tambahan DAK dari pusat tersebut. Ia juga kaget de­ ngan DAK tambahan di tengah perjalanan APBD tersebut. Sebab, pada APBD 2015 yang telah disahkan Desember tahun lalu, Pemkab Madiun sudah mendapat jatah DAK total sebesar Rp 67,703 miliar, termasuk untuk pos ketiga SKPD tersebut.

Rinciannya, Dinas PU Pengairan mendapat jatah Rp 3,571 miliar, Dinas Pertanian sebesar Rp 5,436 miliar, dan Dinas PU BMCK, meliputi bidang jalan dialokasikan Rp 11,219 miliar, bidang air minum Rp 2,929 miliar, dan bidang sanitasi sebesar Rp 1,898 miliar.

Sedangkan sisanya untuk sejumlah dinas yang lain, di antaranya Dinas Pendidikan mendapat jatah DAK Rp 25,862 miliar, Dinas Kesehatan Rp 6,947 miliar, dan Dinas Peternakan Rp 2,360 miliar.

Kemudian, Lingkungan Hidup sebesar Rp 875 juta, Keluarga Berencana Rp 1,506 miliar, Kehutanan dan Perkebunan Rp 1,398 miliar, Perindustrian dan Perdagangan Rp 3,876 miliar, serta Dishubkominfo Rp 421 juta.

“Kalau dana DAK sebesar Rp 67,703 miliar di luar tambahan itu sudah disahkan dan masuk APBD 2015 ini. Diharapkan dengan tambahan DAK yang akan diterima tersebut, pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Madiun semakin baik,” ujarnya, berharap. n dar

Wali Kota Pasuruan: Jangan Terpengaruh Ajakan Berangkat Umrah dan Haji Gratis l Sambungan hal 1

RW di Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Senin (20/4) sore.

Ia berharap kepada semua RT dan RW di Kota Pasuruan agar tidak mudah memberikan izin ataupun surat pengantar untuk berangkat umrah dan haji secara gratis. Pemkot Pasuruan juga berkoordinasi dengan aparat kepolisian maupun aparat lainnya tentang bahaya orgnisasi berhaluan keras yang mengatasnakaman Islam tersebut.

“Perlu diingat bapak atau ibu RT dan RW semuanya. Seandainya ada warga yang minta surat pengantar, tanyakan dahulu keperluan pengantar itu. Jika dibuat untuk umrah dan haji, tolong tanyakan uang itu berasal dari sendiri atau orang lain. Jika dibayarkan orang lain, takutnya nanti sampai di Tanah Suci paspornya sengaja dihilangkan. Sehingga tidak bisa pulang dan akan dicuci otaknya untuk ikut aliran keras mereka,” papar H Hasani.

Bagi warga yang ingin berangkat ke Tanah Suci, sebaiknya menggunakan biaya pribadi. Sehingga berangkat dan pulang dengan lancar tidak ada gangguan.

Dalam kesempatan ini, ratusan Ketua RT dan RW se-Kota Pasuruan menerima honor bulanan mereka yakni Rp 125 ribu untuk April. “Bapak atau ibu semuanya yang berkumpul di sini adalah ujung tombak kami dalam pemerintahan. Semua program pemerintah bisa langsung dirasakan masyarakat melalui peran RT dan RW semuanya. Ke depan honor bapak atau ibu semuanya kami perioritaskan untuk dinaikkan. Itu semua untuk meningkatkan kinerja melayani masyarakat,” tandas H Hasani. n hil

Rajin Olahraga l Sambungan hal 1

Sidoarjo sangat kompak dan komitmen untuk mengembangkan olahraga yang termasuk dalam FORMI ini. ‘’Semua komunitas dan klub yang tergabung dalam FORMI sangat mendukung, karena itu saya malu tidak datang kalau diundang dalam kegiatan mereka sehingga semua olahraga dalam FORMI saya ikuti,’’ujarnya usai membuka Rakor FORMI Sidoarjo baru-baru ini.

Disampaikannya, dukungan masyarakat Sidoarjo pada kegiatan FORMI sungguh luar biasa. Masyarakat Sidoarjo termotivasi untuk mengikuti olahraga yang sifatnya rekreasi itu. Ini tidak lain karena dengan mengikuti kegiatan FORMI, bisa membuat derajat kesehatan warga bisa meningkat dengan baik. ‘’Salah satu ukurannya, sekarang usia harapan hidup masyarakat Sidoarjo rata-rata sudah mencapai 71,44 tahun,’’ ujar pria dengan 2 orang cucu itu.

