Harian Bhirawa Edisi 20 Maret 2015

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Melalui rapat pleno DPW PKB Jatim beberapa hari lalu dan secara de fakto saya sudah dapat rekomendasi untuk maju lagi sebagai calon wali kota di Pilwali Desember 2015,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 7

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Wali Kota Pasuruan H Hasani

Jumat Pon, 20 MARET 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

20 MARET 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo Menunaikan Ibadah Umrah

 Wagub H Saifullah Yusuf Di Ruang Kerja

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 06.30 08.00

Senam Pagi Bersama di Halaman Kantor Setdaprov Jatim Di Ruang Kerja

KPP Jatim Sidak Layanan Publik Banyuwangi Banyuwangi, Bhirawa Komisi Pelayanan Publik (KPP) Provinsi Jawa Timur menggelar inspeksi mendadak untuk melihat pelayanan publik di Banyuwangi setelah mendengar berbagai inovasi layanan masyarakat di kabupaten setempat. Komisioner KPP mengambil sampel layanan publik di kantor Kecamatan Kota Banyuwangi.

Di triwulan I 2015, Banyuwangi menjadi kabupaten terakhir dari 8 kabupaten/kota di Jatim yang dikunjungi oleh KPP Jatim. “Prinsipnya, kami kesini untuk monitoring layanan publik sekaligus melihat langsung potret inovasi layanan. Kami juga ingin memastikan layanan publik sesuai regulasi terbaru,” kata Komisioner KPP Jatim Hardly Fenelon Stefano Palela ditemui di lounge layanan publik Setdakab Banyuwangi, Kamis (19/3).

Dalam sidaknya, Hardly menilai standar pelayanan dengan pemeriksaan dokumentasi dan survei masyarakat hasilnya inovasi layanan publik di Banyuwangi masih mengadopsi landasan yuridis lama, Kepmenpan Nomor 20 Tahun 2006.

Selain itu, pendokumentasian tidak dilakukan dengan baik meski secara substansi layanan telah sesuai koridor. “Kami fokus uji dokumen,

Dugaan Kasus Korupsi Kadin Jatim

Dua Tersangka Serahkan Rp 5 Miliar Jaminan Uang Kerugian Negara Kejati Jatim, Bhirawa Melalui pengacara masing-masing, dua tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah di Kadin Jatim, yakni Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring menyerahkan uang jaminan kerugian negara senilai Rp 5 miliar ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Kamis (19/3).

Uang senilai Rp 5 miliar ini nantinya akan disita Kejati Jatim sebagai Barang Bukti (BB). Sekitar pukul 10.00, masing-masing pengacara tersangka mendatangi kantor Kejati Jatim dan langsung masuk ke ruang pidana khusus di lantai 5. Uang yang dikemas dalam bungkus kardus itu, diserahkan ke penyidik untuk dihitung.

Penghitungan duit yang merupakan jaminan kerugian negara itu, dipilah antara pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu. Dari total uang Rp 5 miliar, masing-masing tersangka Diar dan Nelson menyerahkan uang tunai sebesar Rp 2,5 miliar. Usai dihitung, kejaksaan langsung menitipkan uang itu di sebuah bank.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim

 ke halaman 11 abednego/bhirawa

 ke halaman 11

Terlibat Korupsi Proyek Lumbung Pangan

Staf Ahli Bupati Diperiksa Kejaksaan Nganjuk, Bhirawa Kejaksaan Negeri Nganjuk telah memeriksa 29 saksi terkait kasus korupsi proyek pengembangan lumbung pangan desa dan lantai jemur pada Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Pemkab Nganjuk senilai Rp 1.887.615.000. Terkait dengan kasus yang telah merugikan keuangan negara tersebut, staf ahli Bupati Nganjuk Ir Istanto Winoto diperiksa penyidik kejaksaan selama hampir lima jam.

“Dalam pemeriksaan saksi kali ini, Pak Istanto kapasitasnya sebagai mantan Kepala KKP. Di mana proyek ini dilaksanakan saat dia masih menjabat Kepala KKP,” Ir Istanto Winoto terang Kasipidsus Kejaksaan Negeri Nganjuk Ketut Sudiarta SH dikonfirmasi, Kamis (19/3).

Selama pemeriksaan, Istanto datang sendirian tanpa didampingi oleh pengacara. Ketut Sudiarta mengungkapkan, penyidik telah menyiapkan 44 pertanyaan. “Kami menyiapkan 44 pertanyaan kepada saksi, namun pertanyaan bisa mengembang tergantung hasil pemeriksaan,” tegas Ketut Sudiarta.

Lebih lanjut Ketut Sudiarta juga menerangkan mulai dari konsultan pengawas teknis,

Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto beserta jaksa penyidik menghitung uang jaminan kerugian negara dari dua tersangka dugaan korupsi Kadin Jatim, Kamis (19/3).

Dewan Protes Penutupan Jalur Kargo Bandara Juanda Pengiriman 260 Ton Barang per Hari Tersendat

DPRD Jatim, Bhirawa Penutupan akses kargo dari Terminal 1 (T1) ke Terminal 2 (T2) di Bandara Juanda Surabaya yang berlarut-larut disesalkan DPRD Jatim. Lembaga legislatif ini menilai penutupan akses kargo Bandara Juanda akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Jatim menjelang pemberlakukan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean).

Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PPP Jatim H Musyaffak Noer mengatakan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPRD Jatim memerintahkan kepada anggotanya yang duduk

di Komisi Bidang Perekonomian dan Perhubungan supaya menyoroti persoalan penutupan terminal kargo di Bandara Juanda yang berlarut-larut.

Sebab jika masalah itu tak

segera menemukan solusi dipastikan berdampak buruk bagi Jatim khususnya menyangkut masalah perekonomian dan pelayanan publik. “Saya perintahkan kepada anggota FPPP DPRD Jatim yang menangani bidang perekonomian dan perhubungan supaya mengusulkan ke komisinya masingmasing untuk segara berkoordinasi dengan DPR RI khususnya Komisi I dan Komisi V DPR RI karena upaya yang dilakukan Gubernur Jatim sudah buntu,” ujarnya,

PP ‘Siluman’ Jadi Acuan, Usek Tak Diatur POS Nilai Kelulusan Siswa Rawan Dimainkan

 ke halaman 11

Hobi Main ‘Anaknya’ Golf SETIAP manusia pasti membutuhkan olahraga agar tubuh selalu bugar dan sehat. Banyak jenis olahraga yang dapat dimainkan, tergantung mau pilih yang menguras kantong atau yang murah meriah bahkan gratis seperti jogging. \Contoh olahraga yang membutuhkan biaya mahal adalah permainan golf. Umumnya, permainan golf hanya dimainkan orang-orang yang mempunyai rezeki lebih. Namun bagi Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Provinsi Jatim Ir Wahid Wahyudi,

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Agarsiapkan jera, saatnya koruptor dimiskinkan  PKB  kader muda disandingkan Saiful Ilah Paling mempan didor  Jangan  hanya muda, tapisaja kapabel, inovatif dan memiliki visi jelas BakalMarga ada tarif penyesuaian Bina ajukan tambahanbaru anggaran Dan yang pasti, kenaikan!

Jangan hanya nambah anggaran, realisasi di lapangan yang penting  Tiga saksi akui BB kayu jati milik Perhutani Malingpenganiaya besar malah  Kades  jurudilindungi pengairan dituntut tiga bulan penjara

   

 Pemimpin berwatak preman kok bisa kepilih

Dindik Jatim, Bhirawa Meski peraturan menteri dan Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Nasional (UN) telah diterbitkan, namun masih ada kejanggalan yang membuat bingung sejumlah pihak. Di antaranya ialah ketidakjelasan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2015 yang diterbitkan sebagai salah satu acuan pelaksanaan UN. Sebagai pengganti PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, PP Nomor 13 Tahun 2015 masih dikenali sebatas nomor saja. Namun secara faktual, PP tersebut tak diketahui isinya.

Selain itu, POS UN yang selama ini ditunggu-tunggu tak

Panitia pemindaian UN, Alimufie Arif dari Unesa menjelaskan mekanisme pemindaian dalam sosialisasi UN di Hotel Sahid Surabaya, Kamis (19/3).

 ke halaman 11

Pemprov, Bhirawa Ternyata mayoritas kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Jatim menduduki jabatan tak sesuai dengan kompetensi yang dikuasainya. Untuk menata itu, pemprov berencana melakukan mutasi dan disesuaikan dengan kompetensi pejabat eselon II tersebut.

“Iya memang mayoritas pejabat eselon II yang menduduki jabatan kepala SKPD tidak sesuai kompetensinya. Penilaian itu berdasarkan hasil assessment yang telah kita laku-

 ke halaman 11

Ditempati Muktamar NU, Pemkab Jombang Belum Diajak Koordinasi

ramadlan/bhirawa

Hj Mundjidah Wahab

Jombang, Bhirawa Muktamar ke-33 NU dipastikan digelar di Jombang pada 1-6 Agustus mendatang. Gawe nasional ini bahkan dikabarkan akan dihadiri Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.

Namun hingga kini panitia belum pernah berkoordinasi

 ke halaman 11

Derita Hilal, Bocah Pengidap Steven Johnson Syndrome

Disambangi Bupati Nyono Mengaku Ingin Sembuh dan Sekolah Meski menderita kebutaan, Muhamad Hilal Fuadi (11) putera pasangan Fitri dan Latif tetap memiliki semangat untuk bersekolah. Keinginan itu disampaikan saat disambangi Bupati Nyono Suharli Wihandoko, Rabu (18/3) sore kemarin bertandang ke rumahnya di Gedangan Kecamatan Mojowarno Jombang.

Ramadlan, Kabupaten Jombang

Ir Wahid Wahyudi

Sentil..

 ke halaman 11

Mayoritas Kepala SKPD Pemprov Duduki Jabatan Tak Sesuai Kompetensi

Dengan duduk santai di atas tumpukan gabah dan bersandar pada dinding rumah orangtuanya yang belum dilepo, Hilal bersama kedua orangtuanya menerima kunjungan orang nomor satu di Jombang. Bupati Nyono Suharli Wihandoko kemudian mengajak berbincang bocah yang semestinya duduk di kelas 5 SD ini. Kepada Bupati Nyono, Hilal mengatakan ingin sembuh dan bisa sekolah kembali. “Saya ingin sembuh pak, setelah sembuh pingin sekolah lagi,” kata Hilal.

Mendengar permintaan ini Bupati Nyono membesarkan hati Hilal. “

Yang sabar nak ya, Insyaallah bisa sekolah lagi,”ujar Bupati Nyono sambil mengusap kepala Hilal.

Bupati Nyono datang didampingi Sekda Ita Triwibawati serta Kepala Dinas Kesehatan Heri dan Direktur RSUD Jombang dr Pudji Umbaran serta sejumlah pejabat. “ Pemerintah akan membantu semaksimal mungkin untuk kesembuhan dan pengobatan Hilal, kita sudah berkoordinasi dengan RSUD Jombang untuk segera melakukan pemeriksaan kembali,”ujarnya.

 ke halaman 11

ramadlan/bhirawa

Bupati Nyono Suharli saat menyambangi Hilal (11) bocah yang terancam buta permanen setelah divonis mengidap penyakit Steven Johnson Syndrome (SJS).

SURABAYA

2

Jumat Pon 20 MARET 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Sekdaprov Imbau PNS Jangan Suka Selingkuh Korpri Luncurkan Ambulans Hasil Iuran Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi mengimbau kepada seluruh PNS agar tidak suka melakukan tindakan selingkuh dan pacaran meski sudah memiliki istri atau suami. Sebab hal itu bisa merusak hubungan keluarga yang harmonis dan dapat pula mengganggu kinerja sebagai abdi negara.

“Saya sering mengembalikan surat izin cerai PNS. Jumlahnya banyak. Saya minta ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah) agar bisa dibina dan diperbaiki keluarganya. Tapi kadang-kadang mereka tidak mau dan ngotot masih ingin cerai, padahal mereka sudah punya anak tiga. Salah satu penyebab cerai itu ya karena selingkuh atau punya pacar lagi,” kata Sukardi, saat memberikan pengarahan pada Rapat Kerja Korpri Provinsi Jatim, di Ruang Binaloka Adhikara Kantor Gubernur Jatim, Kamis (19/3).

Menurut dia, selama ini Dewan Pengurus (DP) Korpri Provinsi Jatim telah berusaha keras agar kesejahteraan PNS bisa meningkat. Namun meningkatnya kesejahteraan tersebut dibarengi dengan keinginan yang aneh-aneh seperti melakukan kawin cerai, selingkuh atau cari pacar lagi.

“Seharusnya, kalau istrinya sekarang mulai gemuk ya disuruh diet. Atau bau badannya kurang sedap ya dibelikan minyak wangi.

Jangan malah cari yang lain. Yang sekarang ada (suami atau istri) ya dijaga dan dipelihara dengan baik,” tutur pejabat yang juga menjadi Ketua DP Korpri Provinsi Jatim ini.

Selain itu, Sukardi juga meminta para anggota Korpri untuk tidak sering membuat surat kaleng atau surat yang tidak jelas nama pengirimnya. Sebab surat kaleng tersebut merupakan fitnah yang bakal dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat.

“Seharusnya sesama anggota Korpri itu senasib seperjuangan dan kompak bersatu. Tidak malah mengeluarkan fitnah lewat surat kaleng. Makanya Korpri menyediakan program jiwa korsa yang artinya memiliki jiwa yang senasib dan sepenanggungan,” kata Sukardi, tanpa menyebut contoh surat kaleng yang dimaksud.

Luncurkan Ambulan Gratis Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, DP Korpri Provinsi Jatim juga meluncurkan mobil

iib/bhirawa

Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi ketika akan memecahkan kendi menandai diluncurkannya mobil ambulance milik DP Korpri Provinsi Jatim. ambulans baru hasil iuran rutin “Anggota atau keluarga pe- sifatnya hanya sementara karena anggota yang nantinya digunakan gawai yang sakit dan membu- dalam waktu dekat akan diuntuk kegiatan sosial dan tuhkan ambulans ke rumah sakit, sediakan lagi ambulans khusus dimanfaatkan bagi semua PNS. silahkan dipergunakan tanpa jenazah. Menurut dia, iuran angRencananya, mobil ambulans ini biaya apapun,” ujarnya. gota unit seluruh satuan kerja akan stanby di rumah sakit milik Ambulans yang jumlahnya ha- perangkat daerah (SKPD) ini Korpri, RS Pura Raharja. nya satu unit tersebut, kata dia, hasil kesepakatan rapat kerja

Pelayanan yang diberikan dokter di daerah kepada pasien.

dna/bhirawa

Dinkes Harap Inpres Penempatan Dokter Dikeluarkan Pemprov, Bhirawa Carut marutnya penempatan dokter spesalis di beberapa daerah dikarenakan belum adanya peraturan yang mengikat. Dinkes Jatim berharap Instruksi Presiden (Inpres) tentang penempatan dokter spesialis segera dikeluarkan, sehingga tidak ada lagi gokter spesialis yang menolak ditempatkan di daerah.

“Selama ini kebanyakan mereka menolak ditempatkan di daerah, padahal menurut saya itu melanggar hak asasi masyarakat daerah yang membutuh pelayanan kesehatan,” kata Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono.

Menurutnya, dari total seluruh dokter spesialis yang terdata di Dinkes Jatim 48 persennya memilih kota besar seperti Surabaya sebagai tempat praktik. Kondisi ini sangat menyulitkan langkah Pemprov menjalankan strategi promotif dan preventif untuk mengurangi beban rumah sakit penerima pasien rujukan seperti RSU dr Soetomo.

“Akibat tidak adanya dokter spesialis yang mau ditempatkan di daerah, membuat rumah sakit rujukan menjadi tumpuan utama perawatan pasien, ini sangat salah dan harus segera dibenahi,” tegas Harsono.

Sistem yang baik menurut Harsono, adalah menghidupkan la-

yanam kesehatan yang ada di daerah seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) dengan fasilitas rawat inap dan tenaga medis dokter spesialis, sehingga tidak semua pasien dirujuk ke rumah sakit tipe -A.”Di salah satu daerah di Jatim, Ada satu rumah sakit tipe-C yang tidak punya dokter spesialis, ini kan aneh, saya yakin dengan Inpres masalah ini tidak akan terjadi lagi,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan Harsono, persoalan kesehatan tidak bisa diselesaikan oleh insan kesehatan saja, tetapi harus melibatkan Q dna semua pihak.Q

Ingin Ciptakan Lingkungan Bersih di RPH Surabaya, Bhirawa Jajaran direksi Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) Pegirian akan habis masanya pada bulan Mei 2015. Dari ketiga direksi hanya Direktur Jasa dan Niaga, Lutfi Rachman yang ingin kembali mencalonkan kembali. Sementara Direktur utama Nur Wahono, Direktur administrasi dan keuangan Miftahul Horri, memilih untuk keluar dari jajaran direksi.

Direktur Jasa dan maparkan, salah Niaga, Lutfi Rachsatunya adalah proman ketika ditemui gram lingkungan Bhirawa, Kamis bersih. Dimana pro(19/3) mengatakan, gram ini akan didirinya akan menusung disaat dirinya calonkan lagi di jaterpilih kembali sejaran direksi PD bagai Direktur Jasa PRH Pegirian. Medan Niaga PD RPH nurutnya, ada bePegirian. berapa program “Saya akan kemLutfi Rachman yang belum tuntas bangkan program pedan dijalankan. ngelolaan limbah RPH, diPria yang sudah bekerja mana limbah-limbah tersebut sejak tahun 1987 silam me- dibuang tanpa menghasilkan

apa-apa. Selain itu, anggaran untuk pembuangan limbah juga cukup besar yakni mencapai Rp 160 juta pertahunnya,” kata Lutfi Rachman yang tinggal beberapa bulan masa jabatannya habis.

Menanggapi hal itu, pihaknya akan memaksimalkan biaya pengeluaran yang cukup besar, yaitu dengan cara memanfaatkan limbah-limbah RPH tersebut akan dikelola.

“Yang perlu kita kelola itu Q geh limbah isi rumen sapi.Q

yang dimanfaatkan untuk program home car melalui sarana prasarana berupa ambulans.

Sementara itu, Sekretaris DP Korpri Provinsi Jatim Drs H Hizbul Wathon MM menjelaskan, berdasarkan rapat kerja Korpri Provinsi Jatim pada Desember 2014 lalu, telah dibuat kesepakatan, antara lain iuran dikelola Unit DP Korpri sebesar 25 persen dan disetor, kemudian dikelola DP Korpri sebesar 75 persen.

“Pemanfaatannya untuk ambulans dan digunakan sebagai kendaraan antar jemput anggota Korpri dan keluarganya yang sakit ke Rumah Sakit Pura Raharja Surabaya yang merupakan milik Korpri,” katanya.

Nilai iuran mulai Januari 2015, bagi PNS golongan I sebesar Rp10.000, golongan II Rp20.000, golongan III Rp30.000, golongan IV Rp40.000 dan Kepala SKPD Rp100.000. ‘Per 10 Maret 2015, jumlah saldo mencapai Rp1,8 miliar atau tepatnya Rp1.894.059.804,” tuturnya.

Selain digunakan untuk membeli ambulans yang bernopol L 9862 DF ini, iuran Korpri yang terkumpul ini dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan social lainnya.

Seperti memberikan santunan kepada anggota yang meninggal dunia, bantuan anggota Korpri yang sakit pascaoperasi hingga bantuan anggota Korpri yang Q iib terkena masalah hukum.Q

Belum Ada Perwali, Penindakan Toko Modern Pincang DPRD Surabaya, Bhirawa Masalah penutupan toko modern tak berizin ternyata tidak sesederhana perkiraan.

Disinyalir aturan terkait Izin Usaha Toko Modern(IUTM) belum memiliki payung hukum teknis berupa Peraturan Wali kota(Perwali).

Herlina Harsono Nyoto ketua Komisi A DPRD mempertanyakan soal bagaimana izin toko modern atau minimarket dalam hal ini IUTM bisa dikeluarkan. Menurutnya hingga saat ini masih belum ada cantolan hokum berupa Perwali terkait IUTM. “Kalau dikabarkan ada sejumlah minimarket yang telah berizin, justru tambah aneh, lha wong aturan soal IUTM sampai saat ini belum ada cantolan hukumnya, yang berupa Perwali, makanya sejak awal saya ngomong bahwa persoalan minimarket memerlukan sikap tegas dari Wali kota,” tanggapnya.

Menurut Herlina sikap tegas Wali kota adalah mengeluarkan Perwali . “Mendesak agar Wali kota bisa mengeluarkan aturan berupa Perwali terakait IUTM itu, karena jika tidak, maka tak satupun pengusaha minimarket yang bisa memenuhi seluruh persyaratan perizinan, artinya penertiban tanpa solusi ini sama dengan menghapus (meng-nol-kan) keberadaan minimarket di kota Surabaya,” pungkasnya.

Terkait hal ini, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindagin) Kota Surabaya, Widodo Suryantoro mengatakan, payung hukum terkait IUTM sudah ada. Menurutnya sebagaimana disebutkan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2010 Bab IV pasal 36 ayat 1 bahwa Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang toko modern wajib memiliki Izin Usaha Toko Modern.

“Di dalam Perda tersebut juga sudah dijelaskan syarat untuk mendapatkan IUTM yaitu izin prinsip dari kepala daerah, hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, izin HO, IMB ini semua difoto copy,” Ujar Widodo ketika dikonfirmasi Bhirawa, Kamis (19/3).

Selain itu, pria berkacamata juga menjelaskan bahwa akta pendirian peruashaan yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum atau badan usaha.

“Selain itu juga ada rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil, dan

surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku,” terangnya.

Untuk toko modern yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan, Widodo menjelaskan bahwa hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyrakat juga harus ada. Mengfotocopy izin usaha pusat perbelanjaan lainnya tempat berdirinya pasar tradisional.

“Dan Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Sedangkan tentang nasib penertiban , Kasatpol-PP Kota Surabaya Irvan Widyanto menyatakan bahwa pihaknya siap melayangkan surat peringatan ketiga yang dilanjutkan penutupan minimarket.

Di sisi lain Pemkot Surabaya juga terus men-update minimarket yang mengajukan perizinan pasca pemberian surat peringatan kedua.

Menurutnya, tindakan tegas, masif dan terstruktur sesuai arahan DPRD Surabaya ternyata ampuh. Pasalnya, jumlah minimarket yang sebelumnya 508 terus menyusut menjadi 404.

“Saat ini jumlah minimarket yang melengkapi izin 104, dan menyusutnya jumlah minimarket ini terkait validasi data yang terus diupdate antar SKPD dan di kroscek dengan data dilapangan,” katanya. Kamis (19/3).

Mantan Camat Rungkut ini juga menegaskan pihaknya tidak akan serta merta ‘menutup’ minimarket bodong. “Kita baru bertindak setelah berkoordinasi dengan SKPD terkait dan bertindak usai peringatan ketiga tidak diindahkan pemilik minimarket,” tegas Irvan.

Ditegaskan juga oleh Irvan bahwa beberapa SKPD terkait telah mengupdate minimarket yang sudah memasukkan perizinan, pihaknya akan segera mencopot tanda silang di minimarket. Dan dari data Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Surabaya per 10 Maret 2015, dari 593 minimarket yang berdiri di Surabaya, 404 minimarket ternyata tidak berizin. Artinya Q gat.geh cuma 189 yang legal.Q

Dikepung Minimarket, Pemilik Toko Tradisional Pasrah Pendirian toko usaha modern di Surabaya tidak hanya di temui di Jalan-Jalan besar. Pendirian toko usaha modern saat ini banyak menyasar di lingkungan perkampungan padat penduduk. Tak ayal, toko tradisional terancam gulung tikar.

Ironisnya, sering kali dalam satu kawasan ada dua toko usaha modern yang saling berhadap-hadapan.

Seperti yang terlihat di kawasan jalan Ngagel Rejo Surabaya. Kondisi ini dikeluhkan pengusaha toko tradisional.

Pemilik toko tradisional yang ada di Ngagel Rejo, Natalia mengatakan semenjak berdirinya toko usaha modern tersebut, pembeli banyak beralih ke minimarket. Sehingga berdampak pada penghasilan dirinya setiap hari. Apalagi minimarket saling berhadapan seperti itu.

“Sebenarnya sih ada dampaknya. Pembeli sudah mulai berkurang. Apalagi toko modern banyak disukai anakanak kecil. Otomatis juga

berpengaruh pada penjualan sehari-hari,” ungkap Natalia ketika ditemui Bhirawa di tokonya, Kamis (19/3).

Meski begitu, dirinya tidak mempermasalahkan hal itu, karena disamping pendirian toko usaha modern, ada pemerintah yang mengawasinya. Menurutnya, semua akan dikembalikan kepada pemerintah kota Surabaya dalam menyikapi fenomena tersebut.

“Kita ndak bisa apa-apa mas, kan sudah ada pemerintah. Pendirian toko usaha modern itu kan atas seizin pemerintah,” tandasnya.

Sebelumnya, Satpol PP kota Surabaya telah memberikan Surat Peringatan kedua terhadap pelaku usaha toko modern. Namun,

tidak semua toko modern menerimanya.

Mangacu pada aturan Perwali No. 74 tahun 2011, Satpol PP diberi kewenangan utk memberikan sanksi administrative terhadap pelanggaran toko modern.

Terutama yang tak memiliki ijin gangguan.

Sementara itu, pengamat Ritel Abraham Ibnu mengatakan, seharunya Pemkot bertindak tegas sejak lama, bukan sampai masalah sudah menjadi berlarut-larut seperti ini. Abraham mengakui, para pengusaha ritel pun membaca kelonggaran tersebut.

“Para pengusaha ritel nekat mendirikan karena belum ada peraturan yang jelas tentang pelaksanaannya meski sudah ada peraturan dan peringatan mengenai perbaruan izin IUTM dalam Perpres Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Per-

geh/bhirawa

Toko tradisional yang terletak di Jalan Ngagel Rejo ini dihimpit oleh dua toko modern yang beberapa hari lalu diberi surat peringatan kedua oleh Satpol PP Kota Surabaya, Kamis (19/3). belanjaan, dan Toko Modern,” terangnya ketika dikonfirmasi Bhirawa.

Mantan Ketua Aprindo Jatim ini menambahkan, pertimbangannya kalaupun

ditutup Pemkot tidak akan berani, karena terlalu banyak investasi yang masuk.

Kalau memang ditutup ya ditutup, di PHK aja tidak masalah. Dengan begitu pengusaha memikirkan bagaimana solusi bagi mereka,” tambahnya.

Namun, Abraham juga menyarankan agar Pemkot menerapkan skala prioritas.

Yaitu kemudahan pengurusan izin bagi minimarket yang sudah berdiri sebelum adanya Perpres tentang toko modern.

