Harian Bhirawa Edisi 19 Maret 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Nanti kami akan memberi sanksi jika ditemukan kesalahan dalam kasus ini (nenek Asiyani, red),”

IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 6

031-5615454

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI Siti Nurbaya

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kamis Pahing, 19 MARET 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

19 MARET 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo Menunaikan Ibadah Umrah

 Wagub H Saifullah Yusuf 10.00

Pembukaan Klinik LKNU di Lumajang

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 10.00

Membuka Raker Korpri di Ruang Bhinaloka

Dishub Bojonegoro Sosialisasikan Prototipe Perahu ITS Bojonegoro, Bhirawa Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro berencana menyosialisasikan prototipe perahu desain Tim Insititut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dengan bahan fiber dan besi kepada pembuat perahu tambang Bengawan Solo.

“Prototipe perahu desain ITS akan kami sosialisasikan kepada pembuat perahu tambang yang sebagian besar para penambang perahu,” kata Kasi Bina Angkutan Air Dishub Bojonegoro Sugeng Agung, Rabu (18/3).

Ia menjelaskan Tim ITS pernah melakukan penelitian di daerahnya terkait mulai berkembangnya pemanfaatan perahu tambang dengan bahan besi. “Tapi sesuai evaluasi Tim ITS untuk perahu tambang dengan bahan besi yang dimanfaatkan para penambang itu tidak layak pakai karena tidak dilengkapi dengan kerangka,” jelasnya.

Oleh karena itu, menurut dia, Tim ITS kemudian memberikan prototipe perahu dengan bahan

Jokowi Bantah Tarik Traktor Petani Ponorogo Hindari Kesalahpahaman, Janji Sistem Pembagian Diubah

Jakarta, Bhirawa Presiden Joko Widodo ( Jokowi) membantah menarik kembali ribuan traktor yang sempat ditampilkan dalam kunjungannya ke Ponorogo Jawa Timur. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, traktor yang ada itu tak seluruhnya diserahkan kepada satu desa saja, namun dibagikan ke lima kabupaten lainnya.

“Siapa yang narik, itu kan dikumpulkan 1.300 traktor, nggak mungkin 1.300 untuk satu desa. Itu untuk lima kabupaten, ya pasti dinaikin lagi ditaruh kabupaten-kabupaten, disebar,” ujar Jokowi di Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (18/3).

Jokowi menambahkan dia tak mau memberikan penyera-

han sekadar upacara simbolis saja dengan menyerahkan tiga atau lima unit traktor kepada warga. Ia hanya ingin memastikan seluruh traktor sudah siap untuk dibagikan saat mendatangi Ponorogo.

“Kumpulkan semuanya, oh

 ke halaman 11

Traktor-traktor yang dipajang di pinggir Jalan Raya Kecamatan Jetis menuju Kecamatan Bungkal bersamaan dengan kunjungan Presiden Jokowi ke Ponorogo beberapa waktu lalu.

Usai kunjungan, sebagian besar traktor yang dipamerkan diangkut kembali menggunakan truk tronton dan menimbulkan kekecewaan di tingkat petani setempat.

 ke halaman 11

Dewan Apresiasi Langkah Pemprov Dirikan Rumah Sakit Korban Narkoba PT ASDP Ketapang menyiapkan 32 kapal feri untuk melayani penyeberangan Ketapang-Gilimanuk menjelang Hari Raya Nyepi Sabtu (21/3).

Jelang Nyepi, ASDP Ketapang Siapkan 32 Kapal Feri Banyuwangi, Bhirawa Menjelang Hari Raya Nyepi yang jatuh pada Sabtu (21/3), PT Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP) Cabang Ketapang, Banyuwangi menyiapkan 32 unit dari 44 unit kapal feri untuk melayani penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.

Manajer Operasional PT ASDP Cabang Ketapang Saharuddin Koto mengatakan pengoperasian 32 unit kapal dinilai mampu melayani arus kendaraan dari dan ke Bali. Kapal yang beroperasi juga menyesuaikan kemampuan dermaga. Apabila terlalu banyak kapal beroperasi, ia khawatir justru memicu antrean kapal untuk sandar. Tidak ada persiapan khusus di Pelabuhan Ketapang menjelang Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1937.

“Mungkin tingkat keterisiannya cuma 65 persen,” kata Koto kepada Bhirawa, Rabu (18/3).

Ia memprediksi puncak arus kendaraan dari

DPRD Jatim, Bhirawa Banyaknya korban narkoba di Jatim membuat prihatinan DPRD Jatim. Karena itu, selain mengapresiasi langkah Pemprov Jatim yang akan membangun rumah sakit untuk rehabilitasi korban narkoba, dewan juga meminta agar Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim untuk meningkatkan kinerjanya.

Anggota Komisi E DPRD Jatim Agus Dono Wibawanto menegaskan pihaknya sangat prihatin

karena penggunaan narkoba di Jatim cukup tinggi secara nasional. Menurutnya ini permasalahan serius yang harus mendapatkan perhatian semua pihak.

“Karenanya kami berharap pada aparat penegak hukum, pemerintah provinsi dan legislatif untuk benar - benar mencermati kondisi ini secara serius. Jangan sampai pemuda kita terbelenggu narkoba sehingga tidak bisa beraktivitas secara maksimal dan merugikan Jatim secara keselu-

Menyesuaikan Hasil Assessment, Mutasi Massal Mungkin Terjadi

Ajak Zakat Profesi yang ada di dinas itu, kini sudah ada 27 pegawai dengan kesadaran sudah menjadi pembayar zakat profesi (Muzaki ) lewat BAZ Sidoarjo.

Menurut evaluasi BAZ Sidoarjo, mulai banyaknya pegawai di Dinas P3 yang sadar dengan kewajibannya membayar zakat itu, tidak lepas dari peranan bendahara gajinya, Arif Setyo Wiyono.

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Tujuh Bulan Dimutasi, Kini Harus Siap Dimerger

 ke halaman 11

UNIT Pengumpul Zakat (UPZ) di Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (P3) Kab Sidoarjo menurut evaluasi dari Badan Amil Zakat (BAZ) Sidoarjo termasuk UPZ yang berprestasi dalam menggerakkan zakat profesi bagi pegawainya di lingkungan S K P D Pemkab Sidoarjo.

Sebab dari 107 pegawai

ruhan. Termasuk permasalahan generasi muda yang seharusnya meneruskan perjuangan bangsa justru rusak akibat dipengaruhi oleh narkoba,” kata Agus Dono, Rabu (18/3).

Seperti diberitakan Bhirawa sebelumnya, ternyata Jatim menduduki peringkat pertama alias terbesar jumlah pengguna narkoba di Indonesia. Dari 4,9 juta pengguna narkoba di Indonesia, 400

Sebanyak 65 SDN di Surabaya dalam waktu dekat akan dimerger. Sasaran merger adalah sekolah-sekolah yang kini berada pada satu komplek.

Surabaya, Bhirawa Mutasi kepala sekolah yang dilakukan Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya tujuh bulan lalu masih melekat jelas di ingatan mereka yang namanya termasuk di dalamnya. Kini, para kepala sekolah tersebut kembali harus bersiap-siap berpindah ke sekolah lain. Menjadi guru biasa atau kembali menjadi kepala sekolah, tak jelas.

Hal ini menawarkan sejumlah harapan, namun juga kecemasan di sekolah. Seperti diungkapkan Kepala SDN Rungkut Kidul III Surabaya Sutri Utami. Dia mengakui jika sekolahnya akan menjadi salah satu di antara 65 SDN di Surabaya lainnya yang akan dimerger. Padahal di sekolah tersebut, Sutri belum lama menjabat. Dia pindah dari

 ke halaman 11

Dua Jabatan Eselon II Pemkab Tulungagung Kembali Lowong Tulungagung, Bhirawa Setelah jabatan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) tanpa ada pejabat definitif, kini dua jabatan eselon II lainnya di Pemkab Tulungagung kembali lowong. Jabatan yang lowong tersebut adalah Asisten II Sekda dan satu jabatan Staf Ahli Bupati.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tulungagung Indah Karunia Ratri SH, MH membenarkan jika jabatan Asisten II Sekda dan satu jabatan Staf Ahli Bupati kini lowong. “Dua pejabatnya sudah memasuki masa pensiun,” ujarnya, Rabu (18/3).

Menurut dia, Surat Keputusan (SK) pensiun Asisten II Sekda Tulungagung Ir Henry

 ke halaman 11

Pembobol Bank Jombang Dijerat Pasal Korupsi Dua Tersangka Terancam Dipecat dari PNS Jombang, Bhirawa Tiga tersangka pembobol Bank Jombang, Heri S bendahara pembantu Kecamatan Megaluh Jombang dan Widya Staf Kecamatan Bandarkedungmulyo, Jombang dan Suci A Acount Officer Bank Jombang bakal dijerat pasal korupsi.

Ketiga tersangka ini berhasil membobol bank milik Pemkab Jombang melalui kredit fiktif sebesar Rp 775 juta. “ Ketiganya bakal dijerat pasal korupsi, karena berdasarkan hasil pemeriksaan ketiganya telah memenuhi syarat dan melanggar pasal 2 dan pasal 3 UU Korupsi

 ke halaman 11

Kisruh Pengiriman Raka-Raki

Dinilai Menyimpang, DPRD Ikut Mediasi Pemkab dengan Paguyuban Kacong-Cebhing Ajang pemilihan Kacong-Cebhing di Pamekasan berbuntut. Pasalnya juara pertama ajang pemilihan itu tak dikirim dalam pemilihan Raka-Raki Jatim 2015 yang akan digelar dalam waktu dekat tanpa alasan jelas.

Kondisi ini membuat DPRD setempat turun tangan.

Syamsuddin, Kabupaten Pamekasan

Arif Setyo Wiyono

Sentil..

Siti siapkan Nurbayakader datangi rumah nenek Asiyani  PKB  muda disandingkan Saiful Ilah Semogahanya niatnya tulus bukan  Jangan  muda, tapimembantu, kapabel, inovatif danpencitraan memiliki visi jelas Kementerian ESDMtambahan perketat kontrak Bina Marga ajukan anggaranwilayah kerja Jangan hanya hanya nambah wacana, anggaran, masyarakat ikut mengawasi Jangan realisasi di lapangan yang penting  Pemilihan Ketua PDIP Jatim lewat musyawarah Tapi hasil akhir tergantung Kanjeng Ratu  Kades  penganiaya juru pengairan dituntut tiga bulan penjara

   

 Pemimpin berwatak preman kok bisa kepilih

Komisi IV DPRD Pamekasan saat ini terus berupaya melakukan mediasi kasus kisruh pengiriman delegasi Kacong-Cebhing dalam ajang lomba pemilihan Raka-Raki Jatim antara Pemkab dengan Paguyuban Kacong-Cebhing Pamekasan.

“Hari ini (kemarin, red) kami meminta klarifikasi langsung ke Bagian Perekonomian Pemkab Pamekasan setelah kemarin melakukan serap aspirasi dengan pengurus Paguyuban Kacong-Cebhing Pamekasan,” kata Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Apik di Pamekasan, Rabu (18/3).

Hanya saja, katanya, dalam per-

temuan itu, perwakilan Bagian Perekonomian Pemkab Pamekasan tidak menghadiri undangan komisi IV tanpa alasan yang jelas. Padahal, sambung politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Pamekasan ini, pemanggilan perwakilan Bagian Perekonomian terkait kisruh penetapan delegasi itu untuk menyelesaikan permasalah.

Apalagi penetapan dua delegasi untuk ajang lomba Raka-Raki Jatim oleh Bagian Perekonomian Pemkab Pamekasan itu hingga kini terus menuai protes tidak hanya oleh pa-

 ke halaman 11

Peserta Kacong-Cebhing 2014. Bagian Perekonomian Pemkab Pamekasan memutuskan memberangkatkan, Moh Rusdi dan Ike Sukma Claudia yang merupakan runner up dan juara talent pada 2013 dalam ajang Raka-Raki Jatim 2015 dan menolak mengirim peraih juara I tanpa alasan jelas.

SURABAYA

2

Kamis Pahing 19 MARET 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Polemik Dihapusnya Agenda Pemilihan Cak dan Ning Surabaya

Dari Pemkot Hanya Seremonial, Cak dan Ning Bikin Program Sendiri Surabaya, Bhirawa Disebut program Cak dan Ning tidak pernah punya greget, salah satu Finalis Cak dan Ning Surabaya 2014 justru menyebut saat ini paguyuban yang menaungi Cak dan Ning Surabaya sering menggelar kegiatan tanpa bantuan Pemkot.

Muhammad Azka Hariri, Finalis Cak dan Ning tahun 2014 menyatakan selama ini program dari Pemkot memang hanya bersifat seremonial. Antaranya protokoler job di rumah dinas wali kota ataupun SKPD. Penugasan ini, lanjut Mahasiswa FH UPN Veteran Surabaya ini berasal dari Dinas Pariwisata langsung.

Namun demikian, ujar Azka, sebagai komunitas dan organisasi , Paguyuban Cak dan Ning Surabaya sering melakukan kegiatan social dan kepemudaan. Tentunya, lanjut Azka, kegiatan ini di luar kegiatan bersama Pemkot.

“Selain itu kita juga melakukan aksi sosial dengan teman-teman komunitas sosial. Kalau protokoler job itu seperti tugas di rumah dinas Wali Kota,” terangnya.

Azka yang masih duduk di bangku semerster enam ini menuturkan, bahwa paguyuban Cak dan Ning masih tetap fokus pada

agenda yang akan digelar pada bulan Agustus mendatang. Para pengurus akan mengadakan olimpiade permainan tradisional dengan sasaran anak-anak SD. Hal itu bertujuan untuk menghidupkan kembali permainan-permainan tradisional yang sudah mulai terkikis oleh zaman yang serba modern.

Selain itu paguyuban Cak dan Ning sering ikut serta secara langsung dengan program kegiatan oragnisasi lain seperti kegiatan nol sampah dan Hello Green.

Saat dikonfirmasi mengenai tidak diselenggarakannya kontes Cak dan Ning tahun ini Azka ketika ditemui Bhirawa di kampus Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Rabu (18/3), mengaku belum percaya kalau even tahunan yang lazimnya bertepatan dengan momen peringatan hari jadi Kota Surabaya ditiadakan.

“Gak mungkin lah kalau even Cak dan Ning itu dihapus tahun ini, mungkin saja mundur dari jadwal yang sebenarnya digelar pada bulan Mei. Kabar itu saya juga dengan di saat kumpul bersama Cak dan Ning setiap Sabtu, tapi itu semua kita serahkan ke Pemkot Surabaya,” ujar Azka.

“Sebenarnya masalah kecewa atau tidaknya kita gak mungkin angkat suara, kita serahkan ke Pemkot saja. Semisal tidak digelar gak masalah buat kita, dan rekan-rekan fine-fine saja,” imbuh Azka yang masih semester enam ini.

Ajang Cak dan Ning sudah berlangsung sejak 1981 silam.

Pelaksanaannya bertujuan memilih peserta yang sebagian besar kawula muda dengan berbagai persyaratan yang ditentukan, sebagai duta wisata di kemudian hari. Perannya boleh dibilang perpanjangan tangan Disbudpar, guna merealisasikan programprogram bidang kebudayaan dan kepariwisataan.

“Kalau di tahun 2014 lalu itu kriteria yang dicari itu untuk Cak harus sredek (berani) tapi benar.

Sedangkan untuk Ning kriterianya harus etes (berani bicara)

kepada publik,” ceritanya.

Pria kelahiran 1994 ini menambahkan, Cak dan Ning menjadi ikon Kota Pahlawan dalam perkembangannya. Tak ubahnya Kacong dan Cebbing Madura, Dimas dan Diajeng Jogja, Mojang dan Jajaka Bandung, Abang dan None Jakarta, dan daerah lainnya.

Eksistensinya juga dikehendaki sebagai representasi generasi muda dalam pengembangan diri serta kreativitas, sejalan karakteristik dan kearifan lokal menuju kemajuan kota.

“Jadi kalau dihapus itu gak mungkin karena Cak dan Ning itu ikon Surabaya. dan itu sudah seperti gerakan para muda-muda di Surabaya,” tambahnya.

Menanggapi ditiadakannya Cak dan Ning, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim, Dr H Jarianto MSi mengatakan kalau hal tersebut merupakan kewenangan dari Pemkot Surabaya. Jika memang alasannya dikarenakan mengenai anggaran penyelenggaraan yang nihil.

“Kalau kaitannya seperti itu (anggaran, red), saya juga tidak bisa memaksakan. Bukan kewenangan kita namun kewenangan Kabupaten/kota masing-

masing. Sebab, kegiatan seperti Cak dan Ning maupun Raka Raki merupakan kegiatan rutin. Artinya, harapannya kabupaten/ kota saling mendukung programprogram bersama keterkaitan dengan Kabupaten/kota lainnya yang diprakarsai oleh Provinsi,” katanya.

Keterkaitannya dengan RakaRaki tahun 2016 mendatang, lanjut Jarianto, Pemkot Surabaya sebenarnya masih bisa mengirimkan Cak Ning ke ajang Raka Raki. “Nantinya akan ada pertimbangan khusus kalau memang mau mengikuti Raka – Raki Jatim, dan Pemkot Surabaya bisa mengirimkan Cak Ning dari tahun sebelumnya,” katanya.

Sekedar diketahui, Minggu depan (23/3-28/3), kontes Raka Raki akan memasuki masa karantina. Raka Raki Jawa Timur kali ini diharapkan tidak hanya dijadikan promotor pariwisata, melainkan diberdayakan sebagai agen sadar wisata untuk meningkatkan pemahaman masyarakat utamanya generasi muda tentang pentingnya menjadi masyarakat sadar wisata.

Sementara itu sebagai pembanding, Kabid Pengembangan

RPH Lakukan Rekrutmen Direksi

PANGGUNG BIROKRASI

Pemkot Masih Belum Butuh BPBD Pemkot, Bhirawa Meski tidak memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menilai penanganan bencana di Surabaya masih lebih baik.

Menurut Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini juga tidak ingin adanya BPBD. Hal ini dikarenakan kepala dinas yang menangani bencana nantinya lebih banyak menganggurnya. ‘’Saya sudah sampaikan surat ke Pak Mendagri. Aku kan sayang, kalau kepala dinas disuruh menganggur, kan emaneman. Kalau nggak ada bencana kan dia nganggur. Eman aku mbayari mosok nganggur. (sayang saya membayarnya tapi menganggur),’’ ujar Risma Rabu (18/3).

Untuk itu, Wali Kota terbaik ini sudah melayangkan surat ke Mendagri, Tjahjo Kumolo dimana intinya kota Surabaya tidak perlu dinas khusus yang menangani bencana.

Wali Kota juga membeberkan, meski tidak ada dinas khusus yang menangani bencana, namun penanggulangan bencana di Surabaya cepat ditanggapi. Bahkan, Risma mengaku petugas penanggulangan bencana di Surabaya lebih siap dibanQ dre dingkan dengan daerah lain.Q

Konferda PDIP Pilih Kusnadi sebagai Ketua DPD PDIP Jatim DPD PDIP Jatim, Bhirawa Mantan Sekretaris DPD PDIP Jatim, Kusnadi akhirnya terpilih sebagai Ketua DPD PDIP Jatim. Kusnadi terpilih dalam Konferensi Daerah (Konferda) DPD PDIP Jatim yang digelar di salah satu hotel di Banyuwangi, Rabu (18/3).

Dalam kegiatan tersebut, forum memilih nama Kusnadi secara musyawarah mufakat. Nama Kusnadi sendiri muncul atas usulan dari DPP PDIP. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Made Urip. Selain Kusnadi, DPP juga mengusulkan dua nama calon lainnya.

Mereka adalah Ketua DPC PDIP Ngawi Budi Sulistiono (Kanang), dan pengurus DPC PDIP Kota Malang Sri Untari. “Tapi setelah saya sampaikan ke forum, ternyata mereka menyepakati Pak Kusnadi yang menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Jatim selama lima tahun kedepan,”jelasnya.

Made Urip menyatakan, terdapat beberapa pertimbangan yang membuat DPP PDIP mengusulkan ketiga nama tersebut. Salah satunya terkait dengan pengalaman yang dimiliki oleh ketiga Q cty tokoh tersebut.Q

Cak Azka, finalis cak dan ning 2014.

Sumberdaya Pariwisata Disbudpar Jatim, Dra Rosmiati MM mengatakan, raka Raki—even seperti Cak dan Ning di tingkat provinsi justru lebih diberdayakan oleh pemerintah.

Setelah Raka Raki Jatim terpilih, kata Rosmiati, maka langkah selanjutnya memberdayakan mereka agar lebih intens dalam mempromosikan kepariwisataan di Jawa Timur.

“Di luar pemberdayaan Disbudpar Jatim, raka raki biasanya dimanfaatkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai public relation (PR), atau mereka bersama Raka Raki dari tahun sebelumnya membentuk EO (Event Organizer).

Tapi saya lebih suka kalau mereka menjadi vocal point melebihi Q geh.rac PR,” paparnya.Q

trie diana/bhirawa

Bersih-bersih Balai Kota

Petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Surabaya dengan membersihkan pedestrian didepan Balai Kota Surabaya, Rabu (18/3). Sementara kegiatan ini sebagai upaya Pemkot Surabaya menjadi ikon kota Adipura.

Koalisi Besar Digagas Hadang Risma Surabaya, Bhirawa Koalisi besar dalam Pilkada Surabaya saat ini sedang digagas. Upaya ini dilakukan setelah inchumbent, Tri Rismaharini belum juga menentukan pilihan politik sementara tak satupun tokoh yang mampu menyaingi elektabilitasnya. Di atas kertas Tri Rismaharini memang tetap unggul meskipun maju di jalur independen.

Rencana membentuk koalisi besar dalam pemilukada Surabaya 2015 ini disampaikan Wakil Ketua I DPC PKB Surabaya, Satuham Akbar, S.Ag, koalisi terjadi apabila Wali kota Surabaya Tri Rismaharini maju melalui jalur independen, dan PDIP juga mengajukan calon Walikota sendiri.

“Ketika Bu Risma berangkat sendiri, dan PDIP juga mengajukan calonnya, partai-partai lainnnya akan membentuk koalisi besar,” ujar Satuham dikonfrimasi kemarin.

Satuham mengatakan, munculnya rencana membentuk koalisi besar, setelah Tri Rismaharini terkesan tak tertarik dengan partai politik. “Partai

politik bersatu melawan Bu Risma, setelah ia tak mau ke partai,” tegasnya saat diwawancarai di ruang fraksi PKB DPRD Surabaya.

Ketua PAC PKB Pabean Cantikan ini mengatakan, wacana membentuk koalisi besar dimotori oleh PKB dan Gerindra. Ia mengungkapkan, beberapa partai politik yang berkeinginan membuat koalisi besar, diantaranya PKB, Gerindra, Demokrat, dan PKS. Untuk menentukan siapa calon yang diusung, apabila masing-masing partai mengajukan calonnya, Satuham mengatakan, akan tergantung dari elektabilitas calon dan siapa yang lebih siap untuk maju dalam pesta demokrasi mendatang.

“Untuk pencalonan disepakati bersama siapa yang memenuhi syarat. Ia yakin koalisi besar akan memunculkan calon yang berkualitas,” katanya.

Staf ahli Fraksi PKB ini menjelaskan, untuk menggalang komunikasi besar, pihaknya intensif menjalin komunikasi dengan beberapa parpol. Namun demikian, hingga saat ini belum ada kesepakatan yang dihasilkan.

Satuham juga mengungkapkan, meski berencana membentuk kolisi besar, PKB juga melakukan komunikasi politik dengan PDIP. Ia bahkan menyatakan, PDIP akan menjalin koalisi dengan PKB dalam pemilukada nanti.

Benyamin Siap Maju Sejumlah nama di kursi legislatif DPRD Jatim ternyata banyak yang mendapat tawaran dan dukungan untuk maju dalam Pilkada serentak 2015 ini.

Salah satunya dr Benjamin Kristianto Mars, Anggota Komisi E DPRD Jatim.

Politisi dari Fraksi Gerindra ini namanya mencuat dalam bursa Pilwali Surabaya.

Saat dikonfirmasi, Benyamin menegaskan memang ada sejumlah elemen masyarakat yang meminta dirinya untuk maju. Bahkan sudah ada partai diluar partai Gerindra yang memberikan dukungan untuk maju dalam Pilwali Surabaya.

“Tetapi saya tetap menyerahkan ini semua ke DPD dan DPP Partai Gerindra. Apapun keputusan partai saya mendukung sepenuhnya,”tegasnya, Q gat.cty Rabu (18/3).Q

Pemkot, Bhirawa Pola rekruitmen Dewan Direksi PD Rumah Potong Hewan (PD RPH) Surabaya dijadikan satu paket. Dua posisi Direksi dipastikan bakal berakhir per Mei mendatang , sedangkan satu posisi baru berakhir Agustus. Namun rekruitmen tiga posisi tersebut digabung pada rekruitmen bulan April mendatang.

Jajaran Direksi akan mengakhiri masa jabatannya tersebut adalah direktur utama Nur Wahono, direktur administrasi dan keuangan Miftahul Horri serta direktur jasa dan niaga Lutfi Rachman.

Ketika dikonfirmasi kepada Dirut PD RPH Nur Wahono mengatakan masa kerja direksi akan habis Mei mendatang. Meski masih tersisa 3 bulan, Bawas sudah melakukan rekrutmen secara terbuka.

Alasannya karena untuk rekrutmem cukup membutuhkan waktu yang panjang sehingga ketika jabatan mereka habis pada Mei, maka sudah ada penggantinya.

“Saya sudah dua kali masuk dalam jajaran direksi RPH sehingga tak ada keinginan untuk ikut rekrutmen lagi. Dan teman saya Miftahul Horri juga kayaknya tak ikut rekrutmen karena akan balik ke kampus. Sedangkan Lutfi kayaknya akan ikut rekrutmen lagi,” ujar lelaki yang akan terjun ke bisnis lagi.

Sementara direktur jasa dan niaga, Lutfi Rahman dikonfirmasi menyatakn dirinya akan ikut kembali dalam proses rekruitmen. Menurutnya sampai saat ini masih banyak program yang menjadi gagasannya belum tuntas dilaksanakan.

Beberapa programnya antara lain pembuangan limbah yang memakan anggaran cukup besar.

Saat ini untuk pembuangan limbah mencapai Rp160 juta per tahun.

Dengan efisiensi anggaran, lanjut Lutfi, limbah RPH bisa langsung digunakan untuk pembuatan Q gat.geh pupuk.Q

Polda Serahkan BB Ranmor ke Pemilik Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Anas Yusuf menyerahkan barang bukti (BB) berupa sepeda motor dan mobil hasil tindak pidana pencurian kepada korban atau pemiliknya di lapangan apel Mapolda Jatim di Surabaya, Rabu.

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Anas Yusuf saat menyerahkan barang bukti ranmor kepada pemilik asli.

bed/bhirawa

“Ada 73 sepeda motor dan 22 mobil dari hasil Operasi Sikat untuk curas (pencurian dengan kekerasan), curat (pencurian dengan pemberatan), dan curanmor (pencurian kendaraan bermotor) yang kita serahkan langsung kepada pemiliknya,” ujarnya.

Dalam penyerahan kunci kontak kendaraan bermotor secara simbolis kepada para korban itu, Kapolda Jatim mengatakan penyerahan barang bukti itu merupakan bentuk pelayanan dan tanggung jawab Polri kepada masyarakat.

