Harian Bhirawa Edisi 18 Nopember 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Ini tak lain agar tak ada salah aturan atau pelanggaran kode etik yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani hingga mengungkap kasus,’’

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 5

031-5615454

Adies Kadir Anggota Tim Komisi III DPR RI

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Selasa Legi, 18 NOVEMBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

18 NOVEMBER 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 08.00 08.30 10.00

Mendampingi Menpan dan RB Tinjau P2T Mendampingi Menpan dan RB Tinjau Kantor Samsat Manyar Penyerahan Penghargaan SAKIP dan Gelar Budaya Kerja Tingkat Provinsi Jatim di Gedung Negara Grahadi

 Wagub H Saifullah Yusuf

09.00 15.00

Menjadi Keynote Speaker UU Keuangan di Hotel Santika Surabaya Menghadiri Temu Bakti Genre BKKBN di Depo Bela Negara di Rampal Malang

Pemerintah Sedang Hitung Kenaikan BBM Subsidi Menteri Ekonomi Rapat Harga Keekonomian

Jakarta, Bhirawa Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan harga kisaran kenaikan BBM bersubsidi. Dalam waktu dekat, pengumuman kenaikan akan segera dilakukan.

“Biasa aja, lagi hitung-hitungan.

Ini mudah-mudahan segera ini dapat hitungan,” kata JK usai menghadiri rapat kabinet bersama dengan Presiden dan para menteri di Kantor Wakil Presiden, Senin (17/11).

JK pun belum memastikan kapan Presiden Jokowi akan mengumumkan rencana kenaikan harga

BBM ini. Sebelumnya, JK sempat mengisyaratkan pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi ini akan dilakukan setelah Presiden Joko Widodo telah kembali dari kunjungannya ke luar negeri.

Meskipun belum diumumkan, isu kenaikan harga BBM telah

membuat resah masyarakat di berbagai daerah. Bahkan, sejumlah harga barang kebutuhan pokok pun telah melonjak naik.

Sebelumnya, BPH Migas menyebutkan kisaran kenaikan

 ke halaman 11

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 10.00

Penyerahan Penghargaan SAKIP dan Gelar Budaya Kerja Tingkat Provinsi Jatim di Gedung Negara Grahadi

Gelar Roadshow, Targetkan Investasi Baru Rp 2 Triliun dari Kalimantan Batu, Bhirawa Pemkot Batu menargetkan bisa mendapatkan investasi baru hingga Rp 2 triliun untuk pengembangan wisata pertanian. Untuk itu pemkot akan mengadakan promosi kota dalam bentuk roadshow ke sejumlah kota besar di Kalimantan. Acara yang dimulai Kamis (20/11) selama empat hari itu, mereka akan bertemu dan mengajak 200 investor Kalimantan untuk berinvestasi di Kota Batu yang terus berbenah.

Agar tujuan roadshow ini mudah diterima inSamsul Bakrie vestor, pemkot sengaja menggandeng Persatuan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu. PHRI akan melakukan promowisata. Kemudian pemkot akan memberi kemudahan kepada investor yang

 ke halaman 11

Penyaluran Raskin Jatim Capai 98,5 Persen Pemprov, Bhirawa Hingga November 2014, penyaluran beras untuk warga miskin di Jatim sudah mencapai lebih dari 98,5 persen. Hal ini diklaim Sekdaprov Jatim Akhmad Sukardi di hadapan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di kantor gubernur, Senin (17/11).

Menurut dia, sudah ada 14 kabupaten/kota yang selesai menyalurkan raskin ke seluruh warganya sesuai pagu. Ke-14 daerah itu adalah Magetan, Lamongan, Kediri, Nganjuk, Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Jember, Ponorogo, Pacitan, Bondowoso, Situbondo, Kota Mojokerto dan Kabupaten Kediri. “Kabupaten Kediri bahkan telah mendapatkan anugerah Raskin Award 2014 dalam pelaksanaan program raskin,” jelasnya.

Pagu raskin kab/kota se-Jatim pada tahun 2014 sebanyak 514.344.420 kg dengan jumlah penerima berjumlah 2.857.469 RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin). Jumlah tersebut didistribusikan di 8.506 desa/kelurahan di Jatim.

gegeh/bhirawa

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Mahasiswa Pejuang (JMP) menggelar unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (17/11). Aksi tersebut untuk menolak rencana pemerintah menaikkan BBM bersubsidi.

Anggota DPRD Jatim Minta Kunker Dibatasi DPRD Jatim, Bhirawa Rajinnya anggota dewan melaksanakan kunjungan kerja alias kunker mendapat kiritikan pedas dari sesama anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) Jatim, Samwil. Politisi asal Gresik ini minta kunker ke luar pulau misalnya tidak perlu dilaksanakan jika tidak signifikan dan menyentuh pada kepentingan masyarakat banyak. ‘’Saya minta kunker yang tidak jelas lebih baik dihapus saja. Ini akan menghamburhamburkan anggaran dan merugikan negara. Karena itu, saya minta kepada pimpinan dewan untuk meninjau kembali kunker-kunker tersebut ka-

rena memang tidak menyentuh pada kepentingan rakyat secara keseluruhan,’’ungkap Samwil, Senin (17/11).

Terkecuali, tambahnya kunker tersebut memiliki background permasalahan dengan APBD Jatim atau dengan kepentingan

 ke halaman 11

Selamatkan dari Kepunahan, TSI II Prigen Datangkan Beaver dari Ceko

 ke halaman 11

Pasuruan, Bhirawa Penghuni di kawasan Aquatic Land Taman Safari Indonesia (TSI) II Prigen Kabupaten Pasuruan bertambah. Itu setelah empat Beaver Amerika (sejenis berang-berang) didatangkan dari Brno Zoo, Republik Ceko.

Sebelum ditempatkan di Aquatic Land TSI II bersama Pinguin Humboldt dan anjing laut, empat satwa asli Amerika yang mem-

Segera Tambah PTN PAMEKASAN segera menambah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebagai upaya untuk meningkatkan kemajuan pendidikan di Pulau Madura. Untuk keperluan ini, pemkab setempat akan memberikan tanah hibah untuk pendirian kampus tersebut.

“Rencananya PTN yang akan dibangun di Pamekasan ini adalah Institut Teknologi Madura (ITM),” kata Bupati Pamekasan Achmad Syafii saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna DPRD Pamekasan, Senin (17/11).

Bupati menyatakan keinginan membangun PTN di Pulau Madura dan akan ditempatkan di Kabupaten Pamekasan ini, sebenarnya

masyarakat. Seperti misalnya saat Komisi D melakukan kunjungan ke Pelabuhan Boom di Banyuwangi, hal ini terkait dengan kelanjutan pembangunannya yang sudah diberi tambahan anggaran dari APBD 2015 sebesar Rp 100 miliar.

Begitupula dengan Lapangan terbang di Sumenep, hingga saat ini belum ada penerbangan, padahal semua fasilitas maupun lapter yang ada sudah siap. ‘’Kalau seperti ini saya mendukung penuh pelaksanaan kunker. Jadi lebih baik pimpinan

punyai nama latin Castor Canadensis sempat singgah di TSI I Bogor.

Humas TSI II Prigen Idham Rustiawan menyampaikan empat Beaver itu terdiri dari dua pejantan dan dua betina. Ke empat Beaver itu juga sudah diberi nama yakni pasangan Verika (1,5) dan Vince (8), Bimo (1,5) dan Bima (1,5).

“Empat Beaver itu

 ke halaman 11 hilmi husain/bhirawa

Petugas saat memberi makan satwa Beaver dari Republik Ceko yang dilepas di Aquatic Land TSI II Prigen Kabupaten Pasuruan, Senin (17/11).

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menerima tim independen verifikasi pembangunan perempuan dan perlindungan anak di ruang kerja, Senin (17/11).

Program Pemprov Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tuai Pujian Pemprov, Bhirawa Sejumlahprogramyang diluncurkan Pemprov Jatim kembali mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat. Jatim diapresiasi

karena jumlah kabupaten/ kotanya terbanyak mengikuti Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan

 ke halaman 11

Jatim - RRT Bertekad Tingkatkan Kerjasama Bilateral Pemprov, Bhirawa Dalam menyongsong peringatan 65 tahun kerjasama, Sekdaprov Jatim dan Konjen Republik Rakyat Tiongkok (RRT) bertekad mendorong dan meningkatkan kerjasama antara Jatim – Tiongkok ke depannya.

Hal itu disampaikan Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM ketika menerima kunjungan Konjen RRT Yu Hong di ruang kerja Jl Pahlawan No 110 Surabaya, Senin (17/11).

Menurut Sekdaprov, hubungan perdagangan Jatim – Tiongkok sudah dimulai sejak zaman Majapahit sekitar 1405 -1433 Masehi

 ke halaman 11

Ubaya Meraih Prestasi

Dokumen Teratur Antarkan Raih SNI Award 2014 Universitas Surabaya (Ubaya) memenangi SNI Award 2014 untuk kategori Perusahaan/Organisasi Besar Sektor Jasa yang diberikan langsung oleh Menristek dan Pendidikan Tinggi M Nasir di Jakarta, Jumat (14/11) malam.

 ke halaman 11

Gegeh, Kota Surabaya Achmad Syafii

Sentil..  Dua minggu diguyur hujan, PMI siaga 24 jam  Siap-siap bencana dan penyakit berdatangan  Wajib sajikan menu tradisional  Jatim sudah terapkan sejak lama, plus buah lokal  Komisi III kawal kematian Imron di dalam sel  Ungkap apa yang sebenarnya terjadi agar tak terjadi hukum rimba

Penghargaan yang diberikan Menristek dengan didampingi Ketua BSN (Badan Standardisasi Nasional) Prof Bambang Prasetya MSc itu diterima oleh Wakil Rektor I Ubaya Nemuel Daniel Pah PhD. SNI Award ini sudah kali kelima diselenggarakan pada setiap tahun dan Ubaya menjadi satu-satunya perguruan tinggi yang masuk nominasi dan akhirnya mendapatkan SNI Award 2014.

Selama ini, BSN getol mempromosikan kegiatan SNI kepada perusahaan atau organisai supaya masyarakat Indonesia semakin aware dengan standar, terutama menjelang MEA, karena salah satu senjata un-

tuk menyelamatkan produk barang dan jasa Indonesia adalah dengan memiliki standar pada setiap lini.

Ada tiga indikator penilaian dalam penghargaan SNI 2014 yakni kinerja organisasi (kepemimpinan dan manajemen, fokus pada pelanggan, manajemen sumber daya, pengelolaan produk), awareness terhadap SNI (kebijakan organisasi di bidang standar, penerapan standar, pengembangan standar, edukasi dan promosi SNI) dan hasil bisnis (kinerja non-keuangan dan kinerja keuangan).

 ke halaman 11

Penghargaan SNI Award 2014 yang diberikan Menristek dengan didampingi Ketua BSN (Badan Standarisasi Nasional) Prof Bambang Prasetya MSc diterima oleh Wakil Rektor I Ubaya Nemuel Daniel Pah PhD.

SURABAYA

2

Selasa Legi 18 NOVEMBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

PANGGUNG BIROKRASI

Buruh Jatim Waspadai Pengkondisian Serikat Pekerja DPRD Jatm, Bhirawa Suasana jelang penetapan Upah Minimum Kabapaten/Kota (UMK) tahun 2015 di Provinsi Jatim nampaknya mulai memanas. Pasalnya, ada kabar miring pemerintah provinsi hendak mengkondisikan beberapa serikat pekerja untuk melegitimasi keputusan penetapan UMK yang tak sesuai dengan rekomendasi usulan bupati/walikota di Jatim.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim, Jazuli membenarkan ada beberapa DPD Serikat Pekerja di tingkat Provinsi yang selama ini mati suri dalam memperjuangkan UMK hendak dikondisikan oleh Pemprov Jatim supaya menyetujui jika penetapan UMK 2015 tak sesuai dengan rekomendasi usulan bupati/walikota.

“Kami memang mendengar kabar miring tersebut, karena itu mulai tanggal 1921 November mendatang buruh di ring I akan menggelar aksi untuk mengawal rekomendasi usulan bupati/walikota supaya tak diintervensi gubernur,” ujar Jazuli saat dikonfirmasi Senin (17/11).

Lebih jauh pria asal Sidoarjo itu menjelaskan bahwa upaya intervensi pemerintah untuk mereduksi rekomendasi usulan bupati/walikota terlihat dengan ngototnya gubernur menerapkan rumus UMK yakni UMK tahun sebelumnya ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, kenaikan UMK 2015 hanya berkisar antara 11-12 persen dibanding UMK 2014.

“Padahal sesuai rekomendasi usulan bupati/wali kota, rata-rata kenaikan UMK 2015 di Jatim kisaran 23-30 persen.

Usulan itu sesuai dengan mekanisme aturan yakni mengacu pada hasil survey Q cty pasar dan KHL,” beber Jazuli.Q

Hari ini, 42 Perupa Tampilkan Karya Terbaik Pemprov, Bhirawa Hari ini (18/11), berlokasi di UPT Taman Budaya Jatim Jalan Gentengkali Surabaya terdapat pameran seni rupa yang diikuti 42 perupa yang siap menampilkan karya terbaiknya dengan tema ‘spirit lokalitas’.

Para peserta merupakan para seniman seni rupa yang berasal dari Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Batu, Malang, Tuban, Lamongan, Mojokerto, Blitar, Pasuruan, Tulungagung, Banyuwangi dan Yogyakarta.

Koordinator Pameran Seni Rupa, Mufi Mubarok MSn mengatakan, pengambilan tema ‘spirit lokalitas’ dikarenakan Jatim sebenarnya mempunyai tema kompleks di daerah dengan ciri khas masintg-masing.

“Karakteristik seniman di masingmasing daerah tentunya mempunyai perbedaan tersendiri. Selanjutnya seluruh seniman tersebut kami rangkum dengan mendata seniman yang masih bergerak dan eksis dan selanjutnya diupayakan adanya percikan-percikan menghidupkan atmosfer dalam berkesenian,” kata Mufi, di Pendapa Taman Budaya Jatim, Senin (17/11).

Karya seni yang ditampilkan di UPT Taman Budaya Jatim tersebut, diantaranya ada karya dua dimensi yaitu lukis dan grafis, karya tiga dimensi berupa patung, dan karya instalasi. “Dari 162 karya seni yang masuk akhirnya terpilih 42 seniman,” ujarnya.

Diakuinya banyak seniman yang akhirnya eksodus ke daerah lainnya. Adanya kegiatan yang dilakukan saat ini, maka seniman yang eksodus bisa kembali ke daerahnya untuk kembali menggeliatkan Q rac kesenian di Jatim.Q

Keruk Waduk Mengantisipasi banjir pada musim penghujan, petugas Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Surabaya melakukan pengerukan waduk di jalan Baratajaya Surabaya,Senin (17/11).

trie diana/bhirawa

Gubernur Pesimistis Jatim Bebas Lokalisasi Tahun Ini Ada Pemda Ogah-ogahan Tutup Lokalisasi Pemprov, Bhirawa Target Jatim bisa bebas lokalisasi 2014 tampaknya sulit bisa terwujud. Masih ada 15 lokalisasi yang beroperasi. Sejumlah Pemda (pemerintah daerah) ternyata belum merespon surat Gubernur Jatim untuk menutup lokalisasi di daerahnya.

“Saya realistis saja. Upaya penutupan semua lokalisasi di Jatim sulit bisa terwujud tahun ini. Tapi kita tetap bersyukur karena lokalisasi yang pernah menyandang predikat terbesar di Asia Tenggara sudah bisa ditutup.

Yaitu Gang Dolly di Surabaya. Sekarang lokalisasi itu sudah benarbenar tutup,” kata Soekarwo, dikonfirmasi, kemarin.

Gubernur menuturkan, menutup lokalisasi di Jatim tidak mudah dan membutuhkan tenaga ekstra. Semua elemen harus ikut turun tangan mulai dari TNI/Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama hingga organisasi ke-

masyarakatan.

Menurut dia, persoalan mendasar sulitnya penutupan lokalisasi itu adalah banyaknya wanita tuna susila (WTS), yang masih terjerat hutang pada mucikari yang menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya program pentutpan lokalisasi. “Saya juga sudah mendengar banyak yang ingin keluar dari lokalisasi, namun karena mereka rata-rata terjerat hutang, makanya sulit juga mengentasnya,” katanya.

Pakde Karwo, panggilan akrab Gubernur Soekarwo, juga telah memerintahkan Kepada Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra)

Setdaprov Jatim, Ratnadi Ismaon, untuk menindak lanjuti masalah ini.

Dia menyarankan agar pemprov mau mendengar keinginan para WTS apa yang harus dilakukan setelah keluar dari lokalisasi.

“Kita siap dengan dana yang cukup untuk memberi program untuk usaha maupun program pelatihan lainnya.

Buktinya, sebelum ada penutupan lokalisasi para WTS diberikan bantuan uang dari pemprov dan pelatihan yang diinginkan para WTS,” ungkapnya.

Kepala Biro Kesra Setdaprov Jatim Ratnadi Ismaon menambahkan, target penutupan lokalisasi di Jatim tetap diupayakan tuntas di 2014 ini.

Namun jika hal itu tidak tercapai, perempuan yang akrab dipanggil Bibing ini sudah merasa cukup bangga dengan capaian telah menutup 32 lokalisasi di Jatim.

Menurut Bibing, Pemprov tidak pernah lelah mengajak kepada pemerintah kabupaten/kota untuk aktif

Korek Aset PT PWU, Komisi C Lakukan Sidak Verifikasi Terpojok, Wakil PT KAI Menghilang dari Hearing DPRD Jatim, Bhirawa Komisi C berencana melakukan sidak pada beberapa aset milik PT. Panca Wira Usaha(PWU). Selain sebagai upaya verifikasi aset BUMD tersebut, rencana sidak akan dijadikan bahan masukan kontrol legislatif pada kinerja direksi.

Ketua Komisi C DPRD Jatim, Thoriqul Haq menegaskan setelah melakukan rapat hearing internal dengan anggota komisi C, Senin (17/ 11), komisinya akan melakukan verifikasi perkembangan aset PT PWU yang selama ini belum terlaporkan oleh PT PWU. “Dalam waktu dekat ini Komisi C akan melakukan sidak kebeberapa aset milik PT PWU untuk melihat langsung bagaimana perkembangan aset yang kini dikelola oleh PT PWU. Mengingat selamai Komisi C tidak pernah diberi laporan oleh Pak Arif Afandi selaku Dirut PT PWU Jatim. Padahal disatu sisi dewan memiliki fungsi pengawasan terhadap seluruh BUMD yang bersumber pada APBD,”ujar politisi asal PKB

Jatim, Senin (17/11)..

Dijelaskannya, untuk masalah aset komisi C akan melakukan pengecekan bagaimana cara pengaturan tentang pengolahan dan kerjasama dengan pihak ketiga. Bahkan juga dengan bagi hasil antar pihak PT PWU dengan Pemprov Jatim.

“Kita nanti juga akan mengecek aset kerjasama yang dilakukan oleh PT PWU dengan pihak ketiga, apakah sudah sesuai dengan aturan perjanjian kegunaannya, Karena ada informasi yang masuk di komisi C kegunaan aset yang dilakukan PT PWU dengan pihak ketiga tidak sesuai aturan komitmen dan perjanjian awalnya,”tegasnya.

Selain melakukan sidak aset di PT PWU Jatim, Komisi C juga akan melakukan pengecekan di struktur perusahaan hingga perusahaan anak PWU, Apakah dari anak perusahaan PT PWU tersebut sudah memberikan sumbangan atau masukan di PT PWU apa belum.

“Dari pengecekan anak pe-

rusahaan di PT PWU, kami akan melihat apakah mereka sudah memberikan masukan yang signifikan atau belum,” jelas Thoriqul Haq politisi asal Fraksi PKB Jatim.

Ia menambahkan dari hasil verifikasi aset PT PWU Jatim yang dilakukan oleh komisi C akan disampaikan secara terbuka kepada publik. “Pokoknya nanti kami akan sampaikan baik performance perkembangan yang positif dan apabila ada perkembangan yang negatif akan kami sampaikan juga,”ujarnya.

Terkait dengan usulan pansus PWU ia mengatakan untuk sampai saat ini masih dalam proses usulan di pimpinan.

