Harian Bhirawa Edisi 19 Nopember 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Tahun depan guru SD yang dapat TPP adalah guru yang lulusan PGSD. Padahal, guru lulusan PGSD baru ada lima tahun terakhir,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 3

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Ketua PGRI Jatim Ichwan Sumadi

Rabu Pahing, 19 NOVEMBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

19 NOVEMBER 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 19.00

Membuka Konas IX Pesisir bersama Menteri Kelautan dan Perikanan di JW Marriot Surabaya

 Wagub H Saifullah Yusuf

08.00 09.00 11.00 14.30 19.00

Menghadiri Acara Diklat Desa di Islamic Center Menggelar Pertemuan dengan KH Mutawakil Alallah di RM Agis Surabaya Menghadiri Acara Khusus di Bendul Merisi Surabaya Berangkat ke Jakarta Menghadiri Acara Mata Najwa di Metro TV Jakarta

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi Kunjungan Kerja ke Jepang

69 Dosen Daftar Calon Rektor ITS ITS Surabaya, Bhirawa Bursa calon rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) mulai dibuka jelang akhir kepemimpinan Prof Triyogi Yuwono periode 20112015. Panitia Pemilihan Calon Rektor (PPCR) ITS bahkan telah mengantongi 69 nama yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai bakal calon Rektor (bacarek) ITS periode 2015 - 2019.

Ketua PPCR ITS Prof Arif Djunaidy menjelaskan, sejumlah syarat menjadi rektor minimal berpendidikan doktor (S3) dan berstatus dosen aktif.

Selain itu, bacarek juga menduduki jabatan akademik minimal lektor kepala, berusia maksimal 60 tahun pada 13 April 2015 mendatang. “Pada 13 April 2015 itu rektor yang terpilih sudah akan dilantik,” kata Arif, Selasa (18/11).

 ke halaman 11

trie diana/bhirawa

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN) Yuddy Chrisnandi bersama Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menggelar sidak di kantor bersama Samsat Manyar Surabaya,Selasa (18/11).

Menpan Blusukan ke Samsat Manyar dan P2T Pemprov, Bhirawa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Yuddi Chrisnandi tak bisa menutupi kebanggaannya usai blusukan ke Samsat Manyat dan Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) milik Pemprov Jatim. Dia

menyebut manajemen pelayanan publik di bawah komando Gubernur Jatim Dr H Soekarwo ini adalah yang terbaik dan termodern di Tanah Air. Pujian yang diberikan menterinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini memang tak berlebihan. Sebab seperti pelayanan

di Kantor Bersama Samsat, masyarakat bisa memilih mau bayar pajak kendaraan bermotor dengan model seperti apa yang diinginkan. Seperti melalui ATM (Anjungan Tunai Mesin), drive thru, samsat keliling hingga

Menpan Pastikan Moratorium Masih Bisa Rekrut PNS Pemprov, Bhirawa Kekhawatiran sejumlah pemerintah daerah bakal kekurangan PNS akibat kebijakan moratorium selama lima tahun tampaknya tidak bakal terjadi.

Sebab meski keputusan pemberhentian sementara rekrutmen CPNS dilakukan, tapi untuk bidang-bidang tertentu masih

 ke halaman 11

 ke halaman 11

DPR Harus Panggil Jokowi Soal Kenaikan BBM hilmi husain/bhirawa

Wali Kota Pasuruan H Hasani melihat kondisi bayi penderita bibir sumbing di Rusunawa Pantai Mas di Jl Halmahera Kota Pasuruan, Selasa (18/11).

Wali Kota Pasuruan Jenguk Bayi Penderita Bibir Sumbing Pasuruan, Bhirawa Prihatin atas kondisi bayi penderita bibir sumbing membuat Wali Kota Pasuruan H Hasani menjenguk bayi tersebut di rumahnya di Rusunawa Pantai Mas yang berada di Jl Halmahera Kelurahan Tambakan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, Selasa (18/11).

Bayi yang belum dikasih nama yang lahir pada 10 November 2014 lalu itu merupakan pasangan

 ke halaman 11

Tak Pernah Mimpi Jadi Dewan KEINGINANNYA untuk mengelola yayasan Miftahul Jinan yang notabene milik keluarga besarnya agaknya menjadi angan-angan bagi Makin Abbas untuk mengambil pendidikan guru usai keluar dari SMA. Karena itu selepas mengenyam pendidikan di Lamongan, anggota DPRD Jatim dari PKB inipun langsung hijrah ke Pakistan. Pria asli Lamongan 15 September 1956 ini kuliah di Universitas Islam Madinah Pundjeb Pakistan. ‘’Di situ saya ambil fakultas keguruan. Semuanya saya lakoni dengan keinginan mengelola sekaligus meneruskan yayasan yang dimiliki oleh keluarga besar saya yang bergerak di dunia pendidikan yaitu Madrasah Ibtida i y a h dan Madrasah Aliyah (MA),’’papar pria yang ternyata sempat duduk sebagai Ketua DPRD Kab Lamongan hingga

 ke halaman 11

Jakarta, Bhirawa Sejumlah fraksi di DPR RI bakal menggunakan hak interpelasi (hak tanya) kepada pemerintah soal kenaikan harga BBM bersubsidi jenis premium dan solar. Sebab, mereka menilai pemerintah tidak memiliki alasan tepat menaikkan harga BBM dalam kondisi harga minyak dunia mengalami penurunan.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), secara tegas menolak kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menaikkan harga BBM. Fraksi Demokrat berpendapat kenaikkan BBM saat ini bukan waktu yang tepat karena harga minyak dunia sedang mengalami penurunan dan jauh dari

asumi APBN-P 2014 sebesar 105 dollar AS per barel.

“Kemudian, juga tidak tepat karena defisit anggaran dalam keadaan aman, apalagi tahun lalu harga BBM baru saja dinaikkan,” katanya di Gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa (18/11).

Belum lagi pemerintah menaikkan tarif dasar listrik dan

Demo Kenaikan BBM, Mahasiswa Sweeping Ruang FPDIP Jatim

gas elpiji. Keadaan ini, ujar Ibas, akan membebani masyarakat karena kebutuhan yang mengalami kenaikan akan mengakibatkan terjadinya inflasi.

Ibas menambahkan, walau pemerintah punya kewenangan menaikkan harga BBM, Demokrat tetap meminta Presiden Jokowi untuk menjelaskan alasan menaikkan harga BBM pada tahun ini.

Kemudian, terkait dengan kompensasi kepada masyarakat miskin dan tidak mampu atas kenaikan BBM, terutama asal usul anggaran untuk kompensasi itu,

Berikut perbandingan harga-harga BBM di beberapa negara kawasan Amerika, Eropa, Asia dan Timur Tengah. Data per November 2014 seperti dilansir dari Numbea (Kurs Rp 12.148/ dollar AS)

1. Venezuela Harga bensin 0,06 dollar AS per liter atau Rp 728 per liter 2. Arab Saudi Harga bensin 0,12 dollar AS per liter atau Rp 1.450 per liter 3. Iran Harga bensin 0,25 dollar AS per liter atau Rp 3.050 per liter

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Warga Surabaya Sudah Bisa Ambil Bantuan KPS di Kantor Pos

DPRD Jatim, Bhirawa Puluhan mahasiswa dari berbagai elemen yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Mahasiswa Jatim menggeledah ruangan FPDIP DPRD Jatim, Selasa (18/11). Aksi ini mereka lakukan sebagai bentuk penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Salah seorang demonstran, Nurhakim mengatakan kedatangannya ke gedung dewan untuk meminta kepada wakil rakyat menolak kenaikan harga BBM. Apalagi PDIP yang sebelumnya getol menolak kenaikan BBM, tapi kenyataannya justru menyengsarakan rakyat karena keputusannya yang tetap menaikkan harga BBM. “Kami juga menggeledah ruangan FPDIP,

 ke halaman 11

Perbandingan Harga BBM Indonesia dengan Negara Lain

gegeh/bhirawa

Warga pemegang kartu KPS mengambil bantuan kompensasi kenaikan BBM di Kantor Besar Kebonrojo, Selasa (18/11).

Surabaya, Bhirawa Pasca kenaikan BBM bersubsidi, warga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) mulai mencairkan dana ke kantor pos. Di Surabaya, beberapa warga terlihat mengantri untuk mengambil dana kompensasi kenaikan BBM di Kantor Pos Besar Kebonrojo, Selasa (18/11).

Dari pantauan Bhirawa, sampai pukul 12.00 baru ada sekitar 30 orang yang sudah mengambil bantuan sebesar Rp 400.000 per orang (untuk dua bulan).

Kepala Regional VII PT Pos Indonesia wilayah Jawa Timur Syamsul Bahri Nasution mengatakan pihaknya hanya sebagai penyeleng-

 ke halaman 11

Pasca Pengumuman Kenaikan BBM Bersubsidi

Panik, Warga Rela Antre Berjam-jam hingga Ada Kendaraan Solar Keliru Isi Premium Pasca pengumuman kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh pemerintah, Senin (17/11) malam, warga Surabaya mendadak memadati sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Kepanikan masyarakat terjadi hampir di setiap titik SPBU yang menyebar di Kota pahlawan. Seluruh SPBU yang masih buka diserbu oleh masyarakat yang ingin mendapatkan harga BBM lama.

Gegeh, Kota Surabaya

Makin Abbas

Sentil..  Siapkan Rp 15 T untuk tingkatkan indeks pertanaman  Semoga dana tak bocor di perjalanan  Harga BBM naik, PMII tuntut Jokowi mundur  BBM = Bolak Balik Meresahkan  Jumlah pengangguran di Sidoarjo masih tinggi  Bentar lagi tak hanya pengangguran, jumlah warga miskin juga membengkak

Para pengendara roda dua maupun roda empat atau lebih rela antri demi mendapatkan BBM dengan harga lama. Tak hanya mobil pribadi, angkutan umum juga rela mengantri berjam-jam demi mendapatkan BBM berjenis solar.

Pantauan Bhirawa di SPBU 54601100 yang terletak di Ngagel, antrian panjang terlihat sekitar pukul 21.00 WIB. SPBU yang luasnya cukup luas ini terlihat penuh dengan kendaraan bermotor. Terlihat juga pihak kepolisian setempat

turun jalan untuk mengatur arus lalu lintas. “Ngene iki aku nyesel milih Jokowi wingi, weroh ngono gak nyoblos deke (gini ini aku menyesal milih Jokowi kemarin, tau gitu tidak mencoblos dia),” kata seseorang yang tiba-tiba mendatangi Bhirawa saat mengambil gambar antrian di SPBU Ngagel, Senin (17/11) malam.

Antrian panjang ini membuat kesal warga. Beberapa di antaranya ada yang memilih meninggalkan

 ke halaman 11

gegeh/bhirawa

Antrean kendaraan mengular di SPBU di Surabaya setelah pengumuman kenaikan BBM bersubdisi oleh pemerintah, Senin (17/11) malam.

2 PANGGUNG BIROKRASI

Tetap Satu Suara, Pedagang Yakin Pemkot Bisa Ambil Alih Pasar Turi Surabaya, Bhirawa Pedagang yang ada di tempat penampungan sementara (TPS) Pasar Turi terus menggalang surat pernyataan sikap untuk diserahkan ke Pemkot Surabaya. berharap, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menindaklanjuti keinginan pedagang untuk putus kontrak dengan investor.

Ketua kelompok pedagang Pasar Turi Surabaya (Kompag) H Syukur menyatakan, dirinya tetap menggalang surat pernyataan sikap pada seluruh pedagang yang berada di TPS. Dengan total 3.784 pedagang yang ada di TPS, pihaknya menargetkan 3.000 surat yang dibubuhi tanda tangan serta ditempeli materai.

“Kami akan terus menggalang surat pernyataan sikap dari seluruh pedagang yang berada di TPS untuk diserahkan ke Pemkot Surabaya, dengan tujuan langsung ke Bu Wali (Tri Rismaharini). Memang batas akhir penyerahan sesuai instruksi Bu Wali pada pertemuan di Graha Sawunggaling terakhir tanggal 21 November,” kata H Syukur saat dikonfirmasi Bhirawa, Selasa (18/11).

Dirinya menambahkan, bahwa sampai kemarin surat pernyataan sikap sudah terkumpul sebanyak 1.700an yang sudah diserahkan. Dari total itu, menurut Syukur, yang sudah masuk di database berjumlah 1.000 surat.“Fungsi dimasukkan di database sebelum diserahkan ke Pemkot Surabaya karena untuk dokumen kami sendiri dan pegangan kami,” terangnya.

Pihaknya selaku Ketua Kompag, juga ada lima elemen yang terdiri dari Himpunan Pedagang Pasar Turi (HPP), Majelis Pedagang, Himpunan Pedagang Pasar Turi (HP2T), Perkumpulan Pedagang Pasar Turi Baru (P3TB), serta Persatuan Pedagang Pasar Turi (P3P) bersikeras menolak pengelolaan yang dilakukan oleh PT Gala Q geh Bumi Perkasa.Q

SURABAYA

Rabu Pahing 19 NOVEMBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Dampak Kenaikan Harga BBM, Gubernur Bahas Ulang UMK Pemprov, Bhirawa Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi Rp2 ribu, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo berjanji bakal melakukan pembahasan ulang Upah Minimum Kota/kabupaten(UMK).

Gubernur segera mengundang Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan Serikat Pekerja (SP).

Menurut Gubernur dampak dari kenaikan BBM itu otomatis akan mendongkrak laju inflasi. Padahal salah satu unsur yang menjadi patokan UMK adalah inflasi.

“Saya akan mengumpulkan Apindo dan SP utnuk membahas masalah ini. BPS (Badan Pusat Statistik) sudah menentukan kenaikan inflasi dari 4,4 persen menjadi 7,39

persen. Tapi di Jatim kita prediksi inflasi 7,5 persen,” kata Gubernur Soekarwo, ditemui di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (18/11).

Soekarwo menjelaskan, dalam pertemuan nanti yang akan dibahas adalah apakah rumusan yang sudah diputuskan dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Jatim tanggal 3 November lalu perlu di-

kaitkan dengan kenaikan BBM. Dalam SE tersebut dijelaskan rumusan penentuan UMK adalah UMK 2014 ditambah inflasi dan ditambah pertumbuhan ekonomi.

Kendati ada kenaikan BBM, Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo mengingatkan, kenaikan BBM sebesar 30 persen tidak bisa serta merta dapat menaikkan UMK. “Rumus ekonominya tidak begitu, semua kebutuhan tidak seperti itu kenaikannya. Ada rumusrumus tertentu yang harus dibahas lagi,” katanya.

Saat pertemuan nanti, Pakde Karwo juga akan menawarkan apakah cara penghitungannya masih mengunakan inflasi lama

sebesar 4,4 persen atau memakai patokan BPS Jatim sebesar 7,5 persen. “Variabelnya kan banyak sekali, malam ini (tadi malam) akan kita dimatangkan. Jika sudah selesai besok (hari ini) sudah bisa saya tandatangani UMK-nya,” Jelasnya.

Menurut dia, secara umum Apindo tidak masalah dengan kenaikan UMK maksimum 11 persen. Namun di lain pihak buruh masih menuntut kenaikan sebesar 15 persen bahkan lebih. “Saya yakin nanti akan ada titik temunya soal ini,” katanya.

Pakde menjelaskan, proses penetapan UMK ini harus segera dipercepat, karena keputusan UMK juga menjadi

Ganti Bantalan Rel Baru Demi memberikan keyamanan penumpang kereta api, PT KAI Daop VIII Surabaya melakukan penggantian bantalan rel baru di jalan Bung Tomo Surabaya.

Tampak pekerja saat mengeruk batu kerikil sebagai bahan dasar bantalan kereta, Selasa (18/11).

Minta Bopda Dipercepat DPRD Surabaya, Bhirawa Program wajib mendapatkan pendidikan 12 tahun menjadikan bantuan operasional pendidikan daerah (Bopda) tulang punggung bagi sebagian besar sekolah swasta di Surabaya. Maka jika pencairannya tidak diperlancar dan dipercepat maka akan berimbas kepada proses belajar mengajar di sekolah. Untuk itu DPRD Surabaya meminta agar proses dan waktunya dipercepat, dari per semester menjadi per tri wulan.

Ibnu Shobir anggota Komisi D menuturkan, dirinya sempat mengusulkan agar pencairan Bopda untuk sekolah swasta dirubah dalam pembahasan RAPBD 2015.

Jika sebelumnya pencairan Boda setiap semester, dirinya berharap ke depan dirubah menjadi per tiga bulan sekali.

“Kalau per semester seperti sekarang kasih mereka (sekolah swasta). Karena tidak sedikit sekolah yang sampai mnghutang untuk menutupi biaya operasional,” kata Ibnu Shobir,kemarin.

Menurut Ibnu Shobir, saat ini banyak sekolah swasta yang beriktikat baik dalam mengurus proses pencairan Bopda. Diantaranya, dengan mempercepat segala prosedur yang dibutuhkan.

“Kalau semuanya diterapkan per semester, ya kasihan sekolah swasta yang memiliki iktikat baik ini,” tandasnya.

Anggota Komisi D lainnya Baktiono menyarankan agar bantuan operasional pendidikan daerah nilainnya dinaikkan.

Mengingat besaran Boda sekarang berdasarkan survei unit cost yang dilakukan pada 2008.

“Saya sarankan untuk anggaran Bopda lebih ditingkatkan lagi,” saran Baktiono.

Khusus untuk Bopda sekolah swasta, politisi dari PDI-P ini meminta agar nilainya lebih tinggi dari pada yang diterima sekolah negeri. Alasannya sekolah negeri sudah dibiayai oleh peQ gat merintah kota.Q

Program ‘From Learning to Living’ Diapresiasi Pemkot, Bhirawa Komitmen Pemkot Surabaya yang telah melaksanakan Program “From Learning to Living” yang diluncurkan pada tanggal 22 Maret lalu, mendapatkan apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Program yang merupakan kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Pemerintah Kota Surabaya ini merupakan implementasi awal Pola Konsumsi Hijau di rumah tangga untuk mencapai tujuan Kota Surabaya menuju Kota SCP (Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan) yang didukung oleh Proyek Sustainable Consumption and Production (SCP) Switch Asia Uni Eropa.

Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan Kapasitas Kementerian Lingkungan Hidup, Henri Bastaman, Selasa (18/11) mengatakan, Kota Surabaya menjadi pelopor dan barometer di Indonesia dalam program ini.

Selain itu, sekolah-sekolah dan para keluarga yang berhasil mengimplementasikan pola konsumsi hijau di lingkungannya.

Program “From Learning to Living” Kota SCP mendukung terimplementasinya kebiasaan berpola hidup hijau di masyarakat, antara lain dengan memilih produk ramah lingkungan dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk-produk ramah lingkungan, serta mendorong tersedianya lebih banyak produk hijau di retail.

Para keluarga dan sekolah dalam Program ini diharapkan menjadi model bagi keluarga dan sekolah lainnya, sehingga akan berdampak besar perubahan pola konsumsi dan perilaku Q hms berkelanjutan.Q

pertimbangan masuknya investasi di Jatim. Menurut dia, investasi belum bisa masuk jika UMK belum ditentukan.

Alasannya, menurut formulasi menteri tenaga kerja investasi tidak bisa masuk jika variable buruh belum ditentukan.

“Investasi itu kan dihitung dari harga pasar kemudian ongkos produksi dan marginnya dihitung belakangan. Nah jika buruh belum bisa diprediksi formulanya, nanti orang mau investasi cost production-nya seperti apa. Tapi saya telah menghubungi beberapa SP dan sudah akan menemukan titik temu dan sependapat dengan formulasi seQ iib perti itu,” pungkasnya.Q

trie diana/bhirawa

Menteri Agraria Desak Pemkot Surabaya Sertifikatkan Surat Ijo Wali Kota: Pembangunan AMC dari APBN

cty/bhirawa

Menteri agraria dan tata ruang saat berbincang dengan warga saat mengurus sertifikat di kantor BPN Surabaya I jalan citralan. rat Ijo memang menjadi polemik Surabaya, Bhirawa Menteri Agraria dan tata Ru- yang belum tuntas hingga saat ang, Fery Mursyidan Baldan , ini di Surabaya. Masih banyak meminta agar Pemkot Surabaya warga Kota Surabaya yang mememberikan kemudahan pengu- miliki tanah dengan status rusan sertifikat pada masya- Surat Ijo, serta kesulitan untuk rakat penghuni lahan Surat Ijo. melakukan sertifikasi.

Karena itu, Menteri Agraria Memang, pPermasalahan Su-

dan Tata Ruang Fery Mursyidan Baldan mendesak Wali kota Surabaya Tri Rismaharini untuk menyelesaikan persoalan itu.

Caranya dengan memberikan kemudahan terhadap warga Surabaya yang status tanahnya masih Surat Ijo. Politisi Partai Nasdem itu menyatakan, hal itu sangat mungkin dilakukan. Sebab, pada dasarnya semua tanah milik negara harus digunakan untuk kesejahteraan rakyatnya.

“Jangan sampai rakyat kita malah tidak punya tanah, dan kesannya menumpang,”tukasnya didampingi Kepala BPN Kota Surabaya I, Bambang Priono saat melakukan sidak di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surabaya I, Selasa (18/11) Ketika ditanya kapan hal itu harus dilakukan oleh Pemkot Surabaya, Fery menjawabnya secara diplomatis. “Ya nanti secepatnya akan kita minta Q cty kepada mereka,”janjinya.Q

Antisipasi Kenaikan Harga Sembako, Gelar Pasar Murah Pemkot, Bhirawa Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sedikit banyak mempengaruhi harga sembako di pasaran. Berdasar pantauan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Surabaya, harga kebutuhan pokok perlahan mulai merangkak naik.

Untuk mengantisipasi tren tersebut, Pemkot melakukan intervensi ekonomi melalui kegiatan pasar murah.Kali ini, pasar murah diselenggarakan di 10 lokasi yang tersebar di 7 kecamatan.

Beberapa sudah terlaksana yakni di Kantor Kelurahan Dukuh Setro (Kecamatan Tambaksari) pada 8 November dan Rusun Sombo

(Kecamatan Simokerto) pada 9 November.

Selanjutnya, pasar murah akan ‘mampir’ di Rusun Dupak Bangunrejo dan Tambak Asri (Kecamatan Krembangan) pada 19 November serta Kelurahan Banyu Urip dan Balai RW Kupang Gunung Barat (Kecamatan Sawahan) pada 20 November.

Sedangkan pada 21 November pasar murah akan dilaksanakan di Tandes Lor gang Besar dan Balai RW Manukan Wetan (Kecamatan Tandes); 3 Desember di Kantor Kec. Benowo; dan 4 Desember di Kantor Kec. Pakal. Pelaksanaan pasar murah di semua lokasi dimulai pukul 10.00 Q dre hingga selesai.Q

Pemkot, Bhirawa Wali kota Tri Rismaharini menyebut Proyek Angkutan Massal Cepat (AMC) bakal didanai oleh APBN. Tri Rismaharini menyatakan dalam APBN sudah ada alokasi anggaran proyek AMC, khususnya untuk moda trem senilai Rp100 miliar lebih. Sementara pemkot hanya menyumbang pembangunan park and ride.

Pada kesempatan bertemu wartawan di pemkot kemarin, Risma menyebut anggaran dari APBN untuk infrastruktur AMC masih belum terserap lantaran proyeknya sendiri masih belum berjalan. Misalnya, saat ini belum ada proses tender. ‘’Sudah ada itu anggarannya di APBN dan operatornya nanti tetap PT KAI,’’ kata Risma. Menurutnya, Pemkot Surabaya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,6 miliar dalam APBD 2015 melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya yang nantinya akan digunakan untuk membangun park and ride.

Menurut Risma, Proyek ini berupa bangunan khusus yang digunakan sebagai tempat parkir, pelengkap dari proyek AMC, dimana pengguna moda trem maupun monorel memarkir kendaraannya di park and ride ini. ‘’Ini merupakan bentuk untuk mendorong masyarakat menggunakan kendaraan tidak bermotor dalam melakukan perjalanan-perjalanan pendek, selain menghemat biaya juga ramah terhadap lingkungan,’’ katanya kepada Bhirawa.Dengan penerapan sistem park and ride menurut mantan Kepala Badan Perencanaan Kota Surabaya ini nantinya para pengguna sepeda akan memperoleh kemudahan dalam berpindah moda karena dengan memarkir sepeda di lokasi yang telah disediakan. ‘’Pengguna sepeda dapat melanjutkan kembali perjalanan dengan menggunakan angkutan massal seperti trem atau MRT ke lokasi yang akan dituju,’’ jelasnya Penerapan sistem park and ride ini akan dilakukan di 13 titik yang tersebar di Kota Surabaya. Diantaranya kawasan Kendung Sememi, pertigaan Margomulyo Tandes, pertigaan Banyu Urip Simo Gunung, Jl. Rajawali, Tugu Pahlawan, Basuki Rahmat, pertigaan Pandigiling Raya Darmo, Jl. Margorejo (bekas SDN Margorejo), Jl. A. Yani (bekas perumahan PT. Iglas), Pertigaan Kedung Cowek - Kenjeran, Urip Sumoharjo, Kertajaya, dan Jl. Mayjend Sungkono.Q dre

Prihatin Kenaikan Harga BBM, Bagikan Paket Sembako Sebagai bentuk keprihatinan dampak kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM), siswa-siswa SD Muhammadiyah 4 Pucang membagikan 500 paket Sembako kepada warga kurang mampu atau fakir miskin di lingkungan sekolah yang terletak di kawasan Pucang itu.

Menurut Kepala SD Muhammadiyah 4 Pucang, Eddy Susanto MPd yang didampingi Wakil Kepala Sekolah, M Saikhul Islam SPd, pihak sekolah sudah mengantisipasi terkait isu-isu bakal adanya kenaikan harga BBM dalam waktu dekat. Sehingga para staf guru dan para siswa mengumpulkan Sembako yang akan dibagikan kepada warga kurang mampu. ‘’Sejak beberapa hari yang lalu kami sudah mengantisipasi adanya dampak kenaikan harga BBM. Maka pihak sekolah dan para siswa mengumpulkan Sembako untuk dibagikan kepada warga kurang mampu di sekitar sekolah yang bakal mengalami dampak dari kenaikan BBM. Harapannya dengan pemberian Sembako ini bisa me-

ringankan warga miskin,’’ ujar Syaikul saat ditemui diselasela pembagian Sembako yang dilakukan para siswa.

Syaikhul juga menjelaskan, meski kenaikan harga BBM masih sebatas isu namun pihak sekolah sudah mengantisipasi dengan matang. Buktinya Senin (17/11) malam lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla benar-benar mengumumkan adanya kenaikan BBM. Dan Kenaikan BBM ini memang sangat memberatkan warga masyarakat terutama warga miskin, hampir bersamaan dengan Milad Muhammadiyah ke 102 tahun Masehi dan ke 105 tahun Hijriah.

