Harian Bhirawa Edisi 20 Nopember 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Alhamdulilah, keduanya (dokter) sudah berdamai, setelah itu berangkulan dan saling memafaatkan. Jadi sudah tak ada masalah lagi, perkaranya juga sudah dicabut,’’

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 5

031-5615454

Dirut RSUD Ibnu Sina dr Endang Puspitowati

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kamis Pon, 20 NOVEMBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

20 NOVEMBER 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo - 06.00 - 09.00 - 12.30

Menyambut Kedatangan Menteri KLH di VIP Room Bandara Juanda Seminar Nasional di Kampus B Unair Rapat MEA di Gedung Negara Grahadi

 Wagub H Saifullah Yusuf

- 09.00 - 10.00 - 12.30 - 19.00

Membuka Pameran Pendidikan Karya SMK di Jatim Expo Musda Masyarakat di Empire Palace Rapat MEA dengan Gubernur di Gedung Negara Grahadi Musda Himpunan Nelayan se-Indonesia di Hotel Garden Palace

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi Kunjungan Kerja ke Jepang

Persaingan Rektor ITS Tersisa 13 Nama

Mogok Massal Angkutan Tak Kompak Surabaya, Bhirawa Aksi mogok nasional angkutan umum yang telah disepakati dalam Musyawarah Kerja Nasional DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) tidak sepenuhnya ditaati. Aksi mogok tak sepenuhnya terjadi di kota-kota besar. Termasuk di Surabaya.

Sebagian ada yang tetap jalan, sebagian mematuhi imbauan mogok nasional dengan jam operasional terbatas. Aksi mogok ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan atas keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dan menuntut pemerintah menaikkan tarif angkot secara resmi.

Serikat Pekerja Transporta-

si Indonesi (SPTI) Cabang Jatim misalnya masih beroperasi untuk melayani masyarakat yang membutuhkan angkot. Dari pantauan Bhirawa di Terminal Kenjeran, dari 800 sopir atau awak angkot di Terminal Surabaya Timur ini terlihat masih ada yang beroperasi melayani

 ke halaman 11

ITS, Bhirawa Persaingan menuju pemilihan rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) periode 20152019 semakin mengerucut. Dari 69 nama yang dinyatakan layak oleh Panitia Pemilihan Calon Rektor (PPCR) ITS, hanya 13 nama yang tersisa untuk melanjutkan tahap pemilihan berikutnya.

Ketua PPCR ITS Prof Arif Junaidi menuturkan, terdapat 13 nama yang kini terdaftar sebagai bakal calon rektor (bacarek) tetap. Ini setelah 56 nama dosen yang semula dinyatakan layak menjadi bacarek tidak membalas surat atau membalas dan menolak bersedia dicalonkan sebagai rektor ITS. “Kita menyebar surat kesediaan dan yang kembali ke panitia hanya 24 nama. Dari 24 yang kembali itu, hanya 13 nama yang menyatakan

 ke halaman 11

trie diana, gegeh/bhirawa

Tak semua angkot dan bus di Terminal Joyoboyo melakukan mogok massal, Rabu (19/11). Sebagian masih ada yang melayani penumpang, meski terjadi penurunan penumpang. Kondisi yang sama juga terjadi di Terminal Kenjeran (atas). Serikat Pekerja Transportasi Indonesi (SPTI) Cabang Jatim masih tetap beroperasi kemarin, namun mereka merencanakan untuk mogok Kamis (20/11) hari ini.

anas/bhirawa

BBM Keburu Naik, Tiga Kartu Sakti Jokowi Tak Bisa Cair Wakil Ketua DPR : Silakan

Tersangka dugaan korupsi uang APBD, Dwi Martono Arlianto alias Anton harus mengenakan baju tahanan jelang dikirim ke Lapas Lowokwaru, Rabu (19/11).

Anton, Tersangka Korupsi Uang APBD Resmi Ditahan Batu, Bhirawa Setelah melewati proses penyelidikan dan penyidikan yang panjang, akhirnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu secara resmi menahan Dwi Martono Arlianto alias Anton, Rabu (19/11). Anton dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi uang APBD di PT Batu Wisata Resources (BWR).

Kasie Intelijen Kejari Batu, Agung Wibowo mengatakan bahwa penahanan Anton sebagai ter-

 ke halaman 11 siti/bhirawa

Gandoli Profesi Pengacara ORANG pasti tidak akan percaya, jika sosok yang satu ini sudah pernah bekerja di tiga sektor pekerjaan yang berbeda. Yaitu sebagai pengacara (yudikatif), Wakil Bupati Kab Pasuruan (eksekutif), Ketua DPRD Kab Pasuruan dan sekarang ini sebagai anggota DPRD Jatim (legislatif). Tapi itulah yang dilakoni Muzammil Syafi’i.

Menurut Muzammil sebenarnya dia selama ini lebih banyak berkosentrasi pada pekerjaannya sebagai pengacara. Namun karena garis tangan berkata lain, sehingga mengantarkannya sebagai Wakil Bupati Kab Probolinggo untuk satu kali periode. ‘’Jujur saya tidak mengira jika dari profesi sebagai pengacara justru mengantarkan saya sebagai Wakil Bupati Kab Pasuruan periode 2003-2007. Begitu pula saat saya menjadi Wakil Bupati Kab Pasuruan, waktu

 ke halaman 11

Muzammil Syafi’i

Sentil..  Kompensasi BBM naik, warga Pasuruan terima Rp 51,7 Miliar PSKS  Tinggal dilihat efektif tidak untuk mengurangi penderitaan rakyat kecil  Perkara dicabut, adu jotos dokter berakhir damai  Tak hanya politisi dan birokrat, dokter juga bisa berubah jadi preman  Ahok resmi gubernur DKI Jakarta  Siapapun gubernurnya Jakarta kini sudah kaya, makanya posisinya menjadi rebutan

Sidak Komisi E DPRD Jatim ke Kantor Pos Besar Kebonrojo untuk mengetahui dari dekat pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di Surabaya, Rabu (19/11). Komisi E menyesalkan kebijakan Presiden Jokowi menaikkan BBM bersubsidi tanpa diimbangi perencanaan yang matang terhadap program pengaman sosial.

DPRD Jatim, Bhirawa Sebagai kompensasi atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, pemerintah pusat meneruskan program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk membantu warga tak mampu. Setiap KK mendapatkan jatah Rp 400 ribu untuk dua bulan sekaligus, November dan Desember 2014. Sedangkan tiga kartu yang dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) belum terealisasi.

Hal ini terungkap saat Komisi E DPRD Jatim melakukan sidak di kantor Pos Besar Kebonrojo Surabaya, Rabu (19/11). Dalam

 ke halaman 11

BBM Naik, Tarif PDAM Sampang Bakal Naik 25% Sampang, Bhirawa Imbas kenaikan harga BBM bersubsidi tidak hanya berdampak terhadap tarif angkutan umum dan harga sembako, juga terhadap tarif PDAM. Menyusul kenaikan harga BBM tersebut, PDAM Sampang sudah berancang-ancang akan menaikkan tarif dalam waktu dekat.

Bahkan, PDAM sudah menentukan kisaran kenaikannya

yakni antara 23-25 persen. Saat ini PDAM masih mengajukan rencana kenaikan pada Pemkab Sampang. Jika sudah disetujui, maka tarif baru itu akan diberlakukan. “Tarif PDAM akan dinaikkan untuk penyesuaian (karena harga BBM naik). Apalagi, Juli kemarin tarif listrik juga naik,” terang Direktur PDAM Sampang Robert Balbut, Rabu (19/11).

Menurut Robert, kenaikan

tarif PDAM berkisar antara 2325 persen dari sebelumnya. Kini, pihaknya masih mengajukan kepada Pemkab Sampang terkait tarif baru PDAM. “Keputusannya ada pada pemkab. Kami akan mengajukan pada Bupati Sampang soal rencana kenaikan tarif PDAM ini,” paparnya.

Lakukan Interpelasi

Jakarta, Bhirawa Desakan fraksi-fraksi untuk menggunakan interpelasi kepada Presiden Jokowi terkait kebijakan menaikkan tarif BBM bersubsidi dalam kondisi tidak tepat karena harga minyak dunia turun mendapat respon dari Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

Menurutnya hak interpelasi adalah hak yang melekat pada setiap anggota dewan. Hak Interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada

 ke halaman 11

Dampak Kenaikan BBM Subsidi

Ekonomi Jatim Diprediksi Hanya 5,7%, Nasional di Bawah 5%

Pemprov, Bhirawa Kenaikan harga BBM bersubsidi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikhawatirkan berdampak buruk terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Jatim. Bahkan diprediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini lebih rendah dibanding 2013 lalu. Sedangkan Indef memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional meleset dari target dan diperkirakan berada di bawah 5 persen.

Jika pada awal 2014 lalu Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menargetkan pertumbuhan ekonomi Jatim bisa menembuh angka 7 persen, diprediksi angka tersebut tidak dapat terwujud tahun ini. Salah satu penyebabnya adalah

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Tas MOBA Ubaya Menang di CHRONICS 2014 se-Asean

Handle Bisa Jadi Tongsis, Lebih Lengkap dengan Charger Kinetik Sebuah karya inovatif berupa tas multifungsi merek MOBA berhasil menjadi pemenang dalam lomba CHRONICS 2014 se-Asean. Pembuatnya bukan perusahaan besar atau perajin tas yang sudah profesional, melainkan empat mahasiswa yang kini tengah menempuh studi di Universitas Surabaya (Ubaya). Dikatakan multifungsi karena tas tidak hanya untuk membawa barang, melainkan juga dilengkapi tongkat narsis alias tongsis.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Bagi yang punya hobi foto selfie, sepertinya tas MOBA karya empat mahasiswa Ubaya, Albert Ong, Vincent, Willyanto Wirya Dinata dan Fiorencius Franantya bisa menjadi pilihan.

Karena handle yang sebenarnya berfungsi untuk menyeret tas juga dapat dilepas dan berubah menjadi tongsis.

Sekilas tas tersebut tidak berbeda dengan koper besar yang biasa dilengkapi handle di bagian belakang.

Namun setelah diperiksa lebih detil,

ternyata tas ini bisa di pisah-pisah menjadi empat bagian. Pertama suitcase atau koper dilengkapi roda ringan yang bisa berputar 360 derajat. Kemudian, tas punggung yang dilengkapi case untuk laptop sehingga aman dari goncangan. Lalu tas sepatu di bagian bawah yang mampu menyimpan segala jenis sepatu dewasa dengan berat maksimal 3 kg. Serta

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Empat mahasiswa Ubaya dengan karyanya berupa tas MOBA yang menang dalam ajang CHRONICS 2014 se-Asean.

SURABAYA

2

Kamis Pon 20 NOVEMBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Gubernur Usulkan Besaran UMK Surabaya Rp 2,5 Juta Pemprov, Bhirawa Soekarwo, Gubernur Jawa Timur mengusulkan besaran UMK tertinggi di Jawa Timur sebesar Rp2,5 juta. Usulan ini disampaikan Soekarwo ketika menghadapi ribuan pengunjuk rasa yang mendatangi Gedung Negara Grahadi, Rabu (19/11).

trie diana/bhirawa

Yustisi KTP

Keamanan dan Ketertiban (Trantib) Kecamatan Pabean Cantian Surabaya dipimpin Komandan regu (Danru) Hariadi menggelar yustisi KTP warga pendatang di jalan Perak Timur Surabaya,Rabu (19/11).Operasi yustisi ini dilakukan karena maraknya pendatang baru yang masuk di Surabaya.

Tim Penilai Green Building Mulai Tinjau Lapangan Pemkot, Bhirawa Untuk meningkatkan kesadaran lingkungan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai menggelar penilaian Green Building.

Setelah tahap workshop dan presentasi, kali ini tahap penilaian memasuki tahap tinjauan lapangan.

Mulai Selasa (18/11) kemarin tim juri melakukan tinjuan lapangan ke Lenmarc Mall, Raya Lontar Bukit Darmo Golf Surabaya.

Rombongan juri yang diketuai oleh Ir IGN Antaryama Phd dari ITS tersebut terdiri dari Ir Mas Tri Indrawanto M SP dari Ikatan Arsitek Indonesia dan Dr Ir Retno Hastianti dari Universitas 17 Agustus.

Rombongan yang disambut oleh chief engineer Lenmarc Mall, Fawzi Akyar kemudian diajak melihat beberapa fasilitas yang ada di mall tersebut.

Fasilitas tersebut antara lain, sistem power plant, penampungan dan manajemen sampah serta sistem

pengaturan suhu gedung.

Fawzi menerangkan, pihaknya sejak awal berkomitmen untuk melakukan penghematan dan ramah lingkungan.

Komitmen tersebut dengan menggunakan fasilitas yang modern dan serba otomatis namun tetap bisa diatur dan dikontrol.

Sebelumnya Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya menggelar Workshop Green Building Awareness Award (GBAA) 2014.

Menurut Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeko Surabaya, AA Gede Dwijayawardana mengatakan, workshop tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk mewujudkan kota Surabaya ramah lingkungan. ‘’Dengan adanya award ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarat untuk mewujudkan lingkungan yang berwawasan lingkungan,’’ katanya.

Menurutnya untuk mengawali GBAA ini Pemkot telah mendata sekitar 200 bangunan di kota Surabaya sudah termasuk dalam katagori green building atau tidak. ‘’Di tahap awal dari 275 bangunan menjadi 135 bangunan. Terakhir pada acara workshop setelah diseleksi lagi maka sekitar 59 bangunan termasuk dalam green building,’’ kata Dwija.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini juga mengatakan, kedepan di Surabaya sudah tidak memungkinkan pembangunan dilakukan secara horizontal.

Dikarenakan lahan di Surabaya semakin hari semakin sempit, mau tidak mau pembangunan gedung perkantoran dan perumahan (apartemen) di bangun vertikal (menjulang tinggi). ‘’Sekarang ini kita sudah sangat sulit untuk memiliki ruang publik, makanya dengan dibangunnya bangunan secara vertikal. Juga gedung yang dibangun harus peduli

terhadap lingkungan, dengan menerapkan green building.

Hal itu sangat diperlukan untuk masa depan anakanak kita kelak,’’ ujarnya.

Pemkot Surabaya juga membantu masyarakat ekonomi menengah dan kurang mampu dengan membangun rumah susun. Sebab, sebanyak 60 persen masyarakat lebih memilih tinggal di perkotaan, karena dekat dengan pekerjaan mereka.

Namun, yang terjadi sekarang, lanjut Risma, mereka tinggal di pinggir perkotaan karena nilai jual rumah relatif murah dibandingkan di kota. ‘’Akan tetapi, yang terjadi adalah biaya hidup mereka menjadi membengkak, apalagi bagi ekonomi menengah dan bawah. Berapa biaya transportasi yang mereka hasbiskan per bulannya.

Kenapa di China banyak membangun rusun di perkotaan, karena mereka sadar kota menjadi salah satu tujuan untuk mencari pekerjaan,’’ terangnya.Q dre

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Workshop Pemanfaatan Layanan Perpustakaan Digital Bagi Pemustaka Di Gedung Graha Pustaka, Surabaya

Melalui Kepala Bidang Layanan Perpustakaan dan Informasi ( LPI ), Dra Maya Agustin MM (kiri) ketika membuka kegiatan workshop.

Penggunaan Teknologi Informasi, Citra Perpustakaan Akan Semakin Baik Adanya penggunaan teknologi informasi di perpustakaan, citra perpustakaan akan semakin baik. Bahkan perpustakaan akan banyak dikunjungi karena tidak dianggap ketinggalan zaman. Begitu juga masyarakat dapat melakukan penelusuran bahan pustaka lebih cepat melalui katalog online.

K

epala Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Bapersip) Jatim, Drs Sudjono MM melalui Kepala Bidang Layanan Perpustakaan dan Informasi ( LPI ), Dra Maya Agustin MM mengatakan, peningkatan kualitas layanan perpustakaan dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi dan komunikasi, maka menarik masyarakat agar semakin banyak datang ke perpustakaan.

“Kita berharap semakin hari semakin banyak masyarakat mengunjungi perpustakaan. Sehingga semakin banyak pula masyarakat yang terus belajar sehingga cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa serta visi Jatim membaca 2014 dapat terwujud bersama,” katanya, di Gedung Graha Pustaka,

Surabaya, (19/11).

Disisi lain, Maya juga menjelaskan mengenai otomasi perpustakaan atau sering disebut sebagai poerpustakaan digital yang merupakan pengelolaan perpustakaan dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi dankomunikasi.

Secara praktis, lanjutnya, pemanfaatan teknologi informmasi dan komunikasi di perpustakaan dapat dikategorikan dalam tiga jenis program yaitu otomasi rutinitas perpustakaan, pengelolaan koleksi digital, dan pengelolaan media komunikasi internet.

Ditambahkannya, otomasi perpustakaan di Bapersip Jatim sekarang ini telah dilaksanakan dengan menggunakan program Inlis lite. Inlis lite merupakan sebuah program

Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Jawa Timur, Munawaroh saat memaparkan workshop layanan digital.

perpustakaan yang dirancang Perpustakaan Nasional RI untuk semua perpustakaan provinsi di Indonesia dengan memperhatikan format pertukaran data bibliografis berstandar internasional.

Menilik hal itu, maka kini Bapersip Jatim menyelenggarakan kegiatan Workshop Pemanfaatan Layanan Perpustakaan Digital Bagi Pemustaka. Workshop tersebut sangat bermanfaat untuk peningkatan kualitas layanan perpustakaan kepada masyarakat. “Sasaran workshop ditujukan pada lembaga pendidikan seperti sekolah dan juga ada pemustaka umum,” katanya.

Maya juga mengatakan, perpustakaan sebagai institusi sosial masyarakat berupaya selalu memberikan pelayanan yang sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat yang kini sednag terjadi. Hal in sesuai dengan amanat UU nomor 43 tahun 2007, pasal 14 ayat 3 menyatakan ‘Setiap perpustakaan mengembangkan pelayanan perustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan Q rac komunikasi’.Q

Siswa Sekolah dan Pemustaka Umum menjadi sasaran workshop saat ini.

Menurut Soekarwo, usulan ini muncul karena tak adanya kesepakatan antara Apindo dan pihak buruh sehingga dirinya mengusulkan adanya rumusan penyusunan UMK yaitu, UMK lama ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dari hasil ini, maka untuk UMK Kota Surabaya besarannya adalah UMK lama yaitu Rp2,2 juta ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang hasilnya adalah 2,460 juta yang lantas dibulatkan menjadi Rp2,5 juta.

“Tapi angka ini belum memperhitungkan kenaikan BBM. Jadi angka ini masih kita tambah lagi dengan menambah inflasi kenaikan BBM yang kini masih kita hitung,” kata dia.

Dia mencontohkan, jika inflasi kenaikan BBM menghasilkan nominal seratus ribu, maka usulan UMK akan menjadi Rp2,6 juta. Begitu juga jika inflasi terhitung adalah Rp200 ribu, maka usulan UMK Kota Surabaya akan menjadi Rp2,7 juta.

Sementara itu usulan Soekarwo ini langsung ditentang buruh. Ribuan buruh yang berunjuk rasa di Depan Grahadi tetap minta UMK minimal adalah sesuai usulan dari buruh. Untuk Kota Surabaya misalnya, buruh tetap mengusulkan besaran UMK adalah Rp2,840 juta.

“UMK di Jatim harus adil dan layak, apalagi kenaikan BBM dampaknya luar biasa. Rekomendasi dari Bupati dan Wali

Kota harus direaksi oleh Pakde Karwo,” kata Sunandar dari KSPI Jatim seusai bertemu dengan Pakde Karwo setelah itu menjelaskan ke ribuan buruh yang menunggu di depan Gedung Negara Grahadi.

Dari pantauan Bhirawa, ribuan buruh juga mengancam akan terus berada di depan Grahadi, bahkan ada yang berkeinginan menginap. Akan tetapi, setelah Sunandar dan Sukarji perwakilan buruh dari SPSI Jatim menjelaskan kepada ribuan buruh akhirnya buruh pulang tanpa membuahkan hasil.

“Saat ini Pakde berupaya mensinkronkan keputusan UMK, tuntutan itu jangan sampai dikembalikan. Kami dari tim juga memberikan pemahaman. Memang penetapan UMK 21 November dan kami akan terus mengawal. Jadi saat ini, inflasi belum final,” imbuh Sunandar.

Buruh selama ini, tambah Sunandar, masih tetap menuntut kenaikan 30 persen itu sudah termasuk ada kenaikan BBM. Unjuk rasa buruh kali ini merupakan bagian dari unjuk rasa maraton yang sedianya akan mereka gelar terus menerus hingga tanggal 21 November atau hingga batas akhir penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). “ Kita akan terus mengawal sampai Pakde Karwo menetapkan UMK pada 21 November besok,” Q geh paparnya.Q

Seorang buruh dari FSP LEM SPSI Sidoarjo dengan cara mencukur rambutnyan dibentuk dengan angka Rp 2,7 juta saat melakukan unjuk rasa menuntut kenaikan UMK tahun 2015 sebesar Rp 2,7 juta di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (19/11). trie diana/bhirawa

Tolak Kenaikan BBM, Mahasiswa Aksi di Suramadu Surabaya, Bhirawa Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 2000 oleh kepemimpinan Presiden Jokowi, mendapat penolakan keras dari warga Indonesia. Di Surabaya, puluhan orang dari Aliansi Mahasiswa Peduli Indonesia (AMPI) Universitas Trunojoyo (Unijoyo) Bangkalan Madura, Rabu (19/11) melakukan aksi unjuk rasa (unras) menuntut penurunan harga BBM. Aksi yang berlangsung diruas Jl Tol Suramadu sisi Surabaya tersebut, dilakukan karena akses jalan penghubung Surabaya dengan Pulau Madura ini, sebagai akses jalan nasional milik Pemprov Jatim. Dengan harapan aksi orasi ini dapat didengar oleh Pemerintah, sehingga aspirasi dapat diteruskan ke Pemerintah pusat.

Ragil Satrio selaku koordinasi aksi unras mengatakan, orasi yang dilakukan puluhan

mahasiswa AMPI tiada lain untuk menyuarahkan kebijakan kepemimpinan Pemerintahan Presiden Jokowi dalam menaikkan harga BBM. Sebab, kenaikan BBM merupakan penindasan yang dilakukan Pemerintah oleh bangsanya sendiri.

“Kami dari AMPI, dengan aksi ini menolak keras kenaikan harga BBM oleh Pemerintah Jokowi. Ini merupakan simbol perlawanan untuk menyuarakan suara rakyat yang ditindas di negeri sendiri,” tegas Ragil dalam orasinya, Rabu (19/11).

Ragil menilai, Pemerintah seharusnya meningkatkan kesejahteraan rakyat dibidang kesehatan dan pangan. Bukannya menaikkan harga BBM sebesar Rp 2000. Terlebih lagi, masih kata Ragil, kenaikan harga BBM akan dirasa memberatkan bagi para sopir angkot. “Dimana hati nurani Pemerintah? Kalau harga BBM saja Q bed dinaikkan,” ungkap Ragil.Q

Sidak ke RSUD dr Soetomo, Dikritik Pasien Sebagai rumah sakit milik Pemprov Jatim, RSUD dr Soetomo sering menjadi jujugan warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Baik itu dari Jatim sendiri atau dari Indonesia bagian timur. Berikut saat program BPJS digelar satu tahun lalu, ternyata tidak semua pasien mendapatkan pelayanan dari BPJS secara optimal.

Karenanya Komisi E melakukan sidak di RS terbesar di Indonesia bagian timur ini Pagi itu, loket yang melayani pasien peserta BPJS cukup ramai.

Maklum, sebagai rumah sakit terbesar dan memiliki alat medis terlengkap menjadikan rumah sakit tertua di Jatim ini selalu menjadi jujugan pasien dari berbagai wilayah. Tak heran, kapasitas yang dimiliki RSUD dr Soetomo tak sebanding dengan jumlah pasien yang berobat yang jumlahnya puluhan ribu setiap harinya. ‘’Karenanya kedatangan kami hanya ingin mengetahui soal pelayanan yang diberikan rumah sakit ke pasiennya,’’tegas Ketua Komisi E DPRD Jatim, dr Agung Mulyono.

Bersama Wakil Ketua Komisi E Suli Daim, serta anggota lainnya seperti M Eksan, Agus Dono Wibawanto, dan Agatha Retnosari itupun lebih banyak melihat-lihat aktifitas pelayanan kesehatan di Instalasi Rawat Darurat (IRD). Agung mengungkapkan, tujuan sidak itu memang dalam rangka untuk melihat

cty/bhirawa

Komisi E saat sidak di RSUD Dr Soetomo, Rabu (19/11). bentuk pelayanan yang diberikan berisik,”ucapnya dengan nada kesal. oleh RSUD Dr Soetomo.

Selain itu, menurutnya sidak Hal senada juga diungkapkan semacam itu juga membuat para oleh anggota Komisi E DPRD pasien merasa tidak nyaman.

Jatim yang lain, Agus Dono Alasannya, mereka seolah menmengatakan peningkatan la- jadi bahan tontontan dari orang yanan kesehatan itu mutlak luar. “Mereka ini kan lagi sakit, dilakukan. “Kami berharap pe- kok ditanya-tanya, lebih baik ningkatan pelayanan tersebut dokter saja yang menasenantiasa dilakukan supaya nyai,”tukasnya. masyarakat tidak dirugikan, Hal senada juga disampaikan terutama mereka yang menderita oleh Hartono warga Jalan Kepenyakit,” katanya. dungdoro. Hartono saat itu sedang Sayang, sidak tersebut di- mengantarkan ibunya yang baru keluhkan sejumlah pasien yang saja jatuh dari kamar mandi. Pria sedang dirawat. Mereka merasa, berkacamata itu menganggap, apa sidak itu sangat mengganggu yang dilakukan oleh para anggota mereka. Salah satunya seperti dewan itu sia-sia saja. yang disampaikan oleh Sri PurSebab, meskipun mereka mewaningsih warga Jalan Kedung- lakukan sidak di tempat itu, tetap sari. Sri mengaku akibat sidak itu saja para pasien miskin harus suaminya yang sedang sakit mengeluarkan uang sendiri untuk ginjalnya menjadi terganggu. biaya rumah sakit. “Apa mereka mau “Tidak bisa tidur tenang, selain mbayari? Jelas tidak kan,”ucapnya Q cty karena sakit juga karena terlalu dengan nada sinis.Q

SURABAYA

Kamis Pon 20 NOVEMBER 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Perkuat Layanan Cuci Darah, Tambah 75 Mesin Hemodialis Surabaya, Bhirawa Berlakunya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meningkatkan jumlah pasien layanan cuci darah. Meningkatkan layanan cuci darah, RSUD dr Soetomo bakal menambahkan 75 mesin hemodialisis untuk menampung pasien yang mengalami gagal ginjal tersebut.

dna/bhirawa

Pelayanan yang diberikan rumah sakit kepada para pasien.

Direktur RSUD dr Soetomo, dr Dodo Anondo, MHP menambahkan, sebenarnya saat ini sudah ada 31 mesin hemodialisis yang beroperasi di ruang hemodialysis.