“Nggak ada biaya untuk penyerahan itu, kalau ada anak buah saya yang meminta pembayaran, laporkan kepada saya, saya tidak akan segan-segan menindak tegas.

Saya minta wartawan juga melakukan kontrol sosial,” ucapnya, menegaskan.

Untuk mengantisipasi kasus curas, curat, dan curanmor itu, pihaknya meminta jajarannya untuk meningkatkan patroli malam dan patroli bersama jajaran TNI, selain Operasi Sikat yang sudah rutin dilaksanakan.

“Apa yang dilakukan anak buah sudah mampu menurunkan tingkat kejahatan curas, curat, dan curanmor, meski hanya 1 persen dari tahun 2014 ke tahun 2015,” tuturnya, didampingi Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono dan jajaran reserse kriminal se-Jatim.

Ke-73 sepeda motor dan 22 mobil yang diserahkan itu merupakan hasil operasi Polres Tulungagung, Mojokerto, Lumajang, Sidoarjo, Gresik, Nganjuk, Lamongan, Surabaya, Banyuwangi, Probolinggo, Jombang, Magetan, Jember, Blitar, Bondowoso, Ponorogo, Situbondo, dan Polda Jatim.

Sementara itu, hasil Operasi Sikat Semeru 2015 pada

12-25 Februari 2015 (dua minggu) adalah 734 kasus dengan 737 tersangka yakni curas 93 kasus, curat 314 kasus, curanmor 213 kasus, curhewan 29 kasus, dan sajam/senpi 85 kasus.

Sebelumnya (17/3), jajaran Subdit III/Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim menembak “otak” sindikat curas (pencurian dengan kekerasan) yang beroperasi antarkota selama sepuluh tahun terakhir. “‘Otak’ sindikat curas JK alias TSR (29) asal Malang itu ditembak petugas hingga tewas di Palangsari, Kecamatan Puspo, Pasuruan, Selasa (17/3) pukul 02.0004.00 WIB,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Q bed.ant Pol Awi Setiyono.Q

SURABAYA

Kamis Pahing 19 MARET 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Siap Ungkap Korupsi di Jatim Sampai Tuntas

Kewenangan Satgasus P3TPK Kejati dari Lidik sampai Eksekusi Kejati Jatim, Bhirawa Kejati memberikan kewenangan penuh pada Satuan Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgasus P3TPK) untuk menangani kasus piudana korupsi di Jatim. Ke 30 anggota yang kebanyakan dari Kejati Jatim ini, ditugasi menangani perkara dari penyelidikan (lid), penyidikan (dik), penuntutan, dan eksekusi.

“Kerja mereka ini (Satgasus,red)mulai dari penyelidikan hingga penuntutan, seluruh kasus Pidsus, mereka juga akan dilibatkan,” tegas Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto kepada Bhirawa, Rabu (18/3).

Pembentukan Satgasus P3TPK yang sebagian besar hasil seleksi di bidang pidana umum (pidum), intel, pengawasan, dan datun Kejati Jatim ini, nantinya akan diperbantukan menangani perkara korupsi di pidsus Kejaksaan. Termasuk ruang lingkup yang sama dengan bidang pidana khusus Kejati Jatim.

“Guna mempercepat proses pengusutan tindak pidana korupsi di kejati Jatim, Satgasus P3TPK dimasukkan dalam penambahan personil bagi bidang pidana khusus (pidsus) Kejaksaan,” urai Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto kepada Bhirawa, Rabu (18/3).

Dijelaskan Romy, dalam kurun waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari-16 Maret 2015, Kejaksaan telah menyidik sebanyak 20 kasus korupsi.

Jumlah ini cukup fantastis. Apalagi, jika ditotal seluruh penanganan kasus, Kejati bisa jadi memecahkan rekor. “Pembentukan Satgasus P3TPK sangat menguntungkan Kejaksaan untuk mempercepat penanganan korupsi di Jatim, sehingga segera masuk ke persidangan. Sebab semua korupsi ini ada di Jatim,” ungkapnya.

Disinggug terkait penanganan kasus apa

geh/bhirawa

Petugas mekanik melakukan proses evakuasi KA Probowangi jurusan Banyuwangi-Surabaya yang keluar dari lintasan rel, Selasa (173) malam di depan Universitas Kedokteran Hang Tuah.

KA Probowangi Keluar Rel

Sempat Terlihat Percikan Api dan Asap Hitam Surabaya, Bhirawa Insiden kereta api anjlok rel menimpa Kereta Api Probowangi jurusan Banyuwangi ke Surabaya anjlok di Jalan Ahmad Yani tepatnya di depan Universitas Kedokteran Hang Tuah, Selasa (17/3) malam. Kejadian ini sempat membuat perhatian para pengguna jalan yang melintas. Beberapa saksi mata sempat melihat asap hitam, serta percikan api sebelum roda gerbong pertama patah.

Salah satu saksi, Nurhayati sempat melihat asap hitam serta percikan api keluar dari roda Kereta Probowangi, sekitar jam 22.00, mulai dari depan UMC hingga depan SMA Kemala Bhayangkari. Ia mengatakan pada saat mengeluarkan api tersebut, lampu didalam gerbong kereta semuanya mati.

“Waktu itu saya lihat semua

lampunya mati, tetapi penumpang itu juga tetap tenang,” ucap Nurhayati, kemarin (17/3) di lokasi kejadian pada Bhirawa.

Ia mengatakan pada saat berhenti, penumpang langsung turun dan menelpon sanak saudara mereka untuk meminta jemput. “ Waktu itu saya tidak tahu pasti jumlah penumpangnya berapa, yang pasti langsung keluar dan cegat angkot, taksi dan di jemput sama saudaranya,” terangnya.

Sementara itu, Iwan salah satu saksi lainnya juga mengatakan dirinya sempat dengar dencitan pada kereta di daerah depan pabrik kulit. “ Waktu itu suaranya keras sekali, dan batu-batu bantalan rel mulai berhamburan,” ceritanya.

Iwan mengatakan pada saat itu laju kereta sendiri tidak cepat,

sehingga membuat kereta tidak sampai terguling. “ Biasanya kereta lewat di daerah pabrik kulit itu lajunya cepat, tetapi kereta itu pelan, dan sudah terlihat percikan api,” imbuh Iwan.

Menurut informasi, kereta api Probawangi dengan kode KMP3 0 65 10 pwt itu berangkat dari Banyuwangi jam 14.00 dan dijadwalkan tiba di Surabaya jam 21.45. “Pada waktu kereta berhenti itu, penumpang yang keluar dari gerbong tidak terlalu banyak,” tambahnya.

Anjloknya kereta api Probowangi membuat perjalanan kereta lainnya terganggu, dan penumpang terpaksa harus melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan taksi dan kendaraan umum lainnya. tidak ada korban jiwa dalam insiden Q geh tersebut.Q

Terkena Kanker Getah Bening, Adik Wali Kota Surabaya Meninggal Tak Digaji Yayasan, Guru Mogok Kerja

RAGAM INFO

Gelapkan Rp 4 Miliar, Bos Batubara Didakwa Pasal Berlapis PN Surabaya, Bhirawa Alex Saputra (61) warga Sanggau Kalimantan Barat terpaksa didudukan sebagai pesakitan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (19/3). Lantaran kasus dugaan penipuan senilai Rp 4 miliar, bos batubara asal Kalimantan ini didakwa pasal berlapis.

Persidangan yang mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hary Basuki ini digelar di ruang Kartika PN Surabaya. Dalam surat dakwaan, Jaksa menerangkan mulanya penipuan dan penggelapan ini terjadi saat terdakwa, selaku Direktur PT Tata Mining Indonesia menawarkan bisnis batu bara kepada Laboe Widodo selaku korban sekaligus pemilik PT Setiawan Maha Karya Prima.

Pada korban, Terdakwa mengaku memiliki pertambangan batu bara di Sungai Danau Kalimantan Selatan. Keduanya melakukan kerjasama dengan kesepakatan 6 kali pengiriman, sekali pengiriman sebanyak 7200 metrik ton senilai Rp2,5 milliar. Untuk membuktikan keseriusannya agar batubara tersebut tidak dijuak ke orang lain, korban langsung memberikan deQ bed posit dana sebesar Rp 5 milliar.Q

geh/bhirawa

Kesedihan tampak nyata di wajah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di TPU Botoputih Jalan Tenggilis Mejoyo, Rabu (183). Adik bungsu Wali Kota Perempuan pertama Mohammad Satrio Adib Pancoro (50th) meninggal dunia karena sakit kanker kelenjar Surabaya, Bhirawa Jalan Bratang Binangun 17.

Adik bungsu Tri Rismaharini, Setelah dirawat intensif di Wali Kota Surabaya, Muhamad ruang ICU karena kanker getah Satrio Adib Pancoro berpulang bening stadium tiga, suami meninggalkan istri dan dua Penny Prawita Sari ini dinyaputrinya, Rabu (18/3) pada takan meninggal pukul 05.45 pukul 05.45 WIB. Almarhum WIB. Almarhum meninggalkan meninggal di RSU dr Muham- dua orang putri, Tasha Oksaria mad Soewandhie Surabaya ka- dan Tania Parawita. Almarrena sakit. Dan jenazahnya hum dimakamkan hari ini di disemayamkan di rumah duka Makam Botoputih Jalan Teng-

gilis Mejoyo.

Pantauan Bhirawa di rumah duka Jalan Raya Bratang Binangun 17, Suasana duka menyelimuti rumah almarhum.

Penny, istri almarhum masih menangisi kepergian suaminya.

Demikian juga putri bungsunya, Tania Parawita. karangan bunga turut berduka cita sudah mulai berdatangan dan menutup hampir seluruh tenda untuk pelayat.

Seluruh kepala dinas Pemkot Surabaya hadir di rumah duka.

Banyaknya pelayat yang hilir mudik, membuat Jalan Bratang Binangun ditutup sementara hingga pemakaman.

Setelah dishalatkan di Masjid Nurul Islam, jenazah dikebumikan di pemakaman umum Botoputih Tenggilis Mejoyo, di samping pusara Almarhumah ibunya, Siti Mudjiatun.

Tri Rismaharini yang hadir di pemakaman meski tak berurai air mata tampak jelas raut kesedihannya. Setelah mendoakan almarhum adiknya, Wali Kota Surabaya itu sempat menyirami makam ibundanya Siti Mudjiatun yang wafat 29 NoQ geh vember 2005 silam.Q

Dewan Masih Tarik Ulur, Satpol Sudah Bergerak DPRD Surabaya, Bhirawa Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Buchori Imron meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya tidak asal menutup toko modern. Pasalnya, penutupan toko modern yang ditengarai belum melengkapi izin bukan solusi yang tepat. Apalagi keberadaan minimarket ini

saja, pria asal Jambi ini menerangkan, kasus yang ditangani Satgasus diantaranya adalah kasus dugaan korupsi dana hibah dari Pemprov Jatim ke Kadin Jatim.

Lainnya adalah kasus-kasus yang sedang ditangani Kejati Jatim, seperti dugaan pungli teras SPBU dan dugaan penyalagunaan proyek pembangunan mess santri Kemenag Jatim.

“Kasus yang ditangani tim penyidik Kejati, sama dengan kasus yang akan ditangani Satgasu P3TPK,” ungkap Romy.

Ditambahkan Romy, persyaratan untuk menjadi anggota Satgasus sangatlah tidak mudah. Sejumlah syarat juga diajukan Kejati bagi para anggota sebelum dilantik kemarin. Diantarany adalah mereka para Jaksa yang tidak pernah tersandung kasus indisipliner sebelumnya. Syarat ini mutlak harus dipenuhi.

Mantan Kasi Pidum di Kejari Malinau, Kalimantan Timur ini memastikan jika kinerja Satgasus P3TPK bertanggungjawab sepenuhnya kepada Jaksa Agung RI sebagai pimpinan Korps Adhyaksa. Tanggungjawab juga akan dilaporkan berjenjang melalui Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus).

“Hal ini sebagai upaya akselerasi peningkatan kualitas penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi secara efektif, efesien, profesional, proporsional dan terkendali,” tandasnya.Q bed

bisa menyerap tenaga kerja yang relatif banyak.

Politisi asal PPP ini memandang penutupan bukan langkah yang tepat. Keberadaan minimarket selama ini terbukti bisa menyerap tenaga kerja di masyarakat. Setiap gerai minimarket setidaknya ada 1012 karyawan.

Jika 508 minimarket yang

sudah mendapat surat peringatan (SP) kedua dari Satpol PP pada akhirnya ditutup, maka ada ribuan karyawan yang akan terkena pemberhentian hubungan kerja (PHK).

“Perkiraan sekitar 580 ribu orang yang kehilangan pekerjaan. Jadi apakah itu (penutupan) solusi? Mari kita pikirkan bersama, Pem-

kot harus memberikan solusi yang tepat dan bijak.

Target kita (Komisi C) mengundang pihak-pihak terkait mencarikan solusi. Jadi kalau memang ada yang membandel tidak ngurus izin ya silahkan, tapi kalau memang ada yang salah mari kita carikan solusi,” kata Buchori, Rabu (18/3).

Pria kelahiran Bangka-

lan ini meyakini pen g usaha minimarket sudah ngurus perizinan. Hal itu karena keberadaan minimarket tersebut sudah berjalan tahunan. Hanya saja, baru dip e rsoalkan baru-baru ini saja. Karena itu, dia meyakini ada yang t i d a k b er e s d a l a m m a salah perizinan toko moQ gat.geh dern tersebut.Q

Nilai Rapor Siswa Bolong-bolong

Surabaya, Bhirawa Nasib malang menimpa para guru tidak tetap (GTT) sekolah Multiple Intelegences (MI). Meski dikenal sebagai sekolah yang mewah dan mahal, kenyataannya kesejahteraan guru masih terlantar. Akibatnya, aktifitas belajar mengajar pun terhenti karena guru mogok kerja. Ironisnya lagi nilai raport siswa diberikan telat dan tidak lengkap.

Sekolah yang beralamat di Apartemen Metropolis, Jl Raya Tenggilis Mejoyo 127 Surabaya itu diketahui telah menunggak gaji para GTT selama tiga bulan. Para guru yang sejak awal memprotes, sempat menunda pembagian raport siswa yang semestinya diberikan pada Desember, namun baru diberikan pada Januari.

“Seharusnya siswa rapotan bulan Desember, tapi guru baru membagikan Januari lalu. Itupun dengan beberapa nilai kosong, karena guru pelajaran tidak mau mengisi nilainya,” kata perwakilan komunitas guru MI usai mediasi dengan Yayasan Generasi Kreatif(Pemilik MI), Didik Purwanto di Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya, kemarin (18/3).

Guru mata pelajaran IPA itu menjelaskan sejak Agustus 2014, gaji guru mulai tersendat. Pihak yayasan hanya menjanjikan gaji dan tidak membayarnya hingga bulan desember. Hal itu menyebabkan tunggakan gaji yang belum dibayar cukup besar. “ Padahal sebagai sekolah yang baru berdiri (tahun 2012), seharusnya sudah siap dengan dana operasional minimal selama 3 tahun sebagai syarat pendirian atau izin operasional sekolah baru,” tandas Didik.

Masalah beruntun pun terjadi. Banyak GTT yang mogok kerja hingga sekarang. Bahkan, pada waktu rapotan bulan desember, beberapa GTT menahan nilai siswa. Akan tetapi, akhirnya raport siswa pun dibagikan pada tanggal 16 Januari 2015 dengan kondisi beberapa nilai tetap kosong.

Karena tidak dibayar, sebagian guru di sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA tersebut akhirnya resign. Akibatnya, jumlah guru MI terus menurun. Dari jumlahnya puluhan orang kini hanya tersisa lima orang. “Yang kami sesalkan yakni yayasan seolah olah cuek dengan guru resign. Padahal, guru-guru itu yang dulu memperjuangkan MI,” jelasnya.

Menurut Didik, segala upaya untuk menyelesaikan persoalan ini sudah dilakukan para guru. Mulai berkoordinasi dengan wali murid dan yayasan. Bahkan, pada bulan Desember lalu, guru mengirimkan surat permohonan penyelesaian dari Dispendik Surabaya dan berbagai instansi lainnya seperti Dewan Perwakilan Rakyat ( DPRD) Surabaya dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Akan tetapi tidak ada respon sama Q tam sekali.Q

Ciptakan Inovasi Teknologi Murah bagi Anggota

TNI AD Rancang Motor Premium Elpiji Tegas dan gagah berani, itulah yang nampak pada pandangan kita saat mendengar kata tentara atau TNI AD. Namun, siapa sangka dibalik kegagahannya, TNI dapat menciptakan modifikasi sepeda motor bertenaga premium plus gas elpiji.

Bertempat di Markas Komando Resort (Korem) 084/ Bhaskara Jaya Surabaya, Rabu (18/3) hasil karya Bidang Peralatan Kodam V/ Brawijaya untuk pertama kalinya disosialisasikan.

Sepeda motor berteknologi tepat guna atau disebut TTG ini, disosialisasikan di hadapan pimpinan seluruh Komandan Kodim oleh Komandan Korem (Danrem) 084 Kolonel Infantri Muhammad Nur Rahmad.

“Sepeda motor buatan

TNI AD ini, atau yang disebut sepeda motor tepat guna, dikhususkan untuk mendukung operasional dan kinerja anggota TNI. Terlebih bagi anggota Babinsa (Bintara Pembina Desa),” terang Danrem 084 Kolonel Inf Muhammad Nur Rahmad di depan seluruh pimpinan Kodim dibawa komando Korem 084, Rabu (18/3).

Modifikasi motor ini memanfaatkan tabung elpiji ukuran 3 kilogram, yang ditaruh di dalam boks yang

biasanya dipakai bersepeda motor untuk menaruh barang di bagian belakang. Peralatan untuk motor ini terbilang umum dan biasa digunakan di rumah. Penyaluran gas ke karburator, memanfaatkan selang yang biasa dipakai untuk sambungan memasak.

Ujung selang dengan karburator dipisahkan oleh alat bernama konverter, yang berfungsi untuk menyaring air yang terkandung di dalam gas.

Dijelaskan Danrem, inovasi motor TTG ini salah satu alternatif bagi kendaraan bermotor, terutama ketika kendaraan kehabisan bahan bakar. Dengan adanya inovasi ini, begitu bensin habis, pengendara tinggal mengubah swit dari premium ke gas. Dan letak

swit dipasang di bagian setir kendaraan.

“Untuk mengatasi tercampurnya bensin dan gas, saat memakai kendaraan jangan kupa kran bensin ditutup dahulu,” tegas Danrem.

Masalah pengeluaran uang, Danrem menambahkan, teknologi ini terbilang murah dan cukup membantu bagi pengendara, terutama yang menempuh perjalanan jauh dan di kawasan terpencil, yang sulit mengakses BBM. Satu tabung elpiji ukuran 3 kilogram bisa dipakai untuk jarak tempuh sekitar 200 kilometer. Bahkan, satu tabung bisa digunakan untuk Surabaya-Madiun puQ bed lang pergi.Q

trie diana/bhirawa

Danrem 084/Bhaskara Jaya Kolonel Inf Muhammad Nur Rahmad meninjau motor hasil modifikasi para anggota dengan bahan bakar gas elpiji 3 kg (LPG Melon) di Makorem 084/BJ Surabaya, Rabu (18/3). Hebatnya motor ini mampu menjangkau jarak tempuh 200 km.

OPINI

4

Happy Ending Polisi vs KPK

Tajuk

Mengukuhkan Rasa Keadilan SUASANA haru-biru melingkupi ruang sidang di Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur. Saat hakim mengabulkan permohonan penangguhan penahanan untuk terdakwa Asyani (63 tahun). Pada persidangan sepekan sebelumnya, Asyani bersimpuh di lantai.

Sambil mengangkat tangan (bagai menyembah), ia minta pengampunan majelis. Selama dua pekan, proses persidangan menjadi perhatian publik, karena beberapa kejanggalan.

Ingat kasus Prita Mulyasari di PN (Pengadilan Negeri) Tangerang, tahun 2009? Ia (Prita) dinyatakan kalah dalam gugatan pencemaran nama baik. Padahal ia mengirim pesan melalui akun pribadinya kepada teman, mengeluh pelayanan rumahsakit. Ketika ia dijatuhi hukuman denda Rp 204 juta, menyebabkan dukungan luas masyarakat melalui “koin untuk Prita.”

Asyani, nenek tua yang nyaris buta huruf, tidak mengerti hukum formal, tetapi mengerti hak dan kewajibannya.

Berbeda dengan Prita Mulyasari yang tinggal di kawasan metropolitan, Asyani tinggal di tepi hutan desa Jatibanteng, Situbondo. Di perkarangan rumahnya juga tumbuh tanaman keras (pohon jati), yang sama dengan tanaman di hutan. Hampir setiap rumah tetangganya memiliki tanaman (pohon jati) yang sama.

Tetapi pohon di pekarangan itu yang menyebabkannya harus mendekam di tahanan selama 3 bulan. Sekitar 5 tahun silam, ia dibantu kerabatnya memotong 7 batang kayu jati, lalu disimpannya cukup lama. Gelondongan kayu jati akan dijadikan kursi. Berselang 5 tahun, gelondongan kayu jati dibawa ke tukang kayu, tetangganya pula. Nahas, tukang kayu ditangkap Mantri Kehutanan, dituduh mencuri kayu jati. Tukang kayu tidak memiliki SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan).

Asyani, terseret tuduhan itu, ditahan sejak pertengahan Desember (2014). Yakni sekitar lima tahun setelah menebang pohon. Ia dijerat pasal 12 juncto pasal 83 UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. Beruntung masyarakat peduli nasib Asyani dengan gerakan advokasi hukum. Namun ironisnya, advokasi yang dilakukan berkutat pada usia terdakwa, bukan pada substansi hukumnya.

Perdebatannya menjadi: apakah Asyani berusia 45 tahun atau 63 tahun? Perdebatan ini merugikan Asyani.

Andai benar berusia 63 tahun, itu tidak akan melepaskannya dari jerat hukum. Sebab boleh jadi, sindikat pemburu kayu jati ber-muslihat menggunakan orang berusia uzur untuk melakukan pembalakan liar di hutan. Lalu hasilnya ditadah dengan harga murah.

Pembelaan kepada Asyani, seharusnya berpatokan pada tuduhan. Yakni, UU Nomor 18 tahun 2013, khususnya pasal 12. Pada pasal ini dimulai dengan frasa kata, “setiap orang dilarang,” dengan menunjuk 13 larangan (huruf a sampai m). Namun pasal 12, bisa “di-netralisir” dengan pasal 11, yang berisi definisi pengertian “perbuatan pengrusakan hutan.”

UU 18 tahun 2013, pasal 11 ayat (2) menyatakan, “Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan.” Frasa kata kunci adalah “hutan.” Apakah Asyani menebang pohon di hutan, atau di pekarangan rumahnya?

Lebih lanjut pada pasal 11 ayat (3), diberikan pengecualian, dinyatakan “Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.” Dengan klausul ini, Asyani, wajib bebas.

Penegakan hukum tidak sepatutnya cuma bersandar pada bukti formil materiil yang bisa direkayasa. Melainkan lebih pada profesionalisme (penyelidikan dan penyidikan) serta rasa keadilan. Terutama tanggungjawab hakim “atasnama Tuhan.” n

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

PKK Ujung Tombak Pencegahan Kanker TIM penggerak pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan program gerakan nasional pencegahan dan deteksi dini kanker pada perempuan indonesia selama lima tahun ke depan.

PKK sebagai gerakan dari bawah sangat simultan dengan gerakan tersebut dan perkumpulan itu memiliki data yang riil dan detil. Semua data benar-benar konkret, tidak hanya asal tulis.

Saat ini banyak sekali ibu-ibu yang tidak mengetahui kesehatan organ wanita sehingga perlu Program Nasional Gerakan Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker pada Perempuan Indonesia. Harapannya, selama lima tahun ini tidak hanya gebyar saja ya karena biasanya hanya satu kali gebyar, sesudah itu tidak ada lagi kelanjutannya.

Saya berharap ada kerja sama erat antara Kemenkes, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Tim Penggerak PKK. Program Gerakan Nasional Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker pada Perempuan Indonesia itu akan berlangsung selama lima tahun di seluruh provinsi dan kabupaten-kota yang direncanakan pencanangannya pada peringatan Hari Kartini 21 April 2015 di Kulon Progo, DIY yang merupakan daerah dengan privalensi tertinggi penyakit kanker.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Kamis Pahing, 19 MARET 2015

abolisi.

Sedangkan Kepolisian dan kejaksaan, nyata-nyata bukan bagian dari institusi Kehakiman (Pengadilan). Pada bagan trias politika (eksekutif, legislatif dan yudikatif), Kepolisian dan Kejaksaan terliput dalam Oleh : kelompok eksekutif. dasar alat bukti yang Sebagai bagian dari kuat, urgen, dan tidak Yunus Supanto pelaksana pemerinmenabrak kepatutan. tahan. Sehingga “camSerta tidak mencidepur tangan” presiden rai asas keadilan. terhadap kinerja Kepolisian dan Kejaksaan, dijamin dalam UUD Hak Mandatory Presiden pasal 4 ayat (1). Dinyatakan, bahwa Presiden, memang boleh (dan “Presiden memegang kekuasaan wajib) mengendalikan kinerja Kepemerintahan...” polisian dan Kejaksaan. Dengan Penghentian kriminalisasi terhak mandatory presiden memiliki hadap KPK dan pendukungnya, kewenangan “campur tangan” pada ditegaskan presiden ketika berkunproses hukum, yakni sebelum dan jung ke Ponorogo Jawa Timur sesudah Pengadilan. Hal itu meru(Kamis, 5 Maret 2015). Perintah pakan konsekuensi kedudukan presiden ini wajib dipatuhi. Perinpresiden sebagai Kepala Negara. tah penghentian kriminalisasi meKarena itu UUD pasal 14 ayat (1) rupakan respons presiden terhadap dan ayat (2) memberi hak “campur desakan masyarakat. Jika tidak tangan” sesudah Pengadilan. merespons suara rakyat, presiden Hak “campur tangan” terhadap akan kehilangan popularitas yang Kepolisian dan Kejaksaan diatur dibangun keras selama ini. dalam UU (undang-undang) tenPembentukan KPK merupakan tang Kejaksaan dan Kepolisian. amanat rakyat melalui Ketetapan Dalam UU Nomor 2 tahun 2002 tenMPR Nomor XI tahun 1998 tentang tang Kepolisian Negara RI, pasal 8 Penyelenggara Negara yang Bersih ayat (1) dinyatakan secara tekstual, dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan “Kepolisian Negara Republik IndoNepotisme (KKN). Lalu, lebih dinesia berada di bawah Presiden.” kuatkan dengan Tap MPR Nomor Pada ayat (2) semakin dipertegas, VI tahun 2001. Di dalamnya berisi bahwa Kapolri (sebagai pimpinan amanat memberhentikan atau tertinggi Polisi RI) bertanggungpengunduran diri pejabat tinggi jawab kepada Presiden. yang disangka tidak bersih.