Sementara itu, salah satu warga yang mengambil bantuan paket Sembako, Sriani

trie diana/bhirawa

Wakil Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya M Saikhul Islam SPd bersama Siswa kelas I hingga VI SD menggelar bakti sosial dengan membagikan 500 paket Sembako kepada warga kurang mampu atau fakir miskin di lingkungan sekolah sekitar kawasan Pucang, Selasa (18/11). yang berprofesi sebagai penunggu sekolah TK Dharma Wanita Surabaya mengaku senang mendapat bantuan paket Sembako, di tengah

naiknya harga BBM yang telah diumumkan Presiden Jokowi. ‘’Alhamdullilah, mendapatkan bantuan Sembako dari SD Muhammadiyah 4 Pucang ini.

Namun, kalau bisa harga BBM jangan naik supaya tidak memberatkan orang-orang seperti saya yang kurang beQ fen runtung ini,’’ katanya.Q

SURABAYA

Rabu Pahing 19 NOVEMBER 2014

3

Dapat Kucuran Rp 50 Miliar Satpol PP Jatim bersama tim melangsungkan operasi penertiban terhadap para penambang pasir liar.

Sayangnya, penambang pasir terkadang tidak mau berhenti dan memilih kucingkucingan bersama aparat keamanan.

rac/bhirawa

Dua Ponton Penambang Pasir Liar Disita Pemprov, Bhirawa Dua ponton penambang pasir liar sepanjang sungai Brantas kembali disita dalam operasi Satpol PP Jatim, di wilayah Kabupaten Tulungagung, Selasa (18/11).

Dalam operasi penambang pasir liar emarin, tim terdiri dari Satpol PP Kabupaten Tulungagung, unsur dari TNI/Polri, dengan keseluruhan personil berjumlah 90 orang. Sasaran yang dijadikan lokasi penertiban adalah wilayah Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung.

“Memang akhir-akhir ini ditengarai di beberapa titik di Kecamatan tersebut marak pelaksanaan penambangan pasir menggunakan mesin/mekanik, bukan tradisional,” kata Kepala Satpol PP Jatim, Drs Sutartib MSi melalui Kabid Penegakan Perundangan Daerah, Meidy Susanto, Selasa (18/11).

Ia menjelaskan, sasaran pertama

di Desa Banjarsari. Tim tersebut akhirnya mendapatkan 1 buah ponton berisi 2 mesin penyedot yang tengah ditinggal pemiliknya. Sedangkan sasaran kedua di Desa Batokan juga kembali mendapatkan 1 buah ponton yang berisikan 3 mesin penyedot.

Saat itu, kedatangan petugas di lokasi penertiban secara mendadak membuat pemilik yang sedang melakukan aktifitasnya meninggalkan peralatan, dan akhirnya melarikan diri. Bahkan para penambang liar sempat menenggelamkan peralatannya, dan melepas mesin agar terbawa arus air.

Di sisi lain, lanjutnya, ada beberapa titik lokasi pelaksanaan operasi penertiban ternyata mengalami kebocoran informasi. Sehingga, ketika petugas datang sudah tidak menemukan peralatan yang sudah terlebih dahulu diamankan oleh pemilik. “Namun, semuanya berjalan kondusif,” katanya.

Selain penanganan secara huma-

nis, lanjutnya, penanganan represif berupa penertiban juga perlu dilakukan mengingat sebagai kegiatan shock terapy bagi para pelanggar lingkungan hidup tersebut. “Yang pasti penanganan terhadap penambang pasir liar dilakukan dengan humanis terlebih dulu,” katanya,.

Sebelumnya, dalam upaya pelaksanaan penertiban secara humanis, Satpol PP Jatim juga berkeliling berpatroli bersama Satpol PP Pemkab/kota sepanjang sungai Brantas untuk bisa memberikan pemahaman terhadap para penambang pasir akan bahaya penambangan dengan menggunakan alat mekanik.

Upaya penambangan pasir galian C memang masih diperbolehkan dalam Peraturan Daerah Jatim Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah SunQ rac gai Di Propinsi Jawa Timur.Q

Dua Pelaku Kerusuhan Dolly Dihukum 8 Bulan Surabaya, Bhirawa Subekiyanto (49) dan Kusnadi (40), dua terdakwa kerusuhan Dolly dihukum delapan bulan oleh majelis hakim pengadilan negeri (PN) Surabaya, Selasa (18/11).

Dalam putusan hakim disebut terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam pasal 170 KUHP. “Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama delapan bulan,” ujar hakim.Tuntutan tersebut lebih ringan empat bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dedy Oktaviano yang dalam sidang sebelumnya menuntut terdakwa satu tahun.

Sementara terdakwa Kanan dihukum satu tahun oleh majelis hakim. Ia dinyatakan terbukti melakukan perbua-

tan sebagaimana dalam pasal 160 KUHP. Seperti diberitakan, polisi menetapkan sembilan tersangka saat kerusuhan Dolly sehari sebelum lebaran lalu. Meraka dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 160 KUHP tentang kejahatan penghasutan, pasal 214 KUHP tentang melawan petugas, dan 170 KUHP tentang pengeroyokan, dengan ancaman hukuman maksimal total 10 tahun kurungan penjara.

Kesembilan tersangka itu adalah Subekiyanto (49), Kanan (45), Sungkono Ari Saputro alias Pokemon (34), Kusnadi (40), Pardi dan Supari, warga Jalan Putat Jaya Barat, Mausul warga Jalan Kalongan Kidul, Jaring Sari warga Jalan Putat Jaya, Q bed dan Darmanto, warga Jalan Kupang Gunung.Q

Gedung PPJT Siap Dioperasikan 2016 Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim bakal memberikan suntikan dana bagai pembangunan Pusat Pelayan Jantung Terpadu(PPJT) RSUD dr.Soetomo. Diharapkan pusat layanan jantung ini bakal beroperasi pada 2016. jadinya baru tahun depan dimuDirektur RSU dr Soetomo lai kembali pembangunannya,” Surabaya dr Dodo Anondo MPH tuturnya. menargetkan pembangunan GeMenurut Dodo yang juga Ketdung PPJT yang sempat tertunua Persatuan Rumah Sakit Seda, bisa tuntas pada tahun 2016 luruh Indonesia (Persi) Jatim mendatang. Dirinya telah diini, total kebutuhan anggaran panggil Gubernur Jatim Soekaruntuk pembangunan gedung wo beberapa waktu lalu terkait PPJT Rp 175 miliar. Hingga kini penyelesaian pembangunan geyang sudah digunakan Rp 50 dung PPJT itu. Pemprov berkomiliar. Artinya, masih dibutuhmitmen akan menuntaskan kan Rp 125 miliar lagi untuk pembangunan gedung PPJT pada tahun 2016. dr Dodo Anondo MPH menuntaskannya.

“K ekurangannya masuk “Pada bulan Desember APBD Jatim tahun 2015 sebesar Rp 50 2014, kami akan melakukan lelang. miliar. Sudah digedok DPRD Jatim. Dan Butuh waktu dua bulan lamanya untuk sisanya akan dianggarkan kembali pada lelang itu, jadi Februari 2015 diharaptahun 2016,” ungkapnya. kan sudah bisa dibangun kembali. Ada Diberitakan sebelumnya, pemprov Jasuntikan dana Rp 50 miliar dari APBD tim akan menambah fasilitas RSU dr Jatim tahun 2015,” katanya.

Soetomo Surabaya sebagai rumah sakit Menurutnya, Gedung PPJT RSU dr Sojantung modern dengan berbagai fasilietomo yang direncanakan memiliki tingtas canggih.”Selama ini kita memang gi tujuh lantai dan dibangun sejak tahun belum punya RS khusus Jantung, ren2010 ini memang tak kunjung selesai. cananya kami akan bangun RS Jantung Padahal, gedung ini digadang-gadang metapi tidak memungkinkan sehingga yang layani pasien jantung yang jumlahnya sebisa dilakukan adalah meningkatkan makin tinggi di Jatim. Belum selesainya RSU dr Soetomo dengan berbagai fasilipembangunan karena terkendala pembitas tambahan,” kata Wagub Jatim ayaan dari pusat.

Saifullah Yusuf (Gus Ipul) usai melanPadahal, RSU dr Soetomo telah metik pengurus Yayasan Jantung Indonemiliki tim ahli bedang dalam penangasia cabang Jatim beberapa waktu lalu. nan penyakit jantung tersebut. Di antJatim hingga kini tak memiliki RS aranya adalah Prof Dr dr Paul Tahalele khusus untuk jantung. Satu-satunya SpB TKV FCTS, dr Yan Sembiring dan RS yang mampuni adalah RSU dr Soedr Heru Subroto. tomo sehingga pelayanan khusus jan“Pada tahun 2010 kami dapat kucuran tung di RS ini akan lebih ditingkatkan. dari APBN sebesar Rp 25 miliar untuk Sangat ironis memang, Jatim yang bermembangun pondasi, pada 2011 nggak dapenduduk lebih dari 38 juta jiwa ini pat anggaran, terus tahun 2012 dapat lagi tidak memiliki RS Jantung. Padahal, Rp 25 miliar. Pada tahun 2013 nggak dapRS khusus lainnya, seperti RS Paru at. Terus tahun 2014 ini diambil alih pemdan Kusta sudah berdiri di Jember dan prov dan menganggarkan Rp 50 miliar leMojokerto dan Kediri. Bagitu juga RS wat APBD Jatim,” jelasnya.

Jiwa saat ini juga sudah dimiliki.PeSayangnya, lelang yang dilakukan pada nambahan fasilitas yang akan dilakutahun ini terlambat karena waktu yang kan di RSU Dr Soetomo nantinya akan mepet dan anggaran Rp 50 miliar diusulsejajar dengan RS Jantung Harapan kan kembali pada APBD 2015. “Kami inQ dna Kita di Jakarta.Q gin re-lelang, tapi waktunya terlalu mepet,

PGRI Cemas, Syarat Mendapat TPP Semakin Berat Surabaya, Bhirawa Rencana penerapan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara penuh di tahun 2015 mendatang mencemaskan Persatuan Guru republik Indonesia (PGRI) Jatim. Aturan ini dinilai akan memberatkan profesi guru jika secara keseluruhan pasal diterapkan, khususnya berkaitan dengan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP).

Kecemasan itu diungkapkan Ketua PGRI Jatim Ichwan Sumadi di Surabaya kemarin, (18/11). Ichwan mencontohkan betapa susahnya guru mendapatkan TPP tahun depan. Misalnya, guru yang ijazahnya tidak linier antara pendidikan dengan yang diajarkan tidak bisa mengajukan TPP. “Tahun depan guru SD yang dapat TPP adalah guru yang lulusan PGSD. Padahal, guru lulusan PGSD baru ada lima tahun terakhir,” tuturnya.

Ichwan menerangkan, banyak guru SD di Jatim yang bukan lulusan PGSD dan belum mendapatkan TPP. Sedangkan dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa hanya guru yang sudah berusia lanjut yang dapat menerima TPP meski ijazahnya tidak linier. Syaratnya, guru harus mengajar lebih dari 20 tahun. “Ketentuan-ketentuan ini jelas akan merugikan guru,” ujarnya.

Ichwan mengatakan, banyaknya jam mengajar

Komisi C Soroti Rendahnya Serapan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Di saat tahun 2014 tinggal sebulan lagi, realisasi program-program infrastruktur di Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya yang sudah disepakati, ternyata menurut Komisi C DPRD Surabaya meleset. Bagaimana tidak, dari total dana kegiatan proyek sebesar Rp 1,2 triliun, hingga kini realisasinya masih 33,1 persen saja.

T

ak hanya progress report pelaksanaan program yang super minim, puluhan proyek infratruktur di kota ini terancam batal terealisasi. Penyebabnya, sampai hari ini, program-program itu tak kunjung terlelang. Tak hanya itu, proyek-proyek infrastruktur lainnya juga terancam tidak berlanjut.

Data terakhir realisasi program infrastruktur tahun 2014 di Dinas PU Binamarga Pematusan (DPBMP), sedikitnya ada 52 proyek infrastruktur yang hampir dipastikan tak bisa digarap pada tahun ini. Dari semua proyek macet itu, beberapa di antaranya adalah program cukup vital.

Salah satu jenis proyek yang banyak gagal terealisasi adalah proyek jalan. Dari data tersebut, sedikitnya ada sembilan proyek pembangunan jalan yang hingga kini belum tuntas proses lelangnya. Contohnya adalah pembuatan jalan tipe 2 di Dupak Rukun senilai Rp 3,7 miliar, atau pembuatan jalan kolektor di Kalimas dengan nilai Rp 1,5 miliar.

Termasuk, proyek kelanjutan frontage road Jalan Ahmad Yani tahap IV juga terancam gagal. Dari data itu, proyek bernilai Rp 5,07 miliar itu

hingga kini belum diketahui pemenangnya. “Diakui atau tidak, saat ini kinerja yang masuk kategori buruk adalah penyelesaian program infrastruktur,” kata Anggota Komisi C, Vinsensius kemarin.

Sebab, kasus macetnya proyek tak hanya terjadi di program jalan.

Hampir semua program pembangunan infrastruktur juga berjalan lambat. “Coba lihat bagaimana realisasi di semua program lain,” katanya.

Jika ditotal, progress seluruh pembangunan infrastruktur di DPBMP masih sangat rendah. Dari total dana kegiatan proyek sebesar Rp 1,2 triliun, hingga kini realisasinya masih 33,1 persen.

Sementara ketrua Komisi C, syaifudin Zuhri mengakui kinerja Dinas PU Bina marga dan pematusan memang sangat rendah di tahun 2014. “Di tahun 2014, Dinas PU hanya melakukan penyerapan 30 persen, karena saat itu banyak kendala, diantaranya beberapa jenis proyek yang kurang diminati dan peristiwa hukum yang membuat dinas ini trauma yakni terkait pembebasan lahan di MERR dan Banyu Urip,” jelasnya.

Saat pembahasan RAPBD 2015, Saifudin sempat mengaku telah

Vinsensius melempar wacana agar Dinas PU mengembalikan beban tugasnya jika merasa tidak mampu, namun Erna Purnawati Kadis PU BMP menjawab dengan tegas jika pihaknya siap melaksanakan.

“Kami di komisi pembangunan sempat melemparkan wacana, kalau memang tidak sanggup lebih baik tanggung jawab itu dikembalikan saja, namun akhirnya Kadis PU menyatakan siap melaksakan seluruh tugastugasnya di 2015 yang diperkirakan akan menyerap anggaran 1,7 triliun lebih, tidak seperti tahun lalu,” Q gat pungkasnya.Q

minimum yang disyaratkan dalam undang-undang itu juga memberatkan. Berdasar UU tersebut, guru baru bisa mengajukan TPP jika jamnya sudah penuh 24 jam. Padahal, kondisi di lapangan tidak selalu ideal.

“Saya mencontohkan, ada sekolah kecil yang jatahnya untuk satu mapel adalah 70 jam. Di sekolah itu ada tiga guru. Dengan demikian, tidak pas 24 jam untuk setiap guru. Begini ini sudah dikatakan tidak dapat TPP,” jelasnya.

Biasanya, lanjut Ichwan, guru di sekolah yang mengalami hal tersebut akan menambah jam mengajar pada mata pelajaran lain. Namun, mulai tahun depan, TPP hanya diberikan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Padahal, mayoritas guru hanya boleh memiliki satu kompetensi mengajar. Sistem yang membuat persaingan mendapatkan TPP semakin ketat adalah syarat presensi guru.

Dalam sebulan guru yang izin dengan keterangan tidak jelas tidak mendapatkan TPP pada bulan tersebut. “Untuk kasus seperti itu, kadang sekolah harus lebih bijak menyikapi,” ujarnya. Dia berharap, pemerintah pusat bisa memberikan kelonggaran untuk setiap poin persyaratan yang muQ tam lai diberlakukan seluruhnya tahun depan.Q

Perupa Muda Akademis Berdampak Positif Perkembangan Seni Pemprov, Bhirawa Perkembangan seni rupa di Jawa Timur sesungguhnya sudah banyak memberikan sinyal kuat untuk berkembang menjadi salah satu poros seni rupa Indonesia.

Munculnya perupa-perupa muda akademis yang tidak bisa diabaikan keberadaannya memberikan dampak positif akan hal itu.

Berbagai pameran semakin banyak digelar di galeri-galeri baik yang bersifat apresiatif maupun komersial dengan kemasan pameran yang sedemikian rupa guna menarik perhatian khalayak seni dan masyarakat pada umumnya.

Kedepan, dunia yang semakin komplek dan kompetitif ini membutuhkan sosok perupa yang tangguh dan cerdas, tidak cukup hanya dengan kreatifitas dan skill saja.

Namun, perlu meningkatkan kualitas perupa dari sudut lain, misalnya kesadaran akan kejelian pembacaan pasar, aspek profesionalitas, peningkatan dimensi kepribadian, menumbuhkan semangat dan pola pikir entrepreneur serta penguasaan teknologi terkini yang berkaitan dengan kesenirupaan dalam memperkaya para perupa Jawa Timur.

Adanya Pameran Bersama Seni Rupa Spirit Lokalitas Tahun 2014 diharapkan mampu menjembatani para perupa untuk masuk secara intens dalam era globalisasi yang sudah sangat terbuka ini.

“Kegiatan ini dapat memberikan

rac/bhirawa

Sekretaris Disbudpar Jatim, Sinarto SKar sedang menorehkan tulisan sebagai tanda dibukanya pameran seni rupa spirit lokalitas tahun 2014. sumbangsih untuk meningkatkan, lokal jawa timur, nasional bahmemperluas dan merangsang pe- kan mungkin juga internasional. mahaman sebagai ruang proses Munculnya seniman-seniman belajar kepada para perupa mau- muda akademis yang banyak berpun penikmat seni rupa untuk munculan juga menjadi perhatian mendapatkan pengetahuan yang untuk semakin meningkatkan gekomprenhensif khususnya tentang liat seni di Jawa Timur. Beberapa karya-karya seni rupa yang me- kota yang menampakkan kemuat spirit lokalitas Jawa Timur,” beradaanya sebagai pusat berkekata Sekretaris Disbudpar Jatim, sirupaan di Jawa Timur mulai berSinarto SKar, di pendapa Taman munculan selain Surabaya seperti Budaya Jatim.

Pasuruan, Batu, Tuban,Malang.

Sebelumnya dikatakan SinarHal ini memberikan dampak to, seniman-seniman Jawa Timur positif sebagai pemacu daerahyang tidak bisa dipungkiri ke- daerah lain di Jawa Timur untuk beradaanya yang sudah membuk- bisa menjadi pusat kesenirupaan tikan eksistensi dan kualitas yang bisa memberikan sumbangmereka dari segi karya dan wa- sih pada perkembangan seni rupa Q rac wasan mereka baik di kawasan Jawa Timur.Q

OPINI

4 Tajuk

Pengosongan Kolom Agama PEMERINTAHAN Jokowi meloloskan hak pemilihan keyakinan keagamaan pada administrasi kependudukan.

Masyarakat boleh mengosongkan kolom agama pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) manakala tidak terkait dengan agama yang diakui oleh pemerintah. Selama ini kolom agama diisi dengan penggolongan enam agama yang diakui di dunia, agama samawi maupun non-samawi. Pengosongan kolom agama boleh dikosongkan, tetapi tidak boleh diisi agama lain yang belum diakui pemerintah.

Penggolongan keagamaan menjadi debat publik selama satu dekade terakhir, bertema hak asasi manusia. Selama ini pemerintah (dan dunia) mengakui enam dunia. Yakni, Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Budha, dan Konghucu. Ironisnya, keagamaan dikaitkan dengan kawasan. Misalnya agama Kriten dan Katolik di-identikkan dengan agama warga Eropa dan Amerika.

Agama Islam nyaris identik dengan kawasan Timur Tengah (jazirah Arab), sebagian Afrika dan Asia Timur dan Asia Tenggara. Sedangkan agama Budha dan Hindu, seolah-olah hanya dimiliki oleh bangsa India dan sebagian Asia Timur.

Serta Konghucu hanya berlaku di Tiongkok. Padahal realitanya, sebaran agama telah menembus lintas teritorial benua.

Banyak orang Eropa asli “bule” yang beragama Islam. Ada juga yang memeluk agama Budha.

Karena keyakinan agama terkait dengan kawasan tertentu, maka dikenal pula agama bersifat kedaerahan.

Misalnya, klaim agama “kejawen” di Jawa, serta klaim agama “kahayan” pada suku Dayak di Kalimantan. Meski tidak banyak penganutnya serta pada kewilayahan khusus, “agama daerah” tidak boleh dianggap sepele. Lebih lagi konstitusi negara menjamin dan melindungi kebebasan beragama dan keyakinan.

Dalam UUD, kebebasan beragama diakui, dan secara tekstual diatur pada pasal bersama-sama dengan status ke-warga negara-an. UUD Pasal 28E ayat (1) menyatakan, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Pada tataran pelaksanaan, agama-agama juga memiliki kaidah, metodologi dan ritual yang dituangkan dlaam kitab-kitab ajaran. Sehingga tidak mudah mengaku beragama dengan pelaksanaan yang menyimpang dari kaidah. Dalam Budha misalnya, sudah ditolak aliran kepercayaan Falun-gong, yang dinyatakan sesat. Begitu pula kepercayaan Childeren of God (Kriten), serta aliran kepercayaan Ahmadiyah (pada Islam).

Memang terbukti, beberapa aliran kepercayaan keagamaan dapat mengacaukan risalah. Bahkan sebagian diantaranya dianggap menodai ajaran agama. Karena itu beberapa penyimpangan kepercayaan terhadap agama harus menerima konsekuensi berupa pengucilan sosial, sampai pembunuhan. Banyak kepercayaan yang menyimpang disebar-luaskan dengan ke-congkak-an, show of force, dan menantang kepercayaan mayoritas internal agama.

Pemerintah di berbagai negara telah dibuat repot oleh ulah berbagai aliran kepercayaan sesat yang diserang pemeluk agama induk. Sebenarnya dalam berbagai agama muncul banyak aliran. Ribuan sekte. Sebagian terbesar memilih jalan damai dengan mengedepankan kesalehan dan pengakuan sukarela. Tetapi banyak tuntutan pengakuan kepercayaan (dan keagamaan) dilakukan secara anarkhis.

Di Indonesia, tuntutan pengakuan aliran kepercayaan juga dilakukan secara politis. Partai politik besar menjadi tempat “berlabuh” aliran kepercayaan. Tokoh-tokoh terdekat dengan rezim kekuasaan dijadikan pimpinan aliran kepercayaan. Pada dekade 1960-an, politisasi komunisme turut melindungi beberapa aliran kepercayaan. Bahkan ada parpol aliran kepercayaan yang berbasis politik komunis (bergambar tokoh pewayangan Semar).

Namun beberapa aliran “agama daerah” yang telah memperoleh pembinaan, ternyata bisa melaksanakan ibadah sesuai agama yang telah ada. Ada yang sukses sampai naik haji. Ada juga yang menjadi peng-injil, atau penjaga kuil dan vihara. Maka kewajiban pemerintah bukan hanya sekadar meng-akomodir hak administrasi KTP, melainkan juga pembinaan sosial. Jadi, boleh saja sekarang mengosongkan kolom agama. Kelak boleh jadi akan naik haji. 

Rabu Pahing, 19 NOVEMBER 2014

BPJS, Dilanjut atau Ditinjau Ulang?

Peserta Jaminan Kesehatan meliputi: (a) PBI jaminan kesehatan, yaitu meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu, (b) bukan PBI, yaitu pekerja penerima upah, pekerja bukan jaminan social kepada penerima upah dan Oleh: peserta dari pemberi anggota keluarganya, kerja yang tidak mebukan pekerja dan Dr Sayekti Suindyah D menuhi kewajibannya anggota keluarganya. sebagaimana diatur daDalam Perpres terselam Undang-Undang, but juga mengatur (f) membuat kesepatan dengan asotentang jatuh tempo pembayaran siasi pemberi pelayanan kesehatan iuran tersebut. Pembayaran tersebut tingkat nasional maupun tingkat dilakukan paling lambat tanggal 10 daerah mengenai besarnya pembasetiap bulannya dan bila terlambat yaran kepada fasilitas kesehatan, membayar akan dikenakan denda 2 (g) membuat atau menghentikan (dua) persen oleh pemberi kerja. kontrak kerja dengan pemberi Setelah mencermati UU dan pelayanan kesehatan, (h) melaporPerpres tentang Jaminan Kesehatkan pemberi kerja kepada instansi an ada beberapa hal yang jangyang berwenang mengenai ketidak gal dalam pemberian sosialisasi patuhan dalam pembayaran iuran tentang BPJS dari pihak BPJS itu dan pendaftaran pekerja lebih dari sendiri, antara lain: (a) Sosialisasi 3 (tiga) bulan. yang dilakukan oleh pihak BPJS UU No 24 Tahun 2011 Tentang kurang jelas dalam memberikan BPJS menyebutkan beberapa hal penjelasan pada point-point yang sebagai berikut: (a) Dana Jaminan penting, contohnya bagaimana Sosial adalah dana amanat milik jika masyarakat yang termasuk seluruh peserta yang merupagolongan fakir dan miskin yang terkan himpunan iuran beserta hasil daftar dalam BPJS sebagai peserta pengembangannya yang dikelola PBI (Penerima Bantuan Iuran) oleh BPJS untuk pembayaran manmengajukan klaim untuk berobat faat kepada peserta dan pembiabila mereka sakit. (b) Berapa beyaan operasional penyelenggaraan sarnya dana yang disediakan oleh program jaminan social. (b) Manfaat pemerintah untuk setiap orang adalah faedah jaminan social yang fakir miskin yang mengalami menjadi hak peserta dan/atau angsakit dan harus dirawat dengan gota keluarganya. (c) Bantuan iuran fasilitas yang didanai oleh BPJS. adalah iuran yang dibayar oleh (c) Bagaimana jika peserta BPJS pemerintah bagi fakir miskin dan yang harus dirawat itu rumahnya orang tidak mampu sebagai peserta jauh dari puskesmas dan lebih program jaminan social. (d) Dewan dekat dengan rumah sakit, apakah Pegawas adalah organ BPJS yang pasien ini tidak bisa dibiayai oleh bertugas melakukan pengawasan BPJS karena telah masuk ke ruatas pelaksanaan pengurusan BPJS mah sakit terlebih dahulu dengan oleh direksi dan memberikan nasitanpa membawa rujukan dari hat kepada direksi dalam penyepuskesmas. (d) bagaimanakah jika lenggaraan program jaminan social. pasien yang rumahnya jauh dari Salah satu wewenang BPJS adalah puskesmas itu adalah orang fakir menagih pembayaran iuran. miskin yang pembayaran BPJSnya Untuk menjalankan secara tehnis dibayar oleh pemerintah. dilapangan terhadap UU tentang Bila pasien tersebut sudah BPJS, maka oleh Presiden dikeluterlanjur masuk rumah sakit dan arkanlah Perpres No 12 Tahun 2013 dicatat sebagai pasien oleh ruTentang Jaminan Kesehatan. Damah sakit, apakah ini tidak bisa lam Perpres tersebut yang disebut dibiayai oleh BPJS karena tidak dengan jaminan kesehatan adalah membawa rujukan dari puskesjaminan berupa perlindungan kemas. Lalu kemanakah dana yang sehatan agar peserta memperoleh harusnya dikeluarkan untuk memmanfaat pemeliharaan kesehatan bayar pengobatan pasien tersebut, dan perlindungan dalam memenuhi apakah masih bisa tersimpan di kebutuhan dasar kesehatan yang BPJS dan berapa orangkah yang diberikan kepada setiap orang yang mengalami kasus seperti ini? Beramembayar iuran atau iurannya pa pula nilai rupiah yang harus terdibayar oleh pemerintah. Penerima simpan karena tidak terbayarkan Bantuan Iuran (PBI) Jaminan kesetersebut? (e) Pengenaan denda 2 hatan adalah fakir miskin dan orang persen dari total jumlah iuran yang yang tidak mampu sebagai peserta terlambat harus dibayar (lebih program jaminan kesehatan. dari tanggal 10 tiap bulannya) itu

Sejak tahun 2013, masyarakat sudah mendengar istilah Jaminan Kesehatan yang disebut dengan BPJS. Saat itu masyarakat mengenal tentang BPJS hanya khusus orang miskin yang dananya bersumber dari pemerintah.

