Harian Bhirawa Edisi 18 September 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Ke depan, sebaiknya harus ada kebijakan bahwa haji itu diperuntukkan bagi orang yang belum pernah berhaji sama sekali.

Jadi, haji itu cukup sekali saja,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 10

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin

Kamis Kliwon, 18 SEPTEMBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

18 SEPTEMBER 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 07.00 09.00

Tak Show di Radio SS Menerima Tamu di Ruang Kertanegara Kantor Gubernur Jatim

 Wagub H Saifullah Yusuf

07.00 16.00

Di Ruang Kerja Penutupan Ospek di Kampus Unisma

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 09.00 13.00

Menerima Audiensi PHDI Jatim Rapat Koordinasi Program Jamkesda di Ruang Rapat Sekdaprov

Suksesi Kepemimpinan Tak Pengaruhi Penyediaan Rumah Murah Surabaya, Bhirawa Kementeriaan Perumahan Rakyat (Kemenpera) RI menjamin suksesi kepemimpinan di Indonesia tidak akan memengaruhi penyediaan rumah murah untuk masyarakat yang kurang mampu. Penegasan tersebut disampaikan Dirut Pusat Pembiayaan Perumahan Kemenpera, Budi Hartono yang ditemui usai meresmikan acara Pesta Rumah Rakyat Expo di JX International, Rabu (17/9).

Lebih jauh dijelaskan, bukan hanya suksesi sekarang ini saja namun sejak suksesi pada periode-periode sebelumnya juga tidak ada masalah karena Kemenpera bekerja berdasarkan program yang sudah disusun jauh sebelumnya,”Jadi siapa saja yang akan memimpin Indonesia, apa yang sudah dicanangkan dan diprogramkan Kemenpera akan tetap jalan,” tegas Budi yang didampingi Arief Setiabudichani, Staf Ahli Kemenpera Bidang Pertanahan dan Tata Ruang.

Berangkat dari kenyataan inilah maka Kemenpera pro aktif malakukan pameran dan sejenisnya dan menyosialisasikan soal program

 ke halaman 11

gegeh/bhirawa

Miftahul Arifin saat menunjukkan SK KBIH yang asli, Rabu (17/9).

Kemenag Jatim Akan Tertibkan KBIH Abal-Abal

Pengambilan sumpah janji jajaran pimpinan DPRD Surabaya periode 2014-2019 di Gedung DPRD Surabaya, Rabu (17/9).

Pimpinan Dewan Definitif, Struktural Fraksi Ditetapkan Pimpinan DPRD Surabaya resmi dilantik dan bekerja, Rabu (17/9) kemarin. Legislatif juga menetapkan susunan dan struktur fraksi yang terdiri atas delapan (8) fraksi. Direncanakan dalam waktu dua hari ke depan, telah dibentuk pula

 ke halaman 11

Pemprov, Bhirawa Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf mengaku sangat tertarik dengan program ketahanan pangan yang dilakukan pemerintah Australia. Salah satunya adalah rekayasa pertanian dengan menggunakan sentuhan teknologi.

Ketertarikan Saifullah Yusuf tersebut disampaikan saat menerima Wakil Menteri Departemen of Foreign affair and Trade (DFAT) Australia, Jean Bernard Carrasco di ruang ker-

janya, Rabu, (17/9). Untuk itu, pihaknya sangat menyambut baik kerjasama Australia-Indonesia Partnership for Promoting Rural Income Through Support for Marketing in Agriculture

(AIP-PRISMA) dalam memajukan dan meningkatkan produktivitas ketahanan pangan di Jatim.

Menurut Gus Ipul, sapaan lekat Saifullah Yusuf, meningkatnya jumlah penduduk dan minimnya keterbatasan lahan untuk pertanian menyebabkan pemerintah harus memiliki formula guna mengatasinya. Setiap

 ke halaman 11

Vincensius

Sentil..  Jokowi tegaskan tak akan hapus Kementerian Agama  Jika dihapus menjadi indikasi Indonesia digiring menjadi negara sekuler  Dewan soroti kinerja BPJS  Makanya jangan hanya mau uangnya saja  Dokter di Sumenep masih kurang  Ada yang berminat?

Sukadar Baktiono Tri Didik Adiono Riswanto

3. Fraksi Gerindra Ketua : Wakil ketua : Sekretaris : Bendahara :

BF Sutadi Rio Pattiselano Lutfiyah Endy Suhadi

2. Fraksi Demokrat Ketua : Junaedi Wakil Ketua : Dini Rijanti Sekretaris : Machmud Bendahara : Herlina Harsono Njoto 4. Fraksi PKB Ketua : Laila Mufidah Wakil ketua : Minun Latif Sekretaris : Camelia Habiba

Hari Ini 54 Calon Dewan Pendidikan Paparkan Karya Tulis Dewan Pendidikan Surabaya, Bhirawa Seleksi Dewan Pendidikan Surabaya berlanjut sampai pada tahap pemaparan karya tulis seputar pendidikan. Mulai Kamis (18/9) hari ini hingga Jumat (19/9) besok, secara bertahap ke-54 calon yang sudah lolos seleksi administrasi akan dihadapkan secara langsung dengan lima Panitia Seleksi (Pansel) Dewan Pendidikan.

Seperti diketahui, kelima Pansel tersebut antara lain, Prof Muchlas Samani (Mantan Rektor Unesa), Prof Zainudin Maliki (Ketua Dewan Pendidikan Jatim), Agus Widiarta (Ketua Ombudsman RI Jatim), Seger Handoyo (Dekan Psikologi Unair) dan Deni Wicaksono (Anggota Komisi Pelayanan Publik Jatim). Dalam proses pemaparan, masing-masing calon anggota Dewan

 ke halaman 11

Anggaran Bencana Kekeringan Baru Cair Oktober Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf menerima kunjungan Wakil Menteri Departemen of Foreign affair and Trade (DFAT) Australia, Jean Bernard Carrasco di ruang kerjanya, Rabu, (17/9).

 ke halaman 11

: : : :

Pemprov Tertarik Rekayasa Pertanian Australia

 ke halaman 11

JIKA orang lain sangat menginginkan jabatan, legislator muda ini justru mengaku akan menolaknya jika ditunjuk menempati posisi ketua komisi. Tidak mau tersandera berbagai hal di luar idealismenya, merupakan alasan pria keturunan Tionghoa ini menolak jabatan itu.

“Saya tidak mau tersandera. Saya ingin berjuang tanpa harus menanggung beban batin atas keputusan yang melanggar idealisme saya,’ ujar Vincensius, Wakil Rakyat dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini saat mengobrol dengan sejumlah awak media.

Menurutnya menjadi pimpinan dalam komisi a k a n

1. Fraksi PDIP Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara

Ketua DPRD Surabaya yang baru, Armuji berjabat tangan dengan ketua lama, Machmud.

Surabaya, Bhirawa Kantor wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Jatim akan menertibkan KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) abal-abal alias palsu menyusul ditemukannya paspor haji palsu dan berimbas pada kegagalan CJH (Calon Jamaah Haji) berangkat ke Tanah Suci pada Rabu (10/9) lalu. Langkah ini dilakukan untuk melindungi CJH agar tak menjadi korban dalam pelaksanaan haji pada tahun mendatang.

Pelaksana Pembina Haji dan Umroh Kemenag Jatim, Miftahul Arifin mensinyalir banyak KBIH yang masa izinnya sudah habis, namun tetap mengakomo-

Siap Tolak Jabatan

Susunan Struktural 8 Fraksi di DPRD Surabaya (periode 2014-2019)

HUT ke-69 TNI, 205 Pesawat Tempur Terbangi Surabaya

Kadispen AU: Ada Delay, Tapi Tak Ada Cancel Jakarta, Bhirawa Peringatan HUT ke-69 TNI secara nasional yang dipusatkan di Kota Pahlawan pada 7 Oktober 2014 bakal disemarakkan demonstrasi 205 pesawat militer. Namun, Mabes TNI memastikan lalu lintas udara di Bandara Internasional Juanda tidak akan lumpuh.

“Sudah ada rekayasa lalu lintas udara. Tidak menggunakan mata, tapi radar. Memang ada beberapa pengaturan pendaratan. Delay ya, tapi cancel (penerbangan) tidak ada,” terang Kadispen AU Marsma TNI Hadi Tjahajanto dalam acara Media Gathering HUT ke-69 TNI di Cilangkap Jakarta

Timur, Rabu (17/9).

Sebanyak 205 pesawat militer yang akan dilibatkan dalam demo flying pass merupakan gabungan dari tiga matra. TNI AU selaku penanggung jawab pertunjukan di udara menerjunkan 138 unit pesawat, sisanya milik TNI AD

 ke halaman 11

Gubernur Minta Daerah Tangani Sendiri Dulu

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memastikan bantuan bencana kekeringan yang melanda 22 kabupaten/kota di Jatim akan turun pada Oktober mendatang. Oleh karena itu, mantan Sekdaprov Jatim ini meminta daerah mau menangani bencana ini hingga September.

“Puncak kekeringan tahun ini akan terjadi pada Oktober nanti. Hingga akhir bulan ini, tolong daerah dulu yang mengurusi kekeringannya. Nanti pada Oktober akan kita bantu, karena puncak kekerin-

 ke halaman 11

Banyuwangi Akan Gelar Festival Rujak Soto

Ingin Promosi Makanan Khas dan Tarik Wisatawan Satu lagi agenda pariwisata digelar di Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten berjuluk ‘The Sunrise of Java’ ini menghelat Festival Rujak Soto, sebuah pesta kuliner makanan khas lokal. Rujak soto adalah makanan unik dari Banyuwangi yang memadukan antara bumbu rujak dan soto.

Diananta Putra, Kabupaten Banyuwangi Festival Rujak Soto akan dihelat Sabtu, 20 September 2014 di kawasan Taman Blambangan, Kota Banyuwangi. Acara digelar mulai pagi sampai sore hari, di mana kemudian malam harinya pengunjung bisa menikmati malam puncak Banyuwangi Batik Festival yang juga digelar di Taman Blambangan.

“Kami sengaja menyatukan dengan agenda Batik Festival agar wisatawan bisa menikmati berbagai ajang secara bersamaan. Semakin panjang siklus destinasi, dengan strategi yang tepat, tentu semakin besar pula belanja wisatawan untuk mengger-

akkan ekonomi lokal,” ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di sela-sela persiapan penyelenggaraan, Rabu (17/9).

Menurut Anas, Festival Rujak Soto adalah bagian dari pengembangan wisata kuliner untuk memberdayakan masyarakat sebagai pelaku ekonomi.

“Dengan festival ini, cita rasa dan penampilan rujak soto akan meningkat. Penjual tahu bagaimana cara penyajian yang menarik wisatawan.

Tindak lanjutnya nanti kami ingin ada pengemasan bumbu rujak soto

 ke halaman 11

diananta putra/banyuwangi

Penjual panganan khas Banyuwangi, Rujak Soto di Kota Banyuwangi.

SURABAYA

2

Kamis Kliwon 18 SEPTEMBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Gubernur Bakal Intensif Awasi Kinerja Perhubungan Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo akan melakukan pengawasan terhadap kinerja perhubungan, karena dalam transportasi melibatkan arus barang dan orang. Hal itu membuktikan perhubungan memiliki peran sangat penting dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akhir tahun 2015.

trie diana/bhirawa

Naikkan UMK

Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim unjuk rasa di Gedung Negara Grahadi Surabaya,Rabu (17/9). Massa mendesak gubernur Jatim H Soekarwo untuk menaikkan UMK tahun 2015 minimal 30 persen dan tolak kenaikan harga BBM.

Dewan Ramai-ramai Tolak Pengadaan Baju Batik DPRD Jatim, Bhirawa Rencana pengadaan baju batik yang digagas oleh Pimpinan DPRD Jatim dipastikan sulit terealisasi.

Ini karena sejumlah anggota dewan menolak dilakukan pengadaan, dan justru mendukung setiap anggota dewan menggunakan baju batik yang dimilikinya.

Anggota Fraksi Gerindra Jatim, Banyamin Kristanto mengaku daripada uang APBD Jatim dihamburhamburkan hanya untuk pengadaan baju batik yang tidak lebih mendesak, lebih baik digunakan untuk kepentingan rakyat Jatim seperti pengentasan kemiskinan atau penyelesaian disapritas wilayah. ‘’Saya kira masalah baju batik tidak terlalu urgent.

Untuk itu tidak perlu dilakukan pengadaan. Apalagi saya jamin setiap masya-

rakat Indonesia, khususnya anggota dewan memiliki baju batik, meski harganya tidak mahal,’’tambah mantan Dirut RS Williamboth, Rabu (17/9).

Menurutnya dirinya malu jika ada pengadaan dan baju batik anggota DPRD Jatim diseragamkan. Hal ini tak lebih seperti siswa, yang baju sekolahnya diseragamkan. ‘’Bahkan saya melihat seperti penerima tamu seperti kondangan,’’lanjutnya.

Sementara, Anggota Fraksi Demokrat Jatim, Samwil menegaskan, menjaga kearifan lokal tidak harus dengan pengadaan seragam.

Sebab, hal itu justru akan memunculkan kesan negatif bagi anggota dewan.

“Pakai batik tidak masalah. Tetapi tidak perlu diseragamk a n .

Toh, setiap

anggota pasti sudah punya batik. Kalau bisa beli sendiri, kenapa harus pengadaan?Karena itu, rencana ini harus ditinjau lagi.Azaz manfaat harus dikedepankan,”tegas pria asal Bawean ini.

Dia khawatir, program pengadaan ini hanya dimanfaatkan sebagian orang untuk mencari keuntungan saja.

Dalihnya untuk menjaga kearifan lokal. “Saya tidak menuduh. Tetapi, bisa saja seperti itu. Misalnya mereka yang selama ini bergelut dengan usaha itu,”tukasnya.

Penolakan serupa juga disampaikan anggota dewan lainnya. Mereka menganggap, jatah pakain sipil harian dan pakaian sipil resmi lengkap sudah cukup. Sehingga tidak perlu ada pengadaan baru lagi. “Kalau sampai ada pengadaan, itu namanya pemboro-

san,”tutur Achmad Heri, anggota FNasDem. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Terib (Tatib) DPRD Fredi Poernomo mengatakan, jadi atau tidaknya aturan tentang pakaian batik untuk anggota DPRD bergantung pada keputusan paripurna.

“Terserah paripurna nanti.

Kalau memang tidak sepakat ya tidak apa-apa. Yang pasti, semangat kami hanya ingin melestarikan batik,”katanya.

Fredy menjelaskan, meski dimasukkan di dalam tatib, bukan berarti akan ada penyeragaman untuk jenis batik yang akan dipakai. Semua terserah pilihan anggota dewan masing-masing. “Anggota dari Bojonegoro silahkan pakai batik Bojonegoro. Begitu juga yang berasal dari Madura dan Q cty dan Tuban.Q

“MEA adalah pertempuran canggih dari pada pertempuran lainnya. Karenanya saya harus melakukan kontrol secara langsung terhadap kinerja perhubungan. Apakah sudah ada kesesuaian antara ‘Lima Citra Manusia Perhubungan’ dengan implementasi tugas di lapangan,” ujar Soekarwo, saat menjadi Irup memperingati Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tahun 2014, di Politeknik Pelayaran Surabaya, Rabu (17/9).

Menurut dia, pengawasan yang dilakukan adalah wujud komitmen pimpinan untuk mensukseskan pembangunan perhubungan. Kegiatan yang dilakukan juga harus diterangkan dalam timeline dan target yang jelas.

“Dengan kontrol yang baik serta kerjasama yang baik antara pimpinan dan semua insan perhubungan, saya yakin mampu membawa Jatim makin maju dan sejahtera dan siap menghadapi MEA,” terangnya.

Dijelaskann, aktifitas lalu lintas barang dan jasa di Jatim mencapai sekitar Rp1.110 triliun, dari ekspor dan impor.

Sedangkan transaksi perdagangan antara Jatim dengan 26 propinsi baik lewat darat, laut dan udara jumlahnya mencapai 31,9 persen dari total market dalam negeri. Ini berarti selama lima tahun ada kenaikan transaksi perdagangan dari 23 persen menjadi 31,9 persen.

“Melihat kemajuan transaksi perdagangan, maka Jatim harus mempu menjadi hub (penyambung) pelaksanaan MEA 2015. Dan jika terjadi gangguan distribusi barang dan jasa di Jatim akan mengganggu inflasi Indonesia timur,” tuturnya.

Untuk mendukung kontrol terhadap kinerja perhubungan, akan dibangun infrastruktur baru agar bisa dilakukan tracking system terhadap semua sektor perhubungan. Selain itu, satuan administrasi pangkal juga perlu dibangun untuk mengontrol tracking system yang sudah berjalan. Di sisi frontline juga harus disiapkan standarisasi barang misalnya karantina pertanian, standarisai obat dan karantina perikanan.

“Semua infrastruktur, baik dari sisi Teknologi Informasi (TI) maupun sarana prasarana, merupakan bentuk Market Intelegence Business agar dunia perhubungan tidak tergerus oleh produk aplikasi

asing,” tegasnya.

Salah satu bentuk kemajuan di bidang transportasi Jatim diantaranya diresmikannya Terminal Multipurpose Teluk Lamong. Terminal Teluk Lamong dibangun dengan konsep green port untuk meningkatkan kapasitas Pelabuhan Tanjung Perak. Green Port artinya adalah truk-truk yang berada terminal ini menggunakan bahan bakar gas yang ramah lingkungan.

Selain itu ada beberapa proyek Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) diantaranya Pembangunan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto, Tol Gempol-Pandaan serta Pengembangan Pelabuhan Branta Kabupaten. Pamekasan.

Saat membacakan sambutan Menteri Perhubungan E.E Mangindaan Pakde Karwo mengatakah, pembangunan perhubungan mempercepat kemajuan bangsa, dan menjadi sarana yang tepat untuk menyejahterkan masyarakat. Karenanya seluruh insan perhubungan harus terus memantapkan komitemenmennya dan bekerja keras, cerdas, dalam melaksanakan program pembangunan.

“Agar cita-cita para pendahulu kita dapat tercapai yaitu kemajuan dan kesejahteraan rakyat, maka seluruh insan perhubungan harus mampu bekerja keras dan cerdas,” pintanya.

Ia menjelaskan, permasalahan yang dihadapi sektor transportasi dari waktu ke waktu semakin kompleks. Permasalahan itu diantaranya tentang aksesibilitas dan keterjangkauan, permasalahan transportasi massal, kelanjutan reformasi di bidang transportasi, dan kepastian regulasi dalam penyelenggaraan transportasi.

“Semua hal yang saya sebutkan tersebut telah menjadi isu yang harus segera diselesaikan,” imbuhnya.

Selain itu, tuntutan masyarakat akan perubahan layanan jasa transportasi terus meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi. Apalagi menghadapi adanya arus globalisasi yang semakin masif dan komprehensif, maka diperlukan kesiapan transportasi. “Dalam menghadapi pasar tunggal ASEAN tahun 2015, bidang transportasi harus bersiap dengan matang dan mampu menyesuaikan kemajuan teknologi,” Q iib terangnya.Q

Risma: ke Jakarta Bukan untuk Bahas Menteri Pemkot, Bhirawa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini membantah kabar kedatangannya ke Jakarta pada Selasa (16/9) lalu untuk membahas tawaran jabatan Menteri Lingkungan Hidup dari Presiden terpilih Joko Widodo.

“Menteri apa? Menteri Lokalisasi atau Menlok ya,” katanya sambil ketawa saat ditemui wartawan setelah rapat paripurna DPRD Surabaya, Rabu.

Risma menjelaskan kedatangannya ke Jakarta untuk menerima dua penghargaan dan mengikuti rapat “mass rapid transit” (MRT) atau angkutan massal cepat (AMC) di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).“Pagi saya dapat penghargaan, siang saya rapat dengan Bappenas soal MRT dan malam saya dapat penghargaan lagi,” katanya.

Mengenai tawaran menteri, Risma sudah menyampaikan ke Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa ada pekerjaan rumah di Surabaya yang belum diselesaikan.“Bu Mega sepakat soal itu. Jadi, jangan buat isu lagi, karena saya ke Jakarta untuk menerima penghargaan bukan untuk itu,” katanya.

Sebelumnya, Risma juga mengatakan tidak tertarik dengan posisi menteri dan juga tidak berniat untuk maju di Pilkada Surabaya 2015.

Saat ini, dirinya justru sedang memproses rencana kepindahan dirinya dari pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, ke kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya sebagai dosen.

Namun, informasi yang diperoleh media dari salah seorang pimpinan parpol di Surabaya yang masuk koalisi merah putih yang namanya enggan ditulis menegaskan bahwa orang dekat Risma yang menjadi pejabat penting di Pemkot Surabaya sempat mengatakan bahwa Risma masih ingin maju di Pilkada Surabaya 2015.

Hanya saja jika pilkada dipilih langsung, maka Risma lebih memilih jalur independen. “Bu Risma tidak mau diatur-atur oleh partai pengusung, jadi ingin maju lewat jalur independen,” katanya.

Namun, lanjut sumber itu, jika pilkada tidak langsung atau dipilih DPRD, maka bisa saja Risma maju lewat koalisi merah putih, mengingat dukungan masyarakat Surabaya saat ini cukup besar agar Risma maju kembali di pilkada.

“Semua bisa saja terjadi. Jika Golkar Surabaya sebagai bagian koalisi merah putih sempat menolak usung Risma. Tapi di tingkat DPP sudah ada arahan mendukung Risma, itu sudah dilakukan pendekatan Q ant.gat lewat Priyo Budi Santoso,” katanya.Q

16 Siswa SMPN 36 Surabaya Terdeteksi Berkebutuhan Khusus Baru Diketahui Setelah Guru Curiga Melihat Prilaku Anak

Peringatan bagi orang tua, guru dan seluruh stake holder pendidikan agar lebih memperhatikan perkembangan peserta didiknya. Sebab, boleh jadi peserta didik yang selama ini dianggap tidak memiliki masalah psikologis ternyata justru berkebutuhan khusus. Seperti yang terjadi pada 16 siswa reguler di SMPN 36 yang baru-baru ini diketahui berkebutuhan khusus.

Ke-16 siswa tersebut setelah diikutkan tes psikologi di Inklusif Center Fakultas Psikologi Unair.

Dari tes tersebut diketahui, lima siswa dinyatakan memiliki IQ di bawah normal dan sembilan siswa IQ normal namun memiliki gangguan perilaku. Sedangkan dua siswa lainnya masih terindikasi kuat karena belum menjalani tes.

Hal ini diketahui lantaran para guru curiga terhadap beberapa siswa selama proses belajar mengajar tidak mengalami perkembangan sama sekali. Ada pula yang bisa mengikuti pembelajaran tapi memiliki perilaku yang tidak wajar di sekolah.

“Setelah dites, ternyata benar.

Sebagian terdeteksi slow learner dan dan beberapa mengalami retardasi mental atau tuna grahita,” ungkap Koordinator Inklusif SMPN 36 Surabaya Tjitjih Yuniarti saat ditemui, Rabu (17/9).

Tjitjih mengatakan, para siswa yang dinyatakan berkebutuhan khusus tersebut

tam/bhirawa

Salah seorang siswa inklusif di SMPn 36 mengikuti pelajaran Bahasa Indonesia di ruang resources room dengan seorang GPK adalah siswa kelas 8 dan 9. Sebelumnya, mereka masuk dan mendaftar di sekolah tersebut melalui jalur reguler bukan jalur pendaftaran inklusif.

Karena itu pihak sekolah tidak berani menjustifikasi apakah para siswa ini benar-benar berkebutuhan khusus atau normal. “Tapi setelah lama dibiarkan, banyak guru yang mengeluh dengan siswa-siswa ini. Dari situ kita kemudian memberanikan diri untuk mengikutkan tes para siswa tanpa memungut biaya apapun dari wali murid,” ungkap dia.

Sampai saat ini, pihak sekolah sendiri belum memberitahu pihak orang tua. Bahkan langkah untuk memindah jalurkan siswa dari status reguler ke inklusif juga masih

direncanakan oleh pihak sekolah. sebab untuk proses tersebut pihak sekolah perlu melaporkan ke orang tua dan Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya lebih dulu. Tjitjih yakin, pada saat orang tua diberitahu kondisi anak yang sebenarnya beberapa tidak akan bisa menerima.

“Tapi bagaimanapun respon orang tua nanti, kami tetap akan memberitahu hasil tes ini dalam waktu dekat,” tutur dia. Memindah jalurkan status siswa ini sangat penting menurut Tjitjih. Sebab, ini akan berpengaruh terhadap layanan pendidikan yang diperoleh anak di sekolah.

Misalnya pembelajaran di resources room dan pendampingan oleh Guru Q tam Pendamping Khusus (GPK).Q

SURABAYA

Kamis Kliwon 18 SEPTEMBER 2014

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

153 Pengaduan Masuk di KPP

Program BPJS di Jatim Amburadul Pemprov, Bhirawa Meski sudah diluncurkan hampir satu tahun, namun program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) belum sampai menyentuh kepada masyarakat lapisan bawah khususnya masyarakat miskin (Maskin). Ada 153 pengaduan terkait BPJS yang diterima Komisi pelayanan Publik(KPP) Jatim.

trie diana/bhirawa

Parade Senja

Sejumlah siswa dan siswi drumband TK Darussalam Gunung Anyar Surabaya mengadu kreativitasnya dengan memainkan beberapa lagu salahsatunya lagu becak, Rabu (17/9). Ajang kreativitas ini rencananya akan ada setiap tanggal 17 dengan tema Parade Senja Surabaya yang dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

Ketercapaian Imunisasi Jatim Baru 86 Persen Pemprov, Bhirawa Upaya Dinkes Jatim untuk mencapai target imunisasi terus dilakukan. Berbagai sosialisasi dilakukan Dinkes untuk mencapai target imunisasi Kepala Dinkes Jatim dr Harsono mengaku, pada tahun 2013 Ketercapaian imunisasi di Jatim baru 86 persen. Angka ini masih jauh dari target Dinkes sebanyak 95 persen.Belum sadarnya masyarakat dalam mewajibkan anaknya untuk mengikuti imunisasi menjadi faktor utama ketidakcapaian target imunisasi.

Selain itu belum lengkapnya informasi yang didapatkan orang tua akan pentingnya mengikutkan anaknya dalam imunisasi.‘’Ada sebagian orang tua yang menganggap imunisasi tidak penting dan ada yang menganggap imunisasi bahaya bagi kesehatan anak kedepan,’’ ucapnya.

Menurutnya, informasi tidak benar yang diperoleh masyarakat membuat sebagian masyarakat masih takut dengan mengikutkan anaknya untuk imunisasi. Padahal imunisasi dilakukan untuk mencegah anak dari penyakit mematikan dan kecacatan pada organ tubuh. Jika dilihat banyak dari orang dewasa mengidap dan terjangkit penyakit berbahaya salah satunya adalah difteri, campak dan kusta.

RAGAM INFO

Jaringan Pelaku Curanmor Surabaya Tertangkap Polrestabes, Bhirawa Sesuai dengan itruksi Kapolda Jatim yang baru, aparat kepolisian terus melakukan tindakan tegas terhadap penjahat jalanan di Kota Surabaya. Terbukti, anggota Unit Reskrim Polsek Genteng berhasil meringkus dua orang dari lima pelaku komplotan spesialis pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) yang beraksi di Surabaya.

Kedua pelaku yang diamankan petugas, yaitu M Khoiril alias Yanto (29) dan Langgeng Pribadi alias Dawan (18) warga Jalan Keputran Pasar Kecil, Surabaya. Sedangkan tiga orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) yaitu ADK, DIN, dan UDK. Dua orang yang berhasil ditangkap, berperan sebagai joki dalam tindak kriminalitas tersebut.

Kedua tersangka, diamankan di Jalan Keputran Kecil, pada Minggu (14/9) lalu sekira pukul 05.00 WIB. Namun, belum sempat membawa satu unit Honda Beat, tersangka kepergok oleh warga, dan sempat menjadi bulan-bulanan massa, sebelum diamankan Q bed anggota Polisi Polsek Genteng.Q

Imunisasi yang dilakukan petugas kesehatan kepada anak.

