Harian Bhirawa Edisi 19 Mei 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia juga menorehkan kaum muda sebagai motor utama,’’

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 4

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Ketua DPD KNPI Kab Sidoarjo Ari Suryono SSos

Senin Pon, 19 MEI 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

19 MEI 2014

Risma dan Wisnu Nguleg Rujak Bareng

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo - 07.00

Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf

- 07.00

Pemkot, Bhirawa Festival Rujak Uleg kembali digelar di Kota Surabaya. Ribuan warga menghadiri event tahunan yang digelar oleh Pemkot Surabaya ini.

Wali Kota Tri Rismaharini yang ikut menguleg rujak dengan Wawali Wisnu Sakti Buana mengaku bangga dengan warga Surabaya yang berbondong-bondong

Di Ruang Kerja

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi - 08.30

Menghadiri Seminar HUT BPKP di Jakarta

Komisi B Sesalkan Penutupan Dua Pabrik SKT di Jatim

datang ke Festival Rujak Uleg di Kembang Jepun, Minggu (18/5).

“Nantinya Rujak Uleg akan dipatenkan sebagai ikon Kota Surabaya”, kata Risma.

Festival Rujak Uleg ini memang event tahunan setiap Surabaya merayakan ulang tahunnya. Tak

 ke halaman 11

Imbas Aksesi FCTC dan Turunnya Pangsa Pasar SKT

DPRD Jatim, Bhirawa Ditutupnya paksa dua perusahaan milik PT HM Sampoerna di Jatim masing-masing di Lumajang dan Jember untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT) karena terus menurun pangsa pasarnya akibat tekanan asing lewat wacana aksesi FCTC (Framework Convention on Tobacco Control ) sangat disesalkan Komisi B DPRD Jatim. SKT merupakan tinggalan budaya bangsa yang harus tetap dilestarikan keberadaannya.

Ketua Komisi B DPRD Jatim Agus Dono menegaskan sejak awal pihaknya sudah memprediksikan akan banya pabrik rokok yang akan rontok akibat kebijakan pusat yang mengikuti aksesi FCTC. Dalam wacana tersebut, seluruh pabrik rokok dilarang menggunakan tembakau lokal dengan alasan mengandung tar tinggi. Padahal sejujurnya banyak teknologi canggih yang bisa mengubah tar tinggi menjadi rendah. ‘’Jujur di Indonesia banyak orang pintar, mengapa kita menggunakan mereka untuk menciptakan teknologi yang mengatur tar tinggi menjadi rendah.

Karena itu saya sejak awal minta kepada Presiden SBY untuk tidak menandatangani aksesi FCTC karena bisa membunuh ratusan ribu petani dan tenaga kerja. Dan itu sudah terbukti dengan PT HM Sampoerna yang telah menutup usaha SKTnya di Lumajang dan Jember,’’tegas politisi asal Partai Demokrat, Minggu (18/5).

Namun terlepas dari itu, pihaknya berterimakasih kepada PT HM Sampoerna yang telah menyumbang investasi besar di Jatim lewat cukai.

Termasuk memberikan pelatihan pada karyawan yang terkena PHK. Dengan begitu mereka masih memiliki harapan kerja ke depannya. Apalagi ini

 ke halaman 11

Pasien Keluhkan Tarif Layanan Umum di RSUD Bangil Pasuruan, Bhirawa Sejumlah pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangil, Kabupaten Pasuruan mengeluhkan kenaikan tarif layanan umum yang sudah mulai diberlakukan sejak Jumat (16/5). Menurut mereka, beberapa fasilitas atau pelayanan di RSUD tersebut masih kurang memadai.

Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Dewi, seorang ibu dari salah satu pasien. Ia mengeluhkan, kalau sirkulasi udara yang ada di dalam ruangan RSUD itu kurang bagus. Sebab ia sendiri merasakan kondisi gerah dan kepanasan saat menemani anaknya yang sedang dirawat di dalam ruangan tersebut.

“Di dalam ruangan udah seperti di-oven saja, kondisi panas dan pengap banget yang saya rasakan,” ujar ibu yang memiliki dua anak in,” katanya kemarin.

Dijelaskannya, anaknya bernama Galih itu dirawat di Kelas II ruangan mawar 2. Di dalam sebuah kamar yang berukuran sekitar 10 meter x 5 meter itu diisi oleh lima orang pasien dengan satu pendingin atau AC. Dewi juga mengeluhkan kalau fasilitas bagi pasien di RSUD itu masih kurang memadai. Dirinya

trie diana/bhirawa

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini didampingi Wawali Wisnu Sakti Buana nguleg rujak bersama di Jalan Kembang Jepun, Minggu (18/5). Tamu kehormatan dari negara sahabat ikut meramaikan festival rujak uleg yang dihadiri ribuan warga.

Kepala Inspektorat Jatim Diduga Selewengkan Honor DL Bawahan Pemprov, Bhirawa Memprihatinkan. Itu kata yang pas untuk menggambarkan kinerja Inspektorat Provinsi Jatim. Salah satu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan Pemprov Jatim yang bertugas memeriksa SKPD lain atau PNS yang dianggap memiliki kesalahan, justru di dalamnya banyak penyimpangan.

Yang lebih memilukan lagi, penyelewengan tersebut diduga dilakukan Kepala Inspektorat Provinsi Jatim Bambang Sadono, dengan cara menggunakan honor Dinas Luar (DL) anak buahnya untuk kepentingan pribadi. Praktik semacam ini kabarnya telah berlangsung lama, sejak Bambang Sadono menjabat sebagai Sekretaris SKPD. Bahkan, Bhirawa juga mendapatkan tanda bukti setoran pemotongan pada

2012 lalu. Bukti potongan ini berlaku sejak 2011 hingga pertengahan 2013.

Sejak pertengahan 2013 hingga kini bukti potongan sudah tidak dikeluarkan lagi, meski potongan honor masih tetap berlanjut.

Dari informasi yang berhasil digali di Inspektorat Provinsi Jatim, awal mula terjadi pemotongan honor DL yang beru-

 ke halaman 11

Angka Kelulusan UN SMA/MA Jatim Jeblok Tahun Ini 1.615 Peserta UN Tidak Lulus

Dindik Jatim, Bhirawa Target prestasi Ujian Nasional (UN) Jatim jenjang SMA, MA, SMK dan Paket C akhirnya gagal dicapai. Keinginan hasil UN SMA/ MA minimal sama atau lebih baik dari tahun lalu ternyata meleset.

Ini dapat dilihat dari tingkat kelulusan yang melorot dari angka 99,93% pada 2013 lalu menjadi 99,91% pada tahun ini.

Secara menyeluruh, dari jum-

 ke halaman 11

Berantas Buta Aksara MEMILIKI cara kepemimpinan yang tegas serta penuh dengan sifat pengayom, Bupati Kabupaten Probolinggo Hj P Tantriana Sari SE mendorong warganya yang masih mengalami buta aksara untuk dapat membaca dan menulis. Hal ini merupakan komitmennya untuk menekan pemberantasan buta aksara di daerahnya yang cukup tinggi hingga kini.

“Untuk Kabupaten Probolinggo, masyarakat yang mengalami buta aksara memang masih tinggi. Namun di saat yang sama telah mengalami penurunan yang

 ke halaman 11

Hj P Tantriana Sari SE

Sentil..  Seleksi odong-odong ala Timsel KPUD Sidoarjo  Hasilnya juga odong-odong  Anies Baswedan pantas dampingi Jokowi  Dibandingkan anak Ketua Umum  Polres Bojonegoro petakan titik rawan kekisruhan  Dan diantisipasi sejak dini

Bambang Sadono

 ke halaman 11

trie diana/bhirawa

Kepala Dinas Pendidikan Jatim Dr Harun MSi bersama Rektor Unesa Prof Dr Muchlas Samani MPd, Karo Ops Polda Jatim Kombes Pol Mamboyng dan Kakanwil Kemenag Jatim Drs Mahfud Shodar ketika membacakan rekapitulasi peserta dan kelulusan UN tingkat SMA/MA tahun ajaran 2013/2014 di Kantor Pendidikan Jatim,Minggu (18/5).

, Kelulusan UN Jatim jenjang SMA, MA SMK dan Paket C Tahun 2014 Jenjang SMA/MA SMK Paket C

Peserta (Siswa) 2014 2013 220.740 229.164 176.633 185.628 23.393 26.317

Tidak Lulus (Siswa) 2014 (%) 2013 (%) 195 (0,09) 154 (0,07) 61 (0,033) 408 (0,23) 3.199 (12,23) 1.359 (5,81)

Jadi Partai Pendukung KarSa, PKS dan PAN Terapkan Koalisi Kritis DPRD Jatim, Bhirawa Meski dalam KarSa (Soekarwo-Saifullah Yusuf) jilid II, PKS dan PAN resmi mengusung pasangan asal Partai Demokrat (PD) ini, namun tidak serta merta kedua partai ini tidak mengkritisi kinerja KarSa. Sebaliknya, mereka akan berkoalisi kritis dalam pemerintahan KarSa, apalagi dalam Pileg 2014 KarSa tak lagi jadi pemenang.

Ketua DPW PKS Jatim Hammy Wahjunianto menegaskan meski dalam Pilgub 2013, PKS maju sebagai partai pengusung tapi tidak berarti PKS diam saja ketika melihat kinerja KarSa jilid II tidak sesuai visi dan misi saat maju Pilgub. Sebaliknya PKS akan mengritisi seluruh kinerja KarSa jika dianggap melenceng dengan janjinya di masyarakat.

“Kami akan terus mengkritisi kinerja KarSa lewat fraksi yang ada di DPRD Jatim.

Walaupun kita tidak mengenal oposisi di Jatim, tapi kita akan terus berupaya menyikapi permasalahan jika dipandang program kerakyatan yang diluncurkan pasanggan KarSa sudah melenceng,”tegas Hammy

 ke halaman 11

Hari Ini 633 Ribu Siswa Ikuti US SD Pengawasan Hanya Silang Antar Satuan Pendidikan

Dindik Jatim, Bhirawa Untuk pertama kalinya Ujian Sekolah (US) jenjang Sekolah Dasar (SD) digelar Senin (19/5) hari ini. Pada hari pertama ini, sebanyak 633.692 peserta dari siswa kelas VI akan mengikuti ujian dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Harun MSi mengatakan, semua persiapan telah dilakukan untuk menggelar ujian. Dia optimistis, meski baru pertama kalinya US digelar oleh provinsi, pelaksanaan akan berjalan dengan baik. “Semua soal telah kita distribusikan baik di daerah remote (terpencil) maupun non remote,” tutur Harun, Minggu (18/5).

 ke halaman 11

Sumber : Dinas Pendidikan Jatim

Kampoeng Ilmu di Jalan Semarang

Semangat Belajar di Tengah Kebisingan Kota Banyak warga Surabaya yang tidak tahu kalau Surabaya punya Kampoeng Ilmu. Bahkan tempat itu sekarang sudah diproklamirkan sebagai tempat wisata ilmu. Kalau orang asli Kota Pahlawan pasti kenal dengan Jalan Semarang. Tak hanya dikenal sebagai sentra buku dan majalah bekas, di situlah Kampoeng Ilmu itu berada.

Gegeh, Kota Surabaya Jalan Semarang tampak bising.

Suara gergaji mesin campur bising kemacetan. Bus kota jurusan Purabaya- Perak dan angkot menurunkan penumpang sembarangan. Pangkalan taksipun bikin ruwet kawasan sekitarnya. Pertokoan di seberang yang didominasi bengkel, menambah kebisingan kawasan itu.

Jalan Semarang sejak dulu juga dikenal masyarakat sebagai bursa buku dan majalah bekas. Jalan ini terletak tidak jauh dari Stasiun Pasar

Turi. Banyak cendekiawan berburu buku-buku lama bermutu di tempat ini. Sepanjang Jalan Semarang terdapat puluhan stan berderet. Tempat yang selalu ramai ini sekarang direlokasi ke sebuah tempat khusus di Jl Semarang 37. Namanya Kampoeng Ilmu.

Meski sekitar Jalan Semarang bising, namun siswa-siswi yang masih duduk di bangku SD ini, tak terusik.

Mereka asyik mengikuti bimbingan dari Unesa saat memberikan materi kepada siswa yang mengikuti bimbingan  ke halaman 11 Mahasiswa belajar di Kampoeng Ilmu Jalan Semarang, Minggu (18/5).

SURABAYA

2

Senin Pon 19 MEI 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Dana Rp 10 M Lengkapi Alkes Puskesmas Bertemu Warga Terdampak Dolly

Wawali Tawarkan Jaminan Penghasilan dari APBD Pemkot Surabaya, Bhirawa Wakil Wali kota Surabaya, Wisnu Shakti Buana(WS) menawarkan jaminan penghasilan pada warga terdampak penutupan lokalisasi Dolly. Meski tawaran ini belum dipastikan, namun Wawali secara tersirat bakal memanfaatkan dana APBD untuk jaminan ini.

Dalam rapat dengar pendapat antara warga Putat Jaya dan Wawali Surabaya, Jum’at (16/5) , WS menyebut siap mengupayakan adanya jaminan penghasilan pada warga terdampak penutupan Dolly. ‘’Intinya saya datang ke sini untuk mengemban tugas dari Wali Kota sekaligus ingin memberikan rasa keadilan berupa jaminan penghasilan kepada seluruh warga terdampak yang ada di 4 RW dengan jumlah KK sekitar 1.300,’’ kata Wisnu yang didampingi Kadisnaker, Dwi Purnomo SH MM, Camat Sawahan, dan beberapa kader PDIP di Balai RW 11 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan .

Dalam paparan Wawali tetap berusaha tampil tenang dalam menyampaikan visi dan misi yang diembannya dari Wali Kota Risma meskipun sejumlah pertanyaan yang hampir seluruhnya disampaikan dengan tegas bahkan pedas.

Wisnu juga meyakinkan kepada warga bahwa Pemkot Surabaya sangat mampu memberikan jaminan penghasilan untuk warga terdampak dari dana APBD yang nilainya mencapai sekitar Rp6,7 triliun pertahunnya. ‘’Sebenarnya dengan dana APBD senilai Rp6,7 triliun pertahun, sangat mampu memberikan jaminan penghasilan kepada seluruh warga terdampak, jika warga terdampak sepakat dan siap lokalisasi ini ditutup maka saya sebagai pejabat Wawali Kota Surabaya juga

trie diana/bhirawa

Spanduk penolakan rencana pentutupan lokalisasi dolly mulai terpampang di jalan-jalan menuju lokalisasi,Minggu (18/5). siap diajak membuat perjanjian tertulis diatas materai atau notaris terkait dana jaminan penghasilan itu agar kepastian hukumnya mengikat, dan warga bisa menuntut jika Pemkot ingkar janji,” tandas Wisnu yang juga Ketua DPC PDIP Surabaya ini.

Diskusi interaktif antara Pemkot Surabaya memang berlangsung sangat alot, karena sebagian besar warga yang hadir dan sejumlah elemen pendukung warga masih terkesan berat jika Pemkot Surabaya melakukan penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak dalam waktu dekat apalagi tanggal 19 Juni mendatang, dengan alasan belum siap.

Dalam dialog tersebut, seorang warga titip pesan kepada Wisnu untuk Wali Kota Risma agar datang dan menemui warga terdampak secara langsung. ‘’Kita ingin Bu Wali Kota sendiri

yang datang dan berdialog dengan kami. Kami ingin berkeluh kesah secara langsung tentang beban hidup kami kalau lokalisasi ditutup,’’ ujar seorang Warga Putat Jaya.

Jangan Serampangan Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama (ISNU) Surabaya mengingatkan bila lokalisasi Dolly ditutup tanpa ada perencanaan yang matang dan detail, otomatis hanya akan menambah angka pengangguran di Surabaya.

Pasalnya, kata ketua ISNU Surabaya Rudhy Akhwady, mereka yang selama ini menggantungkan hidup terhadap keberadaan Dolly akan kehilangan pendapatan. Ini sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi keluarga sekaligus pada pendidikan keluarga.

Karenanya, Pemkot Surabaya benar-benar harus mempersiapkan konsep yang matang akan dijadikan apa pasca Dolly ditutup.Q dre.gat

Rejo Bang Wetan Siapkan Menangkan Jokowi

PANGGUNG BIROKRASI

Dewan Kesenian Jatim Dikukuhkan

Surabaya, Bhirawa Relawan Jokowi (ReJo) Bang Wetan se Jawa Timur, merapatkan barisan dalam rangka pemenangan calon presiden (Capres) Ir. Joko Widodo pada pemilu presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang di Jawa Timur.

Kegiatan konsolidasi perwakilan Relawan Jokowi dari 38 kabupaten / kota di Jatim itu juga dihadiri langsung ketua relawan Jokowi nasional, Isnaini di hotel Fortuna Surabaya, Minggu (18/5).

Ketua Relawan Jokowi Bangwetan se Jawa Timur, Dodi Widodo dalam sambutannnya mengatakan bahwa penggalangan dukungan untuk Jokowi sudah dilaksanakan oleh masing-masing Rejo diberbagai daerah dengan caranya mengedepankan nilai-nilai kerarifan lokal.

“Konsolidasi ini hanya untuk menyatukan langkah sekaligus pengarahan langsung dari ketua relawan Jokowi nasional agar semakian menyolidkan barisan,” ujar Dodi Irawan.

Senada, penasehat Relawan Jokowi Bang Wetan se Jawa Timur, Heri Purwanto mengatakan sebelum menggelar konsolidasi pihaknya juga melaksanakan penggalangan dukungan berupa tanda tangan dan pembagian marchendis kepada masyarakat Surabaya di Taman Bungkul Surabaya, Minggu (18/5) pagi.

“Sedangkan acara ini untuk penguatan bagi koordinator-kordinator Rejo Bang Wetan agar sejalan dengan apa yang telah digariskan oleh Relawan Jokowi tingkat nasional,” ungkap mantan anggota DPRD Jatim dari PDIP ini Diakui Heri, fokus garapan tim relawan Jokowi Bang Wetan se Jatim adalah masyarakat kelas menengah ke bawah atau yang dikenal dengan istilah Wong Cilik.

Alasannya, mayoritas pemilih di Jatim dari sisi pendidikan masih lulusan SMP ke bawah sehingga kita perlu lakukan pendekatan dan sosialisasi dengan menyapa langsung masyarakat agar nantinya mudah menerima penjelasan kenapa sebaiknya memilih Jokowi dibanding Q cty capres yang lain.Q

Pemprov Jatim, Bhirawa Gubernur Jawa Timur, H Soekarwo Jumat (16/ 5) mengukuhkan 35 orang pengurus Dewan Kesenian Jawa Timur (DKJT) masa bakti 20142019 di Gedung Negara Grahadi Surabaya.Dalam sambutanya, Pakde Karwo mengatakan, dialog musyawarah mufakat adalah bentuk peradaban di Indonesia khususnya Jawa Timur. Karena itu, budaya ini harus terus dipakai dalam memutuskan persoalan yang terjadi di masyarakat. “Kita harus perang melawan liberalisasi, dewan kesenian harus mendukungnya,” tutur Soekarwo.

Pemprov akan mendukung sepenuhnya program-program DKJT untuk melestarikan kesenian dan budaya asli Jatim. “Budaya dialog di masyarakat harus ditingkatkan, sehingga bisa mengetahui pendapat masing-masing orang,” katanya.Kekayaan budaya, alam, dan sejarah Jatim yang belum terekspos menurut Soekarwo, djika ditelusuri jumlahnya sangat banyak, seperti yang terjadi belum lama ini, di sekitar Gunung Penanggungan ditemukan 122 candi berukuran besar dan kecil, agar tidak rusak atau hilang, Pemprov akan merancang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) untuk menetapkan daerah ini Q geh menjadi situs peninggalan bersejarah.Q

Dinkes Surabaya, Bhirawa Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemkot Surabaya melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya akan menggelontorkan dana Rp 10,4 miliar untuk pengadaan alat kesehatan (Alkes) di Puskesmas.

Recananya anggaran miliaran itu akan digunakan untuk pengadaan alat- alat dan perlengkapan laboratorium serta spirometer (pengukur pernafasan,red). Penambahan Alkes ini bakal diberikan ke 62 Puskesmas dan 19 Puskesmas rawat inap di Surabaya.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Surabaya Febria Rachmanita mengatakan, Alkes baru tersebut digunakan untuk peningkatan layanan kesehatan untuk masyarakat menengah ke bawah.

Sebagai penyedia layanan kesehatan, Puskesmas dituntut untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. ‘’Kita tidak boleh mendiskriminasikan pelayanan untuk masyarakat menengah ke bawah karena pelayanan kesehatan pada hakikatnya adalah milik semua masyarakat,’’ ujarnya.

Dijelaskannya, pengadaan Alkes kesehatan di Puskesmas di Surabaya akan diberikan Dinkes sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Untuk Puskesmas rawat inap akan diberikan lebih banyak daripada Puskemas yang tidak melayani rawat inap. ‘’Untuk Puskesmas rawat inap akan diberikan Alkes berupa peralatan laboratorium, dan spirometer, sedangkan Puskesmas tanpa rawat inap hanya diberikan spirometer,’’ tambahnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk pengadaan Alkes tidak semata-mata hanya diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan

tetapi terlebih untuk mewujudkan Surabaya menjadi kota pelopor kesehatan di Indonesia.

Menurutnya, sesuai dengan arahan dari Kementrian Kesehatan RI bahwa Surabaya harus menjadi pelopor kesehatan di tanah air. ‘’Kita optimis tahun 2014 Surabaya akan menjadi kota pelopor kesehatan,’’ yakinnya.

Sementara itu Direktur Ruma Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soetomo, dr Dodo Anondo MPH menyatakan, dirinya mendukung upaya DInkes dalam mengadakan Alkes kesehatan di Puskesmas di Surabaya.

Dengan penambahan Alkes akan berdampak langsung terhadap pelayanan di Puskesmas. Masyarakat tidak perlu langsung datang di rumah sakit besar jika bisa ditangani oleh Puskesmas. ‘’Jika pelayanan di Puskesmas baik dan lengkap maka masyarakat tidak perlu dirujuk ke rumah sakit besar,’’ katanya.

Menurutnya, dengan banyaknya pasien di RSUD dr Soetomo tidak mungkin akan turun jika tidak dibantu dengan pelayanan di Puskesmas. Jika dilihat rata-rata pasien per harinya yang berobat di RSUD dr Soetomo mencapai 2.500 orang dan angka ini akan turun jika system rujukan di Puskesmas dan rumah sakit kecil berjalan dengan baik. ‘’Saya yakin sistem rujukan akan berpangaruh langusung terhadap jumlah pasien di RSUD dr Soetomo,’’ Q dna yakinnya.Q

Banleg Jatim Sesalkan Sikap Gubernur Penolakan Raperda Pengendalian Peredaran Miras

DPRD Jatim, Bhirawa Usulan rancangan peraturan daerah (perda) tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol (Miras) ternyata tidak direspon Gubernur Soekarwo. Alasan orang nomor satu di Jatim ini, karena kewenangan memberikan sanksi terhadap pelanggar peraturan daerah adalah pemerintah kabupaten dan pemerintah kota.

Sikap Gubernur Soekarwo ini, mematik reaksi keras Badan legislasi Daerah (Balegda) . Badan Legislasi menuding Biro Hukum Pemprov Jatim tidak memberikan informasi utuh terkait kepentingan peraturan daerah (perda) tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.

Ketua Balegda DPRD Jatim, Zainal Arifin menyampaikan, sikap Gubernur jelas-jelas tidak mementingkan persoalan kenyamanan rakyat. Ia menilai, adanya penolakan terhadap Perda miras karena ada kepentingan lain.

“Ini karena minimnya masukan yang diberikan oleh Biro Hukum ke Gubernur. Karena tidak utuh, akhirnya membuat sikap eksekutif berseberangan dengan dewan,” ujar Zainal, Sabtu (17/5).

Untuk itu, lanjut Zainal Arifin dewan Jatim akan bersikap melalui Pandangan Fraksi yang disampaikan saat paripurna tanggal 22 Mei mendatang. Sebab, Raperda tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol jelas-jelas memihak kenyamanan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

“Banleg sebagai pembahas, ketentuannya tunggu sikap fraksi,” ujarnya.

Sementara itu, Muhtar dari Fraksi Partai Golkar menyampaikan raperda tersebut bukan melarang, namun pengendalian terhadap peredaran minuman keras. “Ini lebih kongkrit dan bertaji, ternyata tidak ada apresiatif dari gubernur. Dan ini sangat disayangkan,” urai dia.

Bahkan pertemuan dengan jajaran Polda Jatim, Muchtar menegaskan ada respon positif. Sebab, dukungan perda ini, nanti akan memperkuat kinerja lembaga hukum.

