Harian Bhirawa Edisi 20 Januari 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Untuk izin belajar bagi PNS golongan II yang akan mengikuti pendidikan sarjana tarifnya Rp 5 juta,”

IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 7

031-5615454

Basori Sag Anggota DPRD Nganjuk dari Fraksi Partai Gerindra

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Selasa Wage, 20 JANUARI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

20 JANUARI 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo -

Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf

08.30 10.00 12.00 19.30

Sarasehan Petani Tebu di PG Kebonagung Margorejo Surabaya Rapat Kwarda Pramuka di Ruang Kerja Rapat Teknis BAZ Jatim di Ruang Kerja Pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW di Jl Sidodadi Surabaya

Harga Turun, Stok BBM Sejumlah SPBU di Jatim Kosong Jombang, Bhirawa Pemerintah resmi telah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar dan premium mulai Senin (19/1) hari ini. Namun sejumlah SPBU di berbagai daerah di Jatim di malah mengalami kekosongan stok. Akibatnya warga kesulitan mengisi BBM kendaraan mereka.

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi -

Di Ruang Kerja

PT Pertamina Gas Mulai Salurkan Gas ke PLTU Grati Pasuruan, Bhirawa PT Pertamina Gas mulai membangun infrastruktur berupa proyek pembangunan pipa transmisi gas Porong-PLTU Grati. Pembangunan pipa berukuran 18 inchi yang dimulai di titik breaking ground di Desa Pelinggisan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan itu untuk menyalurkan kebutuhan gas pembangkit listrik milik Indonesia Power (IP) di Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) Grati.

“Diharapkan proyek sepanjang 57 kilometer dengan ukuran pipa 18 inchi selesai pada kwartal ketiga tahun ini. Sedangkan tahap awal digunakan untuk memenuhi kebutuhan PLTU Grati yang akan digunakan untuk menggerakkan pembangkit yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM),” ujar Direktur PT Pertamina Gas Hendra Jaya usai mengelas pipa gas di ground breaking secara simbolis di Desa Plinggisan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Senin (19/1).

anas/bhirawa

Antrean panjang mobil untuk membeli BBM terjadi di SPBU Lahor pada hari pertama pemberlakuan harga baru BBM subsidi, Senin (19/1).

Sejumlah SPBU di Kabupaten Jombang hingga memasang papan pengumuman bahwa premium dan solar habis. Di antaranya adalah SPBU Jl Raya Tembelang, SPBU Jl Brigjen

Kretarto Sambong, SPBU Jl Gatot Subroto dan SPBU Jl Yos Sudarso Denanyar.

“Tadi saya sudah keliling di

beberapa SPBU. Tapi semuanya kosong. Terutama BBM jenis premium. Daripada motor saya tidak bisa jalan, akhirnya dengan terpaksa membeli bensin eceran, meski harganya lebih mahal. Sebagian juga terpaksa beli pertamax karena sudah telanjur antri,” ujar Umar Sanusi,

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Romadlon/bhirawa

Sejumlah SPBU di Jombang kehabisan stok pada saat harga baru BBM subsidi diberlakukan, Senin (19/1). Akibatnya warga setempat kebingungan untuk mengisi BBM kendaraan mereka.

hilmi husain/bhirawa

Direktur PT Pertamina Gas Hendra Jaya dan Kepala Dinas ESDM Sidoarjo saat mengelas pipa gas secara simbolis di Desa Plinggisan, Senin (19/1).

Bupati Tak Hadir, Perda RTRW Jember Tetap Disahkan Jember, Bhirawa Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember disahkan melalui rapat paripurna yang digelar DPRD setempat, Senin (19/1) sore meskipun Bupati Jember MZA Djalal tidak hadir dalam pengesahan Perda tersebut.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi yang juga Ketua Pansus rancangan Perda RTRW, namun kursi Bupati dan Wakil Bupati terlihat kosong disamping kursi Ketua DPRD Jember. Selain itu seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan camat juga tidak hadir dalam rapat tersebut.

 ke halaman 11

Ratusan Ijazah Alumni Ngendon di SMKN 2 Surabaya Surabaya, Bhirawa Meski pembagian ijazah telah lewat sekian bulan lalu, ratusan ijazah alumni SMKN 2 Surabaya masih tertumpuk di ruang kepala sekolah. Ijazah-ijazah ini milik alumnus 2013 dan 2014 yang hingga kemarin belum diambil.

Para alumni ini enggan mengambil ijazahnya karena belum melunasi cicilan laptop maupun sisa tunggakan buku sekolah. Seperti

diakui Dani Firmansyah alumnus 2014 yang baru mengambil ijazahnya, Senin (19/1) kemarin. Alumni jurusan Audio Video ini mengaku takut mengambil ijazahnya karena belum melunasi cicilan laptop sebesar Rp 1,8 juta.

Dani yang kini bekerja di perusahaan spare part motor daerah Sawahan Sarimulyo, Kecamatan Sawahan ini mengaku tidak pernah ditagih pihak sekolah. “Saya

yang sungkan sendiri jadi belum berani ke sini dan ternyata ijazahnya boleh diambil,” katanya.

Hal serupa juga disampaikan Aan Maulana Iksan, alumnus jurusan Audio Visual yang kini bekerja di CV Ultra Wahyu di Petemon. Aan sebelumnya juga takut mengambil ijazahnya karena belum melunasi cicilan

 ke halaman 11

Bandara Juanda Ditutup, 52 Penerbangan Alami Penundaan Sidoarjo, Bhirawa Bandara Internasional Juanda ditutup total untuk penerbangan selama empat jam, Senin (19/1). Penutupan karena PT Angkasa Pura I selaku pengelola bandara melakukan perbaikan runway yang rusak.

Imbasnya banyak jadwal penerban-

gan mengalami penundaan (delay) dan para penumpang terlantar.

Tercatat setidaknya 52 penerbangan di terminal 1 maupun terminal 2 Bandara Juanda dan 38 kedatangan mengalami penundaan, sementara ratusan calon penumpang terlantar di ruang tunggu bandara.

Penutupan tersebut terjadi sejak pukul 11.00. Seluruh penerbangan dari dan ke Bandara Juanda ditutup akibat proses perbaikan runway atau landasan pacu pesawat yang mengelupas

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Rudy Surjanto

Sentil..  Tokoh lintas agama dukung KPK  Plus rakyat  Tarif surat izin belajar PNS Rp 5 juta  Tidak ada yang gratis  Sudah digelontor, namun harga daging tetap tinggi  Minta kartu diskon ke Jokowi

DPRD Jatim, Bhirawa Puluhan petani garam yang tergabung dalam Paguyuban Petani Garam se-Madura (P2GS) wadul dan melakukan aksi di depan DPRD Jatim, Senin (19/1). Mereka menuntut agar pemerintah menyetop keberadaan garam impor yang ada di Jatim.

“Tampaknya Menteri Perikanan dan Kelautan Susi hanya omong kosong saja sehingga garam impor masih masuk. Ini sangat merugikan kami sebagai petani garam,”ujar Mohammad Miftah, salah satu petani garam saat ditemui di DPRD Jatim, Senin (19/1).

Dikatakannya, salah satu ketidak seriusan pemerintah antara lain adanya garam impor

 ke halaman 11

Jatim Satu-satunya Provinsi yang Buat Blue Print MEA 2015 Pemprov, Bhirawa Jawa Timur menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang membuat blue print Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Blue print atau bisa disebut juga action plan ini dibuat untuk menjadi acuan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan Pemprov Jatim dalam

Pasar Stagnan PASAR otomotif di Indonesia pada 2015 diyakini stagnan atau sama dengan situasi pada 2014, karena kondisi ekonomi baik secara nasional maupun global mengalami ketidak- pastian.

“Semua pemain otomotif sepakat bahwa sektor industri ini menghadapi tantangan yang sangat berat pada tahun ini. Lihat saja fluk tu asi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, kebijakan upah UMK pada 2015, dan inflasi,” kata Direktur Honda Surabaya Center Rudy Surjanto, S e n i n (19/1).

Meski demikian, ungkap dia, Agen

P2GS Tuntut Pemerintah Stop Garam Impor

trie diana/bhirawa

Penutupan Bandara Juanda selama 4 jam berdampak 52 penerbangan dan 38 kedatangan di terminal 1 dan terminal 2 mengalami penundaan, Senin (19/1). Penutupan karena adanya perbaikan pada landasan pacu pesawat.

 ke halaman 11

Ir Hadi Prasetyo

Buah Naga Banyuwangi Tembus Pasar Nasional

Pakai Pupuk Organik, Disinergikan dengan Program Ekowisata Daerah Selain terkenal sebagai penghasil jeruk terbesar di Jatim, Banyuwangi saat ini juga menjadi sentra buah naga. Bahkan, Banyuwangi sudah mulai memproduksi buah naga organik. Buah organik ini telah memasok jaringan ritel besar di Jakarta dan membanjiri pasar di Jawa.

Diananta Putra, Banyuwangi Buah naga organik dikembangkan salah satunya oleh kelompok tani Berkah Naga, Desa Sambirejo, Bangorejo. Kelompok tani ini selama enam tahun konsisten menanam buah naga menggunakan pupuk kandang dan kompos dalam merawat buah naga. “Sudah enam tahun ini saya merawat buah naga memakai pupuk kandang. Kami bahkan telah mengantongi Sertifikasi Prima 3 dari otoritas kompeten keamanan pangan daerah Dinas Pertanian Jawa Timur sebagai produk pangan yang aman konsumsi,” kata Masrifah, salah seorang kelompok tani Berkah Naga kepada Bhirawa akhir pekan lalu.

Berkat menanam secara organik, kelompok tani ini berhasil menembus jaringan ritel Carrefour Jakarta. Selain itu, mampu memasok sejumlah pasar buah di Surabaya. Setiap hari kelompok tani ini mengirim minimal 4 ton buah naga.

“Buah kami banyak dicari orang.

Kami setiap hari mengisi pasar modern Ramayana, rumah buah Hoky, dan pasar induk Agrobis Puspa Agro untuk kualitas super. Yang kecil-kecil, kami kirim ke pasar-pasar tradisional Surabaya,” kata Masrifah.

 ke halaman 11

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat melakukan panen raya buah naga di Bangorejo .

SURABAYA

2

Selasa Wage 20 JANUARI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Polemik Eksekusi Tanah di Medokan Semampir

Warga Bisa Ajukan PK Terhadap Putusan Eksekusi PN Surabaya Masih ada secercah harapan bagi masyarakat Medokan Semampir Timur DAM, Senin (5/1) untuk menempati kembali lahan huniannya..

Pasalnya, warga sekitar mengaku bahwa eksekusi tersebut tak berdasarkan data akurat persil tanah di Kecamatan Semampir tersebut.

Bahkan ada sebagian lahan yang ternyata mempunyai status jelas, petok D atau tercatat dalam kretek desa.

Di sisi lain, eksekusi yang dilakukan PN Surabaya berdasarkan putusan Hakim tanggal 24 November 2014 Nomor: 42/ EKS/2014/PN.SBY. Jo nomor 643/PDT.G/2002/PN.SBY. Dan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraht).

Menurut Pakar Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Bambang Suheryadi mengatakan, putusan yang dilakukan PN Surabaya sudah berkekuatan hukum tetap, dan dilandasi dengan peninjauan data persil tanah yang diperdebatkan. Namun, warga tetap memiliki hak untuk mengajukan peninjauan kembali (PK), dengan klasifikasi khusus.

Pada dasarnya, lanjut Bambang, upaya PK tidak dapat menangguhkan putusan eksekusi yang dilakukan PN Surabaya.

Tapi, upaya PK bisa menjawab keraguan warga terkait ketidakpastian persil tanah yang dieksekusi dan memperjuangkan keadilan tanah milinya.

“Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan PK, sesuai dengan Pasal 68 ayat 1 UU No 14 tahun 1985 adalah pihak yang berperkara sendiri atau ahli warisnya, dan wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu,” terang Bambang Suheryadi kepada Bhirawa, Senin (19/1).

Dosen Fakultas Hukum Unair

ini menjelaskan, alasan PK dapat dilakukan apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan. Dan pada waktu perkara diperiksa, bukti tersebut tidak ditemukan. “Memang upaya Peninjauan Kembali sangat tipis untuk perkara tanah. Tapi tak ada salahnya jika hal itu dilakukan untuk memperoleh keadilan,” ungkapnya.

Ditanya terkait adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oknum anggota DPRD Surabaya dari partai PDIP terhadap warga, Bambang menegaskan, apabila dugaan tersebut terbukti, maka yang bersangkutan dapat dikenakan jeratan hukum. Sebagai Wakil Rakyat, seharusnya dapat menampung aspirasi dan memperjuangkan keadilan rakyat.

“Bila memang terbukti bersalah, oknum tersebut dapat dikenakan jeratan hukum atas dugaan pemerasan yang dilakukannya,” tegas Bambang.

Mengenai sangkaan pasal atas perbuatan itu, Bambang enggan menjelaskan hal tersebut. Ia mengaku tidak mau ikut campur terlalu dalam terhadap permasalahan ini. Namun, sebagai Wakil Rakyat, alangkah baiknya jika yang bersangkutan membantu warga dalam hal advokasi atau biro hukum untuk perma-

PANGGUNG BIROKRASI

Yakin Munas PAN Tak Akan Diintervensi Surabaya, Bhirawa Jika Partai Golkar dan PPP dapat dipecah belah oleh kekuatan pemerintah, tapi tidak dengan Partai Amanat Nasional (PAN).

Wakil Ketua DPP PAN, Zulkifli Hasan yakin tidak akan ada kekuatan politik dari manapun yang akan bisa memecah PAN jelang Munas ke-IV akhir bulan nanti di Bali.

“Kompetisi perebutan ketua umum adalah kompetisi keluarga, antara adik dan abang, karena itu saya yakin tidak akan ada intervensi dari pihak manapun,” kata pria yang juga salah satu calon Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan di Surabaya, Senin (19/1).

Kata Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini, bagi PAN, Munas adalah bagian dari demokratisasi yang tidak harus disikapi secara politis yang berlebihan.

“Hubungan saya dengan Pak Hatta, dan caloncalon lainnya baik-baik saja, tidak pernah ada masalah, komunikasi juga baik,” tegasnya.

Dia yakin, menjelang Munas hingga pasca Munas nanti, PAN tidak akan terpecah belah seperti Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Selain Zulkifli Hasan, dua nama lain yang dipastikan maju dalam bursa ketua umum PAN adalah, Ketua Umum PAN saat ini, Hatta Rajasa, dan Wakil Ketua Umum PAN 2010-2015 Dradjad Wibowo. Nama Hatta kembali muncul dalam bursa pencalonan ketua umum karena dianggap berhasil memimpin PAN sejak tahun 2010.

Terpisah, Ketua DPW PAN Jatim, Suyoto meyakini mengaku pertemuan seluruh pengurus DPW PAN se-Indonesia ini sebagai ajang untuk revitalisasi , sekaligus pilihannya pada regenerasi. Begitupula menjelang Munas PAN yang diselenggarakan 28 Februari 2015 mendatang, Zulkifli Hasan memiliki peluang besar duduk sebagai Ketum DPP PAN menggantikan Hatta Radjasa yang didapok duduk sebagai Majelis Q cty Pertimbangan Partai (MPP).Q

Nama pemilik tanah yang berstatus kretek desa : 1. Sudirman – 1,5 Hektare (Kolonel) 2. Fatonah – 1 hekatare (Istri Sudirman) 3. Heri Mulyono – 1 hekatare (Anak Sudirman) 4. Prasetyo – 1 hektare (keluarga Sudirman) 5. 1 hektare (keluarga Sudirman)

geh/bhirawa

Seragam dan buku sekolah hilang pasca penggusuran Medokan Semampir Timur DAM, puluhan anak berstatus pelajar yang seharusnya menimba ilmu memilih membolos, Senin (19/1). salahan sengketa tanah. atas nama Sudirman (kolonel) dan itu seperti apa? Imam memdengar-dengar pihak keluarga beberkan bahwa sejak tahun Ada Petok D akan menggugat pihak eksekusi,” 1970 penguasa tanah berpindahEksekusi tanah seluas sepuluh cerita Imam Sujono (45th) ketika pindah tangan karena tidak ada hasil pertanian. Dan pada waktu hektare di Medokan Semampir ditemui Bhirawa, Senin (19/1).

Imam yang juga Ketua Paguyuban tahun 1978 mulai dibagi perTimur DAM yang dikecam bahwa tanah Negara sampai dikuasai penghuni tanah Negara Medokan kavling sama rembug desa, depengembang masih tanda tanya. Semampir Timur ini juga men- ngan dibagi ke 314 orang dari Pasalnya, di wilayah bantaran jelaskan, saat ini pihak keluarga yang warga empat pedukuhan dari sungai Merr ini terdapat 5,5 hektare memiliki surat berstatus kretek desa wilayah Medokan Semampir. melegalisir guna untuk perlawanan,” “Dari situ warga tidak ada yang yang berstatus kretek desa.

“Di sini ada yang berstatus petok nah ini yang dibuat untuk menga- mau, sehingga ditelantarkan, dan D, ada lima orang dengan kese- dakan gugatan baru terkait pen- akhirnya ada yang mengelola,” luruhannya dengan luas 5,5 hek- caplokan tanah. Dan ini masih terang Imam yang menempati hampir 16 ini. tare. Dan ini mulai tahun 1978, dirundingkan,” katanya.

Ditanya, sejarahnya dulu tanah Pada tahun 1990, masih cerita dan yang ngeluarin iuran pendapatan daerah. Tanah petok D ini Medokan Semampir Timur DAM Imam, PT SAC Nusantara meng-

Pilwali Siap Digelar Tahun Ini, Anggaran Hanya Rp 71 Miliar DPRD Surabaya, Bhirawa Meski belum jelas bagaimana Pemilukada dilaksanakan, namun dipastikan pemkot Surabaya telah menyiapkan anggaran pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya Robiyan Arifin mengatakan Pemkot menyediakan anggaran sebesar Rp 71 miliar untuk menyelenggarakan Pemilihan wali kota (Pilwali) Surabaya 2015. Jumlah tersebut sebenarnya jauh di bawah kebutuhan KPU. Pria asli Situbondo ini mengungkapkan, estimasi dana Pilwali 2015 mencapai Rp 80 miliar lebih.

Anggaran itu mengacu pada penyelenggaraan pemilihan legislatif (pileg) 2014. Karena itu, untuk mensiasati kekurangan dana tersebut, KPU Surabaya perlu memutar otak agar anggaran sebesar Rp 71 miliar bisa cukup.

“Ya kita akali gimana caranya kita gak minus,” katanya di DPRD Surabaya, Senin (19/1).

Salah satu cara yang dilakukan, kata Robiyan, dengan mengurangi jumlah tempat pemungutan suara (TPS). Pada pileg 2014 lalu, jumlah TPS sebanyak 5.015.

Jumlah itu akan berkurang jauh pada Pilwali 2015. KPU Surabaya hanya akan menyiapkan sekitar tiga ribuan TPS. Pengurangan TPS ini berpengaruh pada jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada setiap

TPS. Diperkirakan, setiap TPS akan ada 600-800 daftar pemilih. “Jadi tidak ada lagi yang di bawah 500, semunya diatas 500 pemilih, maksimal per TPS bisa mencapai 800 pemilih, di atas itu secara aturan kan tidak boleh,” ternangya.

Menyongsong Pilwali 2015, KPU sudah melakukan sejumlah persiapan. Salah satunya sumber daya manusia (SDM). Yakni, menyiapkan panitia penyelenggara kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), dan TPS. Robiyan menjelaskan, mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) nomor 1 tahun 2014 Pemilukada serentak akan dilakukan pada 2015, 2018, dan serentak seluruh Indonesia 2020.

“Kalau di Surabaya Pemilukada diadakan tahun ini,” ucapnya.

Dalam pilkada nanti hanya ada satu calon. Dimana calon kepala daerah tidak didampingi oleh wakil. “Wakilnya baru ditunjuk jika kepala daerah sudah dilantik, untuk Pilwali Surabaya ada beberapa tahapan pencalonan,” ucapnya.

Beberapa tahapan itu, lanjut Robiyan, tahap bakal calon (balon) dan tahap calon. Pada tahap balon tidak disyaratkan adanya dukungan partai. Selain itu, pada tahap ini akan ada uji publik tentang kelayakan menjadi calon.

Artinya, setiap calon harus mengikuti tahapan balon. Karena pada tahapan ini, KPU memiliki kewenengan untuk menentukan lolos tidaknya menjadi calon.

“Jadi uji publik pada tahapan balon menjadi syarat seseorang maju menjadi calon,” jelasnya.

Setelah lolos, maka untuk maju menjadi calon harus mendapat dukungan dari partai minimal 20 persen. Sedangkan untuk calon perseorangan minimal 3 persen dari populasi penduduk. 3 persen dukungan masyarakat tersebut tersebar di 50 persen kecamatan.

“Pendapaftaran Balon 26 Februari-3 Maret. Untuk pendaftaran Calon mulai 4-6 Agustus,” jelasnya.

Kepala BakesBang Linmas Surabaya Sumarno menambahkan, Pemkot Surabaya sudah melakukan penggangaran untuk pilwali 2015. Selain itu, juga sudah melakukan sejumlah persiapan. Salah satunya koordinasi dengan kelurahan.

“Kalau KPU mau minta bantuan sosialisasi dan logisitik, saya pikir itu tidak sulit,” terangnya Q gat singkat.Q

ganti rugi tanah dengan harga Rp 750 permeternya. Sehingga, petani Sembilan ini dibuatkan keterangan garap tanah Negara sama Lurah Medokan Semampir pada waktu itu. “ jadi Mantan Lurah dulu (Abdul Wackid) membuatkan keterangan garap tanah Negara,” ceritanya.

Setelah itu, pada tahun 2002 waktu di Pengadilan Negeri (PN) ditetapkan tanah Negara, setelah naik di PT baru statusnya yang memenangkan PT SAC Nusantara. “ di tahun 2002 gugatan pihak tergugat antara lain sekertaris desa, mantan lurah (Abdul Wackid), Camat (Karyanto) terus dari PT SAC dan direkturnya waktu itu,” bebernya.

Dari pantauan Bhirawa di lokasi, tenda-tenda darurat masih tetap bertahan karena belum ada kejelasan dari pemerintah kota. Serta banyak anak-anak yang berstatus pelajar memilih tidak bersekolah lantaran buku dan seragam sekolah tidak bisa Q bed.geh diselamatkan.Q

Kewenangan Belum Jelas, Dirut KBS Mantap Mundur DPRD Surabaya, Bhirawa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku hingga saat ini masih belum menerima surat pengunduran diri Ratna dari jabatannya. ‘’Aku belum terima suratnya, bahkan aku hanya dengar dari kawan-kawan. Saya hanya dapat tembusan dari Badan Pengawas (Bawas) PDTS KBS untuk membuat surat pengunduran diri Dirut PDTS dan pencalonan Plt Dirut PDTS,’’ katanya kepada Bhirawa Senin (19/1).

Untuk itu hingga saat ini Risma mengatakan belum bisa menyikapi pengunduran diri Dirut PDTS karena belum menerima surat pengundurannya. ‘’Aku hanya menerima surat tembusan dan suratnya Bu Ratna belum ke aku, jadi saya belum bisa ngomong,’’ katanya.

Risma menilai sebenarnya kinerja dari Ratna Achjuningrum sangat bagus. ‘’Karena Bu Ratna orang swasta maka dia nggak mau, tapi aku tetap meyakinkan akan tetapi tetap tidak mau,’’ jelasnya.

Sementara itu Ratna sendiri masih akan mempertimbangkan rencana pengunduran dirinya ini. Hal ini disampaikan Ratna usai memenuhi undangan hearing di Komisi B DPRD Surabaya, Senin (19/1/) kemarin. ‘’Saya bicarakan dulu rencana mundur ini kepada Bawas dan pemkot Surabaya dulu ya,’’ katanya. Dalam hearing sendiri Ratna mengaku dirinya tidak bisa menyampaikan rencana pengunduran dirinya itu untuk saat ini.

Memang belum dikeluarkannya kewenangan pengelolaan di PDTS KBS pada tahun kedua kepada Direksi, kian memantapkan langkah Ratna Achjuningrum untuk mundur dari posisi Direktur Utama. Terlebih, Ratna menilai progress bisnis plan tahun ini, seharusnya manajemen PDTS KBS sudah melakukan pengelolaan fisik kandang satwa.

Sesuai dengan aturan Badan Pengawas (Bawas) PDTS KBS, proses pengajuan pengunduran diri Ratna Tertanggal 11 September 2014 kemarin, akan berakhir pada Tanggal 25 Januari nanti. Karena, dalam peraturan Direksi bisa mengajukan pengunduran diri setelah 25 bulan menjabat.

Sampai saat ini, kewenangan pengelolaan fisik sesuai program yang direncanakan belum juga dilakukan. Posisi tersebut membuat direksi dilema. Sebab, dalam tahun ini seharusnya pembenahan terhadap kandang peraga Satwa, Q gat.dre serta fasilitas memasuki tahap eksekusi.Q

Lahan Utara Masjid Agung Al Akbar untuk Sentra PKL Upaya manajemen Masjid Agung Al-Akbar untuk bisa mengunakan lahan milik Pemkot Surabaya menjadi perluasan pengembangan Masjid sepertinya masih memerlukan perjalanan yang panjang, karena Pemkot Surabaya telah menetapkan area tersebut untuk sentra PKL. Dalam rapat dengan pendapat (hearing) di komisi B (perekonomian) yang menghadirkan Bappeko, Dinas CKTR, Camat Jambangan dan pengurus Masjid Al Akbar berlangsung kondusif karena masing masing pihak telah memahami tupoksi , hak dan kewajiban masing masing, utamanya manajemen Masjid.

Martining Kabid ekonomi Bappeko mengatakan jika lahan sebelah utaran Masjid Agung telah direncanakan untuk pembangunan sentra PKL, bahkan sudah dianggarkan melalui Dinas Koperasi di tanhun anggaran 2014 senilai Rp 4 miliar.

Menurutnya tahap DED sudah selesai, namun karena Dinkop tak kunjung merealisasikan sampai waktunya habis dengan alasan anggaran yang dikelo-

lanya terlalu besar, Bappeko sudah mengalihkan pos anggaran melalui dinas CKTR. “Sampai saat ini masih belum ada perubahan apapu, bahwa lokasi sebelah utara masjid agung diperuntukkan pembangunajn sentra PKL, Taman dan Parkir,” jelasnya.

Menanggapi pernyataan wakil dari Bappeko, Ketua Komisi B Mazlan Mansur yang bertindak sebagai pimpinan rapat meminta agar perencanaannya segera dimatangkan. “ kami minta Bappeko segera mematangkan perencanaannya agar tidak ngambang, sehingga dapat dipastikan peruntukan dan kapan pelaksanaannya,” ucapnya (19/1/15).

Tidak hanya itu,Mazlan juga mengingatkan kepada pengurus yayasan Masjid Agung untuk segera berkoordinasi

dengan Walikota terkait permohonannya,” himbaunya.

Hal senada juga diucapkan Hadi Mulyono Kepala Dinas UKM dan koperasi Kota Surabaya jika pemkot Surabaya telah menerima permohonan surat dari manajemen Masjid Agung AlAkbar dan sedagng dilakukan pembahasan, namun hasil masih belum.