Karena tahu manfaatnya, kini tiap Minggu pagi dalam acara Car Free Day yang digelar Pemkab Sidoarjo di alun-alun, komunitas FORMI berbondong-bondong datang berolahraga. Juga kadang-kadang komunitas FORMI Sidoarjo ini berkumpul untuk berolahraga pagi di tempat berbedabeda. ‘’Pagi- pagi pun saya datang, Insyaallah bisa memotivasi mereka, bisa olahraga dan sehat,’’ ujarnya.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo itu juga mengatakan Car Free Day juga telah dilaksanakan di kecamatan. Targetnya agar anggota komunitas FORMI yang jauh dari kota Sidoarjo, bisa berolahraga pagi dekat tempatnya masing masing. ‘’Satu-satunya Car Free Day yang digelar di kecamatan, ya hanya di Sidoarjo ini,’’ tutupnya. n ali

SAMBUNGAN

11

Jelang UN SMP, Pemkot Beri Bimbingan Belajar Lewat ATV Staf Ahli Gubernur Batu, Bhirawa Pemkot Batu melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Dindikpora) memiliki cara unik untuk memberikan bimbingan belajar kepada para siswa SMP yang akan mengikuti Ujian Nasional (UN).

Mereka bekerjasama dengan Agropolitan Televisi (ATV) sebagai media penyiaran milik Pemda Batu untuk memberikan bimbingan belajar secara live (langsung-red). Diharapkan langkah ini bisa mening­katkan nilai UN yang akan dicapai oleh para siswa SMP di kota ini.

Kepala Dindikpora Kota Batu Mistin, mengatakan bahwa selama ini pihaknya memiliki kerjasama dengan ATV terkait pengadaan program acara belajar bersama.

Biasanya, bimbingan belajar yang diberikan selalu bergantian, mulai dari SD, SMP, SMA, dan SMK. “Namun mulai Senin (kemarin) kita

mulai fokus untuk memberikan bimbingan belajar untuk anak SMP saja, terutama membahas materi pelajaran untuk UN. Dan program acara bimbingan belajar ini dilaksanakan hingga menjelang pelaksanaan UN SMP pada 4,5,6,7 Mei mendatang,”ujar Mistin, Senin (20/4).

Secara teknis, tambahnya, kesiapan pelaksanaan UN untuk SMP sudah mencapai 100 persen.

Hal ini setelah pada Sabtu (18/4) kemarin, 3 sub rayon yang ada di Kota Batu ini telah melaksanakan pakta integritas yang melibatkan para panitia dan pengawas UN SMP di kota ini.

Dalam masalah pengawasan, Dindikpora Batu juga telah me­ nyiapkan pengawas khusus dalam pelaksanaan UN SMP. Karena salah satu peserta UN dari SMP PGRI 1 terpaksa harus mengikuti UN di rumah tempat tinggalnya.

“Karena siswa asal Desa Sumber Gondo ini baru saja menjalani operasi jantung. Jadi yang bersangkutan terpaksa harus melaksanakan UN di rumah. Dan atas semangat tinggi yang dimiliki untuk tetap ikut UN, maka kita telah me­nyiapkan pengawas dari dinas dan guru untuk mengawasinya,”jelas Mistin.

Sementara, dalam pelaksanaan UN untuk jenjang SMA/SMK tidak diadakan ujian susulan.

Dengan kata lain, semua peserta UN SMA/SMK mengikuti ujian pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan.

“Memang ada satu siswi yang sakit, namun yang bersangkutan tetap ikut UN walaupun harus mengerjakan soal di rumah sakit. Dan ada juga siswa yang pingsan pada saat UN berlangsung, namun saat itu yang bersangkutan telah menyelesaikan soal-soal ujiannya,”pungkas Mistin. n nas

Bahas SOP, BK Siap Sanksi Anggota Dewan ‘Nakal’ l Sambungan hal 1

mengatur berapa lama seorang anggota dewan tidak masuk alias absen saat rapat paripurna. Namun ke depannya hal itu tidak akan terulang kembali. Sebab akan ada batasan waktu anggota dewan absen dan tidak saat mengikuti paripurna. ‘’Dulu sampai bertahun-tahun ada anggota dewan yang tidak masuk kerja dan tidak pernah terkena sanksi, meski akhirnya yang bersangkutan sakit parah.

Tapi ke depannya, hal itu tidak dapat ditoleransi, karena akan ada batas waktu. Selanjutnya BK akan kirim surat ke fraksi untuk mempertanyakan yang bersangkutan.

Jika sakitnya sulit untuk disembuhkan, maka BK akan mengusulkan mereka untuk di-PAW. Termasuk mereka yang terkena kasus kriminalit hingga asusila yang sedang

menunggu proses hukum,’’tambah perempuan yang sudah dua periode duduk di DPRD Jatim ini.

Pembahasan soal SOP ini dibenarkan oleh Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) Jatim Achmad Heri. Menurut Heri, pembahasan SOP nantinya akan dituangkan dalam sebuah aturan, selain sudah adanya kode etik yang mengatur tentang sikap dan perilaku anggota, tata kerja anggota, tata hubungan antar anggota, kewajiban anggota, larangan bagi anggota. Termasuk sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi.