Namun lebih baik pihaknya menyarankan agar pembahasan tetap di Komisi C DPRD Jatim. ‘’Lebih baik persoalan PWU tidak usah dibentuk Pansus, karena hal ini justru akan memancing pihak ketiga untuk ikut campur menyelesaikan masalah yang sebetulnya dapat diselesaikan ditingkat komisi,’’tegas Q cty pria asli Lumajang ini.Q

Cetak PNS Profesional, CPNS Wajib Ikuti Prajab Pemprov, Bhirawa Seleksi ketat dilakukan oleh Pemprov Jatim untuk merekrut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk mendapatkan SDM yang memiliki intelengensia di atas rata-rata.

Agar bisa bekerja secara

menutup wilayahnya yang masih ada lokalisasinya. “Melalui surat Gubernur kita selalu mengingatkan agar ada action. Namun ada pemkab dan pemkot masih ada yang kurang proaktif dengan program pemprov. Ada yang ogah-ogahan menutup lokalisasi,” katanya.

Saat ini, ada lima daerah di Jatim yang di wilayahnya masih terdapat lokalisasi. Yaitu, Kabupaten Malang, Nganjuk, Madiun, Mojokerto dan Lumajang. “Untuk Nganjuk dan Madiun sudah ada respon dan sedang dalam proses. Namun untuk Lumajang, Mojokerto dan Malang ini masih belum ada respon,” jelasnya.

Menurut pejabat asal Pulau Madura ini, sebenarnya kunci dari persoalan lokalisai ini adalah pada tiga dearah saja yaitu Kabupaten Malang, Mojokerto dan Nganjuk. “Jika tiga daerah ini sudah bisa ditutup, kita yakin seluruh Jatim akan bebas dari loQ iib kalisasi,” pungkasnya.Q

profesional mereka wajib mengikuti Diklat Prajabatan yang digelar di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Jatim.

Kegiatan ini diikuti 194 PNS dilingkungan Pemprov Jatim.

Kepala Badiklat Jatim, Dr Saiful Rachman, saat Mem-

buka Diklat Prajabatan Golongan III angkatan I, II dan III Pemprov Jatim, Senin (17/ 11) mengatakan, dengan seleksi yang ketat diharapkan nantinya PNS dilingkungan Pemprov Jatim mempunyai standar kinerja

yang tinggi bisa dicontoh PNS untuk kemajuan Jatim.

Selain itu diklat prajabatan badi CPNS adalah merupakan salah satu syarat untuk mengangkatan menjadi PNS sesuai peraturan Kepala Lembaga Admi-

nistrasi Negera (LAN) Nomor 38 Tahun 2014.

“Tujuan Diklat prajabatan adalah untuk membentuk PNS yang profesional yang karakternya dibentuk oleh nilai-nilaio dasar profesi PNS,” Q wwn Kata Saiful Rachman.Q

DPRD Surabaya, Bhirawa Merasa terpojok setelah dicecar dengan berbagai pertanyaan dan pernyataan tajam dari anggota dewan dan pakar hukum tata negara terkait status kepemilikan asetnya, wakil dari PT KAI meninggalkan hearing tanpa pamit (kabur).

Puluhan warga Kelurahan Pacar Keling hadir dalam rapat hearing di Komisi A DPRD Surabaya terkait sengketa lahan dengan PT KAI yang telah bertahun-tahun dijadikan tempat tinggalnya.

Jainuri manager aset PTKAI Daops VII awalnya lancar menjawab beberapa pertayaan dari sejumlah dewan, yang mengatakan bahwa pihaknya telah mengantongi sertifikat hak guna pakai dari pemerintah.

Sayangnya pernyataan ini spontan dimentahkan oleh Prof Eko Sagitario yang mempertanyakan apakah perpindahan status Jawatan (PJKA) menjadi PT KAI juga memuat soal kepemilikan aset.

“Apakah perpindahan jawatan ke PT KAI itu juga menyangkut soal aset, dan jika sertifikatnya hak milik, apakah selama ini lahannya dipergunakan sendiri, karena ternyata tidak sedikit lahan PT KAI yang telah dipindah tangankan ke pihak ketiga dengan sistem sewa bahkan dijual,” ucap pakar hukum tata negara Ubaya Surabaya ini.

Hearing awalnya dipimpin Herlina Harsono Nyoto ketua komisi A, namun tak lama kemudian datang Armuji ketua DPRD Surabaya mengambil alih pimpinan rapat. Uniknya, rapat hearing kali ini melibatkan dua komisi yakni A dan D. Sementara Budi Laksono anggota komisi D terus mengejar dengan pertanyaan soal keberadaan oknum TNI AD yang terlibat dalam eksekusi di lapangan.

“Kami ingin mempertanyakan keberadaan oknum TNI di saat eksekusi, karena ternyata mereka itu juga menjadi staf PT KAI dengan bukti foto seragam yang berbeda, yang benar siapa orang itu,” ucap Budi.

Dengan tegas Jainuri mengatakan jika mereka itu adalah anggota TNI yang masih aktif, tetapi dipekerjakan di PT KAI. “Kami memang mengkaryakan sejumlah anggota TNI aktif tetapi yang akan memasuki masa pensiun, jadi Q gat mereka itu anggota TNI aktif,” jawabnya.Q

Eks Panti Pijat Kalimantan Diubah Jadi Sentra Kuliner Salah satu wisma terbesar di kawasan Dolly , eks panti Pijat Kalimatan kini dijadikan tempat Kuliner Dollicius. Sentra kuliner yang berada di Jl. Jarak no. 60 tersebut, Senin (17/11) kemarin dibuka langsung oleh Camat Sawahan, Muslich Hariadi. Menurutnya sentra kuliner ini menjual beraneka macam makanan. ‘’Ada rawon, lontong kikil, lontong lodeh, soto daging, bakso, nasi campur dan masih banyak lagi, Selain itu ada juga beraneka macam minuman, misalnya es juice, kolak, serta menuman panas dingin juga tersedia,’’ Muslich Hariadi.

Menurut Camat Sawahan ini para penjual yang berada di sentra kuliner ini adalah warga yang terdampak penutupan dolly. ‘’Semuanya adalah warga yang masuk di ring satu, yang paling dekat dampak penutupan,’’ tambahnya.

Muslich mengharapkan dengan adanya sentra Kuliner ini, warga yang ada dise-

kitarnya bisa ikut serta menghidupkan perekonomian yang ada di kawasan Dolly.

Sedangkan menurut penjual nasi rawon, Suharti dengan adanya sentra kuliner Doliicius ini sangat membantu keluarganya dalam mengais rejeki. ‘’Selama ini kita gak bisa jualan, sekarang bisa jualan lagi mas, dan bisa mengais rejeki, mudah-mudahan ini terus berlanjut sehingga perekonomian disini jalan lagi,’’ kata Suharti Bahkan dengan adanya Doliicius masakannya banyak digemari, bahkan ia sudah dapat pesanan rawon

sebanyak 50 porsi untuk pelatihan di Bappemas KB di akhir bulan ini.

Lain lagi dengan penjual bakso, Sugar, ia dulunya tidak mempunyai ketrampilan apaapa sekarang ini berjualan bakso di Doliicius berkat pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB. ‘’Melalui Bappemas dan KB saya mendapat pelatihan membuat bakso, dan sekarang saya bisa jualan bakso bahkan bisa menghidupi keluarga karena selama ini suaminya menganggur pasca penutupan lokalisasi Dolly,’’ katanya.

Sedangkan menurut Ketua paguyuban Dollicius, Surono, para penjual makanan yang ada di sentral kuliner Dollicius menyambut gembira dengan dibukanya sentral Kuliner ini.Q dre

Sentra Kuliner Doliicius yang mulai ramai dengan pembeli.

dre/bhirawa

SURABAYA

Selasa Legi 18 NOVEMBER 2014

Dindik Jatim Belum Terima LPJ Bansos Kurikulum 2013

RAGAM INFO

Pemprov, Bhirawa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bantuan sosial (Bansos) untuk pendampingan kurikulum 2013 tak kunjung diterima Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim . Dari 2.815 gugus sekolah dasar yang menerima Bansos kurikulum 2013, hingga menjelang akhir tahun anggaran 2014 ini, tak satupun menyodorkan LPJ tersebut. cty/bhirawa

Bright game membantu orang tua meningkatkan tumbuh kembang anak.

Bright Game, Ajak Ortu Selesaikan Masalah Anak Surabaya, Bhirawa Mengajak para orang tua untuk memperhatikan tumbuh kembang anak, TK Al Hikmah menggelar bright game bagi tidak kurang 200 anak dan orang tua.

Ada banyak arena bermain yang disiapkan panitia, yakni arena ibadah, sains, musik, life skill, peran, membangun, beraksi, hingga arena literasi. “Semua arena dirancang untuk mengajak anak-anak mengekspresikan diri secara mandiri, “ jelas Arsanti Setyowardani, Humas TK Al Hikmah.

Yang menarik, ternyata di balik keceriaan aneka permainan itu, tak hanya mengandung unsur edukatif, bahkan juga bermanfaat sebagai terapi masalah tumbuh kembang anak. “Melalui kegiatan ini kami juga ingin membuka wawasan orang tua, betapa di sekitar kita banyak permainan anak yang bisa jadi solusi masalah anak, “ jelas Novia Argarini, Kepala TK Al Hikmah.

Lebih lanjut, Novia memberi contoh, bila memiliki anak yang hyperaktif, maka mestinya orang tua sering mengajak anak bermain biji-bijian. Bisa juga dengan bermain memasukkan air warna-warna ke dalam botol.

“Tadi juga ada orang tua yang mengeluhkan anaknya suka menabrak tembok ketika jalan. Kami memberi saran, agar anaknya sering diajak bermain jalan sambil mundur, “ lanjut almunus Fakultas Q cty Psikologi UMM Malang ini.Q

Pengobatan DM Tipe 1 Harus Rutin Surabaya, Bhirawa Tim Endokrin SMF Kesehatan Anak RSUD Dr.Soetomo berupaya keras dalam menangani para pasien diabetes mellitus tipe-1 pada anak. Keseriusannnya itu karena memang dengan pengobatan rutin, pasien DM Tipe 1 pada anak akan bisa tumbuh dengan sehat. Dengan penanganan yang tepat, Ancaman Diabetes pada Anak-anak bisa diminimalkan dan anak akan hidup lebih sehat dan tumbuh optimal.

Anggota Tim Divisi Endokrin Anak Staf Medis Fungsional (SMF) Kesehatan Anak RSUD dr Soetomo, dr Muhammad Faizi, Sp A mengatakan, selain pengobatan yang dilakukan oleh tim endokrin, dukungan orang tua anak supaya DM Tipe 1 pada mereka tidak menjadi kendala dalam masa depannya. “Kita selalu dampingi memberikan informasi dan edukasi mengenai penyakit, tatalaksana serta komplikasi dari diabetes mellitus tipe-1 kepada para orang tua,” jelasnya.

Selama ini Tim Endokrin melakukan lima tata laksana DM Tipe 1 pada ank.

Pertama yakni dengan pemberian insulin, pengaturan makan diet, pengaturan aktifitas dan olahraga, monitoring mandiri dan edukasi seumur hidup.Dalam pemberian insulin, tim endokrin RSUD dr Soetomo memberikan penyulihan cara Q dna penyuntikan insulin kepada pasien.Q

Dindik Jatim pun mengimbau agar gugus SD LPj segera diserahkan sesuai Bansos yang diterima, yaitu Rp6 juta per gugus. Tak hanya itu, Dindik Jatim juga akan menerjunkan 1.700 petugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev).

Kabid TK, SD, dan Pendidikan Khusus Dindik Jatim Nuryanto mengatakan, 1.700

petugas ini diambilkan dari pengawas sekolah dasar yang ada di kabupaten/kota. “Mereka akan melihat bagaimana keterlaksanaan kurikulum 2013 itu di masing-masing sekolah yang telah mendapatkan bansos ini,”kata Nuryanto, Senin (17/11).

Sebelum diterjunkan ke sekolah, 1.700 pengawas ini lebih

dulu akan mendapatkan bimbingan teknis (bimtek). Mereka dibagi dalam 14 angkatan yang pelaksanaannya dibuat bergelombang. Di Bimtek ini mereka diberikan materi tentang manajemen sekolah, pengembangan kegiatan belajar mengajar serta pengembangan kurikulum 2013. Dari bimtek ini diharapkan ketika proses monev mereka jeli melihat kondisi masing-masing sekolah.

Dengan diterjunkannya 1.700 pengawas ini bisa dipastikan dana Rp 6 juta yang diberikan per gugus benarbenar digunakan untuk pelaksanaan kurikulum 2014.

Dan masing-masing gugus bi-

sa segera membuat LPj. “Gugus harus bisa mempertanggungjawabkan dananya. Laporannya harus dikirim ke sini baik online maupun offline,”tegasnya.

Diakui Nuryanto, keterlibatan gugus dalam sosialisasi kurikulum 2013 ini sangat dibutuhkan karena jumlah SD yang mencapai ribuan di jatim tidak mungkin harus sosialisasi satu per satu.Masingmasing gugus, memiliki tugas untuk mengimbaskan pelatihan kurikulum 2013 ke lima sampai delapan sekolah imbas. Sebenarnya jumlah di jatim ada 3.036 gugus, tetapi yang menadpatkan bansos

hanya 2.815 gugus.

Sementara itu, menyambut semester kedua, sekolah-sekolah di Surabaya sudah melakukan kontrak pengadaan buku dengan penerbit tunjukan KementerianKebudayaan, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Kabid Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dindik Surabaya berharap distribusi buku semester dua lebih lancar dibandingkan semester pertama lalu. “Semoga minggu ketiga Desember 2014 bukubuku sudah sampai di semua sekolah sehingga tidak kelabakan ketika proses belajar Q tam dimulai,”harapnya.Q

Lampu Baru Pekerja dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Surabaya melakukan penggantian lampu LED baru atau lampu Penerang Jalan Umum (PJU) di tiga titik seperti di Raya Darmo,dan Panglima Sudirman,Senin (17/11).

trie diana/bhirawa

Balitbang Siap Bersama Perguruan Tinggi Kembangkan Penelitian

rac/bhirawa

Kepala Balitbang Jatim Dr Ir Priyo Darmawan MSc bersama Kabid Pemerintahan Dr Turmudzi dalam seminar hasil penelitian bidang pemerintahan Balitbang Jatim.

Pemprov, Bhirawa hal itu. Selama ini, dalam setiap Adanya penggabungan ke- penelitian dan pengembangan meristek dengan Dikti (Pen- penelitian yang dilaksanakan didikan Tinggi), Badan Pene- selalu menggandeng lembaga litian dan Pengembangan (Ba- penelitian dan pengabdian malitbang) Jatim siap merapatkan syarakat (LPPM) dimasingpenelitian dan pengembangan masing perguruan tinggi,” kata penelitian bersama perguruan Kepala Balitbang Jatim, Dr Ir tinggi dan swasta.

Priyo Darmawan MSc usai “Kami siap untuk merapatkan membuka seminar hasil pe-

nelitian bidang pemerintahan, Senin (17/11).

Selain itu, Balitbang Jatim juga mengimbau seluruh kabupaten/kota di Jatim juga harus segera memiliki badan litbang sendiri, hal ini mengingat dalam UU nomor 23 tahun 2014, litbang sudah masuk dalam urusan wajib dan ada.

“Kalau sebelum ada UU nomor 23 tahun 2014, litbang bukan urusan wajib namun urusan pilihan. Sedangkan saat ini, litbang menjadi urusan wajib.

Sebab negara bisa maju kalau litbangnya juga ikut maju. Untuk itu kedepan antara litbang pemerintah dan litbang swasta harus tetap bersinergi,” katanya.

Sementara berkaitan dengan seminar penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan, Priyo menginginkan rekomendasi yang dihasilkan mengarah pada petunjuk pelaksanaan. Sehingga, lembaga atau instansi yang menindaklanjuti bisa langsung melakukan sesuai rekomendasi Q rac tersebut.Q

Banyak Obat Tak Masuk Fornas, Dokter BPJS Kebingungan Surabaya, Bhirawa Penggunaan paket Indonesia Case Based Groups (Ina CBGs) yang mengacu pada Formularium Nasional (Fornas) sebagai acuan pemberian obat oleh dokter mitra BPJS Kesehatan, menyisakan masalah. Tidak semua obat yang dibutuhkan pasien ada dalam Fornas.

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Akibatnya, banyak dokter yang bingung karena selama obat yang seharusnya diberikan kepada pasien tidak ada dalam Fornas.

Pada resep obat antibiotik untuk anaknya misalnya.

Dalam Fornas, antibiotik hanya ada acuan ampisilin.

Padahal, untuk resep anakanak diperlukan kombinasi

ampisilin sulbaktam. “Karena secara statistik, kombinasi ampisilin sulbaktam untuk anak-anak ini sudah terbukti,” tegas Samsul Arifin, Staf Medis Fungsional (SMF) RSUD dr Soetomo.

Menurutnya, tak hanya obat antibiotik pada anak, keluhan banyak obat yang tidak tercover Fornas juga dirasakan

oleh tim anestesi, saraf, kandungan dan lainnya. Contoh lainnya yakni obat kejang.

Beberapa obat kejang tidak dikaver dalam Fornas. Hanya satu yang terkaver, tapi jika diberikan akan menimbulkan efek samping kepada pasiennya. Sehingga, dokter harus bermain pada dosisnya.

Pada tim anestesi juga

demikian. Banyak obat anestesi yang tidak tercover dalam Fornas. Padahal, jika salah pemberian anestesi pada pasien, maka risikonya akan meninggal. “Setiap enam bulan sekali kita sudah memberi masukan obat kepada Fornas, tapi tidak tahu ditanggapi apa tidak,” tanQ dna das dr Samsul.Q

geh/bhirawa

Kecamatan Semampir saat mengirim orang gila ke Liponsos Keputih yang didapatkannya di wilayahnya, Senin (17/11).

Hari Ini 31 Gepeng Dipulangkan ke Daerah Liponsos, Bhirawa Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya hari ini, Selasa (18/11) akan memulangkan sebanyak 31 gelandangan dan pengemis (Gepeng) ke berbagai kota yang ada di Jawa Timur .

Kepala Bidang Rehabilitasi (Dinsos) Kota Surabaya, Deddy Sosialisto mengatakan, proses pemulangan gepeng kali ini menggunakan enam mobil yang didampingi oleh masyarakat dan karang taruna setempat.

Para gepeng akan diserahkan langsung ke Dinas Sosial masing-masing daerah Kabupaten/Kota.

Dedy menegaskan pemulangan Gepeng dari Surabaya ke daerah asal ini telah sesuai dengan kesepakatan antar Kepala-kepala daerah se-Jawa Timur, bahwa mereka akan bekerja sama dalam menertibkan gepeng. “ Untuk gepeng yang berasal dari luar kota, akan kami pulangkan setiap sebulan sampai sekali. Dan untuk gepeng yang berasal dari kota Surabaya sendiri akan kami pulangkan setiap 2 hari sekali, bahkan ada yang kami pulangkan setiap hari,” kata Deddy Sosialisto pada Bhirawa.

Untuk gepeng yang mempunyai masalah seperti gangguan penyakit jiwa, akan dirujuk ke rumah sakit jiwa, hingga sembuh dan selanjutnya dikembalikan lagi untuk dipulangkan oleh pihak rehabilitasi Liponsos.

Sedangkan untuk gepeng-gepeng biasa, seperti anak jalanan dan pengemis biasa hanya butuh pembinaan Q geh sedikit saja.Q

KSAL Saksikan Ribuan Marinir Muncul dari Liang Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr Marsetio menyaksikan ribuan prajurit Korps Marinir TNI AL yang muncul dari liang (lubang dalam tanah) untuk akhirnya membentuk barisan sebagai peserta upacara peringatan HUT ke-69 Korps Marinir TNI AL di Lapangan tembak FX. Soepramono, Karang Pilang, Surabaya, Senin.

Di lokasi upacara peringatan HUT ke-69 Korps Marinir itu melaporkan para prajurit keluar dari liang yang memang sudah dipersiapkan itu bersamaan dengan bunyi ledakan dan kepulan asap tebal yang membumbung tinggi.

Selain itu, para prajurit Korps Marinir lainnya hadir ke tengah lapangan dengan menggunakan payung parasut dari udara dan sebagian lainnya memasuki lapangan dengan berlari dari balik tanggul di tepi lapangan tembak FX. Soepramono itu.