“Sekkota memang sudah menerima surat dari manajemen Masjid Agung, dan tadi kami masih melakukan rapat, namun hasilnya masih harus menunggu, karena masih dilakukan kajian lanjutan,” tegasnya.

Kami sepakat, Lanjut Hadi, jika lahan sebelah utara digunakan untuk penampungan PKL, karena PKL yang dijalan harus steril, siapapun pengelolanya, karena belum mmendata sekaligus memasukkan dalam daftar sebagai binaan Dinkop.

“Kamis siap asal hanya untuk warga dan ber KTP kota Surabaya, itu wajib karena sebagai salah satu upaya untuk mencegah urbanisasi,” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut,

lama ini telah berjalan.

“Kami memang berencana membuat sebuah bangunan yang nantinya akan kami gunakan untuk menampung siswa dan mahasiswa yang saat ini belajar di salah satu ruangan Masjid, kenapa hal ini kami lakukan, karena kondisinya sudah tidak memenuhi syarat lagi,” jlentrehnya.

Masih Endro, upaya tersebut telah disampaikan pada 30 pejabat termasuk didalamnya perwakilan dari Bappeko Kota Surabaya dan saat itu disepakati agar lahan tersebut bisa digunakan untuk pengembangan Masjid.

Namun sampai saat ini surat permohonan kami ke Pemkot Surabaya sebagai pemilik lahan masih belum gat/bhirawa mendapatkan jawaban.

Jajaran pengurus masjid Al Akbar Surabaya saat heraing dengan Komisi B terkait penggunaan lahan sisi utara Sementara wakil dari Dinas untuk kawasan PKL. CKTR secara tegas mengaEndro Siswantoro, Dirut Ya- kungan Masjid, asal ke- asal bisa menjaga kondu- takan bahwa sesuai arahan yasan masjid Al-Akbar me- giatannya tetap mengede- sifitas lingkungan Masjid,” Wali Kota Surabaya, bahwa lahan sebelah utara Masjid mohon dukungan dari semua pankan nuansa Islami, ar- tanggapnya. pihak termasuk DPRD Su- tinya tidak menjadi warung Namun Endro tidak me- Agung Al Akbar masih belum rabaya soal pengembangan remang remang apalagi nampik bahwa upayanya ada perubahan perencanaan Masjid, karena untuk kepen- menjual minuman keras, bisa menggunakan sebgian dan peruntukan, yakni untuk tingan kemanusiaan. kami juga tidak akan men- lahan sebelah utara Masjid pembanguan sentra PKL yang “Kami tetap mendukung campuri kepengurusan PKL, untuk pembangunan fasi- rencananya terbesar di wilayah Q gat keberadaan PKL di ling- silahkan dikelola sendiri litas pendidikan yang se- Kota Surabaya.Q

SURABAYA

Selasa Wage 20 JANUARI 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

RAGAM INFO

Pengerjaan Frontage Road Sisi Barat Terkendala Cuaca Surabaya, Bhirawa Pengerjaan frontage road (FR) sisi barat Jalan Ahmad Yani hingga Senin (19/1) terus dikebut seiring dengan rampung dan sudah dioperasionalkannya FR sisi timur.

Namun, Hujan yang kerap turun belakangan ini, menjadi hambatan tersendiri bagi pengerjaan pedestrian disepanjang frontage road (FR) sisi barat.

“Kita menunggu. Kalau nanti mulai bisa digunakan, akan segera kita lengkapi dengan rambu-rambu dan akses-akses kemudahan, agar masyarakat segera dapat menggunakannya. Ini kita masih menunggu rampung,” terang Irvan Wahyu Drajad Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Surabaya ketika ditemui saat memantau FR sisi timur.

Irvan menambahkan bahwa saat ini memang FR sisi barat belum seluruhnya rampung. “ Memang belum rampung. Kita akan menambah kelengkapan frontage road ini setelah selesai pengerjaannya,”tambahnya.

Pantauan Bhirawa, pengerjaan pembangunan FR sisi barat Jalan A Yani sudah dilaksanakan pada penggal jalan di depan kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, depan Carefour, kawasan dealer mobil yang seluruhnya berada di sisi barat Jalan A Yani.

“Kalau untuk pemasangan lantai memang kami terkendala hujan. Kalau hujan turun, apalagi siang sampai sore, kerjaan jadi cuma bisa dilakukan setengah saja. Padahal seharusnya bisa dikerjakan penuh,” terang Widodo pengawas proyek FR sisi barat.

Bahkan, lanjut Widodo pihaknya pernah nekad mengerjakan lantai pedestrian pada malam hari karena siang hari hujan deras. “Bisa saja. Tapi hasilnya kurang maksimal. Tidak kami lanjutkan. Tunggu keesokan harinya,” pungkasnya.

Pemasangan lantai pada trotoar atau pedestrian frontage road, ditegaskan Widodo menjadi bagian tidak kalah penting dalam pengerjaan proyek frontage road sisi Q geh barat Jalan Yani tersebut.Q

Hakim Nyatakan Bos SPBU Bersalah PN Surabaya, Bhirawa Upaya Soetijono lolos dari jeratan hukum akhirnya kandas ditengah jalam.

Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, terdakwa dugaan kasus penyerobotan tanah 40 centimeter di Jl Kalianak Surabaya ini terbukti melanggar Pasal 167 tentang KUHP tentang penyerobotan.

Berdasarkan amar putusan perkara No 2148/Pid.B/2014/PN.Surabaya yang dibacakan Ketua Majelis Hakim M Yapi dalam persidangan yang digelar diruang sari 2 PN Surabaya, Senin (19/ 1). menyatahkan bahwa Hakim Yapi menolak pembelaan yang diajukan tim pembela dari terdakwa Soetijono yang mengarahkan kasus ini kearah perkara perdata.

Dijelaskan Hakim Yapi, perbuatan pidana menggunakan prinsip pribadi, dalam arti siapa yang melakukan dialah yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa dinilai aktif dalam pengerjaan pagar tembok yang masuk ke lahan milik Kurniawan Sadewo (pelapor).

Adapun hal yang memberatkan dalam putusan ini, terdakwa dianggap merugikan saksi Kurniawan Sadewo dan telah berbelit-belit saat memberikan keterangan. Dan hal yang meringankan, terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.

“Mengadili, terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan memasuki pkarangan milik orang lain, sebagiman mana diatur dalam Pasal 167 KUHP. Menjatuhkan pidana penjara selam tiga bulan, perintah tidak perlu dijalani, kecuali terdakwa ada pidana lain sebelum masa percobaan berakhir selama enam bulan,” tegas Hakim Yapi dalam amar puQ bed tusannya, Senin (19/1).Q

Mengecam Tindakan Penghinaan Sekitar 500 massa dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) DPD Surabaya menggelar aksi damai di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (19/1). Aksi yang diikuti para ibu dan anak dengan membawa berbagai poster bertuliskan mengecam tindakan penghinaan atas Nabi Muhammad SAW sebagai cover tabloid Charlie hebdo di Prancis.

trie diana/bhirawa

Penyidik Dalami Aliran Uang Tersangka Kasus MERR Kejari Surabaya, Bhirawa Tak hanya menetapkan empat tersangka baru dalam kasus dugaan penyalagunaan pembebasan lahan dan bangunan proyek MERR di Kecamatan Gunung Anyar. Penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, kini mendalami aliran dana mark up data yang dilakukan ke empat tersangka.

Berdasarkan data yang dihimpun Bhirawa, sedikit demi sedikit penyidik menemukan aliran dana yang didapat dari mark up data pembebasan lahan dan bangunan proyek MERR. Keempat tersangka baru ini diduga terkait dengan aliran dana yang nominalnya ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Kasi Pidsus Kejari Surabaya Roy Revalino kepada Bhirawa membenarkan, saat ini penyidik memang

mendalami aliran dana kepada empat tersangka ini. Saksi-saksi terus dipanggil untuk memberikan bukti-bukti keterlibatan tersangka dalam mark up data yang diduga dilakukan keempatnya.

“Kami masih melakukan pendalaman terhadap empat tersangka baru ini. Terutama pada aliran dana yang diduga masuk kantong pribadi mereka,” tegas Roy Revalino, Senin (19/1).

Adapun keempat tersangka yang berhasil dikembangkan dari tiga tersangka sebelumnya adalah Eka Martono selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Handri Harmoko, Sumargo, dan Abdul Fatah selaku koordinator warga yang menginginkan uang ganti rugi diperbanyak.

Mantan Kasi Intel Kejari Cimahi ini menjelaskan, kerugian negara yang didapati dari ke empat tersangka sudah didapat dari hasil audit BPKP. Salah satunya adalah Eka Martono yang mengantikan jabatan Eusi Darliana sebagai PPK,

terhitung selama enam bulan mulai Juli-Desember 2014.

Diketahui, penyidik melakukan pemisahan kerugian negara yang disebabkan ke empat tersangka.

Selama menjabat sebagai PPK, Eka diduga telah menyebabkan kerugian negara sebanyak Rp 2 milar. Kerugian itu yang khusus terkait dengan kewenangan dan tanggung jawab Eka sebagai PPK. “Penyidik masih mendalami apakah uang tersebut masuk ke kantong pribadi tersangka atau ke orang lain,” terang Roy. Tak hanya Eka, penyidik juga mencatat kerugian negara yang diduga dilakukan Handri Harmoko senilai Rp 1,24 miliar.

Sedangkan Abdul Fatah diduga menyebabkan kerugian negara sebanyak Rp 1,08 miliar, dan Sumargo diduga menyebabkan kerugian Rp 656 juta.

Kerugian negara itu diduga ditimbulkan dari setoran yang didapat dari warga dan pemberian dari Olli Faizzol dan Djoko Walujo (terdakwa

berkas terpisah). Sebab dari pemeriksaan Kejaksaan terungkap bahwa warga juga menyetorkan sebagian hasil ganti rugi yang diterimanya kepada tersangka yang menjadi koordinator warga itu.

Keterangan itu diperkuat saat pembuktian dalam sidang. Warga menyebut bahwa para koordinator itu hadir di bank ketika mencairkan uang ganti. Warga yang sudah menerima uang tunai, diminta menyerahkan sebagian kecil uangnya kepada mereka. Penyidik menduga, uang tersebut diduga kuat dinikmatinya sendiri.

Ditanya terkait adakah tersangka lain setelah penetapan empat tersangka baru itu, Roy enggan menjelaskan rinci. “Saat ini kami masih upaya pendalaman ke empat tersangka. Jadi, tunggu dulu mas. Selama ada bukti yang cukup tentang keterlibatan peran orang lain dalam kasus tersebut, penyidik akan mengusutnya,” tandas Roy.Q bed

Undang Pejabat Negara, SKPD Harus Koordinasi Biro Humas dan Protokol Bapersip Siapkan Ikon ‘Jawa Timuran’

iib/bhirawa

Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim Drs Supratomo MSi saat memberikan sambutan pada Rakor Kegiatan Acara-acara di Lingkungan Pemprov Jatim.

Pemprov, Bhirawa Jatim Bidang Pemerintahan, Dr Mulai sekarang, seluruh sa- H Idrus, saat membuka Rapat tuan kerja perangkat daerah Koordinasi Sinkronisasi Kegiatan (SKPD) di lingkungan Pemprov SKPD dan Vertikal, di Ruang Jatim dan instansi vertikal di Bhinaloka Adhikara Kantor Jatim, jika mengundang pejabat Gubernur Jatim, Senin (19/1). tamu negara harus berkoordinasi Menurut Idrus, kegiatan yang dengan Biro Humas dan Protokol bersifat keprotokolan harus Setdaprov Jatim. Hal ini sesuai terkoordinasi dengan baik, terdengan tupoksi biro yang kini masuk rapat-rapat koordinasi komandani Drs Supratomo MSi. yang diselenggarakan oleh “Tugas pokok dan fungsi Biro SKPD/instansi yang lingkupnya Humas dan Protokol adalah luas. Disamping itu, berkaitan mengkoordinasikan segala ke- dengan undangan atau mengungiatan seremonial pejabat negara dang pejabat negara dalam seperti gubernur, wakil gubernur acara seremonial kenegaraan, berserta pejabat negara lainnya di hendaknya dikoordinasikan Jatim,” kata Asisten I Sekdaprov dalam satu pintu melalui Biro

Humas dan Protokol.

Dicontohkan, jika SKPD/instansi vertikal di lingkungan Provinsi Jatim akan mengundang bupati/ wali kota, harus seizin gubernur.

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga harmonisasi hubungan yang baik antara kepala daerah.

“Jangan sampai mengundang kepala daerah dalam waktu yang hampir berdekatan atau bersamaan sehingga membuat repot bupati/wali kota yang akibatnya enggan hadir. Dengan berkoordinasi dengan Biro Humas dan Protokol diharapkan seluruh acara yang akan diselenggarakan berjalan secara teratur, tertata dan terjadwal dengan baik,” tegasnya.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim Drs Supratomo MSi mengatakan, maksud dan tujuan dilaksanakan rapat koordinasi ini adalah untuk mengevaluasi dan mensinkronisasi beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dan juga instansi lainnya. Terutama yang mengundang pejabat negara, Gubernur atau Wakil Gubernur beserta tamu negara lainnya.

Tugas dari Biro Humas dan Protokol yakni mengatur, mengkoordinasikan serta mensinkronkan kegiatan pejabat negara, Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim serta tamu negara agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, Q iib rapi, khidmat dan efisien.Q

Pemprov, Bhirawa Mempertahankan arsip dan kekayaan literasi Jawa timur, Bapersip Jawa Timur menyiapkan ikon ‘Jawa Timuran’ yang selanjutnya menjadikan Perpustakaan Propinsi Jawa Timur sebagai Pusat Informasi Pusaka Jawatimuran.

Sekretaris Bapersip Jatim, Drs Hasto Hendarto MM mengatakan, ikon itu bermula dari perencanaan Pembangunan Digitalisasi Koleksi Lokal dan Muatan Lokal Pusaka Jawatimuran merupakan program pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pendayagunaan koleksi khas Jawatimuran.

Dijelaskan, program tersebut merupakan pelestarian informasi mengenai Jawa Timur yang berupa koleksi lokal (local collection) dan muatan lokal (local content) merupakan harta warisan karya budaya anak bangsa yang selanjutnya dapat disebut Pusaka Jawatimuran.

Dengan program ini, lanjutnya, akan selalu terjaga semua koleksi kekayaan literasi Jawa Timur dan selanjutnya merupakan koleksi yang sangat berharga yang akan tersaji dengan baik yang dapat diakses oleh semua kalangan dengan cepat dan akurat.

Pelaksanaan penghimpunan dan pengelolaan koleksi lokal (local collection) dan muatan lokal (local content) pada dasarnya sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dan tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990.

“Regulasi tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk dapat melestarikan hasil karya budaya bangsa yang merupakan perwujudan cipta, rasa dan karya manusia Indonesia dalam hal ini khususnya Jawa Timur,” katanya.

Dikatakannya, pentingnya peranan karya cetak dan karya rekam yang dapat menunjang pembangunan pada umumnya, khususnya bidang pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyebaran informasi yang semakin lama semakin Q rac banyak.Q

ORI Puji Respon Pemkot Terkait Pungli Pelayanan Publik Respon cepat Pemkot Surabaya menyikapi temuan dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mendapat apresiasi positif dari Ketua ORI Danang Girindrawardana.

Danang menyatakan, dari tiga daerah yang diobservasi ORI yaitu DKI Jakarta, Bandung dan Surabaya, kota Surabaya dinilai yang paling bagus menindaklanjuti hasil investigasi tersebut. ‘’Begitu mendengar kabar adanya temuan praktik pungli, Wali Kota langsung mengumpulkan dinas terkait guna dievaluasi. Langkah penindakan terhadap oknum juga langsung dilaksanakan. Sementara, di tempat lain masih menunggu,’’ kata Danang saat berkunjung ke balai kota Surabaya, Senin (19/1).

Danang menambahkan, maksud kedatangan rombongan ORI menemui Wali Kota, disamping mengapresiasi Pemkot, juga memberikan kesimpulan terkait temuan ORI. Menurut Danang, harus dibedakan antara pelanggaran karena perilaku oknum atau disebabkan kesalahan sistem. Apa yang

terjadi di Surabaya, lanjut dia, dikategorikan sebagai perilaku oknum. Sedangkan, sistem pelayanan publik yang ada di Surabaya sudah sangat baik. ‘’Oleh karenanya, perilaku oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti ini jangan sampai menghancurkan sistem,’’ tegasnya.

Pada kesempatan itu, Danang meminta publik pandai membedakan kedua hal tersebut. Terkait praktik-praktik oknum tercela, kuncinya ada pada pengawasan. Reputasi kepala daerah sangat dipertaruhkan pada aparatur sipil negara (ASN) yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Selebihnya, ORI mendukung penuh inovasi pelayanan publik yang digagas oleh Pemkot Surabaya. Pria kelahiran Yogyakarta ini menilai sistem perizinan online Surabaya Single Window (SSW) sudah bagus.

Transparansi yang meminimalkan tatap muka antara pemohon dan dinas terkait menurut kacamata ORI membatasi peluang terjadinya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). ‘’Oleh karenanya, jangan sampai sistem yang sudah baik ini ternoda oleh ulah oknum tak bertanggung jawab. Untuk itulah diperlukan pengawasan, sebab sebaik apapun sistem yang dibangun kalau pengawasan minim hasilnya akan tidak maksimal. Dan respon Pemkot Surabaya dalam hal ini sangat baik,’’ paparnya.

Danang mengungkapkan, setelah ini akan ada observasi ulang. Observasi akan menggunakan metode berbeda dengan sektor yang tidak sama dengan investigasi sebelumnya. Sementara mengenai waktu pelaksanaannya, Danang enggan berkomentar lebih jauh. ‘’Yang pasti maksud dan tujuan kami ingin agar setiap instansi pelayanan publik konsisten memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Dengan kata lain,

Pasalnya, hal itu mengacu pada pelanggaran serupa yang terjadi pada tahuntahun sebelumnya. ‘’Kalau menurut saya kok masuk kategori berat ya, seperti kasus yang sudahsudah. Lagipula, kalau hukuman ringan tidak perlu tim, cukup surat peringatan dari saya. Tapi kita tunggu saja keputusan resminya,’’ imbuh Risma.

Pemkot Surabaya memang dikenal tidak kompromi menegakkan disiplin pegawai.

Tahun lalu, tercatat 12 pegawai negeri sipil diberhentikan lantaran melakukan pelanggaran kategori berat.

Soal rekomendasi perbaikan layanan publik dari ORI, Wali Kota Risma medre/bhirawa nyatakan sudah memasang Ketua Ombusman Republik Indonesia, Danang Girindrawardana (tengah) berbincang dengan banner-banner maupun paWali Kota Tri Rismaharini pan pengumuman yang mekami ingin membantu Pem- finalisasi. Dalam penjatuhan tim yang beranggotakan Ba- mampang persyaratan pekot Surabaya menjadi ba- sanksi, pemkot beracuan dan Kepegawaian dan Diklat ngurusan perizinan dan surometer pelayanan publik pada aturan kepegawaian, (BKD), Inspektorat, Bagian rat-surat kependudukan. terbaik,’’ ujarnya. dimana pelanggaran terbagi Hukum dan dinas tempat Banner tersebut dipasang di kantor-kantor kelurahan, Wali Kota Tri Rismaharini dalam beberapa kategori, di oknum tersebut bekerja. juga mengungkapkan, oknum antaranya ringan, sedang Kendati proses masih ber- kecamatan serta kantor penakal yang masuk dalam dan berat. langsung, Risma memper- merintahan lainnya yang temuan ORI saat ini sedang Penentuan kategori pelang- kirakan pelaku pungli akan berkaitan dengan pelayamemasuki tahap proses garan akan ditentukan oleh mendapat hukuman berat. nan publik.Q dre

OPINI

4

Fungsi DPRD Pasca UU Pemda 2014

Tajuk

Presiden ‘Mendengar’ KPK SIAPA bilang presiden meng-abaikan warning KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam rekrutmen pejabat “setingkat” kabinet? Buktinya, Presiden menunda pelantikan calon Kapolri (Kepala Kepolisian RI). Itu dilakukan setelah terbitnya sprindik (surat perintah penyidikan) sekaligus penetapan calon Kapolri sebagai tersangka. Sebelumnya, Presiden juga meng-konfirmasi KPK terhadap seluruh calon menterinya. Beberapa nama calon menteri dicoret. \Pada saat konfirmasi nama-nama calon anggota kabinet, KPK memberi tanda stabilo warna merah dan kuning.

Kedua tanda warna sama-sama berpotensi menjadi tersangka dugaan kasus suap, gratifikasi dan KKN. Namun tanda warna merah berarti sprindik-nya dalam waktu lebih dekat (selambatnya setahun atau dua tahun). Sayangnya, ketika akan mengangkat Jaksa Agung, Presiden tidak mengkonfirmasi kepada KPK. Boleh jadi, Presiden yakin benar bahwa Jaksa Agung memang bersih. Hal yang sama juga dilakukan saat menggadang gadang nama calon Kapolri. Presiden tidak mengkonfirmasi kepada KPK. Namun kali ini KPK lebih pro-aktif, menetapkan calon Kapolri sebagai tersangka. Konon nama yang sama telah pernah diberi stabilo ketika masuk dalam jajaran anggota kabinet. Bagai gayung bersambut, pro-aktif KPK direspons positif oleh Presiden.

Respons positif Presiden, ironisnya, berseberangan dengan sikap Komisi III DPR-RI yang meluluskan calon Kapolri pada forum fit and proper. Bahkan pada paripurna parlemen juga menerima calon tunggal Kapolri yang diajukan oleh Presiden. Ada apa dengan DPR? Seolah-olah kontroversi calon Kapolri menjadi “pemersatu” sikap DPR. Selama ini rakyat memahami bahwa parlemen telah terbelah, menjadi kelompok KMP (Koalisi Merah Putih) dan KIH (Koalisi Indonesia Hebat.

Dua kelompok yang semula “diametral” ternyata kompak menyetujui calon Kapolri, walau sudah ada warning keras KPK. DPR (terutama Komisi III bidang Hukum) malah bertandang ke kediaman calon Kapolri sehari sebelum dilakukan fit and proper. Hal itu tak pernah dilakukan oleh DPR kepada calon pejabat tinggi yang akan menjalani fit and proper. Biasanya malah calon pejabat yang door to door mendatangi rumah anggota DPR, agar didukung.

Boleh jadi anggota DPR ingin menunjukkan solidaritas (semacam turut prihatin) terhadap calon Kapolri yang mendadak menjadi tersangka. Boleh jadi pula, anggota DPR juga akan mengalami hal serupa. Tak diduga-duga memperoleh sprindik KPK. Berdasar catatan ICW, setidaknya terdapat 36 anggota DPR periode 2014-2019 yang menjadi tersangka KPK. Puluhan yang lain akan menyusul.

Di daerah, berdasar data pada Kementerian Dalam Negeri mencatat, (sejak 2005 hingga 2014) terdapat 3.169 anggota DPRD yang tersangkut kasus korupsi di berbagai daerah. Termasuk anggota DPRD kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Berdasar catatan Ditjen Otonomi Daerah, sudah sebanyak 320 Kepala Daerah (gubernur serta walikota dan bupati) yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK maupun Kejaksaan.

Harus diakui, tidak mudah menjadi pejabat publik (politik). Sudah sangat banyak Kepala Daerah terjerumus dalam kasus hukum. Terutama kasus KKN. Rinciannya, gubernur sebanyak 23 orang, wakil gubernur (7), bupati 156 orang, wakil bupati 46 orang, wali kota 41 orang, dan wakil wali kota 20 orang. Sangat miris, karena jumlah itu meliputi 70% jumlah propinsi.

Menjadi pejabat publik, wajib bersih, nyaris bagai “setengah dewa,” sebelum dan selama menjabat. Hal itu diamanatkan Tap MPR Nomor VI tahun 2001, sebagai acuan pengangkatan pejabat tinggi. Di dalamnya berisi amanat untuk memberhentikan atau pengunduran diri pejabat tinggi yang disangka tidak bersih. TAP MPR tersebut diabadikan untuk mewujudkan Indonesia bebas KKN. Terutama presiden, wajib bersih dari KKN. Hal itu diamanatkan UUD pasal 7B ayat (1) tentang jenis pelanggaran yang menyebabkan presiden diberhentikan sebelum akhir jabatan. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Mendidik Anak di Zaman Sekarang MENDIDIK anak di era seperti ini dibutuhkan ekstra pengawalan. Jika perlu dari tidur hingga bangun tidur kita terus memantaunya. Perilaku anak mayoritas ditentukan seorang ibu. Sebab ibu-lah yang menurut banyak psikolog lebih mengerti sentuhan emosional anak. Di dunia yang kini penuh dengan modernisme, liberalism, dan sekulerisme, keberadaan seorang ibu saat ini terasa jauh bagi anak, bahkan seolah “tidak ada”.

Untuk mengurus anak saja, seorang ibu saat ini sudah membutuhkan baby sitter. Dalih ini yang dipakai kebanyakan ibu untuk melancarkan karirnya di luar. Padahal peran ibu di rumah tangga sangat dibutuhkan. Padahal, seorang anak bagaikan gaun yang sangat mahal dan mesti dijaga super ketat agar dapat terus terjaga.

Jepang, adalah Negara yang pernah mengalami degradasi moral karena terkikisnya rasa nasionalismenya oleh Barat. Bahkan kala itu Kimono sudah tidak dianggap lagi sebagai sebuah kebanggaan. Angka bunuh diri meningkat. Tapi seiring waktu dan daya pikir cepat, Jepang kini kembali dengan menerapkan bahwa Ibu rumah tangga adalah pahlawan.

Namun kondisi di Indonesia justru terbalik, kini semakin banyak wanita berkiprah di dunia ekonomi untuk berkarir di pusat-pusat perkantoran mewah, terutama di kota-kota besar Indonesia. Termasuk Jakarta, tentunya. Nyaris para wanita karir itu tak punya waktu buat keluarga dan anak mereka, yang kebanyakan dialihasuhkan ke pengsuh. Para orangtua harus sadar. keliru jika wanita bekerja di kantor atau pabrik. Sebab pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga itu adalah pekerjaan mulia dan pendidikan yang utama.

Siti Aminah Alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Selasa Wage, 20 JANUARI 2015

Hal ini sebagai konsekuensi bahwa dalam negara kesatuan tidak pernah terjadi peralihan kekuasaan tetapi hanya pendelegasian kekuasaan.

Simpulan yang dapat dihasilkan dari Pemda 2014 pun telah uraian karakteristik mengakui “Berbeda bentuk negara kedengan penyelengsatuan di atas adalah Oleh: garaan pemerintahan bahwa dalam negara A’an Efendi di pusat yang terdiri kesatuan hanya ada atas lembaga eksesatu badan legislatif kutif, legislatif, dan yang kalau di Indoyudikatif, penyelengnesia adalah Dewan Perwakilan garaan pemerintah daerah dilakRakyat (DPR). sanakan oleh DPRD dan kepala DPRD bukan badan legislatif daerah. DPRD dan kepala daerah sehingga tidak bisa diberikan berkedudukan sebagai unsur pefungsi legislasi. Oleh sebab itu nyelenggara pemerintahan daerah sangat tepat kalau UU Pemda yang diberi mandat rakyat untuk 2014 menyebut fungsi DPRD adamelaksanakan urusan pemerinlah fungsi pembentukan perda. tahan yang diserahkan kepada Adalah “kecelakaan” ketika UU daerah”.