Maka dalam perspektif ketatanegaraan, pola hubungan presiden Bersih dan Mandiri dengan Kapolri dan seluruh persDua Ketetapan MPR berujung onel kepolisian adalah hubungan pada penerbitan UU Nomor 30 antara atasan dengan bawahan. tahun 2002 tentang KPK. Tetapi Mestilah dibedakan, antara kekuapemberantasan korupsi di Indosaan kehakiman (Pengadilan) dennesia masih dinilai rendah, kagan pelaksana proses hukum seberena lembaga superbody beberapa lum dan sesudah pengadilan. Ranah kali coba di-kriminalisasi. IronisPengadilan, diamanatkan UUD nya, kriminalisasi dilakukan oleh pasal 24 ayat (1), yakni “Kekuasaan sesama lembaga penegak hukum. kehakiman merupakan kekuasaan Benarkah (pesimisme) bahwa yang merdeka untuk menyelenggapenegak hukum tidak bisa diperrakan peradilan guna menegakkan caya? Padahal lembaga inilah yang hukum dan keadilan.” menjadi sumber daya manusia Pada sisi lain, presiden juga dalam rekrutmen komisioner KPK memiliki “hak yudikatif” yang (Komisi Pemberantasan Korupsi). melekat. Pelaksanaannya dilakuInilah konsekuensi negara hukan sesudah proses pengadilan kum. Sebagaimana diamanatkan (kekuasaan Kehakiman). Yakni UUD pada pasal 27 ayat (1) bahwa, berdasarkan UUD pasal 14 ayat “Segala warga negara bersamaan (1) dan ayat (2). Dinyatakan dalam kedudukannya di dalam hukum konstitusi, bahwa presiden berhak dan pemerintahan dan wajib menmemberi grasi dan rehabilitasi, junjung hukum dan pemerintahan serta berhak memberi amnesti dan

Dibawahkan oleh Taufiequrahman Ruki, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) berupaya realistis. Tidak ingin ber-lama-lama berpolemik upaya kasasi terhadap kekalahan PTUN pada kasus ke-tersangka-an calon Kapolri.

Ketua (Plt) KPK memilih menyerahkan kasus tersebut ke Kejaksaan Agung. Lalu, Kejaksaan Agung menyerahkan kasus ke-tersangka-an calon Kapolri kepada Kepolisian.

Klop, dari polisi kembali pada polisi.

P

enyerahan kasus kepada Kejaksaan Agung di-iringi demo penolakan oleh seluruh pegawai KPK (penyidik, penuntut dan staf administrasi). Ironisnya, bentangan spanduk penolakan terhadap keputusan pimpinan KPK, itu juga direspons positif oleh Ketua KPK. Taufiequrahman Ruki, turut membubuhkan tandatangan-nya bersama tandatangan karyawan.

Sehingga kelanjutan status ketersangka-an calon Kapolri, menjadi kewenangan polisi. Akankah di-hentikan?

Andai Kepolisian meng-hentikan kasus calon Kapolri, maka polisi juga (seharusnya) bisa menghentikan kasus ke-tersangka-an terhadap Ketua KPK non-aktif (Abraham Samad) dan Wakil Ketua KPK non-aktif (Bambang Widjojanto). Lebih lagi, rasa keadilan yang dipahami masyarakat lebih condong pembebasan kedua komisioner KPK. Polisi seyogianya sepemahaman dengan masyarakat, sebagai wujud pelaksanaan UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Terutama pasal 18 ayat (1) dan ayat (2).

Perseteruan antara Polisi dengan KPK, tidak bisa tidak, mencemaskan masyarakat. Banyak desakan rakyat (kepada presiden) untuk menghentikan kriminalisasi terhadap KPK. Ini penguatan moral secara sukarela, bukan dimobilisasi seperti lazimnya dukungan politik praktis. Bahkan jika presiden abai terhadap kriminalisasi KPK, maka rakyat akan menganggap presiden tidak memegang kekuasaan pemerintahan.

Kriminalisasi telah menjadi komoditas politik “high-class,” mengarah pada pergulatan antarelit. Bahkan berpotensi menjadi degradasi legitimasi politik presiden Jokowi. Padahal sejak awal, Presiden Jokowi sudah wanti-wanti, tidak boleh ada kriminalisasi.

Tidak boleh terjadi sangkaan tindak kriminal hasil rekayasa, atau dicari-cari. Semua (tuduhan dan ke-tersangka-an) harus ber-

itu dengan tidak ada kecualinya.”

Tiada yang steril konsekuensi hukum. Seluruh pihak diperlakukan setara dihadapan hukum, equal before the law. Termasuk komisioner KPK tidak luput dari tanggungjawab hukum. Jika bersih dan profesional, tidak perlu khawatir di-kriminalisasi.

Sebenarnya masih banyak penegak hukum yang bersih dan profesional, serta tidak pernah “menjual” pasal. Banyak penegak hukum yang tetap “kurus” dan tidak punya “rekening gendut.” Namun penegak hukum yang bersih saja, tidak cukup untuk memimpin KPK. Masih dibutuhkan syarat lain yang lebih urgen, yakni “mandiri” dari berbagai kepentingan (politik dan agenda kelompok). Penegak hukum yang bersih dan mandiri, pasti akan terhindar dari upaya percobaan kriminalisasi.

Selama ini KPK juga tak sepi dari tuduhan tidak mandiri, atau tudingan melaksanakan agenda kelompok tertentu. Seperti penegak hukum lainnya, termasuk hakim konstitusi (pada Mahkamah Konstitusi) pernah terbukti tidak mandiri.

Gejala tidak mandiri, bisa dimulai dari rasa “tebang pilih” dalam penentuan status tersangka. Walau KPK sebenarnya memiliki prosedur gelar perkara, penyidikan dan penyelidikan. Boleh jadi, karena mem-bludaknya kasus, sehingga KPK mesti memilih.

Niscaya, dibutuhkan personel komisioner yang bersih dan mandiri, dimulai dari sistem rekrutmen.

Memang bukan hal mudah, tetapi tidak sulit. Sehingga rekrutmen komisioner KPK bukan melalui pendaftaran, melainkan sistem undang-pilih. Diundang untuk dipilih. Prosesnya bisa melalui usulan presiden kepada DPR. Sederet tokoh masyarakat yang dedikatif, (termasuk penegak hukum senior) bisa diusulkan menjadi komisioner atau penasihat KPK. KPK memang harus dihindarkan dari kepentingan politik dan agenda kelompok. Hal itu mengingat tuduhan (ke-tersangka-an) sebagai koruptor akan berdampak psikologis sangat pedih terhadap keluarga. Lebih nista dibanding penjahat lainnya. Maka dibutuhkan komisioner yang berwenang bagai superbody, dengan tetap “men-dingin-kan” suasana kebatinan kelompok masyarakat.

Wartawan senior, penggiat dakwah sosial politik.

Dana Desa: Antara Harapan dan Rasa Was-was

D

ana desa diperkirakan mulai cair pada April mendatang. Setiap desa rata-rata akan menerima dana sebesar Rp 750 juta, yang meliputi Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat dan Alokasi Dana Desa (ADD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. (Republika Online).

Sebagai implementasi dari amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diikuti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksananya, mungkin kebijakan itu bersifat mulia, karena punya visi menjadikan desa lebih produktif, indikasinya kegiatan ekonomi di desa meningkat, masyarakat yang bekerja dan memiliki usaha bertambah, demikian pula pelayanan sosial desa juga makin berkualitas.

Tetapi, pada sisi yang lain, jujur saja, kebijakan ini membuat saya was-was. Maksud saya, kebijakan ini justru menjadi sebuah ancaman yang terbilang serius dan sangat istimewa (extraordinary) pada 2015 ini. Jika mengacu ke realitas masih kuatnya sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang yang sedang berkuasa atau menjabat –tidak terkecuali yang menjadi kepala desa, sekretaris desa, dan seterusnya– potensi mereka terjerat dalam praktik penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) sangatlah besar.

Kita tidak bisa mengabaikan doktrin Lord Acton (1834–1902) yang menyebut ”Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely”. Kekuasaan itu cenderung untuk digunakan korupsi atau kekuasaan yang mutlak cenderung menjadikan seseorang berbuat korupsi secara mutlak pula. Kekuasaan di tingkat desa pun demikian, bahkan bisa dikatakan istimewa.

Letak desa yang relatif terpencil (tersembunyi) membuat penguasanya cenderung lebih bebas berbuat sesuai kehendaknya.

Siapa yang jadi penguasa di desa,

an teknologi produkia mendapatkan kepersi, pengolahan atau cayaan secara yuridis pengemasan modern. untuk memerankan Dan untuk merealisadiri dalam mengelola saikan ketiga hal itu, dan mengendalikan diperlukan dana yang sumber daya desa, tertidak sedikit. masuk sumber dana Dalam konteks iniyang diperoleh dari lah maka yang perlu pemerintahan pusat kita lakukan ialah: atau daerah. Ada kesan Pertama, perlunya ”enggan” dari pihak peOleh: pemahaman yang merintah untuk mengMahathir Muhammad jernih dari aparatur awasi langsung.

Iqbal desa tentang UU Desa Jabatan kepala Nomor 6 Tahun 2014. desa pun potensial Artinya, pengesahan UU tersebut menjadi katalisator terjadinya memberikan implikasi bahwa korupsi. Ketika belum ada tadesa akan mendapat perhatian waran dana Rp 750 Juta, tidak dan kepercayaan lebih dari pemersedikit kepala desa yang jadi terintah untuk mengelola pemerinsangka karena menyalahgunakan tahan secara berkesinambungan anggaran APBN/APBD. Sangat serta transparan. Sebab, desa mungkin jumlah oknum itu seakan mendapat dana yang luar makin meningkat pasca pencairan biasa besar untuk meningkatdana desa. kan kinerja pemerintahan desa.

Dengan kata lain, aparatur desa Selanjutnya Bagaimana? harus memahami aturan terkait Kebijakan dana desa harus dengan UU Desa Nomor 6 Tahun dipandang sebagai kebijakan stra2014, baik yang menyangkut tata tegis. Harus diakui, selama ini desa kelola pemerintahan, keuangan, memiliki banyak potensi sumbermaupun aspirasi masyarakat. daya yang belum terkelola dengan Kedua, momentum untuk mebaik, akibat minimnya dana atau nata administrasi, birokrasi, dan faktor lainnya. Dana desa dapat keuangan desa. Mengapa itu pendidayagunakan untuk membiayai ting? Sebab, belakangan ini, banyak pengelolaan sumberdaya tersebut fenomena Kades yang berurusan menjadi kegiatan usaha produktif dengan pihak berwajib karena yang menghasilkan manfaat nyata ketidakjelasan penggunaan uang bagi peningkatan kesejahteraan desa. Dengan kata lain, akhir-akhir masyarakat maupun penambahan ini banyak oknum aparat desa yang income kas desa. menjadi tersangka dalam berbagai Kita bisa ambil contoh potensi kasus karena kurang bisa memasumberdaya air yang ada di desa hami peran dan tanggung jawab misalnya. Dana desa dapat dimansebagai pimpinan, khususnya dafaatkan untuk mengelolanya menlam mengelola administrasi. jadi bisnis air bersih yang bisa memPadahal, sebuah lembaga peberikan pemasukan bagi kas desa, merintahan setingkat desa, kalau selain itu juga untuk pelayanan mengedepankan prinsip akuntsosial untuk memenuhi kebutuhan abilitas dan transparansi, bisa air bersih masyarakat desa. berjalan sangat baik. Intinya, Dan ini harus dilihat sebagai apabila pemerintahan desa tidak bagian dari upaya peningkatan dijalankan dengan rasa keterbunilai tambah (add value) terkaan, akan terjadi penyimpangan hadap produk yang dihasilkan yang akhirnya berlawanan demasyarakat desa. Nilai tambah ngan aspek hukum. bisa dihasilkan melalui pemanfaat-

Ketiga, perlunya regulasi atau aturan tentang syarat menjadi seorang pemimpin desa agar tidak korup. Hal itu bisa dilakukan sebelum pelaksanaan pilkades.

Perlu ada kontrak politik bagi calon Kades untuk tidak korupsi dan berbuat amoral maupun asusila.

Artinya, jika terbukti bertindak menyalahi hukum, Kades harus mengundurkan diri. Meski, dalam aturan, Kades yang terbukti bersalah akan diberhentikan bupati atau kepala daerah dengan mempertimbangkan usul dari BPD. Keempat, perlunya skala prioritas program untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan infrastruktur desa. Masalah kemiskinan harus menjadi bagian utama dari alokasi APBN dan APBD untuk desa melalui ADD tersebut. Sebab, selama ini angka kemiskinan di desa sangat luar biasa. Setidaknya, ADD bisa digunakan untuk meningkatkan taraf hidup warga desa. Begitu pula, infrastruktur desa perlu mendapat skala prioritas agar desa bisa mudah diakses, khususnya jalan.

Saya yakin, jika dua hal tersebut terlaksana dengan baik, otomatis denyut perekonomian desa bisa bergeliat yang akhirnya rakyat akan sejahtera. Dalam tataran demikian, kesenjangan desa dan kota bisa tereleminasi secara perlahan dan pasti. Hal itu bisa terwujud jika Kades dan perangkat desanya cerdas serta melupakan korupsi.

Dengan demikian, saya yakin siapa pun yang menjadi aparatur desa (baca: Kades maupun perangkat desa) akan berkualitas. Sebab, dengan kehadiran figur pemimpin desa yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermoral, demokratisasi di desa, khususnya pengelolaan ADD, akan berjalan baik. Semoga.

Dosen Departemen Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang Serta Peneliti pada Lakpesdam PCNU Kota Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Pahing 19 MARET 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Kualitas SDM Program PATEN Sidoarjo Harus Ditingkatkan Sidoarjo, Bhirawa Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kab Sidoarjo tahun 2013 lalu, berhasil mendapat penghargaan Dirjen Pemerintahan Umum (PUM) Depdagri karena masuk dalam Best Practice. Karena dari 511 kabupaten se Indonesia, Kab Sidoarjo masuk dalam 36 kabupaten yang menjadi jujugan study banding dari luar daerah soal PATEN ini.

Sebab PATEN ini telah membawa harum Kec Sukodono berhasil menjuarai di tingkat Provinsi Jatim, soal sinergitas Camat dalam melaksanakan program kerjanya, baru-baru ini.

Kasubag Pemerintahan Umum dan Otoda Pemkab Sidoarjo, Asmara Hadi SSTP menjelaskan, dengan pelaksanaan program PATEN di Kecamatan maka diharapkan pelayanan terhadap masyarakat lebih optimal. Karena kecamatan akan memiliki peran yang penting dan strategis sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Yang termasuk dalam program PATEN ini, menurut Hadi, seperti pelayanan pembuatan KTP, Kartu Keluarga (KK) dan pembuatan kartu kuning (AK 1). Hadi mengharapkan, keberadaan program PATEN ini pelayanannya agar ditingkatkan supaya hasilnya untuk masyarakat Sidoarjo menjadi maksimal. ‘’Maka menurut kami kendala dan hambatannya harus segera mendapat perhatian.

Misalnya masalah jumlah dan kualitas SDM nya. Jumlahnya perlu untuk ditambah dan kualitasnya perlu ditingkatkan,’’ komentar Hadi, Rabu (18/3)kemarin.

Pembenahan ini, tegas Hadi, agar keberadaan program PATEN di kecamatan bisa ideal seperti tuntutan masyarakat Sidoarjo. Kalau bagi masyarakat luar Sidoarjo, kata Hadi, barangkali bisa sudah termasuk lumayan. ‘’Sebab buktinya program PATEN di Sidoarjo ini telah menjadi tempat jujugan dari luar daerah untuk study banding,’’ kata Hadi.Q ali

Perjuangkan Tali Asih Purna Tugas PPDI Kab Mojokerto, Bhirawa Pansus I DPRD Kab Mojokerto memperjuangkan nasib Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kab Mojokerto.

Lembaga legeslatif ini memperjuangkan dana tali asih bagi seluruh anggota PPDI yang memasuki purna tugas. Bahkan pernah menggelar hearing dengan PPDI khusus soal pemberian dana tali asih kepala desa dan perangkatnya yang memasuki masa purna tugas.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kab Mojokerto, Subandi, dalam UU Desa tak dijelaskan dana tali asih. Namun hasil konsultasi dengan Mendagri anggaran tali asih bisa diatur dalam Perda yang dibarengi dengan Perbup. Dalam hal ini bisa masuk dalam APBD atau anggaran desa. ‘’Soal dana tali asih kita tinggal menunggu kesanggupan dari eksekutif saja,’’ ujar Subandi, Rabu (18/3) kemarin.

Kalangan legisltif berharap eksekutif juga mendengar aspirasi dari desa sehingga kerja Pansus I dapat membuahkan hasil dan masuk dalam penetapan Perda tahun ini. Dalam pertemuan dengan PPDI yang dihadiri dua perwakilan seluruh desa se Kab Mojokerto menunjukan, kalau perangkat desa sangat berharap pemerintah merealisasikan aspirasi mereka yakni mendapatkan tali asih saat purna tugas.

Selain dana tali asih, perangkat desa juga menuntut penghasilan atau gaji mereka diluar pengelolaan aset desa. ‘’Untuk menunjang kinerjanya, minimal untuk gaji para perangkat sesuai dengan UMK,’’ jelasnya.

Karena dengan adanya alokasi dana desa sebesar Rp1 miliar itu profesional kinerja perangkat desa sangat dibutuhkan. Padahal anggaran dari pemerintah pusat itu harus dialokasikan 70% untuk fisik dan 30% untuk gaji perangkat desa. ‘’Jika tak mendapatkan pelatihan dan kinerja yang bagus maka akan kesulitan menjalankan anggaran sebesar itu,’’ terangnya.Q kar

Warga Kel Taman Was-was Kebakaran Industri Kerupuk Sidoarjo, Bhirawa Warga Kel Taman Barat yang berada RT 01 RW 01, Kec Taman, mengharapkan bantuan Bupati Sidoarjo agar memerintahkan dinas terkait segera memberikan penyuluhan atau pembinaan, bagaimana mendirikan dan mengelola home industri yang baik, di wilayah padat penduduk di wilayah itu.

Pasalnya di wilayah itu, terdapat home industri penggorengan kerupuk yang berbahan bakar kayu yang lokasinya sangat berdekatan dengan daerah pemukiman penduduk.

Menurut Rafa Fauzan, salah satu warga disana, kekhawatiran warga terjadi kebakaran sangat beralasan. Karena dengan bakan bakar kayu dan lokasi yang sama sekali tak ada jarak dengan pemukiman penduduk, serta dengan akses jalan kecil dan jalan buntu, membuat resiko kebakaran home industri penggorengan kerupuk itu menjadi sangat tinggi.

Rafa menuturkan, saat terjadinya kebakaran home industri pada 12 Februari lalu di Jl Imam Bonjol RT 07 RW 02 Geluran, milik H Heru Wiratno yang berlokasi sangat strategis dengan jalan lebar saja, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pemadaman karena sulit dijangkau mobil pemadam kebakaran atau PMK. ‘’Warga meminta home indutsri kerupuk yang ada dapat pembinaan, agar tak sampai terjadi kebakaran lagi, sehingga warga jadi tenang,’’ kata Rafa, Rabu (18/ 3) kemarin. Q ali

5

Ribuan KTP dan KK Mengalami Perubahan Dampak Pemecahan Wilayah Dua Kecamatan Menjadi Tiga Kota Mojokerto, Bhirawa Rencana pemecahan wilayah Kota Mojokerto dari dua kecamatan menjadi tiga, langsung diantisipasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Puluhan ribu Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga di enam kelurahan yang bakal menjadi kecamatan baru harus dilakukan perubahan.

achmad suprayogi/bhirawa

Suasana keluarga korban saat menyambut kedatangan rombongan bupati.

Bupati dan Wakilnya Kunjungi Penderita Tumor Mata Sidoarjo, Bhirawa Penyakit tumor pada mata yang diderita Habibur Rohmah (5) mengundang keprihatinan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH MHum dan Wakil Bupati Sidoarjo MG Hadi Sutjipto SH MM. Kedua pejabat ini telah mengunjungi rumah Rohmah di Desa Balongdowo Kec Candi, Rabu (18/3).

Kedatangan Bupati dan Wakil Bupati disambut kedua orangnya, Sujiono dan istrinya Murtina sedang menggandeng anak ketiganya, Rohmah yang turut menyambut kedatangan rombongan bupati dan wakilnya.

Melihat kondisi yang diderita Rohmah, rasa iba terlihat dari pimpinan daerah itu. Berbagai pertanyaan tentang penyakit tumor yang diderita anak dari pekerja

bangunan itu mereka lontarkan. Usai berbincang-bincang sejenak, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah memberikan uang santunan kepada orang tua Rohmah.

Sebelumnya, Sujiono menceritakan kalau penyakit yang diderita putrinya muncul di usia 5 bulan sejak kelahirannya. Gejala anaknya menderita penyakit tumor pada matanya Ia ketahui saat memeriksakan putrinya ke RSUD dr Soetomo. Saat itu mereka jelaskan kalau Rohmah sering membentur-benturkan kepalanya ketempat tidur. ‘’Sehingga terdorong untuk memeriksakan putrinya itu,’’ katanya.

Hasilnya diketahui kalau anaknya menderita penyakit tumor, Sujiono pun berusaha untuk mengobatkan putrinya

ke berbagai tempat. Akhirnya, jalan satu-satunya operasi pengangkatan tumor dilakukan di RSUD dr Soetomo.

Pada usia satu tahun putrinya, operasi pengangkatan tumor mata anaknya dilakukan. Usai perawatan operasi selama 13 hari di RS itu, kondisi putrinya menampakkan perubahan. Rohmah sudah tak membentur-benturkan kepalanya lagi.

Seiring perkembangan usianya, lebih lanjut Sujiono, kalau penyakit tumor yang diderita putrinya juga ikut tumbuh.

Maka operasi kedua di RSUD dr Soetomo harus dilakukannya lagi demi kesembuhan anaknya. ‘’Operasi kedua pengangkatan tumor anaknya akan dilakukannya dalam waktu dekat ini,’’ pungkas Sujiono.Q ach

Danrem 082/CPYJ Ikut Sukseskan Ketahanan Pangan Mojokerto, Bhirawa Serbuan teritorial kini dilakukan Mabes TNI AD hingga jajaran paling bawah terhadap Narkoba dan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, serta ikut aktif dan melibatkan diri dalam penanaman tanaman pangan dalam masyarakat. Tak lain agar ketahanan pangan nasional bisa sukses sebagaimana instruksi presiden beberapa hari lalu.

Menurut Danrem 082/CPYJ, Kol Inf Irham Waroihan, jabatan yang dipercayakan atasan harus disyukuri karena itu amanah dari Tuhan melalui atasan. Maka berbuat terbaik dalam melaksanakan tugas dan jangan kecewakan atasan yang telah memberikan kepercayaan itu.

Jika kini TNI mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk ikut mensukseskan program ketahanan pangan nasional maka harus dilaksanakan dengan sebaik baiknya. ‘’Melalui serbuan teritorial setiap anggota TNI khususnya yang ada di wilayah Korem 082 wajib melaksanakan,’’ papar Kol Irham dalam serah terima jabatan empat perwira menengah yang dialih tugas jabatannya di Makorem Mojokerto kemarin.

Keempat Perwira Menangah (Pamen) itu, yakni Dandim 0812/Lamongan, Dandim 0813/Bojonegoro dan Dandim 0815/Mojokerto. Dan Kasrem 082/CPYJ Mojokerto kini Dija-

bat Letkol Inf Agus Prasetyo Ari Wibowo. Dalam penyerahan tugas dan tanggung jawab Dandim 0812/Lamongan diserahkan Kolonel Inf Irham Waroihan kepada Letkol Inf Jem Andre Ratu Edo SSos, setelah selama dua bulan terakhir tugas itu dilaksanakan Letkol Arm Aris Fachrurrozi SSos selaku Pelaksana Harian Dandim 0812, dan serah terima jabatan Dandim 0813/Bojonegoro dari Letkol Arh Sjahrir Rijadi kepada Letkol Kav Donova Pri Pamungkas, serta serah terima Dandim 0815/Mojokerto dari Letkol Arm Putranto Gatot Sri Handoyo kepada Letkol Inf Djohan Darmawan.

Lebih lanjut, Danrem juga menjelaskan, agar anggota TNI AD bisa berbuat sesuatu dalam

lingkup tugas satuan yang meliputi Pembinaan Satuan dan Pembinaan Teritorial, terutama terkait Serbuan Teritorial dalam mensukseskan Program Ketahanan Pangan Nasional di wilayah, serta jangan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang dipercayakan.

Danrem mengucapkan terima kasih, kepada Letkol Arh Sjahrir Rijadi dan istrinya Ny Sjahrir Rijadi yang setia mendampingi suami dan membina anggota Persit KCK Cabang XXVIII. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Letkol Arm Putranto Gatot Sri Handoyo dan Ny Putranto Gatot Sri Handoyo yang setia mendampingi suami dan membina anggota Persit KCK Cabang XXX.Q min

hasan amin/bhirawa

Dandim Mojokerto, Letkol Johan Dharmawan dengan Kasrem Mojokerto, Letkol Inf Agus Prasetyo Ari Wibowo. Dan Dandim Lamongan, Letkol Inf Jem Andre Ratu Edo SSos usai serah terima jabatan.

Enam kelurahan itu sebelumnya masuk di wilayah Kec Prajurit Kulon dan Magersari. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota merencanakan penarikan kartu dentitas itu untuk diganti dengan KK dan KTP baru. ‘’Penarikan dan penggantian KK dan KTP warga enam kelurahan yang masuk wilayah kecamatan baru, hasil pemekaran wilayah akan dilakukan setelah pemekaran wilayah final dan sudah terbit NIK (nomor induk kecamatan),’’ kata Kepala Dispendukcapil Kota Mojokerto, Ikromul Yasak didampingi Kabag Humas, Heryana Dodik Mur tono, Rabu (18/3) kemarin.

Penggantian KK dan KTP warga yang masuk di wilayah kecamatan baru, ujar Yasak, merupakan konsekwensi karena menyangkut data base penduduk di satu wilayah. ‘’Legalisasi melalui penggantian KK dan KTP itu merupakan keharusan karena menyangkut domisili. KK dan KTP itu juga menjadi dasar bagi warga yang bersangkutan untuk membuktikan kepemilikan benda tidak bergerak, mauoun benda bergerak atau pun dokumen lain yang terkait langsung dengan namanya,’’ tandas Yasak.

Menurut Yasak, karena yang wajib diganti KK dan KTP, maka untuk dokumen lain, seperti surat nikah, surat tanah, buku bank dan lainnya akan disesuaikan sesuai kepentingannya. ‘’Itu pun sifatnya legalisasi, bukan perubahan obyek atau penggantian dokumen,’’ tukasnya.

Yang pasti, kata Yasak, Dispendukcapil kini sudah siap untuk melakukan penarikan dan penggantian KK dan KTP. ‘’Karena mesin

cetak sudah disiapkan. Jumlah penduduk yang bakal masuk ke wilayah kecamatan baru sekitar 38 ribu jiwa.

Untuk merubah semua itu diperkirakan butuh waktu tiga sampai empat bulan,’’ tegas alumnus STPDN ini.

Anggota Komisi I DPRD Kota Mojokerto, Deny Novianto, mengingatkan Dispendukcapil melakukan perencanaan yang matang sebelum melakukan perubahan adminitrasi kependudukan. Pasalnya perubahan data kependudukan sangat penting bagi masyarakat untuk berhubungan dengan instansi lain. ‘’Untuk berhubungan dengan Bank, pasport maupun Samsat itu butuh identitas yang sesuai dengan kondisi riil,’’ tegas politikus Partai Demokrat.

Sebanyak empat wilayah kelurahan di Kec Magersari dan dua wilayah kelurahan di Kec Prajurit Kulon secara administrasi bakal bergeser di wilayah kecamatan baru Kota Mojokerto.