“Karena, selama ini banyak supermarket menjual miras secara bebas. Khan kalau ada Perda, pihak kepolisian dan Satpol PP dengan mudah melakukan penindakan terhadap peredaran minuman keras,” tegas dia.

Terpisah, Gubernur Soekarwo saat memberikan jawaban terhadap Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD Propinsi Jatim ini justru tidak berkenan. Alasannya, hal ini menjadi kewenangan kabupaten/kota. Karena Propinsi hanya berlaku kanalisasi terhadap ketentuan peraturan daerah.

Pada kesempatan itu, Soekarwo menyampaikan untuk pemberantasan terhadap peredaran minuman keras, harusnya ada formulasi baru antar provinsi dengan kabupaten/kota.

“Sebab, pemerintah provinsi hanya melakukan kanalisasi. Untuk penindakan menjadi kewenangan Kabupaten/kota,” tegas dia.

Meski begitu, Soekarwo mengakui Raperda tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol tersebut merupakan wujud kepedulian terhadap situasi di Jatim.

Apalagi, beberapa bulan terakhir muncul kabaar penyalaahgunaan minuman beralkohol yang sudah sangat mengkhawatirkan, karena banyak memakan korban bagi pemimumnya. “Namun begitu usulan raperda ini, patut mendapat apresiasi,” terang dia.

Menyadari dampak negatif dari penyalahgunaan minuman beralkohol bagi masyarakat, khususnya hasil oplosan yang terkenal dengan istilah cukrik. “Cukrik ini, juga banyak menelan korban. Raperda ini, sebagai wujud kepedulian terhadap situasi di Jawa Timur,” Q cty kata Soekarwo.Q

Puskesmas Pucang Sewu

Miliki Fasilitas Lengkap, Sehari Layani 200 Pasien Menjadi salah satu Puskesmas percontohan bagi program BPJS Kesehatan, Puskesmas Pucang Sewu ramai didatangi pasien. Rata-rata dalam sehari Puskesmas Pucang Sewu melayani 150-200 pasien.

Tidak sekedar banyaknya pasien, Pjs Kepala Puskesmas Pucang Sewu, Surabaya, Ayu Ekanita juga menyebut banyak pasien kalangan menegah ke atas yang memilih untuk berobat di Puskemas ini.

Mengapa? Ditemui di kantornya Ayu menceritakan optimalnya pelayanan dan lengkapnya fasilitas di Puskesmas Pucang Sewu menjadi nilai positif bagi ma-

H A R I A N

Mata Rakyat Mitra Birokrat PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

syarakat.

Jika dilihat Puskesmas Pucang Sewu memiliki beberapa tenaga kesehatan yang layak mulai dari dokter hingga penyuluh kesehatan.

Selain itu, Puskesmas Pucang Sewu juga memiliki laboratorium dan layanan inap yang menyebabkan Puskesmas Pucang Sewu diminati oleh masyarakat Surabaya. ‘’Saat ini masyarakat ti-

dak perlu langsung ke rumah sakit besar karena di Puskesmas Pucang Sewu sudah mampu melayani,’’ tuturnya.

Ayu berharap, ke depan dengan banyaknya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menumbuhkan keparcayaan kepada Puskesmas. Menurutnya, baiknya pelayanan Puskemas akan memberikan citra positif terhadap keberadaan Puskesmas di mata masyarakat luas. ‘’Dulu memang ada anggapan bahwa orang yang berobat ke Puskesmas adalah orang tidak mampu,

akan tetapi sekarang sudah banyak ditemukan orang yang mampu berobat ke Puskesmas,’’ jelasnya.

Ayu mengatakan, selain melayani pasien umum, Puskesmas Pucang Sewu juga melayani pasein dari program BPJS Kesehatan.

Untuk pelayanan kepada peserta BPJS, Puskesmas Pucang Sewu berhasil mengklaimkan dana kapitasi ke BPJS sebesar Rp 72 juta.

Menurutnya dengan bekerjasama dengan BPJS, Puskesmas Pucang Sewu menjadi salah satu Puskesmas yang dikenal di Surabaya. ‘’Kita bersyukur

dengan diikutsertakannya sebagai provider Puskesmas Pucang Sewu menjadi Puskesmas Primadona di Surabaya,’’ tuturnya.

Mananggapi pernyataan di atas, salah satu pasien Puskesmas Pucang Sewu, Puji mengaku, dirinya puas dengan pelayanan Puskesmas Pucang Sewu. Dengan pelayanan dan fasilitas yang cukup lengkap Puskesmas Pucang Sewu dapat menjadi pilihan bagi masyarakat Surabaya. ‘’Jika saya lihat kebanyakan orang yang berobat di Puskesmas Pucang Sewu ratarata daerah Pucang dan se-

dna/bhirawa

Pelayanan puskesmas dalam melayani masyarakat Surabaya. kitarnya. Jarang saya temui lagi daerah luar Surabaya,’’ Q dna dari luar daerah Pucang apa- ungkapnya.Q

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN: Wawan Trianto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Bambang WN, Gatot Suryo Widodo REPORTER : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Danang Prastyo, William AK, Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, SEKRETARIS REDAKSI: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Bangkalan: Aditiya Roosvianto, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Iklan: Sufendhi Dimyati (Koordinator), Danang Prastyo, Guruh Eko Prasetyo, William AK, Sri Poernomo, Koordinator Liputan Ekonomi: Bambang WN Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Keuangan: Etti Sri Kustini (Koordinator/Akuntansi), Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

3

Senin Pon, 19 MEI 2014

Tak Hanya Tonjolkan Kuantitas, Kualitas Tetap Harus Ditingkatkan Pemprov, Bhirawa Sebanyak tiga kabupaten dan dua kota se- Bakorwil Malang dan Pamekasan siap beradu kepiawaian dalam kegiatan Grand Festival Makanan Khas Jatim yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim. Sebelumnya, kelima peserta tersebut telah mengalahkan 19 peserta di babak penyisihan di Kota Malang, Rabu (14/5) lau Jatim siap menuju nasional dan internasional. Dalam hal ini kuliner juga harus bisa bersaing di tingkat nasional dan internasional. “Jangan hanya Fried Chicken saja yang ada di Indonesia. Kalau bisa makanan khas seperti Rawon harus bisa menjadi terkenal di negara lain. Upaya ini tentunya Kemparekraf juga harus segera menindaklanjuti,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Jarianto mengatakan, bagi pemenang Grand Final Festival Makanan Khas Jatim akan dituliskan dalam sebuah buku maupun akan disebarkan melalui dunia maya. Sehingga masyarakat bisa mengakses langsung .

“Jatim harus bisa menjadi pusat makanan dan oleh-oleh,” katanya Sedangkan Kabid Pengembangan Produk Pariwisata (P3) Disbudpar Jatim, Drs Handoyo Msi menambahkan, antusias dari para peserta sangat tinggi. Sebab, dari peserta yang belum memenangkan babak festival pada tahun sebelumnya, kembali mengikuti dan bersaing dengan peserta lainnya.

“Saya salut pada peserta yang selalu antusias mengikuti kegiatan ini. Meskipun ada yang

Sebelumnya juri telah menetapkan lima besar pada pemenang babak penyisihan yaitu pertama, Olahan Dapur Lulu asal Kabupaten Bondowoso dengan menu andalan Nasi Bakar Mamong. Kedua, Wilda Catering asal Kabupaten Jember dengan menu Oseng Pakis Daun Kates.

Ketiga, Edotel SMKN 2 Malang dari Kota Malang dengan Bawal Bumbu Kuning. Keempat, RM Ping Wa dari Gresik dengan Udang Kuah Blimbing Wuluh. Kelima, Jambu Luwuk Villa dan Resort dari Kota Batu dengan Udang Merah Bawang Putih.

Kepala Disbudpar Jatim, Dr H Jarianto MSi mengatakan, menumbuhkembangkan kuliner tidak hanya sekedar pada kuantitasnya, tapi kualitas juga harus tetap diperhatikan. Apalagi dengan menggunakan bahan tradisional semakin melestarikan kuliner asli Indonesia, khususnya Jatim.“Misalkan saja, membuat sajian sate tidak hanya kecap dan bawang merah saja seperti jaman dulu. Namun, ke depan dalam memberikan sajian sate, maka harus ada rasa yang berbeda dan khas,” katanya.

Seperti diungkap Jarianto sebelumnya, ka-

Kadisbudpar Jatim Dr H Jarianto Msi ketika membuka dan meninjau stan babak penyisihan Festival Makanan Khas Jatim. beberapa kali mengikuti dan kalah tidak masuk 10 besar, ternyata masih bersemangat dan rajin ikut kembali. Hal ini menunjukkan adanya komitmen untuk memajukan kepariwisataan di Jatim melalui kulinernya,” katanya.

Menurutnya, keikutsertaan para peserta ini tidak hanya mengejar kemenangan saja. Namun, mereka lebih mengutamakan pada proses berbagi pengalaman dengan peserta dari daerah lain. Untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan mereka dalam berinovasi mengembangkan produk kuliner di Jatim.

“Nanti antar chef bisa bertemu berbagi pengalaman. Produk kuliner selalu ada perkembangannya dan memerlukan inovasi agar masyarakat bisa menikmati dan tidak bosan dengan menu yang sudah ada. Jadi dalam kuliner memang perlu adanya ragam menu dan rasa,” katanya.Langkah selanjutnya, kata Handoyo, bagi peserta yang sudah masuk dalam 10 besar maka bersiap untuk mendapatkan kunjungan dari tim juri dan media.

“Disini, terdapat penilaian dengan point tersendiri yaitu 20 persen. Penilaian tertuju pada higienitas dan sanitasi. tim media juga akan mengambil profil dari para peserta yang masuk dalam babak penyisihan ini,” ujarnya.

Ia menambahkan kalau higienitas dan sanita-

si sangat penting dalam proses mengetahui seluk beluk dapur mereka. Harapannya, jika higienitas dan sanitasi mereka bagus, maka masyarakat ketika mendatangi lokasi tersebut tidak akan kecewa.“Misalkan saja ada depot namun higienitas dan sanitasinya bagus, tidak masalah. Dibandingkan lokasinya bagus namun higienitas dan sanitasinya jelek.,” katanya.

Sementara, dari lima peserta yang terpilih babak penyisihan se Bakorwil Malang dan Pamekasan, akan bertemu dengan lima peserta lainnya yang sudah melalui babak penyisihan se Bakorwil. Sehingga ada 10 peserta yang akan bersaing dalam babak Grand Q rac Final pada bulan Juni 2014.Q

DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR Kampung Kesetiakawanan Sosial “Margo Utomo” Program Desaku Menanti di Desa Prodo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan

Beri Kesempatan Hidup Baru Bagi PMKS Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) memerlukan penanganan yang sangat khusus, sebab sifatnya psikologis. Untuk membangkitkan mereka, Pemprov Jatim melalui Dinas Sosial Jatim dan Kementerian Sosial (Kemensos) RI berupaya mengambil langkah, salah satunya program ‘Desaku Menanti’.

TAHAPAN PROGRAM DESAKU MENANTI

Z Z Z Z Z Z Z Z

T

ahun ini, Pemprov Jatim melalui Di nas Sosial Jatim dan Kemensos RI Kampung dengan program ‘Desaku Menanti’, akhirnya meresmikan Kampung Kesetiakawanan Sosial “Margo Utomo” Di Desa Prodo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan.

Peresmian langsung dilakukan Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos RI, Drs Samsudi MM dihadiri Sekdakab Pasuruan, Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Kemensos RI Dr Soni W Manalu MSi, Kadinsos Jatim Drs Sudjono MM, Kadisnakersostrans Kabupaten Pasuruan, Muspika dan Kepala Desa se Kecamatan Winongan.

Program ‘Desaku Menanti’ memberikan pelayanan bagi 35 KK dan 136 jiwa yang berasal dari Surabaya, Malang, Madiun dan Pasuruan.

Setiap KK akan mendapatkan sebidang tanah seluas 100 m2 dan berdiri bangunan seluas 4 x 6 m dengan berbagai fasilitas.

Seperti fasilitas air, listrik, jalan perumahan, musholla, ruang pertemuan dengan nilai Rp 30.000.000 per KK (kepala keluarga) yang masuk ke rekening masing masing KK, dan mereka mengerjakan sendiri rumahnya dengan dibantu beberapa tenaga tukang dari lingkungan desa sekitar.Disamping bantuan itu, mereka juga mendapatkan bantuan UEP (Usaha Ekonomis Produktif) sesuai dengan minat dan keterampilan masing masing Warga Binaan Sosial (WBS) dan sesuai dengan jodoh masing masing Warga Bi-

Z Z Z Z

Z Z Z Z Z

Kadinsos Jatim Drs Sudjono MM bersama Dirjen Resos Kemensos RI Drs Samsudi MM foto bersama usai meresmikan Kampung Kesetiakawanan Sosial “Margo Utomo”

naan Sosial (WBS) dengan cara Management Jodoh untuk mengetahui kecocokan usaha.

Misalkan saja, ada warga yang membuka warung makan, menjahit, bengkel las, bakso, ternak, jual es, jual sayur keliling, prancangan, tukang kayu, hingga bengkel motor. Untuk anggaran UEP masih menunggu dari Kemensos RI. Tak hanya itu, mereka akan mendapatkan bantuan Jaminan Hidup selama 3 bulan dengan nilai masing-masing jiwa akan mendapatkan Rp 600.000. Setiap KK juga mendapatkan bantuan peralatan dapur dari Kemensos RI dan Peralatan Rumah Tangga dari Pemprov Jatim melalui Biro Kesra. ”Program Desaku Menanti merupakan pro-

gram percontohan karena masih dilakukan di Jawa Timur. Program ini dilaksanakan Pemerintah Pusat (Kementerian Sosial) yang didukung sepenuhnya Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo SH MHum,” kata Kepala Dinas Sosial Jatim, Drs Sudjono MM. Sebelumnya, Dirjen Rehsos Kemensos RI, Drs Samsudi MM berpesan Warga Binaan Sosial (WBS) yang akan menetap segera belajar tentang kearifan lokal yang ada di wilayah, sehingga tidak terjadi benturan dan bentrokan dengan warga desa yang lain. ”Perlunya memupuk jiwa kebersamaan anatara WBS sehingga apabila ada permasalahan dapat diselesaikan bersama dan tidak sal-

ing menyalahkan,” kata Samsudi.

Menurutnya, dalam melaksanakan rehabilitasi sosial yang tidak kalah pentingnya adalah pendampingan sosial bagi WBS yang telah menempati rumah, maka telah dibentuk tim pendamping yang dikoordinir oleh LKS SAHAJA yang nantinya akan mendampingi WBS selama 1 tahun.

Dirjen Rehsos RI menjelaskan, program ‘Desaku Menanti’ dilaksanakan di Jatim dikarenakan sejak tahun 2006 Jatim telah melaksanakan program Transmigrasi lokal (Translok) yang berlokasi di Desa Wonorejo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan.

Dalam pelaksanaannya, bekerjasama dengan Lembaga Masyarakat Desa tepian Hutan

TAHUN 2012 (Tahun Pertama) Desiminasi Program Desaku Menanti Penyusunan Instrumen Pemetaan Uji Coba Instrumen Pengolahan Data Hasil Uji Coba TAHUN 2013 (Tahun Kedua) Pemetaan Sosial Verifikasi Data Hasil Pemetaan Study Kelayakan Desaku Menanti Pengumpulan Data Pendukung Hasil Study Kelayakan Pengolahan dan Analisa Data Kelayakan Desaku Menanti Lokakarya Sosialisasi Desaku Menanti Pendataan Calon Warga Binaan (WBS) Desaku Menanti TAHUN 2014 (Tahun Ketiga) Seleksi dan Verifikasi Data Calon WBS Pembuatan Rumah Sosial Desaku Menanti Pengolahan Data HasilVerifikasi Penempatan WBS di Shelter Sosial Provinsi Penyaluran WBS ke Lokasi Desaku Menanti Data Dinsos Jatim

(LMDH) dan Perhutani untuk mengelola lahan seluas 60 Ha selama 60 tahun, program ini dikuti oleh 16 KK dan dibangunkan rumah sederhana diatas tanah +1.000 m2 tetapi karena kurang pendampingan dan rutinitas sehingga Gepeng tidak kerasan dan kembali mengelandang.

Selanjutnya tahun 2009 kembali melaksanakan program Translok (TransmigrasiLokal) yang menempatkan kembaliGepeng di DesaKaranganyar, Kecamatan Kota, Kabupaten Bondowoso dengan WBS sebanyak 10 orang hingga saat ini masih berada di lokasi tersebut dan berusaha sesuai dengan keQ rac terampilan yang dimiliki.Q

HARAPAN INDIKATOR KEBERHASILAN DARI PROGRAM DESAKU MENANTI Z Eks gelandangan dan pengemis ataupun mereka yang rawan menjadi gelandangan dan pengemis dapat menyelesaikan proses layanan sampai tuntas.

Z Ketahanan ekonomi keluarga meningkat dan mereka dapat hidup kembali normal di desa.

Z Pemerintah daerah semakin peduli dan berkontribusi pada Program Desaku Menanti dengan mengalokasikan dana untuk pengembangan dan keberlanjutan program dimasa mendatang.

Z Masyarakat mendukung penuh pelaksanaan Program Desaku Menanti dan berpartisipasi aktif baik dalam sosialisasi maupun pengawasan.

Z Kesadaran Eks gelandangan dan pengemis meningkat dan ikut berperan aktif dalam mendorong anaknya untuk kembali ke dunia pendidikan dan terus memotivasi anak untuk melanjutkan sekolahnya.

Z Intitusi/lembaga penyelenggara pendidikan dapat lebih memahami permasalahan yang menghambat proses belajar anak gepeng sehingga dapat memberikan perlakuan yang tepat sesuai dengan karakteristik anak tersebut.

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

4 KELANA

Pelajar Harus Peduli Lingkungan Sidoarjo, Bhirawa Melihat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup terus semakin menurun, bahkan merosot tajam.Karena masih banyak sekali lingkungan kurang bersih maupun pepohonan hijau rindang sangat kurang sekali. Membuat Badan Lingkungan Hidup (BLH) menggandeng praktisi lingkungan hidup untuk membangkitkan masyarakat agar peduli terhadap lingkungannya. Ajakan itu digelar dalam Sarasehan Cinta Lingkungan Hidup dalam Rangka Peringatan Hari Lingkungan Hidup se Dunia 2014.

Menurut Kepala BLH Sidoarjo, Drs Siswojo, pihaknya telah mengajak pemuda, khususnya anak-anak sekolah untuk bangkit terhadap kepedulian lingkungannya. ‘’Harapan kami kedepan, selain bersih dan hijau juga nyaman, serta enak dipandang mata. Jadi saya mengajak anak-anak sekolah SMA se Sidoarjo, karena program ini ada hubungannya dengan program Adiwiyata. Sehingga harapan kami bisa tepat sasaran,’’ katanya.

Adapun paparan yang diberikan praktisi lingkungan hidup diawali dengan pemutaran film-film dokumenter, mengenai kejadian-kejadian pengrusakan alam, baik yang dilakukan tangan-tangan jahil menusia, maupun kerusakan akibat perubahan alam itu sendiri.

Pengrusakan yang dilakukan oleh tangan-tangan jahil menuasia akan mengakibatkan terjadinya bencana alam, seperti tanah longsor, tsunami maupun banjir yang sudah masuk ke dalam tengah-tengah kota.Kondisi ini seperti yang ditayangkan dalam film dokumenter yang hanya beberapa menit itu.Q ach

Seleksi Odong-odong Ala Timsel KPUD Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Dugaan permainan kotor dijalankan Timsel calon anggota KPUD Sidoarjo yang sudah mengarahkan 10 calon yang diloloskan berdasarkan konfigurasi tiga dari unsur NU dan dua Muhadiyah.

Pansel sudah melakukan kordinasi dengan petinggi Pemkab untuk mengalokasikan nama-nama yang layak dimenangkan dan dikalahkan.

Sementara itu, Bandi, anggota yang digugurkan dalam penyaringan 20 nama, menuding Ketua Timsel, Abu Sofyan, berada di balik semua ini. Bandi menuding, Abu Sofyan sangat otoriter dan dominan dalam tim yang beranggotakan lima orang. ‘’Saya temui Pak Abu dan saya sebut dia telah bermain kotor,” tandasnya. Abu yang dosen Unmuh Sidoarjo menyampaikan agar Bandi mengajukan surat keberatan, tetapi terlambat tak ada gunanya karena semua sudah diskenario dari atas.

Bandi mengetahui Timsel

melakukan seleksi, kalau sudah diatur seperti ini untuk apa dilakukan seleksi. Ini mempermainkan nasib orang, sudah susah payah mengikuti seleksi ternyata seleksi ini hanya sekedar formalitas. ‘’Ini namanya seleksi odong-odong.

Saya siap dikonfrontir kalau Timsel tak suka dengan pernyataan saya,’’ tandasnya.

Dalam temuannya, Bandi, menyebut, ternyata hampir seluruh peserta seleksi membawa rekomendasi dan restu dari Ormas. Yang banyak memang membawa restu dari NU dan Muhamadiyah. Bandi pun

yang mengaku sebagai orang ‘abangan’ berusaha mendapatkan rekom dari PDIP. Ia berulangkali mendatangi kantor DPRD untuk menemui Ketua DPC PDIP, Imam Supii, namun sia-sia. Upayanya gagal karena Imam selalu tak berada di ruang kerjanya. “sebagai abangan, saya kecewa dengan Imam Supii,” tambahnya.

Bandi sebenarnya sudah menyiapkan materi dengan baik karena mengira bahwa Timsel akan berlaku fair. Tetapi berantakan setelah mengetahui dari sumbernya, ternyata hampir seluruh peserta membawa rekom dan restu Ormas dan partai. akhirnya kepercayaan dirinya hilang, dan berusaha mendapatkan rekom dari PDIP. Timsel yang diketuai Abu Sofyan tak representative karena ujug-ujug dibentuk tanpa melalui sosialisasi dan seleksi. Menurut pendapat

Timsel, ini juga harus diseleksi apakah mereka mempunyai integritas dan kepemimpinan sebelum tim menanyakan integritas dan kepemimpinan kepada calon anggota KPUD. Public tak pernah tahu, tibatiba Timsel sudah dibentuk, lha yang menunjuk lima orang itu siapa?’’ tanyanya.

Dalam penelusurannya, ada deal pejabat penting untuk menunjukTimsel, sasarannya menuju Pilkada Sidoarjo 2015.

Agar supaya Pilkada dapat menguntungkan kontestan peserta Pilkada, maka dikreasi siapa anggota KPUD nya. Dari sini pula Bandi, memastikan dari tiga petahana KPUD yang lolos 20 besar (Iswanto, Nanang, Zainal Abidin), hanya satu petahana yang lolos 10 besar. ‘’Saya sudah tahu, siapa satu petahana yang diloloskan, liat saja nanti saya buka semua,’’ tandasnya.

Pada saat ujian tulis, kesehatan dan psikotes, Bandi

Imam Mutlak Tentukan Posisi Wakil Ketua DPRD Sidoaarjo, Bhirawa Ketika dukungan mengalir kepada Khulaim Juanedi, untuk terpilih kembali menjadi Wakil Ketua DPRD Sidoarjo untuk kedua kalinya. Ternyata muncul pernyataan melawan arus dari Ketua DPD PAN Sidoarjo sendiri yang menegaskan untuk posisi wakil ketua tak harus Khulaim.

Ditemui di sela Musyawarah Kerja Kadin Sidoarjo, Rabu (14/5), Ketua DPD PAN Sidoarjo, Imam Sugiri, memberi pernyataan mengejutkan bahwa Wakil Ketua DPRD dari unsur PAN nanti tak harus incumbent (Khulaim Jaunaedi).

Seluruh anggota fraksi PAN memiliki hak yang sama termasuk yang baru terpilih seperti Haris (Dapil V) dan Bangun (Dapil III). Anggota fraksi yang mengantoingi suara terbanyak (Khulaim) tak harus menjadi wakil ketua. Otoritasnya ada di tangan Ketua DPD PAN Sidoarjo.

Imam menyebut, anggota fraksi itu merupakan pekerja partai yang ditempatkan di legislatif, mereka tak boleh menentukan posisinya di alat kelengkapan menurut kemauan mereka sendiri. Tetapi harus mengikuti mekanisme partai. ‘’Dan saya sebagai ketua partai mempunyai otoritas untuk menentukan posisi wakil ketua dan alat kelengkapan lain,’’ tandasnya.