No. 17 Tahun 2014 tentang Maje-

Lahirnya UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2014) yang menggantikan UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2004) membawa perubahan penting terhadap fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik itu DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota.

D

PRD yang sebelumnya melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan kini telah berubah menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah (perda), anggaran, dan pengawasan.

Titik fokus perubahan penting itu terletak pada perubahan fungsi legislasi menjadi fungsi pembentukan perda. Pada tataran praktik perubahan itu mungkin tidak penting dan tidak berimplikasi apa-apa karena sebelum diubah menjadi fungsi pembentukan perda pun memang fungsi DPRD adalah membentuk perda bersama dengan kepala daerah.

Tetapi lain halnya bila itu dilihat dari sudut pandang teoritis.

Perubahan fungsi DPRD dari fungsi legislasi menjadi fungsi pembentukan perda menarik untuk ditelaah. Dari segi teoritis, UU Pemda 2014 telah membuat langkah yang sangat tepat.

DPRD Menjalankan Fungsi Legislasi Legislasi menurut Gale Encyclopedia American Law berarti “Legislation: lawmaking; the preparation and enactment of laws by a legislative body” (Dona Batten, 2010:136). Badan legislatif itu sendiri diartikan sebagai “a body that passes laws of legislation” (W.J. Stewart dan Robert Burgess, 2001:235). Karakteristik atau ciri khas legislasi adalah bahwa legislasi itu harus dibuat oleh badan legislatif. Dengan kata lain, hanya badan legislatif yang memiliki fungsi legislasi. Badan legislatif itu sendiri adalah badan yang “legislate” artinya badan yang membuat undang-undang. Lalu apakah DPRD itu badan legislatif sehingga DPRD diberikan fungsi legislasi? Untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan itu dapat ditelusuri dengan konsep negara kesatuan yang dianut oleh negara Indonesia.

Suatu negara yang telah menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan harus memamahi implikasi dari pilihannya tersebut.

Bentuk negara kesatuan memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan bentuk negara federal dan begitupun sebaliknya.

Pertama, dalam negara kesatuan semua kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudisial) terkonsentrasi pada pusat. Penjelasan UU

P

Penjelasan UU Pemda 2014 pun telah mengakui “Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah”.

Dari sini sudah sangat jelas kalau DPRD itu bukan badan legislatif tetapi penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan kepala daerah. Kedua, negara kesatuan menerapkan pemisahan kekuasaan secara horisontal, dalam hal ini pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial dalam unit negara. Ketiga, negara kesatuan tidak menerapkan pemisahan kekuasaan secara vertikal antara unit negara dan sub unit negara atau daerah.

Keempat, dalam negara kesatuan kekuasaan dapat didelegasikan ke unit yang lebih rendah tetapi tidak berupa peralihan kekuasaan.

Perlu di garis bawahi bahwa dalam negara kesatuan kekuasaan yang dapat didelegasikan ke unit yang lebih rendah hanyalah kekuasaan pemerintahan atau eksekutif dan tidak meliputi kekuasaan legislatif dan yudisial.

Di sini nampak semakin memperjelas bahwa DPRD bukan badan legislatif. Kelima, berdasarkan sistem negara kesatuan kekuasaan pemerintahan yang telah diberikan kepada unit yang lebih rendah dapat ditarik kembali oleh pemerintah pusat.

lis Perwusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) masih menyebut fungsi DPRD adalah fungsi legislasi.

Beruntung “kekilafan” UU MD3 segera disadari oleh penyusun UU Pemda 2014 sehingga keluarlah Pasal 409 huruf d yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku materi muatan UU MD3 yang khusus mengatur mengenai DPRD, baik DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota yang berarti mencabut pula Pasal 316 ayat (1) dan 365 ayat (1) yang masih menyebut fungsi DPRD adalah fungsi legislasi. Pasca UU Pemda 2014 fungsi DPRD benarbenar fungsi pembentukan perda bukan lagi fungsi legislasi.

Kesalahpahaman DPR dengan DPRD Pada saat berlakunya UU Pemda 2004 fungsi DPRD meliputi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tiga fungsi yang dimiliki oleh DPRD ini sama persis dengan fungsi yang dijalankan oleh DPR. Nampaknya pembentuk

UU Pemda 2004 sangat dipengaruhi pemikiran bahwa DPRD identik atau bahkan sama dengan DPR sehingga kedua lembaga itu diberikan fungsi yang sama.

Pemikiran mengidentikkan DPR dengan DPRD dapat terjadi karena tiga sebab. Pertama, dari aspek nama DPR-DPRD tentu sangat mirip. Dari kemiripan nama ini dapat menimbulkan pemahaman bahwa keduanya adalah sama dan yang membedakan hanyalah bahwa DPR berada di pusat sedangkan DPRD berada di daerah.

DPR adalah badan legislatif pusat dan DPRD badan legislatif daerah.

Kedua, anggota DPR dan anggota DPRD sama-sama dipilih dalam pemilu legislatif. Ketiga, DPR dan DPRD diatur dalam satu undangundang yaitu UU MD3. Mengidentikkan bahkan menyamakan DPR dengan DPRD adalah pemikiran yang tidak tepat bahkan salah kaprah. DPR tidak sama dengan DPRD. DPR itu berbeda dengan DPRD. Karena beda seharusnya DPRD tidak menjalankan fungsi yang sama dengan DPR. Koreksi oleh UU Pemda 2014 Lahirnya Pasal 409 huruf d UU Pemda 2014 adalah dalam rangka meluruskan kerancuan antara DPR dengan DPRD. Pasal 409 huruf d UU Pemda 2014 yang mengeluarkan DPRD dari UU MD3 adalah langkah yang sangat tepat. DPR dan DPRD adalah lembaga yang berbeda dan sudah seharusnya tidak diatur dalam satu undang-undang. Tepat pula penjelasan umum UU Pemda 2014 yang menyatakan bahwa sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah maka DPRD tidak diatur dalam beberapa undangundang namun cukup diatur dalam undang-undang UU Pemda 2014. Selain tidak lagi mengatur DPR dan DPRD dalam satu undang-undang, masih terdapat langkah lain untuk lebih menegaskan bahwa DPR berbeda dengan DPRD. Pertama, mengubah nama DPRD, misalnya dewan perwakilan rakyat provinsi untuk DPRD provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota untuk DPRD kabupaten/kota.

Kedua, anggota DPRD tidak lagi dipilih dalam pemilu legislatif bersama-sama dengan pemilihan anggota DPR dan DPD tetapi dipilih bersama dengan pemilihan kepala daerah karena DPRD adalah penyelenggara pemerintahan daerah bersama kepala daerah. Sekali lagi DPRD bukan badan legislatif dan sangat berbeda dengan DPR. Sekian.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember

Petani Cerdas, Ekonomi Tuntas

etani merupakan entitas yang berjasa, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok pangan masyarakat Indonesia. Karena itu, kontribusi mereka dalam menyuplai kebutuhan pangan harus dihargai. Namun, realita yang terjadi justru banyak orang yang meremehkan profesi satu ini. Mereka tidak menyadari bahwa sebagian kebutuhan pokok mereka telah dipenuhi oleh hasil kerja keras petani. Apalagi, dengan tumbuhnya pola pikir yang merendahkan pekerjaan seorang petani.

Seperti kebanyakan anak para petani, mereka tidak mau mengikuti jejak orang tuanya sebagai petani. Mereka lebih memilih mengadu nasib ke kota yang belum jelas akan kesuksesannya. Mereka menganggap bahwa sektor pertanian tidak memiliki kontribusi terhadap ekonomi daripada sektor lain. Walaupun keinginan untuk dapat hidup lebih baik merupakan niat yang bagus, tetapi mereka seharusnya berpikir, bahwa menjadi petani “ yang berpendidikan “ dapat mensejahterakan kehidupan keluarga bahkan negara. Sebab, pertanian tidak dapat lepas dari kehidupan manusia.

Selain itu, banyak lulusan perguruan tinggi yang fokus pada bidang pertanian tidak menerapkan keahlian dan ilmu yang dipelajari.

Mereka memilih mencari pekerjaan yang bekerjanya berada di kantor, daripada terjun langsung menangani pertanian. Padahal, jika mereka menerapkan ilmu yang dikuasai pasti kehidupan mereka akan lebih baik. Sebab, dengan ilmu pertanian modern yang mereka miliki dapat memanen hasil

dengan kualitas dan penduduk Indonekuantitas yang baik. sia masih mencari Sehingga kebutuhan nafkah di sektor hidup masyarakat pertanian. Beberapa fakta mengindikasiakan pangan dapat kan semakin penterpenuhi. Apabila setingnya peran sekmua sarjana pertanian tor pertanian dalam bekerja sesuai bidangnya otomatis kebutupenyerapan tenaga kerja. Selama krisis, han pokok Indonesia terjadi penurunan akan terpenuhi bahOleh: kan dapat mengekspor nilai tukar petani Eka Khumaidatul hasil pertanian. dan penurunan upah Khasanah buruh di pedesaan.

Fenomena riil yang terlihat di negara InHal ini menunjukkan donesia adalah tingginya tingkat adanya pertambahan angkatan pengangguran dan kemiskinan. kerja di sektor pertanian.

Keadaan tersebut sangat terkait Selain itu, terdapat beberapa dengan masalah sumber daya matantangan di masa depan yang nusia (SDM). Kondisi SDM yang harus dihadapi Indonesia yakni rendah sangat berpengaruh terMasyarakat Ekonomi Asean hadap produktivitas kerja. Secara (MEA), globalisasi ekonomi, agregat (keseluruhan), kondisi penganguran, kemiskinan, dan ini mempengaruhi produktivitas degradasi lingkungan. Oleh senasional. Hal demikian juga membab itu, dibutuhkan revitalisasi pengaruhi pertumbuhan ekonomi pertanian secara terfokus yang yang sementara ini (setelah krisis didukung oleh sumberdaya mafinansial global) masih berada nusia yang berkualitas. Pemerindi bawah target. Pada akhirnya tah seharusnya juga menetapkan daya saing bangsa juga akan kebijakan yang ditujukan kepada rendah. para sarjana pertanian untuk Produktivitas SDM pertanian bekerja pada sektor pertanian Indonesia hingga saat ini masih dengan menerapkan inovasi-inorendah. Masih banyak pelaku vasi baru. Apabila mereka tidak sektor pertanian di Indonesia mau, pemerintah harus bertindak yang memiliki kualitas dengan tegas,contohnya mencopot gelar kemampuan dibawah rata-rata. sarjananya. Pemerinta juga harSementara mereka yang kuliah, us mengawasi lembaga-lembaga hanya dapat di hitung dengan jari. pendidikan yang berbasis pertaBisa dibayangkan bagaimana rennian, agar dapat meluluskan gendahnya produktivitas SDM pertaerasi selanjutnya yang mumpuni nian. Akibatnya, kontribusi sektor akan ilmu pertanian. ini semakin terpuruk dibanding Di samping melalui pengemsektor lain khususnya industri. bangan SDM, pemerintah perlu Meskipun kontribusi sektor membangun kelembagaan yang pertanian terhadap pendapatan berhubungan dengan pertanian nasional sudah tergeser oleh seperti kelembagaan keuangan, sektor industri, tetapi mayoritas pemasaran, penyuluhan, dan

penelitian. Selain itu, pemerintah juga harus memantau pengembangan kelembagaankelembagaan tersebut agar saling bersinergis. Dengan adanya kelembagaan-kelembagaan tersebut, otomatis akan mempermudah Indonesia menuju negara yang sejahtera.

Ketika pembenahan SDM telah terlaksana, pemerintah seharusnya menyediakan lahan untuk bekeja para lulusan Pertanian. Selain sebagai masih banyak lahan – lahan potensial di Indonesia yang belum di manfaatkan dengan baik. Pemerintah seharusnya tanggap menyikapi masalah tersebut, dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan lahan tersebut untuk meningkatkan produktifitas pertanian dan perkebunan yang di kerjakan oleh para ahli pertanian. Dengan demikian, dapat menambah devisa dan menyelamatkan perekonomian negara.

Ketika pemerintah dapat memanfaatkan lahan kosong yang berpotensi untuk pertanian, otomatis banyak tenaga kerja yang diserap. Sehingga orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan, dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut dapat mengurangi pengangguran di negara kita. Alhasil, sedikit demi sedikit keterpurukan ekonomi bangsa dapat terangkat. Sehingga negara kita dapat lebih makmur dan dapat mengejar ketinggalan dari negara-negara maju.

Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Walisongo Semarang, Peneliti Ekonomi di Lembaga Studi Agama dan Nasionalisme (LeSAN)

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Wage 20 JANUARI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Banjir Banyak Menyebabkan Jalanan Rusak Gresik, Bhirawa Kerena kualitas jalan yang tak bagus, membuat sejumah ruas jalan di Kab Gresik cepat rusak. Ini disinyalir karena pengerjaan yang kurang bagus. Kerusakan jalan itu selain menyebabkan pengguna jalan kesulitan berlalu lintas, juga menyebabkan kemacetan. Bahkan rawan terjadinya kecelakaan, terutama bagi pengendara roda dua.

Jalan yang mengalami kerusakan parah itu diantaranya, berada di Jl Raya Kapten Dulasim, Kel Singosari, Kec Kebomas. Jalan di wilayah itu mengalami kerusakan cukup parah. Kerusakan jalan itu dipastikan akan makin parah kalau tak kunjung diperbaiki, karena padatanya truk besar bertonase berat melintas di jalan itu.

Sehingga warga meminta agar DPU (Dinas Pekerjaan Umum) segera memerbaiki jalan itu. Kalau tidak bisa diperbaiki 100%, dilakukan sistim tambal sulam melalui URC (Unit Reaksi Cepat). ‘’Kami meminta Jl Kapten Dulasim yang rusak parah cepat diperbaiki, karena rawan kecelakaan, terlebih pengguna roda dua,’’ pinta Niki Barata Yunita, salah satu warga.

Menurut Niki, Jl Kapten Dulasim setiap harinya selalu padat arus kendaraan. Para pengendara motor baik roda dua maupun roda empat sering menghindari jalan yang bergelombang dan berlubang besar. Sehingga banyak pengendara yang melambatkan laju kendaraan. Akibatnya membuat kendaraan di belakangnya terhambat.

Kerusakan jalan itu, lanjut Niki, juga kerap mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Terutama, bagi kendaaraan roda dua. Hal itu disebabkan kondisi jalan bergelombang dan penuh lubang cukup besar dengan diameter sekitar satu meter dan dipenuhi batu kerkerikil.Q eri

Warga Kedunggaleh Didukung Muspika Kutorejo Mojokerto, Bhirawa Warga Dusun Kedunggaleh, Desa Sampangagung, Kec Kutorejo, Kab Mojokerto kini selangkah lebih maju dalam menerapkan strateginya untuk meminta kembali tanah kemakmuran yang dijual dibawah tangan oleh mantan Kades MKL kepada mantan Kepala Dusun Wunut, MRJ. Setelah Muspika Kutorejo memberikan dukungannya.

Menurut Koordinator Pengembali Tanah Kemakmuran Dusun Kedunggaleh, Basuki, kepada Bhirawa, Ahad (28/1) kemarin, hal ini dibuktikan setelah rombongan warga dengan didampingi Kades Suhartono dan Kepala Dusun, Sri Budi Astutik memasang papan atau patok pengumuman pada tanah kemakmuran yang ada di Dusun Kedunggaleh. Hal ini terpaksa dilakukan warga karena penggarap tanah kemakmuran mengklaim, jika tanah yang digarap miliknya yang beli dari mantan Kades Sampangagung MKL. Lebih lanjut, Basuki menjelaskan, kini warga lebih terbantu beban mentalnya setelah Muspika Kutorejo membantu sepenuhnya penyelesaian kembali tanah kemakmuran ini. Sebab kalau tidak, warga selalu dihantui perasaan was - was jika melangkah lebih jauh. Mengingat penggarap tanah dibekingi oknum TNI berpangkat Letkol. Mereka ini menurunkan orang suruhannya untuk mengintimidasi warga agar mengurungkan niatnya.

Namun setelah diteliti lebih jauh jika jual beli dibawah tangan, maka tanah kemakmuran seluas 8.866 meter persegi ini banyak kejanggalan dan penuh rekayasa tanda tangan. Semisal orang sudah meninggal jauh sebelumnya tapi saat jual beli tahun 1989 bisa tanda tangan. Demikian juga jual beli dibawah tangan yang dilakukan mantan Kades M Kholik dan mantan Kepala Dusun, M Roji tanpa diketahui LKMD maupun LMD. Demikian juga asal usul tanah tanpa selembarpun ada, semisal leter c ataupun Petok D. Yang ada hanya kertas bermaterai 1000, sehingga warga melaporkan ke Muspida Kab Mojokerto.Q min

Ibu Hamil Kurang Mampu Dibantu Biskuit Sidoarjo, Bhirawa Tim Penggerak PKK Kab Sidoarjo telah menyalurkan bantuan makanan tambahan untuk ibu hamil berupa biskuit.

Bantuan diperoleh dari Ikatan Istri Dokter Indonesia yang didapat dari Kemenkes.

Ketua TP PKK Sidoarjo, Ny Ani’matus Sadiyah, menyampaikan biskuit ini merupakan makanan bergizi bagi ibu hamil. Dengan mengkonsumsi biskuit ini diharapkan agar kandungan ibu menjadi sehat, dan bayi saat dilahirkan juga sehat. ‘’Selama mengandung, ibu dan bayi harus sehat, saat lahir ibu dan bayi juga sehat,’’ kata Ny Animatus Sadiyah, yang juga didampingi Ketua Pokja 1 TP PKK Sidoarjo, Ny Hisyam Rosidi, Senin (19/1) kemarin, di Kantor PKK Sidoarjo.

Hanya saja bantuan makanan tambahan ini, kata istri Bupati Sidoarjo Saiful Ilah itu, akan diperuntukkan bagi ibu hamil yang kurang mampu. Sehingga biskuit ini diharapkan akan bisa membantu menjaga kebutuhan pangan untuk kesehatan kehamilannya. ‘’Untuk tiap kecamatan dikirimkan 85 paket,’’ katanya.Q ali

Petugas mengangkuti puluhan dos-dos biskuit di kantor TP PKK Sidoarjo, yang akan diberikan pada ibu hamil kurang mampu yang ada di 18 kecamatan di Kab Sidoarjo.

5

Bupati Serahkan Bantuan ke Mustahiq Sidoarjo, Bhirawa Program Baksos (Bakti Sosial) atas kerjasama Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kab Sidoarjo bersama BAZ (Badan Amil Zakat) Kab Sidoarjo telah menyerahkan bantuan sebesar Rp24.500.000 yang diberikan kepada 49 Mustahiq (orang-orang yang berhak menerima zakat) tersebar di 18 kecamatan di Kab Sidoarjo.

Bantuan sosial itu diserahkan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH MHum bersama Kakan Kemenag Nur Syamsuddin, serta dihadiri pengurus BAZ Sidoarjo, Vino Rudi Muntiawan SH, Senin (19/1) di Aula Kantor Kemenag Kab Sidoarjo.

Menurut Kepala Kemenag Sidoarjo, Nur Syamsuddin mengatakan, kegiatan Bhaksos ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Amal Bhakti Kementerian Agama ke 69 tahun 2015. Sebanyak 49 Mustahig itu masing-masing akan menerima bantuan sebesar Rp500 ribu.

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah sangat mengapresiasi kegiatan yang telah dilakukan Kantor Kementerian Agama Sidoarjo bersama BAZ Sidoarjo ini.

Kegiatan kali ini sebagai bentuk rasa kesetiakawanan dan

ahmad suprayogi/bhirawa

Bupati Sidoarjo saat memberikan bantuan kepada para Mustahiq, kemarin. kepedulian terhadap lingkungan, serta upaya meningkatkan jiwa sosial. Maka diharapkan semua pihak mendukung terlaksananya kegiatan semacam ini. “Tujuan sosial kemanusiaan dan kemasyarakatan melalui kegiatan kali ini dapat terwujud dengan baik,’’ katanya.

Sementara itu penyelenggara Syariah (Gara Syariah) Kantor Kemenag Sidoarjo, Drs Muhammad Nur Ibadi juga menambahkan kalau Bhaksos ini diwujudkan dengan pemberian bantuan tunai sebesar Rp24.500.000. Uang itu diberikan kepada para Mustahiq

yang ada di 18 kecamatan di Kab Sidoarjo.

Para Mustahiq terdiri atas fakir miskin, siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah serta Madrasah Aliyah bagi yang kurang mampu. Selain itu juga Satpam serta tenaga pesuruh maupun

BNN Sidoarjo Diminta Cegah Narkoba Sampai Tingkat Keluarga Sidoarjo, Bhirawa Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kab Sidoarjo, tahun 2015 ini diharapkan tak hanya menyentuh instansi pemerintah saja. Tapi juga harus bisa menyentuh pada keluarga-keluarga yang ada di desa.

Menurut Kepala BNN Provinsi Jatim, Brigjenpol Iwan Ibrahim,

karena kini pengaruh jahat Narkotika itu, sudah merembet ke desa-desa. Maka sebelum hal itu terjadi harus dicegah. ‘’Saya minta saat ini, sosialisasi P4GN kalau bisa sampai ke tingkat terkecil yang ada di desa, misal sampai ke tingkat dasa wisma,’’ ujar Iwan saat memberikan sambutannya, saat melantik dua pejabat baru di BNNK Sidoarjo, Senin (19/1) kemarin, di

alikusyanto/bhirawa

Dua pejabat baru BNNK Sidoarjo dilantik, Senin (19/1) kemarin. Mereka diminta Kepala BNNP Jatim, Iwan Ibrahim, agar bisa mencegah pengaruh jahat Narkoba sampai ke level desa dan keluarga.

Kantor BNNK Sidoarjo.

Sementara itu, Kepala BNNK Sidoarjo, AKBP Supriyanto, berharap dengan pengisian jabatan ini, kerja di BNNK Sidoarjo agar bisa semakin berjalan lancar dan bisa meraih hasil yang maskimal dalam melakukan P4GN di Sidoarjo. ‘’Saya setuju sosialisasi sampai ke pelosok-pelosok desa dan keluarga, agar banyak keluarga yang tahu masalah bahaya Narkoba,’’ ujarnya.

Muklis Jamil Susilo, pejabat baru yang kini menduduki Kasi pencegahan BNNK Sidoarjo mengatakan, akan mengusahakan pencegahan Narkoba bisa sampai di level keluarga. Kegiatan pertama akan segera dimulai pada akhir Januari 2015 ini.

Tiga titik yang akan digarap diantaranya adalah desa di Kec Tarik, Kec Taman dan Kec Candi. Desa di Kec Tarik dan Desa di Kec Taman menurutnya sangat rawan terjadi peredaran Narkoba, sebab merupakan daerah perbatasan dengan daerah lain.Q ali

Sudah Digelontor, Namun Harga Daging Tetap Tinggi Gresik, Bhirawa Meski Yayasan Server Indonesia sudah menggelontor 80 ton daging, namun harga daging di Pasar Kota maupun Pasar Baru Gresik masih tetap tinggi. Kini harga daging masih dikisaran antara Rp93 ribu sampai Rp95 ribu per kilogram. Bahkan harga daging di Gresik cenderung lebih tinggi dibandingkan harga daging di Surabaya.

Berdasarkan data disampaikan Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Gresik, Djikin Ismono di kantornya melalui Kabag Humas Pemkab Gresik, Suyono masih cukup tinggi. Kenyataan ini bertolak belakang dengan penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Gresik yang pada sebulan terakhir ini aktif membagikan daging sampai kepolosok daerah.

Menurut Suyono, sampai hari ini Bupati masih mengagendakan pembagian daging yaitu di salah satu desa di Kec Ke-

bomas. Hari Jum’at dan Sabtu lalu Bupati dan Wakil Bupati Gresik bersama Yayasan Server Indonesia membagikan daging di Wilayah Manyar dan Ujungpangkah Gresik.

Pada setiap pembagian, jumlah masyarakat yang mengantri dipastikan membludak. Karena ada sekitar 1.500 hingga 2 ribu paket daging yang beratnya sekitar 2,5 kg sampai 4 kg daging, tergantung jenis daging.

Bila berisi daging sapi maka beratnya dipastikan sekitar 2 Kg hingga 2,5 kg tapi bila berisi daging kambing maka isi kemasannya antara 3 kg hingga 4 kg.

Perbedaan ini karena daging kambing dikemas bersamaan dengan tulangnya. ‘’Untuk pembagian daging selanjutnya hanya ada daging kambing, karena stok daging sapi sudah habis,’’ tambah Suyono.

Dari 120 ton daging yang dialokasikan untuk dibagikan di wilayah Kab Gresik, kini masih sekitar 40 ton yang siap didistribusikan. Bahkan mungkin kalau cuaca baik pembagian

daging juga akan dilaksanakan di wilayah kepulauan. Sesuai informasi dari Dinas Sosial Gresik, stok daging masih ada dan siap didistribusikan untuk dibagikan gratis ke masyarakat, utamanya masyarakat kurang mampu.

Sesuai harapan Bupati dan Wakil Bupati Gresik, yang penting semua warga Gakin bisa kebagian daging dan masingmasing masyarakat Gakin Gresik bisa menerima dan menikmati pembagian daging. Sesuai harapan Yayasan Server, agar 120 ton daging itu bisa terbagi merata dan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Terkait harga daging yang juga tak berpengaruh dengan pembagian daging gratis ini, Suyono menambahkan, tujuannya memang tidak untuk menurunkan harga daging. Namun lebih kearah peningkatan gizi masyarakat. Dengan pembagian daging gratis ini, tentu masyarakat miskin masih bisa menikmati daging meski harga daging dipasaran tinggi.Q eri

Komisi D Minta Wabup Ikut Hearing Masalah Pendidikan Gresik, Bhirawa Tak hanya orang tua wali murid yang melaporkan masalah pendidikan pada komisi D DPRD, namun Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak (APPA) melayangkan laporan kasus pendidikan yang telah terjadi di Gresik. Menanggapi laporan itu, dalam waktu dekat Komisi D akan menggelar hearing dengan Wabub, SKPD terkait dan sekolah guna mengurai masalahnya. Karena program sekolah gratis hingga kini belum bisa berjalan maksimal.

Menurut Pengurus APPA Gresik, Hari Susilo, masih tingginya masalah pendidikan sekolah gratis belum berjalan sesuai program yang digembar-gemborkan Pemkab Gresik. Dinas Dendi-

dikan dan sekolah masih setengah-setengah. Sehingga sekolah gratis bagi anak keluarga miskin, masih jadi isapan jepol belaka.

Menariknya pemerintah daerah dan terkait yang membidangi, hanya memetingkan kesejahteraan guru dan SDM nya. ‘’Kami sudah melayangkan surat meminta komisi D untuk digelar hearing. Sebab tingginya permasalahan pendidikan di Kab Gresik belum ada satupun yang dapat diselesaikan. Dalam hearing nanti bisa dihadiri Wabup M Qosim, Dispendik, sekolah untuk duduk bersama.