Bergesernya enam wilayah kelurahan itu menyusul finalisasi pemekaran wilayah Kota Mojokerto, hasil garapan Tim Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Wilayah yang bekerja berdasarkan SK Walikota, yang kini tengah melakukan sosialisasi ke tingkat kelurahan.

Enam kelurahan dalam wilayah kecamatan baru, yakni Kec Kranggan dengan wilayah Kel Kranggan, Miji, Meri, Jagalan, Sentanan dan Purwotengah. ‘’Kel Kranggan dan Miji kini dibawah wilayah Kec Prajurit Kulon. Sedang empat kelurahan lainnya, kini dibawah wilayah Kec Magersari,’’ kata Kabag Administrasi Pemerintahan Sekkota Mojokerto.Q kar

Pedagang Bluru Bentrok dengan Puskopkar Sidoarjo, Bhirawa Terjadi bentrokan dalam penggusuran pedagang Pasar Tradisional Bluru Kidul yang menolak direlokasi ke pasar desa, Rabu (18/3) siang, dengan alasan harga pasar baru dinilai mahal. Walaupun pihak penggusur mengerahkan pendukungnya namun berhasil digagalkan pedagang.

Puskopkar Jatim selaku pemilik lahan 1.300 meter persegi yang ditempati pasar tradisional mencoba ingin menguasai lahan yang sudah dimanfaatkan puluhan tahun oleh pedagang, dengan cara memasang papan nama untuk menandai lahan itu miliknya. Rupanya pedagang tak begitu saja melepas kiosnya, karena sudah sekian lama mencari nafkah di pasar yang masuk di komplek perumahan Bluru Permain itu.

Pedagang yang dibackup FSPMI (Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia) menolak pemasangan papan hak milik tanah Puskopkar sesuai sertifikat HGB. FSPMI menolak pemasangan papan hak milik tanah Puskopkar sesuai sertifikat HGB Nomor 4358 dan Nomor 4359. Sempat terjadi bentrok antara pedagang

dengan perwakilan dari Puskopkar yang ingin memasang papan nama itu.

Salah satu petugas keamanan pedagang sempat terjatuh didorong beberapa orang dari Puskopkar. Kondisi semakin ribut, ketika linggis yang digunakan untuk menggali tanah, dijadikan rebutan kedua belah pihak. Salah satu petugas keamanan pedagang sempat terjatuh didorong beberapa orang dari Puskopkar. ‘’Semua ada aturannya, jangan main pasang patok sebelum ada kejelasan hak tanah,’’ teriak salah satu pedagang.Melihat kondisi semakin panas, pihak Puskopkar akkhirnya menarik linggis keluar dari lokasi pasar.

Kades Bluru Kidul, Tri Prastyono prihatin, sesuai dengah sertifikat hak milik yang dimiliki Puskopkar dan copy nya diserahkan ke desa, tanah seluas 1.300 meter persegi itu benar milik Puskopkar. Untuk memperkuat pernyataannya, Tri menunjukkan bukti sertifikatnya HGB milik Puskopkar. “Kalau sudah ada bukti sertifikat, mestinya pedagang harus sadar,” jelas Tri.Q hds

Empat Komisi KKLD Menggali Data Persiapan Raperda Inisiatif Empat komisi di DPRD Gresik melaksanakan kunjungan kerja luar daerah (KKLD) ke beberapa tempat. Tujuan untuk mendapat informasi dan data, yang nantinya akan dituangkan dalam Raperda hak inisiatif dewan.

Dalam melaksanakan KKLD ini Komisi D segera berkunjung ke Kab Kulon Progo, Provinsi Yogyakarta. Komisi C berkunjung ke Kab Tanggerang Selatan.

Komisi B ke Kab Mataram, Lombok. Sedangkan Komisi A akan mengunjungi Kab Semarang.

Kunjungan Komisi D DPRD Gresik ke Kab Kulon Progo, untuk mencari bahan Perda penanggulangan kemiskinan dan HIV/AIDS. Sedangkan untuk Komisi A ke Semarang, untuk mencari bahan Perda pengelolaan pesisir pantai.

Komisi C, mengumpulkan ba-

han Perda pemukiman dan RDTRK di Kab Tanggerang.

Sedangkan Komisi B ke Mataram, untuk mencari materi Perda Usaha Masyarakat Kecil Menengah (UMKM).

Menurut Kepala Bagian Humas dan Perundang-undangan DPRD Gresik, Sutarmo SH, pelaksanaan KKLD yang dilakukan komisi. Sesuai dengan jadwal dan sudah dirapatkan dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus), dan pembahasan Raperda inisiatif, juga sudah terjadwal dalam program legislasi daerah (Pro-

legda) tahun 2015 ini.

Sehingga komisi sekarang harus mengali data dan informasi yang sebanyak-banyaknya, terhadap daerah yang sudah memberlakukan Perda itu. Dari Raperda yang nantinya dibahas menjadi Perda, diharapkan bisa mensejahterakan rakyat dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Gresik.

Kunjungan KKLD dilakukan selama tiga hari dimulai Rabu (18/3) kemarin hingga Hari Jumat (besok, red) sekali lagi bahwa kegiatan ini, didasarkan Rencana Kerja (Renja). Dalam melakukan kunjungan, komisi juga didampinggi pimpinan dewan tetapi tidak semuanya ikut. ‘’Itu dilakukan agar kegiatan di dewan tetap berjalan

normal. Baik surat-menyurat, maupun bila ada keluhan dari masyarakat tetap bisa dilayani,’’ imbuhnya.

Sementara Ketua Komisi A DPRD Gresik, Jumanto SH mengatakan, Komisi A ke Semarang. Untuk mencari bahan Perda pengelolaan pesisir pantai, karena wilayah pesisir pantai beserta alamnya memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi. Karena kawasan pesisir merupakan kawasan sumber hayati dan non hayati yang sangat produktif. Dan di Gresik, punya pesisir itu yang selama ini oleh pemerintah belum dikelola secara baik. ‘’Dengan adanya Perda ini diharapakan adanya ketimpangan sosial ekonomi dan

Sutarmo SH kemiskinan masyarakat pesisir.

Karena kurangnya pengetahuan tentang prinsip-prinsip pengelolaan pesisir, sehingga kini hanya mempunyai makna persatuan dan pertahanan.

Padahal di sekitar itu mempunyai nilai ekonomi yang tinggi bagi kehidupan masyarakat,’’ujar Jumanto.Q kim.adv

JAWA TIMUR

6

Kamis Pahing 19 MARET 2015

Siti Nurbaya Datangi Rumah Nenek Asiyani Disambut Tangisan Haru, Janji Bantu Cari Solusi Situbondo, Bhirawa Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI, Siti Nurbaya mendatangi rumah nenek Asiyani, terdakwa kasus pencurian tujuh batang kayu jati di rumahnya di Kompleks perumahan banjir, Desa/Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo, Rabu kemarin (18/3).

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Siti Nurbaya berjanji akan mencarikan jalan keluar terkait kasus hukum yang menjerat terdakwa. Di hadapan sang Menteri, nenek asiyani kembali menangis dan meminta pengampunan dari sang Menteri.

Sesampainya di rumah nenek Asiyani, Menteri Kehutanan Siti Nurbaya langsung meminta sang nenek untuk tidak menangis.

Sambil menyalami Menteri, nenek empat cucu terengah sambil duduk bersandar di pangkuan sang anak. Mengetahui rumahnya di datangi seorang Menteri, nenek Asiyan yang kemarin badannya sedang sakit, langsung menangis dan merengek meminta belas kasihan untuk segera dibebaskan kepada sang Menteri.

Mengetahui hal tersebut, Menteri yang berasal dari Partai Nasdem (Nasional Demokrat) pimpinan Surya Paloh itu, langsung mengambil tisu dan membersihkan air mata sambil menenangkan nenek Asiyani. Di hadapaan nenek Asiyani, Menteri KLH berjanji akan mencarikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang menjerat nenek dan keluarganya. Mendengarkan hal tersebut, Nenek berusia 63 tahun itu berhenti manangis dan berusaha menenangkan diri.

Menteri di era kepresidenan Jokowi ini juga berjanji akan menindak tegas dan akan memberikan sangsi secara internal bila amanah anak buahnya salah

dalam kasus yang melibatkan satu keluarga ini mendekam di jeruji sel. “Nanti kami akan memberi sanksi jika ditemukan kesalahan dalam kasus ini,” ujar Siti Nurbaya.

Setelah melakukan kunjungan kurang lebih tiga puluh menit di rumah nenek Asiyani, rombongan Meteri selanjutnya melihat mubel rakyat yang tidak jauh dari kediaman nenek Asiyani. Sementara itu, kondisi nenek Asiyani terus menjadi perhatian petugas medis untuk memantau kondisi kesehatannya. Saat ini kondisi sang nenek berangsung angsur mulai membaik.

Usai dari lokasi Jatibanteng, Menteri Siti Nurbaya, melanjutkan perjalanan ke Jakarta via Bandara Blimbingsari Banyuwangi. Ikut mendampingi Direktur Utama Perhutani, Mustoha, Sekretaris Kanwil III Regional Perhutani Jatim, Yahya Amin, Administratur Perhutani KPH Bondowoso, Damanhuri serta Waka Rochimat Rahmat Mulyana. Bupati Situbondo Dadang Wigiarto beserta jajaran juga ikut mendampingi Menteri Siti Nurbaya.

Sehari sebelumnya, Nenek Asiyani harus mendekam di jeruji sel penjara Rutan Situbondo, selama tiga bulan setelah dilaporkan mencuri tujuh batang kayu jati. Setelah menjalani beberapa kali sidang di Pengadilan Negeri Situbono, akhirnya Nenek Asiyani mendapatkan penangguhan penahanan setelah adanya jaminan

KILAS JATIM

Kucuran Dana Rp 34 M Terkendala Juknis Bangkalan, Bhirawa Meski sudah memasuki Tri Wulan pertama, anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 Dinas Pendidikan Bangkalan tidak bisa dicairkan. Hal ini disebabkan belum turunnya petunjuk teknis pengalokasian DAK. Anggaran DAK pada tahun 2015 untuk Bangkalan menurun dibandingkan dengan tahun 2014 lalu yang mencapai Rp 45 Miliar, sehingga berpengaruh pengalokasian maupun pengetatan terhadap lembaga-lembaga yang mengajukan permohonan bantuan DAK. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan melalui Kabid Sarana dan Prasara Disdik Bangkalan. "Pada tahun ini, Disdik akan memperketat persyaratan bagi lembaga-lembaga yang akan mendapatkan bantuan DAK, mengingat anggaran pada tahun ini semakin kecil", ungkap Mustaqim Kabid Sarpra disdik Bangkalan.

Lambatnya Juknis pelaksanaan DAK tahun 2015 yang sampai saat belum bisa dipastikan, tidak membuat disdik Bangkalan lepas tangan, sampai saat ini sudah banyak UPT se Kabupaten Bangkalan telah mengajukan permohonan pengajuan bantuan DAK, baik yang berupa RKB, Perbaikan Infra Struktur Fisik maupun alat-alat perlengkapan sekolah.

"Disdik telah memanggil seluruh UPT di tiap Kecamatan untuk m e mp e r s i a p k a n l e m b a g a - l e m b a g a yang mau mengajukan bantuan dana DAK walaupun Juknisnya belum turun, kalau Juknisnya sudah turun, kita tinggal menyeleksi sesuai kebutuhan sekolah yang mendesak yang di sesuaikan dengan keberadaan dana," tandas Mustaqim.Q mb8

dari Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto. Sidang selanjutnya akan digelar Kamis (19/3). Rencananya persidangan mengagendakan pemeriksaan saksi saksi dari JPU dan saksi ahli dari Kuasa Hukum terdakwa.

Sementara itu, sehari pasca penangguhan penahanannya dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Situbondo, nenek Asyani bersama menantunya langsung pulang ke rumahnya, dengan diantar Camat Jatibanteng Danan Harmoko di Dusun Krastan, Desa Jatibanteng, Situbondo.

Mendengar kabar, nenek Asyani dibebaskan, sejumlah kerabat dan tetangganya langsung berdatangan ke rumah nenek di komplek perumahan relokasi banjir nomor 27 di Dusun Krastan, Desa/Kecamatan Jatibanteng.

Ketika ditanya para warga dan kerabat nenek Asyani mengaku bahagia dengan bebasnya perempuan bercucu empat tersebut.

Sebab sejak awal, mereka tidak percaya jika nenek Asyani melakukan tindak pidana pencurian kayu jati.

“Kami masih tidak percaya, kalau Asyani ini mencuri kayu.

Sebab dia untuk jalan saja sudah tidak kuat, bagaimana bisa memotong kayu. Alhamdulillah kini bisa berkumpul kembali bersama keluarga,” ujar Sulistyo Wardono (49), salah seorang kerabat dekatnya, kemarin.

Saat dikunjungi, kondisi kesehatan nenek Asyani mulai menurun. Bahkan, untuk makan saja nenek Asyani harus dipaksa dan disuapi oleh Linda (38), anak keduanya. Praktis, pada hari kedua pasca dibebaskan oleh majelis hakim, nenek hanya bisa

sawawi/bhirawa

Menteri Siti Nurbaya didampingi Dirut Perum Perhutani dan Bupati Situbondo Dadang Wigiarto bersama Ketua DPRD saat akan menemui nenek Asyani, kemarin. berbaring di tempat tidur rumahnya.

Selain kondisinya drop, Asiyani menangis saat sejumlah wartawan mendatangi rumahnya.

Dia tidak terima dituduh mencuri 7 batang kayu jati dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara seperti disampaikan majelis hakim, pada sidang perdana di PN Situbondo.

“Alhamdulillah, saya dan ibu bebas karena penangguhan penahanan dikabulkan. Namun kondisi ibu sekarang sedang drop. Ditambah juga batuk dan sesak

nafas. Ibu merasa trauma dan tidak terima dituduh mencuri 7 batang kayu jati,” imbuh Ruslan (26), menantu Asyani.

Menurut Ruslan, selain trauma dan stress Asyani juga menangis karena merasa takut. ”Ibu menangis karena dia ingat ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sedangkan saya juga ikut didakwa mencuri kayu jati, karena saat itu saya ikut mengangkut sebanyak 7 batang kayu jati dari rumah ibu ke rumah Pak Cipto,” beber Ruslan.

Di sisi lain, Wabup Situbondo

Kapal Bantuan PDT Sepi Peminat Sampang, Bhirawa Bantuan perahu dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) melalui DAK tahun 2013 ke Pemerintah Kabupaten Sampang, sepi peminat. Pasalnya sepinya peminat ini dikarenakan harga sewa perahu yang mencapai Rp 100.000 per jam. Akibatnya 2 unit perahu bantuan yang berada di kelurahan Banyuanyar Sampang Kota, lebih sering menganggur daripada berope-

rasi.

Kabid Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Moh. Chotibul Umam mengatakan, masyarakat masih belum mau menggunakan Kapal Motor (KM) Trunojoyo. Sebab, sewa kapal terlalu tinggi hingga Rp 100 ribu per jam, sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan kapal masyarakat dengan tarif lebih murah. "Masyarakat banyak yang tidak mau menggunakan

nurkholis/bhirawa

Dua unit kapal motor terparkir di perairan Kelurahan Banyuanyar Sampang Kota.

kapal itu karena ongkos sewa yang mahal," ujarnya, Rabu (18/ 03).

Menurutnya sering menganggurnya kapal KM Trunojoyo tersebut berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sampang yang belum memenuhi target, sebab sejauh ini operasi kapal masih bisa dihitung dengan jari, itupun dari kalangan pemerintah sendiri yang menggunakan. "Bantuan kapal dari kementerian PDT sebanyak dua Unit dan semua jarang beroperasi sehingga tidak bisa memenuhi target PAD," ucapnya.

Nahkoda KM Trunojoyo 1, Moh Ishak membenarkan, jika kapal tersebut sering menganggur bahkan dalam satu tahun hanya dapat digunakan dua kali. Menurutnya pemerintah juga harus mempunyai alternatif salah satunya disewakan kepihak migas sehingga target PAD bisa terpenuhi. "Sebenarnya kami juga prihatin dengan adanya kapal-kapal ini lebih baik di Outsour saja, apalagi biaya perawatan dan pemanasan juga tinggi sampai mencapai Rp 1100.000 per bulan," pungkasnya.Q lis

Rachmad beserta isteri ikut mendatangi rumah nenek Asyani, guna memberikan simpati dan dukungan moril. Rachmad mengaku sengaja datang ke kediaman nenek Asyani untuk memastikan kondisi kesehatannya.

“Kemarin pasca-keluar dari Rumah Tahanan (Rutan) Situbondo, kondisi nenek Asyani terlihat kurang sehat, makanya untuk memastikan kondisi kesehatannya saya langsung mendatangi rumahnya,” ujar Wabup Rachmad, yang didampingi Dian Rachmad, istrinya.Q awi

FAMS Tuding PT WUS Sarang Koruptor Sumenep, Bhirawa Sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Front Aksi Mahasiswa Sumenep (FAM'S), berunjuk rasa ke kantor DPRD setempat. Mereka menuding PT Wira Usaha Sumekar (WUS), salah satu BUMD Sumenep sarang koruptor.

Akibatnya merugikan daerah. Sambil berorasi, mahasiswa juga membawa sejumlah poster bertuliskan protes. Di antaranya, ‘Kemana uang Rp 10 milyar’, ‘Pansus harga mati’, LSitrul dipecat, Bupati dan DPRD harus bertanggugjawab’.

Korlap aksi, Hazmi mengatakan, kedatangannya ke kantor DPRD agar DPRD setempat membuat surat rekomendasi ke Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI untuk segera melakukan audit terhadap PT WUS. Sebab, PT WUS tersebut tidak memberikan sumbangsih terhadap pembangunan Sumenep, bahkan justru merugikan daerah. "PT WUS sarang koruptor. Disana terjadi penyimpangan dana dilakukan secara berjamaah. Makanya dewan Sumenep harus bertanggung

jawab," kata korlap aksi, Hazmi, Rabu (18/3).

Mereka juga menuding, ada dugaan penyimpangan di luar batas yang terjadi salah satu BUMD yang bergerak dibidang SPBU dan bengkel mobil. Misalnya dana participating interest (PI) tahun 2010 sebesar Rp 8 miliar lebih tidak jelas keberadaannya. "Pengelolaan SPBU dan lapangan futsal juga tidak jelas hasilnya.

Makanya kami minta wakil rakyat yang duduk di legislatif harus buka mata dan membuat pansus," pintanya.

Data yang dikantongi para demonstran, sejak tahun 2006-2014, PT WUS menyetor ke Pemkab per tahun hanya Rp 1.3 miliar lebih. Padahal total pendapatan dari PT WUS yang seharusnya diterima Pemkab sebesar Rp 11.7 miliar lebih.

Pendapatan tersebut berasal dari pengelolaan SPBU, lapangan futsal, dan dana PI. "Artinya penyimpangan itu sebesar Rp 10.3 miliar lebih. Kemana uang itu. PT WUS sudah merugikan Pemerintah Daerah milyaran rupiah," ungkapnya.Q sul

Pemecatan 15 Tenaga Kontrak Satpol PP Jadi Polemik Kota Kediri, Bhirawa Polemik pemecatan sepihak 15 tenaga kontrak Satpol PP Kota Kediri berbuntut panjang.

Dengan diwakili empat orang tenaga kontrak yang dipecat ini mengadukan peroalan tersebut.

Dewan berjanji akan segera memanggil Satker terkait dan Sekertaris Daerah.

Dengan mengirimkan surat aduan , 4 perwakilan ini mengadukan nasibnya ke DPRD Kota Kediri pada Rabu (18/3) karena pemecatannya dianggap ada kebijakan politik dari pihak Pemkot Kediri, Sebab setelah dila-

kukan pemecatan ada penambahan tenaga kontrak lagi.

"Kita beberapa kali kita menemui kepala Satpol PP namun juga tidak ada titik temu, lalu kita mengadu ke sini untuk minta kejelasan terakit pemecatan yang ada motif politik ini" kata Perwakilan tenaga yang dipecat di gedung DPRD Kota Kediri.

Sementara menanggapi permasalahan tersebut, Sekertaris Komisi C Yudi A mengatakan, jika pihaknya akan segara memanggil pejabat yang berwenang terkait permasalahan kepegawaian untuk dimintai klarifikasi agar

masalah secepatnya selasai.

"Kita akan memanggil pejabat yang mempunyai kewenangan dan Satker terkait, yakni Sekertaris Daerah dan Satpol PP untuk mengklarifikasi persoalan tersebut karena mereka dihentikan secara sepihak dan menggantinya dengan tenaga baru," kata Yudi pada Wartwan.

Dalam pemanggilan nanti pihaknya juga akan meminta penjelasan terkait sistim rekrutmennya, sehingga permasalan kepegawaian di Kota Kediri dapat terselasaikan dengan baik. Q van

sul/bhirawa

Sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Front Aksi Mahasiswa Sumenep (FAM'S), berunjuk rasa ke kantor DPRD setempat.

Mereka menuding PT Wira Usaha Sumekar (WUS), salah satu BUMD Sumenep sarang koruptor.

DKP Bantah Ikan Berformalin di Bojonegoro dari Tuban Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tuban menjamin ikan hasil tangkapan dari nelayan Tuban aman dari formalin atau bahan pengawet lainnya. Tidak seperti apa yang dikatakan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bojonegoro bahwa ikan yang dijual di wilayah Bojonegoro berasal dari Tuban dan mengandung formalin.

khoirul huda/bhirawa

Ikan segar hasil tanggapan nelayan tuban yang dijual pada masyarakat umum.

“Tidak benar yang dikatakan Dinkes Bojonegoro itu, bahwa ikan yang beredar di sana dan mengandung formalin itu berasal dari Tuban. Saya jamin bahwa ikan dari Tuban aman dan bebas dari formalin atau bahan berbahaya apa pun,'' kata, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tuban, Sunarto saat dikonfirmasi Bhirawa (18/03).

Menurutnya, ikan yang beredar di Kabupaten Bojonegoro bisa

saja berasal dari Pelabuhan Brondong, Lamongan, maupun dari Kragan dan Rembang, Jawa Tengah. Sedangkan, ikan dari Tuban sendiri yang dijual di Bojonegoro hanya sedikit.

“Kapasitas tangkapan ikan di Tuban sendiri terbatas. Ikan yang ditangkap nelayan Tuban sehari habis karena nelayan Tuban nelayan dogolan, hanya berangkat pagi pulang sore, atau berangkat malam pulang pagi. Sehingga, ti-

dak mungkin diformalin,” terangnya.

Kemungkinan, ikan yang dikatakan berformalin yang beredar di Bojonegoro berasal dari Pelabuhan Brondong. Pasalnya, kapasitas tangkapan di pelabuhan tersebut lebih banyak. Nelayan di Brondong bisa hasil tangkapan seminggu baru dibawa mendarat.

“Kalau ikan dari Tuban saya berani menjamin aman dari formalin. Sehingga, masyarakat Tuban tidak perlu kuwatir untuk mengkonsumsi ikan dan tidak usah menanggapi isu bahwa ikan dari Tuban berformalin,” pungakas Sunarto.

Seperti yang disampikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten

Bojonegoro kemarin (17/3), lima jenis ikan laut yang mengandung zat berbahaya itu di antaranya, ikan cumi, ikan segar, ikan teri, udang segar dan ikan layur kuning setelah dilakukan uji lab, positif 80 persen mengandung formalin.

Ikan laut yang beredar dipasar Bojonegoro tersebut disinyalir mendapatkan stok ikan dari Kabupaten Tuban. Untuk itu Dinkes Kabupaten Bojonegoro sudah mengirim surat kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tuban dan juga tembusan untuk Dinas Perindutrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Peternakan Dan Perikanan (Disnakan) Kabupaten Bojonegoro.Q hud

JAWA TIMUR

Kamis Pahing 19 MARET 2015

7

Pemilihan Ketua PDIP Jatim Lewat Musyawarah Banyuwangi, Bhirawa Konferensi Daerah (Konferda) PDI Perjungan Provinsi Jawa Timur dengan agenda pemilihan calon pimpinan dan struktural partai digelar tanpa voting atau pilihan langsung. Konferda diikuti oleh 114 fungsionaris PDIP pemilik hak suara dari 38 kabupaten/kota se Jawa Timur. Ketua DPP PDIP, Nusyirwan Sujono, menginstruksikan untuk tidak menggelar voting dan pilihan langsung.

Ia lebih condong menggunakan mekanisme musyawarah mufakat untuk menjaring tiga nama calon ketua DPD PDIP Jatim.

Tiga nama calon ketua akan diusulkan ke DPP PDIP untuk ditetapkan satu ketua terpilih.

"Saya yang memimpin konferda dan dilarang voting karena ada indikasi semakin menjauhkan musyawarah untuk mufakat," kata Nursiwan Sujono saat membuka Konferda PDIP Jatim di Hotel Ketapang Indah Banyuwangi, Rabu (18/3).

Ia mengatakan, musyawarah mufakat tidak bermaksud mengerucutkan ke satu calon unggulan.

Namun, mekanisme ini merupa-

kan perwujudan kongkrit ideologi dasar PDI Perjuangan. "Kita lakukan konsolidasi mulai anak ranting, kabupaten, dan provinsi.

Ini bukan menggiring ke satu sosok, tapi merupakan pilihan dari suara paling bawah," ia berdalih.

Ketua DPD PDIP Jatim, Sirmadji Tjondropragolo, mengatakan mekanisme pemilihan ketua DPD PDIP di konferda melalui serangkaian tahapan dari musancab, konferda kabupaten, dan provinsi. Menurut dia, konferda sebagai ajang pemanasan sebelum kongres PDIP pada April 2015. Ia mengklaim semua calon ketua terpilih adalah hasil mu-

syawarah bersama para kader PDIP di Jatim.

Jika musyawarah DPP PDIP gagal menetapkan satu dari tiga nama calon yang direkomendasikan, kata Sirmadji, maka pimpinan DPP PDIP langsung mengambil alih untuk menetapkan ketua terpilih. "Ini hal baru.

Musyawarah mufakat bukan sekedar apabila-apabila, tapi diterapkan supaya sila keempat Pancasila membudaya," kata dia.

Hal baru yang kedua, ia melanjutkan, proses seleksi calon ketua melibatkan substansi ideologis partai. Calon ketua di setiap jenjang struktur PDIP wajib menjalani serangkaian tes. "Calon ketua tingkat cabang dilakukan tes oleh DPC, calon ketua DPC dites oleh DPD, dan calon ketua DPD dites oleh DPP," ujarnya.

Informasi yang dihimpun, tiga calon kuat untuk menduduki ketua DPD PDIP Jatim terdiri atas mantan Wali Kota Surabaya, Bambang DH; mantan Bendahara DPD PDIP Jatim, Handoyo;

dan mantan sekretaris DPD PDIP Jatim, Kusnadi. "Saya sejak awal tidak mencalonkan lagi. Biarkan kader-kader lain sudah saatnya memimpin," Sirmadji berdalih.

Ia berharap calon penerusnya bisa bekerja lebih baik, akomodatif, dan progresif supaya kader PDIP semakin berkontribusi membangun daerah.

Lampu Hijau Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan lampu hijau kepada inkamben Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, untuk maju lagi dalam pilkada Banyuwangi lewat partai moncong putih. Ketua DPP PDIP, Nusyirwan Sujono, mengatakan calon kepala daerah tidak harus kader internal PDIP. Ia condong menyodorkan sosok yang telah terbukti kinerjanya dengan melihat aspirasi dari masyarakat.