Menurut Caleg yang tumbang dalam perebutkan tiket DPR RI ini, pilihannya hanya dua. Fraksi mengikuti aturan partai atau mengadakan Musdalub untuk mengganti posisinya sebagai ketua. Namun ditambahkan Musdalub itu bukan untuk mengganti dirinya tetapi untuk menambah masa jabatan sebagai ketua partai, ucapnya sambil tersenyum. Untuk menjadi wakil ketua dewan, menurut aturan harus disetujui DPD dengan tandatangan ketua dan sekretaris DPD PAN, yakni Zainul Lutfi.

Namun dalam kaitan ini, tambahnya, yang paling menentukan adalah Ketua Umum DPD. Bukankah sekretaris juga dibutuhkan dalam menandatangani penunjukkan wakil ketua ? ‘’Oh tidak. Sekretaris itu dipilih formatur.

Kalau ketua yang memilih adalah peserta Musda,’’ ujarnya.Q hds

sudah mendesak Timsel untuk membuat skore setiap peserta tujuannya agar transparan, siapa yang kalah dan menang akan muncul dalam scoring itu. kenyataannya permintaannya tak digubris, Timsel langsung mencoret nama-nama yang dinilai gagal tanpa mempertimbangkan skore penilaian. “Pola kerja Timsel ini sungguh jahat,” ucapnya.

Ludi Pramono, salah satu peserta menimpali, materi yang dibuat calon peserta adalah menanyakan integritas dan kepemimpinan. ‘’Materi seperti ini kemoncolan,” terangnya.

Bagaimana mungkin membuat materi begini, kalau peserta dari lapisan masyarrakat yang belum pernah berorganisasi. Ia justru mempertanyakan, apakah lima anggota Timsel itu memiliki integritas dan kepemimpinan. “Punya integritas dan kepemimpinan apa mereka itu,” sambungnya.Q hds

58 Persen Anggota Dewan Diisi Kaum Muda

Bupati Sidoarjo Tak Khawatir Putusan PTUN Sidoarjo, Bhirawa Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah SH MHum, tak khawatir dengan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, Selasa (13/5) lalu, yang mengabulkan semua gugatan Sundahyati, mantan Kades Sawotratap, Gedangan, pada Bupati Sidoarjo sebagai tergugat.

Putusan PTUN itu diantaranya, mewajibkan Bupati Sidoarjo mencabut SK Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kades Sawotratap, Gedangan, tanggal 30 Desember 2013. Juga mewajibkan untuk menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan pengangkatan Kades baru sesuai hasil perhitungan suara terbanyak dari peserta calon kades, menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Kepala Bagian Hukum Pemkab Sidoarjo, Heri Susanto SH MH mengatakan, jangan terlalu subyektif dalam menilai putusan hukum. ‘’Kalah atau menang jangan terburu menilai subyektif, kita baca dulu salinan putusannya seperti apa, baru Pemkab Sidoarjo akan melakukan upaya hukum apa yang pantas untuk keadilan masyarakat,’’ujar Heri Susanto, Jum at ( 16/5) kemarin, ditemui saat berada di Pendopo Kabupaten.

Menurut Heri, Pemkab Sidoarjo bukannya tak khawatir dengan putusan PTUN Surabaya itu, tapi semuanya ada mekanisme hukumnya. Bila kalah masih ada upaya hukum banding. ‘’Tapi pimpinan perintahkan banding apa tidak, kita lihat dulu pada amar putusannya,’’ jelas Heri.Q ali

Senin pon 19 MEI 2014

kaiyadi/bhirawa

Bupati Mojoketo Mustofa Kamal Pasa (kanan) melepas peserta offroad.

100 Offroader Dilepas Bupati dari Kawasan MKP Kab Mojokerto, Bhirawa Sedikitnya 100 Offroader berlaga di ajang offroad yang digelar Pemkab Mojokerto di kawasan MKP (Mojokerto Kawasan Pariwisata), di bantaran Sungai Brantas, Minggu (18/5) kemarin. Ajang ini digelar Dinas Pemuda, Pariwisata dan Olah Raga Kab Mojokerto dengan tujuan mempromosikan pariwisata di Kab Mojokerto, ‘’Pesertanya tak hanya dari Mojokerto saja, namun justru yang banyak dari luar kota diantaranya Jember, Tulungagung, Pasuruan, Surabaya dan sekitarnya,’’ lontar Ketua Panitia,

Didik Chusnul Yakin.

Menurut Didik Chusnul Yakin, acara yang bertajuk Off Road Wisata Lintas Tapal Batas Majapahit ini merupakan rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Jadi Kab Mojokerto ke – 721. ‘’Tak hanya sekedar berhura-hura, kegiatan offroad ini juga mengelilingi wilayah tapal batas Majapahit yang sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional dengan maksud untuk mempromosikan pariwisata di Kab Mojokerto,’’ imbuh pria alumnus STPDN ini.

Ajang offroad ini diberangkatkan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal

Pasa. ‘’Antusias masyarakat dengan adanya kegiatan offroad ini sangat luar biasa. Sehingga Bulan Desember mendatang akan diadakan lagi kegiatan Ultra Offroad,’’ ujar Mustofa.

Mustofa juga berpesan kepada peserta untuk berangkat dengan selamat dan pulang dengan selamat juga, serta yang tak kalah penting untuk menghormati pengguna jalan lain. Start dari MKP Brantas, peserta offroad melewati Sambiroto-Candi Brahu-Pendopo Agung-Lebakjabung-BangsalMojoanyar dan akhirnya finish di MKP Brantas lagi.Q kar

Disiapkan Rp 3,5 M untuk Kenaikan Gaji PNS Sidoarjo, Bhirawa Pemkab Sidoarjo siap untuk mencairkan kenaikan gaji PNS tahun 2014 ini sebesar 6%. Untuk keperluan itu, Pemkab sudah menyediakan tambahan dana sebesar Rp3.5 milair. Hanya saja waktu pencairannya belum bisa dipastikan. Sebab PP dan SE sebagai dasar hukum pencairan belum dikeluarkan pemerintah pusat.

Menurut Kepala Dinas Pen dapatan Pengelolah Keuangan dan Aset (DPPK) Sidoarjo, Joko Sartono SH MSI, dana untuk pemberian gaji 13 bagi PNS seperti tiap tahunnya juga sudah siap. Hanya saja ia belum bisa menyampaikan kapan

waktunya. Demikian juga dana untuk memberikan tunjangan kemahalan seperti tiap tahunnya, juga sudah siap, hanya saja saya belum bisa memberitahukan kapan waktunya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kuasa BUD DPPKA Sidoarjo, Chusnul Inayah, mengaku masih terus koordinasi dengan pemerintah pusat terkait PP dan SE sebagai dasar hukum pencairan kenaikan gaji PNS tahun ini. ‘’Belum kita terima hingga kini,’’ ujarnya.

Tapi dari catatan di BUD Sidoarjo, pada pencairan kenaikan gaji 7% tahun 2013 lalu, pencairannya kenaikan gaji ini baru bisa diberikan

pada bulan Juni. Untuk kebutuhan itu, Pemkab Sidoarjo harus menyediakan tambahan dana sebesar Rp5 miliar.

Disampaikan Iin, sapaan akrab Chusnul Inayah, pihaknya sebenarnya juga ingin kenaikan gaji PNS sebesar 6% tahun ini segera bisa cair dalam bulan-bulan ini. Agar terjadinya inflasi seperti yang dikhawatiran banyak PNS Sidoarjo bila pencairannya dibarengkan dengan beberapa pencairan lainnya tak sampai terjadi. Seperti bareng dengan pencairan gaji 13 atau bareng dengan pencairan tunjangan kemahalan (dulu THR) saat menjelang Hari Raya Idul Fitri.Q ali

Sidoarjo, Bhirawa Setelah dilakukan kajian dan penelitian hasil dari Pemilihan Legilatif (Pileg) 2014 di Kab Sidoarjo, calon anggota Legislatif periode 2014-2019 kebanyakan diisi kaum pemuda, yakni mencapai sekitar 58% dari rata-rata usia kurang 45 tahun.

Sisanya berkisar usia pada 50 hingga 61 tahun.

Temuan data prosentase ini telah dihasil penelitian kerjasama DPD KNPI dengan KPUD Kab achmad suprayogi/bhirawa Sidoarjo terhaAri Suryono SSos dap Pileg 2014 lalu. Bentuk penelitian dan kajiannya diformulasikan dalam tajuk ‘Pemuda, Pemilu dan Perubahan.

Ketua DPD KNPI Kab Sidoarjo, Ari Suryono SSos Minggu (18/5) saat ditemui di Perum KNV mengatakan, selain kajian kami juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas sukses pelaksanaan Pileg khususnya di Kab Sidoarjo. Apresiasi berikutnya juga penting disampaikan dalam kaitan tingkat partisipasi pemilih di Kab Sidoarjo yang cukup bagus, yakni 73%.

Hasil kajian DPD KNPI ini menganalisa kaum muda dalam tiga premis/pernyataan yang digunakan sebagai dasar kesimpulan.

Pertama, pemuda adalah agen perubahan.

Kedua, semangat munculnya kaum muda dalam Pemilu di Kab Sidoarjo. Dan ketiga, gerakan kaum muda dalam ranah kebijakan publik.

Sejarah telah banyak mencatat peran strategis kaum muda menuju perubahan dan perjuangan suatu bangsa, sebagaimana adagium Pemuda Agen Perubahan. Kaum muda adalah motor gerakan politik dan semangat perubahan pada banyak tempat. ‘’Sejarah perjuangan bangsa Indonesia juga menorehkan kaum muda sebagai motor utama,’’ jelas Ari Suryono yang juga sebagai Kabag Kerjasama Pemkab Sidoarjo.

Fenomena ini memang sangat menarik, data KPU menunjukkan rata-rata umur Caleg yang diajukan Parpol adalah 43 tahun dan Caleg yang berumur kurang dari atau sama dengan 40 tahun hampir sepertiga dari jumlah keseluruhan Caleg Pemilu 2014. Fenomena ini menunjukkan itikad yang kuat para Parpol-Parpol di Kab Sidoarjo untuk mendorong munculnya kaum muda.

Menurutnya, karakter jiwa muda antara lain daya imajinasi, kreasi dan inovasi serta pola pikir yang terus berkembang. Termasuk kapasitas dalam mengasah potensi dan bakat, agar terus mencapai perubahan dan kesempurnaan yang dijadikan titik tolak melandasi harapan dalam ranah pengambilan kebijakan pro rakyat. ‘’Sehingga munculnya kaum muda dalam ranah pengambilan kebijakan (DPRD Kab Sidoarjo) diharapkan dapat mendorong lebih kuat semangat perubahan menuju tata kepemerintahan yang lebih baik,’’ harapnya.Q ach

Sidoarjo Aman dari Pelecehan Seksual Maraknya kasus pelecehan seksual yang menimpa anak-anak, membuat Wakil Bupati Sidoarjo, MG Hadi Sutjipto SH MM turut memberikan solusi agar anak-anak diberi banyak kegiatan yang sifatnya tak membosankan, menghibur juga mendidik, bisa juga disalurkan melalui program-program gerakan Pramuka yang selama ini telah dilakukan Kwarcab Pramuka Sidoarjo.

Menurut Hadi Sutjipto yang juga sebagai Ketua Ka Kwarcab Kab Sidoarjo disela-sela pembukaan Persari (Perkemahan Sehari) yang dilakukan Kwarda Provinsi Jatim di Alun-alun Kab Sidoarjo, Sabtu pagi (17/5), kalau kegiatan ini merupakan program Pramuka dari Strata Penggalang, Siaga dan Penegak. Ini bagian dari kegiatan seluruh Siaga Pramuka siswa kelas 3 dan 4 SD se Kab Sidoarjo. Kegiatan seperti ini bisa dijadikan rambu-rambu oleh para pembina agar Sidoarjo terbebas dari

pelecehan seksual, seperti yang terjadi di JIS (Jakarta International School) Jakarta beberapa waktu lalu. ‘’Yang jelas di Sidoarjo tak ada kasus itu, aman dari pelecehan seksual yang lagi marak. Itupun tidak bisa lepas dari pengawasan semua pihak, mulai dari orangtua, guru sekolah maupun dari jajaran terkait lainnya,’’ katanya.

Disisi lain, kegiatan Persari yang mengambil tema Dengan Prestasi Pramuka Siaga Mencetak Generasi Berakhlak, aktif, kreatif dan Mandiri, ini diawali

dengan kegiatan senam Pramuka oleh para siaga, dilanjutkan upacara pembukaan yang dipimpin Kak Singgih dari Kwarda Jatim.

Dalam sambutannya, Kak Singgih yang menjabat Wakil Ketua Kwarda Bidang Bina Muda Provinsi Jatim mengatakan dengan mengikuti perkemahan sehari ini diharapkan banyak hal-hal positif yang akan diperoleh oleh anak-anak. ‘’Kegiatan ini bertujuan antara lain mendidik siswa menjadi insan yang beriman, bertakwa, toleran, peduli sesama, kreatif, mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab,’’ katanya.

Selain akan memperoleh banyak ilmu dan pengalaman tentang bahtera kehidupan masa kini dan masa yang akan datang, acara ini juga bisa dijadikan sebagai ajang

achmad suprayogi/bhirawa

Aktif kegiatan seperti inilah membuat para pelajar ‘Siaga Pramuka’ tidak mudah terkena pengaruh jahat. refresing yang menyenangkan bagi anak-anak. ‘’Selesai upacara pembukaan, para pramuka siaga dengan dipandu oleh kakak-kakak dari Kwar-

cab Sidoarjo untuk mengikuti lomba, diantaranya yaitu lomba mendirikan tenda, game, memasak, melukis dan adzan,’’ pungkasnya.Q ach

JAWA TIMUR

Senin Pon 19 MEI 2014

Hari ini, 19.015 Siswa SD Ikuti Ujian

KILAS JATIM

Polres Bojonegoro Petakan Titik Rawan Kekisruhan Bojonegoro,Bhirawa Menjelang Pemilihan Presiden (Pilres) dan Calon wakil Presiden (Cawapres) RI 2014 ini, Polisi Resort (Polres) Bojonegoro, sudah melakukan pemetaan titiktitik kerawanan. Walaupun selama ini Bojonegoro tergolong aman, namun kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan.

Hal itu disampaikan Kapolres Bojonegoro, AKBP Ady Wibowo kepada harian Bhirawa Minggu (18/5). Menurutnya, saat ini pihaknya telah menyiapkan langkah pengamanan untuk mengantisipasi hingga pada level kontijensi.

“Kecurangan dan kerawanan di TPS (Tempat Pemungutan Suara), PPS (Panitia Pemungutan Suara), PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) termasuk menjadi bagian pengawasan petugas keamanan,” terangnya.

Penentuan kualitas pemilihan legislatif dan pilpres berada pada pihak penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan, Polri bertanggungjawab dari aspek keamananya.

“Hal itu menjadi bagian kerawanan yang harus dicegah supaya tidak ada lagi pelanggaran pada level tersebut,” lanjutnya.

Sedangkan, langkah-langkah pengamanan mulai saat pendaftaran capres, pencetakan dan pendistribusian surat suara serta kampanye, minggu tenang, pencoblosan hingga perhitungan suara di TPS maupun KPU RI disiapkan.

Ditambahkan, jumlah personel pengamanan pilpres sama dengan pileg karena jumlah TPS tak jauh berbeda.

“Kita kerahkan 711 personil kepolisian untuk mengamankan 2.801 TPS yang tersebar di 28 kecamatan dalam wilayah kabupaten Bojonegoro,” pungkasnya. Q bas

Bojonegoro, Bhirawa Sedikitnya 19.015 siswa dari 991 Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bojonegoro mengikuti ujian sekolah yang digelar pada SeninRabu (19-21/5) ini. Saat ini paket soal sudah didistribusikan ke Polsek. “Mulai tahun ini, soal dibuat oleh Pemprov Jatim, bukan pusat.

Paket soal di setiap kabupaten berbeda, tetapi dalam satu kabupaten itu sama,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro, Husnul Khuluq, Minggu (18/5).

Pelajar dan Balita di Jember Terjangkit HIV/AIDS Jember, Bhirawa Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Jember semakin memprihatinkan. Berdasarkan data VCT RSU dr. Subandi Jember, ditahun 2014 ini telah menangani kasus HIV yang diderita oleh 3 balita dan 10 siswa SMA yang diduga kuat juga terjangkit HIV. Kepala Humas RSD dr. SoebandiJember, dr. Justina Evy Tyaswati, Sp.Kj, mengatakan, penularan HIV/AIDS kepada Balita ini terjadi, karena tertular oleh ibu yang positif terjangkit virus HIV/ AIDS, saat sang bayi masih di dalam kandungan. Selain itu, perempuan yang positif virus ini, juga dapat menularkan kepada bayinya pada saat masa menyusui. Kondisi semacam ini, tentunya sangat memprihatinkan. Pasalnya, bayi yang masih belum memiliki dosa itu, harus tumbuh dengan bayang-bayang ketakutan akan virus berbahaya ini.

"Di awal tahun ini saja, pihaknya telah menangani 3 kasus balita yang terjangkit virus HIV/AIDS, sehingga jumlah keseluruhan kasus balita yang terjangkit virus ini, mencapai 49 kasus. Berdasarkan data yang ada, penderita HIV/AIDS didominasi oleh kalangan ibu rumah tangga yang tertular virus dari suaminya.

Sehingga, tidak mengherankan jika kasus HIV/AIDS juga menjangkit bayi yang baru lahir," tandasnya.

Selain balita, penyakit HIV/AIDS yang hingga saat ini belum ada obatnya ini juga mulai merambah kalangan remaja. Menurut Evy,hingga Bulan April lalu, VCT RSD dr. Soebandi-Jember telah menangani sekitar sepuluh penderita HIV/AIDS baru.

"Kesepuluh pasien ini, masih berusia antara 16 sampai 17 tahun, dan masih duduk di bangku SMA. Penyebab terjangkitnya mereka, dimungkinkan akibat dari perilaku menyimpang, seperti melakukan hubungan seksual di luar nikah, serta bergonta-ganti pasangan," katanya.

Melihat kondisi yang cukup mengkhawatirkan ini, dr. Evi mengimbau kepada seluruh masyarakat, terutama kawula muda, untuk tidak mempraktekkan perilaku menyimpang, seperti gontaganti pasangan, yang bisa berakibat pada terjangkitnya virus mematikan ini.

Apalagi, perilaku seks di luar nikah sangat dilarang oleh agama.Q efi

5

mb-2/bhirawa

Kios Pasar Grosir Ngronggo Kota Kediri Yang pembangunannya dihentikan Pemkot Kediri karena dianggap menabrak aturan.

Pedagang Grosir Tunggu Solusi Wali Kota Kediri, Bhirawa Polemik pembangunan kios pasar Grosir Ngronggo, Kota Kediri membawa keresahan bagi para pedagang yang telah meng investasikan uangnya untuk pembangunan kios , menyusul ketidak jelasan pembangunan yang telah dihentikan Pemkot kediri karena dianggap belum memiliki izin lengkap dari Pemkot.

Ketua paguyupan Pasar Ngronggo Edy Purwanto mengatakan kekhawatiran pedagang di pasar Grosir tersebut sangat beralasan pasalnya sejak penghentian pembangunan itu Pemkot belum memberikan kepastian bangunan kapan bisa dilanjutkan, untuk itu pihaknya berharap kebijakan Pemkot kediri untuk segera memberikan solusi dan dukungan penuh terhadap pembangunan pasar itu.

"Agar para pedagang yang sudah menginvestasikan uangnya dalam pembangunan pasar tidak semakin resah dengan kondisi tersebut, untuk itu para pedagang berharap penuh kebijakan Pemkot untuk segera memberikan kepastian pembangunan pasar ini" ungkap Edy dengan penuh harap.

Wali kota Kediri Abdullah Abubakar SE, kembali menegaskan jika, selain belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pembangunan 100 unit kios tersebut telah menyalahi aturan RT RW kota Kediri, sebab lokasi pembangunan tersebut diperuntukkan untuk Pelataran Parkir Mobil Barang (PPMB).

Menjawab keresahan pedangang Mas Abu sapaan Akrab Walikota ini tetap akan memberikan solusi, namun solusinya masih menunggu dari pihak PD Pasar, "Yang jelas pemerintah saat ini

mencarikan jalan , nanti kita akan bangunkan, namun mereka juga harus nurut pemerintah, karena pemerintah juga sudah membuka komunikasi dengan mereka, dan solusinya masih menuggu PD pasar" jelas Wali kota.

Sementara Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kota Kediri melalui Hadi Sucipto mengatakan agar Pemkot mengevaluasi ulang kebijakannya untuk membongkar bangunan yang telah dibangun menggunakan uang pedagang ini, menurutnya jika Pemkot kediri menganggap itu menyalahi RT RW dan jika harus ditertibkan jangan hanya bangunan kios itu, pasalnya masih banyak di Kota Kediri ini bangunan yang menyalahi aturan.

"Selain itu aset tersebut sudah diserahkan untuk dikelola dan dikembangkan ke PD pasar, kalau kami sepakat pembangunan tersebut dilanjutkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kediri," ujarnya.

Terpisah Dirut PD Pasar Saiful Yasin mengatakan pembangunan kios oleh PD Pasar ini menelan anggaran sebanyak Rp5 Miliar, dalam pembangunannya PD Pasar bekerjasama dengan piihak ketiga, “Yakni para penghuni pasar itu sendiri yang membiayai pembangunan itu dengan melalui kesepakatan yang dikemas dalam MoU. Dalam MoU setelah 10 tahun kios tersebut akan dikelola oleh PD pasar, kendati demikian dari mulai 0 tahun mereka menempati retribusi tetap berjalan, yakni Rp 200/ 2 meter.Q mb2

Menurutnya, sejumlah paket soal tersebut diinapkan di Aula Mliwis Putih komplek Satlantas Polres Bojonegoro. Mulai besok pagi paket soal itu sudah di distribusikan ke sekolah dengan pengawalan dari kepolisian. Berbeda dengan UN SMP dan SMA, Ujian SD/MI tidak melibatkan pengawas independen.

Pelaksanaan ujian hanya diawasi pihak sekolah dengan jumlah pengawas disesuaikan dengan jumlah ruangan. “Kami optimistis, tidak ada kebocoran soal dalam Ujian SD/MI ini. Sejauh ini, juga tidak ada hambatan berarti dalam pendistribusian soal,” tegasnya.

Ia menyebutkan, terkait dengan pembuatan soal ujian, dalam surat edaran bersama bahwa pemprov diminta melakukan koordinasi dengan pemerintah ka-

bupaten/kota dalam penyusunan dan penetapan 75 persen paket soal sesuai dengan kisi-kisi.

Dalam Ujian Sekolah siswa SD sebanyak 75 persen paket soal, diolah dan disiapkan provinsi bersama tim guru dari kabupaten/ kota. Sedang 25 persen paket soal sisanya disiapkan dari pusat.

“Porsi pembuatan soal ujian sekolah lebih besar diberikan kepada Kabupaten/Kota,” lanjutnya.

Berdasarkan surat edaran yang ditandatangani Mendikbud dan Mendagri itu juga menunjuk pemprov untuk melaksanakan penggandaan soal, bahan ujian, blangko surat keterangan hasil ujian sekolah (SKHUS) dan blanko ijazah, serta pendistribusiannya ke kabupaten kota.

Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro juga sudah mengantisipasi pelaksanaan ujian di sejumlah sekolah yang berada di daerah rawan bencana. Beberapa tempat alternatif, menurut dia, telah disiapkan. “Tahun ini ujian tingkat sekolah dasar dilaksanakan di 760 SD dan 231 MI,” jelasnya.