Kebanyakan orang yang menderita penyakit tersebut ketika dilihat masa kecilnya tidak pernah melakukan imunisasi. Jika ada orang dewasa yang terkena penyakit padahal dia pernah imunisasi maka jumlahnya relatif lebih kecil. ‘’Memang jumlah penderita orang yang pernah imunisasi tidak banyak dan jumlah ini tidak sebanding dengan orang yang belum pernah sama sekali imunisasi,’’ paparnya.

Lebih lanjut Mantan Bupati Ngawi ini mengungkapkan, pemerintah melalui Dinkes sudah membuat program

dna/bhirawa

imunisasi kepada seluruh anak di Jatim gratis . Diharapakan ada peran serta masyarakat khususnya orang tua untuk mengimunisasikan anaknya ke Puskesmas dan Posyandu. ‘’Kita perlu bersyukur bahwa imunisasi di Indonesia gratis sedangkan di negara maju imunisasi ditarik biaya,’’ ucapnya.

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Surabaya, dr Agus Harianto.Dokter Agus mengatakan, masih banyaknya anak yang belum mendapat imunisasi akibat masih adanya stigma miring Q dna tentang imunisasi.Q

Ketua KPP (Komisi Pelayanan Publik) Jatim, Deni Wicaksono, Rabu(17/9) mengakui dari sejumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke KPP ada sekitar 153 pengaduan.

Dimana pengaduan tersebut masyarkat masih banyak yang mengeluhkan proses pendaftaran BPJS yang sangat sulit dan berbelit, dan masalah klaim pembayaran yang dikeluhkan masyarakat.

“Dengan adanya keluhan dari masyarakat ini kami minta kepada pihak BPJS agar segera melakukan sosialisasi ke masyarakat dan menempatkan serta menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) kantor perwakilan BPJS di rumah sakit milik pemerintah yang berkerjasama dengan BPJS,”ujarnya.

Selain BJPS yang menempati posisi tertinggi soal pengaduan, yang keduayaitu pengaduan yang paling banyak yaitu Bupati/ Walikota 107 pengaduan, posisi ketiga Desa/ kelurahan 88 pengaduan, keempat kantor pertanahan 27 pengaduan, kelima Dinas Pekerjaan Umum 26 pengaduan.

Atas fakta ini para anggota Dewan jatim ramai-ramai menilai proyek pemerintah tersebut dianggap gagal. Anggota Fraksi Gerindra Jatim, Mohammad Fawaid mengatakan BPJS bisa dikatakan merupakan proyek gagal karena saat ini tidak semua masyarakat tercover oleh BPJS. Hal ini dapat dilihat di masyarakat lapisan bawah khususnya di desa-desa hampir seluruh masyarakat di sana belum tercover oleh BPJS. Sebaliknya, hanya masyarakat perkotaan saja yang mendapatkan. ‘’Jujur kalau mau turun ke bawah hampir di desa-desa tidak ada masyarakat miskin yang tercover dalam BPJS. Ini karena mereka kurang sosialisasi dan rata-rata BPJS justru diikuti oleh orang perkotaan dan mampu.

Karena saya menilai proyek BPJS kurang mengena,”terang politisi muda, Rabu(17/9).

Untuk itu, Fawaid menambahkan ke depan pemerintah khususnya pengelola BPJS harus melakukan evaluasi terhadap kinerjanya sehingga masyarakat kurang mampu betul-betul bisa tercover.

Sedang Anggota Fraksi Partai Golkar Jatim, Kodrat Sunyoto menegaskan sejak dia menjadi anggota Komisi E DPRD Jatim hingga diangkat kembali menjadi Anggota DPRD Jatim periode 2014-2019, pelaksanaan BPJS semakin parah.

Buktinya, saat ini RSUD dr Soetomo yang sebelumnya menangani paasien maskin tiga ribu kini mencapai 5 ribu.

Termasuk di RS Haji yang sebelumnya 800 pasien kini menjadi 1.200 pasien. ‘’Ini karena rumah sakit daerah mencari untungnya saja. Makanya ketika masyarakat miskin pengguna BPJS berobat langsung dirujuk ke RSUD dr Soetomo.

Karena tak heran rumah sakit milik Pemprov Jatim ini memikul beban berat dari rujukan ini. Apalagi rata-rata pasien rujukan berasal dari BPJS kelas tiga yang notabene, RSUD dr Soetomo mensubsidi cukup besar sekali,’’akunya.

Karena itu, vokalis Partai Golkar ini mendesak Dirut RSUD dr Soetomo untuk mengumpulkan seluruh Dirut RSUD seJatim untuk membahas masalah tersebut dan dilakukan pembenahan. Jika tidak maka sangat kasihan rumah sakit besar seperti RSUD dr Soetomo yang notabene melayani penyakit berat dan kronis. ‘’Ke depannya RSUD di Jatim tidak lagi obral rujukan karena ini jelas mereka mencari keuntungan sendiri dan merugikan RSUD dr Soetomo,’’paparnya dengan nada nada tinggi.

Terpisah, Anggota Fraksi Demokrat Jatim, Surawi mengaku jika pelaksanaan BPJS cukup berhasil untuk mencover masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Kalaupun sekarang masih ditemukan beberapa kekurangan karena usia BPJS masih sekitar sembilan bulan setelah resmi diluncurkan pada 1 Januari 2014. ‘’Saya kira program BPJS cukup bagus dan seharusnya mendapatkan dukungan semua pihak. Kalaupun kalau terjadi permasalahan, karena BPJS yang harus melayani program kesehatan masyarakat se-Indonesia masih terkonsentrasi dengan pendataan. Dan diharapkan pada 2015 mendatang sudah berjalan lebih baik,’’tegas mantan Anggota DPRD Kaltim ini.

Ditambahkannya, secara nasional program BPJS sangat membantu masyarakat khususnya dari kalangan tidak punya. Ini karena dalam program tersebut mempraktekan sistem subdisi silang.

Dimana mereka yang mampu biasanya ikut program BPJS kelas satu dan ini sangatlah membantu bagi mereka dari kalangan masyarakat miskin yang mengQ cty gunakan kelas tiga.Q

PMI Edukasi Warga Surabaya Peduli Donor Darah Kecamatan Bubutan Sosialisasi Tertib Administrasi Kependudukan Surabaya, Bhirawa Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya akan gencar melakukan edukasi ke seluruh masyarakat khususnya warga Kota Surabaya agar lebih peduli upaya mendonorkan darahnya bagi orang yang membutuhkan.

“Meskipun kondisi stok darah di PMI relatif masih aman kita tidak boleh cepat puas karena kita melayani seluruh wilayah yang membutuhkan, untuk itu kami mengharapkan adanya pendonor baru dengan banyak menggelar edukasi karena semakin tahun pendonor lama juga semakin bertambah umur sehingga tidak menuntut kemungkinan stok darah akan menurun apabila tidak adanya regenerasi pendonor,” ungkap Wakil Ketua I PMI Kota SurabayaIr H Tri Siswanto MM usai open house HUT PMI ke 69 di UDD PMI Kota Surabaya, Rabu (17/9) kemarin.Program edukasi akan digelar di 31 Kecamatan Kota Surabaya, sekolah-sekolah maupun di perguruan tinggi.

“Di Kecamatan akan kami gelar berbagai kegiatan seperti bakti social yang berhubungan dengan donor darah dan pengobatan gratis. Kalau di sekolah dan perguruan tinggi kami akan lebih mengenalkan tentang PMI,” ujarnya.

Bertepatan dengan open house ini PMI juga memberikan penghargaan bagi relasi maupun karyawan yang sudah mengabdi di PMI. “Reward kami berikan kepada karyawan yang sudah lama mengabdi supaya kinerjanya bisa lebih ditingkatkan serta menambah semangat bagi yang lainnya sedangkan reward untuk relasi juga kami berikan karena mereka sangat berperan membantu PMI,” katanya.

Menurut Past President Rotary Club-Totok Sudarto, pihaknya sangat mengapresiasi PMI dengan memberikan penghargaan kepada para relasi yang nantinya bisa meningkatkan jumlah pendonor khususnya pendonor baru.

“Setiap kami menggelar donor darah kami selalu mencari pendonor baru dengan cara memotivasi mereka, memberitahu apa itu donor darah dan manfaat donor darah karena selama ini yang mereka tahu bahwa donor darah hanya untuk kemanusiaan saja sedangkan bagi kesehatan Q riq mereka kurang tahu,” pungkasnya.Q

Pemkot, Bhirawa Mengantisipasi adanya KTP ganda atau palsu pihak Kecamatan Bubutan melakukan sosialisasi tertib administrasi kependudukan.

Sosialisasi ini diikuti oleh perwakilan 53 RW dan 5 Keluarahan di kecamatan Bubutan.“Tertib administrasi kependudukan ini sangat penting bagi seluruh warga Kota Surabaya, jadi setiap warga sejak lahir diwajibkan memiliki identitas yang harus didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya,” ungkap Sekretaris Kecamatan Bubutan-Drs Sudjatmoko MSi, Rabu (17/9) kemarin.

Ia menambahkan, setelah didaftarkan ke Dispendukcapil diharapkan nantinya seluruh warga Kota Surabaya sudah tidak ada lagi yang tidak memiliki identitas.

Apalagi bagi warga yang sudah wajib memiliki KTP juga diharapkan segera mengurus di Kelurahan masing-masing.

Sosialisasi kemarin menghadirkan nara sumber dari Bappeko Kota Surabaya, Dinas Keuangan Kota Surabaya, SKPD terkait serta Kapolsek Bubutan, Kanit Binmas dan Dispendukcapil Kota Surabaya sebagai narasumber sosialisasi

tertib administrasi kependudukan di Kecamatan Bubutan.Sedangkan saat ini sedang marak adanya KTP palsu untuk itu pihaknya meminta kepada seluruh RW dan Kelurahan untuk bisa membedakan mana KTP yang asli dan palsu yang dijelaskan Kapolsek Bubutan.

“Setelah mengetahui perbedaan bentuk KTP asli dengan yang palsu, diharapkan para RW ini juga segera mensosialisasikan ke Ketua RT setempat karena demi keamanan semua warga,” katanya.

Selain itu juga memiliki KTP juga sangat penting khususnya bagi pemerintah kota karena untuk mengetahui jumlah populasi penduduk Surabaya secara riil. “Keuntungan atau manfaat KTP nantinya akan mempermudahkan pemerintah untuk mendata juga baik untuk pemilik KTP itu sendiri, karena semuanya itu sangat berkaitan seperti saat kita mengurus SIM juga membutuhkan KTP ataupun mengurus surat lainnya,” jelasnya.Apalagi pembuatan e-KTP khususnya di Surabaya akan dipermudah dimana warga setempat bisa mengurus langsung di Kelurahan Q riq tanpa harus datang di Kecamatan.Q

Adanya Dugaan Perilaku Menyimpang

KY Awasi Perilaku Khusus Hakim Dipersidangan BBM Ilegal Diam-diam, persidangan kasus BBM ilegal jenis solar yang menjerat terdakwa Anom Setyo Legowo alias Yoyok selaku Bos PT Rashwa Getra Nirwana dan Broker penjualan BBM ke Kapal yakni Welly Susanto alias Welly, mendapat perhatian serius dari Komisi Yudisial (KY) Jatim.

Sorotan Handycam milik Ubed Bagus Razali selaku Asisten Koordinator KY Jatim, terfokus pada persidangan yang di Ketuai Majelis Hakim Antonius Simbolon. Tak hanya itu, bersama rekannya yakni Ragil Kusnaningrini, KY terus menyorot jalannya persidangan yang digelar di ruang sidang Sari 2 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (17/9).

Menurut Ubed, pengawasan yang dilakukan KY ini bukan tanpa alasan. Pasalnya dalam kasus ini, KY menilai ada prilaku khusus dari Majelis Hakim yang diduga menyimpang dari pelaksanaan tugas. Selain itu, pengawasan persida-

ngan ini merupakan perintah langsung dari KY Pusat, dimana Ia telah melakukan pengawasan selama dua kali.

“Dengan pantauan kami, diharapkan proses persidangan kasus ini berjalan fair, sesuai dengan faktafakta yang ada dipersidangan,” tegas Ubed ditemui usai sidang, Rabu (17/9).

Asisten Kordinator KY ini mengaku, pengawasan kasus ini bukan berdasarkan laporan dari masyarakat melainkan inisiatif dari KY Jatim sendiri. Pihaknya sudah menyampaikan ke KY pusat mengenai pantauannya, setelah itu KY pusat menugaskannya untuk melakukan pantauan ditiap

persidangannya.

“Ini laporan inisiatif kami sendiri, dan tidak ada pelapor ke kami. KY pusat menyetujui dan menugaskan kami untuk memantau proses persidangan kasus ini sampai selesai,” urainya.

Pria asli Madura ini menambahkan, setiap hasil dari analisis perkembangan pengawasan yang dilakukannya, selalu dilaporkan langsung ke KY Pusat.

Dengan begitu, setiap persidangan kasus ini, pihaknya selalu menganalisis dan hasilnya diserahkan ke KY pusat untuk terus ditindaklanjuti oleh KY Jatim.

“Hasil pantauan kami setiap harinya, selalu dilaporkan ke KY pusat. Ini sebagai langkah tegas kami untuk memantau perilaku khusus Hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak keadilan,” tegas Ubed.

Disinggung terkait jumlah

bed/bhirawa

Ubed Bagus Razali selaku Asisten Koordinator KY Jatim saat memantau Hakim dipersidangan BBM ilegal, Rabu (17/9).

Hakim ‘nakal’ di sepanjang tahun 2014 ini, Ubed memaparkan, dari bulan Januari hingga September,

jumlah laporan Hakim nakal di Jatim yang masuk ke kantong Komisi Yudisial (KY) meningkat drastis di-

banding tahun 2013.

Berdasarkan data yang dimiliki KY , ada sekitar 26 Hakim yang telah dilapor-

kan oleh masyarakat ke KY Jatim. Laporan tersebut Menyangkut Prilaku Hakim (PH) dan Pelanggaran Hukum Acara (PHA).

“Tahun 2013 ada 4 hakim yang dilaporkan ke kami, sedangkan sepanjang 2014 ada 26 laporan dari masyarakat terkait pelanggaran PH dan PHA,” urai Ubed.

Selain dari laporan masyarakat, KY Jatim juga menemukan 13 Hakim nakal di Jatim yang telah dilaporkan ke KY Pusat.

“Yang 13 ini hasil dari laporan inisiatif KY Jatim,” imbuhnya.

Sementara Asisten Kordinator KY Jatim lainnya, Ragil Kusnaningrini mengungkapkan dari 39 laporan, Hakim PN Surabaya mendominasi pelanggaran paling banyak. “Kalau PN Surabaya jumlah pelanggarannya 75 persen dari pengaduan,” tandasnya.Q bed

OPINI

4 Tajuk

Rendemen Tebu Merosot!

MUSIM giling sudah berakhir, pertengahan September ini. Selanjutnya istirahat, jeda musim menunggu hujan pada bulan Oktober. Selanjutnya lagi, petani pemilik lahan akan pikir-pikir, apakah akan meneruskan bertanam tebu, atau beralih tanaman. Atau bahkan meng-alih fungsikan lahannya untuk perumahan. Jika saat ini luas lahan tebu mencapai 40 ribu hektar, boleh jadi tahun depan akan menyusut. Itu disebabkan rendemen tebu terus merosot dibawah 8%.

Rendemen yang rendah, tentu saja hanya menghasilkan gula sedikit. Sehingga tidak menjamin kesejahteraan petani. Pabrik Gula (PG) pun kalah bersaing dengan gula impor. Nampaknya, pemerintah mesti bekerja keras memperbaiki sistem kinerja produksi per-gula-an, secara on farm (pada lahan tebu) maupun off-farm (pada pabrik gula). Pemerintah sudah berkali-kali berjanji namun tidak pernah ter-realisasi.

Lebih dari 8 tahun terakhir, rendemen tebu tidak beranjak naik. Kalkulasi bertani sungguh bagai berjudi.

Dengan HPP Rp 8.250-an, hasil panen tebu akan senilai Rp 59,5 juta per-hektar. Perhitungan ini diperoleh jika petani sukses menuai panen (tidak diserang hama), serta sukses memenuhi rendemen. Yakni, menyetor tebu sebanyak 85 ton, dengan rendemen 8,5% untuk menghasilkan gula sebanyak 7,225 ton. Tidak banyak petani yang bisa mencapainya.

Tapi kalau rendemennya kurang dari 8%, maka hasilnya juga berkurang, hanya sekitar 6,8 ton. Dengan HPP (Harga Patokan Petani) sebesar Rp 8.250,-, maka petani akan menerima uang sebesar Rp 5,6 juta saja. Tetapi yang diterima petani tebu pada tahun ini tak lebih dari Rp 5 juta per-hektar. Padahal ongkos produksi mencapai Rp 7.900,- per-kilogram (termasuk sewa lahan). Sudah pasti, petani jeblok.

Penerimaan petani itupun banyak yang belum dibayar, karena gula masih menumpuk di gudang PG, belum dijual.

Agaknya, pasar belum bisa menyerap gula lokal karena harganya cukup mahal. Sedangkan gula impor lebih murah! Nyata-nyata problem off-farm masih berkutat pada posisi PG yang lemah. Mesin tua, tidak effisien, serta masih harus bersaing pula dengan produk impor yang lebih murah. PG yang lemah, tentu merugikan petani.

Pada sisi lain, importir gula memiliki peluang lebih besar. Dus, menguntungkan petani tebu luar negeri.

Ironisnya, Pemprop Jawa Timur seolah-olah bangga menempati posisi ketiga (sampai kesepuluh) urutan rendemen yang masih dibawah 8%. Tetapi realisasi rendemen tahun ini juga sangat jauh dibawah amanat Perda. Jawa Timur telah memiliki Perda Nomor 17 tahun 2012 tentang rendemen tebu.

Rendemen sebesar 11% menjadi klausul yang diamanatkan bertahap dalam tiga tahun, yang bergerak mulai dari rendemen rata-rata 8%. Seharusnya, rendemen 11% bukanlah mimpi kosong. Tahun 2013 seharusnya sudah mencapai 9%, serta tahun 2014 ini mencapai 10%. Kenyataannya saat ini rendemen tertinggi dicapai PG Gunung Madu Plantation, Lampung, rendemennya 8,34%. Disusul runner-up PG Bunga Mayang, Lampung (8,26%).

Posisi PG di Jawa Timur (seluruhnya BUMN) hanya menempati peringkat ketiga. Tertinggi PG Mojopanggung milik PTPN X (8,16), disusul berturut-turut PG Prajekan PTPN XI (7,93), PG Asembagus PTPN XI (7,9), PG Gempolkrep PTPN X (7,85), PG Panji PTPN XI (7,76), PG Pesantren PTPN X (7,7), PG Ngadirejo PTPN X (7,51), PG Krebet milik PT RNI (7,32). Ini sangat memperihatinkan, karena gagal memenuhi amanat Perda Nomor 17 tahun 2012.

Apa yang akan dilakukan oleh Pemprop Jawa Timur (dan DPRD baru periode 2014-2019)? Seharusnya bergerak cepat melindungi petani lokal. Ketika rendemen tebu sudah berhasil mencapai 11%, diperkiarakan usaha perkebunan tebu oleh rakyat semakin menjanjikan kemakmuran.

Itu dengan catatan gula rafinasi jatah industri makanan dan minuman tidak menyusup ke pasar. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Mengelola Politik Subsidi BBM BANYAK pihak menyebut, subsidi yang tepat sasaran, tidak akan menjadi masalah. Namun, subsidi kita, ternyata lebih banyak dinikmati kalangan berduit. Subsidi hanya dinikmati kalangan yang memiliki kendaraan, mobil dan motor. Bahwa mobil dan terlebih motor kini telah menjadi kendaraan rakyat Indonesia, itu persoalan lain yang tidak pernah dibahas. Namun, lagi-lagi, meskipun subsidi dianggap salah sasaran, namun ternyata kebijakan itu tidak pernah dihentikan. Bisa jadi, jika subsidi dihentikan, artinya harga BBM dinaikkan, seketika akan melahirkan kemiskinan baru. Perlu waktu lama untuk mengembalikan kepada situasi normal. Menunggu “penyembuhan” itulah yang orang sering tidak sabar. Daripada menunggu lama, apalagi hal itu bisa menjadikan masalah sosial tersendiri, maka pemerintah memilih melanggengkan subsidi.

Persoalan akan menjadi rawan karena saat ini tarif listrik dan gas alam cair (elpiji) juga dinaikkan bertahap. Kata “bertahap” menjelaskan bahwa kenaikan harga tidak sekali saja. Perlu waktu lama untuk menaikkan harga sampai mencapai harga keekonomian tertentu.

Memang diperlukan kehati-hatian untuk mencabut atau mengurangi subsidi energi. Sejumlah kebijakan pemerintah tampak makin mengurangi subsidi. Bersabar saja, suatu saat nanti subsidi akan makin terkurangi. Pemerintahan baru Joko Widodo tak perlu mengumbar pidato macammacam yang seolah-olah menyatakan pihaknya “berani” mencabut subsidi energi. Persoalannya bukan pada berani atau tidak, tetapi rakyat siap atau tidak.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Kamis Kliwon, 18 SEPTEMBER 2014

Narkoba dan Runtuhnya Kredibilitas Polisi Setelah tercoreng dan tartampar oleh tertangkapnya periwa polisi di lingkungan Polda Jawa Barat karena tersangkit kasus judi online, Kepolisian Negara RI kembali dipermalukan oleh aparatusnya sendiri. Kali ini kembali dalam kasus “lahan basah”, yakni narkoba.

S

eorang perwira menengah polisi AKPB Idha Endri dan Bripka MP Harahap. yang bertugas di Polda Kalimantan Barat ditangkap kepolisian Diraja Malaysia, wilayah Kuching karena diduga kuat terlibat dalam sindikat narkoba internasional. Polisi setempat mengamankan bukti narkoba sebesar 3,1 kg. Kasus ini semakin menambah deretan panjang aparatus penegak hukum yang melanggar hukum.

Kasus ini tentu saja menimbulkan sinisme publik, sangat ironis, memilukan dan sekaligus memamukan. Seorang perwira polisi yang dituntut untuk memberantas narkoba, tapi dirinya sendirnya terlibat dalam dugaan kasus sindikasi narkoba dan bahkan peredaran narkoba.

Bahkan kedua perwira tersebut tertangkap basah. Ini sungguhsungguh sangat mencoreng korp kepolisian RI yang saat ini sedang gencar memberantas penyakit masyarakat ini.

Kasus keterlibatan polisi dalam tindak kejahatan, terutama narkoba semacam itu mungkin bagaikan fenomena gunung es.

Kasus tersebut baru yang muncul permukaan saja. Saya kira masih banyak ”oknum” polisi yang berusaha dan suka bermainmain dengan narkoba ini. Apalagi bisnis narkoba ini penuh dengan guyuran rupiah yang sangat menggiurkan. Dan saya kira tidak sedikit kasus kejahatan, termasuk narkoba ini diselesaikan dengan model ”86”.

Kredibilitas Polisi Kasus tersebut baru secuil dari setumpuk kasus narkoba yang melibatkan jajaran kepolisian.

Semuanya itu sungguh sangat mencoreng kredibilitas dan citra aparat kepolisian kita. Profesionalisme polisi dalam menangkap penjahat saat ini semakin dipertanyakan. Jangan-jangan ada praktik “maling tering maling”.

K

sedikit terlihat di lapangan anggota polisi yang begitu simpatik membantu pengendara sepeda motor dan mobil yang mogok Kejadian tersedi tengah jalan. Dan but sungguh sangat beberapa sikap dan mengecewakan pubperilaku simpatik lik. Polisi yang diyang ditunjukkan harapkan dapat menaparat kepolisian Oleh : jalankan tugas sebagai kita dalam melindUmar Sholahudin pelindung, pengayom, ungi, mengayomi, dan pelayan masih dan melayani kebubagaikan jauh pangtuhan masyarakat. gang dari api. Moto yang terdiri Akan tetapi, harus disadari dan dari tiga “P” tersebut berubah diakui, kesalahan seorang atau menjadi image yang negatif. Polisi dua orang oknum polisi dalam cenderung menjadi pelindung, melaksanakan tugasnya akan pengayom, pelayan dan bahberdampak cukup serius dengan kan pelaku tindak kejahatan. momory masyarakat. Belum lagi Tidak sedikit oknum kepolisian dengan perilaku oknum polisi yang menjadi beking tindak dan dalam kegiatan-kegiatan lainnya, kriminal dan kejahatan dalam terutama kegiatan “lahan basah”. masyarakat. Beking judi togel, Dengan kata lain, kesalahan beking diskotik, narkoba, dan kecil maupun fatal yang dilakubeking-beking lain yang penting kan oknum polisi akan memmendatangkan duit. buyarkan dan menghapuskan Kasus ini menjadi beban moral segala kebaikan-kebaikan yang terberat bagi jajaran kepolisian

Kesalahan kecil maupun fatal yang dilakukan oknum polisi akan membuyarkan dan menghapuskan segala kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan, terutama dalam pemberantasan narkoba.

Biarpun polisi sudah berusaha dan terus berusaha berbuat yang terbaik untuk masyarakat, tapi apabila memory yang terekam selama ini dalam otok masyarakat bahwa “kinerja polisi itu jelek”, maka semuanya akan jelek. Ini bagaikan kemarau setahun dibalas dengan hujan sehari. di mata masyarakat. Bagaimana mau memberantas narkoba jika aparatnya (kepolisian) terlibat narkoba. Dan ini sekaligus tugas terberat pimpinan Polri untuk membenahi perilaku dan profesionalitas anak buahnya.

Memang tidak semua anggota polisi itu jelek dan rendah tingkat profesionalitasnnya. Masih banyak anggota polisi yang memiliki komitmen yang baik terhadap tugas tiga “P” tersebut. Dan tidak

telah dilakukan, terutama dalam pemberantasan narkoba. Biarpun polisi sudah berusaha dan terus berusaha berbuat yang terbaik untuk masyarakat, tapi apabila memory yang terekam selama ini dalam otok masyarakat bahwa “kinerja polisi itu jelek”, maka semuanya akan jelek. Ini bagaikan kemarau setahun dibalas dengan hujan sehari. Dalam konteks ini, penulis hanya ingin menunjukkan bahwa status menjadi polisi

bukanlah status sosial yang biasa.

Dalam status tersebut terkandung beban moral yang cukup besar dengan berbagai harapan masyarakat dan polisi sendiri.

Sikap tegas.

Dengan munculnya kasus narkoba yang melibatkan oknumoknum perwira polisi tersebut, tidak ada jalan lain, pimpinan kepolisian harus bertindak tegas.

Ini kasus besar yang sangat meruntuhkan citra dan kredibilitas kepolisian. Pihak pimpinan kepolisian ada indikasi akan melakukan pemecatan dengan tidak hormat terhadap oknum polisi yang terlibat dalam pesta sabu-sabu ini. Dan saya kira ini komitmen pimpinan kepolisian untuk ini tidak hanya menjadikan wacana publik semata, namun perlu langkah kongkrit dan perlu diterapkan pada onkum-oknum polisi lainnya yang melanggar hukum.

Selain tindakan indisipliner, para oknum polisi tersebut harus dilanjutkan dengan proses hukum yang berlaku. Dan demi keadilan, hukuman yang ditimpakan kepada “polisi narkoba” tersebut setidaknya harus lebih berat dari seorang warga sipil yang terlibat kasus yang sama. Masyarakat berharap kasus “polisi narkoba” ini tidak dibuat main-main oleh Polri. Ini adalah pertaruhan citra dan kredibilitas jajaran kepolisian dalam menangani kasus yang melibatkan korpnya.

Kasus narkoba yang melibatkan Pamen Polisi ini, harus menjadi bahan introspeksi dan evaluasi secara menyeluruh terhadap (sistem, termasuk pengawasan) institusi Polri dan aparatusnya.

Perlu membangun imunitas institusi Polri secara sistemtik agar tidak mudah dimainkan oleh oknum-oknum aparatusnya. Pada yang saat yang sama, membangun imunitas personal aparatus kepolisian agar tidak tergiur tindak kejahatan. Rumus tindak kejahatan: Niat+Kesemaptan, harus ditutup rapat dengan membangun dan sistem dan SDM yang kredibel dan berintegritas.