Begitu juga dengan tujuh prajurit yang bertugas sebagai pengucap Sapta Mar-

ga, mereka harus mampu bertahan menunggu giliran tampil dengan berjongkok di lubang-lubang tanah berukuran kecil dan tertutup samaran alam yakni rerumputan yang tumbuh subur di tengah lapangan tembak. Akhirnya, mereka muncul secara mengejutkan di depan mimbar upacara yang merupakan tempat KSAL Laksamana TNI Dr. Marsetio berdiri sebagai Inspektur Upacara (Irup).

Upacara HUT Korps Baret Ungu itu sesuai hari terbentuknya sejatinya dilaksanakan pada tanggal 15 November, namun dilaksanakan pada 17 November 2014 untuk menyesuaikan dengan

agenda acara lain. Upacara yang bertema “Bersama Rakyat Membangun Negeri” itu melibatkan 5.054 prajurit Korps Marinir TNI AL. Selain ribuan prajurit, upacara ini juga melibatkan berbagai jenis kendaraan dan material tempur yang dimiliki Korps Marinir TNI AL, di antaranya 18 unit BMP-3F, Kapa 61 (sembilan unit), LVT-7 (5), Kapa PTS (3), PT-76 (M) (21 unit), BTR50 P (M/K) (18 unit), BVP-2 (3), How-105 (9), Sea Rider (4), dan puluhan unit kendaraan bermotor.

Menjelang pidato HUT, KSAL sempat menyerahkan vandel “Unggul Jaya”, piala bergilir, dan pemberian uang pembinaan kepada Komandan Batalyon Infanteri 4 Korps Marinir Letkol Mar Nanang Saefulloh yang menjadi juara umum (unggul) dalam lomba Pembinaan Kesatuan (Binsat) Korps Marinir 2014, lalu hadiah kepada Dan Yonif 2 Marinir

bed/bhirawa

Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr Marsetio saat memimpin HUT Marinir di surabaya, Senin (17/11).

Letkol Mar Bob Osianto 2, serta hadiah kepada Dan Agus Gunawan Wibisono Siregar sebagai juara umum Yonif 3 Marinir Letkol Mar sebagai juara umum 3.

“Kalian (prajurit Korps Marinir TNI AL) merupakan salah satu dari prajurit TNI AL terbaik yang kami miliki, tapi kalian jangan merasa bangga dan membusungkan dada, tapi kalian harus tetap waspada dan meningkatkan profesionalisme dengan berlatih, tingkatkan keimanan, jaga soliditas TNI-Polri, dan jangan terjebak kepada sesuatu yang fenomenal,” kata KSAL. Peringatan HUT ke-69 Korps Marinir yang juga dihadiri jajaran TNI-Polri dan perwakilan negara sahabat itu dimeriahkan dengan tarian kolosal “Nusantara” yang melibatkan lebih dari 900 personel dan Jalasenastri Marinir Wilayah Timur yang mengenakan pakaian adat Padang, Jawa, Dayak, dan sebagainya. Selain itu juga ada demo “Serangan Kilat” dari gabungan infanteri dan kesenjataan MariQ ant.bed nir.Q

OPINI

4

Selasa Legi, 18 NOVEMBER 2014

Pengharapan pada Presiden Jokowi

Tajuk

JLS, Jalur Lintas Sabar JALUR Lintas Selatan (JLS) yang bakal terbentang dari Banyuwangi sampai Pacitan, mulai memperoleh komitmen lagi dari pemerintah. Tahun 2012 lalu, proyek mercusuar infra-struktur jalan itu terhenti (0%). Sedangkan jembatan yang terbangun cuma 1,92%. Tahun 2015 ini, Gubernur Pakde Karwo sudah berkomitmen membuka alokasi anggaran sebesar Rp 500 milyar khusus untuk JLS. Komitmen itu tertuang dalam KUA-PPAS 2015. Tapi realisasinya dalam APBD 2015 kurang dari separuhnya.

Masyarakat JLS agaknya, harus bersabar. Gagasan JLS telah dimulai pada tahun 2002, dan disetujui oleh presiden (saat itu) Megawati Soekarnoputri. JLS sebenarnya dapat menjadi “jawaban” riil untuk menghadapi tantangan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) 2015. Fungsinya tak lain untuk membedah wilayah selatan Jawa timur yang tergolong miskin. Daerah yang dilintasi JLS, antaralain Pacitan, Trenggalek dan Tulungagung.

Merupakan kantong kemiskinan di Jawa Timur, selain Madura.

Banyak pantai terhampar dari Muncar di Banyuwangi sampai Kelayar (di Pacitan). Hasil bumi yang terkandung sangat besar. Mungkin saja dalam bidang pertanian kawasan JLS masih kalah dengan jalur tengah dan utara yang dibangun oleh Daendels. Tetapi hasil bumi yang berupa bahan mineral dipastikan terkaya di Jawa Timur. Berbagai bahan tambang (selain minyak dan gas) sudah bisa terlihat dengan mata telanjang.

Andai JLS sudah beres terbentang, kawasan itu diyakini lebih komplet potensinya dibanding daerah Senggigi di pulau Lombok. Ada ke-wisata-an, ke-maritim-an, agrikultur, serta tambang mineral. Andai JLS sudah terbentang, berbagai proyek investasi skala mercusuar, menengah maupun yang kecil-kecilan sudah menunggu. Antaralain pembangunan pelabuhan laut, industri pertambangan mineral dan homeindustry berbasis ke-rumah tangga-an.

Realisasi anggaran yang kurang dari separuh komitmen, memang cukup beralasan. Terutama dari reasoning ke-konstruksi-an, serta ke-birokrasi-an. Misalnya, untuk perencanaan, supervisi sampai lelang proyek dibutuhkan waktu sekitar 9 bulan. Tiada satupun kontraktor di dunia yang sanggup menyelesaikan proyek jalan senilai Rp 400 milyar dalam waktu 3 bulan. Sehingga dipastikan akan dilaksanakan secara multy years.

Reasoning ke-konstruksi-an tak kalah rumit. Misalnya, sebagian besar bakal JLS kini masih berupa jalan setapak di hutan, atau di tengah perkampungan penduduk. Itu sangat sulit untuk mendatangkan alat-alat berat. Sehingga diperlukan pekerjaan perintis pembukaan jalan, sekaligus beberapa base camp proyek. Begitu pula tidak mudah untuk menimbun bahan bangunan dalam jumlah sangat besar. Pada musim hujan, bahan bangunan juga rentan tersapu curah hujan.

Nilai proyek JLS tahun 2015 yang “disanggupi” oleh Dinas PU Bina Marga hanya sebesar Rp 243,413 milyar.

Yakni, untuk pembangunan jalan sepanjang 129,15 Km, senilai Rp 218,2 milyar. Serta untuk membangun jembatan sepanjang 160 meter, sebesar Rp 14,4 milyar. Sisa komitmen (Rp 281,8 milyar dari Rp 500 milyar) akan digunakan untuk pemeliharaan jalan dan jembatan milik Pemerintah Propinsi.

Terutama jalan “sirip” yang meng-akses ke JLS. Reasoning ke-brikorasi-an yang lain adalah, terdapat pembagian tugas penyelesaian proyek JLS, antara Pemerintah pusat, Pemrop dan Pemkab. Pembagian tugas yang disepakati pada tanggal 24 Agustus 2014 itu, mengubah pekerjaan yang semula berdasarkan ke-konstruksi-an, menjadi ruas kawasan. Sebenarnya malah meringankan beban Pemprop. Pemprop “hanya” berkewajiban menyelesaikan JLS pada ruas / kawasan kabupaten Tulungagung – Blitar – dan sebagian Malang.

Dus, JLS akan menjadi pesaing ketat jalur Daendels.

Terutama sektor wisata dan perikanan (budidaya maupun tangkap) yang akan menjadi unggulan kawasan selatan.

Perdagangan interinsuler tidak perlu lagi melalui jalur tengah. Bahkan bisa dilakukan ekspor-impor langsung. JLS sebenarnya merupakan kebutuhan pemerintah, agar bisa menampung investasi. Sekaligus juga menjadi pengharapan masyarakat sekitar, agar terbebas dari kemiskinan. 

Memenangkan Perdagangan Dunia investasi (modal dalam negeri maupun modal asing) akan dapat menaikkan upah buruh sampai tingkat mensejahterakan. Sehingga tidak perlu terjadi gelombang TKW dan TKI. Karena sebenarnya, komponen biaya Oleh : buruh hanyalah 9% tif, kimia, pertambanhingga 12% dari harYunus Supanto gan, perbankan, dan ga pokok produksi. teknologi informasi, Sedangkan besarnya harus mendatangkan pungutan liar bisa profesional ekspatriat, mencapai 19% hingga 24% dari sampai kelas manajer!. Bahkan harga pokok produksi. industri rokok saja, direksinya Andai pungli bisa dihentikan, masih harus didatangkan dari maka pengusaha akan mampu negara luar. Kenyataan ini harus menggaji buruh dua kali lipat pagu diterima (untuk sementara) dan UMK saat ini. Rendahnya upah harus segera diperbaiki. buruh juga dialami oleh sektor pertanian dan nelayan. NTP (Nilai Realisasi Hak Rakyat Tukar Petani) rata-rata nasional Sektor pendidikan harus dipermasih pada angka 108%. Padahal baiki. Sebagaimana amanat UUD indeks NTP disusun pada tahun pasal 28C ayat (1). Itu hak rakyat, 2007. Dibanding laju inflasi selama sekaligus sebagai kewajiban pe7 tahun (sejak tahun 2007) sudah merintah. Tetapi beban kerja yang sebesar 42%, seharusnya nilai NTP dihadapi oleh presiden Jokowi, telah menjadi 142%. Artinya, usaha bukan hanya mempersiapkan SDM ke-pertani-an dalam keadaan indalam negeri untuk menghadapi feseable, tidak menguntungkan. pergaulan perekonomian dunia.

Indeks nilai tukar yang sama (jeUrusan dalam negeri yang lain blok) juga dialami nelayan. Sehingga tidak kalah rumitnya. Selain sekwajar, manakala petani dan nelayan tor pendidikan, terutama sektor nyaris menjadi simbol kemiskinan. layanan kesehatan, dan pertaPadahal di Eropa dan AS, profesi nian, masih sangat memerlukan sebagai petani sungguh dihormati perbaikan. (karena status perekonomian petani Layanan kesehatan merupayang kaya). Di Indonesia, petani kan kewajiban pemerintah, sebamasih menjadi tempat kerja mayorigaimana diamanatkan UUD pasal tas penduduk. Tetapi tidak satu pun 28H ayat (1). Seharusnya, layanan remaja bercita-cita menjadi petani, kesehatan kelas 3 dan fasilitas karena tidak dihormati secara kekesehatan tingkat 1 yang bersifat ekonomi-an maupun sosial. Menjadi umum (Puskesmas) wajib gratis. petani merupakan pilihan terpaksa, Tetapi kenyataannya, masyarakat karena tidak memiliki keahlian lain masih harus mengurus berbagai (dan cita-cita lain). ke-administrasi-an (pernyataan tidak mampu) agar bisa dilayani Memberantas KKN di kelas 3 di rumahsakit. Ini sudah Akibatnya, banyak petani banting zalim. stir alih profesi, sekaligus menjual Begitu pula utamanya, “demit” lahannya. Hal tersebut akan menomor wahid yang menyebabkan nimbulkan efek domino panjang.

Indonesia makin terpuruk harus Alih fungsi lahan pertanian akan diberantas habis. Yakni demit menyebabkan lahan makin sempit, KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepodan pasti hasil pertanian tanaman tisme)! Hampir seluruh sektor kepangan semakin berkurang. Dus, birokrasi-an selalu disusupi demit bahan pangan akan semakin berKKN. Mengurus perizinan, rekrutgantung pada impor. Beras sudah men pegawai (terutama CPNS), keimpor, kedelai sejak lama impor, naikan pangkat sampai mengambil bawang merah, sampai jahe juga gaji, harus berhadapan dengan impor. Bahkan buah impor kini lebih demit KKN. Bahkan mengurus mendominasi pasar (hyper-market administrasi kependudukan pun sampai pasar krempyeng).

(KTP, Kartu Keluarga, Akte KelaKemandirian bahan pangan, hiran) masih harus membayar. akan menjadi pekerjaan utama Haqqul yaqin, ainul yaqin, presiden Jokowi. Tidak cukup kalau tidak ada korupsi, Indonedengan slogan pidato, melainkan sia pasti lebih makmur. Seluruh harus riil dengan program kerja ke-

Presiden Jokowi mulai “bergaul” dalam tataran internasional, dengan mengikuti sidang APEC di China. Ini forum perekonomian untuk kawasan Asia dan Pasifik, yang dipercaya akan menjadi penggerak utama perekonomian dunia. Ada kawasan Arab yang kaya sumber energi. Ada Amerika Serikat yang terkuat secara militer, sekaligus sebagai pangsa konsumen besar. Serta ada China dan Jepang yang terkuat dalam manajemen dagang. Apa posisi Indonesia?

I

ndonesia, konon dapat berperan ganda. Menjadi pasar besar (pangsa konsumen) bisa, menjadi pemasok sumber daya alam juga bisa. Posisi sementara, masih condong sebagai pangsa pasar. Hal itu terbukti dengan masih besarnya defisit transaksi nilai neraca perdagangan. Sedangkan posisi sebagai pemasok sumber daya alam, juga memerlukan reorientasi agar lebih menguntungkan kepentingan nasional.

Dua peran itulah yang dihadapi Indonesia, yang harus ditata ulang oleh presiden Jokowi. Karena itu APEC menunggu pidato perkenalan presiden Jokowi, yang diyakini membawa ekspektasi amanat rakyat Indonesia. Lebih lagi pelantikannya menandai gebyar branding kelas dunia. Pesta rakyat pada saat pelantikan Jokowi disebutsebut tidak kalah branding dengan pelantikan Barack Obama.

Pergaulan ekonomi dunia, hingga kini belum menguntungkan kepentingan nasional. Misalnya, Indonesia memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi (migas) terbesar keempat di dunia, tetapi “defisit” terhadap Singapura. Perdagangan dengan Singapura terhadap migas, lebih banyak impor Indonesia. Ini disebabkan Singapura berperan sebagai makelar migas. Terhadap negara tetangga lainnya, Thailand misalnya, Indonesia juga defisit karena kebanyakan impor mobil.

Terhadap Thailand, Indonesia harus mengakui keunggulan teknologi per-mobil-an. Agaknya, buruh industri sektor otomotif di Thailand lebih siap. Artinya, dalam hal SDM (Sumber Daya Manusia) Thailand lebih baik dibanding Indonesia. Bahkan SDM Indonesia menempati posisi ke-5 dibawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Derajat SDM ini pula yang menyebabkan kepentingan nasional belum bisa terlindungi secara baik dalam kontrak-kontrak investasi asing.

Masih sangat banyak perusahaan asing menggunakan personel asing untuk investasi di Indonesia.

Berbagai industri baja, otomo-

menterian. Sebab me-moratorium impor bahan pangan tidak semudah menghentikan rekrutmen CPNS. Negara asal impor akan berusaha untuk tetap mempertahankan impornya dengan berbagai alasan.

Kesahajaan Presiden Jokowi, hingga kini masih dipercaya akan ampuh untuk memberantas KKN. Begitu pula kinerja inspeksi mendadak (blusukan) sudah menjadi tren manajemen, ditiru oleh beberapa menteri dalam Kabinet Kerja. Seyogianya, kinerja blusukan dan ke-sahaja-an penampilan bukan sekadar branding, melainkan dijadikan kebiasaan. Tampil sederhana dan kerja keras, sebenarnya merupakan kunci sukses beberapa manajer top kelas dunia (dengan gaji milyaran per-bulan).

Tampil sederhana dan kerja keras telah menjadi branding khas Jokowi, yang membuatnya memenangi pilpres 2014 lalu. Itu menunjukkan bahwa pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla benar-benar menjadi pengharapan rakyat. Dengan kesantunan model wong Solo, setidaknya, Presiden Jokowi mesti dapat melunakkan beberapa “keberingasan.”

Yakni, keberingasan politik, keberingasan ekonomi (neo-liberalisme), dan keberingasan korupsi. Tidak mudah, namun tidak sulit manakala rakyat ber-gotong royong seperti permintaan Presiden Jokowi.

Sebelumnya, pasangan pemenang pilpres 2014 itu sudah “dilantik” di pelabuhan Sunda Kelapa, 22 Juli 2014. Jokowi memberi pidato keterpilihan sebagai presiden RI di atas kapal pinisi. Pidato kemenangan pilpres diatas kapal, seolah-olah mengingatkan upacara penaklukan (dan merebut) Batavia oleh Fatahilah dari kekuasaan Portugis tahun 1527 silam. Lalu, Fatahilah juga memberi pidato yang ditujukan kepada seluruh rakyat sekitar Sunda Kelapa.

Pidato pelantikan versi kerakyatan di kawasan pelabuhan Sunda Kelapa, menunjukkan bahwa presiden Jokowi memiliki pengharapan memajukan kemaritiman Indonesia. Itu 70% wilayah terirtorial nasional Indonesia. Fungsinya saat ini belum maksimal. Hanya sebagai lintasan kapal dagang.

Presiden Jokowi, ingin menjadikan wilayah laut nasional sebagai pusat lalulintas Asia Pasifik. Jadi, APEC bisa membuka basement di Jakarta. Atau menjadikan Batam sebagai markas arbitrase (perundingan dan pengadilan perdagangan dunia).

Wartawan senior, penggiat dakwah sosial politik

Pelabuhan Salah Satu Mata Rantai Logistik Nasional (1-Bersambung)

Memacu Tanjung Wangi agar Arus Petikemas Menggeliat Ditetapkan sebagai pelabuhan penyangga Tanjung Perak untuk melayani arus petikemas, tak kunjung membuat Tanjung Wangi menggeliat. Pengusaha, pelayaran, dan pengelola pelabuhan masih saling tunggu. Butuh sinergitas termasuk bantuan pemerintah pusat dan daerah tingkat II. Diananta P. Sumedi - Banyuwangi Terik panas tak menyurutkan Muslih untuk memindahkan tumpukan boks styrofoam berisi gurita dari kapal perintis Sukaria ke mobil bak terbuka di dermaga Pelabuhan Tanjung Wangi. Siang itu, pekan pertama November 2014, ia dan puluhan buruh panggul sedang bongkar muatan kapal Sukaria yang sandar setelah 18 jam mengarungi laut dari Pulau Sapeken, Kabupaten Sumenep. “Gurita ini akan dikirim ke pabrik di Banyuwangi,” kata Muslih di pelabuhan, Selasa (4/11).

Dua kapal kargo curah kering, Berkah 36 dan Nur Allya, melakukan aktivitas serupa di dermaga yang sama. Bedanya, bongkar muatan Berkah 36 dan Nur Allya menggunakan crane kapal tanpa buruh panggul.

Puluhan truk keluar masuk area dermaga untuk mengangkut ribuan ton semen dan pupuk yang berpindah moda. Namun, tak nampak kapal kargo petikemas sandar di tengah keriuhan aktivitas mata rantai penyaluran logistik di Tanjung Wangi.

Sudah beberapa tahun terakhir, seorang satpam di pergudangan Tanjung Wangi, Supriyono tak pernah menjumpai bongkar muat petikemas. Ia tidak tahu persis mengapa aktivitas pengiriman petikemas mati suri di Tanjung Wangi.

“Sudah lama nggak ada bongkar muat petikemas di sini,” ujarnya.

Ditetapkan sebagai penyangga Tanjung Perak lewat Pergub Jawa Timur No 77 Tahun 2009 tentang Kawasan Lalu Lintas Angkutan Petikemas di Jawa Timur Melalui Tanjung Wangi, tak lantas membuat Tanjung Wangi HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

bergeliat. Buktinya Container Yard seluas 10 ribu meter persegi melompong tanpa satu unit pun petikemas. Sebagian lahan itu justru dijejali puluhan truk yang terparkir antre ambil muatan kapal.

Padahal semangat Pergub ini untuk mereduksi kepadatan di Tanjung Perak.

Konsep ship follow the trade rupanya menggelanyut di benak pelayaran. Maklum, bongkar muat petikemas di Tanjung Wangi dinilai belum prospek secara bisnis karena minimnya arus ekspor impor di Banyuwangi.