Disinggung untuk kelulusan siswa Sekolah Dasar (SD) pada tahun ajaran 2014. Pihaknya mengatakan untuk kelulusan akan ditentukan melalui Ujian Sekolah bukan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASN) seperti tahun lalu. “Kelulusan siswa Sekolah Dasar (SD) pada tahun ajaran 2014 akan ditentukan melalui Ujian Sekolah bukan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional seperti tahun lalu,” pungkasnya.Q bas

Sinergitas JurnalisPemkab Ditingkatkan Jember, Bhirawa butuhkan informasi Sekretaris Kabubisa melalui humas paten (Sekkab) Jemdan bisa langsung berber Sugiarto berhahubungan dengan rap, sinergitas atara SKPD yang bersangmedia dengan Pemekutan. "Alhamdulilrintah daerah yang lah dengan kegiatan sudah terbangun tesambung rasa yang rus ditingkatkan. setiap bulan dilakuKarena dengan sikan dan sudah berjanergitas antara kelan tiga tahun lebih duanya semua proini, semakin menamgram pemerintah kebah keharmonisan pada masyarakat antara jurnalis dengefi/bhirawa akan tersampaikan an Pemerintah DaeSugiarto secara baik dan rah," ungkapnya. gamblang, baik itu Namun keharmonimedia cetak, leketronik dan visan ini jangan sampai dirusak sual. oleh kepentingan seseorang yang Hal ini diungkapkan oleh Sumembeda-bedakan antara pejagiarto saat sambung rasa Jurnalis bat yang lama dengan yang baru. dengan Pemkab Jember yang "Kami tidak ingin ada yang memdigelar di salah satu aula hotel, beda-bedakan pejabat yang lama beberapa waktu lalu. Menurut dengan pejabat yang baru. SiaSugiarto, hubungan media denga papun yang duduk dan dipercaya Pemkab Jember yang dijalin sebupati menduduk kehumasan lama ini cukup bagus dan Pemkab harus menjalankan sesuai dengan siap untuk dikritisi." Kami yakin tuposinya. Jangan sampai ada seluruh SKPD yang ada di Jember perkataan enak pejabat dulu tidak alergi kritik, karena itu ketimbang sekarang. Pejabat merupakan sosial kontrol bagi lama dan yang baru pasti mekami," tandasnya. miliki kelebihan dan kekuraDikatakannya, kehumasanan ngnnya. kelebihannya supaya yang ada di Kab. Jember merupalebih ditingkatkan, dan kekukan salah satu penghubung antarangannya supaya terus belajar, ra media dengan pemerintah. Hupaling tidak minta masukan mas merupakan corong dari Pemkepada teman-teman jurnalis," kab, sehingga media jika memterangnya.Q efi

Sebagai Produk Unggulan, Pemkab Pertahankan Jajanan Khas Blitar Program Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Berbagai jenis makanan atau jajanan asli Kabupaten Blitar yang jumlah dan jenisnya cukup banyak yang merupakan produk unggulan Kabupaten Blitar harus dipertahankan sebagai ciri khas Kabupaten Blitar. Bahkan Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Blitar seringkali melakukan pembinaan, pelatihan serta memberikan bantuan modal dan peralatan secara langsung kepada para pengrajin makanan dan jajanan khas Blitar.

Diungkapkan Bupati Blitar, H Herry Noegroho SE, MH pihaknya berharap ciri khas Kabupaten Blitar dengan aneka ragam makanan dan jajanan khas Blitar ini wajib dipertahankan demi kelangsungan produk unggulan di Kabupaten Blitar sampai anak cucu nantinya.

“Hampir semua makanan dan jajanan khas Kabupaten Blitar sejak saya kecil hingga saat ini masih bertahan dan tetap diproduksi dengan hasil dan kualitas yang sama, untuk ini wajib kita pertahankan sebagai produk

unggulan di Kabupaten Blitar sampai anak cucu kita nantinya masih bisa mengenal dan mengetahui apa saja saat kita kecil dulu biasa makan atau beli jajan,” kata H Herry Noegroho SE, MH. Beberapa makanan dan jajanan khas Kabupaten Blitar diantaranya Wajik Kletik, Geti, EntingEnting, Opak Gambir, Peyek, Madu Mongso, Sambel Pecel, Jenang Ketan dan sebagainya yang saat ini cukup banyak industri rumah tangga yang memproduksinya.

Ditambahkan Kepala Disper-

indag Kabupaten Blitar Drs. Molan, untuk melakukan pembinaan serta mengembangkan usaha makanan dan jajanan di Kabupaten Blitar pihaknya seringkali melakukan pembinaan dengan memberikan pelatihan untuk pemula serta peningkatan ketrampilan hingga memberikan bantuan permodalan berupa bantuan alat usaha.

“Pembinaan yang selama ini kami lakukan berupa peningkatan kapasitas dengan menggelar pelatihan dan bantuan peralatan sebagai modal usaha untuk membuat makanan dan jajanan khas Kabupaten Blitar sebagai produk unggulan Kabupaten Blitar,” kata Drs. Molan.

Di sisi lain pihaknya juga tetap berharap kepada para industri makanan dan jajanan khas Kabupaten Blitar ini untuk tetap mempertahankan kualitasnya, mulai dari bahan baku yang dipergunakan hingga masa berlaku agar jangan sampai menimbulkan persoalan.

“Karena hasil produksinya makanan dan jajanan, kami seringkali untuk mengingatkan kepada produsen dan penjual untuk selalu melihat masa kadaluarsanya. Termasuk melalui sidak dan pemeriksaan langsung di lapangan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan kepada konsumen. Apalagi ini biasanya sebagai oleh-oleh para wisatawan yang datang ke Blitar,” jelasnya.

Sementara perlu diketahui beberapa produk unggulan di Kabupaten Blitar yang sudah cukup dikenal baik di tingkat Daerah, Regional, Nasional maupun Internasional yang menjadi andalan Pemerintah Kabupaten Blitar diantaranya Kerajinan Tempurung (batok) Kelapa, Sambel Pecel, Bubut Kayu, Gula Kelapa, Gerabah Seni, Keripik Buah, Batik Tulis, Senapan Angin, Aneka Mainan Anak, Roti Kering, Makanan Khas, Enteng-Enteng Kacang, Garmen, Mebelair dan berbagai produk unggulan lainnya.Q htn*

hartono/bhirawa

Bupati Blitar, H Herry Noegroho, SE, MH bersama istri, Hj. Era Herry Noegroho saat menunjukkan makanan dan jajanan khas Kabupaten Blitar.

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

KPI: Reporter Daerah Harus Jadi Filter Jember, Bhirawa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Provinsi Jawa Timur Danang Sangka Buana berharap, reporter daerah menjadi filter dalam hal penyiaran pemberitaan.

Karena dengan begitu, pemberitaan khususnya media visual telivisi tidak lagi menyiarkan pemberitaan yang dianggap brutal dan meresahkan masyarakat."

Kami berharap reporter daerah yang bisa memfilter mana gambar yang laik tayang dan tidak. Karena, kami sering memberikan teguran dan sangsi kepada pemilik televisi akibat pemberitaan dengan gambar-gambar yang meresahkan dan melenggar aturan," ujar Danang saat dialog dengan media yang bertajuk " Peran media Dalam Menghadapi Pilpres 2014" di Jember, beberapa waktu lalu.

Berdasarkan data, selama musim Pemilu Legeslatif (Pilleg) 2014 kemarin, lembaganya telah mengelurkan 84 sanksi telah dijatuhkan kepada sejumlah lembaga kepenyiaran." Sangsi itu berupa teguran, pengurangan durasi program acara hingga penghentian siaran program bahkan pencabutan ijin siar.Selama masa Pileg kemarin, sanksi paling banyak diberikan kepada lembaga kepenyiaran media televisi, jika dibanding dengan media radio. Karena, banyak pemberitaan dari media televisi yang dinilai memihak kepada partai politik tertentu," tandas Danang Anggota KPI Propinsi Jawa Timur Bidang Pengelolaan Struktur dan Kepenyiaran.

Danang lantas mencontohkan, teguran yang diberikan kepada Metro TV atas tayangan Tanggal 21 Maret 2014, yang dinilai lebih memberikan waktu relatif lebih banyak terhadap pemberitaan Partai Nasional Demokrat, dibandingkan partai lainnya. Teguran serupa juga diberikan kepada Global TV dan RCTI, pada tanggal yang sama. Sebab, mereka dinilai juga memberikan porsi lebih terhadap pemberitaan untuk Partai Hanura. Sanksi teguran juga diberikan kepada TV One, yang melakukan wawancara selama 5 menit 20 detik, kepada salah satu Politisi Partai Golkar, dalam program acara yang ditayangkan pada Tanggal 30 April 2014.

Sementara untuk sanksi berupa pengurangan durasi waktu program acara, Danang menandaskan, tidak ada yang diberikan untuk program acara jurnalistik, melainkan untuk program acara lain, yang tidak ada kaitannya dengan Pileg 2014.Q efi

Pemkab Tagih Kekurangan Pupuk ke Pemprov Madiun, Bhirawa Kelangkaan pupuk di tengah para petani di sejumlah daerah di Kabupaten Madiun, membuat Bupati Madiun, Muhtarom, gerah.

Atas kejadian tersebut, orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kabupaten Madiun ini, melayangkan surat permintaan tambahan alokasi pupuk yang hingga saat ini memang masih belum sesuai dengan Rencana Defintif Kebutuhan Kelompok (RDKK) petani setempat.

Dalam suratnya tertanggal 28 april 2014 , Muhtarom meminta tambahan 4.193 ton pupuk urea, 192 ton pupuk SP36, 2.370 ton pupuk ZA, 8.681 ton pupuk NPK dan 22.265 ton pupuk organik ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Alasan dikirimkannya surat tersebut, karena sejauh ini, alokasi pupuk untuk Kabupaten Madiun tahun 2014 berdasar Peraturan Gubernur (Pergub), masih di bawah angka RDKK. Dari data Dinas Pertanian

Kabupaten Madiun, RDKK untuk pupuk urea adalah 23.181 ton. Namun alokasi dari Pergub baru terealisasi 18.988 ton. Sedangkan untuk RDKK SP36 adalah 4.462 ton namun alokasi Pergub 4.270 ton, RDKK ZA mencapai 13.971 ton namun alokasi Pergub 11.601 ton dan RDKK NPK mencapai 25.421 ton denan alokasi Pergub 16.740 ton. Sedangkan untuk pupuk organik, RDKK-nya adalah 33.620 ton dengan alokasi Pergub baru 11.355 ton.

"Jadi sesuai RDKK memang masih kurang. Makanya kita minta tambahan agar sesuai RDKK. Tapi sampai saat ini belum ada jawaban dari gubernur (Pemprov Jawa Timur)," tegas Bupati Madiun, Muhtarom, kepada wartawan, Minggu (18/5), seraya menambahkan, kekurangan ini, merupakan antisipasi untuk musim tanam pada akhir tahun (November) dengan masa tanam pada Oktober.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Madiun, Mochamad Najib, SP.MM mengatakan, sebenarnya sampai saat ini jumlah realisasi pupuk di lapangan masih lebih sedikit dibanding jumlah pupuk alokasi sesuai Pergub untuk tahun 2014. Dirincinya, untuk urea baru 8.539 ton, SP36 1.673 ton, ZA 4.966 ton, NPK 9.579 ton dan pupuk organik 5.095 ton.

Jumlah ini untuk 26.963 hektare lahan sawah.

"Jadi masih ada pupuknya.

Tapi kalau kalangan petani menyebut langka, saya tidak bisa menuduh siapa yang jadi penyebabnya,"ungkap Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Madiun, Mochamad Najib, saat mendampingi Bupati Muhtarom kepada wartawan.

Menurutnya lagi, dalam rantai penyaluran pupuk, ada beberapa elemen yang terlibat.

Yakni produsen, distributor, kios dan kelompok tani. Angka penyaluran dari produsen selalu berdasarkan RDKK yang dibuat kelompok tani. Karena itu, seharusnya tidak ada kekurangan atau kelangkaan pupuk pada petani.

Sementara itu, ada beberapa temuan tim yang telah diterjunkan Dinas Pertanian terkait kelangkaan pupuk yang terjadi akhir-akhir ini. Salah satu penyebabnya, yakni kesulitan modal pada kios. Akibatnya, kios tidak bisa melakukan

penyetokan dengan baik. "Polanya, dari distributor itu cash and carry (bayar bawa pulang).

Ada kios yang kurang modal sehingga tidak bisa menebus pupuk. Karena itu, penyaluran ke petani jadi tersendat," papar Nadjib.

Selain itu, tim Dinas Pertanian juga menemukan adanya peningkatan kebutuhan di beberapa daerah karena petani memberikan dosis lebih untuk tanamannya. Akibatnya, permintaan jadi naik sehingga alokasi di daerah tersebut menjadi lebih cepat habis.

"Mungkin juga ada hambatan di produsen atau di enam distributor di sini. Kami terus mencari penyebabnya.

Kalau petani ada yang merasa kekurangan pupuk, silakan lapor. Kami akan telusuri.

Apakah kios, distributor atau produsen yang menjadi penyebabnya," tegas Najib.Q dar

ist

Kepulauan/Kecamatan Masalembu Sumenep kembali mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Anggaran Pengawasan Rp 297 Juta Tak Mampu Tekan Kelangkaan BBM

DPRD Kota Kediri Bentuk Pansus Rusunawa Bhirawa, Kediri Setelah kurang lebih dua tahun Rumah susun sederhana sistem sewa (Rusunawa) di Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota Kediri mangkrak,, akhirnya Pemerintah Kota Kediri mengajukan Raperda Rusunawa tersebut Menanggapi surat pengajuan pihak Ekskutif yang telah daiterima minggu lalu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahasnya Salah satu anggota Pansus dari PDIP Hadi Sucipto membenarkan jika DPRD bergerak cepat menaggapi surat usulan Raperda Rusunawa dari Pemkot Kediri itu” Jumat Kemarin Pansus dibentuk” kata Hadi Sucipto politisi Dari PDIP ini Menurutnya tidak hanya Raperda Perubahan Retribusi Riusunawa yang dibentuk Pansus, namun Raperda Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang juga Usulan Eksekutif juga di Pansuskan “Ada dua Raperda yang diajukan yakni Raperda Perubahan Retribusi Riusunawa yang di Bentuk Pansus, Raperda Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan untuk pembahasan kita belum menjadwalkan” Jelas Hadi Diketahui Pemkot Kediri belum dapat memfungsikan bangunan rusunawa karena seluruh bangunan masih belum diserahterimakan dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera).

Rumah susun sederhana sistem sewa (Rusunawa) bernilai Rp 58 milyar itu sudah selesai dikerjakan, pada 2011 lalu, namun tidak berpenghuni dan hanya membebani keuangan Negara.Q van

Senin Pon 19 MEI 2014

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto SH bersama Kadis Pendidikan Kab Situbondo Dr Fathor Rakhman MPd saat melakukan monitoring pelaksanaan UN baru-baru ini.

Hari Ini 9.635 Siswa SD Siap Ujian Situbondo, Bhirawa Pelaksanaan ujian hari pertama hingga hari terakhir tingkat SD (sekolah dasar) seKabupaten Situbondo optimis akan berjalan sukses dan lancar, yang dimulai hari ini, Senin (19/5) hingga Kamis mendatang (22/5).

Untuk Ujian tahun 2014 ini peserta ujian tingkat SD/MI berjumlah sebanyak 9.635 dengan perincian 4.908 siswi dan 4.727 dari siswa.

Data yang diterima Bhirawa menyebutkan, pada pelakasanaan Ujian tingkat SD/MI tahun 2014 ini langsung mendapat atensi dari Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto SH, Kepala Dinas Pendidikan Kab Situbondo Dr Fathor Rakhman MPd, Kepala Kemenag Kab Situbondo, Drs HM Bakri Mpdi serta Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, Drs Moh Hasyim MPd bersama seluruh jajaran.

Tak hanya itu, jajaran seluruh pengurus Komite Sekolah, seluruh tenaga pendidik dan Kepala Sekolah SD serta para pengawas juga akan tampak intensif melakukan monitoring sejak pelaksanaan Ujian dimulai pukul 07.00 wib. Selanjutnya, tim monitoring berencana akan melakukan peninjauan pelaksanaan UN ke tiap-tiap kelas yang ditempati ujian di

beberapa SD/MI. Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) Dikdas Dipendik Moh Hasyim mengatakan bahwa seluruh peserta UN SD/MI se-Kabupaten Situbondo siap mengikuti UN secara keseluruhan alias 100 persen. “Dari jumlah 9.635 siswa mudahan-mudahan besok (hari ini, Red) bisa hadir secara keseluruhan,” tutur Moh Hasyim dengan didampingi Kasi SD/TK Bidang Dikdas Dipendik Kab Situbondo, Hj Sri Agustin, kemarin.

Di sisi lain, Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto SH, melalui Kepala Dinas Pendidikan Kab Situbondo, Dr fathor Rakhman MPd, berharap tidak ada kebocoran soal UN tahun 2014 ini. Untuk itu, kata mantan Kadisporabud Kab Situbondo itu, Bupati Dadang mengeluarkan himbauan sejak awal sebelum pelaksanaan UN jangan sampai ada kebocoran soal karena hal itu tidak memberikan pendidikan kepada siswa.

“Jangan sampai hal ini (kebocoran soal atau lembar jawaban) terjadi di Situbondo. Sebab jika benar itu ada, dampaknya sangat memalukan bagi dunia pendidikan, karena anakanak kita diajari sesuatu hal yang tidak benar dan tidak jujur,” pungkas Fathor Rahman menirukan seruan Bupati Dadang.Q awi

Sumenep, Bhirawa Sekitar 20 hari terahir ini, kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di kepulauan/ kecamatan Masalembu, Sumenep kembali terjadi. Akibatnya, harga BBM jenis premium mencapai Rp 2530 ribu perbotol air meneran ukuran 1,5 liter dan jenis solar mencapai Rp 9-10 ribu perliternya, padahal harga normal untuk jenis solar hanya Rp 6 ribu perliternya.

Salah seorang warga Desa Suka Jeruk, Masalembu, Moh Saleh mengatakan, kelangkaan BBM jenis premium dan solar disejumlah kepulauan kecamatan Masalembu kembali terjadi, akibatnya harga BBM melonjak naik hingga Rp 30 ribu per botol untuk jenis premium dan Rp 10 ribu untuk jenis solar.

"Kelangkaan BBM terjadi lagi di Masalembu, akibatnya harganya sangat tinggi dan barangnya pun sangat sulit dicari," kata Moh Saleh, Minggu, (18/5).

Saleh menyatakan, warga setempat sangat kesulitan mencari BBM jenis premium dan solar, sebab di Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) kosong sejak dua puluh hari yang lalu. Dan ditingkat pengecer pun sangat sulit, meskipun ada persediaan relatif terbatas.

"Di APMS justru tidak ada, yang ada hanya ditingkat pengecer. Tapi para pengecer pun baru mengeluarkan premuim jika pembeli menanyakan," ungkapnya.

Kelangkaan BBM ini juga dirasakan oleh warga nelayan. Banyak nelayan yang harus berhenti melaut karena kebutuhan solarnya tidak terpenuhi. "Dampaknya juga dirasakan para nelayan," terangnya.

Sementara itu, anggota DPRD Sumenep asal kepulauan, Darul Hasyim Fath menilai, pihaknya percuma menyetujui anggaran pengawasan dan penanggulangan kelangkaan BBM sebesar Rp 297 juta di APBD 2014.

Meski sudah ada anggaran yang dinilai bisa mengendalikan kelangkaan BBM itu, tapi faktanya tidak bisa.

"Anggaran pengawasan dan penanggulangan kelangkaan BBM ternyata tidak terealisasi secara maksimal. Padahal anggaran itu diajukan pemerintah, kami hanya menyetujuinya," ungkap Darul.

Dia juga menegaskan, pemerintah justru sibuk menata diri menghadapi perebutan kekuasaan ditahun 2015. Pemerintah terkesan sengaja membiarkan kelangkaan BBM di Kepulauan.

Pemerintah memilih tebar pesona untuk mempertahankan kekuasaannya, padahal warga Kepulauan Masalembu terhimpit ekonomi.

"Apa tindakan pemerintah jika melihat kelangkaan BBM terus terjadi. Apakah mau dibiarkan atau memang ini bagian dari strategi pemerintah, karena terjadinya kelangkaan BBM ini sudah lagu lama," pungkasnya. Q sul

Jelang Pleno, Mahasiswa Duduki Kantor Timsel KPU Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Suara Mahasiswa Sumekar (SMS) mendatangi kantor Tim Seleksi (Timsel) komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep. Mereka menuntut agar Timsel profesional dan tidak mementingkan satu golongan.

Koordinator SMS, Rian mengatakan, tujuannya datang ke kantor Timsel, selain guna mengklarifikasi isu yang berkembang di masyarakat terkait primordial yang terjadi diinternal Timsel, juga untuk mengawal penuh profesionalisme kinerja Timsel KPU Sumenep sehingga hasilnya jelas dan bagus. "Kedatangan kami ke kantor Timsel KPU Sumenep ini untuk mengingatkan timsel agar bekerja lebih profesional lagi, tidak seperti apa yang sedang beredar dibawah," kata Rian, Minggu (18/5).

Dia menginginkan profesionalitas Timsel KPU Sumenep sangat

diharapkan sebagaimana aturan dan prosedur yang tertuang dalam PKPU, yaitu tentang profesionalisme Timsel calon anggota baru KPU. Bisa menepis isu yang berkembang dengan tidak mengikuti tekanan-tekanan dari berbagai pihak. “Sebab, isu yang berkembang, Timsel ini telah ditunggangi oleh pihak luar yang berkepntingan. Untuk itu, kami menginginkan Timsel tetap pendirian, profesional dalam menjalankan tugasnya," urainya.

Mereka mengancam, akan bermalam dikantor Timsel hingga proses pleno penentuan 10 besar ditetapkan. Sebab, saat ini seda-

ng proses penentuan dan akan mengumumkan 10 besar dari 20 anggota KPU yang telah mengikuti seleksi dari beberapa tahap.

"Sehingga kami bisa tahu proses akhir seleksi menuju 10 besar itu.

Kami hanya ingin tahu prosesnya seperti apa," terangnya.

Sementara itu, ketua Tmsel KPU Sumenep, Ibnu Hajar menegaskan, pihaknya sangat kaget dengan kedatangan mahasiswa, karena mereka datang tanpa pengawalan dari pihak keamanan. Tapi rupanya Timsel kecewa dengan kedatanganya karena tanpa ada pemberitahuan. "Untung mereka datang dengan aksi damai sertra menyampaikan aspirasinya dengan santun. Makanya kami terima aspirasi mereka," ungkap Ibnu Hajar.

Terkait tuntutan mahasiswa agar Timsel tidak berpihak pada

golongan tertentu, pihaknya mengaku, hal itu bagian dari aspirasi yang bagus dan pengingat baginya.

"Lihat saja dari 10 besar yang akan kami umumkan nanti. Masyarakat sudah bisa menilai sendiri apakah pro terhadaap satu golongan tertentu. Yang jelas kami tetap konsisten pada aturan,” imbuhnya.

Ibnu menyampaikan, dari 10 besar yang akan diumumukan nanti merupakan peserta yang memang sudah layak, disesuaikan dengan skoring nilai yang dimiliki masing-masing peserta seleksi. "Kalau masyarakat akan terus mengawal Timsel hingga penetuan 10 besar, ya silahkan, tapi jangan sampai menekan kami berbuat yang melenceng aturan," jelasnya.

Sebelumnya, Timsel KPU Sumenep di demo masyarakat se-

sul/bhirawa

Mahasiswa yang tergabung dalam Suara Mahasiswa Sumekar (SMS) melakukan demo dengan telanjag dada sebelum menduduki Kantor Timsel KPU. banyak 4 kali dengan hari ini (kemarin, red). Tuntutan mereka sama yakni menginginkan Timsel

KPU profesional, tidak menerima pesanan dari golongan tertentu untuk kepentingan tertentu pula.Q sul

EKONOMI BISNIS

Senin Pon 19 MEI 2014

7

Temukan 20 Guide Lakukan Pelanggaran

Kurs

Mulai Tak Berlisensi hingga Menyalahi Wilayah Jual

Beli

USD

11,472.00

11,358.00

SGD

9,165.87

9,073.33

EUR

15,740.73

15,579.77

JPY

11,300.24

11,184.64

GBP

19,262.64

19,068.95

Sumber : Bank Indonesia (18 05 2013)

RAGAM EKBIS

Jelang Pilpres, Keyakinan Konsumen di Jatim Tetap Tinggi Surabaya, Bhirawa Menjelang pemilihan presiden (Pilpres) keyakinan konsumen di Kota Surabaya pada April 2014 diperkirakan masih cukup tinggi. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 120,7 yang masih berada pada level optimis, meski sedikit lebih rendah dibandingkan IKK bulan sebelumnya sebesar 121,5.

Optimisme yang masih kuat ini didukung oleh membaiknya persepsi konsumen untuk kondisi saat ini dibandingkan 6 bulan sebelumnya. Sementara itu keyakikan konsumen terhadap kondisi ekonomi 6 bulan yang akan datang cenderung menurun, namun masih tetap berada pada teritori optimis.

“Kondisi ekonomi saat ini semakin membaik, hal ini tercermin dari persepsi konsumen terhadap kondisi saat ini dibandingkan 6 bulan sebelumnya yang menunjukkan peningkatan. Indeks Kondisi Ekonomi saat ini (IKE) pada April 2014 sebesar 121,4 atau naik 5,1 poin dari bulan sebelumnya (116,3),” kata Dwi Pranoto, Kepala Perwakilan BI Wilayah IV Jatim, Minggu (18/5).

Peningkatan IKE terutama didorong oleh kenaikan indeks ketersediaan lapangan kerja dan kenaikan indeks persepsi penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu, masingmasing sebesar 9 poin dan 6,4 poin.