“Harus ada solusi yang win-win. Yang lama dipermudah pengurusannya, yang baru-baru (setelah perpres) yang ditindak,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, Abraham mengkritik birokrasi perizinan minimarket yang terlalu banyak ‘meja’ yang dilewati. “Bayangkan, untuk kajian sosek, masing-masing outlet minimarket bisa sampai Rp5 juta. Belum IMB, lahan parkir, dan sebagainya.

Kalau tidak salah ada 11 instansi yang harus dikunjungi sebelum mendapatkan Q geh IUTM,” katanya.Q

SURABAYA

Jumat Pon 20 MARET 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

KBS Tambah Koleksi

trie diana/bhirawa

Kebun Binatang Surabaya (KBS) kini memiliki 92 Komodo dengan variasi umur dari 4 hari hingga 20 tahun, setelah beberapa hari lalu sebanyak 12 ekor anak komodo menetas. Tampak petugas KBS menunjukkan anak komodo yang baru menetas, Kamis (19/3).

21 Penyidikan Kasus Korupsi di Jatim

RAGAM INFO

Kerja Puluhan Tahun, Puluhan Operator 108 Diberi Pesangon Rp 1 Juta Surabaya, Bhirawa Puluhan eks karyawan PT Infomedia Solusi Humania (ISH) merasa dilecehkan oleh perusahaan karena mereka yang sudah bekerja belasan tahun hanya diberikan pesangon Rp1 juta. Padahal sesuai UU Ketenagakerjaan jika mereka yang bekerja di atas 10 tahun tidak dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak. Aturan itu juga menyebut kalaupun perusahaan dalam kondisi pailit, maka karyawan harus mendapatkan pesangon sesuai dengan masa kerjanya.

Salah satu karyawan PT ISH, Lilik (37) mengaku kecewa sekaligus merasa dilecehkan dengan perusahaan dimana dirinya sudah bekerja hampir 16 tahun.

Mengingat sebagai karyawan di operator 108, dirinya tidak pernah melakukan kesalahan.

Karenanya, ketika dirinya mendapat surat dari PT ISH dengan tidak memperpanjang kontraknya, tentu saja membuat ibu dua anak ini stress. Apalagi diketahui pihak perusahaan hanya memberikan pesangon kepada dirinya hanya Rp1 juta.

“Bagaimana saya tidak kaget. Wong selama ini kami dan teman-teman operator 108 sudah bekerja belasan tahun dan tak pernah melakukan kesalahan kok tiba-tiba di PHK. Ini khan tidak manusiawi dan jelas perusahaan sudah melanggar UU Ketenagakerjaan. Belum lagi sikap perusahaan yang telah melecehkan kami dengan hanya memberi pesangon Rp1 juta perorang. Padahal disatu sisi kami sudah mengabdi dan bekerja di 108 rata-rata belasan tahun lamanya,”tambah Lilik sesenggukan, Q cty Kamis (19/3).Q

PPP Jatim Targetkan Kemenangan Pilkada di Tiga Daerah DPW PPP Jatim, Bhirawa DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur mentargetkan kemenangan Pilkada serentak di Jawa Timur akhir 2015 minimal di tiga daerah, yakni Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Gresik. Alasannya, di tiga daerah itu kursi PPP hampir mencukupi persyaratan untuk mengusung pasangan calon sediri.

“Di Kabupaten Situbondo, PPP mempunyai 9 kursi di DPRD, lalu di Kabupaten Sumenep memiliki 7 kursi, dan di Kabupaten Gresik memiliki 7 kursi. Artinya, PPP tinggal menjalin koalisi dengan partai lain supaya bisa mengusung pasangan calon sendiri,” ujar Ketua DPW PPP Jatim, H Musyaffa’Noer saat dikonfirmasi Kamis (19/3).

Menurut Musyaffa’ di tiga daerah itu juga sudah melakukan Rapimda. Bahkan khusus di Situbondo, pihaknya sudah positif menjalin koalisi dengan PKB. “Kalau tidak berubah nantinya PKB dapat jatah calon Bupati dan PPP dapat jatah calon wakil Bupati,” terang pria yang juga ketua FPPP DPRD Jatim ini.

Sementara di Sumenep, lanjut Musyaffa’ masih melakukan penjajakan dengan berbagai parpol untuk menjalin koalisi dan melakukan penjaringan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. “Sumenep masih belum fix tapi komunikasi politik intensif terus Q cty dilakukan,” tegasnya.Q

Triwulan Pertama, Tetapkan 90 Tersangka Korupsi Kejati Jatim, Bhirawa Di triwulan pertama tahun ini Kejati Jatim beserta jajaran Kejari berhasil menyidik 105 kasus korupsi dan menetapkan 90 orang sebagai tersangka. Khusu di bulan Maret ini, sebanyak 21 kasus korupsi disidik oleh Kejati Jatim beserta Kejari-kejari.

Dari jumlah itu, Kejaksaan berhasil menetapkan 16 tersangka, baik hasil pengembangan kasus sebelumnya, maupun kasus baru.

“Sebanyak 16 tersangka ditetapkan pada Maret ini. Beberapa

Kejari juga meningkatkan status kasus ke penyidikan. Namun hanya satu Kejari (Kejari Pacitan) yang tidak mempunyai penyidikan,” terang Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto, Kamis (19/3).

Dijelaskan Romy, jika digabungkan dengan 83 kasus dengan 74 tersangka yang berhasil diungkap Kejati dan jajaran Januari-Februari lalu, maka jumlah total kasus yang disidik Kejaksaan hingga Maret ini sebanyak 105 kasus, dengan total tersangka sebanyak 90 orang.

“Mudah-mudahan pada awal triwulan kedua nanti tersangka bisa bertambah lagi,” ungkapnya.

Selain berhasil menetapkan 16 tersangka pada Maret ini, Kejati

Jatim juga menambah dua penyidikan dan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek mess santri di Kementerian Agama (Kemenag) Jatim senilai Rp 14,5 miliar.

“Dua tersangka baru kasus mess santri Kemenag Jatim adalah AA selaku Direktur CV Acita Abadi dan YS selaku Direktur CV Gunujarsa.

Keduanya merupakan konsultan pengawas,” urai Romy.

Sebelumnya, guna meningkatkan pengungkapan kasus korupsi di Jatim, Kejati Jatim melantik 30 Jaksa sebagai anggota Satuan Tugas Khusus (Satgasus) P3TPK yang bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi dalam kasus korupsi. Diharapkan Satgasus ben-

tukan Kejati ini akan membantu kinerja tim penyidik.

Nantinya Satgasus Kejati akan menangani kasus diantaranya adalah kasus dugaan korupsi dana hibah dari Pemprov Jatim ke Kadin Jatim. Lainnya adalah kasus-kasus yang sedang ditangani Kejati Jatim, seperti dugaan pungli teras SPBU dan dugaan penyalagunaan proyek pembangunan mess santri Kemenag Jatim.

Selain itu, kinerja Satgasus P3TPK merupakan tanggungjawab sepenuhnya kepada Jaksa Agung RI sebagai pimpinan Korps Adhyaksa. Tanggungjawab juga akan dilaporkan berjenjang melalui Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus).Q bed

USG Mampu Deteksi Dini Masalah Janin

dna/bhirawa

Seorang ibu memeriksakan kandunganya dengan menggunakan USG. Surabaya, Bhirawa bulan sejak awal kehamilan bisa Pemeriksaan ultra sonografi dilihat perkembangan juga (USG) bagi ibu hamil secara ru- kelainan atau masalah yang tin sejak dini sangat diper- muncul di dalam rahim. Sehingga lukan. Selain melihat perkem- bisa konsultasi dengan dokter dan bangan janin, tindakan ini juga segera dilakukan tindakan yang untuk mengantisipasi adanya tepat,” papar Dokter Spesialis kelaianan atau masalah pada Anak RSUD dr Soetomo dr Agus janin dan ibu.

Harianto SpA(K).

“Dengan melakukan USG tiap Agus menjelaskan, peman-

tauan kondisi janin secara berkala memang sangat dianjurkan, baik dilakukan oleh bida atau dokter. Dengan begitu jika terjadi kelainan dan masalah bisa segera tahu dan diambil tindakan yang tepat bagi ibu maupun janin, termasuk untuk menyelematkan nyawa keduanya.

Kelainan yang bisa dideteksi dini melalui tindakan USG seperti kelainan perkembangan janin, seperti kecacatan, kembar siam.

Bisa juga kondisi Rahim, air ketuban maupun plasenta. Setelah melihat kelainan atau masalah yang timbul biasanya dokter akan memberitahukan kepada ibu maupun suaminya tentang masalah yang muncul dan memaparkan tindakan yang harus dilakukan.

“Ada beberapa kasus kelainan pada janin maupun Rahim yang bisa mengancam jiwa janin maupun ibu sendiri. Namun kebanyakan masalah terjadi pada janin,” ujar laki-laki yang juga Ketua Pusat Pelayanan Kembar Siam Terpadu (PPKST) Q dna RSUD dr Soetomo ini.Q

Terkait Kelengkapan Amdal, BLH Undang Royal Afatar World Pemprov, Bhirawa Hari ini, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jatim mengundang pelaksana pembangunan Apartemen Royal Afatar World agar segera melengkapi analisa dampak lingkungan seperti IPR (izin pemanfaatan ruang, red) dan izin dari PT PLN (Perusahaan Listrik Nasional).

Kepala BLH Jatim, Bambang Sadono mengatakan, kalau selama Amdal belum dilengkapi, maka tidak diperbolehkan ada pengerjaan pembangunan. “Saat ini, tidak nampak ada pengerjaan pembangunan.

Kami akan mengundang mereka hari ini (Jumat, red),” katanya, Kamis (19/3).

Sebelumnya, BLH Jatim telah memperingatkan pelaksana pembangunan Apartemen Royal Afatar World berkaitan dengan batas aman dengan jaringan SUTET (saluran udara tegangan ekstra tinggi, red) dan IPR-nya.

“Di wilayah tersebut terdapat SUTET, sehingga harus ada batas wilayah aman untuk bangunan

tersebut. Untuk itu, kami juga meminta mereka berkaitan dengan perizinan dari PT PLN untuk pembangunan apartemen itu,” katanya.

Kepala Bidang Tata Ruang BLH Jatim, Dyah Susilowati menjelaskan, lokasi rencana pembangunan Apartemen Royal Afatar World terletak di Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo yang akan dikelola PT Bumi Samudra Jedine dengan luas area pengembangan adalah 59.924 meter persegi dengan luas bangunan sekitar 1.375.459,5 meter persegi.

Bangunan itu akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang diantaranya kondotel, perkantoran, fitness center, mall, ruang terbuka hijau (RTH) rekreasi, area komersial. Lokasi rencana pembangunan Apartemen Royal Afatar World berdasarkan rencana pola ruang yang terdapat pada Perda no 6 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo Q rac tahun 2009-2029.Q

rac/bhirawa

Rusunawa Sumur Welut yang diperkirakan selesai pada tahun ini.

Rusunawa Sumur Welut Banyak Diminati Pemprov, Bhirawa Percepatan penanganan kawasan kumuh di Jawa Timur terus dilakukan Pemprov Jatim dan Kementerian Perumahan Rakyat. Tak lama lagi, pembangunan rumah susun sewa sederhana (rusunawa) Sumur Welut, Karang Pilang, Surabaya bakal terselesaikan. Dibalik itu, minat masyarakat yang ingin menempati unit di Rusunawa tersebut mencapai 2000 orang.

Diungkapkan Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Jatim, Gentur S Prihantono melalui Kepala Seksi Perumahan Perkotaan dan Pedesaan, Aru Siswandi ST MSi, pembangunan rusunawa terdapat dua twinblok, didalam satu twinblok terdapat 152 unit.

“Jadi total semuanya ada 304 unit yang akan tersedia untuk masyarakat yang tidak mempunyai tempat tinggal.

Satu twinblok itu pembangunannya melalui anggaran APBN Kementerian Perumahan Rakyat dan satu twinblok lagi dari APBD 1 Pemprov Jatim,” katanya.

Dikatakannya, tahun ini rusunawa tersebut akan segera ada pemasangan listrik dan air. Harapannya, tahun ini juga bisa langsung ditempati masyarakat setelah ada SK Gubernur yang mengatur mengenai Rusunawa Sumurwelut tersebut.

Ditambahkan Aru, setiapkali pembangunan rusunawa yang dibangun Pemprov Jatim, nampaknya minat masyarakat juga tinggi. Buktinya setiap harinya masyarakat yang mendatangi kantor Dinas PU CKTR untuk berupaya mendaftarkan dan mendapatkan unit di Q rac rusunawa tersebut antara 5-10 orang per harinya.Q

Jeratan Hukum Terlalu Ringan, Pelaku Kasus Narkoba Tak Jera Program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika tak ditunjukkan oleh jeratan hukum yang tegas. Ringanya vonis hukuman penjara kasus narkoba terbukti tak mebuat jera bagi para pelakunya untuk tak mengulanginya lagi.

Bukti kongkrit ketidaktegasan hukuman pidana bagi tersangka narkoba, terungkap dari persidangan yang digelar di ruang Tirta Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (19/3). Setelah hanya divonis satu tahun penjara oleh Majelis Hakim, tak membuat Suheri jera untuk didudukkan di kursi pesakitan PN Surabaya.

Suheri yang sore ini (kemarin) didudukan kembali di kursi terdakwa dalam perkara kepemilikan narkoba, mengaku tak jera dan akhirnya menggulangi perbuatannya lagi, mengonsumsi narkoba jenis sabu

dan inek.

Beserta satu temanya, yakni Munir, Suheri terpaksa diseret ke meja hijau karena pada November 2014 lalu, tertangkap basah sedang pesta sabu di hotel Galaxi, Jl Biliton Surabaya bersama dua teman wanita mereka.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas hanya berhasil menangkap Suheri dan Munir, sedangkan dua wanita yang diakui bernama Novi dan Elena yang sebelumnya juga ikut pesta sabu, tak berhasil ditemukan.

“Selang 30 menit Novi dan Elena pulang, petugas dari Polrestabes Surabaya meng-

grebek kamar hotel kami,” terang Suheri saat sidang beragendakan keterangan terdakwa di PN Surabaya, Kamis (19/3).

Saat penggerebekan di hotel Galaxi, petugas narkoba Polrestabes Surabaya berhasil mengamankan tiga poket dan dua butir pil ektasi yang diakui para terdakwa dibeli seharga Rp 1 juta dari teman Suheri di Sawahpulo Surabaya.

Terungkapnya Suheri adalah residivis kasus narkoba, berawal dari pertanyaan Majelis Hakim yang dilontarkan kepada terdakwa Suheri. “Pada 2012 lalu, saya pernah dihukum satu tahun penjara atas kasus yang sama bu Hakim,” terang terdakwa di depan Ketua Majelis Hakim Sri Purnawati.

Jawaban yang dilontarkan terdakwa, membuat Majelis Hakim menanyakan ketidakjeraan Suheri atas hukuman yang sebelumnya dijalaninya.

Mengenai pertanyaan tersebut, Suheri hanya bisa tersenyum tanpa menjawab pertanyaan Hakim.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) I Wayan Oja Miasta dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya mendakwa para terdakwa dengan jeratan Pasal 114 ayat 1 jo Pasal 112 ayat 1 UU 35 tahun 2009 tentang narkotika.

“Sidang akan dilanjutkan kembali pada Kamis (26/3) pekan depan. Dengan agenda mendengarkan tuntutan JPU,” tandas Hakim Sri sembari mengetuk palu tanda berakhirnya persidangan.Q bed

Dua terdakwa narkoba yakni Suheri dan Munir saat menjalani persidangan di PN Surabaya, Kamis (19/3).

bed/bhirawa

PUSTAKA

4

Resensi Buku :

Tajuk

Mengamankan Limbah RS Tiada daerah yang boleh (patut) dijadikan “tong sampah” pembuangan limbah. Bahkan limbah yang terlanjur di-impor wajib segera dilakukan re-ekspor ke negara asalnya. Seluruh jenis limbah wajib diolah oleh pemilik produk penghasil limbah, sampai dinyatakan “aman” oleh penilik profesional (berlisensi). Terutama limbah rumahsakit (RS) wajib dikemas tertutup sebelum dibakar dalam ince­ nerator dan di-aman-kan lebih lanjut.

Larangan pembuangan limbah (belum di-aman-kan) ke tempat lain, telah menjadi komitmen nasional. Sejak tahun 2012, pemerintah telah melakukan re-ekspor limbah ke negeri asal. Pada April 2012, telah dikembalikan (re-ekspor) sebanyak 89 kontainer limbah ke Inggris. Tak lama disusul 24 kontainer ke Belanda. Pemerintah juga telah mem-pidana-kan pemilik usaha penerima limbah di Kendal, jawa Tengah (tapi berkebangsaan China).

Usaha penampungan limbah, merupakan sindikat internasional. Tidak jarang, impor limbah menggunakan label “hijau” yang berarti aman. Dus, importir limbah akan bebas pemeriksaan. Sehingga diperlukan kewaspadaan bea cukai untuk memeriksa dokumen dan realita barang.

Tidak terkecuali yang berlabel “hijau.” Sebab, sangat patut diduga dapat menyebarkan berbagai penyakit pada manusia maupun hewan. Misalnya, flu burung, atau penyakit menular lainnya.

Limbah (utuh) RS menjadi sangat mencemaskan masyarakat di tempat pembuangan. Sebab biasanya sampah buangan RS mengandung B3 (Bahan Beracun Berbahaya). Yakni mikro-organisme pathogen bersifat infeksius, bahan kimia beracun, dan sebagian bersifat radioaktif. Apabila tidak dikelola dengan baik, bisa mempengaruhi kesehatan (manusia dan hewan), serta memperburuk kualitas lingkungan hidup.

Sebenarnya, sejak 10 tahun lalu telah diterbitkan KepMenkes Nomor 1204 tahun 2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Isinya, kewajiban setiap RS harus memiliki fasilitas pengolahan limbah padat maupun cair. Sampah RS tersebut digolongkan menjadi 5 golongan khas limbah, masing-masing memiliki penyimpanan berbeda (warna).

Berdasar peraturan Menkes itu, limbah infeksius dan patologi harus dibungkus plastik warna kuning. Limbah farmasi (obat kadaluwarsa) ditandai bungkus coklat, limbah sitotoksis (sisa kemoterapi) ditandai bungkus ungu.

Sedangkan limbah medis padat (jarum suntik, pipet dan alat medis lain) dibungkus dalam safety box. Serta yang paling bahaya, limbah radio aktif (kontaminasi radio isotop bekas penggunaan medis, maupun laboratorium) harus dibungkus warna merah.

Seluruh bungkus harus dalam keadaan tidak cacat, sebagai jaminan keamanan. Selain itu setiap RS (besar) masih diwajibkan memiliki incenerator (penghancuran limbah dengan mesin bakar), atau dengan menggunakan activated sludge process (proses lumpur aktif). Seluruh fasilitas peng­ olahan limbah RS, yang berbentuk padat harus memperoleh sertifikasi dari institusi pengolahan limbah.

Fasilitas pengolahan limbah RS, tidak boleh asal-asalan.

Misalnya, limbah cair harus dikumpulkan dalam kontainer yang sesuai dengan karakteristik bahan kimia dan radiologi.

Terdapat prosedur yang harus dipatuhi untuk mengatur penanganan dan penyimpanannya. Begitu pula limbah padat RS, seharusnya direduksi di area milik rumahsakit.

Pemilik rumahsakit (pemerintah maupun swasta) dapat dipidanakan.

Pembuangan limbah RS, bisa dipastikan dilakukan oleh sindikat. Semacam makelar sampah yang biasa bekerja lintas daerah. Karena itu masyarakat mestilah siaga menjadi “polisi lingkungan.” Pembuangan limbah RS antar-daerah, nyata-nyata melanggar UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta melanggar UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lebih lagi, lingkungan yang sehat (bebas dari limbah RS dan B3) merupakan amanat konstitusi. UUD pasal 28H ayat (1) menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan menda­ patkan lingkungan hidup yang baik dan sehat ....” Seluruh aparatur Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten dan Kota), mestilah menjamin seluruh warganya bebas dari kemungkinan kontaminasi limbah B3. n

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Kemasan Jadi Kendala Produk UMKM Sisi kemasan masih menjadi kendala produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Masih banyak pelaku UMKM yang kebingungan bagaimana mengemas produk dengan baik sehingga berdaya jual tinggi. Ketidaktahuan pelaku UMKM untuk bisa mengemas produk dengan baik karena kurangnya referensi dan pengalaman para pelaku usaha tersebut.

Oleh karena itu, pihaknya juga memberikan layanan konsultasi kepada pelaku UMKM yang masih mengalami kendala terkait pengemasan produk. Kebanyakan yang masih bermasalah mengenai kemasan adalah makanan olahan. Biasanya banyak pelaku UMKM yang mengemas produk makanan dengan kemasan sederhana sehingga nilai jualnya rendah.

Salah satu unsur dalam kemasan tersebut yaitu desain.

Pihaknya pun menyediakan konsultasi desain dengan memberikan banyak referensi desain kemasan melalui foto-foto produk yang sudah dikumpulkan oleh Kadin.

Sementara itu, selain terkendala kemasan, masih banyak pelaku UMKM yang belum melengkapi usahanya de­ ngan nomor induk kepabeanan, kapasitas, dan kontinuitas produksi. Oleh karena itu, untuk menggenjot produk UMKM ekspor pihaknya masih melakukan pemilihan produk.

Masih banyak pelaku UMKM yang belum siap dari sisi kontinuitas produksi. Selain itu, konsistensi rasa juga harus diperhatikan oleh pelaku UMKM. Jangan sampai produksi pertama rasanya enak tetapi selanjutnya rasa sudah lain, ini akan mengecewakan pembeli.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

Pendiri : Alm. H. Moch. Said Dewan PenasIhat: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Jumat Pon 20 MARET 2015

Kiprah Pemimpin Penebar Asa “Membangun itu untuk menyejahterakan masyarakat. Kalau tidak sejahtera, apa itu masih disebut membangun?” Perkataan Tri Rismaharini itu patut direnungkan oleh para pemimpin negeri ini. Walikota Surabaya itu telah membuktikan dirinya sebagai pelayan rakyat. Buku ini memaparkan jejak hidup, pandangan ihwal politik, kebijakan, dan kebiasaan para pemimpin daerah yang penuh inspirasi.

D

i tengah minimnya pemimpin yang memosisikan rakyat sebagai orientasi pengabdian, keberadaan pemimpin seperti Risma jelas menebarkan asa. Sebelum Jokowi akrab dengan blusukannya, Risma sudah terbiasa berbaur dengan masyarakat. Risma memang menguasai seluk-beluk Surabaya. Perempuan kelahiran Kediri pada tahun 1961 itu bersekolah di Kota Pahlawan sejak SMP. Ketika berkuliah di Institut Teknologi Surabaya (ITS), Risma sudah mulai membantu proyekproyek kota Surabaya. Setelah 5 tahun menjadi PNS di Bojonegoro, ia dipindahkan ke Surabaya.

Beberapa jabatan pernah diembannya, seperti Kepala Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Bappeko, Kepala Seksi Pendataan dan Penyuluhan Dinas Bangunan, Kepala Cabang Dinas Pertamanan, Kepala Bagian Bina Bangunan, Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (hlm.

42-44).

Banyak terobosan dilakukan Risma. Saat menjadi Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan, ia menciptakan sistem baru dan pertama di Indonesia, yakni lelang melalui internet. Saat menjabat di bagian kebersihan, ia suka berkeliling, sehingga dikenal baik oleh petugas kebersihan. Kebiasaan turun ke lapangan tetap dilakukannya meskipun sebagai walikota. Salah satu kasus yang biasa menimpa Surabaya adalah banjir. Risma tidak sungkan memantau pintupintu air di banyak titik untuk memastikan aliran berjalan lancar.

Kepemimpinan Risma diakui berhasil mengurangi banjir, meskipun di beberapa titik masih menjadi langganan banjir, se­perti

daerah perbatasan SurabayaGresik. Sebelum musim hujan, Risma memimpin warga kerja bakti di sungai dan saluran. Ia turut membuang sampah dan menceburkan diri ke sungai untuk membersihkannya. Ketika melalui jalanan macet, ia biasanya turun dari kendaraan dan ikut menangani keadaan lalu lintas. Risma pun turun langsung melakukan razia terhadap para remaja yang bertindak asusila (hlm. 55-56).

Dalam bekerja, Risma bukan tipe pemimpin yang meng­ umbar dan curhat ke media.

Banyak prestasi fenomenalnya yang barangkali kurang

terekspos. Ia menerapkan pajak berbasis data. Surabaya di bawah kepemimpinannya adalah kota pertama yang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan. Data wajib pajak mempermudah peng­ awasan, sehingga tercipta pengelolaan pajak yang transparan.

Dalam rangka menghemat anggaran, Risma telah mengurangi biaya rapat dan koordinasi para pejabat serta PNS. Risma tidak kenal kompromi dalam proses pembangunan kota Surabaya. Ia menolak pemba­ ngunan jalan tol karena dinilai tidak akan mampu mengurangi kemacetan. Ia lebih memilih meneruskan proyek frontage road dan Middle East Ring Road yang menghubungkan area industri Rungkut hingga ke Jembatan Suramadu via area timur Surabaya. Hal ini juga bertujuan untuk pemerataan pembangunan kota.

Risma juga perhatian terhadap taman dan penghijauan. Proses pembaruan berbagai taman dilakukan. Ia tak ingin Surabaya berjejal bangunan-bangunan menjulang. Andai saja hanya berpikir untuk kepentingan ekonomi, ia bisa saja mengeluarkan kebijakan membangun industriindustri megah tanpa mengindahkan ruang

hijau. Ia ingin memperbanyak ruang hijau sebagai tempat rekreasi, tempat anak-anak bermain, dan tempat untuk bersosialisasi.

Surabaya sebagai kota industri kedua setelah Jakarta yang banyak sampah tak lupa menjadi perhatian dengan menggulirkan konsep 3 R (Reduce, Reuse, Recycle). Selain itu, ia juga melakukan inovasi dalam layanan publik, seperti Surabaya Single Window (SSW) khusus untuk perizinan, e-Health dalam memperbaiki layanan kesehatan, dan e-Lampid untuk mempermudah administrasi kependudukan (hlm. 58-60).

Terkait penutupan Gang Dolly, Risma bernyali besar. Pikirannya hanya demi masa depan anak-anak Surabaya. Masih banyak terobosan dilakukan Risma, termasuk aspek pendidikan, ke­sejahteraan guru, dan sebagainya.

Berbagai kebijakan penuh kontroversi dan tidak populer berani digulirkan Risma demi satu kepentingan: masa depan Surabaya.

Meskipun menyulut perlawanan politik dan ancaman dari pihakpihak yang tak sepakat, Risma tidak gentar. Risma boleh saja tidak terlalu dikenal di media, tetapi masyarakat Surabaya akan mengenangnya sebagai pemimpin hebat.