Agen pelayaran PT Samudera Bahari contohnya. Membuka kantor cabang sejak 2010 di situ, Samudera Bahari masih mengandalkan jasa bongkar curah kering dan cair. Agen pelayaran ini merencanakan ada aktivitas bongkar muat petikemas ekspor impor di Tanjung Wangi pada akhir 2014 seiring geliat sektor industri, perikanan, pertanian, dan furniture di Banyuwangi.

General Manager PT Samudera Bahari VF Soenarto membisikkan PT Pabrik Kertas Basuki Rahmat segera melakukan pengapalan produk ekspor impornya di Tanjung Wangi. Perusahaan pelayaran rencananya mengoperasikan kapal kargo berkapasitas 600an TEUS petikemas.

Kapal akan melayani pelayaran langsung dari Banyuwangi ke Singapura pergi pulang (PP). Langkah ini membikin ia optimistis eksportir importir di eks Karisidenan Besuki kian berminat melirik Tanjung Wangi ketimbang mengirim kontainer lewat Tanjung Perak Surabaya.

diananta putra/bhirawa

Tak ada satu pun petikemas di tempat penumpukan petikemas Pelabuhan Tanjung Wangi.

Yang terlihat justru puluhan truk mengisi sebagian lahan itu untuk parkir menunggu proses bongkar muatan kapal curah.

“Kami masih bongkar muat di Tanjung Perak khusus petikemas. Kalau muatannya sedikit, forwarding pilih kirim pakai truk ke Surabaya saja. Pelayaran rugi jika hanya mengangkut 3-4 petikemas dari sini,” kata VF Soenarto saat disambangi Harian Bhirawa di kantornya.

Prinsip bisnis pelayaran dimaklumi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Banyuwangi Hary Cahyo Purnomo. Kondisi ini memaksa eksportir pengalengan ikan di Banyuwangi berpaling ke Tanjung Perak.

Untuk membuktikannya, Hary merilis ada 12 eksportir asal Banyuwangi yang mengurus Surat Keterangan Asal (SKA) barang ekspor di Surabaya mendekati Tanjung Perak. “Hanya enam eksportir yang ngurus SKA di sini,” kata Hary.

Kabar yang ditiupkan Soenarto direspon positif dengan sederet syarat oleh pelaku usaha. UD Kayu Mas Banyuwangi salah satunya, eksportir lantai berbahan kayu.

Fahim, Manajer Ekspor UD Kayu Mas, mengatakan eksportir butuh komitmen ketepatan jadwal kapal, kesiapan infrastruktur, sarana bongkar muat ekspor impor, dan penyederhanaan proses doku-

men. Ibaratnya, kata dia, pelayaran dan pengelola pelabuhan memberikan umpan untuk menarik minat pelaku usaha.

Ia memberikan contoh pengiriman produknya menyesuaikan jadwal kapal untuk mengestimasi waktu tiba di negara tujuan. Keberadaan kapal terjadwal, kata dia, merupakan faktor penting dalam bisnis ekspor impor. Ketiadaan kapal di Tanjung Wangi memaksa Fahim menggunakan trucking untuk mengirim empat kontainer ukuran 20 feet tiap bulannya ke Tanjung Perak. Kontainer itu dikirim lagi ke berbagai negara tujuan ekspor seperti Singapura dan Hongkong.

Ongkos handling Rp 5 juta per kontainer hingga naik kapal. Adapun harga produk UD Kayu Mas dibanderol 3 ribu dollar S per kubik. “Alur perizinan harus disederhanakan menghindari ekonomi biaya tinggi. Kalau sudah ngurus izin di sini, jangan ngurus dokumen lagi di Surabaya,” ujarnya.

Bila semua beres, ia siap mengalihkan ekspornya melalui Tanjung Wangi.

Fahim mendorong pengusaha ekspor impor, pelayaran, Pemda, dan operator pelabuhan berkolaborasi mewujudkan-

nya. Sejatinya Pelindo III Tanjung Wangi dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, berusaha menghidupkan kembali geliat ekspor impor di Tanjung Wangi dengan mengundang stakeholder terkait pada Mei lalu. Niatan Bupati Anas dipicu potensi perdagangan di Banyuwangi dan eks Karisidenan Besuki umumnya yang bakal menggeliat ke depan.

Usulan Fahin disepakati James Tejakusuma, owner perusahaan pengalengan ikan PT Avilia Prima Intra Makmur yang melempar produknya ke Amerika Serikat dan sebagian negara Eropa. Ketiadaan pelayaran ekspor di Tanjung Wangi memaksa James mengirim 10 kontainer tiap bulannya lewat Tanjung Perak. “Saya siap melalui Tanjung Wangi kalau layanannya ada. Bisa menekan biaya logistik,” kata James.

Di tengah sengkarut, Hary berharap pelayaran mesti berkorban lebih awal dengan membuka jasa pengapalan ekspor impor sekaligus disiapkan infrastruktur pendukung oleh Pelindo III untuk menumbuhkan pasar di koridor timur Jawa. Ia mendorong Bea Cukai menyederhanakan pengurusan dokumen supaya menyinergikan layanan seiring penunjukan Disperindagtam Banyuwangi sebagai instansi yang berwenang melansir SKA untuk barang ekspor.

Hary pun tak tinggal diam. Ia gencar ikut memasarkan produk asli Banyuwangi agar menembus pasar global lewat pameran. Termasuk membuat perjanjian kerjasama internasional demi memacu ekspor impor. Jika sinergi berjalan mulus, ia yakin pengusaha kian kepincut memanfaatkan Tanjung Wangi sekaligus memacu roda pertumbuhan ekonomi di eks Karisidenan Besuki.

“Karena bisa menarik eksportir importir di eks Karisidenan Besuki. Potensial sekali,” kata Hary.*

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Legi 18 NOVEMBER 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Komisi III Kawal Kematian Imron di Dalam Sel Meninggalnya Imron Zainudin di dalam tahanan Polsek Sukodono mengundang kedatangan anggota Komisi lll DPR RI, setelah menindaklanjuti laporan kuasa hukum keluarga korban tentang kematian misterius Imron.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa yang memimpin rombongan wakil rakyat telah menjalin kesepakatan untuk mendalami kasus ini dengan Polda Jatim.

Kesepakatan itu dibuat setelah dilakukan audensi dan dialog dengan Kapolda Jatim, Irjen Pol Anas Yusuf, Kapolres Sidoarjo (AKBP Anggoro Sukartono) dan jajaran perwira Polda Jatim serta Polres Sidoarjo di Gedung Bhara Daksa Mapolres Sidoarjo, Sabtu (15/11).

Komisi lll DPR RI akan terus melakukan pemantauan atau mengawal kasus yang menghebohkan kawasan Sukodono ini sampai tuntas. ‘’Kami akan kawal kasus ini sampai tuntas,’’ ucap Desmond.

Dalam kasus ini, tim bersama dengan Polda Jatim bersepakat kalau kasus ini perlu pendalaman untuk jalan keluar yang terbaik.

Karena aparat kepolisian berjanji akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. ‘’Kasus didalami secara seksama dan jangan sampai nanti ada salah persepsi dalam pe-

nanganannya,’’ tukasnya.

Desmond meminta semuanya harus sabar menunggu hasil pendalaman dan penanganan yang sedang dilakukan aparat ini.

Ia tak sepakat kalau kasus ini dikatakan prosesnya lambat.

Karena butuh kecermatan dan ketelitian dalam mengungkap kasus kematian Imron ini.

Sementara Adies Kadir anggota Tim Komisi III DPR RI lainnya juga berpendapat sama.

Penanganan kasus ini perlu dilakukan secara kehati-hatian agar tak muncul kesalahan dalam pengungkapannya. ‘’Ini tak lain agar tak ada salah aturan atau melanggar kode etik yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani hingga mengungkap kasus,’’ kata mantan anggota DPRD Surabaya ini.

Kuasa hukum almarhum M Imron Zainuddin, M Soleh dan pihak keluarga merasa lega setelah mendapat salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat pemeriksaan korban sebelum ditemukan tewas di tahanan Polsek Sukodono, Kamis

KELANA

Bupati MKP Kumpulkan Seribu Muslimat

(13/11) silam.

BAP yang dianggap sebagai ‘kunci’ ini diperoleh kuasa hukum setelah bertemu Kapolres Sidoarjo AKBP Anggoro Sukartono SIK di ruangannya. Dalam pertemuan yang berlangsung pukul 12.30 WIB sampai pukul 14.00 WIB juga kelihatan istri almarhum Lisa Fauzizah, orang tua almarhum, Ny Asminah, Kades Kebonagung Achmad Awa ludin dan tokoh masyarakat Kebonagung.

Menurut M Soleh, pertemuan dengan Kapolres sebenarnya untuk minta tiga hal. Yakni minta salinan BAP, dipertemukan dengan tiga tahanan Polsek Sukodono yang saat itu berada di tahanan dan cerita saat penangkapan kliennya, hingga meninggal dunia di tahanan.

BAP yang sudah ada di tangan kuasa hukum akan diteliti pihak keluarga. Apakah tanda tangan Imron itu sama dengan yang ada di KTP atau surat penting lainnya. ‘’Kami juga disarankan Kapolres apabila tidak puas dengan itu dipersilakan meneliti di Labfor agar biar sama-sama enak,’’ tukas Soleh.

Soleh menduga, seseorang yang dijadikan tersangka biasanya tak langsung diperiksa apalagi

kondisinya malam hari dan Imron mengalami kesakitan, setelah beberapa kali dipukul oknum polisi di arena pameran. ‘’Makanya BAP yang sudah ditandatangani korban yang kami kejar,’’ jelasnya.

Soleh lantas menceritakan, permintaan kedua yakni dipertemukan dengan tiga tahanan juga dipenuhi. Sesuai cerita tiga tahanan Polsek Sukodono yang dipertemukan dengan rombongan tak ada suara penyiksaan atau suara teriakan mengaduh kesakitan selama di Mapolsek.

Hanya saja, terdengar suara cek cok mulut terkait tawuran di arena pameran. ‘’Meski ada cerita seperti itu kami tak langsung percaya, ya bisa saja ada hal yang ditutupi,’’ paparnya.

Tiga nama tahanan yang sudah ditulis itu akan dilaporkan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). ‘’Biar LPSK yang turun untuk melakukan investigasi apakah benar seperti itu,’’ ungkapnya.

Terkait cerita dibalik penangkapan Imron oleh pihak kepolisian, Soleh justru meragukan.

Karena beberapa saksi yang ada di lapangan mengetahui jika korban mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oknum

kepolisian. ‘’Hasil outopsi kan jelas ada tindak kekerasan dan mengalami lebam hingga bagian dalam,’’ urainya.

Dalam kesempatan itu, Soleh bersama kuasa hukum lainnya Abdul Goni juga minta segera dilakukan penetapan tersangka.

Karena kasus yang ada sudah jelas ada hasil outopsi dan keterangan saksi. ‘’Kami minta agar segera ada tersangka dalam kasus Imron ini,’’ paparnya.

Kapolres Sidoarjo AKBP Anggoro Sukartono, mempersilakan pihak keluarga jika tidak puas

dengan hasil outopsi yang sudah ada juga dipersilakan untuk mencari pembanding di RS lain. ‘’Kan biar sama-sama enak dan terbuka,’’ tegasnya.

Dalam kasus ini, Kapolres meminta kepada pihak desa agar tidak menutup akses jalan yang ada.

Karena jalan yang ada adalah fasilitas umum dan untuk kepentingan umum. ‘’Kami percaya kepada Kades karena mereka adalah pengendali wilayah. Tapi kalau tetap menutup jalan kami yang akan bertindak karena itu melanggar hukum,’’ tegasnya.Q hds

hadi suyitno/bhirawa

Anggota Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa dan Kapolda Jatim, Irjen Pol Anas Yusuf.

BKD Panggil Dua Dokter RSUD Ibnu Sina Gresik, Bhirawa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Gresik akan panggil dua dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ibnu Sina, dr Zainudin Hamzah SpAn dan dr Fery Andrian Sumirat Sp A yang terlibat adu jotos pada Sabtu (15/ 11) lalu. Sebab, tindakan yang dilakukan dua dokter itu merusak citra PNS dijajaran Pemkab Gresik.

Kab Mojokerto, Bhirawa Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) rupanya tak hanya concern dengan pembangunan fisik saja namun pembangunan mental spiritual juga sangat diperhatikan. Seperti dilakukan, Senin (17/11) kemarin.

Pemkab Mojokerto menggelar pembinaan kepada seribu ibu-ibu pengurus muslimat ranting.Pelatihan Senin (17/ 11) kemarin menghadirkan tiga narasumber dari Mojokerto dan Surabaya yakni Hj Khodija Tamhid (Ketua Muslimat NU Kab Mojokerto), Prof Dr Dra Hj Istibasyaroh BA SH MA (Guru Besar UIN Sunan Ampel) dan Prof DR Nekky Rahmiyati (Guru Besar Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).

Menurut Asisten I, Akh Jazuli, pelatihan muslimat untuk meningkatkan wawasan di bidang keorganisasian serta memberi motivasi agar ibu-ibu muslimat bisa berperan sebagai ibu dan istri bagi keluarganya maupun sebagai pemimpin wanita.

Bupati MKP dihadapan para muslimat menekankan bahwa kegiatan yang dilakukan Pemkab Mojokerto ini betulbetul untuk kesejahteraan masyarakat. ‘’Jangan dianggap ini sebagai momen politik karena ini murni sebagai bentuk silaturrahmi saya dengan ibu-ibu semua,’’ tegasnya.Q kar

achmad suprayogi/bhirawa

PWI Mojokerto Meminta Wartawan Bekerja Sesuai UU Pokok Pers

Wakil Bupati Sidoarjo, MG Hadi Sutjipto saat bercengkerama dengan peserta workshop.

Mojokerto, Bhirawa PWI Mojokerto nampaknya benarbenar bakal mewujutkan keinginannya di program kerja 2014/2015. Untuk menjadi organisasi profesi wartawan profesional, organisasi yang didalamnya berisi wartawan didalam menjalankan tugasnya sehari-hari tak keluar dari kode etik jurnalistik dan UU Pokok Pers.

Hal ini terlihat dari salah satu programnya yang bakal dilaksanakan di Bulan Desember, PWI Mojokerto akan melaksankan pelatihan jurnlistik secara gratis. Baik kepada anggatanya yang kini berjumlah 50 orang, maupun kepada masyarakat, utamanya para mahasiswa, pelajar SMA, SMP dan masyarakat umum.

Menurut Ketua PWI Mojokerto. Andoeng Kurniawan pelatihan semacam ini sangat penting selain untuk meningkatkan SDM Wartawan PWI, bagaimana menulis yang baik. Wartawan juga dibekali materi kode etik jurnalistik dan UU Pokok Pers, sehingga dalam menjalankan tugas seharihari, wartawan hanya mencari, mengumpulkan, memproses lalu menyiarkan berita.

Tidak mencari yang lain.

Sedangkan pelatihan keluar bertujuan agar masyarakat paham, apa dan bagaimana tugas serta kewajiban wartawan itu. Kemudian membekali masyarakat utamanya siswa bagaiman menulis berita di media massa, sehingga jika punya bakat menulis sudah punya dasar.Q min

Sidoarjo, Bhirawa Dasar penerapan program Adiwiyata yang dilakukan sekolah-sekolah di Sidoarjo cukup bagus. Hanya saja dalam Penyusunan Portofolio Dokumen Integrasi Adiwiyata (PPDIA) sebagai bentuk laporan administrasi belum sepenuhnya dipahami. Mereka harus diberikan pelatihan, karena sekolah dituntut mengedepankan kebersihan lingkungan.

Itulah penjelasan Wakil Bupati Sidoarjo, MG Hadi Sutjipto SH MG saat membuka Workshop PPDIA bagi Tim Pengembang Kurikulum (TPK) satuan pendidikan Adiwiyata, Senin (17/11) kemarin di Aula SMK Negeri 1 Buduran, Sidoarjo.

Dihadapan 150 TPK peserta workshop, Hadi Sutjipto menegaskan, kalau calon sekolah Adiwiyata masih terkendala dalam pemenuhan dokumen atau portofolio. Kondisi fisik lapangan tak didukung dengan bukti-bukti administrasi yang baik. Maka

Sekolah Dituntut Bersih Lingkungan melalui workshop seperti ini, pemenuhan portofolio dokumen integrasi Adiwiyata dapat dilakukan oleh sekolah dengan baik.

Menurutnya, kini sekolah dituntut harus mengedepankan kebersihan lingkungan.

Program Adiwiyata diterapkan untuk mendorong terciptanya pengetahuan, dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Agar tercipta implementasi kondisi lingkungan yang baik. ‘’Selain itu, menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah akan kebersihan lingkungan,’’ tutur Wabup Hadi Sutjipto.

Hingga kini, lanjutnya, Kab Sidoarjo telah memiliki dua sekolah Adiwiyata Mandiri, lima sekolah Adiwiyata Provinsi dan 13 sekolah Adiwiyata Kabupaten. Dari lima sekolah yang masuk sebagai sekolah Adiwiyata Provinsi, empat sekolah telah diverifikasi Tim Adiwiyata Pusat untuk dinyatakan sebagai

sekolah Adiwiyata Nasional.

Hasinya, penilaiannya masih kita tunggu. ‘’Saya berharap, prestasi ini dapat dipertahankan dan dikembangkan oleh sekolah-sekolah lainnya,’’ harapnya.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan ini juga berharap adanya kerjasama yang baik dari instansi terkait, terhadap pengembangan Program Adiwiyata. Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Pendidikan (Dindik) diharapkan dapat menciptakan komitmen yang baik dalam mengembangkan program Adiwiyata di Kab Sidoarjo. ‘’Selain itu juga melakukan pembinaan di sekolah yang belum dapat Adiwiyata dan membuat buku panduannya,’’ harap Hadi Sutjipto.

Sementara itu, Kepala Dindik Drs Mustain Baladan MPd I mengatakan, kalau workshop ini sebagai bentuk pendampingan, penyusunan PPDIA pada kurikulum 2013. ‘’Tujuannya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kab Sidoarjo,’’ katanya.Q ach

Selain itu, adanya pemotongan jasa medis sebesar 2,5% tiap bulan para dokter yang menjadi biang pemicu adu jotos dua dokter itu adalah ilegal. ‘’Karena tak ada dasar hukumnya,’’ kata Drs Saputro MM Kepala Badan Kepegawian (BKD) Pemkab Gresik, Senin (17/11).

Badan yang menangani kepegawaian ini menilai pemotongan jasa medis sebesar 2,5% per bulan itu bentuk Pungli. Mengapa? ‘’Sebab, pemotongan itu tak ada cantolan hukumnya, makanya kategori Pungli,’’ kata Saputro.

Menurut Saputro, penghasilan dokter tak bisa dipotong, kalau tak ada dasar hukumnya. Beda lagi kalau pemotongan itu ada dasarnya seperti untuk PPN (pajak penghasilan) seperti gaji PNS atau PPh (Pajak Pertambahan Nilai).

Maka uang pemotongan penghasilan dokter sebesar 2,5% itu harus dikembalikan ke masing-masing dokter bersangkutan. Sebab kalau tidak, maka dikhawatirkan akan berdampak persoalan hukum dikemudian hari.

Ditanya, soal dr Zulkarnain Hamzah Sp An, spesialis anestesi anak dan dr Fery Andrian Sumirat SpA terlibat adu jotos,Saputro dengan tegas mengatakan, selaku pembina kepegawain dia mengaku miris melihat kejadian itu. Sebab, kedua dokter itu statusnya PNS. Maka BKD akan memanggil kedua dokter bersangkutan untuk diminta penjelasan terkait kejadian memalukan itu.

Sejauh ini, tambah Saputro, Dirut RSUD Ibnu Sina, Endang Puspitowati belum melaporkan kejadian itu ke BKD. Maka BKD sangat menyayangkannya.

Sementara, data yang didapat menyebutkan, uang pemotongan jasa medis di RSUD Ibnu Sina, terhitung mulai tahun 2012-2014 men capai Rp1,7 miliar lebih.

Rinciannya, pada tahun 2012 mulai Bulan Januari-Desember mencapai Rp490.772.779. Kemudian, tahun

2013 mulai Bulan JanuariDesember mencapai Rp700.478.392. Dan, tahun 2014 mulai Bulan Januari-Oktober mencapai Rp538.976.205. ‘’Jumlah potongan jasa medis itu bisa terus membengkak kalau ditambah dengan uang dari bunga bank, sebab uang potongan jasa medis itu disimpan di bank,’’ kata salah satu sumber di RSUD Ibnu Sina yang wanti-wanti namanya tidak dikorankan.