“Dengan adanya SOP ini dipastikan nantinya kinerja BK semakin tegas. Artinya setiap anggota dewan nanti tidak bisa bermain-main terkait kinerjanya. Karena di sana ada aturan rinci bagi mereka yang bolos kerja. Misalnya anggota dewan yang 6 kali berturut-turut

bolos rapat paripurna akan mendapatkan sanksi PAW. Draf itu kini tengah digodok bersama staf ahli bersama-sama dengan seluruh anggota BK,’’lanjutnya.

Diharapkan pada awal Mei, pembahasan sudah selesai sehingga BK dapat bekerja secara optimal.

Dan yang terpenting pembahasan soal SOP ini semata-mata untuk mengangkat citra lembaga legislatif yang terus menurun karena disorot oleh masyarakat terkait kinerjanya. ‘’Untuk itu, jauhnya perjalanan hingga kecilnya anggaran kunker tidak bisa dijadikan alasan seorang anggota dewan sering bolos.

Sebaliknya, mereka menjadi anggota dewan sudah menjadi kehendaknya dan tentunya harus mengikuti irama kerja sebagai konsekuensinya,’’lanjut politisi asal Partai NasDem ini. n cty

Kepolisian Masih Terlibat Pengamanan Naskah UN SMP l Sambungan hal 1

baya, Jl Margorejo, Senin (20/4) .

Menurut Eric, pengawalan naskah UN ini hanya dilakukan di luar tempat pelaksanaan UN. Hal itu sudah sesuai dengan POS yang ada. Di mana, tidak boleh ada kepolisian yang ikut mengawasi pelaksanaan UN. “Kita ambil positifnya. Mungkin biar siswa lebih nyaman dan mempercayakan semua proses UN kepada sekolah tanpa intervensi dari pihak asing,” jelasnya.

Kepala Dindik Surabaya Ikhsan juga mengakui hal serupa.

Dia menyatakan, meski proses pengawalan dan penyimpanan UN dilakukan oleh kepolisian, namun Dindik tetap menjadi pemantau utama untuk distribusi soal UN. “Yang punya gawe kita. Kepolisian cuma membantu supaya soal UN

aman,” ungkap Ikhsan.

Kendati UN tidak lagi jadi pedoman kelulusan, namun UN masih jadi gengsi bagi sekolah dan siswa.

Hal itu sudah bisa dilihat dari banyaknya kebocoran dan menyebarnya kunci jawaban soal UN ke siswa. Karena memang guru dan siswa ingin menunjukkan bahwa hasil UN di sekolah mereka tetap bagus dengan cara yang tidak baik.

“Dari pengalaman sebelumnya, kecurangan UN pada SMP ini lebih kecil daripada SMA,” ungkapnya.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana mengakui kecurangan UN SMP ini lebih kecil dibandingkan SMA. “Anak SMA sudah besar. Pola pikirnya sudah berkembang. Siswa SMP mungkin kecurangannya itu karena ada instruksi guru,” ungkapnya.

Kendati kecurangan tidak terlalu sebesar SMA, pengawasan

tetap harus dilakukan. “Dari DPRD kita akan melakukan sidak ke beberapa sekolah. Untuk mengetahui kekurangan dan evaluasi di harihari selanjutnya,” ungkapnya.

Koordinator Pengawas Surabaya Bambang Sugijanto menjelaskan, rencananya pada pelaksanaan UN SMP yang digelar selama tiga hari, pihaknya akan menerjukan 26 pengawas sekolah ke tempat penyelenggaraan UN. Sesuai daftar nominasi peserta, ada 43.192 siswa se-Surabaya yang akan ikut UN jenjang SMP ini.

Sedangkan untuk pengawas ruang, Kabid Dikdas Dindik Surabaya Eko Prasetyoningsi mengatakan, Dindik akan menerjunkan sebanyak 4.650 pengawas yang disebarkan kepada 306 SMP penyelenggara. “Pengawasannya sama seperti SMA. Silang antar sekolah,” singkat dia. n tam

Komisi C Sesalkan Pemprov Jatim yang Tak Lakukan Komunikasi l Sambungan hal 1

dari itu secara etika seharusnya dewan yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif paling tidak ikut diajak bicara.

Anggota Komisi C DPRD Jatim Anik Maslacha mengaku selama ini komisi tidak pernah diajak bicara, paling tidak komunikasi terkait figur yang akan duduk di posisi direksi di sejumlah BUMD milik Pemprov Jatim. Ini karena untuk menentukan modal disetor yang diambilkan dari APBD Jatim meng­ ikutsertakan dewan. Termasuk sebagai fungsinya, dewan harus juga berhak mengawasi kinerja BUMD, meski tak masuk langsung dalam menentukan seorang direksi. ‘’Memang secara pribadi saya akui, tidak ada aturan ikut campur dalam penentuan direksi BUMD. Tapi lebih dari itu, seharusnya Pemprov Jatim sebagai mitra dewan diajak komunikasi. Barangkali dengan komunikasi tersebut dapat menjadikan BUMD yang ada lebih maju. Termasuk figur yang akan

diajukan sebagai direksi, paling tidak dewan dapat memberikan masukan,’’tegas politisi ayu dari PKB Jatim ini, Senin (21/4).