Abdullah Azwar Anas dikabarkan akan kembali bertarung memperebutkan kursi Bupati Banyuwangi lewat PDIP. Meski

kader PKB dan NU, Azwar Anas telah mengambil formulir pendaftaran di DPC PDIP Banyuwangi. "Tidak harus yang punya KTA. Seperti Mas Anas (Bupati Banyuwangi), kita lihat perjalanannya. Ada aspek lain kedaerahan untuk menjadi acuan mengambil keputusan," kata Nusyirwan di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Rabu (18/3).

Menurut dia, partai telah memiliki aturan mekanisme penjaringan para calon kepala daerah untuk menghadapi dinamika politik di daerah. Nusyirwan menegaskan, track record jelas menjadi indikator penilaian utama dibandingkan para calon baru.

Dengan cara ini, ia mengklaim PDIP sejatinya telah menjalankan proses penjaringan calon selama 5 tahun kebelakang. "Kita tidak bisa menghapus track record. Di tempat mana pun sama, sekaligus bentuk evaluasi kepemimpinan. Bagaimana kita menilai petugas partai, kader partai di eksekutif dan legislatif," ujarnya.

Danrem 083 Malang Ajak Semua Komponen Tingkatkan Kewaspadaan

KILAS JATIM

Dua Pejabat Kemenag Jadi Tersangka TPP Madiun, Bhirawa Tim penyidik unit Tidak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Madiun, Jawa Timur, menetapkan tersangka dalam kasus pungutan pencairan tunjangan profesi pendidik (TPP) selama tahun 2013 hingga tahun 2014 di lingkup Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat.

KBO Reskrim yang juga anggota tim unit Tipikor Polres Madiun, Iptu Suparman, Rabu, mengatakan tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus tersebut ada dua orang. “Keduanya adalah pejabat di Kemenag kabupaten Madiun. Yakni, S sebagai Kasi Pais dan SU sebagai staf Pais,” ujar Iptu Suparman kepada wartawan, Rabu (18/3).

Menurut dia, penetapan tersangka itu berdasarkan hasil gelar perkara kasus pemotongan TPP tahun 2013 dan 2014 yakni naiknya status kedua pejabat kemenag itu dari saksi menjadi tersangka.

“Mereka dinilai telah memenuhi empat unsur alat bukti. Yakni, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terlapor dalam proses penyelidikan selama ini,” kata dia.

Sebagai Kepala Seksi Pais Kemenag Kabupaten Madiun, tersangka S telah menerima hadiah uang sebesar Rp245 juta dari para guru agama Islam tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK di bawah naungan kemenag setempat selaku penerima TPP. Keduanya disangkakan pasal 11, pasal 12 huruf f, pasal 12 b UURI Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan UURI Nomor 20 tahun 2001 tentang tentang pemberantasan Q dar,ant tindak pidana korupsi.Q

2015, Dana Desa Sebesar Rp 116 Miliar Bojonegoro, Bhirawa Sebanyak 419 Desa di Kabupaten Bojonegoro, bakal menerima kucuran dana desa dengan jumlah total Rp 116 Miliar ditahun 2015 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Jumlah tersebut belum mencakup semuanya, karena target Rp 1 miliar tiap desa belum terealisasi tahun ini,” ungkap Kepala Bagian Pemerintahan Bojonegoro, Supi Hariono, Rabu (18/ 3).

Supi menjelaskan, nantinya, dana tersebut akan ditransfer melalui mekanisme yang sudah ditentukan. Dari total anggaran senilai Rp116 miliar tersebut, akan dibagikan kepada 419 desa secara bertahap. “Dana tersebut ditransfer sesuai penggunaannya dimasing-masing desa yang sudah harus tertuang dalam APBDes yang sudah disahkan,” jelasnya.

Indikator pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan kesulitangeografis yang ditentukan dengan Indeks KemahalanKonstruksi. “Untuk maisng-masing desa bisa sekitar Rp 200 juta hingga Rp250 juta. Jadi selisih antara desa satu dengan lain tidak terlalu jauh jumlahnya,” ujarnya.Q bas

Secara khusus, Nusyirwan mengapresiasi kepemimpinan Bupati Anas di Banyuwangi. Meski beda parpol, ia mengakui sambutan Bupati Anas cukup hangat kepada kader PDIP yang bertandang ke rumah dinas bupati.

Ia berharap pilkada Banyuwangi berhasil menelurkan pemimpin daerah yang peduli, terbukti positif dan merakyat untuk membangun daerah lebih baik.

Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Sirmadji, menyerahkan sepenuhnya kepada DPP PDIP untuk mengusung Abdullah Azwar Anas bertarung dalam pilkada Banyuwangi, Desember 2015. DPD PDIP, kata dia, tidak berhak menentukan siapa calon kepala daerah pilihan. "Saya serahkan ke DPP PDIP saja. Kami hanya merekomendasikan dan DPP yang menentukan," ujar Sirmadji.

Dalam setiap kesempatan, Bupati Anas selalu menolak berkomentar ihwal pilkada Banyuwangi. Ia memilih diam sejenak seraya melihat peta persaingan politik di Bumi Blambangan.Q nan

nas/bhirawa

Kabid Pendaftaran Kependudukan, Kamim Utomo (kiri), membandingkan antara KK asli dan KK palsu yang dibawa oleh SH.

Dispendukcapil Ungkap Pemalsuan Data Kependudukan Berlatar Kredit Batu, Bhirawa Aksi pemalsuan data kependudukan dan penerbitan Kartu Keluarga (KK) palsu diduga telah dilakukan oknum perbankan. Kasus ini berhasil dikuak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Batu saat melayani pengajuan pemecahan KK. Diduga pemalsuan KK ini dilakukan dengan tujuan pemilik KK bisa mendapatkan kredit dari bank.

Kini petugas Dispendukcapil terus berupaya melakukan klarifikasi terhadap pemegang KK palsu. Hal ini dilakukan untuk memastikan sebelum menyerahkan kasus ini ke kepolisian.

“Kita hari ini (18/3) memanggil pemilik dari KK yang diduga palsu ini. Kita ingin mengklarifikasi bagaimana KK tersebut bisa diterbitkan dan siapa pula yang menerbitkan,” ujar Kabid Pendaftaran Kependudukan Dispendukcapil Batu, Kamim Utomo, Rabu (18/3).

Diketahui, pemalsuan KK ni terjadi pada tahun 2011 lalu. Adapun KK yang diduga palsu ini adalah milik kepala keluarga berinisial SW, warga Kecamatan Batu. Kemudian pada tahun 2011, salah satu anggota keluarga yang ada di KK tersebut ingin mengajukan kredit kepada bank swasta. Namun pihak bank menginginkan adanya perubahan dalam KK tersebut.

Dengan adanya temuan ini, Dispendukcapil akan melakukan klarifikasi perubahan apa saja yang telah diminta pihak bank dan dilakukan pada KK diduga palsu ini. Yang pasti pada KK yang diduga palsu ini memiliki nomor KK yang berbeda dengan data yang ada di Dispendukcapil. “Selain itu nomor NIK milik masing-masing anggota keluarga di KK

tersebut juga berbeda dengan NIK yang asli,” tambah Kamim.

Kasus ini terungkap setelah salah satu anak SW yang berinisial SH, menikah beberapa waktu lalu. Karena itu SH mengajukan permohonan pemecahan KK milik ayahnya.

Karena SH ingin memiliki KK sendiri. Namun SH tak menyadari jika langkah yang diambilnya membuat kejahatan yang dilakukan anggota keluarganya terungkap.

Ketika Petugas Dispendukcapil menerima KK yang dibawa SH, mereka langsung curiga ada yang tak beres dengan KK tersebut. Secara kasat mata, KK palsu ini memiliki material kertas yang berbeda dengan yang digunakan pada KK asli. Selain itu font atau bentuk huruf yang digunakan juga berbeda dengan font pada KK asli.

Dalam klarifikasi awal, diketahui jika pengajuan kredit ke bank itu dilakukan oleh kakak SH. Saat itu kakak SH mengeluh kepada petugas bank bahwa pengubahan KK seperti yang diminta membutuhkan waktu cukup lama. Padahal yang bersangkutan membutuhkan pencairan kredit secepatnya.

Akhirnya, oknum bank swasta yang kemudian diketahui berinisial T menawarkan solusi. Ia bersedia membuatkan KK palsu yang datanya sesuai dengan data yang diminta bank. Jika dalam kasus ini ada pihak yang terbukti bersalah, maka yang bersangkutan telah melanggar UU nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan UU nomor 23 tahun 2006, pasal 93. “Adapun pelanggaran terhadap pasal ini bisa diancam hukuman penjara paling lama 6 tahun, dan atau denda paling banyak Rp 50 juta,” pungkas Kamim.Q nas

Malang, Bhirawa Komandan Korem (Danrem) 083 Baladhika Jaya Malang, Kolonel Totok Imam Santoso, pada saat silaturahmi Keluarga Besar TNI (KBT), dan komponen masyarakat di Makorem Baladika Jaya Malang, Rabu (18/3) kemarin meminta kepada seluruh komponen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan.

Menurut Totok Imam Santoso, peningkatan kewaspadaan itu sangat penting, agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan gerakan-gerakan yang menyesatkan. Karena belakangan ini banyak sekali kegiatan menyesatkan bermunculan di masyarakat.

“Gerakan-gerakan yang bertujuan untuk merongrong negara kesatuan Republik Indonesia, harus dicegah. Karena sekarang ini semakin marak, bahkan yang paling meresahkan adalah gerakan yang mengatasnamakan keagamaan, sejenis Islamic State of Irak & Syria (ISIS), harus diwaspadai,” terangnya.

Karena itu pihaknya meminta kepada kompenen KBT, untuk ikut memantau setiap perkembangan di lingkungan mereka, dan jika ditemukan kegiatan yang mencurigakan langsung dilaporkan kepada pihak berwenang. Totok mengutarakan, dalam silaturahmi dengan KBT pihaknya mengajak juga tokoh agama, ini sangat penting, karena para pemuka agama juga memiliki

pengaruh yang besar terhadap lingkunganya. “Makanya melalui para tokoh Agama kami menitipkan pesan, kepada santrinya atau dilingkunganya agar tidak mudah terpengaruh dengan ajakan orang lain yang menyesatkan,” tuturnya.

Silaturahmi yang digelar ini, juga bertujuan untuk menyampaikan up date data perkembangan negera, sehinga baik KBT maupun tokoh masyarakat mengetahui kondisi terkini dan sama-sama menjaga keutuhan NKRI. “Kita menyampiakan perkembangan selutruh perkembangan di negeri ini, baik bidang politik ekonomi, sosial budaya, agar sama-sama memiliki emosional untuk menjaga kedaulatan negara,” tambah Totok Imam Santoso.

Meskipun diakui dia, jika wilayah kerjanya sejauh ini masih aman dan terkendali.

Tetapi seluruh komponen bangsa ini, tidak boleh terlena, karena setiap saat musuh bangsa melalui berbagai cara akan berusaha merongrong keutuhan negara ini.

“Saat ini memang wilayah Korem 083 Baladhika Jaya, tergolong cuku kondusip, tapi kita tidak boleh terlena harus dan harus selalu waspada,” imbuhnya.

Di hadapan KBT dan tokoh agama, Totok Imam Santoso menyampaikan penjelasan tentang wawasan kebangsaan dan kondisi terkini keamanan Nasional. Termasuk makin gencarnya ISIS merekrut dan mengajak masyarakat untuk bergabung. Q mut

Polisi Amankan Puluhan Paspor Kab Malang, Bhirawa Polres Malang berhasil mengamankan 72 buah paspor saat anggota Polisi menangkap dan melakukan penggeledahan di dalam rumah milik Arnawi warga Desa Ampelgading, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang. Selain menemukan puluhan paspor, polisi juga menemukan satu paket sabu. Penangkapan itu, karena Arnawi sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penggelapan mobil, yang sebelumnya menjadi buronan polisi.

Kasat Reskrim Polres Malang AKP Wahyu Hidayat, Rabu (18/3), kepada wartawan mengungkapkan, tersangka Arnawi saat ditangkap petugas menemukan satu paket sabu di dalam mobil yang dikendarai tersangka. Polisi juga menemukan 72 paspor di dalam rumah Arnawi. “Puluhan paspor yang kita amankan tersebut masih belum kita ketemukan adanya indikasi keterlibatan jaringan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), dan kini masih dalam penyidikan,” jelasnya.

Dari jumlah paspor yang diamankan, ia melanjutkan, dipastikan ada 20 buah paspor di antaranya telah habis masa berlakunya, sementara 52 paspor lainnya masih berlaku. Pemilik paspor tersebut kebanyakan warga Blitar dan Jember. Sementara dua paspor yang lainnya milik warga Kabupaten Malang. “Dalam kasus ini tersangka akan kita jerat dengan Pasal Penggelapan dan Undang-Undang (UU) Narkotika serat UU Keimigrasian,” kata Wahyu.Q cyn

Difungsikan Lagi, Bekas Kantor Terbakar Jadi Kafetaria Tahun ini Pemkab Pasuruan akan membangun cafetarian. Tempat santai untuk karyawan Pemkab Pasuruan dibangun di bekas kantor yang terbakar tahun 2009 lalu. Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf menyampaikan kondisi gedung berlantai dua itu saat ini terlihat mubazir sejak terbakar enak tahun lalu. Agar berfungsi semula, pihaknya membangun kafetaria.

“Mengingat gedung ini sudah tak mungkin untuk dibangun lagi, tahun ini tepatnya ditriwulan pertama, kami membangun cafetarian. Anggarannya dari APBD Kabupaten Pasuruan tahun ini,” ujar Irsyad Yusuf, Bupati Pasuruan, Rabu (18/3).

Sekadar diketahui, Komplek

perkantoran Pemkab Pasuruan yang berada di Jl Hayam Wuruk Kota Pasuruan terbakar pada 9 Maret 2009 silam lalu.

Gedung dua lantai yang terbakar itu sebelumnya ditempati Bagian Keuangan, Bagian Umum, Bagian Aset Daerah, Bagian Perlengkapan serta Kantor Ba-

pemas. Berjalannya waktu, bagian bawah sudah digunakan untuk tempat parkir karyawan Pemkab Pasuruan sebulan yang lalu.

Selanjutnya, seluruh kantin dan warung-warung kopi yang ada di area perkantoran Pemkab Pasuruan nantinya akan dijadikan satu di cafetaria tersebut. Sedangkan, bekas kantin digunakan untuk lalu lintas para karyawan sehingga terlihat lebih luas, tertata rapi dan bersih. “Semuanya akan dijadikan satu di cafetarian ini.

Para pegawai maupun karyawan di lingkungan pemkab ini biar enak memilih makanan dan minuman,”

tandas Irsyad Yusuf.

Tentu saja, rencana membangun cafetarian disambut positif oleh sejumlah karyawan maupun pegawai di lingkungan Pemkab Pasuruan. Adi Nugraha, salah satu pegawai dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Pasuruan senang dengan rencana tersebut lantaran ia bisa memilih aneka menu dari masing-masing kantin di cafetarian. “Memilih aneka menu jadi tinggal milih saja jika cafetarian itu selesai dibangun.

Jadi tidak perlu lagi nongkrong di kantin sebelah timur maupun barat,” kata Adi Nugraha.Q hil

hilmi husain/bhirawa

Sebuah perkantoran Pemkab Pasuruan tampak depan. Tahun ini Pemkab Pasuruan akan membangun cafetarian di bekas kantor yang terbakar tahun 2009 lalu.

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs USD

JUAL

BELI

13,303.00

13,171.00

SGD

9,560.87

9,465.33

EUR

14,006.73

13,865.11

JPY

10,975.17

10,861.78

GBP

19,643.21

19,443.03

Sumber: Bank Indonesia (16 MARET 2015)

RAGAM EKBIS

Sequis Life Berbagi Ilmu dengan Wirausaha Penerima Kaki Palsu Surabaya, Bhirawa PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Sequislife) bersama Yayasan Peduli Tuna Daksa (YPTD) merayakan Hari Perempuan Internasional dengan menghadirkan penerima kaki palsu yang telah merintis usaha yaitu Nurdani (27), serta menampilkan demo masak roll cake batik dari Linda A Budiono, wirausahawati roll cake batik. Acara demo kue roll batik, dan tips memulai usaha ini dihadiri oleh sekitar 20 perempuan penerima kaki palsu dari Sequislife.

Perempuan saat ini telah banyak berperan dalam berbagai aspek kehidupan, untuk itu perempuan sendiri perlu menyadari bahwa mereka harus memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas dirinya agar dapat maksimal menjalankan perannya dalam keluarga, lingkungan kerja dan sekitar. “Kami mengajak mereka belajar menjadi wirausaha, salah satunya dengan membuat roll cake batik. Peserta juga ada yang diajak ikut masak bersama, juga diberikan tips cara membuat kemasan yang menarik, cara menentukan harga jual, hingga tips menjadi wirausaha dari pembicara,” ujar Stephanie Gondokusumo, Head of Corporate Branding, Marketing & Communications Sequislife, Rabu (18/3).

Stephanie juga mengatakan bahwa menjadi seorang wirausaha telah menjadi pilihan hidup banyak orang, dan sebagai perusahaan dengan kegiatan CSR yang memberikan bantuan kaki palsu, Sequislife menghimbau penerima kaki palsu tidak kembali hidup seperti sebelumnya namun ada keinginan meraih masa depan untuk meraih hari esok yang lebih baik. ma

Optimistis Okupansi 68%, Bidik Pasar Corporate Surabaya, Bhirawa Menjamurnya hotel di Surabaya tidak menciutkan nyali brand Hotel Accor untuk membuka hotel Ibis Styles yang berada di kawasan Jemursari Surabaya yang merupakan daerah pusat bisnis terbesar karena dikelilingi daerah industri rungkut.

“Accor bangga menambahkan ibis styles Surabaya Jemursari ke dalam portofolio merek hotel kami di Surabaya. Dengan pembukaan hotel baru ini, kini Accor mengoperasikan tujuh hotel yang meliputi beragam segmen, mulai dari merek hotel upscale hingga brand premium budget,” ungkap Chief Operating Officer Accor Malaysia, Indonesia dan Singapore, Gerard Guillouet, Rabu (18/3) saat meresmikan Ibis Styles.

Ia menambahkan, selain menyediakan 1.200 kamar hotel di Surabaya ia melihat kebutuhan akan akomodasi hotel berstandart internasional dengan fasilitas dan layanan premium dengan harga yang terjangkau terus meningkat, khususnya di kota yang dinamis seperti Surabaya.

Untuk itu pihaknya lebih fokus membidik pangsa pasar corporate daripada pasar government, karena peluang corporate lebih menjanjikan bagi Ibis Styles. “Pasar corporate lebih memiliki peluang yang besar daripada pemerintahan dan pasar itu banyak yang belum tersentuh dan kami berusaha untuk bisa masuk lebih awal, mumpung hotel lainnya masih fokus menggarap pasar pemerintah,” pungkas General Manager Ibis Styles, Eksi Ayuningtyas. riq

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Spd Motor Cina TVS/N27, AG6038RZ, a/n. Dwi Ismiati, Dsn. Serut RW 7 RT 3, Tapan, Kedungwaru-T.Agung No. 560/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2011, Biru, AG6322R, a/n.

Supar, Ds. Wates, Campurdarat-T.Agung No. 561/IMB/BI-II/2015

Kamis Pahing, 19 MARET 2015

Jual Gula Lokal, Pemprov Buat Kantor Bersama Pemprov, Bhirawa Siasati gula Jatim tetap laku terjual, kini Pemprov Jatim membuat kantor pemasaran bersama. Upaya itu dilakukan mengingat gula kristal putih milik petani yang diproduksi di 31 PG di Jawa Timur penjualannya sempat mengalami stagnasi.

Stagnasi itu disebabkan wilayah Indonesia Timur yang menjadi pasar gula Jatim diduga banyak beredar gula rafinasi yang diolah dari gula mentah impor. “Stok gula nasional tidak laku sekitar 1 juta ton dan separuhnya di Jatim. Melalui kantor pemasaran ini, maka gula Jatim bisa mulai laku terjual,” kata Kepala Dinas Perkebunan Jatim, Ir Moch Samsul Arifien MMA, Rabu

(18/3). Dijelaskannya, penjualan gula dilakukan sistem lelang namun dengan harga murah. “Kalau sesuai HPP gula harganya Rp 8.500 per kg. Tapi lelang sempat hanya mencapai Rp 7.400-Rp 7.700.

Sekarang sudah mencapai Rp 8.000 per kg,” kata Samsul.

Ternyata, lanjutnya, harga jual lelang sebesar Rp 8.000 nampaknya petani masih alami kerugian. Terlebih, bagi petani yang lahan tebunya

sewa maka saat gula laku terjual uangnya digunakan membayar pinjaman bank dan sewa lahan sudah habis atau petani mengalami kerugian.

Mau tak mau harga tersebut tetap diambil petani daripada gula tidak laku terjual dan kerugian akan semakin besar.

“Kalau lahan sewa petani jelas rugi karena lelang terlalu rendah. Kalau lahan milik sendiri tidak sampai rugi tapi juga tidak untung,” kata ujarnya. Jika dilihat dari perhitungan biaya produksi petani, harga gula per kg idelanya mencapai Rp 9.500 hingga Rp 10.000. “Kalau rendemen bisa naik, maka harga gula juga bisa turun,” katanya.

Akibat lelang gula yang

terlalu rendah dan penjualan yang sempat tersendat, kini sebagian petani tebu di Jatim juga beralih ke tanaman pertanian yang lain seperti padi. Ia mencatat, areal tebu yang dibongkar petani diganti komoditi lain jumlahnya tidak terlalu besar hanya sekitar 2-5%.

Kendati demikian, jelang musim giling tebu 2015 yang diperkirakan mulai Mei mendatang, pihaknya kini terus mengintensifkan produksi tebu. Targetnya, produsi gula Jatim tahun ini diperkirakan mampu mencapai produksi 1,3jt ton.

Sementara, Ketua Asosiasi Petani tebu Rakyat Indoensia, Arum Sabil mene-

gaskan, jika rendemen bisa mencapai 10 persen, maka produksi gula akan lebih meningkat. Selain itu, kesejahteraan petani bertambah, serta harga gula petani bisa berdaya bersaing dengan harga gula dunia di kisaran Rp 6.000 per kg.

“Jika rendemen gula kita tinggi, maka harga gula bisa lebih murah dan bisa punya daya saing dengan harga gula dunia. Terlebih, akhir 2015 ini sudah masuk pasar bebas ASEAN. Kalau harga di luar lebih murah, maka produknya bisa membanjiri pasar kita.

Kita tidak bisa menghindar, tapi bisa menyiapkan diri agar gula petani kita punya daya saing,” katanya. rac

Garuda Belum Pastikan Penambahan Rute Surabaya-Jember

achmad basir/bhirawa

Kedelai impor diminati salah satu perajin tahu sebagai bahan baku tahu dan tempe di wilayah Bojonegoro.

Kalah Kualitas, Produsen Tahu Pilih Kedelai Impor Bojonegoro, Bhirawa Pasokan kacang kedelai yang dihasilkan petani lokal, khususnya di Kabupaten Bojonegoro dinilai Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) masih belum bisa digunakan untuk proses pembuatan tahu dan tempe. Hal itu di karenakan kualitasnya yang kalah bagus dengan kedelai impor.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Disperindag Bojonegoro, Basuki kepada harian Bhirawa, Rabu (18/3).

Menurutnya sejauh ini pasokan bahan baku tempe dan tahu yang diproduksi masih mengandalkan kacang kedelai dari impor. “Hingga kini, untuk produksi tahu dan tempe belum bisa terpenuhi oleh produksi kedelai lokal. Makanya, untuk paso-

kan kedelai, masih membutuhkan dari impor,” jelasnya.

Untuk kedelai lokal ukurannya lebih kecil serta kualitasnya tidak cocok untuk pembuatan tahu dan tempe. Dan untuk jenis kedelai yang ada di Bojonegoro ini, yakni varietas orba, dpros, dan lokon, Dimana ukurannya jauh lebih kecil dari kedelai impor “Dengan demikian, jenis lokal kurang diminati oleh para perajin tahu dan tempe,” tegasnya.

Dikatakan, untuk kedelai lokal rata-rata yang di lapangan hasil dari panen kedelai hanya digunakan untuk susu kedelai, bubur kacang, dan makanan sapi, Dan jika petani di Bojonegoro menanam bibit kacang kedelai dengan ukuran besar seperti barang impor, harganya mahal dan

tidak terjangkau para petani. “ Untuk terkait produksi pertanian itu tugasnya Dinas Pertanian,” ujarnya.

Sementara itu untuk sekarang ini harga kedelai impor di tingkat konsumen lebih murah di bandingan dengan harga kedelai lokal. Dimana untuk kedelai impor sendiri di kisaran harga Rp 7.200 hingga Rp 7.500 per kilogram, sedangkan untuk kedelai lokal sendiri berada di kisaran Rp 8.000 hingga Rp 8.500 per kilogram. “ Harga kedelai di pasaran kini terus menurun. Di Pasar Tradisional Bojonegoro harga kedelai saat ini senilai Rp 7.500 per kilogram. Padahal awal bulan lalu harga kedelai masih Rp 7.800, atau turun Rp 300 setiap kilogramnya,” pungkasnya. bas

Jember, Bhirawa General Manager PT Garuda Indonesia Tbk Area Jember Syamsul Adnan mengatakan pihaknya belum bisa memastikan penambahan jadwal penerbangan rute Surabaya-Jember, Jawa Timur, pergi pulang (PP). “Kami sudah mengajukan rencana penambahan frekuensi penerbangan rute Surabaya-Jember, namun hingga hari ini belum ada persetujuan dari kantor pusat Garuda,” kata Syamsul di Kabupaten Jember, Rabu (18/3). Menurut dia, penambahan jadwal penerbangan tersebut belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat karena terkendala jumlah pesawat jenis ATR yang dimiliki maskapai berpelat merah tersebut. “Jumlah pesawat jenis ATR saat ini sebanyak delapan unit, sehingga belum bisa menambah rute penerbangan di Bandara Notohadinegoro Jember,” tuturnya.

Selain itu, kata dia, jumlah crew kokpit pesawat juga menjadi salah satu faktor belum bisa dilakukan penambahan rute Surabaya-Jember dari tujuh kali menjadi 10 kali dalam sepekan. “Sebagian crew kokpit masih sekolah, sehingga pihak Garuda belum bisa memastikan kapan realisasi penambahan jadwal penerbangan yang diminta pihak Pemkab Jember,” katanya.

Ia menjelaskan jumlah penumpang mengalami penurunan selama Januari-Februari 2015 dengan rata-rata hampir 50 persen dari total kursi yang tersedia sebanyak 70 kursi, namun pada Maret 2015 sudah mengalami peningkatan sedikit. “Beberapa pekan terakhir terjadi peningkatan dengan jumlah penumpang mencapai 75 persen dari jumlah kursi yang ada, namun kami berusaha maksimal untuk merealisasikan hingga 100 persen,” paparnya.

Sebelumnya, Pemkab Jember meminta pihak Garuda menambah jadwal penerbangan sebanyak 10 kali dalam sepekan dari sebelumnya sebanyak tujuh kali dalam sepekan. Penerbangan perdana Garuda Indonesia di Bandara Notohadinegoro Jember sejak 16 Juli 2014 dengan rute penerbangan komersial Jember - Surabaya dan menggunakan pesawat jenis ATR-72 600 berkapasitas 70 orang. efi,ant

Layani Rute Surabaya-Jakarta

Kereta Pembawa Kontainer Siap Dioperasikan Surabaya, Bhirawa Menangkap peluang bertumbuhnya pengiriman barang melalui ekspedisi kontainer, anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia, dengan nama PT Kereta Api Logistik telah menyiapkan dua kereta pembawa kontainer yang akan melayani rute Surabaya – Jakarta. PT Kereta Api Logistik telah menjajaki kerjasama dengan beberapa instansi swasta ataupun negara dalam pengembangan jasa pengiriman barang melalui moda transportasi kereta api.