Karena dari data yang miliki, terdapat 10 kasus pendidikan yang pernah mencuat dipermukaan. Tapi nyatanya hingga kini tak ada satu persoalan yang

bisa diselesaikan,’’ katanya.

Hari menegaskan, bila hal ini dibiarkan maka dunia pendidikan akan tercoreng dan yang akan makmur hanya oknum-oknumnya saja. Tak beresnya instansi pendidikan ini memunculkan kekhawatiran dari masyarakat, sebab adanya kasus-kasus ini puluhan anak harus putus sekolah.

Terpisah anggota Komisi D DPRD Gresik, Syaichu Busyiri mengatakan, sudah menerima laporan tertulisnya. Surat ini nanti dibahas Komisi D, untuk menentukan langkah selanjutnya.

Semoga dalam waktu dekat sudah bisa menentukan waktunya, dalam hearing bersama sehingga ke depan dunia pendidikan bisa lebih baik sesuai program pemerintah sekolah gratis. Q kim

tenaga kebersihan yang berada di Kantor Kemenag Sidoarjo juga mendapatkan bantuan.

Tidak ketinggalan, tenaga honorer di Kantor Urusan Agama (KUA) di tiap-tiap kecamatan yang bergaji di bawah Rp1 jutaan juga diberikan bantuan ini.Q ach

Agen Semen di Mojokerto Merugi Kab Mojokerto, Bhirawa Sejumlah agen semen yang berniaga di Mojokerto mengaku mengalami kerugian besar. Hal ini menyuusl Kebijakan Presiden Joko Widodo menurunkan harga jual semen Rp3 ribu per zak.

Kepastian penurunan harga semen secara mendadak itu membuat agen semen menanggung kerugian jutaan rupiah. Pasalnya, ribuan zak semen yang terlanjur dibeli agen terpaksa dijual dengan harga Rp1.750 lebih rendah dibandingkan harga beli mereka di tingkat distributor.

Kerugian itu, salah satunya dialami Candra Islamsis, pemilik Toko Bahan Bangunan Indah Jaya di Desa/ Kec Jetis, Kab Mojokerto. Kebijakan pemerintah menurunkan harga semen Rp3 ribu per zak terlalu mendadak.

Situasi ini berdampak 4 ribu zak semen yang terlanjur dia beli dari distributor di Surabaya, mulai hari ini harus dijual dengan harga lebih rendah alias merugi. Setiap zak semen kemasan 40 Kg itu dibeli Rp59.250. Menyusul turunnya harga semen, selanjutnya terpaksa dijualnya Rp57.500 per zak atau Rp1.750 lebih rendah. Padahal sebelumnya, harga jual semen ke konsumen Rp60 ribu per zak. ‘’Padahal saya punya Stok 4 ribu zak yang dibeli dengan harga lama tanggal 13 Januari lalu sebelum ada pengumuman dari pemerintah. Kami terpaksa harus mengikuti harga ketentuan pemerintah. Soal kerugian mencapai Rp7 juta, itu belum termasuk ongkos kuli angkut,’’ jelas Candra ditemui Senin (19/ 1) kemarin.

Candra menuturkan, kerugian itu belum termasuk biaya kuli angkut yang harus ditanggung sendiri. Untuk mengangkut 4 ribu zak semen, dia harus mengeluarkan dana Rp1,4 juta. ‘’Mulai hari ini, harga beli di distributor Rp56.250 per zak, harga jual ke konsumen Rp57.500 per zak,’’ imbuhnya.

Candra berharap, ada kebijakan dari tingkat distributor maupun perusahaan semen agar para agen bisa menjual dengan harga lama, yakni Rp60 ribu per zak. Harus ada solusi dari distributor soal barang yang terlanjur distok supaya bisa dijual dengan harga jual yang lama.Q kar

Harga Premium Turun, Tarif Angkot Turun Lagi Kota Mojokerto, Bhirawa Pengumuman pemerintah terkait penurunan harga premium di Indonesia, berdampak positif terhadap tarif Angkot di Kota Mojokerto. Setelah menaikkan tarif Angkot saat Bahan Bakar Minyak (BBM) premium dan solar naik, secara otomatis tarif ikut turun ketika harga BBM turun. ‘’Untuk menutupi setoran ke pemilik Angkot, para sopir mengandalkan carteran. Biasanya carteran anak sekolah atau hajatan,’’ lontar Mey Wibowo, Sekretaris Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Mojokerto, Senin (19/1) kemarin.

Mey menjelaskan, tarif Angkot pasca harga BBM turun kembali ke tarif lama.

Secara otomatis tarif di lapangan menyesuaikan.

Turun dan balik ke tarif lama.

Dipaparkan Mey, tarif yang berlaku saat ini yakni, untuk jarak dekat Rp3 ribu dan jarak jauh Rp4 ribu untuk penumpang umum.

Tarif yang berlaku sebelumnya saat harga BBM naik Rp8.500 per liter yakni jarak dekat Rp4 ribu dan jarak jauh Rp 5 ribu. ‘’Tarif ini sudah berlaku efektif sejak pengumuman harga

BBM turun,’’ imbuh Mey. Masih, kata Mey, penurunan harga BBM tak mempengaruhi jumlah penumpang Angkot di Kota Mojokerto. Pasalnya, jumlah penumpang sudah menurun sejak beberapa waktu lalu.

Menurutnya, saat ini penumpang Angkot tak bisa diprediksi dan rata-rata Angkot di Kota Mojokerto hanya dua hingga tiga kali jalan Pulang-Pergi (PP). ‘’Penumpangnya tak berubah, tak bisa dipastikan ramai saat jam sibuk atau tidak. Anak sekolah, sekarang juga banyak yang tidak naik angkot. Kini kami cuma mengandalkan carteran dari masyarakat untuk menutupi setoran karena harga sparepart masih bertengger tinggi,’’ kilahnya.

Terkait hal ini, Kepala Dinas perhubungan kota Mojokerto, Ruby Hartoyo menyatakan bakal merevisi draf Perwali soal tarif Angkot yang sekarang diajukan ke wali kota. ‘’Pemerintah pusat bakal menaikkan dan menurunkan harga BBM sesuai dengan harga minyak dunia. Kita akan menyesuaikan format penentuan tarif Angkot,’’ terangnya melalui Kabag Humas, Heryana Dodik Murtono.Q kar

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Dewan Minta Anggaran Kegiatan Wisata Kelud Ditunda Kab Kediri, Bhirawa Status kelud yang hingga saat ini menjadi polemik, membuat kalangan anggota DPRD Kabupaten Kediri meminta agar pihak eksekutif untuk menghentikan kegiatan anggaran pengembangan wisata kelud. Dikatakan Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kediri Antox Prapungka Jaya, sebelum ada kejelasan status Gunung Kelud paska adanya SK Gubernur yang mencabut Kepemilikan Gunung Kelud dari Kabupaten Kediri meminta segala kegiatan pembangunan infrastruktur di wisata G Kelud dipending dulu.

"Sebab jika ini tidak ada kejelasan status Kelud ini, anggaran akan sia-sia, sudah berapa milyar yang masuk di gunung Kelud, untuk itu kami meminta eksekutif untuk menghentikan dulu kegiatannya" kata Antox Prapungka.

Dia juga meminta agar Pemkab segera melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan status kepemilikan Gunung Kelud di Kabupaten Kediri, sebab sudah banyak anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan wista Gunung Kelud ini.

Sementara pihak Pemkab Kediri melalui Kabag Humas Haris Setiawan mengatakan, hingga saat ini belum ada intruksi untuk menghentikan kegiatan pemgembangan infrakstruktur wisata Gunung Kelud, selain itu kegiatan pengembangan masih diwilayah Kabupaten Kediri. "Belum ada yang dipending anggarannya, sebab anggaran itu pengembangan infrastruktur masih di wilayah Kabupaten Kediri, dan saat ini sudah didaftarkan di Unit Panitia Lelang," terangnya.Q van

Selasa Wage 20 JANUARI 2015

Menristekdikti Dukung Pengembangan Unair Banyuwangi Banyuwangi, Bhirawa Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi terus mendukung pengembangan pendidikan tinggi dan riset teknologi pertanian di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Komitmen itu disampaikan Menristekdikti Prof M. Nasir saat kunjungan kerja di Banyuwangi, kemarin.

Terkait pengembangan pendidikan tinggi, Nasir akan terus mendorong berbagai kampus yang ada di Banyuwangi, mulai dari kampus swasta hingga kampus negeri seperti Universitas Airlangga Kampus Banyuwangi dan Politeknik Negeri Banyuwangi.

Nasir mengatakan, jika dalam waktu lima tahun Unair Kampus Banyuwangi bisa berkembang baik, Kemenristek-Dikti siap mengubah Pro-

gram Studi di Luar Domisili (PDD) Unair atau Unair Kampus Banyuwangi menjadi Universitas Negeri Banyuwangi.

Saat ini, Unair Kampus Banyuwangi sudah beroperasi dengan empat program studi.

Perkuliahan perdana dilakukan pada September 2014.

Dia akan terus memonitor perkembangan pendidikan tinggi yang ada di Banyuwangi.

"Di Banyuwangi sudah ada

PDD Unair. Ke depan, jika perkembangannya baik, dalam waktu lima tahun bisa berubah menjadi Universitas Negeri Banyuwangi," ujarnya.

Nasir menambahkan, terealisasi atau tidaknya perubahan Unair Kampus Banyuwangi menjadi Universitas Negeri Banyuwangi tergantung komitmen semua pihak. Dengan kerja sama yang baik, dia yakin hal itu bisa diwujudkan.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mengucapkan terima kasih atas dukungan Kemenristek-Dikti. "Semuanya akan disinergikan, pendidikan tinggi bisa berkembang bersama-sama di Banyuwangi," ujar Anas.

Saat ini, Unair Kampus Banyuwangi sedang bersiap membangun kampus baru yang lebih terintegrasi. "Bapak Menteri juga meminta Pemkab Banyuwangi mempersiapkan rumah sakit (RS) dengan baik. Jika RS sudah baik, beliau akan mendorong dibuka fakultas kedokteran di Banyuwangi," tutur Anas.

Adapun terkait riset teknologi pertanian, Nasir mengatakan, diarahkan untuk riset terapan yang akan sangat membantu pengembangan sektor pertanian. Sejumlah komoditas hortikultura unggulan di Banyuwangi, seperti buah naga, manggis, dan durian, memerlukan pendekatan teknologi

melalui riset yang aplikatif.

"Akan kami dorong risetnya, sehingga bisa digunakan untuk membantu mengembangkan sektor hortikultura di Banyuwangi," ujar Nasir.

Beberapa komoditas hortikultura di Banyuwangi selama ini terus dikembangkan.

Buah naga, misalnya, telah mengantongi Sertifikasi Prima 3 dari otoritas keamanan pangan. Buah naga organik di Banyuwangi juga telah menembus pasar nasional. Adapun manggis telah diekspor ke sejumlah negara. Sementara komoditas durian banyuwangi, terutama jenis durian merah, kini semakin berkembang dan dipasarkan secara nasional.Q nan

Desa Wajib Susun RPJMDes Libatkan Masyarakat Bondowoso, Bhirawa Dalam rangka menyambut berlakunya UU tentang Desa no 6 Tahun 2014 yang memberikan wewenang begitu besar pada desa, Badan Pemberdasayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten Bondowoso mewajibkan pada seluruh desa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Hal ini sebagaimana disampaikan Drs Abdurrahman MM Kepala Bapemas Bondowoso usai merampungkan pelatikan pada 209 Kepala desa se- Kabupaten Bondowoso di Aula Saba Bhina Praja beberapa waktu lalu.

Menurutnya, sesuai amanat UU no 6 tahun 2014 yang diikuti PP No 43 Tahun 2014 yang mengatur tata kelola pemerintahan desa, semua desa yang ada di Indonesia harus memiliki perencanaan yang matang terkait perencanaan pembangunan serta berbagai sumber pendanaan yang akan digunakan untuk pembangunan tersebut. “Kalau desa tidak memiliki perencanaan yang matang tentu Alokasi Dana Desa (ADD) yang direncanakan pemerintah cukup besar tidak akan dicairkan,” katanya.

Dalam penyusunan RPJMDes tersebut menurut mantan kabag humas ini, seluruh elemen masyarakat harus dilibatkan untuk mengetahui seluruh potensi yang ada di desa tersebut, sehingga perencanaan akan tepat sasaran dan hal ini tentu akan juga mengundang partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan. “Kalau masyarakat terlibat langsung dalam proses perencanaan hingga pembangunan, maka tentu mereka akan meras memiliki dan ikut menjaga hasil pembangunan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Abdurrahman juga menjelaskan jika nantinya desa dIharapkan lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan. Sehingga sebagai bentuk kearifal lokal yang dimiliki masing-masing desa tentunya akan mengalami perbedaan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. “Tentu dengan pola yang baru ini semua desa akan berkompetisi untuk mengembangkan semua potensi yang dimiliki,” pungkasnya.Q mb7

khoirul huda/bhirawa

Wakil Bupati Tuban Ir. H. Noor Nahar Hussain,M.Si saat menyerahkan bantuan rehab rumah pada salah satu warga yang rumah-nya rusak akibat bencana banjir bandang.

Pemkab Bantu Sembako dan Rehab 16 Rumah Akibat Banjir Bandang nurkolis/bhirawa

Aksi siswa SMKN 1 Tambelangan mogok belajar.

Kepsek Dimutasi, Siswa Mogok Belajar Sampang, Bhirawa Ratusan siswa Sekolah Menenggah Kejuruan (SMKN) 1 Tambelangan Sampang melakukan aksi mogok sekolah. Pasalnya aksi ratusan siswa ini dipicu wacana dipindahnya kepala sekolah mereka, setelah peristiwa sepekan lalu rombongan anggota dewan komisi IV Sampang dihadang siswa saat hendak klarifikasi terkait dugaan pungli di SMKN 1 Tambelangan Sampang. Senin (19/1).

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, sepakan lalu rombongan anggota dewan Sampang saat mendatangi SMKN 1 Tambelangan Sampang dihadang siswa, bahkan ada pelemparan terhadap anggota dewan dan rombongan anggota dewan mengurukkan niatnya untuk mengklarifikasi dugaan pungli. Akibat kejadian tersebut anggota dewan mendesak kepala sekolah SMKN 1 Tambelangan M. Budiyono segera dimutasi.

Menurut Sumadi sekretaris dinas pendidikan saat dikonfirmasi Senin (19/1) di ruangannya, membenarkan jika ada peristiwa penghadangan rombongan anggota dewan saat hendak mendatangi SMKN 1 Tambelangan Sampang, namun ia engan berkomentar

detail terkait peristiwa tersebut.

Sumadi mengaku barusan mendatangi SMKN 1 Tambelangan yang melihat siswanya menolak masuk sekolah. “Bahkan di halaman, saya melihat beberapa siswa memegang spanduk kayak demo gitu, tetapi intinya kedatangan saya ke SMKN 1 Tambelangan untuk menyampaikan dua hal, pertama mengimbau pada semua siswa untuk tetap masuk sekolah, yang kedua semua guru khususnya yang PNS apapun kondisinya jika masih jam sekolah harus ada di sekolah, ada murid atau tidak,” kata Sumadi.

“Terkait isu mutasi kepala sekolah SMKN 1 Tambelangan atas nama M. Budiyono, saya secara pribadi hingga saat ini tidak mengetahui adanya surat tersebut, karena yang paham detail hal itu kepala bagian tenaga pendidik (tendik) Dinas Pendidikan,” tambahnya.

Sementara Anwar kabid Tendik Dinas Pendidikan Sampang saat dikonfermasi diruangannya tidak ada ditempat, sejumlah staf mengatakan kabid tendik sedang ada penyuluhan di luar kantor.Q lis

Tuban, Bhirawa Meski selang agak lama dengan kejadian, Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si kemarin (19/1) menyerahkan bantuan tanggap darurat untuk empat wilayah kecamatan yang tertimpa bencana banjir bandang yang terjadi apada akhir tahun 2014.

Sebanyak 3.440 paket sembako dan 665 kompor gas diserahkan melalui camat masing-masing yang diperuntukn pada para korban bencana. Selian itu, pemkab juga akan merehab 16 rumah yang rusak senilai Rp 35.500.000, yang diserahkan langsung pada perwakilan warga. “Bantuan yang jumlahnya tidak banyak ini, diharapkan bisa mengurangi beban para korban bencana,” kata Wabup usai penyerahan bantuan di halaman Kantor Bupati Tuban usai Upacara Bendera (19/1).

Sementara dikonfirmasi terpisah, Kepala BPBD Tuban, Drs. Joko Ludiyono, M.Si mengungkapkan, ban-

tuan yang diserahkan termasuk dalam Bantuan Tanggap Darurat Bencana sesuai SK Tanggap Darurat yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2015. “Bantuan ini untuk korban banjir bandang, tanah longsor dan angin puting beliung di empat kecamatan tersebut,” kata Joko Ludiyono.

Bantuan paket Sembako diserahkan melalui Camat Masing-masing. Sedangkan untuk rehab rumah diserahkan langsung kepada penerimanya. Sedangkan salah satu camat, dalam hal ini Camat Montong, yang wilayahnya diterjang banjir bandang dan tanah longsor, menyatakan, warganya sudah mengharapkan bantuan dari Pemkab Tuban tersebut. “Mereka berharap bantuan yang masih dalam masa Tanggap Darurat ini bisa meringankan beban, sehingga dapat kembali membangun rumah atau memenuhi kebutuhan lainnya,“ Kata Drs Agus Wijaya Camat Montong.Q hud

Polres Rilis Pengungkapan Kasus Curat dan Curas Jajaran Polres Situbondo kembali melakukan rilis hasil pengungkapan kasus pencurian pagi kemarin (19/1). Diantaranya, kasus pencurian pupuk, sapi, kendaraan bermotor serta pencurian perhiasan berikut uang disejumlah lokasi Kota Situbondo. Rilis dipimpin langsung Wakapolres Kompol Moh Fadil dengan didampingi Kasat Reskrim, AKP Riyanto serta Kasubag Humas AKP Wahyudi, dihalaman Mapolres Situbondo.

Sebelum rilis tim buser Polres Situbondo membeber sejumlah barang bukti yang disita dari hasil pencurian para pelaku.

Diantaranya puluhan unit motor dari berbagai merk, uang, perhiasan dan alat alat pendukung aksi pencurian. Khusus barang bukti kasus pencurian pupuk brsubsidi, tim penyidik Polres hanya membawa satu sak pupuk yang dijejer bersama puluhan senjata tajam.

Menurut Waka Polres Kompol Moh. Fadil, dalam beberapa aksi pencurian tersebut, jajarannya berhasil meringkus 10 pelaku serta menyisakan sejumlah DPO yang kini masuk daftar buron.

Kasus itu diantaranya tersangkut

pasal 365 dan 363.

Yang membanggakan kata M fadil, kasus itu berhasil diungkap dalam waktu singkat dan hitungan jam. “Tim lapangan ini sangat luar biasa karena berhasil mengungkap hanya hitungan jam, baik itu dari kasus curat dan curas.

Saat ini masih mencari 5 DPO dan kita melaksanakan pencarian dengan mengumpulkan keterangan saksi dan identifikasi. Yang jelas ciri-ciri pelaku itu rata-rata residivis,” ungkapnya.

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, saat itu Polisi mengamankan tiga orang pelaku pencurian pupuk urea bersubsidi.

Ketiga pelaku tertangkap basah

saat mencuri di Desa Curahkalak, Kecamatan Jangkar, sekitar pukul 8 malam kemarin.

Modusnya, ketiga pelaku mengambil pupuk yang akan dikirim ke salah satu distributor di Kecamatan Asembagus. Dari delapan ton pupuk yang dikirim, ketiga pelaku sudah berhasil mengambilnya sebanyak 12 karung.

Aksi pencurian pupuk ini terbilang cukup rapi, sebab ketiga pelaku yang diberi tugas mengantarkan pupuk, memilih berhenti di jalan untuk mengambil pupuk.

“Caranya menyodet pupuk menggunakan pipa paralon,” tegas Kasubag Humas AKP Wahyudi.

Saat digerebek polisi ketiga pelaku ini tak bisa berkutik.

Mereka adala sopir truk bernama Chandra Buana, umur 23 tahun, warga Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo. Lalu ada Fathol Arifin, umur 42 tahun, kernet truk asal Desa Panji Kidul, Kecamatan Panji serta seorang kuli bernama Andi Dewantoro, umur 19 tahun, warga Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo.

Selain menangkap tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, berupa 12 karung pupuk hasil curiannya, 2 pipa paralon yang dipergunakan mencuri pupuk serta sejumlah peralatan lainnya.

Sementara itu Kasat Reskrim Polres Situbondo, AKP Riyanto membenarkan penangkapan ketiga pelaku ini. Menurut Riyanto, Polisi mengendus aksi pencurian pupuk bersubsidi ini, karena awalnya curiga melihat truk pengirim pupuk tersebut berhenti di jalan. Tak hanya itu, lanjut Riyanto, Tim Resmob Polres Situbondo juga berhasil membekuk seorang perampok. Pelaku berhasil dibekuk beberapa saat setelah merampok sopir truk di jalan Makam Pahlawan, Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Panji, Situbondo.

Pelaku dibekuk polisi saat hendak melarikan diri menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, di jalan Pemuda sekitar pukul 2 dini hari. Belakangan diketahui pelakunya seorang rese-

sawawi/bhirawa

Wakapolres Situbondo, Kompol Moh. Fadil didampingi Kasat Reskrim AKP Riyanto dan Kasubag Humas AKP Wahyudi, saat release pengungkapan kasus di halaman Mapolres, pagi kemarin. divis bernama Ari Suryawan, warga Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo.

Saat melancarkan aksinya, kata dia, pria berusia 30 tahun ini tidak sendirian, melainkan bersama seorang rekannya berinisial RK yang ini masih buron. RK berhasil melarikan diri saat polisi

hendak menangkapnya. “Ari Suryawan merampok sopir truk bernama Ashari. Pelaku bersama rekannya menghentikan truk yang dikemudikan korban di tengah jalan, Sambil menodongkan senjata tajam pelaku merampas uang korban sebesar 800 ribu rupiah,” pungkasnya.Q awi

Selasa Wage 20 JANUARI 2015

KILAS JATIM

22 Sekolah Masih Laksanakan K13 Kota Batu, Bhirawa Penghentian Kurikulum 2013 (K13) bukan berarti seluruh sekolah di Kota Batu akan kembali menerapkan Kurikulum 2006. Pasalnya masih ada 22 sekolah yang akan tetap melaksanakan K 13 karena sudah melaksanakan kurikulum tersebut selama 1,5 tahun atau 3 semester.

"Dalam penghentian K 13 memang tidak diberlakukan untuk semua sekolah.

Bagi yang sudah melaksanakan selama 3 semester, maka akan dilanjutkan hingga tahun ajaran saat ini selesai," ungkap Kepala Dinas Pendidikan Dra Mistin MPd, kepada bhirawa, Senin (19/1).

Dijelaskan, bagi sekolah yang baru melaksanakan K13 selama satu semester, maka secara otomatis akan kembali ke Kurikulum 2006. Hal itu sebagaimana yang diatur oleh SK Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Ke-22 sekolah yang tetap melanjutkan K13, adalah sekolah sasaran yang menjadi percontohan K13. Yaitu ada 14 SD, 6 SMP dan 2 SMA. "Sebenarnya kita sudah siap untuk menjalankan K13, karena pengadaan buku juga sudah dilaksanakan, serta ada tim fasilitator yang akan mendampingi guru. Namun karena aturan dari Kementrian seperti itu, maka kita harus melaksanakannya," tegas Mistin.Q sup

Wali Kota Siapkan Sanksi SKPD Jeblok Malang, Bhirawa Tahun 2015 ini merupakan tahun kedua pemerintahan Wali Kota Malang. Muhammad Anton-Sutiaji. Pada tahun ini Wali Kota telah menyiapkan sanksi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Malang yang kinerjanya jeblok.

Wali Kota yang kerap disapa Abah Anton ini, mengiteruksikan kepada seluruh kepala SKPD agar , seluruh program kerja yang dicanangkan pada tahun 2015 harus selesai tepat waktu. "Seluruh kepala SKPD Pemkot Malang telah diwajibkan untuk membuat pakta integritas terkait kesanggupan menyelesaikan program yang dicanangkan dalam RPJMD 2015," tukas Abah Anton Senin (19/1), kemarin.

Menurut dia, perencanaan dan lelang harus sesuai dengan yang ditarget, kalau tidak melaksanakan sesuai dengan target akan kena sanksi mulai ringan hingga berat. Sanksi itu ditentukan sendiri oleh SKPD berdasarkan pakta integritas yang mereka buat, sebelum mereka menduduki jabatanya.

Dikemukakan Abah Anton, di awal Januari seluruh perencanaan program tahun 2015 harus sudah tuntas, sehingga di awal Februari program sudah bisa dijalankan. "Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), dilakukan pada bulan Juni, jadi SKPD yang kinerjanya bagus dan anggarannya kurang bisa mengajukan lewat PAK, sebaliknya jika kinerjanya jeblok, maka mereka harus bertanggungjawab, dan tentunya siap untuk dievaluasi," imbuhnya.Q mut

Sebanyak 43 Ribu Jiwa Terancam Longsor Lumajang, Bhirawa Kabupaten Lumajang harus terus meningkatkan kewaspadaannya terhadap bencana alam khususnya tanah longsor.

Hendro Wahyono Kabid Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang mengatakan, data dalam dokumen peta rekomentijensi bencana, terdapat 12 wilayah kecamatan rawan bencana lokasinya juga tersebar. ‘’Namun, 7 kecamatan yang terdata sesuai hasil pemetaan rawan berpotensi terjadi bencana longsor,’’ jelas Hendro Wahyono.

Lebih lanjut Hendro mengungkapkan dari tujuh kecamatan tersebut, tiga di antaranya dalam pengawasan ketat karena dinilai kondisi geogfarisnya mengkhawatirkan. ‘’Di antaranya di wilayah Kecamatan Tempursari, Pronojiwo, dan Senduro,’’ ungkapnya.

Di Kecamatan Tempursari, daerah yang paling rawan longsor tersebar di Desa Kaliuling, Desa Pundungsari, dan Desa Pururejo. Di ketiga Desa ini total jumlah jiwa penduduknya yang berpotensi terdampak sebanyak 9.749 orang. ‘’Daerah ini terkategori paling diwaspadai karena longsor bisa sewaktu-waktu terjadi,’’ paparnya. Q yat

JAWA TIMUR

7

Siswa Lamongan Juara Kompetisi Robotika Internasional Lamongan, Bhirawa SD Muhammadiyah 1 Babat mengirimkan empat orang siswanya dalam International Islamic School Robot Olympiad (IISRO) III di Maktab Rendah Sains Mara (MRSM) Johor Baru, Malaysia. Dalam kompetisi yang berlangsung 24-26 Desember lalu tersebut, keempat siswa tersebut sukses meraih medali di tiga kategori.

Keempat siswa tersebut bersama Kepala Sekolah SD Muhammdiyah 1 Babat Kurnia Rahmawati dan guru pembina Fastabiqul Khoirot diterima beraudiensi dengan Bupati Fadeli di ruang kerjanya, Senin (19/1).