Buku ini juga memaparkan jejak Basuki Tjahaja Purnama, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Bima Arya Sugiarto, dan Abdullah Azwar Anas. Pemimpin seperti mereka tetaplah manusia biasa yang terkadang khilaf, rakyat tetap perlu bersikap kritis dan melakukan kontrol berbasis kemaslahatan. n

Judul

:

Super Hero!

Penulis

:

Robert Junaidi

Penerbit

:

Palapa, Yogyakarta

Cetakan

:

I, 2015

Tebal

:

164 halaman

ISBN

:

978-602-255-837-8

Peresensi

: HENDRA SUGIANTORO

Pegiat Pena Profetik Yogyakarta

Resensi Buku :

U

Keajaiban di Balik Sakit dan Disakiti

jian berupa sakit atau disakiti merupakan suatu hal yang tidak menyenangkan. Meskipun demikian, hal itu merupakan suatu ketetapan yang tidak bisa ditolak. Pilihan terbaik yang dapat diambil ialah dengan menerima dan menyikapinya dengan bijak. Cobaan tersebut pada dasarnya merupakan uji coba terhadap pembentukan kepribadian, mental, dan spiritual menuju kualitas diri yang seutuhnya. Hal itu akan membentuk akar-akar psikologis, pemahaman agamis, serta pemahaman terhadap kehidupan.

Di balik ujian dan cobaan, terdapat keutamaan-keutamaan yang dapat dipetik oleh manusia. Hanya saja, keutamaan tersebut hanya dapat dipetik oleh manusia yang mampu bersabar dan tabah dalam meng­hadapi ujian kehidupan. Sabar merupakan pilar kebahagiaan manusia. Dengan kesabaran itulah, seseorang akan terjaga dari kemaksiatan, konsisten menjalankan ketaatan, dan tabah dalam menghadapi berbagai cobaan.

Di balik cobaan berupa penyakit dan kesulitan lainnya, terdapat hikmah yang sangat banyak. Ibnu Qayyim memberikan sebuah nasihat, “ Andai kita bisa menggali hikmah Allah Swt., yang terkandung dalam ciptaan dan urusanNya, maka tidak kurang dari ribuan hikmah (yang dapat kita gali). Namun, akan manusia sa­ngatlah terbatas, pengetahuan terlalu sedikit, dan ilmu semua makhluk akan sia-sia jika dibandingkan dengan ilmu Allah Swt., sebagaimana sinar lampu yang sia-sia di bawah sinar matahari (halaman 70).

Suatu ketika, Rasulullah Saw. pernah menghibur sahabatnya yang sedang sakit. “Sesungguhnya, ada tiga pahala yang dapat engkau raih di kala sakit. Engkau sedang mendapat peringatan dari Allah Swt., doamu dikabulkanNya, dan penyakit yang menimpamu akan menghapuskan dosa-

dosamu,” hibur Rasulullah Saw. Dalam sebuah hadist, Rasulullah Saw. bersabda, “ Apabila seorang hamba sakit selama tiga hari maka dosanya keluar sebagaimana hari dilahirkan sang ibu.” (HR. Thabrani). Sebaiknya, seorang muslim bersabar atas sakit yang diderita agar kembali suci dan terhapus dari dosa (halaman 84). Menghadapi musibah ketika sakit juga dapat membuahkan hasil yang menakjubkan, yakni keringanan menghadapi hisa di hari akhir nanti.

Sabar menghadapi sakit, meng­ uasai diri karena kekhawatiran dan emosi, menahan lidahnya agar tidak mengeluh merupakan bekal yang luar biasa bagi mukmin dalam mengarungi cobaan. Beratnya rasa sakit dapat mengangkat derajat dan menghapuskan kejelekan. Pada dimensi inilah, hendaknya episode sakit menjadi suatu kesempatan untuk meraih kemuliaan, baik di sisi Allah Swt., malaikat, dan sesama manusia.

Seperti halnya ketika sakit, ketika disakiti, seorang mukmin hendaknya menampakkan sikap terbaik. Secara manusiawi, disakiti oleh seseorang dapat membuat diri menjadi tidak nyaman, sakit hati, kecewa, marah, dendam, dan lain sebagainya. Perasaan-perasaan tersebut tentu muncul secara alamiah, dan diperbolehkan terlintas.

Akan tetapi, perbuatan buruk yang dibalas dengan kebaikan akan mendatangkan keajaiban demi keajaiban. Sehingga, selayaknya seorang muslim memilih untuk bersabar, menahan amarah, dan memaafkan.

Dalam pengamalan dan pengertian keseharian, sabar cenderung berarti menahan emosi, menahan marah, atau menahan diri untuk tidak tergesa-gesa bertindak mengikuti keinginan perasaan. Imam Ghazali mengatakan, “sabar adalah suatu kondisi mental dalam meng­ endalikan nafsu yang tumbuhnya adalah atas dorongan ajaran agama.” Oleh karena itu, kita harus mampu mengontrol emosi dan amarah agar hubungan harmonis dapat terjaga. Jika hal ini dapat dilakukan, nikmat Allah Swt. pun dapat dipetik, baik di dunia maupun di akhirat (halaman 106).

Memaafkan orang yang telah menyakiti merupakan suatu sikap yang istimewa. Beberapa kemuliaan bagi pribadi pemaaf yaitu, mendatangakan kecintaan, mendapat pembelaan dari Allah Swt., memperoleh ampunan dan kecintaan dari Allah Swt., dan mulia di sisi Judul Buku : Penulis : Penerbit : Cetakan : Tebal Buku : ISBN : Peresensi :

Allah Swt., maupun manusia. Seseorang yang mudah memaafkan, menandakan bahwa pribadinya memiliki kualitas keunggulan yang tinggi.

Ketika menyampaikan risalah kenabiannya, Rasulullah Saw. harus disakiti oleh para penentangnya.

Beliau pernah diludahi oleh seorang nenek tua, diracun oleh seorang perempuan Yahudi, dilempari batu hingga kening dan tubuhnya berdarah oleh penduduk kota Thaif, dilempari dengan kotoran, dituduh sebagai seorang penyihir, diledek sebagai orang gila, dan berbagai hal keji lainnya (halaman 140). Meski­ pun demikian, beliau senantiasa menunjukkan sikap kasih sayang, akhlak terpuji, dan bersikap ramah terhadap orang yang menyakiti.

Pada gilirannya, justru kebencian dari orang yang menyakiti beliau berubah menjadi perasaan sayang, kagum, dan hormat.

Buku ini menyajikan berbagai pemahaman baru mengenai sikap terbaik dalam menghadapi saatsaat sakit dan disakiti. Di dalamnya, terdapat kisah-kisah inspiratif, rahasia dan hikmah saat sakit dan disakiti, tata cara beribadah bagi orang sakit, doa-doa bagi orang yang sakit dan disakiti, dan teknik pengolahan jiwa ketika sakit atau disakiti.

Menyelami buku ini, pembaca akan dituntun untuk menjadikan momen sakit atau disakiti sebagai suatu kondisi perbaikan kualitas diri. Di balik sakit dan disakiti, terdapat beragam keajaiban yang mampu menghadirkan kebahagiaan, baik di dunia dan akhirat. Selamat membaca. n

Meraih Pahala dan Kemuliaan Saat Sakit dan Disakiti Atiqah Hamid Safirah Pertama, 2015 228 halaman 978-602-255-833-0 Nurul Lathiffah Pembaca Buku

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Per­usahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Jumat Pon 20 MARET 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO Musrenbang 2016

KELANA

Dewan Resah Ruangannya Banyak Tikus Gresik, Bhirawa Anggota DPRD Gresik mengeluhkan banyaknya tikus di dalam kantor dewan, pasalnya keberadaan tikus-tikus itu sangat mengganggu aktivitas dewan karena sering keluar masuk saat sedang rapat. Selain itu, beberapa perabotan dewan rusak akibat digigiti tikus-tikus itu.

Dari pantauan Bhirawa, hampir seluruh pintu ruangan pimpinan dewan terlihat adanya bekas gigitan tikus.

Bahkan, sofa dan makanan yang ada di meja juga tak luput dari gigitan tikus.

Sehingga menganggu keindahan dan kenyamanan, dan kondisi ini jelas merugikan karena perabotan di ruang pimpinan baru saja diganti baru.

Menurut Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Qolib, memang benar banyaknya tikus ada di kantor dewan. Tak hanya malam hari, saat pihaknya sedang rapatpun tikus-tikus itu kerap keluar. Mereka tanpa permisi keluar masuk, sehingga saat lagi rapat fokus jadi hilang konsentrasi karena tikus.

Sehingga membuat tak nyaman karena forum rapat menjadi gaduh saat tikus melintas di bawah meja. ‘’Keberadaan tikus-tikus itu tak hanya mengganggu kegiatan dewan. Bahkan beberapa perabotan yang ada di ruangan tak luput dari gigitan tikus, bahkan untuk aqua minum kalau tak disimpan di lemari. Besoknya kalau dilihat, pasti berlubang dan terlihat bekas gigitan tikus,’’ kata Nur Qolib.

Ditambahkan Nur Qolib, meski sudah sering mengatakan hal ini kepada Setwan. Namun, hingga kini persoalan ini belum juga tuntas. Dalam waktu dekat akan meminta Setwan untuk mencari cara agar tikus-tikus ini tak masuk ke dalam kantor, karena malu kalau ada tamu terus tikus lalu lang. Selain itu, dengan bangunan kantor dewan yang megah serta asesoris yang bagus masak tikus bebas berkeliaran.Q kim

Kebutuhan Infrastruktur Tembus Rp 563 M Kab Mojokerto, Bhirawa Pembangunan Infrastruktur di Kab Mojokerto masih akan mendominasi pada APBD 2016 mendatang. Dari total usulan anggaran yang masuk dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) 2016 sebesar Rp748 miliar, bidang pembangunan fisik ini menyumbang angka Rp563 miliar atau sebesar 70% dari total usulan anggaran.

Kepala Bappeda Kab Mojokerto, Ketut Ambara menjelaskan, dari penyelenggaraan Musrenbang tingkat kecamatan yang sudah dilaksanakan sejak Bulan Februari lalu, total usulan seluruh kecamatan sebesar Rp748.184 miliar. Dengan total kegiatan sebanyak 3.604 kegiatan. ‘’Usulan terbanyak ada di bidang fisik prasarana, yakni 2.309 kegiatan dengan total anggaran Rp563 miliar, selanjutnya bidang sosial budaya sebanyak 554 kegiatan dengan anggaran senilai total Rp72 miliar dan terakhir bidang ekonomi sebanyak 741 kegiatan dengan rencana anggaran senilai total Rp95 mi-

liar,’’ jelasnya usai pembukaan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tahun 2016 di Pendopo Graha Maja Tama, Kab Mojokerto, Kamis (19/3) kemarin.

Menurut Ketut, tak semua usulan yang masuk ini bakal diakomodir dalam APBD 2016 nanti. Pemkab Mojokerto bakal mensinkronkan usulan itu dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang telah ditetapkan. ‘’Kalau usulannya sinkron dengan RPJM maka akan kita realisasikan. Tapi kita juga harus melihat kemampuan APBD Pemkab Mojokerto juga,’’ tegasnya.

Pejabat Pemprov Jatim ini

menambahkan, Musrenbang Kab Mojokerto tahun 2015 ini merupakan landasan untuk penyusunan KUA dan PPAS serta RAPBD Kab Mojokerto tahun anggaran 2016. ‘’Dengan tersusunnya RKPD ini diharapkan sudah tak ada perubahan atau usulan dalam hal program dan kegiatan tahun 2016. Kecuali hal-hal yang bersifat krusial, emergency dan mendesak,’’ tandasnya.

Ditemui terpisah, Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa menjelaskan, dari semua sektor pembangunan infrastruktur umum yang ditargetkan Pemkab, kesejahteraan masyarakat menjadi hal utama yang harus digaris bawahi. ‘’Infrastruktur umum yang nyaman, tentu harus berbanding lurus dengan kesejateraan masyarakat. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat akan didukung penuh oleh Pemkab,’’ terangnya.

Program bedah rumah misalnya, diharapkan mampu mengangkat dan memperbaiki kesejahteraan dan ku-

Gresik, Bhirawa Untuk menghidupkan perekonomian masyarakat pedesaan, Pemkab Gresik mengalokasikan dana sebesar Rp1,4 miliar untuk pasar desa di 19 Pemerintahan Desa di Kab Gresik.

Besarnya alokasi dana untuk masingmasing pasar desa itu antara Rp40 juta hingga Rp300 juta. ‘’Tergantung luas dan kebutuhan. Untuk Pasar Desa Sidowungu, Menganti misalnya mendapat alokasi dana sebesar Rp300 juta,’’ ungkap Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Pemab Gresik, Agus Budiono yang mendampingi Bupati Gresik saat menerima Kunker (Kunjungan Kerja) anggota DPRD Salatiga, Kamis (19/3).

Kunjungan anggota legislatif yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Salatiga, M Faturrahman itu memang mempunyai agenda tentang study banding pengelolaan pasar. Mereka diterima Bupati Gresik Sambari Halim Radianto dan Ketua DPRD Gresik Abdul Hamid beserta para pejabat Pemkab Gresik di Ruang Graita Eka Praja, Kantor Bupati Gresik.

Alokasi dana pembangunan pasar desa di Gresik merupakan bagian dari alokasi dana desa 2015 yang jumlahnya sebesar Rp407 miliar. Dana yang bersumber dari APBD itu dialokasikan kepada desa.

Masing-masing desa menerima antara Rp612 juta hingga Rp1,852 miliar. ‘’Dana pembangunan pasar desa termasuk dari dana yang kami kucurkan sebesar Rp407 miliar itu,’’ ujar Bupati.

Dikatakan Bupati, ada 99 pasar desa yang ada di Kab Gresik. Tentang pengelolaan pasar itu ditangani masingmasing desa. Pasar desa karena tumbuhnya dari keinginan masyarakat dan kemudian difasilitasi Pemerintah Desa. ‘’Pengelolaan pasar itu masuk dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMD) yang sudah diatur oleh Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBdes). Disini Pemkab Gresik membantu untuk pengembangan pasar itu,’’ terang Bupati.

Sementara, pasar yang dikelola Pemkab Gresik, kata bupati, ada tujuh pasar dibawah pengelolaan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Gresik. Yakni Pasar Sidomoro, Pasar Baru Gresik, Pasar Kota, Pasar Giri (Kebomas), Pasar Driyorejo, Pasar Sidayu dan Pasar Dukun. ‘’Selain itu ada beberapa pasar hewan yang tersebar di sejumlah empat di kecamatan. Misalnnya di Balongpanggang, Panceng dan Dukun,’’ katanya.Q eri

kariyadi/bhirawa

Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa membuka Musrenbang 2016, Kamis (19/3) kemarin. alitas standar hidup masyarakat. ‘’Diharapkan kerjasama dan dukungan semua pihak agar RKPD 2015 Pem-

kab Mojokerto sukses dan dapat menjadi bahan acuan untuk pembangunan di masa depan,’’ ungkapnya.Q kar

Jelas Melanggar, Satpol PP Tak Berani Bertindak

Pemkab Alokasikan Dana Rp 1,4 M untuk Pasar Desa

ali kusyanto/bhirawa

Warga Desa Gempolsari Ngungsi ke Balai Desa karena Tanggul Lumpur di titik 18 jebol akibat hujan deras Rabu (18/3) lalu.

Tanggul Jebol, Warga Desa Gempolsari Mengungsi ke Balai Desa Sidoarjo, Bhirawa Tanggul Lumpur Lapindo di titik 18 yang baru dibuat di sebelah selatan Desa Gempolsari, Kec Tanggulangin, jebol akibat hujan lebat yang mengguyur Kab Sidoarjo, mulai Rabu (18/3) sore. Akibatnya, air bercampur lumpur dari kolam penampungan lumpur itu meluber sehingga menggenangi pumukiman warga Desa Gempolsari yang dihuni 99 Jiwa dari 24 Kepala Keluarga itu.

Menurut Kepala Desa Gempolsari, Abdul Haris, jebolnya

tanggul itu diperkirakan sekitar pukul 18.00 WIB. Pemukiman warga yang paling parah karena pemukimannya kebanjiran ada di RT 10 RW 02, dengan ketinggian air mencapai lutut orang dewasa. ‘’Semua warga sudah dievakuasi ke Balai Desa Gempolsari yang sudah disiapkan,’’ terangnya, Kamis (19/3) kemarin.

Kepanikan warga desa beralasan, sebab bukan hanya air saja yang masuk ke dalam rumah mereka, melainkan air bercampur lumpur mulai me-

nggenangi rumah warga hingga setinggi lutut orang dewasa.

Warga dibantu petugas Satpol PP, TNI, Polri, dan BPBD Sidoarjo, yang ada di Kec Tanggulangin, warga desa mengemasi barang bawaannya dan kini mengungsi di Balai Desa. Beberapa warga desa mengatakan, mereka bersama warga desa lainnya nantinya akan kembali lagi ke rumah mereka, setelah air bercampur lumpur itu sudah tak menggenangi rumah mereka lagi.Q ali

Gesik, Bhirawa Dengan alasan untuk lembaga pendidikan, Satpol PP Pemkab Gresik tak berani bertindak terkait pembangunan gedung Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG). Meski pembangunan gedung sembilan lantai itu hingga kini belum mengantongi izin IMB (Izin Mendirikan Bangunan) namun Satpol PP justru terkesan membiarkan.

Justru Satpol PP memberi toleransi waktu dua minggu kepada pihak UMG untuk mengurus izin IMB. Jika dalam waktu itu izin tak beres, baru Satpol PP mengambil tindakan. Harusnya, jika Satpol PP tegas, tak ada alasan untuk tak bertidak. Sebab, dari sisi prosedur sudah jelas salah. ‘’Masih diberikan waktu dua pekan. Jika dalam waktu itu izinnya belum beres, ya akan dipanggil,” kata Agung Endro, Kasi Ops Satpol PP Pemkab Gresik, Kamis (19/3).

Dikatakan Agung, sebenarnya semua izinnya sudah ada. Hanya izin IMB nya saja yang hingga kini masih belum mengantongi izin. Izin IMB itu, kata Agung, masih dalam proses. Terkait dengan izin itu merupakan kewenangan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Pemkab Gresik. ‘’Bukannya tak berani bertindak. Kalau kami mengambil tindakan akan ribut sesama teman BPMP,’’ kata Agung.

Namun, sikap Satpol PP itu berbeda jauh ketika mendapati proyek lain bermasalah. Tahu ada proyek belum mengantongi izin langsung diambil tindakan tegas. Salah satu cara yang dilakukan adalah melakukan police line proyek yang dianggap bermasalah. Seperti yang terjadi pada proyek City 9, di Jl Tri Dharma, Gresik, Kec Kebomas dan Desa Cangkir, Kec Driyorejo. Dua proyek itu langsung dihentikan karena dianggap belum ada izinnya.

Sementara, Pemkab Gresik melalui Tim Pokja Perizinan dan BPPM berdasarkan hasil rapat soal pengajuan izin pembangunan kampus baru UMG memutuskan, Pemkab menolak pembangunan kampus UMG. Sebab, tak memenuhi syarat. Dimana, pihak UMG tak bisa memenuhi ketentuandiinginkan Pemkab Gresik. Diantaranya, tak bisa menyediakan RTH (Ruang Terbuka Hijau) dari total luas lahan yang digunakan untuk gedung baru UMG. Lahan RTH itu luasnya harus 40% dari total luas bangunan gedung baru. ‘’Memang betul, dari hasil rapat Tim Pokja Perizinan kami menolak pembangunangedung kampus baru UMG,’’ kata Asisten III Pemkab Gresik, Tarso Sagito.

Untuk itu, tambah Tarso, UMG tak bisa lakukan pembangunan kampus baru UMG jika persyaratannya tak bisa dipenuhi. ‘’Ya tidak boleh kalau belum mengantongi rekomendasi dan izin,” pungkasnya.Q eri

50 IKM Digembleng Manajemen Usaha Kota Mojokerto, Bhirawa Minimnya pemahaman manejemen usaha yang dimiliki pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM), langsung disikapi Diskoperindag Kota Mojokerto. Sebanyak 50 pelaku IKM berbagai bidang dibekali Manejemen usaha.

Mulai dari pemasaran, packing produk hingga pengelolahan keuangan. ‘’Selama ini manejemen usa-

ha para pelaku IKM di Kota Mojokerto sangat tradisional.

Terutama dalam bidang pengelolaan keuangan. Kita bekali para pelaku IKM ini dengan ilmunya. Sederhana dan mudah diterapkan,’’ ujar Soemarjono, Plt Kepala Diskoerindag kota Mojokerto usai memimpin pelatihan, Kamis (19/3) kemarin.

Untuk mencapai hasil maksimal, Diskoperindag meng-

gandeng akademisi dari program pasca Sarjana Universitas Ciputra Surabaya. ‘’Para pelaku IKM dibekali ilmu Penguatan Kelompok Usaha bersama oleh nara sumber,’’ tambah Soemarjono.

Para pelaku IKM yang digembleng diantaranya bergerak di bidang batik, cor kuningan, aneka handy craft serta usaha olahan makanan an minuman (Mamin). Khusus

PDAM Pasrahkan Rekondisi Jalan ke Bina Marga Sidoarjo, Bhirawa Keluhan rekondisi (perbaikan) jalan yang dibongkar untuk galian PDAM, tidak akan menjadi keluhan lagi setelah PDAM melimpahkan rekondisi jalan ke PU Bina Marga. Rekondisi yang dilakukan PDAM Sidoarjo selama ini dikerjakan asal saja, sehingga malah merusak jalan. Contohnya Jl Pilang dan Desa Modong, Wonoayu yang amburadul.

Bina Marga Sidoarjo sempat mengeluhkan perbaikan yang malah merusak jalan.

Aspal hanya ditumpahkan ke bakas galian tanpa pemadatan dan pengaspalan.

Direktur Pelayanan PDAM, Bhimo Arisdianto, Kamis (19/3) kemarin membenarkan ketika dikonfirmasi, untuk berikutnya PDAM tak lagi menangani rekondisi.

5

‘’Biarlah perbaikan jalan dilakukan oleh ahlinya,’’ ujarnya.

PDAM sudah menitipkan (deposit) ke Bina Marga sebanyak Rp500 juta. Untuk sementara deposit yang dititipkan sebesar itu, tetapi kalau nanti butuh anggaran rekondisi, pihaknya menitipkan lagi uangnya.

Selanjutnya proses kerjasama PDAM dengan Bina Marga seperti itu, setiap ada pekerjaan galian maka secara otomatis ada pengajuan rekondisi dari Bina Marga.

Ada yang menyebutkan beaya rekondisi lebih mahal dari harga galian? Bhimo tak berhitung seperti itu. Selama ini pekerjaan galian dilakukan PDAM maka tang gungjawab perbaikan harus dipikul PDAM. Tahun 2015, PDAM Si-

doarjo mempunyai program besar untuk memasang sekitar 10 ribu sambungan baru untuk pelanggan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Diantaranya di Kec Jabon ada dua desa, Dukuhsari dan Kedungcangkring, Desa Sawoan (Kec Buduran), Janti, Kec Kota dan Kec Krian.

Yang menjadi surprise tahun ini, Kec Jabon mulai dilayani PDAM dan merupakan pelayanan pertama penyaluran air bersih menembus Kec Jabon. Bhimo mengatakan, untuk tahap awal dicoba dulu membangun instalasi 100 titik.

Mengingat kecamatan yang berada di ujung selatan Kab Sidoarjo berdekatan dengan instalasi penjernihan Porong, maka suplai airnya diambil dari instalasi ini.

Debit airnya untuk Porong melayani Jabon, Porong, Tanggulangin. Proyek bantuan APBN ini difokuskan untuk MBR. Soal tarif pasang PDAM, Bhimo mengatakan, sudah ada standarnya. Untuk tarif MBR itu ada plavonnya sendiri.

Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Emir Firdaus mengaku mendapatkan banyak keluhan terkait rekondisi pipa PDAM di wilayah Durungbeduk Candi, yang terbilang semrawut sehingga kurang padat dan tak seperti semula. Akibatnya, jalan yang semula baik menjadi amblas memanjang dan beralih rupa seperti aliran sungai lumpur. “Apalagi kini musim hujan, sehingga menjadi licin dan banyak warga yang kuatir jatuh,’’ tutur Emir Firdaus.Q hds

bidang Mamin, Soemarjono memberikan terobsoan pemasaran dengan memasukkan produk mereka ke swalayan modern yang membuka usaha di Kota Mojokerto. ‘’Setiap swalayan modern yang mengajukan izin diberikan syarat agar mengakomodir dagangan para pelaku IKM untuk bisa dijual disitu,’’ tambah pria yang menjabat sebagai Asisten I Sekdakot Mojokerto ini.

David Sukardi Kodrat Dekan pasca sarjana Universitas Ciputra dihadapan pelaku IKM menuturkan bahwa pelaku IKM harus solid dan kuat.

Selain itu, IKM harus fokus pada salah satu bidang usaha yang digeluti dan tak perlu terlalu banyak bidang. ‘’IKM harus membuat klaster satu jenis usaha. Supaya kuat terhadap persaingan usaha,’’ terang David. Q kar

JAWA TIMUR

6

Jumat Pon 20 MARET 2015

Pemprov Siap Bantu Infrastruktur Pariwisata Bondowoso, Bhirawa Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengungkapkan komitmennya untuk membantu Infrastruktur pariwisata Kabupaten Bondowoso yang selama ini menjadi keluhan berbagai kalangan, karena akses yang cukup sulit membuat para wisatawan baik lokal, regional maupun asing mengaku harus menanggung resiko cukup tinggi dalam upaya mencapai lokasi wisata dimaksud.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi Jawa Timur Fattah Jassin saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2015 bertempat di Pendopo Kabupaten Bondowoso, kemarin.

Komitmen ini menurut Fatah Jassin perlu diungkapkan karena Propinsi Jawa Timur saat ini memang menjadikan pariwisata sebagai salah prioritas pada salah satu sektor ekonomi kreatif yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Komitmen kita sebagaimana selalu disampaikan Bapak Gubernur Jatim Pak De Karwo adalah menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor prioritas yang

harus didukung,” katanya.

Kepala Bappeda kelahiran Sumenep Madura ini menambahkan, selama ini pihaknya sudah menjalin komunikasi yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang saat ini dipimpin oleh Bupati Amin Said Husni, sehingga saat ini alokasi anggaran dari Pemprop Jatim melalui Bantuan Keuangan (BK) cukup besar dengan harapan dapat membantu mempercepat proses pembangunan yang ada di Bondowoso. “Selama ini kita sudah menjalin komunikasi yang baik bahkan mengikuti setiap perkembangan Bondowoso, sehingga nantinya kita akan membuat skala prioritas agar percepatan pembangunan menjadi lebih merata,” katanya.