Sementara itu, indeks pengeluaran konsumen untuk pembelian barang tahan lama (durable goods) seperti peralatan elektronik, TV, Mesin Cuci, Handphone maupun peralatan rumah tangga lainnya relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya.

Di sisi lain, lanjutnya, Optimisme konsumen utuk kondisi ekonomi 6 bulan yang akan datang cenderung melemah.

Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) pada April 2014 sebesar 120, atau masih berada pada level optimis. IEK turun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 126,8. Q ma

KEHILANGAN SITUBONDO HILANG STNK nopol P 3182 EJ, a/n Toto Syamsi, Ds Perante rw/02, Kec. Asembagus, Situbondo.

No.511/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 2976 EY, a/n Sugiarto, Ds Kilensari rw 03/01, Kec. Panarukan, Situbondo.

No.512/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 5027 EU, a/n Sunaryo, Ds Trebungan rw08/02, Kec. Mangaran, Situbondo.

No.513/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 5265 EZ, a/n Adi Wijaya, Kel. Patokan rw 01/02, Kec. Situbondo.

No.514/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 4298 F, a/n Karyono P Sumasi, Ds Sopet rw 01/01, Kec. Jangkar Situbondo.

No.515/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 4461 EV, a/n Djumari, Ds Selowogo rw 06/03, Kec. Bungatan, Situbondo.

No.516/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 2865 EG, a/n Ibnu Suko Dwi P S.Pd, Kel. Patokan, rw 03/04, Kec. Kota Situbondo.

No.517/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 366 E, a/n Suprapto, Kel. Mimbaan rw 00/00, Kec. Panji, Situbondo.

No.518/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 2795 EE, a/n Misjono, Ds Kumbangsari rw 05/02, Kec. Jangkar, Situbondo.

No.519/IMB/BI-II/2014

Jatim selama ini masih menjadi idola bagi wisatawan lokal maupun luar negeri, sayangnya disinyalir banyak pramuwisata atau guide yang melakukan pelanggaran, khususnya tidak berlisensi. Bahkan dalam tugasnya melakukan hal yang tidak terpuji dan meresahkan wisatawan, pelaku pariwisata, dan masyarakat.

Menilik permasalahan itu, Tim Pengawasan Terpadu Pra muwisata Jatim yang terdiri dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim, DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Jatim, Disbudpar Kabupaten Ponorogo, dan Polisi Pariwisata Kabupaten Probolinggo menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan guide.

Hasilnya, ada 20 guide (pemandu) di kawasan wisata Gunung Bromo terjaring inspeksi mendadak yang dilakukan Tim Pengawasan Terpadu Pramuwisata Jatim.

“Tidak hanya guide, namun sektor pariwisata lainnya akan kami displinkan. Jangan sampai nanti merugikan dan merusak pariwisata di

Jatim,” kata Kepala Disbudpar Jatim, Dr H Jarianto MSi, Minggu (18/5).

Sementara, Kepala Bidang Pengembangan Produk Pariwisata (P3), Drs Handoyo MSi memaparkan, ada banyak pelanggaran yang sering dilakukan pramuwisata. Namun yang ditemui kali ini seperti pramuwisata tidak berlisensi, lisensi sudah tidak berlaku, pramuwisata dari luar Jawa melaksanakan tugas di Jatim, tour leader melaksanakan tugas sebagai pramuwisata, dan supir merangkap pramuwisata.

“Banyak tour leader yang belum mengetahui perbedaan antara guide dan tour leader.

Mereka mengira sama, padahal berbeda,” katanya.

rac/bhirawa

Tim Pengawasan Terpadu sedang memberhentikan dan menanyakan lisensi guide yang sedang membawa wisatawan.

Kalau tour leader harus mengurusi segala macam kebutuhan tamu seperti pembelian dan pemesanan tiket pesawat, pemilihan dan booking hotel, serta menyediakan transportasi di lokasi wisata.

Sedangkan tour guide bertugas menjelaskan sejarah atau cerita dari lokasi wisata

Djarwo Surjanto Target Aset Pelindo III Rp 30 Triliun Surabaya-, Bhirawa Terpilih kembali menjabat sebagai Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Pelindo III), Djarwo Surjanto berjanji akan mendongkrak aset Pelindo III dari Rp.10 triliun menjadi Rp.30 triliun dalam waktu lima tahun ke depan.

bas/bhirawa

sebelum dilakukan penyaluran, Kepala bulog sub Divre Bojonegoro bersama stafnya sedang melakukan pengecekan beras digudang Bulog Kalitidu Bojonegoro

Stok Beras Bulog Bojonegoro Mencukupi hingga Juli 2015 Bojonegoro,Bhirawa Bulog Sub Divre III Bojonegoro mencatat stok beras yang dimilikinya masih sekitar 71.840 ton. Stok ini diklaim masih mencukupi kebutuhan selama 15 bulan.

“Stok yang kami miliki ini cukup selama 15 bulan,” ujar Kasub Bulog Sub Divre III Bojonegoro,Efdal kepada Harian Bhirawa Minggu (18/5) kemarin.

Menurut Efdal, jumlah tersebut tersebar ditiga Kabupaten yakni Tuban sebanyak 27.978 ton, Bojonegoro sebanyak 18.064 ton. Sedangkan untuk kabupatern Lamongan sebanyak 25.798 ton. “ Stok itu bisa mecukupi hingga pertengahan bulan Juli 2015 mendatang,” tandasnya.

Efdal menjelaskan, stok beras tersebut sisa tahun

2013 dan 2014. Untuk sisa stok 2013 sebanyak 14.000 ton dan 2014 sebanyak 57.840 ton. “ Stok 2014 itu merupakan dari kontrak 62.000 ton.

Sedangkan jumlah kotrak tersebut baru terealisasi 57.840 ton atau 31 persen dari target 200 ribu ton,” jelasnya.

Namun pihaknya akan tetap memaksimalkan pengadaan beras dari tiga wilayah kerjanya.Saat ini pengadaan beras bisa menyerap sekitar 1.000 sampai 1.200 ton per hari. Ia mengatakan, pengadaan beras tersebut tidak pasti tergantung musim panen. “ Kalau bulan Maret-April bisa mencapai 1.200 ton per harinya, karena saat itu musim panen raya untuk tiga wilyah kerjanya,” im buh nya.

Tahun ini, Bulog menargetkan bisa menyerap beras 200 ribu ton dari target yang dipatok oleh pemerintah pusat dalam hal ini Bulog. “Untuk bulan Juni ini target kontrak 140 ribu ton bahkan terealisasi. Dan optimis target 200 ribu ton bisa tercapai,” jelas Efdal dengan optimistis.

Untuk mencukupi kebutuhan itu bulog bekerjasama dengan petani yaitu menghidupkan pengilingan padi kecil yang ada dimasingmasing wilayah desa setempat. Tak hanya itu juga menggadeng mitra kerja dan gapoktan.

Selain itu juga berkoordinasi dengan pihak Dinas terkait dalam hal ini Dinas Pertanian dan Badan Ketahanan pangan setempat. Q bas

TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Suzuki Shogun, th. 2003, Hitam, AG5550TD, a/n. Marwanti, Ds. Gedangan, CampurdaratT.Agung No.520/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda GL, th. 20101, Hitam, AG4226S, a/n. Muhamad Khusnul Khuluqi, Ds. Samir, Ngunut-T.Agung No.521/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2001, Merah, AG4365RN, a/n. Joko Purwanto, Ds. Sanggrahan, Boyolangu-T.Agung No.522/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2003, Hitam, AG6390SK, a/n. Sabil, Ds. Bungur, Karangrejo-T.Agung No.523/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda NC11B.3CAT, th. 2012, Hitam, AG5178OI, a/n. Sri Sundari, Ds. Wates RT/RW 01/ 03, Sumbergempol-T.Agung No.524/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2013, White Silver, AG5226RAF, a/n. Nyatun, Ds. Kedoyo RT/RW 3/1, Sendang-T.Agung No.525/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2010, Hitam, AG6180RR, a/n. Supriadi, Ds. Salak Kembang, Kalidawir-T.Agung No.526/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2012, Merah, AG3121OI, an. Istinganah, Ds. Ngentrong, Campurdarat-T.Agung No.527/IMB/BI-II/2014

yang dikunjungi. Selain itu mereka membantu tamu meng gunakan bahasa lokal ketika mengurusi tiket atau hotel.

Lebih lanjut, Handoyo mengatakan, pramuwisata yang tertangkap basah ini tidak hanya dari Jatim melainkan dari provinsi lain seperti Jogjakarta, Bali, Semarang, dan

Jakarta. “Kalau dari Jatim, pramuwisata dari Banyuwangi, Malang, Surabaya, dan Probolinggo. Semuanya tidak berlisensi,” katanya.

Ia mengatakan, tujuan inspeksi mendadak ini untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya lisensi bagi pramuwisata sebagai izin operasional yang dikeluarkan Pemerintah dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

“Selain itu memberikan peringatan dan pembinaan terhadap pramuwisata yang melakukan pelanggaran agar selanjutnya dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,’ katanya.

Bagi pramuwisata yang melakukan pelanggaran, tidak akan diterapkan sanksi. Namun, lebih ke arah pembinaan.

“Kami laporkan langsung ke perusahaan dimana pramuwisata tersebut bekerja. Biasanya kalau sudah melanggar, pihak perusahaan tidak mau memakai jasa pramuwisata tersebut,” ujarnya.Q rac

PENGUMUMAN STUDI AMDAL PT. Tiga Pilar Utama Sejahtera berencana akan melaksanakan Pembangunan Rusunami Menara Rungkut yang berlokasi di Jl. Kyai Abdul Karim 37-39, Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya. Rencana kegiatan dan/atau usaha tersebut akan dilaksanakan pada lahan seluas ± 7.740 m2 dengan luas total bangunan ± 31.975 m 2.

Potensi dampak yang akan ditimbulkan antara lain : Terciptanya Kesempatan Kerja, Terbukanya Peluang Usaha, Peningkatan Ketersediaan Hunian, bangkitan lalu Lintas.

Komponen lingkungan yang berpotensi terkena dampak adalah : fisik-kimia, biologi dan sosial ekonomi masyarakat.

Kajian AMDAL ini diharapkan dapat mengoptimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif yang timbul. Merujuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, melalui pengumuman ini PT. Tiga Pilar Utama Sejahtera selaku pemrakarsa mengharapkan saran, pendapat dan tanggapan masyarakat sebagai bahan kajian dan telaahan dalam kajian AMDAL. Saran, pendapat dan tanggapan, dapat disampaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja yaitu Senin sampai Jumat, sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 2 Juni 2014. Semua saran, masukan dan tanggapan disampaikan kepada: 1) Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Surabaya Alamat : Jl. Jimerto 25-27 Lt. IV, Surabaya Telp. : (031) 5312144 Pswt. 570 Fax : (031) 5472924 2) PT. Tiga Pilar Utama Sejahtera selaku Pemrakarsa Alamat : Jl. Kyai Abdul Karim 37-39, Surabaya Telp. : (031) 8701006 Fax : (031) 8700512 Surabaya, 19 Mei 2014 Pemrakarsa PT. Tiga Pilar Utama Sejahtera

Menurut Djarwo Surjanto, Pelindo III memiliki beberapa program penting dan strategis diantaranya Terminal Teluk Lamong, Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), dan revitalisasi Alur Pelayaran Barat Surabaya. “Kita mulai dari Terminal Teluk Lamong, terminal ini akan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2014 ini.

Disusul kemudian selesainya pendalaman dan pelebaran APBS di awal tahun 2015 dan Pengoperasian JIIPE di akhir tahun 2015,” katanya, Minggu (18/5).

Dengan adanya programprogram stategis tersebut, Djarwo berharap dapat mendongkrak aset dan pendapatan Pelindo III. “Aset meningkat karena investasi juga meningkat. Darimana dapat uang untuk investasi, itu biasa jadi pertanyaan, yang pasti ada dari penyisihan laba, pinjaman, obligasi, bahkan dimungkinkan IPO,” jelas Djarwo.

Djarwo menyebutkan investasi Pelindo III untuk pembangunan Terminal Teluk Lamong sekitar Rp3,5 triliun, JIIPE sekitar Rp10 triliun, dan APBS sekitar Rp900 miliar.

Seperti diketahui, pada Jumat (16/5), Jabatan tiga orang Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Pelindo III) diserahterimakan dari pejabat lama ke pejabat baru. Pejabat lama itu adalah Faris Assagaf selaku

Direktur Operasi dan Teknik, Wahyu Suparyono selaku Direktur Keuangan dan A. Edy Hidayat N. selaku Direktur Personalia dan Umum. Sedangkan untuk pejabat baru adalah Rachmat Satria selaku Direktur, Toto Heli Yanto selaku Direktur dan I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra selaku Direktur.

Kepala Humas Pelindo III Edi Priyanto mengatakan serah terima jabatan itu menyusul habisnya masa jabatan direksi lama. Para direksi lama tersebut telah menjabat selama lima tahun yakni mulai tahun 2009 hingga 2014. Dari lima direksi lama Pelindo III, hanya dua orang direksi yang masa jabatannya diperpanjang oleh Kementerian BUMN. Direksi baru Pelindo III akan menjabat selama kurun waktu lima tahun ke depan (2014-2019).

“Direktur Utama tetap dijabat oleh Djarwo Surjanto.

Direksi lama lainnya yang tetap menjabat adalah Direktur Komersial dan Pengembagan Usaha Husein Latief.

Jadi susunannya sekarang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN nomor:SK-103/MBU/2014 tanggal 12 Mei 2014 adalah Direktur Utama Djarwo Surjanto yang dibantu oleh empat orang Direktur yakni Husein Latief, Rachmat Satria, Toto Heli Yanto, dan I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra,” jelas Edi Priyanto.Q ma

ma/bhirawa

Djarwo Surjanto (kiri) Dirut Pelindo III yang menjabat selaam dua periode untuk masa jabatan 2014-2019 bersama para direrktur yang lama dan baru.

Gubernur Tawarkan Smelter ke Tiongkok Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menawarkan investasi pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) di Jatim, kepada pemerintah dan perusahaan-perusahaan RRT (Republik Rakyat Tiongkok).

Melalui pembangunan pabrik smelter ini bahan baku akan bisa diolah di Jatim.

“Kami tawarkan pembangunan smelter di Jatim, serta terus mendorong sister province dan kerjasama produktif antara provinsi, kabupaten/kota di Jatim dengan RRT,” ujar Soekarwo, saat menerima Konjen RRT, Yu Hong, di Gedung Negara Grahadi, Jumat (16/5) lalu.

Menurut dia, sekarang ini sudah ada peraturan mengenai ekspor bahan baku.

Sehingga membangun smelter di Jatim merupakan peluang investasi penting.

Untuk itu, Pemprov Jatim akan memberikan kemudahan dalam berinvestasi melalui empat jaminan pemerintah seperti lahan, power plant, kemudahan perizinan dan penyediaan buruh.

Lebih lanjut disampaikannya, dengan terbangunnya smelter di Jatim, akan memberikan efek domino terhadap kinerja

industri dalam negeri, khususnya di Jatim.

Selain mampu mengurangi ketergantungan impor bahan baku yang saat ini mencapai sekitar 83 persen, juga akan memicu tumbuhnya industri hilir logam disekitar lokasi berdirinya smelter.

Selain pembangunan pabrik smelter, Pakde Karwo—akrab Gubernur Soekarwo, juga menawarkan kerjasama bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan. Keempat bidang tersebut perlu diperluas sebagai kerjasama yang produktif saling menguntungkan kedua belah pihak.

Disampaikan, jumlah impor tembakau sebanyak 52 miliar dollar AS dinilai terlalu besar. Hal ini telah menganggu para petani tembakau di Jatim sehingga produk tembakau di Jatim jatuh. “Para petani tembakau mengeluh dengan adanya impor tembakau tersebut,” ujar Pakde Karwo.

Pada kesempatan yang sama, Konjen RRT Yu Hong mengatakan, pihaknya akan terus mendorong kerjasama dan memperdalam pengenalan dengan Provinsi Jatim. Jatim merupakan provinsi penting dan memiliki kedudukan yang penting bagi perekonomian di Indonesia. Q iib

OLAHRAGA

8

Abdul Chodir Mundur dari Caketum PBSI Jatim

LINTASAN

40 Tim Sepak Takraw Pelajar Bersaing di Piala Gubernur Surabaya, Bhirawa Sebanyak 40 tim sepak takraw pelajar SMA/SMK akan bersaing untuk meraih juara di Piala Gubernur Jatim yang dimulai hari ini, Senin (19/5) yang digelar oleh Dinas Pendidikan Jatim.

Menurut Ketua Harian Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Jatim, Edi Santoso event yang digelar setiap tahun itu berdampak positif untuk pembinaan sepak takraw di Jatim. Karena dengan adanya kejuaraan itu maka semua kabupaten/kota tentu melakukan persiapan untuk mencari atlet terbaik yang diturunkan di Piala Gubernur.

"Saya yakin sebelum turun di Piala Gubernur, semua semua tim kabupaten/ kota yang turun di Piala Gubernur ini melakukan seleksi dan ujio coba. Sehingga mereka yang turun di ajang ini adalah atlet pilihan dan tentunya untuk bisa meraih juara sangat ketat," jelas Edi Santoso, Minggu (18/5).

Nantinya PSTI Jatim akan menurunkan tim pemandu bakat yang akan memilih atlet-atlet terbaik. Nantinya mereka bisa dipersiapkan untuk beberapa even nasional pelajar seperti Pekan Olahraga Wilayah (Popwil) yang digelar tahun ini, kemudian Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) 2015.

Anggota tim pemandau bakat itu diantaranya, Diar Oni Ahyanto, Kabib dan Darul. Kemudian dibantu oleh Edi Santoso, Mochtar dan Sutedjo. "Bahkan tidak menuntup kemungkinan dari hasil kejuaraan ini para atlet bisa kami masukkan di ring tiga Puslatda dan mereka memiliki peluan untuk bisa masuk Puslatda ring satu," jelasnya.

Lebih lanjut Edi menjelaskan, kejuaraan ini juga bermanfaat untuk menambah jam bertanding para siswa. Karena ia mengakui event sepak takraw di Jatim sangat minim terutama di level pelajar.

"Saya berharapa para pelajar bisa memanfaatkan event ini untuk unjuk kemampuan," katanya.

Saat disinggung mengenai tim dari kabupaten/kota yang diunggulkan di kejuaraan ini, Edi mengaku cukup sulit, karena saat ini sepak takraw sudah berkembang pesat di daerah. "Kemungkinan mereka yang diperkuat atlet atau siswa Smanor seperti Sidoarjo, Blitar, Tulungagung, Lumajang dan Kabupaten/Kota Blitar, tapi bisa saja muncul tim kuda hitam seperti Gresik dan Pacitan," katanya.

Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Dr Harun saat membuka Kejuaraan Bola Voli Piala Gubernur beberapa waktu meminta agar para pelajar bisa meraih prestasi baik dibidang akademik maupun olahraga.

"Tujuan Dindik Jatim menggelar Piala Gubernur antar pelajar ini untuk memacu agar para siswa gemar melakukan olahraga. Tujuan lainnya adalah agar terjalin tali persaudaraan antar siswa," katanya.

Q wwn

Surabaya, Bhirawa Bursa calon ketua umum (Caketum) Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jatim kemungkinan akan diisi dua calon, sebab salah satu kandidat Abdul Chodir secara resmi mengundurkan diri dari perebutan kursi Ketua Umum PBSI Jatim. ist

Mobil Audi A4 yang diusung Top 1 Racing Team telah mengantarkan pembalap Fitra Eri naik podium di kejuaran Audi Indonesia Series 2014 di Sirkut Sentul.

Pembalap Top 1 Racing Team Pamer Mobil di Surabaya Surabaya, Bhirawa Ajang Hot Import Night (HIN) Automotive Lifestyle Show 2014 yang digelar di SSCC Pakuwon 17-18 Mei 20014 dimeriahkan dengan hadirnya mobil Audi A4 yang diusung Top 1 Racing Team. Mobil ini telah mengantarkan pembalap Fitra Eri naik podium di kejuaran Audi Indonesia Series 2014 di Sirkut Sentul.

Dibawah bendera Top 1 Racing Team pembalap Fitra Eri turun di balap mobil Audi Cup Indonesia Series 2013-2014 di Sirkuit Sentul selama enam seri mulai Oktober.

Sebelumnya, Fitra Eri juga tampil menjadi juara umum balap mobil Mercedes Benz CCoupe Touring Championship (MBCCTC) 2012-2013. “Kami akan kembali mendukung Fitra pada balap Audi di Sentul nanti, setelah dia sukses menjadi juara di balap MercedesBenz musim 2012-2013 juga di Sentul,” kata PR Manager TOP 1 Indonesia Akmeilani, Minggu (18/5).

Fitra Eri adalah pembalap dari Top 1 GTRadial-Inspire Racing Team, dan dia akan mengikuti enam seri balapan Audi, di mana dua seri pertama berlangsung pada Oktober dan November 2013, dan empat sisa seri lainnya akan berlangsung tahun tahun ini.

"Modifikasi adalah seni yang membutuhkan keterampilan dan pemahaman yang sangat tinggi di bidang otomotif. Kami harap, dengan upaya kami memberikan ruang berkreasi bagi para modifikator, akan lahir pula modifikatormodifikator handal dari Indonesia di masa

depan," ujar CEO & Presiden Direktur PT Topindo Atlas Asia, Arief Goenadibrata.

Arief menegaskan kembali, proyek modifikasi adalah hal yang tidak asing bagi pihaknya . Sebelumnya sudah pernah terlibat dalam event Genesis hingga proyek pembangunan limousine konsep MAX-R, yang digarap oleh Andre Mulyadi, punggawa Signal Kustom Built. "Modifikasi bukanlah ranah baru bagi kami. Kami pun terlibat dalam proyek MAX-R bersama rumah modifikasi Bandung, Signal Kustom Built, dan seperti yang dikatakan di banyak media massa, MAX-R di tahun ini menyabet gelar dari MURI sebagai limousine konsep terpanjang 'Made in Indonesia'," lanjutnya.

Dalam gelaran event modifikasi ini, TOP 1 pun ikut hadir bersama mobil Audi berwarna putih yang memiliki kelir hitam dan kuning itu. Dengan mobil tersebut, Fitra berhasil menyabet podium satu dalam dua seri Audi Race Indonesia Series.

Di tahun ini pun akan muncul di proyek modifikasi bersama Signal Kustom Built, dan rekan-rekannya yang tergabung di Premium Industry. Proyek modifikasi tersebut merupakan proyek mengandalkan kreatifitas tinggi dari tangan modifikator Indonesia. "Kami akan kembali hadir dalam sebuah proyek modifikasi lainnya yang tentunya mengandung unsur 'out of the box.' Tunggu gebrakan kami selanjutnya di dunia modifikasi!" tutup Arief. Q wwn

Raihan Pro Poor Award 2014 oleh kabupaten Nganjuk tidak lepas atas komitmen yang kuat dalam kebijakan dan program dalam mengentaskan kemiskinan. Selain itu anggaran untuk program-program Pro Poor Award juga dinilai signifikan. “Selarasnya kebijakan, program dan anggaran dibutuhkan untuk hasil yang maksimal,” kata Bupati Taufiqurrahman.

Kegiatan yang dilakukan Pemkab Nganjuk untuk mengurangi angka kemiskinan yakni keberhasilan pengelolaan gabungan kelompok tani (Gapoktan), kelompok usaha bersama

Mundurnya Abdul Chodir yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PBSI Surabaya dibenarnya oleh Bayu Wira (Ketua Harian PBSI Surabaya) yang mengatakan kalau Abdul Chodir mengundurkan diri dari bursa calon karena sibuk dengan urusan pekerjaaan dan fokus untuk membina bulu tangkis di Surabaya. "Saat ini beliau (Abdul Chodir) tengah sibuk dan fokus dengan pekerjaan," katanya, Minggu (18/5).

Lebih lanjut Bayu menjelaskan, kalau selama ini dukungan Pengkot/Pengkab ke Abdul Chodir untuk menjadi Ketua Umum PBSI cukup banyak dan memiliki peluang untuk bisa memimpin PBSI Jatim. "Tapi ya bagaimana lagi, keputusan tetap ada ditangan calon (Abdul Chodir)," katanya.

Sementara itu, Sekum PBSI Surabaya, Nanang Hidayat membenarkan kalau Abdul Chodir sudah mengajukan surat mengundurkan diri dari pencalonan Ketua Umum PBSI Jatim. "Surat itu diberikan ke panitia Musprov pada tanggal 8 Mei lalu, alasan beliau karena masalah pekerjaan yang tidak bisa ditinggal," katanya.