Lebih lanjut ditegaskan perempuan asli Sidoarjo ini selama ini Komisi C tidak pernah iikutsertakan dalam setiap pembahasan figur direksi. Kecuali, kalau ada BUMD yang bermasalah, dewan baru diajak bicara. Ujung-ujungnya minta tambahan modal disetor. Apalagi diketahui dari 12 BUMD yang ada, paling hanya lima yang sehat, selebihnya masih kembang kempis.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi C DPRD Jatim yang lain, Irwan Setiawan. Menurut politisi asal PKS Jatim ini, sebagai mitra kerja Pemprov Jatim paling tidak dewan diberitahu terkait perubahan posisi direksi di BUMD Jatim. Dengan begitu Komisi C dapat memberikan masukan untuk Pemprov Jatim dalam memilih seorang figur yang akan duduk di BUMD. ‘’Memang untuk menentukan figur direksi BUMD merupakan

kewenangan pemegang saham, dan yang tertinggi di sini adalah Gubernur Jatim yang nantinya disetorkan ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan ) dan BI untuk dilakukan fit and proper test. Tapi apa salahnya jika dewan diikutsertakan untuk memberikan masukan terkait figur yang ada, meski nantinya tidak didengarkan,’’papar Irwan yang juga Wakil Ketua Bapemperda Jatim ini Apalagi diketahui, hampir sebagian besar kinerja BUMD di Jatim masih payah. Untuk itu diperlukan support khususnya dari dewan.

Mengingat baik buruknya kinerja sebuah BUMD juga menyangkut kredibilitas pemerintah, dan ini otomatis dewan ikut serta. “Ketika ada kinerja BUMD yang payah, dewan terus mendukung agar dapat mandiri. Apalagi dalam UU Pemda disebutkan BUMD ke depan harus mandiri dan dapat menyumbangkan PAD. Ini tentunya pemikiran bagi kami, bagaimana mendorong mereka dapat untung. Sementara ada juga BUMD yang didorong untuk misi sosial,’’lanjutnya. n cty

Hanya Didaftar 7 PNS l Sambungan hal 1

orang dan Biro Hukum dua orang. Sedangkan SKPD lainnya masing-masing diikuti satu orang eselon III dari berbagai SKPD. Di antaranya dari Balitbang, Biro SDA, Biro Kerjasama, Biro Organisasi dan Bapemas Jatim.

Kemudian, Sekretariat Korpri, RSU Haji, Dispora, Disnak, Dishub dan LLAJ Jatim, Dinas Pendidikan, Disperindag, Dinas PU Bina Marga, Dinkop dan UMKM, Disbun, Dinas Kominfo, Dinas Kehutanan, Bakorwil Madiun, Bakorwil Bojonegoro, Badan Perpustakaan dan Arsip, BLH dan Sekretariat KPI Jatim.

Dari 36 pendaftar itu, 29 orang memilih posisi Sekretaris DP Korpri dan tujuh orang mendaftar posisi Staf Ahli Gubernur. Minimnya pendaftar pada posisi Staf Ahli tersebut karena terhalang syarat khusus harus memiliki latar belakang pendidikan sarjana ekonomi/keuangan atau serumpun, mempunyai pengalaman minimal dua tahun di bidang ekonomi/keuangan atau serumpun.

“Berbeda dengan Sekretaris Korpri yang syarat khususnya lebih umum, yaitu diutamakan pernah menjadi pengurus Korpri. Mayoritas eselon III khususnya yang sekarang menjabat sekretaris di masing-masing SKPD menjadi pengurus Korpri. Meski tak semuanya eselon III menjadi pengurus Korpri, tapi mayoritas jadi pengurus,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim Siswo Heroetoto SH, MHum, MM dikonfirmasi, Senin (20/4).

Heroetoto mengakui, dalam lelang jabatan kali ini pihaknya mendapat banyak keluhan dari para pejabat eselon III. Salah satunya adalah persyaratan yang harus dilampirkan begitu ba­ nyak, seperti harus ada surat kesehatan rohani dari dokter psikologi hingga surat keterangan berkelakuan baik, tidak pernah mendapat sanksi ringan hingga berat.

“Banyaknya keluhan ini mungkin nanti akan menjadi bahan evaluasi kita. Tapi yang harus diketahui, syarat itu harus dipenuhi karena permintaan dari KASN (Komisi Aparat Sipil Negara). Kita tidak boleh mengurangi atau menambahnya,” ungkapnya.

Menurut dia, pendaftaran lelang jabatan ke depannya lebih praktis jika seperti pendaftaran CPNS, yaitu melalui online. Sehingga pendaftar tidak perlu repot-repot datang ke sekretariat panitia untuk menyerahkan berkas sendiri.