Sementara itu, Bupati Amin Said Husni dalam paparannya mengungkapkan, dalam rangka menyambut pemberlakukan masyarakat ekonomi ASEAN yang sebentar lagi akan diberlakukan, maka prioritas yang akan dilakukan adalah membangun kemandirian masyarakat baik secara ekonomi dengan berbasis desa sebagaimana diamanatkan pemerintahan Jokowi.

Prioritas utama yang akan dilakukan menurutnya adalah dengan menjadikan pertanian sebagai sektor utama karena pilihan masyarakat Bondowoso saat ini dengan letak geografis yang rata-rata pertanian serta sektor peternakan dan perikanan sebagai sektor pendukungnya.

Namun Bupati yang mantan anggota DPR RI ini mengungkapkan jika dalam rangka menjadikan masyarakat Bondowoso yang beriman berdaya dan bermartabat maka sektor pendidikan dan kesehatan akan terus didorong agar segala upaya yang dilakukan bisa berdampak dalam jangka panjang. “Prioritas kita adalah pertanian, tetapi tentunya dengan pendekatan pendidikan

dan pelayanan kesehatan yang baik,” katanya.

Khusus dalam sektor pariwisata Bupati mengungkapkan ada banyak lokasi wisata Bondowoso yang sebenarnya tidak kalah dari Kabupaten lain bahkan dirinya menjamin akan mampu bersaing dengan negara lain jika didukung oleh infrastruktur yang memadahi khususnya akses jalan hingga penyediaan faktor pendukung lainnya. Karena menurutnya saat ini APBD yang dimiliki Bondowoso sangat terbatas maka diharapkan ada intervensi vaik dari APBD Propinsi maupun APBN agar nantinya upaya mempromosikan wisata tersebut bisa berjalan dengan baik.

Dirinya mencontohkan, obyek Wisata kawah wurung yang ada di Kecamatan Sempol yang menjanjikan bagi para pecinta paralayang, Batu Solor yang ada di Kecamatan Cermee yang masih asri, hingga air terjun tancak kembar yang ada di Kecamatan pakem.

“Tentu kita berharap ada intervensi anggaran dari Propinsi maupun Pusat, karena kita meyakini obyek wisata yang kita miliki tidak kalah dengan daerah

mb7/bhirawa

Fattah Jassin, Kepala Bappeda Jatim saat memberi sambutan dalam Musrenbang 2015 di Bondowoso. lain,” ungkapnya.

Dia juga mengajak Kepala Bappeda Jatim Fattah Jassin untuk mendatangi obyek wisata yang dimiliki tersebut atau mengirimkan tim untuk melakukan pengamatan lapangan agar nantinya dapat dilakukan perencanaan yang matang untuk pengembangannya.

Hanya 15 Persen PNS Kota Batu Jadi Anggota KPRI Karya Praja

KILAS JATIM

Pensil dan Penghapus Gratis Mampu Dongkrak Siswa untuk Berprestasi Jember, Bhirawa Ada berbagai cara untuk memotifasi siswa agar belajar lebih giat untuk menghadapi Ujin Nasional. Dengan cara memberikan pensil standar untuk ujian dan penghapus secara gratis, siswa di Kecamatan Kalisat cukup termotivasi. Terbukti, Ujian Nasional tahun kemarin, Kecamatan Kalisat masuk 10 se Kab. Jember dan rangking ke 3 tertinggi se Kabupaten Jember.

Upaya ini dilakukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Kec. Kalisat Rikno Tanoyo Spd. Rikno yang baru setahun lebih menjabat di kecamatan tersebut, harus meluangkan waktu memotivasi siswanya untuk berprestasi dalam Ujian Nasional yang akan di gelar Mei nanti. "Setiap hari saya keliling ke Sekolah-sekolah untuk memotivasi siswa supaya giat belajar, khsusunya siswa kelas VI," ujarnya mengawali pembicaraan.

Rikno mengakui bahwa selama ini masih kurang kepedulian orang tua terhadap pendidikan putra putrinya. Sehingga perlu sentuhan-sentuhan khusus agar siswa giat belajar dan berprestasi.

"Setiap hari kami mendatangi sekolahsekolah yang jumlahnya 41 lembaga dengan 1.215 siswa di Kec. Kalisat. Kami membagikan pensil dan penghapus kepada siswa kelas VI secara gratis untuk memotivasi mereka supaya giat belajar dan berprestasi," katanya.Q efi

Bakal Ada Tarif Penyesuaian Baru Bojonegoro, Bhirawa PT PLN Area Bojonegoro menegaskan kepada masyarakat di Kabupaten Bojonegoro, Tuban dan Lamongan Pemerintah akan ada penyesuaian tarif listrik yang baru bagi pelanggan mulai dari daya 1.300 VA hingga 2.200 VA. Hal itu diungkapkan oleh Humas PT PLN Area Bojonegoro, Widhianto kepada harian Bhirawa, Kamis (19/3).

Menurutnya, pada bulan Mei dan seterusnya, TDL untuk 8 golongan bisa berfulktuasi layaknya harga bahan bakar minyak (BBM) karena tiga komponen yang ditentukan Pemerintah. Dimana komponen tersebut yakni ICP (Indonesian Crude Price) dari Dirjen Migas, lalu kurs dollar Bank indonesia, dan Inflasi BPS. “Di kesimpulan rapat sudah ada pola adjustment. Ketiga komponen tersebut merupakan faktor yang sangat menentukan naik-turunnya TDL pasca-habisnya subsidi listrik yang diperkirakan jatuh pada April 2015,” jelasnya.

Dikatakannya, untuk ke-8 golongan tersebut adalah rumah tangga R1 1.300 VA, rumah tangga R1 2.200 VA, rumah tangga R2 3.500-5.500 VA, industri menengah I3 di atas 200 kVA, penerangan jalan umum P3, pemerintah P2 di atas 200 kVA, industri besar I4 di atas 30.000 kVA, dan pelanggan layanan khusus.Q bas

Hadir dalam Musrenbang tersebut Ketua DPRD Bondowoso H Achmad Dhafir, Wakil Bupati Salwa Arifin, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang terdiri dari Dandim 0822, Kapolres dan Sekda serta seluruh Kepala SKPD, Camat, Aktifis LSM, Tokoh Masyarakat dan anggota DPRD.Q mb7

sul/bhirawa

Sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Jhoung Sumenep Independen (JSI) Sumenep melakukan aksi unjuk rasa ke kantor DPRD setempat.

Perda CSR Tak Kunjung Tuntas, Komisi B Diberi Hadiah Jamu Cerdas Sumenep, Bhirawa Sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Jhoung Sumenep Independen (JSI) Sumenep melakukan aksi unjuk rasa ke kantor DPRD setempat. Mereka menuntut agar Komisi B segera menyelesaikan perda tentang corporate social responsibility (CSR), pasalnya perda tersebut akan mengatur tanggungjawab sosial yang harus diberikan perusahaan di Sumenep, sementara ini banyak perusahaan di kabupaten ujung timur Pulau Madura ini tidak memberikan CSR. Korlap aksi JSI, Imam Arifin menyatakan, Komisi B yang diberi mandat menyelesaikan raperda CSR itu hanya jalan-jalan, menghabiskan uang rakyat dengan alasan kunjungan kerja (kunker) menambah referensi ke Samarinda dan Badung, Bali untuk menyelesaian peraturan daerah tentang CSR tersebut.

"Komisi B sudah dua kali kunker, ke Samarindan dan Badung (Bali), tapi kenapa sampai sekarang raperda CSR itu belum selesai.

Jangan-jangan mereka hanya jalan-jalan menghabiskan uang rakyat," kata Imam Arifin, di kantor DPRD Sumenep, Kamis (19/3).

Selain berorasi secara bergantian, mereka juga membawa sejumlah poster kecaman terhadap Komisi B yang diduga hanya menghabiskan uang rakyat sementara hasilnya tidak ada. Salah satu poster itu bertuliskan ‘Jamu cerdas untuk komisi B’, ‘Stop mafia CSR’, ‘Selesaikan Perda CSR’ dan ‘Komisi B

Jangan Main Mata’. "Kunjungan kerja itu memang ada aturannya, tapi Komisi B jangan memanfaatkan kesempatan itu untuk menghabiskan uang rakyat yang seharusnya dikembalikan lagi ke rakyat," tuturnya.

Menurutnya, pemberian sejumlah jamu ‘cerdas’ kepada sejumlah anggota Komisi B itu dimaksudkan agar anggota Komisi B lebih cerdas melihat kondisi riil masyarakat.

Sebab, masyarakat saat ini sangat membutuhkan pengayoman dari wakil rakyat yang duduk di kursi legislatif. Aspirasi rakyat jangan hanya diterima tapi ditindaklanjuti dengan kebijakan kongkrit. "Jamu cerdas ini kami berikan agar Komisi B lebih cerdas dan jeli melihat kondisi masyarakat kecil yang menginginkan kesejahteraannya lebih meningkat," ungkapnya.

Imam menerangkan, belum selesainya perda CSR ini sangat berdampak pada kondisi masyarakat Sumenep terutama dalam peningkatan kesejahteraannya, sebab setiap investos yang masuk ke Sumenep leluasa masuk tanpa memperhatikan tanggungjawab sosial yang harus dilakukan seperti memberikan CSR yang menjadi kewajiban perusahaan. "Tolong segera selesaikan raperda CSR itu agar para investor bisa bertanggungjawab atas kondisi sosial masyarakat dengan memberikan CSR yang layak karena CSR itu memang hak masyarakat Sumenep," imbuhnya.Q sul

Kota Batu, Bhirawa Kesadaran berkoperasi di kalangan PNS Pemkot Batu ternyata masih rendah. Dari 4.080 PNS hanya 632 PNS saja yang masuk menjadi anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Karya Praja Kota Batu.

"Ini tentu kita sayangkan.

Padahal kita sudah himbau agar setelah diterima sebagai CPNS harus masuk KPRI," ungkap Sekda Kota Batu Widodo, SH, MHum, saat membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) KPRI Karya Praja di Balai Desa Pandanrejo, Kamis kemarin (19/3).

Padahal, dengan masuk sebagai anggota koperasi diharapkan dapat membantu PNS dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, Widodo meminta agar pengurus KPRI Karya Praja mencari terobosan untuk menggaet PNS agar semua masuk menjadi anggota KPRI. Pemkot Batu akan berupaya membuat aturan yang mengikat PNS agar masuk anggota KPRI. "Masak kita mendorong masyarakat mendirikan koperasi, PNS-nya malah banyak yang tidak masuk anggota koperasi," tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, koperasi merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang potensial untuk dikembangkan. Dengan sistem kekeluargaan dan kegotongroyongannya, badan usaha koperasi bisa menjadi badan usaha yang tangguh.

Sehingga Pemkot Batu mendorong pembentukan Koperasi RW dengan memberi bantuan modal Rp 15 juta per koperasi agar masyarakat juga bisa mengem-

bangkan ekonominya. Apalagi pertumbuhan ekonomi Kota Batu sangat bagus, sehingga badan usaha koperasi harus dapat mengambil peran untuk menikmati pertumbuhan ekonomi tersebut. "Dalam memilih usaha, sebaiknya didasarkan pada kebutuhan anggota.

Setelah itu baru memilih usaha yang memiliki prospek dan dibutuhkan masyarakat, sehingga usaha koperasi berkembang dengan baik," pesannya.

KPRI Karya Praja Kota Batu dalam tahun buku 2014 mampu membukukan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp 135,5 juta. SHU tersebut naik dibanding SHU tahun 2013 yang hanya sebesar Rp 95,6 juta.

Sedangkan untuk modal usaha mencapai Rp 3,3 milyar dan pinjaman hutang sebesar Rp 634,7 juta.

Jumlah SHU tersebut memang kecil karena anggota KPRI Karya Praja hanya sedikit. Oleh karena itu Ketua KPRI Karya Praja Agus Salim akan berupaya untuk menambah jumlah anggota agar ke depan seluruh PNS Pemkot Batu bisa masuk menjadi anggota. "Jika anggota bertambah, maka modal usaha koperasi akan semakin besar, sehingga SHU-nya juga akan semakin meningkat," tutur Agus.

Dalam kesempatan tersebut, Agus mengajukan permintaan ke Sekda agar KPRI Karya Praja diberikan kantor. Dengan memiliki kantor diharapkan usaha koperasi lebih berkembang dan dapat melayani anggotanya dengan baik. Q sup

supriyanto/bhirawa

Anggota KPRI Karya Praja saat menggelar RAT.

Kembangkan Kreativitas, Dipendik Gelar Lomba Mapel dan FLS2N Guna untuk mengembangkan potensi bakat dan minat yang dimiliki siswa SD yang tersebar di Kota Santri, Dinas Pendidikan (Dipendik) Kabupaten Situbondo, melalui Bidang Pendidikan Dasar menggelar lomba mata pelajaran (mapel) dan festival lomba seni siswa nasional (FLS2N), kemarin. Acara pelaksanaan tersebut dibuka langsung Kepala Seksi Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, H Suryadi, di Gedung STKIP PGRI Situbondo, sekitar pukul 08.00 wib, pagi kemarin.

sawawi/bhirawa

Dua Siswa SD Kabupaten Situbondo, saat unjuk kebolehan keahlian berpantomim, dalam lomba mapel dan FLS2N yang diadakan Dipendik, di gedung STKIP PGRI, pagi kemarin.

Menurut Suryadi, tujuan pelaksanaan lomba mapel dan FLS2N adalah untuk menjaring dan mengembangkan siswa yang mempunyai bakat dan minat dalam kreatifivitas mata pelajaran dan kreativitas seni dalam bidang menyanyi, pidato Bahasa Indonesia, membuat gambar bercerita, seni kriya anyam serta lomba pantomim. “Tahun ini tiap Kecamatan mengirimkan 6 peserta, untuk mengkuti lomba krea-

tifitas SD pada tingkat Kabupaten Situbondo, tahun 2015,” terang Suryadi.

Selain itu, imbuh Suryadi, kegiatan tersebut untuk meningkatkan keberanian anak dalam berkreasi dan meningkatkan daya imajinasi siswa serta untuk memberikan wadah bagi peserta didik SD untuk berinovasi. “Agar siswa bisa berkreasi secara aktif ya bisa diwujudkan dalam kegiatan loma

mapel dan FLS2N ini. Sehingga mereka dapat menumbuhkembangkan jiwa sportivitas yang merupakan bagian dari pendidikan karakter. Ini juga untuk memeriahkan Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2015, yang sebentar lagi akan diperingati,” papar Suryadi, dengan didampingi sejumlah pengawas SD, kemarin.

Ajang ini, ujar Suryadi, juga sebagai wadah bagi siswa SD untuk menyeleksi calon yang dapat diandalkan dan diharapkan oleh Kabupaten/Kota untuk mewakili daerahnya pada seleksi pada tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional. Menurut Suryadi, jumlah peserta tahun 2015 ini lebih banyak jika dibandingkan tahun 2014 lalu.

“Ini menandakan, animo sekolah dan siswa untuk ikut serta dalam kegiatan ini sangat luar

biasa. Diharapkan, nantinya potensi bakat dan kecerdasan anak semakin bertambah, mengingat keinginan mengikuti lomba mapel dan FLS2N kian meningkat drastis,” ungkapnya.

Dari kondisi membanggakan ini, sambung Suryadi, mengindikasikan sebagai hal yang positif, karena anak didik menganggap kegiatan lomba mapel dan FLS2N sebagai sesuatu hal yang bergengsi dan program unggulan karena terkait dengan kreativitas anak. “Peraih juara I, II dan III hasil dari seleksi Kabupaten akan dikirim ke tingkat Provinsi Jatim.

Nanti jika meraih juara 1 tingkat Provinsi Jatim, otomatis akan dikirim ketingkat nasional,” papar Suryadi seraya menambahkan bahwa anggaran kegiatan ini berasal dari APBD II Kabupaten Situbondo.Q awi

JAWA TIMUR

Jumat Pon 20 MARET 2015

7

Hasani Maju Lagi di Pilwali Pasuruan Gesekan Jelang Pilkada Kabupaten Malang Mulai Memanas Pasuruan, Bhirawa Wali Kota Pasuruan H Hasani memastikan maju lagi menjadi bakal calon Wali Kota Pasuruan di Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Pasuruan periode 2015-2020. H Hasani menyatakan kepastian itu karena ia sudah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Timur.

“Melalui rapat pleno DPW PKB Jatim beberapa hari lalu dan secara de fakto saya sudah dapat rekomendasi untuk maju lagi sebagai calon Wali Kota di Pilwali Desember 2015 nanti. Saat ini tinggal administrasi berupa surat rekomendasi tertulisnya saja,” ujar H Hasani, Kamis (19/3).

Ketua DPC PKB Kota Pasuruan ini menyatakan Kota Pasuruan dan Kabupaten Sidoarjo merupakan calon incumbent yang diusung PKB melalui rapat pleno DPW PKB Jatim beberapa lalu.

Incumbent dua kepala daerah ini juga dianggap kader terbaik di daerahnya masing-masing.

“DPW PKB Jatim menganggap selama kepemimpinan saya, Kota

Pasuruan memiliki prestasi yang luar biasa dengan beberapa penghargaan yang diraihnya. Makanya, saya mendapatkan amanah lagi untuk maju memimpin Kota Pasuruan,” tambah H Hasani.

Iapun sebenarnya sudah menawarkan kader-kader baru di interal PKB Kota Pasuruan untuk bisa melanjutkan kepemimpinannya di Kota Pasuruan. Hanya saja, DPW PKB tetap merekomendasikan dirinya. “Sebelumnya saya sempat menawarkan kader yang lain untuk maju di Pilwali nanti. Tapi DPW meminta saya lagi agar tetap istiqomah untuk maju kembali. Hingga akhirnya saya pasrah untuk maju nanti,” paparnya.

dalam pembangunan kota. “Untuk pasangan saya nanti saja.

Yang jelas saling mendukung demi memajukan Kota Pasuruan,” tandas H Hasani.

hilmi husain/bhirawa

H Hasani Wali Kota Pasuruan Disinggung mengenahi pasangan wakilnya siapa. H Hasani hanya akan mencari pasangan yang bisa saling mendukung demi mewujudkan visi dan misinya

Mulai Memanas Sementara itu, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang yang rencananya akan digelar pada bulan Desember tahun ini, membuat beberapa partai politik (parpol) dan masyarakat kabupaten setempat sudah terjadi gesekan antar pendukung Bakal Calon Bupati (Bacabup) Malang maupun Bakal Calon Wakil Bupati (Bawacabup) Malang.

Gesekan yang terjadi saat ini, di antaranya ada sekolompok masyarakat yang antipati terhadap calon incumbent yaitu Rendra Kresna yang kini masih menjabat sebagai Bupati Malang.

Karena pada Pilkada Kabupaten Malang tahun ini mencalonkan kembali sebagai Bupati Malang Periode 2015-2020.

“Benar, saya berharap Pimilihan Bupati (Pilbup) Malang pada tahun ini, siapa pun yang menang pilbup kami siap mendukung, tapi yang menang jangan Rendra Kresna. Karena dalam kepimpinan Rendra, belum bisa membawa pertumbuhan ekonomi masyarakat meningkat, khususnya pada masyarakat miskin,” ujar salah satu warga asal Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang Ali Murtadho, Kamis (19/3), kepada Bhirawa.

Ditegaskan, masyarakat Kabupaten Malang kini sudah tidak percaya lagi dengan Rendra, karena janji yang pernah diucapkan saat kampanye di Pilkada Kabupaten Malang pada 2010 silam, hanya life service saja. Buktinya hingga saat ini jumlah kemiskinan di wilayah Kecamatan Pagelaran semakin meningkat.

Padahal, lanjut dia, saat kampanye lima tahun lalu, katanya akan membantu masyarakat miskin keluar dari kemiskinan.

KPU Akan Gunakan Anggaran Tak Terduga

KILAS JATIM

Pemkot Malang Konsentrasi Bangun Kawasan Pinggiran Malang, Bhirawa Konsentrasi pembangunan di Kota Malang tidak lagi, berada dipusat kota, tetapi saat ini, mulai dilakukan di kawasan pinggiran. Ini dimaksudkan agar pembangunan di Kota Malang ini mengalami pemerataan. Wali Kota Malang, Muhammad Anton, kepada wartawan usai membuka musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kota Malang di Ruang Sidang Balai Kota Malang, kemarin, menyatakan pembangunan di Kota Malang harus merata.

Menurut Wali Kota yang kerap disapa Abah anton ini, sudah saatnya Kota Malang, memberikan perhatian kepada daerah pinggiran, agar kawasan perbatasan Kota Malang dengan Kabupaten Malang dan Kota Batu bisa saling sinergi. “Kita akan konsentrasi dipinggiran, karena pembangunan itu harus dinikmati oleh seluruh masyarakat, tidak saja yang ditengah kota tetapi yang dikawasan pinggiran juga harus merasakan,” tutur Abah Anton.

Karena itu, dalam proses perencanaan pembangunan kawasan pinggiran Kota Malang tersebut, pihaknya memerlukan masukan dari semua pihak termasuk perguruan tinggi (PT), sehingga pembangunan Kota Malang ini menjadi bersinergi. Apalagi, lanjutnya untuk kawasan timur Kota Malang, yang menjadi interchange tol Malang- Pandaan, yang akan segera dibangun. Karena itu, harus didukung dengan infrastruktur yang memadai di kawasan timur.Q mut

Paprika Tutur Pasuruan Tembus Luar Daerah Pasuruan, Bhirawa Kabupaten Pasuruan memiliki potensi daerah yang besar di bidang pertanian.

Salah satunya adalah Paprika. Bahkan, komoditas jenis sayuran ini mampu menembus pasar di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu petani Paprika di Desa Gendro Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan M Arip Rohman mengaku sayuran Paprika dari Tutur berbeda dengan dari daerah lainnya. Selain kulitnya tebal, sayuran ini lebih gurih dan renyah.

Maka tak heran Paprika dari Tutur tembus ke berbagai wilayah di Indonesia seperti Surabaya, Bandung, Jakarta, Bali, Sulawesi dan Kalimantan. “Secara kualitas Paprika dari Tutur lebih baik dari daerah lainnya. Disini kulitnya lebih tebal dan gurih, kalau dari daerah lain kulitnya lebih tipis. Makanya, Paprika disini mampu tembus ke berbagai daerah di Indonesia,” tandas M Arip Rohman, di sela-sela memanen sayur Paprika, Kamis (19/3).

Menurut Arip, Paprika yang ditanam di Tutur sebagian besar memakai sistem green house dari plastik putih agar terlindung gangguan hama. Setiap seminggu ia bisa memanen sayuran Paprika hingga 8 ton dari delapan ribu batang yang dimilikinya. Satu pohon Paprika dapat berbuah hingga 8-10 buah. “Harapan petani disini agar Paprika dari Tutur dapat tembus juga ke pasar luar negeri,” kata M Arip Rohman. Q hil

Tapi hingga saat ini, masih banyak warga Pagelaran yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan.

“Dan bahkan, bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tidak tepat sasaran, karena warga miskin yang benarbenar miskin tidak terdaftar dalam penerima bantuan tersebut,” ungkap Ali. Sementara itu, Bupati LIRa Zuhdi Ahmadi mengatakan, gesek-gesekan yang terjadi di masyarakat seharusnya tidak terjadi. Karena dalam pemilihan bupati itu merupakan perintah Undang-Undang (UU). Sehingga siapa pun bisa mencalonkan dan bisa menjadi bupati, yang penting memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Dan jika ada sekelompok masyarakat yang mengatakan ‘Pokoknya yang jadi Bupati Malang bukan Rendra Kresna’, itu namanya provokatif,” tegasnya.Q hil,cyn

sawawi/bhirawa

Tiga saksi dari Perhutani yang dihadirkan JPU diambil sumpahnya oleh majelis hakim PN Situbondo kemarin.

Tiga Saksi Akui BB Kayu Jati Milik Perhutani Sidang Lanjutan Kasus Nenek Asyani Situbondo, Bhirawa Persidangan kasus pencurian kayu jati dengan terdakwa Asyani memasuki agenda keterangan saksi-saksi, Kamis kemarin (19/ 3). Tiga saksi dari pihak Perhutani berhasil dihadirkan JPU Ida Haryani SH, masingmasing Sawin,Kepala KRPH Jatibanteng, Sayadi dan Musyanto yang menjabat sebagai Polhuter (polisi hutan teritorial). Ketiganya serempak, jika BB (barang bukti) potongan kayu jati yang ada di rumah Cipto, adalah kayu milik Perhutani di Petak 43 F. Sawin dihadapan majelis hakim yang diketahui Kadek Dedy Arcana, menuturkan kronologis penemuan kayu di rumah Cipto, yang belakangan diketahui miliki Asyani, nenek empat cucu. Menurut Sawin, dari temuan itu, pada 24 Juli pihaknya langsung menghubungi Polsek Jatibanteng, guna melakukan patroli.

“Dari tim gabungan itu, diakui bahwa kayukayu yang disimpan di rumah Cipto, merupakan kayu bekas tebangan di lahan milik Perhutani, di Petak 43 F,” ujar Sawin.

Sawin juga menuturkan perbedaan jenis kayu jati milik Perhutani dengan kayu jati milik warga, dari bagian kelir, warna dan diameternya. Selanjutnya, kata Sawin, kayu itu diangkut ke tempat beubel untuk dijadikan sebagai tempat tidur.

“Kayu itu kalau dilihat dari segi globalnya sama dengan tunggak yang tersisa di TKP. Ditempat Cipto, juga ada kayu jenis selain kayu jati. Tapi kayu jati saja yang kami sita bersama tim gabungan guna dijadikan BB,” tegas Sawin.

Jarak antar waktu kejadian dengan penyitaan BB, lanjut Sawin, berkisar 2 pekan saja.

Selanjutnya, tutur Sawin, pihaknya membuat LA (laporan kehilangan kayu) guna ditembuskan kepada pimpinan Perhutani dan pihak Kepolisian.

“Saya ketemu nenek Asyani hanya sekali saja saat dikonfrontir di Rutan. Selepas itu, saya

belum pernah ketemu lagi. Kayu yang berasal dari BB itu, ditanam pada tahun 1974, dan masih belum waktunya dilakukan penebangan. Kerugian kami (Perhutani) dari kasus ini sekitar Rp 4,3 juta,” pungkas Sawin yang juga membantah melakukan permintaan uang kepada Asyani.

Di sisi lain, sejumlah fakta baru dalam persidangan kemarin terkuak bahwa barang bukti yang di hadirkan berjumlah 38 lembar sirap jati. Pengakuan itu memantik, sang nenek memarahi dan memaki saksi dari Perhutani saat melihat barang bukti yang dihadirkan sebagian besar diakui bukan miliknya. Pemandangan lain, pengacara terdakwa terpaksa membopong ke kursi terdakwa untuk menenangkannya, karena nenek Asyani marah marah terus.

Dalam persidangan kemarin juga sempat terjadi ketegangan antara kubu penasehat hukum dan jaksa penuntut hukum lantaran saksi yang dihadirkan banyak tidak tahu dan mengagungkan keterangan berdasarkan info yang saksi terima.