Dengan mundurnya Abdul Chodir, maka jabatan Ketua Umum PBSI Jatim kemungkinan hanya diperebutkan oleh dua kandidat yakni Wijanarko Adimulya yang selama ini menjabat sebagai ketua bidang pembinaan

prestasi PBSI Jatim dan incumbent Yacob Rusdianto.

Para calon nantinya akan bersaing di Musyawarah Provinsi (Musprov) pada 25 Mei di Banyuwangi.

Majunya Wijanarko Adimulya menjadi Caketum PBSI Jatim sebenarnya sangat mengejutkan, karena selama ini dia adalah orang kepercayaan Yakob Rusdianto, terbukti pada PON XVIII 2012 lalu, Wijanarko ditunjuk sebagai manajer tim bulu tangkis Jatim, sayangnya ia gagal mengantarkan atlet meraih medali emas. Selain itu Widjarnarko juga juga sering diberikan kepercayaan menjadi manajer bagi tim Jatim saat berlaga di beberapa kejuaraan nasional.

Salah satu sumber yang enggan disebut namanya mengatakan, kalau antara Widjanarko dan Yakob sudah mulai ada perselisihan.

Puncaknya Widjanarko di pecat dari PB Suryanaga yang selama ini dikelola oleh Yakob Rusdianto. "Widjanarko dipecat karena ia nekad maju sebagai ketua umum," kata sumber tersebut.

Seperti diketahui, Kabupaten Banyuwangi akan menjadi tuan Musprov PBSI Jatim pada 29 Mei mendatang. Salah satu alasan dipilihnya Banyuwangi karena para pengurus juga ingin melihat fasilitas Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) V 2015.

Sekretaris Umum Pengprov PBSI Jatim Eddyanto Sabarudin mengatakan, penetapan jadwal musprov merupakan hasil rapat pengurus harian dan sudah disampaikan kepada 38 pengurus PBSI kabupaten/ kota se-Jatim.

"Masa kepengurusan PBSI Jatim periode 2010-2014 akan berakhir pada Juli, sehingga akhir Mei merupakan jadwal yang pas untuk menggelar musprov pemilihan ketua umum baru," katanya. Q wwn

Tetapkan 4 Perda dan Serahkan Ranperda Pelaksanaan APBD 2013

Berdayakan Masyarakat, Berbuah Pro Poor Award Kerja keras dan kesungguhan Pemkab Nganjuk untuk memajukan daerah dalam pemberdayaan masyarakat mengentas kemiskinan terbukti dengan diraihnya penghargaan Pro Poor Award 2014. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Gubernur Jatim Soekarwo kepada Bupati Nganjuk Drs H Taufiqurrahman pada acara puncak pencanangan bulan bhakti gotong royong (BBGRM) ke XI dan HKG PKK ke 42 di alun-alun kota Kabupaten Ngawi beberapa waktu lalu.

Senin Pon 19 MEI 2014

(KUBE) dan gerakan industri keluarga (Gerinda) “Tiga jenis kegiatan tersebut bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Hasilnya, masyarakat yang sebelumnya berpenghasilan minim, kini kondisi ekonomi keluarganya meningkat,” papar Bupati Taufiqurrahman.

Untuk diketahui, Kabupaten Nganjuk berhasil masuk nominasi penerima penghargaan dibidang penanggulangan kemiskinan Pro Poor Award 2014 kategori pemerintah, bersama lima kabupaten-kota lain di Jawa Timur. Pro Poor Award, dijelaskan Bupati Taufiqurrahman, adalah bentuk penghargaan terhadap upaya nyata pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan.

Kegiatannya sendiri, bertujuan untuk mendorong tumbuhnya komitmen dan kesadaran pemerintah, masyarakat, serta stakeholder di Kabupaten Nganjuk agar lebih peduli terhadap program penanggulangan kemiskinan, merangsang masyarakat atau kelompok masyarakat untuk berperan aktif dalam program penanggulangan kemiskinan. “Yang terpenting bagaiamana orang tidak mampu, diurus dan diajak berbicara dan harus ada intervensi program," pungkas Bupati taufiqurrahman.Q advertorial

ist

Bupati Nganjuk Drs H Taufiqurrahman membawa tropi Pro Poor Award 2014.

DPRD Tulungagung, Sabtu (17/5), menetapkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Penetapan ini berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung dalam rangka Pentapan Lima Ranperda dan Penyerahan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tulungagung Tahun 2013.

Empat Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda itu, masing-masing adalah Perda tentang Pembentukan Bupati Syahri Mulyo dan Ketua DPRD, Supriyono, saling menyerahkan Produk Hukum Daerah Kabupaten berkas ranperda yang telah ditetapkan dan Ranperda tentang Tulungagung, Perda tentang Industri Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tulungagung 2013.

Rumah Tangga Pangan Kabupaten Tulungagung, Perda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Tulungagung No.8 Hanura, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Demokrat, Fraksi PKB dan Fraksi PKNU. Hadir dalam rapat paripurna DPRD Tulungpada RSUD dr Iskak Tulungagung dan Perda agung kemarin, semua pimpinan DPRD Tulungtentang Bongkar Muat Barang.

Sedang Ranperda yang belum bisa ditetapkan agung, selain Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo yakni Ranperda tentang Penataan dan Pembi- SE MSi dan Wakil Bupati Tulungagung, Drs Marnaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko yoto Birowo MM serta hampir seluruh Kepala Swalayan. Semua fraksi di DPRD Tulungagung SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lingkup belum bisa menetapkan ranperda tersebut karena Pemkab Tulungagung.

Sementara itu, Bupati Syahri Mulyo saat belum adanya juklak dan juknis dari UU No.7 memberi sambutannya berharap perda yang telah Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Pimpinan sidang paripuran Ketua DPRD ditetapkan bisa dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Tulungagung, Supriyono SE MSi mengatakan Seperti salah satunya Perda tentang Penyepembahasan Ranperda tentang Penataan dan lenggaraan Pelayanan pada RSUD dr Iskak TuPembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan lungagung.

“Kalau keadaan keuangan kita semakin bagus, dan Toko Swalayan yang merupakan perubahan dari Perda No.6 Tahun 2010 Tentang Perlindu- nanti untuk pelayananan kelas III di RSUD akan ngan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Pe- digratiskan. Sekarang RSUD sudah membeli nataan Serta Pengendalian Pasar Modern bakal lahan aset Desa Kedungwaru,” ujarnya.

Sedang terkait pertanggungjawaban pelakdilakukan kembali pada periode berikutnya. “Ranperda tersebut kami tarik kembali dan dibahas sanaan APBD 2013, bupati yang mantan anggota pada waktu berikutnya. Ini karena UU No.7/2014 DPRD Jatim ini merinci komposisi APBD 2013 setelah diperiksa BPK RI adalah disisi pendapatan belum ada PP atau Perpres-nya,” ujarnya.

Sebelumnya, tujuh fraksi di DPRD Tulungagung sebesar Rp 1,7 triliun dan belanja Rp 1,68 triliun. dalam pandangan akhir yang dibacakan oleh Sementara di pembiayaan, penerimaannya setiap juru bicara fraksi hanya merekomendasikan mencapai Rp 94,3 miliar dan pengeluaran Rp 7,3 empat ranperda untuk ditetapkan menjadi perda. miliar. Serta SILPA sebesar Rp 181,6 miliar. Q Ketujuh fraksi itu adalah Fraksi PDIP, Fraksi wed*

Senin Pon 19 MEI 2014

NASIONAL-POLITIK

KILAS NASIONAL

Kader Golkar Diminta Hentikan Mimpi Nyapres Jakarta, Bhirawa Politisi Golkar Nudirman Munir minta kader Golkar mengubur mimpi pencalonkan ARB sebagai Capres dalam Pilpres 2014 bulan Juni. Sisa waktu pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU yang sudah mepet ini, harus dimanfaatkan Golkar untuk siapkan Cawapres saja. Golkar yang pemenang kedua Pileg, punya banyak kader yang mumpuni untuk Cawapres.

“Saya yakin, siapapun kandidat Capres dalam Pilpres 2014, akan meraup suara besar bila berpasangan dengan Cawapres dari Golkar. Dari senior Jusuf Kalla, AkbarTanjung Ginandjar K, juga junior Priyo Budi Santoso. Semua kader Golkar ini sudah teruji kepemimpinannya,” cetus Nudirman Munir dalam diskusi politik “Kemana Partai Golkar Akan Berlabuh” Hadir sebagai pembicara politisi Golkar Zainal Bintang, Ketua Forum Indonesia Maju (Forima) Dicky Andika, dan Direktur Emrus Corner, Emrus Sihombing.

Zainal Bintang menyatakan, Golkar dalam sejarahnya tidak pernah tidak masuk dalam pemerintahan. Maka jika Capres Golkar ARB tidak kebagian tempat lagi dalam pertarungan Pilpres bulan depan. Akan lebih baik Golkar segera ajukan Cawapres bagi kedua kandidat Capres yang sudah berkibar.

Ada 6 hingga 7 Cawapres handal yang dimiliki Golkar.Q ira

Anies Baswedan Pantas Dampingi Jokowi Jakarta, Bhirawa Pengamat politik dari CSIS J Kristiadi menyatakan tokoh pendidikan Anies Baswedan bisa menjadi bakal cawapres dan pantas mendampingi bakal capres dari PDIP Jokowi.

“Jokowi punya platform revolusi mental yang pada intinya membangun watak dan karakter, kuncinya ada di pendidikan kalau begitu. Sekarang siapa yang paling mumpuni soal pendidikan, hanya Anies Baswedan,” katanya dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut Kristiadi, Anies yang juga Rektor Universitas Paramadiona merupakan tokoh paling pas mendampingi Jokowi mewujudkan revolusi mental itu.

Selain itu, katanya, Anies kompeten dan diterima oleh semua partai.

“Anies tak hanya mampu mendampingi Jokowi dari aspek pendidikan sebagai penyokong utama platform Jokowi namun juga pada sisi kebekuan politik yang terjadi selama ini,” katanya.

Ia mengatakan saat ini yang ditunggu rakyat adalah partai mewadahi kepentingan umum, tidak hanya kepentingan kelompok.

“Dengan mencalonkan Anies sebagai bakal cawapres PDIP akan menegaskan sikapnya mewadahi kepentingan umum,” ujar Kristiadi.

Ia mencontohkan saat kemunculan Mahathir Mohammad di Malaysia dahulu yang bukan berasal dari elit partai.

PDIP, katanya, bisa mengambil langkah serupa di tengah kebekuan politik antarparpol dengan mengusung bakal cawapres nonparpol.Q ant

Figur Cawapres Tentukan Kemenangan Jakarta, Bhirawa Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Mohammad Nabil mengemukakan, Pemilihan Umum Presiden 9 Juli 2014 akan menjadi pertarungan ketat dua capres, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto, sehingga figur cawapres sangat menentukan kemenangan.

antara foto

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kanan) didampingi Ibu Ani Yudhoyono (kanan), Ketua Harian PD Syarief Hasan (kedua kiri) dan Sekjen PD Edhie Baskoro Yudhoyono (kiri) menghadiri pembukaan Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta. Minggu (18/5).

SBY : Demokrat Punya Dua Opsi Jakarta, Bhirawa Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan ada dua opsi koalisi partai berlambang mercy biru untuk menghadapi Pilpres 9 Juli mendatang.

“Pilihan dan opsi itu masih kita bicarakan, pertama, Partai Demokrat bisa saja mendukung salah satu capres yang ada,” kata SBY saat memberikan sambutan dalam pembukaan Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta, Minggu

(18/5) kemarin.

Menurut dia, kalau cocok dan bisa berkoalisi bisa saja Demokrat memasang calon presiden dan calon wakil presiden sendiri meskipun peluang untuk mewujudkan hal tersebut kecil.

“Opsi yang lain, yaitu kita tak bergabung dengan kubu mana pun, tapi pada 9 Juli kita akan bersikap dan memahami platform yang akan mereka lakukan,” ujar dia.

Demokrat, lanjutnya, dapat menyalurkan suaranya pada

capres tertentu.

“Khusus ini agar partai kita bisa menentukan sikap tepat dan benar setelah pembukaan akan saya perjelas situasi dan masalah yang kita hadapi,” kata dia. Selain itu, ia mengatakan, pihaknya juga akan mendengarkan pandangan pimpinan Partai Demokrat di daerah untuk membulatkan posisi untuk dua hari mendatang.

“Kita matangkan dan bulatkan terkait posisi partai untuk 2 hari mendatang,” ujar dia.Q ant

“Jika keduanya salah pilih pendamping maka pemilih akan mengalihkan pilihan pada kandidat lainnya,” kata Mohammad Nabil kepada pers di Jakarta, Minggu (18/ 5), koalisi yang tengah dijalin capres dan partai pengusungnya. Selain itu, menurut dia, bagi Partai Golkar yang belum memutuskan arah koalisi dan sedang meng gelar rapat pimpinan nasional (rapimnas), harus benar-benar mengambil keputusan yang tepat dengan pertimbangan elektabilitas kandidat capres serta efektivitas pemerintahan ke depan jika terpilih.

“Jika Golkar salah memutuskan maka akan merugikan partai dan pemilihnya,” kata pendiri Center for the Studi of Religion and Culture ini.

Di sisi lain, menurut Nabil, Prabowo maupun Jokowi dan Megawati Soekarnoputri mesti memperhatikan figur cawapres, asal partai, elektabilitas serta basis dukungan yang dimiliki.

Jika hal tersebut diabaikan dan hanya karena kepentingan sesaat, akan merugikan pasangan bersangkutan dan juga pemilih.

“Saya lihat Prabowo tergesa-gesa jika putuskan Hatta Rajasa sebagai calon pendampingnya, karena itu peluang dari Golkar masih sangat terbuka,” katanya.

Nabil mengatakan, Golkar

tidak perlu membuat poros baru bersama Demokrat atau Hanura. Jika poros baru ini mengajukan Aburizal Bakrie atau ARB dan Pramono Edhie Wibowo, hal itu hanya menghabiskan energi, uang dan kemungkinan sangat kecil untuk menang sebab elektabilitas keduanya rendah.

Menurut dia, Golkar punya daya tawar tinggi sebagai partai urutan kedua pemenang pemilu dan punya figur untuk dimajukan sebagai cawapres, seperti Akbar Tandjung, Agung Laksono dan lain-lain.

“Jadi lebih baik mengarahkan koalisi ke salah satu capres dan menempatkan figur sebagai cawapres, sedangkan ARB bisa jadi ‘king maker’ seperti Megawati,” kata Nabil. Direktur Riset pada Freedom Foundation ini mengatakan, dibanding PAN, Golkar punya daya tawar tinggi. Begitu juga jika memutuskan berkoalisi dengan Prabowo, maka daya tawar untuk posisi cawapres sangat rasional.

Elektabilitas Prabowo dan figur Golkar sangat kuat dibandingkan Prabowo dengan Hatta Rajasa. “Jadi Prabowo juga tidak boleh gegabah, bisa merugikan pemilih Gerindra. Pilihan pada cawapres dari Golkar lebih meningkatkan elektabilitas untuk menang,” kata Nabil. Q ant

“Ganti Ketua KPU dengan Ahlinya” Jakarta, Bhirawa Situasi keamanan Pemilu 2014 memang kondusif, tetapi penyelenggaraan Pileg penuh manipulasi dan kecurangan. Jual beli suara (money politics) dilakukan secara terbuka, melibatkan penyelenggara di pusat maupun di daerah. Kolaborasi antara peserta Caleg, dengan partai dan masyarakat luas dilakukan tanpa ewuh pakewuh.

Pemilu 2014 lebih buruk dibanding Pemilu Orde Baru.

Demikian benang merah dalam dialog kenegaraan tentang Potensi Sengketa Pemilu 9 April 2014 (Pileg) di

loby DPD RI Senayan. Sebagai pembicara, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad, anggota DPD RI Popy Dharsono, Ketua Komite DPD RI Aliman Sori, Koordinator ICW Ade Irawan dan pengamat politik dari UI, Chusnul Mariyah.

Menurut Muhammad, UU Pemilu nomor 8 tahun 2012 telah menghasil kan Pileg yang penuh akal akalan dan jual beli suara. Kolaborasi antara pihak terkait membuahkan kemenangan Caleg yang punya uang dan kekuasa an. Sehingga DPR nanti akan dipenuhi legislator curang,

Pemkot Blitar Manfaatkan DBHCHT untuk Pembinaan Pedagang Rokok Sebagai upaya mencegah beredarnya rokok ilegal terus dilakukan Pemerintah Kota Blitar. Mengingat selain merugikan negara, rokok ilegal juga sangat merugikan masyarakat. Sehingga melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Pemerintah Kota Blitar juga gencar melakukan sosialisasi pencegahan peredaran rokok ilegal. Salah satunya inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Disperindag Kota Blitar, Selasa (13/5) kemarin dibeberapa toko kelontong dipinggiran Kota Blitar.

Seperti diungkapkan Kabid Perdagangan Disperindag Kota Blitar, Suwarmi saat dikonfirmasi seusai sidak mengaku, sidak dilaksanakan lebih sebagai upaya untuk mengumpulkan informasi di masyarakat, utamanya informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu.

“Hal ini dilaksanaka sebagai bentuk pembinaan kepada pedagang rokok agar tidak menjual rokok tanpa pita cukai atau rokok bodong,” tegasnya.

Lebih lanjut, Suwarmi menambahkan dari sidak yang digelar gabungan bersama Satpol PP ini berhasil mendatangi sebanyak 39 pedagang toko kelontong dipinggiran Kota Blitar.

9

“Memang sidak kali ini tidak ditemukan adanya penjual pedagang yang menjual rokok polos atau rokok tanpa pita cukai, itu karena pedagang telah banyak mendapatkan informasi tentang sangsi atau hukuman bagi pengedar rokok polos. Tetapi sidak akan terus dilakukan agar Kota Blitar benar-benar terbebas dari peredaran rokok tanpa pita cukai resmi,” ujarnya.

Sementara untuk pengumpulan informasi ini, Disperindag telah mengagendakan kegiatan sebanyak 18 kali dalam tahun 2014. Sampai dengan sidak ketiga ini, pihaknya mengaku belum menemukan adanya rokok polos beredar di Kota Blitar.

hartono/bhirawa

Tampak Disperindag Kota Blitar bersama Satpol PP Kota Blitar saat melakukan sidak pencegahan peredaran rokok ilegal atau rokok polos di toko dan warung.

Namun untuk memastikan, Disperindag akan terus melakukan kegiatan serupa dengan sasaran yang berbeda. Sedangkan untuk melengkapi peralatan yang dibutuhkan, melalui PAK Disperindag akan mengusulkan pengadaan alat pendeteksi pita cukai.

Sementara perlu diketahui untuk penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah bagian dari amanah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Selain untuk Sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai, DBHCHT juga digunakan untuk digunakan untuk mendanai kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, dan pembinaan lingkungan sosial.

Sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku, Pemerintah Kota Blitar mengelola DBHCHT di antaranya untuk peningkatan pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/ atau pemberantasan barang kena cukai. Seluruh program/kegiatan yang dibiayai dari DBHCHT ini juga terus berusaha disinergikan untuk mendukung visi APBD Pro Rakyat.

Bahkan selama ini pemerintah Kota Blitar telah berupaya melaksanakan berbagai program dan kegiatan dari DBHCHT diantaranya memperbaiki layanan kesehatan, melakukan berbagai pelatihan bagi UMKM, membantu permodalan, memperluas akses terhadap lapangan pekerjaan, dan melakukan sosialisasi bahaya rokok ilegal.

Semua ini dilakukan dalam kerangka aturan hukum yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/ PMK.07/2009 tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Q htn*

bukan legislator handal yang akan membela rakyat. Harus ada upaya membentengi UU Pemilu nomor 8/2012 dengan aturan baru, agar terlepas dari tindak kejahatan.

“Pileg 2014 bulan April lalu bukan lagi disebut penuh kecurangan, tapi penuh kejahatan. Sayangnya Bawaslu tidak punya kewenanangan menyeret pelaku kejahatan Pemilu ini. Hanya Polisi yang berwenang manangani penjahat para penjual dan pembeli suara dalam Pemilu,”cetus Muhamad.

Ade Irawan dari ICW menemukan, Pileg 2014 dilakukan

penuh tipu daya dan kecurangan, yang meningkat 4 kali lipat dibanding Pemilu 2009.

Tak jarang pejabat menggunakan fasilitas, dana dan birokrasi untuk menang. Belum lagi nepotisme-nya, hanya Caleg dari sanak keluarga sendiri yang bisa menang. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan negara demokrasi yang benar, pelaku money politik harus dikenakan sanksi kejahatan tindak pidana korupsi.

“Dengan mengundangkan money politics sebagai tindak pidana korupsi, Pilpres 9 Juli mendatang bisa diselamat-

Chusnul Mariyah

ist

kan. Agar kedepan, Pemilu Indonesia berjalan Jurdil, tanpa kecurangan,” pesan Ade.Q ira

Dongkrak PAD, Komisi A Siapkan Raperda IMTA Komisi A DPRD Gresik mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif, tentang izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Menurut Raperda ini, nantinya tenaga kerja asing di Gresik, akan dibebani membayar retribusi ke kas daerah sebesar USD 100 dalam sebulan. Harapannya, Raperda ini untuk mendongkrak pendapatan asli darah (PAD).

Menurut Ketua Komisi A DPRD Gresik Jumanto SE bahwa draf raperda tersebut saat ini masih dikaji dan pekan kemarin baru konsultasi dari Jakarta.

Raperda izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), sebagai kelanjutan dari perda retribusi yang sudah ada. Jumlah tenaga kerja asing, data yang kami dapat dari dinas ternagakerja (Disnaker) sebanyak 450 orang yang tersebar di perusahaan besar dan sedang.

“Selama ini belum berkontribusi kepada PAD kabupaten Gresik,” jelasnya.

Pembentukan perda tersebut, didasari oleh pertimbangan beberapa aspek ekonomis, yakni rincian maksimal retribusi bagi tenaga kerja asing ditetapkan sebesar USD 100 setiap bulan.

Retribusi tersebut menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada, yang mengatur izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

Peluang besar ini, harus dimanfaatkan untuk menambah s u m b e r pendapatan asli daerah. Apalagi dalam Peraturan Pemerintah

(PP) nomor 97 tahun 2012, memang mengisyaratkan pemerintah daerah membuat payung hukum untuk retribusi tersebut. Dan pemerintah daerah, punya peluang untuk mengambil alih dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Selama ini, retribusi mempekerjakan tenaga kerja asing ini hanya masuk ke kas pemerintah pusat. Padahal tenaga kerja asing potensi besar bagi pemda terutama PAD, jika satu orang tenaga kerja asing dikenakan 100 d o l a r Amerika

per bulan dan dibayar per tahun. Maka pemasukan yang akan didapat sangat besar, dengan jumlah tenaga kerja asing di sekitar 450 orang.

Saat ini pihaknya sedang mempelajar data, mengumpulkan informasi dan juga mempelajari seperti apa pelaksanaanya baik meliputi teknis, tata cara , pengawasan dan lain sebagainya.

“Misalnya, kita pertanyakan seandainya izin IMTA ini dikeluarkan 12 bulan ternyata kontrak kerja selesai dalam waktu 8 bulan, sementara retribusi yang sudah dibayarkan senilai 12 bulan. Berarti sesuai dengan kontrak kerja pembayaran retibusi lebih 4 bulan.

Nah, mengatasi sisa kelebihanya ini seperti apa pengembalian uangnya kepada pembayar retribusi,” paparnya.

Ditambahkan Jumanto yang juga politisi senior dari partai demokkrasi indonesia perjuangan (PDIP), bahwa di Gresik keberadaan Perda itu sangat penting melihat jumlah perusahaan mencapi 1000 lebih, yang terdiri dari besar, sedang, kecil. Perda tersebut, diharapkan bisa diterapkan pada 2015 mendatang.

Q kim*

A. Jumanto, SE

SURABAYA

10

Kurangi Kerusakan Lingkungan, BLH Jatim Siapkan Raperda PPLH Pemprov, Bhirawa Upaya meminimalisir dampak kerusakan lingkungan dari pr4oses poembangunan di Jawa Timur, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jatim menyusun konsep materi Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Dibantu beberapa perguruan tinggi, kata Kepala BLH Jatim, Indra Wiragana SH melalui Kabid Tata Lingkungan, Dyah Susilowati m, jika konsep sudah jadi maka akan dilanjutkan dengan forum grup discussion (FGD) pada bulan Juni.

Dari proses konsep materi, lanjutnya, beberapa perguruan tinggi mendapatkan tugas masing-masing seperti pembuatan profil sumberdaya lahan, profil sumberdaya airdan materi PPLH, hingga pembuatan naskah akademik.