Menurutnya, bunga bank dari hasil penyimpanan uang pemotongan jasa medis itu besarnya antara Rp6 juta hingga Rp10 juta per bulan. Jumlah bunga bank itu terus bertambah jika hasil pemotongan jasa medis itu terus naik.

Masih kata sumber itu, uang dari pemotongan jasa medis itu digunakan Managemen RSUD Ibnu Sina untuk pembiayaan berbagai kegiatan, mulai santunan uang duka cita untuk pegawai RSUD, rata-rata Rp1 juta per orang, uang saku rekreasi rata-rata mencapai Rp2,6 juta, uang saku wisata bagian tata usaha Rp4,2 juta, uang THR (Tunjangan Hari Raya) tahun 2012 Rp445.800.000, pesangan pegawai purna tugas Rp21.326.650, tali asih pegawai mutasi Rp10.900.000, THR tahun 2013 Rp494.348.625 dan kegiatan lain. ‘’Pokoknya selama 3 tahun total yang dikeluarkan sekitar Rp2,6 miliar,’’ terangnya.

Sayang, Dirut RSUD Ibnu Sina, Endang Puspitowati belum berhasil dimintai keterangan soal pemotongan uang jasa medis itu. Sementara Kepala Bagian Keuangan RSUD Ibnu Sina, Dra Ec Anna Sri Asih, juga belum bisa memberikan keterangan soal pemotongan uang jasa medis itu. Alasannya, masih ada kegiatan di RSUD. Sementara Kapolsek Kebomas, Kompol Isbari mengatakan, telah memeriksa beberapa saksi terkait kasus dugaan pemukulan yang dilakukan dr Zulkarnain Hamzah Sp An, spesialis anestesi anak terhadap dr Fery AnQ eri drian Sumirat SpA.Q

Proyek Trotoar Jl Pahlawan Selesai Tahun Ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemkab Gresik, Bambang Isdianto berjanji proyek pembangunan trotoar di Jl Pahlawan dan area Alun alun Kab Gresik akan selesai akhir tahun ini. Proyek yang menelan anggaran APBD Tahun 2014 senilai Rp12 miliar itu sebelumnya menjadi sorotan Bupati Sambari Halim Radianto, karena dinilai pengerjaanya tak sesuai dan tak kunjung selesai. ‘’Kami sebelumnya hanya memiliki waktu malam hari saja untuk mengerjakan proyek ini.

Sehingga butuh waktu lama untuk menyelesaikanya,’’ kata Bambang, Minggu (16/11).

Disamping itu, proyek itu juga terkendala penanaman kabel milik Telkom dan PDAM yang hanya 50 cm hingga 80 cm. Padahal sesuai dengan standart teknis Kementerian PU pena-

naman kabel maupun pipa kedalamannya 1,5 cm. ‘’Faktor ini juga menyulitkan dan sekaligus hambatan. Artinya setelah kabel dan pipa ini terkena alat berat bukan kesalahan pihak kami, tetapi karena penanaman kabel ini tak sesuai aturan Kementerian PU. Kecenderungannya kami jadi sasaran yang paling bersalah oleh masyarakat,’’ katanya.

Dikatakan Bambang, proyek berjalan sesuai prosedur dan bestek. Namun kendala teknis tak terduga terjadi sehingga ada penilaian jika proyek ini ada kesalahan. Namun pihaknya akan segera menuntaskan proyek itu sesuai dengan jadwal akhir pengerjaan. ‘’Paling lambat Desember harus sudah selesai semua. Kontraktor selama ini tak ada masalah. Dan kini kami telah berkoordinasi dengan pihak Polres untuk membantu arus lalu lintas, sehingga pengerjaanya bisa dilaksanakan siang hari,’’ tandasnya.

Sebelumnya, indikasi ketidakberesan proyek saluran dan trotoar itu telah ditunjukkan langsung Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto. Orang nomor satu di

Gresik ini pernah turun langsung dan menyatakan kekecewaannya terhadap pengerjaan proyek itu. ‘’Saya tak mau proyek hanya selesai dan tak menyelesaikan air yang selama ini mengenang di jalan. Kalau kedalaman goronggorong mengikuti struktur tanah seperti ini tak akan menyelesaikan masalah. Saya minta dibongkar lagi,’’ kata Sambari kepada pengawas proyek di depan Kepala Dinas PU, Ir Bambang Isdianto beberapa waktu yang lalu.

Dikabarkan, Rabu (12/11) Sambari kembali dibuat jengkel dengan pengerjaan proyek itu. Sejumlah pimpinan Satker dipanggil untuk melakukan sejumlah tindakan agar ada pemecahan persoalan agar proyek tak me-

macetkan arus lalu lintas dan mengganggu aktifitas warga.

Sambari meminta parkir pengunjung Makam Malik Ibrahim dialihkan ke Jl Jaksa Agung agar tak terjadi macet pada jam-jam brangkat kerja dan sekolah.

Sementara itu, proyek yang dikerjakan PT Media Cipta Perkasa beralamat di Dukuh Kupang Timur XVII/18, Surabaya itu setiap hari memacetkan jalur tengah Kota Gresik dan memecahkan pipa PDAM dan mengakibatkan putusnya kabel milik Telkom yang mengakibatkan jaringan internet disekitarnya mati total. Diantaranya jaringan internet di Balai Wartawan Gresik, di Jl Basuki Rahmat dan Polres Gresik. ‘’Iya, internet mati sudah se-

minggu. Saya baru tahu kalau kena galian di Pahlawan, karena kami pikir hanya trouble saja tetapi kok seminggu lebih belum ada koneksi,’’ kata salah satu anggota Reskrim Polres Gresik.

Matinya jaringan internet juga sangat dirasakan wartawan yang bertugas liputan di wilayah Gresik. Sebab internet menjadi kebutuhan pokok wartawan untuk aktivitas pengiriman berita atau memantau perkembangan isu-isu nasional maupun lokal. ‘’Dinas PU harus bertanggungjawab, kontraktor tak profesional mestinya tak usah digunakan jasanya. Akibat pengerjaanya yang buruk semua terkena imbasnya,’’ kata Mohammad Habib, reporter TV One wilayah kerja Gresik.Q eri

JAWA TIMUR

6

Selasa Legi 18 NOVEMBER 2014

Jelang Kenaikan BBM, Polisi Mulai Pantau SPBU Unjuk Rasa di Berbagai Daerah Kota Kediri, Bhirawa Untuk mengantisiapasi aksi borong Bahan Bakar Minyak (BBM) menjelang kenaikan harga BBM yang direncanakan pemrintah Polres Kediri Kota mulai mengintensifkan pemantauan semua SPBU di wilayah Kota Kediri. Pemantauan yang dilakukan Polisi dilakukan dengan cara melakukan patroli dan pengecekan pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terutama terkait pasokan BBM. Hal ini diungkapkan Kasubag Humas Polresta Kediri AKP Budi Nariyanto, menurutnya saat ini pihaknya juga gencar melakukan razia maupun patroli kendaraan roda dua dan empat. "Tindakan ini untuk mengantisipasi jika ada aksi borong pembelian BBM menggunakan jerigen," ungkapnya pada Wartawan, Senin (17/11).

Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi borong dan tetap membeli BBM sesuai kebutuhan sebab sesuai data dari disperindag kota kediri stok BBM masih mencukupi.

"Kami meminta pembeli BBM dengan menggunakan jerigen agar tidak melanggar aturan waktu yang sudah ditentukan," imbaunya.

Diketahui sejauh ini sesuai pengamatan kondisi SPBU diwilayah Kota Kediri masih cenderung stabil, hampir keseluruhan SPBU masih lancar dan tidak terlihat antrian dan masih tergolong wajar.

Tidak Sebarkan Sementara itu, Wakil Bupati Lumajang Drs. H. Asat Malik, M.Ag, meminta masyarakat tidak panik menghadapi rencana kenaikan harga BBM yang saat ini memicu terjadinya panic buying hingga berdampak antrean panjang di berbagai SPBU. ‘’Saat ini kenaikan harga BBM itu masih belum ditetapkan pemerintah,’’ ungkapnya.

Ia menambahkan, pihaknya menjamin stok BBM di SPBU mencukupi sesuai laporan dari pihak Pertamina yang disampaikan melalui bagian perekonomi-

an. ‘’Hanya saja, yang menjadi masalah adalah masyarakat panik terpancing isu tersebut,’’ kata Asat Malik Wabup dengan nada prihatin.

Lebih lanjut Asat mengungkapkan yang paling dikhawatirkan, ketika kepanikan masyarakat yang antri panjang pembelian BBM di SPBU itu kemudian dimanfaatkan oknum yang ingin mengambil keuntungan untuk melakukan penimbunan. ‘’Ini yang harus diwaspadai bersama terutama bagi parat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian,’’ tandasnya.

Kerahkan Anak dan Ibu Sementara itu, massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kabupaten Nganjuk yang didominasi anakanak dan ibu-ibu melakukan aksi turun jalan menolak rencana kenaikan BBM. Dengan membawa spanduk dan poster massa long march mulai dari Alun Alun Nganjuk menuju Kantor DPRD yang dimulai pukul 13.00 WIB. Dalam aksi yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD II HTI Nganjuk, Khoirul Huda SE, massa dengan keras menolak kebijakan kenaikan BBM. Karena kebijakan menaikan BBM merupakan kebijakan yang zalim yang pasti akan menyengsarakan rakyat. ."Kami tidak akan pernah setuju kenaikan BBM, ini bentuk kezaliman terhadap rakyat, kita tidak mau di zalimi," seru Huda.

Khoirul Huda juga menegaskan kebijakan apapun yang bermaksud untuk meliberalkan pengelolaan BBM merupakan kebijakan yang bertentangan dengan syariat

KILAS JATIM

KIM Akses Jaya Optimistis Menang Bojonegoro, Bhirawa Setelah melalui proses beberapa babak dalam Lomba Cerdik Cermat Komunikatif (LCCK) se Bakorwil Bojonegoro, akhirnya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Akses Jaya dari Desa Pejambon, Kecamatan Sumberrejo yang mewakili Kabupaten Bojonegoro akhirnya masuk final.

Bahkan dalam menjelang partai final yang akan di selenggarakan pada Selasa (18/ 11) besok di Alun-alun Kota Lamongan, KIM Akses Jaya mematangkan persiapan dirinya. Anggota KIM Akses Jaya yang akan mengikuti LCCK adalah Sofyan Tirto, Dedi Andriansyah dan Tri Hadi Cahyono.

Mereka akan berhadapan dengan KIM dari Kabupaten Lamongan, Kediri dan Kota Mojokerto. Salah satu anggota KIM Akses Jaya, Sofyan Tirto, Senin (17/11) mengatakan, selama seminggu ini kita melakukan persiapan dini guna menghadapi lawannya di babak final yang berlangsung besok. “Kita persiapan rutin setiap hari selama seminggu penuh, selain latihan rutin nantinya kita juga memberangkatkan sekitar 50 orang sebagai tim pendukung,” jelasnya.

Menurutnya, nantinya kecakapan para anggota KIM ini akan diuji di empat babak yakni babak Yel-yel dan demo produk unggulan, babak demo produk unggulan dan presentasi alat media, babak cerdik cermat, dan babak fragmen.

“Untuk mengikuti lomba tingkat bakorwil Bojonegoro ini, para peserta harus menguasai materi yang ditentukan dewan juri terkait kesehatan, pendidikan, layanan publik, ketenagakerjaan, pengentasan kemiskinan hingga lingkungan hidup,” imbuhnya.Q bas

sawawi/bhirawa

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aktivis HMI Situbondo melakkan aksi demo didepan Pemkab, pagi kemarin.

Islam. Karena migas serta kekayaan alam dalam pandangan Islam merupakan milik umum yang pengelolaanya dilakukan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Ricuh Sementara itu, sejumlah maha-

siswa yang mengatasnamakan forum aliansi imparsial melakukan aksi penolakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, ditengah perjalan aksi menuju kantor DPRD Sampang.

Pengunjukrasa sempat bersitegang dengan pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang kare-

na hendak menyandera mobil Dinas Kesehatan plat merah. Senin (17/11).

Aksi demo penolakan kenaikan BBM sempat ricuh karena dipicu saat belasan massa pengunjukrasa berusaha menyandera mobil plat merah milik dinas kesehatan Sampang, tak terima dengan aksi pengunjuk rasa puluhan pegawai dinas kesehatan menolak dan mempertahankan mobil dinasnya, beruntung sejumlah pasukan brimob dengan senjata lengkap langsung merelai kericuhan tersebut, aksi mereka pun berlanjut ke gedung DPRD Sampang untuk menolak kenaikan harga BBM. Menurut Zainuddin koordinator aksi, insiden bersitegang dengan pegawai dinas kesehatan Sampang merupakan aksi spontan karena puluhan pegawai memprovokasi aksinya, tetapi pihaknya tetap pada tujuan untuk menolak kenaikan harga BBM oleh pemerintah Jokowi-JK. “Sebab menaikkan harga BBM ini jelas-jelas melanggar undang-undang 1945 pasal 33 ayat 2, dan 3, sebab jika harga BBM dinaikan maka secara otomatis kebutuhan pokok yang lain akan ikut naik, dan yang menjadi korban adalah masyarakat kecil, oleh sebab itu, sebagai bentuk nyata memperjuangkan nasib rakyat kecil, kami mendesak seluruh anggota DPRD Sampang harus satu suara menolak kenaikan harga BBM. pungkasnya.

Sementara Fauzan Adima wakil ketua DPRD Sampang yang menemui pengunjuk rasa dengan sejumlah anggota dewan yang lain, ia berjanji bahwa aspirasi para mahasiswa yang tergabung dalam forum aliansi imparsial ini, akan segera kami tindaklanjuti untuk diteruskan pada DPRRI. HMI Situbondo Demo Di Situbondo, puluhan aktivis HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Komisariat Situbondo turun ke jalan guna melakukan aksi de-

mo menolak kenaikan harga BBM, yang akan diberlakukan bulan November ini oleh pemerintahan Jokowi-JK. Para mahasiswa tampak membawa poster dengan bendera saat konvoi dijalan protokol Kota Situbondo. Aksi demo mendapat pengawalan ketat puluhan personil Sabhara Polres dan Satpol PP Pemkab Situbondo.

Menurut koordinator aksi demo, Syaiful Bahri, aksi demo dilakukan untuk menolak rencana kenaikan BBM yang akan berdampak pada kenaikan barang-barang dan kebutuhan sembako. Saat ini, kata Syaiful, belum waktunya ada kenaikan BBM karena masyarakat akan semakin kesulitan dengan naiknya harga kebutuhan primer masyarakat. “Tolak kenaikan BBM. Sebab akan menambah kesengsaraan masyarakat kecil,” teriak Syaiful yang diamini pendemo lainnya.

Demo pertama kali dilakukan di halaman Kantor DPRD Kabupaten Situbondo, sekitar pukul 08.00 wib. Namun karena kantor masih sepi, para pendemo melakukan aksi sweping diseluruh ruangan para wakil rakyat Kabupaten Situbondo. “Karena ruangan wakil rakyat disini kosong, ayo kita demo ke Pemkab Situbondo.

Kita harus semangat menolak rencana kenaikan harga BBM ini.

Tolak kebijakan pemerintah, yang tidak pro rakyat ini,” tegas Syaiful Bahri.

Sesampainya dihalaman Pemkab Situbondo, puluhan pendemo dihadang Polisi dan Satpol PP. Usai melakukan orasi, perwakilan HMI diminta menyampaikan aspirasi ke Bupati Situbondo, H Dadang Wigiarto SH. Namun karena Bupati Dadang sedang ada acara diluar kantor, pendemo menolak diterima Asisten Sekda.

“Kalau kami tidak ditemui Bupati, lebih baik saya balik arah.

Saya tidak mau kalau hanya ditemui Asisten,” teriak pendemo seraya ngeloyor membubarkan diri.Q van,yat,ris,lis,awi

Ajak Sekolah Transparan, Unwaha Talut Jembatan Mondo Ambrol, Kontraktor Anggap Akibat Cuaca Beri Pelatihan Pakem dan MBS Jombang, Bhirawa Universitas Wahab Chasbullah (Unwaha) memberikan pendampingan terhadap sekolah tingkat dasar di kabupaten Jombang. Sebanyak 10 SD dan 6 Madrasah Ibtidaiyah disasar untuk menciptakan kwalitas pendidikan yang transparan dan akuntabel.

“Guru harus inovatif dalam pembelajaran. Itu harus mendapat dukungan dari pihak sekolah serta komite.

Karena untuk peningkatan kwalitas pendidikan menjadi tanggung jawab semuanya,” ujar M Kholid, Pem-

bantu Rektor Unawaha menuturkan.

Unwaha, lanjutnya, bakal memberikan pelatihan kepada guru, kepala sekolah dan komite untuk meningkatkan mutu pendidikan yang inovatif, transparan dan akuntabel. Dalam program kegiatan School Quality Improvement ini diharapkan bisa meningkatkan mutu para pengajar sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan. “Hari ini kita memberikan pelatihan kepada trainernya, setelah ini sebanyak 60 perwakilan guru, kepala sekolah dan komite

rur/bhirawa

Pelatihan Pakem atau Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan serta Managemen Berbasis Sekolah (MBS).

yang berada di 5 kecamatan akan diberi pelatihan dalam pengelolaan sekolah,” imbuhnya.

Beberapa materi yang diberkan, lanjutnya, di antaranya adalah Pakem atau Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan.

Di samping itu, pengelola pendidikan juga mendapatkan materi Managemen Berbasis Sekolah (MBS) serta materi transparansi dan akuntabilitas public yakni bagaimana menyusun anggaran berbasis pebelajaran.” Pematerinya kita ambilkan dari Tim Usaid,” tandasnya.

Sementara itu, dalam pelatihan kemarin, salah satu peserta menyatakan bahwa banyak guru yang inovatif dalam memberikan pembelajaran. Namun kreativitas pegajar ini seringkali kurang mendapat dukungan ihak sekolah. ”Sekolah harus bisa memberikan fasilitas kepada para pengajarnya dalam menerapkan system Pakem ini. Karena banyak guru yang keratif, dan inovatif. Jangan sampai guru guru ini seerti berjuang sendiri menyediakan peralatan sendiri untuk proses belajar mengajar,” tandas salah satu peserta mengusulkan.Q rur

Kediri, Bhirawa Talut jembatan Mondo Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri yang baru mulai pada april 2014 lalu ambrol. Kontraktor mengangap hal tersebut akibat curah hujan yang sangat tinggi. Ambrolnya talut jembatan ini terjadi pada minggu malam, akibatnya banyak warga yang mengaku heran dengan ambrolnya talut itu, pasalnya proyek tersebut baru dikerjakan dengan mengguanakan dana APBD Kabupaten Kediri 2014. "Masak baru dikerjakan kok ambrol," ungkap Warno, salah satu pengguna jalan.

Menaggapi hal itu, Pemkab Kediri memelui Kabag Humas Haris Setiawan mengatakan, ambrolnya Talut itu masih tanggung jawab pihak kontraktor, sebab proyek tersebut masih tahap pengerjaan. "Itu tanggung jawab Kontraktor, karena masih tahap pengerjaan dan belum diserah teri-

makan ke Pemkab" kata Haris.

Sementara, pihak kontraktor yakni PT Triple S mengaku jika ambrolnya Talut tersebut akibat cuaca yang ekstrim yakni tingginya curah hujan pada akhir-akhir ini.

"Penbangunan kami sudah sesuai spek, dan ambrolnya itu karena curah hujan yang luarbiasa, dan itu masih tanggung jawab kami, dan saya akan kerahkan alat berat untuk segera memperbaiki talut itu secepatnya," kata Soni Sandra Direktur PT Triple S. Dia mengatakan akibat ambrolnya talut itu sebenar juga mengganggu tenggang waktu yang diberikan pada pembangunan proyek jembatan itu, meskipun begitu dia akan berusaha agar pengerjaan proyek tersebut tidak molor. "Kami akan berusaha untuk menyelesaikan pembangunan jembatan itu sesuai waktu yang ditentukan," tandas Soni.Q van

van/bhirawa

Kondisi Talut Jembatan Mondo, Kecamatanm Mojo Yang Ambrol.

