Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/ lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011
H A R I A N
“Saya tidak melihat adanya keterkaitan anatara jilbab dengan kinerja. Di negara manapun banyak yang berjilbab tapi mereka kinerjanya bagus,�
IKLAN/ LANGGANAN
Baca Hal 9
031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000
Ketua PWNU Jatim KH Mutawakkil Alallah
http:/www.harianbhirawa.co.id
Jumat Pahing, 19 DESEMBER 2014
19 DESEMBER 2014
AGENDA HARI INI
Gubernur H Soekarwo Di Ruang Kerja
Wagub H Saifullah Yusuf Melaksanakan Ibadah Umroh
Sekdaprov Achmad Sukardi 06.30 09.00
Senam Bersama di Halaman Kantor Gubernur Jatim Menghadiri Rakor Penguatan Organisasi GOPTKI di Ruang Binaloka
Pemprov Jatim Salurkan Bantuan pada 8.506 Kopwan Sidoarjo, Bhirawa Pemprov Jatim menyalurkan bantuan modal kepada 8.506 Kopwan (Koperasi Wanita) yang tersebar di seluruh kabupaten kota di provinsi setempat dengan nominal sebesar Rp 287 miliar. Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf mengatakan, selama Drs H Saifullah Yusuf ini setiap Kopwan memperoleh bantuan Rp 25 juta dan jika memiliki prestasi yang bagus akan ditambahkan bantuan sebesar Rp 25 juta. “Apabila sudah dua kali memperoleh bantuan dari provinsi, setiap Kopwan yang sudah kuat akan dibantu untuk linkage dengan program di perbankan yakni Bank UMKM,� katanya saat membuka Temu Konsultasi Keuangan Mikro Koperasi dalam rangka Mendukung Program Inklusi Keuangan di Jatim dengan tema Peranan Koeprasi Wanita Memperkuat Infrastruktur
ke halaman 11
Minta Perlindungan, Penambang Sumur Minyak Mengadu ke Dewan Bojonegoro, Bhirawa Sejumlah penambang sumur minyak tua di Kabupaten Bojonegoro mengadu ke DPRD, Kamis (18/12). Kedatangan mereka untuk meminta perlindungan, dengan alasan satu sumur minyak yang dikelola warga akan diambilalih PT Geo Cepu Indonesia (GCI). Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Bojonegoro Lariyanto, di hadapan Komisi A DPRD di Bojonegoro, mengatakan, PT GCI akan mengambilalih satu sumur minyak tua di Desa Kedungrejo, Kecamatan Malo, dengan alasan telah menjalin kerjasama operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP Asset 4 Field Cepu. Padahal, kata dia, yang didampingi sejumlah penambang minyak dan Kepala Desa Kedungrejo, Kecamatan Malo, Mustakim, sumur minyak tua dengan kode KW 36 tersebut dikelola oleh sekitar 25 warga di desa setempat, sejak 9 bulan lalu. “Dari sekitar 25 sumur minyak tua yang dikelola warga, yang sudah berproduksi baru sumur minyak KW 36, dengan jumlah produksi minyak sekitar 10 ribu liter dalam sepekan,� jelas Mustakim. Sebelumnya, katanya, warga yang mengelola sumur minyak tersebut harus patungan masingmasing Rp 2,7 juta/warga untuk bisa memproduksikan sumur minyak tua peninggalan Belanda di desanya itu.
ke halaman 11
Super Cepat Layani BOS LUAS wilayah Jawa Timur yang terbentang di antara 38 kabupaten/kota bukanlah wilayah yang dapat dikatakan sempit. Termasuk di sektor pendidikan, jumlah sekolah yang mencapai puluhan ribu memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan di Jatim. Tak terkecuali distribusi Bantuan Operasion a l Sekol a h (BOS). Mes k i juml a h sekoSucipto SH, MSi lah
ke halaman 11
Sentil.. %
Ketua MPR minta Menteri BUMN tak jual aset negara Hobi kok jual aset negara
Â? %
Hujan, dua rumah dan gudang SMK roboh Waspada dan siaga
Â? %
Pimpinan DPR tolak Fraksi Golkar versi Agung Laksono Siap-siap mencari celah untuk merecoki lagi
Â?
Pakde Karwo melaporkan persoalan lumpur Lapindo ke Presiden Jokowi dalam acara Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (18/12).
Presiden Jokowi Putuskan Lunasi Pembayaran Ganti Rugi Lapindo Pemprov, Bhirawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan untuk melunasi pembayaran ganti rugi korban lumpur Lapindo yang masih tersisa 20 persen, atau sebesar Rp 781 miliar melalui APBN 2015. Itu artinya, lahan warga korban lumpur Lapindo yang sudah diganti rugi pemerintah akan dikuasai pemerintah, dengan beberapa catatan.