“Satu mesin bisa menangani tiga kali cuci darah, dan dalam sehari kita menerima hampir 100 pasien,” ungkap Dodo.

Selain menambahkan 75 mesin hemodialisis, pihaknya juga akan membuat ruang khusus untuk hemodialysis para pasien khusus.

Seperti pasien liver kuning,

HIV/AIDS. “Kalau tidak dibedakan takutnya menular dengan pasien lainnya.

Penambahan mesin hemodialisi hingga dua kali lipat itu memang sangat beralasan. Sebab, satu pasien bisa menunggu sampai tiga kali cuci darah. Jika pun tidak menunggu, puluhan orang harus mengantri di ruang tunggu cuci darah.

Padahal, jika tidak dilakukan cuci darah secepatnya akan membahayakan nyawa mereka.

Disinggung soal kualitas

mesin hemodialysis RSUD dr Soetomo yang buruk karena banyak orang yang membandingkan kulitas mesinnya RS swasta, Dodo menyatakan, kualitas mesin di RSUD dr Soetomo tidak kalah bagus dengan mesin hemodialysis di rumah sakit lainnya.

“Kalau tidak steril dan bersih ya pasienya meninggal. Sampai sekarang pasin yang cuci darah di sini (RSUD dr Soetomo,red) tetap bagus,” ungkapnya.

Selain itu, banyak pasien yang terlihat masih lemas dan pucat usai dicuci darah di RSUD dr Soetomo.

Karena memang sebagian pasien tidak membayar.

Berbeda dengan pasien RS swasta yang kondisinya lebih baik pasca dicuci darah dengan mesin yang

Dugaan Pungli Tera SPBU Masuki Tahap Penyidikan

RAGAM INFO

Berbagai Kegiatan Memeriahkan Peringatan HUT Korpri ke-43 Pemprov, Bhirawa Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (HUT Korpri) di lingkungan Pemprov Jatim selalu dirayakan dengan semarak.

Seperti tahun ini, berbagai kegiatan digelar dan ditunggu-tunggu anggota Korpri dan masyarakat, seperti jalan sehat dan pagelaran ketoprak yang diperankan para pejabat di lingkungan Pemprov Jatim.

Untuk jalan sehat, bakal diselenggarakan pada, Jumat (21/11), di halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya. Puluhan door prize sudah menanti anggota Korpri dan masyarakat umum yang mengikuti jalan sehat ini. Diantaranya, sepeda motor, televisi, kulkas, sepeda gunung, handphone dan puluhan hadiah lainnya. Total ada lebih 50 jenis door prize yang akan dibagikan.

Sekretari Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jatim, Drs H Hizbul Wathon MM menuturkan, jalan sehat yang akan diikuti Gubernur Jatim Dr H Soekarwo ini, digelar dalam rangka peringatan HUT Korpri ke-43 tahun 2014. Tak hanya diikuti para anggota Korpri, masyarakat umum yang ingin mengikuti jalan sehat ini juga diperbolehkan.

“Pak Gubernur berharap semua anggota Korpri di lingkungan Pemprov Jatim bisa mengikutinya. Sebab ini adalah perayaan hari jadi korps PNS. Apalagi, kemungkinan besar setelah disahkannya UndangUndang Aparat Sipil Negara, nama lembaga Korpri akan berubah nama.

Makanya perayaan ini adalah yang terakhir menggunakan nama Korpri,” kata Hizbul Wathon, dikonfirmasi, Rabu (19/ 11).Menurut dia, sebelum jalan sehat dimulai, terlebih dulu bakal diselenggarakan senam bersama secara massal Q iib di halaman Gedung Grahadi.Q

Pengunjung job fair tenaga kerja internasional dapat berinteraksi langsung dengan penyalur TKI di Untag Surabaya.

tam/bhirawa

BNP2TKI Tawarkan 4.013 Lowongan Luar Negeri Surabaya, Bhirawa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masih menjadi incaran di pasar kerja internasional. Kali ini, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menawarkan 4.013 lowongan kerja (Lowker) untuk disalurkan ke negara-negara Asia hingga Eropa.

Tawaran itu dibuka dalam job fair yang digelar BNP2TKI di Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya, Rabu (19/11). Direktur BNP2TKI Naekma menjelaskan, pihak pemerintah tengah berupaya mendekatkan para pencari kerja dengan penyalur tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

Ada sejumlah bidang yang ditawarkan, diantaranya ialah bidang manufaktur, konstruksi, per-

kebunan dan bidang kesehatan.

“Paling banyak dibutuhkan ialah tenaga kerja kesehatan,” kata dia.

Naekma menjelaskan, tawaran ini merupakan peluang besar bagi masyarakat yang ingin mengadu nasib ke luar negeri. Seluruh lowongan yang tersedia tersebut merupakan pekerjaan sektor formal. Karena itu, dia menegaskan, pencari kerja harus benar-benar memiliki bakat dan kompetensi tertentu. Lebih-lebih jika memiliki sertifikat kompetensi.

“Selama ini permasalahan kita ada pada sertifikat kompetensi.

Karena itu, banyak TKI yang bekerja di sektor informal seperti menjadi pembantu rumah tangga,” kata dia. Pada momentum Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

mendatang, Naekma menegaskan sertifikat kompetensi menjadi kunci utama persaingan tenaga kerja internasional.

Kepala UPT Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P3TKI) Surabaya Agus Heri Santoso menambahkan, pencari kerja yang paling diutamakan adalah mereka yang memiliki kompetensi. Karena itu, lulusan SMK lebih diutamakan.

Kecuali di bidang kesehatan, pekerjaan ini membutuhkan tenaga kerja lulus sarjana.

“Sebenarnya masalah kompetensi teknis masih mudah diatasi dengan persiapan dan pelatihan khusus. Tetapi kita sering kalah bersaing karena terkendala perQ tam soalan bahasa,” tutur Agus.Q

BKKBN Perluas Konseling Remaja ke Daerah Surabaya, Bhirawa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jatim, akan melakukan revitalisasi kepada Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M). Upaya ini sebagai tindakan prefentif maraknya kasus seks bebas, narkoba dan perkawinan di luar nikah. ‘’Kita memiliki PIK R/M hampir merata di setiap kabupaten/ kota di Jatim baik di tingkat

dianggap lebih bagus.

Sementara itu Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono menyatakan, pihaknya mendukung upaya RSUD dr Soetomo dalam menambah peralatan mesin hemodialisis.

Sebagai rumah sakit rujukan terbesar di Jatim dan Indonesia bagian timur menjadikan penambahan mesin hemodialisis perlu dilakukan.

Jika dilihat di Soetomo banyak pasien yang berobat dan mengantri untuk dilayani hedodialisisnya sehingga kebijakan rumah sakit perlu didukung. ‘’Yang terpenting pen a m b a h a n m e s i n d i g unakan untuk memberikan pelayanan kepada pasien dan tidak digunakan untuk pemborosan,’’ ucapQ dna nya.Q

sekolah maupun di perguruan tinggi,’’ ucap Kepala Perwakilan BKKBN Jatim Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc, Dip Com. Menurutnya, keberadaan PIK R/M harus bekerja lebih keras dalam mengawal program Generasi Berencana (GenRe).

Jika dilihat saat ini peran serta PIK R/M sangat vital dalam mengawal program GenRe. PIK R/M diyakini fektif dalam memberikan konseling kepada

remaja dan teman sebaya. ‘’Para remaja lebih terbuka jika konsultasi kepada teman sebanyanya, sehingga PIK R/ M yang berada di sekolah dan perguruan tinggi sangat diminati,’’ ujarnnya.

Ke depan Dani panggilan akrab Dwi Listyawardani menyatakan, dengan eksistensi PIK R/M diharapkan dapat memberikan peluang bagi para remaja untuk dapat bergabung

dalam program GenRe. Program GenRe merupakan sebuah program strategis BKKBN dalam rangka melaksanakan pendewasaan usia perkawinan dan meningkatkan kualitas remaja dengan cara menghindarkan remaja dari TRIAD Kesehatan Reproduksi Remaja (Seks bebas, HIV/AIDS dan NAPZA).

Dikatakannya, impelementasi program GenRe adalah dengan terbentuknya kelompok

BKR dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M).

Melalui kelompok ini, diharapkan semakin meningkatnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi. ‘’Yang terpenting adalah terjadinya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) untuk wanita di atas 20 tahun dan pria berusia minimal 25 tahun,’’ Q dna paparnya.Q

Puluhan Petugas Tera Jalani Pemeriksaan

Kejati Jatim, Bhirawa Ditandatanganinya Surat Penyidikan (SP) oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim, memberikan angin segar bagi penyidik. Puluhan saksi dari petugas tera yang ada di masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim diperiksa tim penyidik Kejati.

Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto membenarkan, sejak hari Senin (17/ 11) lalu, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap puluhan saksi dari petugas tera SPBU. Menurutnya, pemeriksaan penyidik masih seputar adanya dugaan praktik pungli pada tera SPBU yang dilakukan unit pelaksana tersebut.

“Usai ditandatanganinya SP oleh Kajati, tim penyidik melanjutkan pengusutan dugaan pungli tera dengan memeriksa puluhan saksi dari petugas tera SPBU,” terang Romy saat dikonfirmasi, Rabu (19/11).

Selain pemeriksaan saksi-saksi, Romy mengaku, tim penyidik juga menyita dokumen-dokumen bukti setoran restribusi tera SPBU. Penyitaan dokumen dilakukan dengan menyebar tim penyidik ke tujuh UPTD di Jatim.“Tim penyidik juga menyita dokumen-dokumen yang dibutuhkan guna memperjelas penyidikan kasus dugaan pungli tera SPBU,” kata Romy.

Sebelumnya, sumber internal dilingkungan penyidik Kejaksaan mengatakan, penyitaan dokumen diperlukan penyidik guna mempertajam proses penyidikan kasus ini. Tak hanya itu, dokumen ini diperlukan untuk mengetahui berapa jumlah SPBU yang ditera oleh masingmasing UPTD. “Saat ini tim masih mempelajari dokumen pungutan restribusi yang telah disita. Pada saatnya nanti, pasti akan kita beritahukan hasilnya,” ungkap sumber dari Kejati Jatim.Terkait siapakah tersangka atau dalang dari adanya dugaan pungli ini, sumber tersebut enggan berkomentar. Menurutnya, penyidik masih berusaha keras mencari bukti ada tidaknya dugaan keterlibatan pejabat teras UPTD atau di atasnya.

Misalnya, oknum pejabat di Disperindag Jatim, dalam kasus ini.

Lanjutnya, itulah yang sedang dicari tim penyidik. Sebab, penyidik mencium pungli tera ini berjalan sudah lama dan terstruktur. “Ada atau tidaknya keterlibatan dari pejabat teras, itulah yang menjadi salah satu fokus penyidikan kami,” Q bed imbuhnya.Q

Berantas Prostitusi Tak Hanya Soal Pelatihan Tapi Pekerjaan Dalam mengentaskan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), utamanya pekerja seks komersial seharusnya tidak hanya diberikan modal dan pelatihan saja. Namun, mereka yang telah diberikan modal dan pelatihan juga diberikan \pekerjaan agar bisa merasakan pekerjaan barunya.

Hal itu diungkapkan salah satu peneliti asal FISIP Unair yang memaparkan hasil kajiannya berjudul ‘Kajian Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penutupan Lokalisasi/ Pelacuran di Daerah’.

“Jangan hanya modal dan pelatihan, tapi tidak ada pekerjaan. Kalau bisa setiap instansi ikut membantu mereka, misalkan saja yang sudah menerima pelatihan menjahit untuk membuatkan seragam PNS. Atau yang ingin perancangan dibuatkan toko yang benarbenar menarik orang untuk membeli,” kata Drs.Autar salah satu peneliti Unair dalam paparannya.

Dikatakannya, kebijakan Pemprov Jaitm menutup lokalisasi pelacuran merupakan niat mulia untuk mencegah penyebaran pe-

nyakit HIV/Aids dan penyakit menularlainnya. Namun di sisi lain, ketentraman sosial, psikologis sosial hingga moralitas bangsa juga perlu dijaga demi keberlangsungan masa depan kehidupan bersama yang lebih baik.

Kajian penutupan lokaliasasi ini telah menghasilkan beberapa kesimpulan berupa permasalahan aktual praktik pelacuran di Jatim adalah maraknya upaya penolakan dari warga yang mendapatkan keuntungan dari transaksi seksual di lokalisasi pelacuran.

“Faktor penghambat dan mempercepat kebijakan penutupan lokalisasi di Jatim terletak pada para pelaku pelacuran itu sendiri. Para pelaku yang terdiri pelacur, mucikari, dan pihak keamanan dan atau broker yang mendapat keuntungan di lingkungan

lokalisasi,” teramg Autar.

Selain itu, ternyata implementasi kebijakan penutupan lokalisasi/ pelacuran di Jatim secara umum masih belum mencapai sasaran yang diharapkan. Sedagnkan peran serta aparat pemerintah daerah kabupaten/kota menegakkan lebijakan penutupan lokalisasi/pelacuran sudah dilakukan dengan melahirkan sejumlah peraturan daerah maupun surat keputusan pemerintah daerah.

Solusi mempercepat kebijakan lokalisasi di Jatim adalah memberikan pelatihan sekaligus modal kerja serta memberikan peluang kerja berupa pemberian pekerjaan paska pelatihan.

Hal ini juga pernah diungkapkan salah satu pendamping TKSK (tenaga kesejahteraan sosial kecamatan).

Sebab kebanyakan pekerja seks komersial yang diberikan bantuan modal dan pelatihan ternyata tidak menjamin mereka langsung bekerja. Sebab, modal yang diberikan ternyata untuk memenuhi kebutuhan

rac/bhirawa

Para peneliti yang memaparkan hasil penelitiannya masing-masing, salah satunya melakukan pembahasan hasil penelitian mengenai penutupan lokalisasi. lainnya, sedangkan pela- pala Bidang Ekonomi dan sa dan dilakukan dengan tihan yang didapatkannya Keuangan, DR Ir H Ab- pendekatan hukum semata. tidak bisa dilakukan karena d u l Hamid MP mengata“Saat ini sudah beda dan tidak ada pesanan. kan, sebelumnya praktek dilakukan dengan berbagai Sebelumnya, Kepala Ba- penutupan lokalisasi di- cara, mulai dari memberikan litbang Jatim melalui Ke- lakukan dengan upaya pak- pendidikan agama, pendi-

dikan ketrampilan, hingga pemberian modal usaha. Namun realitasnya praktek protitusi seakan tidak pernah berhenti, bahkan mengalami perubahan bentuk dan meluas tanpa mampu dikendalikan,” katanya.

Untuk itu, Pemprov Jatim sudah mengeluarkan beberapa produk kebijakan penutupan lokalisasi melalui surat Gubernur no 460 pada 20 Oktober 2011 tentang penanganan lokalisasi dan wanita tuna susila dan surat Gubernur no 005/485/031/2013 tentgang persiapan pemulangan eks WTS untuk mengantisipasi kembalinya beroperasinya lokalisasi. Sedangkan Pemkot Surabaya mengeluarkan Perda nomor 7 tahun 1999 tentang larangan bangunan untuk prostitusi.

“Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan wilayah maka lokalisasi harus ditutup dengan cara yang bisa diterima semua pihak tanpa ada paksaan kendati pendekatan ekonomi juga tidak sepenuhnya mampu menjawab permasalahan kehidupan prosQ rac titusi,” katanya.Q

OPINI

4 Tajuk

Harga BBM Jadi Naik MASYARAKAT sudah mendengar alasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak) premium dan solar. Konon ini ekses kebijakan pemerintah yang ingin mengalihkan subsidi ke-energi-an. Tujuannya, agar APBN dapat dipergunakan untuk seluruh masyarakat secara lebih adil.

Kenaikan BBM bersubsidi bensin (dengan oktan 88) menjadi Rp 8.500,- per-liter, dan solar menjadi seharga Rp 7.500,-.

Dengan kenaikan itu setiap rumahtangga harus mengkalkulasi pengeluaran harian. Dampaknya sudah pasti, yang hampir miskin akan benar-benar di-miskin-kan oleh laju inflasi yang meroket tajam. Dampak lainnya, akan terjadi kegaduhan politik yang langsung disuarakan rakyat. Penyelenggara negara bisa dianggap tidak memiliki cara yang tepat untuk melaksanakan amanat UUD pasal 33 ayat (3).

Presiden Jokowi, sudah menetapkan kebijakan tidak populer, berlaku sejak pukul 00:01 hari Selasa 18 November 2014. Menaikkan harga bensin dan solar masing-masing sebesar Rp 2.000,-. Bensin naik 30,76%, sedangkan solar naik 36,36%). Kenaikan itu telah direkomendasikan oleh para ahli ekonomi sejak lama. Tapi, bisakah rakyat (kalangan buruh, petani dan nelayan) memahami beleid pemerintah itu?

Masalahnya, kenaikan harga BBM bukan sekedar untuk menyelamatkan subsidi. Juga bukan sekadar menyelamatkan defisit neraca tahun berjalan. Melainkan nyata-nyata akan memicu inflasi membubung tinggi. Seluruh harga kebutuhan yang berupa barang maupun jasa akan naik. Dus pasti, setiap rumahtangga akan menanggung beban berganda-ganda. Bukan hanya biaya pembelian BBM untuk kendaraan, melainkan biaya KHL (kebutuhan hidup layak) akan naik.

Walau konon, mengiringi kenaikan harga BBM akan diikuti beberapa kompensasi. Yakni, pembagian uang tunai (BLT seperti dulu). Juga pembagian kartu sehat sebagai jaminan kesehatan gratis untuk rakyat, serta kartu pintar untuk jaminan pendidikan gratis. Namun skema kompensasi belum sepenuhnya siap realisasi. Lebih lagi jika menggunakan data lama penerima bantuan yang dirasa tidak berkeadilan.

Lebih lagi, sebenarnya jaminan kesehatan dan pendidikan bukanlah kompensasi. Melainkan kewajiban pemerintah untuk memenuhi amanat UUD pasal 28C ayat (1), pasal 28H ayat (1), serta pasal 28H ayat (3). Kebijakan rezim yang salah, bukan sekadar menunjukkan tumpulnya tim perekonomian. Melainkan juga lemahnya bargainning positions terhadap kontrak-kontrak eksploitasi kekayaan sumberdaya alam Indonesia.

Jika pemerintah berposisi underdog dihadapan kontraktor kakap internasional, maka pasti akan agagal pula mengemban amanat UUD pasal 33 ayat (3). Secara tekstual dinyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Saat ini, kekayaan alam berupa minyak, gas dan aneka pertambangan terutama emas, belum dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasar perhitungan BI (Bank Indonesia), setiap kenaikan bensin sebesar Rp 1.000,- per-liter, akan menyebabkan laju inflasi sebesar 1,3%. Kalau naik-nya Rp 2.000,- maka inflasi akan melaju lebih kencang sekitar 2,6%. Sedangkan menurut perhitungan BPS kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.000,- akan menambah penduduk miskin baru sebanyak 1,2 juta jiwa. Kalau naiknya Rp 2.000,- maka jumlah penduduk miskin baru bertambah 2,4 juta jiwa.

Jawa Timur juga akan tertekan dengan beban bertambahnya orang miskin baru. Jika diasumsikan di Jawa Timur terdapat 4,5 juta jiwa warga miskin, maka akan bertambah sebanyak 27 ribu orang miskin baru. Ini problem baru yang tak mudah diurai.

Benarkah kenaikan harga BBM bersubsidi sudah tepat (sekarang)? Saat ini harga minyak dunia sedang turun.

Begitu pula lifting minyak dalam negeri sudah bisa mencapai target 1,2 juta barel per-hari. Dus impor tidak seberapa memberatkan. Pada sisi lain pemerintah semestinya lebih me-masif-kan penggunaan energi tenaga surya, tenaga angin, dan solar nabati. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Menpora, Satukan KONI dan KOI PRESTASI olahraga nasional, mengalami keterpurukan paling parah. Gagal di SEA Games XXVII Myanmar, lalu gagal kembali saat berkiprah di Asian Games 2014 di Incheon, Korea Selatan. Dua event akbar bertaraf internasional itu menjadi cermin kegagalan prestasi olahraga nasional secara berturut-turut. Dengan lantang Menpora Roy Suryo menyatakan bertanggungjawab atas dua kegagalan tersebut. Namun yang mengherankan, tak ada satu pun kata terungkap dari induk olahraga KONI maupun KOI. Kedua induk olahraga nasional ini diam seribu bahasa, seperti tak mau ikut bertanggungjawa atas terpuruknya prestasi olahraga nasional kita.

Kalau mau jujur, kedua induk olahraga ini turut menyumbang kegagalan prestasi olahraga nasional belakangan ini. Lantaran, sinergi antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) sering bergesekan dalam membina dan membangunan prestasi olahraga nasional.

Kedua induk yang diharapkan bisa sevisi dan selangkah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing UU No 3/2005 tentang SKN, malah sering tarik-menarik kepentingan. Keduanya berebut sebagai pihak paling berhak untuk mengurus olahraga sesuai AD dan ART masing-masing. Membuat induk cabang olahraga kebingungan.

Untuk ini Menpora Imam Nahrawi harus segera mengambil langkah cepat untuk mensinergikan kedua induk olahraga nasional itu. Jelas, untuk menyatukan KONI dan KOI kembali, harus mengamandemen terlebih dahulu UU No 3/2005 tentang SKN. Kalau belum diamandemen, kedua induk olahraga nasional itu harus dipimpin satu orang yang sama. Masalah ini, merupakan masalah pokok olahraga nasional yang harus segera diselesaikan Menporan Imam Nahrawi untuk menyatukan langkah olahraga nasional meraih prestasi kembali. Apalagi Asian Games XV 2019 mendatang, kita akan menjadi tuan rumah multi event se-Asia tersebut. Ini kesempatan kali kedua, pasca-menjadi tuan rumah Asian Games IV pada 1962 lalu.

Abdul Rachman Alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Kamis Pon, 20 NOVEMBER 2014

Pahitnya Gula Rafinasi masalahannya ada di importasi gula rafinasi. Mengapa dikeluarkan ijin untuk itu? Mengapa jumlahnya terlalu banyak? Mengapa bisa merembes ke pasaran?

S e b a g i a n pengamat berpuk di gudang hingga Oleh : spekulasi dengan kurang-lebih 675 ribu mengaitkan memton yang terdiri dari Ir. Yusuf Rohana banjirnya gula raproduksi tahun 2013 finasi di pasaran yang belum terjual seini dengan tahun banyak kurang-lebih politik 2014. Lika-liku perijinan 30 ton dan produksi tahun 2014 dan perdagangan gula rafinasi sebesar kurang-lebih 645 hingga menjanjikan angka besar yang bulan Agustus (Disbun Jatim). dapat dimanfaatkan untuk kepentingan praktis politik. Sebuah Pengawasan yang Lemah spekulasi yang tidak mudah Berkaitan dengan kerugian dibuktikan, meskipun sebenarnya yang diderita para petani tebu bisa. Karena sejak UU no.8 tahun Jawa Timur, ada dua penyebab 1962 menetapkan gula sebagai utama yang dianggap paling salah satu barang/komitas dalam besar pengaruhnya. Yakni turunpengawasan, hingga saat ini benya rendemen akibat pergeseran lum dirubah. Terakhir ditetapkan musim penghujan tahun sebelumdengan Kepres No. 57 tahun 2004. nya dan membanjirnya gula rafiArtinya, pemerintah seharusnya nasi di pasaran. Pada akhir tahun tahu persis tentang peredaran 2013 dan berlanjut awal tahun gula, baik yang diproduksi da2014, curah hujan cukup tinggi. lam negeri maupun yang berasal Bukan hanya itu, hujan berlanjut dari luar negeri. Termasuk gula hingga bulan Juli 2014. Dikenal rafinasi yang semestinya hanya istilah baru di dunia klimatologi, boleh dipakai sebagai bahan baku dengan sebutan musim kemarau atau bahan pendukung industry basah. Akibat perubahan iklim ini, dan tidak boleh diperdagangkan kadar gula dalam tebu menurun. bebas, semestinya diawasi secara Karena itu, meskipun jumlah ketat. Bahkan untuk yang sudah produksi tebu meningkat, namun terjadi -karena dampaknya sangat karena rendemennya turun maka menyusahkan para petani tebuperolehan gula-pun turun. sebaiknya pemerintah melakukan Penyebab yang dianggap lebih pemeriksaan dan penertiban. Tidak berkontribusi terhadap kerugian cukup hanya dengan membiarkanpetani ini adalah membanjirnya nya dan menunggu pasar kembali gula rafinasi di pasaran Indonesia. normal setelah peredaran gula rafiMeskipun sembunyi-sembunyi, nasi impor habis. Para petani tebu, ternyata peredaran gula rafikhususnya yang lahannya relative nasi ini cukup merata, karenanya sempit tidak punya cukup nafas gula produksi petani kalah saing untuk menunggu berlama-lama. karena kalah harga. Teorinya, gula rafinasi hanya boleh diimpor Cegah Keputusasaan Petani dalam jumlah terbatas untuk Dalam beberapa kali unjuk kepentingan industry makanan, rasa keprihatinan, tergambar minuman, dan tidak boleh diperkeputusasaan sebagian petani. dagangkan. Namun prakteknya, Harapan untuk sekedar memperdi pasaran gula rafinasi memoleh hasil impas-pun sulit mereka banjir. Meskipun di jawa Timur dapatkan, Karena harga lelang tidak terlalu banyak beredar gula tidak kunjung naik, bahkan gula rafinasi –karena pemerinturun. Gambaran keputusassan itu tah propinsi membatasi dengan sampai terungkap dalam ucapan ketat- namun di wilayah Indonesia untuk tidak menebang tebunya Timur khususnya Kalimantan yang sudah masak, atau bahkan dan Sulawesi banyak di pasaran. akan membakarnya. Hal ini tidak Kerena wilayah tersebut selama boleh dibiarkan. Pemerintah harus ini merupakan pasar potensial mengambil langkah cepat. bagi gula produksi Jawa Timur, Dalam jangka pendek, bila sekarang tidak lagi bisa ditembus perlu pemerintah bisa melakukan karena tidak bisa bersaing harga. langkah pintas dengan menjamin Akibatnya gula Jawa Timur tidak pembelian gula para petani yang laku dan menumpuk di gudang. sudah menumpuk di gudang Dari analisa sederhana ini, dasesuai harga HPP. Peng-aktifan pat disimpulkan bahwa letak per-

Gula tidak selamanya manis. Kesimpulan ini wajar diambil oleh para petani tebu akhir-akhir ini. Setidaknya selama dua tahun terakhir, para petani tebu Indonesia khususnya Jawa Timur mengalami kerugian besar. Sehingga manisnya gula tidak lagi bisa mereka rasakan.

Hal ini bukan hanya dirasakan para petani yang lahannya relatif sempit, bahkan yang sawahnya luas sekalipun.

D

ulu, para petani yang lahannya diatas 2 hektar, hampir selalu bisa menikmati keuntungan saat panen, meskipun kondisi budidaya tebu sedang kurang bagus.

Namun sekarang, yang lahannya puluhan hektar sekalipun mengeluh rugi, karena permasalahannya bukan hanya di on-arm (budidaya)nya, namun karena gulanya tidak laku dijual.