Tahun 2014, mulailah dilakukan sosialisasi oleh pihak BPJS kepada masyarakat agar lebih mengenal tentang BPJS atau Jaminan Kesehatan Nasional.

D

asar hukum yang digunakan untuk oleh Pemerintah untuk memberlakukan Jaminan Kesehatan bagi seluruh warga negaranya adalah pasal 28 H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 45 yang telah diamandemen. Sedangkan yang menyebutkan secara eksplisit tentang pelayanan kesehatan yang harus diterima oleh masyarakat termaktub dalam pasal 28 H ayat (1) UUD 45 yang telah diamandemen yang berbunyi “ setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperolah pelayanan kesehatan”. Pasal ini sudah gamblang bahwa setiap masyarakat Indonesia berhak untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah.

Pemerintah harus dan wajib menyediakan pelayanan kesehatan, ini diatur dalam pasal 34 ayat (3) UUD 45 yang telah diamandemen. Bunyi pasal tersebut sebagai berikut “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Pengertian Jaminan Sosial menurut UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah salah satu bentuk perlindungan social untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup dan pekerjaan yang layak. Jaminan social dalam hal ini berhubungan dengan kompensasi dan program kesejahteraan yang diselenggarakan pemerintah untuk rakyatnya.

Mendasarkan pada UU tersebutlah kemudian pemerintah mengeluarkan UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS, yang bertugas antara lain: (a) memungut iuran program jaminan social, (b) menerima bantuan iuran program jaminan social, (c) mengelola dana jaminan social peserta berdasarkan prinsip-prinsip jaminan social yang menjadi tanggungjawabnya, (d) menempatkan dana jaminan social untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehatihatian, keamanan dana dan hasil yang memadai, (e) melakukan inspeksi, control dan menghentikan pelayanan atau pemberian manfaat

hanya dikenakan pada peserta yang menerima upah dan iurannya dibayar oleh pemberi kerja, tetapi dalam sosialisasi dijelaskan bahwa denda 2 persen dikenakan pada semua peserta BPJS dengan alasan bila tidak dikenakan denda, maka peserta yang sudah sehat tidak mungkin akan mau membayar.

Harusnya pemerintah tahu atau memberikan solusi yang lain bukan pengenaan denda untuk keterlambatan pembayaran kepada para peserta BPJS. (f) denda sebesar 2 persen yang dibayarkan oleh pemberi kerja apakah juga akan digunakan untuk membayar kesehatan masyarakat? Ataukah ada pembukuan lain terhadap pengenaan denda tersebut? (g) Dalam sosialisasi belum terbaca adanya data tentang berapa jumlah dana yang sudah terkumpul dari masyarakat sebagai peserta BPJS dari berbagai kelompok tersebut. Hanya disebutkan data tentang JAMKESMAS, JAMKESDA, perusahaan menjaminkan karyawannya sendiri, ASKES PNS, JPK JAMSOSTEK, Commercial insurance, dan TNI/ POLRI/PNS KEMHAN tahun 2013 yang pada tahun 2014 akan dialihkan ke BPJS. (h) dalam peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada Presiden kenapa tidak kepada public? (i) disebutkan dalam UU No 24 tahun 2011, bahwa Dewan Pengawas BPJS adalah berasal dari orang-orang BPJS sendiri, bagaimana dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas dari pengawasan tersebut. Ini berkaitan dengan dana jaminan kesehatan dan ketenagaan kerjaan masyarakat Indonesia yang jumlahnya tentunya sangat besar.

Karena yang diatur hanya BPJS bertanggung jawab kepada Presiden. Kenapa bukan kepada public juga? (j) Status BPJS dalam aturan yang kurang jelas.

Hanya dinyatakan statusnya badan hukum. Apakah BPJS adalah lembaga di bawah naungan pemerintah secara langsung atau lembaga independen yang pertanggungjawabannya kepada Presiden. (k) Adanya perbedaan ASKES dan BPJS terlalu mencolok bila yang mendapatkan kartu askes adalah bapak, maka istri dan anak-anaknya bisa mendapatkan/menggunakan kartu tersebut untuk berobat dan rawat inap.

Apakah hal ini juga berlaku untuk BPJS? Bila yang bayar itu adalah bapak sebagai kepala keluarga apakah istri dan anak-anaknya juga bisa menggunakan kartu tersebut?

Ini belum ada penjelasan dalam sosialisasi tersebut.

Wartawan senior, penggiat dakwah sosial mpolitik

Pelabuhan Salah Satu Mata Rantai Logistik Nasional (2-Habis)

Pelindo III Gencar Dekati Pengusaha Ekspor Impor Ditetapkan sebagai pelabuhan penyangga Tanjung Perak untuk melayani arus petikemas, tak kunjung membuat Tanjung Wangi menggeliat. Pengusaha, pelayaran, dan pengelola pelabuhan masih saling tunggu. Butuh sinergitas termasuk bantuan pemerintah pusat dan daerah tingkat II. Diananta P. Sumedi - Banyuwangi Merujuk rencana tata ruang wilayahnya, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Banyuwangi Hary Cahyo Purnomo meniupkan angin harapan bagi pelayaran untuk tidak raguragu membuka layanan ekspor impor. Sebab Banyuwangi sisi utara di Kecamatan Wongsorejo bakal berdiri kawasan industri terintegrasi seluas 2 ribu hektare, yakni Kampe Industrial Estate Banyuwangi (KIEB) dan Banyuwangi Industrial Estate Wongsorejo (BIEW).

Sementara itu, General Manager Pelindo III Cabang Tanjung Wangi Bangun Swastanto, menyambut baik usaha Pemkab Banyuwangi sekaligus berharap BIEW terealisasi untuk menarik minat pelayaran ke Tanjung Wangi. “Saya mau investasi peralatan bongkar muat dulu ya pikir-pikir kalau pasarnya nggak ada,” katanya saat dimintai tanggapan.

KIEB merupakan embrio BIEW. Konsepnya, lahan KIEB seluas 900 hektare berstatus HGU milik PTPN XII dan sisanya milik perorangan dan swasta lain. Pembangunan BIEW dimulai pada 2015 hingga 2022 secara bertahap yang mencakup Desa Kampe, Secang, Sidomulyo, dan Wangkal. BIEW terintegrasi dengan pelabuhan laut yang dikelola Pelindo III Cabang HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Tanjung Wangi. Adapun PT SIER mengelola kawasan industrinya.

Kabarnya investor pabrik baja asal Tiongkok, Wuhan Iron and Stell Co Ltd akan mendirikan pabrik di situ dengan nilai investasi kira-kira Rp 56 triliun. Dikonsentrasikan pula industri berbasis agro, energi, manufaktur, dan teknologi. “Master plan dan DED masih disusun. Sementara baru pabrik baja yang tertarik,” kata Kabid Penanaman Modal Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Banyuwangi Ilzam Nuzuli.

Geliat investasi di Banyuwangi tergambar dari pertumbuhan ekonominya di level 6,85 persen pada 2013. Melampaui Jawa Timur 6,55 persen dan nasional 5,78 persen. Hingga semester I 2014 realisasi investasi Banyuwangi sebesar Rp 1,9 triliun dengan 1.016 izin prinsip. Sepanjang 2013 realisasinya Rp 3,3 triliun dengan 1.986 izin prinsip. “Saya optimistis realisasi tahun ini minimal menyamai 2013,” Ilzam menambahkan.

Bahkan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, memproyeksikan pertumbuhan ekonominya di kisaran 6,8-7,24 persen pada 2015. Target ini, kata Anas, bisa dicapai asalkan ada jaminan ketersediaan infrastruktur transportasi barang, jasa, kapital, dan kondusivitas keamanan wilayah.

“Karena pendapatan daerah ditarget-

Proyek pembangunan dermaga khusus petikemas di Tanjung Wangi ini rencananya dilanjutkan lagi pada 2015.

kan naik 5,65 persen, dari Rp 2,07 triliun menjadi Rp 2,19 triliun pada 2015,” kata Bupati Anas.

Bangun Swastanto sejatinya berpandangan sehaluan dengan General Manager PT Samudera Bahari VF Soenarto. Butuh perjuangan ekstra memacu arus petikemas di Tanjung Wangi karena hinterland kawasan industri belum terbangun. Akibatnya pelayaran lebih tertarik ke Tanjung Perak untuk mendekati pusat industri.

Bukan nihil aktivitas, melainkan Tanjung Wangi sementara melayani bongkar muat kontainer secara insidentil. Salah satunya ARMY yang sempat mengirim peralatan tempur untuk latihan di Situbondo. “Kami masih sewa alat bongkar muatnya,” kata Bangun.

Pergub No 77 Tahun 2009, Bangun melanjutkan, wajib didukung oleh pemerintah kabupaten lain di eks Kar-

isidenanBesukiuntukmenumbuhkan industrinya. Campur tangan Direktorat Perhubungan Laut juga dibutuhkan agar menetapkan rambu zonasi pelabuhan. Maksudnya, industri yang berdiri di eks Karisidenan Besuki nantinya diarahkan memanfaatkan Tanjung Wangi untuk aktivitas ekspor impor. “Nggak boleh di Tanjung Perak dan lainnya,” kata dia.

Kendala lain ia sulit menyinergikan pelaku usaha dengan pelayaran yang terikat kontrak jangka panjang. Meski berat, Bangun tak patah arang merancang strategi untuk memecah kebuntuan. Ia menginisiasi pertemuan antara Pemkab Banyuwangi, agen pelayaran, dan pelaku usaha pada akhir Mei lalu untuk menyamakan persepsi.

Kemudian dia gencar turun melobi pelaku usaha ekspor impor di Banyuwangi dan Jember. Insentif tarif di lapangan penumpukan

ditawarkan. Ia pun menggratiskan biaya labuh dan hanya memungut 50 persen biaya tambat dari tarif normal, Rp 120 per Gross Tonage.

Perlahan usahanya membuahkan hasil. Beberapa perusahaan rupanya tertarik menggunakan Tanjung Wangi buat pengapalan petikemas.

Ia telah membuat nota kesepahaman bersama tujuh perusahaan dengan potensi ekspor sebanyak 2.500 kontainer tiap bulan. Semen Bosowa misalnya, akan mengekspor 160 kontainer tiap bulan dari Tanjung Wangi ke Dilli, Timor Timur. Bosowa juga merencanakan mengirim semen ke Semarang dan Cirebon sejumlah 160 kontainer per bulan. “Mulai 2015 berjalan, kami minta MLO menyiapkan empty container juga,” ujarnya.

Lantas PT Pabrik Kertas Basuki Rahmat akan mendatangkan bahan baku kertas, pulp, dari Australia dan Italia. Pabrik kertas rencananya rutin mengimpor pulp sebanyak 3 ribuan kontainer setahun. Belum lagi ekspor tembakauasalJember.Menurutnyaini langkah awal yang positif dan berharap bisa menarik minat pelaku usaha lain.

“Kapal terjadwal merupakan syarat mutlak. Lebih efisien lewat sini kalau ada kapal terjadwal sekaligus mengurangi kemacetan,” katanya.

Sementara dari kalkulasinya, ada potensi impor masuk Banyuwangi sebanyak 1.248 kontainer tiap tahun yang berasal dari Tiongkok, India, dan Pakistan. Importir Banyuwangi ini terdeteksi memakai shipping line Han Jin, MOL, APL, Maersk Line, Yang Ming, dan Evergreen yang bongkar di Tanjung Perak. Adapun produk ekspor asal Banyuwangi dilempar ke Asia (41%), Eropa (38%), Amerika Ser-

ikat (18%), dan Afrika (3%).

Tanjung Wangi sejatinya menyimpan keunggulan alami dengan kedalaman pada air surut terendah (Low Water Spring) -14 meter.

Kapal berkapasitas 5.500 TEUS alias kapal generasi kelima sepanjang 325 meter pun bisa sandar dengan anteng. “Kedalaman lautnya nggak usah dikeruk, alami.

Tanjung Perak saja hanya bisa 3.000 TEUS,” kata Bangun.

Perseroan menangkap semua potensi dan keunggulan ini. Proyek dermaga khusus petikemas sepanjang 150 meter dan reklamasi container yard seluas 11 ribu meter persegi yang terbengkalai kembali dikebut pada 2015. Proyek APBN 2011-2012 sebesar Rp 40 miliar itu telah rampung 50 meter. Sisanya mangkrak karena kekurangan dana.

Untuk melanjutkan proyek, Pelindo III masih menunggu proses serah terima dari negara. Pelindo III menyiapkan duit Rp 80 miliar untuk merampungkannya. Begitu proses beres, proyek segera dieksekusi dengan lama pengerjaan kurang dari setahun. Dermaga dirancang hanya cukup untuk satu kapal petikemas.

Selain itu, Bangun mendorong pemerintah pusat merealisasikan jalur ganda kereta api hingga Banyuwangi.

Jalur ganda ini untuk menciptakan konektivitas intermoda mendukung kegiatan logistik petikemas di Tanjung Wangi. Bupati Anas menyokong usulan Bangun. “Pelabuhan Tanjung Wangi semakin hidup dengan double track KA. Karena akan meningkatkan arus keluar masuk barang sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi di koridor timur Jawa,” kata Bupati Anas. *

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Pahing 19 NOVEMBER 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Korem CPYJ Pasang Patung Raden Wijaya Mojokerto, Bhirawa Ingin meneladani jiwa dan semangat juang yang tak kunjung padam hingga tetes darah terahir. Komando Resor Militer 802/Citra Panca Yudha Jaya (CPYJ) Mojokerto kini memasang Patung Raden Wijaya yang menjadi simbul kejayaan Kerajaan Mojopahit di Halaman Makorem setempat.

Patung setinggi 2,5 meter dengan bobot sekitar 7.500 kg ini diboyong dari rumah pengrajinnya, Mujianto. Dinaikan dan turunkan dari kendaraan sedikitnya oleh 20 orang tentara anggota Korem082/CPJY. Selanjunya ditempatkan disisi kanan persis depan kantor Danrem, karena ada kesalahan tehnis dibagian wajah patung yaitu letak mahkota agak turun kebawah hingga menutupi alis dari patung Raden Wijaya akibatnya patung kelihatan lebih tua. Padahal patung yang ditiru patung Raden Wijaya yang ada di Pendopo Agung Trowulan tampak mudah dan gagah.

Untuk itu, Danrem 082/CPJY Kol ZNI Suparjo yang menyaksikan langsung penurunan patung dari kendaraan, Senin (17/11) kemarin langsung meminta Mujianto untuk merenovasi wajah Raden Wijaya agar persis dengan yang ada di Pendopo Agung Trowulan.

Akibat wajah patung harus di renovasi, rencana peresmian yang bakal digelar Senin (24/11) mendatang diperkirakan akan molor, karena Mujianto meminta waktu sepekan menyelesaikan renovasi wajah patung hingga tuntas. ‘’Ok. Kalau sepekan. Dari pada patungnya berwajah tua, bisa dikira patung Paman Raden Wijaya yang dipasang di Makorem kalau wajahnya seperti ini,’’ kelakar Danrem yang disambut tawa anggota Korem.Q min

Pegawai Intako Terkejut Dites Urine Sidoarjo, Bhirawa Tes urine kepada karyawan Industri Tas Koper (Intako) Tanggulangin dilakukan secara mendadak oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab Sidoarjo. Tes yang hanya diketahui Ketua Intako dan Staf TU itu membuat karyawan Intako terkejut.

Sehingga saat pelaksanaan tes urine, baru-baru ini banyak karyawan yang merasa terkejut. Tetapi dari 25 karyawan yang dites urine hasilnya negatif. Saat pelaksanaan tes urine di Sekretariat Intako, di Desa Kludan, Kec Taggulangin ini, pelayanan kepada calon pembeli tak sampai terganggu sebab dilakukan pada saat jam istirahat.

Ketua Intako Tanggulangin,Sihabudin mengatakan, dirinya mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya, ini bisa bermanfaat sebagai deteksi dini pada karyawannya terhadap penyimpangan dan penyalahguaan Narkoba. ‘’Karena itu saya mengapresiasi kegiatan ini,’’tuturnya.

Menurut Sihabudin, kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut atas kerja sama antara Intako Tanggulangin dan BNNK Sidoarjo yang sudah terjalin selama ini.

Sebab pada beberapa waktu lalu, pihaknya telah melatih para mantan pecandu Narkoba di Sidoarjo dalam pembuatan tas.

Kepala BNNK Sidoarjo, Supriyanto, mengaku senang dengan antusias Intako Tanggulangin dalam mendukung masalah program pencegahan pemberantasan dan peredaran Gelap Narkoba (P4GN ) ini. Hal ini harus dicontoh oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kab Sidoarjo, yang dianggap masih kurang maksimal.

Supriyanto juga menyatakan, sebab meski sudah ada Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/647/404.3.2/2013, tentang P4GN di Sidoarjo tahun 2011-2015, namun dievaluasi kepedulian SKPD di Kota Delta terhadap masalah ini kurang. ‘’Banyak instansi di Kab Sidoarjo masih memandang sebelah mata soal masalah P4GN ini,’’ kata Supriyanto, Selasa (18/11) kemarin. Kurangnya kepedulian instansi di Sidoarjo soal P4GN tahun 2014 ini, menurut Supriyanto, lebih parah bila dibanding dengan tahun sebelumnya.Q ali

Seluruh Stakeholder Harus Siaga Bencana Sidoarjo, Bhirawa Musim hujan yang disertai angin puting beliung sudah mulai melanda di beberapa daerah di Sidoarjo. Sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab Sidoarjo telah mengumpulkan seluruh stakeholder untuk mengantisipasi bencana. Ada bencana atau tidak para stakeholder harus siaga bencana.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Sidoarjo, MG Hadi Sutjipto SH MM saat membuka Workshop Kebencanaan Peran Stakeholder dalam Pengurangan Resiko Bencana dan Penanganan Ben cana, Selasa (18/11) kemarin di The Sun Hotel, Sidoarjo.

Menurut Hadi, ada tiga pilar dalam penanganan bencana, termasuk dalam pencegahaannya. Yakni mulai dari pemerintah, pengusaha serta peran serta masyarakat, utamanya yang peduli terhadap penanganan masalah bencana, termasuk pencegahannya juga lebih penting.

Di Sidaorjo ada sekitar tujuh kecamatan berpotensi terserang bencana alam jenis puting beliung. Bencana alam itu berpotensi kembali terjadi di Sidoarjo jelang musim hujan saat ini. ‘’Selain puting beliung, bencana banjir dan kebakaran serta tanggul jebol juga masih mengancam Kota Delta ini,’’ katanya.

Sidoarjo masih menjadi kawasan rawan bencana. Sidoarjo juga masuk dalam kawasan berpotensi bencana yang perlu mendapatkan per-

Wakil Bupati Sidoarjo, MG Hadi Sutjipto saat mengontrol alat penanganan siaga bencana dari BPBD. hatian yang serius. Sebab masuk dalam daerah yang memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi untuk terjadi bencana. Dari 498 kabupaten/ kota, Sidoarjo masuk peringkat 298 yang berpotensi bencana. Karena itu, kewaspadaan sangat diperlukan dari masing-masing stakeholder.

Menurut Hadi, sejumlah bencana yang mengancam Sidoarjo harus diantisipasi sejak dini. Puting beliung, banjir, kebakaran dan tanggul Lumpur Lapindo jebol harus diwaspadai karena menjadi an-

caman bagi Sidoarjo. ‘’Khusus untuk puting beliung biasanya terjadi di sejumlah wilayah kecamatan. Setidaknya ada tujuh kecamatan yang berpotensi terkena puting beliung.

Yakni, Sedati, Waru, Krian, Wonoayu Sukodono, Taman dan Tanggulangin. Kawasan itu sering diserang puting beliung yang mengakibatkan terjadinya kerusakan. Karena itu harus ada antisipasi agar masyarakat bisa waspada,” kata mantan Kepala Dinas Pendidikan ini.

Sedangkan untuk banjir, ada sejumlah titik yang ter-

jadi genangan air saat hujan deras. Diantaranya di kawasan Waru dan Sedati yang beberapa waktu lalu terjadi genangan air yang cukup tinggi.

Wabup berharap, BPBD Sidoarjo tanggap terhadap antsipasi terjadinya bencana.

Baik itu secara personil dan alat kelengkapan tanggap darurat.

Sebab untuk anggaran sudah ada di BPBD dan anggaran tak tak terduga di DPPKA. Kepala Pelaksana BPBD Sidoarjo, Dwijo Prawito mengatakan, antisipasi terhadap bencana menjadi prioritas BPBD.

Mahasiswa Demo Tolak Kenaikan Harga BBM Blokir Jalan By Pass dan Sandera Truk Pertamina Mojokerto, Bhirawa Meski jumlahnya hanya puluhan, namun demo mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Jl By Pass Mojokerto, Selasa (18/11) kemarin merepotkan aparat kepolisian. Dalam aksinya mahasiswa terlibat bentrok dengan aparat kepolisian ketika memblokir jalan dan menyandera sebuah mobil tanki milik Pertamina yang sedang melintas.

Sebelum menyandera mobil, puluhan mahasiswa menggelar orasi di Simpang Lima Ke-

nanten, Kec Puri sekitar pukul 13.30 WIB. Mereka membawa poster dan bendera PMII, serta berorasi di tengah persimpangan Jl Trans Nasional hingga mengakibatkan kemacetan.

Akibat aksi demo, arus lalu lintas dari berbagai arah di Jl

By Pass Mojokerto macet hingga sepanjang tiga kilo meter.

Puluhan anggota Polres Mojokerto menjaga ketat aksi penolakan kenaikan harga BBM itu. ‘’Tuntutan kita Presiden Jokowi segera membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi, jika tidak kami menuntut Jo-

Kualitas Jelek, Pelanggan PDAM Beli Air Galon

Sidoarjo, Bhirawa Direksi PDAM Delta Tirta Sidoarjo baru yakni untuk masa jabatan periode 2015-2019, diharap bisa membawa perubahan pelayanan yang lebih bagus lagi kepada para pelanggannya. Sebab hingga kini air hasil produksi PDAM ini mutunya sangat jelek.

Salah satu PNS yang tak mau disebutkan namanya kepada Bhirawa menyebutkan, bertahun-tahun air PDAM yang ia gunakan warnanya kekuningkuningan. Sehingga hanya bisa dipakai untuk cuci dan mandi saja. ‘’Tidak bisa untuk minum. Dan untuk meminum terpaksa saya harus beli air aqua galonan bertahun-tahun, sebulan habis empat galon untuk empat orang, kalau seandainya jumlah keluarganya banyak mungkin bisa habis lebih banyak lagi,’’ tutur PNS yang bekerja di Dinas Koperasi Pemprov Jatim ini, Selasa (18/11) kemarin.

Menurut penuturan warga perumahan Griya Permata Hijau, di Desa Wedoro Klurak, Kec Candi ini, untung saja warga perumahan ditempatnya sabar dan tak sampai demo. Walau air PDAM warnya kuning tetap saja dipakai. Meski hanya untuk mandi dan cuci saja. ‘’Bila ada masukan biasanya berubah baik, tapi sebentar kemudian warnanya jadi kuning lagi, ini sudah jadi langganan, ini masukan bagi direksi baru semoga berubah lebih bagus,’’ harapnya.

Humas PDAM Delta Tirta Sdoarjo, Yoyok Supriyanto, yang dihubungi menerangkan bila air PDAM berwarna kekuning-kuningan sampai bertahuntahun, menurutnya tidaklah mungkin. ‘’Berwarna kekuning-kuningan sampai bertahun-tahun. Tidak lah, mungkin karena pengaruh kualitas dan kuantitas air baku yang saat ini sedang menurun,’’ tuturnya.Q ali

5

kariyadi/bhirawa

Aksi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PMII menggelar aksi menolak kenaikan harga BBM, Selasa (18/11) kemarin.

kowi-JK mundur dari jabatannya,’’ teriak Aris Candra, koordinator aksi dalam orasinya Aksi puluhan mahasiswa kemarin, terus berlanjut. Sebuah mobil tanki Pertamina yang melintas dari arah Surabaya menuju Jombang menjadi sasaan aksi demo. Dengan membawa bendera dan poster berisi tuntutan, para mahasiswa nekat naik ke atas mobil Pertamina itu sehingga tidak bisa berjalan.

Spontan aksi para mahasiswa membuat puluhan aparat kepolisian yang berjaga, memaksa mobil Pertamina untuk menepi.

Korps berseragam cokelat ini memaksa mahasiswa untuk turun dari atas tanki. Akibatnya, kericuhan tak terhindarkan. Polisi yang berusaha memukul mundur puluhan mahasiswa, mendapat perlawanan.

Aksi saling dorong pun terjadi selama beberapa menit. Kericuhan pun mereda setelah mahasiswa memutuskan mundur dan melanjutkan aksinya.

Kericuhan kembali terjadi saat mahasiswa berusaha menutup lajur Jl By Pass Mojokerto dari arah Jombang menuju Surabaya. Polisi terus mendorong mahasiswa agar tak memenuhi lajur ke dua Jl Trans Nasional ini. Aksi para mahasiswa ini diakhiri dengan menggelar orasi di depan SPBU Meri, Kota Mojokerto.Q kar

achmad suprayogi/bhirawa

Sejumlah bencana yang diperkirakan akan terjadi sudah diantisipasi sejak awal oleh personil BPBD. ‘’Kami sudah siap menanggulangi dan pelaksanaan tanggap darurat,’’ ucapnya.