Tensi persidangan pun makin tinggi saat saksi diminta membedakan bonggol kayu yang dari Perhutani dengan warna kayu milik Asyani yang seharusnya berbeda namun dibilang sama. “Secara kasat mata, kayu lembaran nenek Asyani warnanya lebih putih dan kayu Perhutani lebih coklat pekat kekuningan, “ papar Kuasa Hukum Asyani, Supriyono SH. Fakta-fakta itulah yang membuat Penasehat Hukum nenek yakin bahwa Perhutani diduga salah mempidanakan nenek Asyani karena barang bukti yang dimiliki nenek berbeda dengan bonggol milik Perhutani yang hilang di petak 43f hutan produksi Jatibanteng. Dalam persidangan pemeriksaan saksi ini dihadirkan 38 lembaran kayu jati olahan dengan lebar 15 cm dan tebal 3 sampai 5 cm. Kayu kayu ini disita dari rumah seorang tukang mebel bernama Cipto yang tak lain adik ipar Asyani.Q awi

Tuban, Bhirawa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tuban yang rencananya akan digelar pada 9 Desember 2015 mendatang akan menggunakan anggaran tak terduga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban tahun 2015. Pasalnya, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban 2015 anggaran Pilkada belum dimasukkan.

Anggaran tak terduga tersebut akan digunakan untuk membiayai Pilkada Tuban mulai bulan April sampai dengan Agustus. Penggunaan anggaran tak terduga tersebut berdasarkan peraturan bupati terkait perubahan penjabaran APBD. Sedangkan, untuk bulan Agustus sampai pelantikan calon kepala daerah terpilih sekitar Februari 2016 akan dibiayai melalu Perubahan APBD (PAPBD).

“Karena PAPBD ini baru akan kita laksanakan pada bulan Agustus. Sehingga, untuk kebutuhan Pilkada pada bulan April sampai Agustus memakai anggaran tak terduga,” kata Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tuban, Budi Wiyana.

Menurutnya, dana untuk Pilkada selama lima bulan yang disiapkan Pemkab

Tuban dari anggaran tak terduga sebanyak Rp 2-3 miliar, dari dana tak terduga Rp 8 miliar yang dimiliki Pemkab Tuban. Sehingga, dana tersebut diharapkan dapat menopang Pilkada Tuban selama lima bulan.

“Dana tak terduga itukan tidak boleh dihabiskan semua. Dan saya kira Rp 2-3 miliar digunakan selama lima bulan sudah mencukupi,” terang Plt. Sekda yang juga kepala Bappeda Pemkab Tuban ini.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban, Kasmuri saat dikonfirmasi terkait berapa jumlah pasti kebutuhan dana untuk Pilkada Tuban belum bisa menghitung secara pasti.

Pasalnya, sampai saat KPU Tuban belum menerima jabaran atau PKPU dari UU nomor 1 tahun 2015 terkait Pemilukada.

“Kita belum bisa merinci secara pasti berapa kebutuhan dana untuk Pilkada.

Karena kita belum menerima penjabaran dari UU Pemilu Pilkada itu. Jadi tahapannya apa saja dan formform yang dibutuhkan apa saja kita belum tahu. Untuk penganggaran kan tergantung itu,” terang Kasmuri.Q hud

Diskoperindag Gelar Sosialisasi UU Koperasi Kota Batu, Bhirawa Untuk mensukseskan perkembangan koperasi RW yang telah dibentuk, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) menggelar sosialisasi tentang prinsip-prinsip perkoperasian. Rusaknya/gagalnya misi koperasi karena tidak menerapkan prinsip kekeluargaan sebagai roh koperasi dalam menjalankan usahanya.

Menurut Kepala Diskoperindag Samsul Bahri, agar koperasi RW bisa berkembang dengan baik, pengurus harus memahami tentang prinsip-prinsip perkoperasian sebagaimana yang tertuang dalam UU 25 tahun 1992 tentang Koperasi.

"Pemahaman semacam ini penting agar praktek koperasi berjalan sesuai prinsip-prinsip koperasi. Jangan sampai koperasi hanya menjadi milik segelintir orang atau mau menjadi anggota karena hanya butuh meminjam uang saja," terang Samsul di sela-sela kegiatan sosialisasi yang di Gedung Graha Wangsa kelurahan Sisir Kota Batu, Kamis (19/3).

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan di masing-masing kecamatan agar sosialisasi berjalan efektif. Selain tentang pemahaman UU Koperasi, para pengurus juga diberikan materi motivasi untuk mengembangkan koperasi.

Lebih lanjut dikatakan, koperasi RW yang dibentuk di akhir tahun lalu tersebut mendapat modal bantuan dari Pemkot Batu sebesar Rp 15 juta untuk masing-masing koperasi RW.Q sup

Dandim Ingatkan Seluruh Kades Agar Jauhi Narkoba Setidaknya 65 kepala Desa di 4 Kecamatan di Kabupaten Sampang, mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan yang digelar Dandim 0828 Sampang di kantor Kecamatan Torjun Sampang. Dalam sosialisasi tersebut Dandim menekankan pada bahayanya narkoba, oleh sebab itu, kades dan camat yang hadir diimbau untuk menjauhi barang terlarang narkotika.

Letkol kav Susanto S.IP., Dandim 0828 Sampang, di hadapan seluruh kepala Desa di empat Kecamatan yakni Kecamatan Torjun, Jregik, Pengarengan dan Camplong, di aula kantor Kecamatan Torjun, mengimbau seluruh kepala Desa, Camat dan masyarakat Sampang untuk menghindari narkoba, sebab barang narkotika tersebut telah merusak

generasi bangsa.

“Oleh sebab itu kami jajaran TNI bersama-sama Polri di kabupaten Sampang, akan terus melakukan pemberantasan terhadap peredaran narkoba di Kabupaten Sampang, sebab berdasarkan data yang ada, di Indonesia pecandu narkoba ini masih tinggi angkanya mencapai 5,1 juta penduduk di Indonesia, bahkan

setiap tahunnya 15 ribu jiwa meninggal karena narkoba,” tegasnya, Kamis (19/3).

Masih dikatakan Letkol kav Susanto S.IP. Dandim 0828 Sampang, momentum sosialisasi wawasan kebangsaan ini, sudah sepatutnya dilakukan sosialisasi terhadap bahaya narkoba khususnya di Kabupaten Sampang.

“Bahkan kami mengimbau pada masyarakat Sampang mengetahui ada tempat atau orang yang menggunakan barang terlarang tersebut, jangan sampai segansegan melaporkan langsung. Kami di TNI akan langsung menindaklanjutinya,” tegas Dandim.

“Kami mendapatkan informasi di perda Pilkades yang baru di

Kabupaten Sampang nanti, akan menjadi salah satu syarat calon kepala desa yang ingin maju menjadi kepala Desa harus lulus tes urien bebas narkoba. Hal ini patut kita dukung sebagai salah satu bukti kongkrit mengatakan perang terhadap narkoba,” tambahnya.

Sosialisasi wawasan kebangsaan yang dilakukan Dandim 0828 Sampang tersebut, tidak terlihat ada ketua badan narkotika kabupaten (BNK) Sampang, namun sejumlah kades dan camat terlihat serius menyimak sosialisasi yang dilakukan Dandim di aula Kecamatan Torjun Sampang.Q lis

nukholis/bhirawa

Dandim sosialiasi perang terhadap narkoba di kantor Kecamatan Torjun Sampang.

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs

Disperindagsar Temukan Distributor Nakal

JUAL

BELI

USD

13,303.00

13,171.00

SGD

9,560.87

9,465.33

Pupuk Bersubsidi Dijual di Atas HET

EUR

14,006.73

13,865.11

JPY

10,975.17

10,861.78

GBP

19,643.21

19,443.03

Kab Malang, Bhirawa Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Disperindagsar) Kabupaten Malang menemukan sejumlah distributor dan pengecer pupuk bersubsidi nakal dengan menjual pupul diatas ketentuan pemerintah atau melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

Sumber: Bank Indonesia (16 MARET 2015)

RAGAM EKBIS

Jumat Pon, 20 MARET 2015

Kepala Disperindagsar Kabupaten Malang Helijanti Kuntari, Kamis (19/3), kepada wartawan, jika distributor dan pengecer pupuk bersubsidi telah menjual pupuk tersebut diatas HET. “Sehingga dengan dijualnya pupuk bersubsidi diatas HET, maka hal itu membuat sejum-

lah petani keberatan untuk membeli pupuk,” ujarnya.

Dijelaskan, tingginya harga pupuk bersubsidi akibat ulah sejumlah distributor dan pengecer pupuk yang nakal. Saat ini, menurut Herlijanti, di wilayah Kabupaten Malang terdapat 13 distributor pupuk bersubsidi, dan 507 pengecer pupuk bersubsidi.

Sementara dari 13 distributor dan ratusan pengecer pupuk bersubsidi memang tidak semuanya penjual pupuk diatas HET. Sedangkan modus operandinya sebagian distributor dan pengecer pupuk tersebut, kata dia, yakni sejumlah pengecer tidak menjual pupuk kepada petani yang sudah diatur dalam Rencana Definif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Sehingga menyebabkan pupuk bersubsidi itu dijual melebihi HET. “Bahkan tidak sedikit sejumlah pengecer juga tidak memiliki izin penjualan pupuk bersubsidi dari pemerintah,” terang Herlijanti.

Ia menyebutkan, Disperindagsar baru menemukan satu distributor

nakal di wilayah Kecamatan Donomulyo, karena telah menjual pupuk bersubsidi tidak pada pengecer dan petani yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga hal tersebut harga pupuk dimainkan melebihi HET, yang secara otomatis banyak pengecer pupuk tidak mampu menebus pupuk bersubsidi tersebut.

Ditegaskan, pihaknya kini sudah melakukan pembinaan terhadap distributor dan pengecer pupuk bersubsidi yang nakal. Sehingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melakukan pengawasan ekstra ketat terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi. “Seperti memantau pergerakan distributor dan pengecer pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Malang,” terang Herlijanti. Q cyn

Roberto Bernhardeta.

Berlina TBk Tambahkan Penyertaan Modal Rp 200 M Surabaya, Bhirawa Guna menambah kekuatan produksi, perusahaan packaging PT Berlina Tbk mengajukan kredit kepada pihak perbankkan guna menambah kapasitas produksi terpasang sebesar Rp.200 miliar. Hal ini terkait naiknya permintaan dari konsumen Berlina dalam memenuhi pasar industri packaging di tanah air. Pinjaman tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk pembelian sejumlah mesin baru guna menaikkan proses produksi. Roberto Bernhardeta, Direktur Keuangan PT Berlina Tbk, mengungkapkan jumlah mesin yang ada saat ini sudah mulai kewalahan dalam proses produksi, sehingga perlu tambahan mesin baru guna menambah kapasitas produksi.

“Mesin yang sudah masih mampu untuk memproduksi, tetapi ada kalanya mesin tersebut harus beristirahat untuk dilakukan perawatan. Sedangkan selama perawatan tersebut, produksi harus tetap jalan, maka mesin yang baru tersebut akan melakukan proses produksi,” jelas bapak dua anak tersebut di Surabaya, Kamis (19/3) kemarin. Proses pengajuan kredit, lanjut dia, sudah melalui kesepakatan para pemegang saham. Sehingga kedepannya pendapatan Berlina diharapkan laba bersih PT Berlina Tbk dapat menembus di angka Rp.1 triliun.

Sehingga seluruh lapisan karyawan, mulai dari yang paling bawah hingga tinggi dapat bekerja lebih produktif dan optimis.

“Kita harus optimis, pencapaian Rp.1 triliun bukanlah perkara yang mudah. Tetapi hal tersebut bisa dicapai oleh seluruh lapisan dari karyawan Berlina yang selama ini telah bekerja maksimal dan setiap tahunnya harus terus ditingkatkan. Karena kita menyadari, bahwa tantangan setiap tahunnya bukan semakin mudah, tetapi semakin sulit,” ujarnya. Sebelumnya PT Berlina Tbk (BRNA) mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 984,7% menjadi Rp41,33 miliar di periode yang sama tahun lalu hanya sebesar Rp3,81 miliar. Berdasarkan laporan keuangan perseroan, meningkatnya penjualan neto perseroan serta adanya keuntungan dari selisih kurs di kuartal III 2014 menjadi pendorong utama terhadap melonjaknya perolehan laba perseroan. Penjualan neto perseroan berhasil meningkat 35,16% menjadi Rp 948,50 miliar dibanding penjualan di periode sama tahun sebelumnya sebesar Q wil Rp701,75 miliar.Q

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha Vega, th. 2011, Merah Marun, AG6832OC, a/n. Simpenawati, Ds. Banaran, KaumanT.Agung No. 562/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha Jupiter, th. 2009, AG3167TL, a/n.

Iman Taukhid, Ds. Sidomulyo, Gondang-T.Agung No. 563/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda NC11BFID AT, th. 2013, Merah, AG5831RAA, a/n. Kasih, Ds. Bendosari, Ngantru-T.Agung No. 564/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2007, Hitam, AG2145SQ, a/n.

Wahyudi, Dsn. Kudusan RT 03/03, Ds. Plosokandang, Kedungwaru-T.Agung No. 565/IMB/BI-II/2015

Petani tebu di wilayah Desa Gondanglegi Kulon, Kec Gondanglegi, Kab Malang yang telah merasakan harga pupuk bersubsidi diatas HET. cahyono/bhirawa

Bulog Targetkan Penyerapan Padi 52 Ribu Ton Kediri, Bhirawa Turunnya Intruksi Presiden (Inpres) nomor 5 tahun 2015 tentang kenaikan harga beras, Bulog Sub Divre Kediri mentargetkan peyerapan pada musim panen hingga 52 ribu ton.

Kepala Bulog Sub Divre Kediri Wahyu Sutanto mengatakan penyerapan padi dari petani tahun 2015 ini meningkat dari tahun sebelumnyanya yang hanya 40 ribu ton. “Target penyerapan dari petani kami pada tahun ini sebanyak 52 ribu ton, ada peningkatan dari tahun sebelumnya” kata Wahyu Sutanto. Kamis (19/3).

Dia menjelaskan penyerapan sebanyak itu untuk wilayah Kota Kediri, Kabupaten Kedi-

ri, serta Kabupaten Nganjuk, menurutnya jika masih ada beras pihak bulog akan terus menerima sebanyak mungkin asalkan memang kondisi padi sesuai “Tak hanya itu, meskipun target kita 52 ribu ton, kami akan menerima sebanyak mungkin jika masih ada padi dari petani” terangnya Lebih lanjut, Wahyu menerangkan jika harga Padi saat ini sesuai Inpres nomor 5 tahun 2015 mengalami kenaikan mencapai 10 persen, diharapkan dengan harga ini baru ini bisa mensejahterakan petani “Untuk harga baru, Gabah Kering Panen Rp 3700, harga sebelumnya Rp 3300, untuk ditingkat penggilingan sekarang

harganya Rp 460 ribu, semnetara di tingkat bulog Rp 4650 “ terangnya.

Kenaikan harga juga terjadi pada Beras ditingkat bulog, dari harga sebelumnya yang hanya Rp 6600 sekarang menjadi Rp 7300. Menurut wahyu dengan kondisi seperti ini pihaknya melalui satgas dan unit bulag muali melakukan pembelihan gabah.

Pihaknya berharap dengan peningkatan penyerapan serta harga baru tersebut keberadaan bulog di wilayah Kediri ini bisa memberikan kontribusi lebih banyak pada masyarakat Kota Kediri, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk. Q van

Tingkatkan Perekonomian

BPRS Buka Kantor di Kepulauan Sumenep, Bhirawa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sumenep ini membuka dua kantor pelayanan baru di Kepulauan, yakni Masalembu dan Arjasa.

Direktur BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, Novi Sujatmiko mengatakan, di Kecamatan/ Kepulauan Masalembu dan Arjasa itu sangat membutuhkan lembaga perbankkan yang bergerak dibidang pelayanan peningkatan perekonomian masyarakat karena untuk di Masalemu memang belum ada, sedangkan di Arjasa memang ada dua perbankkan tapi dinilai masih kurang representatif.

“Tahun ini kami berencana

membuka dua kantor pelayanan baru dikepulauan/kecamatan Masalembu dan Arjasa,” kata Novi Sujatmiko, Kamis (19/3).

Menurut Novi, di Masalembu memang ada lembaga non perbaankkan yakni BMT, namun BMT tidak ada program penguatan perekonomian masyarakat, makanya BPRS mencoba membuka kantor pelayanan baru disana untuk mempermudah masyarakat dalam kebutuhan peningkatan ekonominya. “Dengan dibukanya BPRS disana, perekonimian masyarakat bisa ditingkatkan. Dan kami optimis program BPRS bisa berjalan sesuai harapan,” ujarnya.

Dia menegaskan, sedangkan di Arjasa, meski ada dua bank yang sudah melayani masyarakat, tapi pelayanannya peningkatan

perekonomiannya masih belum maksimal sehingga perekonomian masyarakat setempat bisa secepatnya ditingkatkan. “Kami optimis didua kecamatan kepulauan itu bisa membantu masyarakat,” tegasnya.

Selain di kecamatan/kepulauan, BPRS juga membuka kantor baru di 7 kecamatan daratan, di antaranya Manding, Ganding, Batuputih, Gapura dan Rubaru.

“Di Kecamatan Ganding dan Manding bangunannya sudah selesai, sedangkan yang lain masih baru mencari lokasinya,” terangnya. Ia menegaskan, 9 kantor baru baik didaratan maupun dikepulauan itu merupakan program BPRS tahun ini sehingga ditargetkan tahun ini pula sudah bisa dibuka dan melayani Q sul masyarakat setempat.Q

Bojonegoro Belum Berlakukan Uji Kelayakan Perahu Tambang Bojonegoro, Bhirawa Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bojonegoro, Jatim, belum memberlakukan proses uji kelayakan perahu tambang Bengawan Solo, sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegoro No. 44 tahun 2011 tentang Keselamatan Penyeberangan Sungai. “Uji kelayakan perahu tambang Bengawan Solo masih belum kita berlakukan, karena pertimbangan prasarana dan sarana penyeberangan yang ada masih belum memadai,” kata Kasi Bina Angkutan Air Dishub Bojonegoro Sugeng Agung di Bojonegoro, Kamis (19/3).

Ia menjelaskan prasarana dan sarana penyeberangan perahu tambang Bengawan Solo, yang ada di daerahnya masih sangat minim. Sesuai survei, lanjut dia, standar keamanan transportasi sungai, yang harus terpenuhi antara lain, ada dermaga atau trap penyeberangan, lampu penerangan, papan imbauan, juga kelengkapan keamanan penumpang. “Persyaratan yang sudah kita penuhi, baru papan imbauan soal pola mengangkut penumpang, ketika Bengawan Solo dalam kondisi siaga banjir,” jelas dia. Selain itu, lanjut dia, pemkab juga memberikan bantuan baju pelampung, juga sarana keselamatan penumpang semacam ban, yang diberikan kepada penambang perahu di sejumlah lokasi penyeberangan.

Menurut dia, rencana pembangunan tiga dermaga yang menjadi program Kementerian Perhubungan, juga batal, dengan alasan di Bengawan Solo, tidak layak dibangun dermaga penyeberangan. “Program pembangunan dermaga Bengawan Solo dialihkan ke Blitar,” ucapnya.

Meski demikian, menurut dia, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, akan menyosialisasikan standar keamanan penyeberangan perahu tambang.

“Saat ini kami sudah membentuk kelompok penambang perahu yang akan memperoleh pelatihan. Sesuai rencana para penambang perahu akan memperoleh pelatihan soal standar keselamatan penyeberangan sungai,” paparnya.

Ia juga menambahkan prototipe perahu desain Tim Insititut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), dengan bahan fiber dan besi akan segera disosialisasikan kepada pembuat perahu tambang Bengawan Solo. “Perahu tambang yang mulai banyak dimanfaatkan penambang perahu Bengawan Solo dengan bahan besi tidak layak, sebab tanpa dilengkapi dengan kerangka,” jelas dia.

Sesuai data di Dishub, penyeberangan perahu tambang Bengawan Solo di daerahnya sebanyak 78 lokasi mulai Kecamatan Margomulyo, di wilayah barat, sampai Kecamatan Baureno, di wilayah timur. Q bas,ant

Jaga Kelestarian Sapi, Bupati Beri Peternak Suntik Gratis Pemkab Bondowoso saat ini berupaya untuk meningkatkan populasi sapi, upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan suntik dan pemeriksaan sapi bunting secara gratis. Program ini mendapat perhatian langsung dari Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni.

Suntik gratis untuk 100 hewan ternak yang dilakukan oleh petugas Dinas Peternakan dan Perikanan Bondowoso merupakan program pemerintah daerah untuk pemeliharaan dan pencegahan penyakit menular ternak.

Keseriusan itu terlihat saat orang nomor satu di Bondowoso itu melihat secara langsung proses suntik gratis ternak di Desa Sempol, Kecamatan Botolinggo. Suntik gratis untuk 100 hewan ternak yang dilakukan oleh petugas Dinas Peternakan dan Perikanan ini merupakan program pemerintah daerah untuk pemeliharaan dan pencegahan penyakit menular ternak serta pemeriksaan kebuntingan dan penanganan gangguan reproduksi tahun 2015.

Pada kesempatan itu Amin Said Husni memberikan penjelasan kepada peternak sapi, kalai pemerintah terus berupaya memberikan stimulus yakni bantuan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Pemerintah daerah tetap terus berusaha memberikan bantuan untuk mensejahterakan rakyat Bondowoso. Namun tentu hal itu tidak bisa dilakukan secara instan melainkan secara bertahap.

Untuk bantuan suntik gratis ini sebenarnya berjumlah 1.000 namun terbagi dalam beberapa kecamatan. Namun demikian rencana semula yang ditarget 100 ternak tetapi faktanya mencapai 200 ternak,” katanya.

Ia berharap agar terus menjaga toleransi antar sesama dan menjaga hubungan silaturahmi.

“Toleransi antar sesama ini ten-

tu akan mendapatkan pahala dan menyebabkan manusia beruntung baik didunia maupun di akhirat nanti,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan, Ir Dwi Wardhana mengatakan bahwa tujuan suntik gratis tersebut antara lain meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan hewan, menjamin kesehatan daging konsumsi masyarakat, pemetaan penyakit parasit, meningkatkan reproduktivitas ternak, meningkatkan pendapatan ternak dengan cara menekan kerugian ekonomi akibat penyakit, mengetahui keberhasilan IB, mengurangi tingkat kekurangan kegagalan reproduksi dan lainnya,” ujar Dwi Wardhana.

Ia menjelaskan bahwa Desa Sempol dipilih sebagai tempat suntik gratis karena di desa ini populasi sapi sangat signifikan.

Bahkan Bondowoso merupakan salah satu swasembada daging di Jatim.Sedangkan untuk pemeriksaan kebuntingan sapi betina induk yang telah di IB, sapi yang telah di IB dua bulan lebih, sapi akseptor dan sapi dalam produktif.

“Kegiatan pengobatan massal dan pengambilan serta pemeriksaan sampel fases untuk [pengendalian dan penanggulangan penyakit parasiter di tahun 2015 dialokasikan di 10 wilayan keamatan dengan jumlah target keseluruhan untuk untuk pengobatan massal dialokasikan di 10 wilayah Kecamatan yang berjumlah 100 ekor dan pengambilan serta pemeriksaan sampel sebanyak 1800,” terangnya. Hadir dalam kegiatan tersebut, sejumlah Kepala Desa di Kecamatan Botolinggo, Camat Botolinggo, Kabag Umum dan petugas Dinas Peternakan dan Perikanan. Q mb7

OLAHRAGA

Jumat Pon 20 MARET 2015

LINTASAN

Minim Perhatian KONI, Atlet Cabor Muaythai Jatim Ukir Prestasi Dunia DPRD Jatim, Bhirawa Ditengah minimnya perhatian dari pemerintah pusat ataupun Pemprov Jatim dalam hal ini KONI Jatim, sebuah prestasi membanggakan ditorehkan oleh atlet olahraga Muaythai Jatim di kejuaraan dunia Muaythai di Bangkok, 816 Maret 2015 yang lalu. Atlet Muaythai asal Jatim tersebut berhasil meraih 1 emas 2 perak.

"Saya baru saja datang dari Jakarta menjemput atlet Muaythai sebanyak 4 orang dari Jatim. Alhamdulillah mereka menorehkan prestasi ditingkat dunia menyabet 1 emas 2 perak dan Indonesia berhasil menduduki urutan ke 5 dari 38 peserta dalam kejuaraan dunia tersebut,"ungkap Ketua Pengprov Jatim Herry Prasetyo, Kamis (19/3).

Herry Prasetyo yang juga anggota Komisi E DPRD Jatim ini mengatakan dengan prestasi yang diraih atlet Muaythai ini harapannya membuka mata para petinggi KONI Jatim. Sebaliknya kalau Muathai merupakan cabor yang dapat menghasilkan prestasi yang membanggakan. "Selama ini kami selalu diabaikan oleh mereka dan kurang diperhatikan. Dengan prestasi ini kami berharap ada perhatian KONI Jatim atas cabor ini khususnya yang berprestasi,"jelasnya.

Ditambahkan oleh Herry Prasetyo, kedepan, pihaknya berharap KONI Jatim membantu pembinaan terhadap atletatlet Muaythai di Jatim terutama untuk pembibitan atletnya. "Kalau bisa KONI Jatim membantu pelaksanaan eksebisi dan Puslatda yang dibiayai oleh KONI Jatim,"pungkasnya. Q cty

9

Cabor Paralayang Optimistis Sumbang Emas Kota Batu, Bhirawa Cabang Olah Raga (Cabor) Paralayang atau Paragliding untuk pertama kalinya dipertandingkan dalam Porprov. Keputusan KONI Jatim ini tentu saja disambut gembira oleh jajaran Pengcab Persatuan Paragliding Indonesia (PGI) Kota Batu.

Pasalnya dengan masuknya Cabor Paralayang, maka ada kesempatan untuk menambah pundi-pundi medali, khususnya medali emas bagi kontingen Kota Batu dalam Porprov V Banyuwangi mendatang.

Ketua Pengcab PGI Kota Batu, Benny Marcel Pandangu mengatakan, dipertandingkannya Paralayang akan membuat persaingan pundipundi medali semakin ramai.

Sebab tidak semua kabupaten/

kota memiliki Pengcab PGI. "Ini tentu menguntungkan Kota Batu untuk menambah pundi-pundi medali emas.

Sebab hanya ada 7 kabupaten/ kota yang dipastikan turun di Cabor Paralayang.

Yaitu Surabaya, kota/kabupaten Malang, Jember, Batu, Jombang dan Ngawi saja yang sudah memiliki Pengcab PGI. "Ini kesempatan bagus bagi kami untuk membantu kontingen Kota Batu dalam mem-

perbaiki peringkat di Porprov V," tegasnya.