Gudang Gula yang Merana Selama bertahun-tahun, Jawa Timur merupakan penghasil utama gula di Indonesia. Pada tahun 2014 ini, dari proyeksi gula nasional sebanyak 3,54 juta ton, diproyeksikan sebanyak 1,65juta ton atau 47,74% diproduksi oleh Jawa Timur. Jadi hampir separo gula nasional diproduksi di Jawa Timur. Karenanya wajar, ketika terjadi harga gula anjlok dan para petani tebu merugi, maka yang menderita kerugian terbesar adalah warga Jawa Timur.

Hingga bulan Agustus 2014 produksi gula dari tebu yang sudah ditebang mencapai 9.021.335 ton (sumber: disbun jatim).

Produksi rata-rata per-hektar mencapai 77,24 ton/ha, dengan rendemen rata-rata 7,16% (bandingkan dengan rendemen tebu Thailan yang bisa mencapai 14%).

Rendahnya rendemen gula ini terutama terjadi pada bulan JuniJuli 2014, dimana curah hujan masih banyak turun, sehingga pertumbuhan vegetatif tebu masih terus berjalan. Pada bulanbulan tersebut rendemen gula tebu hanya mencapa 6% hingga 6,5%. Pada posisi rendemen ini, sekiranya harga gula wajar sesuai HPP yang ditetapkan pemerintah saja, petani dengan lahan sempit sudah merugi. Apalagi ketika harga gula jauh dibawah HPP. Dengan demikian melimpahnya produksi tebu ini tidak serta merta membawa limpahan keuntungan bagi petani. Karena harga lelang rata-rata hingga bulan September hanya mencapai Rp.8100/kg, dibawah HPP gula yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp. 8.500/kg. Bahkan pada bulan Oktober, harga lelang hanya mencapai 7.790/kg. Karenanya stok gula masih menum-

S

kembali Bulog untuk menangani produk strategis ini perlu difikirkan kembali. Dengan demikian para petani tebu bisa memiliki harapan yang lebih baik, karena ada lebih banyak alternative untuk penjualan hasil tanamnya.

Selanjutnya pemerintah harus melakukan penertiban importasi gula rafinasi hanya untuk industry makanan minuman dan farmasi saja, sesuai peraturan yang ada. Penelitian atas kebutuhan industry, penertiban proses importasi dan pengawasan terhadap distribusinya harus diperketat.

Pelanggaran atas ketentuan ini perlu mendapatkan sangsi yang berat. Dengan demikian tidak akan ada lagi yang berani mengorbankan kepentingan masyarakat banyak demi keuntungan pribadi.

Untuk kepentingan jangka menengah dan panjang, pemerintah perlu merevitalisasi lembaga-lembaganya yang merupakan stake holder per-gulaan, khusus pabrik gula. Revitalisasi ini harus dilakukan secara menyeluruh, baik aspek managemen, aspek perangkat keras maupun sumberdaya manusianya. Ketika sejak awal proses dilakukan upaya yang benar, mulai bibit yang benarbenar baik dan sesuai dengan jenis tanahnya, lalu dilakukan penyuluhan cara budidaya yang benar, proses tebang dan proses angkut yang tepat, maka akan diperoleh hasil yang jauh lebih baik. Baik untuk kepentingan para petani maupun untuk pabrik gula sendiri. Tidak kalah penting, revitalisasi perangkat keras pabrik gula milik pemerintah, yang kebanyakan merupakan tinggalan Belanda, mutlak perlu segera dilakukan. Pemanfaatan alat-alat lama akan sulit untuk meningkatkan efisiensi proses.

Bila perlu, pabrik gula milik pemerintah dikembangkan dengan memiliki divisi produksi gula kristal rafinasi, sehingga kedepan kebutuhan industry makanan, minuman dan farmasi tidak lagi menggantungkan dari sumber impor. Penataan manajemen onfarm akan sangat memungkinkan pasokan tebu tidak hanya cukup untuk produksi gula Kristal putih yang dikonsumsi masyarakat, tetapi juga untuk produksi gula Kristal rafinasi untuk kebutuhan industry. Pada saatnya, para petani tebu akan kembali merasakan manisnya rasa gula. Hasil budidayanya akan melimpah, dan terjual dengan harga tinggi.

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur

Parlemen Gagal (Lagi) Move On

etelah santer adanya pemberitaan mengenai rekonsiliasi dan islah politik di parlemen antara Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), nampaknya situasi tersebut tak lebih dari peribahasa jauh panggang dari api. Proses islah politik yang beberapa pekan yang lalu sempat dielu-elukan sebagai langkah yang bijak pada kenyataannya tidak lebih dari pertunjukan (entertainment) politik. Konstelasi politik di parlemen tampaknya akan semakin menarik untuk diikuti beserta dengan tarik ulur kepentingan masing-masing koalisi.

Apa yang terjadi di parlemen dalam kaca mata politik sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa, mengingat dalam bacaan demokrasi adanya perbedaan pendapat bahkan kepentingan merupakan sesuatu yang lumrah.

Kata kuncinya hanya pada keberpihakan kepada rakyat, ketika perbedaan tersebut masih mengantongi atas nama rakyat sekiranya sahsah saja. Nah, dalam gambaran konstelasi politik parlemen saat ini, masyarakat melihat dalam etika kepatutan yang tentunya penilaian atas hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari sosio kultural masyarakat Indonesia yang memegang teguh basis norma serta moral etik. Jadi sangat wajar kemudian pertarungan antara KMP dan KIH menjadi sesuatu yang janggal mengingat mereka membawa misi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Situasi inilah yang kemudian menyebabkan parlemen sekali lagi gagal move on, dan masih saja berebut ‘kursi’ atas nama kepentingan rakyat.

Dalam proses rekonsiliasi sebelumnya setidaknya ada 3 (tiga)

hal yang sama-sama pa pasal yang diusuldisepakati oleh kedua kan untuk direvisi belah pihak yakni: yakni Pasal 74 (tugas alat kelengkapan deDPR), ayat 3,4, dan 5 wan, perubahan tata serta Pasal 98 (tugas tertib dewan, dan rekomisi),ayat 6,7, dan visi Undang-Undang 8. Dari kedua pasal No 17 Tahun 2014 tersebut yang saat MPR, DPR, DPD, dan ini santer menjadi DPRD. Kesepakatan sorotan yakni adaini kemudian berimnya keinginan dari Oleh: bas pada lobby politik KIH untuk menghaAgung SS Widodo, MA KIH atas perwakilanpus Hak Interpelasi nya dalam posisi srDPR. Pada konteks tategis baik di komisi ini jelas ada upaya maupun badan-badan DPR. Secara politis dari KIH untuk memback teknis KIH mendapat 11 kursi seup kepemimpinan Jokowi agar bagai wakil di setiap komisi dan tidak serta merta mendapat 10 kursi wakil ketua di badan DPR kritik (rong-rongan) dari KMP. meliputi BURT, Baleg, BKSAP, Terlepas dari segala kepentingan

Secara langsung apa yang dipertontonkan oleh para legislator di gedung parlemen telah menciderai proses politik yang telah dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tidak kunjung selesainya petarungan diantara mereka menandakan adanya ketidakseriusan para wakil rakyat untuk mengartikulasikan seluruh kepentingan rakyat. Rakyat dalam Pemilu Pilpres kemarin telah move on untuk tidak menggunakan hak pilihnya, maka seharusnya sikap tersebut juga diimbangi oleh perilaku para anggota dewan yang mencerminkan sikap bijak dan negarawan. dan Banggar, sehingga total ada 21 kursi yang di-share (bagi) kepada KIH. Namun demikian, tampaknya islah tersebut harus tertunda, lagi-lagi didasari oleh tarik ulur kepentingan beberapa elite (pimpinan) partai.

Pun, seturut dengan hal tersebut, rencana perdamaian KMP dan KIH sepertinya hanya sebatas wacana, yang semua itu dilatarbelakangi oleh keinginan KIH untuk merevisi UU MD3. Bebera-

kedua belah pihak, jelas perdebatan ini sangat disayangkan dan jauh dari nuansa memperjuangkan kepentingan rakyat.

Secara langsung apa yang dipertontonkan oleh para legislator di gedung parlemen telah menciderai proses politik yang telah dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tidak kunjung selesainya petarungan diantara mereka menandakan adanya ketidakseriusan para wakil

rakyat untuk mengartikulasikan seluruh kepentingan rakyat.

Rakyat dalam Pemilu Pilpres kemarin telah move on untuk tidak menggunakan hak pilihnya, maka seharusnya sikap tersebut juga diimbangi oleh perilaku para anggota dewan yang mencerminkan sikap bijak dan negarawan.

Masyarakat sudah lelah melihat tingkah polah para anggota dewan yang justru mempertontonkan perilaku politik yang tidak demokratis, kakanak-kanakan, dan egois. Jargon revolusi mental yang didengungkan oleh Jokowi tampaknya harus ditunjukkan pada parlemen untuk saat ini, agar mereka segera menunjukkan kinerjanya dalam mengadvokasi kepentingan rakyat, dan bukan sebaliknya justru memperlihatkan adegan-adegan yang tidak semestinya untuk dilihat. Dalam negara demokrasi satu hal yang perlu diingat adalah adanya keseimbangan dan bukan pertentangan.

Keseimbangan yang dimaksud tentunya bukan tanpa perbedaan, akan tetapi lebih pada konteks saling melengkapi (komplementer) dan bukan mengganti (substitusi), tentunya dalam wilayah memperjuangkan kepentingan rakyat.

Sudah saatnya anggota DPR segera move on dari pertarungan kepentingan yang tidak layak untuk diperlihatkan. Masyarakat sudah dewasa dengan segala konsekuensi politik yang meraka pilih. Pun demikian, mereka juga berharap agar suara yang mereka berikan tidak sia-sia, karena suara rakyat pada dasarnya adalah suara Tuhan (Vox Populi Vox Dei) Peneliti Sosial-Politik, Institute For Research and Indonesian Studies (IRIS)

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

Kamis Pon 20 NOVEMBER 2014

KELANA

Kadishub Geram Ulah Rekanan Terminal Larangan Sidoarjo, Bhirawa Buruknya pekerjaan pagar dan ruang tunggu di Terminal Larangan membuat Kadishub Sidoarjo, Joko Santosa, gelenggeleng kepala. Ketika melakukan Sidak di proyek, Senin (17/11) pagi, Joko sempat geram dan meminta PPK dan sekretaris dinas untuk tak memproses permohonan termin proyek. ‘’Sudah, dicut (potong) saja rekanan ini,’’ pintanya kepada Sekretaris Dinas, Basuki Sugiarto.

Karena perintah atasannya, Basuki menindaklanjuti dengan meminta PPK untuk tak memproses pencairan termin proyek. rekanan memang sudah mengajukan termin pembayaran tetapi tak akan dibayar sebelum pekerjaan itu disempurnakan sesuai spesifikasi. Basuki mendukung kegeraman kepala dinas, karena pekerjaan untuk pagar dan rehab ruang tunggu itu jauh dari harapan.

Pagar yang baru dipasang dengan biaya Rp90 juta sudah kelihatan tak tegak lurus. Kaki jembatan tak ditanam dalamdalam sehingga mudah ambruk. Dan yang paling parah rehab ruang tunggu, sebab kolom tembok tak menyatu dengan dinding tembok akibat pekerjaan srampangan. Temboknya sudah kelihatan mulai melembung, diperkirakan sebentar saja diterjang angin, hujan dan panas, dipastikan lapisan dinding tembok akan mudah lepas.Q hds

Rekanan Gedung Autis Melawan Sidoarjo, Bhirawa Merasa pekerjaannya tak dibayar Pemkab Sidoarjo, PT Widya Satria (PT WS), rekanan penggarap Gedung Autis Center senilai Rp3,2 miliar, akan melakukan perlawanan dengan memasang papan dipintu masuk bangunan itu supaya pihak lain tak bisa masuk tanpa seizin rekanan.

Pemkab Sidoarjo melalui Pokja proyek Gedung Autis tak bersedia membayar karena terbukti pekerjaan proyek ini menggunakan bendera PT WS yang sudah di black list Pemkab Sawah Lunto, Sumatra Barat. Dipertegas pernyataan hitam ini diumumkan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah). PT WS sudah mengajukan permohonan termin pembayaran karena pekerjaan sudah selesai 100%. Namun Pokja sebagai pemegang rekening anggaran hibah dari pemerintah pusat tak mau mencairkan pembayaran sebelum LKPP mencabut pernyataan hukuman itu.

Kontraktor PT Widya Satria, Deddy S, ditemui Rabu (19/11) di Pendopo Kabupaten, mengancam akan memasang palang kayu untuk menutup gerbang masuk ke gedung itu. Walaupun diakui tanahnya milik Pemkab Sidoarjo tetapi beaya pekerjaan gedung itu merupakan investasi yang belum diselesaikan Pemkab. Dan tak segen memperkarakan pihak yang membongkar bangunan itu.Q hds

Bupati dan Wabup Sidak Pengamanan Jalan Raya Gresika, Bhirawa Bupati Gresik Sambari Halim Radianto dan Wakil Bupati Moh Qosim melakukan Sidak pengamanan jalan raya, Rabu (19/11). Selain itu, bupati dan Wabup memasang sejumlah ramburambu di sejumlah titik atau lokasi.

Rambu itu dipasang diantanya di Jl Vetaran yang sebelumnya terjadi Laka Lantas yang merengut tiga korban meninggal akibat rem truk blong. Rambu yang di pasang di Jl Vetaran ini berupa himbauan untuk pengemudi, khususnya truk yang melewati jalan itu agar mengurangi kecepatan. Hal ini sangat beralasan. Sebab di sepanjang Jl Veteran sering terjadi kecelakaan hingga menelan korban jiwa.

Bupati bersama Wabup didampingi Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Gresik, Adhy Hendro Wijaya menjelaskan, himbauan itu mengingatkan kepada pengguna jalan, baik pengguna jalan dari luar kota maupun dalam kota agar selalu memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang ada. ‘’Agar tak terjadi kecelakaan.

Maka kami meminta pengguna jalan untuk mematuhi rambu yang ada,’’ kata bupati.Q eri

Tiga Ruang Kelas SMPN I Mojosari Perlu Perhatian Mojokerto, Bhirawa Angin segar yang pernah diterima SMPN I Mojosari, Mojokerto pada Bulan September lalu, jika pengajuan DAK (Dana Alukasi Khusus) telah disetujui dan segera bisa dicairkan untuk rehabilitasi tiga lokal kelas yang atapnya ambruk tujuh bulan lalu.

Ternyata hingga kini belum kunjung cair.

Padahal kondisi tiga ruangan, yakni dua ruang kelas berjajar hadap utara dan satu ruang laboratorium hadap ke barat ini kian lama semakin memprihatinkan, ruruntuhan genteng dan kayu yang ada dalam ruangan kelas masih ada, sebagai bukti jika atap gedung memang runtuh karena dimakan usia tua.

Beruntung saat itu kejadiannya pada malam hari dan pihak sekolah sigap dalam mengatasi masalah ini. Sehingga kegiatan belajar mengajar tak terganggu pagi harinya. Karena tempat belajar siswa dipindahkan ke lokal perpustakan dan ruang laburatorium yang lama.

Ketua Komite SMPN I Mojosari, Ali Maskut saat ditemui Bhirawa Rabu (9/ 11) kemarin mengakui jika SMPN I Mojosari pada September lalu pernah dipanggil Dinas Pendidikan Kab Mojokerto. Intinya pengajuan rehab kelas yang runtuh melalui DAK telah disetujui pusat dan dananya siap cair, besarannya sekitar Rp218 juta.Q min

5

Belum Sebulan, Bupati Kembali Gulirkan Mutasi Gresik, Bhirawa Belum genap sebulan, Bupati Sambari Halim Radianto kembali gulirkan mutasi pejabat jilid XI. Mutasi kali ke dua di Bulan Nopember tahun ini, kembali meroling tiga pejabat setruktural eselon IIb. Ketiganya, Kepala Bappeda, Herman T Sianturi yang dimutasi ke Dispendukcapil. Herman sebelumnya juga pernah menjabat Kepala Dispendukcapil tahun 2012 dan sempat menuai protes kalangan kiai dan tokoh masyarakat Gresik. Kemudian, Kepala BLH (Badan Lingkungan Hidup), Ir Tugas Husni Syarwanto MT yang dipindah ke Bapeda. Dan Kepala Dispendukcapil, Ir Sumarno menjabat Kepala BLH.

kariyadi/bhirawa

Wabup Mojokerto Hj Choirun Nissa (kanan) memimpin pelaksanaan pelantikan pejabat di SBK Pemkab Mojokerto, Rabu (19/11) kemarin.

Pemkab Rombak 12 Pejabat Eselon III dan IV Kab Mojokerto, Bhirawa Pemkab Mojokerto kembali melakukan perombakan dengan melakukan mutasi terhadap 12 pejabat struktural.

Pelantikan pejabat yang digelar di Gedung SBK Pemkab Mojokerto itu tak dilakukan Bupati Mustofa Kamal Pasa (MKP), melainkan didelegasikan Kepada Wakilnya Hl Choirun Nissa.

Wakil Bupati Mojokerto, Hj Choirunnisa mengambil Sumpah dan janji 12 orang pejabat III dan IV di lingkup Pemkab Mojokerto, Rabu (19/10) kemarin. ‘’Dari 12 pejabat eselon III dan IV itu terdiri atas 6 orang Eselon III, dan 6 orang eselon IV,’’ terang Kabag Humas dan Protokol Pemkab

Mojokerto, Hj Alfiah Ernawati usai pelantikan kemarin.

Prosesi pelantikan digelar di Ruang Satya Bina karya (SBK) dengan disaksikan Ketua DPRD Kab Mojokerto , Asisten dan Kepala SKPD. Ditemui usai pelantikan, Wabup Hj Choirunnisa mengatakan mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Pemkab Mojokerto merupakan bagian dari sistem pembinaan aparatur dan penataan struktur organisasi secara berkesinambungan.

Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi sekaligus pelayanan publik yang semakin berkualitas. Wakil bupati juga menyampaikan pesan dan harapannya. ‘’Khusus kepada

pejabat yang baru, saya berharap agar dalam melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya, penuh semangat dan senantiasa mengedepankan asas profesionalitas, arif, dan bijaksana,’’ ungkap Wabup.

Wabup menambahkan, jika mutasi dan promosi ini dilakukan sebagai upaya pembenahan sistem pelaksanaan pemerintahan, utamanya yang mempunyai wawasan yang luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. ‘’amanah ini merupakan suatu kepercayaan yang harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab, membekali diri secara matang dengan etos kerja yang lebih tinggi,’’ pesannya.Q kar

Belum Semua Institusi Menyediakan Smoking Area Sidoarjo, Bhirawa Belum semua institusi di Kab Sidoarjo menyediakan Smoking Area atau Kawasan Terbatas Merokok (KTM). Padahal sarana ini sangat penting untuk menghindarkan perokok pasif dari asap rokok.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr Ika Harnasti, asap rokok juga bahaya bagi perokok pasif. Karena efeknya, mereka juga bisa kena karbon CO dari rokok yang bisa menyerang dan menimbulkan penyakit kanker paru-paru. ‘’Kita evaluasi memang belum semua intitusi di Sidoarjo ada sarana KTM, maka kami himbau institusi untuk meyediakan fasilitas ini, bila tak bisa maka bisa dibantu Dinas

Kesehatan,’’ terang dr Ika, didampingi Kabid P2PL, dr Edi Tamat Susanto dan Kabid Pelayanan, dr Idong Juanda, usai mengikuti upacara hari kesehatan ke 50 tahun 2014, di Alun-alun Sidoarjo, Rabu ( 19/11) kemarin.

Sementara untuk KTR, kata Ika, wajib ada di intitusi kesehatan dan pendidikan. Di Kab Sidoarjo, program KTR ini telah dijalankan pada pelayanan kesehatan mulai tingkat Puskesmas dan RSUD. Sementara di institusi pendidikan, harus dijalankan pada lembaga sekolah, mulai tingkat dasar sampai menengah. Keberadaan KTR maupun KTM ini, ada Perda nya, sehingga bagi pelanggar tentu saja ada sanksinya.

dr Ika juga menjelaskan, agar tak sampai kena sanksi, maka mestinya ada petugas yang mempunyai kewajiban untuk mengingatkan bagi orang yang sembarangan menghisap rokok. Sebab orang yang tidak merokok itu, juga punyak hak tanpa kena asap rokok.

Sejumlah pejabat di institusi di Pemkab Sidoarjo mengakui, di tempatnya sudah ada KTM tapi juga ada pejabat yang mengakui belum tersedia KTM. Misalnya, di Dinas Pendapatan Pengelolah Keuangan dan Aset (DPPKA) Sidoarjo, keberadaan KTM ini sudah ada, tapi lain seperti di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sidoarjo dan Percetakan Pemkab Delta Grafika, keberadaan KTM belum ada.Q ali

Penjualan Semen Wilayah Kalteng Mencapai 272 Ribu Ton Gresik, Bhirawa Penjualan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dengan produk merk Semen Gresik di Area Kalimantan Tengah terus mengalami peningkatan.

Hingga Oktober 2014, penjualan Semen untuk area Kalimantan Tengah meliputi Palangkaraya, Pulang Pisau, Kuala Pembuang, Waringin Barat dan Timur serta Gunung Mas mencapai 272 ribu ton dengan market share sebesar 65%.

Menurut Kepala Departemen Penjualan Semen Indonesia, Bambang Djoko, konsumsi semen di Kalimantan Tengah terus meningkat seiring dengan meningkatnya arus transmigrasi dari pulau Jawa ke Kalimantan Tengah. Keberadaan semen telah diuntungkan karena kepercayaan para transmigran terhadap brand semen, sewaktu di Jawa terus dibawa sampai Kalteng ini. Selain itu, kini pemerintah sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur seiring dengan pemekaran wilayah baru di Kalimantan Tengah. ‘’Kualitas menjadi konsentrasi sehingga pihak kontraktor juga mempercayai produk kami.

Meskipun disini banyak pilihan merek, kami yakinkan

kepada mereka bahwa Semen Gresik memiliki kualitas terbaik. Semen Indonesia akan terus memperkuat posisi pasar di Kalimantan Tengah, dan dibukanya (MEA) Masyarakat Ekonomi Asean 2015 mendatang. Akan semakin memperketat penetrasi pasar semen di Indonesia, akan banyak kompetitor yang masuk, semakin variatif merk Semen yang beredar di pasar,’’ paparnya.

Namun Semen Indonesia telah siap dengan tambahan kapasitas sebesar 6 juta ton, yaitu dari pabrik baru di Rembang Jawa Tengah serta Indarung VI Sumatera barat yang masingmasing memiliki kapasitas sebesar 3 juta ton.

Di Kalimantan Tengah sendiri hingga Oktober 2014 menyerap 11,5% dari seluruh kebutuhan semen di Pulau Kalimantan. Sedangkan secara keseluruhan konsumsi semen di Kalimantan periode Januari, hingga Oktober 2014 mencapai 3,63 juta ton naik sebesar 1,7% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 3,57 juta ton. Kalimantan merupakan konsumsi semen tertinggi ketiga diluar Pulau Jawa, setelah Sumatera sebesar 10,17 juta ton dan Sulawesi yang mencapai 3,64 juta ton.Q kim

Pelantikan tiga pejabat eselon IIb ini terbilang sangat istimewa. Pasalnya, baru pertama kalinya pelatikan dilakukan dua pimpinan tertinggi di Pemkab Gresik. Dimana, Bupati bertugas membacakan SK pelantikan, sedangkan Wabup membacakan sumpah janji.

Pelantikan juga bersifat mendadak. Sebab, Bupati hari Rabu (19/11) pagi, tibatiba memerintahkan Ketua Tim Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan), Ir Moch Najib MM untuk menggelar pelantikan.

Kabar yang berkembang di lingkup Pemkab Gresik menyebutkan, sebetulnya tiga pejabat itu seharusnya sudah katut pelantikan gerbong X yang memutasi 179 pejabat pada Selasa (4/11).

Namun, pelantikan tiga pejabat itu dibatalkan, karena ada salah satu pejabat, yakni Kepala Bapeda, Herman T. Sianturi yang belum rampung menuntaskan tugastugas di Bapeda. ‘’Ya memang seharusnya tiga pejabat itu akan dilantik pada Selasa (4/11), tapi dibatalkan karena Kepala Bapeda masih harus menuntaskan beberapa persoalan di Bapeda,’’ kata salah satu pejabat di lingkup Pemkab Gresik yang enggan disebutkan namanya.

Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto mengatakan, pelantikan hari ini, Rabu (19/11) sangat istimewa. Sebab, pelantikan langsung dilakukan dua pimpinan Pemkab Gresik, yakni Bupati dan Wakil Bupati. ‘’Istimewanya ke dua, Alhamdulillah pelan-

tikan kali ini tak bocor. Ini berarti BKD sangat hebat dalam merahasiakan pelantikan ini. Terus terang saja pelantikan ini bukan pelantikan dadakan, tapi pelantikan yang sudah direncanakan cukup lama, kalau toh tak bocor berarti BKD yang hebat,’’ katanya.

Menurut Sambari, pelantikan di lingkungan Pemkab Gresik merupakan hal yang biasa. Pelantikan adalah bentuk penyegaran agar mereka tak jenuh dalam beraktivitas, mengingat pimpinan merupakan pelayan masyarakat. Sebab kini masyarakat sangat kritis. Diharapkan dengan pelantikan tiga pejabat yang dinilai sudah mampu dan mengusai bidangnya bisa lebih meningkatkan pelayanan, karena para pemimpin merupakan pejabat yang telah menorehkan harumnya nama Kab Gresik. ‘’Seperti Herman Sianturi yang telah mampu merencanakan pembangunan Gresik ke depan dengan baik, demikian juga Tugas Husni Syarwanto yang berhasil memboyong Piala Adiwiyata terbanyak se Indonesia dan Adipura, serta Pak Sumarno tinggal meneruskan perjuangan mereka,’’ pungkasnya.

Wabup, Moch Qosim menambahkan, Tugas Husni Syarwanto selama di BLH banyak mengharumkan nama baik Gresik, karena Gresik selalu mendapatkan Piala Adipura. Maka dengan masuknya Sumarno ke BLH, kedepan Pemkab Gresik bisa menyabet Adipura Kencana. ‘’Saya yakin mereka mampu,’’ katanya.Q eri

Dishub Antisipasi Kenaikan Tarif Angkot Liar Kota Mojokerto, Bhirawa Sehari paska kenaikan harga BBM. Tarif Angkot di Kota Mojokerto mulai naik secara liar tanpa dasar Perwali. Mengantisipasi terus berkembangnya tarif, Disnas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kota Mojokerto menyiapkan usulan kepada wali kota agar dilakukan tambahan kenaikan tarif Angkot yang beroperasi di wilayah Kota Mojokerto.

Dishubkominfo Kota Mojokerto mengajukan kenaikan tarif lyn di Kota Mojokerto sebesar Rp350. Kenaikan sebesar Rp350 itu berdasarkan hitungan kasar yang dilakukan Dishubkominfo Kota Mojokerto menyesuaikan kenaikan harga BBM. Kepala Dishubkominfo Kota Mojokerto, Ruby Hartoyo memaparkan, angkot di Kota Mojokerto ada dua lyn.