“Anak-anak Lamongan memiliki potensi untuk berprestasi, tinggal bagaimana bapak ibu guru memberikan pembinaan. Seperti saat ini, sopo sing nyono (siapa yang menduga), siswa SD kita mampu menjadi juara di kompetisi robot internasional,“ tutur Fadeli.

Fadeli berharap ke depan akan lahir inovator teknologi dari Lamongan yang mampu menciptakan alat untuk mengangkat potensi sumber daya alam yang melimpah. “Kalau bisa potensi yang besar baik di bidang pertanian maupun perikanan harus dikelola oleh warga Lamongan sendiri da memberi kesejahteraan bagi masyarakat,“ pesan dia.

Kurnia Rahmawati menuturkan lembaganya memang memiliki ekstrakulikuler robotic yang dilaksanakan se-

tiap seusai Salat Jumat. “Kami mencoba mengikutkan anak-anak di Muhammadiyah Festival on Education, Sport and Culture (ME-Confest) pada November tahun lalu. Ternyata anak-nak mampu meraih juara pertama diantara sekitar 200an peserta. Sehingga kami memberanikan diri mengikutkan siswa kami di kompetisi yang lebih tinggi di Johor Baru, Malaysia,“ kata Kurnia Rahmawati.

Ditambahkan oleh Fastabiqul Khoirot, saat di IISRO, keempat siswa binaanya harus berkompetisi dengan 250 peserta dari Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura dan 10 lembaga pendidikan lainnya dari Indonesia.

“Kesulitan utama dalam kompetisi itu adalah dalam hal mekanikal merangkai robotnya. Kalau untuk bahasa pemrograman hanya memerlukan sedikit penyesuaian dengan lintasan lomba, karena sudah diajarkan dalam ektrakulikuler, “ ungkap Fastabiqul Khoirot.

Karena dalam hal mekanikal, lanjut dia, seperti merubah

suprayitno/bhirawa

Siswa berprestasi internasional dari SD 1 Muhammadiyah Babat diterima Bupati Fadeli di ruang kerjanya. ukuran roda, akan sangat bermanfaat pada keseluruhan setting mekanikal dan performa robot untuk menyelesaikan setiap misi yang dilombakan.

Dua orang siswa SD Muhammadiyah Babat dalam kompetisi itu malah sukses meraih dua medali. Zidni Fah-

mi Tsiqoola, meriah juara pertama di kategori aerial robot dan juara ketiga di kategori line tracer. Kemudian Ahmad Gulm Amrullah Rahim yang bercita-cita bisa membuat mobil listrik meriah juara kedua kategori aerial robot dan special award I kategori Line

Tracer.

Sedangkan dua siswa lainnya tidak pulang dengan hampa. Karena Safaraz Rafi Kamaru Zamansyah meriah juara kedua di kategori Line Tracer dam M Fazlurrahman Al Fafa meraih special award I kategori aerial robot.Q yit

GP Ansor dan KNPI Akan Tingkatkan Kegiatan Positif Tarif Surat Izin Belajar PNS Rp 5 Juta Nganjuk,Bhirawa Tidak ada yang gratis, demikian jawaban dari banyak pegawai negeri sipil (PNS) di Pemkab Nganjuk. Selain jabatan dan mutasi yang dikenakan “tarif”, selembar surat ijin belajar bagi PNS yang akan menempuh jenjang pendidikan strata I mauBasori pun strata II juga mencuat di masa jabatan kedua Bupati Drs Taufiqurrahman.

“Untuk izin belajar bagi PNS golongan II yang akan mengikuti pendidikan sarjana tarifnya Rp 5 juta,” ungkap Basori Sag, anggota DPRD Nganjuk dari Fraksi Partai Gerindra. Menurut Basori, tarif pungli untuk surat ijin belajar sudah berlangsung sejak Drs Taufiqurrahman menjabat Bupati Nganjuk untuk kedua kalinya.

Basori mengaku, fenomena ‘tidak ada yang gratis’ untuk semua perizinan termasuk izin belajar sudah berkali-kali disampaikan dalam pandangan Fraksi Partai Gerindra dalam setiap membahas anggaran. Namun ‘fenomena tidak ada yang gratis’ di Kabupaten Nganjuk mukannya reda atau berkurang.

Dari waktu ke waktu justru semakin banyak pungli yang sebenarnya sangat memberatkan masyarakat. “Periode pertama jabatan Bupati Drs Taufiqurrahman muncul jual beli jabatan dan mutasi. Tetapi pada periode kedua tambah lagi muncul tarif ijin belajar, Masyaallah,” ungkap Basori sambil menghela nafas panjang.

Jika praktik pungli terhadap penerbitan surat ijin belajar ini terus dibiarkan, dampaknya karier para PNS yang tidak dapat membayar akan macet. Dimana hal tersebut telah dialami oleh PNS di sejumlah satuan kerja.

“Kalau saya sebut nama PNS

yang urung menempuh pendidikan garagara tidak mampu membayar Rp 5 juta, kasihan nasib mereka nanti,” terang Basori saat ditanya PNS di Satker mana saja yang macet kariernya gara-gara tidak bayar Rp 5 juta.

Menurut Basori, ris/bhirawa hak untuk menempuh pendidikan meSag rupakan hak setiap warga negara termasuk PNS. Selain itu merupakan kewajiban pemerintah dan pejabat untuk memberikan surat ijin belajar bagi PNS yang ingin menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. "Tidak ada undang-undang atau peraturan pemerintah yang mewajibkan PNS membayar untuk mendapat surat ijin belajar," tegas Basori.

Pernyataan Basori bukan isapan jempol, saat Bhirawa menemui beberapa PNS mereka tidak menampik adanya kewajiban membayar Rp 5 juta untuk penerbitan surat ijin belajar. Bahkan mereka terpaksa menunda niatan menempuh pendidikan untuk meningkatkan karier dan yang lebih ironis lagi, ada PNS yang telah menunda untuk kuliah S-I selama setahun, namun akhirnya terpaksa mencari pinjaman Rp 5 juta demi mendapatkan surat ijin belajar.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Drs Suroso saat berusaha ditemui Bhirawa untuk menanyakan fenomena tarif surat ijin belajar Rp 5 juta selalu tidak ada ditempat. Namun demikian Kabaghumas Pemkab Nganjuk, Ghozali Afandi SH, menerangkan bahwa surat ijin belajar merupakan syarat bagi PNS untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Karena meski telah mendapat ijazah namun tidak mendapat surat ijin belajar, maka ijazah yang diperoleh PNS tidak akan diakui.Q ris

Tuban, Bhirawa Imbauan dan perintah Bupati Tuban H. Fathul Huda terkait dengan pemberantasan dan ‘perang’ pada peredaran narkotika serta miras di Bumi Wali Tuban seperti tak ada gaungnya, dan bahkan berbagai kalangan mengindikasikan terdapat rumah produki pembuatan pil daftar jenis G tersebut.

Hal ini dengan masih banyak ditemukan, baik hasil razia yang dilakuan oleh aparat kepolisian laporan dari masyarakat akan praktik jual beli yang dilakukan secara terbuka tanpa ada rasa cangung oleh para pengedar dan pembeli.

“Semua orang tau, dimana titik-titik peredaran barang haram tersebut,baik dikota, maupun diwilayah kota kecamatan. seperti diwilayah kecamatan Palang Tuban, transaksi jual beli tersebut dilakukan pada saat masyarakat melakukan sholat Jum’at dan tidak jauh dari masjid, karena dirasa tidak ada petugas dan masyarakat yang mengetahui,” kata ‘HF’ salah satu sumber asal desa Palang yang namanya minta dirahasiakan karena faktor keamanan dirinya.

“Siapa orang tuban yang tidak mengetahui Gang Sadar, semua tahu disitu terdapat transaksi besar-besaran, belum lagi tempat lain ditengah kota, kalau tidak ada gerakan bersama, maka bumi wali ini akan menjadi Bumi Karnopen,” lanjut HF yang mengaku jengkel dengan langkah pemerintah serta penegak hukum, serta mengaku kwatir akan masa depan generasi muda nantinya.

Sepertichalnya pada awal tahun 2015 ini, jajaran Polres Tuban kembali menyita obat daftar jenis G sebanyak 66.346 pil karnopen. Barang haram tersebut disita oleh

petugas ketika melakukan penggrebekan disebuah rumah di Jalan Sultan Agung, Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp 6.580.00,- hasil penjulan dan pelaku Kuswiyanto (59) warga Jalan Slamet Riyadi kelurahan setempat. “Saat ini kami sudah menetapkan pelaku sebagai tersangka, dan selanjutnya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus ini,” kata Wakapolres Tuban Kompol Ali Mahfud (19/1).

Sebelum tutup tahun 2014, aparat kepolisian setempat juga telah menangkap dan mengamankan ribuan Pil Karnopen, bahkan mantan Kapolres Tuban AKBP Ucu Kuspriyadi sebelum pindan ke Jakarta mengaku telah mencium kalau dituban ditengarai ada rumah produksi pembuatan pil daftar jenis G ini.

Sejumlah organisasi kemuda, seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Gerakan Pemuda Ansor

mengaku selain prihatin atas peredaran karnopen dibumi wali tersebut, juga mengaku siap membantu Pemkab serta aparat kepolisian dalam memberantah prakti tersebut.

“Awal-nya Karnopen, lama-kelamaan bisa-bisa jenis narkotika lain. Kita tidak akan melakukan pengrebekan, karena itu tugas kepolisian, tapi kita akan membentegi pemuda-pemudi kita dengan kegiatan-kegiatan positif, karena pada dasar-nya mereka nelan pil tersebut karena tidak ada aktifitas yang posotif atau kesibukan lain,” kata Nasirul Umam Ketua KNPI Tuban (19/1).

Di tempat terpisah, ketua PC GP Ansor Kabupaten Tuban, H. Syafiq Syauqi juga mengaku akan meningkatkan lagi kegiatan-kegiatan keagamaan. Menurut Ketua Ansor Tuban ini, pelangaran terhadap ajaran agama, di antaranya disebahkan minimnya nilai keimanan serta pengetahuan akan ajaran agama.Q hud

khoirul huda/bhirawa

Kasat Narkoba, AKP Budi Friyanto, Wakapolres Kompol Ali Mahfud serta Kasubag Humas Polres Tuban AKP Elis saat menunjukkan Pil Karnopen hasil pengerebekan di Jalan Sultan Agung, Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban.

Beri Akses Pemasaran, Pemkab Buka Gerai Pusat Oleh-oleh dan Cinderamata Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep membuka Gerai Pusat Oleh-oleh dan Cinderamata di jalan Trunojoyo. Dibukanya gerai ini dimaksudkan untuk memberi akses pemasaran bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang selama ini terkesan kesulitan menjual hasil produknya.

sul/bhirawa

Bupati sumenep, A Busyro Karim bersama ibu Nurfitriana saat meninjau batik yang dijual di gerai pusat oleh-oleh dan cinderamata.

Bupati Sumenep, A Busyro Karim berharap, keberadaan gerai pusat oleh-oleh dan cinderamata ini agar berdampak positif bagi pelaku UKM. Untuk itu, pihaknya meminta pengelola benar-benar serius dalam menejemennya. Sebab, tolak ukur pengelolaan usaha itu berada di menejemennya.

"Cara pengelolaannya memang harus benar-benar profesional. Karena ruh gerai ini adalah menejemen dalam pengelolaannya. Karena dari sisi potensinya semuanya memang menunggu," kata Bupati Sumenep,

usai membuka secara simbolis Gerai Pusat Oleh-oleh dan Cinderamata itu, Senin (19/1).

Selain menejemen, lanjut Bupati, promusinya harus benar-benar dilakukan secara serius sehingga gerai ini tidak hanya menarik pembeli lokal melainkan dari kabupaten lain di Madura, bahkan luar Madura. Sebab, secara harga pasti bisa bersaing karena produk yang dijual ini merupakan langsung dari pengrajin, tidak melalui pengusaha. "Makanya kami optimis harga bisa bersaing dengan harga

di tempat-tempat lain. Yang penting promosinya dilaksanakan dengan baik," ungkapnya.

Sementara itu, kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumenep, Saiful Bahri menyatakan, tujuan dibukanya gerai ini untuk membuka akses penjualan bagi pelaku UKM yang ada di Sumenep. Sebab, selama ini UKM kesulitan bermain ditoko modern.

Sebab, meski sudah ada perbup yang mengatur dalam toko modern ini, tapi pelaku UKM khawatir dalam tata cara pembayaran.

"Dengan adanya gerai ini, mereka bisa menaruk hasil produknya disini (gerai, red) dengan sistem pembayaran langsung. Jadi, para pelaku UKM tidak khawatir lagi," jelas Saiful Bahri.

Selain membuka akses penjualan, Disperindag juga mempunyai

tanggung jawab untuk melakukan pembinaan bagi pelaku UKM yang menampilkan hasil produknya di gerai tersebut. Jika ada kemasan atau bentuk apapun yang dirasa kurang baik, Disperindak akan memberi pembinaan bagi yang bersangkutan. "Kalau ada yang kesulitan dalam segi apapun, kami akan berikan masukan. Jadi tidak hanya dalam segi penjualannya, tapi yang sifatnya bentuk hasil produknya juga," imbuhnya.

Ia menegaskan, ada 300 pelaku UKM yang menampilkan hasil produknya di gerai pusat oleholeh dan cinderamata ini. Jumlah tersebut masih bisa bertambah karena masih ada kemungjinan UKM yang akan menampilkan produknya. "Kami berharap UKM yang lain bisa menampilkan hasil produksinya di gerai ini," harapnya.Q sul

EKONOMI - BISNIS

8

Selasa Wage, 20 JANUARI 2015

Kabupaten Blitar Dijatah 105 Ribu Ton Pupuk Bersubsidi

Kurs JUAL

BELI

USD

12,502.00

12,378.00

SGD

9,470.49

9,373.72

EUR

15,209.93

15,056.60

JPY

10,477.71

10,372.05

GBP

19,469.36

19,271.31

Sumber: Bank Indonesia (10 JANUARI 2015)

RAGAM EKBIS

Holchim Luncurkan Produk Unggulan Surabaya, Bhirawa Menjawab perubahan praktek konstruksi di perkotaan sekaligus memberikan solusi bagi para konsumennya, Holcim meluncurkan inovasi produk mortar unggulannya di awal tahun 2015 ini. Ketiga produk yang diberi nama Holcim Pasangan, Holcim Plesteran dan Holcim Acian akan memberikan solusi dalam menciptakan bangunan dengan kualitas terbaik.

Ketiga produk ini secara khusus akan dipasarkan di area Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi.menyusul Jatim.

“Seperti produk dan solusi kami yang lain, Holcim Mortar juga telah melalui uji coba dan proses standardisasi yang tinggi. Selain itu penggunaannya juga mudah dan efisien sehingga tentunya akan membuat proses konstruksi bangunan menjadi lebih mudah, cepat dan menghasilkan bangunan yang memuaskan.” Ujar Jan Kunigk, Commercial Director PT Holcim Indonesia Tbk, Senin (19/1).

Ketiga produk mortar Holcim memiliki keunggulan dan peruntukan yang berbedabeda. Holcim Pasangan dapat digunakan untuk aplikasi pasangan dinding bata ringan. Produk ini mudah diaplikasikan dengan daya rekat tinggi serta hemat penggunaan karena spesi adukannya yang lebih tipis. Sementara itu Holcim Plesteran dapat digunakan untuk aplikasi plesteran dinding bata ringan, bata merah dan bataton dengan keunggulan antara lain dapat mengurangi retakan halus di dinding sehingga membuat permukaan dinding lebih halus.

Produk mortar yang terakhir yaitu Holcim Acian dapat diaplikasikan pada permukaan dinding plesteran dan dinding beton, baik untuk interior maupun eksterior. Sama seperti dua produk lainnya produk ini memiliki keunggulan mudah diaplikasikan serta waktu kering yang cepat.

Holcim selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan melalui berbagai solusi produk yang kami tawarkan.

Kami optimis produk baru ini dapat diterima oleh masyarakat Indonesia dan menjadi bagian dari rangkaian solusi yang diberikan Holcim bagi para pelanggan. Q ma

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha Jupiter, th. 2007, AG4624SQ, a/n. Miftahul Janah, Ds. Banjarejo RT/RW: 003/007, Rejotangan-T.Agung No. 119/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda NF100L, th. 2004, Hitam Merah, AG4136SX, a/n. Suryono, Ds. Talang, Sendang-T.Agung No. 120/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2013, Putih Silver, AG2681RAA, a/n. Putri Indah Meygawati, Ds. Panggungrejo, Kauman-T.Agung No. 121/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 1997, Hitam, AG3524R, a/n.

Abdul Latif, Ds Tiudan, Gondang-T.Agung No. 122/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB, Yamaha Jupiter, th. 2010, Merah Marun, AG6744TY, a/n. Imam Suharyanto, Kel. Bago-T.Agung No. 123/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB, Mobil Toyota Starlet, th. 1989, Warna Biru, AG1658RI, a/n. Trisse Hartanti, Kel. Bago-T.Agung No. 124/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 5295 EN, a/n Zeinullah, Ds. Seletreng rw 07/02, Kec. Kapongan, Situbondo.

No. 125/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6064 FA, a/n Sabiyanto, Ds. Taman rw 01/02, Kec. Sumbermalang, Situbondo.

No. 126/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 4559 FD, a/n Abdul gaffar, Ds. Kali Mas, rw 02/01, Kec. Besuki, Situbondo.

No. 127/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 8099 EP, a/n Pemkab Situbondo, Kel. Patokan rw 00/00, Kec. Kota Situbondo.

No. 128/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB dan STNK nopol P 6434 EW, a/n Djoko Sudjono, Kel. Patokan rw 01/03, Kec. Kota Situbondo.

No. 129/IMB/BI-II/2015

TNI Awasi Distribusi Kabupaten Blitar, Bhirawa Pada tahun 2015 ini Kabupaten Blitar mendapatkan kuota pupuk bersubsidi mencapai 105.361 Ton yang diperuntukkan para petani di Kabupaten Blitar. Hal ini seperti diungkapkan Kepala Dinas Pertanain Kabupaten Blitar, Eko Prio Utomo, dimana Pemerintah Kabupaten Blitar pada tahun 2015 mendapatkan kuota pupuk bersubsidi sebanyak 105.361 ton untuk jenis pupuk urea, ZA, SP36, NPK, dan pupuk organik.

“Kuota tersebut lebih besar Eko Prio Utomo dari kuota pupuk bersubsidi tahun 2014 sebelum adanya tambahan pupuk pada akhir tahun 2014 karena adanya pengajuan tambahan kuota,” kata Eko Prio Utomo.

Lanjut Eko Prio Utomo, pada tahun 2015 ini untuk jenis pupuk Urea sebanyak 29.839 ton, SP 36 sebanyak 3.280 ton, ZA 27.328 ton, NPK 26.596 ton dan pupuk Organik 18.318 ton. “Untuk kuota pupuk bersubsidi tahun 2015 ini cukup besar, sehingga diharapkan selama tahun 2015 tidak terjadi kekurangan pupuk ditingkat petani seperti akhir tahun 2014 lalu terutama bulan Oktober November dan Desember,” jelasnya.

Namun jika pada akhir tahun nanti masih terjadi kekurangan pupuk seperti hal yang tidak diharapkan pada tahun lalu,

Kabupaten Blitar mendapatkan kuota pupuk bersubsidi mencapai 105.361 Ton yang diperuntukkan para petani di Kabupaten Blitar.

Dinas Pertanian Kabupaten Blitar akan segera mengajukan tambahan kuota.

“Agar kejadian sebelumnya tidak terulang kembali, mengingat para petani yang akan dirugikan karena tanamannya bisa mengalami gagal panen,” ujarnya.

Lebih jauh EKo Prio Utomo mengimbau para petani menggunakan pupuk secara

berimbang, sehingga unsur hara dalam tanah dapat terjaga dengan baik dan tidak sampai terjadi kelangkaan pupuk di Kabupaten Blitar. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Masykur, berharap kejadian pada tahun-tahun sebelumnya yang selalu terjadi kelangkaan pupuk sudah tidak terulang kembali. Bahkan jika melihat

ist

geografis di Kabupaten BLitar cukup besar lahan pertaniannya.

“Sehingga ini harus menjadi perhatian Pemkab Blitar bagaimana para petani tidak mengalami kesulitan mendapatkan pupuk pada saat panen. Termasuk para agen untuk tidak menimbun pupuk yang berlebihan,” kata Masykur. Q htn

Proyek Intranet Rp 1 Miliar Tak Maksimal Bondowoso, Bhirawa Proyek pengadaan jaringan privat (intranet) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, hingga saat ini tidak berfungsi dengan maksimal. Padahal proyek yang bertujuan mempermudah input data ini sudah menelan dana hampir Rp 1 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten.

Kepala Bagian Humas Pemkab Bondowoso, Haeriyah Yuliati mengatakan, program jaringan privat tersebut sudah bisa dimanfaatkan meski hanya terbatas pada panggilan video (video call). Menurutnya, fungsi utama pembangunan intranet untuk mengakses data dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum bisa dilakukan.

”Setelah dianggarkan di APBD 2013 dan 2014 untuk program intranet sudah bisa kita manfaatkan. Meskipun masih terbatas pada video call belum pada taraf akses data.

Tahun lalu juga kita sudah tingkatkan kapasitas untuk penambahan alat,” kata Haeriyah, Senin (19/1).

Menurut Haeriyah, hingga saat ini jaringan privat ini

baru terpasang di 11 SKPD. Sementara untuk SKPD lainnya belum terpasang karena anggaran yang terbatas. Selain itu, minimnya operator juga menjadi kendala lain pemanfaatan jaringan intranet ini. “Sudah ada beberapa operator yang kita berikan pelatihan, namun memang masih harus ditingkatkan lagi agar 2015 bisa berfungsi dengan optimal,” ujarnya.

Sementara itu, salah seorang operator intranet di Dinas Pendidikan Bondowoso, Mala Hartanto mengaku selama ini jaringan intranet tersebut kurang berfungsi.

Hal ini dikarenakan jaringan tersebut hanya digunakan

untuk video call saja.

Bahkan Mala mengaku belum mengetahui cara melakukan input data menggunakan jaringan tersebut. “Di Dinas Pendidikan hanya saya yang mendapatkan pelatihan, hanya saja untuk input data belum katanya masih dalam perencaaan. Kalau benar bisa digunakan untuk itu, mungkin akan lebih bermanfaat,” kata Mala Hartanto.

Sementara itu ketua LSM Jack Center Agus Sugiarto SH MH menganggap apa yang dilakukan pemkab Bondowoso tersebut sia-sia karena tidak dilakukan dengan perencanaan yang matang. Seharusnya menurut agus sebelum

melakukan sesuatu dilakukan kajian yang matang bahkan melalui uji coba. “Saya menganggap ini sia-sia, karena semua tidak dilakukan dengan perencanaan yang matang dan tanpa uji coba”, katanya.

Upaya pemkab menurut Agus memang cukup positif, yaitu mempermudah akses data dan komunikasi yang murah dan mudah di internal baik antar SKPD maupun instansi internal. Namun kenyataannya malah tidak bias dioperasikan dengan maksimal. “Idenya bagus, tapi kenyataannya malah hanya menambah sederet invntaris yang tidak berfungsi sesuai keinginan”, pungkasnya. Q mb7

Danrem 083/BDJ Dukung Ketahanan Pangan Probolinggo, Bhirawa TNI AD di Probolinggo mendukung penuh program ketahanan pangan yang selama ini sudah di sosialisasikan oleh pemerintah. Salah satu upaya untuk mensukseskan program tersebut, prajurit Danrem 083/Baladhika Jaya melakukan penanaman pohon.

Kegiatan ini dilakukan untuk mempelopori peningkatan produktifitas petani. Komandan Resort Militer (Danrem) 083/ Baladhika Jaya Kolonel Arm Totok Imam S. beserta FKPD Kabupaten Probolinggo menanam aneka pohin di Desa Penambangan Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo.

Kegiatan yang juga di hadiri oleh Wakil Bupati Probolinggo Drs.H.A Timbul Prihanjoko, dan Wali Kota Probolinggo Hj. Rukmini,SH,MS.i, Dandim

0820 Probolinggo Letkol Inf. Heru Agung Aryandhono beserta jajarannya. “Saya berharap para Prajurit juga bisa mempelopori upaya-upaya untuk meningkatkan hasil produksi tanaman pangan dan kualitas SDM petani agar bisa mendapatkan hasil maksimal,” tutur Danrem.

Menurut Danrem, dalam mendukung program pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan nasional, berbagai program dan kegiatan terus di laksanakan.”Kami siap terus untuk mendukung program ini, demi melestarikan dan membantu para petani.

Semoga keterlibatan TNI ini mampu menjadikan yang terrbaik untuk kita semua.

Lebih lanjut dikatakannya, masalah pendistribusian pupuk kepada petani di kabupat-

en Probolinggo mendapatkan aperhatikan dari Tni, kami akan terus melakukan pengawasan, TNI yang ada di Probolinggo kami kerahkan, sehingga pupuk didistribusikan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan petani.

Hal ini dikarenakan masalah pendistribusian pupuk telah banyak permainan dan itu perlu diawasi dan dihentikan, pendistribusian pupuk kepada petani perlu dilakukan evaluasi.

Dimana selama ini banyak petani keluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut. Karena itulah kami ditugaskan pemerintah dalam hal ini Presiden untuk ikut melakukan pengawasan terhadap pupuk bersubsidi tersebut, guna keberhasilan ketahanan pangan, ungkapnya. Q wap

Kapal MS Silver Wind Kunjungi Tanjung Perak Surabaya, Bhirawa Kapal pesiar berbendera Bahamas, MS Silver Wind mengunjungi Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan mengangkut sebanyak 84 orang dan 200 kru kapal karena besarnya minat mereka terhadap berbagai objek wisata di Kota Pahlawan.

"Kapal dengan ukuran panjang (Lenght Over All/LOA) 155 meter dan berat 17.235 Gross Tonnage/GT itu sandar di Tanjung Perak pada pukul 07.45 WIB dan

melanjutkan perjalanan ke Semarang pada pukul 15.50 WIB," kata Humas PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III (Persero) Cabang Tanjung Perak, Dhany R Agustian, di Surabaya, Senin.

Menurut dia, selama lima tahun terakhir semakin banyak kapal pesiar yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi wisata. Mereka bersandar di berbagai pelabuhan di penjuru Tanah Air. "Tren tersebut membuat jumlah kunjungan kapal wisata di sini

meningkat. Seperti kunjungan kapal pesiar di pelabuhan yang kami kelola," ujarnya, Senin (19/1).

Pada kesempatan sama, Kepala Humas Pelindo III, Edi Priyanto, menjelaskan, tercatat setiap tahun terjadi kenaikan kunjungan kapal pesiar ke pelabuhan yang dikelola Pelindo III. Pada 2010, ada 57 kapal pesiar yang datang.

Pada tahun 2011 ada 76 kapal dan 2012 naik menjadi 92 kapal. Sementara 2013 tercatat 116 unit kapal pesiar. Q ma,ant

ahmad tauriq/bhirawa

Ronny Tirtajasa, President Director PT Sanken Argadwija, (paling kanan), Markus Seah, Komisaris ( ke 4 dari kanan), Mr. Choji, Technical Advisor dari Jepang (ke 3 dari kiri) saat lounching lemari es Sanken satu pintu di Curug-Banten, Jawa Barat.