Manajer Angkutan PT KAI Daop 8 Surabaya, Sujarwo mengungkapkan pengiriman barang akan dimulai pada tanggal 20 Maret 2015 yang diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. PT Kereta Api Logistik mentargetkan dapat mengangkut barang sebanyak 600 TEUs per bulan. “600 TEUs per bulan tersebut sudah ada kerjasama dengan beberapa instansi swasta seperti dengan

Honda Motor Surabaya, perusahaan spare part traktor yang berada di kawasan Rungkut Industri dan beberapa importir atau pun eksportir yang berada di kawasan Tanjung Perak Surabaya,” ujarnya di Surabaya, Rabu (18/3) kemarin.

Sujarwo mengatakan, pengoperasian kereta api logistik di Pelabuhan Tanjung Perak memang sudah lama direncanakan. PT Kereta Api Logistik telah melakukan kerjasama dengan PT Terminal Petikemas Surabaya(TPS) yang merupakan operator dermaga. “ Penyambungan rel kereta hingga masuk ke dermaga telah dilakukan sejak tahun 2006 oleh Ditjen Perekeretaapian. Dan realisasi pengiriman barang dari Surabaya ke Jakarta akan direalisasikan pada tanggal 20 Maret 2015” tuturnya.

Dua rangkaian kereta logistik dengan memiliki panjang 30 rangkaian yang telah siap untuk melayani pengiriman barang untuk setiap harinya.

Sebagai tahap awal, kereta logistik akan membawa 20 rangkaian yang membawa barang ke daerah tujuan.

“Kelebihan dari kereta logistik dapat membawa barang-barang impor cepat busuk seperti buah-buahan dan daging. Harapan saya dengan hadirnya kereta logistik dengan tujuan Jakarta dapat meningkatkan kualitas pengiriman lebih tepat waktu,” katanya. Kereta logistik masuk ke Pelabuhan dan melakukan penarikan buah-buahan yang sekarang masuk ke Surabaya dan dapat langsung dikirimkan ke Jakarta. “Setelah tahap pengoperasian pada 20 Maret 2015, tanggal 25 Maret 2015 akan dilakukan uji coba komersial. Tetapi kami masih melakukan survei terkait keluhan yang disampaikan pemilik barang yang mengeluhkan lambannya layanan proses pengeluaran barang dari Bea Cukai dan Badan Karantina di Pelabuhan,” imbuhnya. wil

PT Garuda Indonesia Tbk Area Jember sudah mengajukan rencana penambahan frekuensi penerbangan rute Surabaya-Jember, namun hingga hari ini belum ada persetujuan dari kantor pusat Garuda.

Gelar SMI-AI, Semen Indonesia Bisa Hemat Rp 777 Miliar Untuk yang ke enam kalinya semenjak tahun 2009, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk “SMGR” kembali menggelar Semen Indonesia Awards on Innovation (SMI-AI) untuk seluruh anak usaha (Semen Gresik, Semen Padang dan Semen Tonasa) dan afiliasinya.

Direktur Utama Semen Indonesia Suparni meninjau stand inovasi para peserta Semen Indonesia Award on Innovation 2014.

Semangat karyawan mengikuti kompetisi inovasi dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Jika pada tahun 2009 tercatat 111 proposal inovasi dengan potensi penghematan Rp295 miliar, jumlah ini terus meningkat sebesar 110,8 persen pada tahun 2014 menjadi 234 proposal inovasi dengan potensi penghematan mencapai Rp777 miliar.

“Jika diakumulasikan mulai 2009 sampai 2014, potensi penghematan biaya operasional mencapai Rp3,35 triliun, sama dengan biaya membangun 1 pabrik baru berkapasitas 2,5 juta ton.

Inovasi-inovasi yang kami lakukan adalah upaya melakukan

terobosan baruguna menekan biaya, sehingga harga jual lebih kompetitif,” kata Direktur Utama Semen Indonesia Suparni (18/3).

SMI-AI yang saat ini merupakan penganugerahan terhadap inovasi-inovasi yang diajukan oleh inovator anak usaha dan perusahaan terafiliasi di lingkungan SMI sepanjang 2014. Ada 4 kategori inovasi yang akan dinilai, diantaranya bahan baku produksi, teknologi & proses produksi, manajemen serta kategori anak perusahaan dan afiliasi.

Penilaian dilakukan oleh dewan juri yang terdiri atas para pakar teknologi semen dan prakti-

si inovasi diantaranya Dr. Ir Tantowi Ismail, Msc. Ahli Teknik dan Ahli Teknologi semen, Dr. Ir Prihadi Setyo Darmanto Ahli Teknologi Semen dan Beton, Dr. Ir Suprayitno, MM. Ahli Managemen Strategi.

“Kita terus mendorong inovasi kepada seluruh karyawan, harapan kami selian mampu meningkatkan daya saing, juga bisa mengubah tantangan menjadi peluang perusahaan ke depan,” Tambah Tambah mantan Direktur Produksi ini.

Perseroan juga mengembangkan aplikasi Sistem Manajemen Inovasi (Innovation Management System/IMS) yang menjadi basis data inovasi di lingkungan. SMI juga telah telah membentuk Innovation Council (Dewan Inovasi) untuk mengimplementasikan Manajemen Inovasi Semen Indonesia (MISI). Dewan Inovasi

DATA INOVASI 2009 – 2014 Tahun

Proposal

Inovasi

2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

111 123 125 178 220 234

295 M 357 M 593 M 693 M 695 M 777 M 3,35 Trilliun

tersebut bertugas memberi stimulus, mendorong, mengawal implementasi, dan mengurus pendaftaran paten atas inovasiinovasi di lingkungan SMI. “Untuk menjaga agar inovasi tidak diplagiat oleh pihak lain bahkan didaftarkan pihak lain, maka saat ini Dewan Inovasi sudah mendaftarkan 8 inovasi ke Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan menjadi sumber pendapatan perusahaan melalui lisensi atas penggunaan hak cipta oleh pihak lain,” Pungakas Suparni. hud,kim

OLAHRAGA

Kamis Pahing 19 MARET 2015

LINTASAN

Dindikpora Mulai Data Guru dan Aset SMA/SMK Kota Batu, Bhirawa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dindikpora) mulai melakukan pendataan guru-guru SMA/SMK, baik negeri maupun swasta. Guru yang didata tersebut, baik berstatus PNS maupun PNS. Menurut Kabid Pengelolaan Tenaga Kependidikan Dindikpora Abdul Rais, pendataan tersebut dilakukan sebagai persiapan penyerahan pengelolaan SMA/SMK ke Pemprov Jatim sebagai tindak lanjut atas berlakunya UU Pendidikan Nasional.

"Kita masih melakukan pendataan guru di seluruh SMA/SMK, baik itu yang PNS, Honorer, dan guru tetap yayasan sebelum dilimpahkan ke Pemprov Jatim," tegas Rais kepada Bhirawa, Selasa kemarin (17/3).

Ditambahkan, selain pendataan guru, aset milik sekolah-sekolah negeri juga didata, karena rencananya juga akan ikut diserahkan ke Pemprov Jatim. Hal ini dilakukan sesuai penjelasan yang disampaikan Kementrian Pendidikan Menengah dan Penelitian, serta Dinas Pendidikan Provinsi Jatim.

Dikatakan, pelimpahan tersebut rencananya akan dilakukan tahun 2016 mendatang. Namun karena belum ada PP dan Kepmen sebagai Juknis atas UU Pendidikan Nasional, maka Dindik Kabupaten/kota hanya diminta untuk mendata guru dan aset sekolah SMA/SMK. Lebih lanjut dikatakan, jika nanti sudah dilimpahkan, maka segala urusan yang terkait dengan kepegawaian berada di bawah pembinaan dan pengelolaan Dindik Provinsi Jatim. "Jadi kalau sudah diserahkan, masalah kenaikan pangkat, mutasi dan lain-lain yang terkait kepegawaian menjadi kewenangan Pemprov Jatim," tegasnya.Q sup

9

Lima Pemain Arema Dipanggil Timnas Malang, Bhirawa Sebanyak lima pemain Arema Cronus Indonesia Malang, Jawa Timur, dipanggil tim nasional yang diproyeksikan untuk melakoni laga uji coba dengan Kamerun (25/3) dan Myanmar (30/3) di Stadion Delta Sidoarjo.

Asisten pelatih Arema Joko Susilo di Malang, Rabu, mengatakan tim pelatih sama sekali tidak mempermasalahkan dipanggilnya lima pemain pilar Arema tersebut, yakni Hasyim Kipuw, Cristian Gonzales, Victor Igbonefo, I Gede Sukadana, dan Ahmad Alfarizie.

Sebab, katanya, keberadaan mereka di tim nasional (timnas) juga untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Dipanggilnya kelima pemain itu memang akan mere-

duksi kekuatan Arema ketika menjalani laga uji coba dengan dua tim asal Jawa Tengah, yakni Persip Pekalongan yang digelar 25 Maret 2015 dan PSIS Semarang yang digelar 28 Maret 2015. Kelima pemain yang dipanggil timnas ini wajib mengikuti pemusatan latihan di Sidoarjo mulai 23 Maret nanti," katanya.

Menurut Joko Susilo yang akrab dipanggil Gethuk itu, pemanggilan lima pemain oleh timnas tersebut juga sebagai salah satu bukti kua-

litas pemain "Singo Edan" tidak diragukan lagi sekaligus kebanggaan bagi Arema maupun pemain bersangkutan karena setiap pemain bola pasti ingin menjadi bagian dari timnas.

Pelatih Arema Suharno mengingatkan seluruh pemain untuk tidak terlalu larut dalam euforia usai menggenggam gelar juara pramusim keempat kalinya.

"Jangan sampai pemain terlalu berlebihan dalam merayakan hasil manis yang diraih di Bali, sebab sekarang ini masih laga pramusim, sedangkan kompetisi sebesarnya adalah Liga Super Indonesia (LSI) yang mulai digulirkan April mendatang," katanya.

Oleh karena itu, katanya, pemain dan seluruh jajaran tim

pelatih harus mulai fokus tur Jawa Tengah untuk melakoni uji coba dengan Persip Pekalongan dan PSIS Semarang.

Sebanyak dua kali uji coba dengan tim asal Jawa Tengah itu akan menjadi laga uji coba terakhir sekaligus sebagai ajang pemantapan dan pematangan tim sebelum "kick off" LSI 2015 .

Ia mengemukakan laga uji coba dengan tur Jawa Tengah itu juga sebagai penentuan bagi 11 pemain inti yang bakal diturunkan di ajang LSI. Sebab, katanya, selama ini belum ada kerangka tim yang matang sekaligus sebagai gambaran pemain inti selama menjalani turnamen pramusim.

Selama melakoni kompetisi

pramusim, pelatih selalu mengubah komposisi untuk mencari kerangka tim terbaik.

"Dari 26 pemain yang kita miliki, pasti kami akan memilih 11 pemain terbaik yang menjadi pemain inti, meski sebenarnya kualitas pemain yang kita miliki hampir sama.

Sekarang pemain yang baru melakoni turnamen Bali Island Cup diliburkan selama tiga hari mulai Selasa (17/3) hingga Kamis (19/3) dan Jumat (20/3) sore sudah mulai latihan rutin kembali," ujarnya.

Selama kompetisi pramusim 2015, Arema menyapu bersih seluruh gelar juara, yakni turnamen Surya Citra Media (SCM) Cup, Trofeo Persija, Inter Island Cup (IIC), dan terakhir Bali Island Cup.Q ant

Sulsel Siapkan Penembak Hadapi Kejurnas Makassar, Bhirawa Pengprov Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia Sulawesi Selatan menyiapkan para penembak terbaiknya untuk menghadapi kejuaraan nasional di Lapangan Tembak Senayan Jakarta, pada 23-29 Maret 2015.

Ketua Harian Pengprov Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (Perbakin) Sulsel, Thaswin Abdullah di Makassar, Rabu, mengatakan, kejurnas Jakarta 2015 penting diikuti karena merupakan salah satu ajang untuk memperebutkan tiket menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Jawa Barat 2016.

"Soal berapa atlet yang akan kita berangkatkan nanti, memang belum diputuskan. Kami akan terus memantau kemampuan atlet dan mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa ditentukan," jelasnya.

Terkait pelaksanaan Kejurnas Jakarta 2015, kata dia, setiap peserta atau tim akan bersaing untuk mencapai atau melewati Minimum Qualification Score (MQR) dalam setiap kategori yang dipertandingkan agar bisa tampil di PON 2016.

Kondisi itu tentu akan membuat pertandingan semakin ketat sehingga sepatutnya setiap tim khususnya Perbakin Sulsel untuk mempersiapkan atlet secara maksimal.

Untuk pelaksanaan kejurnas 2015, Pengprov Perbakin Sulsel rencananya turun dalam kategori Air Pistol dan Air Riffle Match. Pihaknya juga optimistis bisa bersaing sekaligus meraih hasil maksimal pada ajang tersebut.

"Kami memang belum pastikan jumlah atlet. Namun demikian, kami tentu berupaya menurunkan lebih banyak agar peluang kita lolos juga semakin besar," katanya.Q ant

Atlet taekwondo Kota Batu saat berlaga di Kejurda antar pelajar di GOR UPN Surabaya.

supriyanto/bhirawa

Kejurda Antar Pelajar, Kota Batu Targetkan 1 Emas dan 2 Perunggu 306 Atlet Turun di Home

wawan triyanto/bhirawa

306 atlet Suryanaga dari 11 daerah mengikuti home turnamen yang digelar di GOR Suryanaga Surabaya 18-21 Maret.

Kota Batu, bhirawa Pengcab Taekwondo tidak muluk-muluk dalam memasang target medali di Porprov V Banyuwangi. Dalam event 2 tahunan tersebut, Taekwondo hanya memasang target 1 medali emas dan 2 medali perunggu.

Menurut Wakil Ketua Pengcab Taekwondo Kota Batu Adi Santoso, target tersebut dinilai realistis mengingat potensi atlet yang dimiliki.

"Taekwondo di Kota Batu baru bergeliat setahun terakhir. Dan ini merupakan Porprov pertama yang diikuti, sehingga perlu memperbanyak mengikuti kejuaraan sebelum terjun di Porprov," ungkap Adi Santoso kepada bhirawa, Rabu kemarin (18/3).

Untuk memperbanyak jam terbang atlet, Pengcab Taekwondo mengirimkan atlet-atletnya dalam berbagai kejuaraan di level provinsi.

Terakhir mengikuti kejuaraan antar pelajar di UPN Surabaya.

Dalam kejuaraan tersebut, atlet taekwondo

yang dikirim sebanyak 10 atlet dan 8 diantaranya membawa pulang medali. Yaitu 1 emas, 5 perak dan 2 perunggu.

Lebih lanjut dikatakan, selain mengikutkan atlet dalam Kejurda, Pengcab Taekwondo juga menggelar TC. Kegiatan ini khusus diikuti atlet yang akan diterjunkan dalam Porprov. "Jumlahnya saat ini baru 8 atlet, namun ada kemungkinan bertambah karena masih dilakukan seleksi," kata Adi yang juga merangkap sebagai pelatih tersebut.

Dijelaskan, event Porprov berbeda dengan kejurda, apalagi kejurda tingkat pelajar.

Sehingga atlet perlu mendapat latihan khusus.

Terkait dengan dana pembinaan, Adi mengaku bantuan dari KONI masih tergolong minim, yaitu hanya Rp 30 juta dalam tahun ini. Bantuan tersebut masih jauh dari kebutuhan, sebab untuk membeli seragam atlet saja jauh dari cukup.

Belum lagi untuk biaya TC dan mengikuti berbagai Kejurda.Q sup

SIWO Award Digelar di Yani Golf Surabaya, Bhirawa Gawe tahunan Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Jawa Timur (Jatim), yakni Anugerah Olahraga 2014 kembali digeber. Kali ini SIWO Jatim akan menggelar resepsi dengan tema semi-outdoor, yakni di Yani Golf, Surabaya.

Ini adalah kali kedua resepsi Anugerah Olahraga dilangsungkan di tempat terbuka. "Jika pada edisi sebelumnya Anugerah dilangsungkan di tepi kolam renang, tahun ini kami gelar di lapangan golf," sebut Arief Sosiawan, Ketua SIWO Jatim,

Rabu (18/3).

Masuknya unsur golf pada acara puncak Anugerah Olahraga 2014, menambah kesan elegan dan mewah pada event yang sudah berlangsung selama empat tahun ini.

Apalagi tamu yang diundang adalah orang-orang spesial, salah satunya adalah Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf. "Meski demikian, konsep acaranya tidak kaku dan terlampau formal. Kami tetap mengemasnya lebih santai dan hangat," sambung Wawan, sapaan akrabnya.

Acara Anugerah Olahraga 2014 akan memberikan penghargaan kepada sejumlah atlet, pelatih, induk organisasi, instansi maupun tokoh yang selama ini berprestasi di bidang olahraga. SIWO Jatim juga memberikan penghargaan kepada kota atau kabupaten yang sangat care terhadap dunia olahraga.

Tim khusus yang dibentuk oleh SIWO Jatim juga berhasil menjaring 10 atlet yang berprestasi selama tahun 2014. Pada sektor putra, lima atlet yang masuk nominasi adalah Aan Aviansyah (panjat tebing),

Riau Ega Salsabila (panahan), Aaron San Wibowo (renang), Izza Sahrur Rouf (senam), dan Burhan Wardani (atletik).

Selanjutnya di kategori putri, lima nominator atlet terbaik diisi Ika Yuliana Rochmawati (panahan), Adinda Larasati (renang), Sisilia Ora (karate), Ita Triana Purnamasari (panjat tebing), dan Linar Betiliana (loncat indah). "Penetapan atlet putraputri terbaik, serta pelatih terbaik akan diumumkan pada 23 Maret nanti," tutup Fonda August, Ketua Panitia Anugerah Olahraga. Q wwn

Turnament Suryanaga Surabaya, Bhirawa Nama PB Suryanaga hingga saat ini masih disegani di level nasional, karena klub ini sudah mampu mencetak atlet dunia. Bahkan saat ini ada beberapa atlet yang bergabung di Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas).

Sederet nama seperti Trikus Haryanto, Alan Budikusuma, hingga Alven dan Rony Agustinus pernah berlatih di klub yang berpusat di Surabaya ini. Sedangkan atlet yang kini tengah berlatih di Pelatnas yakni, Linda weny, Ryan Agung, Ronald Alxander dan Marisa Cindy.

Keberhasilan Suryanaga mencetak atlet potensial itu tidak lepas dari peran pelatih maupun pengurus yang memiliki komitmen untuk membina atlet. Selain itu juga digelar home turnamen untuk menambah jam terbang atlet.

Home turnamen ini sudah berlangsung selama kurang lebih 40 tahun dan terakhir

digelar 2011 di Jember.

Setelah sempat vakum selama empat tahun, kini para pengurus kembali menggelar even itu. "Ajang ini (home turnament) akan kita manfaatkan untuk menggali atlet potensial di PB Suryanaga yang terbesebar di hampir seluruh Jatim," kata Ketua Umum POR Suryanaga, Jacob Rusdianto.

Animo atlet untuk mengikuti turnamen ini ternyata juga sangat tinggi, terbukti untuk home turnament 18-21 Maret 2015 diikuti 306 atlet dari 11 daerah diantaranya, Surabaya, Jember, Pamekasan dan Pandaan. "Selain mencari bibit atlet, event ini bermanfaat agar para atlet saling kenal," kata Jacob yang juga mantan Ketua Umum PBSI Jatim itu.

Rencanannya tahun depat, home turnament ini akan digelar diluar Surabaya.

"Agar semakin banyak atlet daerah yang mengikuti kejuaraan ini," katanya. Q wwn

Program Kerja Bakesbangpol Kabupaten Blitar

Pemkab Blitar Berikan Pendidikan Politik kepada Pemilih Pemula Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Blitar khususnya Pemilihan Kepala Daerah atau Pemilihan Bupati Blitar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Blitar melakukan pendidikan politik kepada pemilih pemula.

Diungkapkan Kepala Bakesbangpol Kabupaten Blitar, Drs. Mujianto mengatakan pada bulan Desember 2015 ini Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki gawe besar yaitu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar, dimana untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada, sehingga Pemerintah Kabupaten Blitar melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula, yang mengambil tema Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Menuju Pemilukada Kabupaten Blitar Tahun 2015 yang Jujur, Adil dan Bermartabat yang dilaksanakan di LEC Garum, Rabu (18/3) kemarin.

“Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pembekalan awal

pada para pelajar, sehingga memberikan pemahaman demokrasi secara dini. Agar memberikan pengetahuan dan informasi bagi pemilih pemula dalam menyalurkan hak suaranya secara cerdas dan bertanggungjawab,” kata Drs. Mujianto saat membacakan sambutan Wakil Bupati Blitar, Drs. Rijanto pada saat membuka kegiatan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula.

Lanjut Drs. Mujianto, menurutnya bagi pelajar pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun ini menjadi pemilih untuk pertama kali, dan dapat menjadi tonggak awal dalam memilih pemimpin-pemimpin yang dapat memperhatikan aspirasi mereka.

“Semua pihak termasuk pelajar mempunyai tanggung jawab bersama untuk berpartisipasi dan mengawal terselenggaranya pilkada yang aman, tertib dan bertangungjawab,” ujarnya.

Selain itu mengingat pemilih pemula di kabupaten Blitar cukup besar mencapai sekitar 15-20 persen dari jumlah pemilih, maka diperlukan upaya edukasi yang baik dan benar tentang pilkada.

Baik pemahaman dari segi perundang-undangan maupun mekanismenya, agar mereka lebih mengetahui dan bijak dalam menggunakan hak pilihnya. Karena selama ini anak muda dianggap masing kurang memiliki rasa tanggung jawab politiknya sebagai warga negara yang baik.

“Setelah mendapatkan pendidikan politik tersebut, para siswa siswi yang merupakan perwakilan dari masing-masing lembaga sekolah harus menyebarkan informasi tentang pentingnya menggunakan hak pilih dalam

Pilkada Kabupaten Blitar ke teman-temannya,” terangnya lagi.

Bahkan pihaknya menghimbau kepada pemilih pemula untuk ikut serta dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Blitar, karena partisipasi mereka ikut menentukan masa depan Kabupaten Blitar 5 tahun kedepan.

Perlu diketahui dalam kegiatan Pendidikan Politik Pemilih Pemula yang diikuti 150 pelajar SMA/SMK/MA itu menghadirkan dua narasumber, yaitu Ketua KPU Kabupaten Blitar Imron Nafifah yang memberikan materi Pemilihan Umum dan Mekanismenya. Sedangkan Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang, Prof. Dr. Drs. Widodo, SH,MH, memberikan materi Urgensi Penumbuhkembangan Keterlibatan Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Daerah untuk Peningkatkan Budaya Demokrasi yang Bermartabat.

“Pendidikan politik kepada para

hartono/bhirawa

Kepala Bakesbangpol Kabupaten Blitar, Drs. Mujianto saat memberikan materi kepada para pelajar tentang pendidikan politik kepada pemilih pemula. pemilih pemula utamanya dikalangan para pelajar, diharapkan akan meningkatkan angka partisipasi jumlah pemilih di Ka-

bupaten Blitar pada pelaksanaan Pemilukada akhir tahun 2015 ini,” kata Ketua KPUD Kabupaten Blitar, Imron Nafifah. Q htn*

NASIONAL-POLITIK

10

Pemilih Pilkada Serentak Capai 99,8 Juta

KILAS NASIONAL

Dukung Ketahanan Pangan Perhutani Investasi Rp 200 M

Jakarta, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperkirakan jumlah pemilih pada pilkada serentak gelombang pertama mencapai 99,8 juta orang yang diperoleh dari daftar pemilih tetap pilpres di 269 daerah, kata Komisioner Hadar Nafis Gumay.

Jakarta, Bhirawa Perum Perhutani mulai 2016 akan merealisasikan pengembangan tanaman padi dan jagung di lahan seluas 267.000 ha, dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional.

“Dengan investasi sekitar Rp200 miliar, Perhutani siap mengembangkan tanaman padi dan jagung, “ kata Mustoha, di Jakarta, Rabu (18/3) kemarin.

Menurut Mustoha, dalam mengembangkan komoditas tersebut akan dilakukan di sela-sela tanaman pokok kehutanan milik Perhutani.

Ia menjelaskan, Perhutani akan menyiapkan zona adaptif dimana jarak tanam antara pohon jati diperlebar dari biasanya 3x3 meter menjadi 8x2 atau bahkan 10x2 meter.

Dalam hal itu Perhutani akan mendapatkan subsidi dari Pemerintah berupa pupuk, bibit unggul, peralatan pertanian dan fasilitas pascapanen.

Adapun target produksi Perhutani per tahun untuk tahap awal akan mencapai sekitar 1 juta ton padi, dan 500.000 ton jagung.

“Selain produsen, Perhutani juga siap sebagai off taker (pembeli langsung) hasil produksi petani, karena kami memiliki gudang di sejumlah lokasi,” katanya.

Program tersebut tambahnya, bisa dimulai tahun 2016 karena harus terlebih dahulu menyesuaikan dengan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) 72 tahun 2010 tentang Perhutani dan PP 24 tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan.

Mustoha yang baru menjabat Dirut Perhutani sejak Oktober 2014 ini meyakini, bahwa program ketahanan pangan yang diembannya potensial tercapai sejalan dengan lahan yang dimiliki perusahaan seluas 2,5 juta hektare. Selain padi dan jagung, sebelumnya Mustofa juga pernah menyanggupi sebagai salah satu pihak penyedia kebutuhan daging nasional yang memadukan konsep “ silvopasture” yaitu kombinasi antara peternakan dan kawasan hutan.

“Potensi pengembangan peternakan untuk memenuhi pasar daging nasional sangat besar. Seharusnya bisa kita siapkan sendiri tanpa harus impor,” katanya.Q ant

“Berdasarkan total pemilih dalam DPT pilpres lalu (2014), di seluruh daerah yang akan melaksanakan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota gelombang pertama ada 99.842.958 orang,” kata Hadar di Jakarta, Rabu (18/3) kemarin.

DPT Pilpres 2014 sebanyak 99,8 juta orang tersebut akan diselaraskan dengan data daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4), yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri guna mengeliminasi kegandaan dan penduduk meninggal serta menambahkan pemilih berusia 17 tahun atau sudah menikah.

DP4 untuk Pilkada serentak gelombang pertama merupakan data penduduk hasil pembaruan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) hingga 31 Desember 2014 .

Petugas KPU di daerah kemudian mencocokkan dan meneliti (coklit) data DP4 tersebut ke lapangan dengan mendatangi rumah-rumah penduduk

antara foto

Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat Hadar Nafis Gumay (kiri), Juri Ardiantoro (kanan) dan Arief Budiman (tengah) memimpin uji publik rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (18/ 3) kemarin. pemilih selama proses pemutakhiran data pemilih.

Data hasil coklit itulah yang akan diselaraskan dengan 99,8 juta data DPT Pilpres 2014 lalu.