Yakni lyn A yang menempuh jarak sekali jalan sepanjang 4,5 Km dan lyn B yang menempuh jarak sekali jalan sepanjang 5 Km. ‘’Dasar perhitungan menaikan tarif itu berasarkan penghitungan rute berjalannya kedua lyn itu,’’ ungkap Rubi Hartoyo, Rabu (19/11) kemarin.

Masih. kata Ruby, model penghitungan yang dilakukan pihaknya dengan data produksi rata-rata tiap kendaraan.

Rata-rata frekuensi per jalan per hari yakni sebanyak lima kali perjalanan dengan rata-rata jarak tempuh 4,5 Km sampai 5 Km. Rata-rata pemakaian BBM yakni satu liter per tujuh kilometer dengan rata-rata penumpang sekali jam per kendaraan sebanyak enam orang. ‘’Rata-rata jumlah penumpang per jam per kendaraan dikali lima kali perjalanan sebesar 30 orang, sementara kenaikan harga BBM sebesar Rp2 ribu per liter. Jika dihitung, rata-rata jarak tempuh per hari yakni lima kali perjalanan dikalikan 4,5 Km sama dengan 22,5 Km dengan pemakaian BBM per hari yakni 22,5 Km per 7 Km sama dengan 3,21 liter,’’ urainya.

Ruby menambahkan, kenaikan pemakaian BBM per hari yakni Rp2 ribu kali 5,21 sama dengan Rp10.420 hari per kendaraan, sehingga dampak kenaikan harga BBM per penumpang Rp10.420 dibagi 30 yakni Rp347 sehingga dibulatkan menjadi Rp350.Q kar

Perkara Dicabut, Adu Jotos Dokter Berakhir Damai Kasus adu jotos dua dokter spesialis di RSUD Ibnu Sina dilakukan dr Zulkarnaen Hamzah terhadap dr Fery Sumirat berakhir damai.

Setelah kedua belah pihak sepakat damai dengan mencabut perkaranya di Polsek Kebomas, Rabu (19/11).

Sekitar pukul 14.00 WIB didampingi Dirut RSUD Ibnu Sina, dr Endang Puspitowati dan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Gresik, Bambang Priyadi ke dua dokter itu datang ke Polsek Kebomas untuk mencabut perkaranya yang dilaporkan. Dengan dicabutnya perkara itu, maka berakhirlah kasus adu jotos yang dilakukan dr Fery, dokter spesialis anak dengan dr Zulkarnaen, dokter spesialis anestesi ini.

Kedatangan dua dokter itu untuk menyerahkan surat perdamaian tak saling menuntut.

Surat perdamaian diterima

Kanitreskrim Polsek Kebomas, Ipda Semain. Tak hanya surat perdamaian saja, dr Fery Sumirat juga menyerahkan surat pencabutan laporan penganiayaan itu.

Dirut RS Ibnu Sina, dr Endang Puspitowati, membenarkan bila kedua dokternya sudah melakukan perdamaian secara tertulis juga pencabutan perkara yang sudah dilaporkan ke Polsek Kebomas. ‘’Alhamdulilah, keduanya sudah berdamai, setelah itu berangkulan dan saling memafaatkan. Jadi sudah tak ada masalah lagi, perkaranya juga sudah dicabut,’’ terang dr Endang.

tongan jasa medis dokter, dr Zulkarnain Hamzah jotos muka dr Fery hingga mengalami luka memar. Tak terima atas perlakuan kasar dr Zulkarnaen itu, dr Fery melaporkan kejadian itu ke Polsek Kebomas, Sabtu (15/11).

dr Endang Puspitowati Menurut sumber, perdamaian itu terjadi setelah Dirut RSUD Ibnu Sina dr Endang Puspitowati mendamaikan kedua dokter. ‘’Seharian Bu Dirut memang membujuk keduanya untuk berdamai,’’ kata sumber.

Seperti diberitakan sebelumnya, dipicu percekcokan karena tersinggung pemo-

Komisi D Panggil Dua Dokter Sementara itu Komisi D DPRD, Jumat ( 21/11 ) akan memanggil kedua dokter bersama Dirut RSUD Ibnu Sina dan Kepala Dinas Kesehatan.

Karena perbuatanya sudah menyalahi kode etik dan harus ada sanksi tegas.

Menurut Wakil Ketua Komisi D DPRD Gresik, Mujid Ridwan Rabu ( 19/11 ) kemarin, perbuatan yang dilakukan dokter sepesialis jelas melanggar kode etik dan harus

ada sanksi tegas dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Sanksi bisa penurunan pangkat, ini dilakukan agar perbuatan memalukan itu tak dicontoh.Terutama sekelas profesi dokter spesialis, bila ada masalah tak menyelasaikan perkara dengan kekerasan.

Ditambahkan Mujid, dari hasil pemanggilan nanti. Komisi D akan berkordinasi dengan Komisi A, untuk diteruskan pada pemanggilan Kepala BKD. Supaya memberikan sanksi dan diumumkan pada publik. Supaya masyarakat tahu kalau BKD bertindak tigas, meski telah ada kabar perdamain diantara kedua belah pihak. Namun sanksi tegas perbuatan memalukan itu harus tetap diberikan pada pelakunya.Q eri.kim

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Bupati-Forpimda Probolinggo Sepakat Tingkatkan IPM Probolinggo, Bhirawa Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-50, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo pada Pekan Emas Pembangunan Kesehatan Kabupaten Probolinggo sekaligus Bupati bersama Forpimda (forum pimpinan daerah) sepakat untuk tingkatkan IPM (Indek pembangunan manusia).

Menurut Bupati Probolinggo Hj P. Tantriana Sari SE, Rabu (19/11), peringatan HKN ke-50 merupakan momentum yang tepat untuk menyampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Probolinggo agar bangkit dan mulai meninggalkan upaya kesehatan yang bersifat kuratif atau pengobatan menuju upaya kesehatan yang lebih mendominasi semangat preventif dan promotif.

“Upaya tersebut dapat dilakukan melalui perilaku hidup bersih dan sehat yang harus dimasyarakatkan dan hendaknya ditanamkan sejak usia dini agar benar-benar menjadi budaya masyarakat Kabupaten Probolinggo yang dipraktikkan sehari-hari sepanjang hidup,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakannya kami (Bupati Probolinggo Hj P. Tantriana Sari SE red) bersama jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) sepakat untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Probolinggo.

Hal itu tertuang dalam kesepakatan tentang peningkatan IPM yang ditandatangani bersama oleh Bupati Tantri, Dandim 0820 Probolinggo Letkol Inf. Heru Agung Aryandhono, Wakapolres Kompol Sujiono dan Kapolresta AKBP Iwan Setyawan, ungkapnya.Q wap

Pemprov Pastikan 2015 Tetap Ada Raskin Bojonegoro, Bhirawa Adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang di lakukan oleh Pemerintah Pusat nampaknya tak berpengaruh pada Beras Miskin (Raskin). Dimana dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melalui Biro Administrasi Perekonomian menegaskan jika di tahun 2015 nanti Raskin masih tetap berjalan semestinya.

Hal itu di ungkapkan oleh Wahyu Ilham Pradana selaku staf di Biro Administrasi Perekonomian selaku Sekretaris Tikor Raskin Prov. Jatim kepada Bhirawa, Rabu (19/ 11). Menurutnya, meskipun memiliki dampak dari BBM naik mengakibatkan harga beras di tingkat masyarakat akan tetapi tak mempengaruhi pendistribusian Raskin 2015 nanti.

“BBM naik tak mempengaruhi kebijakan Pemrov Jatim dalam menyalurkan raskin di tahun 2015 nanti, dengan kata lain Pemprov masih akan tetap melaksankan penyaluran raskin,” ungkapnya usai memberikan paparan dalam rapat koordinasi evaluasi ras-

kin 2014 di gedung Mliwisputih Bakorwil Bojonegoro.

Bahkan pihaknya menegaskan, dengan kenaikan harga BBM tersebut untuk pembelian beras raskin di tingkat Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) masih tetap seperti biasa, yakni untuk pembelian harga beras tebus (HBT) sebesar Rp 1.600/Kilogram.

“Setiap penerima manfaat masih mendapatkan jatah 15 kilogram beras dengan harga per kilogramnya Rp 1.600.

Bahkan tahun ini adanya kekosongan raskin dua bulan yakni Nopember - Desember, kata dia Bulog masih memiliki cadangan beras pemerintah (CBP), sehingga masyarakat tak perlu khawatir,” tegasnya.

Dikatakan, hal ini sudah merupakan kebijakan pemerintah dalam meringankan beban masyarakat dengan adanya kenaikan BBM. Hal itu sudah di atur di dalam surat Menkokesra RI tanggal 16 Desember 2013 nomor : B-189/ MENKO/KESRA/XI/2013 dan keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 27 Desember 2013 nomor : 518/28003/021/ 2013.

“Dalam surat terseburt berisikan perihal Pagu Raskin Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun 2014 (terlampir) bahwa Pagu Raskin Tahun 2014 di Jawa Timur berjumlah 514.344.420 Kg untuk 2.857.469 RTSPM di 8.506 Desa/Kelurahan yang ada di Jatim,” pungkasnya.

Ditambahkan, untuk Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2014 di Provinsi Jawa Timur sampai dengan posisi tanggal 3 Nopember 2014 Penyaluran Raskin mencapai 98,5% lebih. Dimana terdapat 12 (dua belas) Kabupaten/ Kota yang telah menyelesaikan 100% penyaluran Ras-

bas/bhirawa

Rapat koordinasi evaluasi raskin 2014 se wilayah kerja Bakorwil Bojonegoro. kinnya dan Tanpa Tunggakan HTR Raskin (lunas 100%).

“Untuk Kabupaten yang sudah melunasi tunggakan raskin yakni Magetan, Lamongan, Kediri, Nganjuk, Banyuwangi, Blitar, Jember, Ponorogo, Pacitan, Kota Mojokerto, Kediri dan Blitar,” jelasnya.

cahyono/bhirawa

Salah satu Sumber Mata Air Wendit, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, yang digunakan PDAM Kota Malang dalam mendistribusikan air bersih pada pelanggan warga kota setempat.

PDAM Kabupaten Malang Kehilangan Pelanggan Kab Malang, Bhirawa PDAM Kabupaten Malang telah mempersoalkan PDAM Kota Malang, karena seringkali menyerobot pelanggan. Penyerobotan pelanggan tersebut sering dilakukan pada warga yang ada di wilayah perbatasan Kabupaten Malang-Kota Malang. Sehingga penyerobotan pelanggan tersebut secara langsung telah merugikan PDAM Kabupaten Malang, karena banyak kehilangan pelanggan.

Demikian disampaikan Direktur Umum (Dirum) Kabupaten Malang H Syamsul Hadi, Rabu (19/11), kepada Bhirawa. Menurutnya, aksi serobot tersebut menghilangkan potensi pelanggan di Kabupaten Malang sekitar 1.500 warga. Sementara, warga yang dilayani pemasangan Sambungan Rumah (SR) baru oleh PDAM Kota Malang, mayoritas warga yang bermukim di wilayah perbatasan kabupaten-kota.

“Seharusnya hal itu tidak sampai terjadi. Aksi penyerobotan hanya untuk mendapatkan pela-

nggan. Karena sesama manajemen PDAM yang memiliki fungsi pelayanan, maka semua masalah bisa dibicarakan melalui koordinasi secara baik,” tegasnya.

Pada awalnya, masih dikatakan Syamsul, pelayanan pasang baru air bersih bagi warga Kabupaten Malang yang dilayani PDAM Kota Malang dengan persyaratan surat rekomendasi dari PDAM Kabupaten Malang. Namun belakangan ini, PDAM Kota Malang langsung memasang jaringan bagi pelanggan baru di Desa Kebonagung dan Desa Segaran, Kecamatan Pakisaji.

“Padahal di wilayah Kecamatan Pakisaji, pihaknya sudah investasi untuk pelayanan air bersih pada warga setempat, sebesar Rp 3 miliar. Jika pelanggan diserobot PDAM Kota Malang, maka investasi kita akan mengalami kerugian. Dan secara otomatis telah mengganggu investasi yang selama ini kita bangun,” terang dia.

Dirinya berharap, tutur Syamsul, agar PDAM Kota Malang

bisa memahami kondisi tersebut, dan kedepannya agar selalu berkoordinasi dengan bail. Sebab, tugas dan fungsinya samasama dalam bidang pelayanan.

Sementara hingga sekarang, PDAM Kota Malang air bersih yang dijual PDAM setempat, berasal dari sumber mata air yang ada di wilayah Kabupaten Malang, dalam status sewa kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.Q cyn

Tanggung Jawab Pendidikan di Pundak Orangtua Ketua Tim Penggerak (TP) Lamongan PKK Hj. Mahmudah Fadeli mengingatkan besarnya peran orang tua dalam melaksanakan pendidikan keluarga. Menurut dia, jika ada anak yang sukses, itu berati sukses pendidikan yang dilakukan orang tuanya.

“Orang tua bertanggung jawab melaksanakan pendidikan keluarga yang menanamkan nilai agama, budaya, dan nilai moral serta ketrampilan kepada anggota keluarganya.

Anak yang sukses berarti orangtuanya yang berhasil mendidik anaknya,” ungkap Mahmudah Fadeli saat membuka Pendidikan Kecakapan Keorangtuaan di Ruang Pertemuan PKK Lamongan, Rabu (19/11).

Dia juga berharap agar setelah kegiatan ini para Ketua Kelompok Kerja (Pokja) 1 dan Ketua Pokja 2 kecamatan dapat meneruskan ilmu yang didapat dari pelatihan kepada Ketua TP PKK desa/kelurahan. Hal senada disampaikan Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Lamongan Anis Yuhronur Efendi.

Dia menyebut orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi perkembangan anak, oleh karena itu sebagai orang tua harus memperoleh

Bahkan dari pelunaskan raskin tersebut terdapat Kabupaten yang mendapatkan penghargaan yakni Kabupaten Kediri pada Tahun 2014 telah mendapatkan anugerah Raskin Award 2014, dalam pelaksanaan Program Raskin Tahun 2014.Q bas

PGRI Situbondo Gelar Seminar Nasional

Target Belum Tercapai, Dispenda Undang Notaris Malang, Bhirawa Tahun anggaran 2014 tinggal satu bulan setengah lagi, Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Malang, masih ada pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan, lantaran ada target belum tercapai. Target tersebut adalah dari sektor pemasukan pajak Beaya Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB). Karena itu Dinas Pendapat melakukan berbagai upaya agar bisa tercapai.

Kepala Dinas Pendapatan Kota Malang Ade Herawanto, kepada wartawan Rabu (19/11) kemarin mengutarakan, masih ada target yang belum tercapai sementara tahun 2014 sudah hampir berakhir. "Sebenarnya secara keseluruhan target Dispenda sudah hampir terpenuhi, hanya BPHTB, yang masih kurang, dan nilanya cukup besat yakni Rp 30 miliar, makanya kita mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut," tukasnya.

Salah satu cara yang dilakukan adalah melakukan pertemuan dengan para notaris di Kota Malang. Pertemuan dengan notaris itu juga diikuti oleh anggota DPRD Kota Malang. "Kita ingin mencari solusi, makanya dewan dan notaris serta pihak pengembang perumahan, kita undang, untuk membahas beberapa terobosan yang dilakukan Dispenda pada akhir tahun ini," terangnya.

Pertemuan kali ini, lanjut Ade, juga menyampaikan upaya Dinas Pendapatan mengenai kemudahan regulasi dalam hal pembayaran BPHTB di sisa tahun anggaran 2014, sehingga, para notaris diharapkan saling sinergi dengan Dispenda. Karena pajak BPHTB kaitanya erat sekali dengan pengembang dan pejabat pembuat akte tanah.Q mut

Kamis Pon 20 NOVEMBER 2014

pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan pengasuhan, pembimbingan, pelatihan, dan pendidikan bagi perkembangan pribadi dan sosial anak-anak.

Acara tersebut mendatangkan nara sumber dari berbagai bidang, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan (Diskopindag), Polres Lamongan, BPPKB, dan Kemenag Lamongan. Di antara materi yang disampaikan adalah dengan

materi konsep diri; pendidikan kecakapan keorangtuaan; komunikasi keluarga dan mewujudkan hubungan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera melalui 8 fungsi keluarga.

Kemudian sumberdaya dalam keluarga dan pola asuh anak balita, anak-anak, remaja, dan dewasa;, mewaspadai ancaman keluarga, lingkungan, dan negara; serta pengetahuan konsumen dan partisipasi kegiatan sosial.Q yit

suprayitno/bhirawa

Ketua TP Lamongan PKK Hj. Mahmudah Fadeli saat membuka Pendidikan Kecakapan Keorangtuaan.

Situbondo, Bhirawa Guna ikut mengembangkan diri para guru, PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Cabang Situbondo, menggelar seminar nasional pagi kemarin (19/11).

Acara yang melibatkan 2.120 peserta itu berasal dari guru-guru pemegang sertifikasi yang tergabung dalam organisasi anak lembaga PGRI, di bidang pengembangan karier dan profesi (PKP-PGRI Situbondo).

Acara dilaksanakan di pendopo kabupaten dengan dibuka Sekda Syaifullah dan didampingi Kepala Dinas Pendidikan DR Fathor Rakhman serta Ketua PGRI Situbondo, Moh. Hasyim beserta jajarannya.

Menurut Hasyim, acara seminar nasional tersebut digelar untuk memeriahkan peringatan hari guru nasional ke 21 dan HUT PGRI ke 69 tahun. Selain itu, ujar pria yang kini menjabat Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo itu, acara tersebut diadakan utuk memenuhi kebutuhan guru-guru dalam hal penilaian kinerja guru di Kabupaten Situbondo. “Salah satu diantaranya, sebagai kegiatan pengembangan diri para guru-guru di Kota Santri ini,” tegas Moh. Hasyim.

Di sisi lain, Ketua PKP PGRI Kabupaten Situbondo

Fita Ariyani, menuturkan, kegiatan seminar nasional yang mendapat atensi luar biasa dari ribuan guru tersebut terlaksana murni dari hasil swadaya guru-guru yang sudah memiliki sertipikasi PKP. “Jadi bagi guru yang belum mengantongi sertipikasi PKP ini tidak bisa mengikuti seminar yang mengambil tema ‘menjadi Gurunya Manusia di Sekolahnya Manusia’. Nanti tanggal 25 Nopember, kami akan memperingati puncak acara di alun-alun,” terang Fita Ariyani.

Sementara itu Sekda Syaifullah dalam arahannya mengatakan, para guru harus selalu menjaga solidaritas dan semangat kebersamaan dalam membangun dunia pendidikan di Kabupaten Situbondo. Ini, ujar Syaifullah, sama saat kita melihat sejarah kemerdekaan yang berhasil diraih dengan rasa solidaritas dan kebersamaan.

“Sama seperti hari pahlawan pekan lalu, itu juga ada nilai solidaritas dan kebersamaan. Saya minta juga agar sesama guru terjalin kekompakan dan kebersamaan dan jangan mencari kesalahan kawan. Dengan ultah PGRI ini, kita sepakat solidaritas kita jaga dan terus membangun kekompakan ini,” tegas Syaifullah.Q awi

30 Pelanggar Perda Disidang Tipiring Batu, Bhirawa ngantongi SIUP, namun karena saat mengSatpol PP bekerja sama dengan PN urus ijin tidak diberitahu kalau harus mengMalang dan Kejari Batu kembali menggelar urus HO, maka dia juga tak mengurusnya. sidang tipiring untuk 30 pelanggar Perda.

"SIUP sudah punya mas, kita tidak tahu Mereka terjaring operasi Yustisi yang kalau harus dilengkapi juga dengan ijin HO. dilakukan oleh Satpol PP Kota Batu dalam Sebab saat mengurus perijinan tidak dikasih sebulan terakhir. "Mereka ini adalah para tahu, ijin apa saja yang harus diurus," keluh pelaku usaha yang lalai melengkapi perijinHeli yang membuka bengkel di dusun Sukoan. Sehingga kita ajukan ke sidang tipiring," rembug desa Gunungsari kecamatan Bumiaji. ungkap Kasatpol PP dan Linmas, Robiq Ke-25 pelanggar ijin HO tersebut divonis Yunianto, kepada Bhirawa, Kamis (19/11). melanggar Perda no 5 tahun 2011 tentang Sidang yang digelar di ruang Panderman Ijin Gangguan dengan hukuman denda tersebut dipimpin oleh Hakim PN Malang Rp350 ribu. Sementara itu untuk pelanggar Rina Indrajanti SH MH. Mereka terdiri dari Reklame, oleh Hakim Rina dibebaskan 25 pelanggar izin HO, 3 orang Pedagang karena pelanggarannya dinilai lemah.

Kaki Lima (PKL) dan 2 pengusaha reklame.

Sebab untuk reklame ini ada perlakuan Para pelanggar izin HO di antaranya khusus, karena harus ada rekomendasi dari yaitu Teras BRI Punten, bengel sepeda moTim Khusus yang dibentuk oleh Wali kota. tor dan mobil, serta toko. Mereka divonis Ada 2 pelanggar ijin reklame yang disimelanggar Perda no 5 tahun 2011 tentang dang akhirnya dibebaskan karena juga terIjin Gangguan (HO) dengan hukuman denda bukti telah membayar pajak reklame.

Rp350 ribu.

"Untuk sidang pelanggaran reklame ini Sedangkan untuk PKL yang berjualan di memang yang pertama. Tujuan kita sebetrotoar dan badan jalan divonis melanggar narnya untuk mengoptimalkan pengelolaan Perda no 5 tahun 2005 tentang PKL dan reklame karena pengusaha reklame cendediberikan hukuman denda sebesar Rp100 rung seenaknya saja dalam mendirikan ribu. Umumnya sejumlah pelanggar HO papan reklame," tandas Robiq.Q sup protes karena mereka telah mengantongi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), namun karena tak mengantongi ijin HO, mereka tetap dikenai tipiring.

"Kita baru ngontrak di ruko milik salah satu anggota dewan.

Kita nggak dikasih tahu kalau harus ngurus ijin HO oleh si pemilik ruko," ungkap Silo yang membuka usaha variasi mobil di Pandanrejo kecamatan Bumiaji.

Hal yang sama juga dialami oleh Heli yang membuka usaha bengsupriyanto/bhirawa kel sepeda motor. Heli Para pelanggar Perda saat membayar denda kepada panitera sidang. sebenarnya sudah me-

JAWA TIMUR

Kamis Pon 20 NOVEMBER 2014

KILAS JATIM

LSM Wirabumi Desak Pemkab Tertibkan Situs Cagar Budaya Situbondo, Bhirawa Agar aset berupa situs cagar budaya tertata dengan baik, LSM Wirabumi bersama Aliansi Cadas Situbondo mendesak Pemkab Situbondo melalui Dinas Pariwisata Budaya dan Pemuda Olahraga melakukan pengamanan dan pencatatan dengan baik. Caranya, kata LSM Wirabumi, Pemkab meminta BPGB Trowulan Mojokerto untuk melakukan investigasi, penelitian dan penetapan terhadap status situs dibeberapa tempat yang tersebar di Kabupaten Situbondo.

Menurut koordinator LSM Wirabumi, Agus Sodu, dua pekan lalu lembaganya berkirim surat kepada Bupati Dadang Wigiarto dengan berisi permintaan terkait kondisi darurat cagar budaya yang ada di Kabupaten Situbondo. “Kami berharap situs-situs cagar budaya yang mengalami kerusakan atau bahkan hilang itu ditertibkan. Kami dari Yayasan Lumajang dan Aliasi Cadas meminta kepada Bupati Situbondo, agar menyelamatkan keberadaan situs-situs cagar budaya tersebut,” tegas Agus Sodu.

Agus mengungkapkan, Pemkab Situbondo senantiasa memperhatikan adanya pengrusakan dan penambangan dan hal lain terhadap keberadaan citus cagar budaya yang ada di Situbondo. “Saat ini banyak citus tersebut mulai rusak akibat adanya penambangan dengan alat berat.

Apalagi, baru-baru ini ada penggalian di situs tersebut yang mengancam kelestarian cagar budaya. Untuk itu, kami mempertanyakan keseriusan persoalan ini kepada Bupati Situbondo,” papar Agus yang didampingi sejumlah aktivis, kemarin.

Sementara itu, Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto, melalui Sekda Syaifullah, langsung mengamini permintaan LSM Wirabumi bersama Aliansi Cadas, kemarin. Menurut Syaifullah, dirinya sudah mempersiapkan materi surat yang akan disampikan kepada BPGB Trowulan Mojokerto. “Saya sudah meminta Disparbudpora Kabupaten Situbondo ikut membantu persoalan pelestarian situs cagar budaya yang disampaikan teman-teman LSM Wirabumi dan Aliansi Cadas itu kemarin. Kami sudah membuat draf surat tersebut guna dikirim ke Trowulan,” ujar Syaifullah.Q awi

Ratusan Polisi dan TNI Blokir Jalan, Demo Buruh Batal Jombang, Bhirawa Ratusan aparat keamanan gabungan dari Polri dan TNI dikerahkan untuk mengantisipasi demo susulan ribuan buruh yang rencananya dilakukan Rabu (19/11) kemarin. Lengkap dengan woter canon serta kawat berduri ratusan aparat keamanan sudah memblokadi Jl KH Wahid Hasyim Depan kantor pemkab Jombang sejak pagi.

Pantauan, Bhirawa Pemblokiran jalan dilakukan aparat sejak pagibeberapa perempatan JL KH Wahid sudah ditutup aparat polisi dengan menggunakan palang dan kendaraan. Para pengguna jalan dilarang untuk lewat di depan jalan menuju kantor pemkab setempat. Tidak hanya itu, Mobil Woterconan dan truk pembawa kawat berduri juga sudah disiapkan untuk menghadang buruh.

Hingga siang kabar ribuan buruh yang kembali bakal mengepung kantor bupati itu ternyata tidak terbukti. Ratusan keamanan gabungan dari

brimop dan TNI akhirnya membubarkan diri. ”Geser geser, bubar,” ujar beberapa petugas yang sejak pagi telah bersiap di sekitar kantor pemkab Jombang mengatakan.

Sementara itu, Samsul Huda Koordinator Serikat Buruh playwood Jombang (SBPJ) mengakui bahwa hari ini buruh di Jombang siap untuk kembali turun jalan. Hal itu dipicu kabar yang diteri bahwa usulan UMK Jombang 2015 yang diusulkan bupati Nyono ke Propinsi hanya sebesar 1.550. ”Buruh memang sudah siap tutun, karena hasil klarifikasi kita ke dewan Peng-

ramadlan/bhirawa

Siap Hadang Buruh, ratusan aparat dari Polisi dan TNI siap menghadang aksi susulan ribuan buruh didepan kantor pemkab Jombang. upahan propinsi usulan Jombang hanya Rp 1.550. 000, ini jelas tidak sesuai dengan

tuntutan buruh. Apalagi BBM sudah naik,” ujarnya.