Diantaranya dengan membentuk relawan ‘Srikandi Tangguh’ yang menjadi naungan BPBD. Relawan ini akan diterjunkan untuk membantu korban bencana di sejumlah kawasan di Sidoarjo. ‘’Tidak hanya relawan tetapi kami juga berharap semua stakeholder juga memahami penanganan bencana,’’ pungkasnya.Q ach

Jumlah Pengangguran di Sidoarjo Masih Tinggi Sidoarjo, Bhirawa Bursa Kerja Terbuka (BKT) kedua tahun 2014 di Kab Sidoarjo kembali digelar. Rencananya digelar pada Kamis (20/11) besok, di Gedung Serba Guna GOR Sidoarjo. Harapannya agar bisa semakin cepat menggurangi pengangguran di Kota Delta ini yang jumlahnya diperkirakan mencapai 50 ribu jiwa.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Sidarjo, Husni Thamrin SH MM berharap, pelaksanaan bursa kedua ini lebih berhasil dibanding bursa kerja pertama sebelumnya, yang dilaksanakan pada bulan Mei tahun ini juga. ‘’Semoga banyak pencari kerja yang bisa terserap,’’ ujar Thamrin, usai melakukan rapat koordinasi dengan sekitar 50 perusahaan yang bakal ikut dalam BKT kedua tahun ini, di Ruang Rapat Delta Karya Setda Sidoarjo, Senin (17/11) kemarin.

Thamrin berharap, agar lowongan kerja di perusahaan tak sampai diisi oleh tenaga kerja asing.

Apalagi nanti pada saat pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada Januari 2015, tenaga kerja asing akan dengan mudahnya masuk ke Indonesia. Ia memberi contoh, salah satunya seperti tenaga asing dari Vietnam. ‘’Semoga lowongan kerja di perusahaan di Sidoarjo tak sampai diisi tenaga asing, kalau sampai terjadi, maka tenaga kerja kita akan jadi penonton saja, sebab diperikirakan akan banyak tenaga kerja asing yang akan masuk, seperti dari Vitenam salah satunya,’’ papar Thamrin.

Sementara itu Kasi Penempatan Tenaga Kerja Dinsosnakertrans Sidoarjo, Handoko, BKT kedua ini diperkirakan akan diikuti sekitar 350 pencari kerja.

Formasi yang dibuka oleh perusahaan yang ikut BKT ini sekitar 20 ribu formasi pekerjaan. ‘’Mudah-mudahan akan bisa cepat menyerap penggangguran di Sidoarjo,’’ ujar Handoko.

Menurut Handoko, salah satu lowongan yang banyak membutuhkan tenaga kerja dalam BKT kedua ini diantarnya dari PT Siantor Top Waru, perusahaan yang memproduksi makanan ringan dan bekerja di kapal pelayaran.Q ali

42 PSK Eks Lokalisasi Dolly Kini Tak Terlacak Dinsos Kab Mojokerto Kewalahan Mencari Keberadaannya Dinas Sosial (Dinsos) Kab Mojokerto ternyata kewalahan menangani gajak eks penghuni Lokalisasi Dolly dan Jarak, Surabaya untuk diberdayakan dan menjalani kehidupan normal di daerah. Bahkan dari 42 PSK Dolly asal Mojokerto hanya satu PSK yang mau kembali ke masyarakat. Bahkan Dinsos Kab Mojokerto sendiri hingga kini kesulitan melacak ke-42 warga eks Dolly itu. ‘’Butuh perjuangan, pelanpelan dan intensif untuk mendekati dan mengajak temanteman kita itu (eks-Dolly).

Sejauh ini, kami hanya mampu membina satu warga untuk mau jualan kue. Mudah-mudahan ini satu warga kita ini diikuti warga eks Dolly yang lain,’’ kata Kepala Dinas Sosial Hariyono usai rapat dengan Dinsos Provinsi Jatim dan MUI Mojokerto di Pemkab Mojokerto, kemarin.

Data yang dimiliki Dinsos Kab Mojokerto, hingga kini jumlah warga Kab Mojokerto yang terdata sebagai warga Dolly sebanyak 42 orang. Na-

mun Dinsos setempat baru mendeteksi 16 warganya. Untuk membina mereka Dinsos mengaku kesulitan.

Menurut Hariyono, salah satu penyebab utama mereka sulit ditemui dan diantarkan kembali ke kehidupan masyarakat karena secara mental tak siap. Mereka sudah merasa menjadi bagian gelap dari masyarakat. Ada stigma yang sulit dihapus akan keberadaan mereka sebagai PSK. ‘’Ini tugas bersama. Makanya kami juga menggandeng MUI. Tapi diakui, satu warga binaan itu serius dan total,’’ tambah Hariyono.

Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dinsos Provinsi Jatim, Yusmanu menyatakan, ada sebanyak 1.449 warga Dolly yang dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Selain dari Kab Mojokerto, mereka dipulangkan ke daerah kabupaten dan kota asal.Mereka berhak atas dana kompensasi pemulangan sebesar Rp5,050 juta setiap PSK. Namun hanya sebagian kecil yang yang mau mengambil dana kompensasi ini. Banyak dana kompensasi ini akhirnya kembali ke Kemensos. Mereka akan didampingi dan dibina untuk tak lagi menekuni bisnis sahwat. Mereka diajak menjadi pelaku ekonomi produktif. ‘’Kami punya panti untuk khusus memberi ketrampilan. Jika tak dibina di dalam panti, bisa di luar panti,’’ kata Yusmanu.

Panti itu di bawah UPT Tuna Susila yang berlokasi di

kariyadi/bhirawa

Petugas Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kab Mojokerto menjaring PSK yang diduga pindahan dari Lokalisasi Dolly Surabaya.

Kediri. Yusmanu juga mengakui sulit mengajak hijrah para eks warga Lokalisasi Dolly. Meski telah dikerahkan Ikatan Dai khusus Areal Lokalisasi, namun masih belum bisa mengajak mereka

mau secepatnya kembali kepada masyarakat. ‘’Kami pelan-pelan mengetuk hati para warga eks-Dolly. Kami memotivasi terus,’’ kata KH Rofiq Alawy, dari MUI Mojokerto.Q kar

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

PMII Sampang Akan Kembali Turun Jalan Sampang, Bhirawa Setelah melakukan aksi unjuk rasa memprotes kebijakan Bupati Sampang K.H. Fannan Hasib dan Sekda Sampang Puthut Budi Santosa terhadap pengumuman kelulusan CPNS di Sampang non prosedural. Aktivis pergerakan mahasiswa islam Indonesia (PMII) cabang Sampang, akan kembali melakukan aksi menolak keputusan Bupati dan Sekda pada Jumat 21 November 2014 mendatang.

Menurut Syaifullah, ketua PMII cabang Sampang, Selasa (18/11), regulasi carut marutnya seleksi CPNS di Kabupaten Sampang sangat janggal dan indikasi kuat ada nepotisme dan permainan.

Bagaimana mungkin pengumuman pelulusan CPNS Sampang itu diumumkan pemerintah Sampang dengan SK Bupati Sampang, tertanggal (11/11/2014). Bernomor 810/1834/434.206/2014. Sedangkan Surat Keputusan dari Sekda tertanggal (10/11/2014). Dengan nomor 810/ 1833/434.206/2014.

“Padahal secara teknis pengumuman kelulusan CPNS tersebut merupakan ranah KemenPAN melalui Panitia Pelaksana Nasional (Paselnas) yang belum merilis nama-nama yang lulus tes CPNS 2014, tetapi sungguh aneh Kabupaten Sampang sudah mengumunkan pelulusan tes CPNS di Kabupaten Sampang.

Selain itu, surat yang dikeluarkan Sekda dan Bupati Sampang malah lebih dahulu surat keputusan Sekda yang keluar dibanding surat keputusan Bupati, sungguh pemerintah yang tidak seirama terkait kebijakan dan perlu dipertanyakan, ini terindikasi kecurangan dan penyimpangan. Sebab, pengumuman yang satu tidak sama dengan pengumuman lainnya,” kata Staifullah.Q lis

KEHILANGAN TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Honda NF100D, th. 2003, AG5625TG, a/n. M Sulton, Ds. Tegalrejo, RejotanganT.Agung No.1789/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda NC11B 3C AT, th. 2010, AG2198RX, a/n. Juwito, Dsn. Krajan RW 04 RT 02, Ds. Kd. Cangkring, Pagerwojo-T.Agung No.1790/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Suzuki EN 125, th. 2006, AG2253SG, a/n. Marsaji, Gledug RT 03 RW 02, Ds. Sukodono, Karangrejo-T.Agung No.1791/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Mobil Isuzu Panther, AG335RC, a/ n. Sri Yohanna, Ds/Kec. Ngunut-T.Agung No.1792/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Mobil Daihatsu Ayla, AG1508RZ, a/n. Evi Maria Ulfa, RT 2 RW 2, Ds. Trenceng, Sumbergempol-T.Agung No.1793/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Suzuki UW 125, AG3752OH, an.

Hepina Ertikasari, RT 1 RW 2, Ds. Kaliwungu, NgunutT.Agung No.1794/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 1986, Hitam, AG3248R, a/n. Zaenal Arifin, Ds, Bendo, Gondang-T.Agung No.1795/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, Hitam, AG3226ST, a/n.

Farid Wahyudi, RT 04, RW 08, Ds. Karangrejo, BoyolanguT.Agung No.1796/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO Hilang stnk nopol P 6403 ET, a/n Julianto, Ds. Kalianget, rw 02/04, Kec. Banyuglugur, Situbondo.

No.1797/IMB/BI-II/2014

PASURUAN KEHILANGAN STNK, Honda Revo, no Polisi: N 4669 VW, Tipe: NF 11B1DM/T, Jenis: SPM Motor, Model: SP Motor Solo Jepang, Th.pembt: 2009, isi silinder: 110 CC, Warna: hitam, no rangka: MH1JBC2159K253347, No mesin: JBC2E1250823, jumlah roda: 2, bahan bakar: BENSIN. Pemilik : Moh Ja’far Rowi, Jl Dusun Talang RW 06, RT 02 Desa Watuagung, Kec Prigen Kab Pasuruan.

No.1798/IMB/BI-II/2014

Rabu Pahing 19 NOVEMBER 2014

Harga BBM Naik, PMII Tuntut Jokowi Mundur Di Malang, Tarif Angkot Langsung Naik Rp. 1000 Sumenep, Bhirawa Sedikitnya 30 aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumenep melakukan aksi long march sepanjang 3 km. Mereka memulai aksinya dari kantor cabang PMII Sumenep, jalan Seludang menuju Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) di Desa Kolor kecamatan Kota dan berahir di kantor DPRD setempat.

Mereka menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang menjadi kebijakan pemerintahan Jokowi-JK. Selain berorasi secara bergantian menolak kenaikan harga BBM, mereka juga membawa bendera PMII dan spanduk dengan tulisan ‘Tolak Kenaikan Harga BBM atau Jokowi Mundur’. Mereka hanya berorasi disepanjang jalan, bahkan di depan kantor DPRD pun hanya berorasi tanpa menemui anggota legislatif.

Korlap aksi, Zainullah menyatakan, kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintahan Jokowi-JK ini dinilai kurang tepat karena saat ini kondisi ekonomi rakyat sangat terjepit sehingga dengan kenaikan harga BBM menambah keterpurukan ekonomi rakyat.

"Kami menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena dilakukan ditengah kondisi ekonomi masyarakat yang sangat terjepit. Tidak sepantasnya pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi tahun ini," kata Zainullah, Selasa (18/11).

Karena kebijakannya dinilai kurang berpihak pada rakyat kecil, mereka menuntut agar Presiden RI, Joko Widodo mundur dari jabatannya. Di tahun pertama kepemimpinannya ini kenapa sudah membuat rakyat semakin terjepit. Kebijakan presiden terkait kenaikan harga BBM bersubsidi ini perlu dikaji ulang, rakyat tidak cukup diberi iming-iming akan mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan program lain.

"Ini di tahun pertama pemerintahan Jokowi, malah me-

naikkan harga BBM yang dampaknya sangat besar terhadap masyarakat. Jika BBM naik, pasti semua kebutuhan rakyat akan ikut naik dan itu akan menambah kemiskinan di Indonesia," terangnya.

Kenaikan harga BBM sebagaimana diumumkan pemerintah, jenis premium yang semula Rp6500 menjadi Rp8500 per liter dan untuk jenis solar yang semula Rp5500 menjadi Rp7500 per liter.

Naik Rp 1000 Seemntara itu, naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM), langsung berdampak pada kenaikan angkutan kota (angkot), sejumlah angkutan Kota di Malang telah menaikkan tarif. Data yang diperoleh media ini menyebutkan para sopir angkot telah melakukan kesepakatan sendiri dengan mematok kenaikan tarif sebesar Rp. 1000.

Sebelumnya tarif resmi angkot untuk umum sebesar Rp 3000, naik menjadi Rp 4000, sedangkan untuk pelajar dari Rp 2000 menjadi Rp 3000.

Salah satu sopir angkot jurusan Arjosari-Landungsari (AL) Ubaidillah, mengemukakan, tarif yang dia pakai ini merupakan kesepakatan antara sopir angkot se Kota Malang.

"Ini kesepakatan bersama para sopir, kami tidak harus menunggu penetapan dari pemerintah, karena pada kenyataanya harga BBM sudah naik, untuk menupi kekurangan operasional terpaksa kami naikan," tutur Ubaidilah

sul/bhirawa

Puluhan aktivis PMII Sumenep saat aksi di salah satu SPBU Sumenep.

Selasa (18/11) kemarin.

Diakui dia naiknya BBM sangat berpengaruh terhadap angkot, karena sebelum BBM naik, penghasilanya sudah menurun, lantaran banyak sekali masyarakat yang memilih menggunakan motor. "Ini pilihan sulit bagi kami, karena itu agar kami tetap bisa mendapat hasil walaupun tipis, makanya tarif langsung kita naikan," tuturnya, sembari menambahkan jika penumpangnya juga tidak ada yang protes.

Sementar itu, Ketua DPC Organisasi Angkutan Darat (Organda) Malang Raya, Rudy Soesanto mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat permohonan kenaikan tarif angkutan umum pada Pemkot Malang. Surat tersebut, menu-

Polres Ringkus Pelaku Penimbunan BBM Kab Malang, Bhirawa Detik-detik kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar, pada Senin (17/11) malam kemarin, merupakan kado Polres Malang, karena anggota polisi dari jajaran Polres setempat berhasil meringkus seorang pelaku yang diduga melakukan penimbunan BBM jenis premium.

Pelaku tersebut, kata Kapolres Malang AKBP Aris Haryanto SIK, Selasa (18/11), kepada sejumlah wartawan di Mapolres Malang, dalam aksi penimbunan BBM tersebut, pelaku menggunakan mobil keluarga jenis Daihatsu Zebra yang tangki bahan bakarnya dimodifikasi. Sehingga tangki bahan bakarnya mampu menampung 150 liter, padahal mobil keluarga tersebut maksimal mampu diisi premium lebih kurang 30 liter.

Selain itu, ia melanjutkan, pihaknya juga menyita 14 jerigen yang berisi premium.

Dari puluhan jerigen itu, isi kapasitas jerigen bervariasi, ada yang berisi 35 liter, 10 liter, dan lima liter. “Anggota kami telah melakukan penangkapan pelaku yang diduga akan menimbun BBM, yakni di wilayah Singosari. Sehingga Barang Bukti (BB) berupa satu unit mobil Daihatsu Zebra dan 14 jerigen berisi BBM premium kita amankan di Mapolsek Singosari. Dan total BBM premium yang kita sita sebanyak 478 liter,” ungkapnya.

Dari hasil pengembangan, terang Aris, 14 jerigen yang berisi BBM premium ditemukan di rumah pelaku yang berinisial MR (57) warga Desa Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Hingga saat

ini pelaku masih dalam penyidikan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota Reskrim Polsek Singosari.

Ditambahkan, setelah pengumuman kenaikan BBM jenis solar dan premium oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, pada Senin (17/11) kemarin malam, pihaknya langsung menempatkan petugas kepolisian untuk menjaga dan mengamankan 45 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang.

“Hingga saat ini anggota kami, masih melakuan penjagaan di setiap SPBU. Sementara, anggota yang kita tempatkan di setiap SPBU masing-masing dijaga tiga orang personel polisi, hingga batas waktu tidak ditentukan,” tutur Kapolres, yang juga mantan Kapolres Pacitan ini.

Secara terpisah, Kapolsek Singosari Kompol Decky Hermansyah menambahkan, aksi borong BBM jenis premium yang dilakukan MR warga Desa Candirenggo, di detik-detik kenaikan BBM, Senin (17/11) malam kemarin, mereka peroleh dari sebuah SPBU di kawasan Jalan Raya Randuagung, Kecamatan Singosari. “Pelaku MR kami tangkap saat perjalanan pulang dari SPBU,” jelasnya.

Sementara, dia katakan, modus pembelian BBM premium tersebut, selain memodifikasi tangki BBM pada mobilnya, MR dalam sehari berulang kali membeli BBM di SPBU yang sama. Sehingga hal itu mengundang kecurigaan masyarakat, yang kemudian melaporkannya ke Polisi.Q cyn

rutnya sudah kita kirim hari Selasa (18/11) kemarin.

Pihaknya berharap Pemkot Malang segera menjawab surat permohonan Organda, sehingga tidak ada kesenjangan aturan pemkot dengan realita di lapangan. Selain mengirin surat, menurut dia, Organda Malang juga telah memiliki surat panduan kenaikan tarif angkutan umum. Surat panduan ini akan menjadi dasar dalam rapat koordinasi bersama Pemkot Malang.

Menurut Rudy, kenaikan tarif angkutan kali ini sebesar 17 persen. Nilai tersebut merupakan hasil koordinasi dengan sopir angkutan umum.

Bahkan ujar dia, kenaikan itu sudah proporsional dengan kenaikan harga BBM saat ini.

Sementara itu, ditanya soal

rencana mogok massal oleh sopir angkutan umum terkait kenaikan BBM, Rudy mengaku masih menunggu surat pemberitahuan secara resmi dari pengurus Organda pusat dan Organda tingkat Provinsi Jawa Timur.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Wahyu Setianto meminta agar angkutan umum tidak menaikkan tarif sebelum adanya perda baru. "Aturan baru soal kenaikan tarif angkot kan belum ada, jadi lebih baik tarif angkutan jangan dinaikkan dulu.

Sebaiknya kenaikan tarif itu ya menunggu pemberitahuan resmi dari pemkot, tidak dilakukan sendiri oleh para sopir," tandas Wahyu.Q sul, mut

Pemkab Belum Naikkan Tarif Angkutan Umum Bojonegoro, Bhirawa Setelah harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium resmi dinaikkan oleh Pemerintah Pusat, namun sampai sekarang ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro belum mengambil lakah untuk menaikkan harga tarif angkutan umum baik MPU maupun bus.

Kepala Terminal Rajekwesi Bojonegoro, Sentot Sugeng Waluyo dikonofirmasi Bhirawa Selasa (18/11) mengatakan, meskipun pemerintah sudah menetapkan tarif Bahan Bakar Minyak (BBM), namun belum ada aturan terkait kenaikan tarif.

Sehingga tarif bus di Terminal Rajekwesi Bojonegoro belum ada kenaikan. “Tarif resmi bus belum ada yang baru. Hanya saja beberapa waktu lalu sudah ada pertemuan di Provinsi Jawa Timur (Jatim) membahas terkait rancangan kenaikan tarif bus, setelah BBM naik,” jelasnya.

Menurutnya, untuk angkutan antar kota dalam Kabupaten, yang membuat tarif adalah Pemkab dalam hal ini Bupati.

Sampai saat ini belum ada rapat

khusus membahas kenaikan angkutan kota dalam Kabupaten di wilayah setempat. “Untuk angkutan antar kota dalam Kabupaten itu kewenangan Bupati, dan sampai saat ini belum ada wacana kenaikan harga tarif,” ungkapnya.

Dengan adanya kenaikan harga BBM ini di harapkan penumpang tidak terlantar dan tidak dirugikan. Selain itu pihaknya juga meminta dari provinsi segera ada kepastian mengenai kenaikan tarif, sehingga nantinya tidak ada pihak yang dirugikan.

Ketua Paguyuban Pekerja Transport (PPT) Terminal Rajekwesi Bojonegoro, Parno mengatakan, sejak ditetapkan kenaikan tarif tadi malam, tarif bus belum ada kenaikan. Pasalnya, pihaknya masih menunggu aturan terkait kenaikan tarif.

Sementara itu, untuk saat ini pihaknya masih mengacu tarif lama dari Peraturan Dirjen perhubungan darat No.SK.4409/PN.301/DRJD/ 2013 Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Surabaya-BojonegoroCepu, batas bawah Rp13.600 dan batas atas Rp22.100.Q bas

Warga Panik, Antrian BBM hingga Mencapai Dua Kilometer Masyarakat panik, utamanya di Kabupaten Tuban, setelah Presiden RI Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kemarin (17/11) malam. Dengan membawa mobil juga motor ratusan warga langsung menyerbu sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Bumi Wali Tuban untuk membeli BBM. Karena panik, membuat antrian panjang di jalur pantura, ratusan kendaraan mengular di tepi jalan hingga sejumlah SPBU. Tak ayal, akibat hal tersebut jalur Pantura Tuban mengalami kemacetan panjang hampir 2 kilometer.

Dari pantauan Bhirawa, antrian panjang ratusan kendaraan bermotor yang ingin membeli BBM Subsidi tersebut terjadi di SPBU Dasin, jalan Tuban-Semarang KM 3, Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, Tuban. Antrian panjang sepeda motor dan juga mobil baik pribadi maupun truk menumpuk sampai jalan raya jalur Pantura Tuban menuju Semarang itu. "Antrian sudah dari tadi.

Saat tahu bensin naik tadi langsung antri, sampai jalan raya," ujar Ghofar, salah satu pengen-

dara motor yang ingin mengisi bensin di SPBU tersebut.

Akibat antrian tersebut arus yang dari arah Surabaya menuju Semarang atau sebaliknya macet total pada saat itu. Sehingga petugas kepolisian dari Sat Lantas Polres Tuban langsung turun di lokasi antrian untuk mengurai kemacetan panjang.

Pada kesesokan harinya masih tampak antrean masyarakat yang membeli BBM seperti di SPBU Dasin, SPBU Seleko, jalan Pahlawan Kota Tuban. Tidak hanya itu SPBU di Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo, yang baru dibuka hari itu pun tidak luput dari antrian warga. “Meski gerimis rela ngantri, ini tangki motor saya isi penuh, lagian besok harga sudah naik, dari pada motor saya tidak bisa jalan,” kata Saiful

sung 'menyerbu' SPBU terdekat.

Seperti yang terjadi di SPBU 54-63124 milik Pemerintah Kota Madiun yang berada di Jalan Mayjend Sungkono, Kota Madiun.

Ratusan kendaraan roda dua maupun roda empat, rela antri hingga dua jam lebih. Bahkan panjang antrian mencapai 500 meter hingga di depan Hotel Aston.

Menurut petugas SPBU, Heri, ketika diukur pukul 22.30 WIB, kedalaman BBM jenis solar maupun bensin di tanki penampungan masih mencapai 40 centimeter atau sekitar 4000 liter. Namun setelah lepas pukul 23.00 WIB, kedalaman tinggal 6 centimeter.

"Dengan kedalaman 6 centimekhoirul huda/bhirawa ter, tidak mungkin disedot lagi.

Sejumlah warga yang panik dan membeli BBM bersubsidi sebelum harga BBM Karena endapannya akan ikut naik. Jadi kalau yang antre masih yang diumumkan oleh Presiden RI berlaku. banyak, ada kemungkinan baWarga Keluarahan Latsari Tu- bersubsidi jenis premium/bensin nyak pengantri yang tidak kebaban. dari Rp6.500/liter menjadi gian," kata Heri, kepada wartaRp8.500/liter dan solar dari wan, Senin (17/11) malam.

Salah seorang pengantri, Tri Rela Antri Rp5.500/liter menjadi Rp7.500/ Sementara itu, setelah Presi- liter, Senin malam (17/11) sekitar Budianto, warga Jalan Masjid den Joko Widodo (Jokowi) mengu- pukul 21.00 WIB, ratusan pemilik Raya, Kelurahan Kuncen, Kecamumkan kenaikan harga BBM kendaraan di Kota Madiun lang- matan Taman, Kota Madiun,

mengatakan, dirinya ikut antri berjam-jam demi menghemat uang sekitar Rp6 ribu. "Kan naiknya dua ribu. Dari Rp6.500/liter menjadi Rp8.500/liter. Kalau saya beli tiga liter, berarti saya menghemat Rp6.000. Bisa untuk uang jajan anak, Mas. Uang Rp6000 bagi kami orang kecil cukup berarti," kata Tri Budianto, kepada wartawan.

Sementara itu, pihak SPBU melarang pengantri menggunakan jirigen meski dalam ukuran kecil sekalipun. Alasannya, jika pembelian menggunakan jirigen dilayani, bisa memicu kecemburuan para pengantri yang lain. Alasan lain, memang ada aturan dilarang membeli bahan bakar dengan menggunakan jirigen jelang berlakunya kenaikan BBM mulai pukul 00, Selasa 18 November.

Kesibukan di SPBU jelang kenaikan BBM, tak hanya menyibukkan petugas bagian pompa yang harus melayani pembeli secara non stop. Namun aparat kepolisian, khususnya dari satuan lalulintas, juga sibuk mengatur antrian dan arus lalulintas.Q hud,dar

JAWA TIMUR

Rabu Pahing 19 NOVEMBER 2014

KILAS JATIM

Wakil Bupati Ganti Plt Dirut PDAM Lumajang Lumajang, Bhirawa Wakil Bupati Lumajang Drs Asat Malik Wakil mengganti Plt Direktur Utama PDAM Lumajang dari Abdul Fatah Ismail kepada M. Sholeh selaku pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama PDAM. Ini dilakukan karena Fatah Ismail sudah dua kali menjabat selama satu tahun. ‘’Sesuai aturan perundangan, masa jabatan dibatasi 6 bulan dan dapat dipilih kembali untuk kedua kalinya dengan waktu yang sama,’’ jelas As’at Malik.

Jabatan M. Sholeh sebagai pejabat sementara saja sampai masa tugas 6 bulan kedepan, terhitung sejak penunjukan pada bulan November 2014. Sholeh yang menjadi Plt Dirut PDAM sebelumnya sempat mencalonkan diri sebagai Dirut pada proses rekruitmen lalu.

Saat itu, ia bersama dengan Bambang Edy Sucipto dan Agus Sholi, keduanya juga staf internal PDAM, mengikuti proses seleksi. Namun, ketiganya gagal menduduki posisi Direktur PDAM Lumajang karena yang terpilih adalah Drs. Chairul Anwar, pejabat Dirut PDAM definitif sebelum digantikan Drs Abdul Fatah Ismail.