Dosen Sosiologi Hukum FH Univ. Muhammadiyah Surabaya

BBM Bersubsidi Bak Buah Simalakama

eberadaan BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi yang dilaksanakan dan dinikmati oleh masyarakat selama ini “bak buah simalakama”. Kalau dimakan ayah mati, kalau tidak dimakan ibu mati. Artinya kalau harga BBM tidak dinaikkan maka pemerintah akan menanggung biaya subsidi setiap tahunnya sekitar Rp 360 triliun dan kalau dinaikkan akan berdampak lebih besar terjadinya kenaikan harga sembako, angkutan darat barang dan penumpang, biaya produksi pabrik yang semuanya itu akan berimbas tanggungjawab rakyat.

Beban rakyat bertambah besar, dengan adanya kenaikan TDL listrik, terutama rakyat golongan menengah ke bawah. Pada akhir jabatan pemerintahannya, SBY dengan tegas menyatakan tak akan menaikkan harga BBM bersubsidi, karena akan memberatkan beban masyarakat. Selain itu, kuota BBM bersubsidi sebesar 46 juta kiloliter masih akan cukup sampai akhir tahun, sehingga pemerintahan SBY Budiono tak akan meninggalkan kesan kurang baik di mata masyarakat.

Pemerintahan SBY sudah beberapa kali menaikkan harga BBM subsidi walaupun mendapat tanggapan keras dari elit politik di DPR RI khususnya dari PDI Perjuangan. Namun pemerintahan SBY tetap menaikkan sampai harga BBM bersubsidi sampai saat ini Rp 6.500,- per liter. Sementara hasil mengurangi beban subsidi yang diperoleh pemerintah sebagian kecil diberikan kembali kepada rakyat dengan bentuk bantuan langsung tunai atau BLT. Sebenarnya bantuan BLT kepada masyarakat yang tidak mampu baik, tetapi masih kurang mendidik. Namun apa boleh buat, daripada rakyat kecil dan miskin tidak dapat lebih baik dapat

Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari.

untuk para nelayan yang dibangun di daerah dekat pantai. Dengan adanya subsidi BBM teTepat Sasaran pat sasaran, maka Bagaimana pemerdiharapkan tidak intahan baru Jokowi / terjadi gejolak keJK nanti ? beranikah naikan harga yang menaikkan harga BBM gila-gilaan. bersubsidi ? PemeWakil Menteri Oleh : rintahan Jokowi JK ESDM Susilo SisAgus Samiadji memang menghadapi woutomo dalam tantangan berat sekali, seminar yang ditidak ada jalan lain adakan oleh Alumni terkecuali harus menaikkan harga Lemhanas di Jakarta pekan lalu subsidi BBM. Agar bisa melakmenyatakan mendukung rencana sanakan segala visi dan misinya menaikkan harga BBM subsidi dalam menjalankan pemerintahan untuk mengurangi subsidi anguntuk kepentingan rakyat. Namun garan setiap tahun sekitar Rp 360 menaikkan harga subsidi BBM sampai Rp 400 trilyun. Dikatakan jangan dilakukan pada akhir taoleh Susilo, setiap hari saja subsidi hun ini, harus menunggu beberapa BBM Rp 1 trilyun. Ketua Umum bulan dalam waktu yang tepat.

Apindo Sofyan Wanadi menduSebelum menaikkan harga BBM kung rencana pemerintah menaibersubsidi agar mencari solusi kkan harga BBM subsidi, untuk antara lain bahan bakar alternatif mengurangi subsidi BBM yang serta bisa membongkar mafia setiap tahun sangat besar. BahBBM yang telah dilakukan oleh kan Sofyan Wanandi yang juga oknum aparat, dan petugas yang pengusaha itu memberi patokan menangani penyaluran BBM. kenaikan mencapai Rp 3.000 samSetelah menangani penyimpanpai Rp 4.000 per liternya. gan penyaluran BBM serta menKalau usulan dari Ketua Apcari alternatif BBM, maka baru indo Sofyan Wanandi itu dilakmenaikkan harga BBM bersubsidi. sanakan maka harga per liter Kenaikan harga BBM bersubsidi premium / solar mencapai Rp agar tepat sasaran, antara lain 9.500 sampai Rp 10.000. namun untuk kendaraan angkutan umum semuanya itu harus dikaji ulang barang maupun penumpang, hedari segala aspek, melibatkan licak, sepeda motor, nelayan dan pengusaha angkutan serta pihak petani. Pengalaman selama ini, lain yang terkait. yang menikmati BBM bersubsidi Dalam kesempatan tersebut, hanya masyarakat menengah ke Wakil Menteri Pariwisata dan atas, masyarakat kecil hanya Ekonomi Industri Kreatif Sapta merasakan pahitnya saja. menyatakan agar hasil dari Agar penyaluran BBM berkenaikan BBM subsidi dipersubsidi lancar, maka perlu penguntukkan untuk membangun awasan yang ketat oleh aparat infrastruktur jalan dan jembatan keamanan, tidak diperkenankan di darah terpencil, sehingga bisa membeli lewat jerigen, terkecuali meningkatkan perkembangan mendapat surat dari Kepala Desa. perekonomian rakyat.

Selain SPBU Umum ditambah, Wakil Menteri Pariwisata juga perlu ada SPBU khusus Ekonomi Industri kreatif Sap-

ta Nirwandar menambahkan anggaran di sektornya saat ini sebesar Rp 1,7 trilyun, dengan anggaran itu, mempunyai pemasukan sebesar Rp 200 trilyun.

Karena itu, hasil dari kenaikan BBM subsidi bisa diberikan kepada pengembangan kepariwisataan dan ekonomi industri kreatif, yang bisa membantu perekonomian rakyat.

Memang benar, sektor pariwisata dan ekonomi industri kreatif tersebut akan banyak melibatkan tenaga kerja di daerah pedesaan maupun perkotaan. Namun, asalkan penggunaan dana tersebut harus tepat sasaran dan dilakukan pengawasan.

Pembangunan infrastruktur jalan menuju sentra industri pariwisata di daerah sangat kurang dan banyak yang rusak karena terbatasnya dana pembangunan.

Bahkan dalam RABN tahun 2015 banyak mata anggaran yang ditahan karena tidak ada dananya.

Karena perolehan pendapatan negara dari sektor pajak mengalami penurunan mencapai 15-20% dari target.

Presiden baru Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kalla harus menerangkan bahwa negara selama ini memberikan subsidi BBM setahunnya sekitar Rp 360 trilyun. Kalau semuanya itu dilakukan secara terbuka dan transparan, saya kira rakyat akan menerima.

Bagi penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) harus diseleksi agar tepat sasaran. Dan semua hasil subsidi diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, prasarana kelancaran ekonomi sampai ke pelosok daerah agar pembangunan ekonomi bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Wartawan Senior Anggota PWI Jatim

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

Kamis Kliwon, 18 SEPTEMBER 2014

KELANA

Penyuluh KB Sidoarjo Semakin Menyusut Sidoarjo, Bhirawa Pencapaian akseptor KB baru di Kab Sidoarjo sampai bulan Juli 2014 ini, tercapai 58 prosen atau nominalnya 27.689 akseptor. Sedangkan Prakiraan Peminat Masyarakat (PPM) atau targetnya sebesar 47.996 akseptor.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Keluarga Berencana (BPMPKB) Sidoarjo, Drs Ali Imron MSI, menyampaikan target ini bisa jadi akan menjadi berat, apabila keberadaan para penyuluh KB di Sidoarjo jumlahnya semakin menyusut.

Menurut data kepegawaian di BPMPKB, jumlah penyuluh KB di Sidoarjo, saat ini sebanyak 104 personil. Dengan jumlah tersebut, mereka harus membawahi 4 sampai 5 desa. Padahal idealnya mereka harus membawahi 2 desa. ‘’ Jumlah mereka terus berkurang diantaranya karena pensiun, mutasi atau ada yang meninggal dunia,’’ terang Ali Imron, disela-sela kegiatan pembinaan untuk Petugas Pembantu KB Desa ( PPKBD ), di ruang pertemuan BPMPKB Sidoarjo, Selasa (16/9) kemarin.

Menurutnya, dari 353 desa di Sidoarjo, maka idealnya jumlah keberadaan penyuluh KB di Sidoarjo itu, kurang lebih harus sebanyak 175 orang. Bila sampai terus berkurang, maka dalam 5 tahun lagi kedepan, dikhawatirkan akan jumlah penyuluh KB ini semakin tinggal sedikit. ‘’Berarti perlu adanya penambahan formasi penyuluh KB, sebab akan banyak yang memasuki usia pensiun,’’ ujarnya.Q ali

Kawasan Industri Maspion Kembali Lumpuh Gresik,Bhirawa Kawasan Insdustri Maspion (KIM) Gresik kembali lumpuh. Ini akibat aksi unjuk rasa yang dilakukan warga dari tiga desa, yaitu Manyar Sidomukti, Manyar Sidorukun, Manyar Rejo, Kecamatan Manyar, Rabu (17/8) yang menuntut bekerja di KIM. Dalam aksi itu ratusan warga menutup akses jalan menuju KIM. Sehingga, aktivitas KIM yang tiap harinya terlihat cukup padat menjadi lumpuh total.

Jangankan truk dan mobil, setiap karyawan yang masuk KIM diswiping.

Akibat aksi yang digelar warga itu, perusahaan yang berada dalam KIM diperkirakan mengalami kerugian miliaran.

Aksi itu merupakan kali ke tiga yang dilakukan warga. Mereka tetap menuntut dipekerjakan yang ada dalam perusahaan di kawasan KIM. Sebab, saat ini masih banyak warga tiga desa itu yang masih menggaggur karena kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan.

Selama ini warga merasa menjadi korban perusahaan KIM. Meski wilayahnya banyak perusahaan, namun mereka kesulitan mencari kerja. Justru warga dari luar daerah yang mendapat perioritas bekerja di KIM.”Selama ini kami hanya menerima debu dan polusinya saja.”kata Ika salah satu warga Manyar.

Seperti sebelumnya, aksi yang dilakukan warga kali ini kembali dead lock. Sebab, perundingan yang dilakukan perwakilan warga dengan pihak perusahaan tidak ada titik temu. Warga maunya hari itu juga minta adanya keputusan dari pihak perusahaan dan bisa langsung berkerja. Namun, pihak perusahaan tidak bisa memberikan keputusan atas tuntutan warga. Sebab, setidaknya sekitar 26 perusahaan yang tergabung dalam KIM . Diantaranya, PT Maspion, PT Semen Merah Putih . PT Baja Steel dan perusahaan lainnya.Q eri

Urusan Pelik DPRD Sidoarjo Akhirnya Diselesaikan Sidoarjo-Bhirawa DPRD Sidoarjo akhirnya selesai menuntaskan pekerjaan paling pelik yakni memproses 4 nama pimpinan DPRD yang baru. Empat nama ini akan diserahkan ke Gubernur untuk mendapat surat penetapan, setelah itu dibentuk alat kelengkapan dewan. Diperkirakan dalam bulan ini pembentukan seluruh alat kelengkapan selesai dibentuk.

Pjs Ketua DPRD Sidoarjo, Sulamul Hadi Nurmawan, Rabu (17/9) siang mengatakan, empat partai yang mendapat jatah pimpinan dewan sudah mengirimkan nama yakni PKB, PAN, PDIP dan Gerindra.

Diharapkan dalam satu-dua pekan ini surat penetapan sudah turun sehingga pimpinan DPRD menjadi difinitif. Dengan sterbentuknya pimpinan, proses pembentukan komisi-komisi, badan-badan di tubuh dewan cepat diselesaikan.

Untuk pembentukan alat kelengkapan, menurut ia, tidak rumit karena formatnya sudah ada. Siapa dan apa menduduki jabatan apa sudah ada komunikasi dari 7 fraksi untuk menempatkan anggotanya dalam alat kelengkapan.

Apalagi Tatibnya secara formal sudah dibahas ditingkat masing-masing fraksi.

Selanjutnya kita tinggal menyamakan suara untuk disahkan dalam paripurna pengesahan Tatin nanti. Karena Tatib sudah dibahas fraksi, pembentukan Pansus tatib nanti bisa jadi tidak akan dilakukan.

Asal seluruh fraksi sepakat dan tidak ada perubahan mendasar dalam tatib tersebut.

“Jika seluruh fraksi sepakat, maka Pansus Tatib tidak wajib dibentuk dan langsung disahkan melalui paripurna,” imbuh Sulamul. Hal ini disebabkan, PP no 16 tahun 2010 masih berlaku sebagai payung hukum penyusunan Tatib dewan. UU MD3 hanya mengatur soal Tatib di DPR RI.Q hds

5

Dewan Soroti Kinerja BPJS Kota Mojokerto, Bhirawa Kalangan DPRD kota Mojokerto menyoroti secara khusus kinerja BPJS bidang kesehatan.

Melalui komisi III yang merupakan mitra, para wakil rakyat memberi atensi khusus terhadap pelaksanaan program BPJS Kesehatan yang selama ini melaksankan pelayanan bagi kessehatan warga kota Mojokerto..

achmad suprayogi/bhirawa

Ketua rombongan Pemkab Tanah Laut Muhammad Syahid saat memaparkan tujuan kedatangannya.

Guru Tanah Laut Studi ke Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Sebanyak 35 orang rombongan dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut - Kalimantan Selatan mengunjungi Kabupaten Sidoarjo.

Kunjungan yang terprogram dalam, “Achievement Motivation Training” yang diikuti oleh para guru, bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kompetensi, bagi tenaga pendidik yang ada di lingkungan Pemkab Tanah Laut.

Rombongan dimpimpin langsung oleh Kebid Pengolahan Data BKD Tanah Laut, Muhammad Syahid, SSTP, M.AP beserta 30 orang Kepala Sekolah SD Negeri dan 5 orang dari BKD Tanah Laut. Mereka diterima langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Sidoarjo dan Kabid TK/

SD Sidoarjo Joko Supriyadi, di Ops Room lt. 2 Pemda Sidoarjo (17/9).

Menurut Muhammad Syahid, mengatakan kalau tujuannya dari Kungker ke Pemkab Sidoarjo untuk meningkatkan motivasi dan kompetensi bagi tenaga pendidik yang ada dilingkungan Pemkab Tanah Laut. “Sebanyak 30 Kepala Sekolah SD Negeri yang ikut dalam Kunker kali ini,” katanya.

Sebelum datang ke Sidoarjo, rombongan juga berkunjung ke Balai Diklat Propinsi Jawa Timur, Syahid berharap hasil dari kunjungan di Pemkab Sidoarjo nanti akan menjadi bahan masukan dan referensi juga motivasi bagi para kepala sekolah SDNegeri Tanah Laut.”Jadi kami sangat perlu untuk mencari ilmu atau ma-

sukkan-masukkan dari Pemkab Sidoarjo, “ harap Syahid.

Kepala BKD Sidoarjo, Sri Witarsih, SH menerima langsung kedatangan rombongan, sekaian mewakili Asisten Bidang Pemerintahan menyampaikan sambutan selamat datang. Ia juga mengucapkan terima kasih atas kunjungannya.Tujuan yang tidak kalah penting dari Kungker ini adalah mempererat hubungan antara Pemkab Sidoarjo dengan Pemkab Tanah Laut. “Silahkan meninjau langsung ke sekolahsekolah dasar negeri yang ada di Sidoarjo, jangan lupa mampir ke pusat kerajinan tas di Tanggulangin untuk membeli oleh-oleh kerajinan asli Sidoarjo,” ucap Sri Witarsih kepada rombongan.Q ach

Jangan Halangi Emir Firdaus Sidoarjo-Bhirawa Jangan ada lagi elemen dalam partai PAN Sidoarjo yang menghalangi Emir Firdaus untuk menjadi wakil ketua DPRD. Surat rekomendasi untuk Emir sudah turun 11 September ditandatangani ketua umum DPP PAN, Hatta Rajasa dan Sekretaris, Taufik Kurniawan.

DPD PAN Sidoarjo sudah menyerahkan penunjukkan wakil bendahara DPD untuk menjadi wakil ketuia dewan ke Sekwan. “Kalau ada yang menghalangi berarti dia harus berhadapan dengan saya,” kata Ketua Umum DPD PAN Sidoarjo, Imam Sugiri, di rumah PAN, Selasa (16/9) sore. kemarin-kemarin pihak yang berebut rekom DPP boleh berebut pengaruh dan menggunakan berbagai cara dan manuver.

Setelah keputusan sudah diambil, jangan ada lagi yang ngrecoki. Ia akan berada di ring terdepan untuk menghadapi pihak yang bermanuver. Sikap tegasnya sudah diutarakan saat rekom itu belum turun. Dua calon kuat yang bersaing, Emir Firdaus dan Khulaim Junaedi, jauh hari sudah diingatkan untuk mentaati keputusan bila rekom DPP sudah turun.

Imam menegaskan, surat DPP itu akan dikawal oleh segenap unsur PAN yang dibawahnya. Rekom PAN ini merupakan harga mati yang tidak bisa ditolak dan dielak. Pihaknya sebagai ketua DPD memastikan akan menandatangani surat penunjukkan ke sekretariat dewan, begitu pula sekretaris (Zainul Lutfi) tidak boleh mengelak dan menolak. Ketua dan sekretaris dalam posisi bersama untuk mengawal dan mengamankan mandat surat DPP itu. “Tidakperlu ada tafsir lain. surat DPP itu merupakan harga mati,” tandasnya.

Sudah hampir satu bulan ini DPRD kewalahan membentuk alat kelengkapan dewan. Soal kedudukan pimpinan dewan ini menjadi batu ganjalan utama, selama pimpinan dewan belum terbentuk maka tidak bisa dibentuk alat kelengkapan dewan. Yang baru resmi menyerahkan surat ke seretariat untuk pimpinan dewan, baru PKB (Sulamul Hadi Nurmawan) dan Gerindra (M Rivai).

PDIP dan PAN yang mendapat porsi itu belum juga selesai dengan pergulatan internalnya.

Keduanya masih mengambang.

Akibatnya sangat terasa-

semua fungsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Para anggota tidak mempunyai pekerjaan yang jelas karena komisi-komisi belum terbentuk.

Begitu pula Badan kehormatan, badan legislatif, badan anggaran dan badan musyawarah sama-sama tidak efektifnya.

Sementara yang baru terbentuk hanya susunan pengurus tujuh fraksi.

Hari-hari di DPRD Sidoarjo seolah pasar mati. Ada ruanganruangan kerja tetapi tidak ada kegiatannya sama sekali. Mereka yang nongkrong di ruang fraksi juga tidak tahu harus berbuat apa. Pimpinan dewan sebagai alat kelengkapan paling penting harus menunggu sampai kapan lagi, sementara rakyat Sidoarjo butuh sentuhan wakil rakyat.

Belum terbentuknya pimpinan dan alat kelengkapan telah memakan korban masyarakat korban lumpur Lapindo.

Masyarakat korban lumpur Lapindo, pekan lalu mendatangi dewan untuk meminta uluran bantuan wakil rakyat. Tetapi karena belum terbentuk alat kelengkapan, akhirnya kerumunan korban Lapindo itu buyar dengan sendirinya.Q hds

Melaui komisi yang membidangi kesra ini, dewan menyatakan akan menjadi program kesehatan nasional itu sebagai prioritas utama kerja Komisi tersebut.

“BPJS menjadi fokus utama Komisi III. Kami akan mengawal ketat program ini agar benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat tanpa kecuali,” kata Ketua Komisi III, Junaidi Malik, Selasa (16/9) kemarin.

Langkah mengawal program BPJS Kesehatan, ujar Ujed, sapaan Junaidi Malik, dilakar/bhirawa kukan agar program layanan kesehatan Junaedi Malik pengganti Jamkesmas itu lebih maksimal.

“Transformasi program dari Jamkesmas dan jamkesda ke BPJS Kesehatan sudah berlangsung mulai awal 2014. Tapi kita perlu tahu kondisi riil, sejauh mana progam ini bisa diimplikasikan untuk Kota Mojokerto,” cetusnya.

Anggota Dewan petahana asal PKB ini mengatakan, Pemkot Mojokerto sangat konsen di bidang kesehatan. Dan legislatif pun sejauh ini memberi dukungan penuh.

Sehingga, akan menjadi langkah mundur pelayanan kesehatan jika program BPJS Kesehatan lebih rendah kualitasnya dibanding Jamkesda.

“Agar kualitas BPJS Kesehatan lebih dari jamkesda, tentunya semua stake holder harus berperan aktif. Jika tidak, maka tidak menutup kemungkinan munculnya layanan kesehatan yang lebih rendah dibanding jamkesda,” tukas Juned.

Artikulasi kerja Komisi III dalam waktu dekat menyangkut BPJS Kesehatan, ujar Juned, karena Kota Mojokerto, mencanangkan perlindungan kesehatan kepada seluruh warga secara menyeluruh atau total coverage satu tahun lebih cepat dari pemerintah pusat.

Pun grafik anggaran kesehatan dari kantong APBD setiap tahun selalu meningkat. “Makanya kita harus kawal, agar Komitmen Pemkot meningkatkan derajat kesehatan masyarakat harus sebanding dengan layanan BPJS Kesehatan,” tukas Juned.Q kar

Kemarau Bawa Berkah Petani Garam di Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Musim kemarau saat ini, menjadi berkah bagi petani garam di Sidoarjo yang ada di kawasan Sedati.

Pasalnya, tiap seminggu sekali, para petani garam bisa menghasilkan puluhan karung garam.

Di satu-satunya kecamatan di Kab Sidoarjo yang menghasilkan garam tradisional ini, pembuatan garam hanya bisa diprodukasi pada musim kemarau saja, yakni sejak bulan Juni hingga Desember.

Salah seorang petani garam disana, Sa‘iha menyampaikan, selama 7 bulan mengelola tambak garam, dia biasanya mampu memperoleh keuntungan bersih sampai Rp 25 jutaan.

“Setiap minggunya, saya dikasih sama juragan Rp 300 ribu an,” kata perempuan asal Desa Marengan, Kecamatan Kalianget, Sumenep, Madura, baru-baru ini.

Ketika memasuki bulan Oktober, Sa’iha mengatakan bisa mengemas garam hingga 150-200 karung.

Menurutnya, dari 20 karung garam dengan berat 1 ton dihargai Rp 600 ribu. Dari hasil Rp 600 ribu tersebut, ia hanya mendapatkan Rp 200 ribu. Sisanya Rp 400 ribu untuk pemilik lahan.

“Meskipun hanya mendapatkan Rp 200 ribu, saya masih diberikan tambahan lagi oleh juragan berupa beras, Alhamdulillah semuanya tercukupi,” ujarnya.

Sa‘iha menyampaikan, Ia bekerja menjadi petani garam di daerah sini, sudah sekitar 15 tahunan.

Bekerja sebagai petani garam hanya ia jalani selama 7 bulanan saja. Yakni selama musim kemarau saja.

Bulan-bulan sisanya ia manfaatkan pulang kampung ke Madura.Q ali

Gresik Kembangkan Produksi Benih Unggul Bandeng Untuk memperbaiki kualitas benih unggul Bandeng (nener) di Kabupaten Gresik, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Gresik mengadakan temu lapang dengan berbagai pihak untuk melaksanakan kegiatan diseminasi teknik produksi benih unggul ikan bandeng.

Menurut Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik Ir. Sentot Supriyohadi, MM melalui Kabag Humas Suryo Wibowo p Rabu (17/9) dikantornya, menjelaskan, temu lapang bekerjasama dengan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Budidaya Laut - Kementrian Kelautan dan Perikanan di Gondol – Bali.

PPelaksanaannya berlangsung di UPTD Pengembangan Budidaya dan Penangkapan Ikan Delegan Panceng sepekan yang lalu.

Beberapa penggiat dan pelaku usaha perikanan budidaya turut terlibat. Mereka

terdiri dari pedagang dan penggelondong nener, pembudidaya bandeng, Kontak Tani Nelayan Andalan serta Penyuluh Perikanan. Dari hasil temu lapang tersebut benih-benih hasil diseminasi langsung ditebar di tambak di beberapa lokasi yaitu, di Kecamatan Sidayu dan Duduksampeyan.

Ternyata hasilnya sangat bagus bahkan SR (Survival Rate) mencapai 95%.

Menurut Sentot, pentingnya program pembenihan ini dilakukan, karena bandeng merupakan salah satu komuditas utama budidaya perikanan selain Udang. Produksi perikanan budidaya Kabupaten

ist

Ir. Sentot Supriyohadi, MM Gresik tahun 2013 tercatat sebesar 99.298,255 ton, berasal dari budidaya tambak sebesar 47.895,183 ton (48,23%), budidaya kolam sebesar 353,388 ton (0,36%) dan budidaya sawah tambak sebesar51.049,384 ton (51,41%).

Selama ini berbagai upaya dilakukan untuk peningkatan produksi perikanan budidaya tambak khususnya budidaya

bandeng sudah banyak dilakukan antara lain berupa penggunaan pakan buatan, pemupukan , pompanisasi dan penggunaan obat-obatan .

Namun semua itu akan tidak efektif bila penggunaan benih ikan bandeng ( nener ) yang baik / unggul tidak dilakukan, karena mengakibatkan biaya yang besar dalam proses budidaya .

Ternyata keberhasilan para pembudidaya udang dan bandeng tak lepas dari ketersediaan benih dipasaran yang menjadi sarana paling utama dalam proses pebudidayaan udang dan bandeng. Sampai saat ini Kabupaten Gresik belum mempunyai Hatchery / Unit Pembenihan Rakyat yang dapat mensuplai kebutuhan benih secara khusus.

Uniknya Kabupaten Gresik merupakan sentra Pentokol Udang dan Penggelondong Bandeng. Mereka para, Pen-

tokol Udang dan Penggelondong Bandeng inu memelihara benih hingga ukuran tertentu yang kemudian siap ditebar ditambak pembesaran. Dari hasil produksi para pentokol dan penggelondong inilah sebagai pemasok kebutuhan benih untuk wilayah Kabupaten Gresik. Bahkan mampu memasok kebutuhan benih hingga ke luar kota.

Sentot berharap, hasil diseminasi teknologi produksi benih ikan bandeng berkualitas unggul dapat disebarluaskan kepada masyarakat pembudidaya ikan se Kabupaten Gresik. “Kami siap mem fasilitasi dengan membentuk forum atau asosiasi perbenihan. Hal ini dalam rangka memperoleh benih nener unggul yang tepat, yaitu tepat kualitasnya, tepat jumlah, tepat waktu apabila dibutuhkan dan tepat pula harganya” ujarnya.Q eri

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

PAPBD Tembus Rp 2 Triliun, Kegiatan Harus Tuntas Lamongan Bhirawa Anggaran Kab Lamongan dalam Perubahan APBD 2014 ini menembus angka Rp2 triliun, tepatnya Rp2,035 triliun.

Terkait besarnya anggaran pembangunan, Bupati Fadeli instruksikan agar semua kegiatan selesai tepat waktu.

Hal itu ditegaskannya saat menjadi Pembina dalam Apel Korpri di halaman Pemkab Lamongan, Rabu (17/9). Penegasan itu kemudian disampaikannya lagi dalam dalam rapat coffee morning bersama seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Ruang Sasana Nayaka. ‘’Kini pelaksanaan APBD sudah akan memasuki triwulan yang terakhir. Untuk itu saya minta seluruh SKPD untuk memacu kinerjanya, agar semua pelaksanaan kegiatan tepat waktu, dan harus tuntas di tahun ini semua,’’ pesan dia.

Karena itu, diharapkan agar SKPD mengintensifkan koordinasi di lapangan. ‘’Bila menemui kendala, segera selesaikan. Sehingga tak mengganggu jadwal penuntasan pelaksanaan kegiatan,’’ imbuh dia.

Dia menyebut PAPBD 2014 masih akan diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur. Namun untuk kegiatankegiatan lain, seperti di bidang kesehatan dan pendidikan tetap mendapatkan porsi yang cukup besar.Q yit

Pimpinan DPRD Tinggal Tunggu SK Gubernur

Banyak Pilkada Tertunda Gara-Gara Anggaran KPU Jombang Miliki Gudang Logistik Senilai Rp 1,2 Miliar Kab Jombang, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum RI, Arif Budiman menyatakan banyak daerah tak bisa melaksanakan Pilkada karena tak ada anggaran.