Namun karena blockade dan penjagaan dari aparat begitu

ketat, buruh lanjutnya kemudian, melakukan konsolidasi ulang untuk aksi. “Kita tidak ingin berhadapan dengan aparat, karena bukan aparat yang kita tuju. Akan tetapi iktikad bupati untuk membela kepentingan rakyatnya (buruh – red.),” ujarnya.

Buruh lanjut Huda, sangat kecewa dengan rekomendasi bupati Nyono ke Gubernur.

Padahal sebelumnya usulan Dewan pengupahan usulan UMK Jombang 2015 ada dua angka yakni antara Rp. 1.

546.000 dari Apindo dan Rp 1.725 000 dari dewan pengupanan. “Perundingan selama ini tidak ada artinya. Buruh sangat kecewa dengan bupati,” tandasnya.

Di samping akan kembali turun ke jalan, Huda mengatakan, buruh Jombang akan mendesak Propinsi untuk merefisi UMK Jombang yang sangat tidak layak. “Teman teman buruh akan bergabung dengan Aliansi di Surabaya untuk aksi ke Gubernur.Q rur

khoirul huda/bhirawa

Bupati Tuban H. Fathul Huda didampingi Ketua Kwarti Cabang Pramuka Kabupaten Tuban Drs. H. Tjarito, MM saat memberikan ucapan selamat pada 20 kontingen pramukan yang akan berangkat dalam giat prestasi penegak Jawa Timur 2014 di Bumi perkemahan Perum PJB Paiton Probolinggo.

Berangkatkan Kontingen Pramuka, Bupati Minta Jaga Nama Baik Tuban

Evaluasi e-KTP Berdampak ke Dispendukcapil Sampang Sampang, Bhirawa Berdasarkan intruksi kementerian dalam negeri (Kemendagri) RI terhadap evaluasi dan penghentian sementara pencetakan e-KTP di seluruh Indonesia, hal ini berdampak pada proses membuatan e-KTP di Kabupaten Sampang yang semula target selesai 2014, harus terntunda hingga waktu yang belum jelas.kata Moh Zuhri kepala Dispendukcapil Sampang Rabu (19/11).

Menurut Zuhri, intruksi penghentian pencetakan e-KTP tersebut disampaikan menteri dalam negeri Tjahjo Kumolo di rakernas pencatatan sipil seluruh Indonesia di Yogjakarta beberapa hari lalu, dalam pengarahan menteri dalam negeri RI, pencetakan e-KTP untuk sementara waktu dihentikan dan akan dievaluasi.

“Oleh sebab itu, intruksi tersebut sedikit banyak akan berdampak pada kebijakan pembuatan E-KTP yang berada di daerah khususnya di Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur. Berdasarkan data Dispendukcapil di Kabupaten Sampang yang wajib memiliki KTP jumlah total 662.000, namun tertanggal 11 November 2014 yang sudah dicetak e-KTPnya 349.329 orang, sedangkan sisanya masih berjumlah 428.958 orang.jelasnya sambil melihat data,” kata dia.

Masih dikatakan Zuhri, selain dampak kebijakan menteri yang baru tersebut, kemudian kesadaran masyarakat di Kabupaten Sampang untuk mengurus e-KTP masih relative rendah, sehingga Dispendukcapil juga harus pro aktif turun ke masyarakat setiap sebulan dua kali.Q lis

7

hilmi husain/bhirawa

Kantor Pos Pasuruan yang berada di alun-alun Kota Pasuruan terlihat sepi dan tak ada antrian untuk pengambilan dana PSKS, Rabu (19/11).

Kompensasi BBM Naik, Warga Pasuruan Terima Rp 51,7 Miliar PSKS Pasuruan, Bhirawa Warga Kota dan Kabupaten Pasuruan akan mendapatkan uang sebesar Rp 51,7 miliar.

Besaran uang tersebut diperuntukkan bagi keluarga yang masuk dalam rumah tangga sasaran (RTS) dengan jumlah sebanyak 129.405 keluarga.

Kepala Kantor Pos Pasuruan, Ahmad Junaedi menyampaikan dana sebesar Rp 51,7 miliar akan diterima para keluarga dari pemerintah sebagai dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) wujud Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Uang itu akan dibagikan secara bertahap mulai 20 Nopember hingga 6 Desember nanti.

Sedangkan uang yang akan dibagikan untuk setiap RTS totalnya sebesar Rp400 ribu untuk dua bulan yakni November dan Desember (per bulannya Rp 200 ribu).

“Terinci Kota Pasuruan sebanyak 9.437 keluarga dan Kabupaten Pasuruan sebanyak 119.968 keluarga. Data itu baru kami terima pada Senin (17/11) malam kemarin,” ujar Ahmad Junaedi, Rabu (19/11).

Menurut Junaedi, pemerintah telah memberikan kompensasi PSKS setelah kenaikan

BBM yang dimulai 18 November. Pemberian dana PSKS tersebut tidak dilakukan serentak seluruh daerah di Indonesia. Untuk Jatim hanya ada dua daerah, yakni Kota Surabaya dan Kabupaten Banyuwangi yang menerima 18 November ini.

Pembagian dana PSKS untuk Kota Pasuruan, dijadwal oleh Kantor Pos pada 20-21 November. Untuk Kabupaten Pasuruan dijadwal pada 22 November hingga 3 Desember dengan diawali pembayaran di Kecamatan Tosari dan Lumbang.

“Pembayarannya kami yang mendatangi masyarakat dan tempatnya sudah ditetapkan.

Selanjutnya masyarakat diundang untuk mendatangi tempat-tempat yang sudah ditentukan. Jika saat itu yang bersangkutan tidak bisa datang, uang bisa diambil di kantor pos secara langsung,” papar Ahmad Junaedi.

Junaedi menambahkan, pembayaran dengan mendatangi masyarakat tersebut dilakukan oleh Kantor Pos Pasuruan bertujuan untuk mempermudah pelayanan serta tidak membebani masyarakat karena jarak yang terlalu jauh. Utamanya untuk wilayah yang lokasinya berjauhan seperti di pelosok pedesaan di area pegunungan.Q hil

Tuban, Bhirawa Pembentukan karakter dan kepribadian, bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan positif dan ektra kurikuler, hal itu disampikan oleh Bupati Tuban H. Fathul Huda saat melepas kontingen kwartir cabang gerakan pramuka cabang Tuban yang akan mengikuti giat prestasi penegak Jawa Timur 2014 di Bumi perkemahan Perum PJB Paiton Probolinggo.

“Kemandirian adalah bagian dari pembentukan karakter, oleh karena itu saya sangat mendukung kegiatankegiatan ekstra kurikuler seperti pramuka saat ini. Ini adalah bagian dari pendadaran untuk menjadi manusia atau pemimpin yang mandiri nantinya,” kata Bupati Huda dalam sambutannya di halaman Pendopo Krido manunggal (19/11).

Bupati Huda juga meminta para peserta yang akan mengikuti giat prestasi penegak tingkat Jawa Timur 2014 di Kabupaten Probolinggo ini untuk menjaga nama baik kabupaten Tuban serta belajar sunggung-sunguh serta memahami karakter peserta lain.

“Saya tidak bisa memberikan bekal apa-apa, cuma kalau hanya sekedar untuk beli es silahkan berhubungan dengan ajudan. Dan saya meminta jaga nama baik kabupaten tuban serta belajarlah yang sunguh-sunguh,

karena pengalaman itulah nantinya yang akan menentukan adan kedepan dalam bermasyarakat,” pesan Bupati Huda pada peserta yang didampingi olehKepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga (Dikpro) Kabupaten Tuban serta seluruh pengurus Kwartir Cabang Tuban.

Sementara itu, Ketua Kwarti Cabang Pramuka Kabupaten Tuban Drs. H. Tjarito, MM Saat dikonfirmasi Bhirawa (19/11) setelah upacara pemberangkatan peserta mengungkapkan, anak asuh yang diberangkatkan ini adalah hasil seleksi giat prestasi penegak Cabang Tuban yang dilaksanakan pada 31 Oktober sampai 2 Nopember 2014 di Lapangan di Kecamatan Parengan Tuban.

“Semuanya ada 20 peserta penegak yang terdiri dari gugus depan SMKN 1 Tuban dan Gugus depan MA Al Hidayah Laju Kidul. Kedua gusus ini yang memenagkan dalam giat prestasi penegak Cabang Tuban kemarin,” Kata Tjarito.

Pensiunan PNS Pemkab Tuban yang saat ini juga terjun pada partai politik, yakni di Parti Golkar Tuban juga mengungkapkan, para anak didiknya nanti akan beradu kreatifitas, berbagi pengalaman serta berlatih tentang kepemimpinan dan kepercayaan diri.Q hud

Aksi Demo dan Kenaikan Tarif Bus 10 Persen di Bojonegoro Di Kediri, Perusahaan Angkutan Naikkan Tarif 20 Persen Aksi demo penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dari kalangan aktivis mahasiswa di Kabupaten Bojonegoro warnai saat seluruh pimpinan maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik dari komisi A, komisi B , komisi C dengan SKPS dipemerintahan kabupaten Bojonegoro setempat, Rabu (19/11).

Para Demonstran yang berjumlah sekitar 50 orang itu berteriakteriak di depan kantor DPRD Bojonegoro dengan membawa spanduk dan menyuarakan aspirasi mereka memberi tuntutan 13 item yang disebut item turunkan harga BBM. Pendemonstarn berasal dari organisasi PMMI, HMI, GMNI, LMND, IMM. Mereka menolak kebijakan dari Presiden Indonesia ke 7, Joko Widodo mengenai kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan nominal angka kenaikan Rp 2000/ liternya. Bahkan mereka kecewa saat mereka hanya ditemui empat anggota DPRD sedangkan anggota DPRD lain masih melakukan hearing dengan SKPD terkait untuk membahas APBD tahun 2015.

Selain itu para demonstran

mulai ricuh di depan kantor DPRD karena mereka tidak terima hanya ditemui empat anggota dewan akhirnya mereka dipersilakan masuk ruang paripurna untuk menyampaikan 13 item yang mereka inginkan. Sementara itu dengan adanya demo penolakan kenaikan BBM, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam hal ini Dinas Perhubungan secara resmi menaikkan harga tarif bus sebesar 10 persen dari nilai nominal semula.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) kabupaten Bojonegoro, Iskandar mengatakan jika awak bus yang memiliki armada di Bojonegoro boleh menaikan tarif penumpang dengan batasan maksimal 10% dari tarif lama sambil menunggu edaran resmi dari Dinas Perhubungan provinsi Jawa

Timur. “Hal ini dilakukan agar armada yang beroperasi tidak merugi dan penumpang tidak ada yang ditarik terlalu mahal. Kami sudah mengumumkan kemarin dengan patokan kenaikan maksimal 10%,” tegasnya kepada Bhirawa.

Bahkan pihaknya masih belum mengetahui kapan akan melakukan musyawarah dengan organisasi angkutan darat (Oraganda) karena pihaknya sendiri belum menerima surat apapun dari Dishub provinsi Jawa Timur.

“Alasan itulah yang menyebabkan Dinas Perhubungan memperbolehkan semua awak menaikan tarif 10% agar mereka tidak merugi dan penumpang tidak ditarik terlalu mahal oleh armada,” pungkasnya.

Saat ditanya mengenai pengawasan penarikan yang hanya diperbolehkan maksimal 10% dirinya hanya mengawasi saat penarikan diwilayah terminal Rajekwesi Bojonegoro saja, dan jika nantinya diluar dari terminal sudah jauh dari jangkauannya maka pastinya akan ditegur.

20 Persen Sementara itu, sehari setelah pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Premium sejumlah perusahaan Otobus yang beropersi di Terminal Tamanan Kota Kediri menaikan tarif sendiri mencapai 20 persen. Hal ini dilakukan oleh sejumlha perusahaan angkutan untuk mengantisipasi besarnya biaya opersional yang dikeluarkan, Misalnya Manajemen PO Kawan Kita jurusan Kediri Blitar, Kediri -Nganjuk.

Managemen PO Kawan Kita ini menaikkan tarif angkutan mencapai 5 persen dari tarif semula, itu pun menurut sopir tarif sewaktu-waktu bisa berubah disesuaikan dengan jarak tempuh penumpang "Sewaktu-waktu bisa berubah," kata Rahmat, salah satu sopir PO Kawan Kita.

Berbeda dengan PO harapan Jaya, Menegemen Bus Jurusan Kediri-Surabaya menaikkan tarif baru mencapai 20 persen. Menurut perwakilan PO Harapan Jaya Tarmiji, kenaikan ini mengacu pada surat edaran organisasi

bas/bhirawa

Para demontrans melakukan aksi penolakan kenaikan BBM oleh pmerintah pusat di depan pintu gerbang DPRD Bojonegoro. angkutan darat. "Untuk KedirSurabaya awalnya Rp 16 ribu, sekarang Rp 20 Ribu, ini berdasarkan surat edaran Organda," kata Tarmiji.

Menagggapi hal ini, Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Kota Kediri Veri Djatmiko mengimbau agar Managemen Per-

usahaan angkutan tidak menaikan tarif melebihi 20 persen sesuai intruksi menteri Perhubungan. "Jika ada yang melebihi 20 persen, dan terbukti akan dikenakan sanksi, karena sesuai intruksi Kementrian perhubungan kenaikan tidak boleh melebihi 20 persen," tandasnya.Q bas,van

EKONOMI - BISNIS

8

Kamis Pon, 20 NOVEMBER 2014

Harga Tiket Kereta Api Bakal Naik Surabaya, Bhirawa Masyarakat pengguna transpora kereta api (KA) kini harus merogoh sakunya dalam-dalam, karena kemungkinan harga tiket naik baik untuk KA ekonomi jarak jauh, jarak sedang, dan jarak dekat termasuk lokal. Kenaikan tarif tersebut ditujukan untuk, mengcover seluruh biaya operasional .

Manajer Humas Daop 8 Surabaya, Sumarsono menguraikan kenaikan tersebut telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan Selasa (18/11) kemarin. Sehingga otomatis sebagai perwakilan KAI di Surabaya, Daop 8 ikut menaikkan harga tarif KA. “ Kami sudah mendengar kabar kenaikan tarif tersebut, tapi hari

trie diana/bhirawa

Kurs JUAL

BELI

USD

12,254.00

12,132.00

SGD

9,466.20

9,368.34

EUR

15,388.57

15,232.94

JPY

10,593.02

10,483.02

GBP

19,247.36

19,053.31

Sumber: Bank Indonesia (17 NOVEMBER 2014)

RAGAM EKBIS

Aprindo Jamin Harga Produk Tak Naik Surabaya, Bhirawa Ketua Dewan Perwakilan Daerah Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Jawa Timur (DPD Aprindo Jatim), Qomaruzaman menyatakan, berbagai harga kebutuhan bahan pokok di sejumlah gerai ritel tetap pascapenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. “Jaringan ritel modern tidak akan menaikkan harga karena TDL dan BBM naik.

Penyebabnya, kenaikan komponen biaya operasional disikapi dengan efisiensi,” katanya, ditemui pada Rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jatim, di Surabaya, Rabu (19/11).

Namun, ungkap dia, pengusaha ritel bisa menaikkan harga jual ke konsumen ketika sejumlah produsen dan suplier menaikkan harga produk. Akan tetapi hal itu tidak bisa langsung dinaikkan harganya oleh produsen.

“Penyebabnya mereka terikat dengan perjanjian last bite dan promosi yang dilakukan sebenarnya menguntungkan konsumen,” ujarnya. Sementara itu, jelas dia, sampai sekarang berbagai harga kebutuhan pokok yang tidak naik harganya meliputi cabai rawit, ikan laut, daging ayam, dan daging sapi.

Apalagi, sampai sekarang ritel memiliki kesulitan untuk menaikkan harga.“Walau BBM subsidi harganya naik, hal itu kami hadapi biasa saja. Bahkan, kami memang tidak menaikkan harga produk tapi ada beberapa barang yang harganya justru turun,” katanya.

Terkait ancaman inflasi pascapenaikan harga BBM pada akhir tahun 2014, tambah dia, kini Aprindo DPD Jatim akan berusaha untuk menjalankan peran dalam stabilitas harga, ketersediaan barang, dan distribusi barang. “Sementara perkembangan ritel di Jatim, tumbuh 10 persen per tahun.

Dengan jumlah gerai 2.556 gerai pada tahun 2010 dan jumlah itu belum termasuk ritel lokal,” katanya. Meski gerai yang berjaringan nasional belum merata di Jatim, yakin dia, potensi pertumbuhan ekonomi Jatim menjadi daya tarik bagi peritel untuk ekspansi ke daerah. Seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Malang, Mojokerto, Kediri, Madiun, Jember. “Bahkan di kota lain kecuali jaringan minimarket yang sudah menyebar di Jatim,” katanya.

Dengan pertumbuhan ekonomi di Jatim tahun ini, lanjut dia, yakni diperkirakan sebesar 6,17 persen atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional maka provinsi ini masih sangat potensial bagi para retailer untuk berekspansi. Kalau secara nasional, delapan tahun terakhir pertumbuhan gerai ritel modern di Indonesia rata-rata 17,5 persen per tahun. Q ant

KEHILANGAN SITUBONDO HILANG STNK nopol P 6126 EO, a/n Wita Prasetiana, Ds. Bugeman rw 02/02, Kec. Kendit, Situbondo.

No. 1799/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 2023 EY, a/n Diana Nukholidah S.Pd, Kel. Mimbaan rw 12/01, Kec. Panji, Situbondo.

No. 1800/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 3441 EK, a/n Edi Maski, Ds. Klatakan, rw 03/02, Kec. Kendit, Situbondo.

No. 1801/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 3288 FE, a/n Matsari, Ds. Sumber Anyar rw 01/02, Kec. Banyuputih, Situbondo.

No. 1802/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 3836 FD, a/n Ahmad Yasin, Ds. Sopet rw 01/01, Kec. Jangkar, Situbondo.

No. 1803/IMB/BI-II/2014

Kemungkinan harga tiket naik baik untuk KA ekonomi jarak jauh, jarak sedang, dan jarak dekat termasuk lokal bakal naik. Kenaikan tarif tersebut ditujukan untuk, mengcover seluruh biaya operasional.

ekonomi dengan jarak jauh mengalami kenaikan sebesar Rp.13.000, sementara itu kereta api jarak menengah mengalami kenaikan sebesar Rp. 9000, sedangkan kereta api jarak dekat mengalami kenaikan sebesar Rp.3000,”tuturnya.

Ia tidak menampik dengan kenaikan tarif tersebut memang sedikit berpengaruh terhadap moda transportasi beroda besi ini.

Tapi dia percaya, bahwa dalam waktu 1-2 minggu kedepan kepercayaan calon penumpang ini akan kembali seperti sedia kala. “ Setiap moda transportasi apa pun, termasuk kereta api jika BBM naik pasti mengalami penurunan penumpang, tapi saya optimis 1-2 minggu kedepan, kereta api akan kembali seperti hari biasa. Karena masyarakat cepat atau lambat pasti akan memaklumi tentang kenaikan BBM,” terangnya. Q wil

Dishub Sidak Tarif Bus Malang-Surabaya Di Pasuruan Angkot Langsung Pasang Tarif Baru Malang, Bhirawa Kabar naiknya tarif bus jurusan Malang Surabaya, mendapat perhatian serius Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang Wahyu Setianto. Bahkan pihaknya langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) di terminal Arjosari Malang.

“Sidak ini kita lakukan, untuk memastikan apakah ada awak bus yang menikan tarif secara sepihak, kita ingin melihat kepatutan harga tarif bus setelah BBM naik,”ujar Wahyu Setianto di sela-sela sidak, Rabu (19/11) kemarin.

Saat ini ia mengaku pengumuman resmi untuk tarif angkot dan bus masih belum dikeluarkan, saat ini Dishub masih akan melakukan rapat kordinasi dengan Dishub Provinsi. “Dishub melakukan sampling terhadap satu bus patas dan dua bus ekonomi, tampaknya masih wajar, ada suara yang akan menaikkan lebih, namun ketika kami cek masih wajar,”urainya. .

Wahyu lantas menerangkan dari hasil sidaknya tarif bus ekonomi jurusan Surabaya - Malang mengalami kenaikan Rp 2 ribu, dari harga sebelumnya Rp 13 ribu menjadi Rp 15 ribu. Sedangkan untuk yang patas dari Rp 25 ribu sampai harga batas

atas Rp 30 ribu, namun dari sidak masih ada yang pasang tarif normal Rp 25 ribu.

Pihaknya juga menambahkan untuk tarif angkutan umum, juga mengalami kenaikan tarif dari Rp 3 ribu menjadi Rp. 4 ribu untuk umum sedangkan tarif pelajar dari Rp.2 ribu menjadi Rp. 3 ribu.

Kenaikan tarif ini lanjut Wahyu masih dalam kondisi wajar, sebab, kenaikan harga BBM sangat meresahkan para supir bus dan angkut “Hari ini ada rapat, kalau ada hasilnya besok kita sosialisasikan kepada Organda,” imbuhnya.

Ditanya perihal rencana aksi mogok Organda, Wahyu membantah, karena selama ini pihaknya belum dapat pemberitahuan perihal rencana aksi mogok, “Gak ada mogok dari Organda, belum ada pemberitahuan lebih lanjut,” pungkasnya. Sementara itu di

hilmi husein/bhirawa

Para pengemudi angkot di Kota Pasuruan tengah menempelkan tanda tarif baru di kaca depan untuk penumpang, Rabu (19/11) sore.

Pasuruan pengemudi angkutan umum (angkot) mulai memasang tarif ongkos baru.

Untuk biaya tarif umum yang sebelumnya sebesar Rp3.000 naik menjadi menjadi Rp4.000. Sedangkan bagi tarif pelajar masih tetap seperti sebelumnya Rp2.000.

Salah satu pengemudi angkot, Kuswanto mengatakan para pengemudi menaikkan tarif secara sepihak dikarenakan biaya operasional pasca kenaikan harga BBM menjadi semakin tinggi.

Meski, saat ini belum ada keputusan resmi terkait naiknya tarif, baik dari pemerintah maupun Primer Koperasi Angkutan Darat (Primkopangda) selaku pihak pengelola koperasi angkutan umum Kota Pasuruan yang berjumlah sekitar 250 unit.

“Kami terpaksa menaikkan tarif baru karena imbas dari BBM naik. Tarif baru ini sudah kami berlakukan mulai kemarin untuk penumpang umum saja. Sedangkan tarif pelajar masih sama seperti dahulu. Rp4.000 bagi penumpang umum, untuk pelajar masih sama,” ujar Kuswanto ditemui sejumlah wartawan di alun-alun Kota Pasuruan.

Tentusaja, tarif baru ini

juga berdampak pada berkurangnya penumpang. Sejak pagi hingga siang hari berputar mencari penumpang, ia berhasil mengumpulkan uang hanya sebesar Rp30 ribu atau tak lebih dari sepuluh penumpang yang memanfaatkan jasanya. Padahal, sebelumnya bisa mencapai Rp100 ribu.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kota Pasuruan, Rudianto membenarkan jika penaikan tarif masih belum diberlakukan secara resmi. Ia juga akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Pemprov Jatim untuk menggagendakan pertermuan dengan pihak Organda dan Primkopangda.

“Hingga saat ini belum ada kebijakan tarif. Kami juga akan menggelar rapat dengan Dinas Perhubungan Pemprov Jatim beserta Organda dan Primkopangda. Nantinya dalam pertemuan itu akan menghasilkan tarif untuk angkot,” tandas Rudianto.

Disinggung terkait tarif ongkos baru angkot di Kota Pasuruan, ia enggan berkomentar.

“Kami akan terus melakukan pengawasan terhadap tariff angkot di Kota Pasuruan,” kata Rudianto. Q mut,hil

Pemkab Malang Proyeksikan Surplus Beras 65.000 Ton Malang, Bhirawa Pemkab Malang, Jatim, memproyeksikan bisa surplus beras hingga 65 ribu ton pada tahun ini, karena daerah itu telah menerapkan penanaman padi dengan “system rice intensification” (SRI). Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, mengatakan dengan menerapkan SRI tersebut hasil panen lebih banyak dan masa panen juga lebih cepat dari sistem biasa.

Hal itu karena pengelolaam pertanian benar-benar intensif, mulai dari pemilihan benih unggul, penggunaan pupuk berimbang serta sistem penanaman yang menggunakan jajar legowo.

“Sekarang ini hampir setiap kecamatan sudah menerapkan sistem ini dengan luas lahan persawahan sekitar 100 hektare. Dengan cara itu, produktivitas padi diharapkan mencapai 7,5 ton per hektare gabah kering panen (GKP),” ujarnya, Rabu (19/11). Produktivitas lahan sebesar itu meningkat 17

persen bila dibandingkan dengan rata-rata produktivitas padi tahun lalu, bahkan pada panen raya padi di Kecamatan Tumpang beberapa waktu lalu produktivitasnya mencapai 8,8 ton per hektare GKP. Selain mengandalkan SRI, lanjutnya, pihaknya juga mendorong petani untuk merepakan program Indeks Penanaman padi 300 (IP 300). Saat ini, baru sekitar 25 persen dari seluruh luas lahan persawahan yang menggunakan sistem IP 300.

Hanya saja, penggunaan sistem IP 300 ada kendalanya, yakni harus menggunakan traktor tangan agar penanaman benih padi bisa dilakukan secara serentak. “Sekarang sudah ada brigade “alsintan” atau alat mesin pertanian yang memiliki 50 traktor tangan untuk memenuhi kebutuhan penunjang sistem IP 300,” katanya.

Menurut Tomie, produktivitas IP 300 juga cukup tinggi, yakni bisa mencapai 12 ton per hektare, bahkan dalam setahun

bisa panen tiga kali. Untuk sistem yang lama, produktivitas hanya sekitar 10 ton per hektare dan masa panennya hanya dua kali dalam setahun.

Menyinggung produksi padi di Kabupaten Malang hingga saat ini, Tomie mengatakan sudah mencapai 500 ribu ton atau setara dengan 300 ribu ton beras. “Target kami, setelah produksi itu dikurangi untuk konsumsi warga Kabupaten Malang, bisa surplus sampai 65 ribu ton dan saya yakin bisa tercapai,” ujar Tomie.

Selain sistem pertanian yang menggunakan SRI dan IP 300, lanjutnya, adanya konversi lahan tebu menjadi lahan pertanian padi (sawah) juga cukup membantu peningkatan produktivitas beras. Tahun ini, lahan tebu yang dikonversi menjadi lahan pertanian padi diperkirakan mencapai 4.000 hektare dari total lahan tebu seluas 44.000 hektare dan luas tanaman padi mencapai 48.000 hektare. Q cyn,ant

Pengusaha Resto Tak Terpengaruh Harga BBM Surabaya, Bhirawa Peritel burger premium asal Amerika, PT Mega Mahadana Hadiya (Mahadya) dengan brand Carl’s Jr optimistis dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tak akan mempengaruhi daya beli masyarakat pada saat ini.

“Kini konsumen sudah cerdas melihat kondisi pasar dan perkembangan ekonomi. Contohnya terhadap kenaikan harga BBM subsidi sekarang,” ungkap President Director Mahadya, Irzan H Pulungan, Selasa (18/11).