Menurut As’at Malik, Plt.Calon Dirut yang dikehendaki, diharapkan sosok yang inovatif bisa mengembangkan bisnis plan PDAM. ‘’Sebab, selama ini PDAM bukan perusahaan yang memberikan pemasukan PAD yang besar ke Pemkab Lumajang,’’ imbuhnya. Q yat

Penutupan Lokalisasi PSK Guyangan Ditolak Warga Nganjuk, Bhirawa Sosialisasi penutupan lokalisasi pekerja seks komersial (PSK) Guyangan Kecamatan Bagor, Nganjuk selama ini hanya menjelaskan langkah normatif dari pemerintah. Namun pemerintah tidak menjelaskan secara transparan soal kompensasi terhadap warga yang terdampak pasca penutupan lokalisasi PSK. Akibatnya, ratusan warga Guyangan yang selama ini menggantungkan hidupnya dari lokalisasi akan menolak penutupan lokalisasi Guyangan dan memboikot setiap program Dinas Sosial (Dinsos) Nganjuk. Bahkan sejak dua hari terakhir warga terdampak sudah memulai aksinya, yakni tidak mengikuti setiap kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi penghuni kompleks Guyangan.

Ketua RW Guyangan, Sukarno (55) mengatakan, Pemkab Nganjuk melalui dinas sosial terlalu berbelit-belit dalam menjelaskan proses penutupan lokalisasi Guyangan. Semula, yang diprioritaskan adalah warga terdampak dengan imingiming memberikan uang kompensasi, kenyataanya hingga saat ini sekitar 200 warga terdampak belum juga menerima kompensasi. Q ris

Ratusan Ruang Kelas di Kabupaten Kediri Rusak Kab Kediri. Bhirawa Sejumlah lokal kelas yang mengalami kerusakan akibat bencana alam maupun termakan usia sampai sekarang belum kesemuanya mendapat perhatian pemda Kabupaten Kediri. Kondisi ini membuat sejumlah aktivitas belajar mengajar di sekolah sedikit terganggu, karena para siswa sebagian masuk siang, maupun digabung dengan siswa lain yang kebutulan kelasnya sama.

Namun sejauh ini pemerintah kabupaten Kediri masih merenovasi sebagian saja, baik dari dana alokasi khusus (DAK) maupun dari bantuan sosial dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Menggapi hal ini Kepala Bagian Humas Pemkab Kediri Haris Setiawan mengatakan banyaknya lokal kelas yang rusak dan luasnya wilayah mamaksa pemda membuat skala prioritas untuk renovasi.

Diakui, pembangunan ruang kelas dilakukan secara bertahap dari tahun ke tahun. Untuk SD yang diperbaiki sebanyak 10 lebih lokal kelas SMP 21 ruangan dan SMA tiga ruangan. "Ya sebagian sudah kami lakukan perbaikan, " terang Haris Setiawan pada Wartawan.

Sementara itu sesuai data Dinas Pendidikan kabupaten Kediri , jumlah total sekolahan SD sebanyak 612 untuk ruang kelas yang rusak ringan 197/ rusak sedang 480 dan rusak berat 349. Jumlah SMP di Kabupaten Kediri 51/ sedangkan lokal kelas yang rusak berat 21 ruang kelas, dan jumlah SMA sebanyak 14 ruang sedangkan yang lokal yang rusak sebanyak 3 ruang.Q van

7

Siapkan Rp 15 T untuk Tingkatkan Indeks Pertanaman Lamongan, Bhirawa Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman, Selasa (18/11) mengunjungi lahan pertanian di Dusun Melaten Desa Bandungsari Kecamatan Sukodadi/Lamongan. Selain itu, dia juga mengunjungi saluran irigasi pertanian di Dusun Srampat, Desa Klagensrampat Kecamatan Maduran.

“Tujuan saya ke sini ini untuk langsung bertanya kepada user, para petani, apa yang dibutuhkan. Karena kalau tidak sesuai yang dibutuhkan petani, negara rugi, bantuannya juga tidak bisa dimanfaatkan oleh petani,“ ujar Amran Sulaiman saat meninjau jaringan irigasi di Desa Bandungsari Kecamatan Sukodadi.

Dikatakan olehnya, sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi, di bidang pertanian disiapkan anggaran sebesar Rp 15 triliun untuk meningkatkan indeks pertanaman. “Sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi, sudah disiapkan Rp 15 triliun untuk bidang pertanian. Nantinya untuk digunakan membangun jaringan irigasi, alat dan mesin pertanian, “ kata Amran.

Dia menyebut saat ini sudah tidak ada ego sektoral.

Karena pembangunan pertanian juga membutuhkan kerja dari kementerian lain. “Karena itu saat ini saya juga mengajak rekan dari Kementerian Pekerjaan Umum, “ imbuh dia.

Di Desa Bandungsari Kecamatan Sukodadi, Amran Sulaiman menjanjikan selain membangun jaringan irigasi, juga

menjanjikan akan menambah bantuan alsintan. “Peningkatan program di bidang pertanian ini diharapakan bisa menaikkan indeks pertanaman, “ kata Amran Sulaiman.

Saat di Dusun Srampat, Desa Klagensrampat Kecamatan Maduran, Amran Sulaiman sempat meninjau jaringan irigasi yang mengalirkan air dari Sungai Bengawan Solo menggunakan pompa air. “Nanti anggaran pertanian dari kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi akan digunakan untuk pompa air dan irigasi seperti ini. Setuju bapakbapak,“ ucap Amran Sulaiman disambut dengan kata setuju secara serempak oleh petani Desa Klagensrampat.

Indeks pertanaman (IP) sendiri adalah berapa kali dalam setahun suatu lahan dapat ditanami. Tahun ini, produksi padi Lamongan diperkirakan bisa mencapai 1.025.221 ton gabah kering giling (GKG), naik dibanding produksi tahun 2013 yang sebesar 966.625 ton GKG. Meski terjadi kenaikan produksi, IPnya tidak merata. Ada yang ditanami padi tiga kali, dua kali, bahkan sekali. Data Dinas Pertanian dan Kehutanan setempat di tahun 2013 menyebutkan, dari total luas

suprayitno/bhirawa

Mentan RI Amran Sulaiman (berkemeja putih) dengan lengan digulung didampingi Bupati Lamongan Fadeli (PDH hijau) saat meninjau jaringan irigasi di Desa Bandungsari.

87.449 ha lahan sawah, seluas 3.785 ha diantaranya ditanami padi tiga kali. Kemudian seluas 48.984 ha ditanami dua kali dan 30.407 ha ditanami sekali.

Sisanya, seluas 4.323 ha tidak ditanami.

Sementara berdasarkan irigasi yang digunakan, sebanyak 52.420 ha menggunakan irigasi

teknis dan sisanya, 35.079 ha menggunakan tadah hujan.

Selain itu terdapat 53.223 hektar lahan bukan sawah.

Yakni berupa tegal/kebun, ladang, perkebunan, hutan rakyat dan hutan negara.

Lamongan sendiri menyimpan potensi untuk bisa menaikkan IP. Karena dilewati

Sungai Bengawan Solo dan memiliki Waduk Gondang yang berkapasitas maksimal 23.712.500 meter kubik, potensi airnya cukup tinggi. Karena itulah Kementerian Pertanian akan meningkatkan IP itu melalui teknologi budidaya dan peningkatan kemampuan jaringan irigasi.Q yit

Pemkab Situbondo Gelar SOP Administrasi Pemerintahan Tingkatkan Daya Guna Aparatur Situbondo, Bhirawa Untuk meningkatkan daya dan hasil guna secara berkelanjutan dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan, Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo menggelar kegiatan penyusunan SOP (standar operasional prosedur) Administrasi pemerintahan, kemarin. Acara yang digelar di ruang Baluran lantai II Pemkab Situbondo itu dibuka Kabag Organisasi Rizky Winahyo dengan didampingi beberapa Kasubag setempat.

Menurut Rizky, acara tersebut diikuti puluhan aparatur pemerintahan dari perwakilan sejumlah SKPD

dan Sekretariat Pemkab Situbondo. Adapun pembicara kegiatan, kata Rizky, pihaknya mengundang Badiklat (Badan Pendidikan dan Latihan) Pemprov Jatim. Acara dibuka mulai pukul 09.00 wib dan berjalan cukup gayeng hingga selesai.

“Kami minta para peserta untuk serius mengikuti acara ini,” ujar mantan Kabag Ekonomi itu kemarin.

Masih kata Rizky, ada empat tema pokok yang diberikan kepada peserta penyusunan SOP Administrasi pemerintahan. Diantaranya, sebut mantan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu, SOP Format Simple Step;

sawawi/bhirawa

Pembicara dari Badiklat Pemprov Jatim saat memberikan materi penyusunan standar operasional prosedur adminstrasi pemerintahan.

SOP Format Hierarchical Step; SOP Format Graphic Step dan SOP Format Flowcharts.”Salah satu contoh misalnya, para PNS diajari materi tata cara mengajukan cuti kerja yang sesuai prosedur,” tegas Rizky.

Rizky menambahkan, program kegiatan ini memiliki tujuan, diantaranya memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses pelaksanaan tugas dan menunjang kelancaran dalam proses pelaksanaan tugas dan kemudahan pengendalian.

Selain itu, sambung mantan Sekretaris BPMP Kabupaten Situbondo itu, program ini untuk mempertegas tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas bagi aparatur. “Terakhir memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas secara proporsional serta memberikan transparansi kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan mengenai hak dan kewajibannya,” tutur Rizky.

Sementara itu narasumber mengungkapkan bahwa SOP disusun berdasarkan tata cara dan bentuk yang telah dibekukan sehingga dapat menjadi acuan yang baik dalam melaksanakan suatu tugas. “Yang pasti dalam SOP ini harus mengacu pada asas pembakuan, asas pertanggungjawaban, asas kepastian, asas keterkaitan, asas kecepatan dan kelancaran, asas keamanan serta asas keterbukaan,” pungkasnya.Q awi

sup/bhirawa

Kendaraan roda tiga nopol N 4266 GK masuk jurang sedalam 15 meter.

15 Siswa MTs Darujanah Masuk Jurang Kab Malang, Bhirawa Kecelakaan terjadi di pintu masuk Griya Permata Alam (GPA), Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Selasa (18/11) pukul 07.00 WIB. Kecelakaan ini melibatkan kendaraan roda tiga yang menabrak dua pemotor.

Akibat kecelakaan ini, kendaraan roda tiga nopol N 4266 GK masuk jurang sedalam 15 meter.

Sekitar 19 orang terpaksa dilarikan ke RS Prasetya Husada dan Puskesmas Karangploso.

Kendaraan roda tiga yang mengangkut sekitar 15 orang siswa MTs Darujannah tersebut melaju dari arah selatan. Mereka akan futsal di perumahan Griya Permata Alam (GPA).

Kendaraan yang disopiri M Fariqin (18), melaju sangat kencang, karena jalanan menurun tajam, Farikin tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya. Kendaraan tersebut langsung menabrak motor Beat nopol N 3759 AAF dan motor Supra nopol N 4131 HB. Kendaraan roda tiga tersebut

oleng ke kanan dan langsung masuk ke jurang. "Semua korban selamat. Hanya mengalami lukaluka," kata Kapolsek Karangploso, Sugeng Hariyanto. Tiga orang tak terluka karena terjatuh di aspal sebelum kendaraan tersebut masuk jurang.

Fariqin mengungkapkan, siswa MTs Darunnajah tersebut kalau akan futsal selalu naik kendaraan roda tiga tersebut. "Saya sering menjadi sopirnya," kata Fariqin.

Saat masuk gerbang GPA, kendaraan yang dikendarainya kehilangan kendali. Kondisi jalan yang menurun tajam mengakibatkan laju kendaraan bertambah tinggi. Dalam waktu bersamaan, dua motor melaju dari arah Utara. Tabrakan pun tidak dapat dihindari.

Dua pengendara motor dan orang yang dibonceng terjatuh setelah tabrakan. Fariqin dan dua penumpang kendaraan roda tiga ikut terjatuh ke aspal. "Kendaraannya terus melaju sehingga masuk jurang. Sekitar 12 orang yang ikut masuk jurang bersama kendaraan," tandas Fariqin.Q sup

Warga Berebut Sesaji Hari Jadi Tulungagung ke-809 Kabupaten Tulungagung, Senin (18/11), kembali memperingati hari jadinya. Kini kabupaten yang terkenal dengan ikon Kota Marmer tersebut telah berusia 809 tahun. Untuk memperingati hari jadinya itu dilakukan pula acara prosesi bersih nagari. Warga setempat tetap antusias mengikuti acara tersebut.

Mereka selalu menunggu kesempatan untuk mendapatkan sesaji bersih nagari yang disebut gunungan tumpeng raksasa bernama Buceng Lanang dan Buceng Wadon. Karenanya, begitu usai acara ritual bersih nagari di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso warga saling berebutan untuk mendapatkan bagian sesaji itu.

Menariknya, tumpeng Buceng Lanang dan Buceng Wadon yang diarak kemarin tampak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Jika dibandingan secara fisik, tumpeng Buceng Lanang dan Buceng

Wadon ukurannya lebih kecil.

Menyusutnya sesaji tersebut sempat menjadi rasan-rasan sebagian warga Tulungagung. Di antara mereka bahkan dengan jenaka menghubungkannya dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang hari itu sudah mengalami kenaikan. “Makanya menyusut, BBM-nya sudah naik,” sindir salah seorang warga.

Buceng Lanang seperti biasanya berisi beraneka makanan hasil bumi Tulungagung. Sedang Buceng Wadon terdapat sesaji berupa aneka buah-buahan.

Sebagian warga Tulungagung

masih percaya jika aneka makanan dan buah-buahan yang tersaji di Buceng Lanang dan Buceng Wadon itu membawa berkah. Dengan memakan sebagian aneka makanan dan buahbuahan tersebut mereka berharap dalam setahun ke depan mendapat keselamatan dalam hidup dan murah rezeki.

Sebelumnya dua tumpeng raksasa ini dikirab dari halaman Pemkab Tulungagung menuju Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, kediaman Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE. Dalam kirab diusung pula panji lambang daerah Kabupaten Tulungagung yang pesertanya sebagian besar adalah PNS ingkup Pemkab Tulungagung. Mereka semua mengenakan pakaian adat Jawa.

Bupati Syahri Mulyo ketika memberi sambutan berbahasa

Jawa saat prosesi bersih nagari di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso mengingatkan warga setempat dalam memperingati hari jadi Kabupaten Tulungagung yang ke 809 agar mempersiapkan diri dalam persaingan global. Utamanya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Peringatan Hari Jadi Tulungagung pada Tanggal 18 November menurut sejarahnya mengacu pada Prasasti Lawadan yang terdapat di Desa Wates Kecamatan Campurdarat. Dalam prasasti itu tertulis Sukra Suklapaksa Mangga Siramasa, yang artinya Jumat Pahing 18 November 1205.

Prasasti Lawadan dikeluarkan atas perintah Raja Daha terakhir, Paduka Sri Maharaja Sri Sarwweswara Triwikrama Warata Nindita Srengga Lancana Digjaya

wed/bhirawa

Warga Tulungagung saling berebut makanan dan buah-buahan gunungan Buceng Lanang dan Buceng wadon yang ukurannya semakin mengecil dari tahun sebelumnya kemarin.

Tungga Dewanama atau lebih dikenal dengan sebutan Sri Kretajaya atau Raja Kertajaya. Pada waktu itu Raja Kertajaya merasa

berkenan atas kesetiaan warga Thani Lawadan terhadap raja ketika terjadi serangan musuh dari sebelah timur Daha.Q wed

OLAHRAGA

8 LINTASAN

Petrokimia Gresik Kembali Tumbang Probolinggo, Bhirawa Tim putri Petrokimia Gresik kembali tumbang setelah menyerah dari LNG Badak Bontang pada pertandingan lanjutan Kejurnas Bola Voli Antarklub PGN Livoli 2014 Divisi Utama di GOR Mastrip, Probolinggo, Jawa Timur, Selasa.

Petrokimia Gresik yang merupakan finalis Livoli Divisi Utama tahun lalu, kalah dengan skor 1-3 (22-25, 25-22, 2527, 15-25).

Kekalahan ini menjadi yang kedua dialami Lailatul Aisyah dan kawankawan di ajang Livoli, setelah pada laga perdana juga takluk dengan skor 1-3 dari Mabes TNI. Tidak bergabungnya tiga pemain utama musim lalu, yakni Novia Andriyanti, Hani Budiarti dan Aprilia (tosser), membawa pengaruh besar terhadap kekuatan Petrokimia Gresik kali ini.

"Livoli musim ini kekuatan kami memang banyak bertumpu pada pemainpemain muda, sehingga kalau mentalnya sudah 'drop', seterusnya begitu. Tapi, anak-anak sudah memberikan perlawanan maksimal kepada LNG Badak," kata pelatih Petrokimia Gresik Taufik Hidayat, usai pertandingan.

Petrokimia Gresik tinggal menyisakan satu laga di babak penyisihan Grup BB melawan TNI AU. Jika kembali kalah, mereka dipastikan menjadi juru kunci dan akan menghadapi tim kuat juara grup AA di babak berikutnya.

Sementara itu, pelatih LNG Badak Eko Waluyo menyebut anak-anak asuhnya sedikit terlambat panas, sehingga permainannya menjadi agar berat, meskipun akhirnya bisa menang.

"Makanya sejak set awal agak berat permainannya, tapi masih beruntung bisa mengambil angka. Set ketiga anak-anak kurang fokus saat angka-angka kritis," ujarnya.

Pada pertandingan putri lainnya, salah satu tim unggulan TNI AU merebut kemenangan keduanya setelah menundukkan Mabes TNI 3-1 (19-25, 25-23, 2516, 25-22). Sebelumnya, Novriali Yami dan kawan-kawan menang 3-1 atas LNG Badak.Q ant

Rabu Pahing 19 NOVEMBER 2014

Baru 1.000 Peserta Daftar Surabaya 10K Surabaya, Bhirawa Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Surabaya terus melakukan sosialisasi untuk menarik animo masyarakat agar mengikuti lomba lari Surabaya 10k, karena hingga saat ini baru ada 1.000 orang mendaftar. Padahal pihak Pemkot menargetkan 4.000 pada kegiatan yang digelar 30 November mendatang di Kampus C Unair.

Kepala Bidang Olahraga Rekreasi Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Surabaya Yudha Satria, tetap optimis target 4.000 peserta akan bisa

tercapai, karena biasanya jumlah pendaftarkan membludak menjelang hari H. "Kami optimis target peserta bisa terlampaui," katanya, saat

ditemui diruang kerjanya, Selasa (18/11).

Pada kesempata itu ia juga menyampaikan, kalau even ini juga akan diikuti pelari asal luar negeri, yakni Malaysia dan Brunai Darussalam. "Bukan atlet lari, tapi mereka ingin berpartisipasi," katanya. Surabaya, Selasa (18/11/14).

Pada tahun ini, panitia membagi lomba lari Surabaya 10 K dalam 9 kategori. Diantaranya kategori umum, TNI/ Polri, pelajar SLTA dan pela-

jar SD. Masing-masing kategori itu akan dibagi lagi menjadi kelompok putra dan putri.

Yuda menjelaskan, dibandingkan sebelumnya, gelaran tahun ini pembagian kategorinya lebih banyak. Ini dimaksudkan untuk mengakomodir atas tingginya respon masyarakat. Tidak menutup kemungkinan, tahun depan pembagian kategorinya akan lebih banyak lagi.

"Kemarin saja dari persatuan guru sudah meminta untuk

dibuatkan kategori sendiri.

Mungkin akan diakomodir tahun depan, tapi saya memberikan syarat harus minimal 1.000 guru yang ikut," ujar Yuda.

Untuk tempat pelaksanaannya, start dimulai dari Kampus C Unair dan menyusuri Jalan Soekarno Surabaya (MER).

Selain lari 10 K, diadakan buka jalan sehat dengan menyediakan berbagai doorprize. "Sampai saat ini sudah ada 2.500 kupon jalan sehat yang terjual," pungkas Yudha. Q wwn

Atlet Wushu Butuh Jateng Incar Dua Emas PON Remaja Fasilitas Representatif Jakarta, Bhirawa Para atlet nasional cabang olahraga wushu membutuhkan fasilitas latihan terpusat yang representatif karena sementara ini masih menumpang di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan Jakarta, kata pelatih wushu nomor taulu Ahmad Rivai.

"Sudah pasti kalau ada kegiatan keagamaan atau acara lainnya di GBK kita harus mencari tempat latihan lain. Kami pun terus berupaya agar di tengah keterbatasan ini harus bisa berprestasi," kata Rivai di Jakarta, Selasa.

Ia mengingatkan, prestasi cabang olahraga wushu tidak mengecewakan karena pada ajang Asian Games di Incheon Korea Selatan menyumbangkan medali emas dan perak masing-masing Juwita Niza Misna dan Lindswell Kwok.

"Fasilitas untuk cabang olahraga wushu tidak ada.

Ketiadaan ini kadang-kadang mengganggu program.

Kami mengharapkan ke depan mudah-mudahan masalah ini bisa diatasi dan prestasinya terus terpacu," katanya.

Dia mengatakan, untuk memenuhi ketersediaan fasilitas tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah menyediakan sebidang tanah seluas satu hektare di kawasan Pluit.

Bantuan dari pemerintah provinsi ini, kata dia, menjadi motivasi awal membantu meningkatkan prestasi karena lokasi pelatihannya semakin terpusat.

"Selain pemerintah ada juga sponsor yang mau membantu membangun fasilitas ini dalam tahapan penyelesaiannya. Wushu sekali lagi memiliki segudang prestasi dan atlet yang mampu diandalkan sehingga pembinaannya harus sinkron antara program dengan ketersediaan fasilitasnya," katanya.

Untuk pola pembinaan prestasi wushu, DKI Jakarta melakukan pembinaan antargenerasi secara berjenjang hingga lapis keempat.

Q ant

Semarang, Bhirawa Pengprov Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (Ikasi) Jawa Tengah mengincar dua medali emas pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja pertama di Surabaya, Jatim, 9-16 Desember 2014.

Ketua Umum Pengprov Ikasi Jawa Tengah Kukuh Birowo pada peluncuran sponsor dari Tunggul Sakto Honda kepada tim anggar Jateng di Semarang, Selasa, menyatakan tidak mau menyebutkan dua emas dari nomor apa dan siapa atletnya karena semua memiliki peluang yang sama.

"Semua atlet dan nomor yang akan diikuti Jawa Tengah pada PON Remaja di Surabaya mendatang memiliki peluang yang sama untuk meraih medali emas. Yang terpenting, kami bisa membawa pulang dua keping emas dari Surabaya," katanya.

Saat ini, Jateng menyiapkan 12 atlet putra-putri dari nomor sabel, degen, dan floret, sedangkan siapa yang akan ditunjuk mewakili Jateng di PON Remaja mendatang, belum ditentukan mengingat Jawa Tengah hanya meloloskan enam atlet untuk tiga nomor putra-putri.

"Kita sudah menggelar pemusatan latihan sejak 14 hari yang lalu. Begitu usai mengikuti kejuaraan di Palembang, Sumsel, anakanak menjalani libur dua hingga tiga hari kemudian kembali menjalani TC di Pendidikan Khusus Jalan Elang Semarang," katanya.

Menyinggung soal lawan berat yang akan dihadapi Jateng pada PON Remaja mendatang, Kukuh Birowo yang juga anggota DPRD I Jawa Tengah itu, tidak menyebutkan daerah mana yang akan menjadi lawan berat bagi atlet Jateng.

"Semua lawan berat karena mereka juga sudah pasti melakukan persiapan seperti yang dilakukan Jateng dan mereka juga berharap bisa meraih medali emas di Surabaya. Jadi saya katakan kepada atlet saya untuk

Simon Siap Bertanding dengan Kondisi 70 Persen Jakarta, Bhirawa Tunggal putra Indonesia Simon Santoso siap bertanding di turnamen Hong Kong Open Super Series 2014 di Kowloon Hong Kong meski kondisi fisiknya hanya mencapai 70 persen pascapemulihan sakit demam berdarah.

“Kembali bertanding setelah absen cukup lama memang tidak mudah. Saya perlu beradaptasi dengan atmosfer pertandingan yang tentunya berbeda dibading latihan,” kata Simon di selasela latihan di stadion Hong Kong Coliseum, Selasa, seperti dikutip Tim Humas dan Media Sosial Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI).

Simon harus menjalani perawatan selama empat bulan sejak Agustus 2014 akibat demam berdarah dan melewatkan sejumlah pertandingan kelas super series seperti Denmark Terbuka dan Prancis Terbuka serta laga BWF World Championship dan Asian Games 2014.

Pelatih Simon, Hendry Saputra mengatakan kondisi kekuatan dan ketahanan Simon untuk mengikuti pertandingan masih mencapai 70 persen setelah kembali dari perawatan sakit.

“Namun saya lihat dia punya kemauan untuk kembali bertanding dan kondisinya pun memungkinkan karena banyak progres. Jadi dapat dicoba pada turnamen ini,” kata Hendry.Q ant

tampil maksimal dalam setiap pertandingan mendatang," katanya.

Untuk persiapan menghadapi PON Remaja di Surabaya mendatang, dirinya mendatangkan pelatih dari berbagai daerah di Indonesia, yaitu Iswahyudi dari Aceh dan Os Ortega dari Makassar untuk nomor floret, Hendra Faradilla dari Palembang, Sumsel, untuk degen, serta Slamet Fajar (DKI Jakarta) untuk nomor sabel.

Best Manajer Dealer Honda Tungul Sakti Semarang Heri Gea mengharapkan cabang olahraga anggar bisa populer dan diminati oleh masyarakat.

"Kami komitmen untuk membantu cabang olahraga anggar agar menjadi cabang olahraga yang populer dan disenangi oleh masyarakat," katanya.

Ketika ditanya berapa dana yang dikucurkan untuk membantu

tim anggar Jateng yang berlaga pada PON Remaja di Surabaya mendatang, dia mengatakan sampai kini belum bisa menghitung soal itu.

Ia menjelaskan belum bisa menjelaskan soal itu karena pihak Ikasi Jawa Tengah juga belum mengajukan anggaran yang diperlukan untuk PON Remaja mendatang.

"Yang pasti kami komitmen untuk membantu cabang olahraga anggar ini," katanya.

Bahkan, bagi peraih medali emas pada PON Remaja mendatang, dirinya menyediakan bonus, berupa sepeda motor.

"Karena yang bertanding masih remaja, tentunya yang kami memberikan bonus motor Honda Vario dulu, nanti kalau berlanjut prestasinya tentunya akan diberikan bonus motor yang lebih besar," katanya.Q ant

Ikasi Jawa Tengah mengincar dua medali emas pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja pertama di Surabaya.

Pebiliar Muda Jambi Mulai Dilirik Provinsi Lain Jambi, Bhirawa Atlet biliar muda berprestasi asal Jambi, Rizki mulai dilirik dan ditawari untuk pindah oleh beberapa provinsi untuk memperkuat tim biliar mereka pada PON 2016.