“Untuk selanjutnya data tersebut kami turunkan ke daerah dan disusun untuk menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada, lalu disaring lagi hingga

ditetapkan menjadi DPT pilkada,” jelas Hadar.

Sebelumnya, KPU dan Ditjen Dukcapil Kemendagri menggelar rapat koordinasi terkait rencana penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan gubernur, bupati dan wali kota secara serentak pada Desember mendatang.

Direktur Jenderal Adminis-

Temui Seskab, Apresiasi Keberagaman di Indonesia Jakarta, Bhirawa Sekretaris Kabinet (Seskab) Andiwidjajanto didampingi Deputi Bidang Polhukam Bistok Simbolon menerima kunjungan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Kerajaan Yordania Untuk Indonesia, Hashimiyah Walid Al Hadid, di ruang kerjanya, Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (18/3) kemarin.

Pada kunjungan ini, Walid mengenalkan diri sebagai pejabat Duta Besar untuk Indonesia yang mulai bertugas sejak November 2013 lalu.

Walid menyampaikan selamat kepada Andi Widjajanto sebagai Sekretaris Kabinet.

Menurut Walid, Indonesia sangat unik, dengan keberagaman yang sangat besar. Walaupun pemeluk agama Islam terbesar, tingkat toleransi kepada minoritas juga sangat tinggi.

Kementerian ESDM Perketat Kontrak Wilayah Kerja Jakarta, Bhirawa Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM mewajibkan kontraktor membayar bonus tanda tangan atau “signature bonus” sebelum penandatangan kontrak sebagai jaminan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

“Pemenang lelang ini, sebelum nanti tanda tangan kontrak harus lebih dulu membayar bonus tanda tangan ke pemerintah. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa perusahaan yang menang lelang itu bonafit, serius dan bersungguhsungguh,” kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (18/3) kemarin.

Setelah membayar bonus tanda tangan yang rata-rata nilainya sekitar 1 - 2 juta dolar AS, lanjut Wira, para kontraktor selanjutnya menyampaikan “action plan”.

Pihaknya juga akan terus memantau proses lelang wilayah kerja hingga setelah penandatangan kontrak lantaran banyak kontraktor yang bermasalah, salah satunya yakni tidak melakukan aktifitas dalam tiga tahun.

“Kita akan monitoring terus sehingga tidak ada yang diam saja tiga tahun baru diputus. Kalau sekarang, sebelum tanda tangan kontrak harus bayar dulu bonusnya, soalnya biasanya dibayarkan telat,” katanya.

Wira menuturkan pihaknya berharap pembayaran bonus tanda tangan sebagai tanda untuk penandatanganan kontrak bisa dilakukan atau sekitar Mei mendatang dalam acara Indonesian Petroleum Association (IPA).

“Rencana kita sih bulan April tanda tangan kontrak atau paling tidak pada acara IPA, bisa juga tanda tangan kontrak di sana,” ujarnya.Q ant

“Indonesia sangat dikenal dan populer di negara kami bahkan dunia. Selain keberagamannya, Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar. Tingkat perekonomian Indonesia dengan penduduk yang besar tingkat kenaikannya sangat signifikan bahkan tinggi dan bisa bersaing dengan negara-negara Asia bahkan dunia,” kata Walid.

Walid menambahkan, hubungan kerjasama antara Indonesia dan Yordania harus dipertahankan dan ditingkatkan, sebab Indonesia adalah partner penting Yordania.

Indonesia dan Yordania menurutnya akan saling mengisi dengan kerjasama yang menguntungkan.

Kerjasama besar yang sangat potensial, menurut Dubes Yordania untuk Indonesia itu adalah dibidang investasi,

Seskab Andi Widjajanto menerima Dubes Yordania Untuk RI, Hashimiyah Walid Al Hadid, di ruang kerjanya, Gedung Utama Kemensetneg, Jakarta, Rabu (18/3)

pendidikan juga pariwisata.

Ia menyebutkan, saat ini banyak turis asal Indonesia yang datang ke Yordania karena kedekatan relijius. Bukan hanya umat Islam.

“Di Yordania juga ada wisatawisata reliji untuk umat Kristiani. Walaupaun umat Kristen di Yordania hanya 2 % namun kami sangat toleran kepada mereka sama dengan toleransi di Indonesia,” ungkap Walid.

Menanggapi hal itu Seskab Andi Widjajanto menyampaikan terima kasih atas apresiasi Kerajaan Yordania terhadap kehidupan bertoleransi di Indonesia.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, juga dibahas peningkatan investasi Yordania di Indonesia. Kedua Negara yakin masih terdapat banyak ruang untuk terus meningkatkan kerja sama di berbagai bidang.

Sejauh ini Yordania adalah negara investor terbesar ke-15 di Indonesia. Total investasi Yordania di Indonesia mencapai 211,9 juta dollar AS, dengan beberapa proyek di Jawa Timur dan Jakarta.

Sejumlah produk ekspor Indonesia ke Yordania antara lain berupa kayu dan produk olahannya, tekstil dan garmen, minyak sawit, furniture, kopi, dan teh.

Adapun, impor Indonesia dari Yordania berupa fosfat, garam, dan produk-produk dari Laut Mati. Q ant

Jabatan Wakil Panglima TNI Tumpang Tindih Jakarta, Bhirawa Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan, posisi Wakil Panglima berpotensi tumpang tindih tugas pokok dan fungsi dengan Panglima TNI. “Pos Wakil Panglima TNI mubazir dan malah berpotensi tumpang tindih tupoksi,” kata Mahfudz melalui pesan sing-

kat di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, kekhawatiran tumpang tindih tupoksi itu membuat organisasi TNI nantinya tidak bisa berjalan efektif dan efisien.

Meski, menurut dia, dirinya belum dapat info langsung terkait posisi Wakil Panglima TNI tersebut. Namun, dia menga-

takan apabila mengikuti kebijakan penghapusan pos Wakil Menteri Pertahanan, maka seharusnya tidak ada usulan posisi Wakil Panglima TNI. “Karena secara ops, Panglima TNI sudah dibantu beberapa asisten dan untuk angkatan, panglima juga mengkoordinasikan kepala staf,” ujarnya.Q ant

PENGUMUMAN TENTANG SERTIFIKAT HILANG Nomor : 252/Peng-35.08/III/2015

Untuk mendapatkan sertipikat baru sebagai pengganti yang hilang berdasarkan pasal 59 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa :

1.

2.

BAMBANG AGUS DWI SANTOSO Jl. Wijayakusuma 20 RT. 01 RW.04 Sengkaling Desa Mulyoagung, Kec. Dau Kab. Malang

Hak Milik No. 1306

HARIJADI, S.Sos Dusun Mertosari Rt.004 Rw.001 Desa Kunir Kidul, Kec. Kunir, Kab. Lumajang

Hak Milik No. 250

NIB

Terdaftar Atas Nama

Tanggal Pembukuan

Letak TanahDesa / Kelurahan

-

BAMBANG AGUS DWI SANTOSO

13-03-1995

Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang

Keterangan 1. Surat Pernyataan dibawah Sumpah / Janji tgl. 18-03-2015.

2. Surat Tanda Lapor Kehilangantgl. 0203-2015 No. Pol : STLK/449/II/2015/ Polres.

-

trasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman, mengatakan pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan jadwal penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

“Yang sudah disepakati ada lah penyerahan DAK2 pada 12 April

dan DP4-nya 3 Juni. Nanti yang menyerahkan langsung Menteri Dalam Negeri (Tjahjo Kumolo) kepada Ketua KPU (Husni Kamil Manik),” kata Irman.

KPU mengusulkan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak gelombang pertama dapat digelar pada 9 Desember mendatang, mengingat perintah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 mengatakan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota secara serentak dilakukan pada bulan Desember 2015.

Sebanyak 269 daerah dijadwalkan mengikuti pelaksanaan pilkada serentak tersebut, yang 15 di antaranya merupakan daerah otonom baru.

Ke-15 DOB tersebut terdiri atas satu provinsi, yakni Kalimantan Utara, serta 14 kabupaten-kota yaitu Panungkal Abab Lematang Ilir, Musirawas Utara, Pesisir Barat, Pangandaran, Malaka, Mahakam Ulu, Banggai Laut, Morowali Utara, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Mamuju Tengah, Pulau Taliabu, Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan.

Hadar menyebutkan dari ada 59 kabupaten-kota yang akan mengikuti pemilihan gubernur, 204 kabupaten-kota mengikuti pemilihan bupati dan wali kota, serta 48 kabupaten-kota menyelenggarakan pemilihan gubernur dan bupati-wali kota.

“Pilkada serentak juga akan berlangsung di tidak kurang dari 4.165 kecamatan,” pungkasnya. Q ant

Mustahil Keluarkan Perpres Kepengurusan Parpol Jakarta, Bhirawa Kuasa hukum Golkar kubu Aburizal Bakrie, Yusril Ihza Mahendra menilai mustahil Presiden Jokowi akan mengeluarkan peraturan presiden mengenai pendaftaran kepengurusan partai politik, layaknya diutarakan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

“Mustahil Presiden akan menerbitkan Perpres dalam mensahkan pendaftaran pengurus parpol. Karena Perpres berisi norma yang bersifat mengatur. Perpres mustahil berisi penetapan, apalagi penetapan pengesahan pengurus parpol,” tulis Yusril dalam akun twitternya @Yusrilihza_Mhd, yang dikutip dari Jakarta, Selasa.

Yusril mengaku heran dengan pernyataan Menkumham Yasonna Laoly yang mengatakan bahwa Presiden akan mengeluarkan Perpres terkait pendaftaran kepengurusan partai politik.

“Entah apa dasar hukum yg digunakan Menkumham untuk mengatakan bahwa untuk mensahkan kepengurusan Parpol gunakan Peraturan Presiden atau Perpres,” tulis Yusril lagi.

Dia menekankan dalam UU Parpol diatur bahwa untuk mendaftarkan pengurus parpol dilakukan ke Kemenhumkam bukan ke Presiden.

Menurut Yusril, Menkumham Yasonna Laoly bak tidak paham tugasnya sendiri, bahwa kewenangan mendaftarkan kepengurusan parpol ada pada dirinya sebagai Menkumham.

“Menkumhamlah yangg harus terbitkan Kepmen, bukan Permen, tentang pencatatan pengurus parpol. Bukan presiden yang harus terbitkan Kepres,” jelas dia.

Yusril mempertanyakan langkah Yasonna itu, apakah karena tidak paham tugas atau justru ingin melempar tanggung jawab kepada presiden akibat kesalahannya sendiri.

Yusril menyatakan Yasonna telah keliru mengambil langkah dalam proses pencatatan pengurus parpol baik pengurus PPP maupun Golkar.

Oleh karena itu, menurut Yusril, dengan mengatakan Presiden akan menerbitkan Perpres untuk mendaftarkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono, Yasonna layaknya sedang mengoper bola ke Jokowi.

“Akankah Jokowi menendang bola yang di over Yasonna? Kita tunggu saja apakah Jokowi berminat atau tidak hehehe...,” tutup Yusril dalam twitternya.

Sebelumnya Menkumham Yasonna Laoly mengatakan bahwa dirinya telah melaporkan kepengurusan Partai Golkar versi Agung Laksono kepada Presiden Jokowi.

Presiden, menurut dia, akan segera mengeluarkan Peraturan Presiden terkait hal ini.

Sejauh ini Menkumham telah mengakui Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono berdasarkan keputusan Mahkamah Partai Golkar. Agung Laksono pun telah menyampaikan daftar kepengurusan partainya kepada Menkumham, yang juga mengakomodasi kader dari kubu Aburizal Bakrie.Q ant

Patuhi Putusan MK, UU Migas Harus Revisi

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUMAJANG Jalan Mayjen Panjaitan No. 106 Telp. (0334) 887014 LUMAJANG

No. Nama / Alamat Pemohon Hak Atas Tanah Jenis & Nomor Hak

Kamis Pahing 19 MARET 2015

HAIRUMAN

12-12-1996

Desa Tempeh Lor Kec. Tempeh

1. Surat Pernyataan dibawah Sumpah / Janji tgl. 16-03-2015.

2. Surat Tanda Lapor Kehilangan tgl. 02-03-2015 No. Pol : STLK/43/III/ 2015/Polsek

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengumuman ini bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan–keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan Pengganti Sertipikat tersebut diatas, maka Sertipikat Pengganti akan diterbitkan dan berlaku syah menurut hukum dan Sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Lumajang, tgl. 18 Maret 2015 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUMAJANG Drs. TONTON SUDIYANTO, MH. NIP 19600707 198403 1 013

Jakarta, Bhirawa pemerintah dan DPRRI. Masalah Kontrak Kerja Sama (KKS) “Migas harus sebesar-besarnya bagi dalam revisi UU Migas harus dibuatkan kemakmuran rakyat, sesuai amanah UUD klausul tersendiri. Karena Kontrak harus 45. Kedaulatan negara pada Migas harus sesuai dengan putusan Mahdibarengi sikap menjaga konskamah Konstitusi (MK). Untitusi dan kontrak- kontrak tuk itu DPR RI siap memharus tetap berdaulat juga. bahas RUU tentang peruNamun kewenangan kontrak bahan atas UU nomor 22/2001 tidak boleh mengalahkan UU. tentang Migas. Agar semangat Maka kontrak itu harus jelas, Kedaulatan Migas Bagi Nemengingat kontraktor cendegara atau Migas Untuk Rakrung memilih lex specialist dari yat,segera terwujud. pada lex generalis. Maka perlu Demikian benang merah modifikasi perjanjian hukum dialog legislasi tema Revisi dalam setiap kontrak MiUU Migas di press room gas,”ujar Satya Yudha DPRRI dengan nara sumber, Ramson Siagian sependapat Wakil Ketua Komisi VII DPR dengan rekannya. Namun dia Satya W Yudha Satya W Yudha (Golkar men sinyalir banyak pasal UU Jatim), anggota Komisi VII Migas yang bersifat abu-abu, Ramson Siagian (Gerindra) dan dari mudah dikutak-kutik. Sebab, kata Ramson Reforminer Institute Agung Rahmanto. masih banyak anggota DPR RI yang tidak Menurut Satya Yudha, selama ini kontrak memahami dan mengerti Migas. Padahal sektor Migas, bersifat lex spesialis atau pasal-pasal dalam UU tersebut merupakan khusus. Sehingga, jika ada UU baru setelah kunci untuk kedaulatan Migas. kontrak dibuat, tak dapat me-legitimate “Di DPR ini memang banyak politisi kontrak yang sudah dibuat. Kontraktor namun sedikit yang mau mengikuti kata justru senang dengan sifat kontrak seperti hati nurani. Sehingga sering pasrah pada ini. Sebaliknya putusan MK yang ber keadaan, walau tahu dan melihat UU yang dampak harus ada revisi UU Migas, dibuat sangat membebani rakyat,” ungkap merepotkan banyak pihak. Khususnya Ramson. Q ira

Kamis Pahing 19 MARET 2015

Pembobol Bank Jombang Dijerat Pasal Korupsi l Sambungan hal 1

dengan ancaman minimal 1 tahun,”ujar Kasi Intelejen Kejari Jombang Nurngali, Rabu (18/3).

Nurngali menambahkan meski ketiganya telah mengembalikan sebagian utangnya di Bank Jombang, namun unsur pidananya tidak bisa hilang. ”Tetap dijerat pasal korupsi, meski uangnya sebagian telah dikembalikan tidak bisa menghilangkan unsur pidananya,”tandasnya.

Tidak hanya dijerat pasal korupsi, dua tersangka yakni Heri S dan Widya juga terancam dipecat dari status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Jombang.”

Kalau unsurnya telah memenuhi dan diputus pengadilan terbukti bersalah maka keduanya bisa diberhentikan dari PNS,”ujar Kepala BKD Jombang Budi Nughoro.

Namun hingga kemarin, pihaknya belum mendapatkan salinan atas penetapan dua orang PNS atas dugaan kredit Fktif Bank Jombang sebesar Rp 775 juta tersebut.” Kita baru tahu dari media, namun belum mendapat tembusan dari Kejaksaan terkait status tersangka keduanya,”ujarnya menambahkan.

Seperti diberitakan, Kejaksaan Negeri Jombang telah menetapkan tiga orang tersangka atas kasus dugaan kredit fiktif di Bank Jombang sebesar Rp 775 juta. Mereka adalah Heri S bendahara pembantu Kecamatan Megaluh Jombang, dan Widya Staf Kecamatan Bandarkedungmulyo Jombang dan Suci A Acount Officer Bank Jombang.

Tiga orang tersebut sudah kongkalikong untuk mengajukan kredit abal-abal. Caranya, Heri S dan Widya mengajukan 15 nama fiktif pengajuan kredit. Seluruh persyaratan mulai SK PNS hingga KTP, yang diajukan adalah palsu. n rur

SAMBUNGAN Jokowi Bantah Tarik Traktor Petani Ponorogo l Sambungan hal 1

barangnya ada setelah selesai dibagikan. Lalu dinaikkan, dibagikan, dan dibawa pulang ke masing-masing kabupaten,” tandasnya.

Sebelumnya, sejumlah petani di Ponorogo mengeluh karena traktor tak jadi dibagikan. Padahal, traktor-traktor tersebut dijanjikan akan dibagi secara cumacuma kepada seluruh petani.

Janji itu disampaikan Presiden Jokowi saat berkunjung ke Ponorogo Jumat (6/3) dua pekan lalu waktu acara panen raya. Padahal dalam sambut­ annya saat panen raya tersebut, Jokowi menyebutkan akan membagikan 41 ribu traktor yang sebagian akan dibagikan kepada petani di Ponorogo.

Namun usai kunjungan Jokowi, sebagian besar traktor yang dipajang di pinggir Jalan Raya Kecamatan Jetis menuju Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo diangkut kembali menggunakan truk tronton.

“Katanya akan dibagikan

kepada desa-desa di Ponorogo, namun kenyataannya ditarik kembali. Padahal di Ponorogo ini ada 21 kecamatan, 279 desa dan 26 kelurahan. Kami juga tidak tahu alasan penarikan tersebut,” kata Bairun Kepala Desa Tanjungsari Kecamatan Jenang­an Kabupaten Ponorogo.

Bairun juga mempertanyakan kalau niatnya memang tidak diserahkan, mengapa traktortraktor itu dipajang saat acara dihadiri Presiden. “Petani banyak yang kecewa dan mengeluh ke kami,” ujarnya. Kekecewaan petani kian bertambah karena tidak ada penjelasan soal batalnya penyerahan traktor. Dinas Pertanian Ponorogo juga tak kunjung mengkonfirmasi alasan penarikan mesin pertanian tersebut oleh distributor.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga membantah kalau pembagian traktor gratis bagi para petani di Ponorogo ditarik lagi.

Dia menegaskan, bantuan traktor bagi petani di Ponorogo bukan ditarik kembali,

melain­kan didistribusikan untuk petani-petani di daerah lain.‘’Tidak ada penarikan.

Mungkin bahasanya harus diubah, bukan ditarik melainkan didistribusikan,’’ tegasnya saat mendampingi Presiden Jokowi menghadiri acara panen raya musim rendeng 2014/2015 dan percepatan tanam musim gadu 2015 di Desa Kedokan Gabus, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, Rabu (18/3).

Mentan Amran menjelaskan dalam kunjungannya ke berbagai daerah, Presiden Jokowi selalu memberikan bantuan ratusan bahkan ribuan unit traktor kepada kelompok-kelompok tani agar lahan mereka produktif.

Presiden Jokowi, kata Amran, menginginkan agar pemberian bantuan tidak hanya di atas kertas saja, tapi harus didatangkan fisik traktornya.

“Pembagian di Ngawi sebanyak 1.000 unit telah dihadirkan semua fisiknya dan itu untuk seluruh Jatim,” katanya.

Terkait kasus di Ponorogo, Amran mengatakan pemer-

intah sedianya membagikan 3.000 unit traktor untuk petani seluruh Jatim. Sedangkan jatah traktor untuk petani Ponorogo sebanyak 207 unit.

Dia menduga, petani di Ponorogo salah mengartikan jumlah bantuan tersebut. Seolah-olah traktor-traktor itu ditarik kembali, padahal hanya dikumpulkan untuk didistribusikan ke daerah-daerah lain di Jatim.

“Setelah penyerahan secara simbolis oleh Presiden Jokowi, traktor-traktor tersebut diangkut untuk disalurkan ke kelompok petani ke-24 kabupaten di seluruh Jatim. Sementara untuk Kabupaten Ponorogo ini sudah didistribusikan sebanyak 207 unit,” jelas Amran.

Menurut Mentan, hingga saat ini sudah 30 ribu unit dari 60 ribu traktor yang akan dibagikan tahun ini. Traktor-traktor itu dibeli dengan menggunakan dana APBN. Namun, dengan adanya kesalahpahaman pembagian di Jatim, menurut Mentan, pihaknya akan mengubah

Dishub Bojonegoro Sosialisasikan Prototipe Perahu ITS l Sambungan hal 1

besi atau fiber, dilengkapi desainnya dan teknis pembuatannya. “Sesuai prototipe perahu desain dari ITS, dilengkapi dengan kerangka perahu agar kuat,” ucapnya.

Sesuai data, lanjutnya, prototipe perahu tambang dengan bahan besi atau fiber dari ITS panjangnya 12 meter dengan lebar 2,6 meter. “Bentuknya tidak ada bedanya dengan perahu tambang dengan bahan kayu,” ucapnya sambil menunjukkan gambar prototipe perahu desain ITS di komputer.

Lebih lanjut ia menjelaskan para penambang perahu di daerahnya, juga penambang pasir mulai beralih memanfaatkan perahu dengan bahan besi, karena biaya pembuatannya lebih murah dibandingkan dengan bahan kayu jati. “Rata-rata para penambang membuat perahu sendiri atau memesan kepada tukang las,” jelasnya.

Sesuai data, penyeberangan perahu tambang Bengawan Solo di daerahnya sebanyak 78 lokasi mulai Kecamatan Margomulyo di wilayah barat, sampai Kecamatan Baureno di wilayah timur. “Penyeberangan perahu tambang terpadat tetap di Kecamatan Kota.

Penyeberangan perahu yang ada di daerah kami juga menghubungkan Tuban dan Blora Jawa Tengah,” ucapnya. n bas

Jelang Nyepi, ASDP Ketapang Siapkan 32 Kapal Feri l Sambungan hal 1

Pelabuhan Gilimanuk ke Ketapang pada Jumat (20/3). Adapun puncak arus balik penyeberangan dari Jawa ke Bali pada Minggu (22/3) dan Senin (23/3). Mengantisipasi lonjakan kendaraan, Koto telah menyiapkan pola operasi kapal penyeberangan sebelum dan setelah Hari Raya Nyepi.

Penyeberangan dari Gilimanuk-Ketapang, kata dia, ditutup pada 21 Maret pukul 05.55 WITA dan pelabuhan Ketapang-Gilimanuk akan ditutup pada 20 Maret pukul 23.00 WIB. Artinya, kapal yang melayani jasa penyeberangan Ketapang-Gilimanuk dalam kondisi kosong. Kendati Pelabuhan ketapang ditutup lebih awal, pihaknya masih melayani arus penyeberangan dari Bali ke Jawa.

Penyeberangan di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk akan kembali normal pada 22 Maret pukul 05.00 WIB. “Saya imbau pengguna jasa penyeberangan jangan terburu-buru untuk mengantisipasi penumpukan antrean di pelabuhan. Pengguna jasa bisa menyesuaikan jadwal kapal,” kata Koto.

Sementara itu mengantisipasi potensi gangguan dan ancaman keamanan menjelang dan saat perayaan Hari Raya Nyepi, sejumlah anggota DPRD Bali mendesak aparat keamanan lebih waspada dan memperketat pengamanan di sejumlah titik khususnya pintu masuk Bali dan kawasan pariwisata.

Bahkan, Ketua Komisi I DPRD Bali Ketut Tama Tenaya mendesak pihak Polda Bali mengoptimalkan penggunaan alat pengaman canggih X-Ray guna mengamankan pintupintu masuk Bali dan sejumlah objek vital.

“Keamanan menjelang dan saat Nyepi bahkan pasca Nyepi harus tetap terjaga.

Kami minta X-Ray dioptimalkan agar pengamanan lebih maksimal. Jangan sampai X-Ray dibiarkan nganggur,” kata Tama Tenaya. n nan

sistemnya. “Untuk pembagian di Jawa Barat sebanyak 5.000 unit akan didatangkan hanya 400 unit,” ujar Amran.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Ponorogo Harmanto mengatakan ratusan traktor itu ditarik oleh pihak pabrik untuk disimpan di gudang.

Setelah proses administrasi daftar isian pelaksanaan anggaran dan petunjuk operasional oleh Kementerian Pertanian turun, kata Harmanto, barulah traktor-traktor itu disalurkan ke tiap-tiap kelompok tani.

“Mudah-mudahan pertengah­ an April 2015 akan dibagikan sesuai dengan kuota masingmasing daerah,” katanya.

Harmanto mengatakan ratusan traktor yang dipajang di sekitar lokasi panen raya di Ponorogo merupakan jatah bagi kelompok tani di Jatim. Adapun jatah untuk Ponorogo, menurut dia, adalah 43 unit traktor dan 10 pompa air. “Penerimanya adalah kelompok tani yang belum menerima bantuan. Mereka jadi prioritas,” ujar dia. n ira, dar

Dua Jabatan Eselon II Pemkab Tulungagung Kembali Lowong Dewan Apresiasi Langkah Pemprov Dirikan Rumah Sakit Korban Narkoba l Sambungan hal 1

Sugiharti MSi dan Staf Ahli Bupati Syamsul Laily SH, sudah turun.

Untuk Henry Sugiharti per Maret 2015, sedang untuk Syamsul Laily per April 2015.

Keduanya tercatat memasuki masa pensiun sebagai PNS masingmasing berusia 58 tahun. Mereka tidak dapat menikmati pemberlakuan UU ASN yang menyebutkan untuk pejabat eselon II usia pensiunnya mencapai 60 tahun.

Indah Karunia Ratri mengungkapkan dengan pensiunnya dua pejabat eselon II tersebut, kini di lingkup Pemkab Tulungagung terdapat empat jabatan eselon II yang lowong.

Selain jabatan Kepala BLH, Asisten

II Sekda dan satu jabatan Staf Ahli Bupati, juga Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah. “Sesuai Perda yang baru kan Kepala Perpustakaan sudah dinaikkan eselonnya dari eselon III ke eselon II, karena sudah berbentuk badan bukan lagi kantor. Jadi yang lowong ada empat jabatan eselon II,” paparnya.

Pengisian jabatan yang lowong tersebut, lanjut Indah Karunia Ratri yang mantan Kabag Hukum Kabupaten Tulungagung ini merupakan kewenangan dari Bupati Tulungagung Syahri Mulyo SE, MSi. Sebelumnya, Bupati Syahri Mulyo mengatakan pelantikan pejabat eselon II di lingkup Pemkab Tulung­agung bakal dilakukan se­telah ada hasil dari pelaksanaan

uji kompetensi (assessment) pejabat eselon II yang akan dilakukan di Badiklat Pemprov Jatim pada 2327 Maret 2015 mendatang. “Pelantikan akan dilakukan secepatnya.

Begitu ada hasil dari assessment kami akan lakukan pelantikan pejabat eselon II,” tandasnya.