Catatan yang dimaksud adalah, pihak Lapindo diberikan tenggat waktu selama empat tahun untuk membayar ke pemerintah, jika ingin menguasai lahan tersebut. Namun, jika selama empat tahun Lapindo tidak kuat untuk membayar ke pemerintah, lahan tersebut
akan menjadi milik pemerintah. Keputusan tersebut dikeluarkan Presiden Jokowi setelah bertemu dengan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dan Bupati Sidoarjo Saiful Illah di Istana Negara Jakarta usai acara pembuka-
an Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (18/12).
ke halaman 11
FITRA Temukan Perjalanan Dinas Kali Mengkuris Meluap, Empat Desa di Kanor Terendam Pemprov Rp 22,6 Miliar Diduga Fiktif Bojonegoro, Bhirawa Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bojonegoro membuat tanggul Kali Mengkuris yang melintasi beberapa desa di Kecamatan Kanor jebol. Tepatnya di Dusun Jumo, Desa Samberan, Kecamatan Kanor. Akibatnya rumah dan jalan raya tergenang. Luapan Kali Mengkuris tahun ini merupakan luapan terbesar sejak empat tahun terakhir. Salah seorang warga yang terendam banjir Masirin mengatakan, luapan Kali Mengkuris tahun ini dinilai paling parah. “Banjir sekarang paling parah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,� ungkapnya, Kamis (18/12). Senada dikatakan Kepala
basir/bhirawa
Sejumlah jalan poros Desa Tejo, Kecamatan Kanor tergenang air, Kamis (18/12) dan kondisi ini dimanfaatkan anak untuk berenang di genangan air.
Desa Tejo, Qomaruddin. Menurutnya banjir yang terjadi tahun ini merupakan luapan kali dalam berskala besar
akibat intensitas hujan yang menguyur Bojonegoro beberapa hari ini.
ke halaman 11
Setelah Provinsi Lain, Jatim Turut Geruduk Pusat mendagri) RI. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan kembali mengenai surat penghentian pencetakan e-KTP oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. “Masalah e-KTP bukan hanya Jatim, tapi telah menjadi permasalahan nasional dengan adanya surat dari Kemendagri No 6626 tertang-
tindih perjalanan dinas sebesar Rp 89,3 juta. Direktur FITRA Ucok S Khadafi mengatakan, pihak aparat hukum harus membuka kasus penyimpangan perjalanan dinas tersebut. Alasannya, kerugian negara sudah jelas sangat yaitu mencapai Rp 22,6 miliar, dan telah melanggar Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. “Meskipun 16 SKPD itu pada 2014 udah membayar potensi kerugian ke Kas Daerah (kasda), namun jelas
ke halaman 11
Guru Harus Siap Mengajar Silang Daerah
gal 18 November 2014. Di surat itu menyebutkan kalau tertanggal 1 Desember belum bisa dilakukan pencetakan eKTP sampai menunggu keputusan lebih lanjut,� kata Kepala Disnakertransduk Jatim Dr H Edi Purwinarto, Kamis (18/12).
Dindik Surabaya, Bhirawa Berbagai dampak pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mulai didugaduga berbagai pihak. Tak terkecuali nasib tenaga pendidik jenjang pendidikan menengah (Dikmen) SMA/SMK dan Pendidikan Luar Biasa (PLB) yang akan bernaung di bawah provinsi. Ke depan, para guru itu harus siap mengajar silang daerah. Dampak itu memungkinkan terjadi jika guru kekurangan jam mengajar di daerah asalnya. Mereka harus siap jika sewaktu-waktu ditambah jam mengajarnya meski di luar kota tempatnya tinggal. Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya Martadi menyatakan, ini menjadi konsekuensi perubahan aturan yang memuat tiga aspek penting.
ke halaman 11
ke halaman 11
Terkait Penghentian Pencetakan e- KTP Pemprov, Bhirawa Setelah provinsi lain seperti Jawa Tengah dan Sumatera, Jumat (19/12) hari ini, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim bersama Disnaker Kabupaten/Kota mendatangi langsung Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Ke-
Pemprov, Bhirawa Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) merilis telah terjadi dugaan penyimpangan anggaran sebesar Rp 22,689 miliar di Pemprov Jatim pada 2013. Penyimpangan itu terjadi terjadi di 16 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan pemprov. Rinciannya, Rp 14,4 miliar bentuk perjalanan dinas fiktif atau tidak riil dan bentuk penyimpangan dalam bukti tidak lengkap sebesar Rp 7,7 Miliar. Kemudian penyimpangan dalam bentuk mark up atau harga tinggi sebesar Rp 403 juta serta tumpang
Inovasi Mahasiswa Ubaya
Ciptakan Alat Bantu Tuna Daksa untuk Bantu Menggunakan Pakaian Inovasi digulirkan oleh mahasiswa Ubaya. Empat mahasiswa Teknik Manufaktur menciptakan alat bantu bagi penyandang tuna daksa untuk menggunakan pakaian sendiri. Gegeh, Kota Surabaya Kemandirian penyandang tuna daksa untuk beraktivitas selama ini kerap terkendala. Untuk beraktivitas, mereka kerap membutuhkan kehadiran orang lain, terutama penderita yang tak memiliki tangan. Termasuk dalam berpakaian. Untuk membantu penyandang tuna daksa mengatasi keterbatasan fisiknya, empat mahasisw Teknik Manufaktur menciptakan alat untuk membantu mereka menggunakan pakaian. “Setiap hari, kami melakukan akti-
vitas berpakaian dan terlintas di benak kami, bagaimana dengan orang yang tuna daksa. Mereka pasti sangat sulit untuk berpakaian,� kata anggota tim mahasiswa Ubaya, Andrew Setijo di Surabaya, Kamis (18/12). Akhirnya, ia bersama ketiga rekannya melakukan survei ke beberapa yayasan tuna daksa di Surabaya. Hasilnya, penderita tuna daksa yang tidak memiliki kedua tangan membutuhkan
ke halaman 11
gegeh/bhirawa
Penderita tuna daksa cacat tangan kini bisa mandiri karena mahasiswa Ubaya mampu menciptakan alat bantu yang disebut hang-man untuk membantu mereka menggunakan pakaian sendiri.