Hasil Kejuaraan biliar Piala Pangdam Sriwijaya 2014 khusus bola 9 di Palembang, Sumatera Selatan yang berakhir pekan lalu dimana pebiliar Rizki merebut posisi kedua setelah kalah di final, sehingga atlet muda Jambi itu mulai dilirik provinsi lainnya, kata orang tua Rizki, Bagik, di Jam-

bi Selasa.

Beberapa provinsi yang mengincar Rizki antara lain Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Sumatera Selatan.

"Untuk tawaran itu, saya masih pikir-pikir karena sudah dua kejuaraan yang Rizki ikuti tidak mendapat bantuan dari KONI Jambi maupun Pengprov Pobsi Jambi," kata Bagik.

Pebiliar muda andalan Jambi, Rizki, sebelumnya menjuarai turnamen di Bangka Belitung, kini dia kembali bersinar di Piala Pangdam Sriwijaya 2014 Nine Ball Open Turna-

ment yang berakhir Minggu lalu (16/11) sebagai peraih posisi kedua.

Pada final itu Rizki siswa SMA Unggul Sakti dikalahkan pebiliar DKI Jakarta, Winoto dengan skor 9-10.

Dalam final tersebut Winoto sempat tertinggal dan Rizki hanya mencari satu game lagi dan faktor kelelahan akhirnya mempengaruhi konsentrasi Rizki, sehingga Winoto bisa mengejar ketinggalannya dan menjuarai Piala Pangdam Sriwijaya.Q ant

KBRI Hanoi Siapkan Suporter untuk Timnas Jakarta, Bhirawa Kedutaan Besar RI di Hanoi, Vietnam, siap membantu tim sepak bola nasional Indonesia yang akan berlaga dalam kejuaraan Piala AFF, 22-28 November, antara lain dengan mengerahkan suporter ke stadion.

Pejabat Fungsi Pensosbud KBRI Hanoi Sadikin ketika dihubungi dari Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa masyarakat Indonesia di Vietnam cukup antusias ingin menyaksikan penampilan Firman Utina dan kawan-kawan pada

kejuaraan sepak bola antarbangsa Asia Tenggara itu.

"Sementara target kami ada 60 suporter Indonesia dari Hanoi dan sekitarnya, dan juga ada yang sudah menghubungi kami, beberapa dari Indonesia, akan ke Hanoi khusus menyaksikan laga Indonesia vs Vietnam," kata Sadikin.

Selasa sore, KBRI Hanoi dan sejumlah warga Indonesia menyambut timnas sepak bola Indonesia dan membentangkan spanduk selamat datang di bandara Nobai Hanoi.

Sadikin mengatakan, di Vietnam terdapat sekitar 740 orang Indonesia, 239 di antaranya tinggal di Hanoi. Mereka umumnya kaum profesional, supervisor dan tenaga ahli di berbagai instansi di negara itu.

Indonesia berada di grup B Piala AFF bersama tuan rumah Vietnam, Filipina dan Laos.

Tim asuhan pelatih asal Austria Alfred Riedl itu akan memulai pertandingan pertama melawan Vietnam 22 November di Stadion My Dinh Stadium, Hanoi.Q ant

KBRI di Hanoi, Vietnam, siap mengerahkan suporter ke stadion dalam kejuaraan Piala AFF.

Rabu Pahing 19 NOVEMBER 2014

NASIONAL-POLITIK

KILAS NASIONAL

Empat Ruas Tol di Jatim Dikebut Jakarta, Bhirawa Ruas tol Surabaya-Mojokerto dan ruas tol Krian-Mojokerto serta ruas tol Gempol-Pandaan di Jatim akan dikebut pembangunannya. Dengan target selesai pertengahan tahun 2015. Juga ruas tol Gempol-Pasuruan seksi I (14 km) akan rampung akhir tahun 2014 dan dioperasikan pada 2015. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi Jatim bisa terdongkrak naik. Hal tersebut dengan sendirinya juga akan meningkatkan pendapatan PT Jasa Marga, pengembang jalan tol tersebut.

“Tahun depan, bila keempat ruas tol tersebut sudah dioperasikan, pendapatan Jasa Marga pasti meningkat. Target pendapatan Jasa Marga dari tol sebesar Rp 7 triliun pada 2015 diharapkan bisa tercapai,” tutur optimis David Wijayatno, Corporate Secretary PT Jasa Marga.

Menurut David, pendapatan Jasa Marga dari tol dan non tol pada 2014 mencapai Rp7,2 triliun. Tahun 2015 nanti pendapatan dari tol saja bisa mencapai Rp7 triliun. Termasuk 4 ruas tol baru di Jatim, yang beroperasi pertengahan tahun 2015. Pendapatan non tol Jasa Marga, berasal dari rest area, properti, dan iklan. Bisnis properti Jasa Marga kini tengah dipersiapkan, dan akan diluncurkan tahun depan.

“Bisnis utama Jasa Marga, tetap jalan tol. Bisnis properti ini, usaha sampingan yang ber-sinergi dengan jalur tol. Pokoknya semua masih ber kaitan dengan jalan tol,” sahut David menjawab wartawan. Q ira

Kecurigaan Server Berada di Luar Negeri Tak Logis BPPT Luruskan Polemik Server e-KTP Jakarta,Bhirawa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) meluruskan polemik mengenai perangkat server data Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diduga rentan diutak-atik oleh pihak tidak bertanggungjawab.

“Server kependudukan itu digunakan untuk menyimpan data-data kependudukan, server utama itu dipakai untuk menyimpan data-data penduduk yang disebut ‘data warehouse’, itu data asli,” kata Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Hary Budiarto di Jakarta, Selasa (18/11) kemarin.

Keberadaan server utama yang menyimpan “data warehouse” tersebut berada di satu tempat, yakni Kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri yang berada di Kalibata, Jakarta Selatan.

Kemudian, lanjut Hary, untuk menunjang pusat data

tersebut dari gangguan teknis, dilakukan penyalinan data atau “mirroring” yang servernya kemudian dibangun di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, dan Batam.

“Satu server utama saja beratnya paling tidak enam ton, jadi tidak mungkin kalau ada di luar negeri,” kata Hary di Jakarta, Selasa.

Untuk keperluan pencatatan data penduduk yang berada di daerah, kemudian dibangun “server client” hingga ke tingkat kabupaten-kota.

Operator di kabupaten-kota tersebut bertugas merekam data kependudukan mulai dari nama, alamat, tanggal lahir, golongan darah hingga sidik

jari dan iris mata seorang WNI. Para operator, dalam hal ini, memiliki “username” dan “password” untuk mengakses data-data kependudukan di masing-masing kabupaten.

Meskipun memiliki “username” dan “password” di “server client”, mereka tidak dapat mengakses data asli atau “data warehouse” yang berada di Pusat.

Artinya, pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk mengakses, mengubah hingga menghapus data kependudukan yang asli itu sangat terbatas.

Sementara itu, peneliti senior sekaligus mantan Kepala BPPT Marzan Aziz Iskandar mengatakan kecurigaan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bahwa server KTP-el berada di luar negeri adalah tidak logis.

Dia menjelaskan proyek KTPel tersebut merupakan kegiatan antar-lembaga yang diikuti oleh Kemendagri, BPPT dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).

Artinya, kerahasiaan Negara

Aktivitas pembuatan KTP elektronik di beberapa daerah yang masih belum selesai. berupa data-data kependudukan tersebut tentu akan dijaga betul oleh ketiga lembaga negara tersebut.

“Proyek ini kan lintas lembaga, sehingga sistem itu bisa diakses oleh orang yang ber-

Kemenpan Janji Selesaikan Masalah Tenaga Honorer Jakarta, Bhirawa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang sudah terjadi berpuluh-puluh tahun di pusat maupun daerah.

“Di masa transisi ini Kemenpan-RB bersama instansi terkait seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN) baik di pusat dan daerah berkomitmen untuk menyelesaikannya,” kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Herman Suryatman kepada Antara di Jakarta, Selasa (18/11) kemarin.

Herman menjelaskan tenaga honorer merupakan warisan persoalan yang sudah berpuluh-puluh tahun, sehingga saat ini sudah hampir mencapai “finishing touch” dalam penuntasannya.

“Terkadang penuntasannya menjadi berbelit-belit karena banyak yang memanfaatkan sehingga saat ini sedang diurus dengan baik,” ujarnya.

Dia menuturkan berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, hanya ada dua kategori pegawai yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kami tidak mengenal kategori pegawai lain sehingga dalam masa transisi ini, hal tersebut akan diselesaikan,” katanya lagi.

Dia menambahkan pada masa transisi menjelang diberlakukan secara efektif Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) semua persoalan terkait tenaga honor harus segera dituntaskan.

“Kami mendorong semua lembaga berwenang menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang masih tersisa sesuai dengan peraturan yang berlaku,” katanya. Q ant

wenang di Kemendagri, BPPT dan Lemsaneg. Tim tersebut juga pasti sangat mempertimbangkan aspek-aspek kedaulatan dan keamanan Negara terhadap data-data kita,” jelas Marzan. Q ant

Golkar Butuh Regenerasi Jakarta, Bhirawa Tokoh senior Partai Golkar sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai Partai Golkar perlu melakukan regenerasi kepemimpinan agar tetap menjadi partai besar.

DPR Gelar Paripurna Pertama Jakarta, Bhirawa DPR RI menyelenggarakan rapat paripurna pertama setelah perdamaian antara dua kekuatan, yakni Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih (KIH-KMP) di gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (18/11) kemarin.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Setya Novanto itu baru dimulai pukul 14:50 WIB, terlambat sekitar sekitar 50 menit dari jadwal yang ditetapkan pada pukul 14:00 WIB. Pada saat dibuka, ada sebanyak 335 anggota DPR RI yang hadiri dari seluruh fraksi di DPR RI, yakni sebanyak 10 fraksi yakni, Fraksi PDI Perjuangan 71 anggota, Fraksi Partrai Golkar (15), Fraksi Gerindra Fraksi PKS (31), Fraksi PPP (23), Fraksi NasDem (32), dan Fraksi Hanura (14).

“Kami mohon maaf jika banyak anggota dari Fraksi Partai Golkar tidak bisa hadir, karena sedang mengikuti Rapimnas di Yogyakarta,” kata Ketua DPR RI Setya Novanto yang juga politisi Partai Golkar itu.

Pada kesempatan tersebut, Setya Novanto juga menjelaskan bahwa rapat paripurna ini mengagendakan dua hal, yakni penetapan anggota dari fraksifraksi yang belum menyerahkan daftar anggotanya untuk mengisi komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD).

Agenda lannya adalah laporan Badan Legislasi (Baleg) DPR mengenai Rancangan Peraturan DPR tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Hingga pukul 14:00 WIB, suasana di ruang rapat paripurna masih sangat sepi.

Tampak hanya beberapa orang anggota yang hadir.

Sementara itu, Fraksi PKB menyelenggarakan diskusi mengenai Revisi UU MD3 di fraksinya yakni di Lantai 18 Gedung Nusantara I DPR RI, mulai pukul 12:30 WIB. Q ant

9

antara foto

Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menyalami warga ketika meninjau bantaran Kali Ciliwung di Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (18/11).

Siang Ini, Presiden Lantik Gubernur DKI Ahok: Tak Ada Persiapan Khusus Jakarta, Bhirawa Presiden Joko Widodo dijadwalkan melantik Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2014-2017 di Istana Negara Jakarta, Rabu (19/11) siang ini pukul 14.00 WIB. “Pelantikan Ahok besok (Rabu) siang jam 14.00 WIB di Istana, sesuai Keppres bahwa yang akan melantik adalah Presiden Joko Widodo.

Dalam Rapat Kabinet kemarin melaporkan kalau bisa yang melantik seluruh gubernur nanti adalah Presiden,” kata Tjahjo usai rapat koordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muijono di Jakarta.

Dengan demikian, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan menjadi Gubernur pertama yang dilantik langsung oleh Presiden RI. Sebelumnya, biasanya Gubernur dilantik

oleh Menteri Dalam Negeri sebagai perwakilan Presiden.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan menjelaskan Ahok akan sah sebagai Gubernur definitif setelah Presiden menandatangani Keppres dan upacara pelantikan digelar.

Keppres tersebut memuat sekaligus pengangkatan Ahok sebagai Gubernur definitif DKI Jakarta hingga 2017, serta pemberhentiannya sebagai Wakil Gubernur.

“Pelantikan tersebut sesuai pasal 163 Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.

Nanti Ahok akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo di ibukota negara, kalau Presiden berhalangan maka Wapres Jusuf Kalla bisa melantik. Jika Wapres berhalangan juga, masih ada Mendagri yang akan melantik,” jelas Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri itu.

Ahok: Tak Ada Persiapan Khusus Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak memiliki persiapan khusus menjelang pelantikannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Rabu (19/11) mendatang.

“Tidak ada persiapan khusus, biasa-biasa. Paling hanya membersihkan sepatu. Tidak perlu beli baru, pakai yang lama saja lalu disemir,” kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (18/11) kemarin.

Selain persiapan khusus, pria yang sehari-harinya akrab disapa Ahok itu pun mengaku tidak akan menggelar perayaan usai pelantikannya pada esok hari.

“Tidak usah pakai pestapesta lah. Buat apa dirayakan? Pekerjaan kita sudah banyak dan menumpuk. Jadi, lebih baik langsung mulai bekerja,” ujar Ahok. Q ant

KPK Beri Rapor Merah Kemenhub-Kemenag Jakarta, Bhirawa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan rapor merah untuk dua unit layanan di Kementerian Perhubungan dan Kementerian Agama sesuai hasil Survei Integritas Sektor Publik Indonesia 2014.

“Alhamdulillah tinggal dua lembaga saja yang masih kita kategorikan merah, misalnya izin penyelenggaraan angkutan pariwisata di Kemenhub, ini masih rapor merah. Kemudian lagi-lagi Kementerian Agama juga masih sangat memprihatinkan mengenai pencatatan nikah di KUA,” kata Ketua KPK Abraham Samad dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Selasa.

Hadir dalam konferensi pers tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, Menteri Kesehatan Nila Djoewita F Moeloek, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti, Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana

serta Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Roni Dwi Susanto.

Dalam survei itu, kata Samad, Izin Penyelenggaraan Angkutan Pariwisata di Kementerian Perhubungan masih mendapatkan nilai 5,99, sedangkan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kementerian Agama mendapatkan 5,47 yang berarti keduanya masih di bawah batas KPK yaitu 6.

Unit KUA di Kemenag sesungguhnya sudah tiga kali mendapatkan nilai merah dari survei serupa.

“Mengenai unit yang belum ada perbaikan, dalam Undang-undang sebenarnya dimungkinkan untuk dimintakan kepada kepala unit yang bersangkutan kalau tidak ada perbaikan di pelayan a n p u b l i k n y a , b i s a d il a kukan pergantian,” tambah Abraham.

Dalam kesempatan itu, Ketua Ombdudsman menyatakan ber-

dasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bila pimpinan instansi pelayanan publik tidak mengindahkan rekomendasi Ombudsman atau KPK artinya menyalahi UU. “(Bila tidak mengindahkan) itu artinya dia menyalahi pasal 54 UU 25 Tahun 2009, yang sanksinya penghentian dengan tidak hormat dari jabatannya tersebut. Artinya, pimpinan K/ L (kementerian/lembaga). Pemerintah daerah bisa menindak pejabat publik yang tidak mengindahkan standar layanan publik di UU tersebut dan bisa melakukan penggantian pejabat dengan seketika,” kata Danang.

Danang menjelaskan kualitas pelayanan publik tidak terkait masalah korupsi, tapi juga ada maasalah-masalah yang berkaitan dengan mala-administrasi yaitu bersifat tidak patuh terhadap peraturan perundangundangan. Q ant

“Periode kepemimpinan di Partai Golkar adalah lima tahunan, setelah satu periode berakhir perlu ada regenerasi kepemimpinan,” kata Sultan usai bertemu dengan calon Ketua Umum Partai Golkar Priyo Budi Santoso yang dilansir melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (18/11) kemarin.

Sultan mendorong kader muda potensial agar diberikan kesempatan untuk memimpin Partai Golkar.

Sementara itu, Priyo Budi Santoso hanya tersenyum ketika disinggung apakah pertemuan tertutup itu menunjukkan dukungan dari Sultan terhadap dirinya yang maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar.

Priyo bahkan mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan bahwa pertemuanya dengan Sultan adalah pertemuan silaturahim dengan tokoh Partai Golkar.

“Dalam pertemuan itu, saya dan Sultan hanya mem bicarakan berbagai permasalahan bangsa secara nasional. Bicara Partai Golkar malah sedikit sekali,” kata Priyo.

Wakil Ketua DPR RI periode 2009-2014 ini mengaku banyak menyerap intisari dari percakapannya dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X. Sultan dan Priyo Budi Santoso melakukan pertemuan tertutup di kediaman Sultan di Kraton Kidul, Yogyakarta, pada Senin (17/11) malam mulai pukul 22.30 WIB. Ical Berharap Berlangsung “Fair” Terpisah, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie berharap proses persaingan untuk memperebutkan posisi ketua umum dalam

Musyawarah Nasional IX partai berlambang beringin itu berlangsung secara “fair”.

“Kita (kader Partai Golkar) harus berani membangun demokrasi yang ‘fair’ dengan menonjolkan prinsip persaingan yang sportif,” kata Ical, sapaan akrab Aburizal saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VII Partai Golkar di Yogyakarta, Selasa.

Menurut dia, Partai Golkar sebagai partai yang berpengalaman di kancah politik nasional harus mampu menghadirkan praktik berdemokrasi yang konstitusional sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

Ical mengakui fenomena faksionalisasi antarkader partai memang terjadi di tubuh partai berlambang pohon beringin itu. Hal tersebut, menurut dia, dipicu meningkatnya kader potensial yang dimiliki partai itu.

“Partai Golkar memang kaya akan kader potensial, baik yang telah miliki sepak terjang nasional maupun internasional,” kata dia.

Demokrasi yang fair dan sehat, menurut dia, dapat dikatakan berhasil hanya apabila kader yang kalah kemudian juga dapat mendukung sepenuhnya kader yang menang.

“Yang menang juga harus memegang prinsip ‘menang tanpa ngasorake’ (menang dengan tidak menunjukkan kesombongan). Itu penting untuk kebesaran Partai Golkar,” kata dia.

Ia menilai, terlepas persoalan persaingan posisi ketua umum, Partai Golkar saat ini justru perlu berbenah dalam menghadapi tantangan dinamika politik nasional yang terus berkembang. Q ant

MPR RI Dikembalikan Jadi Lembaga Tertinggi Jakarta, Bhirawa Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menghendaki MPR RI difungsikan kembali sebagai Lembaga Tertinggi Negara, sesuai amanah UUD 1945. Kata “tertinggi” berarti MPR RI kedudukannya diatas Lembaga Tinggi Negara lain-lainnya. MPR RI akan kembali berada diatas lembaga tinggi negara DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial.

“Saat ini MPR RI memang memiliki kewenangan mengamandemen konstitusi. Tapi tidak memiliki kewenangan untuk menafsir. Sedang Mahkamah Konstitusi yang tidak memiliki kewenangan melakukan amandemen, justru memiliki kewenangan menafsirkan dan membatalkan UU. Yang ditafsirkannya tidak sesuai amanah konstitusi,” cetus Hidayat Nur Wahid dalam dialog kenegaraan di MPR RI dengan tema “ Implementasi Janji Kebangsaan”.

Ketua fraksi partai Demokrat MPRRI Mohamad Jafar Hafsah sebelumnya juga mengutarakan hal yang sama. MPR RI harus menjadi Lembaga Tertinggi Negara, diatas 7 Lembaga Tinggi Negara lainnya. Jika MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara, maka MPR bisa menjadi pengayom lembaga lembaga tinggi lainnya. Kalau terjadi keretakan di DPR misalnya,MPR bisa jadi juru penengah.

“Melalui amandemen kelima UUD 45, kedudukan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara, bisa dikembalikan. Saat ini, posisi MPR RI sama tinggi dengan lembaga tinggi lainnya,” ujar Jafar Hafsah.Q ira

EKONOMI - BISNIS

10

Rabu Pahing, 19 NOVEMBER 2014

Organda Jatim Serukan Angkutan Umum Mogok Nasional Surabaya,Bhirawa Organisasi Angkutan Darat (Organda) menghimbau agar ankutan umum untuk melakukan mogok nasional sebagai bentuk protes terhadapa kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan penarikan subsidi BBM.Hasil musyawarah nasional Organda pusat yang digelar di Semarang Senin (15/11) lalu memutuskan angkutan umum seperti bus, truck,MPU, angkot, dan taxi pada hari ini, Rabu (19/11) akan melakukan mogok tidak mengangkut penumpang. “Ya terpaksa ini kita lakukan sebagai protes keras terhasdap langkah dan kebijakan nasional,ungkap,” kata Mus-

tofa Ketua DPD Organda Jatim, Selasa (18/11).

Sebelumnya pihak Organda juga sudah melayangkan permohonan kepada pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM, tapi sayangnya permohonan itu tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah. Organda menilai, langkah pemerintah menaikkan harga BBM terkesan hantam kromo tanpa ada perlakuan khusus terhadap angkutan umum. “Seharusnya ada perlakukan khusus untuk angkutan umum, sebab masyarakat menengah kebawah masih banyak yang memanfaatkan jasa angkutan umum,” kata Mustofa.

Lebih lanjut Mustofa mengatakan, Organda akan terus bersikap sampai ada reaksi positif dari pemerintah terhadap angkutan umum yang konsumennya adalah masyarakat kecil. “Semua kendaraan angkutan harus masuk garasi tidak ada yang keluar di jalanan,” tegasnya.

Langkah DPD Organda Jatim ini juga diikuti oleh Organda khusus pelabuhan Tanung Perak, Kody Lamahayu Ketua Orgabda Tabhubg Perak juga mengaku akan mengikuti kiebijakan pusat tersebut, sehari mereka tidak akan keluar kemana amana, armada angkutannnya Q ma juga sudah dikasih tahu sermua.Q

Organda menghimbau agar ankutan umum untuk melakukan mogok nasional sebagai bentuk protes terhadapa kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan penarikan subsidi BBM.

trie diana/bhirawa

Kurs JUAL

BELI

USD

11,806.00

11,688.00

SGD

9,478.92

9,376.65

EUR

15,844.83

15,684.13

JPY

11,497.86

11,380.72

GBP

19,865.96

19,662.72

Sumber: Bank Indonesia (14 OKTOBER 2014)

RAGAM EKBIS

DPR Minta Proyek Waduk Bajulmati Dipercepat Banyuwangi, Bhirawa Anggota Komisi V Bidang Pekerjaan Umum DPR, Nusyirwan Soejono, mendorong penyelesaian megaproyek waduk Bajulmati segera dipercepat dari target yang ditetapkan Balai Besar Sungai Brantas pada akhir tahun 2015. Ia berharap proyek rampung dan bisa dimanfaatkan pada pertengahan tahun 2015.

“Jangan sampai ini jadi proyek abadi.

Biar segera difungsikan untuk kebutuhan air baku, irigasi, industri dan pelabuhan,” kata Nusyirwan saat meninjau proyek, Selasa (18/11).

Proyek waduk ini dimulai sejak 2006 dengan menelan anggaran negara Rp 340 miliar. Balai Besar Sungai Brantas Kementerian PU meminta tambahan anggaran lagi sebanyak Rp 95 miliar untuk merampungkan infrastruktur waduk.

Menurutnya, Banyuwangi ke depan merupakan daerah potensial. Ia akan mengusahakan kekurangan pendanaan itu saat penyusunan Rancangan APBN 2015. “Dari sisi teknis ada problem di pondasi waduk.

Ini wajar karena masalah akan diketahui setelah proyek berjalan,” ujarnya.

Selain itu, ia melanjutkan, ada beberapa spesifikasi proyek yang belum sesuai teknis seperti tinggi waduk, kemampun menghasilkan listrik, dan infrastruktur tambahan untuk mengalirkan air baku ke penduduk.

Imam Santoso, Direktur Direktorat Sungai dan Pantai Kementerian PU, mengaku telah menganggarkan duit Rp 35 miliar untuk merampungkan proyek. Bila dianggap kurang, Imam akan mengusulkan lagi kebutuhan dana yang diminta dalam RAPBN 2015. Ia mendukung keinginan Nusyirwan. “Saya minta fisik badan bendungan selesai akhir 2014 ini. Kalau anggaran sudah disahkan, infrastruktur tambahan segera dikerjakan lagi awal tahun 2015,” ia menambahkan. Q nan

Wagub Minta LKM Perangi Bank Titil Surabaya, Bhirawa Wakil Gubernur Jawa Timur, H Saifullah Yusuf menegaskan keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang didirikan khusus untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat harus mampu memerangi adanya bank titil.

Menurut Saifullah Yusuf, selama ini masyarakat kecil untuk mendapatkan modal usaha lebih banyak memilih pada bank titil daripada ke lembaga keuangan yang berbadan hukum. Alasannya, sangat simpel dan mudah untuk memperoleh pinjaman tanpa harus ada anggunan, meskipun bunganya sangat tinggi. “ Karena mereka butuh uang untuk memulai usaha kecil-kecilan, otomatis modal yang mereka butuhkan juga jumlahnya kecil tidak sampai puluhan juta,” tegas pejabat yang akrab disapa Gus Ipul itu, Selasa (18/11). Untuk mem-

berantas bank titil, maka LKM sebagai lembaga yang dapat memfasilitasi pengembangan keuangan mikro bagi IKM harus dapat meningkatkan dan mengembangkan kinerja UMKM di Jatim tanpa berhubungan lagi dengan bank titil.

Sosialisasi sangat penting, karena selama ini usaha mikro atau UMKM menjadi penyangga perekonomian di Jatim.

Peran UKM mampu menyokong PDRB Jatim sebesar 54,48%. Jumlah UKM di Jatim sebanyak 6.825.931 usaha dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 11.117.439 orang. Dari jumlah itu yang bergerak di

PT SI Benahi Pengelolaan CSR

Tingkatkan Kembali Aktivitas PIK R/M Melalui Saka Kencana

Jelang BEC, Okupansi Hotel Penuh

mar kelas ekonomi bertarif Rp 200 ribu per malam. Untuk saat ini, kamar VIP berstatus full booked dan menyisakan 4 kamar ekonomi.

Tamu yang menginap, kata dia, rata-rata menanyakan soal even dalam kalender Banyuwangi Festival, BEC salah satunya. Hepri memprediksi okupansi hotel akan anjlok jika Pemerintah Banyuwangi tidak menggelar beragam even bertajuk Banyuwangi Festival.