“Diharapkan akhir tahun sudah menyelesaikan naskah akademisnya. Tahun depan, materi tersebut bisa difloorkan untuk menjadi raperda dengan instansi terkait lainnya. Selain itu masih menunggu PP dari pusat,” katanya.

Sebelumnya menyelamatkan lingkungan hidup di Jatim, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jatim berencana menyiapkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Raperda mengakomodir Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, utamanya antisipasi dini ter-

hadap kerusakan lingkungan. Persoalannya, kondisi lingkungan kian memprihatinkan sebagai buntut pengelolaan pemanfaatan SDA tidak bijak dan ramah lingkungan.

Selanjutnya, Dyah memaparkan, kalau raperda itu untuk perencanaan pembangunan hidup di Jatim. Khususnya dalam mengatur pemanfaatan sumbedaya alam mulai pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup.

“Jika raperda ini sudah selesai, maka akan diperdakan dan sebagai salah satu acuan pembuatan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Jatim kedepan,” katanya.

Didalam raperda PPLH itu diantaranya berisikan inventarisasi lingkungan, pemetaan ekoregion ekosistem, hingga melindungi pemanfaatan sumberdaya alam. Setidaknya, adanya kebijakan ini akan mengurangi pengerusakan lingkungan yang ada di daerah.

Apalagi, setelah kebijakan ini digedog dan sahkan, maka Pemkab/kota juga harus menyusun sesuai dengan kondisi wilayahnya masingQ rac masing.Q

Kredit Macet Rp 172 Miliar

Kejati Incar Tiga Kapal Milik PT SBA Surabaya, Bhirawa Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menggandeng Syahbandar Pelabuhan Tanjung Perak, terus berjalan kencang. Kali ini, penyidik mengincar tiga dari 15 kapal yang diagunkan PT Samudera Bahtera Abadi (SBA) ke Bank Mandiri Cabang Pahlawan.

Diketahui, kapal kargo itu mendadak ‘hilang’ bersama empat kapal yang belakangan ini telah di potong di Pelabuhan Kamal, Madura. Penyidik mengetahui tiga kapal itu, setelah berhasil menyita satu kapal di perairan Madura pada Jumat (9/5) minggu lalu. Saat itu diketahui jika jumlah total 15 kapal yang dijaminkan guna permohonan kredit Rp 172 miliar, tak lagi utuh dan beberapa diantaranya tak dike-

Kasidik Pidsus Kejati Jatim Rohmadi ketika menyita satu koper berisi berkas perkara kredit macet PT SBA, Minggu (18/5). bed/bhirawa

tahui keberadaannya.

“Setelah kami menyita satu kapal, ternyata empat kapal lainnya sudah ludes terpotong dan tiga lainnya sudah hilang,” ujar Kasi Penyidikan (Kasidik) PIdsus Mohammad Rohmadi kepada wartawan, Minggu (18/5).

Dijelaskan ROhmadi, tiga kapal yang hilang adalah agunan permohonan kredit PT SBA pada 2007 lalu. Tiga kali mengajukan kredit, perusahaan yang bergerak di bidang pengemasan barang via laut tersebut, selalu menQ bed gagunkan kapal inventarisnya.Q

Senin Pon 19 MEI 2014

Terima Laporan Warga, Dewan Minta PDAM Perbaiki Kualitas Layanan DPRD Surabaya, Bhirawa Warga Surabaya mulai ramai mengeluhkan layanan PDAM Surya Sembada kepada lembaga legislative. Beberapa minggu ini dilaporkan layanan air minum dari PDAM Surya Sembada yang sampai kepada konsumen memiliki kualitas yang buruk alias keruh.

Merespon keluhan warga, anggota Komisi A DPRD Surabaya, Adies Kadir mengatakan, kesulitan warga ini tidak hanya masalah aliran air yang tidak lancar. Tapi juga masalah yang lain.

“Saya minta, layanan PDAM harus ditingkatkan. Jangan lagi ada keluhan warga. Air harus lancar selama 24 jam.

PLN saja bisa nyala 24 jam, masak PDAM tidak bisa,” tandasnya.

Menurutnya DPRD Surabaya sudah mendukung penuh upaya PDAM dalam meningkatkan kinerja layanannya ke pelanggan. Anggaran sebesar apapun yang diajukan PDAM untuk meningkatkan kualitas layanan, akan disetujui oleh dewan. Tapi, seharusnya anggaran dan dukungan yang besar dari dewan ini harus ditindaklanjuti oleh PDAM dengan pelayanan yang juga optimal ke pelanggan.

“Soal keluhan-keluhan warga ini, pihak PDAM berencana akan segera menindaklanjuti. Mereka akan segera memasang pipa untuk saluran air dan juga pompa-pompa air.

Nantinya, kami akan tetap pantau apakah pipa dan pompa air itu sudah mereka (PDAM) pasang,” jelas Adies.

Sedangkan Ketua Komisi C, Sachiroel Alim menyebut bahwa belakangan air yang mengalir ke warga cukup keruh karena perbaikan pipa saluran air perusahaan tersebut.

“Lebih baik ganti nama saja. Karena pada kenyataannya, perusahaan ini tidak mampu memberi pelayanan sesuai dengan nama perusahaan yang disandangnya. Pelanggan PDAM itu menerima air berupa air bersih. Tapi air ini tidak dapat minum.

Sedangkan namanya PDAM, semestinya airnya sudah siap minum,” kata Sachiroel Alim.

Adies Kadir

Sachiroel Alim

Politisi dari Partai Demokrat ini menegaskan bila tetap memakai nama PDAM, perusahaan ini sama saja dengan melakukan kebohongan kepada publik. “Karena warga tidak menerima air siap minum tapi air bersih,” tegasnya.

Lebih lanjut Alim mengungkapkan bahwa komisinya akan tegas menolak jika dalam revisi Perda Nomor 2 tahun 2009 tentang PDAM, tidak menyebutkan bahwa, perusahaan tersebut akan menyalurkan air bersih pada pelanggan. “Dengan kualitas air di PDAM sekarang, sangat sulit untuk diubah menjadi air bersih,” imbuhnya.

Hal senada ditegaskan Wakil Ketua Komisi C, Simon Lekatompessy bahwa PDAM sudah harus sadar diri dalam memberikan pelayanan. Selama ini, kualitas air PDAM Surya Sembada memang tidak seperti yang diharapkan warga Surabaya, yaitu siap untuk diminum. Kalaupun nanti perusahaan itu hendak menjadikan airnya siap minum, tentu akan sangat berat.

“Memang dalam aturan di pemerintah pusat itu mengatur tentang PDAM, tapi tidak semua daerah mampu menyediakan air siap minum. Ada daerah yang mampu dan ada daerah yang tidak mampu. Surabaya itu termasuk daerah yang tidak mampu menyediakan air siap minum,” paparnya.

Simon juga meminta dalam revisi perda ini juga harus mengatur tentang sanksi bagi PDAM. Artinya, ketika PDAM tidak memberi layanan

yang tidak seusai, maka ada sanksi yang dikenakan. Sanksi itu berupa denda atau yang lain. Dengan sangsi ini, ada hak kewajiban yang sama antara pelanggan dengan PDAM. Selama ini, sangsi hanya diperuntukkan bagi pelanggan saja. Sedangkan sangsi bagi PDAM tidak ada. Misalnya, pelanggan yang telat membayar akan dicabut sambungan airnya. “Pelanggan juga punya hak untuk menuntut PDAM jika mereka tidak mendapat pelayanan yang baik dari PDAM. Sebab, pelanggan ini sudah membayar, maka tentu hak mereka juga harus dipenuhi oleh PDAM,” paparnya.

Salah satu warga Surabaya timur akhirnya mengadu ke gedung DPRD Surabaya lantaran supply air bersih dari PDAM Surabaya keruh, bau dan debitnya kecil. Telah beberapa bulan, warga dihadapkan kepada kondisi aliran air yang tidak normal. Kondisinya membaik sesaat setelah dilakukan perbaikan oleh petugas, namun tak sampai seminggu, air yang keluar kembali menyengsarakan.

Keruhnya air produksi PDAM Surya Sembada yang menimpa warga di kawasan Surabaya timur beberapa bulan lalu, nampaknya tidak serta merta terselesaikan secara keseluruhan. Bahkan kini keruhnya air PDAM itu juga , menimpa warga di Surabaya Utara dan sekitarnya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Sudarsono, warga Kalilom Lor Indah Q gat Gg. Blewah No, 22 Surabaya.Q

Setiap tanggal 17 di halaman kantor Diskanla Jatim diadakan bazar dan gelar produk olahan hasil perikanan dan kelautan.

Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim melalui Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Jatim dan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Jatim berupaya meningkatkan tingkat kosumsi ikan di Jatim. Targetnya saat ini, yaitu 25,1 kg per kapita per tahun, sedangkan tahun sebelumnya 24,7 kg per kapita per tahun.

Dalam upaya menggenjot tingkat konsumsi ikan di Jawa Timur, Forikan Jatim yang diketuai istri Gubernur Jatim, Hj Nina Soekarwo pada tahun 2012 silam telah mendeklarasikan ‘Tiada Hari Tanpa Ikan’.

Deklarasi itu juga menetapkan setiap tanggal 17 merupakan hari makan ikan. Kini Diskanla Jatim juga telah menindaklanjuti dengan mengadakan bazaar dan gelar produk olahan hasil perikanan dan kelautan , yaitu pada tanggal 17 setiap bulannya.

Beberapa UKM perikanan menyajikan hasil produk hasil perikanan dan kelautan baik produk olahan hingga ikan segar. Semuanya hasil perikanan kelautan itu tersedia di halaman kantor Diskanla Jatim.

Masyarakat bisa mengunjungi untuk membeli dan mengkonsumsi makanan berbahan baku ikan tersebut. “Silahkan

Salah satu stand yang dipenuhi oleh para pembeli.

berkunjung di dinas kami. Kami berharap jika SKPD dan Pemkab/kota lainnya turut serta melakukan hal yang sama dalam proses peningkatan konsumsi ikan,” kata Kepala Diskanla Jatim, Ir Heru Tjahyono MM, Jumat (16/5).

Heru menambahkan, tahun 2015 mendatang, hari makan ikan tidak lagi berlangsung setiap tanggal 17. Namun, seiring adanya Keppres no 3 tahun 2014 tentang Hari Ikan Nasional, maka hari makan ikan ditetapkan pada tanggal 21 November.

“Tahun depan, kami menindaklanjuti dengan tanggal 21 setiap bulannya mengadakan kegiatan bazaar dan gelar produk olahan. Seiring adanya Keppres no 3 tahun 2014,” katanya.

Sedangkan Kabid Pengolahan dan Pemasaran Diskanla Jatim, Ir Totok Sudarto MM mengatakan, keberhasilan pembangunan khususnya di Jatim dapat dicapai karena dukungan berbagai unsur, salah satunya mela-

lui dukungan sumberdaya manusia yang tangguh dan berkualitas.

“Untuk mewujudkan itu, maka diperlukan berbagai upaya. Antara lain, dengan memberikan asupan gizi yang seimbang seperti melalui kecukupan protein nabati dan hewani. Protein hewani dapat diperoleh melalui konsumsi makan ikan,” katanya.

Totok mengatakan, masyarakat perlu memahami pentingnya makan ikan sebab ikan masih menjadi makanan yang bergizi dan mengandung vitamin A juga Omega 3. “Sehingga, kalau makan ikan maka mempunyai manfaat yang besar dan dapat menciptakan manusia yang sehat yang sehat, kuat dan cerdas,” katanya.

Untuk itulah, melalui kegiatan sosialisasi dan promosi Gemarikan dapat memberikan motivasi bagi orang tua dan anak-anak untuk membiasakan diri mengkonsumsi ikan sebagai salah Q rac menu sehat dalam keluarga.Q

BLKI Lombok Timur seperti ini nantinya yang dibangun di Sidoarjo.

Pansus Tuntaskan Perda Pembubaran PT SM Sidoarjo, Bhirawa Penggunaan semua aset yang dimiliki PT Sidoarjo Membangun (SM) oleh Pemkab Sidoarjo sudah memiliki kekuatan hukum kuat. Tidak perlu lagi ada keraguan setelah DPRD menetapkan Perda Pembubaran PT SM. Sebagai perusahaan daerah, PT SM sempat menimbulkan kontroversi karena bisnisnya tidak jelas. Awalnya bermain di bank tanah, namun dalam perjalanan mulai keluar dari core bisnisnya dengan ikut binis investasi dalam perusahaan pembuatan pernik-pernik di Ngingas, Kec Waru, dengan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang rancu pula. pada akhirnya pengurus yang terlibat dalam perusahaan join memilih hengkang dengan sendiri kuatir kesandung hukum.

Padahal SM menguasai aset tanah di desa Janti, Kec Tulangan seluas 10,8 hektar kalau dikonversikan dengan harga sekarang nilainya bisa lebih Rp 200 miliar, dengan perhitungan harga per meter Rp 2 juta. Belum lagi tanah di desa Bluru Kidul, Kec Kota. Karena tidak terurus akhirnya perusahaan ini dibubarkan.

Ketua Pansus DPRD Pembubaran PT SM ditemui di ruang komisi B, Jumat (16/5) siang, Tarkit Erdianto, dengan disahkannya Perda Pembubaran ini untuk memberi legitimasi kepada Pemkab Sidoarjo untuk mengelola tanah eks PT SM. pembentukan PT SM melalui Perda, maka pembubaran harus melalui Perda. Perda pembubaran ini pula yang disyaratkan BPK kepada Pemkab yang akan menghibahkan 10,8 hektar ke Kementrian Nakertrans untuk dibangunkan gedung BLKI. “Silahkan Pemkab mengelola lahan eks PT SM karena sudah disahkan pembubaran perusahaan ini melalui Perda,” tandasnya. Perda inn untuk memperkuat posisi Pemkab dalam melakukan apa saja di atas tanah itu.

Pansus tidak ngurusi tanah 10,8 hektar yang akan dihibahkan untuk pembangunan BLKI. “Soal BLKI itu bukan urusan Pansus. Tidak ada kewenangan Pansus untuk berhubungan dengan proyek BLKI,” tambahnya.

Ia merasa lega bahwa Pansus ini selesai sebelum berakhirnya DPRD periode 2009-2014. Program Pansus ini sudah berjalan sesuai rencana, setelah disahkan dalam paripurna DPRD, Perda ini diserahkan ke Pemprov Jatim.

Pemkab Sidoarjo akan terus berupaya dan meyakinkan kepada DPRD bahwa Balai Latihan Kerja Internasional (BLKI) program Kemenakertran akan membawa dampak positif bagi masyarakat.

Meski keuntungannya bukan dalam bentuk PAD namun manfaat sosial akan didapatkan. "Akan tetapi untuk meningkatlan kualitas SDM manusia Sidoarjo. dan ini mendorong kemampuan berkoempetisi dengan pencari kerja daerah lain," kata Kabag Kerja Sama Pemkab Sidoarjo Arif Suryono.

Dalam menghibahkan lahan 10,8 hektar di Desa Janti Kecamatan Tulangan untuk gedung BLKI, pemkab menyodorkan sejumlah prasyarat sebelum hibah lahan.

"Meski berstatus hibah, Pemkab Sidoarjo akan siapkan MoU (Memorandum of Understanding)," terang Ari. Nota kesepahaman, lanjutnya, akan memuat klausul BLKI bakal memproritaskan warga Sidoarjo. Ia menjamin lahan yang telah diserahkan bakal tetap dipakai gedung BLKI. Sebab sertifikat lahan juga mencantumkan peruntukan untuk BLKI. "Jadi lahan itu tetap akan dipakai BLKI dalam selamanya," urainya.

Diberitakan sebelumnya, Pemkab Sidoarjo diminta menyediakan lahan untuk pembangunan BLKI yang didanai Kemenakertrans, termasuk sumber daya manusia (SDM). BLKI ini juga bisa dikelola oleh Pemkab Sidoarjo. Namun untuk mengelola, BLKI butuh dana sanQ adv/hds gat besar, yakni Rp 50 miliar/tahun.Q

Senin Pon 19 MEI 2014

Komisi B Sesalkan Penutupan Dua Pabrik SKT di Jatim l Sambungan hal 1

mendekati Hari Raya Idul Fitri dan setiap orang punya banyak kebutuhan.

Seperti diketahui akibat menurunnya pangsa pasar Sigaret Kretek tangan (SKT) nasional, menghantam telak para pabrikan rokok dalam negeri termasuk pabrik sekelas PT HM Sampoerna. Berbagai tekanan yang diterima industri tembakau, yang notabene ditetapkan pemerintah sebagai industri prioritas nasional, telah menempatkan industri SKT ini dalam posisi yang sulit, khususnya karena perubahan preferensi perokok dari SKT ke produk sigaret kretek mesin. Di samping itu, tekanan-tekanan tersebut datang dari berbagai instrumen regulasi dalam negeri seperti cukai, pajak daerah, dan Per­ aturan Pemerintah No 109 Tahun 2012 Tekanan asing juga menjadi faktor kendala, seperti wacana aksesi FCTC dan aturan negara lain seperti kemasan polos untuk produk rokok seperti yang telah diterapkan oleh Australia.

Kenyataan pahit harus ditelan Sampoerna dengan menutup dua pabrik SKT-nya dari tujuh yang dimiliki semula. Pada Jumat, 16 Mei 2014, salah satu perusahaan rokok terbesar negeri ini, mengumumkan bahwa mulai 31 Mei mendatang, pabrik SKT di Lumajang dan Jember, terpaksa direstrukturisasi alias diberhentikan produksinya yang berimbas kepada nasib 4.900 karyawan di kedua pabrik itu.

Keputusan restrukturisasi tersebut di sisi lain juga diambil untuk menyelamatkan seluruh mata rantai operasional SKT Sampoerna, termasuk memastikan nasib 33.500 karyawan Sampoerna yang bekerja di lima pabrik yang tersisa agar tidak kehilangan motivasi kerja.

Maharani Subandhi, Sekretaris Perusahaan Sampoerna sebelumnya juga menyatakan, kesadaran ini pula yang mendasari kebijakan Sampoerna untuk tak begitu saja melepaskan karyawannya berhenti dari pabrik yang direstrukturisasi. Bagaimanapun, keberlangsungan kehidupan mereka harus dipikirkan. Maka, perusahaan memberikan kesempatan bagi karyawan di kedua pabrik yakni Jember dan Lumajang untuk mengikuti program pelatihan kewirausahan.

“Yang diharapkan, dapat membantu mereka dalam mendapatkan keahlian baru dan mencari sumber penghasilan lainnya,” kata Maharani.

Dijelaskannya, bagi karyawan, akan diberikan program pelatihan yang terdiri dari sesi motivasi, pengelolaan keuangan, dan pelatihan kejuruan. Sementara, bagi mereka yang terdampak keputusan sedih bagi semua pihak ini, diberikan paket pesangon yang jumlahnya lebih besar dari perundangan yang berlaku (UU Tenaga kerja No13 Tahun 2003). Ini ditambah dengan THR 2014, karena disadari, kebutuhan akan hari raya, haruslah terpenuhi. n cty

Pasien Keluhkan Tarif Layanan Umum di RSUD Bangil l Sambungan hal 1

dengan sejumlah pasien yang berada satu kamar dengan anaknya itu terpaksa harus membawa bantal sendiri dari rumah mereka masing-masing. “Di dalam ruangan juga tidak ada bantalnya. Jadinya kami terpaksa bawa bantal sendiri-sendiri,” imbuhnya.

Setiawan (47), seorang pengunjung di RSUD tersebut menambahkan, di ruangan tunggu yang berada di lantai tiga kondisinya juga terasa pengap. “Saya tadi sebenarnya ingin memberikan masukan. Namun, saat saya mencari kotak saran dan kritik tapi masih belum ketemu,” imbuhnya.

Oleh karena itu dirinya berharap, seiring dengan adanya kenaikan tarif di RSUD Bangil tersebut, setidaknya pelayanan dan fasilitas untuk para pasien dan keluarganya tentunya juga dapat ditingkatkan. Sehingga pasien atau masyarakat yang dirawat di RSUD tersebut juga merasa nyaman dan puas.

Sekadar diketahui, kenaikan tarif pelayanan umum di RSUD Bangil itu sesuai dengan peraturan Bupati Pasuruan Nomor 8 Tahun 2014. Kenaikan tarif itu sendiri hanya berlaku untuk pasien umum, sedangkan pasien BPJS tidak mengalami perubahan tarif.

Kepala Bidang Pelayanan dan Medis RSUD Bangil Arma Rosalina menjelaskan, bila kenaikan tarif tersebut bertujuan untuk penyesuaian kondisi pada saat ini. Sebab menurutnya, sudah sekitar empat tahun tepatnya sejak 2010 silam, tarif di RSUD setempat tidak mengalami kenaikan tarif.

“Tidak semua tarif mengalami kenaikan.

Misalnya, untuk biaya atau tarif kamar inap tidak mengalami kenaikan. Karena persentase kenaikan tarif itu bervariasi sesuai dengan kebutuhan yang ada,” ujarnya. n hil

Berantas Buta Aksara l Sambungan hal 1

cukup signifikan. Insyaallah, pemkab akan terus terjun memberikan bantuan pendidikan kepada masyarakat yang masih buta huruf,” jelasnya usai membuka Pameran Pendidikan bertema Belajar dari Kearifan Lokal buah kerjasama dengan Putra Sampoerna Foundation beberapa waktu lalu.

Dijelaskan Tantriana, pada 2014 pemberantasan buta aksara akan dilakukan percepatan. Keterlibatan pemberantasan buta aksara bukan hanya pemerintah yang berjalan. Tapi membutuhkan setiap stakeholder pendidikan yang berada di Probolingo.

“Dengan keterlibatan seluruh stakeholder seperti Putra Sampoerna Foundation telah memberikan angin segar untuk terus meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Probolinggo,” ujarnya.

Memberantas buta aksara, lanjut Tantriana, membutuhkan waktu. Kita tidak boleh menyerah. “Dengan pemberantasan buta aksara yang sukses akan mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bidang pendidikan di Kabupaten Probolinggo,” tutupnya. n wil

SAMBUNGAN

11

Kepala Inspektorat Jatim Diduga Selewengkan Honor DL Bawahan

Hari Ini 633 Ribu Siswa Ikuti US SD

l Sambungan hal 1

l Sambungan hal 1

pa uang pemeriksaan pegawai Inspektorat terjadi sejak 2011 lalu, saat Bambang Sadono menjabat sebagai Sekretaris Inspektorat. Alasan ada pemangkasan itu digunakan untuk keperluan dan perlengkapan kantor yang tidak masuk DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).

Berhubung tujuan pemotong­ an itu jelas, semua petugas pemeriksa di Inspektorat yang jumlahnya mencapai 50 orang setuju semua. “Besaran pemotongan waktu itu antara Rp 500 ribu sampai Rp 750 ribu per orang. Setiap orang honornya biasanya rata-rata Rp 4 hingga 5 juta per pemeriksaan,” kata sumber internal Inspektorat Provinsi Jatim, Minggu (18/5).

Dari potongan sebesar Rp 500 hingga 750 ribu tersebut, dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu 60 persen diserahkan bendahara kantor dan 40 persen diserahkan ke bidang masing-masing. Uang sebesar 40 persen yang telah diserahkan ke masing-masing bidang itu biasanya digunakan untuk foto copy, penjilidan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) hingga untuk makan dan minum.

Sementara 60 persen yang masuk bendara kantor, sumber tersebut mengaku, tidak mengetahuinya secara pasti.

Informasi yang didapat hanya untuk keperluan kantor di luar DPA yang sudah ditetapkan.

Meski ada potongan tersebut, namun mayoritas pegawai senang karena sangat terbantu, dan uang potongan tersebut jelas peruntukannya.

Namun pada Juni 2012, semuanya berubah tidak sesuai hasil kesepakatan awal. Uang potongan tidak masuk lagi ke bidang, tapi semua masuk ke bendahara kantor. Dari situlah muncul dugaan-dugaan jika uang potongan tersebut sebagian digunakan kepentingan pribadi.

Seperti untuk laundry baju Bambang Sadono, berobat dan kepentingan pribadi lainnya.

“Kita pernah cek, dan hasilnya sebagian honor kita yang dipotong untuk kepentingan pribadi. Itu yang mengecewakan kami. Kalau peruntukannya jelas, untuk kebutuhan kantor kami masih bisa terima.

Namun kalau sudah untuk kepentingan pribadi kami kecewa,” ungkapnya.

Permasalahan ini sebenarnya sudah pernah ditanyakan langsung ke Bambang Sadono pada saat rapat. Namun jawaban yang diberikan dia tidak jelas.