Hal ini disebabkan karena KPU propinsi dan kabupaten kota tak bisa melakukan komunikasi dengan kepala daerah. Demikian yang dikatakan Arif Budiman saat hadir dalam peresmian Gudang Logistik KPU Jombang, Rabu (17/9) kemarin. ‘’Di beberapa daerah pelaksanaan Pilkada tertunda hingga 1,5 tahun bahkan di Papua 2,5 tahun baru bisa dilaksanakan. Karena Gubernur dan bupatinya tak memberikan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada,’’ ujarnya seraya mengatakan beberapa kasus itu terjadi di Lampung Sumatera dan juga Papua.

Karenanya, Arif meminta komisioner KPU Kab/kota dan juga propinsi harus bisa menjalin hubungan baik dengan kepala daerah, agar pemerintah daerah membantu dalam pelaksanaan Pilkada. ‘’Paling tidak, seperti Bupati Jombang, sebelum diminta sudah menawarkan anggaran, termasuk untuk gudang logistik ini,’’ imbuh mantan komisioner

KPU Jatim ini menambahkan.

Masih menurut Arif, dalam pelaksanaan Pemilu ada tiga hal penting yang harus diperhatikan. Yakni soal personil KPU hingga ke bawah kemudian soal aggaran yang harus ada dan bisa dicairkan dan juga Logistik yang tersedia. ‘’Soal anggaran tersedia umpanya, jika tak bisa dicairkan maka Pilkada sulit terlaksana. Apalagi tak dianggarkan bupati atau gubernur,’’ imbuhnya.

Terkait masalah logistik ini, seluruh KPU juga diminta bisa menjaga dengan baik. Karena Soal logistik Pemilu, bisa menjadi penilaian kinerja KPU. Terbukti salah satu yang menghambat KPU RI untuk

mendapatkan penilaian WTP dari BPK adalah logistik yang tak terurus. ‘’Salah satu penyumbang KPU tak mendapatkan penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK adalah soal logistik. Karena banyak logistik yang tak tersimpan rapi bahkan hilang,’’ ujar Arief.

Usai peresmian, Arif Budiman bersama Bupati Jombang Nyono Suharly bersama komisioner KPU Se Jatim melihat langsung kondisi bangunan gudang logistik senilai Rp1,2 miliar. ‘’Ini satu satunya KPU yang paling lengkap di Indonesia. Kita minta dokumentasinya dan bisa di sosialisasikan kepada KPU Kab/kota seindonesia, biar ditiru, Dan selama kunjungan ke daerah Jombang merupakan KPU terlengkap dan terbaik,’’ ujarnya.

Sementara itu, Gudang Logistik yang kemarin diresmikan merupakan bantuan dari pemerintah setempat dengan nilai sebesar Rp1,2 miliar. Dengan adanya gudang logistik, diharapkan kedepan logistik dan kinerja KPU dan PPK akan

Bojonegoro, Bhirawa Dinas Pertanian Kab Bojonegoro, Ahmad Djupari, menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya hingga akhir tahun ini, kondisi itu diketahui setelah menerima tambahan pupuk bersubsidi dari Pemprov Jatim. ‘’Diperkirakan stok pupuk cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun,’’ kata Djupari, Rabu (17/9) kemarin.

Djupari mengatakan, alokasi pupuk bersubsidi yang disiapkan sesuai Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014. Tetapi dalam aturan itu hanya untuk dalapan bulan, yakni saat dua musim tanam rendengan (masa bercocok tanam pada musim hujan) dan labuh (pancaroba antara musim kemarau dan musim penghujan). Sejauh ini Disperta telah merealisasikan pengadaan pupuk itu. ‘’Jenis pupuk Urea yang sudah direalisasikan hingga Agustus sejumlah 29,007.50 Ton, SP 36 sejumlah 9,143.50 Ton, dan ZA sejumlah 9,565.50 Ton. Sedangkan pupuk jenis Phonska sejumlah 22,640.50 Ton dan Petroganik 12,496.00 Ton,’’ jelasnya.

Mengenai kebutuhan pupuk bersubsidi itu untuk bulan September dan seterusnya, Djupari mengisyaratkan untuk menggeser alokasi pupuk bersubsidi Bulan Oktober, November, Desember berikut alokasi tambahan pupuk bersubsidi yang digelontor pemerintah dalam waktu dekat.Q bas

ramadlan/bhirawa

Komisioner KPU RI Arif Budiman bersama Bupati Nyono Suharli W meresmikan Gudang Logistik KPU Jombang senilai Rp1,2 Miliar. semakin ringan. ‘’Terima kasih kepada bapak bupati, akhirnya KPU Kab Jombang bisa memiliki gudang logistik sendiri.

Semoga kedepan tak lagi merepotkan Gedung Korpri yang selama ini dipinjam untuk penyimpanan, maupun pensortiran surat suara,’’ ujar KPU Jombang Muhaimin Shofi.

Muhaimin mengatakan, lo-

gistik Pemilu yang telah digunakan sejak 2004 lalu sangat banyak. Meski demikian, pihaknya menjamin logistik itu masih lengkap dan tersimpan rapi. ‘’Insya Allah, ini saya laporkan sejak 2004 logistik seperti kotak suara, masih lengkap dan tersimpan rapi.

Apalagi dengan adanya gudang sekarang,’’ pungkasnya.Q rur

Ketua DPRD Nganjuk Direbut PDIP

Jombang, Bhirawa Penetapan pimpinan DPRD Jombang Periode 2014-2019 kini tinggal menunggu Surat Keputusan Gubernur Jatim. Empat nama telah diusulkan yakni dari PDIP, PKB, Partai Demokrat dan Partai Golkar.

Keempat pimpinan itu, Joko Triono dari PDIP diusulkan menjadi Ketua DPRD, kemudian untuk wakil ketua secara berurutan adalah Subaidi mukhtar, Sunardi dan Minardi. ‘’Kemarin sudah dikirim surat itu ke gubernur, tinggal menunggu turunnya saja,’’ ujar Joko Triono Ketua Sementara DPRD Jombang ditemui disela sela peresmian Gudang Logistic KPU setempat, Rabu (17/9).

Joko menambahkan, unsur pimpinan dikatakannya sesuai dengan usulan masing masing partai pemenang Pemilu.

PKB mengusulkan Subaidi Mukhtar, Partai Golkar mengusulkan Sunardi dan Partai Demokrat mengusulkan Minardi. ‘’Nama nama itu yang masuk ke kita, dan sudah kita kirim ke Gubernur,’’ imbuhnya.

Sesuai hasil Pemilu legislatif lalu, PDIP merupakan pemenang Pemilu di Jombang dengan perolehan suara sembilan kursi, disusul PKB dengan delapan kursi, Partai Golkar tujuh kursi dan Partai Demokrat enam kursi. Dalam penetapan pimpinan. DPRD masih menggunakan UU lama yakni Ketua dan wakil ketua adalah dari pemenang pemilu legislatif. Q rur

Persedian Pupuk Bersubsidi Hingga Akhir Tahun

Kamis Kliwon 18 SEPTEMBER 2014

bas/bhirawa

Seorang warga sekitar ladang migas sedang menjemur gaplek penggati beras, karena persedian beras sudah habis.

Menengok Kehidupan Warga Desa Mojodelik Krisis Pangan, Warga Sekitar Migas Makan Gaplek Pengganti Beras Kab Bojonegoro, Bhirawa Meski Kab Bojonegoro disebut sebagai lumbung pangan dan sumber energi namun program itu belum sepenuhnya sesuai harapan pemerintah. Pasalnya, sejumlah warga diwilayah sekitar ladang migas masih ditemukan warga mengkonsumsi nasi gaplek (jawanya: nasi tiwul) yang terbuat dari bahan baku singkong untuk pengganti beras disaat krisis pangan.

Tak hanyal, kemiskinan masih membayangi warga Desa Mojodelik, Kec Gayam, Kab Bojonegoro. Puluhan kepala keluarga sekitar ladang minyak dan gas (Migas) Blok Cepu mengalami krisis pangan saat menghadapi musim kemarau panjang tahun ini.

Akibatnya, warga sekitar ladang migas harus mengkonsumsi nasi gaplek penggati nasi, karena persedian beras sudah habis. Tak hanya itu, jika warga sekitar ladang Migas atau Migas Banyu Urip Blok Cepu di Bojonegoro mulai krisis pangan saat menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Warga kini mulai makan nasi gaplek dan nasi jagung lantaran persedian beras sudah habis.

Menurut Juki, salah satu warga Dukuh

Mojo, Desa Mojodelik, Kec Gayam Bojonegoro, mengaku sudah satu bulan terkhir ini telah mengkonsumsi nasi gaplek. ‘’Sudah sebulan, kami sekelurga mengkonsumsi gaplek untuk pengganti makan nasi,’’ ujarnya.

Terkadang ia juga makan nasi jagung.Ini dikarenakan persedian gabah dan beras sudah habis maka setiap hari makan nasi gaplek dan nasi jagung. Selama musim kemarau ini lahan sawah miliknya ditanami jagung dan singkong. Namun sebagian hasil panen jagung dan singkong itu dijual untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan sebagian lainnya dibuat gaplek dan nasi jagung untuk dimakan sendiri dan keluarganya.

Juki menuturkan, untuk membuat nasi gaplek cukup mudah.Semula singkong hasil panen dikelupas kulitnya lalu dipotongpotong menjadi ukuran tertentu. Kemudian singkong itu dijemur hingga kering dihalaman rumah. Potongan singkong itu lalu ditumbuk hingga halus. Selanjutnya, singkong tersebut tinggal dimasak seperti halnya memasak nasi beras. ‘’Maka jadilah nasi gaplek atau orang desa menyebutnya dengan nasi tiwul,’’ imbuhnya.Q bas

Nganjuk, Bhirawa Fraksi-fraksi di DPRD Kab Nganjuk masih getol melakukan lobi-lobi untuk mendapat posisi strategis di komisi. Sementara, penetapan pimpinan dewan mendekati final dan PDIP mengajukan Sekretaris DPC PDIP Nganjuk, Drs Puji Santoso sebagai Ketua DPRD yang akan segera dilantik dalam waktu dekat.

Drs Puji Santoso yang ditunjuk sebagai Ketua DPRD sementara mengungkapkan, kini antar fraksi masih melakukan rapat untuk menempatkan kader-kadernya di lima komisi yang akan dibentuk. Komisi yang nerupakan alat kelengkapan dewan akan diisi sejumlah kader partai yang mendapat kursi dalam pemilihan legislatif kemarin.

Namun demikian belum dapat diperoleh gambaran soal nama maupun asal partai yang akan menempati sejumlah komisi. ‘’Kini masih dilakukan rapat soal penempatan ketua dan anggota komisi. Sedangkan untuk penempatan pimpinan dewan telah mendekati final,’’ kata Puji Santoso saat ditanya Bhirawa.

Puji Santoso juga mengakui formasi pimpinan DPRD Nganjuk mendekati final dimana anggota dewan dari PDIP yang menduduki kursi ketua. Bahkan diakui Puji Santoso, rekomendasi dari DPP PDIP terkait pencalonan dirinya sebagai ketua DPRD telah diterima Senin (16/9) lalu. Sedangkan wakil ketua akan diisi anggota dewan dari Partai Gerindra yang mendapatkan tujuh kursi dalam Pileg kemarin.

Sementara untuk wakil lainnya kini masih dalam pembahasan karena antara Partai Golkar dengan PKB masing-masing mendapat enam kursi di DPRD Nganjuk. ‘’Saya sudah mendapat rekomendasi DPP PDIP untuk pencalonan sebagai ketua DPRD. Sementara untuk wakil DPRD saat ini masih dibahas,’’ papar Puji Santoso.Q ris

Wabup Banyuwangi Disambati Penderita Tumor Banyuwangi, Bhirawa Bayi yang usianya belum genap satu tahun tampak menangis di dalam kamar kost yang berada di Jl Lawu II Gang Senyum Singotrunan Banyuwangi. Lalu dengan perlahan ayahnya yang bernama Arga Lesmana (30) menggendong dan mengajaknya bermain. Berbeda dengan bayi lainnya, mata sebelah kanan Najwa membesar termasuk bagian pelipis dan pipinya. ‘’Kebetulan tugas malam jadi kalau siang gini jaga Najwa gantian sama neneknya. Istri saya bantu-bantu di warung di depan gang,’’ ujar Arga, Rabu (17/9).

Lelaki yang berprofesi Satpam ini bercerita, saat berumur tujuh hari, mata anak keduanya Najwa Azzahra Putri Lesmana memerah, bengkak dan keluar benjolan kecil. Ia lalu membawanya ke RS. Menurut keterangan dokter, anaknya menderita tumor mata dan harus segera di

operasi di Surabaya, dengan alasan RS di Banyuwangi tidak mendukung. ‘’Saya sempat membawanya ke Surabaya selama 2 bulan dan tinggal di rumah keluarga di wilayah Gresik.

Mau kost dekat dengan RS nggak mungkin karena biayanya besar. Setiap ke RS harus dua kali naik kendaraan umum. Di suruh operasi tapi biayanya besar. Karena biaya habis dan nggak ada kemajuan saya bawa pulang lagi dan kost di sini,’’ jelasnya.

Arga mengaku sempat menggunakan BPJS namun ditolak dengan alasan yang tidak ia mengerti. ‘’Sempat mengurusi untuk biaya Najwa tapi ditolak. Saya nggak ngerti apa-apa. Kalau ditanya biaya waah saya sudah habis-habisan. Tak pernah saya hitung demi kesembuhan anak saya,’’ katanya sambil mencium anak perempuannya yang lahir pada 22 Desember 2014.Q nan

Sejumlah PNS di Batu Jadi Korban Arisan MMM Arisan Mavrodi Mondial Moneybox (MMM) atau di Indonesia biasa disebut arisan Manusia Membantu Manusia ternyata banyak membawa korban di kalangan PNS Kota Batu. Bahkan mereka tak hanya member arisan tapi ada yang sudah berposisi sebagai manajer.

Salah satu sumber yang ditemui Bhirawa, sebutlah namanya YD, menuturkan, tingginya bunga yang dijanjikan membuat para abdi negara ini kepincut. Ada yang berpartisipasi dengan dana Rp5 juta, Rp10 juta, bahkan ada yang hingga ratusan juta rupiah.

YD dalam jabatan di arisan berposisi sebagai manajer mengaku dirinya kepincut arisan ini dari seorang teman. Setelah mendapat presentasi bersama salah atu teman satu kostnya, ia memutuskan untuk ikut arisan itu.

Dengan kerja kerasnya sejak awal 2014, YD mampu menduduki posisi manajer dalam waktu singkat. Puluhan orang telah digaet untuk mengikuti arisan itu, baik di Kota Batu dan Malang maupun teman-temannya di sejumlah kota di Jatim. Dalam waktu singkat YD mampu melipatgandakan uangnya hampir 2 kali lipat.

Tingginya bonus yang masuk membuat YD hilang akal sehatnya, dia tak hanya memiliki satu account saja. YD menempatkan

uangnya dengan account-account baru. Bahkan ada sejumlah teman yang menitipkan uangnya untuk mengikuti arisan itu. Namun YD shock, setelah akhir Juli lalu sistem MMM macet dan akhirnya diputuskan restart oleh bosnya Sergey Mavrodi, asal Rusia per-29 Agustus 2014.

Namanya juga restart. Permainan dimulai dari nol lagi. Semua anggota arisan, termasuk para manajer harus memulai dengan kegiatan menyetor uang, yang dalam MMM disebut provide help (menyediakan bantuan) atau PH. Padahal, sebelum mesin direstart, ada ratusan ribu bahkan jutaan anggota arisan yang sudah menyetor.

YD mestinya tinggal menikmati hasil, karena sistem menjan-

jikan ia mendapatkan setoran balik secara otomatis ke rekeningnya. Setoran balik ini disebut uang get help (GH). Besarnya 130%, yang berarti untung 30% dari uang setoran bagi seorang member. Sedangkan sebagai seorang manajer YD berkesempatan mendapat setoran bonus 10% dari member-member yang ada di bawahnya.

Seperti ratusan hingga jutaan member MMM Indonesia lainnya, YD mengaku telah menginvestasikan sekitar Rp170 jutaan dengan nama member-member lainnya. Uang itu ada yang berasal dari uang pribadinya, ada juga titipan dari sejumlah teman.

Bayangkan saja, kalau dia mendapat setoran balik (GH), maka dia akan mendapatkan

uang sebesar Rp221 juta, yaitu Rp170 juta merupakan modal yang disetor dan Rp51 juta bonus yang dijanjikan sebesar 30%.

Belum ditambah maksimal 10% bonus sebagai manajer.

Tapi sayangnya, sistem MMM macet dan direstart, bukan untung yang didapat, tetapi uang ratusan juta yang disetorkan pun tak jelas nasibnya. YD mengaku saat ini ditagih sejumlah temannya yang terlanjur menitipkan uang untuk mengikuti arisan itu. ‘’Pusing bos, banyak yang nagih,’’ keluhnya.

Nasib yang sama dialami W salah satu pejabat di sebuah instansi pemerintah. Dia kabarnya juga terlanjur menyetorkan uang ratusan juta ke arisan MMM. W bahkan berani menginves-

tasikan uang yang sedianya akan dipakai untuk membangun rumah ke arisan itu.

Menurut salah satu staf di kantornya, bosnya sudah beberapa kali menggambar desain rumah. Karena uangnya dinilai belum mencukupi untuk membangun rumah berlantai dua, maka oleh bosnya uangnya diputar melalui arisan MMM. Diakui kalau si bos tertarik untuk mengikuti arisan ini karena anak buahnya ada yang sudah berhasil. Setelah mengikuti 2 bulan, W akhirnya membuktikan sendiri hasilnya, maka dia bernafsu. Uang ratusan juta dari hasil kredit di salah satu bank untuk membangun rumah dimasukkan ke arisan MMM.Q sup

JAWA TIMUR

Kamis Kliwon 18 SEPTEMBER 2014

7

BKD Situbondo Buka Formasi 58 CPNS Baru Pelamar Diminta Hindari Tawaran Percaloan Tahun 2014 ini, Pemkab Situbondo melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) membuka pendaftaran penerimaan 58 formasi untuk CPNS. Pendaftaran dibuka mulai 15 September dan ditutup hingga 29 September 2014. Keputusan ini tertuang dalam pengumuman Sekretariat Daerah Pemkab Situbondo yang ditandatangani Sekda, Syaifullah sebagaimana Nomor 800/5545/431.304.2/2014.

Menurut Kepala BKD Kab Situbondo, Drs Akhamd Yulianto Msi, ke 58 formasi jabatan CPNS itu diantaranya, analis kebijakan pertama, analis kepegawaian pertama, apoteker pertama, arsitek, auditor pertama, bidan pelaksana, dokter gigi pertama, dokter

umum pertama, guru Agama Islam pertama, guru bahasa asing pertama, guru Bahasa Indonesia pertama, guru Bahasa Inggris pertama. Sisanya sejumlah formasi guru jurusan lain dan berbagai jabatan khusus seperti dokter dan perawat, dan hingga ke-

awi/bhirawa

Drs Akhmad Yulianto Msi

marin jumlah pendaftar sudah mencapai 254 orang.

Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan itu menambahkan, untuk usia CPNS minimal 18 tahun per 1 Januari 2015 dan maksimal 35 tahun. Adapun IPK ijasah S1 untuk PTN harus 3,00 dan PTS 3,20 serta untuk jabatan dokter, medik veteriner pertama dan apoteker pertama, nilai IPK yang digunakan adalah IPK Profesi. Untuk pendaftaran, pengumumam maupun registrasi CPNS bisa diakses pada website http :/ /panselnas.menpan.go.id.

Bagi pelamar yang memenuhi

persyaratan lulus seleksi administrasi, kata Akhmad Yulianto, akan diumumkan melalui internet dengan alamat http : // sscn.bkn.go.id dan http :// kbd.situbondokab.go.id. Tak hanya itu saja, kata mantan Kabag Organisasi Pemkab Situbondo itu-bagi pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat dapat mencetak tanda peserta ujian dengan sistem CAT (computer assisted test) melalui portal http : //sccn.bkn.go.id. ‘’Tempat ujian akan dilaksanakan di Kanreg II BKN Surabaya, Jalan S Parman, Waru Sidoarjo,’’ ungkap

Yulianto.

Khusus materi ujian, meliputi materdi dasar diantaranya meliputi tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensi umum (TIU) dan tes karakteristik pribadi (TKP). ‘’Yang jelas Pemkab Situbondo tak bertanggung jawab atas adanya pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum yang mengaku mengatasnamakan tim pengadaan CPNS 2014.

Intinya pelamar diminta tak melayani tawaran untuk mempermudah penerimaan CPNS 2014 ini,’’ pungkas Akhmad Yulianto.Q awi

10 Balita dan Anak-anak Positif HIV

KILAS JATIM

Dokter di Sumenep Masih Kurang Sumenep, Bhirawa Jumlah dokter di Kab Sumenep masih terhitung kurang. Dari 1 juta penduduk Sumenep, hanya terdapat 87 dokter yang tersebar di RSD Moh Anwar sebanyak 23 dokter dan 64 dokter di bawah Dinas Kesehatan (Dinkes) yakni tersebar di 30 Puskesmas.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep, Fatoni mengatakan, jika dibandingkan jumlah penduduk dengan dokter masih kurang. Sebab, sesuai proporsionalnya, satu orang dokter harus melayani maksimal 10 ribu penduduk, seharusnya jumlah dokter di Sumenep sebanyak 110 orang. ‘’Idealnya memang satu dokter melayani 10 ribu penduduk, harusnya Sumenep memiliki 110 dokter, namun yang ada sekarang hanya 87 dokter,’’ kata Fatoni, Rabu (17/09).

Fatoni memaparkan, 87 dokter itu terdiri dari 8 dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan 79 dokter merupakan PNS termasuk 17 orang dokter yang baru diangkat. Dari dokter yang ada, rata-rata tersebar di setiap Puskesmas sebanyak 2 orang dokter. ‘’Dokter yang ada sebanyak 87 orang, tersebar di 30 Puskesmas dan RS. Ratarata di tiap Puskesmas ada dua dokter, jadi masih kurang 23 dokter,’’ tuturnya.

Namun, belum ada keluhan pelayanan dari masyarakat baik di Puskesmas maupun di RS. Selain itu tingkat kematian ibu dan anak relatif rendah. Hal itu menjadi indikator tak terlalu berpengaruhnya kurangnya dokter, namun pihaknya tetap menginginkan adanya penambahan.Q sul

Bantuan Asrama untuk Empat Lembaga Lamongan, Bhirawa Kab Lamongan tahun ini kembali menerima bantuan pembangunan lima unit asrama siswa untuk pondok pesantren (Ponpes) dan lembaga pendidikan.

Tahun lalu, juga ada empat lembaga yang menerima bantuan dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera).

Satu asrama dari anggaran tahun 2013, yakni di Ponpes Al Ishlah Desa Centini, Kec Laren, kemarin diresmikan penggunaannya oleh Bupati Fadeli. Selain untuk Ponpes Al Ishlah, tahun lalu bantuan ini diberikan kepada Ponpes Al Jihad Kec Paciran, Ponpes Matholiul Anwar, Kec Karanggeneng dan Madrasah Aliyah Negeri Babat.

Sedangkan di tahun ini ada lima lembaga penerima bantuan. Yakni SMA Wahid Hasyim Maduran, Universitas Islam Lamongan, Ponpes Idhotun Nasy’in Lamongan, Ponpes Nurul Anwar Lamongan dan Ponpes Darul Ulum juga di Lamongan. ‘’Alhamdulillah tahun ini lembaga di Lamongan kembali mendapat bantuan pembangunan asrama. Ini menunjukkan kepercayaan dan perhatian pemerintah pusat untuk Lamongan,’’ ujar Kepala Bappeda, Aris Wibawa melalui Kabag Humas dan Infokom, Mohammad Zamroni.Q yit

Kab Blitar, Bhirawa Sebanyak 10 anak usia 3 sampai 7 tahun di Kab Blitar positif terjangkit Human Immunodeficiency Virus (HIV). Hal ini diungkapkan Manager Case Poliklinik VCT RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Stevanus Budi Wijaya, terhitung sejak tahun 2009 hingga 2014, tercatat 10 anak di Kab Blitar dengan rentang usia 3 hingga 7 tahun teridentifikasi positif terjangkit HIV.

cyn/bhirawa

Mobil milik salah satu warga Desa Wandanpuro, Kec Bululawang, Kab Malang terlihat kotor, akibat debu dari PG Krebet Baru.

Debu PG Krebet Baru Ganggu Aktivitas Warga Kab Malang, Bhirawa Warga di wilayah tiga desa yakni Desa Krebet, Desa Bululawang dan Desa Wandanpuro, Kec Bululawang, Kab Malang, kini mengalami keresahan. Akibat debu yang dikeluarkan dari Pabrik Gula (PG) Krebet Baru yang berada di Desa Krebet.

Sebab, kata salah satu warga Desa Wandanpuro, Kec Bululawang, Anang, Rabu (17/9) kemarin mengatakan, debu itu telah menganggu aktifitas warga, karena setiap hari terjadi hujan debu. ‘’Selain warga setiap hari menghirup debu dari produksi gula PG Krebet baru, dan debu itu pun juga mengotori rumah warga,’’ ungkapnya.

Menurut Anang, setiap musim giling tebu tiba di PG Krebet Baru selalu meresahkan warga. Karena debu yang dikeluarkan dari cero-

bong asap berwarna hitam pekat, dan itu yang selalu mengganggu warga. Padahal, warga sudah seringkali memprotes pada managemen PG Krebet Baru, namun hingga kini belum ada tanggapan.

Sehingga warga semakin geram dengan PG Krebet Baru, sehingga warga berencana unjukrasa.

Selain mempersoalkan debu, tegas Anang, warga pun juga mempermasalahkan antrian truk tebu yang parkir menunggu surat perintah tebang angkut, yang juga mengganggu warga serta pengguna jalan. ‘’Dan seharusnya, keluhan warga disekitar pabrik gula harus mendapatkan perhatian . Karena setiap musim giling di PG Krebet Baru selalu mengganggu aktifitas warga,’’ paparnya.

Hal ini juga disampaikan, warga Desa Krebet H Mudjib Idris,

managemen PG Krebet Baru tak mempunyai etikat baik pada warga. Sebab, sudah seringkali warga memprotes pada managemen pabrik itu, namun tidak digubris. ‘’Ini yang memunculkan emosi warga, sehingga warga dari tiga desa berencana untuk ngelurug ke PG Krebet Baru,’’ terangnya.

Anang mengaku, jika pabrik gula tak pernah memberikan kompensasi pada warga yang rumahnya tertimbun debu. Sedangkan kompensasi juga tak pernah diberikan untuk fasilitas umum, seperti masjid dan mushola. Untuk itu, dirinya dan warga akan melaporkan ke polisi, jika tak bisa mengendalikan debu yang dikeluarkan dari cerobong asap pabrik itu. Karena sudah jelas PG Krebet Baru telah mengganggu ketanagan dan aktifitas warga.Q cyn

Dinilai Mengganggu Keindahan, Pedagang Direlokasi Madiun, Bhirawa PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) VII Madiun, akan merelokasi keberadaan Pangestu Lodaya (Pedagang Ngarep Stasiun Lor Dalan Raya) yang biasa mangkal di depan Stasiun Besar Madiun.

Para pedagang, nantinya akan dipindah dari yang sebelumnya menempel pada pagar asset PT KAI depan stasiun, menuju ke selatan jalan raya disamping TK. Untuk menindaklanjutinya, PT KAI Daop VII mengumpulkan delapan orang pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Pangestu Lodaya untuk melakukan koordinasi, Rabu (17/9).

Ketua Paguyuban Pangestu Lodaya Madiun, Nanang Eko, mengatakan, pedagang belum dapat memutuskan wacana relokasi sehingga meminta waktu kepada PT KAI untuk pikir-pikir.

Alasannya, para pedagang membutuhkan waktu untuk memberitahukan kepada pelanggan. Selain itu, yang dikwatirkan pedagang, dengan wacana ini, para padagang khawatir relokasi hanya bersifat sementara yang mengakibatkan para pedagang kembali dipindah ke tempat lain. ‘’Pokoknya kami akan bertahan. Kami akan pikir-pikir dengan kebijakan PT KAI itu. Karena kami juga perlu waktu untuk memberitahukan kepada pe-

langgan. Kalau hanya diberi waktu 3 hari, kami belum bisa memberikan jawaban. Kami khawatir setelah direlokasi, terus dipindah lagi dan kemudian ada uang sewa lahan. Karena selama ini dari Pemkot Madiun hanya membayar retribusi sebesar Rp2 ribu untuk kebersihan,’’ terang Ketua Paguyuban Pangestu Lodaya, Nanang Eko, kepada wartawan.