Sukseskan Program P3BM, Bapeda Gelar Loka Karya dan Updating Data Guna mensukseskan program pembangunan disemua bidang di Kabupaten Situbondo, pada tahun 2014 hingga tahun mendatang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) menggelar Loka Karya dan Updating Data, selama 5 hari, sejak kemarin (17/11). Acara yang dilaksanakan diruang rapat Bupati itu diikuti perwakilan semua SKPD se-Situbondo dengan menghadirkan sejumlah pembicara, salah satu diantaranya dari Bapenas RI.

sawawi/bhirawa

Sekda Syaifullah dengan didampingi Kepala Bapeda Kabupaten Situbondo, Hariyadi Tejo Laksono bersama pembicara dari Bapenas, pada saat acara loka karya, kemarin.

Kepala Bapeda Kabupaten Situbondo, Hariyadi Tejo Laksono mengatakan, acara loka karya dan abdating data merupakan sharing P3BM (pro poor planning budgetting and monitoring) yang secara intens dilakukan institusi yang ia pimpin.

“Kami ingin memaksmalkan pemanfaatan updating data karena ini merupakan program Bapenas. Diantaranya harus mencerminkan 92 indikator data. Kami minta peserta bimtek ini untuk rutin mengabdate data secara rutin dan berkesinam-

bungan,” tegas Hariyadi.

Mantan Kepala BKPPP Kabupaten Situbondo itu menuturkan, ia meminta para peserta secara tehnis aplikatif harus menguasai aplikasi P3BM dengan fokus dan penuh kesungguhan serta memiliki komitmen yang tinggi sehingga MDGs terisi semua.

“Saya minta program ini diseriusi dan tiap bulan abdating data terus dilakukan sehingga kemajuan data berjalan secara real time. Mari kita bersungguh-sungguh dan komitmen, sehingga

program Situbondo Menuju satu pusat data di Bapeda bisa cepat terealisasi,” ungkap Hariyadi.

Mantan Kabag Keuangan itu menambahkan, ia ingin pusat data pembangunan Kabupaten Situbondo bisa segera aktif. Misalnya saja, kata dia, data jumlah lahan kritis, jumlah penduduk memiliki kesamaan data antara SKPD, Bapeda, Pemkab dan BPS. “Bukan sebaliknya, data hanya berdasarkan pada SKPD. Agar ini sukses, saya minta tiap bulan ada forum data. Yang jelas perlu banyak data dan singkronisasi data sehingga memiliki satu data. Ini supaya ada gambaran yang valid, terutama data di Dinas Pendidikan yang kurang lengkap,” terang Hariyadi.

Hariyadi mencontohkan, di Dinas Pendidikan sampai saat ini angka partisipasi sekolah tidak lengkap, jumlah warga yang berhasil sekolah sampai kelas 6 SD dan angka putus sekolah belum ada. Termasuk juga, sebut dia, ang-

ka anak berkebutuhan khusus dan angka putus sekolah juga tidak tersedia dalam update data. “Agar pembangunan di Situbondo ini bisa sukses maka diperlukan suatu penganggaran dan perencanaan yang bagus, dengan didukung abdate data terbaru,” paparnya.

Di sisi lain, Sekda Kabupaten Situbondo Syaifullah, menandaskan perlunya suatu perencanaan penganggaran yang konsisten dengan dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga program penanggulangan kemiskinan berjalan dengan baik.

Salah satu contoh, kata mantan Kepala Bapeda itu, program Jamila (jaminan lanjut usia) hingga sekarang berjalan dengan baik di Dinas Sosial. “Orang-orang lanjut usia itu didata, lalu diberi bantuan makanan dengan nilai 100 ribu.

Selain itu, ada juga program 1.000 rumah layak huni di perkotaan yang hingga kini berjalan dengan baik,” tegas Syaifullah.Q awi

Selasa Legi 18 NOVEMBER 2014

KILAS JATIM

Peserta BPJS Kota Batu Kurang dari 10 Persen Batu, Bhirawa Keikutsertaan masyarakat kota Batu dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ternyata masih sangat rendah, yaitu hanya sekitar 10 persen saja. Rendahnya keikutsertaan masyarakat tersebut dikarenakan rendahnya sosialisasi yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan maupun pelaksana program tersebut.

Demikian penilaian Good Governance Activator Aliance (GGAA) Kota Batu sebagaimana disampaikan koordinatornya GGAA, Sudarno, kemarin. Hal ini antara lain dibuktikan dengan belum populernya program ini di masyarakat kota Batu. "Mereka mengurus BPJS Kesehatan setelah sakit dan membutuhkan rujukan," katanya.

Kondisi tersebut memang menyebabkan layanan kesehatan kepada masyarakat menjadi tidak optimal. Karena tidak sedikit masyarakat yang beranggapan mengurus BPJS jika baru sakit. Karena jika tidak sakit dan menjadi peserta BPJS maka mereka merasa dibebani kewajiban untuk membayar iuran sesuai dengan jenis (kelas) yang ditentukan. "Jadi masih banyak masyarakat yang beranggapan buat apa menjadi peserta BPJS Kesehatan kalau tidak sakit," tukasnya.

Selain itu keengganan lainnya karena prosedur berobat yang dinilai cukup rumit diantaranya harus mendapat rujukan terlebih dahulu dari Puskesmas terdekat serta adanya kekuatiran jika BPJS Kesehatan tidak bisa meng-cover seluruh penyakit atau tindakan medis.Q sup

JAWA TIMUR

1.800 Personel Amankan Pilkades Serentak Sumenep, Bhirawa Sedikitnya 1.800 personel disiapkan untuk pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Sumenep yang akan berlangsung secara bertahap yakni tanggal 20, 26 November dan tanggal 01 Desember 2014.

Kabid Dokkes Polda Jawa Timur, Kombes Pol dr. Budiyono, MARS mengatakan, 1.800 personel itu terdiri dari jajaran Polres Sumenep, juga di back up oleh Polres Pamekasan 1 satuan setingkat kompi (SSK), dan 4 SSK dari Polda Jatim, termasuk Brimob 2 SSK dan diperkuat oleh instansi samping seperti TNI, Satpol PP dan Linmas.

"Untuk pengamanan pilkades serentak di kabupaten Sumenep ini disiapkan sebanyak 1.800 personel, terdiri dari personel Polres Sumenep, didukung oleh Polres Pamekasan dan dari Polda Jatim," kata Kombes Pol dr. Budiyono saat berada di Sumenep usai gelar Apel Pengamanan Pilkades serentak, Senin (17/11).

Budiyono mengingatkan, seluruh anggota agar bersikap netral saat pelaksanaan Pilkades, bahkan harus bisa menekan tindakan yang akan memicu terjadinya konflik horizontal di masyarakat.

Sebab, ada kedekatan emosional antara calon kepala desa (cakades) dan pendukung dan itu bisa menjadi pemicu.

"Konflik horizontal bisa terjadi karena kedekatan kekerabatan calon dan pemilih. Dari itu tercipta fanatisme yang berlebihan. Jadi, terjadi salah paham sedikit saja, maka akan mudah terjadi konflik horizontal, makanya anggota keamanan harus netral, tidak boleh ada keberpihakan kepada salah satu calon, apalagi sampai menjadi pemicu konflik," terangnya.

Tingginya jumlah pemilih di setiap desa juga harus menjadi perhatian, sebab hal itu juga masuk bagian dari kerawanan yang memicu terjadinya konflik. Di wilayah Kepulauan ada satu desa yang jumlah pemilihnya mencapai 9 ribu.

"Kalau di bandingkan dengan Pilpres atau Pileg yang satu TPS maksimal 600 orang. Ini juga harus menjadi perhatian pengamanan," imbuhnya.

Lebih lanjut ia menegaskan, yang perlu diwaspadai saat pelaksanaan Pilkades yaitu sabotase, pengrusakan, intimidasi pada panitia dan pemilih seperti dihadang saat akan memberikan hak suaranya. Selain itu, kemungkinan terjadinya money politik saat mendekati pemilihan.

"Aparat keamanan diminta melakukan pendekatan personal pada aparat desa, panitia Pilkades dan para calon serta tokoh masyarakat agar gejala-gejala yang mengarah pada terjadinya konflik bisa diredam lebih dini," terangnya.

Menjelang pilkades, Polres Sumenep menggelar apel pengamanan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Mapolres Sumenep. Dalam

Kota Madiun, Bhirawa PS (42), warga Kota Madiun, ditangkap petugas dari Satreskrim Polres Madiun Kota, karena diduga telah menyetubuhi sebut saja Cempaka (12), yang masih duduk di bangku kelas VI sebuah yang ada di Kota Madiun. Menurut Kasat Reskrim Polres Madiun Kota, AKP Wasno, tersangka ditangkap setelah pihaknya mendapat laporan dari ibu korban. Dalam laporannya, ibu korban mengaku jika anak perempuannya telah disetubuhi oleh tersangka yang masih terhitung tetanggan sendiri.

"Setelah mendapatkan laporan dari ibu korban, kemarin (Minggu) anggota kami langsung bergerak mencari keterangan dan berhasil menangkap tersangka di rumahnya. Saat ini tersangka masih kita periksa," terang Kasat Reskrim Polres Madiun Kota, AKP Wasno, kepada warta-

Tulungagung, Bhirawa Masih belum dilakukannya rapat paripurna penyerahan RAPBD 2015 ternyata tidak hanya disesalkan kalangan eksekutif saja, namun juga kalangan legislatif.

Mereka khawatir lambatnya penetapan APBD 2015 akan berimbas kerugian yang meluas pada Pemkab dan DPRD. Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Imam Kambali SE, pada Bhirawa, Senin (17/11) di kantor DPRD Tulungagung mengungkapkan bukan saja Tulungagung akan kehilangan reward dana insentif daerah (DID) jika RAPBD 2015 tidak ditetapkan pada tanggal 30 November 2014, namun juga bisa sampai menggunakan APBD tahun 2014 pada tahun 2015,” ujarnya.

Kerugian-kerugian ini, menurut politisi asal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tersebut harus dihindari. “Jangan sampai kita terlambat menetapkan APBD 2015.

Sanksinya berat juga. Apalagi untuk tahun 2015 anggaran untuk DPRD juga berubah. Semisal pengurangan sampai sepertiga di anggaran honor harian dan uang representatif ketika kunker. Jangan sampai pengurangan dana ini menjadi SILPA,” tuturnya.

Saat ini, diakui Imam Kambali, sebagai pimpinan dewan dirinya sedang berupaya agar rapat paripurna penyerahan RAPBD 2015 dapat terlaksana dalam pekan ini. Harapannya RAPBD Tulungagung 2015 dapat ditetapkan tepat waktu seperti permintaan Gubernur Jatim, Soekarwo, yakni pada tanggal 30 November 2014.Q wed

Bojonegoro, Bhirawa Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bojonegoro kembali mengelar operasi sayang terhadap para pelajar yang ada di wilayah Kota, Senin (17/11). Dari operasi tersebut petugas berhasil mengamankan belasan pelajar dari Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan Sekolah Menengah kejuruan (SMK).

Belasan pelajar tersebut terjaring dari beberapa tempat, lima perlajar diantaranya terjaring diwarung kopi (warkop) Desa Banjarejo Kecamatan Kota Bojonegoro, saat itu masih jam sekolah. Pelajar-pelajar tersebut langsung dibawa dikantor Satpol-PP guna dimintai keterangan dan didata.

Bahkan saat dimintai keterangan para pelajar pun mengelak jika dirinya di tuduh membolos, bahkan mereka beralasan ketinggalan jam pelajaran pertama sehingga dirinya bersama temannya tidak berani masuk sekolah. “Kami tidak bolos tapi ketinggalan sekolah akhirnya tidak bisa masuk sekolah dan kami pergi ke warung,” ungkap salah satu pelajar dari salah satu SMK PGRI yang berada Kota.Q bas

sul/bhirawa

Sedikitnya 1.800 personel disiapkan untuk pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Sumenep yang akan berlangsung secara bertahap yakni tanggal 20, 26 November dan tanggal 01 Desember 2014. apel tersebut, dihadiri oleh Bupati Sumenep, A Busyro Karim, Wakil Bupati, Soengkono Siddik dan anggota Forpimda Sumenep.Q sul

Setubuhi Bocah SD, Seorang Pria Pengangguran Ditangkap Polisi

Lambat Tetapkan APBD 2015 Rugikan Pemkab dan DPRD

Terjaring Satpol-PP, Belasan Pelajar Mengelak Mbolos

7

wan, Senin (17/11).

Dari keterangan korban dan sejumlah saksi, lanjut AKP Wasno, tersangka sudah melakukan perbuatan bejatnya sebanyak dua kali.

Dan setiap melakukan, korban diiming-imingi uang serta dijanjikan akan dibelikan hand phone juga helm.

"Tersangka menjanjikan akan membelikan HP dan helm baru ke korban. Selain itu setiap akan menstubuhi korban, tersangka juga mengancam akan memukul jika tersangka berteriak.

Namun hingga saat ini tersangka masih belum mengakui perbuatannya," tambah AKP Wasno.

Atas perbuatannya, tersangka yang sudah beristri dan mempunyai anak ini, dijerat dengan pasal 81 ayat 2 atau pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tetang Perlinduingan Anak, dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.Q dar

Peminat Tenaga Honorer Satpol Membeludak khoirul huda/bhirawa

Salah satu karya para seniman tuban saat memajang karya mereka di halaman Rest Area Tuban.

Seniman Gelar Pameran di Emperan Tuban, Bhirawa Tak pernah memiliki gedung seni untuk berekpresi, sejumlah seniman asal Bumi Wali Tuban melakukan aksi protes pada pemerintah kabupaten (Pemkab) Tuban dengan menggelar pameran di luar ruangan atau out door, di Rest Area Tuban exs.Terminal lama Jalan Re Martadinata.

Para seniman ini juga mengungkapkan aksi protes yang ini juga Pemkab belum mempunyai tempat yang representatif untuk pameran. Sehingga, para pelukis tersebut terpaksa ngemper di lokasi Rest Area. ”Kita mengadakan pameran disini karena di Tuban belum ada tempat yang representatif, sehingga kita memajang hasil karya di sini, diluar ruangan,” jelas salah satu seniman lukis, Joko Wahono di salah satu sudut rest area Tuban saat dikonfirmasi Bhirawa (17/11).

Joko Wahono juga menyampikan dan memberikan masukan pada Pemkab Tuban, sudah seharusnya Tuban mempunyai tempat khusus bagi seniman untuk memajang karyanya, atau sering disebut sebagai public gallery. Sehingga, para seniman dapat mempublikasikan karyanya kepada masyarakat luas. ”Sudah semestinya

Tuban ada public gallery bagi teman-teman lukis di Tuban,” ungkapnya.

Rest Area sendiri, sebenarnya cukup layak bagi para seniman lukis untuk memajang karya. Namun, mereka cukup khawatir apabila hujan turun, karena lokasinya memang di luar ruangan. “Sebenarnya tepat ini cukup layak untuk out door, tetapi untuk karya konvensional seperti kertas dan kanvas bisa bermasalah apabila terkena hujan. Akan lebih bagus lagi kalau disini ada ruangan sendiri untuk pameran,” terang Joko.

Para seniman seni rupa tersebut berharap Pemkab dapat menaruh perhatian terkait hal ini. Salah satunya menyediakan public gallery bagi mereka dengan memanfaatkan bangunan dan asset daerah yang tidak terpakai. ”Banyak bangunan kosong aset daerah yang semestinya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan para seniman. Sehingga, para seniman terwadahi,” ujar Joko Wahono.

Sementara dari pantaun bhirawa, di Rest Area, setidaknya ada 10 pelukis, tergabung dalam Komunitas Seni Rupa Gazebo Tuban memajang hasil karyanya sejak tanggal 12 November 2014 kemarin.Q hud

Malang, Bhirawa Pendaftar tenaga bantuan polisi (Banpol) atau tenaga kontrak satuan polisi pamong praja (Satpol PP), hingga Senin (17/11) kemarin telah mencapai 140 orang. Jumlah tersebut melebihi kuota yang dibutuhkan pemkot Malang, yang hanya 100 orang.

Kepala Satpol PP Kota Malang Subkhan, kepada Bhirawa mengutarakan, jumlah pendaftar untuk menjadi tenaga satpol PP kemungkinan besar masih akan bertambah, karena pihaknya baru akan menutup pendaftaran pada hari Selasa 18/11 (hari ini red).

Menurut Subkhan, setelah penutupan pendaftaran pihaknya akan melakukan seleksi administrasi. Setelah itu akan dilakukan tes tulis, psikologi dan tes fisik. Seleksi akan melibatkan Dinas Kesehatan dan Perguruan Tinggi. Mereka akan diambil 100 orang 15 orang diantaranya perempuan.

"Kuota perempuan 15 persen, selebihnya laki-laki, mereka akan diseleksi oleh tim. Jadi kami hanya menyelesaikan administrasinya saja,"tutur mantan Kadispora Kota Malang itu.

Pihaknya lantas menguraikan, tenaga honorer Satpol PP, statusnya adalah pegawai dengan perjanjian kerja. Mereka akan dikontrak dalam jangka waktu tertentu dan akan diperpanjang jika memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kebutuhan tenaga satpol itu sangat mendesak, karena jika hanya menggantungkan tenaga yang ada pihaknya akan kesulitan menjalankan tugas sebagai pengawal perda. Saat ini Pemkot hanya memiliki 135 personel satpol.

Sedangkan kota Malang merupakan kota besar, dengan persoalam yang sangat banyak, setidaknya butuh tenaga 251 sampai 350 personel untuk kategori tipe A. "Kota Malang ini persoalanya sangat komplek, dibutuhkan tenaga yang cukup, agar bisa menangani seluruh persoalan yang ada," tukasnya.

Ditambahkan Subkhan, formasi tenaga Satpol itu, syaratnya adalah warga Kota Malang, umur 20 sampai 33 tahun setidaknya memiliki Ijazah SLTA, sederajat. Untuk menunjang gaji tenaga kontrak Satpol PP, pihaknya telah mengajukan anggaran pada APBD 2015, sebesar Rp 1,7 miliar, untuk 11 bulan, setiap orang akan diberi gaji, sebesar Rp 1.630.000. "Asumsi kita mereka akan bekerja mulai bulan Februari, sampai bulan Desember, karena proses seleksi juga membutuhkan waktu," pungkasnya.Q mut

Dua Minggu Diguyur Hujan, PMI Siaga 24 Jam Hampir dua Minggu Kabupaten Malang diguyur hujan, sehingga membuat Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kabupaten Malang mempersiapkan berbagai keperluan yang menyangkut kebutuhan kebencanaan, Karena wilayah Kabupaten Malang sebagai salah satu daerah di Jawa Timur (Jatim) rawan akan terjadinya bencana alam.

cyn/bhirawa

Anggota relawan dari KSR yang dibina PMI Cabang Kabupaten Malang saat apel siaga, ketika Gunung Kelud meletus pada bulan Februari 2014 lalu.

Sekretaris PMI Cabang Kabupaten Malang Aprilianto, Senin (17/11), kepada Bhirawa mengatakan, kesiapan yang dilakukan saat ini dalam menghadapi hujan di wilayah Kabupaten Malang, yakni dirinya telah mempersiapkan berbagai kebutuhan, seperti peralatan dalam melakukan evakuasi, dapur umum, tenaga medis, obat-obatan, truk tangki untuk air bersih, dan tenaga sukarela.

Dengan semua keperluan untuk

menangani bencana yang disiapkan di Markas PMI, kata dia, hal itu agar mempercepat proses penanganan ketika di wilayah Kabupaten Malang terjadi bencana alam. “Sebab, Kabupaten Malang ini sangat rentan terjadi bencana alam, terutama bencana banjir dan tanah longsor. Sehingga memasuki musim penghujan, ada saja daerah di wilayah kabupaten ini terjadi bencana banjir dan tanah longsor.

Utamanya adalah di wilayah

Malang Selatan, Malang Barat, dan Malang Timur,” ungkapnya.

Selain bencana banjir dan tanah longsor sebagai langganan di Kabupaten Malang, lanjur Aprilianto, juga sering terjadi bencana angin puting beliung.

Contohnya, pada hari Jumat (14/ 11) kemarin, angin puting beliung telah menerjang 7 rumah warga di Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Namun, dalam kejadian tersebut tidak membawa korban jiwa, baik luka maupun meninggal dunia.