Sebab, even-even budaya tersebut terbukti ampuh mengisi hunian kamar hotel. “Ada tamu dari Bali yang nginep dengan tujuan lihat BEC. Saya terimakasih Pemkab Banyuwangi gencar mempromosikan pariwisata dan menggelar even-even seperti BEC dan

Kelembagaan Keuangan Mikro bukan bank dan bukan koperasi. Dan jumlah tersebut, yang telah menentukan pilihan status badan hukumnya sebanyak 1.224 LKM memilih koperasi dan sebanyak 350 LKM BUMDes, serta 76 LKM BPR. Menurutnya, LKM didirikan untuk memberikan kemudahan akses untuk mendapatkan pinjaman modal mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan tingkat kabupaten/Kota tetapi dengan syarat harus mendaftarkan lebih dulu jenis usahanya sebagai badan usaha. Kalau tidak mempunyai badan usaha atau belum terdaftar dipastikan mereka tidak akan mendapatkan bantuan modal. Pinjaman modal di tingkat desa/kelurahan sebesar Rp 50 Juta, kecamatan Rp 100 Juta dan Tingkat kab/Kota sebesar Rp 500 Juta. Q iib.jnr

Talkshow Temu Bakti GenRe se-Jawa Timur yang dihadiri oleh Wagub Jatim Saifullah Yusuf.

Wisatawan Serbu Banyuwangi

“Kami memang mendapat limpahan tamu dari tiga hotel tersebut. Artinya hotel di kawasan utara itu sudah penuh,” kata General Manager Hotel Mahkota Plengkung, Heprianto saat dihubungi, Selasa (18/11). Ia mengakui Mahkota Plengkung sebagai hotel alternatif bila ketiga hotel tersebut telah penuh.

Menurutnya even sekelas BEC ikut berkontribusi menyumbang tingkat hunian kamar hotel-hotel di kawasan Banyuwangi. Hepri memberikan contoh Mahkota Pelengkung yang menyisakan empat kamar dari 51 kamar yang disediakan. Mahkota Plengkung menawarkan 27 kamar bertarif Rp 390 ribu untuk kelas VIP dan 24 ka-

Karena tidak mungkin dari yang mikro seketika bisa menjadi besar, sebab segala sesuatu itu harus melalui proses dan estafet,” jelasnya.

Ketua Badan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah III (Jatim, Bali dan NTB), H Yowono Kusumo mengatakan, UU ini telah diberlakukan pemerintah sejak 8 Januari 2013 diberikan jenjang waktu selama dua tahun semua badan usaha harus sudah didaftarkan.

Bila tidak atau belum mendaftarkan maka usaha yang beroperasi tersebut akan ditutup atau diberikan teguran.

Di Jatim, sampai dengan tahun 2014 sudah ada 2.971 LKM dengan dilengkapi tiga SKB (Surat Kerja Bersama) tiga menteri yakni Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Koperasi dan UKM dan Gubernur Bank Indonesia, perihal penguatan

Temu Bakti GenRe se-Jawa Timur

Tuban, Bhirawa.

PT Semen Indonesia Tbk (PT SI) mulai berbenah untuk mengelola dan pemberian atas tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) pada masyarakat Ring 1 atau sekitar perusahan. Rencana bentuk perubahan yang akan dilakukan oleh BUMN ini diantaranya selain melibatkan langsung tokoh masyarakat dan agama, organisai sosial tingkatkecamatan, unsur pemerintah desa, serta kelembagaan masyarakat/ ekonomi/keagamaan di masing-masing desa serta Muspika.

“Dengan dampingan kita untuk waktu tertentu sampai kita anggap mampu, komponen masyarakat ini nantinya akan membuat forum masyarakar kokoh (FKM) di setiap kecamatan yang bertugas menganalisa kebutuhan dari masyarakat yang akan kita bantu,” Kata Hery Kurniawan Section of Tuban Community Development Bureau of Public Relations & CSR Department of Communication & GA PT SI (18/11).

Selain membuat FKM, PT SI juga mengandengn Institute for Research and Empowerment (IRE) sebuah lembaga independen dan non partisan berbasis pada komunitas akademik dari Yogyakarta untuk mengantar FKM. “IRE inilah yang mendorong dan memberikan motifasi pada masyarakat agar terbentuk FKM di setiap kecamatan yang masuk Ring 1,” Lanjut Hery.

PT SI kedepan memiliki target, setelah terbentuk FKM, program-program dari PT SI dan juga bantuan yang diberikan pada masyarakat akan disinergikan dengan program pemerintah daerah (Pemda) Tuban dan berbasi dari anasalisa kebutuan FKM. “Rencana kita, tahun 2015 CSR dari kami (PT SI) itu bisa bersinergi dengan dengan program Pemkab, seperti tenatang pengentasan kemiskinan, pendidikan, peningkatan sarana prasarana, dll,” Harap Hery Kurniawan.

Sementara itu, Abdur Rozaki, M.Si salah satu personil dari IRE saat dikonfirmasi Bhirawa (18/1), mengungkapkan keberadan IRE selain sebagai pendorong juga fasilitator terbentuknya FKM dimasing-masing kecamatan. Q hud

Ajang Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) yang rencananya digelar pada 22 November 2014 berdampak signifikan mendongkrak tingkat hunian hotel di Banyuwangi. Hotel Manyar, Ketapang Indah, dan Berlian Abadi misalnya, mencatatkan okupansi hingga 100 persen menjelang perhelatan BEC yang masuk dalam kalender Banyuwangi Festival 2014.

bidang usaha mikro sebesar 95,72 % yang terbagi menjadi tiga sector/usaha yakni sebanyak 6.533.694 usaha skala mikro, sebanyak 261.827 skala kecil dan 30.410 usaha skala menengah.

Sosialisasi diadakan dimaksudkan agar stakeholder mengetahui dan mengerti bagaimana peraturan serta pelaksanaan yang seharusnya. Dengan harapan, setelah sosialisasi semua stakeholder, baik pemprov maupun pemkab/kota mau dan ikut mendorong serta peduli terhadap UKM. Sebab, kalau UKM-nya kuat masyarakat akan lebih sehat dan sejahtera.

“LKM sangat pas untuk memberikan solusi bagi usaha pemula atau untuk peningkatan dan pengembangan usaha, dari yang mikro menjadi kecil dari yang kecil menjadi menengah dari yang menengah bisa menjadi besar.

sejenisnya,” ia menambahkan.

Ia mencatat, tingkat okupansi rata-rata di Mahkota Plengkung hingga Oktober sebesar 63,7 persen. Dari jumlah ini, tamu wisatawan asing rata-rata terdata 12 persen. Sisanya tamu dalam negeri. Adapun realisasi okupansi sepanjang tahun 2013 mencapai 51,6 persen. Q nan

Guna memperluas akses remaja pada program Generasi Berencana (GenRe), Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim menggelar Temu Bakti GenRe se-Jawa Timur pada 18-20 November 2014.

A

cara yang digelar di Depo Pen didikan Kejuruan RINDAM V Malang ini melibatkan sekitar 1.240 orang dengan peserta para kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M), anggota Saka Kencana serta para pelajar di Kota Malang. Kepala Perwakilan BKKBN Jatim, Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc, Dip Com menyatakan, saat ini, telah dilakukan revitalisasi Saka Kencana sehingga eksistensi PIK R/M akan semakin kuat.

Menurutnya, PIK R/M dikembangkan dalam empat basis yakni basis sekolah SMP/SMA, basis LSM/Masyarakat, basis perguruan tinggi dan basis agama. Hal tersebut dimaksudkan guna bisa menjangkau remaja di berbagai kalangan. Namun demikian, tidak semua PIK R/M dapat berkembang dengan baik. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi.

Diantaranya, tingginya dinamika kehidupan remaja (melanjutkan sekolah, lulus sekolah, melanjutkan kuliah hingga mencari kerja), padatnya kegiatan remaja sehingga remaja susah untuk membagi waktu dengan aktif di kegiatan PIK, kurangnya komitmen dan pembinaan.

Dani panggilan akrab Dwi Listyawardani menyatakan, dengan eksistensi PIK R/M diharapkan dapat memberikan peluang bagi para remaja untuk dapat bergabung dalam program GenRe. Program GenRe merupakan sebuah program strategis BKKBN dalam rangka melaksanakan pendewasaan

ist

Ajang Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) berdampak signifikan mendongkrak tingkat hunian hotel di Banyuwangi.

Komitmen bersama antara BKKBN, Pemprov Jatim dan anggota TNI dalam mengawal program KKB.

usia perkawinan dan meningkatkan kualitas remaja dengan cara menghindarkan remaja dari TRIAD Kesehatan Reproduksi Remaja (Seks bebas, HIV/AIDS dan NAPZA).

Dikatakannya, impelementasi program GenRe adalah dengan terbentuknya kelompok BKR dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M). Melalui kelompok ini, diharapkan semakin meningkatnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi. ‘’Yang terpenting adalah terjadinya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) untuk wanita di atas 20 tahun dan pria berusia minimal 25 tahun,’’ paparnya.

Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf menyatakan, mendukung upaya BKKBN dalam menyukseskan program GenRE. Sebagai Ketua Kwarda dirinya siap menggerakkan pramuka untuk mengawal program BKKBN. ‘’Program KKB adalah program yang memiliki manfaat besar sehingga keberadaannya harus didukung oleh semua pihak,’’ tegasnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini jumlah remaja usia 10-24 tahun di Indonesia berjumlah sekitar 67 juta atau sekitar 30 perse jumlah penduduk Indonesia sejumlah 237,6 juta jiwa (Sensus Penduduk, 2010). Namun, melihat fakta bahwa sekitar 40 persen remaja menyatakan secara terbuka pernah melakukan hubungan seksual dan sekitar 66 persen remaja mempunyai teman yang hamil sebelum menikah (SKRRI, 2002-2003). Selain itu, sejak 2010 sampai 2013 tercatat ada peningkatan jumlah pelajar dan mahasiswa yang menjadi tersangka kasus narkoba. Q dna

Rabu Pahing 19 NOVEMBER 2014

SAMBUNGAN

69 Dosen Daftar Calon Rektor ITS

DPR Harus Panggil Jokowi Soal Kenaikan BBM

 Sambungan hal 1

serta bagaimana kriteria rumah tangga yang menerima kompensasi juga harus dijelaskan oleh Presiden Jokowi. “Fraksi Partai Demokrat usulkan agar DPR menggunakan hak meminta penjelasan ke pemerintah berkaitan dengan kenaikkan BBM ini,” pungkasnya.

Hak Interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Untuk diketahui Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi, premium dan solar, Senin (17/11) malam. Kenaikan efektif terhitung Selasa (18/11) pukul 00.00. Jokowi mengaku dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit, hingga akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga BBM subsidi. “Dari waktu ke waktu kita sebagai bangsa telah dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Meksi demikian, kita harus memilih dan mengambil keputusan,” lanjutnya.

Dengan pengumuman kenaikan BBM subsidi, harga baru untuk premium adalah Rp 8.500 dari sebelumnya Rp 6.500 per liter.

Sedangkan solar Rp 7.500 dari sebelumnya Rp 5.500 per liter.

Fraksi Gerindra juga akan menggunakan hak interpelasi kepada pemerintah soal kenaikan harga BBM bersubsidi jenis premium dan solar. Sebab, Gerindra menilai pemerintah tidak memiliki alasan tepat menaikkan harga BBM saat ini. “Dari Fraksi Gerindra jelas akan gunakan hak konstitusinya,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan.

Fadli mengatakan kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi merugikan masyarakat. Apalagi ke-

Arif memaparkan, saat ini tahapan pemilihan rektor baru sampai dalam tahap penjaringan bacarek. Sedangkan tahap selanjutnya masih ada penyaringan calon rektor, dan tahap pemilihan rektor. “Kita sudah mengirimkan surat ke-69 dosen terpilih itu agar mengirim surat kesediaan dicalonkan sebagai rektor,” tutur dia.

Dari surat kesediaan tersebut, baru bisa diketahui siapa saja yang berkenan melanjutkan ke proses berikutnya atau berhenti sampai tahap penjaringan bacarek saja. Arif mengatakan, Rabu (19/11) hari ini, nama-nama dosen yang bersedia untuk dicalonkan menjadi rektor ITS ini baru akan disahkan melalui rapat senat untuk dijadikan calon rektor.

Lebih lanjut Arif menjelaskan, seluruh civitas akademika ITS memiliki peran aktif dalam pemilihan rektor ini. “Mahasiswa, dosen, dan karyawan memiliki nilai bobot suara,” jelasnya. Untuk dosen sendiri memiliki poin lima untuk satu suara, karyawan tiga poin, dan mahasiswa hanya memiliki satu poin. Dalam pelaksanan pemilihan rektor ini, Dewan Senat ITS dibantu oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ITS, Kepala Biro Umum, ketua jurusan, dan anggota senat jurusan.

Arif mengaku, pembentukan PPCR sendiri mengalami kemunduran dari jadwal.

Awalnya dijadwalkan Juli, namun baru terealisasikan pada November ini. “Hal ini dikarenakan, penetapan status ITS yang menjadi PTN Badan Hukum (BH) sehingga kabarnya masih simpang siur saat itu,” ungkap dosen jurusan Sistem Informasi ini.

PPCR kali ini masih menggunakan aturan statuta sebelum PTN BH , yakni statuta ITS 2011. Pasalnya, ITS baru resmi menjadi PTN BH pada 20 Oktober 2014 lalu dan hingga saat ini statuta baru belum dikeluarkan pemerintah karena masih ada pembahasan lebih lanjut.

“AD/ART yang baru masih belum keluar, jadi kita pakai statuta lama,” ujarnya.

Jika telah menjadi PTN BH, Arif mengaku pemilihan rektor harusnya menggunakan statuta baru yang sesuai dengan PTN BH. Diusahakan sebelum akhir tahun PP Statuta PTN BH ITS sudah bisa dikeluarkan dan pemilihan rektor dilakukan oleh majelis wali amanat. Arif berharap, caloncalon terbaik bersedia untuk dicalonkan.

Arif berharap dalam pemilihan rektor periode ini akan berlangsung guyub dan akur. Kalaupun masing-masing calon harus melakukan kampanye, maka kampanye harus mengangkat nilai-nilai intelektual. “Pada tataran ini, mahasiswa harus berpartisipasi dan harus berperan aktif. Untuk itu, pemilihan rektor ini dilakukan setransparan mungkin.

Salah satunya, dapat dipantau melalui website pilrek.its.ac.id,” pungkas dia.  tam

Wali Kota Pasuruan Jenguk Bayi Penderita Bibir Sumbing  Sambungan hal 1

M Ichwan (50) dan Choiriyah (43) yang tinggal di Rusunawa lantai 3 nomor 23.

Dalam kunjungannya, Wali Kota Pasuruan selain ingin melihat secara langsung kondisi bayi malang tersebut juga untuk memastikan penanganannya.

Setelah melihat langsung kondisi bayi tersebut, pejabat nomor satu di Kota Pasuruan akhirnya trenyuh. Hasani menjanjikan bantuan kesehatan bagi bayi yang ia namai Abu Bakar itu. Bantuan tersebut akan diberikan pada rangkaian Hari Jadi Kota Pasuruan pada Februari-Maret 2015 mendatang.

“Untuk penanganan pertamanya saya menyarankan terlebih dahulu ke dokter untuk diperiksa kesehatannya. Jangan didiamkan begitu saja, sebab pemerintah punya banyak cara untuk membuat rakyatnya sehat. Ada BPJS serta sebentar lagi presiden juga akan melaunching kartu Indonesia sehat. Selanjutnya Pemkot Pasuruan akan menangani bayi itu pada peringatan Hari Jadi Kota Pasuruan,” ujar H Hasani.

Orangtua bayi penderita bibir sumbing, M Ichwan berterima kasih atas perhatian Pemkot Pasuruan, khususnya Wali Kota H Hasani. Pasalnya kedatangan wali kota tersebut membawa angin segar dalam kehidupannya lantaran ada kepastian anaknya mendapat bantuan biaya operasi. “Atas nama keluarga, saya berterima kasih kepada kepada bapak Wali Kota H Hasani, karena anak saya akhirnya akan mendapatkan bantuan berupa biaya operasi,” kata M Ichwan.  hil

Tak Pernah Mimpi Jadi Dewan  Sambungan hal 1

dua periode belum lama ini.

Namun di tengah jalan, kata Makin dirinya banyak dirayu oleh sejumlah pengurus NU. Kebetulan sejak 1990, dia sudah dipercaya sebagai akhwan syuriah NU Kab Lamongan. Selanjutnya pada 1999, dia bergabung ke PKB. ‘’Dari situlah saya mulai mengenal partai. Bahkan waktu itu, saya terus dirayu untuk mau maju sebagai calon anggota legislatif. Pertamanya saya menolak, karena tak memiliki basis soal ilmu politik,’’tegasnya sembari tersenyum.

Karena dirayu terus, akhirnya Makin Abbas tak bisa menolak tawaran tersebut.

Akhirnya pada 2004, dia resmi maju sebagai Caleg DPRD Kab Lamongan. Tanpa disadari, tambah pria yang sudah memiliki empat cucu ini dia terpilih. Yang lebih mengagetkan lagi, dia dipercaya duduk sebagai Ketua DPRD Kab Lamongan. ‘’Waktu itu saya sempat kaget. Jangankan jadi Ketua DPRD, jadi dewan saja tidak pernah ada di benak saya. Makanya ketika duduk sebagai ketua dewan, saya berjanji akan bekerja sesuai dengan amanah rakyat.

Karena saya bisa jadi seperti ini karena dukungan rakyat,’’akunya.

Begitupula, ketika akan maju jadi Anggota DPRD Jatim, dirinya banyak mendapat dukungan dari NU maupun sejumlah pengurus PKB. ‘’Dan Bismillah, saya kembali dipercaya oleh rakyat untuk duduk sebagai wakil mereka. Untuk itu saya akan menjalankan amanah ini sampai akhir hayat,’’harapnya.  cty

 Sambungan hal 1

bijakan ini dilakukan pada waktu tidak tepat, yakni saat harga minyak mentah dunia sedang turun.

Fadli menjelaskan UU APBN 2014 memang memberi wewenang kepada pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Dengan catatan harga minyak mentah dunia berada di atas 105 dollar AS per barel sebagaimana tercantum dalam UU APBN. “Persoalannya sekarang harga minyak terus menurun hingga di bawah 75 dolar AS per barel. Ini kebijakan yang kami sesalkan,” ujarnya.

Pemerintah juga tidak bisa seenaknya mengalihkan anggaran subsidi ke sektor sosial atau pembangunan lain. Fadli mengatakan pemerintah perlu berkonsultasi dengan DPR untuk mendapat persetujuan. “Pengalihan subsidi soal lain yang perlu dikonsultasikan ke DPR,” kata Wakil Ketua DPR RI ini.

Fadli berharap pemerintah tidak meliberalkan komoditas harga BBM pada pasar. Sebab, menurut dia, kebijakan semacam itu bisa jadi malah akan menguntungkan para pengusaha minyak asing. “Jangan sampai kebijakan semacam justru memuluskan industri hilir korporasi asing,” ujarnya.

Sedangkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat ini tengah mengkaji kemungkinan ada pelanggaran Undang-Undang oleh Presiden Jokowi dengan kebijakannya menaikkan harga BBM bersubsidi.

“Kita sedang mengkaji apakah Presiden melanggar Undang-Undang Nomor 12 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun 2014,” kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini.

Dalam UU tersebut, kata Jazuli, di pasal 14 ayat 13 ditegaskan anggaran untuk subsidi energi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan

berdasarkan realisasi harga minyak mentah dan nilai tukar rupiah.

Faktanya, ia melanjutkan, kenaikan harga BBM oleh pemerintah justru dilakukan saat harga minyak dunia sedang turun drastis. Padahal, dalam UU tersebut memberi kelonggaran pada pemerintah dapat menambah subsidi dalam realisasi untuk menyesuaikan dengan harga minyak dunia yang naik.

Saat ini harga minyak dunia turun di kisaran 75 dollar AS per barel. Namun, Jokowi tetap pada pendiriannya menaikkan harga BBM sebesar Rp 2.000 per liter. Alasannya, dengan menaikkan harga BBM pemerintah mengurangi subsidi BBM sehingga mampu menghemat keuangan negara sebanyak Rp 100 triliun.

BI Rate Naik Pasca Presiden Jokowi menetapkan kenaikan harga BBM bersubsidi, Bank Indonesia (BI) memutuskan menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis poin. Alhasil, setelah 13 bulan berada di kisaran 7,5 persen kini BI rate dipatok di level 7,75 persen. ”‪ Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18 November 2014 memutuskan untuk memperkuat aturan kebijakan, dengan menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin ke level 7,75 persen, dengan suku bunga Lending Facility naik 50 basis point ke level 8 persen dan suku bunga Deposit Facility tetap pada 5,75 persen,” papar Gubernur BI Agus Martowardojo, Selasa (18/11).

Pihaknya mengatakan bahwa kenaikan BI rate ini akan mulai berlaku Rabu (19/11) hari ini.

Menurutnya, keputusan ini ditempuh untuk menjangkau ekspektasi inflasi dan membuat tekanan inflasi pasca kenaikan BBM bisa terkendali.  ira, cty, geh

Warga Surabaya Sudah Bisa Ambil Bantuan KPS di Kantor Pos  Sambungan hal 1

gara pembayaran. Jadi, Kantor Pos itu murni ditugaskan sebagai pelaksana pembayaran kepada masyarakat yang diberi hak untuk mendapatkan dana bantuan kompensasi kenaikan BBM. “ Dari sejarahnya tahun lalu kita sudah bayarkan dan sudah kita berikan KPS pada masyarakat-masyarakat tak mampu. Sekarang masyarakat datang ke sini (Kantor Pos) membawa kartu yang lama yang sudah diterima tahun lalu dan nanti ditukarkan dengan kartu yang baru yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP),” terangnya.

Setelah itu, masih kata Syamsul, KPS lama akan ditarik dan masyarakat akan mendapatkan kartu-kartu baru KKS, KIS, dan KIP. Di luar kartu itu juga ada kartu e-Cash, jadi semacam kartu perdana yang nantinya itu merupakan semacam rekening bagi mereka. “ Pada saat mereka menerima kartu-kartu tadi ada kartu e-Cash yang disitu sudah ada

nominal saldonya dan menjadi hak mereka. Mereka boleh mengambil semuanya atau ambil sebagian. Itu terserah mereka,” imbuhnya.

Mengenai posisi empat kartu, Syamsul menambahkan, untuk Surabaya saat ini baru menerapkan dua macam kartu yakni KPS dan e-Cash. Khusus Selasa kemarin pihaknya hanya membayarkan kartu KPS, karena program e-Cashnya masih dipersiapkan. “ Masih disiapkan. Kemudian nanti kita kelompok-kelompokkan dan kemudian kita panggil baru kita lakukan penukaran dan pembayaran. Semoga semua proses itu bisa dilakukan dalam dua hari ini,” jelasnya.

Sementara itu, Dasim (64) warga Dupak Rukun yang datang ke Kantor Pos Surabaya untuk mengambil dana kompensasi mengaku masih belum tahu prosedur pengambilan dana. Dirinya hanya menerima surat kemarin pagi dan siangnya langsung datang ke Kantor Pos Jalan Kebon Rojo 10 Surabaya dengan membawa KPS dengan masa berlaku 20132014 serta kartu identitas KTP. “ Saya kesini belum tahu mau

ngapain, saya cuma mendapat surat dari Kantor Pos tadi pagi (kemarin pagi), dan itu juga dibacakan sama anak saya, karena saya menderita gangguan mata. Dulu waktu zaman Presiden SBY dapat Rp 300 ribu dua bulan sekali jadi totalnya 600 ribu setiap kali ngambil,” jelasnya.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan mekanisme penyaluran dana kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi sudah diatur Kementerian Sosial. Penyalurannya, kata dia, lewat PT Pos Indonesia.

Menurut Andi, Kementerian Sosial sudah mendata warga kurang mampu yang bisa mencairkan dana kompensasi mulai Selasa (18/11) hingga 2 Desember 2014.

Warga yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera bisa mencairkan dana di PT Pos dengan menggunakan Kartu Perlindungan Sosial.

“Selama tiga kartu itu belum ada, pemegang Kartu Perlindungan Sosial akan menerima manfaat perlindungan sosial yang disiapkan,” ujarnya.  geh

11 4. Mesir Harga bensin 0,26 dollar AS per liter atau Rp 3.150 per liter 5. Brunei Darussalam Harga bensin 0,41 dollar AS per liter atau Rp 4.980 per liter 6. Uni Emirat Arab Harga bensin 0,47 dollar AS per liter atau Rp 5.700 per liter 7. Malaysia Harga bensin 0,69 dollar AS per liter atau Rp 8.400 per liter 8. Di Indonesia, tidak hanya lebih mahal seratus rupiah, namun oktan yang terkandung dalam bensin premium jauh lebih kecil dibanding Malaysia.

Bensin premium kita mengandung RON 88 dengan harga Rp 8.500 per liter. Bensin Pertamax yang beroktan 92 di Indonesia dijual seharga Rp 10.200. Bandingkan dengan

RON 95 Malaysia yang seharga Rp 8.400).

9. Filipina Harga bensin 1.09 dollar AS per liter atau Rp 13.250 per liter 10. Thailand Harga bensin 1,1 dollar AS per liter atau Rp 13.363 per liter 12. India Harga bensin 1,17 dollar AS per liter atau Rp 14.200 per liter 13. Singapura Harga bensin 1,54 dollar AS per liter atau Rp 18.700 per liter 14. Perancis Harga bensin 1,74 dollar AS per liter atau Rp 21.140 per liter 15. Inggris Harga bensin 2,03 dollar AS per liter atau Rp 24.700 per liter 16. Turki Harga bensin 2,17 dollar AS per liter atau Rp 26.400 per liter

Demo Kenaikan BBM, Mahasiswa Sweeping Ruang FPDIP Jatim  Sambungan hal 1

sayangnya di dalamnya tidak ada satupun anggota dewan. Jujur kami sangat kecewa dengan PDIP karena dulu di era pemerintahan SBY mereka barisan pertama yang berteriak menolak, tapi kini di saat mereka berkuasa malah menaikkan BBM,” katanya, Selasa (18/11) di Gedung DPRD Jatim Jl Indrapura Surabaya.

Pihaknya mengaku sangat kecewa dengan ketidakberadaan para anggota dewan tersebut, mengingat dewan merupakan wakil rakyat. “Kami sangat kecewa dengan kekosongan ruangan anggota dewan ini.

Terlebih kami mendapatkan laporan kalau anggota dewan tersebut sedang keluar kota untuk kunjungan kerja,” katanya.

Ia mengatakan, terkait alasan pemerintah menaikkan BBM untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak tepat sasaran. Karenanya, pihaknya menilai pemerintah tidak mementingkan kesejahteraan rakyat karena bukan infrastruktur yang dibutuhkan oleh rakyat saat ini.

Selain melakukan penggeledahan ruangan, demonstran juga berencana menduduki kantor dewan supaya orasi yang dilakukan itu didengarkan oleh wakil rakyat. “Kami akan menduduki kantor ini. Karena kantor ini merupakan milik rakyat dan sekali lagi kami kecewa dengan ketidakberadaan para wakil rakyat tersebut,” katanya.