Dikatakan, bahwa ada 5 atlet usia dibawah 21 tahun yang siap diterjunkan dalam even dua tahunan tersebut.

Para atlet ini dinilai sudah mumpuni untuk bersaing di nomor ketepatan mendarat maupun ketahanan di udara, serta tandem.

Dikatakan, rencananya paralayang akan dihelat di Pantai Hijau. Namun juga disiapkan opsi kedua di lapangan terbang Blimbingsari Jember.

"Kami optimis bisa menyumbang emas. Atlet paralayang kota Batu kan memiliki jam terbang yang cukup baik dibanding daerah lain," tukasnya.

Namun demikian bukan berarti, Benny meremehkan kemampuan atlet dari daerah lain. "Dalam pertandingan, apapun bisa terjadi. Yang diperlukan adalah kesiapan atlet, baik itu mental bertanding, kemampuan teknik dan tak kalah pentingnya adalah menguasai medan di Banyuwangi," tegasnya.

Oleh karena itu, selain melakukan latihan di lapangan Paralayang Songgomaruto Kota Batu, para atlet juga akan dibiasakan berlatih di Banyuwangi. "Kalau di sini kan untuk terbang tidak perlu ditarik mobil karena mengandalkan ketinggian gunung Banyak.

Sedangkan di Banyuwangi kan tempatnya datar, sehi-

Piala Mendagri Ajang Seleksi Pra PON

Sejumlah Pemain ISl Ikuti Seleksi Persiku Kudus, Bhirawa Sejumlah pemain sepak bola yang sebelumnya bergabung dengan Klub Indonesia Super League (ISL) ikut meramaikan proses seleksi pemain Persiku Kudus yang akan berlaga di kompetisi Liga Nusantara.

Menurut Pelatih Persiku Kudus Riono Asnan ditemui di sela-sela latihan pemain Persiku di Stadion Wergu Kudus, Kamis, pemain yang sebelumnya berlaga di ISL ikut meramaikan proses seleksi, antara lain, Fahrudin eks Persik Kediri dan Tommy Rifka yang sebelumnya memperkuat klub Semen Padang.

Selain itu, kata dia, sejumlah pemain dari Klub Divisi Utama juga ikut meramaikan seleksi, seperti Septian Hadi eks Persikabo serta ada pula striker Persebaya U-21 Ansori.

Dalam waktu dekat, kata dia, akan datang pemain lain, yakni Eka Santika yang sebelumnya memperkuat Persib Bandung dan pemain untuk posisi "stopper" asal Arema Malang.

"Sebelumnya, juga ada pemain Divisi Utama yang hendak mengikuti proses seleksi, namun karena nilai kontraknya tidak sesuai lebih memilih mencari klub lain," ujarnya.

Meskipun dalam proses seleksi diramaikan sejumlah pemain profesional, Riono mengaku masih membutuhkan pemain striker dan stopper karena hasil pantauan pemain yang mengikuti proses seleksi memang masih ada kelemahan dalam hal penyelesaian akhir dan koordinasi lini belakang.

Hingga pekan ini, kata dia, pembentukan kerangka tim baru mencapai 70 persen dan harus segera dituntaskan karena informasi yang berkembang Liga Nusantara hendak dimulai awal April 2015.

"Jika benar demikian, tentu persiapannya sangat terbatas karena masih harus menggelar uji coba," ujarnya.

Partai uji coba, kata dia, perlu dilakukan dua hingga tiga kali guna memastikan kesiapan mental pemain sebelum berlaga di kompetisi resmi.

Terkait dengan target pada musim kompetisi Liga Nusantara, dia hanya menyebut, akan berupaya melakukan yang terbaik bagi timnya.

"Setidaknya, Persiku yang saat ini bermain di Liga Nusantara bisa kembali ke Divisi Utama," ujarnya.Q ant

ngga untuk take off bisa ditarik mobil atau diterjunkan dari pesawat," terang Benny.

Sehingga diperlukan TC khusus untuk mengenal medan pantai, agar atlet bisa benarbenar siap untuk mencetak prestasi dan menggondol medali.

Sebagaimana diketahui, dengan masuknya Paralayang tersebut, maka Kota Batu yang awalnya hanya terjun di 23 cabor bertambah menjadi 24 cabor yang akan diikuti dalam Porprov V Banyuwangi.

KONI Kota Batu dalam Porprov kali ini mentargetkan masuk 10 besar, sekaligus untuk memperbaiki peringkat dalam Porprov IV Madiun lalu yang hanya bertengger di posisi 18.Q sup

Atlet putra panahan binaan Pengprov Perpani Jambi masuk tim nasional (timnas) untuk mengikuti SEA Games XXVII/2015.

Atlet Jambi Masuk Timnas untuk SEA Games Jambi, Bhirawa Atlet putra cabang panahan binaan Pengprov Perpani Jambi terpilih masuk dalam tim nasional (timnas) untuk mengikuti SEA Games XXVII/ 2015 di Singapura pada Juni mendatang.

Ketua Umum Pengprov Perpani Jambi, Ibnu Ziady, di Jambi Kamis, mengatakan, secara resmi Pengurus Besar (PB) Perpani sudah mengeluarkan surat keputusan pembentukan timnas cabang panahan untuk SEA Games 2015 dan salah satunya atlet Jambi atas nama M Hanif Wijaya.

Satu prestasi yang sangat membanggakan bagi Jambi karena pemanah muda M Hanif Wijaya yang terpilih masuk tim nasional Indonesia di SEA Games XXVIII/2015 di Singapura.

Kepastian itu setelah Hanif dalam seleksi nasional (seleknas) berada pada posisi kedua nasional di bawah Ega atlet asal Jawa Timur yang akan berada di nomor atau ronde recurve

putra.

Sebelumnya Hanif juga menjalani pemusatan latihan nasional (pelatnas) di Jakarta dan hasil seleknas itu bahkan sangat memuaskan, M Hanif berada di peringkat dua nasional di bawah Ega. "Hasil ini memastikan dia terpilih untuk mengikuti pelatnas panahan untuk SEA Games XXVIII/2015 yang dilatih oleh Syafrudin Mawi yang juga merupakan pelatih panahan Jambi," kata Ibnu Ziady.

Ia mengatakan jika disesuaikan dengan kalender pengurus pusat Perpani, atlet pelatnas panahan SEA Games ini akan melaksanakan try out ke beberapa kejuaraan panahan internasional, di antaranya kejuaraan Panahan Asia Cup Stage II di Bangkok, Thailand, yang digelar pada 16-22 Maret 2015 dan Archery World Cup Stage 1 di Shanghai, China, yang digelar pada 26 - 31 Mei 2015.

Puncaknya nanti mengikuti SEA Games XXVIII/2015 di Singapore dari

5 -16 Juni dan masih akan mengikuti kejuaraan internasional lainnya yakni di Gwangju Korea tanggal 4-8 Agustus 2015.

Terakhir, Hanif juga akan mengikuti World Archery Championships di Copenhagen, Denmark, yang dilaksanakan pada 26 Juli - 2 Agustus dan Asian Archery Championsip di Bangkok Thailand pada 1-8 November 2015.

Untuk itu atas nama Pengprov Perpani, Ibnu mengaharapkan doa serta dukungan moril dari masyarakat Provinsi Jambi dan besar harapannya, dengan lolosnya M Hanif Wijaya ini dapat menjadi langkah bagi daerah ini untuk bisa berbicara di kancah olahraga nasional pada PON 2016.

"Saya berharap doa dan dukungan dari masyarakat Jambi dan mudahmudahan lolosnya Hanif ini menjadi motivasi bakat-bakat atlet muda lainnya di Jambi dan bisa menyumbanykan medali emas untuk Jambi pada PON 2016," kata Ibnu Ziady.Q ant

Pertina Banten Prioritaskan 60 Persen Latihan Fisik Tangerang, Bhirawa Pengurus Provinsi Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Banten, memprioritaskan 60 persen latihan fisik kepada anak asuh di Pelatda untuk menghadapi Pra-PON wilayah Barat di Bangka Belitung, 9 September 2015.

"Selebihnya latihan teknik serta mental bertanding yang tangguh," kata pelatih utama Pelatda Pertina Banten Raymond Alfons di Tangerang, Kamis.

Raymond mengatakan latihan fisik itu untuk meningkatkan kekuatan pukulan dan mengarahkan pada titik terPertina Banten prioritaskan 60 persen latihan fisik kepada anak asuh tentu lawan sehingga menghadi Pelatda saat hadapi Pra-PON wilayah Barat di Bangka Belitung. silkan poin.

Dia menambahkan latihan fisik tersebut dilaksanakan selama empat bulan dari enam bulan program Pelatda Banten.

Bahkan latihan fisik itu dilakukan selama dua kali dalam sehari serta sebanyak 10 kali dalam sepekan.

"Itu memang latihan fisik secara ideal agar petinju mampu menghadapi lawan diatas ring dengan semangat baja dan mental bertanding yang kokoh," katanya.

Menurut dia pihaknya saat ini mengalami kendala untuk latihan fisik secara ideal karena masalah pendanaan yang belum turun dari KONI Banten.Q ant

Bhirawa, Bhirawa Kejuaraan nasional Karate Piala Mendagri yang digelar akhir Maret, bakal dijadikan ajang selesi bagi Pengprov Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (Forki) untuk persiapan Pra PON di Sumatera Utara.

Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Forki Jatim Johanes Koento, mengatakan nantinya para atlet yang berhasil meraih juara di Piala Mendagri memiliki peluang untuk bertanding di Pra PON. Usai berlaga di Piala Mendagri, mereka akan langsung menjalani latihan di Puslatda. Bahkan Forki Jatim juga memiliki program untuk try out ke Malaysia Mei mendatang. "Kita mengirimkan hanya mengirimkan atlet yang berpeluang memberikan kontribusi medali emas PON buat Jatim," ujarnya, Kamis (19/3).

Lebih lanjut mantan karateka nasional itu menjelaskan, alasannya dipilihnya Malaysia karena disana memiliki atlet dengan kemampuan yang cukup bagus. Sehingga para atlet bisa mengukur kemampuan.

Saat ini pihak pengprov sudah menyiapkan sembilan atlet untuk try out ke negeri jiran, namun jumlah itu bisa berubah jika jumlah karateka Jatim yang lolos ke PON bertambah.

Sembilan karateka yang dipersiapkan pada umumnya merupakan wajah baru.

Hanya empat yang wajah lama, yakni, Sisilia Agustiani Ora, Yuswinda Eka, Angga Laksmana, dan Hirga Yoga. Sisilia memperkuat timnas pada Asian Games 2014 di Korsel meski tidak berhasil membawa medali. Namun, pada Pon Asean 2014 di Palembang, dara cantik 22 tahun itu sukses memboyong medali emas nomor kata perorangan putri. ''Fokus kami adalah peningkatan prestasi. atlet-atlet yang sudah ada terus ditingkatkan kemampuannya dan lebih banyak ikut dalam kejuaraan,'' terang Johanes. Q wwn

Nomor yang Dipertandingkan di Piala Mendagri 2015 Kadet: usia 14 & 15 tahun (kelahiran 13 november 1999 s/d 12 november 2001) ,14 tahun: 13 november 2000 – 12 november 2001, 15 tahun: 13 november 1999 – 12 november 2000, kelas yang dipertandingkan ; putra : putri : kata perorangan kata perorangan, kumite – 52 kg - kumite – 47 kg, kumite – 57 kg - kumite – 54 kg, kumite – 63 kg kumite + 54 kg, kumite – 70 kg, kumite + 70 kg 2.

Kadet Junior: usia 14 - 17 tahun (kelahiran 13 november 1999 12 november 2001 kelas yang dipertandingkan ; kata beregu putri, kata beregu putra Kategori junior : usia 16 & 17 tahun (kelahiran 13 november 1997 s/d 12 november 1999) 16 tahun: 13 november 1998 – 12 november 1999, 17 tahun: 13 november 1997 – 12 november 1998 kelas yang dipertandingkan ; putra : putri kata perorangan - kata perorangan kata beregu - kata beregu, kumite – 55 kg - kumite – 48 kg kumite – 61 kg - kumite – 53 kg, kumite – 68 kg - kumite – 59 kg, kumite – 76 kg - kumite + 59 kg, kumite + 76 kg Dan untuk nomor kata beregu putra & putri dapat menggabungkan antara atlet usia kadet dan usia junior ( 14 s/d 17 tahun ).

Under 21: usia dibawah 21 tahun (kelahiran 13 november 1994 s/d 12 november 1997.

Kelas yang dipertandingkan yakni ; putra : putri : kata perorangan - kata perorangan, kata beregu kata beregu kumite – 60 kg - kumite – 50 kg kumite – 67 kg - kumite – 55 kg - kumite – 75 kg - kumite – 61 kg kumite – 84 kg - kumite – 68 kg kumite + 84 kg - kumite + 68 kg.

Bupati Buka Peringatan Hari Jadi Kota Kediri ke-1211 Bupati Kediri Hj. Dr Haryanti Sutrisno membuka acara peringatan hari jadi kabupaten Kediri yang diselenggarakan oleh pemerintah Kediri di area Simpang Lima Gumul Kediri, rabu (18/03.2015).

Kali ini acara pembukaan hari ulang tahun kabupaten Kediri, diramaikan dengan tarian masal Nggiring caplokan yang dimainkan oleh sekitar 650 anak-anas SD di seluruh kabupaten Kediri.

Acara ini di buka dengan do’a selanjutnya diteruskan suguhan tari masal nggiring caplokan yang diperagakan oleh 650 anak-anak dari siswa SD di seluruh kabupaten Kediri.

Nggiring caplokan sendiri mempunyai maksud menggiring anakanak untuk menuju ke arah yang baik. Tarian ini adalah karya dari warga kabupaten Kediri. Tarian

ini berada dibawah bimbingan dinas pariwisata kabupaten Kediri dan melibatkan guru-guru tari di seluruh kabutapen Kediri.

Hal senada juga diungkapkan oleh Asisten perekonomian dan pembangunan kabupaten Kediri, Djoko Susilo. tarian masal ini diadakan dalam rangka nguringuri budhoyo, dan tema kali ini adalah nggiring caplokan yang bermaksud “Menggiring anakanak untuk menuju ke arah yang baik”.

“Dan tarian masal nggiring caplokan ini adalah karya masyarakat kabupaten Kediri yang

berada di bawah bimbingan Dinas Budaya dan pariwisata Kabupaten Kediri dan melibatkan guru-guru tari diseluruh kabupaten Kediri melalui UPTD,” Tambahnya.

Setelah prosesi taria-tarian itu usai dilanjutkan dengan sajian hiburan tari drama bagawanta bahari, tarian ini ditampilkan dengan maksud untuk mengenang semangat juang Bagawanta Bahari demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, memberikan pemahaman pada masyarakat luas arti dari peringatan hari jadi Kediri khususnya meneladani semangat membangun Negara, melestarikan budaya daerah pada peringatan hari jadi Kediri.

Setelah serangkaian acara tersebut selesai dilanjutkan de-

ngan prosesi pemotongan pita oleh Bupati Kediri, Hj Haryanti sutrisno, tanda dibukanya peringatan hari jadi Kabupaten Kediri yang ke 1211 pada tahun 2015.

Prosesi pemotongan pita selesai selanjutnya Bupati Kediri yang didampingi beberapa kepala dinas dan pejabat struktural kabupaten Kediri, berjalan melihat-lihat stand Pasar Rakyat Pesta Rakyat yang berada di area Simpang Lima Gumul Kediri.

Bupati sempat mampir ke stand-stand yang berada dikawasan SLG tersebut dan melihat-lihat barang yang dijajakan oleh para penjual yang mengikuti pesta rakyat itu, dan bupati Kediri juga sempat membeli beberapa buah gelas yang bertuliskan Kediri lagi.Q adv

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

Ibu Negara Buka Gebyar PAUD Indonesia Jakarta, Bhirawa Ibu Negara Iriana Joko Widodo membuka Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini yang dibarengi dengan rakornas Bunda PAUD seluruh Indonesia di Sasono Langen Utomo, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Kamis (19/3) kemarin.

Sebelum membuka rakornas, Ibu Negara juga menyempatkan diri menyapa para tamu undangan dengan mengikuti iringan musik sambil berjoget bersama murid-murid PAUD yang hadir.

Dalam pidatonya, Ibu Negara mengingatkan masih diperlukan peningkatan fasilitas PAUD di seluruh daerah di Indonesia.

Dalam pembukaan Gebyar PAUD kali ini, Iriana Widodo juga dikukuhkan sebagai Bunda PAUD Indonesia.

“Ini merupakan pengukuhan Bunda PAUD yang ketiga bagi saya, sebelumnya sewaktu Bapak menjadi Wali Kota Solo, kemudian Gubernur DKI Jakarta dan sekarang,” ungkap Iriana.

Pada kesempatan tersebut, Iriana didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan serta Istri Wakil Gubernur DKI Jakarta Heppy Farida.

Menurut Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Anies Baswedan, PAUD sangat penting dan genting.

“Penting karena untuk mengembangkan potensi anak dalam masa emas, genting karena waktunya yang sangat singkat, sebelum anak menginjak umur enam tahun,” ujar Anies.Q ant

BPPKB Jatim Persiapkan Perempuan Jatim Hadapi MEA 2015 Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dimulai di penghujung 2015 ini membuat semua pihak harus berbenah.

Struktur perekonomian Jawa Timur bahkan nasional yang masih ditopang oleh keberadaan UMKM membuat perhatian pada sektor ini (UMKM, red) menjadi relevan dilakukan.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Jatim merasa tertantang untuk ikut serta berperan dalam menyiapkan pelaku UMKM khususnya dari perempuan.

“Banyak UMKM di Jatim yang yang dimotori oleh perempuan. Lantaran itu forum ini salah satunya adalah untuk ikut menyiapkan perempuanperempuan pelaku UMKM dalam menyambut MEA 2015 ini,” kata Kepala BPPKB Jatim Dr Sukesi, Apt MARS sesaat sebelum menutup Rakor Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHB) kemarin.

Menurut Sukesi, saat ini perempuan bukan hanya berada di sektor domestik saja, tetapi sudah banyak yang berperan di sektor publik salah satunya

adalah menjadi pelaku UMKM. “Kami juga merasa perlu untuk ikut serta mendorong agar perempuan-perempuan pelaku UMKM tersebut ikut berperan di pasar MEA mendatang,” tegas Sukesi.

Dalam kesempatan tersebut, Sukesi juga mengingatkan Kabupaten/Kota yang belum merespon secara baik programprogram Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) yang digulirkan Pemprov Jatim.

“Saya berharap teman-teman di daerah serius dalam menindaklanjuti program seperti pojok ASI, peduli dengan keberadaan perempuan kepala keluarga (Peka), laporan korban KDRT dan sebagainya,” tegas Sukesi lagi.

Dalam Rakor yang berlangsung selama sehari tersebut juga

menghadirkan pembicara lain seperti Kepala Dinas Koperasi dan UMKIM Dr Mujib Afan MARS, Bank UMKM Jatim Singgih Hermanu, Disperindag Jatim Gatot Prawoto dan dosen Fisip Unair Bagong Suyanto.

Saat memaparkan materinya, Kadis Koperasi dan UMKM Mujib Affan menyatakan optimisme bahwa UMKM di Jatim sangat siap untuk menghadapi era MEA mendatang.

“Bapak Gubernur memiliki perhatian yang besar terhadap sektor koperasi UMKM ini, khususnya untuk perempuan, sehingga menghadapi MEA nanti kami optimis Jatim akan siap berperan,” tegas Mujib Affan. Kepada para peserta, mantan Kepala Dinas Kesehatan Jatim ini juga menyatakan kesiapannya untuk memberi pelatihan kepada kelompokkelompok masyarakat yang membutuhkan pelatihan usaha.

“Silakan ajukan permintaan, kami akan siap memberikan pelatihan usaha apa saja yang dibutuhkan ibu-ibu’” ungkapnya yang disambut

why/bhirawa

Dari kiri Singgih Hermanu (Bank UMKM), Gatot Prawoto (Disperindag Jatim), Wahyu Kuncoro SN (Bhirawa) dan Dr Mujib Affan (Dinas Koperasi dan UMKM) saat menyampaikan materi di hadapan peserta Rakor PKHP, Rabu (18/3) kemarin. tepuk tangan peserta Rakor.

Sementara dosen Fisip Unair Bagong Suyanto yang tampil paling awal lebih mengingatkan agar para perempuan berani mengubah mindset yang selama ini lebih banyak merugikan perempuan. Menurut Bagong, banyak nilai-nilai dalam masyarakat yang se-

Ibas Bantah Tudingan Nazaruddin Jakarta, Bhirawa Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono membantah tudingan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin yang menyebutkan Ibas banyak menerima uang dari Permai Group.

“Tuduhan teror fitnah yang berbedabeda dan berulang-ulang ini tidak benar dan tak mendasar. Saya memahami beban mental yang dialami Nazaruddin dalam menghadapi proses hukum di KPK,” kata Ibas dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan dirinya memahami beban mental dan tekanan batin Nazaruddin yang sedang diungkap oleh KPK atas seluruh dugaan kasus yang melilitnya. Oleh karena itu Ibas berharap seluruh masalah yang sedang melilit Nazar bisa dituntaskan seadil-adilnya oleh KPK dan hukum bisa ditegakkan secara benar.

“Alhamduliah, saya masih diberikan kesabaran dan terus berpikir positif atas semua tudingan bung Nazar. Saya menyadari perlu super sabar dan menjaga ketenangan hati menghadapi dunia politik yang saya geluti ini,” ujarnya.

Dia berharap KPK dapat bekerja maksimal menuntaskan dugaan kasus yang dialami Nazaruddin agar hukum bisa ditegakkan seadil-adilnya.

Ibas juga mendoakan agar Nazar diberikan pencerahan, fokus pada kasus hukumnya dan bisa kembali ke jalan yang benar.

“Bertambah banyak Nazar melontarkan ‘terror fitnah’ maka dia semakin menderita menembak dirinya sendiri,” katanya.Q ant

ringkali jika diberlakukan merugikan perempuan, oleh karena itu harus dilawan. Dan yang tak kalah pentingnya lanjut Bagong, para perempuan harus membangun networking yang luas dan kuat dalam melawan hegemoni kaum laki-kali di sektor ekonomi. Q why

KPK Minta Perbaikan Kebijakan Impor Gula Jakarta, Bhirawa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta adanya perbaikan dalam kebijakan impor gula yang merupakan komoditas yang strategis.

Langkah Aburizal Bikin DPD Tidak Simpatik Jakarta, Bhirawa Pengamat politik dari lembaga Populi Center Nico Harjanto menilai langkah hukum yang ditempuh Aburizal Bakrie dalam menyikapi polemik Partai Golkar akan membuat pengurus DPD tidak simpatik dan mengalihkan dukungan.

“Langkah hukum Pak Aburizal akan semakin membuat banyak pengurus Golkar, yang memang menginginkan Golkar bersatu, menjadi tidak simpatik, karena terkesan sekali langkah-langkah tersebut kian memperlebar jurang antara dua kepengurusan untuk mencapai islah,” kata Nico di Jakarta, Kamis (20/ 3) kemarin.

Nico mengatakan di sisi lain alasan pengurus Golkar yang rasional bergabung ke kubu Agung Laksono, karena dengan bergabung kepada kepengurusan partai yang diakui pemerintah maka peluang mereka ikut pilkada dapat terjaga.

“Kalau kepengurusan Pak Agung sudah diakui pemerintah, secara politik akan sangat kuat. Namun dengan legalitas sementara saat ini, kubu Pak Agung lebih baik dibanding kubu Pak Aburizal yang mencabut-cabut gugatan, sehingga semakin banyak politisi Golkar merapat ke Pak Agung,” jelas dia.Q ant

Jumat Pon 20 MARET 2015

istimewa

Presiden Jokowi menunjukkan tanda terima setelah menyerahkan SPT Pribadi, di kantor Pusat Dirjen Pajak, Jakarta, Kamis (19/3) kemarin.

Kunjungi Dirjen Pajak, Presiden Serahkan SPT Pribadi Jakarta, Bhirawa Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (19/3) siang, mengunjungi Kantor Pusat Ditjen Pajak, di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, untuk menyerahkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2014.

Presiden Jokowi tiba di Kantor Pusat Ditjen Pajak sekitar pukul 13.15 WIB didampingi Menteri Keuangan

Bambang Brodjonegoro, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, dan Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito.

Setibanya di kantor Pusat Ditjen Pajak, Presiden Jokowi yang datang dengan mengenakan setelan jas warna hitam dipadu dasi merah langsung menghampiri petugas pajak di stan ‘Pojok Pajak.

Penyampaian SPT itu dila-

kukan di lobby Utama Ditjen Pajak.

“Singkat saja dulu pakai drop box sekarang pake e-filling,” kata Jokowi usai menerima bukti penerimaan penyerahan SPT itu. Usai menyerahkan SPT, Presiden Jokowi langsung naik ke lantai atas untuk melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak yang dinyatakan tertutup untuk peliputan media.

Q ist

Jaksa Tolak PK Terpidana Mati WNA Ghana

Jakarta, Bhirawa Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak secara keseluruhan materi peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana mati kasus narkoba asal Ghana Martin Anderson dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (19/3) kemarin.

“Secara keseluruhan kami menolak PK Martin,” kata JPU Arya Wicaksana dalam persidangan.

Jaksa beranggapan, pengajuan PK oleh Martin hanya upaya untuk menunda-nunda eksekusi yang akan dilakukan.

“PK ini seolah-olah untuk menunda ekseskusi yang akan dilakukan. PK ini tidak akan berarti apa-apa karena prePENGUMUMAN siden sudah pernah Dengan akta Notaris SYAIFUL RACHMAN,SH. Di Surabaya, tanggal 3-3-2015 Nomor : menolak grasi Mar2 telah didirikan P.T KARYA TEGUH RAHAYU, berkedudukan di Surabaya, dalam PT tin,” kata dia. tersebut telah dimasukkan semua aktiva dan pasiva C.V. TEGUH RAHAYU, Jaksa juga berpenberkedudukan di Surabaya, didirikan dengan akta tanggal 4-9-1990 Nomor : 24 dapat, pelaksanaan dibuat dihadapan SOEHARTONO, S.H. Notaris di Surabaya, berhubungan dengan : hukuman mati yang - Akta Masuk Sebagai Pesero, Keluar Dari Perseroan Komanditer C.V TEGUH RAHAYU dan Perubahan Anggaran Dasar, tanggal 13-4-2001 Nomor : 5 dibuat akan ditimpakan kedihadapan SYAIFUL RACHMAN,SH. Notaris di Surabaya. pada Martin juga su- Akta Masuk Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer dah diterapkan di C.VTEGUH RAHAYU, tanggal 5-2-2010 Nomor : 19, dibuat dihadapan RANTI negara-negara teNURSUKMAHANDAYANI S.H., Notaris di Surabaya. tangga seperti Thai- Akta Masuk Sebagai Pesero Perseroan Komanditer C.V TEGUH RAHAYU dan Perubahan Anggaran Dasar, tanggal 7-5-2014 Nomor : 5, dibuat dihadapan land, Singapura, JeSYAIFUL RACHMAN,SH., Notaris di Surabaya pang, dan juga MaKeberatan dapat diajukan selambat-lambatnya dua ( 2 ) bulan setelah pengumuman laysia. Negara-neini, kepada Direktorat Perdata, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jl. H.R. gara tersebut juga Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta tidak mentolerir tinDireksi dakan kejahatan narkotika.