“Seperti CPNS kan lebih praktis. Pendaftar cukup daftar secara online, jika sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi baru melengkapi berkas fisiknya. Kalau sekarang kan harus datang sendiri untuk melakukan penandatanganan sebagai tanda bukti pendaftaran. Terkadang ada pejabat eselon III yang merasa tidak enak karena terkesan memburu jabatan,” katanya. n iib

Izin Belum Tuntas, Pengoperasian RSUD Kota Malang Tertunda Lagi l Sambungan hal 1

dengan penundaan kedatangan Presiden Jokowi karena peresmian dan pengoperasiannya memang diagendakan pada Mei nanti,” katanya kepada wartawan, Senin (20/4).

Selain karena tertundanya kedatangan orang nomor satu di Indonesia itu, izin operasi RSUD juga belum keluar. Izin operasional tersebut diperkirakan baru keluar pada akhir April 2015. “Payung hukumnya yakni Peraturan Daerahnya sudah di­ sahkan, sekarang tinggal perizinan yang prosesnya sudah pada tahap akhir (finalisasi),” ujar Anton.

Pengoperasian RSUD tipe D yang berlokasi di Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang itu tertunda untuk kesekian kalinya, bahkan rencana peresmian dan pengopearsian RSUD tersebut dicanangkan sejak Juni 2013.

Pada awalnya, pengoperasian RSUD karena terkendala SDM, yakni pembangunan fisik yang belum tuntas, kemudian kebutuhan tenaga medis dan paramedis yang belum tersedia, hingga payung hukum dan perizinan.

Untuk payung hukum berupa Perda sebagai acuan pemungutan retribusi jasa kesehatan dan hal-hal lainnya belum ada, sehingga DPRD mempercepat pembahasan dan pengesahan Perda tersebut. Namun setelah ada payung hukumnya, ternyata perizinannya belum bisa keluar dan rencana diresmikan Presiden Jokowi juga tertunda karena adanya penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Jakarta dan Bandung pada pekan ini.

Kedatangan Presiden Jokowi ke Kota Malang saat itu direncanakan juga untuk membagikan tiga kartu sakti, yakni Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta bantuan Program Simpanan keluarga Sejahtera (PSKS) bagi ratus­ an warga Kelurahan Kotalama.

Pencairan dana bantuan PSKS bagi warga Kotalama tersebut seharusnya sudah dibagikan mulai 12 April lalu di Kantor Pos Besar Malang, namun menjadi tertunda karena ada instruksi dari Kantor Pos pusat agar pencairannya ditunda dan akan dibagikan oleh Presiden Jokowi bersamaan dengan tiga kartu sakti, KIS, KIP dan KKS. n mut

Satpoltik Sosialisasikan Perda, Polwan KP3 Rakit Senjata SS1 l Sambungan hal 1

asongan dan pengemis di angkutan umum’ kepada para penumpang.

Dengan mengenakan kebaya dan jarik, perempuan-perempuan Satpol PP keluar masuk bus angkutan di lima titik halte yang ada di Kota Pahlawan.

Kelima halte tersebut yakni Jalan Simpang Dukuh, Jembatan Merah, Raya Darmo, RSI Wonokromo, serta Jalan Gubernur Suryo.

Dari pantauan Bhirawa di halte bus Jalan Gubernur Suryo misalnya, dua perempuan bernama Ari Barokah dan Yuanisa Fauziah dengan didampingi anggota pria berseragam Satpol PP, memberitahukan ke para penumpang bus terkait Perda Nomor 2 Tahun 2014. “ Kebetulan ini adalah momen Hari Kartini, kita sengaja diturunkan ke lapangan untuk memberi sosialisasi ke masyarakat tentang Perda Nomor 2 Tahun 2014. Perda ini berisi untuk menjaga ketertiban angkutan umum,” kata Yuanisa di sela sosialisasi di halte Jalan

Gubernur Suryo.

Sementara itu, Ari Barokah juga meng­ atakan, pada peringatan Hari Kartini ini, Satpol PP perempuan tidak harus terlihat garang dalam menertibkan masyarakat yang memang tidak taat aturan. “Tapi bagaimana bersikap santun kepada masyarakat agar memahami aturan pemerintah. Intinya kita juga ingin dekat dengan masyarakat, meski sebagai pene­ gak ketertiban,” imbuh Ari. Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Satpol PP Kota Surabaya Denny Christopel mengatakan bahwa di momen Kartini ini, perempuan anggota Satpol PP juga ingin berperan dan ingin dekat dengan masyarakat. “ Hari Kartini ini adalah momentum untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dengan menyosialisasikan Perda te­ tang ketertiban umum,” terangnya.

Sementara itu Polisi Wanita (Polwan) di lingkungan Polres Pelabuhan Tanjung Perak (KP3) merayakan Hari Kartini dengan perlombaan rakit senjata, Senin (20/4).

Bertempat di Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak, puluhan Polwan yang menggunakan baju kebaya mengikuti lomba bongkar pasang senjata jenis Senapan Serbu (SS1). Lomba pun dibagi menjadi tiga kategori, yakni perorangan, beregu, dan perorangan dengan mata tertutup. Dengan cekatan, Kartini Polwan melakukan aksi bongkar pasang senjata dengan waktu relatif singkat.