Sementara, kerusakan rumah warga tersebut hanya rusak sedang dan ringan.

“Kami pada Senin (17/11) pagi sudah mengirimkam bantuan berupa sembako kepada 7 warga

yang rumahnya diterjang angin putting beliung. Dengan kejadian itu, maka PMI terus meningkatkan kewasdaan atau siaga selama 24 jam, dan sewaktu-waktu ada kejadian bencana, PMI siap meluncur ke lokasi bencana dalam membantu masyarakat,” tegas dia.

Aprilianto menambahkan, pada hari Rabu (19/11) mendatang, dirinya akan melakukan koordinasi dengan beberapa organisasi relawan yang dibina PMI, yakni Korps Sukarelawan (KSR) dan Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT). Sedangkan koordinasi itu, guna untuk kesiapan dalam menghadapi bencana yang akan terjadi di wilayah Kabupaten Malang, di masa musim penghujan seperti sekarang ini.Q cyn

EKONOMI - BISNIS

8

Selasa Legi, 18 NOVEMBER 2014

Berdayakan Ekonomi Masyarakat Pinggiran

Bupati Tantriana Kagumi Usaha Madu Lebah Hutan

ist

Usaha madu lebah hutan memiliki prospek besar jika dikembangkan dengan baik.

Kurs JUAL

BELI

USD

12,254.00

12,132.00

SGD

9,466.20

9,368.34

EUR

15,388.57

15,232.94

JPY

10,593.02

10,483.02

GBP

19,247.36

19,053.31

Sumber: Bank Indonesia (17 NOVEMBER 2014)

RAGAM EKBIS

Petani Tebu Berharap Tidak Masuk Daftar Hitam Bank Lumajang, Bhirawa Petani tebu di Kabupaten Lumajang, Jatim, meminta pengertian perbankan agar tidak memasukkan mereka ke dalam “daftar hitam” terkait kredit macet.

“Kami mohon betul pengertian perbankan untuk memahami kondisi petani tebu saat ini karena harga gula betul-betul sangat murah,” kata Sekretaris Himpunan Petani Tebu Rakyat (HPTR) Lumajang Budhi Susilo di Lumajang, Senin (17/11).

Ia menjelaskan bahwa pepatah “sudah jatuh tertimpa tangga” kini betul-betul menimpa para petani. Di satu sisi mereka harus segera melunasi pinjaman di bank yang sudah jatuh tempo, namun di sisi lain mereka tidak bisa segera menjual gula mereka yang setiap lelang hanya ditawar di bawah harga Rp8.000 per kilogram.

“Kalau saat ini petani tidak melunasi pinjamannya, itu karena memang tidak ada uang sama sekali. Kami berharap segera ada kabar baik mengenai harga gula. Minimal bisa lebih dari Rp8.100 saja, kami sudah senang dan akan kami lepas,” katanya. Ia mengemukakan bahwa jika perbankan memasukkan para petani tebu dalam “daftar hitam” sebagai penerima kredit, maka hal itu betul-betul akan menyulitkan petani untuk memulai tanam tebu di tahun depan.

“Kalau kami diblack list, dipastikan tahun depan produksi tanaman tebu akan berkurang karena petani tidak punya biaya tanam dan perawatan, apalagi sekarang sudah ada petani yang beralih ke tanaman lain karena usaha tebu terus merugi. Ini akibat dari masuknya gula impor sehingga menurunkan harga gula lokal,” katanya.

Budi mengemukakan sebetulnya ada dana Progran Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dari PTPN XI, namun hingga kini dana itu belum bisa dinikmati oleh petani, tanpa penjelasan lebih lanjut.

“Kalau dana PKBL ini cair, lumayan buat petani. Alokasi setiap satu hektare lahan sebanyak Rp25 juta, dan setiap petani dibatasi hanya maksimal empat hektare. Pinjaman ini cukup ringan, bunganya hanya 6 persen per tahun,” katanya. Menurut Budhi, akibat rendahnya harga gula, kini 12.500 ton gula milik petani di Lumajang menumpuk tidak terjual. Jumlah itu belum termasuk gula milik pabrik gula dan milik petani di sejumlah daerah, seperti Jember, Bondowoso dan Kabupaten Situbondo.

Budhi mengatakan bahwa petani berharap agar ke depan gula kembali ditangani oleh Bulog, sebagaimana di Zaman Orde Baru. Dengan demikian, maka para mafia gula akan kesulitan untuk memainkan harQ yat ga yang kini membuat petani merugi.Q

Probolinggo, Bhirawa Usaha madu lebah hutan memiliki prospek besar jika dikembangkan dengan baik. Hal ini dirasakan Sapik, pengusaha madu lebah hutan di Desa Tigasan Wetan Kecamatan Leces yang merintis usahanya pada 2013 silam, sentra usaha madu lebah hutan yang dijalaninya.

Mendapat perhatian dari pemerintah daerah kabupaten Probolinggo, perlu untuk terus ditingkatkan dan dilestarikan.

Menurut Bupati Probolinggo Hj P. Tantriana Sari SE saat mengunjungi sentra usaha madu lebah hutan tersebut, di sela-sela bhakti gotong-royong. “Ini merupakan

upaya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Semoga dengan usaha ini, pendapatan masyarakat meningkat dan kesejahteraan hidupnya lebih baik,” ungkap Bupati Tantri, Senin 17/11.

Sapik sendiri sehari-harinya berprofesi sebagai kuli bangunan.

Usaha madu lebah hutan yang dikelolanya merupakan usaha sampingan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. “Bibit lebah ini saya peroleh dari hasil usaha sendiri di hutan. Selanjutnya bibit lebah itu saya taruh di tempat khusus berupa kotak yang terbuat dari kayu,” ungkapnya.

Kotak tersebut digunakan sebagai sarang tempat perkem-

Sidoarjo – Mojokerto Bertarif Rp 4 Ribu Pemprov, Bhirawa Semakin padatnya arus lalu lintas di wilayah Sidoarjo dan Mojokerto membuat Pemprov Jatim harus membuat gebrakan baru. Angkutan massal berupa kereta api (KA) yang murah, nyaman dan aman menjadi pilihan pemprov untuk menjadi transportasi warga Sidoarjo–Mojokerto.

Pengoperasian layanan angkutan massal yang diberinama KA Komuter Jenggolo ini menyusul layanan tiga KA komuter sebelumnya yakni, Susi (Surabaya – Sidoarjo), Sulam (Surabaya – Lamongan) dan Subo (Surabaya – Bojonegoro). Rencananya, KA Komuter Jenggolo ini akan melewati rute Mojokerto – Tarik – Tulangan – Sidoarjo pulang pergi (PP).

Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dann LLAJ) Provinsi Jatim Ir Wahid Wahyudi MT mengatakan, dengan harga tiket yang relatif murah, layanan yang cepat dan aman harapannya masyarakat akan berpindah ke transportasi ini. Sebab dibandingkan menggunakan transportasi pribadi lebih aman naik KA komuter Jenggolo ini yang tanpa mengenal macet. “Dengan harga tiket hanya Rp4.000 saja, masyarakat bisa menempuh perjalan yang hanya 45 menit dari Mojokerto ke Sidoarjo, begitu juga sebaliknya. Tentunya banyak kelebihan dibanding transportasi pribadi yang bisa terkena macet,” kata Wahid, dikonfirmasi, Senin (17/11).

Pertimbangan dipilihnya rute Sidoarjo – Mojokerto ini, kata Wahid, dalam dokumen pembangunan nasional, kawasan Gerbang Kertosusilo masuk dalam kawasan yang menjadi andalan nasional. Selain itu, dalam tata transportasi massal, dalam radius 100 km dari Surabaya sistem transportasi yang digunakan adalah transportasi megapolitan yang bersistem

transportasi perkotaan.

Dengan kapasitas 270 penumpang, KA komuter Jenggala ini diharapkan dapat merubah kebiasaan masyarakat yang terbiasa menggunakan sepeda motor.

“Dengan jumlah sepeda motor yang begitu banyak, maka resiko kecelakaan itu 73 persen terjadi karena sepeda motor, dengan adanya KA Jenggala ini bisa jadi alternatif angkutan murah aman dan nyaman,” jelasnya.

Wahid menuturkan, untuk jadwal operasional, KA pertama berangkat dari Mojokerto pagi pukul 05.00 dan tiba di Stasiun Sidoarjo pukul 05.45. Sedangkan berangkat pagi dari Sidorajo pukul 06.00 tiba di Stasiun Mojokerto pukul 06.45. “Dua train set KA akan beroperasi mulai pagi, siang dan sore. Dalam satu train set mampu menampung 270 penumpang atau setara enam bus satu kali angkut,” katanya.

Direncanakan peresmian KA komuter Jenggolo ini akan dilakukan Menteri Perhubungan pada 24 November 2014 mendatang. Untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan di lintasan KA, Pemkab Sidoarjo sudah menyiapkan 15 prang untuk menjaga pintu perlintasan dimana dua perlintasan belum ada pos dan pintu perlintasan. “Kita juga sudah menyosialisasikan adanya rute baru ini ke masyarakat yang dilintasi KA ini. Untuk mengurangi resiko kecelakaan di lokasi yang dilintasi KA ini, kita telah siapkan tenaga baik dari Dishub Sidoarjo dan Mojokerto,” kata Wahid. Q iib

SPESIFIKASI SARANA DAN POLA OPERASI KA JENGGOLO Rangkaian Jumlah Seat Restorasi Fasilitas Harga tiket Jarak Waktu tempuh Stasiun berhenti Dipo Perawatan Jumlah perjalanan KA

: : : : : : : :

Kereta KRDI 270 seat Reska (nego) AC, Toilet, Lampu Penerangan Rp4.000 32 km 45 menit Stasiun Mojokerto, Tarik, Tulangan dan Sidoarjo : Sidotopo Surabaya : 12 Trip 6 X PP Mojokerto – Sidoarjo

KEHILANGAN STNK, Honda, th. 2005, Hitam, AG4793SA, a/n. Yasin, Ds. Rejosari, Gondang-T.Agung No. 1786/IMB/BI-II/2014 KEHILANGAN STNK, Yamaha Jupiter Z, th. 2009, Hitam, AG4663TW, a/n. Nur Irawanti Yusuf, Ds. Gondosuli, Gondang-T.Agung No. 1787/IMB/BI-II/2014

hilmi husein/bhirawa

Harga cabai merah keriting naik tajam hingga 100 persen lebih di Pasar Besar Kota Pasuruan, Senin (17/11).

Dalam sepekan, harga cabai merah mengalami kenaikan, sebelumnya para pedagang menjualnya dengan harga Rp15-20 ribu per/kg, kini harganya naik mencapai Rp50-60 ribu per/kg.

Cabai Keriting Naik 100 Persen, Pemerintah Anggap Wajar Pasuruan, Bhirawa Wacana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) ternyata sudah berimbas pada kebutuhan pokok.

Seperti kenaikan harga cabai keriting merah di beberapa daerah di Jatim yang sudah mencapai 100 persen. Namun pemerintah menilai kondisi masih wajar. Saat ini di Kota maupun di Kabupaten Pasuruan yang sudah mencapai 100 persen lebih dari harga sebelumnya. Dari sebelumnya, para pedagang menjualnya dengan harga Rp20 ribu per/kg pekan lalu, kini harganya mencapai Rp60 ribu per/kg.

Salah satu pedagang cabai di Pasar Warungdowo, Kabupaten Pasuruan, Umi Kulsum menyampaikan naiknya harga cabai disebabkan oleh wacana kenaikan BBM dan ketersediaan barang yang berkurang. “Harga dari distributor pun sudah tinggi. Sehingga kami menjual ke konsumen juga tinggi,” ujar Umi Kulsum, Senin (17/11).

Hal senada disampaikan oleh pedagang cabai di Pasar Besar Kota Pasuruan, Sri Utami. Ia mengatakan harga cabai rawit merah mulai naik sejak akhir pekan lalu. Naiknya harga cabai tersebut sempat dikeluhkan dengan sepinya pembeli, hal itu mengakibatkan suasana pasar menjadi sepi pembeli. “Naik seratus persen lebih. Saat ini harga sekilonya mencapai Rp50-60 ribu, padahal sebelumnya hanya Rp15-20 ribu per/kg. Kondisi ini sempat diluhkan warga yang berimbas pada sepinya pembeli,” papar Sri Utami.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Pasuruan, Sumarni menyampaikan kenaikan harga cabai tak ada kaitannya dengan langkahnya BBM. Menurutnya, kenaikan ini merupakan hal yang wajar di dalam ilmu perdagangan.

Masih Wajar Sejak awal November lalu harga cabai di pasar mengal-

ami lonjakan. Namun pemerintah meminta masyarakat tidak risau menghadapi harga cabai yang meroket hingga 40 persen. Kenaikan harga cabai dinilai wajar terjadi tiap tahun karena tergantung pada iklim dan cuaca. “Jangan terlalu panik dan risau. Ya kondisinya memang begitu. Cuaca sedang memasuki masa peralihan dari kemarau ke hujan,” kata Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Hasanuddin Ibrahim.

Ia mengungkapkan, untuk mengantisipasi kenaikan cabai yang kerap terjadi di bulan November-Desember, pihaknya tengah mengupayakan berbagai teknologi guna meningkatkan produksi cabai. Diantaranya, penggunaan benih tahan lembab dan pemakaian pestisida biologi. “Teknologi benih tahan kelembaban, jadi tahan organisme penyerang tanaman.

Lalu pestisida biologi. Itu disesuaikan dengan lokasi dan jenis cabai,” katanya. Q hil

KA Jenggolo melintas di Desa Sumorame, Kecamatan Candi, Sidoarjo. KA komuter bertarif Rp4 ribu ini rencananya akan beroperasi Sidoarjo – Mojokerto PP.

Iwapi Ingin Puspa Agro Seperti Chatu Chaerk Surabaya,Bhirawa Ikatan Pengusaha Wanita Indonesia (Iwapi) Jatim memiliki keinginan nantinya Pasar Puspa Agro bisa seperti Chatu Chaerk yang ada di Thailand yang memiliki barang yang sangat lengkap dan menjadi salah satu kawasan wisata belanja.

Menurut Sekretaris umum Iwapi Jatim, Liliek Endang Suparni SH,Puspa Agro sangat

SITUBONDO

TULUNGAGUNG

Karena lebah sangat bergantung musim yang sedang terjadi dan bunga-bunga di sekitarnya. “Lebah ini sangat luas jangkauannya dalam mencari makananya. Sebab sumber makanan lebah hutan lebih beranekaragam nektar atau sari bunga yang diisap oleh lebah hutan,” terangnya.

Menurut Sapik, hasil panen madu sudah banyak dipesan masyarakat. Salah satunya pemesan dari Desa Kerpangan dan Pondokwuluh Kecamatan Leces. Bahkan ada juga yang berasal dari Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo. “Harganya saya bandrol Rp 50 ribu per Q wap botol,” tegasnya.Q

Pemprov Luncurkan KA Perintis

KEHILANGAN HILANG STNK nopol P 2877 EZ, a/n Ahmad Kudsi, Ds. Tenggir, rw 01/01, Kec. Panji, Situbondo.

No. 1780/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 3629 EM, a/n Abdul Qodir, Ds. Kertosari rw 02/01, Kec. Asembagus, Situbondo.

No. 1781/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 2387 EE, a/n Ahmad Busairi, Ds. Bukaan rw 11/01, Kec. Kapongan, Situbondo.

No. 1782/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 3437 ES, a/n Taufiqurrohman Amd, Kel. Mimbaan, rw 10/01, Kec. Panji, Situbondo.

No. 1783/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 5306 EZ, a/n Kuzairi, Ds. Kilensari rw 02/03, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 1784/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 6104 EU, a/n Hosni Fatimah rw 01/ 02, Kec. Asembagus, Situbondo.

No. 1785/IMB/BI-II/2014

bangbiakannya sarang lebah hingga mencapai waktu sekitar 15 hari.

Hingga akhirnya mampu mencapai tujuh kotak hingga lebih. Namun perkembangan lebah ini tergantung dari situasi dan kondisi lingkungan yang memadai.

Sedangkan, kotak-kotak yang berisi satu kerajaan lebah ini akan semakin banyak dan berkembang. Sebab kotak sangat mempengaruhi kenyamanan lebah yang tinggal di dalamnya.

“Suhu lingkungan harus diperhatikan karena lebah tidak suka dengan tempat yang panas dan banyak asap,” jelasnya.

Hasil madu dari setiap kotak lebah tidak bisa ditargetkan.

berpotensi untuk bisa lebih baik dari Chatu Chark karena memiliki lahan yang lebih luas.

“Kami juga siap jika nantinya diminta gubernur untuk mengembangkan Puspa Agro,” katanya, Senin (17/11).

Pada kesempatan itu, ia juga menjamin dari segi SDM perempuan yang tergabung dalam Iwapi mengaku sudah siap menghadapi Masyarakat

Ekonomi Asean 2015 (MEA 2015). Iwapi juga siap menyalurkan tenaga kerja keluar provinsi Jatim.

Untuk tenaga kerja, Iwapi sementara fokus ke tenaga penjahit, tukang masak, Ofifice boy (OB), tenaga administrasi. “OB di Papua digaji Rp3,5 juta/bulan lha ini kan tidak kalah sebenarnya dengan liuar negeeri,”ungkap Liliek. Q ma

Siapkan Kandang Komunal, Angkat Ekonomi Warga Miskin Batu,Bhirawa Pemkot Batu terus konsisten untuk mengentas warga Batu dari belenggu kemiskinan. Salah satu upaya yang dilakukan dengan membangun kandang komunal untuk warga miskin yang berlatar belakang petani dan peternak.

Ditargetkan tahun depan, kandang tersebut sudah terisi oleh ternak sapi dan domba yang kemudian akan dikelola oleh masyarakat.

Dalam program awal pem-

bangunan kandang komunal ini, Pemkot Batu melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan (Distanhut) telah menentukan tiga desa sebagai lokasi pembangunan. Yaitu, Desa Torongrejo, Desa Gunungsari, Toyomerto, dan Desa Tlekung.

“Desa ini dipilih karena banyak warganya yang berprofesi sebagai petani dan peternak. Dan untuk di Desa Toyomerto, pembangunan kandang komunal telah selesai dan siap digunakan,” ujar Kepala

Distanhut Kota Batu, Arief Asshidiq, Senin (17/11).

Program ini, katanya, dibuat sebagai wadah untuk memberdayakan warga kurang mampu (miskin) di Batu. Dalam sebuah kandang komunal, di desain bisa menampung 25 hingga 50 ternak sapi. Untuk membuat kandang ini, pemkot telang menganggarkan dana sebesar Rp 1,5 miliar.

Dengan keberadaan kandang komunal ini, diharapkan pemkot bisa lebih intensif dan

efektif dalam melakukan pembinaan dan edukasi. Karena itu, di kandang tersebut juga akan disediakan sebuah hall yang bisa dimanfaatkan para peternak binaan dalam melakukan pelatihan.

Dan untuk menunjang fungsi edukasi itu, dalam kandang komunal ini juga akan disediakan tim kesehatan hewan, vaksin, pakan ternak, yang bisa dimanfaatkan peternak binaan. “Dengan demikian kita (Distanhut) akan menjadi lebih mudah

dalam melakukan pemantauan, pendampingan kepada peternak. Dan dengan kandang komunal ini maka rasa kegotong royongan dari masyarakat akan semakin baik,”tambah Arief. Sementara, Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso mengatakan, saat ini Pemkot terus mengkaji program pembangunan kandang komunal ini.

Dengan sistem komunal atau terpadu ini maka hasil didapatkan oleh petani/peternak akan lebih banyak. Q nas

OLAHRAGA

Selasa Legi 18 NOVEMBER 2014

LINTASAN

Alko Bandung dan TNI AU Raih Kemenangan Probolinggo, Bhirawa Tim putri Alko Bandung dan TNI AU Jakarta sama-sama meraih kemenangan pada pertandingan lanjutan Kejurnas Bola Voli Antarklub PGN Livoli 2014 Divisi Utama di GOR Mastrip, Probolinggo, Jawa Timur, Senin.

Alko Bandung yang berada di Grup AA membekuk TNI AL dengan skor telak 3-0 (25-18, 25-12, 25-13), sementara TNI AU menundukkan LNG Badak Bontang dengan skor 3-1 (25-16, 26-28, 25-19, 2624) pada laga di Grup BB. "Sejak awal kami memang yakin bisa mengalahkan TNI AL. Kemenangan ini bisa menghindarkan kami dari degradasi ke Divisi Satu," kata pelatih Alko Bandung M Zoelni usai pertandingan.