P.T KARYA TEGUH RAHAYU Jaksa berpenda-

pat, materi pengajuan PK bertentangan dengan pengakuan Martin di persidangan sebelumnya yang mengaku dirinya bersalah.

Sementara kuasa hukum Martin, Thomas S Christian beranggapan ada kekeliruan dalam vonis hukuman mati yang dijatuhkan oleh hakim sehingga PK harus dikabulkan.

“Pemohon hanya menggunakan 50 gram heroin, dia pengkonsumsi bukan bandar atau kurir,” ujar Thomas.

Thomas mengambil kasus terpidana narkoba asal Nigeria, Hillary K Chimezie yang membawa heroin seberat 5,2 kilo-

gram dan tidak dijatuhkan hukuman mati.

Hillary pada akhirnya divonis pidana penjara selama 12 tahun setelah melakukan upaya PK dari vonis hukuman mati.

Oleh karena itu Thomas beranggapan hukuman yang harus dijatuhi kepada kliennya seharusnya bukan hukuman mati.

Thomas meminta waktu selama dua minggu kepada hakim untuk mengumpulkan berbagai bukti untuk menguatkan PK. Namum hakim menolaknya dan hanya memberikan waktu satu minggu kepada pihak Martin. Q ant

Terpidana mati kasus narkoba asal Ghana Martin Anderson alias Belo (kanan) mengikuti sidang peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (19/3). Belo mengajukan PK terkait putusan PN Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta Selatan yang memvonis hukuman mati karena terbukti membawa narkoba jenis heroin seberat 50 gram.

“Mereka melakukan studi misalnya tentang mekanisme impor kemudian mekanisme pemberian jatah impor gula rafinasi dan lainlain dan sebenarnya itu perbaikan ‘policy’,” kata Menteri Merekonomian Sofyan Djalili di gedung KPK Jakarta, Kamis (19/3) kemarin.

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil dan Menteri Perindustrian Saleh Husin datang ke KPK untuk berkoordinasi terkait tata niaga gula.

“Policy itu harus memperbaiki sistemnya, jadi KPK melakukan studi supaya memberikan ‘input’ kepada pemerintah untuk memperbaiki sistem dengan memperbaiki sistem maka orang tidak akan terlibat dalam proses korupsi karena sistem yang baik dan transparan, maka akan terhindar dari korupsi,” tambah Sofyan.

Namun menurut Sofyan tidak ada titik rawan dalam kajian KPK tersebut. “(Titik-titik rawan) itu tidak ada, mereka telah melakukan studi kemudian mengatakan beberapa aspek yang harus diperbaiki tetapi ini sebenarnya masih berjalan,” ungkap Sofyan.

Mafia gula pun tidak termasuk dalam pembahasan.

“Gak ada (mafia gula), tidak ada soal mafia, ini soal memperbaiki kebijakan,” tambah Sofyan Sedangkan Saleh Husin menjelaskan bahwa paparan KPK menjelaskan mengenai kapasitas produksi gula Indonesia.

“Tadi diskusi soal gula, tentang kebutuhan gula nasioanal, mengenai kapasitas produksi gula saat ini, kirakira tentang apa-apa yang harus dilakukan,” kata Saleh.

Namun ia belum dapat menjelaskan mengenai keamanan produksi gula nasional. “(Kebutuhan) itu yang sedang dikaji, kita ambil ke-

bijakan-kebijakan yang tepat, kita fokusnya di situ,” tambah Saleh. Pelaksana tugas (plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi mengatakan bahwa kajian mengenai gula adalah hal yang baru dari KPK. “Ini bagian dari komoditas strategis yang dirumuskan KPK,” kata Johan Budi.

Hari ini di Istana Negara, KPK juga menginisiasi Penandatanganan Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama Penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia yang ditandatangani oleh 20 kementerian dan tujuh lembaga negara. Selain itu, disepakati pula Deklarasi Aparat Penegak Hukum guna mendorong penyelamatan SDA di Indonesia.

Hasil kajian KPK di sektor mineral dan batu bara menemukan bahwa tidak semua eksportir batu bara melaporkan hasil ekspornya, baik kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) maupun dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak.

Selain itu, kajian juga menemukan potensi hilangnya penerimaan pajak dan potensi kerugian negara misalnya pada 2012 potensi kehilangan penerimaan pajak mencapai Rp28,5 triliun, sedangkan potensi kerugian negara sekitar Rp10 triliun per tahun.

Hasil temuan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (Tim OPN) menunjukkan adanya kurang bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh pelaku usaha dari 2003-2011 sebesar Rp6,7 triliun. Demikian juga dengan hasil perhitungan diperkirakan selisih pembayaran royalti oleh pelaku usaha sebesar 24,66 juta dolar AS pada 2011 untuk lima mineral utama dan sebesar 1,22 miliar dolar AS untuk batubara pada rentang 20102012. Q ant

Agar Jera, Saatnya Koruptor Dimiskinkan Jakarta, Bhirawa Wacana Menkumham Yasona Laoly untuk memberikan remisi bagi terpidana koruptor, dicela berbagai pihak. Remisi bagi koruptor merupakan kebijakan yang kontra produktif terhadap gerakan pemberantasan korupsi. Selain dipidanakan, koruptor harus dimiskinkan agar berefek “jera”.

Demikian benang merah dalam dialektika demokrasi bertajuk Remisi Terpidana Korupsi Apa Alasannya di pressroom DPR RI. Narasumber Waka DPD RI Farouk Muhamad, Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila, anggota DPD Taufiqurrohman Syahuri, dan pengamat hukum tata negara Sugeng Santoso.

Menurut Farouk, tindak korupsi masuk kategori kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime. Korupsi sangat merusak tata kehidupan dan berdampak luas pada masyarakat. Koruptor sejajar perbuatannya dengan teroris. Sehingga pemberian remisi pada koruptor sangat tidak mendidik dan sulit diterima.

Siti Noor Laila mengusulkan agar hukuman pada koruptor diperberat dengan me-miskinkan mereka. Sebab selama ini hukuman biasa pada koruptor, ternyata tidak bisa membuat jera. Dengan hukuman memiskinkan koruptor, calon pelaku korupsi akan berfikir duakali untuk korup. Sebab pemiskinan akan berdampak pada kesengsaraan anak isteri dan seluruh keluarganya.

“Pemerintah seyogyanya menerapkan ratifikasi konvensi PBB untuk Hakim. Dimana dalam putusan pidana bagi koruptor bukan hanya hukuman fisik, tetapi juga pemiskinan,” ucap Siti Noor Laila.

Taufiqurrohman Syahuri minta Menkumham mempertimbangkan kembali wacana pemberian remisi pada koruptor. Jika rencana pemberian remisi ini terlaksana, maka Menkum ham telah melanggar TAP MPR RI nomor 8/2001. Menkumham hendak nya membaca dan mempelajari TAP MPR RI tahun 1998 tentang Negara yang bersih dan bebas korupsi. Remisi bagi koruptor, bertentangan dengan UU KPK.Q ira

Jumat Pon 20 MARET 2015

Ditempati Muktamar NU, Pemkab Jombang Belum Diajak Koordinasi l Sambungan hal 1

dengan pemerintah kabupaten setempat. “ Pemkab Jombang belum pernah diajak koordinasi terkait pelaksanaan Muktamar NU, kita masih menunggu panitia. Apalagi saya dengar juga mengundang presiden dan juga para menteri,”ujar Wabup Hj Mundjidah Wahab, Kamis (19/3) saat disinggung kesiapan menjadi tuan rumah Muktamar ke-33 NU. Wabup mengaku pihaknya berkali-kali sudah menyampaikan kepada panitia lokal Gus Ipul untuk berkoordinasi terkat teknis. Karena lokasi muktamar yang menempati 4 empat pesantren, yakni Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Pesantren Tebuireng, Pesantren Denanyar dan Pesantren Darul Ulum Rejoso Peterongan.” Ka­ lau pemaparan panitia saat di Surabaya kemarin kegiatan dipusatkan juga di alun alun,”imbuh mantan anggota DPRD Provinsi Jatim ini.

Karena lokasinya berbeda, lanjut Wabup, perlu koordinasi yang matang karena menyang­ kut transportasi dan lokasi parkir. Apalagi dika­ takannya informasi yang beredar, baik peserta maupun penggembira bisa mencapai puluhan ribu orang. ”Ini kan perlu koordinasi misalnya terkait lalu lintas Dinas Perhubungan dan lainnya. Apalagi infonya mukmatar juga akan menggelar hiburan atau kegiatan pendukung yang mendatangkan artis-artis dari Jakarta, bagaimana ruwetnya jalan nantinya kalau koordinasi tak jalan,”imbuh mantan Ketua PC Muslimat NU Jombang ini mengingatkan.

Sebagai tuan rumah, Pemkab Jombang dika­ takannya tidak ingin tamu-tamu yang datang mendapat kesulitan baik akomodasi maupun transportasi.” Terlebih di Jombang ini kan banyak makam pendiri NU. Peserta dari luar daerah pasti akan melakukan ziarah ke makam para pendiri NU seperti KH Hasyim Asyari, KH Wahab Chasbullah, KH Bisri Syansuri KH Romly dan juga Gus Dur,”pungkasnya.

Untuk diketahui Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memutuskan lokasi Muktamar ke-33 di Jombang. Keputusan tersebut diambil dalam rapat Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU yang dilaksanakan di Jakarta akhir tahun lalu.

Dipilihnya Jombang sebagai lokasi Muktamar NU ke-33, karena bertepatan dengan jelang 100 tahun Nahdlatul Ulama. Jombang selama ini dikenal sebagai kota kelahiran para muassis (pendiri) NU. Sedangkan Ketua Panitia Lokal Muktamar adalah Wagub Jatim Drs H Saiful­ lah Yusuf. n rur

KPP Jatim Sidak Layanan Publik Banyuwangi l Sambungan hal 1

memang belum sesuai regulasi. Tapi secara substansi sudah baik,” kata dia.

Ia menginstruksikan supaya Pemkab Banyu­ wangi segera merevisi landasan yuridis dengan mengacu Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 se­ suai amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Permenpan mengatur 14 un­ sur pokok yang mesti dipatuhi oleh pemerintah daerah, seperti dasar hukum, kepastian biaya, waktu, dan alur layanan. “Aturan yang lama cuma mengatur 7 unsur,” ujarnya.

Menurut dia, membangun sistem layanan publik sebaiknya merujuk pada regulasi terbaru untuk memastikan inovasi terus berjalan kendati kepemimpinan berganti.

Meski memakai regulasi lama, ia mengakui Banyuwangi memiliki inovasi layanan ter­ baik dari 8 kabupaten/kota lain yang turut disurvei, seperti Kabupaten Ngawi, Bojone­ goro, Sidoarjo, Malang, dan Kota Madiun.

Usai menyurvei, pihaknya akan meng­ eluarkan rekomendasi tertulis kepada Pemkab Banyuwangi untuk segera memperbaiki regu­ lasi layanan publik. Hardly juga mengusulkan supaya fasilitas lounge pelayanan publik di Set­ dakab Banyuwangi sebaiknya dilengkapi meja pengaduan bagi masyarakat. Meja pengaduan bertujuan memilah ranah pengaduan antara instansi vertikal dan kabupaten.

“Pasti ada pengaduan instansi vertikal seperti polisi, kejaksaan, atau BPN. Nah inikan bukan ranah Pemkab Banyuwangi, jadi untuk menginventarisir pengaduan kami mendorong pemkab mengupdate informasi layanan dan pengaduan,” ujar Hardly. Ke­ datangan komisioner KPP Jatim kemarin di­ sambut langsung oleh Sekretaris Kabupaten Banyuwangi Slamet Kariyono. n nan

Staf Ahli Bupati Diperiksa Kejaksaan l Sambungan hal 1

lalu 11 rekanan proyek hingga dua orang pejabat KKP Nganjuk yang telah diperiksa sebelumnya mengindikasikan adanya unsur kesengajaan tindak pidana korupsi proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) 2013.

Ketut Sudiarta mencontohkan konsultan perencana sebagai pihak yang ditunjuk langsung oleh KKP untuk merancang 11 unit bangunan lumbung pangan tidak mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 6 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2013. Namun konsultan perencana justru membuat perenca­ naan sendiri berdasarkan jumlah anggaran yang telah ditentukan Rp 183,75 juta per unit.

Diberitakan Bhirawa sebelumnya, proyek yang diperuntukkan bagi 11 Gapoktan terse­ but diduga menyimpang, di mana antara petunjuk teknis pekerjaan dengan kondisi di lapangan tidak sesuai. Sejumlah item peker­ jaan baik kualifikasi maupun spesifikasi tidak sesuai ketentuan. Bahkan penurunan spesifikasinya diperkirakan mencapai hampir 50 persen dari nilai proyek. Lantas, proyek DAK 2013 untuk kemudian dilaksanakan pada DAK Perubahan 2014, masing-masing Gapoktan menerima kucuran dana hibah senilai Rp 183.750.000 dari pemerintah.

Kontruksi lumbung pangan sesuai Pera­ turan Menteri Pertanian Nomor 6 Tahun 2013 disebutkan yang seharusnya luasnya 96 m2 fakta di lapangan luas bangunan tidak sesuai dengan volume teknis. Selain itu fisik bangunan seharusnya dibangun tembok kelil­ ing dengan atap genting, realitanya dibangun dengan tembok setinggi sekitar 1,5 meter, atasnya disambung dengan galvalum dengan atap terpasang dari seng. n ris

SAMBUNGAN

11

Dewan Protes Penutupan Jalur Kargo Bandara Juanda l Sambungan hal 1

Kamis (19/3).

Menurut pria yang juga anggota Komisi C dari Dapil Madura ini, penutupan jalur kargo Bandara Juanda har­ usnya tidak perlu dilakukan jika TNI AL dan Angkasa Pura Juanda ikut melibatkan Pem­ prov Jatim, khususnya Guber­ nur Jatim selaku kepanjangan tangan pemerintah pusat di Jatim. “Harusnya yang diuta­ makan itu adalah kepentingan publik, bukan kepentingan yang lain,” ujarnya.

Seperti diketahui, dengan alasan keamanan, Puspen­ erbal Juanda sejak beberapa waktu lalu menutup jalur kargo Bandara Juanda. Penu­ tupan itu sebenarnya sudah menuai protes dari Pemprov Jatim melalui Gubernur Jatim yang menghubungi langsung Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) hingga Panglima TNI. Tapi sayangnya hingga kini penutupan masih juga terus berlangsung sehingga pereko­ nomian Jatim jadi terganggu.

Sementara itu anggota Komisi C DPRD Jatim Chusainuddin, mengatakan dengan adanya penu­ tupan jalur kargo ini pasti meng­ ganggu pertumbuhan ekonomi di Jatim. Karena saat ini semua pengusaha di Jatim banyak me­ manfaatkan fasiltas kargo Ban­ dara juanda sebagai salah satu jalur utama untuk mengirimkan barang para pengusaha secara cepat tanpa adanya kemacetan.

“Adanya penutupan termi­ nal kargo di Juanda ini jangan sampai mengganggu hubungan dengan negara lainnya yang saat ini berjalan dengan baik. Pihak TNI AL harus meninjau ulang penutupan bandara jalur kargo tersebut, walaupun Bandara Juanda ini masih terkait dengan area militer tapi karena Bandara Juanda saat ini sudah dijadikan area publik, jadi perlu duduk ber­ sama - bersama antara TNI dan pemerintah untuk memecahkan persoalan ini,” ujar politisi dari Fraksi PKB ini.

Anggota Komisi B DPRD Jatim Mohammad Fawaid menuding pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang

sangat merugikan kepentin­ gan masyarakat Jatim. Selain masalah pergulaan, yang tera­ khir adalah penutupan kargo di Bandara Juanda Surabaya.

“Saya terkejut sekali kalau tiba-tiba Panglima TNI menutup terminal kargo Bandara Juanda dengan dalih masuk kawasan militer. Ini tidak masuk akal sekali dan sangat merugikan per­ ekonomian di Jatim. Saya melihat pemerintahan di bawah Presiden Jokowi ini lebih pentingkan ang­ kutan laut daripada angkutan udara,” terangnya.

Politisi asal Gerindra ini men­ gatakan penutupan tersebut sangat mengganggu roda per­ dagangan di Jatim khususnya menghadapi MEA 2015. “Se­ harusnya sebelum melakukan penutupan, Panglima TNI men­ carikan solusi yang baik seba­ gai pengganti kargo. Saya juga curiga ini bentuk penggembosan ekonomi di Jatim yang dilakukan pemerintah pusat,” jelasnya.

“Dalam waktu dekat ini, Komisi B akan memanggil sejumlah pihak terkait seperti Angkasa Pura, Dishub Jatim dan pihak TNI AL

untuk mengetahui pasti penyebab penutupan dan solusi tepat yang harusdilakukanagarpermasalahan ini tidak terus berlarut-larut,” tegas politisi dari Fraksi Gerindra ini.

Tersendat Dampak penutupan akses kargo di Bandara Juanda dari Terminal 1 (T1) ke Terminal 2 (T2) ternyata sangat luar biasa.

Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Provinsi Jatim mem­ perkirakan jumlah kargo yang tersendat akibat penutupan jalur kargo tersebut tiap hari mencapai 260 ton.

“Kita sangat menyayangkan dengan penutupan itu. Padahal kargo melalui Bandara Juan­ da merupakan kargo bernilai tinggi dan mengharuskan cepat terkirim,” kata Kepala Dishub dan LLAJ Provinsi Jatim Ir Wa­ hid Wahyudi.

Menurut dia, kargo udara jelas berbeda dengan kargo jalur laut maupun darat yang tidak mengharuskan pengiriman den­ gan cepat. Karenanya, Wahid sangat menyayangkan penu­

tupan yang dilakukan di jalur kargo Bandara Juanda.

Bandara Juanda, kata dia ada­ lah bandara tersibuk nomor dua setelah Bandara Soekarno-Hatta, sehingga apapaun alasannya, penu­ tupan jalur kargo tentu akan mer­ ugikan perekonomian masyarakat.

Menurut Wahid, akibat penutupan jalur kargo, PT Angkasa Pura kini terpaksa mengalihkan jalur mela­ lui landasan pacu.

Pengalihan inipun hanya bisa dilakukan setelah jam 10 malam atau setelah tidak ada lagi ada jalur penerbangan. “Kalau ada barang yang sudah tiba di Juanda pagi, ya tetap harus menunggu jam 10 malam, sehingga penerbangan pun juga besok paginya, jadi memang sangat merugikan,” ujarnya.

Namun masalahnya, ternyata saat setelah jam 10 malam tidak ada lagi jalur penerbangan kar­ ena ada perbaikan runway yang rusak. Diperkirakan perbaikan runway akan selesai akhir Maret ini. Itu artinya setelah runway se­ lesai diperbaiki, jalur penerbangan kembali normal dan ada jadwal penerbangan yang datang pada pukul 00.30 dini hari. n cty, iib

Mayoritas Kepala SKPD Pemprov Duduki Jabatan Tak Sesuai Kompetensi Dua Tersangka Serahkan Rp 5 Miliar Jaminan Uang Kerugian Negara l Sambungan hal 1

kan beberapa waktu lalu,” kata Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi di sela-sela Rapat Kerja Korpri Provinsi Jatim di Ruang Binaloka Adhikara Kantor Guber­ nur Jatim, Kamis (19/3).

Menurut dia, untuk menata posisi pejabat eselon II agar bisa menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya itu, Gubernur Ja­ tim Dr H Soekarwo akan melaku­ kan mutasi pada minggu akhir Maret ini. Mutasi yang digelar Gubernur Soekarwo itu berdasar­ kan rekomendasi dari hasil assessment.

Ditanya berapa persentase pejabat yang menduduki jabatan sesuai kompetensi, mantan Asisten IV Bidang Administrasi Umum ini mengaku jumlahnya sekitar 25 persen saja. Itu artinya 75 persen seluruh kepala SKPD pemprov menduduki jabatan tidak sesuai kompetensi bidangnya.

Seperti diberitakan Bhirawa sebelumnya, akhir Maret nanti para pejabat di lingkungan Pemprov Jatim patut was-was menghadapi mutasi yang bakal digulirkan Gu­ bernur Jatim Dr H Soekarwo. Se­ bab pada minggu akhir bulan ini, mantan Sekdaprov Jatim itu bakal merolling pejabat dengan menye­ suaikan hasil assessment atau uji kompetensi yang telah dilakukan beberapa waktu lalu.

“Tidak semua dimutasi, tapi rolling nanti memang menye­ suaikan hasil dari assessment.

Kan sudah ada rekomendasirekomendasinya seperti apa. Ada yang sangat otoriter sehingga rekomendasinya harus ikut diklat lagi,” kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo ditemui sebelum berangkat melaksanakan umrah akhir pekan lalu.

Terkait lima kepala SKPD pemprov yang kini menduduki jabatan lebih dari lima tahun apakah ikut dimutasi, Sukardi mengatakan hal itu menjadi kewenangan gubernur. “Kalau aturannya memang jika ada peja­ bat yang menduduki jabatan lebih dari lima tahun harus dipindah.

Tapi masih dimungkinkan diper­ panjang selama tidak ada peja­ bat lain yang menguasai bidang tersebut,” ungkapnya.

Sekadar catatan, saat ini ada lima pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jatim yang menduduki jabatan kurang lebih lima tahun.

Mereka adalah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dr H Akmal Boedianto, Kepala Badan Ketahan­ an Pangan Dra Hj Tutut Herawati MM, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Beren­ cana Dr Sukesi Apt MARS, Kepala Dinas Pertanian Dr Ir Wibowo Eko Putro dan Kepala Dinas ESDM Dewi J Putriatni.

“Khusus untuk Pak Eko (Wi­

bowo Eko Putro) rencananya akan menjadi Widyaiswara (pen­ gajar di Badan Diklat Provinsi Jatim). Jadi tidak ada masalah meski Pak Eko sudah lima tahun menjabat Kepala Dinas Perta­ nian. Sebab beliau juga mau jadi Widyaiswara,” bebernya.

Ditemui di tempat yang sama, Kepala BKD Provinsi Jatim Dr H Akmal Boedianto mengakui, jika dirinya sudah lima tahun menduduki jabatan Kepala BKD. “Saya juga tidak tahu nasib saya nanti seperti apa. Apakah tetap dipertahankan menjadi Kepala BKD atau ikut dipindah. Itu hak Pak Gubernur,” ungkapnya.

Terkait hasil assessment yang kini telah turun dari gubernur, mantan Sekretaris DPRD Jatim ini mengelak jika ia mengeta­ hui hasilnya. Dia menegaskan, hasil assessment masih di meja Sekdaprov Jatim. Oleh karena itu, ia tidak mengetahui hasil assessment para pejabat eselon II. Apakah hasil assessment terse­ but akan diberikan kepada peja­ bat yang bersangkutan, Akmal mengatakan akan diberikan, tapi setelah hasil assessment tersebut digunakan acuan gubernur untuk menata para pejabatnya. “Iya nanti akan diberikan, tapi untuk sekarang sifatnya masih sangat rahasia. Hanya gubernur dan sekdaprov yang mengetahuinya,” katanya. n iib

PP ‘Siluman’ Jadi Acuan, Usek Tak Diatur POS l Sambungan hal 1

ada satu pun poin yang mengatur terkait Ujian Sekolah (Usek).

Padahal, Usek tahun ini menjadi salah satu pertimbangan kelulusan siswa dari satuan pendidikan.

Diungkapkan Kabid Pendidi­ kan Menengah Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Sudarminto, sesuai informasi dari Puspendik bahwa PP Nomor 13 Tahun 2015 telah disahkan. Karena itulah kemudian terbit Permendikbud Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kri­ teria Kelulusan Peserta Didik dan POS UN 2015. “Tapi sampai seka­ rang kita tidak tahu bagaimana isinya. Dari Kemendikbud juga belum menyosialisasikan,” tutur dia saat ditemui usai Sosialisasi UN di Hotel Sahid Surabaya, Kamis (18/3).

Seperti diketahui, PP Nomor 13 Tahun 2015 dibuat lantaran un­ tuk menghapus fungsi UN sebagai penentu kelulusan siswa dari satuan pendidikan sebagaimana tertera dalam PP Nomor 19 Tahun 2005. Lambatnya perubahan ini juga menjadi salah satu kendala terbitnya Permendikbud Nomor 5 Tahun 20015 dan POS UN 2015. “Meskipun tidak ada, secara teknis aturan POS sudah lengkap dengan mengacu Permendikbud dan POS,” kata dia.

Sementara terkait Usek, Sudar­ minto mengatakan sepenuhnya diserahkan ke satuan pendidik­ an. Hal ini sesuai dengan Per­ mendikbud. Namun, secara teknis ketentuan pelaksanaan tidak tercantum dalam POS UN. Inilah

yang membuat Dindik Surabaya memutuskan untuk mengambil inisiatif dengan membuat kisi-kisi soal Usek secara terpadu melalui Musyawarah Guru Mata Pelajar­ an (MGMP). “Ini inisiatif kita agar ada standar mutu kelulusan terkontrol dengan baik. Sebab, setiap sekolah memiliki kualitas berbeda-beda,” kata dia.

Hal ini dilakukan agar tidak ada sekolah yang berupaya mem­ buat soal Usek abal-abal agar nilai siswanya bagus. Tapi sayang, ini tidak terjadi di daerah lain. “Tadi (saat sosialisasi,red) dengan Dindk Jatim banyak yang tanya terkait ini. Banyak daerah yang tidak mempersiapkan kisi-kisi seperti kita (Surabaya,red),” tutur mantan Kepala SMAN 7 Surabaya.

Di Surabaya, lanjut dia, kisikisi dibuat sebagai acuan seko­ lah untuk membuat soal. Tanpa kontrol yang tepat, Sudarminto meyakini akan ada perbedaan yang mendasar terhadap kualitas lulusan. Menurutnya, saat ini pusat telah mempercayakan ke­ pada sekolah untuk melaksana­ kan Usek dan menjadikannya sebagai penentu kelulusan. “Ini yang harus kita jaga,” tutur dia.

Sudarminto mengaku, meski saat ini sekolah bisa melulus­ kan seluruh siswanya. Namun, masyarakat tetap bisa menilai kualitas sekolah tanpa melihat jum­ lah lulusannya. “Misalnya orangtua bisa mengukur kualitas sekolah melihat dari jumlah lulusannya yang lolos ke PTN,” tutur dia.