Bripda Rendis Oktarias, salah seorang Polwan peserta yang mencatat waktu terbaik mengaku, senjata keluaran 1991 ini memiliki tingkat kesulitan di bagian bongkar pasang.

Namun, Ia mengaku tidak ada kesulitan dalam perakitan senjata jenis senapan serbu ini.

“Meski mengenakan baju kebaya, tak ada masalah dalam perakitan senjata. Kuncinya adalah mengenali spesifikasi senjata serbu jenis SS1 dan percaya diri bisa melakukan perakitan dengan benar,” ungkapnya.

Pada peringatan Hari Kartini, Bripda Rendis mengimbau agar kaum

hawa tidak berpangku tangan kepada kaum adam. Kaum hawa zaman sekarang harus bisa mandiri dan percaya diri akan kualitas serta kemampuan yang dimiliki. “Kita tunjukkan bahwa Kartini sekarang tidak kalah dengan kaum adam. Kunci utamanya adalah percaya dengan kemampuan diri sendiri,” harapnya.

Sementara Kabagsumda Polres Pelabuhan Tanjung Perak Kompol Herlina mengungkapkan RA Kartini merupakan tokoh perjuangan yang mengangkat derajat dan harkat martabat wanita. Kesetaraan derajat dengan kaum adam harus ditunjukkan dengan menjadi wanita yang tangguh dan mandiri.

Selain mengadakan lomba perakitan senjata, Kompol Herlina menambahkan, peringatan Hari Kartini di KP3 dilakukan juga dengan penggunaan kebaya khas Jawa Timur oleh jajaran Polwan. Nantinya, Polwan yang bertugas harus tetap menggunakan kebaya hingga berakhirnya jam tugasnya.*

12

Selasa Kliwon, 21 APRIL 2015

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Pekan KIM VIII 2015 Jawa Timur

KIM Harus Mampu Beri Nilai Lebih Ekonomi Gubernur Jatim Dr H Soekarwo minta semua Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Jatim mampu memberi nilai lebih dan manfaat, khususnya di bidang ekonomi. Bukan sekedar kelompok untuk ajang ngobrol dan kumpul-kumpul saja.

M

enurut dia, KIM merupakan kelompok yang tahu detail tentang budaya dan po tensi keunggulannya, sehingga mereka bisa mengisi kekosongan informasi yang ada.

Contohnya, petani yang bisa memanfaatkan teknologi informasi (TI) dengan meng-update berita seputar harga jagung pipil murah di

Kabupaten Nganjuk, maka pembeli dari daerah mana saja bisa membelinya.

“Di masa sekarang ini KIM bukan saja hanya ajang ngobrol dan kumpul-kumpul, namun harus bisa memberi nilai lebih yang berkelanjutan mengenai informasi potensi dan budaya lokal. Yang terpenting dalam melakukan transaksi e-commerce adalah kejujuran, karena sekali kita tidak jujur maka trust dari pelanggan akan hilang,” kata Gubernur Soekarwo saat membuka Pekan KIM Jawa Timur keVIII tahun 2015 di Gedung Olahraga Bung Karno, Nganjuk, Senin (20/4).

Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo mengatakan, pembangunan KIM sekarang merupakan program yang berkelanjutan (sustainable) dari program sebelumnya bernama kelompencapir. Teknologi informasi yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur KIM adalah wujud inovasi untuk me-

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memukul kentongan secara simbolis sebagai tanda di mulainya pekan KIM ke VIII Jawa Timur tahun 2015 di GOR Bung Karno Kab Nganjuk (kiri).

Gubernur memberikan piala dan penghargaan pada pemenang lomba cerdik cermat komunikatif (atas).

menuhi kebutuhan masyarakat modern.

“Meskipun beberapa daerah telah memiliki koneksi jaringan minimalis, namun tetap bisa dioptimalkan penggunaannya,” imbuhnya, Provinsi Jatim, lanjutnya, menjadi provinsi yang terbanyak memiliki KIM dengan jumlah 1.019 kelompok dari 4.228 KIM yang terdaftar di Kementrian Komunikasi dan Informatika.

“Dari segi kuantitas, Jatim merupakan provinsi terbanyak yang memiliki KIM, dari 1.019 kelompok itu jumlah anggotanya mencapai 22.119 orang,” katanya, Ia mengatakan, dari

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menandatangani perangko pos edisi pekan KIM ke VIII tahun 2015.

sisi kualitas KIM di Jatim sudah semakin maju khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi. Hampir setiap KIM sudah memiliki webblog dan media sosial, sehingga mereka mampu menyediakan informasi yang bisa diakses oleh siapa saja dan dimana saja. “Ini merupakan bentuk komunikasi interaktif dengan semua pihak utamanya melalui media internet atau dunia maya,” imbuhnya.