“Saat rapat itu Pak Bambang hanya bilang, kebutuhan kantor sekarang lebih banyak. Setelah itu tidak ada yang berani tanya lagi karena takut,” jelasnya.

Saat awal-awal pemangkasan honor tersebut, Inspektorat Jatim memberikan bukti pemotongan dengan dibubuhi tandatangan penerima honor.

Tapi sejak pertengahan 2013, tanda bukti pemotongan itu sudah tidak lagi dilakukan, dan pemotongan terus berjalan hingga saat ini.

“Sebenarnya, saat ini kondisi di Inspektorat Jatim sedang bergejolak. Namun temanteman pemeriksa sangat profesional. Saat mendapat tugas

akan dilaksanakan dengan baik, meski sebenarnya kondisinya sangat tidak nyaman karena ada pemotongan itu,” ungkapnya.

Sumber tersebut pernah menghitung uang potongan tersebut selama 2012 mencapai Rp 560 juta. Rata-rata uang yang terkumpul sebulan sebesar Rp 75 juta dengan hasil terkecil sekitar Rp 56 juta dan terbesar pernah mencapai angka Rp 100 juta per bulan.

Di SKPD lain, katanya, sebenarnya ada pemotongan honor DL serupa namun peruntukannya sangat jelas. Bahkan setiap tahun uang pemotongan itu diperuntukkan rekreasi bersama seperti outbound, atau saat lebaran sisa kelebihan uang pemotongan diberikan kembali.

“Di Inspektorat uangnya kemana itu tidak jelas. Kami juga tidak pernah rekreasi bersama seperti SKPD lain menggunakan uang potongan. Kondisi ini sangat membuat resah temanteman pemeriksa. Kami harus menegakkan keadilan dan kebenaran, tapi di sisi lain kami justru yang menjadi korban ketidakadilan dan ketidakbenaran,” pungkasnya.

Sementara itu, saat Bhirawa ingin mengkonfirmasi kebenaran dugaan ini melalui ponsel pribadi Bambang Sadono, ponselnya tidak aktif. Kemarin sejak pukul 14.30 hingga 15.20 Bhirawa terus mencoba menghubungi ponsel Bambang Sadono, tapi ponsel tersebut selalu berbunyi ‘nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada diluar service area’. n iib

Risma dan Wisnu Nguleg Rujak Bareng l Sambungan hal 1

heran, lokasi festival di Kembang Jepun sebagai kota tua di Surabaya dipadati ribuan orang.

Tak hanya warga Surabaya, namun warga luar kota bahkan luar negeri turut meramaikan acara ini. “Acaranya benar-benar unik, seru, orang-orangnya lucu. Di Jepang tidak ada seperti ini,” ungkap Shoko Maekawa, mahasiswa asal Jepang.

Acara dibuka dengan menguleg di cobek raksasa yang berdiameter 1 meter oleh Risma didampingi oleh Wisnu Sakti

Buana, perwakilan Forpimda, Konjen, Konsul. Acara yang berlangsung dari pukul 12.00 hingga 15.00 ini bak lautan manusia.

Rela berpanas-panasan, seluruh warga berkumpul menjadi satu untuk memeriahkan ulang tahun ke-721 Kota Surabaya yang jatuh pada 31 Mei nanti. Dalam festival kemarin, seluruh pengunjung diperbolehkan makan rujak cingur sepuasnya secara gratis.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Surabaya Wiwiek Widayati mengatakan festival yang digelar sejak 2007 ini diikuti sekitar 1.250 peserta. Mereka dibagi menjadi 250 tim.

Setiap tim terdiri dari lima peserta yang diwajibkan membawa cobek dan bahan isian rujak masingmasing. Kemudian membuat rujak alias ‘nguleg’ bersama-sama.

Festival Rujak Uleg selalu dikemas dengan suguhan yang unik, menghibur dan atraktif.

Di mana peserta diwajibkan memakai kostum unik yang tematik dan sekreatif mungkin.

Diiringi musik dan berjoget bersama. Untuk lebih meriah lagi, festival ini dilombakan yakni dinilai dari kekompakan, kehebohan, sajian dan beberapa kriteria lain. n dre, geh

Angka Kelulusan UN SMA/MA Jatim Jeblok l Sambungan hal 1

lah peserta sebanyak 438.246 peserta UN 2014, sebanyak 1.615 di antaranya dinyatakan tidak lulus. Rinciannya, dari 229.164 peserta UN jenjang SMA/MA 195 siswa tidak lulus. Kemudian, pada jenjang SMK ada 61 yang tidak lulus dari total peserta 185.628.

Sedangkan, peserta yang tidak lulus dalam UN Pendidikan Ke­ setaraan Paket C ada 1.359 orang dari total 23.393 peserta.

Dari jumlah tersebut, penurunan tingkat kelulusan terlihat dari jenjang SMA/MA. Jumlah peserta yang tidak lulus dari 154 siswa pada tahun lalu menjadi 195 siswa pada tahun ini.

Sedangkan untuk jenjang SMK ketidaklulusan justru menurun dari 408 peserta pada 2013 menjadi 61 peserta pada tahun ini.

Selain itu, hasil untuk jenjang Paket C jauh lebih menggembirakan. Sebab, angka ketidak lulusan turun dari 12,23% atau 3.199 peserta pada 2013 menjadi 5,81% atau 1.359 peserta.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Harun MSi mengatakan, penurunan kelulus­ an telah diprediksi sebelumnya karena soal yang diberikan lebih sulit dari tahun lalu. Sebab, hasil dari ujian akan dilakukan penilai­ an oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebagai seleksi masuk .

Selain itu, faktor siswa sakit dan tidak mengikuti ujian juga menjadi penyebab ketidaklulusan. “Soal yang diberikan grade-nya lebih tinggi. Soal-soalnya lebih sulit dari tahun lalu,” kata Harun.

Meski tingkat ketidaklulusan meningkat, Jatim memperoleh rerata yang cukup baik di level nasional. Itu dapat dilihat dari nilai rerata yang diperoleh sebanyak 7,63. Sementara rerata nilai UN SMA tingkat nasional hanya 6,12.

Namun secara pasti, Harun mengaku belum mengetahuinya.

Sebab, proses pengumuman akan dilakukan secara nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. “Kami masih akan melakukan konfirmasi ke pusat. Kita lihat saja nanti perkembangannya,” ujar dia.

Secara umum, ujar dia, proses pelaksanaan UN di Jatim meng­ alami peningkatan. Prosesnya berjalan dengan baik. Namun, muatan soal yang diberikan lebih sulit yang mengakibatkan siswa harus berpikir lebih aktif. Dengan melihat fakta ini, Dindik berupaya untuk memberikan pelatihan dan pendidikan sesuai dengan tingkat kesulitan yang terjadi dalam UN. “Kita akan lakukan pembenahan.

Lihat saja, kita akan persiapkan ini,” terangnya.

Ditanya mengenai prestasi Jatim di tingkat nasional, Harun enggan berkomentar banyak. Menurut dia, pengumuman tersebut merupakan kewenang­an dari pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senin (19/5) hari ini.

Termasuk hasil maupun peringkat UN di tingkat kabupaten/kota.

“Yang penting pelaksanaan UN di Jatim sudah sesuai prosedur.

Kami optimistis Jatim tetap yang terbaik,” tegas Harun.

Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dindik Jatim Abdun Nasor menambahkan, angka kelulusan tahun ini memang meningkat. Namun demikian, tetap saja ada siswa yang tidak lulus dan harus mendapat perhatian khusus.

Karena itu, Nasor menyarankan agar peserta yang tidak lulus segera mendaftar dalam ujian kejar Paket C gelombang dua pada Agustus mendatang.

“Silahkan mendaftar, bagi yang gagal formal (tidak lulus UN)

maupun gagal ujian Paket C gelombang satu masih punya kesempatan untuk ikut ujian kejar Paket C gelombang kedua. Persiapan belajar masih ada beberapa bulan,” tutur dia.

Digunakan SNMPTN Meski kecurangan banyak terjadi saat pelaksanaan UN jenjang SMA, MA, dan SMK, pihak Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sepakat tetap akan menggunakan hasil UN sebagai salah satu faktor penentu dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Prof Muchlas Samani mengatakan, hasil UN ini telah diterima sejak tiga hari lalu, Jumat (16/5) sore. Nilai ini akan tetap digunakan oleh PTN untuk menilai siswa apakah diterima masuk di PTN atau tidak. Namun demikian, masing-masing PTN memiliki ketentuan yang berbeda dalam mengintegrasikan bobot nilai UN sebagai faktor penentu SNMPTN. “Hasil ini akan tetap dipakai. Namun bagaimana formulasinya itu tergantung PTN masing-masing. Kita memiliki cara yang berbeda untuk menghitungnya,” tutur Muchlas.

Terkait kasus di kecurangan selama UN berlangsung, Muchlas memastikan dapat mendeteksi siapa saja peserta yang curang dan yang jujur. Ini dapat diketahui dari software yang dimiliki panitia scoring UN. Misalnya, dalam satu sekolah atau satu kelas ada siswa yang mencontek, itu akan terdeteksi dari karakter jawaban yang dipilih.

“Kalau dari 100 soal yang ada, satu kelas atau satu sekolah itu menjawab salah di 20 soal yang sama, kan itu menjadi pertanyaan,” tutur Muchlas. n tam

Segala proses pelaksanaan US telah berjalan lancar.

Harun menganggap persiap­ an yang bagus ini merupakan hasil dari kerjasama semua pihak, baik itu Dindik di kabupaten/ kota, kepolisian, perguruan tinggi, MKKS dan lain sebagainya.

Kabid TK, SD dan Pendidikan Khusus (PK) menambahkan, pelaksanaan US tidak sama dengan UN jenjang SMP - SMA sederajat. Dari sisi pengawasan, UN lebih ketat dengan melibatkan unsur dari perguruan tinggi. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), hingga polisi, US hanya diawasi silang oleh guru antar satuan pendidikan.

Sementara pada US SD/MI ini hanya akan diawasi oleh dua orang guru SD. Guru ini diambil silang antar satuan pendidikan terdekat yang tergabung dalam gugus sekolah.

Bila tidak ada gugus sekolah, bisa dilakukan silang antar kecamatan. “Yang jelas tidak ada pengawas dari PT dan LPMP,” kata dia.

Nuryanto menjelaskan, jumlah paket soal US juga hanya satu jenis. Dengan demikian, secara umum US SD/MI ini jauh lebih longgar daripada UN. Meski demikian, diharapkan para peserta tidak saling contek.

Keberadaan US ini membuktikan bahwa sejak dini siswa dan sekolah diajari untuk bertanggung jawab dan mandiri. “Siswa harus yakin bahwa yang dikerjakan nanti sesuai dengan kemampuan mereka,” ungkapnya.

Kriteria kelulusan siswa SD ditetapkan melalui rapat dewan guru masing-masing SD/MI. Sehingga, besar kemungkinan semua siswa dipastikan lulus jika memenuhi tiga persyaratan, yakni berkelakuan baik, mengikuti US semua mata pelajaran, dan mengikuti seluruh program pendidik­an.

“Bukti siswa telah mengikuti seluruh program pendidikan dengan adanya rapor mulai kelas I sampai dengan kelas VI,” kata dia.

Ketua Dewan Pendidikan Jatim Prof Zainuddin Maliki menyatakan, pelaksanaan US ini sejatinya telah mendekati amanat Undangundang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Ter­ utama mengenai seluruh evaluasi peserta didik yang ditentukan oleh sekolah, bukan pemerintah.

Zainuddin menyebutkan, UU Sisdiknas pasal 58 tahun 2003 yang menerangkan, untuk mengevaluasi prestasi belajar siswa didik diserahkan oleh pendidik di satuan pendidikan. “US inilah yang saya sebut konstitusional.

Tidak seperti UN jenjang SMP-SMA yang inkonstitusional,” tegasnya.

Seharusnya, lanjut dia, jenjang di atasnya bisa mencontoh kriteria pelaksanaan US SD/MI ini. Salah satunya untuk menetapkan kelulusan dari rapat dewan guru masing-masing. Pemerintah pusat harus berani menyelenggarakan evaluasi pengendalian mutu dengan mempercayakan satuan pendidikan. n tam

Jadi Partai Pendukung KarSa, PKS dan PAN Terapkan Koalisi Kritis l Sambungan hal 1

yang juga Caleg DPRD Jatim ini, Minggu (18/5).

Ditambahkannya, selama ini PKS selalu kritis dalam menyoroti kinerja KarSa. Hal ini dapat dilihat dalam pandangan fraksi mulai soal RPJMD hingga LKPj gubenur. Bahkan jika ada kebijakan Pemprov Jatim yang tidak pro rakyat, maka PKS paling dulu akan melakukan protes lewat anggotanya yang duduk di legislatif. “Yang pasti PKS tidak akan tinggal diam jika pemerintahan KarSa sudah mengingkari janjinya kepada rakyat yang telah memilihnya,”papar mantan Direktur YDSF Jatim ini.

Seperti diberitakan Bhirawa sebelumnya, posisi keempat yang ditempati oleh PD Jatim dalam Pileg 2014 DPRD Jatim dipastikan akan membuat berat kinerja pemerintahan KarSa jilid II. Ini karena PD tidak lagi menguasai parlemen seperti pada hasil Pileg 2009, di mana PD mampu menguasai 22 kursi dari 100 kursi yang ada di DPRD Jatim.

Imbasnya, kinerja KarSa diprediksi akan menghadapi banyak ‘gempuran’ dan serangan partai lain lewat fraksi di DPRD Jatim. Mengingat PD tak lagi menguasai parlemen karena hanya mendapatkan 13 kursi atau kalah dengan PKB yang mampu menguasai 22 kursi DPRD. Apalagi mereka yang terpilih menjadi anggota DPRD Jatim periode 2014 – 2019 adalah orang – orang baru yang tidak memiliki kedekatan dengan Soekarwo maupun Saifullah Yusuf. Sehingga KarSa akan membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan pendekatan. Selain itu dalam komposisi 100 anggota DPRD Jatim periode 2014 – 2019 ada beberapa orang yang berseberangan dengan

Soekarwo.

Sementara itu, Sekretaris DPD PAN Jatim Kuswiyanto mengaku sejak awal PAN selalu kritis dengan kebijakan Pemprov Jatim dalam hal ini pasangan KarSa jika dinilai melenceng dari visi dan misi yang disampaikan ke rakyat. Dan itu telah dibuktikan oleh PAN lewat pandangan fraksi. Bahkan PAN tak segan-segan akan melakukan protes baik dalam rapat Banggar, Banmus sekaligus paripurna.

“Yang pasti apa yang kita proteskan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Meski kami adalah partai pengusung KarSa, namun kami harus tetap kritis,”tambahnya Terpisah pengamat politik dari Unair, Emmanuel Sudjatmiko menjamin pemerintahan KarSa akan selesai sampai periodenya selama mereka menjalankan Perda RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) secara konsisten.

Mengingat di dalam RPJMD tersebut berisi program kerja KarSa selama lima tahun ke depan. Dan pembahasannya dilakukan bersama legislatif dan selanjutnya mendapat persetujuan dari Mendagri.

“Selama pasangan KarSa konsisten menjalankan Perda RPJMD tak ada alasan bagi fraksi sebagai kepanjangtanganan partai menggoyang pemerintahan KarSa. Tapi sebaliknya jika mereka mengingkari dapat dipastikan mereka akan mendapat ‘musuh’ dari legislatif. Demikian dengan partai yang telah mengusungnya,”paparnya.

Ditegaskan Emmanuel dalam RPJMD banyak memuat program pembangunan lima tahun ke depan dan harus disesuaikan dengan RPJMD milik pusat agar ada sinkronisasi kebijakan dan program. n cty

Semangat Belajar di Tengah Kebisingan Kota l Sambungan hal 1

belajar (bimbel) yang digagas komunitas yang bergabung dalam pengajar sosial berbagai ilmu. Tak heran kalau masyarakat sekitar menyebutnya dengan Kampoeng Ilmu. Karena selain menyediakan aneka buku bekas, di lokasi itu secara gratis memberikan bimbel kepada siswa-siswi SD. Di atas lahan seluas 2.500 m2 inilah, Pemkot Surabaya berkeinginan menyediakan suatu tempat khusus pengembangan budaya baca dan ilmu. Warga kota dari berbagai latar keilmuan dan tingkat ekonomi, dapat memanfaatkannya secara gratis. Tak heran di areal itu ada perpustakaan. Minat baca dan belajar siswa SD

yang begitu tinggi tak pelak membuat suasana Kampoeng Ilmu selalu ramai setiap harinya. Dan membuat para pengajar selalu kewalahan dalam memberikan materi karena tidak sebandingnya dengan animo siswa-siswinya.

Para pengajar di sana umumnya berasal dari sejumlah universitas di Surabaya. Di antaranya Dani. Dengan segala keterbatasan fasilitas, Dani tak putus asa dalam membantu proses belajar mengajar siswa kurang mampu.

“Saya tahu siswa yang belajar di Kampoeng Ilmu mayoritas dari keluarga tak mampu, ya dinikmati saja. Misinya kan kita berbagi ilmu,” kata anak pertama dari lima bersaudara ini.

Dani yang juga menjadi koordinator

pengajar di Kampoeng Ilmu, bernama lengkap Assyamsa Maulidani (23). Dia hanya tamatan Sekolah Menengah Pertama(SMP), namun mempunyai keinginan dan cita-cita yang tinggi. Dia ingin siswa yang belajar di Kampoeng Ilmu memiliki pendidikan lebih tinggi darinya. “ Saya cuma tamatan SMP. Namun saya ingin adik-adik yang belajar di sini dengan segala keterbatasan fasilitas lebih pintar dari saya,” katanya.

Disinggung soal suka duka mengajar? Menurut Dani sangat banyak.

Menjadi pengajar sosial seperti dirinya kurang mendapat perhatian dari Pemkot Surabaya. Sukanya merasa berbahagia ketika bisa memberikan ilmu kepada anak tak mampu.

Saat ini saja, jumlah pengajar di Kampoeng Ilmu masih kurang.

Dengan jumlah 30-50 siswa yang ikut bimbel ini, dia mengaku kewalahan mengajar. Karena itu dia meminta ada mahasiswa yang mau mengabdi untuk mengajar di sana. Dan uluran tangan itu sesekali datang. “ Bahkan kemarin sempat dibantu mahasiswa dari Brunai untuk proses belajar mengajarnya, tak hanya itu mereka juga menyumbang meja kursi buat adik-adik. Dan kami juga pernah didatangi orangtua dari adik-adik yang ikut bimbel, orangtua salah satu anak didik. Meskipun hanya ucapan, itu sudah sebagai tolok ukur kerja sosial kami,” tambahnya. *

12

Senin Pon, 19 MEI 2014

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur

Pelatihan Singkat Seni Kerajinan Aksesoris Manik-manik Bagi Pengurus Daerah dan Anggota Jalasenastri Armada Timur Dr H Soekarwo

Drs H Saifullah Yusuf

Asah Keterampilan, 85 Anggota Jalasenastri Ikuti Pelatihan Singkat Delegasi Sudan Studi Banding ke Klinik UMKM

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur mendapat kehormatan untuk menyelenggarakan pelatihan singkat (short course) Seni Kerajinan Aksesoris Manik-manik bagi Ibu-ibu Pengurus Daerah dan Anggota Jalasenastri Komando Armada Timur pada 12 Mei 2014 lalu.

Kegiatan ini diikuti oleh 85 orang pengurus dan anggota Jalasenastri Komando Armada Timur, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan menumbuhkembangkan jiwa wirausaha di kalangan masyarakat.

K

etua Pengurus Daerah Jalasenastri Komando Armada Timur (Koarmatim) Ny Yus Agung Pramono menyampaikan terima kasih kepada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur yang telah memfasilitasi kegiatan pelatihan singkat bagi pengurus dan anggota Jalasenastri. Dia berharap agar kegiatan semacam ini dapat terus dilaksanakan secara berkala agar dapat menggali bakat seni yang dimiliki oleh istri-istri prajurit TNI-AL dan nantinya dapat menyebarluaskan informasi dan keterampilan yang telah diperoleh kepada lingkungan sekitarnya.

“Pelatihan singkat ini juga bertujuan untuk menjalin kekompakan dan kebersamaan di antara pengurus dan anggota Jalasenastri, sehingga seluruh kegiatan yang telah diprogramkan dapat berjalan secara sinergis dan memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat,” katanya.

Dr Ir H RB Fattah Jasin MS

Ny Oni Anggraini, pemilik usaha Onie Craft Surabaya memberi pelatihan kepada ibu-ibu pengurus dan anggota Jalasenastri.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Dr Ir H RB Fattah Jasin MS, dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya atas kegiatan yang diikuti oleh ibuibu Jalasenastri Koarmatim. Dengan akan diberlakukannya ASEAN

perasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, baik melalui Gedung Galeri Batik dan Galeri Cinderamata di Jl Raya Bandara Juanda maupun melalui pameran di dalam dan luar negeri. “ Anggota Jalasenastri juga dapat memanfaatkan 10 Fasilitas Pelayanan Bisnis Klinik Koperasi dan UMKM Jawa Timur secara gratis,” kata Fattah.

Dalam kesempatan kali ini, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur mengundang pelaku UMKM yang berkompeten dan memiliki keahlian di bidangnya,

Ny Yus Agung Pramono

Ketua Pengurus Daerah Jalasenastri Komando Armada Timur (Koarmatim) Ny Yus Agung Pramono mendapat cinderamata dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim Dr Ir H RB Fattah Jasin MS.

Economy Community (AEC) 2015, masyarakat harus dapat mengembangkan keterampilan dan wawasannya agar dapat bertahan di tengah persaingan ekonomi regional dan global.

Fattah berharap agar ibu-ibu Jalasenastri dapat mengasah keterampilan yang diperoleh secara terus-menerus dan menghasilkan produk dengan kualitas yang baik, sehingga nantinya dapat disertakan dalam kegiatan-kegiatan promosi yang dilaksanakan oleh Dinas Ko-

Drs Achmad Basuki MSi

yaitu Ny Oni Anggraini, pemilik usaha Onie Craft Surabaya sebagai instruktur pelatihan. Pelatihan kali ini mengambil tema Ethnic Traditional Accessories, di mana bahan-bahan yang dipakai dalam pelatihan bernuansa etnik tradisional dengan manik-manik berbahan dasar kayu. Pelatihan ini menyajikan 4 materi kerajinan aksesoris, yaitu pembuatan cincin, gelang, kalung dan bros. Di tengahtengah pelatihan, Ny Penny Marsetio selaku Ketua Umum Pengurus Jalasenastri menyempatkan diri di sela-sela kesibukan kunjungannya di Jawa Timur untuk mengunjungi dan melihat aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh Pengurus Daerah dan anggota-anggotanya. Beliau berpesan agar ibu-ibu dapat mengikuti acara ini secara seksama dan senantiasa mengaktualisasikan diri melalui kegiatan-kegiatan yang positif untuk mengembangkan kemampuan masing-masing dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. “Berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan keterampilan semacam ini juga salah satu cara untuk mengaktualisasi diri dengan kegiatan positif,” kata Ny Penny Marsetio.

Dalam pelatihan singkat kemarin mendapat kunjungan kehormatan dari delegasi negara Sudan seban-

FOTO KEGIATAN

Kunjungan kehormatan dari delegasi negara Sudan. Mereka begitu antusias melihat pelatihan. Delegasi juga menyempatkan untuk melakukan studi banding ke Klinik UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim foto bersama dengan peserta pelatihan.

Suasana pelatihan singkat.

yak 9 orang. Mereka begitu antusias melihat pelatihan. Delegasi juga menyempatkan untuk melakukan studi banding ke Klinik UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Prov.

Jawa Timur.

Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Drs Achmad Basuki MSi mengatakan kegiatan pelatihan singkat dengan pengurus dan anggota Jalasenastri telah dilaksanakan setiap tahun. “Pada 2014 ini sudah dilaksanakan dua kali pelatihan, hal ini membuktikan bahwa kegiatan tersebut sangat diminati oleh ibu-ibu Jalasenastri,” kata Basuki.

Dijelaskan Basuki, pada tahun ini pihaknya juga menggelar pelatihan singkat dengan ibu-ibu Polda Jawa Timur. Pelatihan singkat semacam ini digelar setiap tahun untuk masyarakat umum tanpa dipungut biaya. Program/kegiatan ini guna mendukung Pemprov Jawa Timur dalam mencetak wirausaha baru. Sedangkan kegiatan Klinik UMKM Provinsi Jawa Timur juga melaksanakan konsultasi gratis bagi para UMKM dalam berbagai permasalahan baik dari segi pemasaran, IT, pembuatan proposal, kemasan yang dilaksanakan mulai Senin – Jumat pukul 08.00 s/d 15.30.  *