Sementara itu, Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi menegas­

kan, meski PP Nomor 13 Tahun 2015 itu belum diketahui isinya, namun UN tetap bisa berjalan.

Sebab, Permendikbud dan POS sudah cukup jadi acuan teknis.

Sementara terkait POS Usek, Harun mengatakan, pelaksan­ aannya sama seperti tahun lalu.

Semua diserahkan ke sekolah masing-masing. Karena itu, kual­ itas sekolah itu baik atau buruk akan ditentukan dengan hasil lulusannya sekarang. “Menilai lulusannya tidak bisa sekarang.

Tapi nanti setelah mereka masuk ke PTN atau jenjang sekolah di atasnya,” tutur Harun.

Dia menyebutkan, lulusan itu ditentukan oleh dua hal. Yakni nilai Usek dengan bobot 30 – 50 persen, dan nilai rapor dengan bobot 50 – 70 persen. Di daerah lain, Harun yakin seluruh kepala dinas akan berupaya menjaga kualitas Usek. “Daerah lain juga sama. Mereka juga menyiap­ kan kisi-kisi untuk Usek,” tutur Harun.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Jatim Prof Zainudin Maliki menilai positif kebijakan Kemendikbud yang menyerah­ kan kelulusan siswa ke satuan pendidikan melalui Usek dan rapor. Karena itu, kisi-kisi dan soal Usek seharusnya tetap men­ jadi tanggung jawab sekolah.

“Membuat kisi-kisi Usek itu tidak harus ketika mau Usek. Jauhjauh hari sebelumnya itu sudah disiapkan instrument evaluas­ inya. Ini namanya Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah (MPBS),” pungkas dia. n tam

l Sambungan hal 1

Romy Arizyanto men­ jelaskan, penyerahan uang dari dua tersangka nantinya akan digunakan penyidik sebagai sitaan dan barang bukti di per­ sidangan. Selanjutnya, uang ini akan ditipkan di salah satu bank yang ditunjuk oleh kejaksaan.

“Sifatnya uang itu hanya dititipkan saja di bank. Jadi tidak berbunga dan fisik uang tidak akan berubah.

Dalam kata lain, nomor seri uang tersebut akan tetap sama,” terang Romy.

Apakahkerugianpastidari kasus ini sudah ditemukan ?

Romy mengaku sampai saat ini penyidik masih melakukan perhitungan kerugian keuan­ gan negara dengan bantuan audit dari BPKP Jatim. Jadi, kerugian pastinya belum da­ pat disimpulkan. “Bisa jadi kerugian negaranya lebih besar dari nilai uang yang dis­ erahkan tersangka. Kalau kerugiannya lebih sedikit, lebihnya akan dikembalikan kepada tersangka,” katanya.

Disinggung terkait pe­ meriksaan atas Ketua Ka­ din Jatim oleh penyidik Ke­ jati, mantan Kasi Pidum di Kejari Malinau, Kalimantan Timur ini enggan merinci.

Ia mengaku, hal itu bisa saja terjadi. “Pekan depan rencananya penyidik akan memanggil saksi-saksi dari Kadin Jatim. Entah itu pe­ meriksaan Ketua Kadin atau siapa?,” ucap Romy.

Sementara John Fredrik Henstz selaku pengacara ter­ sangka Nelson mengatakan, penyerahan uang Rp 2,5 mil­ iar ini sebagai bentuk sikap kooperatif dan taat hukum atas kasus yang menimpa

kliennya. Ia menegaskan, uang tersebut tidak sebagai bentuk pengakuan dugaan penya­lahgunaan dana hibah di Kadin Jatim oleh kliennya.

“Penyerahan uang Rp 2,5 miliar ini merupakan sikap kooperatif dari klien kami (Nelson),” terang John.

Hal senada disampai­ kan Adik Dwi Putranto, pengacara tersangka Diar.

Ia mengaku uang tersebut bukanlah pengakuan atas dugaan kasus korupsi yang dilakukan kliennya. Namun sebagai bentuk ke­taatan hu­ kum yang ditunjukkan kli­ ennya. Terkait kasus yang membelit kliennya, Adik menyerahkan sepenuhnya proses hukum pada penyidik kejaksaan. “Proses hukum klien kami sepenuhnya saya serahkan ke penyidik ke­ jaksaan. Mereka (penyidik) yang lebih tahu pastinya kasus ini. Terpenting, klien kami (Diar) sudah melaku­ kan kegiatan dengan benar, cuma ada masalah adminis­ trasi saja,” jelasnya.

Mengenai penangguhan penahanan tersangka, kedua pengacara ini sama-sama mengakui telah mengajukan surat penangguhan penah­ anan, sehari setelah Diar dan Nelson ditahan. Uang yang diserahkan kemarin juga sebagai salah satu jaminan.

“Kami meminta penanggu­ han atas klien kami. Urusan disetujui atau tidak, kami se­ rahkan ke pihak kejaksaan,” ucap keduanya.

Kasus dugaan korupsi di Kadin Jatim mencuat ke permukaan akhir 2014 lalu, setelah tim penyidik Kejati Jatim membawa paksa pe­ jabat Balitbang Jatim Heru Susanto untuk dimintai keterangan. n bed

Hobi Main ‘Anaknya’ Golf l Sambungan hal 1

hal itu bukan menjadi masalah. Sebab ia menge­ nal permainan golf yang murah meriah dan bisa dimainkan di mana saja.

“Permainan yang 99 mir­ ip golf itu namanya gateball.

Saya menyebut ‘anaknya’ golf. Sebab setiap permain­ an juga ada stik golfnya, ada bolanya dan ada gawang ke­ cilnya. Cara permainannya hampir sama seperti golf.

Cuma permainan ini tidak dimainkan di lapangan khusus seperti golf, tapi bisa di mana saja,” jelas Wahid.

Menurut dia, permain­ an gateball di Indonesia khususnya Jatim masih belum terkenal seperti golf.

Sebab permainan ini baru muncul beberapa tahun terakhir di Jepang. Saat ini, gateball sedang merambah di beberapa dunia seperti

Jepang, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.

“Di Indonesia baru dibentuk pengurus na­ sionalnya pekan lalu.

Kebetulan yang menjadi ketua pengurus gateball adalah Pak Menteri PU dan Perumahan Rakyat Mochammad Basuki Had­ imuljono. Untuk pengu­ rus provinsi di Jatim ren­ cananya saya yang akan memimpin,” ungkapnya.

Wahid mengatakan, tidak seperti permainan golf yang membutuhkan lapangan be­ sar dan rumput khusus yang hijau, gateball bisa dimainkan di gedung, halaman atau ruang terbatas lainnya.

“Rencananya di lapangan kantor Dishub akan saya buat lapangan gateball. Biar teman-teman bisa ikut main ‘anaknya’ golf ini,” jelasnya. n iib

Disambangi Bupati Nyono Mengaku Ingin Sembuh dan Sekolah l Sambungan hal 1

Di samping pemerintah, Bupati Nyono juga meminta doa kepada semuanya agar Hilal mendapatkan semacam mukjizat dan cepat sembuh.

Karena seperti diungkap salah satu dokter harus ada donor mata untuk Hilal. Dan terkait pembiayaan dia berjanji akan menanggungnya. ”Kita akan mendukung sepenuhnya untuk penyembuhan, kan sudah ada Jamkes­ mas. Di samping itu Pemkab Jombang siap memback up, jika BPJS tidak menjamin maka pemerintah akan menjamin,”ujarnya menjanjikan.

Sementara itu Fitri ibu Hilal mencerita­ kan, kebutaan anak pertamanya itu terjadi sejak 3 tahun lalu. Awalnya Hilal men­

derita penyakit cacar saat usianya delapan tahun. Untuk pengobatan, dikatakannya bocah malang ini dibawa ke puskesmas dan juga ke rumah sakit. Namun setelah mengonsumsi obat- obatan dari dokter, mata Hilal lambat laun malah kabur. Dan dokter memvonis Hilal mengidap penyakit langka yaitu Steven Johnson Syndrome (SJS). “ Sudah saya bawa kemana-mana untuk berobat. Termasuk juga ke RSUD dr Soetomo Surabaya. Dan diputuskan untuk operasi,”tutur perempuan paro baya ini menceritakan.

Sambil menunggu operasi, selama hampir tiga tahun Hilal harus bolakbalik Surabaya Jombang untuk terapi.

Namun hingga saat ini pihak RSUD dr Soetomo belum mengambil tindakan operasi. ”Katanya menunggu dokter

ahli dari Singapura,”imbuhnya seraya mengatakan hingga tiga tahun itu tidak ada operasi untuk Hilal.

Kini keluarga Fitri dan Latif hanya bisa pasrah dan menunggu pertolongan pemerintah untuk bisa mengobatkan anaknya agar bisa kembali melihat dan menikmati sekolah layaknya anak seu­ sianya.” Kita pasrah, semoga pak bupati dapat membantu pengobatan Hilal,” pungkasnya sambil berkaca kaca.

Direktur RSUD Jombang dr Pudji Um­ baran mengaku pihaknya akan segara melakukan pemeriksaan kembali mata Hilal. “Besok kita akan segera melaku­ kan periksaan ulang untuk mengambil tindakan secepatnya,”ujarnya.

Awam kerap mendefinisikan SJS sebagai penyakit alergi terhadap obat-

obatan khususnya antibiotik. Selain alergi obat, penyebab lainnya adalah karena adanya infeksi virus, bakteri, atau jamur tertentu karena makanan seperti cokelat, ketidakcocokan ling­ kungan misal udara dingin, panas matahari dan bahkan bisa juga dipicu oleh penyakit keganasan lainnya misal lupus atau kanker .

Untuk jenis obat-obatan yang sering memicu terjadinya SJS ini di antaranya adalah obat-obat anti asam urat, misal­ nya allopurinol. Obat-obat Anti Inflamasi Non Steroid (AINS) yang banyak dipakai untuk meredakan nyeri. Obat-obatan an­ tibiotik, khususnya pinisilin. Sementara itu, infeksi kuman yang bisa juga sebagai pemicunya adalah herpes, influenza, HIV, dipteri, hepatitis.*

UTAMA

12

Jumat Pon, 20 MARET 2015

Nyepi, Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk Ditutup Banyuwangi, Bhirawa Jalur penyeberangan di Pelabuhan Ketapang (Banyuwangi, Jawa Timur) - Gilimanuk (Jembrana, Bali) akan ditutup total menjelang perayaan Hari Raya Nyepi di Pulau Bali, pada Jumat (20/3).

“Pengangkutan penumpang terakhir di Pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk pada Jumat (20/ 3) pukul 23.00 WIB, sedangkan di Pelabuhan Gilimanuk ditutup sejak Sabtu (21/3) pukul 05.00 WITA,” kata Manajer PT Indonesia Ferry ASDP Ketapang Saharuddin Kotto, di Banyuwangi, Kamis.

Hampir setiap tahun jalur penyeberangan di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk ditutup menjelang Hari Raya Nyepi untuk menghormati adat istiadat umat Hindu di Pulau Bali karena mereka menghentikan semua aktivitasnya saat Nyepi. Menurut dia, sebagian besar warga yang sering menyeberang dari Pulau Jawa menuju Bali biasanya sudah mengetahui tentang informasi penutupan jalur penyeberangan di Selat Bali itu, namun kemungkinan masih ada warga belum mengetahui hal tersebut.

“Pihak ASDP juga mengintruksikan kepada nahkoda kapal dan operator pelayaran untuk melakukan sosialisasi kepada calon penumpang tentang penutupan pelabuhan saat Hari Raya Nyepi, namun biasanya para penumpang sudah mengetahui hal tersebut,” tuturnya. Q nan,ant

Jalur penyeberangan di Pelabuhan Ketapang Gilimanuk akan ditutup total menjelang perayaan Hari Raya Nyepi di Pulau Bali.

ist

LINTAS PERISTIWA

3 Bulan Satpol PP Tak Terima Uang LP Bangkalan, Bhirawa Sebanyak 397 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bangkalan mengeluh karena uang lauk pauk(LP) selama tiga bulan tidak dicairkan. Menurut keterangan dari beberapa anggota Satpol PP yang enggan menyebut namanya mengatakan bahwa uang Lauk Pauk (LP) memang sudah tiga bulan ini tidak dicairkan. “Ya mas, semua anggota satpol PP mengeluh, karena uang LP kami tidak dicairkan selama tiga bulan sebesar Rp 300 ribu per bulan, kalau selama tiga bulan 900 ribu” keluhnya salah satu anggota Satpol PP yang enggan disebutkan namanya itu, Kamis (19/3).

Lebih lanjut ia berharap, uang LP yang beku selama tiga bulan tersebut segera dicairkan, pasalnya uang tersebut sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, “Kami punya keluarg mas yang harus di kasih makan, kalau kami hanya mengandalkan gaji yang tidak seberapa itu ya tidak cukup mas”. Imbuhnya Sementara itu, saat dikonfirmasi, Kasatpol PP Bangkalan, Ach.Fahri mengatakan, bahwa terkait dengan hal itu pihaknya tidak tahu. Pasalnya untuk pencairan uang LP tersebut merupakan wewenang dari Badan Pengelolaan keuangan dan aset daerah(BPKAD). “Kalau masalah LP itu saya sendiri tidak punya wewenang, kan yang punya wewenang BPKAD, silahkan tanya ke sana” tandasnya Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan Achmad Hafid mengatakan bahwa dengan diberlakukannya UU Aparatur SIPIL Negara (ASN), tambahan penghasilan termasuk LP dan uang kinerja mulai tahun 2015 ada parameterya dan intrusmennya, sebagaimna sudah diatur dalam Perbup No. 43 tahun 2014 dan Perbup No. 32 th 2014, untuk pelaksanaanya menunggu juknis dan Surat Edaran (SE) Bupati. “ Jadi, dalam pemberianya harus terukur sehingga tidak menyebabkan pemborosan atau kerugian uang daerah dan ini berlaku mulai 1 Januari 2015,” terang Hafid.

Menurut Hafid, uang LP masuk dalam tunjangan atau tambahan penghasilan (reward), sebagaimana telah diatur dalam ketentuan yang berlaku. “bagi yang kinerjanya baik akan mendapat reward, bagi yang kinerjanya kurang baik atau jelek ya ada panismentnya,” ujarnya. Ditambahkan Hafid, gajipun yang merupakan hak PNS/ PTT, berdasarkan UU ASN bisa dihentikan. “kalau tdk masuk berturut turut atau kinerja PNS/PTT buruk sebagaimana ditetapkan undang-undang ASN dapat dihentikan gajinya dan bahkan dapat diberhentikan,” pungkasnya. Q mb8

DPRD: 1.000 Traktor Itu Hanya Pencitraan Program Swasembada Pangan Tak Berkonsep DPRD Jatim, Bhirawa Penarikan sumbangan 1.000 traktor oleh Presiden RI Jokowi kepada petani di Kab. Ponorogo dianggap sebagai program pecitraan saja.

Mengingat sumbangan traktor tidak akan menyelesaikan masalah.

Terbukti harga beras di pasaran terus membumbung tinggi mengingat antara supply dan demand tak seimbang.

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Zainul Lutfi menegaskan untuk menjadikan Indonesia swasembada pangan tidak bisa seperti membalik tangan. Begitupula dengan pemberian traktor, tidak bisa begitu saja mampu mengangkat produksi beras. Mengingat tidak ada kebijakan pusat untuk penambahan lahan.

Hal ini diperparah lagi tidak ada data riil yang dijadikan dasar untuk melaksanakan program swasembada pangan. ‘’Saya melihat pada program ini hanya sekedar pencitraan saja. Ini karena pemerintah tidak memiliki konsep yang jelas untuk mewujudkan swasembada pangan. Disatu sisi

impor beras sudah distop, padahal dalam negeri masih kekurangan. Seharusnya swasembada pangan baru bisa dilaksanakan antara 3 sampai 4 tahun mendatang,’’tegas politisi asal PAN ini, Kamis (19/3).

Ditambahkannya, mahalnya harga beras saat ini tak luput antara supply dan demad tak seimbang. Karenanya, sebelum menentukan sebuah kebijakan pemerintah seharusnya membawa data dan fakta untuk dikomparasikan.

Dengan begitu ketika program dan kebijakan dibawa ke masyarakat, maka tidak lagi persoalan seperti yang terjadi saat ini soal penarikan kembali ribuan traktor.

Empat Jaksa Tangani Kasus Narkoba 4,8 Kilogram Kejari Perak, Bhirawa Kasus narkoba di kapal motor yang diungkap Polres Pelabuhan Tanjung Perak (KP3), dua pekan lalu telah memasuki tahap penyidikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dengan barang bukti narkoba seberat 4,8 kilogram itu telah dilimpahkan Polres Pelabuhan Tanjung Perak (KP3) kepada Kejari Tanjung Perak. Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) Kejari Perak Ahmad Fatoni menjelaskan, SPDP kasus ini sudah diterima Kejaksaan. Ia juga sudah menunjuk empat Jaksa yang akan menyidik kasus narkoba senilai Rp 7,2 miliar.

“Pekan lalu kami menerima SPDP dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Nantinya empat Jaksa ditunjuk, akan menangani kasus ini,” terangnya kepada Bhirawa via seluler, Kamis (19/3). Disinggung terkait penyerahan berkas tahap 1 kasus ini, Fatoni mengaku belum menerima dari pihak kepolisian. Saat ini pihaknya memfokuskan pada SPDP kasus narkoba yang pernah dirilis Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf.

“Pihak kepolisian hanya meyerahkan SPDP nya dulu. Kami juga masih menunggu penyerahan berkas tahap 1 kasus ini,” katanya.

Fatoni mengaku, empat Jaksa yang ditunjuk akan mengusut kasus ini sampai tuntas hingga ke persidangan. Sebab, kasus ini menjadi perhatian manakala barang bukti yang diamankan sangat banyak, yakni sabu sebanyak 2,1 Kilogram dan 9 ribu butir pil ekstasi atau seberat 2,7 Kilogram.

Terlebih dengan nilai barang bukti sebanyak Rp 7,2 miliar. Siapa saja Jaksa yang ditunjuk menangani kasus ini ? mantan Kasipidum Kejari Kisaran, Medan ini enggan merincikan hal itu. “Nama-nama Jaksa yang menangani kasus ini masih akan diusulkan ke pimpinan (Kajari). Jadi, kami belum bisa memberitahukan siapa saja Jaksanya,” ungkapnya. Q bed

Bantah Ditarik Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian (Distan) Jatim, Ir. Wibowo Eko Putro membantah adanya penarikan tersebut. “ Tak benar itu kalau ditarik,”ungkapnya saat dikonfirmasi melalui ponselnya.

Pria yang akrab dipanggil Eko ini mengatakan pemberian 1.000 traktor untuk pertanian yang diserahkan Jokowi beberapa hari lalu saat berada di Ngawi dan Ponorogo adalah display sebagian dari traktor yang akan disumbangkan kepada petani. “Itu hanya diamankan untuk menyelesaikan proses administrasi saja.

Selanjutnya akan diserahkan kembali ke petani,”terangnya.

Pengamanan tersebut, kata Eko, dikarenakan saat ini masih dilakukan calon kelompok tani yang akan menerima bantuan traktor tersebut. “ Kalau sudah didata dan beres administrasinya tentunya akan dikembalikan lagi kepada

Presiden RI Jokowi saat mencoba traktor di Kab. Ponorogo beberapa waktu lalu.

petani. Tak hanya itu jika diserahkan sekarang, saat musim panen tiba bisa jadi traktornya rusak. Ini hanya diamankan saja, ”sambungnya.

Dijelaskan oleh Eko, dalam proyek pengadaan traktor untuk petani di beberapa daerah

di Jatim, pemerintah pusat akan mengirimkan 3000 unit traktor untuk tahun 2015" Pertama 1000 unit dengan penyerahan pertamanya oleh Presiden Jokowi. Pembiayaan pembelian traktor tersebut murni dari APBN,”pungkasnya. Q cty

Dugaan Malpraktik RSD Mardi Waluyo Blitar

Pilih Damai, Santuni Keluarga Korban Rp 3 Juta Kota Blitar, Bhirawa Kasus dugaan malpraktek hingga mengakibatkan meninggalnya Ny Musrikah, 60, asal Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, kemungkinan tidak berlanjut. Karena pihak RSD Mardi Waluyo Kota Blitar sudah memberikan santunan Rp 3 juta ke keluarga korban. Bahkan pihak rumah sakit mengakui kesalahannya. Indikasi itu terlihat saat pihak RSD Mardi Waluyo dipimpin langsung oleh Plt Direktur Christine Herawaty bersama lima orang petugas yang berkunjung ke rumah korban Selasa siang (17/3) kemarin.

Salah satu keluarga korban Farokah mengatakan, pihak RSD Mardi Waluyo Blitar meminta agar keluarga tidak melanjutkan kasus ini. “Keluarga diminta

damai dengan diberi santunan Rp 3 juta,” kata Farokah, kakak kandung Ny Musrikah.

Di depan keluarga, Christine mengaku rumah sakit lalai dan mengakui kematian Musrikah akibat keteledoran perawat ruangan yang masih berstatus magang.

“Di depan keluarga pihak rumah sakit mengakui semua kesalahanya,” terangnya.

Seperti diketahui usai menjalani operasi struma (gondok), Ny Musrikah meninggal dunia. Operasi berlangsung dua kali, karena operasi pertama telah gagal, sebab alat bantu yang ditanam di leher Ny Musrikah malah membuat yang bersangkutan sulit nafas. Akibatnya pada 12 Maret 2015 Musrikah tewas. Ada dugaan petugas ketidakcakapan petugas medis men-

goperasikan piranti.

Sementara sebelum pihak rumah sakit datang, keluarga, kata Farokah sempat dihubungi anggota DPRD Kota Blitar Nuhan Eko Wahyudi. Nuhan mengaku telah mendesak pihak RSD Mardi Waluyo untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Sebab jika tidak, politisi PPP tersebut mengancam akan membawa permasalahan ke jalur hukum.

“Pak Nuhan juga datang kemari membawa catatan medis (Musrikah) yang dikeluarkan rumah sakit. Bahkan sempat tanya ke kami dana Rp 3 juga cukup atau tidak?,” jelasnya.

Farokah menambahkan, bahwa sebagai orang awam yang tidak tahu hukum, keluarga memilih menerima tawaran damai dari Mardi Waluyo. Q htn

Polsek Junrejo Ungkap Penyelundup dan Pembuang Pupuk Anggota Polsek Junrejo berhasil mengungkap kasus penyelundupan pupuk dengan menangkap distributor WG. Diduga indikasi tersangka menjual dan memainkan harga pupuk bersubsidi ke petani diluar Junrejo. Selain itu petugas juga menangkap E yang diduga membuang pupuk kadaluarsa.

anas bahtiar/bhirawa

Kapolsek Junrejo, AKP Joko Tresno Widodo, saat memeriksa puluhan sak pupuk urea bersubsidi yang kini diamankan di Mapolsek Junrejo.

Meskipun secara teori sangat mudah untuk mendistribusikan pupuk ke petani, ternyata di lapangan banyak kendala yang dialami. Mulai dari penyelundupan pupuk, hingga aksi pembuangan pupuk bersubsidi di lahan milik warga. Hal ini membuat Kepolisian Sektor Junrejo yang memiliki wilayah dari lokus Tempat kejadian Perkara (TKP) harus bekerja ekstra keras untuk menangani masalah ini.

Kendala pendistribusian pupuk ini dimulai dari kasus penyelundupan pupuk bersubsidi yang terjadi di Desa Areng-Areng, Kecamatan Junrejo. Aksi ini dilakukan oleh distributor pupuk di desa itu yang berinisial WG. "Sebenarnya WG adalah distributor resmi yang ditunjuk untuk menyalurkan pupuk di wilayah Junrejo. Namun ternyata pria yang telah berusia 70 th ini justru menyalahgunakan wewenangnya,"ujar Kapolsek Junrejo, AKP Joko Tresno Widodo, Kamis (19/3).

Penyalahgunaan kewenangan

ini dilakukan WG dengan menjual sebanyak 1,5 ton pupuk urea bersubsidi ke luar wilayah Junrejo. Di antaranya, pelaku menjual pupuk bersubsidi itu di Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau yang merupakan wilayah Kabupaten Malang. Dalam pengakuan ke petugas, aksi penyelundupan ini dilakukan karena pelaku ingin memperoleh untung lebih. Jika di wilayah Junrejo pelaku menjual pupuknya dengan harga Rp 90.000 per sak, maka jika dijual ke luar Junrejo pelaku bisa menjualnya dengan harga Rp 95.000 hingga Rp 100.000.

Kenakalan WG ini terungkap ketika aksinya diketahui oleh seorang warga. Akibatnya, warga tersebut langsung melaporkan WG ke polisi. Kemudian polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya bisa menangkap WG. "WG ini kita tangkap saat yang bersangkutan sedang membawa pupuk bersubsidi ini dengan menggunakan mobil pikap. Rencananya pelaku hendak membawa pupuk tersebut ke daerah

Dau,"jelas Joko. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 15/MDAG/PER/4/2013, maka WG telah melanggar pasal 29 yang ada di Permen tersebut.

Dan karenanya, terhadap pelaku diberikan sangsi administrasi berupa teguran dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Pedagangan (Diskoperindag) Kota Batu. Dengan demikian polisi tidak melakukan penahanan kepada pelaku WG. "Selanjutnya, kita akan melakukan kordinasi dengan Diskoperindag untuk menindaklanjuti pemanfaatan dari 1,5 ton pupuk urea bersubsidi yang saat ini telah diamankan di Mapolsek Junrejo,"tambah Joko.

Pembuangan Pupuk Sebelumnya, Polsek Junrejo juga mengungkap adanya aksi pembuangan pupuk oleh warga Desa Jeding berinisial E. Diketahui E merupakan warga yang telah mendapatkan ijin memproduksi pupuk. Saat itu, E te-

lah memproduksi pupuk berkode N19 untuk kemudian didistribusikan ke petani. Namun sebelum pendistribusian dilakukan, E harus menunggu surat ijin edar dari pupuknya yang telah habis masa berlakunya. Karena itu iapun harus menyimpan pupuk berkode N19 itu di gudangnya selama 8 tahun. Namun, pembaruan ijin edar tak kunjung selesai hingga masa pakai pupuk itu telah habis (kadaluwarsa).

Akibatnya, pupuk tak bisa digunakan dan harus dibuang.

Sayangnya, E membuang pupuk kadaluwarsa itu di lahan mili Adi Wiyono yang juga warga Jeding.

Memang Wiyono membutuhkan tanah urukan di lahannya. Namun setelah mengetahui jika material urukan itu berupa pupuk, iapun melakukan protes. "Saat ini pupuk yang dibuang itu sudah diambil lagi oleh E dari lahan milik Wiyono. Dan E juga sudah meminta maaf kepada Wiyono, sehingga masalah ini telah selesai secara kekeluargaan, "pungkas Joko. Q nas