Ia menambahkan, dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 yang berlangsung akhir tahun ini, keberadaan KIM

Dayagunakan Informasi Melalui TIK

Pakde Karwo meninjau stand dari Kota Wisata Batu yang mengolah pelepah pisang menjadi kerajinan yang berdaya jual tinggi pada acara pekan KIM ke VIII Jawa Timur tahun 2015.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jatim, Ir Eddy Santoso MM menyampaikan, pekan KIM ke VIII tahun 2015 yang dilaksanakan dari 20 – 24 April 2015 bertema ‘Kim Berbasis teknologi Informasi (TI) meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat Jatim’.

Tujuan penyelenggaraannya adalah pemberdayaan KIM sebagai solusi alternatif guna menyadarkan berkelompok, bertukar informasi, serta membuka peluang kemitraan dengan pemerintah. “Keberadaan KIM juga membuka peluang lebih

besar dalam mendayagunakan informasi melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK),” jelas Eddy.

Bupati Nganjuk H Taufikurrahman menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Kabupaten Nganjuk sebagai tempat penyelenggaran Pekan Kim ke-VIII Tahun 2015, karena juga bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Kab. Nganjuk ke-1078.

Menurutnya, Kim sangat penting diimplementasikan untuk semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya di Nganjuk, bukan hanya dikelola oleh Dinas Kominfo. ‘’Semoga

semua masyarakat Nganjuk bisa melek teknologi dan informasi, Melalui kegiatan ini, bisa membantu mewujudkan masyarakat Jatim lebih sejahtera khususnya Kabupaten Nganjuk,” harapnya.

Pada pembukaan Pekan Kim VIII juga dilakukan penyerahan penghargaan oleh Gubernur kepada pemenang Lomba Cerdik Cermat Komunikatif (LCCK), juara pertama diraih oleh KIM Sidomulyo Nganjuk, juara kedua KIM Sukamaju Lamongan, juara ketiga KIM Melati Sidoarjo, dan juara keempat KIM Gentong Mas Kota Pasuruan. Q iib*

dengan keunggulan teknologi informasi yang dimiliki bisa dimanfaatkan untuk memperluas penetrasi pasar, baik di level nasional, ASEAN, maupun internasional. Dengan kemampuan penguasaan teknologi informasi, memiliki media sendiri dan berada di tengah-tengah masyarakat, KIM bisa menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat yang merupakan basis dalam MEA. “Sesungguhnya kunci utama dalam MEA adalah pemaksimalan teknologi untuk promosi potensi wilayah. Ini karena banyak orang di luar sana yang tidak mengetahui keunggulan daerah di Jatim, sebab pengelolaannya yang masih konvensional,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan, Pemprov Jatim terus berupaya memfasilitasi kelompok ini khususnya dalam pembangunan infrastruktur bidang komunikasi dan informatika. Untuk menunjang hal tersebut, kini telah hadir 39 telecenter di seluruh kabupaten/kota di Jatim.

Khusus untuk Kabupaten Sumenep bahkan hadir dua telecenter di wilayah daratan dan kepulauan. Ia berharap, di masa mendatang Pemprov jatim akan mampu membangun jaringan internet di tiap kecamatan melalui jaringan satelit maupun infrastruktur informatika lainnya. Targetnya bisa menjangkau seluruh wilayah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun. “Komitmen ini sebagai bentuk tanggung jawab Pemprov Jatim dalam memajukan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan terbuka,” pungkasnya. Q iib*

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Sosialisasi Program Sertifikasi di Jawa Timur SMKN 2 Kota Malang, 20-24 April 2015

Bersatu Tekat Songsong MEA 2015

Ciptakan Lulusan SMK Berstandar Kompetensi Internasional Dr Saiful Rahman

Detik-detik jelang momentum Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 semakin terasa dekat. Namun penyiapan sumber daya manusia berkualitas masih butuh sejumlah upaya percepatan. Terlebih dalam hal persaingan tenaga kerja.

KEPALA DINDIK JATIM

Temukan 6 SMK Rujukan dengan EKONID

J

awa Timur memiliki 1.644 lembaga pen didikan vokasi dengan 95 program keahl ian. Dari jumlah tersebut, sedikitnya ada 200 ribu lulusan setiap tahun yang siap meramaikan bursa tenaga kerja. Ini merupakan potensi Jatim sekaligus tantangan dalam menghadapi MEA 2015. “Pada saatnya nanti, orang tidak akan lagi menanyakan ijazahnya apa?

Tetapi standar kompetensinya apa?,” tutur Kepala Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP) Ir Sumarna F Abdurahman MSc saat memaparkan materi dalam Sosialisasi Program Sertifikasi Jatim di SMKN 2 Kota Malang, Senin (20/4). Sumarna menjelaskan, pada pasar bebas negara-negara ASEAN ini, setiap tenaga kerja membutuhkan kualifikasi kompetensi yang berstandar internasional.

Termasuk lulusan SMK yang akan bersaing dalam pasar bebas tenaga kerja. “Karena itu, salah satu koridor percepatan sertifikasi tenaga kerja itu ialah SMK,” kata dia.