Menindaklanjuti hal itu, Manager Pengamanan Operasi Kereta Api Daop VII Madiun, Achmad Zahid, mengatakan, jika pedagang dibiarkan melakukan aktivitasnya menempel di fasilitas umum, dikawatirkan dapat mengganggu keindahan dan ketertiban stasiun.Q dar

‘’Jumlah itu berdasarkan data pasien yang diketemukan dan ditangani Poliklinik VCT RSUD Ngudi Waluyo Wlingi,’’ kata Budi.

Menurut Budi, dari ke-10 anak penderita HIV itu, sebanyak tiga anak telah meninggal dunia, terakhir penderita HIV itu meninggal pada 31 Agustus 2014 lalu di usia yang baru menginjak 4 tahun. Sehingga sampai awal September ini, Klinik VCT RS Wlingi telah menangani tujuh anak penderita HIV yang satu diantaranya baru diketemukan dua hari lalu. ‘’Untuk anak-anak penderita HIV umumnya mereka tertular dari Ibu positif HIV sejak dalam kandungan, dimana si Ibu sendiri tidak menyadari kalau dirinya telah terjangkit virus mematikan itu,’’ ujarnya.

Namun, menurutnya, kondisi anak penderita HIV benar-benar bisa diketahui setelah berusia satu setengah tahun melalui tes darah, sama halnya dengan pasien dewasa untuk anak-anak metode pengobatannya juga menggunakan ARV (Anti Retroviral Virus) yang harus diminumkan dua kali dalam sehari.

Diakui Budi, kasus anak penderita HIV di Kab Blitar seperti fenomena gunung es, sebab masih banyak keberadaan mereka yang belum terdeteksi. Bahkan jumlah yang sudah ditangani saat inipun kurang dari 10%. ‘’Maka kami melakukan mobile VCT dengan memberikan pelayanan tes serta konseling di Puskesmas, mobile VCT ini sendiri dikhususkan untuk ibu hamil,’’ terangnya.

Disisi lain, yang menempati peringkat teratas penderita HIV/AIDS di RSUD Ngudi Waluyo adalah PSK yang termasuk dalam kelompok resiko tinggi. Bahkan berdasarkan data tahun 2009 hingga Agustus 2014, jumlah penderita HIV/AIDS dari kelompok pelanggan PSK mencapai 182 orang. Mereka mayoritas pria dewasa yang sudah berumah tangga, dimana umumnya sebelum diketahui terjangkit virus HIV mereka bekerja di luar daerah. ‘’Peringkat kedua pasangan risti yang sampai dengan akhir bulan lalu jumlah penderitanya mencapai 160 orang, dimana kelompok pasangan risti sendiri merupakan ibu rumah tangga yang umumnya tertular dari suami mereka,’’ jelasnya lagi.

Sementara sepanjang tahun 2009 hingga 2014 jumlah penderita HIV/AIDS yang telah ditangani RSUD Ngudi Waluyo Wlingi sebanyak 568 orang, dimana 222 orang diantaranya meninggal dunia. Selain kelompok pelanggan PSK, pasangan risti dan WPS, data penderita di RSUD Wlingi diantaranya juga berlatar belakang waria/gay dan pengguna jarum suntik narkotika.

Wakil Ketua DPRD Kab Blitar, Masykur berharap penanganan HIV/AIDS di Kab Blitar bisa dilakukan pencegahan sejak dini dengan gencar melakukan sosialisasi disemua kalangan. Sebab bukan orang dewasa saja yang menjadi sasaran penyakit mematikan ini, kelompok Balitar juga ikut menjadi korban. ‘’Pemkab harus lebih giat lagi dalam memberikan sosialisasi pencegahan HIV/AIDS. Sebab jika melihat perkembangnnya sudah sangat membahayakan dan merambah Balita dan anak-anak,’’ tandasnya.Q wap

Perbaikan Jalur Alternatif Mendesak Dilakukan Dengan menyandang status sebagai Kota Wisata, Batu harus memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan transportasi.

Salah satu ganjalan yang hingga kini jadi masalah adalah kurangnya jalur alternatif untuk mengatasi kemacetan. Hal ini menjadi pembahasan serius dalam pertemua Forum Lalu-Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) yang berlangsung di Hotel Kartika Wijaya Kota Batu, Rabu (17/9) kemarin.

Data yang dimiliki Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batu, kini ada dua jalur alternatif yang di kota ini. Yaitu, jalur alternative ruas Jl Wukir - Jl Torongrejo – Jl Pendem, dan jalur alternatif ruas Jalan Lingkar Barat (Jalibar). ‘’Kami akan cari solusi agar kedua jalur alternative ini bisa difungsikan secara maksimal,’’ ujar Plt Kepala Dishub Kota Batu, Drs Akhmad Rudianto.

Untuk ruas jalan Wukir, katanya, ada beberapa poin perbaikan

agar jalur alternative ini bisa dimanfaatkan maksimal. Yaitu, peningkatan jalan atau overlay, pelebaran jalan sampai 6 meter, penyediaan trotoar jalan di kanankiri jalan, perbaikan drainase, perbaikan jembatan yang berjumlah 3 unit, dan penyediaan alat perlengkapan jalan. ‘’Selain itu kami juga akan mengeluarkan rekomendasi agar jalur alternative ini tidak dilewati kendaraan berat,’’ tambah Rudianto.

Hal hampir sama juga akan dilakukan terhadap ruas Jalibar.

Namun untuk jalur ini masih perlu dilakukan pengerasan jalan aspal sepanjang 9,7 Km dari 10,7 km panjang jalan yang ada. Karena 1 Km jalan yang lain berupa jalan paving yang masuk kawasan Villa Panderman Hill. ‘’Dan untuk jalur alternative ruas Jalibar ini juga perlu dilakukan sosialisasi dan kerja sama pemakaian jalan dengan pihak Villa Panderman Hill,’’ jelas Rudianto.

Jika perbaikan jalur alternative ini telah terselesaikan, maka Pemkot optimis kemacetan yang terjadi di Kota Batu bisa diurai.

Terutama kemacetan yang biasa terjadi pada saat tiba hari kunjungan wisata pada masa liburan.

Dalam Forum LLAJ ini juga dimanfaatkan APMPU (Asosiasi

Pengemudi Mobil Penumpang Umum) untuk mengadukan nasibnya kepada pejabat berwenang. Ketua APMPU, Heri Junaedi mengatakan bahwa kunjungan wisata sudah tidak lagi menjadi keuntungan bagi mereka. Karena banyak pengunjung yang telah menggunakan kendaraan pribadi. ‘’Kita berharap Pemkot segera merealisasikan pembangunan rest area. Karena dengan adanya rest area, maka keberadaan kita bisa hidup lagi,’’ ujar Heri. Hal ini terkait adanya kebijakan bahwa wisatawan yang datang dengan bus harus berhenti rest area, untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke obyek wisata dengan menggunakan MPU (Mobil Penumpang Umum).

Diketahui dalam Forum LLAJ

nas/bhirawa

Masalah jalur alternatif Kota Batu menjadi pembahasan serius dalam diskusi Forum LLAJ Kota Batu, Rabu (17/9) kemarin. ini diikuti oleh kelompok dan instansi yang berkaitan dengan lalu-lintas. Yaitu, Dishub, Kepolisian, masyarakat pengguna

jalan, Dinas Bina Marga, dan Kantor Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik), dan Satpol PP.Q nas

EKONOMI - BISNIS

8

Gula Jatim Kalah Bersaing di Indonesia Timur

Kurs JUAL

BELI

USD

11,968.00

11,848.00

SGD

9,488.62

9,391.99

EUR

15,504.54

15,346.71

JPY

11,168.35

11,053.27

GBP

19,471.94

19,271.96

Sisa Produksi 2013 Masih 30 Ribu Ton

sumber: Bank Indonesia (28 April 2014)

RAGAM EKBIS

m ali/bhirawa

GM PT.Pelindo lll cabang Tanjung Perak Eko Harijadi Ketika menyerahkan potongan tumpeng kepada ke pimpinan cabang Tanjung Perak Umi Rodiyah.

Pelindo III Buka Property Corner

wil/bhirawa

Bank BNI terus optimalkan pelayanan ke nasabah, termasuk memberikan BNI layanan gerak yang dapat dimanfaatkan nasabah.

BNI Surabaya Tambah 11 Kantor Kas Surabaya, Bhirawa Sepanjang tahun 2014, BNI Kantor Wilayah Surabaya akan menambah 11 Kantor Kas. Kemudian jumlah ATM akan ditambah 389 unit sehingga pada akhir tahun nanti jumlahnya mencapai1.767 unit. Penambahan outlet dan ATM ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan yang agresif terhadap dana murah.

CEO BNI Kantor Wilayah Surabaya Dasuki Amsir mengutarakan, outlet yang ada di BNI terdiri dari Kantor Cabang Utama, Kantor Layanan, dan Kantor Kas.Jumlah Kantor Cabang Utama sejak 2012 dan akhir 2014 nanti tidak ditambah, jumlahnya tetap 20 unit. Demikian juga dengan Kantor Layanan yang jumlahnya tetap 102 unit dari 2012 hingga akhir 2014 nanti.

“Jumlah Kantor Kas pada Desember 2012 sebanyak 35 unit, pada akhir Desember menjadi 39 unit. Pada Maret 2014, jumlahnya sudah mencapai 40unit. Sampai akhir Desember akan menjadi 50 unit. Untuk 11 yang baru nanti akan tersebar di Jember, Malang , Surabaya , Gresik,Sidoarjo dan beberapa daerah lain sesuai pertumbuhan di masing-masing daerah. Dengan penambahan 11 Kantor Kas, maka jumlah total outlet menjadi 172 outlet,” ujar Dasuki Rabu (17/ 9) di Surabaya.

Sedangkan untuk jumlah ATM, pada Desember 2012 terdapat 1022 unit. Akhir Desember 2013 1.378 unit, dan sampai Maret sudah mencapai 1.381 unit. Hingga pada Desember nanti 2014 jumlahnya diharapkan bisa menjadi 1.767 unit. “Kami juga akan menambah BNI Layanan Gerak (drive thrue). Sementara ini jumlahnya 9 unit, dan di Surabaya ada 1 di dekat Kantor KONI. Nanti yang 1 lagi kemungkinan akan ditempatkan di dekat Maspion Square ,” Q wil katanya.Q

KEHILANGAN TULUNGAGUNG KEHILANGAN STNK, Suzuki FD110, th. 1998, AG4486TD, a/n. Kusmalik-T.Agung No. 1389/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda NC11A3AC, th. 2011, AG6181RB, a/n. Amin Muhari-T.Agung No. 1390/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha 1KP A/T, th. 2013, AG5479RAF, a/n. Ade Tyar Kasmali, Dsn. Pelem RT 04/ 01. Ds. Serut, Boyolagu-T.Agung No. 1391/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2012, Putih Hitam, AG5895OF, a/n. Sutomo, Jl. P Diponegoro 06 RT/RW: 003/ 003, Kel. Tamanan-T.agung No. 1392/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2001, Abu-abu Hitam, AG3543RT, a/n. Sutrisno, Ds. Jabalsari, Sumbergempol-T.Agung No. 1393/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2003, AG4480SI, a/n.

Ario Kuswardono, Ds. Panggungrejo, Kauman-T.Agung No. 1394/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2000, Hitam, AG3290RF, a/n. Panut, Ds. Ngunut RT 1/2-T.Agung No. 1395/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda Vario, th. 2012, Orange, AG3815OL, a/n. Paisan, Ds. Ngentrong, Campurdarat-T.Agung No. 1396/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN BPKB, Yamaha Byson, th. 2010, Merah Marun, AG6588RE, a/n. Dwi Jaya Agus Santoso, Ds. Sidorejo RT/RW : 001/002, Kauman-T.Agung No. 1397/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2005, Hitam, AG6915S, a/n. Suyanto, Ds. Kedungwilut, Bandung-T.Agung No. 1398/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha, th. 2013, Hitam, AG3776RAB, a/n. Muanah, Ds. Kacangan, Ngunut-T.Agung No. 1399/IMB/BI-II/2014

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 2114 EM, a/n Kartika, Ds. Tanjung Kamal Timur, rw 01/05 Kec. Mangaran, Situbondo.

No. 1400/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 5630 EW, a/n Wardi Alias, Kel. Mimbaan rw 12/01, Kec. Panji, Situbondo.

No. 1401/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 2595 EZ, a/n Irzat Jauharul Maknun, Ds. Curah Jeru rw 12/02, Kec. Panji, Situbondo.

No. 1402/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 4466 G, a/n Vera Diansari, Kel. Dawuhan rw 03/02, Kec. Kota Situbondo.

No. 1403/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 2656 FB, a/n Annie Mutarseh, Kel. Mimbaan rw 19/03, Kec. Panji, Situbondo.

No. 1404/IMB/BI-II/2014

Kamis Kliwon 18 SEPTEMBER 2014

Surabaya, Bhirawa PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak membuka layanan property corner (PC). Layanan ini sebagai upaya mempermudah masyarakat untuk mengurus proses perpanjangan ijin sewa tanah atau bangunan milik Pelindo III Cabang Tanjung Perak yang digunakan oleh masyarakat umum.

General Manager PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak, Eko Harijadi Budijanto secara resmi kemarin Rabu (17/9), meresmikan PC yang berada di Jl Teluk Aru Tengah No.20 Tanjung Perak Surabaya. Peresmian dilakukan dengan sederhana dihadiri Lurah, RT/RW, dan tak ketinggalan para pengguna jasa serta warga sekitar dengan prosesi pemotongan tumpeng dan

penandatanganan prasasti.

Dengan diresmikannya property corner, masyarakat sekitar Tanjung Perak tidak perlu datang ke kantor Pelindo III Cabang Tanjung Perak untuk mendapatkan pelayanan mengenai penggunaan lahan dan ruangan / bangunan yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak.

Menurut Eko Harijadi Budijanto, didampingi Kahumas PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak Dhanny R Agustian, Property Corner ini juga salah satu upaya nyata dari Pelindo III Cabang Tanjung Perak dalam menerapkan budaya perusahaan yaitu customer focus, care dan integrity, dimana Pelindo III Cabang Tanjung Perak harus fokus kepada pelanggan serta pedu-

li akan kebutuhan pengguna jasa diantaranya para penyewa HPL Tanjung Perak.

“Wujud budaya perusahaan benar-benar kami terapkan dalam dunia kerja di Pelindo III Cabang Tanjung Perak dengan menghadirkan PC ditengah-tengah masyarakat. Kami berupaya memangkas proses birokrasi dengan sistem online dalam hal pembayaran.”

Fungsi PC yang digagas oleh Eko Harijadi ini untuk memberikan pelayanan secara langsung dan cepat diantaranya perpanjangan perjanjian sewa tanah & ruangan/bangunan, peralihan/balik nama kontrak, hingga perjanjian sewa baru. Untuk transaksi keuangan, property corner bekerjasama dengan Bank Jatim sebagai penerima pemQ ma bayaran atau kasir.Q

Pemkot Batu Angkat Produk Pangan lokal Produk apel yang banyak terdapat di Kota Batu bisa dimanfaatkan warga lokal untuk dijadikan keripik. nas/bhirawa

Batu, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Batu terus mendorong masyarakat untuk mengangkat produk lokal, salah satu upayanya adalah dengan menggelar pelatihan di Kantor Ketahanan Pangan.

Tak hanya itu, bantuan alat juga diberikan kepada kelompok yang telah mengikuti pelatihan itu (kelompok avinitas).

Ada enam jenis alat pengolahan pangan yang diberikan ke-

pada kelompok ini bekerja sama dengan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Yaitu, 2 alat pembuat Roti , 2 alat pemotong kripik dan 2 alat penggiling dan soocase untuk produk olahan jamur.

“Untuk alat pengolah jamur yang di berikan kepada kelompok avinitas ini bisa dipergunakan untuk memproduksi makanan olahan berbahan dasar jamur. Di antaranya, baso

jamur, pastel jamur, dan brownis jamur,” ujar kasie konsumsi dan keamanan pangan Kota Batu, Henry, Rabu (17/9).

Saat ini, katanya, bantuan alat baru bisa terpenuhi untuk sebanyak 6 kelompok avinitas. Itupun setidaknya mereka harus kelompok yang sudah berproduksi .

Diketahui, di kota Batu ada 17 kelompok Avinitas yang tersebar di 3 kecamatan, Batu, Bumiaji , dan Junrejo. Kelompok avinitas tersebut merupakan binaan Kantor ketahan Pangan Kota Batu. Dan untuk meningkatan mutu pangan olahan dan disesuaikan dengan produksi, mereka akan mendapat pendampingan oleh kantor ketahanan pangan Kota Batu.

Kebijakan ini dilakukan dalam rangka mengangkat produk unggulan lokal di Kota Batu.

Untuk itu bantuan alat pengolahan pangan ini diberikan kepada kelompok Avinitas yang telah mengikuti pelatihan tetang keamanan pangan.Q nas

Pemprov, Bhirawa Hasil proses giling tebu di Jatim sejak Mei hingga September mencapai 700 ribu ton, namun terancam tidak laku untuk dipasarkan di Indonesia Timur karena kalah bersaing dengan gula rafinasi. Padahal sisa stok 2013 masih 30 ribu ton.

“Dari hasil giling tahun ini, sudah ada stok 700 ribu ton. Permintaan untuk wilayah Indonesia Timur berkurang karena kalah dengan gula rafinasi. Ini persoalan yang masih dicarikan solusinya,” kata Kepala Dinas Perkebunan Jatim, Ir Moch Samsul Arifien MMA , Rabu (17/9).

Jika stok saat ini cukup tinggi, sisa stok gula Jatim tahun giling 2013 juga masih tersisa 30 ribu ton. “Kami prioritas menghabiskan stok sisa giling 2013 dan kami perkirakan akhir September stok gula produksi tahun lalu sudah habis terjual,” tuturnya.

Setelah itu, baru pihaknya mencarikan solusi penjualan untuk stok gula tahun ini. Diperkirakannya memasuki bulan Desember hingga Januari stok gula 700 ribu ton yang sudah ada bisa mulai dibeli.

Ia menuturkan, untuk mempermudah penjualan gula ke wilayah Indonesia Timur, kata dia, pedagang sudah dipanggil menteri perdagangan. Namun, penjulan gula tebu Jatim tetap kalah karena permintaan Indonesia Timur memang telah berkurang karena pengaruh peredaran gula rafinasi yang diproduksi PG di Sulawesi memiliki harga jual lebih murah.

Mengenai harga lelang gula yang masih rendah kini juga menjadi persoalan yang menjadi kekhawatirannya.

“Kalau harga gula rendah, semua bingung tidak ada yang bisa jawab. Saat ini Lelang Rp 8.300/kg dibawah HPP Rp 8.500/kg. Begitu lelang dibawah HPP dibatalkan,” tegasnya.

Dengan penolakan harga lelang dibawah HPP, kata dia, petani tidak ingin rugi lebih banyak. “Biaya produksi tebu cukup tinggi dan dengan harga lelang yang rendah, petani dan pabrik gula banyak yang enggan melepas gulanya,” ungkapnya.

Sebelumnya sejak awal musim giling dimulai Mei hingga awal minggu pertama September, rata-rata rendemen (kadar gula dalam batang tebu) tebu yang masuk giling di pabrik gula (PG) mencapai 7,7 persen. Rendemen itu ditargetkan terus meningkat di akhir September hingga mencapai 8 persen.

Selain angka rendemen yang relatif cukup tinggi, kata Samsul, Jatim juga memiliki produktivitas tebu yang tinggi pula. Jika tahun 2013 produktivitas tebu per kehtare mampu menghasilkan gula 6,5 ton gula tahun ini mampu menghasilkan 7,15 ton gula. Untuk lahan tebu juga meningkat. Jika 2013 hanya 207 ribu hektare, kini mampu mencapai 217 ribu hektare termasuk 2.000 hektare di antaranya dari tebu Jawa Tengah.

Sementara dari aspek produksi gula, jika tahun lalu gula yang dihasilkan mencapai 1,244 juta ton tahun ini ditargetkan naik menjadi 1,3 juta ton.

Peningkatan jumlah tersebut juga bisa mendongkrak sumbangan gula nasional. Tahun lalu Jatim hanya menyumbang 47 persen dari produksi nasional, kini ditargetkan mampu menyumbang 50 Q rac persen.Q

Stok Pupuk Bersubsidi Hingga Akhir Tahun Bojonegoro, Bhirawa Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Ahmad Djupari, menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya hingga akhir tahun ini, kondisi itu diketahui setelah menerima tambahan pupuk bersubsidi dari Pemprov

Jawa Timur. “ Diperkirakan stok pupuk cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun,” kata Djupari kepada Bhirawa, Rabu (17/9) kemarin.

Ia mengatakan, alokasi pupuk bersubsidi yang disiapkan sesuai Peraturan Bupati No.14 Tahun 2014. Tetapi dalam atu-

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KABUPATEN BLITAR TAHUN 2013 BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Kebijakan anggaran mendasarkan pada pendekatan kinerja dan berkomitmen untuk menerapkan prinsip tranparansi dan akuntabilitas. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan diantaranya dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya-upaya penghematan sehingga dana bisa dimanfaatkan secara maksimal. endasarkan A. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN 1. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH. Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2013 yakni Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 101.722.810.475,- atau sebesar 6,44%, Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.068.091.712.804,atau 68,80% dan Lain-Lain Pendaoatan Daerah sebesar Rp. 390.919.485.581,- atau 24,76%.

2. OPTIMALISASI ASET DAERAH Pemerintah Kabupaten Bliar memiliki aset yang dapat lebih dioptimalkan pemanfaatannya untuk pelayanan kepada masyarakat maupun untuk peningkatan pendapatan. Optimalisasi aset daerah dapat dicapai dengan perbaikan pengelolaan aset, peningkatan kerjasama dengan pihak lain/swasta, dan pembentukan badan usaha baru khusus untuk pengoptimalan aset daerah.

3. PENINGKATAN DANA PERIMBANGAN DAN BAGI HASIL Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena bergantung pada Pemerintah Pusat. Sumber dana dari DAK juga dapat diupayakan peningkatan melalui penyusunan program-program unggulan serta pemenuhan data teknis. Dan bagi hasil pajak Provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ektensifikasi.

B. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BELANJA DAERAH 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG Arah kebijakan belanja tidak langsung tahun 2013 didominasi belanja pegawai mencai 57,04 %, proporsi belanja tidak langsung kedua pada bantuan keuangan kepada pemerintah Desa sebesar 2,73 %, dimana besarnya proporsi tersebut karena jumlah PNS di Kabupaten Blitar mencapai 11.456 orang. Kemudian belanja hibah sebesar 1,24 %, Bantuan sosial 0,22 %, dan belanja bagi hasil 0,34 %.

2. BELANJA LANGSUNG Belanja langsung pada tahun 2013 diantaranya Belanja Pegawai mencapai Rp. 39.701.734.750, Belanja Modal sebesar Rp. 334Arah kebijakan belanja tidak langsung tahun 2013 didominasi belanja pegawai mencai 57,04 %, proporsi belanja tidak langsung kedua pada bantuan keuangan kepada pemerintah Desa sebesar 2,73 %, dimana besarnya proporsi tersebut karena jumlah PNS di Kabupaten Blitar mencapai 11.456 orang. Kemudian belanja hibah sebesar 1,24 %, Bantuan sosial 0,22 %, dan belanja bagi hasil 0,34 %.

3. KEBIJAKAN UMUM PEMBIAYAAN DAERAH Dengan diberlakukannya anggaran kinerj, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus, dimana penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih pembiayaan (perhitungan) anggaran tahun lalu (SILPA), Pencairan/transfer dari dana cadangan, Hasil penjualan aset kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan obligasi, penerimaan kembali pinjaman, penerimaan piutang daerah dan penerimaan kembali penyertaan modal investasi daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah meliputi : pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah dan Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan SILPA).

4. TARGET DAN REALISA SIPENDAPATAN DAERAH Pada tahun 2013 Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar ditargetkan Rp. 1.578.734.008.086,-, realisasi penerimaan pendapatan daerah mencapai Rp. 1.604.229.567.580,- atau mencapai 101,6% dari target yang telah ditetapkan. Capaian realisasi pendapatan tersebut berasal dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 115.670.863.817,- atau mencapai 113,31%, Realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.088.237.985.072,- atau mencapai 100,20% dan Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 400.320.718.691,atau mencapai 102,40%.

5. PAGU DAN REALISASI BELANJA DAERAH Pada tahun 2013 Pagu Belanja Daerah Kabupaten Blitar sebesar Rp. 1.717.403.277.428,18,, terbagi Belanja Tidak Langsung Rp. 1.059.904.203.743,75,- atau 61,72% dan Belanja Langsung Rp. 657.499.073.684,43 atau 38,28%. Untuk Realisasi Belanja Daerah pada tahun 2013 tidak mencapai 100%, yakni Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 997.069.519.374,- atau 94,07% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 640.182.533.800,- atau 97,37%.

ran tersebut hanya untuk dalapan bulan, yakni saat dua musim tanam rendengan (masa bercocok tanam pada musim hujan) dan labuh (pancaroba antara musim kemarau dan musim penghujan). Sejauh ini Disperta telah merealisasikan pengadaan pupuk tersebut.

“Jenis pupuk Urea yang sudah direalisasikan hingga Agustus sejumlah 29,007.50 Ton, SP 36 sejumlah 9,143.50 Ton, dan ZA sejumlah 9,565.50 Ton. Sedangkan pupuk jenis Phonska sejumlah 22,640.50 Ton dan Petroganik 12,496.00 Ton,” jelasnya.

Mengenai kebutuhan pupuk

bersubsidi tersebut untuk bulan September dan seterusnya, Djupari mengisyaratkan untuk menggeser alokasi pupuk bersubsidi bulan Oktober, November, Desember berikut alokasi tambahan pupuk bersubsidi yang digelontor pemerintah Q bas dalam waktu dekat.Q

Wali Kota Buka Bimtek Persampahan Wali Kota Kediri Abdulah Abubakar SE kemerin, Rabu (17/9) resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengolahan Sampah dan Managemen Bank Sampah di Gedung Serba Guna Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Kota Kediri Dalam pembukaan dikuti bimtek yag diselenggarakan Dinas Kebersihan dan Pertamanan ( sebanyak 200 orang kader bank sampah seKota Kediri, Bimtek ini kan diselenggarakan selama selama dua hari, 1718 September.

Dalam sambutannya Walikota mengatakan sampah di Tempat Pembungan Akhir (TPA) Klotok sudah menggunung. Setiap hari, sampah masuk kesana. Jika kondisi ini dibiarkan terus, tingginya gunung sampah TPA mungkin akan melebihi tingginya Gunung Klotok.

“Oleh karena itu, saya mengajak semua untuk ikut serta mengurangi volume sampah di TPA. Salah satunya, dengan menjadi kader bank sampah mengolah daur ulang sampah menjadi kerajinan seperti ini,” ungkap Mas Abu sapaan Akrab Abdullah Abu Bakar Wali kota juga memuji produkproduk kerajinan yang dihasilkan dari para kader bank sampah mela-

lui daur ulang sampah. Seperti misalnya, fas bunga, payung, bunga berbagai jenis dan kerajinan anyaman dari kertas koran. Barangbarang kerajinan bernilai ekonomis tersebut, menurutnya, harus berkembang secara inovatif dan mendapat tempat pemasaran.

“Produk daur ulang sampah seperti ini sekarang ini ada di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di luar Negeri. Oleh karena itu, khusus di Kota Kediri harus lebih berkembang, dan lebih inovatif lagi. Kedepan harus ada suatu tempat atau fasilitas yang dapat digunakan untuk memamerkannya,” harapnya Sementara Kepala DKP Kota Kediri Didik Catur menyatakan kesiapannya untuk memberikan fasilitas pemasaran bagi produk hasil karya daur ulang sampah. Didik Catur berangan-angan akan me-

masarkan produk hasil daur ulang sampah dalam sebuah pameran akbran di pusat perbelanjaan terbesar di Kota Kediri, agar semua pengunjung mengetahuinya.