Sanken Targetkan Jual 370 Ribu Unit Surabaya, Bhirawa Pertama kali ini Sanken meluncurkan lemari es satu pintu yang mengusung desain kaca berornamen bunga dan kupu-kupu dengan kapasitas 170, 175 dan 180 liter. Untuk itu pihaknya optimistis masih memiliki penetrasi pasar sekitar 27 persen.

“Melihat potensi pasar lemari es yang masih begitu bagus, maka untuk produksi lemari es ini pihak kami optimistis menargetkan 370 ribu unit per tahun. Dan bakal didistribusikan di 3 ribu dealer, 28 cabang service centre dan 121 authorized service center yang tersebar di seluruh Indonesia,” ungkap Marketing Director PT Sanken Argadwija, Teddy Tjan, Senin (19/1).

Ia menambahkan, alasan

kuat optimistis ini dikarenakan produksi lemari es melibatkan tenaga ahli dari Jepang langsung yang dikomandoi oleh Mr Choji sebagai Technical Advisor Leadernya. Selain itu kulkas masih memiliki penetrasi sekitar 27 persen, masih jauh dibanding dengan pentrasi pasar LED sudah mencapai 90 persen di Indonesia.

Sementara kulkas yang dibanderol harga Rp 1,8 juta hingga Rp 2,1 Juta ini, potensi market sizenya akan mampu di angka 4 juta unit per tahun.

“Lemari es yang baru diproduksi Sanken kali ini mengusung kandungan lokal sebanyak 85 persen dan diproduksi oleh pabrikan milik Sanken sendiri yang sudah ada di kawasan Curug-Banten, Jawa Barat,” jelasnya. Q riq

Incar Pebisnis, Ibis Style Berkonsep Urban Accor Group kembali menambah jumlah hotelnya di Surabaya dengan menghadirkan Hotel Ibis Styles Surabaya, hotel yang berada di kawasan Jemursari ini berkonsep Urban Style. Sedangkan segmen yang dilirik adalah pebisnis dan perusahaan di area selatan Surabaya.

ahmad tauriq/bhirawa

Desain Junior Suite Room Hotel Ibis Styles Surabaya Jemursari.

Sementara arus pengunjung bisnis saat ini lebih didominasi dari selatan salahsatunya transportasi darat seperti keberadaan Bandara Juanda dan Terminal Bungurasih. Sehingga dengan berdirinya hotel ini dirasakan sangat tepat untuk melayani potensi pasar yang ada di wilayah pinggiran Surabaya.

Dengan ekspansi ini pihaknya sangat optimis bisa bersaing dengan hotel-hotel yang ada.

“Tidak mungkin kita tidak optimis, keputusan mendirikan hotel di Jemursari merupakan

bukti sikap optimis kami,” ungkap General Manager Ibis Styles Surabaya Jemursari, Eksi Ayuningtyas, Senin (19/1).

Ia menambahkan, meskipun hotel berdiri di wilayah pinggiran namun berada di kawasan strategis yakni dekat perkantoran dan wilayah industri, jadi saat mereka ingin melakukan meeting diluar kantor tidak perlu lagi jauh-jauh ke tengah kota namun bisa ketempat kami.

“Mengusung konsep Urban Style, desain hotel menjadi lebih simpel penuh warna meski bukan

warna yang norak dan merepresentasikan positive attitude. Hal yang berbeda lainnya yakni seragam karyawan bebas tapi tetap stylish,” ujarnya.

Hotel yang memiliki 132 kamar modern berdesain minimalis ini juga mempunyai 8 ruang pertemuan kontemporer, aula utama, bar lobi, pool bar dan streats restaurant, serta 1 hall dengan kapasitas 20 hingga 300 orang. “Jadi, hotel ini cocok untuk wisatawan, pebisnis, dan orang yang mau rekreasi. Artinya, kami memberikan tawaran keberadaan hotel,” Katanya.

Sementara menurut analisa Accor, tren masyarakat yang menggunakan hotel untuk berkunjung dan menginap mengalami kenaikkan, untuk itu

pihaknya tidak mematok harga yang sangat tinggi apalagi juga adanya persaingan harga yang sangat ketat. “Untuk perkamar dalam semalam kami patok harga Rp 558.000 sudah termasuk breakfast untuk dua orang,” jelasnya.

Disamping itu menurut PR Regional Accor Jawa Timur (Jatim), Totok Harianto, Hotel Ibis yang berada di Jemursari memiliki potensi pengembangan sangat baik. Karena konsep yang ditawarkan memiliki perbedaan yang cukup banyak karena memiliki konsep urban, mulai lobi hingga kamar. “Desain urban modern menjadi andalan hotel ini. Apalagi hotel ini akan full colour yang menjadi daya tarik tersendiri,” pungkasnya. Q riq

OLAHRAGA

Selasa Wage 20 JANUARI 2015

LINTASAN

Peluncuran Tim Arema Mundur Lagi Malang, Bhirawa Peluncuran dan perkenalan tim Arema Cronus Indonesia Malang, Jawa Timur, kepada publik mundur lagi setelah jadwal pada akhir pekan ketiga Januari 2015 gagal dihelat karena belum berakhirnya laga Surya Citra Media (SCM) Cup. Media Officer Arema Sudarmaji, Senin, mengakui peluncuran (launching) tim berjuluk Singo Edan itu terpaksa diundur lagi karena selain jadwal kompetisi resmi Liga Super Indonesia (LSI) juga diundur, tim asuhan Suharno itu masih mengikuti SCM Cup yang bakal berakhir 27 Januari 2015.

"Jadwal kompetisi LSI diundur pada pertengahan Februari dan pada pekan ketiga Januari, Arema masih mengikuti laga pramusim SCM Cup, sehingga kami akan membahas dan menjadwal ulang peluncuran tim untuk musim 2015.

Peluncuran tim mungkin baru bisa dilakukan Februari mendatang," ujarnya.

Sebelumnya peluncuran tim Arema dijadwalkan akhir Desember 2014, namun gagal dan rencananya dihelat pada pekan ketiga Januari. Tetapi, gagal lagi karena Arema masih melakoni kompetisi pramusim SCM Cup 2015.

Lebih lanjut, Sudarmaji mengatakan pada rentang waktu pekan pertama hingga kedua Februari 2015, Arema tidak ada jadwal atau turnamen pramusim yang diikuti, sehingga tim memiliki waktu untuk diperkenalkan pada publik, termasuk jersey terbaru dan berbeda dari musimmusim sebelumnya maupun sponsor tim selama mengarungi kompetisi resmi 2015.

"Setelah perhelatan turnamen pramusim (SCM) tuntas, kami segera menyiapkan dan menyusun agenda untuk peluncuran tim. Mudah-mudahan pertengahan bulan depan sudah bisa direalisasikan," katanya.

Pada musim kompetisi 2015, komposisi pelatih dan pemain Arema tidak banyak berubah. Perubahan total hanya pada komposisi pemain asing karena tiga pemain asing yang memperkuat Singo Edan pada musim kompetisi 2014 dicoret seluruhnya, yakni Gustavo Lopez, Alberto Goncalves dan Tierry Ghatuessi.

Posisi ketiga pemain asing tersebut digantikan oleh Abblode Yao Ruddy, Sengbah Kennedy dan Fabiano Beltrame. Sementara pemain lokal Arema yang baru bergabung adalah Feri Aman saragih, Suroso, Achmad Noviandani, dan Hasim Kipuw.

Sedangkan komposisi pemain lama yang masih betahan adalah Kurnia Meiga, Ahmad Kurniawan, Kadek Wardana, Benny Wahyudi, Victor Igbonefo, Johan Alfarizie, Purwaka Yudhi, Dendy Santoso, Achmad Bustomi, Juan Revi, I Gede Sukadana, Arif Suyono, Hendro Siswanto, Cristian Gonzales, Sunarto, serta Samsul Arif.Q ant

Gol Dutra Tahan Persija Surabaya, Bhirawa Ambisi Persija untuk bisa menaklukkan Persebaya gagal, setelah tiga menit menjelang pertandingan bubar, pemian belakang Persebaya, Otovio Dutra berhasil menyamakan kedudukan 1-1 lewat tendangan pinalti.

Pada pertandingan lanjutan Turnamen Surya Citra Media (SCM) di Stadion Agus Salim, Padang, Senin (19/1) Persebaya tampil dominan selama 25 menit, beberapa kali tim berjuluk bajol ijo itu mendapat peluang untuk membobol gawang Persija yang dijaga oleh Andritany Ardhiyasa.

Peluang emas diperoleh Fabrice Do Marcolino seteleh menerima crossing dari Sis-

wanto pada menit ke-14. Meski berdiri bebas, tendangan kaki kiri Do Marcolino hanya melambung di atas mistar gawang Persija.

Lemahnya lini depan membuat Ibnu akhirnya menurunkan Agung Supriyanto menggantikan Do Marcolino pada menit ke-36. Do Marcolino yang memiliki tubuh overweight itu gagal menampilkan penampilan terbaik.

Sepanjang laga ia lebih banyak jogging. Malas untuk menjemput bola dan buruk di finishing touch. Sedangkan masuknya Agung belum memberikan dampak untuk tim.

Persebaya terlalu lamban dan sangat lemah di penyelesaian akhir. Umpan sangat manja diberikan Fauzan kepada Agung Supriyanto menit ke45. Tapi bola mendarat di pelukan kiper Andritany. Skor 0-0 bertahan hingga jeda laga.

Memasuki babak kedua Persija menurunkan Yevgeni Kabayev menggantikan Golbert.

Lilipaly menggantikan Firmansyah dan Novri Setiawan menggantikan Rudi Setiawan.

Ketika babak kedua masuk

menit ke-52, Persebaya menarik Siswanto dan memasang Fandi Eko Utomo.

Pergantian yang dilakukan oleh kedua tim tak memberikan banyak pengaruh. Setidaknya hingga menit ke-60, kedua tim masih kesulitan untuk mencetak angka. Belum adanya perubahan membuat permainan kedua tim cenderung monoton.

Gol Persija lahir pada menit ke73. Berawal dari tendangan sudut Lilipaly yang berbuah kemelut, bola jatuh di kaki Ambrizal. Tendangan voli eks Persebaya ini membuat Jandri Pitoy tercengang. Persija unggul 1-0.

Peluang apik Pesebaya didapat dadi pergerakan Fandi

Eko pada menit ke-83. Tapi sepakannya berhasil ditepis kiper Andritany. Pelanggaran dilakukan kiper Andritany kepada Fandi Eko pada menit ke-85. Wasit pun langsung menunjuk titik putih.

Otavio Dutra yang menjadi eksekutor berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Akibat pelanggaran Andritany tadi, Fandi tak mampu meneruskan pertandingan. Ia akhirnya digantikan Dany Saputra.

Skor 1-1 menutup laga sore ini.

"Syukurlah kita bisa menahan Persija, padahal anak-anak banyak mendapat peluang," kata Pelatih Persebaya Ibnu Grahan usai pertandingan. Q wwn

Manajer Perssu: Penyusunan Kerangka Tim Belum Selesai

Salah satu atlet sepak takraw Sulsel ikuti seleksi pelatnas SEA Games.

ist

Atlet Muda Sulsel Ikuti Seleksi Sea Games Makassar, Bhirawa Atlet muda asal Sulawesi Selatan, Andi Try Sandi Saputra, mendapat panggilan untuk mengikuti seleksi dalam pelatnas guna persiapan SEA Games Singapura 2015.

Sekretaris Umum PSTI Sulsel, Saleh Gottang, di Makassar, Senin, berharap atlet yang berasal dari Kepulauan Selayar, Sulsel, itu bisa lolos dan memperkuat Timnas Indonesia pada ajang olahraga terbesar se-Asia Tenggara tersebut.

"Atlet seleksi ini untuk dipersiapkan mendukung atlet yang sudah lebih dulu bergabung. Namun peluang untuk masuk tim utama tentu sama besar. Apalagi jika dalam

Manajemen Targetkan Persepam Juara ISL Pamekasan, Bhirawa Manajemen Persepam Madura Utama (P-MU) menargetkan klub sepak bola kebanggan masyarakat di "Pulau Garam" Madura, Jawa Timur, masuk juara Indonesia Super Leangue (ISL).

"Saat ini kita boleh berada di divisi utama, tapi target kita nanti adalah juara ISL," kata Manajer P-MU M.H. Said Abdullah saat peluncuran klub sepak bola itu dan pengenalan pemain di Pendopo Ronggosukowati Pemkab Pamekasan, Minggu (18/1) malam.

Di hadapan ratusan pendukungnya yang datang dari tiga kabupaten lain di Madura, yakni Sumenep, Sampang, dan Bangkalan, Said menyatakan keberadaan P-MU di divisi utama tidak akan berlangsung lama, yakni hanya sekitar satu tahun.

Anggota DPR RI asal Kabupaten Sumenep itu, menjelaskan pihaknya sengaja banyak merekrut pemain sepak bola kelas ISL, seperti Deny Rumba, Erol Iba, dan Busari agar nantinya setelah P-MU masuk ISL tidak perlu melakukan rekrutmen ulang.

"Tanggung jawab Persepam masuk ISL ini nantinya kami serahkan ke pelatih dan asisten pelatih di P-MU dan kami pasrah sepenuhnya," kata Said.

Peluncuran klub sepak bola Persepam Madura Utama di Pendopo Pemkab Pamekasan itu, ditandai pemukulan gong tiga kali oleh M.H. Said Abdullah dan pesta kembang api.

Pelatih Persepam adalah Widodo Cahyono Putro, mantan pemain timnas Indonesia dengan asistem pelatih Anis Fuad dan Suwandi, pelatih kiper Edy Harto dan pelatih fisik Muhtar.

Pemain Persepam yang diperkenalkan kepala publik pada acara peluncuran di Pendopo Pemkab Pamekasan Minggu (18/1) malam itu, berjumlah 27 orang.

Mereka, masing-masing Busari, Denny Rumba, Sirvi Arvani, Khoirul Mashuda Mubarok (kini masih dalam proses seleksi), Tamsil Sijaya, Jajang Paliama, F.X. Yanuar, Dwi Kuswanto, dan Denny Arwin.

Selain itu, F.X. Erol Iba, Rosi Noprihanis, Anas Fitranto (seleksi), Gani Jaya, Faris, Qischil Gandrum, Faris Aditama, Deddy Santoso (seleksi), dan Sandy Firmansyah (seleksi).

Dari pemain lokal, masing-masing Ach. Rifa'i, Budi Hargianto, Sokwan, Rivaldi, Syaiful Ari, dan pemain tambahan, yakni Aris, Dayat, serta Nanda.

Peluncuran klub sepak bola itu dimeriahkan dengan menghadirkan artis ibu kota Iyeth Bustani.Q ant

ist

Pemain Persepam Madura saat melakuan latihan fisik.

9

perkembangannya bisa memperlihatkan kualitas terbaiknya," katanya.

Mengenai peluang atlet binaan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Sulsel itu lolos ke Pelatnas 2015, dirinya mengaku cukup terbuka. Atlet tersebut juga telah membuktikan kualitasnya di sejumlah kejuaraan termasuk Kejurnas PPLP. Jika lolos dalam seleksi, kata dia, maka akan menggenapkan jumlah atlet Sulsel di pelatnas menjadi enam atlet. Sebelumnya telah lebih dulu masuk bergabung yakni Muhammad Ruswan, Firmansyah, Kusnelia, Dina, serta Nofrizal yang baru saja bergabung di tim Sulsel dari Sumatera Barat.Q ant

Sumenep, Bhirawa Manajer Perssu Sumenep, Didik Untung Samsidi menyatakan, penyusunan kerangka timnya yang akan berlaga pada kompetisi sepak bola Divisi Utama 2015-2016, belum selesai.

"Pada prinsipnya, sudah ada nama-nama pemain yang akan kami rekrut sebagai kerangka tim Perssu pada divisi utama. Namun, hingga sekarang prosesnya belum selesai," katanya di Sumenep, Jawa Timur, Senin.

Perssu yang merupakan tim sepak bola asal Sumenep bersama tujuh tim lainnya promosi ke Divisi Utama 2015-2016, setelah melalui kompetisi di Liga Nusantara 2014.

"Ada beberapa pemain Perssu yang bermain pada Liga Nusantara 2014 yang dipastikan masuk pada kerangka tim divisi utama. Secara teknis, pelatih yang lebih tahu tentang kerangka tim," ujarnya, menambahkan.

Untuk pelatih Perssu pada Divisi Utama, kata dia, pihaknya memercayakannya kepada Winedy Purwito, mantan pelatih Persepam,

ketika tim sepak bola asal Pamekasan itu berlaga di Divisi II hingga Divisi Utama.

"Sesuai aturan PSSI, kerangka tim divisi utama sudah harus diserahkan kepada PT Liga Indonesia paling lambat pada 25 Februari 2015. Kami akan meminta pelatih untuk secepatnya menyelesaikan pembentukan kerangka tim Perssu," ucapnya.

Didik yang juga Ketua Askab PSSI Sumenep itu juga mengemukakan, pihaknya tidak akan memberikan target terlalu muluk pada pelatih Perssu pada Divisi Utama 2015-2016.

"Ini tahun perdana bagi kami di divisi utama. Kami realistis saja dan akan meminta pelatih dan para pemain untuk mempertahankan posisi Perssu di divisi utama.

Jangan sampai terdegradasi pada tahun pertamanya berlaga di divisi utama," katanya, menerangkan.

Saat ini terdapat dua tim sepak bola asal Pulau Madura yang berlaga di Divisi Utama 2015-2016, yakni Perssu dan Persepam Madura United asal Pamekasan.Q ant

Irene Wakili Asia ke Kejuaraan Dunia Bandung, Bhirawa Pecatur andalan Indonesia GMW Irene Kharisma Sukandar akan mewakili Asia pafa Kejuaran Catur "Womens World Championship 2015" di Kota Sochi Rusoia, Maret 2015.

"Saya lolos ke kejuaraan itu setelah menjafi juara Asian Continental Women Chess Championship tahun 2012 dan 2014, dan menjadi satu-satunya wakil Asia," kata Irene di Bandung, Senin.

Menurut Irene kejuaraan dnia wanita itu kemungkinan sistemnya sama dengan piala dunia di cabang sepak bila. Babak kualifikasinya berlapis dan ketat.

Ia menjadi salah satu dari 64 peserta yang turun pada kejuaraan itu. Selain mewakili benua, para pecatur yang turun di kejuaraan itu adalah wakil dari sejumlah zona di dunia.

Irene akan menjadi wanita Indonesia pertama yang mengikuti kejuaraan catur wanita tingkat dunia itu. Sedangkan dua pecatur putra yang pernah merasakan ajang kejuaraan dunia itu adalah GM Utut Adianto dan GM Susanto Megaranto.

"Rencananya saya akan menetap di Rusia hingga kejuaraan nanti, sejumlah kejuaraan akan diikuti termasuk Moscow Open 2015," kata Irene.

Pecatur asal Jabar itu akan ditangani oleh pelatih asal Rusia yang juga menangani Irene dalam sejumlah kejuaraan di tingkat internasional. Selama itu Irene akan tinggal di provinsi pelatihnya tersebut.

Terkait target, Irene menyebutkan akan bertanding semaksimal mungkin untuk meraih posisi terbaik. Meski belum mengenal lawan yang akan dihadapinya, menurut dia itu lebih menguntungkannya karena bisa bermain lebih lepas.

"Saya belum tahu lawan yang turun di sini, tapi beberapa diantaranya mungkin pernah kenal, Mudah-mudahan saja saya bisa memberikan yang terbaik," katanya.Q ant

GMW Irene Kharisma Sukandar

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

Tarif KA Ekonomi Turun Mulai Februari Jakarta, Bhirawa Tarif kereta api kelas ekonomi jarak menengah dan jauh turun minimal sebesar lima persen mulai 1 Februari 2015 berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Ignasius Jonan Nomor 1 Tahun 20015 Tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko dalam konferensi pers di Kemenhub, Jakarta, Senin (19/1) mengatakan penyesuaian tarif tersebut wajib berlaku untuk KA yang tidak disubsidi.

Untuk KA yang disubsidi, lanjut dia, penurunan tarif tidak langsung kepada penumpang karena penyesuaian dilakukan dalam anggaran “public service obligation” (kewajiban pelayanan kepada masyarakat).

“11 KA jarak menegah dan jauh (bersubsidi) bisa disesuaikan Kementerian Perhubungan, untuk jarak dekat (KRL) tidak ada penyesuaian karena lebih terkait dengan tarif dasar listrik,” katanya.

Hermanto mengatakan pemberlakuan mulai 1 Februari 2015 karena sudah banyak tiket KA yang terjual sejak tiga bulan yang lalu. “Untuk selanjutnya, disesuaikan oleh KA,” katanya.

Dia menjelaskan berdasarkan pedoman perhitungan tarif KA, komponen biaya BBM merupakan komponen biaya operasi, di antaranya modal tiga persen, biaya langsung tetap 17 persen, biaya langsung tidak tetap, yakni (a) BBM 22 persen (b) lain-lain tujuh persen, biaya tidak langsung tetap 31 persen, biaya tidak langsung tidak tetap satu persen dan biaya perawatan 19 persen.

Sementara itu, rata-rata penurunan biaya operasi KA, di antaranya KA jarak jauk Rp3.486, KA jarak sedang Rp2.415, KA jarak dekat Rp1.987 dan KRD Rp639.

Selain, penurunan tarif KA ekonomi jarak jauh dan menengah, penurunan tarif juga terjadi pada tarif angkutan jalan minimal lima persen dan angkutan penyeberangan minimal empat persen dari tarif resmi yang berlaku. Q ant

Eksekusi Tak Ganggu Hubungan LN BNN: Dunia Harus Hormati Konstitusi Indonesia Jakarta, Bhirawa Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai eksekusi terpidana mati kasus narkoba warga negara asing tidak akan mengganggu hubungan Indonesia dengan luar negeri dan penarikan duta besar adalah hal yang wajar.

“Tidak akan berpengaruh terhadap hubungan dplomatik dengan negara-negara para terpidana berasal,” kata Jusuf Kalla kepada pers di Kantor Wapres Jakarta, Senin (19/1) kemarin.

Menurutnya, soal penarikan duta besar dari negara bersahabat adalah hal yang lumrah dalam hubungan luar negeri, mengingat hal itu juga pernah dilakukan Indonesia menarik duta besarnya di Australia.

“Sama seperti kita menarik duta besar di Australia untuk sementara dan tak mengganggu hubungan. Lebih banyak kepentingan dalam negeri,” kata Wapres.

Dikatakan Wapres, perwa-

kilan dari sejumlah negara telah menemuinya membicarakan hukuman eksekusi mati terhadap warganya di Indonesia dan sudah diberi penjelasan kepada para dubes dari sejumlah negara terkait perkara tersebut.

Sejumlah negara lainnya pun diminta untuk menghargai sikap serta keputusan pemerintah Indonesia terkait urusan dalam negeri.

“Tindakan para gembong narkoba tersebut juga telah melanggar hak asasi manusia,” kata Wapres.

Lima terpidana mati dieksekusi serempak pada Minggu (19/1) di Nusa Kambangan, Namaona Denis (48), Warga Negara Malawi, Marco Archer

Cardoso Moreira (53), WN Brazil, Daniel Enemuo alias Diarrassouba Mamadou (38), WN Nigeria, Ang Kiem Soei alias Kim Ho alias Ance Tahir (62), WN Belanda, Rani Andriani alias Melisa Aprilia, WN Indonesia. Sementara seorang lain di Boyolali, Tran Thi Bich Hanh, (37), WN Vietnam pada hari sama.

Hormati Konstitusi Indonesia Badan Narkotika Nasional (BNN) mengimbau dunia Internasional untuk menghormati konstitusi yang ada dan berlaku di Indonesia tanpa melakukan intervensi apapun bentuknya untuk mengubah ketetapan hukum.

“Karena semua negara di dunia memiliki kedaulatan masing-masing dalam menerapkan konstitusi dan hukumnya,” kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat BNN Kombes Pol Sumirat Dwiyanto.

Jusuf Kalla Sumirat juga mengungkapkan Indonesia tidak akan terpengaruh dengan tekanan apapun dari negara-negara asal terpidana mati yang dieksekusi tersebut.

“Yang pasti Indonesia tidak akan tunduk dengan tekanan atau opini yang disebarkan oleh negara asing dengan langkah itu (menarik duta besar dari Indonesia),” ujarnya.

Menristekdikti : Komersialkan Hasil Riset ke Dunia Usaha Jakarta, Bhirawa Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) H. Mohamad Nasir mengatakan pentingnya mengkomersialkan hasil riset ke dunia usaha sehingga dapat meningkatkan produktivitas industri.

“Hasil penelitian tidak akan berkembang, kita harus berusaha bagaimana bisa mengkomersialkan hasil riset ini kepada dunia usaha,” katanya di Jakarta, Senin (19/1) kemarin.

Menurut dia, hasil riset bangsa yang kebanyakan terpendam di perpustakaan harus dipublikasikan sehingga dapat berdampak luas dengan adanya temuan-temuan baru.

“Yang mana riset tersebut nampaknya yang sering terjadi mungkin masih dilakukan hanya tersimpan di dalam perpustakaan bacaan atau ‘library’ hanya tertinggal di situ, sehingga barang itu dianggap barang istimewa bahkan yang belum dibaca orang,” ujarnya. Akibatnya, lanjutnya, hasil penelitian itu tidak akan berkembang pada dunia usaha karena tidak dipromosikan ke masyarakat.

Ia mengharapkan hasil riset semakin banyak dipublikasikan sehingga dapat digunakan sebagai alternatif dalam pemecahan suatu masalah atau kebutuhan dengan temuan baru yang lebif efektif dan efisien. “Saya ingin mencoba melihat efeknya pada industri, komersialitas riset ke ‘industry’. Bagaimana kita bisa mengkomersialkan hasil-hasil riset ini pada dunia usaha,” tutur dia.

Sebelumnya, Ia juga mengatakan riset dapat berorientasi kepada kebutuhan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Untuk itu, publikasi karya anak bangsa akan sangat bermanfaat untuk menyampaikan inovasi hasil penelitian yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, katanya.Q ant

Terkait eksekusi enam terpidana mati yang didalamnya terdapat beberapa orang Warga Negara Asing (WNA), Sumirat mengatakan hal tersebut sudah sesuai aturan dan tidak melanggar konstitusi.

“Yang pasti eksekusi tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” ujarnya.

Dia menegaskan UndangUndang tersebut bukan hanya berlaku bagi orang Indonesia namun bagi semuanya baik itu WNI ataupun WNA. “Kerena di situ disebutkan setiap orang,” ucapnya.

Sumirat menambahkan eksekusi tersebut sudah sesuai dengan hukum dan amanat undang-undang yang berlaku di Indonesia dan dia menjamin hak-hak dari semua terpidana mati tersebut sudah terpenuhi dengan diberikannya banding, kasasi, grasi maupun peninjauan kembali.

Q ant

Perppu Pilkada Mutlak Direvisi

Cost Recovery Diprediksi Lampaui Penerimaan Jakarta, Bhirawa Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memperkirakan biaya operasi yang dikembalikan (cost recovery) pada 2015 bakal melampaui penerimaan migas bagian negara.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Senin (19/1) mengatakan, pada 2015, penerimaan migas bagian negara diperkirakan antara 6,6-14,9 miliar dolar AS dengan asumsi harga minyak 40-70 dolar per barel.