Bupati Syahri Mulyo membeberkan dengan mengocok ulang jabatan eselon II sesuai hasil assessment sudah bisa dipastikan pula akan menyisakan sejumlah jabatan eselon II yang kosong atau lowong. Jabatan yang lowong tersebut akan diisi oleh pejabat eselon III. “Pejabat eselon III yang akan naik ke eselon II ini pakai lelang terbuka,” terang mantan anggota DPRD Jatim ini. n wed

Tujuh Bulan Dimutasi, Kini Harus Siap Dimerger Perahu tambang Bengawan Solo umumnya menggunakan kayu dan tanpa kerangka. ITS mengenalkan prototipe perahu menggunakan fiber dan kerangka.

11

l Sambungan hal 1

SDN 4 Kedurus Surabaya setelah namanya tercantum dalam mutasi 52 kepala sekolah di Surabaya pada Agustus lalu.

“Sebenarnya kita juga baru menata-nata program-program di sekolah. Tapi sekarang sudah mau digabung. Nanti, setiap ganti kepala sekolah pasti ganti kebijakan,” tutur Sutri saat ditemui di SDN Rungkut Kidul III Surabaya, Rabu (18/3).

Sebagai kepala sekolah, Sutri mengaku harus legowo dengan keputusan Dindik Surabaya ini. “Kita tidak ada masalah kok,” tandasnya.

SDN Rungkut Kidul III rencana­ nya akan menggabung ke SDN Rungkut Kidul I karena berdiri dalam satu komplek. Bahkan nyaris tak dapat dibedakan antara dua lembaga itu.

Pintu masuk dan keluar di antara keduanya pun hanya ada satu. “Tidak tahu nanti siapa yang jadi kepala sekolah. Kita manut saja,” tutur dia.

Di sekolahnya terdapat 281 peserta didik. Dari kelas satu sampai enam, hanya ada lima ruang kelas. Sehingga, proses belajar mengajar dilakukan secara bergantian, pagi dan siang.

Karena itu, dengan merger ini dia meng­aku akan ada dampak positif, yakni efisiensi ruang. “Kalau jadi satu, ruang guru dan ruang kepala sekolah tidak perlu lagi. Perpustakaan juga tidak perlu karena sudah ada di sekolah yang digabung,” tutur dia.

Selain SDN Rungkut Kidul III, SDN Pacarkembang VII juga menjadi salah satu sasaran merger. Kepala SDN Pacarkembang III Sri Kuswati mengakui telah mendengar rencana tersebut. Bahkan juga sudah dipanggil Dindik Surabaya bersama kepala sekolah lain yang juga sekolahnya akan dimerger. Sayang, dia menolak untuk berkomentar banyak terkait penggabungan ini. “Pihak sekolah mengikuti saja,” tutur dia singkat lalu memutus sambungan telepon saat dihubungi Bhirawa.

Selain dua SDN tersebut, SDN Ngagelrejo VII, IX dan X Surabaya juga bakal mengalami nasib serupa.

Ketiganya akan dimerger karena berada dalam satu komplek.

Sementara itu, Kepala Dindik Surabaya Ikhsan mengatakan, merger ini merupakan program rutin dan dilakukan secara bertahap.

Sasarannya memang untuk sekolahsekolah SDN yang kini berada pada satu komplek. “Kita mergernya bertahap. Setelah ini mungkin nanti ada lagi,” tutur dia.

Ikhsan mengaku 65 lembaga yang akan masuk daftar sekolah merger

ini juga belum final. Penetapan waktu merger juga masih belum ditentukan.

“Kita berharap ada perampingan manajemen sekolah. Sekaligus menyatukan gedung sekolah dengan konsep vertikal agar halaman bermain bisa lebih luas,” pungkas Ikhsan.

Mutasi Massal Pemprov Akhir Maret nanti para pejabat di lingkungan Pemprov Jatim patut was-was menghadapi mutasi yang bakal digulirkan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo. Sebab pada minggu akhir bulan ini, mantan Sekdaprov Jatim itu bakal merolling pejabat dengan menyesuaikan hasil assessment atau uji kompetensi yang telah dilakukan beberapa waktu lalu.

“Tidak semua dimutasi, tapi rolling nanti memang menyesuaikan hasil dari assessment. Kan sudah ada rekomendasi-rekomendasinya seperti apa. Ada yang sangat otoriter sehingga rekomendasinya harus ikut diklat lagi,” kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo ditemui sebelum berangkat melaksanakan umrah akhir pekan lalu.

Menurut dia, hasil assessment yang kini sudah berada di tangan Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi ini bakal menjadi acuan utama penentuan jabatan. Jika dipersentasi penentuannya lebih dari 50 persen. Itu artinya jika hasil assessment yang telah diterima pejabat eselon II tersebut berada di bawah rata-rata, kemungkinan besar akan ikut dalam gerbong mutasi.

Berdasarkan hal itu, banyak yang meyakini mutasi massal kemungkinan besar bakal terjadi di lingkungan Pemprov Jatim. Gubernur ingin tidak ingin main-main dalam memilih pejabatnya, apalagi jelang berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, dan Gubernur telah menyatakan diri Jatim paling siap menghadapi pasar bebas negaranegara ASEAN tersebut.

“Pejabat yang menduduki jabatannya nanti harus sesuai kompetensinya dan memiliki leadership yang bagus. Rhenald Kasali (akademisi dan praktisi bisnis) telah melakukan skoring, 50 persen lebih misi organisasi bisa tercapai ditentukan leadership,” ungkapnya.

Meski proses assessment sudah berjalan baik, tapi menurut Soekarwo masih ada yang kurang. Yaitu, terkait rencana ke depan yang bakal dilakukan pejabat yang ikut tes harus dijelaskan. Jadi tidak hanya menguji kompetensinya saja.

“Apakah mereka (pejabat eselon II) memiliki rencana ke depan atau

tidak. Mimpi atau inovasi mereka seperti apa setelah menduduki jabatan. Saya kira itu sangat penting. Tapi walaupun kurang, ternyata menjadi yang terbaik menurut Menpan dan RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) menjadi yang terbaik. Sekarang Assessment Center yang kita miliki ramai. Banyak instansi yang ingin melakukan assessment,” ungkapnya.

Terkait lelang jabatan nanti, Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soe­ karwo, masih belum bisa memastikan kapan lelang jabatan internal tersebut dilakukan. Alasannya, jika hanya mutasi sesama pejabat eselon II tidak perlu dilakukan lelang jabatan.

“Nanti setelah dilkukan mutasi dan ada jabatan yang kosong, baru dilakukan lelang jabatan. Tapi kemungkinan besar ada yang kosong, sebab ada tiga pejabat eselon II yang bulan ini dan bulan depan memasuki usia pensiun,” katanya.

Tiga pejabat yang dimaksud Pakde Karwo yaitu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Harjogi, yang kini jabatannya sudah diisi Plt (Pelaksana Tugas) Asisten IV Sekdaprov Jatim Drs Sukardo MSi. Lalu Kepala Dinas Pendidikan Jatim Dr Harun MSi, MM dan Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Ratnadi Ismaon.

“Dalam lelang jabatan nanti pejabat eselon III langsung bisa menjadi eselon II A tanpa harus menjadi eselon II B dulu. Dulu prinsipnya hanya tata krama saja, sebelum jadi pejabat eselon II A duduk dulu di eselon II B. Sebab dulu saya dari Kasubdin langsung menjadi kepala dinas,” terangnya.

Terkait proses lelang jabatan ini, Pakde Karwo juga belum mengetahui begitu jauh. “Nanti silakan tanya ke Pak Akmal (Akmal Boedianto, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jatim). Sebab dalam lelang nanti harus ditentukan KASN (Komisi Aparat Sipil Negara),” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Jatim Dr H Akmal Boedianto mengaku, hingga sampai saat ini pihaknya belum mengetahui kapan Panitia Seleksi (Pansel) lelang turun persetujuannya dari KASN. “Kita masih menunggu persetujuan Panselnya dari KASN. Kalau belum ada persetujuan, ya Pansel tidak bisa menjalankan tugasnya,” ungkapnya.

Terkait siapa nama-nama yang bakal menjadi Pansel, mantan Sekretaris DPRD Jatim ini menolak untuk memberitahukannya. Alasannya masih menjadi rahasia karena belum ada kepastian persetujuan dari KASN. n tam, iib

l Sambungan hal 1

ribu di antaranya berada di provinsi paling ujung timur Pulau Jawa ini.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jatim Brigjen Polisi Iwan A Ibrahim usai deklarasi peluncuran program rehabilitasi 10.000 pengguna narkoba di halaman Kantor Gubernur Jatim mengatakan sebenarnya angka ini sudah turun dibanding 2013 lalu yang mencapai 740 ribu pengguna. Saat ini sudah turun jadi 400 ribu.

Meski jumlahnya menurun, namun kerugian akibat penyalahgunaan narkoba ini tiap tahunnya mencapai Rp 9,5 triliun. Sedangkan untuk nasional, kerugian akibat narkoba mencapai Rp 57 triliun.

Lebih jauh politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini menambahkan peran maksimal dari BNNP Jatim sangat dibutuhkan, tidak hanya untuk rehabilitasi korban narkoba.

Tetapi juga, untuk mengantisipasi dan mencegah masyarakat Jatim dalam mengonsumsi narkoba.

“Kinerja BNNP perlu untuk ditingkatkan lagi.

Karena support maksimal terhadap badan ini sangat diperlukan baik dari segi SDMnya maupun dari anggarannya. Jika dulu BNNP ini merupakan lembaga fungsional yang berada di bawah Provinsi Jatim, saat ini merupakan lembaga struktural yang berada di bawah pemerintah pusat. Karenanya, pemerintah pusat harus benar - benar memperhatikan BNNP Jatim,” jelasnya Disinggung bagaimana koordinasi Komisi E DPRD Jatim dengan BNNP? Agus Dono menjawab sejak di-

lantik hingga saat ini, belum ada koordinasi dengan BNNP. Karena itu dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan koordinasi meskipun BNNP bukan mitra kerja Komisi E DPRD Jatim. “Kita akan berkomunikasi menanyakan bagaimana kinerjanya selama ini untuk pencegahan dan penanggulangan korban narkoba di Jatim,” urainya.

Politisi asal Malang ini juga mengapresiasi langkah Pemprov Jatim melalui Dinas Kesehatan yang akan membangun dua rumah sakit di Madiun untuk rehabilitasi korban narkoba. Meskipun anggarannya akan diajukan pada 2016, pihaknya akan mendukung. “Namun, bila pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) yang akan dibahas pada April dan Mei 2015 ini memungkinkan untuk dianggarkan, saya akan mendukung. Ini kan program bagus karenanya perlu percepatan,” tuturnya.

Selain itu, politisi ini juga mengimbau peran dan partisipasi masyarakat, keluarga dan sekolah dalam pemberantasan narkoba di Indonesia, khususnya di Jatim. Menurutnya saat ini sedang ramai - ramainya gembong narkoba yang akan dieksekusi mati.

Masalah narkoba saat ini masih menjadi isu nasional dan international.

“Karenanya international maupun negara lain, harus menghormati aturan hukum yang ada di Indonesia.

Jangan sampai mereka hanya memikirkan dua orang, tapi korban di kita (di Indonesia, red) jutaan orang. Ini salah satu kenapa Indonesia harus tegas supaya orang luar tidak main - main di Indonesia,” pungkasnya. n cty

Ajak Zakat Profesi l Sambungan hal 1

Sabar, telaten serta ajakan dengan bahasa santun, menurut bapak dua putera menjadi senjata jitu untuk mengajak temantemannya berbuat kebajikan dengan bayar zakat profesi, 2,5 persen. ‘’Ada yang menyerahkan formulir untuk jadi muzaki, ada juga yang langsung minta dihitungkan 2,5 persen dari gajinya,’’ tutur pria kelahiran asli Sidoarjo 44 tahun itu.

Menurut Arif, berapapun teman di kantornya yang sudah jadi muzaki (pihak yang mengeluarkan zakat) ini patut untuk disyukuri.

Mengingat di SKPD di Kab Sidoarjo belum banyak UPZ yang berjalan dengan baik. ‘’Kata pihak BAZ, dari seluruh pegawai di Kab Sidoarjo, UPZ kita ini sudah tergolong bagus, karena dianggap salah satu UPZ yang berprestasi dalam menggerakkan zakat profesi pegawainya, ’’ kata warga Desa Sidodadi, Kec Candi itu.

Pria berbintang Aries ini menyampaikan, membayar zakat memang merupakan salah satu ibadah yang belum optimal dilaksanakan oleh umat Islam.

Kesadaran ini dianggap masih rendah di kalangan PNS. n ali

Dinilai Menyimpang, DPRD Ikut Mediasi Pemkab dengan Paguyuban Kacong-Cebhing l Sambungan hal 1

guyuban Kacong-Cebhing Pamekasan, juga oleh sebagian masyarakat Pamekasan.

Masyarakat menganggap penetapan delegasi yang tidak mengirim peraih juara I Kacong-Cebhing sebagai peserta ajang lomba pemilihan Raka-Raki Jatim itu sebagai bentuk penyimpangan.

Apik menjelaskan, pemanggilan Bagian Perekonomian Pemkab Pamekasan terkait kisruh delegasi Raka-Raki Jatim 2015 ini, karena institusi itu sebagai penyelenggara teknis, serta pihak yang berwenang

dalam menetapkan delegasi yang akan dikirim untuk mengikuti ajang Duta wisata Jawa Timur dalam pemilihan Raka-Raki Jatim yang akan digelar dalam waktu dekat ini.

“Karena merupakan SKPD penyelenggara, tentunya yang mengetahui dan menetapkan putusan tentang delegasi yang akan dikirim itu, kan Bagian Perekonomian Pemkab Pamekasan ini,” katanya.

Oleh karenanya, sambung Apik, pihaknya akan mengagendakan pemanggilan kedua terkait gagalnya pertemuan Komisi IV dengan Bagian Perekonomian Pemkab Pamekasan itu agar persoalan tidak semakin

berkepanjangan.

Sementara, Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Pamekasan Basri Yulianto mengaku tidak menghadiri undangan Komisi IV karena saat ini dirinya sedang mengikuti kunjungan bupati bersama Komisi II, dan perwakilan petani tembakau Pamekasan ke sejumlah perusahaan rokok di Pamekasan.

“Saya ada di luar Pamekasan sedang melakukan kunjungan. Jadi tidak mungkin bisa hadir,” katanya tanpa bersedia menjelaskan lebih detail, terkait kisruh penetapan delegasi Raka-Raka Jatim yang kini menuai protes sebagian warga Pame-

kasan itu.

Sebelumnya Bagian Perekonomian Pemkab memutuskan memberangkatkan, Moh Rusdi dan Ike Sukma Claudia yang merupakan runner up dan juara talent pada 2013 pada ajang Raka-Raki Jatim 2015 dan menolak mengirim peraih juara I KacongCebhing 2014 Tita Oxa Anggrea dan Moh Agung Taufiqurrahman tanpa alasan yang jelas.

Padahal kedua orang peraih juara Kacong-Cebhing 2014 itu telah mempersiapkan berbagai keperluan, untuk mengikuti ajang lomba pemilihan Raka-Raka Jatim yang akan digelar dalam waktu dekat ini. *

UTAMA

12

Kamis Pahing, 19 MARET 2015

Dibuang di Nguling, Kades Kurung Jadi Korban Perampokan

hilmi/bhirawa

Sebuah mobil hitam yang menjadi korban perampokan di depan Gang Sukun Asri, Kelurahan Kebon Agung, Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan ditemukan di persawahan di Desa Klampok Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Rabu, (18/3).

LINTAS PERISTIWA

Pemkab Jember Luncurkan SIMDA Jember, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember melauncing penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) secara online, khusus untuk penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah, Rabu (18/ 3) siang Dalam kegiatan itu, sekaligus dilakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait penggunaan SIMDA, kepada seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Jember.

Bupati Jember, MZA Djalal, Hari Rabu siang, kepada sejumlah awak media, menerangkan, penggunaan SIMDA ini, dalam rangka untuk penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah, agar lebih efektif dan efisien. “Selama ini, keuangan daerah dilaporkan secara manual oleh masing-masing SKPD. Sehingga, dengan penggunaan teknologi SIMDA, akan memangkas waktu, tenaga, bahkan anggaran dalam penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah,” katanya.

Selain itu, tekonolgi tadi juga akan mempermudah pengawasan terhadap keuangan di masing-masing SKPD. “Pemerintah juga bisa bereaksi lebih cepat dalam mengambil keputusan dan kebijakan, ketika terjadi kondisi yang tidak diduga-duga. Sebab, teknologi SIMDA bisa diakses selama 24 jam,” katanya juga.

Lebih jauh, Bupati menjelaskan, seluruh SKPD sudah sangat siap untuk menggunakan teknologi itu. SDM yang disiapkan sudah mengikuti berbagai macam bimbingan dan pelatihan. “Bimtek di hari ini,merupakan bimbingan terakhir. Sehingga, penggunaan teknologi SIMDA bisa segera dilaksanakan,” pungkasnya pula. Q efi

Pasuruan, Bhirawa Kepala Desa (Kades) Kurung, Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, Muhammad Rozi (46) menjadi korban perampokan sadis, Selasa (17/3) malam. Selain membawa kabur mobil Avanza, pelaku perampokan juga menyikat uang Rp60 juta yang ada di dalam mobil berwana hitam tersebut.

Ironisnya, korban juga mengalami luka bacok di beberapa bagian tubuhnya akibat duel dengan pelaku.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 02.00 WIB di depan Gang Sukun Asri, Kelurahan Kebon Agung, Kecamatan Purworejo Kota Pasuru-

Surabaya, Bhirawa Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengimbau pemerintah daerah agar mengusulkan armada angkutan massal baru, khususnya kabupaten/kota yang lalu lintasnya sudah sangat padat.

“Silahkan bagi pemerintah daerah yang mau mengusulkan angkutan massal. Ini untuk membantu memperlancar arus lalu lintas,” ujar Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Provinsi Jatim Wahid Wahyudi kepada wartawan di Surabaya, Rabu (18/3).

Ia memisalkan untuk lalu lintas di Malang Raya (Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu) yang arus kendaraannya sudah padat, sehingga diperlukan armada baru dengan harapan masyarakat nyaman menggunakan angkutan umum.

Usai diusulkan, lanjut dia, nanti angkutan kecil yang kondisinya sudah tidak nyaman akan diganti lebih layak. “Silahkan daerah merencanakan.

Nanti akan kita danai bersama, seperti bus bantuan dari

pemerintah pusat dan halte dari provinsi,” tukasnya.

Sementara itu, khusus bagi warga Sidoarjo, dalam waktu dekat akan ada penambahan armada trasportasi baru yang trayeknya menuju dan kembali dari arah Porong-Bungarasih.

Bus bantuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tersebut, rencananya beroperasi bulan depan. “Pemerintah mendapat bantuan bus sebanyak 30 armada dari Kemenhub dan rencananya bulan depan sudah dioperasikan. Kami berharap dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan mengurangi kepadatan lalu lintas,” ujarnya, berharap.

Ia menjelaskan, turunnya bantuan bus tersebut setelah Dishub dan LLAJ Jatim mengusulkan pada Kemenhub

Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jatim Dra Hj Fatma Saifullah Yusuf disaksikan Ibu Negara saat memaparkan program-program yang dimiliki Pemprov Jatim dalam menanggulangi bahaya kanker di Jatim.

Ibu Negara Puji Rumah Singgah Kanker Jatim Kerja keras Pemprov Jatim dan pihak-pihak terkait untuk menangani penyakit kanker di Jatim mendapat pujian dari Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Secara khusus istri Presiden Joko Widodo ini memuji penanganan kanker di Jatim, seperti dengan mendirikan rumah singgah kanker.

P

dan memintanya keluar dari mobil. Tanpa disangka, setelah keluar dari mobil korban langsung dijerat lehernya dengan dengan tali. “Saya sempat melawan, tapi tibatiba saya dibacok dengan celurit. Iapun langsung pasrah dan tak bisa berbuat apaapa,” kata Muhammad Rozi dengan merintih kesakitan.

Korban yang mengalami luka bacok dibagian paha kanan serta telapak kaki kiri kemudian dibawa mereka ke arah Probolinggo dan menurunkan korbannya di Jalan Raya Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan. “Oleh para pelaku itu, saya langsung diturunk-

an di sebuah area tambang sirtu di Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling,” jelasnya. Korban yang bercucuran darah akhirnya di tolong warga sekitar. Iapun langsung dilarikan ke RSUD dr R Soedarsono, Kota Pasuruan. ”Korban itu merupakan korban perampokan yang buang di pinggir jalan. Saya bersama warga lainnya langsung membawanya ke rumah sakit di Kota Pasuruan,” kata Mulyono, warga sekitar. Kasatreskrim Polres Pasuruan Kota, Iptu Pino Ari saat dikonfirmasi wartawan mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian perampokan ini. Q hil

Pemprov Imbau Daerah Usul Angkutan Massal

KINERJA PELAYANAN PRIMA

ujian Ibu Negara tersebut disam paikan saat menghadiri Sosial isasi Program Nasional Gerakan Pencegahan dan Deteksi Dini pada Perempuan Indonesia 20152019 di Seluruh Provinsi/Kabupaten/ Kota di Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (18/3).

Menurut Ibu Negara, dirinya sangat mengapresiasi penanganan kanker di Jatim yang telah mendirikan rumah singgah bagi penderita kanker. Langkah ini seharusnya bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia untuk menangani kanker yang jumlahnya masih cukup tinggi.

Dalam acara sosialisasi yang dihadiri para istri gubernur dan anggota OASE (Organisasi Aksi Solidaritas Era) Kabinet Kerja ini, Ibu Negara juga meminta agar penyuluhan yang dilakukan oleh Puskesmas seperti pemeriksaan IVA test (Inspeksi Visual Asam Asetat) bisa dilakukan tanpa biaya. Ia menyebut, sosialisasi ini penting karena banyak ibu-ibu saat ini kurang memahami arti penting menjaga kesehatan organ wanita. Ia meminta PKK dan Puskesmas di seluruh wilayah memberikan penyuluhan terkait kesehatan dan kanker. “PKK harus menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan program gerakan nasional pencegahan dan deteksi dini kanker pada perempuan Indonesia,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama,

an. Saat itu, korban hendak menunggu rekannya, Narjon Najich Afnani yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan tepat di depan Gang Sukun Asri tersebut.

“Awalnya saya akan bertemu mas Narjon Najich Afnani. Sempat menunggu lama dan tertidur di dalam mobil. Sebelumnya saya sempat meneleponnya tapi tidak diangkat,” kata Muhammad Rozi di ruang UGD RSUD dr R Soedarsono, Kota Pasuruan. Rabu, (18/3) pagi.

Namun naas, disaat tertidur dalam mobil tersebut tiba-tiba ia didatangi tiga orang pria bertubuh tegap. Priapria tersebut mengetuk pintu

Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jatim Dra Hj Fatma Saifullah Yusuf mengatakan, rumah singgah kanker Jatim tidak dikenakan biaya bagi penderita kanker kurang mampu. Keberadaan rumah singgah kanker Jatim ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

“Tadi ibu negara mengapresiasi upaya penanganan kanker oleh YKI (Yayasan Kanker Indonesia) Jatim dan biaya rumah singgah bagi penderita kanker kurang mampu telah di tanggung donatur,” ujarnya. Ia mengatakan, di Jatim terdapat rumah singgah yang diperuntukkan untuk pengidap kanker. Sebenarnya ada biaya sebesar Rp25.000, akan tetapi biaya tersebut sudah di tanggung donatur khusus masyarakat kurang mampu. Rumah singgah tersebut disediakan bagi penderita penyakit kanker yang akan melakukan pemeriksaan di RSUD Dr Soetomo.

“Penderita kanker yang akan melakukan kemo maupun pengobatan di RSUD Dr Soetomo yang berasal dari daerah jauh bisa singgah di rumah kanker milik YKI Jatim ini. Kasihan mereka jika berasal dari daerah jauh seperti Pacitan, Banyuwangi, dan luar jawa yang menunggu akan berobat. Kasihan juga jika mereka harus kembali dan bolak-balik yang tentunya akan menguras energi dan tenaga. Untuk itu, rumah singgah ini bisa dimanfaatkan,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Istri Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf ini, Pemprov Jatim juga memberikan kemudahan dan fasilitas diantaranya mobil kanker. Mobil kanker tersebut dimanfaatkan oleh pasien selama berobat dari rumah singgah ke RSUD Dr Soetomo. Fatma mengatakan, di rumah singgah tersebut penderita kanker diberikan pelatihan, pendidikan motivasi dan paliatif. Rumah singgah juga menyediakan siraman rohani dari semua agama yang kesemuanya gratis berasal dari donatur. “Semuanya kami lakukan untuk membesarkan hati mereka agar proses pengobatan dan penyembuhannya bisa berlangsung secara lancar dan tenang,” ungkapnya. Q iib*

Dra Hj Fatma Saifullah Yusuf berdialog dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo.

agar mendapat bantuan angkutan massal untuk wilayah perekotaan yang padat lalu lintasnya.

Pihaknya juga berencana menerapkan batas waktu keberangkatan antarbus maksimal 10 menit, agar penumpang ada kepastian waktu dan tidak terlalu lama menunggu bus. “Bus ini juga difasilitasi ‘AC’ atau pendingin sehingga penumpang tidak kepanasan saat menumpang,” ucap Wahid. Rutenya yakni dari Porong-Candi-Jalan Pahlawantol-Bungurasih, sedangkan dari Bungurasih-tol-Jalan Pahlawan-Jalan Gajah MadaCandi-Porong.

“Jalurnya dipastikan lewat tol atau tidak melintasi Gedangan dengan pertimbangan menghindari kemacetan yang terjadi di sana, sekaligus menghindari himpitan trayek angkutan lainnya,” katanya. Sedangkan, terkait operasional bus, sejauh ini masih dibahas antara Damri, Pemkab Sidoarjo dan Dishub dan LLAJ Jatim, seperti pembahasan waktu operasi bus selama 24 jam atau tidak. Q iib,ant

Deretan beberapa vila di Songgoriti Kota Batu.

Polisi Periksa Pengunjung Vila Waspadai Perekrutan ISIS

Batu, Bhirawa Petugas gabungan dari Polres Batu dan Polsek Batu mendatangi sebuah vila di Songgoriti, Selasa (17/3) malam, ada dugaan perekrutan anggota ISIS yang selama ini meresahkan warga.

Petugas kepolisian yang dipimpin Kapolsek Batu, AKP Slamet Riyadi didampingi Kasat Reskrim dan Kasat Intel Polres Batu menemui rombonganberjumlah 260 orang yang menginap di salah satu vila di Songgoriti. Rombongan yang mengaku berangkat dari Kota Malang ini dipimpin ketua rombongannya, Agus Santoso.

“Rombongan kami ini tidak ada hubungannya dengan ISIS ataupun narkoba. Karena di kelompok kami ini diajarkan untuk melaksanakan sholat, berp-

rilaku juror, dan membantu kepada bangsa dan negara,”ujar Agus Santoso, Selasa (17/3).

Kepada petugas, Agus menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan kelompoknya adalah kegiatan berlatar sosial. Maksudnya, 260 orang yang ikut dalam rombongan ini adalah orang-orang yang memiliki kesulitan perekonomian. Yaitu, mereka adalah orang-orang yang sedang terbelit hutang dengan nilai Rp 100 juta hingga Rp15 miliar.

“Kami ingin membantu melunasi hutang-hutang mereka. Dan selama mereka ikut dengan kami, semua biaya hidup mereka, kami yang menanggung,”ujar Agus. Dan hingga saat ini, ia mengaku telah mengeluarkan dana Rp 18 miliar untuk membantu orang-orang Q nas tersebut.Q