“Kita akan memamerkan produk kerajinan dari sampah ini dalam sebuah acara pameran. Sehingga masyarakat bisa mengetahuinya.

Namun sebelum itu, kita akan mengadakan lomba membuatan kerajinan dari daur ulang sampah,” janji Didik.

Sementara dalam Bimtek yang dibuka dibuka langsung oleh Wali Kota Kediri Abdullah Abu bakar dihadiri kalangan pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri, beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan sejumlah instansi pemerintah maupun swasta mulai dari, Pabrik Rokok PT. Gudang Garam Tbk Kediri, Bank Indonesia (BI) dan Bank Q mb2 adv Jatim.Q

OLAHRAGA

Rabu Wage 17 SEPTEMBER 2014

9

Kalah di Kejurda Karate, Terancam Didepak dari Puslatda

LINTASAN

Coret Dansa dari PON Jabar Surabaya, Bhirawa Tim monitoring dan evaluasi (Monev) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim, mendesak KONI Pusat untuk mencoret olahraga ini di PON Jabar 2016. Alasannya dansa bukan termasuk kategori olahraga prestasi namun cenderung ke olahraga masyarakat.

Menurut Monev dansa pada KONI Jatim, Yunus Supanto, saat di Kejuaraan Nasional (Kejurnas) di Bandung 23 Agustus lalu, ada indikasi main mata antara pihak juri dengan peserta maupun IODI (Ikatan Olahraga Dansa Indonesia), bahkan Jatim juga gagal meraih emas di nomor-nomor yang dilombakan di PON. “Ini olahraga tidak terukur dan pada Kejurnas dansa sudah diwarnai dengan “bagi-bagi” medali, serta “bagi-bagi atlet,” kata Yunus melalui pers rilisnya, Rabu (17/9).

“Banyak atlet berpindah daerah. Misalnya dari Yogya ke Kaltim, dari Jabar ke Papua, Jabar ke Jakarta, serta dari Jawa Timur ke Jakarta. Sebagai bukti, namanama pasangan pedansa yang pindah daerah, dapat dengan mudah dikenali pada kejurnas ke-9. Tercantum dalam buku panduan kejurnas,” lanjutnya.Q wwn

Surabaya, Bhirawa Karateka yang saat ini bernaung di Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) harus tampil all out di Kejuaraan Daerah (Kejurda) Piala Pangdam V Brawijaya di GOR Tawang Alun, Banyuwangi, 18-20 September. Jika sampai mereka kalah di babak penyisihan dipastikan akan didepan dari program latihan jangka panjang proyeksi PON Jabar 2016 itu.

Penegasan itu disampaikan oleh Ketua Umum Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (FORKI) Jatim, Totok Lucida, menurutnya para pelatih akan memantau kemampuan para atlet di Kejurda dan event ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet terbaik.

Kejuaraan ini juga menjadi kesempatan emas bagi para atlet untuk bisa menembus Puslatda dengan catatan mereka harus meraih juara per-

tama dan kemudian mengikuti program seleksi yang digelar oleh FORKI Jatim.

"Kalau ada atlet Puslatda kalah di final mungkin bisa kita toleransi, tapi kalau di babak penyisihan sudah kalah mereka langsung kita coret.

Jadi ini kesempatan bagi para atlet untuk bisa meraih tiket ke Puslatda," kata totok, Rabu (17/9).

Lebih lanjut ia mengatakan,

wwn/bhirawa

Totok Lucida jika nanti ada atlet Puslatda kalah di babak final oleh non Puslatda, maka kedua atlet itu akan menjalani program

seleksi lebih lanjut. "Bisa jadi keduanya akan ditangdingkan ulang untuk menentukan siapa yang terbaik," kata pria yang juga pengusaha properti itu.

Totok menambahkan, Kejurda adalah event rutin yang digelar untuk mengasah prestasi atlet Karate anggota FORKI yang ada di Jatim. Serta menjadi ajang untuk menelurkan atlet-atlet berprestasi guna diproyeksikan pada kejuaraan berskala lebih besar.

"Ada dua kelompok. Satu atas nama kota atau kabupaten. Dan satunya lagi atas nama perguruan. Kejurda akan mempertandingkan semua kelas dan semua umur. Sebab ini adalah tolak ukur prestasi atlet Jatim. Sehingga mereka yang tak ikut Kejurda, tak bisa ikut Puslatda," sambung To-

tok.

Pengusaha property ini menambahkan, Kejurda adalah salah satu pemanasan untuk Porprov. "Kenapa di Banyuwangi, karena tahun depan ada Porprov. Jadi kita uji coba lapangan di Banyuwangi. Selain itu, seuruh cabor diwajibkan oleh KONI Jatim untuk menggelar Kejurda di Banyuwangi," jelasnya.

Untuk kedua kalinya Kejurda Karate Jatim memperebutkan Piala Pangdam V Brawijaya. Sebelumnya, Kejurda Piala Pangdam V Brawijaya I dilaksanakan di GOR Hayam Wuruk komplek Makodam V Brawijaya tahun 2013 silam. "Untuk tahun ini digelar di Banyuwangi dan diikuti 700 atlet," kata Totok Lusida. Q wwn

Arema Ditantang Klub Asal Malaysia Tim Bola Voli Putera-Puteri Raih Juara Malang, Bhirawa Arema Cronus Indonesia Malang, Jawa Timur, menjelang bergulirnya babak delapan besar Liga Super Indonesia ditantang klub asal Malaysia, Kedah FC, untuk melakoni laga uji coba yang digelar di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kamis (25/9).

Media Officer Arema Sudarmaji di Malang, Rabu, mengemukakan, sebelum melakoni uji coba dengan Arema, Kedah FC juga bakal menjajal Persebaya Surabaya pada hari Selasa (23/9) di Surabaya.

“Kami sudah melakukan komunikasi dengan manajemen Kedah FC dan mereka menyanggupi akan datang ke Malang untuk uji coba lawan Arema. Sebenarnya kami ingin melakukan lebih banyak uji coba, selain dengan Kedah FC, kami juga ingin menjajal klub-klub lokal yang sepadan, tetapi

sulit sekali,” kata Sudarmaji.

Sementara itu, Manajer Arema Ruddy Widodo mengakui mencari klub yang sepadan sebagai partner uji coba sangat sulit sebab klubklub yang tidak lolos babak delapan besar Liga Super Indonesia (LSI) rata-rata sudah membubarkan diri.

Demikian juga dengan klub Divisi Utama.

Klub-klub yang lolos babak delapan besar, lanjutnya, semua sedang gencar melakukan persiapan matang. “Pada saat uji coba meladeni Kedah FC nanti, seluruh pemain Arema yang saat ini bergabung dengan Timnas sudah kembali dan bisa bergabung bersama pemain lainnya agar persiapan menghadapi babak delapan besar lebih maksimal,” tegasnya.

Hanya saja, katanya, hingga saat ini manajemen

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2013

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. karena pada tanggal 11 September 2014 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 telah ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut sebagai salah satu wujud dari transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Pemerintah Kabupaten Pamekasan mempublikasikan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 melalui surat kabar, website : http:/ /www.bpka-pamekasan.net dan http://www.pamekasankab.go.id, serta media informasi lainnya.

Laporan yang kami publikasikan meliputi Neraca Daerah, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Arus Kas (LAK) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Jawa Timur (Audited).

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang me-

1. NERACA KOMPARATIF PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN NERACA PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (Audited)

ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas Di Bendahara Pengeluaran Kas di BLUD Kas di Bendahara Penerimaan Kas Lainnya Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang Dana Bagi Hasil Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Tak Tertagih Persediaan Sewa Dibayar Dimuka Asuransi Dibayar Dimuka Jumlah Aset Lancar INVESTASI JANGKA PANJANG INVESTASI NON PERMANEN Investasi Non Permanen Lainnya Penyisihan Kerugian Jumlah Investasi Non Permanen INVESTASI PERMANEN Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Jumlah Investas Permanen Jumlah Investasi Jangka Panjang ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah Aset Tetap DANA CADANGAN Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET

31 Desember 2013 (Rp)

31 Desember 2012 (Rp)

177.505.557.295,96 10.098.235,00 21.346.391.935,91 15.181.250,00 600.048.999,63 895.521.934,00 420.325.757,55 10.992.221.837,00 11.375.004,00 13.794.457.757,85 (610.722.242,09) 16.791.626.591,98 226.809.000,00 0,00 241.998.893.356,79

136.762.614.208,35 17.941.714,00 20.462.266.801,00 31.999.000,00 2.554.755.799,40 786.852.592,00 488.139.700,00 7.056.706.195,00 7.000.000,00 5.435.969.712,14 (437.426.664,89) 14.710.000.121,40 226.809.000,00 369.422.531,51 188.473.050.709,91

3.324.472.250,00 (2.632.622.500,00) 691.849.750,00

3.487.399.850,00 (1.587.713.750,00) 1.899.686.100,00

25.702.866.096,22 25.702.866.096,22 26.394.715.846,22

19.425.204.763,27 19.425.204.763,27 21.324.890.863,27

690.145.984.204,19 364.269.810.804,19 204.878.945.054,03 185.387.179.183,58 618.059.930.805,16 538.840.375.906,16 648.877.456.854,50 608.375.622.108,50 30.066.070.750,85 31.316.122.111,19 31.795.641.800,00 25.208.926.800,00 2.223.824.029.468,73 1.753.398.036.913,62 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 2.354.160,00 3.000.000,00 0,00 0,00 5.645.224.648,00 4.579.289.953,00 32.808.966.087,35 30.229.514.607,01 38.456.544.895,35 34.811.804.560,01 2.530.674.183.567,09 1.998.007.783.046,81

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Hutang Perhitungan Pihak Ketiga Hutang Bunga Bagian Lancar Hutang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat Hutang Jangka Pendek Lainya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

587.518.819,00 0,00 0,00 28.374.755.582,00 28.962.274.401,00

141.438.780,00 1.998.394,48 33.999.150,00 53.811.068.726,36 53.988.505.050,84

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Hutang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat Hutang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN

0,00 0,00 0,00 28.962.274.401,00

0,00 0,00 0,00 53.988.505.050,84

198.862.047.466,87 27.711.430,63 25.729.989.048,31 16.791.626.591,98 (28.374.755.582,00)

157.242.822.723,35 34.746.920,40 13.933.473.065,76 14.710.000.121,40 (51.436.497.171,84)

213.036.618.955,79

134.484.545.659,07

EKUITAS EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pendapatan Yang Ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek Jumlah Ekuitas Dana Lancar EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan Dalam Investas Jangka Panjang Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang Jumlah Ekuitas Dana Investasi EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan Jumlah Ekuitas Dana Cadangan JUMLAH EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

kan tim putri bola voli dari Kabupaten Kediri dengan skor telak 3-0, dalam Kejuaraan Daerah (Kejurda) Yunior Voley Indoor di Banyuwangi (16/9) malam.

Ketua Pengcab PBVSI (Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia) Sidoarjo Ir. Sigit Setyawan yang ikut memantau jalannya pertandingan mengatakan kalau prestasi tim bola voli putri ini sudah cukup baik. Dengan hasil tersebut, tim putri sudah bisa menduduki peringkat ketiga. Paling tidak, sudah mempunyai pengalaman juara,

achmad suprayogi/bhirawa

Tim bola voli putri menghadap layar saat melakukan perandingan kemarin

Drs. H. ACHMAD SYAFII

2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 URAIAN

21.324.890.863,27 26.394.715.846,22 2.223.824.029.468,73 1.753.398.036.913,62 34.811.804.560,01 38.456.544.895,35 0,00 0,00 2.288.675.290.210,30 1.809.534.732.336,90

REALISASI (Rp)

%

2012 REALISASI (Rp)

10.551.510.250,00 17.912.919.300,00 1.676.769.958,72

12.250.921.869,44 116,11 19.020.284.066,94 106,18 1.709.430.958,72 101,95

11.630.845.325,42 16.467.708.278,01 2.190.408.788,29

51.735.526.976,81

56.481.899.640,45 109,17

54.088.059.589,52

JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH

81.876.726.485,53

89.462.536.535,55 109,26

84.377.021.981,24

PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

34.192.000.000,00 13.000.197.380,00 702.610.217.000,00 97.071.780.000,00

50.044.087.885,00 15.247.101.752,00 702.610.217.000,00 97.071.780.000,00

146,36 117,28 100,00 100,00

55.361.861.037,00 50.376.338.580,00 625.872.640.000,00 61.093.880.000,00

846.874.194.380,00

864.973.186.637,00 102,14

792.704.719.617,00

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA Dana Penyesuaian

138.585.209.000,00

138.585.209.000,00 100,00

86.043.555.000,00

JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA

138.585.209.000,00

138.585.209.000,00 100,00

86.043.555.000,00

99,25 -

37.582.493.231,00 0,00

JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Bagi Hasil Pajak Provinsi Bagi Hasil Lainnya

79.512.446.537,00 0,00

78.916.607.316,00 1.169.820,00

79.512.446.537,00

78.917.777.136,00

99,25

37.582.493.231,00

1.064.971.849.917,00

1.082.476.172.773,00

101,64

916.330.767.848,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Lainnya

52.914.775.000,00

47.910.315.000,00

90,54

55.097.620.000,00

JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

52.914.775.000,00

47.910.315.000,00

90,54

55.097.620.000,00

1.199.763.351.402,53

1.219.849.024.308,55

JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER

JUMLAH PENDAPATAN BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan JUMLAH BELANJA OPERASI

706.239.753.380,10 319.946.476.738,00 2.041.850,00 15.566.275.000,00 32.822.497.401,00 41.618.918.977,00

101,67 1.055.805.409.829,24

650.175.115.911,33 92,06 155.911.221.142,70 48,73 2.041.838,00 100,00 142.625.885.622,00 916,25 30.330.687.658,00 92,41 39.326.990.750,00 94,49

583.884.149.704,10 222.528.276.386,00 10.164.801,44 43.014.657.550,00 11.200.953.415,00 37.533.704.620,00

1.116.195.963.346,10

1.018.371.942.922,03

91,24

898.171.906.476,54

7.289.200.000,00 26.468.759.837,00 97.200.892.653,00 69.262.224.986,00 674.340.000,00

467.500.000,00 21.753.711.993,00 78.005.752.609,00 45.200.057.796,00 664.836.120,00

6,41 82,19 80,25 65,26 98,59

5.362.920.400,00 29.159.406.578,00 84.604.359.270,00 75.774.001.501,78 4.559.902.575,00

JUMLAH BELANJA MODAL

200.895.417.476,00

146.091.858.518,00

72,72

199.460.590.324,78

BELANJA TIDAK TERDUGA Belanja Tidak Terduga

3.500.000.000,00

1.327.875.600,00

37,94

909.868.910,00

JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA

3.500.000.000,00

1.327.875.600,00

37,94

909.868.910,00

TRANSFER TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Alokasi Dana Desa

439.147.750,00 1.849.195.348,40 0,00

400.500.000,00 1.379.500.000,00 0,00

91,20 74,60

400.500.000,00 1.379.500.000,00 0,00

BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya

JUMLAH TRANSFER

2.288.343.098,40

1.780.000.000,00

77,79

1.780.000.000,00

JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER

1.322.879.723.920,50

1.167.571.677.040,03

88,26

1.100.322.365.711,32

SURPLUS/(DEFISIT)

(123.116.372.517,97)

52.277.347.268,52 (42,46)

(44.516.955.882,08)

PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan SILPA Pencairan Dana Cadangan Penerimaan Kembali Investasi Penerimaan Dana Titipan

157.242.822.723,35 0,00 0,00 0,00

157.242.822.723,35 100,00 0,00 164.427.600,00 0,00

172.000.337.046,31 40.570.460.563,49 206.478.604,92 0,00

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

157.242.822.723,35

157.407.250.323,35 100,00

212.777.276.214,72

5.000.000.000,00 29.092.451.055,38 33.999.150,00 0,00

0,00 0,00 10.788.550.975,00 37,08 33.999.150,00 100,00 0,00

4.516.284.386,54 6.349.425.922,75 151.787.300,00 0,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok utang Pembayaran Dana Titipan JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

0,00 0,00 0,00 0,00 2.501.711.909.166,09 1.944.019.277.995,97 2.530.674.183.567,09 1.998.007.783.046,81

2013 ANGGARAN (Rp)

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah

JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI

0,00 0,00

Sidoarjo, Bhirawa Seletah berhasil meraih prestasi peringkat ketiga dalan Kejuaraan Daerah (Kejurda) Yunior Voley Indoor di Banyuwangi. Sedangkan tim putra harus menyerah pada tim tangguh Surabaya, dan menduduk poisisi kedua. Pihak Pengcab PBVSI (Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia) Sidoarjo akan melakukan evaluasi.

Tim bola voli putri Kabupaten Sidoarjo berhasil memperbaiki prestasinya, Yakni berhasil menduduki peringkat ketiga, setelah mengalah-

madai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Besar harapan kami semoga dengan publikasi ini dapat menjadi sarana informasi bagi berbagai pihak dalam rangka mendorong serta meningkatkan peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Pamekasan.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Pamekasan, 18 September 2014 BUPATI PAMEKASAN

BUPATI PAMEKASAN SAMBUTAN

Uraian

maupun pelatih Arema masih belum mengetahui kapan para pemain yang bergabung dengan Timnas tersebut kembali ke klub. “Harapan kami secepatnya,” tandas Ruddy.

Selain menjalani uji coba dengan Kedah FC, Arema juga menjadwalkan dua uji coba lagi sebelum babak delapan besar bergulir pada awal Oktober mendatang.

Saat ini hingga 20 September nanti, Arema masih fokus pada pemulihan (latihan) fisik pemain.

Pada saat jeda kompetisi yang cukup panjang, Arema sering menggelar uji coba dengan sejumlah klub, baik klub lokal maupun klub dari luar negeri hingga pemusatan latihan (TC) di lokasi tertentu.

Sejumlah klub luar negeri yang pernah menjajal Arema dalam uji coba di antaranya adalah Eintracht Frankfurt U-23 (Jerman).Q ant

PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

34.126.450.205,38 123.116.372.517,97 0,00

31,71

11.017.497.609,29

146.584.700.198,35 119,06

201.759.778.605,43

198.862.047.466,87

157.242.822.723,35

10.822.550.125,00

walaupu peringkat tiga. “Namun yang lebih penting lagi mereka punya pengalaman bertanding, punya pengalaman menjajaki kekuatan lawan,” katanya.

Kedepannya mereka bisa mengatur strategis dalam permainan, mengukur keuatan lawan yang mempunyai model seperti ini. Cara mengatasinya harus seperti ini. Disamping itu, program-program pembinaan terus dipacu. Hasil evaluasi yang saya amati, para pemain voli putri sudah cukup baik dari segi fisik. Tinggal pemolesan kekompakaan secara rutin yang harus dilakukan. “Sementara tim putra harus menyerah dari tim tangguh Surabaya,” terang Sigit Setyawan.

Oleh karena itu, dari pengalaman pertandingan tersebut, kami masih banyak melakukan evaluasi terhadap para pemain, baik pemain putra maupun pemain putri. Sselanjutnya, setelah mereka mendapat istirahat yang cukup akan masuk program Puslatda (Pusat Pelatihan Daerah) untuk dipersiapkan dalam prakualifikasi Porprov 2015.

“Atlet yang masuk kedalam Puslatda sebanyak 15 atlet putri dan 17 atlet putra,”jelasnya.Q ach

3. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 URAIAN 2013 (Rp) 2012 (Rp) ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Arus Kas Masuk Pendapatan Pajak Daerah 12.250.921.869,44 11.630.845.325,42 Pendapatan Retribusi Daerah 19.020.284.066,94 16.467.708.278,01 Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan 1.709.430.958,72 2.190.408.788,29 Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 17.761.939.262,04 10.387.248.194,20 Bagi Hasil Pajak 50.044.087.885,00 55.361.861.037,00 Bagi Hasil Sumber Daya Alam 15.247.101.752,00 50.376.338.580,00 Dana Alokasi Umum 702.610.217.000,00 625.872.640.000,00 Dana Alokasi Khusus 97.071.780.000,00 61.093.880.000,00 Dana Penyesuaian 138.585.209.000,00 86.043.555.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi 78.916.607.316,00 37.509.474.752,00 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Pemerintah Provinsi 1.169.820,00 73.018.479,00 Pendapatan Lainnya 47.910.315.000,00 55.097.620.000,00 Jumlah Arus Kas Masuk 1.181.129.063.930,14 1.012.104.598.433,92 Arus Kas Keluar Belanja Pegawai 649.508.390.911,33 583.334.408.454,10 Belanja Barang 120.075.787.999,20 192.535.259.834,00 Bunga 2.041.838,00 10.164.801,44 Hibah 142.625.885.622,00 43.014.657.550,00 Bantuan Sosial 30.330.687.658,00 11.200.953.415,00 Belanja Bantuan Keuangan 39.326.990.750,00 37.533.704.620,00 Belanja Tidak Terduga 1.327.875.600,00 909.868.910,00 Bagi Hasil Dana Perimbangan 0,00 0,00 Bagi Hasil Pajak 400.500.000,00 400.500.000,00 Bagi Hasil Retribusi 1.379.500.000,00 1.379.500.000,00 Jumlah Arus Kas Keluar 984.977.660.378,53 870.319.017.584,54 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 196.151.403.551,61 141.785.580.849,38 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN Arus Kas Masuk Pendapatan dari Penjualan Atas Tanah 0,00 0,00 Pendapatan dari Penjualan Atas Peralatan dan Mesin 46.705.000,00 0,00 Pendapatan dari Penjualan Atas Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 Pendapatan dari Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 0,00 Pendapatan dari Penjualan Atas Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya 0,00 0,00 Jumlah Arus Kas Masuk 46.705.000,00 0,00 Arus Kas Keluar Belanja Tanah 467.500.000,00 5.362.920.400,00 Belanja Peralatan dan Mesin 20.609.464.893,00 28.358.109.778,00 Belanja Gedung dan Bangunan 77.907.027.609,00 84.604.359.270,00 Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan 45.156.057.796,00 75.774.001.501,78 Belanja Aset Tetap Lainnya 664.836.120,00 4.559.902.575,00 Belanja Aset Lainnya 0,00 Jumlah Arus Kas Keluar 144.804.886.418,00 198.659.293.524,78 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Aset Non Keuangan (144.758.181.418,00) (198.659.293.524,78) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Arus Kas Masuk Pencairan Dana Cadangan 0,00 40.570.460.563,49 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 0,00 0,00 Pinjaman DalamNegeri-Pemerintah Pusat 0,00 0,00 Pinjaman DalamNegeri - Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 0,00 0,00 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 0,00 0,00 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0,00 0,00 Penerimaan Kembali Piutang Daerah 0,00 0,00 Penerimaan Kembali Investasi Daerah 164.427.600,00 206.478.604,92 Penerimaan Dana Titipan 0,00 0,00 Jumlah Arus Kas Masuk 164.427.600,00 40.776.939.168,41 Arus Kas Keluar Pembentukan Dana Cadangan 0,00 3.000.000.000,00 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 10.788.550.975,00 6.349.425.922,75 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 33.999.150,00 151.787.300,00 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 0,00 0,00 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 0,00 0,00 Pengeluaran Dana Titipan 0,00 0,00 Jumlah Arus Kas Keluar 10.822.550.125,00 9.501.213.222,75 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (10.658.122.525,00) 31.275.725.945,66 ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN Arus Kas Masuk Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 89.024.945.714,00 81.701.289.139,00 Penerimaan Dana Titipan 544.946.000,00 41.967.500,00 Penerimaan Uang Panjar Kerja 0,00 Jumlah Arus Kas Masuk 89.569.891.714,00 81.743.256.639,00 Arus Kas Keluar Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 89.123.811.675,00 81.601.817.859,00 Pengeluaran Dana Titipan 0,00 Pengeluaran Uang Panjar Kerja 0,00 Jumlah Arus Kas Keluar 89.123.811.675,00 81.601.817.859,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran Kenaikan / Penurunan Bersih Kas Selama Periode Saldo Awal Kas Daerah Saldo Akhir Kas Daerah Saldo Kas Daerah terdiri dari : Kas di BUD Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di BLUD Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Saldo Akhir Kas Lainnya di BUD Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Akhir Kas Lainnya Saldo Akhir Kas

446.080.039,00

141.438.780,00

41.181.179.647,61 136.921.994.702,35 178.103.174.349,96

(25.456.547.949,74) 162.378.542.652,09 136.921.994.702,35

177.505.557.295,96 10.098.235,00 21.346.391.935,91 10.707.473,47 587.518.819,00 15.181.250,00 1.822.707,16 199.477.277.716,50

136.762.614.208,35 17.941.714,00 20.462.266.801,00 2.747.920,40 141.438.780,00 31.999.000,00 2.410.569.099,00 159.829.577.522,75

NASIONAL-POLITIK

10

Kamis Kliwon, 18 SEPTEMBER 2014

Jokowi Tegaskan Tak Akan Hapus Kementerian Agama Jakarta, Bhirawa Presiden terpilih Joko Widodo memastikan tidak akan menghapus keberadaan Kementerian Agama di kabinet pemerintahannya nanti. Pria yang akrab disapa Jokowi ini menampik isu yang santer beredar bahwa ia akan mengubah nama lembaga itu menjadi Kementerian Haji, Zakat, dan Wakaf.

“Siapa bilang, itu tidak benar.

Senangnya kok isu seperti itu,” ujar Jokowi menanggapi pertanyaan wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu ( 17/9).

Jokowi meminta masyarakat tidak banyak berspekulasi lagi soal struktur kabinet pemerintahannya. Ia berjanji akan segera mengumumkan namanama kementerian di kabinetnya dan nama-nama yang ia percaya tepat untuk mengisi posisi-posisi menteri. “Belum final. Nanti kalau sudah final kita akan sampaikan,” ujar Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi mengumumkan jumlah menteri yang ada di kabinetnya nanti yakni sebanyak 34 kementerian. Kemudian 18 menteri dari kalangan profesional dan 16 menteri dari profesional partai. Hal lain yang kemudian hangat dibicarakan publik adalah kabar Jokowi-JK yang akan menghapus Kementerian Agama dan mengganti dengan Kementerian Haji, Zakat dan Wakaf.

Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Muhammad Sulton

Fatoni mengatakan keberadaan Kementerian Agama tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang bangsa Indonesia, tepatnya perebutan ideologi bangsa pascakemerdekaan.

“Sejarah bangsa ini masih mudah ditelusuri dan dibaca, termasuk sejarah keberadaan Kementerian Agama yang sangat berkaitan dengan perdebatan tentang Pancasila, Islam, Nasionalisme, Komunisme, dan Sekulerisme. Saya yakin duet Jokowi-JK tidak akan menghapus Kementerian Agama,” katanya.

Di balik tugasnya saat ini, kata Sulton, Kementerian Agama adalah simbol atas substansi kesepakatan anak bangsa dalam menempatkan Pancasila sebagai dasar negara. Kementerian Agama,merupakan jalan tengah antara paham negara agama dengan negara sekuler. “Saya ingat pernyataan Kiai Wahid Hasyim, salah seorang Pendiri Republik ini, Kementerian Agama pada hakikatnya adalah jalan tengah antara teori memisahkan agama dari negara dan teori persatuan agama dan negara,” tuturnya.

KILAS NASIONAL

Menteri Agama Larang Masyarakat Berhaji Dua Kali Jakarta, Bhirawa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengimbau agar masyarakat yang sudah menunaikan ibadah haji untuk tidak lagi mendaftar kembali pergi berhaji.

Imbauan ini dilakukan, karena antrean haji saat ini sudah sangat panjang di beberapa provinsi.

“Ke depan, sebaiknya harus ada Lukman Hakim kebijakan bahwa Saifuddin haji itu diperuntukkan bagi orang yang belum pernah berhaji sama sekali. Jadi, haji itu cukup sekali saja,” kata Lukman di Kantor Presiden, Rabu (17/9).

Untuk itu, kata Lukman, diharapkan masyarakat yang sudah berhaji agar menahan diri dan memberikan prioritas kepada yang belum pernah berhaji. “Karena yang belum itu hukumnya wajib, sedangkan yang sudah itu kan sunah saja, karena kewajibannya sudah gugur,” lanjutnya.