“Sementara, ‘cost recovery’ berkisar antara 15,8-18,9 miliar dolar pada harga minyak 40-70 dolar per barel,” katanya.

Menurut dia, pada harga minyak 40 dolar per barel, penerimaan migas diperkirakan mencapai 25,44 miliar dolar yang terdistribusi ke “cost recovery” 15,8 miliar dolar (62 persen), kontraktor 3,044 miliar dolar (12 persen), dan bagian negara 6,6 miliar dolar (26 persen).

Lalu, pada harga 50 dolar per barel, penerimaan migas diperkirakan mencapai 29,86 miliar dolar yang terdistribusi ke “cost recovery” 17,5 miliar dolar (58 persen), kontraktor 3,43 miliar dolar (12 persen), dan negara 8,96 miliar dolar (30 persen).

Pada harga minyak 60 dolar per barel, penerimaan migas diperkirakan mencapai 34,16 miliar dolar yang terdistribusi ke “cost recovery” 18,41 miliar dolar (54 persen), kontraktor empat miliar dolar (12 persen), dan negara 11,75 miliar dolar (34 persen).

Terakhir, pada harga minyak 70 dolar per barel, penerimaan migas diperkirakan mencapai 38,46 miliar dolar yang terdistribusi ke “cost recovery” 18,93 miliar dolar (49 persen), kontraktor 4,62 miliar dolar (12 persen), dan negara 14,92 miliar dolar (39 persen).Q ant

Selasa Wage 20 JANUARI 2015

istimewa

Presiden Jokowi memberikan ucapan selamat kepada para anggota Wantimpres yang baru dilantiknya, di Istana Negara, Senin (19/1) kemarin

Wantimpres Diminta Tidak Pasif Jakarta, Bhirawa Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya M Romahurmuziy mengharapkan para anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang telah dilantik Presiden Joko Widodo bekerja aktif dan tidak pasif.

“PPP mengucapkan selamat bekerja kepada seluruh anggota Wantimpres. Kerja aktif, bukan pasif, karena sesuai UU 19/2006, wantimpres memberi nasehat, diminta atau tidak diminta oleh Presiden,” katanya dalam pesan singkat yang diterima Antara, Senin.

Ia mengharapkan keberada an anggota Wantimpres dalam berbagai kegiatan kepresidenan khususnya sidang kabinet sesuai pembidangan.

“Agar nasehat yang diberikan kontekstual dengan keadaan,” katanya.

PPP, menurut dia, juga mengucapkan selamat bekerja kepada seluruh anggota Wantimpres yang dinilai kombinasi terbaik dari unsur parpol, ormas dan akademisi, termasuk salah satu kader PPP, Suharso Monoarfa.

“Pilihan presiden sudah baik dan saya yakin akan bermanfaat ke depan karena kombinasi anggotanya kaya akan spektrum, mulai teori, praktek dan pengalaman. Selamat bekerja, tugas besar mendampingi presiden di depan mata,” katanya.

Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo pada Senin, di Istana Negara, melantik anggota Dewan Pertimbangan

Presiden (Wantimpres) yang baru.

Anggota Wantimpres yang dilantik yakni mantan Ketua Umum NU Hasyim Muzadi, tokoh Muhammadiyah Abdul Malik Fadjar, Jan Darmadi (Partai Nasdem), Yusuf Kartanegara (PKPI), Rusdi Kirana (PKB), Sidarto Danusubroto (PDIP), Sri Adiningsih (Ekonom), Subagyo Hadi Siswoyo (Hanura) dan Suharso Monoarfa (PPP).

Acara pelantikan dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Plt Kapolri Badrodin Haiti. Q ant

Tokoh Lintas Agama Dukung KPK Jakarta, Bhirawa Sejumlah tokoh lintas agama memberikan dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupi penerimaan suap melalui transaksi-transaksi mencurigakan dengan tersangka Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan.

“Kami datang untuk memberikan dukungan moril kepada KPK dalam menjalankan misi suci, baik dalam penindakan maupun pencegahan korupsi.

Kami sarankan KPK agar dalam penindakan mulai dari penetapan tersangka sampai persidangan diusahakan secepat mungkin jangan berlarut-laru,” kata Khatib Aam Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) Abdul Malik Al Ma-

dani, di gedung KPK Jakarta, Senin (19/1) kemarin.

Abdul Malik datang bersama dengan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Henriette Tabita Hutabarat Lebang, Sekretaris Eksekutif Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Romo YR Edy Purwanto, Ketua Bidang Pengajaran Walubi Suhadi Sendjaja dan perwakilan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Yanto Jaya yang diterima oleh pimpinan KPK yaitu Abraham Samad, Bambang Widjojanto dan Zulkarnain.

“Kami juga mendorong pihak lain yang terkait dan sedang disidik seperti pihak Polri diharapkan kerja samanya untuk berikan akses seluas-luasnya untuk mempercepat KPK me-

Lima tokoh lintas agama (kanan ke kiri) Sekertaris Eksekutif KWI Romo Y.R. Edy Purwanto, Hendriette Lebang Ketua Umum PGI, KH. Malik Madani Katibam Suriah PBNU, Suhadi Ketua Walub Budha, dan Yanto Jaya Ketua Bidkum Darisada Hindu menunjukan buku KPK usai melakukan pernyataan pers mendukung KPK di Gedung KPK, Jakarta, Senin, (19/1).

nyelesaikan tugas karena juga mempercepat pembersihan internal Polri,” tambah Malik.

Sedangkan Hendriette menyatakan bahwa pejabat publik seharusnya bersih.

“Pejabat publik seharusnya bersih dan kami perlu dukung pemerintah dalam upaya mengajukan calon pejabat publik yang semestinya dikonsultasikan dulu ke KPK sebelum menjabat, sehingga rakyat yakin pemimpin yang dipilih benar-benar mau membangun bangsa,” kata Hendriette.

Romo RY Edy Purwanto menegaskan agar jangan ada upaya menghambat penyidikan di KPK. “Jangan mencoba menghmbat upaya-upaya yang dilakukan KPK supaya penegakkan hukum segera terwujud. Alangkah baiknya juga dibantu masyarakat yang bila ada hal-hal mendesak dapat disampaikan ke KPK, semuanya punya tugas dan kewajjiban moral untuk memberikan informasi itu,” ungkap Romo Edy Perwakilan dari Walubi, Suhadi Sendjaja menjelaskan bahwa tujuan para tokoh agama adalah membangun moral di Indonesia.

“Perbaikan mental umat Budha dimulai dari diri masingmasing, jadi satu hal yang kita petik adalah banyak yang bisa dilakukan kerja sama antara tokoh agama dan KPK, mulai dari anak-anak, keluarga maupun kegiatan-kegiatan hari besar,” jelas Suhadi.Q ant

Jakarta, Bhirawa Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB Yanuar Prihatin mengatakan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, harus segera direvisi apabila telah disahkan menjadi undang-undang.

“Apabila telah disahkan menjadi undang-undang, Perppu nomor 1 tahun 2014 harus segera direvisi dalam tahap pembicaraan selanjutnya,” kata Yanuar di Jakarta, Senin (19/1) kemarin.

Dia menyampaikan revisi perlu dilakukan, lantaran penetapan Perppu tersebut menjadi undang-undang bukan berarti persoalan telah selesai. Menurut dia selama ini penyelenggaraan pilkada masih banyak kekurangan dan kelemahan pada berbagai aspeknya.

“Apakah Perppu nomor 1 tahun 2014 ini mampu mengatasi kekurangan dan kelemahan ini. Belum tentu,” ujar dia.

Secara umum, kata Yanuar, substansi yang tertuang dalam Perppu ini sebenarnya belum menunjukkan karakter perubahan yang bersifat fundamental, strategis dan komprehensif.

Semangat perubahan yang muncul dalam Perppu ini lebih kuat pada aspek perbaikan teknis-prosedural.

Sementara pertanyaan penting yang tidak terjawab tuntas oleh Perppu adalah apakah Perppu bisa menjamin munculnya calon kepala daerah terbaik dan memenuhi segala persyaratan yang ideal.

“Fakta selama ini menunjukkan bahwa tidak sedikit kepala daerah yang akhirnya masuk bui karena terjerat perkara hukum. Artinya, kepala daerah yang terpilih ternyata bukanlah orang yang

terbaik karena dia masih gampang tergoda untuk berbuat tercela dan melanggar hukum,” kata Yanuar.

Dia menjabarkan, dengan sudut pandang semacam itu, maka terdapat beberapa aspek penting dalam Perppu yang memerlukan revisi atau perubahan.

Pertama, persyaratan calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang selama ini terkesan lebih banyak berurusan dengan soal-soal administratif, namun dalam kenyataannya, seringkali dokumen-dokumen itu tidak menggambarkan secara tepat tentang kualitas, kompetensi, integritas dan kepemimpinan individu calon.

“Ke depan, perlu dikembangkan persyaratan calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang mengacu kepada Indeks Kepemimpinan Daerah (IKD) yang memiliki indikator yang jelas, terukur, komprehensif, akurat dan bisa dipertanggungjawabkan,” papar dia. Kedua, terkait uji publik yang tetap diperlukan, namun dengan hasil akhir yang jelas dan tegas. Panitia uji publik diharapkan tidak sekedar memberikan keterangan bahwa seorang calon kepala daerah sudah mengikuti uji publik melainkan diberikan kewenangan memberikan penilaian nyata atas individu calon menurut ukuranukuran yang jelas. Selain jelas, ukuran itu harus terbuka, akurat dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, yuridis dan politis. Ketiga, terkait dengan Indeks Kepemimpinan Daerah (IKD)Kepemimpinan yang merupakan kumpulan dari sejumlah kemampuan melekat pada diri seseorang sehingga dia layak disebut pemimpin. Q ant

Akhiri Polemik Plt Kapolri

Komisi III Minta Presiden Tentukan Sikap Jakarta, Bhirawa Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin meminta Presiden Joko Widodo menentukan sikap yang tegas terhadap polemik terkait pengganti Kepala Polri secepatnya.

“Dalam waktu satu hingga dua hari ke depan, Presiden harus tentukan sikapnya, mengatasi masalah jabatan Kapolri atau penggantinya,” ujar Aziz Syamsuddin di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/1) kemarin.

Ia berpendapat masalah jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri tidak boleh berlama-lama, karena mengganggu keputusan strategis.

“Jangan lama-lama, karena Plt tidak bisa memutuskan kebijakan yang bersifat strategis, legitimasinya kurang,” kata Aziz.

Ia menjelaskan, jika dalam dua hari tidak ada sikap dari presiden, maka fraksi-fraksi akan mengadakan rapat untuk disampaikan kepada pimpinan DPR. “Akan kami rapatkan bagaimana sikap resmi presiden, dan juga bisa disampaikan kepada pimpinan DPR,” ujarnya.

Penentuan sikap presiden harus cepat karena Aziz berpendapat pemberhentian Jenderal Pol Sutarman sebagai Kepala Polri dinilai tidak sesuai aturan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 11 Ayat 1 hingga 5, pemberhentian seorang Kapolri secara otomatis akan mengangkat lagi Kapolri baru, bukan seorang pejabat Plt. “Saya tidak bilang melanggar, tapi menurut hemat saya pemberhentian itu akan mempengaruhi legitimasi Polri,” kata Aziz Syamsuddin.

Menurutnya, sesuai dengan Undang-undang no 2 tahun 2002 pasal 11 ayat 1 hingga 5, pemberhentian seorang Kapolri secara otomatis akan mengangkat lagi Kapolri baru.

“Harusnya setelah diberhentikan itu, yang diangkat juga Kapolri bukan PLT (Pelaksana Tugas),” ujarnya.Q ant

Selasa Wage 20 JANUARI 2015

SAMBUNGAN

11

Jatim Satu-satunya Provinsi yang Buat Blue Print MEA 2015

Harga Turun, Stok BBM Sejumlah SPBU di Jatim Kosong

l Sambungan hal 1

salah satu warga Ngoro saat berada di SPBU di Jalan Brigjen Kertarto Sambong Jombang, Senin (19/1).

Terkait kelangkaan BBM jenis solar dan premium ini, Joko Prasetyo, karyawan SPBU Jl Brigjen Kretarto, menjelaskan, stok BBM di SPBU tempatnya bekerja sudah habis sejak pukul 07.00 kemarin pagi. Ia juga memastikan bahwa pasokan dari Pertamina, akan datang dua hari lagi. Hal itu karena pihak SPBU juga baru melakukan pemesanan atau DO (Delivery Order) kemarin. “Mungkin dua hari lagi stok BBM, utamanya premium baru tersedia,” ujar Joko.

Turunnya harga minyak dunia dalam beberapa pekan terakhir ini membuat peme­ rintah mengambil kebijakan menurunkan harga BBM subsidi. Untuk premium saat ini dijual dengan harga Rp 6.600 per liter. Harga itu turun Rp 1.000 jika dibanding sebelumnya. Demikian juga solar, yakni turun Rp 850. Sebelumnya harga solar Rp 7.250 sekarang menjadi Rp 6.400 per liter.

Berbeda dengan sejumlah SPBU yang seperti sengaja mengosongkan BBM mereka akibat penurunan harga. SPBU

rangka percepatan menghadapi pasar bebas ASEAN nanti.

“Setahu saya baru Jatim yang memiliki action plan ini. Provinsi bahkan pemerintah pusat juga belum membuatnya. Blue print yang kita buat atas perintah Pak Gubernur (Gubernur Jatim Dr H Soekarwo) tebalnya mencapai 90 halaman,” kata Asisten II Sekdaprov Jatim Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ir Hadi Prasetyo, Senin (19/1).

Menurut dia, di dalam action plan ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan SKPD pemprov dalam menyiapkan semua hal untuk menghadapi MEA 2015. Di antaranya terkait barang, jasa, tenaga kerja hingga UMKM. Untuk barang, Hadi Pras mencontohkan soal pentingnya menjaga mutu, kontinuitas produk dan pasar.

Meski Jatim sudah memiliki action plan, lanjutnya, tidak akan bisa berjalan sukses, lancar dan efektif tanpa ada partisipasi dari masyarakat khususnya dunia usaha. Antara pemerintah dan dunia usaha harus bergerak bersama untuk menyukseskannya.

“Saya kasih contoh, sekarang kita masih memasuki dunia usaha lokal Indonesia saja.

Namun pada 1 Januari 2016 nanti sudah masuk pada sistem global. Sekarang pilihan ada di kita, apakah tetap pada skala lokal atau global. Jika tetap lokal, negara lain yang sudah mengglobal akan melakukan penetrasi bisnis ke negara kita. Atau kita juga ikut mengglobal memanfaatkan pasar bebas ini,” ungkapnya.

Jika ingin masuk bisnis global, lanjutnya, pelaku usaha yang kini sudah ada harus didorong agar bisa menjangkau dengan market yang lebih luas. Artinya, jika pengusaha yang sebelumnya hanya menguasai pasar lokal, harus on going memasuki pasar negara-negara ASEAN atau dunia.

“Masalah ini bukan hanya inisiatif dari pemerintah saja, tapi juga semangat dari pengusaha untuk saling bergayung sambut.

Saling bersinergi untuk mengembangkan dan membina UMKM agar terus meningkatkan mutu, desain dan membantu dalam hal pembiayaan,” kata pejabat yang juga menjadi Ketua Tim Ekonomi Pemprov Jatim ini.

Hadi Pras mengatakan, MEA 2015 tidak hanya bisa dilaksanakan struktural SKPD atau pemerintah saja, sebab instansi ini fungsinya lebih pada menetapkan pengaturan dan peraturan saja. Untuk itu, harus ada lembaga khusus yang mendorongnya.

“Kita sudah siapkan lembaga khusus itu.

Untuk sementara namanya Global Economy Service. Lembaga ini terbentuk setelah kita melakukan diskusi dan melihat berbagai negara di dunia seperti Amerika, Jepang, Australia dan lain-lain. Lembaga khusus semacam itu ada di negara-negara tersebut,” ungkapnya.

Lembaga ini, jelas Hadi Pras, ditugaskan untuk memfasilitasi pengusaha Jatim yang ingin mengembangkan bisninya secara global. Seperti memberikan informasi seputar apa saja yang dibutuhkan pengusaha Jatim, yang ingin melebarkan sayapnya bisnis ke luar negeri.

“Contohnya, jika ada pengusaha yang ingin melebarkan sayapnya di Thailand, lembaga ini melalui intelligent marketingnya memberikan informasi apa saja seputar persyaratan, standar, peluang, market dan lain-lainnya ke pengusaha kita,” tuturnya.

Hadi Pras menjelaskan, lembaga ini bukan dari birokrasi pemerintah, tapi lembaga independen yang bermitra dengan Pemprov Jatim. “Lembaga ini harus bergerak cepat dan akan diambilkan dari kalangan swasta dan profesional,” pungkasnya. n iib

Bupati Tak Hadir, Perda RTRW Jember Tetap Disahkan l Sambungan hal 1

“Paripurna tetap digelar dengan pembacaan hasil rapat Pansus Perda RTRW, kemudian diikuti oleh pandangan akhir fraksifraksi,” kata Ayub Junaidi.

Menurut dia, rapat paripurna sudah molor selama satu jam karena pihak legislatif menunggu kehadiran Bupati Jember dan sejumlah kepala SKPD yang diundang dalam rapat tersebut. “Sesuai dengan undangan, rapat paripurna seharusnya digelar pukul 13.00, namun kami baru memulai rapat paripurna pada pukul 14.00,” ucap politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jember itu.

Rapat paripurna tersebut sempat diwarnai interupsi dari politisi Partai Golkar Sucipto yang mengatakan rapat paripurna penetap­an Perda RTRW seharusnya ada sambutan Bupati Jember. “Saya minta pimpinan dewan untuk menunda sidang paripurna karena Bupati Jember tidak hadir dalam pengesahan Perda RTRW,” tuturnya. n efi

Pasar Stagnan l Sambungan hal 1

Tunggal Pemegang Merek (ATPM) tersebut memiliki strategi khusus dalam mengantisipasi beragam hambatan itu. Salah satunya dengan memproduksi berbagai produk dan model baru yang sesuai permintaan pasar.

Ia optimistis, langkah tersebut tidak akan terpengaruh oleh kebijakan pemerintah terutama terkait penurunan harga BBM. Kalaupun ada pengaruh, orang rumah seperti ibu rumah tangga adalah kalangan yang pertama kali teriak akibat kebijakan tersebut. “Harga BBM per Senin (19/1) turun untuk kedua kalinya. Tapi sayangnya tidak diikuti oleh penurunan harga bahan pokok ataupun tarif transportasi yang sebelumnya sudah naik di Indonesia. Ini juga agak menyulitkan karena semua orang akan berhitung untuk semuanya,” katanya. n wil

l Sambungan hal 1

di Jl KH Wahab Chasbulla Tambakberas, sore kemarin, diserbu warga. Bahkan, antrean panjang nampak hingga ke Jalan raya.” Sejak pagi, kita mencari bensin kosong semua, mumpung sudah ada di sini, terpaksa ikut ngantre, “ujar Amir salah satu warga yang terlihat mengantre dengan puluhan kendaraan roda dua.

Di Kabupaten Tuban BBM subsidi juga sulit didapat. Di depan sejumlah SPBU terpasang papan pengumuman jika BBM premium dan pertamax kosong. Sedangkan SPBU yang masih memiliki stok BBM mengalami antrean panjang.

Dari pantauan Bhirawa, kosongnya stok BBM terjadi antara lain di SPBU Jalan Pahlawan, Manunggal, dan RE Martadinata. Sedangkan SPBU yang berada di Jalan Wahidin Sudirohusodo mengalami antrean yang cukup panjang.

Kosongnya stok BBM di sejumlah SPBU ini setelah pemerintah menurunkan harga BBM subsidi yang berlaku mulai Senin kemarin. ”Pasokan BBM subsidi di sejumlah SPBU di Tuban kosong. Di SPBU Gerdu Laut stok juga kosong,” Kata Ghofar yag akan ikut ngantre BBM. Sementara salah satu petugas SPBU saat dikonfirmasi

Bhirawa terkait dengan hal tersebut mengungkapkan, kalau pihaknya juga menunggu DO dari PT Pertamina. Akibatnya banyak warga yang balik kucing ataupun memilih menunggu dengan duduk-duduk di sekitar lokasi SPBU. ”Hampir semua jenis BBM tidak ada stok, nunggu kiriman dari Pertamina,” kata Yono, salah satu petugas SPBU di Tuban.

External Relation Pertamina Marketing Operation Region V Jawa Timur Heppy Wulansari saat dikonfirmasi mengungkapkan kalau para pengusaha SPBU masih enggan menebus DO kepada PT Pertamina. ”Pengusaha SPBU belum menebus DO karena itu stok BBM di SPBU menipis,” kata Heppy Wulansari terkait kosongnya sejumlah SPBU di Kabupaten Tuban.

Belum ditebusnya DO oleh pengusaha SPBU inilah yang menjadikan sejumlah SPBU yang ada di wilayah Tuban mengalami kekosongan BBM. Tetapi, Heppy meyakinkan kalau para pengusaha SPBU sudah melakukan penebusan DO sejak kemarin agar pelayanan kepada masyarakat kembali normal.

Di Kota Batu banyak warga mendatangi dan membeli BBM di sejumlah SPBU. Akibatnya, terjadi antrean panjang mobil

dan motor di sejumlah SPBU di kota berhawa sejuk itu. Salah satu SPBU yang ‘diserbu’ warga adalah SPBU Lahor yang berada di sebelah timur Kantor Balaikota Batu. Antrean panjang mobil terlihat dari depan SPBU hingga mendekati kantor Balaikota.

“Sebenarnya lonjakan pembeli ini sudah kita prediksi akan terjadi.

Namun kita tidak mengira jika antrean yang ada akan sebanyak ini,”ujar pengawas SPBU Lahor, Sutikno, Senin (19/1).

Untuk mengantisipasi lonjakan pembeli ini, katanya, pihaknya telah mengajukan penambahan kuota pengiriman BBM kepada Pertamina. Jika pada hari normal pihaknya mendapatkan kiriman 24 tonliter BBM, makapadaawalpemberlakuan harga baru ini pihaknya meminta kuota untuk SPBUnya ditambah menjadi 32 ton liter.

Dengan langkah tersebut, diharapkan SPBU Lahor tidak akan sampai kehabisan BBM. Langkah serupa juga diambil oleh pengawas SPBU Beji.

Namun kepadatan pembeli di SPBU Beji tidak setinggi atau seramai di SPBU Lahor.

Meskipun telah ada penambahan kuota, namun bukan berarti pengelola SPBU terbebas dari masalah. Masalah kembali muncul ketika SPBU didatangi pembeli dengan

trie diana/bhirawa

Aksi puluhan petani garam yang tergabung dalam Paguyuban Petani Garam seMadura (P2GS) saat melakukan aksi unjuk rasa, Senin (19/1).

P2GS Tuntut Pemerintah Stop Garam Impor l Sambungan hal 1

masuk ke Jatim yang diangkut MV Maritime Coaction pada 16 Januari yang memuat garam 25.000 MT. “Jangan hanya kapal pengangkut ikan saja yang ditenggelamkan, tapi kapal pengangkut garam impor juga harus ditenggelamkan,”ujarnya.

Sementara itu, dalam aksi tersebut petani garam mengeluarkan beberapa tuntutan antara lain mendesak Gubernur Jatim melakukan penyegelan garam impor 25.000 MT di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, mendesak kepada Menteri Perikanan dan Kelautan agar jangan menjadikan petani garam sebagai objek untuk mendapatkan kucuran dana APBNP 2015.

Menanggapi permintaan tersebut Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim Kabil Mubarok mengatakan akan segera menindaklanjuti permintaan para petani dengan langsung turun ke lapangan atau sidak ke Tanjung Perak apakah garam yang didatangkan ke Jatim digunakan untuk pabrik atau digunakan untuk olahan rumah rumah tangga.

“Apabila garam tersebut digunakan olahan rumah tangga kami akan menolak dan membatalkan impor garam tersebut. Pasalnya saat ini di Jatim sendiri merupakan lumbung garam,”paparnya.

Sementara itu anggota Komisi B DPRD Jatim yang membidangi perekonomian H Rofik mengatakan pihaknya dan komisi B DPRD Jatim akan mendukung petani garam untuk menolak adanya garam impor.

“Jangan sampai petani sulit untuk cari makan di tanahnya sendiri.

Masyarakat juga jangan pakai garam impor. Kami akan kawal petani garam yang menuntut pemerintah untuk serius menyetop garam impor,”pungkas politisi asal PPP ini.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar menegaskan banyak sekali keputusan dari pemerintah pusat yang menyudutkan dan menganaktirikan Jatim. Mulai dari keputusan impor gula dan kini yang terbaru soal garam. Padahal selama ini Jatim merupakan salah satu provinsi swasembada gula dan garam. ‘’Untuk itu DPRD Jatim akan melakukan berbagai upaya untuk meminta perintah pusat tidak asal-asalan dalam mengambil keputusan hingga merugikan rakyat Jatim,’’tegas politisi asal Partai Demokrat ini dengan nada tinggi.

Sebelum ke DPRD Jatim, P2GS juga unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jatim. Dalam aksinya mereka meyakini ada mafia yang memainkan bisnis garam. Mereka lah yang kemudian mengimpor garam untuk kebu-

tuhan dalam negeri. “Padahal garam rakyat masih cukup untuk dikonsumsi masyarakat, kenapa pemerintah harus impor? Ada apa ini?” seru para petani garam yang tergabung dalam P2GS saat menggelar demo di depan Kantor Gubernur Jatim.

Perwakilan petani garam yang tergabung dalam P2GS juga sempat diterima Asisten Ekonomi Pembangunan Ir Hadi Prasetyo di ruang kerjanya. Asisten gubernur ini berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut dan mencari solusi atas tuntutan petani garam Madura.

Selain itu, Pemprov Jatim juga akan melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang saat ini sandar di Pelabuhan Tanjung Perak dan diduga mengangkut garam impor, di antaranya dari Australia. “Kami respons positif jika Pak Hadi benar-benar datang ke pelabuhan guna menyaksikan langsung keberadaan kapal yang mengangkut garam itu,” ujar Ainol Yakin, perwakilan P2GS begitu keluar dari ruang kerja Hadi Prasetyo.

Menurut Ainol Yakin, P2GS juga akan hadir di Pelabuhan Tanjung Perak saat Pemprov Jatim melakukan pemeriksaan. “Kami akan damping Pak Hadi untuk membuktikan bahwa kapal itu memang mengangkut garam impor Australia,” cetusnya. n cty, iib

Bandara Juanda Ditutup, 52 Penerbangan Alami Penundaan l Sambungan hal 1

dan berlubang.

Akibat penutupan tersebut, sejumlah penerbangan yang akan menuju ke Bandara Juanda di­alihkan ke Bandara Ngurah Rai, Bali dan Adi Sucipto Jogjakarta. Dari informasi yang dikumpulkan di lapangan, sebanyak lima penerbangan dengan rute Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung menuju Bandara Juanda di Surabaya kemarin gagal berangkat. “Iya betul (lima pesawat gagal berangkat) karena ada kerusakan runway di sana (Bandara Juanda),” kata Ge­neral Manager PT Angkasa Pura II Yayan Hendrayani, Senin (19/1).