Ia menambahkan, dampak kenaikan harga BBM subsidi ini hanya akan mengurangi kebiasaan belanja mereka ke restoran pada tiga bulan pertama setelah kebijakan tersebut diterapkan, namun kemudian perilaku konsumen akan kembali normal. Untuk itu pihaknya tidak terlalu khawatir dengan adanya kenaikan harga BBM subsidi, bahkan mereka yakin resto yang dibuka ini tidak akan mengalami penurunan penjualan. Selain itu juga mereka optimis perlambatan ekonomi

TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Hond, th. 2007, Merah Abu-abu, AG4922SL, a/n. Adi Pranata, Ds/Kec. Campurdarat RT 3/ 13-T.Agung No. 1804/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2004, Biru, AG6695TC, a/n. Jasmin, Ds. Pulosari, Ngunut-T.Agung No. 1805/IMB/BI-II/2014

ini masih menggunakan tarif lama. Karena kami masih harus melakukan rapat intern untuk menetapkan tarif KA kedepannya.

Bisa jadi dalam waktu dekat tarif KA akan kami naikkan, karena menunggu keputusan resmi dari Dirjen Perkeretapian,” ujarnya, Rabu (19/11) kemarin di Surabaya.

Sumarsono menambahkan, penetapan tarif baru masih menunggu dan masyarakat yang terlanjur membeli secara online masih dapat menggunakan dengan harga yang lama. Sehingga pelayanan terhadap calon penumpang, masih dapat di prioritaskan. “ Tadi pagi, saya sempat menonton televisi tentang besaran kenaikan untuk kereta api

PT Mega Mahadana Hadiya (Mahadya) dengan brand Carl’s Jr optimistis dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tak akan mempengaruhi daya beli masyarakat.

akibat kenaikan harga BBM subsidi hanya akan terjadi tiga bulan mendatang.

Maka dengan begitu, perusahaan tersebut meyakini perekonomian Indonesia lebih kuat seperti sebelumnya.

“Oleh sebab itu, kami percaya dengan besarnya potensi bisnis makanan minuman di Surabaya maka pengembangan usaha ini sukses,” ujarnya.

Sementara menurut Chief Operation Officer Food and Beverage Mahadya, Mehdi Zaidi, gerai yang terletak di Jalan Kertajaya Indah Surabaya merupakan bangunan berdiri sendiri pertama di Indonesia.

Untuk menarik konsumen, pihaknya menyediakan berbagai menu sarapan, makan siang, dan malam karena restoran itu dibuka selama 24 jam penuh.

“Selain itu, ditata dengan desain modern di area sangat luas dan menghadirkan suasana nyaman untuk dinikmati bersama teman dan keluarga,” pungkasnya. Sebelumnya, perusahaan ini membuka gerai Carl’s Jr di Bandara Internasional Juanda Surabaya, hanya gerai tersebut bersama restoran lainnya berada satu area dengan pusat perbelanjaan (mall). Q riq

hilmi husein/bhirawa

Wali Kota Pasuruan H Hasani menyapa warga di rusunawa Pantai Mas di Jl Halmahera, Kelurahan Tambakan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.

Pemkot Pasuruan Bangun Lagi Dua Blok Rusunawa di Kawasan Petahunan Pasuruan, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan berencana akan membangun lagi dua blok rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dengan kualitas yang sama seperti rusunawa Pantai Mas sebelumnya di Jl Halmahera, Kelurahan Tambakan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.

Wali Kota Pasuruan H Hasani menyampaikan pembangunan dua blok rusunawa yang akan dibangun pada tahun 2015 dan dibiayai oleh APBN nanti berlokasi di Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.

“Pemkot Pasuruan akan membangun lagi dua blok rusunawa di daerah Kelurahan Petahunan. Pembangunan rusunawa ini kedua kali setelah rusunawa di Jl Halmahera, Kelurahan Tambakan. Saat ini masih dalam tahap proses lelang di Jakarta dan pembangunannnya akan dibangun tahun depan,” ujar H Hasani disela-sela kunjungannya di rusunawa

Pantai Mas, Rabu (19/11).

Pemanfaatan rusunawa diprioritaskan kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu dan tidak memiliki tempat tinggal.

Rusunawa tersebut juga akan dilengkapi sejumlah fasilitias seperti rusunawa sebelumnya, yakni akan dibangun musholla, tempat parkir dan taman untuk bersosialisasi. Termasuk juga, setiap rumah akan memiliki ruang tamu, satu kamar tidur, dapur, ruang jemur dan tempat cuci.

“Sejumlah fasilitas rusunawa tahap kedua memiliki fasilitas yang sama seperti di rusunawa Pantai Mas, begitupula dengan luasannya.

Termasuk juga untuk harga sewa rumah berbeda-beda, tergantung dengan letak rumah,” kata H Hasani. Dalam kunjungannya, Wali Kota sempat menyapa warga di rusunawa Pantai Mas tersebut. Selain menyapa, ia juga melihat fasilitas dan pelayanan rusunawa yang diresmikan setahun lalu. Q hil

OLAHRAGA

Kamis Pon 20 NOVEMBER 2014

LINTASAN

KONI Sumut Siapkan Atlet Hadapi PON Remaja Medan, Bhirawa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Utara menyiapkan atletatlet muda terbaiknya guna menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja I di Surabaya, Jawa Timur, 9-16 Desember 2014.

Wakil Ketua KONI Sumut Agung Sunarno di Medan, Rabu, mengatakan untuk menghadapi PON Remaja yang baru pertama kali digelar tersebut, sebanyak 68 atlet dan pelatih sudah disiapkan yang saat ini menjalani Pelatda secara intensif.

“Mereka sudah memasuki Pelatda sejak awal November 2014 di bawah pengawasan Pengprov masing-masing.

Kita tentunya berharap mereka bisa secara serius mengikuti pelatda, karena PON Remaja ini juga merupakan dasar untuk ketingkat selanjutnya,” katanya.

PON Remaja Surabaya akan mempertandingan 14 cabang olahraga, yakni akuatik (renang dan loncat indah), atletik, anggar, basket, bulu tangkis, judo, panahan, pencak silat, senam, sepak bola, tenis meja, tenis lapangan, voli pasir dan menembak.

“Dari beberapa cabang olahraga tersebut, Sumut tidak mengirimkan atletnya di cabang sepak bola, voli pasir dan menembak. Untuk sepak bola, gagal di babak play off,” kata Guru Besar Universitas Negeri Medan (Unimed) ini.Berbicara mengenai target Sumut di PON Remaja tersebut, ia mengaku pihaknya tidak memasang target sama sekali, selain tidak ingin membebani para atlet, juga event tersebut sebenarnya tujuan utamanya adalah sebagai sarana evaluasi dan sekaligus Q ant pembinaan prestasi atlet usia remaja.Q

9

Bank Jatim Masih Perkasa di Livoli Probolinggo, Bhirawa Laju juara bertahan Kejurnas Bola Voli Antarklub PGN Livoli 2014 Divisi Utama. Pada kejuaraan yang digelar di Probolinggo Bank Jatim hingga saat ini belum terbendung, Maya Kurnia Indri dan kawan-kawan belum tersentuh kekalahan dan hingga kini berhasil memimpin grup AA dengan poin 6.Pada pertandingan babak penyisihan terakhir di GOR Mastrip, Probolinggo, Rabu, Bank Jatim mengalahkan TNI AL dengan skor 3-1 (16-25, 25-18, 25-19, 25-12).

Kemenangan kedua ini mengantar Maya Kurnia Indri dan kawan-kawan memimpin Grup AA dengan nilai 6, diikuti Alko Bandung di posisi kedua dengan poin 3 dan TNI AL yang dua kali kalah di peringkat terbawah.

Grup AA hanya diisi tiga tim setelah tim putri Wahana Express Bandung mundur secara mendadak menjelang Livoli dan akhirnya dikenai skorsing dua tahun oleh PP PBVSI. “Anak-anak terlambat panas dan sedikit meremehkan lawan sehingga set pertama kalah,” kata Pelatih Bank Jatim M. Anshori usai pertandingan.

Diperkuat sejumlah pemain nasional, antara lain Amalia Fajrina, Asih Titi Pangestu, Maya Kurnia Indri, dan Zara Alfa Lautania (tosser), Bank Jatim bermain lambat dan sering melakukan kesalahan sendiri sehingga TNI AL dengan mudah meraih angka.

Akan tetapi, pada set berikutnya Bank Jatim mulai membuktikan ketangguhannya dan tidak memberi kesempatan lawan mengembangkan permainan. Pada putaran kedua, Bank Jatim akan bertemu finalis Livoli 2013 Petrokimia Gresik yang berada pada posisi juru kunci Grup BB setelah pada laga penyisihan terakhir kalah dari TNI AU 0-3 (17-25, 18-25, 21-25).

Rio Haryanto

Hasil ini menjadi kekalahan ketiga beruntun yang dialami Lailatul Aisyah dan kawan-kawan sehingga mereka terancam bisa terdegradasi ke divisi satu musim depan.

Pada pertandingan lainnya, LNG Badak Bontang merebut kemenangan keduanya dengan mengungguli Mabes TNI 3-0 (2520, 25-17, 25-15) untuk meraih posisi kedua Grup BB di bawah TNI AU. Di laga putaran kedua, LNG Badak berjumpa TNI AL dan Mabes TNI (peringkat ketiga Grup BB) menghadapi Alko Q wwn,ant Bandung.Q

Rio Haryanto Berharap Podium di Abu Dhabi Semarang, Bhirawa Pebalap nasional Rio Haryanto berharap bisa naik podium pada seri terakhir lomba balap mobil GP2 Series di Sirkuit Yas Marina Abu Dhabi Uni Emirat Arab, 2123 November 2014.

Victoria Lloyd dari EQ8 Caterham Racing dalam surat elektroniknya yang diterima di

Semarang, Jateng, Rabu, menyebutkan, timnya berharap para pebalapnya bisa meraih hasil yang baik pada lomba akhir pekan ini.

Pada musim balap 2013, pebalap EQ8 Caterham Racing meraih posisi pertama pada race pertama atau “feature race” dengan catatan waktu 1:00:16.414, sedangkan pada

Rio Haryanto menjadi yang terbaik pada tes resmi pramusim GP2 Series.

“Saya memiliki waktu istirahat yang cukup sejak tampil di Rusia hingga turun di Abu Dhabi mendatang. Saya merasa segar dan tidak ada alasan mengapa kita tidak bisa bertujuan untuk podium. Saya hanya ingin mengakhiri musim

balap tahun ini dengan hasil yang baik,” kata Rio Haryanto.

Pebalap asal Solo, Jawa Tengah tersebut mengatakan pada awal tahun dan selama pengujian saat itu sangat kompetitif dan dirinya berharap akan dapat mengulang lagi raihan kemarin saat tampil di Abu Q ant Dhabi mendatang.Q

Simon Santoso Gagal Lewati Babak Pertama Rumah Sakit Olahraga Nasional Siap Dukung Pelatnas Semarang, Bhirawa Tunggal putra Indonesia Simon Santoso gagal melewati babak pertama Kejuaraan Bulu Tangkis YonexSunrise Hong Kong Open setelah dikalahkan pemain Prancis Brice Leverdez.

Berdasarkan laman PBSI yang dikutip di Semarang, Jateng, Rabu, menyebutkan Simon yang menempati peringkat 29 dunia ini kalah dari pemain Prancis yang menempapati peringkat 22 dunia dengan rubber game 21-14,19-21,19-21.

Meskipun Leverdez memiliki peringkat yang lebih tinggi tetapi sebetulnya Simon masih unggul dari segi teknik permainan dan pengalaman.

Absen berbulan-bulan dari kancah perbulutangkisan dunia akibat penyakit demam berdarah membuat peringkat Simon merosot tajam.

Pada game pertama, perolehan skor berlangsung

ist

Simon Santoso gagal melewati babak pertama Kejuaraan Bulu Tangkis YonexSunrise Hong Kong Open setelah dikalahkan pemain Prancis Brice Leverdez. sengit karena Leverdez suPada game kedua, sebedah langsung melancarkan narnya Simon sudah unggul serangan bertubi-tubi ke 19-16 dan hanya memerlukan pertahanan Simon. Kedu- dua angka untuk menyudahi dukan sempat imbang 8-8 permainan ini tetapi Simon sebelumnya, akhirnya Si- gagal menahan serangan yang mon kembali menguasai dihujamkan lawannya. Lepermaianan di interval game verdez merebut game kedua pertama dan terus unggul. sehingga dimainkan game

penentuan atau ketiga.

“Saat sudah unggul, saya terlalu terburu-buru ingin memenangkan pertandingan. Saya juga merasa bermain kurang tenang, walaupun sudah memimpin perolehan angka, bawaannya mau cepat-cepat game saja,” kata Simon Santoso.

“Sudah lama tidak bertanding juga membawa pengaruh pada penampilan saya, ada rasa gugup. Selain faktor nonteknik ini, dari segi teknis kecepatan dan kekuatan saya juga belum kembali seratus persen, masih harus berlatih lebih keras lagi,” ujar Simon.

Dengan kemenangan ini maka Leverdez memperbaiki skor pertemuan melawan Simon Santoso menjadi 1-1. Sebelumhya pada kejuaraan China Open Super Series 2011, Leverdez dikalahkan Simon dengan Q ant 16-21,15-21.Q

Riau Raih Juara Umum Popwil Sumatera Jambi, Bhirawa Provinsi Riau keluar sebagai juara umum cabang pencak silat pada Pekan Olahraga Pelajar Wilayah I Sumatera di Jambi, 15-21 November 2014.

Hasil pertandingan final cabang pencak silat Popwil Sumatera di gedung Judo Kota Baru, Jambi, Rabu, adalah Provinsi Riau berhasil keluar sebagai juara umum cabang pencak silat dengan meraih tujuh medali emas, empat perak, dan sepuluh perunggu.

Ketujuh medali emas yang diraih atlet Riau tersebut sebagian besar

dari nomor tarung atau laga perorangan mulai dari kelas A hingga I putra dan putri.

Di posisi kedua perolehan medali cabang pencak silat Popwil I Sumatera diduduki oleh Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dengan meraih enam medali emas, lima perak dan lima perunggu.

Pada posisi ketiga dan seterusnya peraihan medali adalah Sumatera Utara (Sumut) dengan merebut empat medali emas, dua perak dan 10 perunggu, disusul Sumatera Barat (Sumbar) dengan

merebut empat medali emas dan masing-masing sembilan medali perak dan perunggu.

Provinsi Aceh, pesilatnya berhasil merebut tiga medali emas, empat perak dan empat perunggu disusul Provinsi Bangka Belitung (Babel) dengan raihan tiga medali emas dan lima perunggu.

Sedangkan tuan rumah Jambi, pada Popwil tahun ini hanya bisa menyumbangkan satu medali emas, lima perak dan tiga perunggu dengan menduduki peringkat akhir atau Q ant posisi tujuh atau jucu kunci.Q

Jakarta, Bhirawa Direktur Rumah Sakit Olahraga Nasional (RSON) Cibubur Basuki Supartono di Jakarta, Rabu, menegaskan bahwa rumah sakit khusus untuk penanganan cedera atlet tersebut siap mendukung persiapan atlet nasional menghadapi SEA Games 2015 di Singapura.

“Kesalahan penanganan cedera pada atlet bisa berakibat fatal dan bisa menghancurkan karir atlet. Kita siap untuk berkontribusi dalam menangani cedera yang terjadi pada atlet pelantas SEA Games 2015 Singapura,” katanya pada “Bimbingan Teknis Penatalaksanaan Cedera Olahraga Bagi Tim Medis dan Pelatih” di Komplek Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga (PP PON) Cibubur.

Basuki yang dokter ahli bedah tulang itu mengatakan sampai saat ini, masih sering terjadi kasus pembiaraan terhadap cedera atlet karena kurangnya pemahaman terhadap cara penanggulangan cedera tersebut, yang kemudian berakibat fatal.

“Rumah Sakit Olahraga Nasional ini sudah menyediakan banyak fasilitas khusus untuk atlet, dilengkapi peralatan untuk menunjang kebutuhan para atlet, mulai analisis postur tubuh, ruang pemeriksaan kapasitas oksigen dalam paru-paru, ruang operasi ortopedi, hingga ruang rehabilitasi medik. Nantinya saya berharap agar atlet yang cedera tidak lagi dirawat di RSCM (Rumah Sakit Cimande Medikal,” katanya sambil berseloroh.

Menurut Basuki yang juga merupakan Dewan Pembina Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) itu menyatakan bahwa berdasarkan riset, sebanyak 67 persen cedera pada atlet justru terjadi pada saat berlatih, bukan saat bertanding dan yang lebih ironis, atlet dan pelatih belum mengerti bagaimana mengatasi cedera tersebut.

“Sebanyak 69 persen atlet yang cedera memilih terapi pengobatan tradisional dan belum ada kesadaran untuk memeriksa cedera ke rumah sakit atau dokter ahli. Misi RSON adalah memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada atlet, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan kesehatan atlet maupun masyarakat umum,” katanya.

Sunarno, salah seorang peserta bimtek yang juga pelatih nasional pencak silat pelatnas mengatakan atlet pencak silat yang sedang disiapkan menghadapi SEA Games 2015 Singapura secara rutin sudah memanfaatkan keberadaan rumah sakit yang berlokasi di daerah strategis di depan pusat perbelanjaan Cibubur Janction itu.“Kami dari pelatnas silat di padepokan di Taman Mini sudah memanfaatkan RSON karena lokasinya lebih dekat. Kebanyakan jenis cedera yang dialami pesilat adalah cedera para pergelangan kaki dan lutut,” kata Sunarno.

Selain silat, atlet cabang lain yang sudah memanfaatkan fasilitas di rumah sakit yang diresmikan pada Agustus 2014 lalu adalah dari taekwondo, sepak takraw dan bulu tangkis.

Sementara itu Sekretaris Menpora Alfitra Salam yang membuka secara resmi bimbingan teknis itu juga menegaskan bahwa RSON akan menghadapi tantangan besar dimasa datang, terutama untuk ikut mendukung persiapan kontingen Indonesia menghadapi Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang.“Harus diakui bahwa salah satu kelemahan olahraga Indonesia dalah kurangnya penerapan sport science dan keberadaan Rumah Sakit Olahraga Nasional ini diharapkan bisa membantu peningkatan prestasi para atlet,” kata Alfitra.

Gedung RSON yang dibangun dengan biaya sekitar Rp200 miliar dan berlokasi hanya beberapa meter dari exit tol Cibubur tersebut, mempunyai empat lantai dengan Q ant total luas bangunan 11.000 meter persegi.Q

Peringati HKN ke-50 Bupati Serahkan 89 Kendaraan Operasional Untuk menunjang percepatan dan kelancaran dalam beroperasional di lingkungan Dinas Kesehatan, agar mudah menjangkau ke pelosok wilayah. Bupati Sidoarjo telah menyerahkan 89 kendaraan, baik roda empat maupun roda dua.

Proses penyerahannya dilakukan langsung oleh Bupati Sidoaro H. Saiful Ilah, SH. M.Hum kepada Kepala Puskesmas se Sidoarjo, dengan didampingi Sekretaris Daerah H. Vino Rudi Muntiawan,SH Kepala Dinas Kesehatan dr. Ika Harnasti serta direktur RSUD Sidoarjo dr Atok Irawan, di Pendopo Kabupaten Sidoarjo usai peringatan upacara HKN (Hari Kesehatan Nasional) ke 50, Rabu(19/11).

Kepala Dinas Kesehatan dr. Ika Harnasti menjelaskan kalau 89 mobil dan kendaraan operasional tersebut terdiri dari, tiga mobil ambulance untuk Puskesmas Wonoayu, Jabon dan Sedati. Selanjutnya 26 kendaraan operasional bagi Puskesmas di Sidoarjo, terus kendaraan roda dua untuk 26 Puskesmas masing-masing dua kendaraan, yang dipergunakan kepala sub bagian Tata Usaha dan koordinator imunisasi Puskes-

mas.”Ditambah lagi 8 sepeda motor untuk bidang-bidang di Dinas Kesahatan,” jelasnya.

Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah berpesan agar kendaraan operasional tersebut digunakan dalam menunjang pelayanan kesehatan.

Ia mengatakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. “Agar hal tersebut dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat Sidoarjo yang tinggi,” katanya.

Pada peringatan ‘Emas’ Hari Kesehatan Nasional ke 50 tahun 2014, menujukkan bahwa telah setengah abad perjalanan pembangunan kesehatan bangsa Indonesia dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. “Hal tersebut dimaksudkan untuk men-

Bupati Saiful Ilah menyerahkan kunci mobil operasional secara simbolis. jadikan perjalanan pembangunan kesehatan Indonesia sebagai inspirasi untuk mempercepat terwujudnya masyarakat yang sehat jasmani, rohani, dan sosial, serta bermutu, produktif, dan berdayasaing,” jelas Bupati Saiful.

Adapun kegiatan dalam rangka memperingati HKN ke 50 tahun

2014, ada 17 lomba, yakni: Lomba Nakes Teladan (rumpun medis, paramedis, kesehatan masyarakat dan nutrisionis. Lomba Puskesmas berprestasi. Lomba Bayi Sehat Indonesia (LBSI) Kelompok Umur 6-24 bulan dan 20-60 bulan.

Lomba Ibu Asi. Lomba Senam Lansia. Lomba Posyandu Lansia.

Para peserta pemeriksaan kesehatan gratis di Desa Margobener, Kec. Tarik.

Lomba Kader UKS tingka SD/MI dan SMP/MTs. Lomba Desa UPGK berprestasi. Lomba Kantin Sekolah Sehat. Lomba Sentra PK5. Lomba Bintang Keamanan Pangan. Lomba Puskesmas Pembantu Berprestasi dan Lomba Ponkesdes berprestasi.

Selain itu ada juga jalan sehat,

bhakti sosial pemeriksaan lab gratis, deteksi penyakit tidak menular, periksa gigi dan pembangian sikat gigi terhadap 500 orang pada 16 Nopember 2014 di Desa Margobener Kec. Tarik. Juga bhakti sosial di RSU Al Islam HM Mawardi, yaitu donor darah, periksa glukosa serta operasi Q ach,adv katarak gratis.Q

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

KPK Panggil Tiga Mantan Anggota DPR Jakarta, Bhirawa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga mantan anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Demokrat (periode 2009-2014) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Ketiga orang saksi untuk tersangka SB (Sutan Bhatoegana) terkait dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2013 Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) itu adalah Efi Susilowati, I Wayan Gunastra dan Tri Yulianto.

“Ketiganya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka SB (Sutan Bhatoegana),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Rabu (19/11) kemarin.

Sebelumnya, pada Senin (17/11), KPK sudah memeriksa Sutan Bhatoegana, namun tidak menahan mantan Ketua Komisi VII tersebut.

Sutan mengaku bahwa ia ditanya soal penganggaran selama menjadi anggota DPR. “Enggak, tentang itu saja, proses penganggaran,” kata Sutan seusai diperiksa selama 11 jam pada Senin (17/11).

Sutan diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 dan pasal 12 B Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.Q ant

Menpora Bentuk Tim Kajian Hambalang Jakarta, Bhirawa Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi akan membentuk tim khusus untuk mengkaji kemungkinan dilanjutkannya proyek Pembangunan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.

“Kami akan bentuk tim untuk mendalami itu semua dan berkonsultasi dengan banyak pihak, tidak hanya dengan KPK, kemudian dengan BPK, BPKP, DPR, termasuk Kemenkumham dan lain sebagainya. Kita akan terus melakukan kajian yang lebih mendalam karena banyak aspek yang harus kita selesaikan,” kata Imam Nahrawi setelah menyerahkan dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Gedung KPK Jakarta, Rabu (19/11) kemarin.

Proyek Hambalang yang dikerjakan oleh KSO Adhi Karya dan Wijaya Karya amblas pada 14-15 Desember 2011 karena kontur tanah yang rentan longsor sehingga pembangunan dihentikan, padahal proyek tersebut rencananya menjadi menjadi sekolah pendidikan olahraga untuk atlet junior dan senior.

Imam mengaku baru akan memutuskan apakah memindahkan lokasi proyek Hambalang atau tetap di tempat semula pascakajian tim tersebut.

“Nanti kita lihat hasil kajiannya seperti apa karena akan melibatkan banyak pakar dari instansi juga, dari instansi terkait, kita akan libatkan beliau-beliau semua,” tambah Imam.

Sejumlah aspek yang didalami misalnya adalah legalitas hukum dan kontur tanah. Berdasarkan hasil evaluasi tim ahli ITB yang dituangkan dalam revisi laporan akhir pendukung penyidikan KPK untuk proyek P3SON Hambalang tanggal 31 Agustus 2013, terjadi kegagalan “system management design” dan konstruksi proyek yang telah menyebabkan kegagalan proyek sehingga bangunan P3SON tersebut secara keseluruhan tidak dapat digunakan sesuai peruntukkannya. Q ant

Ahok Resmi Gubernur DKI Jakarta Komisi II DPR RI Segera Panggil Mendagri Jakarta, Bhirawa Basuki Tjahaja Purnama yang akrab dipanggil Ahok secara resmi telah sah sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk sisa masa jabatan 2014-2017.

“Saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dengan sebaikbaiknya,” kata Gubernur Ahok saat mengulang kalimat sumpah pelantikan yang diucapkan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/11) kemarin.

Sebagaimana tertuang dalam kata-kata pelantikan, Gubernur Ahok juga janji akan memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. Selain itu, lanjutnya, serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa.

“Semoga Tuhan membantu saya,” katanya menutup katakata pelantikan.

Sebelum pelantikan, ibunda Ahok, Muniarti Ningsih, mengatakan, anaknya siap untuk tetap berjuang dalam mengemban amanah sebagai Gubernur DKI. “Saya sudah ikhlas,” kata sang ibunda ketika ditanyakan mengenai masih adanya penolakan dari sejumlah kalangan terkait pelantikan Ahok.

Tampak dalam tamu yang hadir antara lain mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Wakil Ketua MPR Oesman Sapta, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kepala Bappenas Andrinof

Chaniago. Selain itu, dari jajaran pejabat ibu kota tampak hadir Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan juga terlihat mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.

Sebagaimana diketahui, Ahok dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Joko Widodo yang juga sebelumnya menjabat sebagai Gubernur DKI, di Istana Negara, Rabu (19/11).

Pelantikan Ahok sebagai Gubernur DKI pada Rabu ini tidak disepakati oleh parpol yang termasuk dalam Koalisi Merah Putih (KMP) DKI Jakarta.

Menurut KMP, seharusnya pelantikan gubernur menunda hasil jawaban dari surat konsultasi yang dikirimkan kepada Mahkamah Agung.

Sementara itu, Ketua DPRD Prasetyo meminta agar hal itu jangan dipermasalahkan kembali karena aturan yang ada telah jelas.

Komisi II Akan Panggil Mendagri Komisi II DPR RI berencana memanggil Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk meminta penjelasan terkait pengangkatan dan pelantikan Basuk Tjahja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Kami memahami berbagai masalah yang ada dan timbul

antara foto

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan ucapan selamat kepada Gubernur DKI Jakarta yang baru Basuki Tjahaja Purnama seusai acara pelantikan di Istana Negara, Rabu (19/11) kemarin. atas berbagai penafsiran yang ada. Untuk itu kami akan meminta keterangan Mendagri atas pengangkatan dan pelantikan Gubernur DKI Jakarta,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria di ruang Komisi II DPR, Jakarta.