Bahkan, pemerintah akan meminta fatwa MUI, serta ormas agama lainnya agar kebijakan ini memiliki landasan hukum secara keagamaan . Lukman mengatakan, pemberlakukan imbauan itu tidak akan sulit. Sebab, pemerintah sudah memiliki data siapa saja yang sudah pergi berhaji dan siapa saja yang belum pernah menunaikan ibadah haji.

“Semua yang berhaji itu, data-data di sistem haji terpadu kita, ada data yang menunjukkan seseorang apakah sudah berhaji, atau belum,” kata dia.Q ins

Kebakaran Hutan Jadi Sorotan, Polri Ikut Pantau Titik Api Jakarta, Bhirawa Polri akan melakukan pemantauan langsung terkait maraknya kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kapolri Jenderal Sutarman mengatakan, pemantauan dilakukan karena kebakaran hutan yang kerap terjadi ini menjadikan Indonesia selalu disorot oleh negara tetangga seperti SingaSutarman pura dan Malaysia yang terdampak asap.

“Kita sudah cek. Itu sudah menjadi prioritas kita melakukan pencegahan kebakaran hutan,” katanya di Mabes Polri Jakarta, Rabu (17/9).

Sutarman menambahkan, seluruh jajaran di daerah telah diperintahkan untuk melaporkan berbagai peristiwa kebakaran lahan dan hutan. “Di Riau sudah dicek titik apinya tidak terlau banyak. Kemungkinan dari Sumatera Selatan atau dari Jambi.

Kita sudah cek Kalimantan,” ujar dia.

Selain itu Sutarman mengklaim telah melakukan berbagai tindakan hukum pada pelaku pembakaran hutan. Tindakan hukum itu sudah dilakukan kepada perseorangan dan perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran lahan dan hutan. Namun terkait ringannya hukuman, ia tidak berkomentar banyak.

“Masalah dihukum satu tahun itu tanya hakim pengadilan. Kita hanya menjalankan tugas kita,” katanya.

Jenderal bintang empat itu menyatakan polisi sedang fokus melakukan pendekatan terhadap masyarakat sekitar hutan. Ini untuk mengantisipasi pembakaran hutan. “Itu sudah menjadi prioritas kita melakukan pencegahan,” katanya.Q viv,ant

Jokowi menampik kabar yang menyebut kabinetnya bakal menghapus Kementerian Agama di hadapan wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/9).

Penghapusan Kementerian Agama, jika benar dilakukan, dikhawatirkan akan memicu terbukanya problem lama anak bangsa atas perebutan ideologi negara. Mengenai Kementerian Wakaf, Haji, dan Zakat, menurut Sulton hanya akan mendorong terjadinya pendangkalan sub-

stansi Kementerian Agama.

“Kementerian Agama itu menyangkut ideologi masyarakat Indonesia, sedangkan Kementerian Wakaf, Haji, dan Zakat tak jauh-jauh dari urusan materi.

Selama ini soal materi kan sudah ada yang mengurus,” katanya.

Senada dengan Sulton, Ketua

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yunahar Ilyas mengatakan Kementerian Agama sangat dibutuhkan untuk mengurusi semua persoalan yang berkaitan dengan agama di Tanah Air dan menjauhkan dari bentuk negara sekuler.

“Kalau nama kementerian seperti itu, lantas mengurusi per-

Diperiksa KPK, Sutan Bhatoegana Mengaku Tak Tahu Pemerasan Jero Wacik Jakarta, Bhirawa Tersangka kasus gratifikasi anggaran Kementerian ESDM, yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat DPR, Sutan Bhatoegana memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/9). Sutan diperiksa terkait kasus yang menjerat mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik.

Ketika tiba di Gedung KPK, Sutan mengaku tidak mengetahui terkait dugaan pemerasan yang dilakukan Jero. Sebagai anggota Komisi VII yang bermitra dengan Kementerian ESDM, Sutan mengaku tidak tahu terkait besaran Dana Operasional Menteri (DOM) yang diduga disalahgunakan Jero.

“Kalau laporan kan kita APBN. Kalau soal pemerasan, mana tahu kita,” kata dia, Rabu (17/9).

Sebagai sesama kader Partai Demokrat, Sutan juga mengaku tak mengetahui dugaan adanya dana yang mengalir ke partai.

“Saya enggak tahu. Begini loh, saya dipanggil sebagai saksinya Pak Jero Wacik,” ujarnya menegaskan.

KPK menetapkan Jero sebagai tersangka sejak 2 September 2014. Selama menjadi Menteri ESDM, Jero melalui Waryono Karno, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, dan bawahannya yang lain, diduga memeras sejumlah rekanan pengadaan di kementerian tersebut. Terhitung sejak 2011 hingga 2013, total uang yang diperoleh Jero dari pemerasan itu mencapai Rp 9,9 miliar. Menurut KPK, uang yang diterima Jero diduga digunakan untuk kepentingan pribadinya.

Kasus dugaan pemerasan dengan tersangka Jero ini merupakan hasil pengembangan kasus suap yang melibatkan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Melalui pengembangan kasus Rudi, KPK juga menetapkan Sutan sebagai tersangka. Sutan diduga menerima pemberian hadiah atau janji terkait pembahasan APBN P di Kementerian ESDM. KPK sendiri terus terus memanggil beberapa nama untuk

menjadi saksi yang diduga kuat mengetahui adanya dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan tersangka Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) non aktif, Jero Wacik di lingkungan Kementerian ESDM. Setelah memanggil beberapa nama seperti Staf Khusus Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Daniel Sparringa dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto, kemarin KPK memanggil mantan Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana yang diduga kuat mengetahui perkara yang telah menjerat Sekretaris Mejelis Tinggi Partai Demokrat tersebut.

Tersangsa suap SKK Migas tersebut mengaku, selama 4 jam diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Jero, dirinya dicecar banyak pertanyaan oleh tim penyidik KPK. Namun tidak banyak pertanyaan yang diingat oleh Sutan, Sutan mengatakan sempat ditanyakan soal pengawasan yang dilakukan olehnya sewaktu menjadi Ketua Komisi VII DPR terhadap Jero selaku Menteri ESDM. “Ada sekitar 15-16 pertanya-

an (tim penyidik). Saya hanya ditanya kembali masalah pengawasan saja. Tentang kerja dengan Pak Jero Wacik, itu saja,” tutur Sutan .

Anggota Komisi VII DPR RI tersebut mengklaim selama dirinya melakukan pengawasan terhadap Jero sebagai Menteri ESDM, tidak ada yang aneh dan semuanya baik-baik saja. Selain itu Sutan juga mengatakan bahwa kinerja Jero selama sangat bagus. “Kinerjanya (Jero Wacik) kan bagus. Makanya wajar tanpa syarat,” kata Sutan.

Selain Sutan, KPK juga memanggil Staf Khusus (Stafsus) Menteri ESDM, I Ketut Wiryadinata yang diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Jero.

Ketut sendiri irit bicara ketika selesai menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Ketut hanya mengatakan bahwa dirinya dicecar sebanyak 20 pertanyaan yang berkaitan dengan Jero. “Ya, sekitar 20 pertanyaan tadi.

Masih seputar Pak Jero,” tutur Ketut di Gedung KPK Jakarta.

Selain Sutan dan Ketut, KPK juga memanggil saksi lain yakni Asep Permana selaku Kasubag TU Sekjen ESDM di Kementerian ESDMý untuk tersangka Jero.Q ira, viv, ins

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR, Sutan Bhatoegana usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi Jero Wacik di Gedung KPK, Rabu (17/9).

nikahan, pendidikan agama dan lainnya bagaimana? Menurut kami harus tetap namanya Kementerian Agama,” kata Guru Besar Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jogjakarta tersebut.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay menilai rencana penggantian nama Kementerian Agama menjadi Kementerian Haji, Zakat dan Wakaf oleh Jokowi-JK tidak perlu dan kurang tepat.

“Nama itu menimbulkan kesan persoalan agama hanya berkaitan dengan haji, zakat dan wakaf.

Padahal, persoalan agama menyangkut hampir semua dimensi kehidupan, terutama bagaimana membumikan ajaran-ajaran suci agama,” katanya.

Saleh mengatakan keberadaan Kementerian Agama merupakan wujud implementasi sila pertama Pancasila ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’. Kementerian Agama juga merupakan wujud pelayanan pemerintah kepada umat beragama.

Walau tidak boleh mencampuri keyakinan agama seseorang, tetapi menurut Saleh negara wajib memfasilitasi pengamalan ajaran agama yang diakui di Indonesia. Jokowi-JK tidak perlu mengganti nama Kementerian Agama. Selama ini, keberadaan kementerian tersebut masih dibutuhkan oleh masyarakat. Tinggal bagaimana posisi menteri agama diisi orang-orang terbaik dan berintegritas.Q ins

Bentuk 34 Kementerian, Jokowi Dinilai Tak Konsisten Jakarta, Bhirawa Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan 34 kabinet pemerintahannya, dan langkah ini dinilai semakin memperburuk citranya sebagai pemimpin negara. Sebab tak sesuai dengan visi dan misi programnya yang diucapkan saat kampanye dulu.

Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan, citra mantan Wali Kota Surakarta tersebut akan semakin anjlok lantaran, telah inkonsistensi dari jumlah kabinetnya tersebut. Jokowi sempat mewacanakan akan membentuk kabinet dan memperkecil dari kabinet kementerian Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang diketahui berjumlah 34. “Kalau kita lihat di awal-awal dia mengatakan ramping. Mulanya sekira 20, tapi malah 34. Itulah bukti inkonsistensi pandangan Jokowi di awal,” ujar Emrus , Rabu (17/9).

Emrus yang juga Direktur Emrus Corner menyarankan, Jokowi ke depannya jangan terlalu sesumbar, hal itu ditakutkan Emrus akan menjadi bumerang untuk Jokowi sendiri. “Nah supaya kredibilitas Jokowi bisa berjalan terus, bahwa pandangan-pandangannya, pendapat-pendapatnya yang disampaikan ke publik, idealnya digodok dulu, direncanakan dulu baru disampaikan,” sarannya.

Sekadar diketahui, Jokowi-Muhammad Jusuf Kalla (JK) saat berkampanye dalam pemilihan presiden dan wakil presiden berjanji akan membentuk kabinet ramping. Selain itu, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto juga mengatakan, dalam kabinetnya mendatang Jokowi akan merampingkan dari kabinet sebelumnya dari 34 menjadi 27. Hal itu dikatakan Andi, lantaran merujuk pada visi dan misi dari program Jokowi-JK.Namun, pada saat pengumuman struktural kabinet di pemerintahannya mendatang, Jokowi malah mengungkapkan periode 2014-2019 akan ada 34 kabinet, yang terdiri dari 18 tenaga profesional dari luar partai, dan 16 dari partai.

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Salamudin Daeng meminta kabinet Jokowi harus steril dari para cukong. Sebuah ironi besar bakal dipertontonkan Jokowi jika mengakomodir para pebisnis dalam kabinetnya. Sebab, sepak terjang mereka bakal lebih berbahaya ketimbang kader parpol yang nakal.

“Pengurus parpol masih memiliki tanggung jawab kepada konstituen, sehingga sangat berhitung jika sepak terjangnya merugikan konstituennya. Sementara cukong, pebisnis, kartel dan sindikat internasional, hanya bertanggung jawab kepada keuntungan dan uang. Para pebisnis ini jauh lebih berbahaya dari pengurus parpol,” ujar Salamudin Daeng di Jakarta.

Peringatan ini dilontarkan Salamudin terkait rencana Jokowi yang kabarnya menempatkan CEO perusahaan-perusahaaan multinasional dalam jajaran kabinetnya, seperti CEO Shell Indonesia Darwin Silalahi, atau orang-orang yang diduga bermasalah seperti Ari Soemarno, dan Raden Priyono yang memilik rekam jejak kurang bagus. Hal ini, menurut dia, bakal mementahkan upaya memperjuangkan ideologi Trisakti Kemerdekaan yang selama ini diusung Jokowi, yakni berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkpribadian secara kebudayaan.Q okz, ins

Hasil Bimtek Dewan Akan Ciptakan Aturan Berkualitas Bimbingan Teknis (Bimtek) 50 anggota DPRD Gresik periode 2014-2019 sudah selesai dilaksanakan. Dari Bimtek, para wakil rakyat mengaku dapat pemahaman dan wawasan baru. Mereka berjanji akan meningkatkan kualitas aturan legislasi yang akan dibuat untuk tahun-tahun mendatang.

Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Gresik H Abdul Qodir mengatakan dia termasuk anggota yang terpilih kembali untuk kedua kali. Dengan adanya Bimtek ini semakin memahami tentang tugas-tugas kedewanan.”Ada pengulangan memang materi yang disampaikan dalam Diklat. Tetapi secara keseluruhan sangat membantu anggota dewan, khususnya bagi anggota dewan yang baru,” ka-

tanya, Rabu (17/9).

Sebanyak 50 anggota DPRD Gresik peeiode 2014-2019 mengikuti Bimtek di Surabaya.

Kegiatan yang diigelar dari Senin (15/9) hingga Rabu (17/ 9) itu diharapkan mampu memberikan pemahaman dasar legislasi. Juga dimaksudkan agar anggota DPRD bisa memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil rakyat.

Materi yang disampaikan dalam Bimtek yaitu Pancasila,

UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada demokrasi dan wawasan kebangsaan, sistem pemerintahan Indonesia, sistem pengelolaan keuangan daerah. Bahkan, ada materi wewenang tugas serta fungsi dan tata tertib,” katanya.

Selain itu, ada materi pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah, bentuk peraturan daerah, hubungan DPRD dengan pemerintaah daerah. Juga ada kepemimpinan dan etika pemerintahan, perencanaan pembangunaan nasional dan daerah serta pengesahaan serta pemberantasan korupsi.

Ditambahkan Abdul Qodir, bahwa saat Bimtek ada semacam penajaman materi

yang disampaikan. Sehingga, setiap anggota akan mudah memahami fungsi dan tugasnya. Hal itu, akan mempermudah saat menjalankan tugas-tugas kedewanan selama lima tahun ke depan. Karena dalam Bintek kemarin, banyak manfaat yang bisa dipetik.

Terpisah Ketua DPRD sementara Ir H Abdul Hamid mengatakan, bahwa kegiatan Bintek banyak manfaat. Bintek ini, merupakan suatu hal yang sangat urgen bagi wakil rakyat.

Pasalnya, setelah mengikuti Bintek anggota dewan bisa memahami tugas dan fungsi mereka. Apalagi setelah mengikuti Bimtek, wakil rakyat langsung membentuk tim penyusun tata tertib. Anggota

H Abdul Qodir

kim/bhirawa

dewan yang akan menjadi tim penyusun jumlahnya mencapai 25 orang, atau separo dari seluruh anggota dewan.

Sehingga, dengan mengikuti Bimtek ini wakil rakyat akan lebih memahami.Q kim*

Kamis Kliwon 18 SEPTEMBER 2014

Cak Imin Tolak Ide Jokowi Soal Menteri Harus Lepas Jabatan di Parpol Jakarta, Bhirawa Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar tidak setuju dengan saran dari Presiden Terpilih Joko Widodo agar menteri baru nanti harus melepas jabatan di partai politik. Bagi politisi yang akrab disapa Cak Imin itu, pejabat parpol akan tetap bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

“Menteri itu jabatan formal. Bila kader PKB terpilih menjadi menteri, dia tidak perlu terlalu aktif di partai,” kata Cak Imin di Kawasan Slipi Jakarta, Rabu (17/9).

Cak Imin ini berjanji kader PKB yang dipilih partai akan bekerja profesional. Para kader yang terpilih tidak akan dibebani tugas partai. “Seluruh kader PKB yang diangkat jadi menteri oleh Pak Jokowi, harus konsentrasi penuh menjadi menteri,” katanya.

Ia menambahkan gagasan yang disampaikan oleh Jokowi selama ini masih bersifat wacana. Bahkan ia mengaku belum diajak bicara oleh Jokowi terkait menteri melepas jabatan parpol. “Setahu saya sampai hari ini belum pernah disampaikan ke saya tentang hal itu,” kata Cak Imin.

Namun bila itu menjadi keputusan tetap, ia menyatakan menyerahkan semuanya pada Jokowi-JK. “Semua hak prerogatif presiden,” katanya.

Terkait berapa usulan nama menteri yang diajukan PKB untuk kabinet Jokowi-JK, keponakan Gus Dur ini enggan membeberkan.

“Kita belum menyebutkan berapa dan siapa, tapi seluruh kader PKB siap, kalau diperintah. Tapi kalau diperintah. Belum soal siapa dan posisi mana belum,” katanya.

Sebelumnya wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla memastikan bahwa 16 menteri (dari komposisi 34 kabinet) yang diambil dari kalangan profesional partai politik adalah berasal dari partai-partai yang mendukung Jokowi-JK dalam Pilpres 2014.

Partai pendukung tersebut di antaranya adalah Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Hanura. “Yang enam belas itu, ya diambil dalam koalisi dong, masa di luar koalisi,” kata Jusuf Kalla.

Disampaikan JK salah satu indikator yang dipertimbangkan Jokowi-JK dalam memilih menteri dari kalangan partai pendukung itu adalah dilihat dari besar atau kecilnya partai. “Ada nanti jumlahnya sesuai dengan porsi besarnya partai.

Itu fleksibel, tapi kita aturlah baik-baik. Harus ada keseimbangan,” tutur JK. Disampaikan JK, salah satu indikator lainnya adalah partai mana yang lebih dahulu mendukung Jokowi-JK dalam pilpres 2014. Seperti diketahui, bahwa partai yang pertama merapat untuk mendukung Jokowi-JK adalah Partai NasDem, kemudian disusul oleh PKB dan Hanura.  ins

Suksesi Kepemimpinan Tak Pengaruhi Penyediaan Rumah Murah  Sambungan hal 1

rumah murah pemerintah. Hal tersebut dimaksudkan agar bisa memberikan informasi yang benar pada masyarakat yang kurang mampu agar mereka bisa memiliki rumah yang memadai dan sehat.

“Dan yang lebih penting lagi agar jangan sampai mereka yang kurang beruntung itu dijadikan objek penipuan dengan berbagai cara oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga kondisi mereka semakin terpuruk,” katanya.

Para pengembang dan developer sendiri sudah diwanti wanti agar mereka selalu menyediakan perumahan murah bagi mereka yang kurang beruntung . Tentunya dengan harga murah dan terjangkau oleh mereka, dengan berbagai fasilitas yang baik dan sehat. Jangan sampai mentang- mentang mereka hanya mampu membayar murah kemudian kualitas rumah itu dibuat sembarangan. Mereka yang kurang beruntung ini untuk memperbaiki rumahnya butuh uang yang sama dengan saat ia membeli rumah, atau bahkan bisa jadi lebih mahal.

Kalau ini yang terjadi pengembang bukannya membantu mereka yang kurang beruntung.

Ditegaskannya bagi para pengembang yang nakal pihak Kemenpera tidak pernah pilih kasih. “Kami akan tindak tegas. Jika memang benar-benar terbukti secara hukum, sanksi berat mulai dari peringatan keras hingga pencabutan izin usaha akan kami lakukan,” katanya.

Budi berharap dengan pameran ini masyarakat bisa tahu bahwa pemerintah menyediakan KPR dengan bunga rendah, pengembang menemukan calon pembeli yang sebenarnya cukup banyak, dan bank juga semakin paham perannya untuk mediasi.

Dengan begitu, pengembang bisa membuat rencana bisnis dan konsumen pun bisa merencanakan pembelian rumah melalui Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP).  ma

Siap Tolak Jabatan  Sambungan hal 1

membuatnya terikat dengan berbagai hal yang mungkin di luar idealisme dan perjuangan yang dipegangnya selama ini. Pria yang yang juga pengusaha meubel ini menyebut posisi pimpinan komisi adalah posisi yang setengah-setengah.

“Kalau ada keputusan dewan yang tidak pro rakyat misalnya, pimpinan komisi kan juga tanda tangan meski tidak setuju secara pribadi.

Ini kan menyandera idealisme saya. Mending kalau jadi ketua dewan, ia yang mengarahkan, tanggung jawabnya jelas,” kata Vincensius yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Handap (gabungan,red) ini.

Saat diinformasikan oleh wartawan bahwa ketua komisi juga mendapat fasilitas bagus termasuk gaji dan tunjangan yang lebih besar, Vincensius malah menyebut tidak butuh. “Kalau mau jadi wakil rakyat dan memperjuangkan rakyat seharusnya kaya dulu. Jangan cari kaya di legislatif,”ujarnya tegas.

Bagaimana jika terseret arus? Vincensius dengan mantap menantang para wartawan untuk menegur dan menulisnya besar-besaran.”Kalau saya terbawa arus dan tidak idealis lagi , silakan tegur dan beritakan besar-besaran,” kata pria yang biasa dipanggil Awey ini.  gat

SAMBUNGAN Pemprov Tertarik Rekayasa Pertanian Australia  Sambungan hal 1

tahun, jumlah lahan pertanian berkurang akibat tambahan kebutuhan untuk pemukiman penduduk dan indutri.

Oleh karena itu, tak ada pilihan lain bagi pemerintah untuk mencari solusi meningkatkan produktivitas kecuali dengan bantuan teknologi. Teknologi ini bisa disinergikan dengan ketersediaan bibit dan penggunaan pupuk yang ada.

“Kami senang, ada program yang dilakukan AIP-PRISMA di Ponorogo dengan memberikan hormon kepada pohon sehingga hasil panen mangga yang hanya panen pada satu musim bisa dilakukan dua kali dalam setiap musim panen. Terima kasih, karena Jatim dijadikan pilot project,” ungkapnya.

Selama ini, lanjutnya, meskipun 1.000 ha lahan untuk pertanian berkurang, akan tetapi produktivitas pertanian tetap meningkat. Salah satunya, Jatim surplus beras sebanyak 4 juta ton.

Dengan dilakukannya pemberian hormon kepada tumbuhan, peme-

liharan pupuk secara intens dan didukung oleh teknologi yang ada, maka peningkatan produktivitas akan terealisasi.

“Perlu kerja keras, untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menambah nilai tukar petani. Untuk itu, dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak,” ujarnya.

Gus Ipul menegaskan, keterbatasan lahan pertanian diperparah dengan banyaknya petani beralih menjadi buruh pabrik. Untuk itu, kami menyambut baik program yang ditawarkan oleh AIP PRISMA untuk meningkatkan produktivitas hasil panen di Jatim.

Wakil Menteri Departemen of Foreign affair and Trade (DFAT) Australia Jean Bernard Carrasco menyatakan, sangat terbuka ingin segera melakukan kerjasama dengan Jatim khususnya untuk peningkatan pertanian di Jatim.

“Kami sangat berharap, kerjasama di bidang pertanian ini akan ditingkatkan lagi. Kami akan berkeliling di Jatim untuk melihat potensi di bidang pertanian. Semoga kerjasama

ini bisa membawa kebaikan bagi masyarakat Jatim,” terangnya.

Sementara itu, Daniel Nugraha Team Leader AIP PRISMA memaparkan, bahwa beberapa saat yang lalu delegasi dari Australia berkunjung ke Kab Ponorogo. Delegasi pertanian Australia memberikan penyuluhan kepada petani untuk meningkatkan hasil pertanian khususnya produktivitas mangga.

Dijelaskannya, meskipun musim panen mangga pada iklim di Indonesia hanya mampu panen satu kali, namun dengan tambahan suntikan bibit yang ada musim panen dapat dilakukan dua kali.

“Kebutuhan akan mangga sangat besar,tidak hanya di dalam melainkan di luar negeri.

Kami memiliki formula untuk menambah jumlah produksi dan terbukti mampu meningkatkan produksi pada musim panen.

Meskipun, pada musim panen utama produksinya menurun 20 persen, namun jumlah produksi dari buah mangga meningkat,” tutupnya.  iib

Kadispen AU: Ada Delay, Tapi Tak Ada Cancel  Sambungan hal 1

dan AL. “Total nanti 205 pesawat. Di samping fly pass, juga ada demo Jupiter Aero. Doakan no accident,” tuturnya.

Beberapa hari sebelum memasuki puncak acara pada 7 Oktober, dilakukan geladi bersih secara berkala, yaitu pada 2, 3, dan 4 Oktober. Hal itu dilakukan untuk memastikan semua pertunjukan berjalan lancar dan lalu lintas udara tidak terganggu. “Pesawat tempur sudah stand by di Bandara Iswahyudi, pesawat baling-baling di Bandara Abdurrahman Saleh, Malang, dan sisanya di Bandara Juanda,” terangnya.

Selain pertunjukan udara, Kapuspen TNI Mayjen M Fuad Basya menyatakan juga ada demonstrasi bantuan tembakan

kapal dari TNI AL, lalu manuver tank dari laut menembak sasaran, operasi terjun lintas udara oleh Kostrad, pembebasan sandera di laut oleh gabungan Kopassus, Marinir, dan Paskhas, hingga bela diri militer di atas tank.

“Perayaan HUT TNI sengaja kami bikin seperti ini untuk menepis anggapan masyarakat bahwa TNI lemah, kurang senjata. TNI tak seperti yang mereka kira,” tegasnya seraya menyebutkan operasional Hari Jadi ke-69 TNI membutuhkan dana sekitar Rp 20 miliar.

Kepala Bidang Perhubungan Udara dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Didik Sudiwinarto mengatakan, tidak ada penutupan total Bandara Internasional Juanda di Kabupaten Sidoarjo terkait peringatan HUT TNI ke-69. Penutupan satu hari saja akan menghambat

roda perekonomian di Jawa Timur.

“Bandara ini adalah infrastruktur perhubungan vital di Indonesia Timur, jadi tidak mungkin ditutup total,” jelas Didik.

Sebelumnya diberitakan bahwa Bandara Juanda akan ditutup terkait latihan gabungan memperingati HUT TNI ke-69.

Penutupan bandara tersebut juga sempat dipublikasikan di laman Kementerian Perhubungan.

Sementara itu, General Manager AirNav Indonesia Cabang Surabaya Suharyoko, mengatakan, tidak mungkin Bandara Juanda ditutup total. Hanya saja, pada waktu tersebut kemungkinan akan terjadi keterlambatan penerbangan sipil. “Tidak mungkin ada penutupan total. Kalau hanya keterlambatan penerbangan itu mungkin,” ungkapnya.  ira, geh

Anggaran Bencana Kekeringan Baru Cair Oktober  Sambungan hal 1 gan diprediksi baru terjadi bulan depan,” kata Gubernur Soekarwo, Rabu (17/9).

Menurut Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, Pemprov Jatim telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 3 miliar, untuk kebutuhan air bersih bagi daerah yang sangat membutuhkan. Namun jika kabupaten/kota tersebut bisa melakukan pengadaan air sendiri, pemprov akan membantu dalam hal angkutannya.

“Kita berharap daerah dulu yang berpartisipasi, pasti akan kita bantu dengan dana Rp 3 miliar tadi. Jika masih kurang tentu akan ditambah lagi, dana kita kan masih ada Rp 50 miliar untuk bencana,” jelasnya lagi.

Kenapa hingga September kabupaten/kota diminta urus sendiri bencana kekeringan yang melanda ? Pakde Karwo beralasan, tidak semua wilayah di Jatim yang mengalami kekeringan parah. “Memang ada yang kekeringan, tapi wilayahnya masih bisa menggunakan air sumur

meski terbatas,” ungkapnya.

Ketua DPD Partai Demokrat Jatim ini mengakui, penyediaan air bersih dengan cara droping memang yang paling bisa dilakukan. Sebab untuk pengadaan embung atau geomembran masih kesulitan karena keterbatasan lahan. Padahal pembangunan embung ini sangat penting untuk jangka panjang.

“Yang jadi masalah untuk pembangunan geomembran yakni lahannya tidak ada. Kalaupun ada itu harga lahannya sangat mahal, walaupun sebenarnya untuk pembangunan geomembrannya tidak terlalu mahal yakni hanya sekitar Rp 200 juta,” katanya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, sebanyak 648 desa dari 22 kabupaten/kota di Jatim mengalami kekeringan kritis akibat kemarau panjang beberapa bulan terakhir. Untuk menangani bencana ini, Pemprov Jatim mengucurkan anggaran sebesar Rp 3 miliar yang diambilkan dari anggaran belanja tidak terduga.

Kepala Badan Penanggulang-

an Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim Sudharmawan menuturkan, berdasarkan analisa BMKG kemarau panjang di Jatim akan terjadi hingga akhir Oktober 2014. Oleh karena itu, Pemprov Jatim mengeluarkan anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp 3 miliar, setelah Gubernur Jatim mengeluarkan Surat Keputusan (SK) sebagai payung hukumnya.