Dijelaskan Yayan, informasi penutupan Bandara Juanda itu diterima secara mendadak yaitu sekitar pukul 11.00. “Hari ini (kemarin) ada lima penerbangan BandungSurabaya masing-masing dua dari Lion Air, dua dari Air Asia, dan satu

Garuda Indonesia,” jelasnya.

Untuk masalah penggantian jadwal penerbangan atau ganti rugi lainnya, itu di luar kewenangan PT Angkasa Pura II. “Soal itu diserahkan ke masing-masing maskapai,” ungkap Yayan.

Sejumlah calon penumpang menyayangkan sikap maskapai atau PT Angkasa Pura 1 Surabaya selaku pengelola bandara yang tidak memberikan penjelasan secara terbuka terkait penutupan Bandara Juanda.

Manager Humas dan Komunikasi PT Angkasa Pura 1 Surabaya Didik Prasetyo, mengatakan, pihaknya terpaksa menutup Bandara Juanda karena ada kerusakan landasan pacu.

“Dengan kondisi landasan yang mengelupas dan berlubang dikhawatirkan bisa mengganggu aktivitas penerbangan, baik yang mendarat maupun yang akan lepas landas,” tuturnya.

Dia menjelaskan penutupan Bandara Juanda Surabaya berlangsung selama empat jam, mu-

lai pukul 11.00 hingga 15.00.

Share Service Departement Angkasa Pura 1 Didik Catur menjelaskan Bandara Juanda mulai normal sekitar pukul 15.00 setelah perbaikan di runway tuntas. Penerbangan pertama yang dilakukan pasca penutupan sejak pukul 11.00 yakni Lion Air, Sriwijaya Air, dan menyusul Wings Air. “Sudah normal kembali pukul 3 sore. Penerbangan pertama dilakukan Lion Air, Sriwijaya Air dan menyusul Wings Air,” kata Didik Catur.

Dijelaskan Didik penutupan dilakukan karena ada 5 lubang berukuran 15 cm-70 cm di runway. Biasanya perbaik­an dilakukan pada malam hari, tapi karena lubang sangat membahayakan, pihak bandara memutuskan perbaikan dilakukan siang hari.

Dia mengakui akibat penututan ini, ada 38 kedatangan dan 52 penerbangan mengalami delay. Penerbangan itu dialihkan ke beberapa bandara terdekat di antaranya Solo dan Bali. n geh, hds

membawa jeriken.

Sebenarnya, membeli BBM dengan menggunakan jeriken bukan suatu pelanggaran. Karena ada jatah pembelian BBM hingga maksimal 30 liter yang bisa diberikan pada pembeli berjeriken. Namun yang terjadi kemarin, para pembeli berjeriken memaksa untuk membeli BBM lebih dari 30 liter.

Turunnya harga BBM ini tak hanya menimbulkan euforia di masyarakat. Tapi juga adanya tuntutan turunnya tarif angkut­ an kota (angkota) di Kota Batu.

Namun dalam waktu dekat akan ada pertemuan antara Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Batu dengan perwakilan sopir angkot untuk membahas tarif angkot.

Ketua angkot jalur Langdungsari-Batu Sujarwo meng­ atakan, sebagai konsekuensi turunnya harga BBM, pihaknya juga siap untuk menurunkan tarif angkot untuk kedua ka­ linya. “Adapun untuk besaran turunnya tarif angkot itu masih akan kita koordinasikan dengan perwakilan 9 jalur angkot bersama Dishub. Diharapkan harga BBM ini akan stabil atau tidak naik lagi agar tarif angkot juga akan ikut stabil,”ujar Sujarwo. n rur, hud, nas

Ratusan Ijazah Alumni Ngendon di SMKN 2 Surabaya l Sambungan hal 1

laptonya. ”Alhamdulillah sekarang sudah bisa diambil, cuma-cuma tak perlu bayar,”kata remaja asal Petemon, Surabaya.

Baru dua siswa dari ratusan yang mengambil ijazah ke sekolah tersebut. Pihak sekolah pun menanggapi positif kedatangan mereka.

Kepala SMKN 2 Surabaya Joko Pratmodjo, mengatakan selama ini pihaknya tidak pernah menahan ijazah para siswa. Justru siswa sendiri yang tak mau mengambilnya. Sebagian di antara mereka beralasan tidak berani mengambil karena masih menunggak angsuran buku atau laptop. Sebagian di antaranya sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. ”Banyak di antara mereka bekerjadiPTAstra,Hondadan Toyota. Saat itu rekrutmen diadakanviasekolahdanhanya menggunakansuratketerang­ an lulus karena ijazahnya belum dibagikan,”terang Joko yang baru menjabat Kepala SMKN 2 sejak 16 Februari 2014 itu.

Joko berharap ratusan siswa yang belum mengambil ijazah ini segera ke

sekolah untuk mengambil ijazahnya. Tunggakan yang muncul , imbuh Joko, juga karena dulu siswa sempat diwajibkan membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) seiring pemberlakuan KTSP 2006. Tetapi mulai kelas X, XI hingga XII banyak siswa tidak bayar. Akhirnya sekolah memutuskan ‘memutihkan’ tunggakan siswa, terutama mereka yang masih memiliki hutang buku di koperasi. “Sekolah tidak merasa rugi karena kebijakan ini. Sekolah punya koperasi yang dulunya mengelola pengadaan LKS,” katanya, lagi.

Diakui mantan Kepala SMKN 12 Surabaya itu, selama ini pihaknya sudah berupaya memanggil me­ reka lewat surat, melalui media sosial hingga jaring­ an alumni. Tetapi respon me­reka sangat lambat.

Menumpuknya ijazah di sekolah ini, menurut Joko justru membebani sekolah.

Sebab, ijazah itu suatu saat bisa saja hi­lang, rusak atau bahkan terbakar. ”Harapan kami anak-anak bisa segera mengambil agar ijazah ini bisa dipakai untuk keperluan kerja atau keperluan lainnya,”tandasnya.n tam

PT Pertamina Gas Mulai Salurkan Gas ke PLTU Grati l Sambungan hal 1

Menurut Hendra, dengan pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan kemampuan PLTU Grati terintegritas dengan sistem listrik se-Jawa-Bali dan akan berkembang pesat. Kapasitas gas dengan ukuran pipa 18 inchi akan disalurkan sebanyak 175 juta kaki kubik per hari. Sementara itu, kebutuhan PLTU Grati sebanyak 70 juta kaki kubik per hari, namun yang disalurkan pada tahap awal sebanyak 25 juta kaki kubik.

“Tujuannyaagarkebutuh­ an listrik dapat terpenuhi dan perekonomian dapat tumbuh pesat. Dari kapasitas total 175 jutakakikubik,kedepanakan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pabrik-pabrik di Sidoarjo dan Pasuruan,” jelas Hendra Jaya.

Hendra menjelaskan PT Pertamina Gas mendapatkan pasokan dari sejumlah lahan eksplorasi di antaranya Pagerungan, Kangean, PT Santos di Madura serta WHE PMO Pertamina Madura.

Adapun lahan yang digu-

nakan untuk pemasangan pipa itu, sebagian besar lahan jalan kabupaten dan lahan milik jalan tol. Untuk lahan warga hanya sebagian kecil saja, terutama persawahan di Kabupaten Pasuruan. PT Pertamina Gas juga meminta maafjikapemasanganpipaini mengganggu masyarakat.

“Akan menimbulkan dampaksosialpadapemasangan pipa ini, makanya kami mintamaafjikamengganggu.

Petugas kami di lapangan tentu akan bekerja dengan sebaik-baiknya agar dampak itu bisa diminimalisir,” tambah Hendra Jaya.

Pemasangan pipa menggunakan standar keamanan yang sudah ditetapkan pemerintah.Pembangunanpipa transmisinya akan dilakukan PT Pertamina Gas bersama Konsorsium Kersi-MGP. “Pipa itu akan ditanam di kedalaman dua meter dengan teknik khusus.

Tentu semuanya akan diuji sehingga akan ada jaminan keamanannya,” kata Kepala Proyek Pemasangan Pipa Transmisi Pertamina Gas Joko Ardiyanto. n hil

Pakai Pupuk Organik, Disinergikan dengan Program Ekowisata Daerah l Sambungan hal 1

Meski tidak begitu luas, hasil buah naga yang dikelola Masrifah memang sangat menjanjikan. Dari lahan hanya ½ hektar, yang dulunya eks tempat penjemuran padi, mampu menghasilkan 13 ton per tahun. Masrifah biasa­ nya memetik buah naga satu minggu tiga kali. Hasil petikannya dijual ratarata Rp 8.000/ per kilogram. “Setahun, pendapatan saya bisa mencapai Rp 104 juta dengan lahan ½ hektare. Pengeluaran terbesar dari pembelian pupuk organik, yang setahunnya mencapai Rp 12 juta,” kata Masrifah.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyatakan akan terus mendorong petani buah

naga di Banyuwangi mulai menggunakan pupuk organik. Karena tingginya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan organik mulai meningkat.

“Kami terus support agar petani memperluas pola tanam organik petani di sini. Dinas Pertanian acap melakukan temu usaha antara petani dan eksportir agar petani memahami produk-produk apa saja yang laku di pasaran. Bukan hanya buah naga yang kami dorong organik, jeruk dan semangka pun juga sama,” tutur Anas saat melakukan panen raya buah naga di Bangorejo akhir pekan lalu.

Selain itu, lanjut Anas, pemkab juga telah membangun packing house (bangsal kemas) untuk petani buah naga. “Se-

lama ini petani tidak memiliki tempat khusus untuk menyimpan hasil panen, maka kami dirikan packing house di Bangorejo juga. Yang kami bantu tidak hanya petani buah naga, tetapi juga untuk jeruk, semangka yang memang potensinya besar di sini,” kata Anas.

Produksi buah naga di Banyuwangi menunjukkan peningkatan yang pesat. Pada 2014 mencapai 28.819 ton dengan luas lahan 1.152 hektare meningkat dibanding 2013 yang hanya 16.631 ton dengan luas lahan yang hanya 678 hektare. Sementara produktivitas buah naga di Banyuwangi pada 2014 sebesar 250 kuintal per hektare, juga meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 245 kuintal per hektare. Pemasaran buah

naga Banyuwangi telah merambah pasar luar Jawa. Seperti Kalimantan, Makassar, hingga Irian.

Bangorejo sendiri menyumbang 39 persen dari total produksi buah naga di Banyuwangi. Setara 11.000 ribu ton per hektare. Luas lahannya sendiri mencapai 449 hektare. “Potensi buah naga yang dimiliki Bangorejo juga akan kita sinergikan dengan program ekowisata yang tengah digalakkan pemerintah saat ini. Akan kita koneksikan operator travel dengan petani buah naga. Misalnya setelah dari Pulau Merah, wisatawan dapat dibawa kesini untuk memetik langsung buah naga dan makan di sini. Apalagi buah naga ini tidak mengenal musim,” kata Anas. *

UTAMA

12 LINTAS PERISTIWA

Selasa Wage, 20 JANUARI 2015

11 Ribu PNS Prajab, Badiklat Gelar ToF

anas bahtiar/bhirawa

Polres Batu menunjukkan barang bukti yang digunakan 9 pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan 1 orang tewas.

Polres Batu Tangkap Sembilan Tersangka Pengeroyokan Maut Batu,Bhirawa Kepolisian Resor (Polres) Kota Batu mengamankan sembilan tersangka pengeroyokan yang menyebabkan satu orang tewas dan satu orang terluka.

Pengeroyokan oleh para tersangka ini dilakukan di sekitar Taman Makam Pahlawan (TMP) Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Minggu (18/1) pukul 04.15 WIB. Korban tewas teridentifikasi bernama Davi Praoktavia, 27 th, dan korban luka Doddy Irawan, 26 th, keduanya warga Desa Ngroto, Pujon, Kabupaten Malang.

Butuh waktu 12 jam bagi petugas Satreskrim Polres Batu bersama anggota Polsek Pujon untuk mengamankan para tersangka. Para tersangka itu masingmasing bernama Agus Irawan (21), Deo Kurniawan (22), Hari Wibowo (18), Surya Andika (19), Sukirno (30), Denda (20), Rijalul Muhyidin (16), dan Riski Dwi Santoso (21). “Semua tersangka merupakan pemuda warga Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang,”ujar Kasubag Humas Polres Batu, AKP Waluyo, Senin (19/1).

Ia menjelaskan, 1 jam pasca kejadian Polsek Pujon berhasil menangkap dua orang tersangka. Dan atas keterangan keduanya, petugas melakukan pengembangan kasus hingga mampu menangkap tersangka lain. Dalam pemeriksaan petugas, para tersangka mengaku jika aksi pengeroyokan itu terjadi secara spontanitas. Korban saat itu bersama temannya sedang berada di warung kopi. Dan karena ada di antara tersangka yang memiliki dendam lama, maka aksi pengeroyokan itu spontan terjadi.

Semua tersangka, lanjut Waluyo, sudah putus sekolah dan bekerja serabutan. Dan ia memastikan saat kejadian para tersangka tidak dalam keadaan mabuk. “Murni ajang balas dendam, kai juga mengamankan barang bukti berupa kayu balok dan batu yang digunakan tersangka,”jelasnya. nas

Surabaya, Bhirawa Sebanyak 11 ribu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Jawa Timur bakal mengikuti prajabatan di Badan Pendidikan Pelatihan (Badiklat) Jatim. Untuk menambah wawasan peserta, Badiklat juga menggelar Training of Facilitator (FoT) 18-23 Januari.

Para Widya Iswara (WI) sebenarnya sudah memiliki segudang pengalaman untuk mengajar para CPNS, namun karena pihak Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI menerapkan pola baru sejak tahun kemarin, maka para WI juga wajib untuk mengikuti ToF Diklat Prajabatan Pola Baru.

Menurut Kepala Badiklat Jatim, Dr Saiful Rachman, kegiatan ToF ini untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan, sehingga mereka nantinya bisa

memberikan ilmunya kepada para CPNS yang akan mulai mengikuti Prajabatan yang rencanannya digelar bulan Februari mendatang hingga akhir tahun. “Tahun ini ada 11 Ribu CPNS Jatim yang mengikuti Prajabatan, jadi usai mengikuti ToF mereka langsung menunaikan tugasnya untuk mengajar peserta Prajab, jadi tidak ada istirahat,” kata Saiful Rachman saat membuka FoT di kantor Badiklat Jalan Balongsari Tama-Tande Surabaya, Senin (19/1).

Sementara itu perwakilan dari LAN RI, Dr Joni Daud mengatakan, pola baru yang diterapkan beda dengan pola lama, karena pada pola baru peserta diminta untuk mengaktualisasikan atau menerapkan ilmu yang didapat selama mengikuti proses prajabatan. wwn

wawan triyanto/bhirawa

Kepala Badiklat Jatim, Saiful Rachman menyaksikan penyematan tandan peserta yang dilakukan oleh perwakilan dari LAN RI.

Komisi E Desak Validasi Data BPS hingga ke Desa Imbas Pencairan Tiga Kartu Sakti Jokowi Tak Tepat Sasaran DPRD Jatim, Bhirawa Carut marutnya data Badan Pusat Statistik (BPS) sangat merugikan masyarakat. Buktinya, banyak pencairan dana dalam Program Kartu Sakti Jokowi yang mengacu pada data tahun 2011 tidak tepat sasaran. Sementara Kementrian Sosial RI mengusulkan sebanyak 96,4 juta jiwa pada tahun 2015 akan menerima bantuan ketiga Kartu Sakti tersebut.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Dra Kartika Hidayati MM, mengatakan validasi terhadap data penerima bantuan oleh pemerintah harus segera dilakukan. BPS yang seharusnya memberikan data yang akurat ternyata tidak sesuai.

Banyak penerima bantuan yang tidak tepat sasaran.

Untuk itu diperlukan pembaruan data sebagai pedoman Pemerintah dalam pencarian bantuan.

Sesuai dengan UU No-

mor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 8 ayat 7 s/d 9, validasi data harusnya dimulai dari Desa/Kecamatan melalui Musrenbangdes yang dilaksanakan setiap enam bulan sekali. Dari hasil tersebut secara berjenjang disampaikan hingga ketingkat Gubernur dan hasilnya dilaporkan kepada Kementerian Sosial.

“Melihat kondisi di lapangan seperti ini, seharusnya BPS segera

melakukan validasi data.

Kalau seperti ini kasihan rakyat miskin. Dimana yang mampu atau kaya dapat bantuan Padahal itu bukan haknya. Sementra yang miskin justru tidak dapat bantuan karena pendataan yang dilakukan BPS tidak valid,”tegas politisi asal PKB Jatim, Senin (19/1).

Menurutnya, saat melakukan kunjungan kerja ke Kementrian Sosial RI, Komisi E DPRD Propinsi Jatim mendapatkan penjelasan soal carut marutnya data penerima bantuan Pemerintah. Data dari Kementrian Sosial sudah disampaikan ke daerah, namun untuk mencocokkannya, peran daerah sangat rendah. Sehingga ini akan menjadi evaluasi bagi Ko-

misi E DPRD Jatim.

Terkait pendistribusian Kartu Sakti Jokowi yang sekarang kata Kartika, upaya pemerintah pusat patut diapresiasi. Payung hukum dalam pelaksanaan Kartu Sakti yakni UU No 23 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2014, UU No 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan DPD (MD3) serta keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 PUUXI/2013. Sehingga pengalokasian anggaran pelaksanaan Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. cty

20 DPW Dukung Zulkifli Hasan Ketum PAN Surabaya, Bhirawa Sebanyak 20 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) se-Indonesia mendukung Zulkifli Hasan menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) Periode 2015-2020.“Sampai saat ini sudah 20 DPW yang menegaskan dukungannya ke Zulkifli Hasan,” ujar Ketua DPW PAN Jatim, Suyoto, di sela Silaturahim dan Dialog Perumusan Makna dan Optimalisasi Kongres IV PAN untuk Reunifikasi, Revitalisasi dan Regenerasi di Surabaya, Senin (19/1).

Menurut dia, banyaknya dukungan terhadap Zulkifli yang saat ini menjabat Ketua MPR tersebut dibuktikan dengan hadirnya mayoritas pimpinan PAN tingkat wilayah dalam dialog dan silaturahim tersebut. “Semula yang konfirmasi hadir hanya DPW se-Jawa, tapi ternyata banyak yang ingin datang,” kata Bupati Bojonegoro tersebut.

Kongres IV PAN dijadwalkan digelar pada 28 Februari-3 Maret 2015 di Bali, dengan dua kandidat terkuat yakni calon petahana Hatta Rajasa dan Zulkifli Hasan. Namun, kata Suyoto, saat ini banyak DPW yang lebih condong memilih Zulkifli Hasan karena dinilai mampu mereunifikasi (menyatukan kembali), merevitalisasi dan regenerasi partai. cty,ant

Kejaksaan Belum Tahan Sebelas Tersangka Raskin

Perhatian Wali Kota pada Korban AirAsia Diapresiasi Komisi D Upaya pemerintah kota termasuk dalam hal ini Wali kota Tri Rismahrini untuk memperhatikan semua proses penanganan kecelakaan pesawat Air Asia mendapat apresiasi dari legislatif khususnya Komisi D.

A

nggota Komisi D, Reni Astuti mengakui kehadiran Wali kota Tri Rismahrini dalam proses penanganan kecelakaan pesawat Air Asia merupakan bagian support pemerintah kota di mana banyak korban berasal dari kota Surabaya.

“Untuk yang ini saya apresiasi karena kehadiran wali kota di tengah keluarga korban merupakan suport sebagi bentuk empati,” kata anggota DPRD Surabaya Reni Astuti.

Menurut dia, dalam peringatan malam tahun baru yang digelar Pemkot Surabaya di Balai Kota pada Rabu (31/12) malam dengan dihadiri para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dua anggota DPRD Surabaya, Wali Kota Surabaya

Pamekasan, Bhirawa Pasca Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, menetapkan 11 (sebelas) orang tersangka diduga terlibat kasus raibnya 1.504,7 ton beras untuk rakyat miskin (raskin), belum satu orang tersangka pun yang ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan.

Pihak Kejaksaan sementara ini masih menindaklanjuti keputusan Kajati Jatim itu dengan memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. “Kami kini sedang memeriksa 4 (empat) orang tersangka, semuanya dari internal Sub Dolog XII Madura di Pamekasan,” kata Kepala Kajari Pamekasan, melalui Kasi Pidsus, Samiaji, SH, kepada Bhirawa di ruang kerjanya, Senin (19/1).

Ditegaskannya, dari 11 orang tersangka itu, masih belum satu orang pun yang ditahan. Kasus korupsi beras raskin dari penyelidikan ditingkat menjadi penyidikan harus terus kami dalami

untuk kelengkapan demi menyelesaikan berkasnya. ”Para tersangka selama menjalani pemeriksaan tidak harus ditahan asal koorporatif dan tidak mengganggu prosesnya pemeriksaan,” ujar Samiaji, juga didampingi Kasi Intel Kejari Pamekasan, Firmansyah, SH. Berdasar press riliase Kejati Jatim, bahwa kasus korupsi yang melibatan 11 orang tersangka yang menimbulkan kerugian negara dan berdampak terhadap masyarakat, yakni bermula ditemukan raibya 1.504.716,07 kilogram atau 1.504,7 ton beras bersubsidi senilai Rp. 12.109.488.489.38 di Perum Bulog Larangan Tokol Sub Divre XII Madura wilayah Pamekasan.

Beras raskin yang diduga dilakukan oknum secara bertahap dari tahun ke tahun, diduga melibatkan para tersangka, yaitu Suharyono (Kepala Bulog Sub Divre XII Madura) Prayitno

(Wakil Kepala Bulog Sub Divre XII Madura), Eki Youri Sutriono (petugas Adm Bulog Sub Divre XII Madura), Heriyanto Ali Sabri (Pengawas internal Bulog) Shohibul Muniri (mitra UD Perpadi), Pardi (Penghubung) dan Marzuki (mitra: UD Dua Anak dan UD Vina Jaya) dan Kardiono (mantan Kepala Gudang Bulog Sub Divre XII Madura).

Sedang lain KAD, IDP dan SUN (pemilik PT Pansia).

Lebih lanjut Kasi Pidsus, menjelaskan, pemeriksaan 11 orang tersangka akan dilakukan secara meraton tanpa ada target.

Terpenting pemeriksaan ini secepatnya dapat diselesaikan agar segera dinaikkan ketingkat penuntutan. “Kejaksaan dalam mempercepat proses pemeriksaan mengerahkan 6 orang Jaksa penyidik. Kami kini sudah mulai pemeriksaan, semoga kasus ini cepat disidangkan,” tambahnya. din

Korban Terdampak Longsor Ngrimbi Tempati Rumah Baru Tri Rismaharini menjelaskan banyak hal khususnya alasannya ikut berempati dengan keluarga korban.

“Bu Risma curhat, tapi bagus isinya. Apa yang dia lakukan menolong keluarga korban Air Asia bukan karena tebar pesona dan pencitraan, meski tidak ada media. Waktu ada satu warga yang kebawa banjir bu Risma juga menolong,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, wali kota juga mengatakan pihaknya harus mewariskan pemerintahan yang baik.

“Karena sebaik apapun SDM warg-

anya, kalau pemerintahan tidak baik hasilnya juga tidak baik,” katanya.

Saat ditanya apakah curhat wali kota ada hubungannya dengan persiapan Pilkada Surabaya 2015, Reni mengaku tidak tahu. “Entah itu, apa ada hubungan dengan 2015 atau tidak,” katanya. SKPD di Pemkot Surabaya juga diingatkan untuk benar-benar melayani masyakat. “Bu Risma bilang saya ini pelayan masyarakat, apa yang kita cari dalam hidup ini, harta juga akan kita tinggal, karena itu banyak berbuat baik layani masyarakat. Korban Air Asia itu orang-orang kaya, hartanya banyak, tapi kalau sudah meninggal apa yang dibawa,” kata Reni sambil menirukan perkataan Risma.

Rismaharini, lanjut dia, juga mengatakan Surabaya banyak dapat penghargaan, tapi pihaknya bekerja bukan untuk perhargaan, tapi kita bekerja untuk berbuat baik melayani masyarakat. “Semoga apa yang disampaikan wali kota menjadi spirit bagi semua aparat pemkot untuk benarbenar dijalankan,” katanya. gat *

Bupati Jombang Nyono Suharli resmi menyerahkan 27 rumah bagi 27 Kepala Keluarga (KK) korban terdampak longsor di Dusun Kopen, Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Jombang, Senin (19/1) kemarin.

Penyerahan rumah hunian sementara (huntara) kepada 27 KK terdampak longsor langsung dilakukan Bupati Jombang, Nyono bersama Wabup Hj Mundjidah Wahab serta Ketua DPRD, Joko Triono.

Bupati berharap dengan telah diserahkannya hunian baru itu, warga korban longsor Dusun Kopen Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng, tidak lagi tinggal di kawasan perbukitan yang rentan terjadi longsor. ”Kami berharap, setelah menempati rumah baru ini, warga sudah bisa tenang dan tidak kembali ke rumah lamanya,” ujar Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, saat men-

gunjugi rumah-rumah untuk korban terdampak longsor Penyerahan huntara bagi korban terdampak longsor di Dusun Kopen Desa Ngrimbi dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan Kepala Desa Ngrimbi, M. Khoiri. Secara simbolis, kunci rumah diterima oleh Khuzaini, korban selamat tragedi longsor Kopen, 28 januari 2014 silam.

Nyono Suharli menjelaskan,

ramadlan/bhirawa

Bupati Nyono Suharli bersama Wabup Hj Mundjidah Wahab serta Ketua DPRD Jombang Joko Triono meninjau bangunan korban longsor Dusun kopen Desa Ngrimbi Kecamatan bareng Jombang.

fasilitas yang bisa disediakan memang terbatas pada kebutuhan dasar bangunan rumah. Keterbatasan anggaran, menjadikan fasilitas yang bisa disediakan terbatas. “Total anggaran untuk tiap unit rumah, Rp. 46 juta. Itu termasuk PPN. Jadi bangunan rumahnya seperti ini, termasuk listrik dan sarana air. Untuk fasilitas tambahan, disini akan dibangun jalan poros kampung yang bersumber dari dana Rp. 500 juta per desa,” jelasnya.

Masih menurut Bupati pihaknya tidak menampik, jika upaya relokasi untuk warga korban longsor dan korban yang tempat tinggalnya rawan longsor ini berlangsung cukup lama. Menurutnya, hal ini disebabkan karena adanya tarik ulur antara pihak pemerintah daerah, dengan 27 KK (kepala keluarga) soal lahan. ’’Yang membuat lama relokasi ini adalah tanah yang akan digunakan sebagai tempat relokasi. Makanya baru bisa dilakukan sekarang,’’ ujarnya.

Ia menambahkan, seyogyanya Pemkab Jombang telah menyiapkan beberapa titik lokasi untuk dijadikan tempat relokasi ke 27 warga. Baik yang menjadi korban longsor, maupun warga yang rumanya terdampak. ’’Sebenarnya ada dua tempat yang sudah kami siapkan untuk relokasi, yakni di Japanan, dan yang kedua di Desa Ngrimbi sendiri. Namun warga tidak berkenan, dan memilih ditempat ini,’’ tambahnya. rur