Hal itu dikatakan Riza usai rapat konsultasi dengan pim-

pinan dan anggota DPRD DKI Jakarta di ruang rapat Komisi II DPR RI. Riza mengatakan dalam waktu tidak lama rencana itu akan direalisasikan karena keterangan Mendagri diperlukan untuk memberikan penjelasan atas perbedaan penafsiran yang ada atas pelantikan Ahok.

DPD Desak Bubarkan, Pemerintah Pilih Review PT Petral Jakarta, Bhirawa Senator asal Jatim yang Wakil Ketua Komite II DPD RI Ahmad Nawawi minta pemerintah segera mengkaji ulang lalu membubarkan PT Petral dan SKK Migas. Sebab kedua perusahaan terkait Migas itu, telah merugikan negara dalam permainan curang dan manipulasi.

“Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, telah berdampak luas. Utamanya pada sendi-sendi kehidupan masyarakat di bidang sosial politik dan ekonomi,” cetus Nawawi didepan wartawan di loby DPD RI, kemarin siang.

Menurut Nawawi, pemerintah berkewajiban menjelaskan secara rinci tentang pelaksanaan kompensasi kenaikan harga BBM. Termasuk mekanisme mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Agar masyarakat mengerti dan memahami ke-

naikan harga BBM tersebut.

“Diperlukan tindakan cepat dan tegas pemerintah untuk pengendalian kenaikan harga bahan pokok. Melalui mekanisme kerja Tim Pengelola Inflasi Daerah (TPID). Agar fluktuasi harga- harga umum, tidak menyusul naik, yang akan menyusahkan dan membebani rakyat di daerah,” tandas Nawawi.

Dia melihat, kompensasi kenaikan harga BBM baru dinikmati sebagain masyarakat, khususnya di kota. Sedang rakyat di daerah sampai saat ini belum tersentuh ataupun menerima kompensasi itu. Pemerintah diminta mengalihkan kompensasi subsidi BBM kepada operator angkutan umum dalam bentuk subsidi untuk menutupi kenaikan biaya transportasi angkutan umum. Sebagai antisipasi penurunan minat masyarakat terhadap angkutan umum, oleh kenaikan tarif angkutan umum.

Presiden Bahas Investasi dengan Delegasi UE Jakarta, Bhirawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu pagi, menerima kunjungan kehormatan delegasi Dewan Presiden Uni Eropa yang dipimpin oleh Herman van Rompuy guna membahas isu investasi.

“Biasa kan pertemuan seperti ini selalu bicara mengenai investasi karena bagaimanapun Uni Eropa adalah nomor dua setelah Jepang untuk itu kita harus memelihara hubungan karena investasinya bisa bertambah,” kata Presiden Jokowi mengenai pertemuan tersebut.

Menurut Presiden, dalam pertemuan tersebut secara lebih spesifik dibahas mengenai hambatan pengiriman barang dari Indonesia menuju Uni Eropa.

Ia mengaku meminta Uni Eropa agar dapat melakukan sesuatu untuk membantu kelancaran aliran barang dari Indonesia.

“Karena sawit itu bukan hanya miliknya perusahaan besar 45 persennya itu milik petani, sehingga itu perlu dicarikan jalan ke luar,” ujarnya.

Presiden mengatakan pihak Uni Eropa menerima dengan baik permintaan tersebut namun ia menilai perlu terus ditindaklanjuti untuk memastikan ada solusi terkait masalah tersebut.

Sejak dilantik pada 20 Oktober 2014, Presiden Jokowi memang aktif meningkatkan investasi di Indonesia terutama investasi di bidang infrastruktur yang menurutnya Indonesia sudah tertinggal.

Pekan lalu dalam lawatannya ke Tiongkok, Myanmar dan Australia, ia juga melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala pemerintahan negara sahabat khusus untuk membahas peluang investasi di Indonesia.

Dalam forum-forum internasional itu Presiden menyampaikan rencana Indonesia untuk membangun 24 pelabuhan, jalur kereta api dan pembangkit listrik.Q ant

Kamis Pon 20 NOVEMBER 2014

Menteri ESDM Sudirman Said memberikan keterangan pers usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/11). Sudirman Said mengatakan Presiden Jokowi mengisyaratkan penutupan Pertamina Energy Trading Limited (Petral), anak usaha PT Pertamina (Persero) yang bermarkas di Singapura, bila dalam kajian menyeluruh yang akan dilakukan ditemukan Petral tidak bermanfaat bagi rakyat Indonesia.

“Komite II DPD RI merekomendasikan skema khusus kepada operator angkutan umum.

Untuk meringankan beban biaya produksi dan untuk merangsang minat warga mengguna kan trans portasi umum,” jelas Nawawi.

Terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan, pihaknya bersama-sama dengan Men teri BUMN Rini Soemarno bakal mengkaji manajemen Petral sebagai langkah membenahi tata kelola migas.

“Arahan Beliau (Presiden Joko Widodo) meminta kepada Menteri BUMN dan Menteri ESDM untuk me-’review’ secara menyeluruh keadaan PT Petral,” kata Sudirman Said dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pengkajian secara menyeluruh itu penting agar Petral benar-benar dapat digunakan untuk kesejahteraan bangsa. Bahkan, ia mengemukakan bahwa bila ditemukan ternyata merugikan bagi kesejahteraan bangsa maka ada kemungkinan untuk dapat ditutup.

“Tapi terlebih dahulu harus dilakukan ‘review’,” ucapnya.

Menteri BUMN mengakui bahwa pihaknya belum mengetahui seberapa kompleks isu tersebut, tetapi pekan depan rencananya tim reformasi tata kelola migas pimpinan Faisal Basri akan bergerak ke Singapura.

Tim tersebut, menurut Sudirman Said, akan berdiskusi dengan manajemen Petral dan hasil laporan dan temuan awal tim tersebut, juga akan diperdengarkan oleh Menteri ESDM dan Menteri BUMN. “Setelah mendengar laporan awal baru ditentukan langkah selanjutnya,” tuturnya. Q ira

Selain itu, menurut Riza, Komisi II akan melakukan pendalaman atas perbedaan penafsiran itu sehingga dapat memberikan rekomendasi terkait masalah tersebut.

“Kami juga akan menyampaikan kepada pimpinan DPR RI terkait permasalahan itu,” ujarnya. Q ant

PDI P Tidak Kaget Wacana Hak Interpelasi Jakarta, Bhirawa Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan tidak terkejut dengan wacana beberapa fraksi di DPR yang ingin menggulirkan hak interpelasi terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi.

“Saya tidak terkejut dengan niat dan rencana (fraksifraksi dari) KMP untuk mendorong digunakannya hak interpelasi DPR terkait keputusan pemerintah mencabut harga BBM bersubsidi,” kata Ahmad Basarah dalam pesan Blackberry kepada Antara di Jakarta, Rabu (19/11) kemarin.

Hal itu, menurut dia, karena sejak awal hal tersebut hanya tinggal persoalan waktu saja.

Dia mengatakan bahkan menurut prediksinya akan ada beberapa lagi penggunaan hak interpelasi atau hak angket lainnya yang akan digulirkan fraksi-fraksi dari KMP terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang lainnya.

“Hal itu selaras dengan motif dipertahankannya eksistensi KMP paskapilpres yang lalu, yakni menjadi kekuatan oposisi yang akan mengawasi atau bahkan mengendalikan jalannya pemerintahan Jokowi,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah sudah harus menyiapkan diri lebih responsif dan lebih cermat lagi untuk menghadapi berbagai macam agenda KMP di bidang pengawasan DPR. Selain itu, menurut dia, pemerintah juga harus lebih intensif berkoordinasi dengan fraksifraksi KIH di DPR. “Koordinasi dengan fraksi dari KIH bertujuan agar dukungan politik yang akan diberikan fraksi-fraksi KIH kepada program dan posisi pemerintah bisa lebih efektif,” katanya.

Menurut Basarah, saat ini sedang disusun dan dimantapkan skema koordinasi antara pemerintah dengan pimpinan partai-partai politik dan fraksi KIH di DPR. Selain itu, menurut dia, pemerintahan Jokowi harus lebih realistis lagi bahwa pelaksanaan atas citacita dan berbagai program pemerintahan yang direncanakan akan berhadapan dengan realitas sistem pemerintahan presidensial yang telah bercita rasa parlementer.

“Presiden Jokowi dan para pembantunya harus bekerja lebih ekstra hati-hati lagi, lebih cerdas dan lebih keras lagi dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program pembangunan nasionalnya,” katanya.Q ant

Bupati Serahkan RAPBD 2015 pada DPRD Tulungagung Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi, Rabu (19/11), secara simbolis menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2015 pada Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi. Penyerahan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung Dalam Rangka Penyerahan Ranperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2015.

Hadir dalam rapat paripurna ini hampir semua anggota dewan dan para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingup Pemkab Tulungagung. Selain juga Wakil Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM dan Sekretaris Daerah Tulungagung, Ir Indra Fauzi MM. Dalam paparannya yang disampaikan dalam rapat paripurna kemarin, Bupati Syahri Mulyo, mengungkapkan dalam RAPBD Tulungagung 2015 telah terjadi kenaikan yang cukup besar di sisi pendapatan dibanding PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) APBD Tahun 2014. “Terjadi peningkatan pendapatan daerah sebesar Rp 379,3 miliar dari yang

sebelumnya Rp 1,587 triliun,” ujarnya.

Secara rinci disebutkan untuk RAPBD tahun 2015, pendapatan mencapai Rp 1,994 triliun.

Sedang untuk belanja sebesar Rp 1,998 triliun atau defisit Rp 3,4 triliun. Sementara itu, di pembiayaan, penerimaan dikatakan sebesar Rp 3,34 miliar dan pengeluarannya nol rupiah.

“Untuk SILPA juga nol rupiah,” tutur Bupati Syahri menambahkan.

Sebelumnya, mantan legisator DPRD Jatim ini berharap penetapan RAPBD 2015 menjadi Perda APBD 2015 dapat berjalan sesuai jadwal. Hal ini berhubungan dengan reward yang selalu diberikan Pemerintah Pusat

yang berupa dana insentif daerah (DID).

Menurutnya tahun 2014 kemarin, Pemkab Tulungagung telah menerima DID sebesar Rp 25,2 miliar. Dan tahun 2015 mendapat Rp 20,7 miliar. Penurunan jumlah penerimaan DID tersebut disebabkan jumlah penerima DID yakni Pemprov, Pemkab dan Pemkot seIndonesia semakin banyak.

“Karena itu kita harus terus berlomba dengan pemerintah daerah lain untuk mendapatkannya (DID). Jangan sampai lepas,” ucapnya.

Selain itu, Bupati Syahri Mulyo membeberkan dalam RAPBD 2015 juga disebutkan telah menganggarkan alokasi dana desa (ADD) yang besarannya juga naik signifikan dari tahun 2014.

Sesuai UU No.6/2014 tentang Desa, kata Bupati Syahri Mulyo, Pemkab Tulungagung telah menganggarkan dana sebesar Rp 115,7 miliar untuk dibagikan pada 254 desa yang ada di Tulungagung.

“Padahal di tahun 2014 un-

tuk ADD dianggarkan hanya Rp 25 miliar. Itu belum termasuk dana dari APBN sebesar Rp 38 miliar yang dikhususkan untuk infrastruktur,” bebernya.

Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono, seusai rapat paripurna mengatakan hal serupa

dengan Bupati Syahri Mulyo. Ia berharap pembahasan RAPBD 2015 dapat segera selesai tepat waktu. “Harapannya akhir bulan ini sudah selesai. Dan yang pasti sesudah penyerahan hari ini (kemarin) langsung kami bahas,” ujarnya. Q wed,adv

wed/bhirawa

Bupati Syahri Mulyo saat menyerahkan secara simbolis RAPBD Tulungagung 2015 pada Ketua DPRD, Supriyono kemarin.

Kamis Pon 20 NOVEMBER 2014

SAMBUNGAN

Persaingan Rektor ITS Tersisa 13 Nama

Mogok Massal Angkutan Tak Kompak

l Sambungan hal 1

penumpang. Namun jumlah penumpang memang relatif sepi, tak seperti biasanya. Di terminal itu ada dua golongan kelompok, yaitu yang tergabung dalam Organda yang sebagian sudah melakukan mogok massal, Rabu (19/11). Mogok Organda dilakukan sejak pukul 00.00 hingga 17.00. Setelah itu me­ reka kembali melayani penumpang.

Sebaliknya SPTI berencana mogok massal , Kamis (20/11) hari ini dan kemarin mereka tetap beroperasi seperti biasa.

Perbedaan pendapat ini tak membuat para sopir dari Organda dan SPTI di satu tempat bersitegang.

Mereka masih menjalankan sesuai instruksi dari pusat. Para sopir dari Organda lebih memilih berhenti beraktivitas hingga pukul 17.00 dan sopir dari SPTI tetap melakukan aktivitasnya untuk beroperasi.

Pimpinan Unit Kerja Lyn R di Terminal Kenjeran, Fuad Pribadi yang juga masuk dalam Organda mengatakan, pihaknya melakukan mogok massal karena memang sesuai instruksi dari pusat. Mogoknya angkot, kata Fuad terhitung mulai pukul 00.00 Rabu dini hari sampai 17.00. “ Kita patuh sama instruksi dari pusat yaitu mogok massal. Karena Organda pusat mengusahakan minta subsidi BBM untuk angkutan kota. Dan instruksi itu sudah kami laksanakan sampai jam lima sore. Kita juga gak bisa nolak karena bersama-sama se-Indonesia,” terangnya, Rabu (19/11) kemarin.

Di Terminal Kenjeran sendiri, Fuad menyanyangkan akan tidak kompaknya para sopir yang tidak melakukan mogok secara bersamaan.

Dirinya mengakui, atasan Organda sama SPTI dari dulu saling beda pendapat. Jadi, para sopir kalau ada aksi tidak semua mengikutinya.

Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Transportasi Indonesi

bersedia. Sedangkan sisanya menyatakan tidak bersedia,” ucapnya saat ditemui usai rapat bersama senat ITS, Rabu (19/11).

Di antara nama-nama bacarek yang telah dikantongi panitia itu, terdapat empat calon dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), empat dari Fakultas Teknologi Industri, tiga dari Fakultas Teknologi Kelautan, dan dua dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Lebih lanjut, Arif mengatakan, semua nama yang terpilih sebagai bacarek ini diberi waktu selama satu minggu untuk menyiapkan program yang didasarkan pada rencana strategis ITS. Selain itu, program yang disusun juga harus mencantumkan visi tentang isu-isu kekinian di ITS. Terkait ini, ada empat isu yang diangkat PPCR untuk digarap bacarek dalam programnya kelak. Di antaranya ialah, tentang ITS yang kini telah menjadi PTN Berbadan Hukum (PTNBH) namun belum memiliki Peraturan Pemerintah (PP). “Selain belum ada PP-nya, statuta PTN-BH ITS saat ini juga masih dalam bentuk draft saja. Karena itu, kita ingin tahu bagaimana strategi para bacarek untuk implementasi penuh ITS sebagai PTN-BH,” urainya.

Isu yang ke dua yaitu tentang otonomi ITS sebagai PTN-BH, ke tiga tentang internasionalisasi ITS dan yang terakhir adalah tentang kesejahteraan civitas ITS. Ke empat isu itulah yang diharapkan PPCR nantinya ada dalam setiap program unggulan para bacarek. Di mana program tersebut tetap dijabarkan berdasarkan Renstra ITS. Ke-13 bacarek tersebut akan diberi kesempatan untuk temu kenal dengan civitas akademika ITS pada 2-5 Desember mendatang.

Dengan temu kenal tersebut diharapkan para civitas kampus bisa lebih mengetahui profil bacarek sehingga mudah untuk memutuskan pilihan dalam penjaringan suara pada 8-12 Desember mendatang. “Yang memiliki suara itu semua golongan. Mulai dari dosen, kar­ yawan hingga mahasiswa,” tuturnya.

Penjaringan suara itu akan mengerucutkan 13 nama bacarek menjadi 5 bacarek yang kemudian akan dipilih senat menjadi 3 nama sebagai calon rektor. Baru setelah terpilih 3 nama calon rektor, senat bersama menteri akan menentukan siapa nama yang terpilih sebagai Rektor ITS periode 2015-2019.

“Mereka yang terpilih sebagai 13 bacarek ini merupakan yang bersedia untuk dicalonkan, jadi saya sangat berharap para bacarek bisa serius untuk mengikuti proses. Karena yang menyatakan bersedia ini adalah yang peduli dan serius untuk keberlanjutan ITS,” pungkas Arif. tam

Anton, Tersangka Korupsi Uang APBD Resmi Ditahan l Sambungan hal 1

sangka ini sudah sesuai pasal 21 KUHAP. “Tersangka ditahan agar tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mempercepat proses penyidikan. Untuk itu tersangka kita tahan dan penahanannya kita titipkan di Lapas Lowokwaru,” ujar Agung, Rabu (19/11).

Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi di PT BWR ini ditargetkan akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atau P21 pada bulan ini. Dan untuk melengkapi pemberkasan sebelum P21, tersangka ditahan selama 20 hari.

Namun jika pemeriksaan belum tuntas selama waktu tersebut, penahanan akan diperpanjang menjadi 40 hari.

Pemeriksaan terhadap kasus ini dilanjutkan setelah Kejari Batu menerima hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil audit ini dijadikan landasan bagi Kejari untuk melanjutkan penyidikan. Namun besaran nilai kerugian negara yang ditemukan BPKP berbeda dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejari sendiri.

Dalam proses penyidikan awal, Kejari memprediksi dugaan korupsi yang terjadi di PT BWR ini mencapai lebih dari Rp 1 miliar. Namun hasil audit BPKP menyebutkan bahwa kerugian negara dari kasus ini sebesar Rp 747 juta.

“Namun kita tidak mempermasalahkan berapapun besaran kerugian negara yang ada. Karena dengan adanya kerugian ini berarti telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

Jadi kita bisa segera melanjutkan proses penyidikannya,”ujar Kasie Pidsus kejari Batu Jendra Firdaus. n nas

Gandoli Profesi Pengacara l Sambungan hal 1

itu tidak terpikir akan duduk sebagai anggota legislatif yaitu Ketua DPRD Kab Pasuruan periode 1999-2003. Ya itulah tulisan tangan, ternyata Allah justru menjadikan saya sebagai orang yang pernah duduk di tiga jabatan yang berbeda,’’ungkap politisi asal Nasdem ini sembari tersenyum.

Menurutnya, profesi sebagai pengacara tidak akan dilepas. Sebab namanya sudah masuk ke dalam pengacara senior dan memiliki sohib yang cukup banyak.

Maklum dia mengawali kerja sebagai pengacara sejak 1987. ‘’Memang waktu 1987, masih sedikit orang yang memiliki profesi pengacara. Namun saat ini sangat banyak, akan tetapi kualitasnya tidak sama dengan yang dulu. Melihat kenyataan itulah saya akan tetap bekerja sebagai pengacara, meski saya juga duduk sebagai anggota DPRD Jatim,’’papar pria asli Pasuruan 3 Juni 1955 ini.

Bagaimana setelah tidak lagi duduk sebagai anggota dewan? Menurut ayah empat putera ini dia tidak akan mempermasalahkannya. Pasalnya, rejeki itu ada di mana-mana. Namun yang pasti pria yang juga Ketua Fraksi NasDem-Hanura Jatim tetap akan melanjutkan profesinya sebagai pengacara. ‘’Dengan menjadi seorang pengacara, saya dapat membantu masyarakat miskin yang berurusan dengan hukum.

Kasihan mereka, rata-rata buta akan hukum. Akibatnya, mereka ini selalu menjadi tumbal. Di sinilan saya datang untuk mendampingi mereka,’’lanjutnya. n cty

l Sambungan hal 1

(SPTI)Surabaya Moch Subekti mengatakan, pihaknya sudah menginstruksikan seluruh sopir angkot untuk tetap beroperasi. Karena mereka tidak mau merugikan masyarakat. Akan tetapi, Subekti sudah menginstruksikan seluruh sopir di Surabaya yang di bawah naungan SPTI, Kamis (20/11) akan melakukan aksi mogok massal. “ Kamis (hari ini) para sopir melakukan aksi mogok sebelum tuntutan kita dipenuhi, tapi kita tetap membolehkan para sopir yang ingin tetap narik (operasi). Dan rencana hanya angkutan kota saja yang mogok,” papar Subekti.

Sementara itu sebagian sopir angkutan umum baik bus kota maupun bemo yang berada di Terminal Joyoboyo, Rabu (19/11) melakukan aksi mogok operasional. Aksi mogok ini sebagai bentuk kekecewaan para sopir angkot terhadap keputusan pemerintahan Jokowi-JK pasca kenaikan harga BBM subsidi. Namun, juga tidak sedikit sebagaian sopir angkot yang masih beroperasi.

Kepala Dinas Perhubungan Surabaya, Eddy mengatakan, mogok yang dilakukan sopir angkot pasca kenaikan harga bbm, dinilainya wajar. Sehingga dia ikut memaklumi jika ada sebagian sopir angkot melakukan mogok. Namun, ia berharap aksi mogok ini tidak sampai berkepanjangan, sehingga tak merugikan penumpang. “Saya tahu ini adalah rasa bentuk kekecewaan sopir angkot di sini pasca kenaikan harga BBM. Sebab sebelum BBM naik saja sepi penumpang, apalagi sekarang. Makanya itu, saat ini kita cari cara bagaimana agar para sopir ini bisa kembali bekerja seperti dulu lagi, dan banyak penumpang,” katanya saat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Terminal Joyoboyo.

Sementara itu, salah satu sopir angkot di Terminal Joyoboyo, Ari, mengakui jika dirinya dan rekan-

rekannya mogok akibat kenaikan harga BBM. Sebab dia kecewa dengan keputusan Presiden Jokowi yang menaikan harga BBM, tanpa memikirkan bagaimana nasib rakyat kecil.

“Memang sebagian dari kami ada yang mogok. Tapi juga ada yang masih jalan. Karena, di Joyoboyo belum ada koordinasi yang jelas. Makanya, sebagian dari kami ada yang mogok dan ada juga yang tetap narik,” ujarnya.

Ari menuturkan, memang jika sebelum kenaikan harga BBM saja jumlah penumpang sudah sepi, kini ditambah naiknya harga BBM justru akan semakin membebani pendapatan para sopir angkot karena banyak yang beralih menggunakan motor.

Ia menambahkan, memang secara resmi pemerintah belum mengeluarkan tarif angkot pasca naiknya harga BBM. Namun, seluruh sopir angkot di Joyoboyo sepakat menaikkan tarif sendiri-sendiri.

“Kalau menunggu keputusan pemerintah terlalu lama. Makanya, sambil menunggu, kami di sini sudah sepakat untuk naikkan sendiri tarif angkutan umum.

Dari Rp 4.000 menjadi Rp 4.500Rp 5.000,” pungkasnya.

Sementara salah satu anggota DPRD Surabaya menyebut aksi mogok organda secara nasional yang dilakukan dianggap sebagai sikap yang tidak realistis dan kekanakkanakkan.Budi Leksono, anggota Fraksi PDIP menyebut aksi mogok Organda tidak mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan, utamanya terhadap buruh. “Untuk apa Organda harus memberikan keputusan seperti itu, jika persoalannya hanya soal tambahan tarif, hal itu bisa dinego dengan pengusaha terkait, sambil menunggu kebijakan pemerintah secara resmi,” ucap politisi asal PDIP yang berlatar belakang pengusaha pengurusan jasa kepabeanan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ini. n geh, gat

BBM Keburu Naik, Tiga Kartu Sakti Jokowi Tak Bisa Cair l Sambungan hal 1

sidaknya anggota Komisi E DPRD Jatim Mohammad Eksan mengatakan sangat menyesalkan belum didistribusikan kartu tersebut saat BBM subsidi sudah naik. Karena itu pihaknya meminta kepada pemerintah untuk segera melakukan pendistribusian kartu tersebut.

“Kalau begini kondisinya, lalu bagaimana nasib masyarakat yang dijanjikan untuk mendapatkan tiga kartu tersebut,” ujar politikus asal NasDem, Rabu (19/11).

Ia menjelaskan, kartu yang dibagikan saat ini yaitu program Kartu Perlindungan Sejahtera (KPS) yang merupakan kelanjutan dari program pemerintahan Presiden SBY. “Itu yang ada adalah programnya Presiden SBY yang merupakan kelanjutan dari program pada 2013,’’tambahnya.

Sebelumnya juga diberitakan Bhirawa, pasca kenaikan BBM bersubsidi, warga pemegang KPS mulai mencairkan dana ke kantor pos. Di Surabaya, beberapa warga terlihat mengantri untuk mengambil dana

kompensasi kenaikan BBM di Kantor Pos Besar Kebonrojo, Selasa (18/11). Banyak warga mengaku tak diberi sosialisasi sebelumnya. Bahkan banyak yang baru mendapat surat undangan pagi harinya.

Kepala Regional VII PT Pos Indonesia wilayah Jawa Timur Syamsul Bahri Nasution mengatakan pihaknya hanya sebagai penyelenggara pembayaran.

Lebih lanjut Mohammad Eksan mengatakan belum adanya pembagian tiga kartu sakti Jokowi di wilayah Jatim dan sekitarnya membuktikan kalau pemerintah belum siap, perencanaannya tak matang untuk pelaksanaan tiga kartu tersebut. Tapi keburu menaikkan harga BBM bersubsidi.

“Seharusnya disusun dulu landasannya terus disiapkan semuanya baru dijalankan. Ini belum siap, semuanya sudah dijalankan. Malahan tumpang tindih dengan program pemerintahan sebelumnya,”ujar Eksan.

Ia menambahkan, seharusnya pemerintah mendorong BPJS Kesehatan menuntaskan segala permasalahannya, misalnya soal kepersertaan masyarakat miskin yang belum terkaver keseluruhan

karena kendala administrasi dan tingkat akurasi data kemiskinan.

Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jatim Agus Dono Wibawanto mengaku kenaikan harga BBM bersubsidi itu sudah menambah beban berat rakyat kecil. Sekarang ditambah pemerintah menjanjikan program-program yang hingga detik ini tidak jelas realisasinya seperti apa bahkan program-program itu belum ada di lapangan. ‘’Naiknya harga BBM menambah beban baru rakyat kecil. Kini beban tersebut ditambah lagi, dengan susahnya pencairan dana kompensasi BBM. Banyak warga yang ditolak dikarenakan pemilik kartu sudah meninggal. Padahal sudah membawa bukti surat kematian,’’paparnya.

Kepala Kantor Pos Surabaya Edy Suharto mengaku posisi kantor pos sebagai pelaksana harus mengikuti aturan yang ada. Di mana dalam aturan tidak boleh membayarkan selain kepada nama yang terdaftar dalam data, walaupun sudah membawa surat keterangan meninggal, pengganti harus membawa surat rekomendasi dari Dinas Sosial. n cty

Wakil Ketua DPR : Silakan Lakukan Interpelasi l Sambungan hal 1 pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebab, itu kalau ada keinginan anggota dewan mengajukan hak interpelasi, selalu dipersilakan. Apalagi, alasan yang digunakan pemerintah atas kebijakan kenaikan harga BBM dinilai tidak masuk akal.