Agar dapat menguasai pasar tenaga kerja MEA, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) harus diarahkan pada standar kualifikasi internasional. Hal inilah, menurut Sumarna yang tengah diupayaka BNSP

Satukan tekad wujudkan lulusan SMK berkualifikasi standar Internasional menyongsong MEA 2015

selain percepatan yang sedang berlangsung.

Menurutnya, pendidikan vokasi di Jatim merupakan potensi yang besar dalam upaya percepatan standarisasi kompetensi. Sebab, dari total SMK di Indonesia, sepertiganya terletak di Jatim. Karena itu, Sumarna menyambut positif langkah Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim yang mau mendorong SMK menjadi Lem-

Kepala BKSP Jatim Setyo Agustiono dan Kabid Dikmenjur Dindik Jatim Hudiono memberikan buku “Pintu Gerbang Menuju MEA 2015” karangan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo kepada Kepala BNSP Ir Sumarna.

baga Sertifikasi Profesi (LSP) 1. “LSP 1 ini dilisensi langsung oleh BNSP dan dapat mengeluarkan sertifikat kompetensi. Karena itu, out put yang dihasilkan juga dalam jaminan BNSP,” tutur dia. Selain sosialisasi, kegiatan ini juga merupakan persiapan akan dibentuknya enam LSP 1 di enam SMK rujukan. Ketua Badan Koordinasi Standarisasi Profesi (BKSP) Jatim Setyo Agustiono menyebutkan enam SMK rujukan tersebut antara lain SMKN 1 Jenagan Ponorogo, SMKN 4 dan SMKN 2 Kota Malang, SMKN 1 Purwosari Pasuruan, SMKN 1 Kota Kediri, serta SMK Kesahatan Angkatan Laut (Sekesal) Surabaya.

Agus mengatakan, kali ini tahapan persiapan sampai pada pembentukan asesor untuk LSP 1. Masing-masing dari sekolah rujukan tersebut mengirim enam asesor yang akan dilatih selama lima hari. Dan pada hari terakhir, calon asesor tersebut akan diuji oleh BNSP. “Ada 36 calon asesor yang lima hari ini akan kita latih dan diuji. Kalau tidak lolos ujian, ya batal jadi asesor,” tutur dia.

Setelah menyiapkan asesor, tahapan berikutnya menyusun skema sertifikasi dan terakhir kualifikasi sarana uji kompetensinya. “LSP 1 ini dapat mengeluarkan sertifikat kompetensi. Sehingga butuh asesor yang benar-benar memahami skema serti-

fikasi kompetensi SMK,” tutur dia.

Kabid Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur) Dindik Jatim Hudiyono menambahkan, dari total 1.644 SMK yang tersebar di 38 kabupaten/kota, 10 persen merupakan sekolah dengan kualitas di atas standar nasional. Sedangkan 40 persen lainnya merupakan sekolah standar nasional (SSN), 30 persen sekolah mandiri yang sedang didorong menjadi SSN dan sisanya masih berstandar minimal. “Enam sekolah rujukan ini termasuk sekolah diatas standar nasional,” kata dia.

Hudiyono menjelaskan, sejak dua tahun lalu Jatim telah mencanangkan diri sebagai provinsi kompeten.

Karena itu, Jatim memiliki prioritas dalam mengembangkan SMK yang akan mencapai 70 banding 30 dengan SMA. Sedangkan pembentukan LSP 1 ini, selain dalam penyiapan MEA juga untuk menjawab permintaan tenaga kerja dari pemerintah Jerman. “Sejak tahun lalu, Jatim memiliki target untuk mengirimkan lulusan SMK menjadi tenaga kerja di Jerman atau diterima perusahaan-perusahaan Jerman,” kata dia. Q tam*

Kepala Dinas Pendidikan Jatim Dr Saiful Rahman tak kalah antusias dalam mewujudkan lahirnya tenaga kerja SMK berstandar kompetensi internasional. Ambisinya itu dimulai dengan menjadikan enam SMK rujukan sebagai LSP 1. Ini merupakan salah satu langkah kongkrit menyambut tantangan MEA dan tawaran peluang kerja pemerintah Jerman.

“Bulan Mei mendatang, kita akan mendatangkan perusahaan-perusahaan Jerman di Surabaya dan Jakarta agar mau bekerjasama. Kami sudah mengontak EKONID (Perkumpulan Ekonomi Indonesia-Jerman) untuk rencana itu,” tutur Saiful Rahman.

Dalam pertemuan dengan perusahaan-perusahaan Jerman tersebut sekaligus akan melibatkan enam SMK rujukan di Jatim berikut stake holder terkait, yakni Dindik kabupaten/ kota. Langkah ini dilakukan sebagai upaya singkronisasi kurikulum pendidikan vokasi di Jatim dengan kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan Jerman. “Karena kompetensi yang dibutuhkan berstandar internasional, m a k a kurikulum yang dicanangkan juga harus b e r standar internasional,” tutur dia.

Q tam*