Sementara itu demo menolak kenaikan BBM bersubsidi terus terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Tak terkecuali di Jatim, termasuk Surabaya. Aksi unjuk rasa menolak ke-

naikan harga BBM di kantor Pertamina Jalan Jagir Surabaya berujung bentrok, Selasa (18/11). Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PMII (Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia) Surabaya terlibat adu fisik dengan anggota polisi serta sekuriti Pertamina.

Akibatnya, beberapa mahasiswa luka-luka.

“Kenaikan harga BBM bukan solusi. Pemerintah harus punya solusi lain. Sebab, kenaikan BBM justru akan menyengsarakan masyarakat kecil.” kata Ketua PMII Surabaya Zairudin.

Bentrokan mereda setelah pihak manajemen dari Pertamina memberikan akses masuk mahasiswa setelah sebelumnya memaksa ingin masuk ke area Pertamina. Sebelumnya, mahasiswa memblokir Jalan Raya Jagir sambil membakar ban di tengah jalan sehingga menyebabkan kemacetan.

Sempat terjadi aksi saling dorong hingga kemudian mahasiswa berhasil merobohkan portal. Beberapa petugas menciduk seorang mahasiswa dan memukuli berulang-ulang sehingga menyebabkan kemarahan mahasiswa lain.

Di Jakarta, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM bersubsidi di depan Istana Negara Jakarta Selasa kemarin.

Dalam aksinya mereka menyerukan kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk lengser dari jabatannya. “BBM naik lagi.

Jokowi-JK turun,” teriak para mahasiswa dalam aksinya.  cty, geh

Menpan Blusukan ke Samsat Manyar dan P2T Menpan Pastikan Moratorium  Sambungan hal 1

membayar secara manual datang ke kantor samsat.

“Inovasi-inovasi yang dilakukan Pemprov Jatim dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa menutup kemungkinan terjadinya penyimpanganpenyimpangan. Ada orang yang bisa langsung dari atas mobil dan motor bisa membayar pajak, atau bisa lewat ATM dan bisa secara manual. Layanan ini sangat baik,” kata Yuddi ditemui usai blusukan ke Kantor Samsat Manyar Surabaya, Selasa (18/11).

Dengan banyaknya pilihan pembayaran pajak kendaraan bermotor ini, politisi Partai Hanura ini mengaku bingung mencari celah dan kekurangannya.

Sebab ia baru pertama kali melihat pola pelayanan yang sebaik di Jatim. Di provinsi lain, kata Yuddi, belum ada pelayanan yang sebaik yang ada di Samsat Jatim.

“Biasanya, pelayanan-

nya kan manual, banyak yang ngantri. Di sini (Samsat Manyar) saya bingung cari kelemahannya.

Kalau di Jatim total ada 46 Samsat dan 14 ATM untuk membayar pajak kendaraan bermotor, saya kira sangat memudahkan masyarakat untuk menunaikan kewajibannya membayar pajak,” ungkapnya.

Menurut dia, pelayanan yang ada di Jatim sudah sesuai harapan Presiden Jokowi.

Yaitu melayani masyarakat dengan baik, memangkas mata rantai birokrasi yang berbelit-belit dan mengurangi terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Sementara saat berkunjung ke P2T, Yuddi mengatakan, front line menjadi sentral utama dari informasi layanan potensi investasi terutama bagi investor. “Saya berpendapat, bahwa front line harus menguasai setiap wilayah investasi di Jatim. Mereka harus memiliki pengetahuan dan wawasan

yang luas,” ungkapnya.

Menurutnya, tidak hanya front line yang membekali dirinya dengan pengetahuan dan wawasan tentang potensi investasi di Jatim. Namun, petugas keamanan hingga cleaning jika ada yang bertanya bisa menjelaskan secara general kepada calon investor.

Secara khusus, Yuddi memuji layanan perizinan yang ada di Jatim karena bisa melayani masyarakat yang akan mengurus perizinan tidak lebih dari satu jam.

P2T Jatim ini dapat membantu masyarakat untuk mengurus perizinan usaha, sertifikat pendidikan, izin kerja hingga investasi ditempatkan terpusat satu atap.

Inspeksi dilakukan bertujuan untuk melihat secara langsung kinerja aparatur pemerintah dalam melayani masyarakat dengan baik, profesional dan ramah. Selain itu juga ingin memastikan informasi-informasi yang diperlukan oleh masyarakat

tersedia dengan baik.

Dalam kunjungannya itu, Yuddi didampingi Gubernur Jatim Dr H Soekarwo meninjau setiap ruangan yang ada di P2T maupun Samsat Manyar. Dimulai dengan proses mendaftar, mengambil nomor antrian, menyampaikan kesan melalui layar tingkat kepuasan pelanggan hingga berinteraksi dengan masyarakat.

Sementara Gubernur Jatim Dr H Soekarwo meminta kepada P2T melengkapi peta daerah investasi.

Peta daerah investasi harus ditempatkan pada front line atau kantor depan, agar calon investor memahami setiap wilayah di Jatim yang memiliki potensi untuk dilakukan investasi.

“Saya sependapat dengan Pak Menteri agar front line dilengkapi dengan peta atau daerah yang menjadi tujuan investasi agar memudahkan investor. Jadi saat investor tanya daerah mana yang memiliki potensi bisnis bisa jelas melihatnya,” katanya.  iib

Masih Bisa Rekrut PNS  Sambungan hal 1

bisa dilakukan rekrutmen.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB), Yuddi Chrisnandi usai menghadiri acara di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (18/11). Menurut dia, moratorium bukan berarti semua rekrutmen CPNS dihentikan seperti 2011 lalu.

“Masih ada beberapa bidang yang boleh direkrut. Contohnya, seperti tenaga medis, tenaga fungsional khusus seperti ahli planologi atau perencanaan wilayah dan kota masih boleh. Jadi jangan dipukul rata semua tidak boleh dilakukan rekrutmen,” tegas politisi Partai Hanura ini.

Sekadar catatan, wacana moratorium PNS hingga lima tahun yang dikeluarkan Menpan ternyata memunculkan dampak besar bagi pemerintahan. Seperti di lingkungan Pemprov Jatim bakal kekurangan PNS hingga 17 ribu orang, jika kebijakan tersebut betul dilaksanakan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim Dr H Akmal Boedianto mengatakan, meski kebijakan moratorium yang dikeluarkan Menpan dan RB Yuddy Chrisnandi masih sebatas wacana, namun cukup menimbulkan kekhawatiran. Sebab, seperti di Pemprov Jatim saat ini berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan BKD masih kekurangan 12 ribu PNS.  iib

Panik, Warga Rela Antre Berjam-jam hingga Ada Kendaraan Solar Keliru  Sambungan hal 1

antrian yang makin bertambah panjang mendekati pukul 24.00. “ Besok saja saya ngisinya, orang rumah tidak bisa ditinggal. Saya tadi ikut antri karena tak tahu kalau BBM mau naik sebelumnya,” cetus Rita (38) yang datang sembari membonceng anaknya.

Meski antrian mengular, petugas SPBU tetap melayani. Selain itu juga tidak ada pembatasan pembelian. “ Saya belum tahu stok BBM di sini, karena baru pergantian sift sama yang pagi. Tapi saya pastikan aman sampai jam 12 malam nanti. Setelah itu diberlakukan harga baru,” kata pengawas SPBU Ngagel tanpa menyebutkan stok BBM di SPBU tersebut.

Antrian ratusan kendaraaan bermotor untuk mengisi BBM subsidi dengan harga lama juga terjadi di

SPBU Jl Dr Soetomo Surabaya. Ada kejadian menarik di sini. Saking paniknya, ada pemilik mobil solar salah isi premium. Pengendara Innova solar dengan PDnya mengisi kendaraannya dengan premium. Beruntungnya belum sampai banyak dia tersadar salah isi BBM. Dan memilih meninggalkan SPBU. “Solar di kendaraan masih ada tapi saya mau isi full tank sebelum harga naik. Saat di SPBU tanpa saya cek petugas langsung mengisi premium . Untungnya beberapa saat saya tersadar dan menghentikan.

Akhirnya saya putuskan keluar dari antrian dan pulang,” kata Arif (43), warga daerah Ciliwung.

Selain itu, pantauan di SPBU 5460167 yang terletak di Jalan Diponegoro juga terjadi antrian panjang.

Antrian itu sampai memakan separo Jalan Diponegoro. Terlihat juga, be-

berapa mobil memutar balik karena antrian lebih dari 500 meter. Antrian yang mengular ini berjalan dengan tertib tanpa ada yang menyerobot apalagi lima polisi dari Polsek Wonokromo ikut mengatur antrian serta lalu lalang kendaraan bermotor yang melintas di dekat SPBU. Namun, ratarata mereka mengaku kecewa dengan kenaikan harga BBM bersubsidi secara tiba-tiba. “Gak pernah ada sosialisasi sebelumnya. Juga tidak tahu alasannya kenapa dinaikkan pada saat harga minyak dunia turun. Ini gak masuk akal,” kata Warsito (34), warga Pakis.

Tepat pukul 23.30, SPBU Diponegoro ditutup karena untuk mengganti harga BBM dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 per liter untuk premium subsidi yang ada pada meteran harga pengisian BBM. Serta solar dari harga Rp 5.500 menjadi Rp 7.500 per liter. Atau kenaikan solar

dan premium subsidi adalah Rp 2.000. “ Proses penggantian harga pada meteran pengisian BBM hanya main remote, tetapi ada juga yang pakai manual. Untuk mengganti harga pada meteran cukup membutuhkan waktu 10-15an menit,” terang Teguh Hadi, Pengawas SPBU 5460167 Diponegoro.

Pihak kepolisian yang menjaga di lokasi SPBU di Diponegoro juga memantau para pekerja SPBU, dikhawatirkan ada stok yang ditimbun sebelum detik-detik kenaikan harga BBM. “ Stok di sini aman, tidak ada tanda-tanda penimbunan BBM,” ucap salah satu polisi yang menjaga.

Sekedar diketahui, Presiden Jokowi resmi mengumumkan perubahan harga BBM subsidi jenis premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 8. 500 per liternya.

Dan untuk jenis solar menjadi Rp 7.500 dari Rp 5.500 per liternya. *

12

Rabu Pahing, 19 NOVEMBER 2014

Penyerahan Penghargaan Gubernur Jawa Timur

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD Pemprov Jatim Gelar Budaya Kerja SKPD Pemprov Jatim dan Kabupaten/Kota se Jatim Serta Pelayanan Publik Percontohan Provinsi Jatim Tahun 2014

Menpan dan RB Akui Pelayanan Publik Jatim Terbaik di Indonesia Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB), Yuddy Chrisnandi memuji pelaksanaan reformasi birokrasi di Jatim, khususnya dalam hal perbaikan pelayanan publik.

Politisi Partai Hanura ini mengakui pelayanan publik di Jatim terbaik di Indonesia, dan bisa menjadi contoh bagi daerah lain.

P

ujian tersebut dilontarkan Yuddi saat mem beri sambutan di acara Penyerahan Peng hargaan Gubernur Jatim atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD Pemprov Jatim, Pemenang Gelar Budaya Kerja SKPD Pemprov dan Kabupaten/Kota Se-Jatim Serta Pelayanan Publik Percontohan Provinsi Jatim Tahun 2014, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (18/11), “Pemprov Jatim memiliki inovasi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya. Salah satunya yang membuat saya bangga adalah UPT Pelayanan Perizinan Terpadu (UPT). Dimana memberikan kemudahan para investor untuk mendapatkan informasi mengenai potensi sumber daya di Jatim,” jelasnya.

Apa yang dilakukan Jatim dengan memberikan pelayanan publik terbaik seperti itu, menjadi salah satu faktor yang membuat Indonesia semakin maju. Kunci negara yang

Menpan dan RB Yuddi Chrisnandi dan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo bersama bupati/wali kota di Jatim yang turut hadir dalam Penyerahan Penghargaan Gubernur Jatim bidang SAKIP, Gelar Budaya Kerja dan Pelayanan Publik Percontohan Jatim Tahun 2014 di Gedung Negara Grahadi Surabaya berfoto bersama disela-sela acara.

besar adalah memberikan pelayanan publik terbaik. Oleh sebab itu, apabila langkah Jatim tersebut diikuti provinsi lain maka Indonesia akan lebih maju dan berkembang.

Yuddy menambahkan, masih ada pekerjaan rumah yang harus dilakukan Pemprov Jatim

Tahun Depan 19 SKPD Harus Dapat Nilai A Plus Masih minimnya SKPD (satuan kerja harus maksimal,” tegas Sukardi. perangkat daerah) di lingkungan Pemprov Kemudian yang dapat nilai B Plus harus Jatim yang memperoleh nilai A Plus mendapat nilai A, dan yang mendapdalam penilaian Sistem Akuntatkan nilai B juga harus melompat abilitas Kinerja Instansi Pemermendapat nilai A. Sedangkan SKPD intah (SAKIP), mendongkrak yang dapat nilai CC harus didorsemangat Sekdaprov Jatim, ong minimal mendapat nilai B Plus, Dr H Akhmad Sukardi, agar sedan yang dapat nilai C terus diluruh SKPD pemprov mendadorong mendapat nilai B. patkan nilai yang sama dengan “Setiap tahun ada penilaian Disperindag Provinsi Jatim, SAKIP, dan penghargaan yaitu A Plus. tahun ini merupakan pe“Saya targetkan senilaian tahun 2013. Untuk mua SKPD yang penghargaan tahun 2015 tahun ini mendapadalah penilaian tahun atkan nilai A tahun 2014. Penilaian SAKIP depan harus dapini sangat sangat at nilai A Plus. Kaakuntabel karena dilau totalnya bina Menpan dan ilSKPD yang damunya sudah ditupat nilai A serunkan ke Biro Orbanyak 19 ganisasi. Bahkan SKPD, tahun Biro Organisasi depan yang datidak hanya pat nilai A Plus membina SKPD harus 20 pemprov tapi kaSKPD. Kalau bupaten/kota,” Dr H Akhmad Sukardi kita membuat target jelasnya. Q iib PENGHARGAAN DAN PERINGATAN HASIL EVALUASI PENILAIAN SAKIP DI LINGKUNGAN PEMPROV JATIM

No SKPD

Nilai

Predikat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

81,46 79,89 79,44 78,36 78,36 78,35 77,86 77,84 77,61 77,19 77,14 76,72 76,45 76,28 75,88 75,8 75,51 75,47

A Plus A A A A A A A A A A A A A A A A A

75,18 75,08 74,56 74,35 74,29 73,74 73,49 73,38 73,09 72,91 72,86

A A B B B B B B B B B

Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus

72,81 72,67 72,58 72,54 72,26 71,76 71,52 71,38 70,7 70,4 70,2

B B B B B B B B B B B

Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus

70,17 70,17 70,13 70,11 70,07 69,31 68,75 66,86 66,48 65,68 65,39 65,39 65,22 64,74 61,82 59,77 57,7 54,04 47,04

B Plus B Plus B Plus B Plus B Plus B B B B B B B B CC CC CC CC CC C

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Disperindag RS Jiwa Menur RSUD Dr Soetomo RSUD dr Syaiful Anwar RS Haji Surabaya RSUD dr Soedono Dipenda Dinas PU Pengairan Disnakertransduk Dinas Kesehatan BPPKB Dinas Pertanian Dishub dan LLAJ Badiklat Dinas Sosial Dinas Kehutanan Dinas PU Bina Marga Dinkop dan UMKM Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Bakesbang Dinas Pendidikan BKD Dinas Peternakan Diskominfo Bappeda Inspektorat Sekretariat DPRD Dinas Perkebunan Baperpus Arsip Dinas Perikanan dan Kelautan BPM Bapemas Biro Organisasi Biro Umum Bakorwil I Madiun Dinas ESDM BLH Biro Humas dan Protokol Disbudpar Dispora Kantor Perwakilan Jatim di Jakarta Bakorwil III Malang Sekretariat KPID Biro Kesmas BPKAD Biro Adm Pembangunan BPBD BKP Biro Adm Adpum Biro Adm Kesra Bakorwil II Bojonegoro Balitbang Bakorwil IV Pamekasan Biro Hukum Satpol PP Biro Adm Kerjasama Sekretariat Korpri Biro Adm Perekonomian Biro Adm SDA

dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Salah satunya adalah, papan informasi yang ditampilkan di P2T kurang menarik perhatian, juga ada beberapa dinding yang perlu diperbaiki karena sedikit rusak.

“Investor akan sangat senang apabila P2T dilengkapi dengan etalase yang menarik. Misalnya karpet, apabila diberikan warna yang lebih cerah maka akan memberikan sensasi berbeda bagi investor yang ingin berinvestasi di dalamnya. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah sosok frontliner. Seorang frontliner harus memiliki serta dibekali ilmu yang cukup agar ketika ada seorang investor mempertanyakan potensi daerah di Jatim bisa segera memberikan informasi yang tepat,” tambahnya.

Sebelumnya, Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo menerangkan dalam paparannya, Jatim telah melakukan beberapa langkah pelaksanaan reformasi di Jatim. Ada beberapa yang menjadi fokus pelaksanaan reformasi, diant-

Yuddi Chrisnandi didampingi Pakde Karwo memberikan ucapan selamat kepada para pememang yang menerima piagam dan trophy dari Gubernur Jatim.

Pelayanan Publik Pintu Masuk Kesejahteraan Masyarakat Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo menegaskan, tugas pemerintah dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah meningkatkan kesejahteraan melalui pelayanan publik. Oleh karena itu, pelayanan publik menjadi pintu masuk kesejahteraan masyarakat. Menurut dia, komitmen Jatim terhadap peningkatan pelayanan publik cukup besar. Bukan hanya P2T (Pelayanan Perizinan Terpadu) saja yang menjadi andalan, tapi ada beberapa komitmen andalan lain.

Diantaranya, pembentukan zona integritas / wilayah bebas korupsi pada lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pembentukan komisi pelayanan publik, dan pembuatan Perda 8 Tahun 2011 tentang pelayanan publik.

“Kunci dalam memberikan pelayanan publik adalah tiga hal yakni syarat dan biaya yang jelas dan jangka waktu penyelesasian yang pasti. Alhamdulillah kreatifitas para bupati dan wali kota di Jatim sangat bagus. Semua telah memperbaharui pelayanan publiknya hingga P2T semua sudah terbentuk di 38 kabupaten/kota,” katanya. Lebih lanjut, Gubernur Soekarwo mengatakan, terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang akuntabel dan pelayanan publik yang berkualitas, merupakan salah satu ciri pemerintahan yang baik, bersih serta menjadi tujuan reformasi birokasi.

Untuk itu, Pemprov Jatim memberikan penilaian dan penghargaan kepada SKPD (satuan kerja perangkat daerah) di lingkungan Provinsi Jatim, atas penyelenggaraan SAKIP, Gelar Budaya Kerja dan Pelayanan Publik Percontohan tahun 2014. “Penghargaan yang rutin dilaksanakan tiap tahun ini adalah bentuk apresiasi kepada SKPD di seluruh

aranya aspek tata laksana, organisasi, sumber daya manusia (SDM) aparatur, peraturan perundangan, pengawasan, akuntabilitas, mind set and culture, dan pelayanan publik.

Dengan adanya kemudahan investasi yang diberikan Pemprov Jatim, salah satunya dengan adanya P2T, kinerja investasi Jatim meningkat. Pada Triwulan III 2014 izin prinsip investasi untuk PMDN dan PMA sebesar Rp96,52 triliun. Angka tersebut akan terus bertambah sampai akhir tahun 2014. Realisasi investasinya akan berlangsung di tahun berikutnya.

Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo menjelaskan, selain itu untuk memberikan pelayanan publik terbaik telah dilakukan beberapa upaya diantaranya fasilitasi raperda dan klarifikasi Perda Kab/Kota terkait pelayanan publik, gelar pameran pelayanan publik, lomba pelayanan publik percontohan, supervisi inovasi pelayanan publik SKPD,laporan pengaduan masyarakat dan

Jatim atas kerja keras dalam melayani masyarakat. Sekaligus menjadi forum evaluasi untuk memperbaiki sisi yang dirasa kurang, kita akan berikan rekomendasi untuk segera diperbaiki,” kata Gubernur Soekarwo.

Menurut dia, sejak dimulainya era reformasi, aparatur negera telah berkomitmen untuk memperbaiki kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Berbagai upaya dan kemajuan yang telah dilakukan dan dicapai perlu diinformasikan kepada masyarakat. Lebih lanjut, Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, menambahkan, dengan ditetapkannya UU No 28/1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik, maka semakin memperjelas kepada masyarakat akan hakhaknya dalam memperoleh pelayanan, baik dari penyelenggara negara.

Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim, Setiadjit SH MM mengatakan, tujuan diselenggarakan SAKIP ada empat hal. Pertama, mengukur kemampuan kabupaten/kota maupun SKPD di lingkungan Pemprov Jatim dalam mengembangkan kelompok budaya kerja.

Kedua, mengukur kemajuan unit pelayanan publik di Jatim dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ketiga, mengukur tingkat akuntabilitas kinerja SKPD dilingkungan Pemprov Jatim. Keempat, memberikan motivasi kepada kabupaten/kota serta SKPD di lingkungan Pemprov Jatim, agar lebih meningkatkan pengembangan kelompok budaya kerja dan pelayanan publik kepada masyarakat serta menerapkan SAKIP pada tahun yang akan datang.

Pada Laporannya, Setiadjit mengumumkan penilaian terhadap terselenggaranya SAKIP di seluruh SKPD Jatim. SKPD dengan nilai tertinggi diperoleh Dinas Perindustrian dan Perda-

Para kepala SKPD turut hadir menyaksikan Penyerahan Penghargaan Gubernur Jatim (atas). Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim Setiadjit SH MM saat membacakan laporan panitia (kiri).

monitoring dan evaluasi.

“Gelar pameran pelayanan publik diselenggarakan setiap dua tahun sekali, agar setiap SKPD berkompetisi dalam memberikan pelayanan terbaik,” tambahnya. Selain itu, ia menjelaskan beberapa langkah quick win agar pelayanan publik bisa dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat. Diantaranya, ATM Samsat, pelayanan pengadaan barang dan jasa (P2BJ), pembangunan rumah tinggal layak huni (RTLH), bursa kerja (Ayo Kerja) Disnakertransduk, sosialisasi tembakau untuk kehidupan (tobacco for life)dan koperasi wanita di setiap desa dengan mengadakan klinik umkm.

“Satu tambahan untuk quick win adalah sosialisasi mengenai tembakau untuk kehidupan.

Dimana fungsi tembakau bisa untuk kepentingan dan kebutuhan sehari-hari. Bukan hanya dijadikan bahan dasar roko tetapi bisa digunakan untuk parfum, pengobatan dan mencegah ebola,” ucapnya. Q iib

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menandatangani Zona Integritas disaksikan Yuddi Chrisnandi dan Pakde Karwo.

Lakukan yang Sudah Ada di SOP Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jatim menjadi satusatunya SKPD (satuan kerja perangkat daerah), yang memperoleh nilai ‘A Plus’ atas penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di SKPD lingkungan Pemprov Jatim. Prestasi ini akan dijadikan jajaran Disperindag Jatim sebagai pendorong dan semangat agar terus melakukan inovasi, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Jatim.

Kepala Disperindag Provinsi Jatim, Ir Warno Harisasono MEng menuturkan, kunci keberhasilan Disperindag Jatim dapat memperoleh nilai A Plus dalam penilaian SAKIP, pada prinsipnya melakukan semua program yang sudah ada di dalam SOP (standard operating procedure), maupun dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Semua juga mengacu pada ren-

cana jangka panjang dan menengah pembangunan termasuk dalam rencana strategis dinas. “Namun semua juga tergantung pada SDM (sumber daya manusia) di masing-masing bidang, sub bidang dan UPT. Alhamdulillah pada tahun ini UPT kita mendapatkan penghargaan pelayanan publik nomor satu dan KBK (kelompok budaya kerja) juga nomor satu,” kata Harisasono.

Target ke depan, lanjutnya, dengan penghargaan yang diterima Disperindag ini akan menjadi pendorong untuk terus melakukan inovasi, untuk lebih mengefisiensikan SOP yang sudah ada agar bisa dilakukan dengan baik.

“Seperti di BPM (Badan Penanaman Modal Provinsi Jatim) sekiranya ada syarat-syarat tertentu yang tidak penting, kita potong aja agar lebih pendek dan pasti,” ungkapnya. Q iib

Kepala Disperindag Jatim Warno Harisasono bersama mantan Kepala Disperindag Jatim Budi Setiawan berfoto bersama usai menerima penghargaan dari Gubernur Jatim.

gangan Jatim dengan nilai 81,46 atau berpredikat A Plus. Sedangkan diurutan terakhir adalah Biro Administrasi Sumber Daya Alam Setdaprov Jatim dengan nilai 47,04 atau mendapat predikat C. (selengkapnya lihat tabel).

“Ada sebanyak 53 SKPD yang hari ini kita berikan penghargaan baik tropi, uang pembinaan dan sertifikat. Namun ada enam SKPD yang memperoleh evaluasi dan harus segera memperbaiki diri karena dapat nilai CC dan C yakni Biro Hukum, Satpol PP, Biro Administrasi Kerjasama, Sekretariat KORPRI, Biro Administrasi Perekonomian dan Biro Administrasi Sumber Daya Alam,” jelas Setiadjit.

Sementara itu untuk kategori Gelar Budaya Kerja bidang medis yakni juara I KBK SEGER WARAS Puskesmas Donorejo Kabupaten Pacitan, juara II KBK SIGAP UPT RS Kusta Sumberglagah Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, Juara III KBK Tortila Puskesmas Sumberasih Kabupaten Probolinggo, Juara Harapan I KBK Tirta Amerta RSUD Dr Soetomo Surabaya Provinsi Jatim, dan Juara Harapan

II KBK Nutrima RSUD Dr Soedono Madiun Provinsi Jatim dan Juara Kreativitas KBK Empati RSUD Gambiran Kota Kediri.

Bidang Non Medis yaitu juara I KBK Ceria UPT Industri Makanan, Minuman dan Kemasan Disperindag Provinsi Jatim, Juara II KBK Kridha Padamu Negeri UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar Juara III KBK Taqwa SMK Negeri 1 Lamongan Kabupaten Lamongan, Juara Harapan I KBK Tangkas SMK Negeri 1 Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, juara harapan II KBK Kejar Janda Basah Puskesmas Karangan Kabupaten Trenggalek dan Juara Kreativitas KBK Batik Kabupaten Magetan.

Kategori Unit Pelayanan Publik Percontohan terbaik I diperoleh UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang-Lembaga Tembakau Jember (UPT PSMB-LT Jember) Disperindag Provinsi Jatim, terbaik II diperoleh Kantor Bersama Samsat Kota Kediri dan terbaik ketiga didapatkan SMK Negeri 3 Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Q iib