“Silakan jalan, hak interpelasi tidak bahaya, malah bagus bagi pemerintah supaya menjelaskan secara formil dalam sidang dewan,” kata Fahri Hamzah di kompleks gedung parlemen, Rabu (19/11).

Menurutnya, interpelasi adalah hak dasar. Kalau DPR menganggap alasan atas kenaikan harga BBM ini masuk akal, akan dite­rima. Namun kalau tidak akan ditolak dengan konsekuensi lanjutan. Yaitu ada investigasi apakah ada potensi pemerintah melanggar Undang-Undang.

Ini yang lebih berat karena harus didahului investigasi BPK. Soal potensi pelanggaran UU, Fahri menjelaskan saat ini partainya (PKS) sedang mengkaji

hal itu. Dalam UU APBN 2014 ada pasal 14 yang mengharuskan pemerintah berkonsultasi, namun pasal itu dihilangkan di APBNP 2014 untuk memberi kelonggaran pada pemerintah. Tapi ada pasal 13 yang memberi peluang pengelolaan subsidi disesuaikan dengan kebutuhan realisasi harga minyak mentah (ICP) dan nilai tukar rupiah.

Artinya, pemerintah diberi kelonggaran dalam mengelola subsidi dengan catatan harga minyak mentah dunia di atas harga patokan APBN sebesar 105 dollar AS per barel. Namun, kondisinya saat ini justru harga minyak mentah turun drastis di kisaran harga 75 dollar AS per barel.

“Ini pertama dalam sejarah, ketika harga minyak dunia turun justru dinaikkan,” ungkap Wakil Sekretaris Jenderal PKS tersebut.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan dalam menaikkan harga BBM. Ia menilai, kebijakan tersebut sangat mengejutkan masyarakat setelah baru 28 hari Jokowi dilantik.

“Gerindra dengan ini, ingin mengetuk hati Jokowi untuk men-

cabut kebijakan tersebut, dan mengembalikan ke harga sebelumnya,” kata Muzani dalam konferensi pers di ruang fraksi Partai Gerindra, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (19/11).

Gerindra menilai, putusan tersebut dikeluarkan tidak dalam waktu yang tepat. Di samping itu, menurutnya, kebijakan itu jauh dari harapan yang telah dijanjikan Jokowi saat kampanye.

Ambil Jalan Pintas Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai keputusan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM dianggap terlalu dini. Menaikkan harga BBM merupakan jalan pintas pemerintahan Jokowi dalam rangka mendapatkan ruang fiskal untuk membuat program unggulan.

Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas, mengatakan dengan menaikkan harga BBM justru akan menguntungkan pihak pemerintahan untuk melaksanakan program-progam yang baru dibuat. “Saya rasa jalan pintas ini agar mendapatkan kemudahan melakukan kegiatan unggulan Jokowi-JK,” jelasnya. n cty, ira

11 Ekonomi Jatim Diprediksi Hanya 5,7%, Nasional di Bawah 5% l Sambungan hal 1

adanya kenaikan BBM di penghujung tahun ini.

“Awalnya memang diprediksi bisa tembus 7 persen. Lalu diperkirakan lagi menjadi 5,91 persen. Namun jika melihat kondisi saat ini pertumbuhan ekonomi diprediksi hanya di kisaran hanya 5,7% sampai 5,8 persen,” kata Asisten II Sekdaprov Jatim Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ir Hadi Prasetyo saat Rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jatim di Pullman Hotel Surabaya, Rabu (19/11).

Walau di bawah target pertumbuhan ekonomi, lanjutnya, Pemprov Jatim tetap optimistis angka tersebut masih akan lebih tinggi dibandingkan kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. “Dengan pengurangan subsidi BBM, maka semua kegiatan yang menggunakan BBM akan mengalami kenaikan harga,” katanya.

Dampak lanjutannya, jelas Hadi Pras, biasanya terjadi penurunan produktivitas sektor riil yang mengakibatkan produksi turun. Penurunan produksi menyebabkan pendapatan tenaga kerja juga menurun.

“Dengan begitu, akibatnya daya beli rendah. Padahal sektor penggerak ekonomi Jatim masih didominasi dari sektor konsumsi,” katanya.

Oleh sebab itu, tambah dia, Pemprov Jatim melakukan sejumlah upaya untuk mengantisipasi hal tersebut. Di samping tiga kartu sakti yang dikeluarkan pemerintah pusat, Jatim juga sudah memiliki jaring pengaman sosial seperti Jamkesda dan Jalinkesra.

“Bila biasanya raskin hanya diberikan 13 kali dalam satu tahun, kami meng­ usulkan agar dalam tahun ini ditambah dua kali hingga 15 kali dalam satu tahun,” katanya. Bahkan, sebut dia, Pemprov Jatim juga sedang membahas lebih lanjut tentang pemberian subsidi ongkos angkut. Hal itu seperti yang biasa dilakukannya saat Lebaran. Khususnya ketika harga-harga komoditas meningkat.

Sementara, lanjut dia, kenaikan BBM yang berdekat­ an dengan penyesuaian UMK 2015 memang menyulitkan.

Kenaikan UMK menyebabkan investasi, utamanya industri padat karya melambat.

“Jika investasi padat modal memang tidak pengaruh.

Tapi kalau padat modal, akhirnya tidak menyerap tenaga kerja, tidak mengurangi pengangguran,” katanya.

Di tempat yang sama,

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (DPD Aprindo Jatim) Jatim Qomaruzaman menyatakan, berbagai harga kebutuhan bahan pokok di sejumlah gerai ritel tetap pasca kenaikan harga BBM bersubsidi.

“Jaringan ritel modern tidak akan menaikkan harga karena TDL dan BBM naik. Penyebabnya, kenaikan komponen biaya operasional disikapi dengan efisiensi,” katanya.

Namun, ungkap dia, pengusaha ritel bisa menaikkan harga jual ke konsumen ketika sejumlah produsen dan suplier menaikkan harga produk. Akan tetapi hal itu tidak bisa langsung dinaikkan harganya oleh produsen.

“Penyebabnya mereka terikat dengan perjanjian ‘last bite’ dan promosi yang dilakukan sebenarnya menguntungkan konsumen,” ujarnya.

Ekonomi Diprediksi Merosot Direktur Institute Development of Economics dan Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyebut pertumbuhan ekonomi pada 2014 bisa merosot di bawah 5 persen dengan adanya kenaikan harga BBM bersubdisi. Sebab, kenaikan harga sebesar Rp 2.000 per liter dinilai akan sangat menggerus daya beli masyarakat.

Enny mengatakan, pemberian kompensasi berupa bantuan tunai sebesar Rp 200 ribu per bulan tidak akan cukup meringankan beban hidup masyarakat. Apalagi, jika berharap kompensasi tersebut dapat membantu menjaga pertumbuhan ekonomi.

“Kompensasi uang tunai ini kan artinya kompensasi konsumtif. Padahal alasan pemerintah ingin mengurangi subsidi BBM karena ingin mengalokasikan dari sektor konsumtif dan produktif. Yang namanya konsumtif itu efeknya terhadap pertumbuhan hanya sementara,” kata Enny.

Harusnya, ujar Enni, pemerintah mulai saat ini menyusun secara serius postur anggaran terkait realokasi subsidi BBM ke sektor produktif. Bukan hanya soal perbaikan infrastruktur, tetapi juga merelokasikan atau menambah anggaran untuk menambah lapangan kerja.

Berkaca pada tren melambatnya pertumbuhan ekonomi sejak kuartal I hingga kuartal III, Enny mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen seperti yang diharapkan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro akan sulit terwujud. n iib, geh

BBM Naik, Tarif PDAM Sampang Bakal Naik 25% l Sambungan hal 1

Sekadar informasi, tarif PDAM Sampang untuk rumah tangga dengan pemakaian 0-10 senilai Rp 2.344 per kubik, dari 11-20 dipatok senilai Rp 3.281 per kubik. Kemudian pemakaian 21-30 senilai Rp 4.279 per kubik. Lalu pemakaian 31 kubik ke atas sebesar Rp 5.273 per kubik.

Sedangkan untuk golongan sosial dengan pemakaian dari 0-10 senilai Rp 1.160 per kubik, dari 11-20 senilai Rp 1.310 per kubik, dan 21-30 sebesar Rp 1.758 per kubik. Selanjutnya untuk 31 kubik ke atas dihargai Rp 2.538.

Sebelumnya tarif air PDAM Kota Malang diumumkan naik 23% dari tarif dasar Rp 2.500 per kubik sebelum kenaikan BBM bersubsidi. Kenaikan itu ditempuh setelah

ada kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan inflasi.

Direktur Utama PDAM Kota Malang M Jemianto mengatakan kenaikan sebesar 23,5% itu dilakukan secara bertahap hingga 2017. “Periode Desember 2014-Desember 2015, kenaikannya mencapai 11,5%,” kata Jemianto.

Adapun untuk periode Januari-Desember 2016 naik 6% dan Januari –Desember 2017 naik lagi 6%.

Kenaikan tarif air tersebut, menurutnya, agar perusahaan daerah milik Pemkot Malang itu dapat memenuhi kebutuhan dana untuk operasional dan pemeliharaan serta pengembangan yang memadai.

Dengan begitu PDAM dapat memberikan layanan prima dan cakupan yang lebih luas serta memberikan konstribusi bagi pendapatan daerah. n lis, mut

Handle Bisa Jadi Tongsis, Lebih Lengkap dengan Charger Kinetik l Sambungan hal 1

bagian terakhir tas selempang (sling bag) yang memiliki diameter 20 x 4 x 24.

Cocok dipakai bepergian dengan barang bawaan sedikit.

Albert Ong mengatakan tas ini cocok bagi urban traveller karena lebih fleksibel dan bisa untuk segala kondisi. “Mau jalan bisa pakai tas punggung atau tas selempang. Dan kalau mau ke airport tinggal digabung menjadi satu,”katanya saat ditemui di kampusnya, Rabu (19/11).

Dengan tas ini, traveller juga tidak perlu khawatir kehabisan energi listrik untuk ponselnya. Karena pada bagian belakang tas punggung dilengkapi sistem piezo electric yang mampu mengubah energi kinetik menjadi energi listrik.

“Jadi di bagian belakang tas ini kami tanam keramik khusus. Jika mendapat

tekanan akan menghasilkan listrik 0,5 watt per detik. Listrik ini disimpan di power bank untuk kemudian bisa dimanfaatkan men-charge ponsel,”terang mahasiswa Teknik Industri asal Tarakan, Kalimantan Utara.

Sistem piezo elektric ini tidak perlu menunggu waktu lama untuk bisa menghasilkan energi listrik. Selama ada goncangan di bagian punggung, sistem ini langsung berjalan. “Sistem ini memang kami buat karena kami tidak mau ada energi yanghilang selama berjalan. Jadi harus dimanfaatkan,”imbuh Willyanto.

Willy dan ketiga temannya melengkapi desain tas nya dengan tambahan scotchlite di bagian logo dan slempangnya. Hal ini bertujuan, ketika tas ini dibawa jalan-jalan dalam kondisi gelap, maka scotchlite akan menyala sehingga akan terhindar dari tabrakan dengan orang lain atau kendaraan.

Sementara di tas sepatu diberi lubang udara agar bau dari sepatu atau kaos kaki tidak menempel di dalam tas. Lalu, di bagian samping ditambah ID pemilik yang menyerupai miniatur pelat nomor kendaraan. Dengan ID ini mereka berharap tas ini mudah dikenali terutama ketika berada di bagian bagasi bandara.

“Ke depannya, kami berharap tas ini bisa dikembangkan luas. Dan ID pemilik ini bisa mengikuti identitas resmi pemiliknya. Atau bahkan ada ciri-ciri berdasarkan wilayah. Misalnya pemiliknya dari Surabaya, maka bagian depan ID nya diberi tanda L,”terang Albert.

Dengan kelebihan-kelebihan tersebut, tidak heran jika tas yang diberi merek MOBA ini berhasil meraih juara pertama lomba CHRONICS 2014 se-Asean yang digelar di Jogjakarta minggu lalu. Tas ini mampu mengalahkan 103 produk lain yang diusung mahasiswa perguruan

tinggi se-Asia Tenggara.

Diceritakan Albert, perjuangan untuk meriah gelar juar aini tidak mudah. Pertama dia harus mengirimkan proposal ke panitia. Dari 104 proposal yang masuk dipilih 15 tim untuk presentasi serta studi kasus di 5-6 gerbong kerta yang sedang parkir di Stasiun Lempuyang Jogjakarta. Setelah itu mereka harus menggelar ekspo di Jogja City Mall untuk kemudian diumumkan sebagai pemenang. “Kami sempat khawatir karena saat presentasi produk ini tidak bisa berdiri sempurna. Tetapi setelah kami beri pemberat uang koin akhirnya bisa berdiri,”aku Vincent.

Ke depan Albert dan teman-temannya ingin mematenkan karyanya ini sehingga bisa diproduksi massal. Sesuai perhitungannya, harga produk ini ketika sudah diproduksi massal berkisar antara Rp 650.000 untuk satu set. *

12

Kamis Pon, 20 NOVEMBER 2014

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur

Gerakan Pesisir Berseri 2014 ‘Ayo Tumbuhkan Mangrove dan Bersih-bersih Pesisir’ di Surabaya

Ubah Paradigma, Rumah Nelayan Menghadap Arah Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya menggelar Gerakan Pesisir Berseri. Kali ini tema yang diangkat adalah “Ayo Tumbuhkan Mangrove dan Bersih-bersih Pesisir”.

Acara tersebut bertempat di pesisir pantai depan Sentra Ikan Bulak dan berlangsung selama dua hari Selasa (18/11) hingga Rabu (19/11).

D

alam kesempatan ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil In donesia (KP3K), Sudirman Saad mengatakan, para nelayan mengubah paradigmanya dalam membangun permukiman dari membelakangi lautan, kini diharapkan permukiman nelayan menghadap ke lautan.

Menurutnya, banyak permukiman nelayan yang hanya membelakangi lautan sehingga lautan dianggap sebagai jamban keluarga. Lain halnya jika permukiman menghadap kelautan, maka kebersihan laut akan lebih terjaga.

“Menggerakkan masyarakat agar pantai dan lautan tidak dijadikan halaman belakang atau tempat sampah raksasa. Jadi dengan kegiatan bersih pantai dan menanam mangrove, bertahap diharapkan masyarakat ada perubahan mainset,” katanya. Sudirman Saad mengatakan, masyarakat jika bersemangat melangsungkan bersih pesisir jika terus dilakukan akan menghasilkan nilai ekonomi dan nilai sosial.

“Misalkan menjadi destinasi wisata, lalu jika tum-

Para peserta sedang bersiap membersihkan pantai (atas). Direktur Jenderal (Dirjen) Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil Indonesia (KP3K) Sudirman Saad ketika membuka kegiatan bersih pantai dan tanam mangrove (kanan).

buh mangrove bisa mengurangi karbon dan membantu pemanasan global ,” katanya.

Ditambahkannya, menjadikan pantai dan laut sebagai halaman depan, maka masyarakat yang ada di Indonesia ini secara makro akan berpikir tentang laut. Banyak hal yang ada di lautan yang bisa dikembangkan dan dimanfaatkan.

Disisi lain, Sudirman juga menyinggung mengenai camat/lurah yang ada di pesisir pantai harus selalu memantau pantai yang ada di wilayahnya. “Mereka bersama masyarakat harus bergerak setiap hari agar menjadikan pantai tetap bersih walaupun ada kiriman sampah berasal dari sungai atau mana saja. Selain itu, mereka harus menegaskan tidak ada penebangan terhadap mangrove,” tandasnya.

Sementara, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim, Ir Heru Tjahjono MM melalui Asmuri Sarif selaku Sekretaris Dis-

kanla Jatim mengatakan, kegiatan bersih-bersih pantai merupakan kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemprov Jatim, Pemkot Surabaya dan seluruh elemen masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat sekitar pesisir dan memperkenalkan upaya untuk melestarikan pantai.

Menurut Asmuri, sebelumnya agenda kegiatan pesisir berseri meliputi pelatihan sebanyak 100 peserta dari pelajar dan masyarakat pesisir Kota Surabaya pada Selasa (18/11).

Selanjutnya pada Rabu (12/11) dilaksakanakan kegiatan bersih pantai di Sentra Pasar Ikan Bulak, Kecamatan Bulak yang diikuti 3500 peserta dan di Desa Tambak Kecamatan Kecamatan Kenjeran yang diikuti 1500 peserta.

Peserta merupakan gabungan dari masyarakat, SKPD, Armatim, Kodam 5 Brawijaya,

Universitas, dan Jurnalis lingkungan.

Jumlah bibit mangrove/vegetasi pantai yang ditanam pada kegiatan tersebut sebanyak 10 ribu bibit yang sebagian besar ditanam di Desa Tambakwedi, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. “Tahun 2014, Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim melalui dana APBD telah menanam bibit cemara udang sebanyak 24.500 batang dan 120 ribu batang bibit mangrove yang tersebar di 15 kabupaten/kota.

Sedangkan dana APBN Dekonsentrasi telah tertanam 40 ribu batang bibit mangrove di dua kabupaten,” katanya. Sementara itu Hendro Gunawan selaku Sekdakota Surabaya mengatakan, Surabaya memiliki potensi pengelolaan pesisir. Pemkot mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh peserta karena peduli pada kelestarian pantai.

Sebelumnya, Tokoh Pemerhati Kebersihan

Lingkungan atau LSM Nol Sampah, Wawan Some mengatakan, abrasi pantai di sepanjang pantai Tambak Wedi sampai dengan pantai Kenjeran Kec. Kenjeran telah mengakibatkan tangkis laut rusak. Dampak dari rusaknya tangkis laut itu menyebabkan jalan raya tergerus, banyak tanaman mangrove diantaranya bakau yang mati, daerah pesisir laut menjadi gersang, serta merusak aneka jenis tanaman lainnya.Hutan mangrove merupakan salah satu bagian dari ekosistem pantai (pesisir). Tipe hutan ini beserta tipe-tipe ekosistem lainnya (terumbu karang, estuaria) saling berinteraksi dalam upaya memelihara produktivitas perairan pantai dan kestabilan habitat atau lingkungan pantai.

Untuk mengatasi persoalan abrasi ini, pemerintah bersama masyarakat seharusnya mempunyai komitmen yang kuat untuk melakukan penghijauan hutan mangrove dan upaya pelestariannya di sekitar pantai yang terkena ancaman abrasi. Q adv

MANFAAT DARI SEGI FISIK Menjaga agar garis pantai tetap stabil, melindungi pantai dan sungai dari bahaya erosi dan abrasi, menahan badai/angin kencang dari laut, menahan hasil proses penimbunan lumpur, sehingga memungkinkan terbentuknya lahan baru, menjadi wilayah penyangga, serta berfungsi menyaring air laut menjadi air daratan yang tawar, mengolah limbah beracun, penghasil O2 dan penyerap CO2.

MANFAAT DARI SEGI BIOLOGI Menghasilkan bahan pelapukan yang menjadi sumber makanan penting bagi plankton, sehingga penting pula bagi keberlangsungan rantai makanan, tempat memijah dan berkembang biaknya ikan-ikan, kerang, kepiting dan udang, tempat berlindung, bersarang dan berkembang biak dari burung dan satwa lain, sumber plasma nutfah dan sumber genetik, merupakan habitat alami bagi berbagai jenis biota.

MANFAAT DARI SEGI EKONOMI Penghasil kayu : bakar, arang, bahan bangunan penghasil bahan baku industri : pulp, kertas, tekstil, makanan, obat-obatan, kosmetik, penghasil bibit ikan : nener, kerang, kepiting, tempat wisata, penelitian dan pendidikan.

Rapat Koordinasi Wilayah

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Timur

Tiga Kunci yang Tak Bisa Dilepas TPID Berbicara mengenai Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), tak bisa dilepaskan dari tiga kata kunci.

Yaitu terkait daya saing, daya tahan dan bantalan ekonomi. Tiga kata kunci tersebut akan terus menjadi hal yang sangat penting terkait pengendalian inflasi.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV Jatim selaku Pengarah TPID Jatim, Dwi Pranoto mengatakan, membahas masalah inflasi ujung-ujungnya akan bicara pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan inklusif. Artinya pertumbuhan ekonomi yang bisa dinikmati banyak orang, bukan hanya pada golongan tertentu.

Sedangkan terkait daya tahan, berbicara soal situasi perekonomian yang sekarang terjadi. Apakah pelaku ekonomi memiliki daya tahan yang kuat menghadapi situasi perekonomian Indonesia saat ini. “Kita punya tidak daya tahan atas gempuran-gempuran inflasi atau situasi perekonomian kita sekarang. Kunci ini layak untuk dibahas dan didiskusikan lebih lanjut.

Sebab inflasi itu bisa mengurangi daya saing kita,” kata Dwi. Kata kunci yang ketiga, lanjut Dwi, adalah bantalan perekonomian bawah. Agar yang miskin tidak bertambah menjadi miskin dan kehilangan daya beli. “Kalau sampai kehilangan daya beli dapat dipastikan kemiskinan akan semakin terbuka lebar. Makanya ada yang usul, tidak apa-apa jualan sampai malam yang penting daya beli tetap tinggi,” ungkapnya. Q iib*

Dwi Pranoto

Para narasumber saat memberikan pemaparan terkait masalah inflasi dan permasalahan ekonomi lainnya akibat naiknya harga BBM bersubsidi, saat acara Rakowil TPID Provinsi Jatim yang digelar di Pullman Hotel Surabaya (kanan).

Asisten II Sekdaprov Jatim Bidang Ekonomi dan Pembangunan Hadi Prasetyo turut hadir dalam Rakorwil TPID Provinsi Jatim di Pullman Hotel Surabaya (atas).

Jatim Miliki Jaring Pengaman Tekan Inflasi Naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar 30 persen atau dari Rp6.500 menjadi Rp8.500 untuk premium dan dari Rp5.500 menjadi Rp7.500 untuk solar, diprediksi akan menambah beban bagi masyarakat terutama kelas bawah. Apalagi, setelah sebelumnya ada kenaiakn tarif dasar listrik (TDL) dan elpiji.

A

sisten II Sekdaprov Jatim Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Hadi Prasetyo menu turkan, kenaikan demi kenaikan ini bakal menambah beban berat, bukan hanya untuk masyarakat saja tapi juga pemerintah. Oleh karena itu, semua pihak harus bersatu dan berkolaborasi mengatasi beban tersebut agar bisa diatasi bersama.

“Yang terpenting, meski berat tapi prinsip ekonomi dengan kenaikan ini adalah bagaimana pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan masyrakat saling berkolaborasi untuk tetap bertahan,” kata Hadi Prasetyo, saat Rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jatim Tahun 2014, di Pullman Hotel Surabaya, Rabu (19/11).

Hadi Pras, sapaan lekat Hadi Prasetyo, menjelaskan, ketika ditetapkan BBM naik yang merupakan admin price, maka bisa langsung mempengaruhi harga-harga lain yang akan naik pula. Berbeda dengan komoditas lain yang naik yang tidak terlalu terpengaruh harga-harga barang lain. “Jadi semua hal yang terkait dengan BBM jelas akan naik pula,” jelasnya.

Dalam rumusan ekonomi, lanjutnya, inflasi

yang terjadi akibat kenaikan BBM ini ada dikisaran plus minus 2 persen. Hingga Oktober 2014 ini inflasi di Jatim berada dalam posisi 3,85 persen. Kemudian hingga akhir tahun bisa bertambah 1 persen lagi, sehingga realnya pada 2014 akan berada pada posisi 5 persen.

“Tapi karena ada kejadian luar biasa yaitu kenaikan BBM, maka diperkirakan akhir tahun ini inflasi bisa di atas 7 persen. Angka ini cukup tinggi,” kata mantan Kepala Badan Perencanaan dan pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim ini.

Dalam menghadapi persoalan kenaikan BBM ini, jelasnya, langkah pertama dari Bank Indonesia (BI) adalah langsung menerapkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebesar 7,75 persen. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang memiliki uang menahan diri dulu untuk

tidak terlalu konsumtif. Sehingga bisa menahan uangnya lebih lama di bank.

Namun, menurut Hadi Pras, naiknya SBI hingga 7,75 persen ini akan memunculkan akibat menurunnya omzet dan produktifitas pada sektor riil. Ketika harga naik akan berakibat daya beli menurun. “Nah ini akibatnya akan berantai yaitu ketika industri usaha menurun, maka pendapatan orang-orang yang bekerja pada sektor riil akan menurun pula,” jelasnya.

Dalam posisi seperti ini, akan berdampak pula pada pertumuhan ekonomi yang tidak akan naik atau bahkan bertahan saja. “Dari pertumbuhan ekonomi sebesar 6,9 persen di akhir tahun ini menurun hingga 5,91 persen.

Meski harapan kita semua pada triwulan keempat ini bisa mencapai 6,5 persen, sepertinya sulit terwujud. Namun kita masih lebih ting-

Peserta Rakorwil TPID Provinsi Jatim tampak serius mendengarkan setiap pemaparan yang disampaikan para narasumber.

gi dari nasional meski menurun,” jelasnya.

Hadi Pras menjelaskan, dampak lain yang lebih serius adalah beban masyarakat bawah yang semakin bertambah. Menurut dia, akibat kenaikan BBM ini garis kemiskinan juga akan naik. Otomatis jumlah orang miskin juga bertambah pula. “Kalau yang di bawah garis kemiskinan saya kira tidak akan terpengaruh pada naik turunnya inflasi karena mereka memang sangat miskin. Akan tetapi yang mendekati miskin ini agar tidak miskin harus diupayakan agar tidak menjadi sangat miskin. Ini yang harus diberikan jaring pengaman,” ungkapnya.

Pemerintah Pusat, kata Hadi Pras, sudah mengeluarkan tiga kartu sakti namun belum juga operasional dengan baik. Untungnya, di Jatim sudah ada program Jalin Kesra (Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat), dimana program tersebut sudah melindungi Sembilan ribu lebih masyarakat miskin yang dibantu dengan beras dan uang tunai.

Untuk masyarakat lain yang mendekati miskin, harus dibuatkan kesempatan untuk mendpatkan uang. Bagaimana caranya?.

Hadi Pras mengusulkan ide untuk pemerintah kabupaten/kota untul menggelar pasar rakyat yang melibatkan masyrakat yang di ambang kemiskinan. “Misalnya pasar malam untuk menggerakkan ekonomi produktif masyarakat kecil,” jelasnya.

Kemudian usulan lain yakni penambahan raskin. Jika selama ini pertahun bisa menyalurkan raskin selama 13 bulan, maka bisa ditambah menjadi 15 bulan. “Itu yang kita usulkan untuk pemerintah pusat. Tetapi yang sudah berjalan dan cukup sukses mengatasi gejolak harga akibat kenaikan BBM di Jatim adalah bantuan subsidi transport. Ini yang paling rasional yang bisa dilakukan Pemprov Jatim dalam waktu dekat,” pungkasnya. Q iib*