“Makanya tidak betul kalau Pak Gubernur belum mengeluarkan SK. Pak Gubernur sudah mengeluarkan SK Nomor 188/511/ KPTS/013/2014 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Kekeringan di Jatim pada 15 Agustus 2014 lalu. Kalau tidak ada SK, anggaran untuk bencana kekeringan ini tidak bisa turun,” katanya.

Dijelaskannya bencana kekeringan ini hampir merata di seluruh wilayah Jatim. Di antaranya di Madura, Mataraman dan Tapal Kuda. “Selama 2011 – 2013 ini, kita telah melakukan drop tandon sebanyak 3 ribu buah dengan kapasitas 2.200 liter,” kata mantan Sekdakab Bangkalan ini.  iib

Kemenag Jatim Akan Tertibkan KBIH Abal-Abal  Sambungan hal 1

dasi keberangkatan CJH ke Tanah Suci. Karena itu kasus paspor palsu rawan terjadi.

“Tidak tahu berapa jumlah KBIH yang habis izinnya, kami masih dalam proses pendataan.

Karena itu kami akan menertibkan KBIH yang izinnya sudah habis agar masyarakat tak menjadi korban,” kata Miftahul didampingi Mahfudh Shodar dan HM Sakur di Gedung Sekretariat Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Rabu (17/9).

Untuk diketahui temuan 4 paspor haji yang diduga palsu dilakukan petugas Imigrasi ketika menscreening paspor di Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Temuan tersebut berakibat batalnya keberangkatan 4 CJH dari Kloter 22 Embarkasi Surabaya.

Sebanyak 4 CJH yang dipastikan batal berangkat menuju Tanah Suci tersebut, kepada polisi mengaku sudah mendaftar sejak 2009 lalu.

Kejanggalan 4 paspor palsu itu di antaranya adalah data pada bagian depan paspor berbeda dengan yang tertera di halaman endorsment.

Demikian juga dengan alamat tidak tertera. Atas temuan ini, Asrama Haji langsung koordinasi dengan

Kanwilkumham Jawa Timur dan Polda Jawa Timur.

Miftahul menegaskan, bagi KBIH yang masa izinnya sudah habis diminta segera memperpanjang surat keputusan (SK). Nantinya pengurusan perpanjang SK KBIH itu ditujukan ke Kanwil Kemenag Jatim melalui Departemen Agama setempat. Dengan dilampiri foto copy akta yayasan, rekomendasi Kemenag setempat, kemudian melampirkan struktur organisasi serta memiliki tempat bimbingan. “ Selain itu juga harus memiliki jamaah minimal 45-50 orang, dan itu juga ada penilaian akreditasi dari Kemenag setempat. Jadi akreditasi itu bisa mengetahui sejauh mana perkembangan KBIH-KBIH dari tahun ke tahun,” jelas Miftahul.

Setelah itu, tambahnya, kalau sudah melalui akreditasi penilaian pihaknya akan memberikan surat perpanjangan SK lagi. “ SK KBIH berlaku sampai tiga tahun.

Dan KBIH seperti Baiturrahman ternyata bermasalah, belum terdaftar SK resmi di kita. Kalau di Surabaya sendiri KBIH yang resmi ada sekitar 45-50an KBIH, dan yang belum resmi ini kita namakan kelompok pengajian,” ungkapnya.

Bagi KBIH yang sudah memi-

liki izin, masih kata Miftahul, itu memang wewenang dari Kemenag untuk memberikan pembinaan dan pengawasan.

“Sebaliknya bagi KBIH yang tidak memiliki izin, sudah bukan wewenang dari Kemenag. Kalau mereka melakukan pelanggaran, itu masuk ranah penegak hukum.

Dan kami siap membantu untuk menertibkan KBIH yang palsu alias abal-abal itu,” imbuhnya.

Kakanwil Kemenag Jatim Mahfudh Shodar mengatakan, pihaknya berjanji tidak akan menutupi dugaan adanya paspor haji palsu CJH. Saat ini pihaknya sudah menyerahkan kasus ini ke pihak kepolisian yaitu Polrestabes Surabaya. “ Ini sudah diurusi pihak kepolisian, karena ini kan sudah wilayahnya Polrestabes bukan wilayah kami lagi kalau terjadi seperti ini,” kata Mahfudh Shodar.

Terkait empat jamaah haji yang gagal berangkat, pihaknya menunggu rekomendasi dari Polrestabes Surabaya. “ Apakah jamaah ini bisa diberangkatkan atau tidak itu dari Polrestabes. Kami sudah tidak mempunyai domain itu, domainnya adalah Polrestabes,” tambahnya.  geh

11 Hari Ini 54 Calon Dewan Pendidikan Paparkan Karya Tulis ing ke-22 nama tersebut.

“Pemilihan 11 anggota Dewan Pendidikan itu hak prerogratif wali kota.

Kami tidak ingin mendiktenya dengan perangkingan. Biar wali kota menilai sendiri dengan dasar diskripsi yang diberikan pansel,” tutur dia.

Pansel Dewan Pendidikan Surabaya lainnya Prof Zainuddin Maliki menambahkan, masing-masing anggota Pansel akan memegang lembaran skoring yang berisi aspek-aspek penilaian. Kalau sudah pemaparan, skoring ini akan didiskusikan dengan semua anggota.

Pansel akan melihat pengetahuan dari 54 calon tentang dunia pendidikan. Dari hasil paparan itu diharapkan bisa diketahui seberapa peduli mereka terhadap pendidikan dan komitmennya dalam pengembangan mutu pendidikan, khususnya yang ada di Surabaya.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya ini menjelaskan, rekam jejak peserta juga diperhitungkan. Seberapa banyak calon ini sudah berbuat untuk persoalan pendidikan, punya poin tersendiri. “ Kalau selama ini ada problem pendidikan, terus calon ini diam saja. Itu tidak peduli namanya. Respon terhadap wacana pendidikan bisa banyak hal, salah satunya bisa melalui buku atau tulisan opini,” katanya.  tam

 Sambungan hal 1

Pendidikan akan mendapat waktu selama 20 menit, 15 menit paparan, dan lima menit tanya jawab.

“Kami persilakan siapapun yang ingin melihat proses ini. Masyarakat bisa ikut menyaksikan,” kata Ketua Pansel Dewan Pendidikan Surabaya Prof Muchlas Samani saat dihubungi, Rabu (17/9).

Tahap pemaparan ini akan digelar di Kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya mulai pukul 08.00 hingga 19.30. Muchlas mengatakan, seleksi ini akan menentukan 22 nama yang akan dipilih dan diajukan ke Wali Kota Surabaya. Untuk itu, Pansel akan benar-benar selektif menentukan 22 nama melalui tahap ini.

Jika dalam pemaparan terdapat hal-hal yang perlu diperjelas, Pansel berhak mempertanyakan kembali.

Termasuk sumber karya tulis yang sudah dikirim ke Pansel. Apakah benar-benar otentik atau hanya plagiat.

“Kami ingin mendengar pendapat para calon. Mereka semua orang yang pintar, jadi kami tidak akan terlalu banyak bertanya apalagi mendebatnya,” kata dia.

Saat mengajukan 22 nama ke wali kota, pihak Pansel akan melampirkan penilaian dan diskripsi masing-masing calon. Namun demikian, Muchlas mengaku Pansel tidak akan merangk-

Susunan Struktural 8 Fraksi di DPRD Surabaya (periode 2014-2019) 5. Fraksi PKS Ketua Wakil Ketua Sekretaris

6. Fraksi Golkar : Akhmad Suyanto : Reni Astuti : Akhmad Zakaria

7. Fraksi PAN Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara

Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara

: : : :

Pertiwi Ayu Lembah Setyowati Agoeng Prasodjo Binti Rochmah

8.Handap (Hanura, Nasdem, PPP) : : : :

Arsyad Sudirdjo Ghofar Ismail Syaiful Aidy

Ketua : Wakil Ketua : Sekretaris : Penasihat :

Naniek Zulfiani Buchori Imron Vincensius Sugito

Pimpinan Dewan Definitif, Struktural Fraksi Ditetapkan  Sambungan hal 1

Pantia Khusus (Pansus) yang akan membahas Tata Tertib Dewan.

Pengambilan sumpah pimpinan definitif dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Hari Supriyono.

Acara dimulai pukul 10.00 dan berlangsung sekitar 1 jam. Ketua DPRD Surabaya periode 2014-2019, Armuji menegaskan bahwa pihaknya tidak anti kritik dan anti teguran. Selaku unsur pimpinan legislatif melakukan kesalahan atau melenceng, maka pihaknya siap untuk ditegur dan diingatkan.

“Untuk itu kepada seluruh anggota jangan sungkansungkan untuk menegur kami selaku pimpinan dewan. Demikian juga untuk wali kota silakan menegur dan mengingatkan kalau kami ada kesalahan,” ujar Armuji di acara pengambilan sumpah janji jajaran pimpinan DPRD Surabaya di Gedung DPRD Surabaya, Rabu (16/9).

Dijelaskan politisi asal PDIP ini, bahwa unsur pimpinan bukanlah jabatan yang tertinggi. Jabatan ketua, wakil ketua dan semua anggota dewan para prinsipnya adalah sama.

“Yang membedakan adalah tugas di masing-masing alat kelengkapan,” tuturnya.

Ditambahkan Armuji, pihaknya mengimbau kepada semua ketua fraksi untuk segera mengirim nama-nama anggota yang akan duduk di Pansus, Banmus, Banleg, BK dan Komisikomisi. “September ini ada agenda mendesak yakni penuntasan RAPBD 2015,” tegas Armuji.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berharap pimpinan dewan yang baru bisa menjalin ko-

munikasi, kerjasama serta memperhatikan persoalanpersoalan rakyat. “Kami yakin dengan kebersamaan antara legislatif dan eksekutif bisa bersinergi dan membawa Surabaya menjadi lebih baik,” ujar Risma, panggilan akrab Tri Rismaharini di hadapan sidang paripurna pengambilan sumpah jajaran pimpinan DPRD Surabaya.

Kemudian rapat paripurna istimewa dilanjutkan pukul 14.45 untuk menetapkan susunan struktural fraksi, yang diharapkan bisa segera membentuk Pansus Tatib Dewan yang anggotanya terdiri dari utusan masing masing fraksi. Yang menarik dalam paripurna agenda penetapan fraksi kemarin sempat diskors untuk rapat internal fraksi karena ternyata susunan Fraksi Demokrat belum memenuhi ketentuan sebagaimana undang-undang.

Fraksi Demokrat hanya mengusulkan susunan fraksi yang terdiri atas ketua fraksi, sekretaris dan bendahara. Sementara fraksi lain menempatkan posisi wakil ketua fraksi dalam strukturnya. Menanggapi hal ini, pimpinan sidang Armudji meminta agar Fraksi Demokrat melakukan pembahasan internal dengan menskors rapat.

Akhirnya dalam usulan tambahan Fraksi Demokrat menambahkan posisi wakil ketua fraksi atas nama Dini Rijanti. Selain itu kemarin juga sempat terjadi hujan protes dari sejumlah anggota dewan terkait kesalahan nama, tulisan dewan pimpinan cabang/daerah, dan gelar yang tercantum dalam struktural anggota fraksi yang disusun oleh Sekwan DPRD Surabaya.  gat

Ingin Promosi Makanan Khas dan Tarik Wisatawan  Sambungan hal 1

yang dipasarkan siap saji dan bisa mendapat order pembelian dari berbagai daerah,” ujar Anas.

Festival Rujak Soto akan digelar Sabtu, 20 September 2014 mulai pukul 10.00. Di festival ini, ratusan peserta yang berasal dari para penjual rujak soto, koki hotel, dan restoran serta masyarakat umum berlomba menjajakan makanan khas rujak soto.

Peserta akan berderet-deret mengulek/ mengolah rujak secara massal dalam

balutan celemek dapur yang menawan.

Bumbu-bumbu rujak soto juga dijejer, seperti kacang, petis, udang, garam, gula merah, hingga pisang klutuk.

Begitu juga dengan bahan pelengkapnya, semisal sayur kangkung, tauge, kerupuk udang, emping melinjo, tahu, tempe, serta kuah soto dan isinya.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Banyuwangi Alief Rahman Kartiono mengatakan dalam festival ini yang menjadi poin utama dalam penilaian adalah cara mengulek atau mengolah bumbu. Proses pembuatan sampai

dengan penyajian dibutuhkan sekitar 15 menit. Dalam batas waktu itu, rujak soto sudah harus siap dihidangkan. “Bisa dibayangkan betapa serunya. Waktunya cukup pendek, padahal bumbu-bumbu yang harus diolah cukup banyak,” ujarnya.

Rujak Soto Banyuwangi ini adalah makanan yang disajikan dalam mangkuk, yang isinya rujak sayur disiram soto babat. Dihiasi dengan kerupuk emping melinjo dan kerupuk udang yang cukup unik. Rasanya unik karena menghasilkan campuran antara soto dan rujak.

“Dengan Festival Rujak Soto ini, tentunya kami ingin mempromosikan makanan khas Banyuwangi. Semakin dikenalnya makanan khas ini, tentu diharapkan penjual rujak soto kian laris,” ujar Alief.

Sebagai pelengkap festival kuliner ini, beberapa suguhan kuliner khas lokal juga diperkenalkan, seperti sego gepuk remuk, sayur lompong Osing, soto dan bakso Osing, tahu petis gandrung, pecel rawon, sego tempong, dan rujak bakso dan kare kepala ikan Blambangan. *

12

Kamis Kliwon, 18 SEPTEMBER 2014

Dinas Pendidikan Jawa Timur

Bidang Pendidikan Menengah Pertama- Pendidikan Menengah Atas (PMP-PMA) “Olimpiade Sains Nasional XIII 2014 di Mataram, NTB”

Perolehan Prestasi Kontingen SMA Jatim di OSN XIII 2014

Sukses Raih Juara II, Bangkitkan Semangat Raih Juara Umum Mereka yang Bersikeras Persembahkan Medali Emas untuk Jatim Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi dan Kabid PMPPMA Bambang Sudarto bersama kontingen OSN jenjang SMA Jatim.

Keikutsertaan Jatim dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN) kerap kali hanya menyisahkan kekecewaan karena gagal membawa pulang prestasi yang diinginkan. Namun tidak untuk tahun ini, kontingen SMA Jatim sukses membawa pulang trophy juara dua Olimpiade Sains Nasional (OSN) XIII di Mataram, NTB pada 1-7 September 2014 lalu.

K

esuksesan ini sekaligus menjadi pendo brak atas kebuntuan Jatim selama ini meraih prestasi di OSN. Ini juga menjadi motivasi bagi siswa, guru dan seluruh pe-

mangku kepentingan di Jatim untuk membangkitkan semangat merebut meraih juara umum di musim selanjutnya. “Kami semakin yakin, target juara umum akan segera terealisasi. Tahun depan adalah saatnya membuktikan target itu,” tutur Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi. Harun mengatakan, menjadi juara, meski masih diurutan kedua, bukanlah hal mudah di OSN ini. Sebab, tantangan yang dihadapi jauh lebih berat dan berkembang setiap tahunnya.

“Kalau Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) kita sudah sering menang. Tapi yang OSN ini sama sekali belum pernah dapat juara kecuali SMA tahun ini dan Pendidikan Luar Biasa (PLB) tahun lalu,” kata dia.

Kabid Pendidikan Menengah Pertama – Pendidikan Menengah Atas (PMP-PMA) Bambang Sudarto menambahkan, tahun ini Jatim

DAFTAR PERAIH MEDALI EMAS NAMA Mochammad Miftahul Fahmi Sony Sugiharta Iskandar Raymon Ho Stacia Edina Johanna Agus Sentosa Nanda Adi Kurniawan Jason Hartanto Kevin Liayanto Jefferson Caesario Irawan

BIDANG STUDI SEKOLAH Astronomi SMAN 3 Malang Ekonomi SMA Petra 5 Surabaya Fisika SMAK Petra 2 Surabaya Komputer SMAK Petra 3 Surabaya Komputer SMAK Petra 2 Surabaya Kebumian SMAN 3 Malang Kebumian SMAN 1 Sidoarjo Kimia SMAK Petra 2 Surabaya Matematika SMAK Petra 2 Surabaya

mengirim 74 kontingen. Dari seluruh kontingen itu, ada 33 siswa yang berhasil membawa pulang medali sebagai pemenang. Diantaranya ialah sembilan medali emas, sembilan medali perak dan 15 medali perunggu.

“Dua diantara 33 siswa ini juga tengah mengikuti pelatnas untuk mempersiapkan diri mengikuti olimpiade internasional bidang studi fisika dan astronomi,” tutur dia. Bambang tidak ingin mengungkit kesalahan masa lalu sehingga selalu gagal dalam OSN. Namun dia yakin, hasil terbaik yang diperoleh tahun ini berkat upaya peserta didik, guru dan tim khusus yang sudah dibentuk oleh Dindik Jatim. Untuk meningkatkan prestasi ini, Bambang mengaku akan memperketat seleksi mulai dari level sekolah, kabupaten/kota hingga provinsi. “Sistem penjaringan ini penting untuk mencari kontingen yang benarbenar berkualitas,” tutur dia. Q tam*

Bangga bisa membuat bangga daerah asalnya dengan serangkaian prestasi. Begitulah yang kini dirasakan kontingen SMA Jatim yang berhasil menjadi juara di OSN XIII. Mereka yang sudah bersikeras mengukir prestasi memang sudah sepantasnya mendapat apresiasi khusus. Salah satu diantaranya ialah Jafferson Caesario Irawa. Siswa kelas XII SMAK Petra 2 Surabaya ini sukses meraih medali emas di bidang matematika.

Upaya untuk menjadi juara dia lalui dengan berlatih menggunakan soal-soal olimpiade internasional. Hanya delapan soal yang harus dia kerjakan dalam dua hari di OSN ini.

Namun delapan soal yang singkat itu cukup bisa membuatnya kesulitan.

“Satu hari kita mengerjakan empat soal meliputi aljabar, kombinatorika, geometrid an teori bilang. Waktunya empat jam. Jadi satu soal bisa dikerjakan selama satu jam,” tutur dia. Peraih medali emas lainnya ialah Jason Hartanto asal SMAN 1 SIdoarjo. Siswa yang duduk di bangku kelas XII ini sukses menyabet emas OSN di bidang studi Kebumian.

Prestasi ini dia peroleh setelah berhasil mengerjakan 50 soal pilihan ganda dengan sub materi geologi, meteorology, oseanografi dan astronomi.

Selain itu, ada lima soal esay serta menjelaskan secara detail kepada dewan juri tentang 15 alat peraga kebumian. Pada hari berikutnya, dia juga diajak menuju pantai Kuta, Lombok untuk mengidentifikasi jenis-jenis batu yang ada di lokasi tersebut.

“Jadi 60 persen olimpiade di bidang ini mengasah kemampuan teori kita. Sedangkan 40 persen lainnya adalah menguji wawasan kita secara aplikatif,” kata Jason.

Prestasi juga diraih Raymond Ho asal SMAK Petra 2 Surabaya. Dia menjadi yang terbaik untuk bidang studi Fisika dengan kategori Absolute Winner dan Best Theory.

Absolute Winner merupakan peraih emas kategori pertama dari lima emas yang diperebutkan untuk bidang studi Fisika. Sementara, Best Theory dinilai berdasarkan kualitas teori dalam mengerjakan soal. “Ini prestasi pertama tingkat nasional, jadi saya bisa merasakan sangat bangga sekali,” ujar dia. Q tam*

DAFTAR PERAIH MEDALI PERAK NAMA Hikari Arif Imam Sergio Vieri Christopher Samuel Rafael herman yosef Fienny Angelina Mualif al imam Rizki astiananda Gunawan Setiawan Aron Dwi Caesar O

BIDANG STUDI SEKOLAH Astronomi SMAN 3 Malang Komputer SMAKr IPH Surabaya Komputer SMAK St Louis 1 Surabaya Komputer SMAK St Louis 1 Surabaya Fisika SMAK Petra 1 Surabaya Geografi SMADU 2 Unggulan Jombang Geografi MAN 3 Malang Astronomi SMAK Petra 2 Surabaya Astronomi SMAK Petra 2 Surabaya

Kepala Dindik Jatim menyapa Raymond Ho, pemenang dengan kategori Absolut Winner dan The Best Theory.

Angkat Kearifan Lokal, Dewan Diwajibkan Pakai Baju Batik

Tolak Pengadaan, Minta Dewan Memakai Baju Milik Sendiri Rencana Pansus Tatib DPRD Jatim yang mengangkat kearifan lokal dengan mewajibkan setiap anggota DPRD Jatim untuk memakai baju batik pada hari Kamis, Jum’at dan Sabtu untuk dimasukan dalam tatib mendapat dukungan penuh oleh semua anggota dewa. Namun dengan catatan tidak perlu dilakukan pengadaan, dan setiap anggota dibebaskan untuk menggunakan baju batik—alias tak perlu menggunakan batik Madura.

A

nggota FPPP Jatim, Mahdi misalnya men gaku kewajiban setiap anggota dewan me makai baju batik pada hari Kamis dan Jumat cukup baik dan perlu didukung penuh. Selain menunjukan rasa bangga dengan warisan leluhur dan menjadi produk asli bangsa Indonesia sekaligus mampu mengangkat batik di mata internasional. Namun dengan catatan penggunaan batik tidak perlu direpotkan dengan pengadaan, karena akan semakin memberatkan APBD Jatim yang seharusnya bisa digunakan untuk membantu program kerakyatan.

Apalagi yang dia ketahui hampir seluruh anggota dewan memiliki baju batik. Karenanya cukup dengan menggunakan batik yang dimiliki, kesan dan citra dewan di mata masyarakat cukup baik. Selain itu, kalau memakai baju batik diseragamkan kayak mau kondangan atau seperti anak sekolah. ‘’Justru kesan natural dapat didapat dengan beragam baju batik yang digunakan oleh semua anggota dewan, ’’tegas politisi asal Probolinggo ini.

Hal senada juga diungkapkan Anggota FGerindra Jatim, Mohammad Fawaid. Menurut politisi muda ini jika aturan baru mengunakaan batik itu memiliki tujuan baik mengangkat kearifan lokal. Namun jangan sampai niat baik ini dirusak oleh sebagian kalangan dengan alasan pengadaan, tapi anggaran yang dikeluarkan sangat besar itu sangat tidak masuk akal. ‘’Daripada anggaran digunakan untuk sesuatu yang tidak begitu urgent, lebih baik digunakan untuk kepentingan rakyat. Selain itu, anggota dewan pasti bisa membeli batik dengan uangnya sendiri,’’tegasnya.

Sedang, Anggota FPGolkar , Freddy Poernomo. Menurutnya, sudah saatnya Jatim

mengangkat kearifan lokal dengan mewajibkan setiap anggota dewan memakai baju batik pada hari Kamis dan Jum’at. Selain untuk mengangkat produk asli bangsa juga membantu para perajin batik yang jumlahnya ratusan orang di Jatim. Apalagi diketahui kain yang digunakan dan coraknya cukup bagus dan mengikuti perkembangan jaman. Artinya dengan memakai batik, seorang anggota dewan semakin terlihat berwibawa. ‘’Untuk itu, tak heran jika dalam pembahasan pansus tatib juga memasukan kearifan lokal berupa baik untuk digunakan oleh setiap anggota dewan pada hari Kamis atau Jum’at. Ini bagus karena dibeberapa wilayah misalnya Bali, anggota dewannya juga diwajibkan menggunakan baju adat dihari-hari tertentu. Selain mengangkat para perajin batik yang ada di Jatim sekaligus untuk menunjukan ke dunia internasional jika bangsa Indonesia bangga dengan produk yang dimilikinya. Apalagi banyak turis dari manca negara terkesan dengan batik Indonesia,’’papar pria yang juga Ketua Tatib DPRD Jatim ini.

Sementara itu, Ketua FPKS, Yusuf Rohana menegaskan jika penggunaan baju batik di-

hari tertentu rencananya untuk mempromosikan dan mensosialisasikan batik produk asli Jatim. Tapi apakah nanti menggunakan baju batik yang dimiliki oleh masing-masing anggota dewan atau lewat pengadaan semuanya akan dibahas dalam Badan Anggaran (Banggar). ‘’Memang ada rencana dari pimpinan DPRD Jatim untuk melakukan pengadaan baju batik yang diperuntukkan untuk para anggota dewan,’’papar pria yang juga pengusaha ini.

Menirukan keinginan Ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar, Yusuf Rohana mengutarakan dengan pemakaian baju batik untuk menampilkan kearifan lokal produk asli Jatim.

Entah itu batik Madura atau batik lainnya.

Sementara anggota FDemokrat Jatim, Samwil mengaku, bagi dirinya pribadi untuk menjaga kearifan lokal tidak harus dengan pengadaan seragam. Sebab, hal itu justru akan memunculkan kesan negatif bagi anggota dewan. “Pakai batik tidak masalah. Tetapi tidak perlu diseragamkan. Toh, setiap anggota pasti sudah punya batik. Kalau bisa beli sendiri, kenapa harus pengadaan? Karena itu, rencana ini harus ditinjau lagi. Azaz manfaat harus dikedepankan,”tegas pria asal Bawean ini.

Dia khawatir, program pengadaan ini hanya dimanfaatkan sebagian orang untuk mencari keuntungan saja. Dalihnya untuk menjaga kearifan lokal. “Saya tidak menuduh. Tetapi, bisa saja seperti itu. Misalnya mereka yang selama ini bergelut dengan usaha itu,”tukasnya.

Penolakan serupa juga disampaikan anggota dewan lainnya. Mereka menganggap, jatah pakain sipil harian dan pakaian sipil resmi lengkap sudah cukup. Sehingga tidak perlu ada pengadaan baru lagi. “Kalau sampai ada pengadaan, itu namanya pemborosan,”tutur anggota FNasDem, Achmad Heri. Terpisah, Sekretaris DPRD Jatim, Achmad Jaelani membenarkan adanya rencana pengadaan pakaian batik tersebut untuk para anggota dewan” Disepakati menampilkan kearifan lokal dengan menggunakan pakaian batik. Rencananya masingmasing anggota dewan akan menggunakan dua stel dan digunakan pada hari Kamis dan Jumat,”ungkap mantan Asisten IV Sekdaprov Jatim ini. Q cty*

Angkat Perajin Batik Ide Ketua DPRD Jatim Sementara, Abdul Halim Iskandar agar nantinya dalam setiap hari Kamis dan Jum’at setiap anggota DPRD Jatim memakai baju batik mendapat dukungan penuh dari Wakil Ketua DPRD Jatim Sementara, Achmad Iskandar.

Menurut politisi asal Partai Demokrat Jatim ini jika ide tersebut murni untuk mengangkat kearifan lokal selain menjunjung tinggi rasa nasionalisme.

Untuk itu perlu kiranya untuk ditangkap dan disosialisasikan.

Disisi lain, diantaranya mengangkat ratusan perajin batik yang ada di Jatim. Ini karena motif dan jenis kain yang ada tidak kalah dengan wilayah lainnya diluar Jatim. ‘’Yang pasti ide baik ini harus segera ditangkap dan disosialisasikan. Selain mengangkat perekonomian perajin batik sekaligus untuk mengangkat budaya luhur nenek moyang kita,’’tegasnya bersemangat.

Bagaimana dengan pengadaannya?. Menurut pria asli Madura ini jika dilakukan seragam untuk saat ini tidak mungkin, karena RAPBD Jatim 2015 sudah diplot dalam beberapa program.

Hal itu (seragam) dapat dilakukan untuk program kedepan yaitu tahun 2016, namun dengan catatan anggarannya ada. ‘’Saya kira masalah ini tidak perlu diperdebatkan. Toh saya yakin setiap anggota dewan memiliki baju batik yang bagus-bagus.

Dan saya juga yakin mereka memiliki lebih dari dua potong, ’’paparnya dengan mimik serius.

Karenanya, agar tidak terjadi pro dan kontra, selayaknya ide yang bagus ini didukung dengan pemakaian baju batik yang dimiliki oleh masingmasing anggota.

Darisini dapat diketahui betapa kayanya corak dan ragam batik di Jatim, khususnya dari Madura.

Q cty*

Achmad Iskandar