Sehari sebelumnya, Shanty Sulasty dan kawan-kawan harus mengakui ketangguhan juara bertahan Bank Jatim Surabaya dengan skor 1-3, sehingga kini mereka menempati peringkat kedua klasemen sementara.

Sedangkan TNI AL yang berada di posisi juru kunci Grup AA masih menyisakan satu laga melawan tim kuat Bank Jatim pada Rabu (19/11).

Pada laga ini, Alko Bandung tampil menggebrak sejak set pertama melalui smes keras April Manganang. Mereka selalu memimpin dalam pengumpulan poin dari TNI AL. "Dibanding laga kemarin, permainan anak-anak hari ini sudah lebih baik dan motivasi untuk menang juga lebih tinggi," tambah Zoelni.Q ant

9

HUT Korpri Dapat Piala Bupati Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Untuk meramaikan HUT Korpri Nasional tahun 2014, Korpri Kab Sidoarjo akan menggelar sejumlah kegiatan. Salah satunya Porseni Korpri. Pendaftaran dimulai 17 November kemarin, di Sekretariat Korpri Sidoarjo, jl Sultan Agung 17 A. Sekretaris Korpri Kab Sidoarjo, Yustina Tri Prastiwi, berharap semua satuan Kerja perangkat daerah (SKPD) di Sidoarjo ikut memeriahkannya dengan mengirimkan atlitatlitnya.

Jenis olah raga yang diper-

tandingkan diantaranya seperti futsal, tenis lapangan, tenis meja, bola voli, bulu tangkis, catur, paduan suara dan karaoke. ‘’ Bagi pemenang, selain dapat piala Bupati juga akan dapat uang pembinaan,’’ kata Yustina, Senin

(17/11) kemarin, di kantornya.

Menurut Yustina, kegiatan dalam rangka HUT Korpri Nasional ini tiap daerah tidak sama. Untuk di Kab Sidoarjo, pelaksanaan akan dimulai awal Desember.

Kegiatan seperti ini, kata Yustina tiap tahun selalu gelar di Kab Sidoarjo sejak tahun 2012 kemarin. Menurutnya, selain bertanding untuk memupuk prestasi tapi yang lebih penting lagi adalah memupuk kesetiakawanan jiwa korps sesama anggota Korpri. Q ali

ali/bhirawa

PNS Sidoarjo awal bulan Desember nanti, akan bertanding dalam Porseni Korpri Sidoarjo untuk meramaikan HUT Korpri Nasional tahun 2014

Menpora Apresiasi Pencapaian Timnas di Kejuaraan Junior

Daud Yordan Perbanyak Latihan dengan Mitra Tanding Semarang, Bhirawa Petinju Indonesia Daud Yordan memperbanyak latihan dengan mitra tanding sebagai persiapan untuk menghadapi pertarungan perebutan gelar kelas ringan WBO Asia melawan Eakkhunphol Mor Krungthepthonburi (Thailand) di Pontianak, Kalimantan Barat, pertengahan Desember 2014.

Petinju kelas ringan (61,2 kilogram) dengan rekor bertarung 32 kali menang (23 di antaranya dengan KO) dan tiga kali kalah itu ketika dihubungi dari Semarang, Jateng, Senin, mengatakan, untuk sisa waktu yang ada sekarang ini lebih difokuskan untuk memperbanyak latihan dengan mitra tanding.

"Soal jumlah ronde yang sudah saya jalani dalam latihan dengan 'sparring partner' ini sudah banyak. Pada dasarnya persiapan saya sudah cukup baik untuk pertarungan mendatang," kata petinju Sasana Kayong Utara, Kalimantan Barat tersebut.

Ketika ditanya apakah ada rencana untuk mendatangkan petinju dari luar sebagai 'sparring partner' untuk persiapan menghadapi pertarungan perebutan gelar mendatang, dia mengatakan, tidak ada dan selama ini hingga pertarungan mendatang dirinya akan melakukan 'sparring' dengan petinju lokal.

"Kami akan latihan dengan 'sparring' petinju lokal dan tidak ada rencana untuk mendatangkan petinju dari luar," kata Daud Yordan yang kini memegang gelar juara dunia kelas ringan IBO tersebut.

Menyinggung apakah sudah mempelajari gaya bertarung petinju Thailand yang akan menjadi lawannya, petinju kelahiran Sukadana, Kalimantan Barat, 10 Juni 1987 tersebut, mengatakan, sudah bersama dengan pelatih Damianus Yordan.Q ant

trie diana/bhirawa

Latihan Gerak Jalan

Kurang satu minggu lagi digelarnya gerak jalan perjuangan tahunan yakni Mojokerto-Surabaya membuat Kurang lebih 30 anggota Garnisun Tetap III/Surabaya atau (Gartap III/Surabaya) melakukan latihan berkeliling, mulai dari jalan Ngemplak, Panglima Sudirman,Wonokromo,A Yani, Wonocolo, Pemuda, Walikota Mustajab kembali lagi ke Garnisun Tetap III/Surabaya jalan Ngemplak Surabaya,Senin (17/11).

Jakarta, Bhirawa Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengapresiasi Timnas Indonesia Junior yang mampu meraih peringkat tujuh dunia pada Kejuaraan Dunia Junior "Danone Nations Cup 2014" di Sao Paulo, Brazil, yang berakhir Minggu (16/11).

Hasil yang dicapai oleh Timnas Indonesia Junior yang diwakili tim Asad 313 Purwakarta terbilang cukup membanggakan karena mampu mengalahkan timtim unggulan seperti Afrika Selatan maupun Meksiko.

"Selamat kepada Garuda Muda Indonesia, selamat kepada Coach Jacksen F. Tiago!. Bibit-bibit muda ini harus menjadi modal kita untuk kompetisi yang lebih tinggi dan prestasi yang lebih baik," kata Imam Nahrawi di Kantor Kemenpora Jakarta, Senin.

Melihat hasil yang diraih oleh Reynaldi Saela Hakim dan kawan-kawan, Menpora Imam Nahrawi menegaskan jika pemain Indonesia mampu bersaing. Untuk itu, pihaknya berharap pada kompetisi tahun depan prestasi Indonesia lebih menanjak.

"Kita harus mampu masih tiga besar.

Untuk itu, semuanya harus mempersiapkan diri dengan baik agar prestasi tinggi bisa diraih," katanya menambahkan.Q ant

Persebaya Mulai Berburu Pemain Surabaya, Bhirawa Manajemen Persebaya saat ini terus berburu pemain untuk Kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2015.

Beberapa pemain sudah dibidik oleh pengurus untuk bisa membela tim kebanggaan arek-arek Suroboyo itu.

Salah satu pemain yang saat ini menjadi bidikan Persebaya yaitu, striker Arema Cronus, Samsul Arif.

Selama membela Arema, pemain asal Bojonegoro tampil cukup garang dengan melesakkan 16 gol dan se kaligus menjadi top skor di timnya.

Direktur Olahraga Persebaya, Dhimam Abror Djuraid mengakui membutuhkan tipikal pemain seperti Syamsul yang terkenal ngeyel dan ngotot selama bermain. "Kami ingin punya penyerang lokal ngotot dan ngeyel. Itu yang ada pada diri Samsul," ungkap Abror, Senin (17/11).

Samsul bisa menjadi pilihan yang tepat untuk lini depan Persenbaya

pada kompetisi ISL 2015 mendatang.

Apalagi Persebaya harus bersiap kehilangan Emmanuel Kenmogne.

Pemain paling haus di ISL 2014 ini dikabarkan akan merapat ke klub Malaysia Super League, Kelantan FA. Ketertarikan Persebaya terhadap Samsul cukup beralasan menambah daftar panjang keinginan Persebaya membajak hal-hal yang berbau Arema. Sebelumnya, tim kebanggan Bonek ini juga berharap untuk dilatih eks arsitek Arema IPL, Dejan Antonic.

Sementara itu, untuk menambah kekuatan di lini pertahanan, Persebaya berharap bisa mendapatkan tanda tangan kapten Persepam Madura United, Fachrudin Ariyanto. "Untuk Fachrudin, kami akan pantau lagi permainannya bersama Timnas Indonesia," tutup Abror.

Saat ini, pemain asal Klaten ini masih tercatat sebagai pemain Timnas Indonesia yang akan berlaga di

AFF Cup 2014. Hadirnya Fachrudin juga diharapkan sebagai pengganti sepadan untuk Ricardo Salampessy dan Ambrizal.

Selain merekrut pemain, manajemen Persebaya juga berupaya untuk mempertahankan skuadnya, seperti Manahati Lestusen yang kabarnya akan hengkang setelah Pelatih Rachmad Darmawan dipecat."Saat ini kami juga tengah berupaya mempertahankan Manahati Lestusen tetap berkostum Persebaya," ucap Dhimam Abror Djuraid.

Abror yang menjabat sebagai Direktur Olahraga Persebaya ini menambahkan, "Kami berharap Lestusen tidak satu paket kontrak dengan Alfin Tuasalamony." Alfin sendiri dikabarkan akan hengkang menyusul Rahmad. Q wwn

Sean Lewati 10 Lawan di Mancau GP

Pencoretan dua pemain sebelum keberangkatkan Timnas Garuda ke Piala AFF 2014 di Hanoi, Vietnam karena terkait dengan aturan yang dikeluarkan federasi sepak bola Asia Tenggara atau AFF.

Pikal: Pencoretan Pemain Timnas Terikat dengan Aturan Jakarta,Bhirawa Asisten pelatih Timnas Indonesia, Wolfgang Pikal mengatakan pencoretan dua pemain sebelum keberangkatkan Timnas Garuda ke Piala AFF 2014 di Hanoi, Vietnam karena terkait dengan aturan yang dikeluarkan federasi sepak bola Asia Tenggara atau AFF. “Kita hanya boleh membawa 22+1 pemain saja. Makanya harus ada pencoretan dua pemain karena total pemain yang mengikuti pemusatan latihan 25 orang,” kata Pikal saat dikonfirmasi dari Jakarta, Senin.

Dua pemain yang akhirnya harus tersingkir dari timnas besutan Alfred Riedl itu adalah Ahmad Bustomi dan Bayu Gatra

Sangiawan. Pemain yang berasal dari klub Arema Indonesia dan Putra Samarinda itu semuanya dari posisi pemain tengah.

“Keputusan ini diberikan pelatih Alfred Riedl tadi pagi. Yang jelas, kedua pemain ini adalah pemain bagus. Namun, kami terbentur dengan aturan yang ada,” katanya menambahkan.

Dicoretnya dua pemain ini, maka mengukuhkan duet pemain asal Persib Bandung yaitu Hariono dan Firman Utina untuk mengisi posisi lini tengan Timnas Garuda. Selain itu ada nama pemain muda Evan Dimas maupun Ramdani Lestaluhu.

Juara kompetisi Indonesia Super League (ISL) selain me-

ngirimkan Hariono dan Firman Utina, ada empat pemain lagi yang berpeluang menjadi pemain inti yaitu penjaga gawang I Made Wirawan, pemain belakang Ahmad Jupriyanto, Supardi dan Muhammad Ridwan.

Dengan lengkapnya jumlah pemain, Wolfgang Pikal mengaku akan langsung fokus untuk persiapan untuk pertandingan perdana Grup A yaitu melawan tuan Vietnam di Stadion Nasional My Dhin, Hanoi, Vietnam, 22 November.

“Saat ini kita fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi laga perdana,” kata asisten pelatih yang juga berasal dari Austria itu.Q ant

Jakarta,Bhirawa Sean Gelael tampil mendebarkan sekaligus mengesankan, ketika bergerak dari posisi start ke-25 dan mengakhiri lomba bergengsi Macau GP di urutan ke-15, Minggu, setelah pada sesi kualifikasi mengalami kecelakaan yang memupus harapannya untuk mendapatkan hasil bagus.

Sean berada pada posisi 13 sesi kualifikasi, namun kurang beruntung karena kandas pada putaran (lap) pertama. Rekan setim Sean yang bernaung dalam tim Jagonya Ayam with Carlin, Antonio Giovinazzi , mengalami kerusakan serius ketika mobilnya ditabrak pebalap lain sehingga ia menyenggol kendaraan Sean.

"Ini membuat saya frustrasi," kata Sean dalam surat elektronik, Senin.

"Pada babak kualifikasi saat saya berada pada urutan ke-13, benar-benar 'menyebalkan', karena keseimbangan kendaraan amat buruk. Saya membuat beberapa kesalahan dan ban depan kiri sempat 'nyerempet' tembok. Kami mengganti ban dan kecepatan kembali bagus. Pada lap pertama amat ketat tapi saya lebih cepat tiga persepuluh detik dari sebelumnya," kata Sean.

Senggolan itu menyebabkan kerusakan pada kendaraan Sean yang berteknologi tinggi, Dallara-Volkswagen, sehingga harus diperbaiki. Setelah membalap lagi, Sean bersenggolan dengan mobil lain di belokan Fisherman's Bend, ketika ia kehilangan "downforce" saat mendekat ke mobil lawannya.

Sean harus melakukan gerak awal (start) dari urutan ke-25. Ia kembali mengalami nasib nahas pada putaran pertama, saat terjadi kemelut mendebarkan pada para pebalap. Perlombaan dihentikan dan mekanik tim Jagonya Ayam with Carlin bekerja keras mengganti sayap kendaraan Sean.

Ketika balap dimulai lagi, Sean melakukan hal mengesankan saat melaju dari urutan 25 ke urutan ke-15. Setelah itu, laju kendaraan pemuda dari Jakarta itu semakin cepat, sehingga ia menjadi salah satu pebalap yang membuat catatan tercepat. Catatan terbaiknya tiga persepuluh detik lebih cepat dari pebalap yang berada di urutan kedelapan, sehingga Sean sebenarnya mampu berada di urutan 10 besar.Q ant

Sean Gelael

NASIONAL-POLITIK

10

Selasa Legi 18 NOVEMBER 2014

Pilih Figur yang Mampu Kembalikan Kejayaan Golkar Pertarungan para bakal calon (balon) Ketua Umum (Ketum) partai Golkar di Rapimnas Jogya yang berlangsung mulai Selasa (18/11) hari ini, ditengarai akan sengit. Ketum Golkar incumbent Aburizal Bakri (ARB), harus menghadapi tantangan 7 kandidat pesaingnya sesama kader.

Mereka adalah Priyo Budi Santosa (PBS), MS Hidayat, Agung Laksono, Airlangga Hartarto, Agus Gumiwang, Zainuddin Amali dan Hajriyanto Thohari.

Pesaing berat bagi incumbent ARB adalah Priyo yang dalam survei Pol Tracking Institute mendapat angka tertinggi yakni 6,51 beda satu angka dengan ARB yang mendapat 5,61. Namun incumbent ARB mengaku didukung oleh 2/3 suara dari DPD I dan DPD II se Indonesia. Pesaingnya PBS tak mau kalah, membeberkan telah mendapat dukungan tertulis dari 380 DPD I dan DPD II se Indonesia. Kedua klaim dukungan tersebut, baru terbukti kebenarannya nanti jika pertarungan di Munas dime-

nangkan salah satu petarung.

Hajriyanto Thohari, senior Golkar yang sudah malang melintang di Senayan, optimis demokratisasi di Golkar tetap berjalan baik. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya balon Ketum yang leluasa bertarung di Munas awal tahun 2015 mendatang. Awal baik berlakunya demokratisasi di partai Golkar ini hendaknya tidak dinodai dengan tindakan “penggiringan” suara oleh balon Ketum tertentu. Agar kedepan Golkar berjaya kembali oleh Ketum terpilih yang mampu membenahi

KILAS NASIONAL

Mendagri Ingin Semua PNS Memiliki Rumah Yogyakarta, Bhirawa Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menginginkan seluruh pegawai negeri sipil serta anggota TNI/Polri dalam waktu dekat dapat memiliki rumah pribadi.

“Sekarang kan nyatanya masih ada yang belum punya rumah, atau masih tinggal di rumah orang tua,” katanya saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Nasional Pencatatan Sipil Tahun 2014 di Yogyakarta, Minggu (16/11) malam.

Untuk mewujudkan keinginannya tersebut, Tjahjo mengatakan, akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat, misalnya dengan mengupayakan program rumah murah untuk pegawai negeri sipil (PNS).

“Jangan sampai PNS/TNI/Polri tidak memiliki rumah,” kata dia, menegaskan.

PNS, menurut dia, dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat harus memiliki jaminan kesehatan, kesejahteraan, serta pendidikan anak. Oleh sebab itu, menurut dia, tiga “kartu sakti” juga perlu didapatkan oleh kalangan PNS. “Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Serta Kartu Keluarga Sejahtera juga perlu dimiliki PNS,” kata dia.

Dalam paparannya di hadapan ratusan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil seluruh Indonesia itu, selain menjanjikan kesejahteraan PNS, ia juga berpesan agar PNS khususnya yang ada di kementeriannya mampu memberikan pelayanan secara cepat kepada masyarakat.

“Semua sektor di Kemendagri harus secara optimal melayani masyarakat.

Misalnya memberikan pelayanan perizinan, secara cepat. Itu sebenarnya juga arahan dari Pak Jokowi,” kata dia.Q ant

Pelantikan Ahok Tergantung Jadwal Presiden Jakarta, Bhirawa Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengemukakan pelantikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta masih tergantung kepada jadwal Presiden Joko Widodo. “(Pelantikannya) bisa di mana saja,” kata Tjahjo Kumolo kepada wartawan sebelum mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (17/11) kemarin.

Menurut Tjahjo Kumolo, pelantikan Ahok sebagai Gubernur DKI masih menyesuaikan dengan jadwal Presiden Jokowi. Karena itu, ujar dia, pelantikannya bisa saja dilaksanakan entah itu di Kompleks Istana Kepresidenan atau di Kementerian Dalam Negeri.

Mendagri mengemukakan, Presiden Jokowi sendiri pada pekan ini akan memberikan arahan kepada seluruh gubernur yang ada di Tanah Air. Ia juga menyatakan, pihaknya telah menyerahkan surat resmi kepada pihak Sekretariat Negara agar bisa segera mengeluaran keputusan presiden terkait pelantikan tersebut.

Di tempat terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku belum dapat memastikan waktu pelantikannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Saya sudah bahas pelantikan ini dengan Pak Presiden (Jokowi). Kemungkinan, pelantikan akan dilaksanakan Selasa (18/11) besok atau Rabu (19/11),” kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (17/11).

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, Presiden Jokowi telah menginstruksikan Sekretariat Negara (Setneg) untuk mempersiapkan Surat Keputusan Presiden terkait pelantikan tersebut.

Terkait tempat pelantikan, mantan Bupati Belitung Timur itu menuturkan akan dilakukan di ibu kota, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara terkait banyaknya jumlah personil aparat keamanan dalam mengawal pelantikannya, Ahok menilai tidaklah berlebihan karena jumlah tersebut dibagi juga untuk menanggani banjir di beberapa titik Jakarta.

“Tidak berlebihan jumlah itu, soalnya nantikan jumlah tersebut sebagian untuk banjir juga,” katanya.Q ant

dan mengembangkan Golkar.

“Hak suara dari para Ketua DPD I dan DPD II, tak boleh dirampas atas nama aklamasi.

Penggiringan suara juga sangat tidak etis dan tidak pantas dilakukan oleh calon pemimpin yang baik. Berilah kebebasan pada para pemilik suara, untuk memilih pemimpin yang andal dan mumpuni. Agar Golkar kembali besar dan menang Pemilu 2019 mendatang. Lalu bisa meraih kursi RI Satu, bukan seperti Pemilu 2014 ini, yang tidak dapat apa apa. RI Satu Tidak, RI Dua juga tidak,” keluh Hajriyanto.

Sebelumnya, peneliti Pol Tracking Institute Arya Budi, mempublikasikan riset dilakukan pada 3-11 November 2014 lalu, dengan melibatkan 173 pakar akademisi bidang Sospol dan Humaniora, akhir pekan.

“Penilaian para pakar ini layak diapresiasi untuk obyektifikasi

survei. Hasil pengukuran atas Balon dari para kader yang akan maju jadi Ketum Golkar, menemukan relevansinya. Karena tak hanya incumbent yang akan maju, tetapi figur diluar incumbent Juga maju meramaikan bursa kandidat Ketum,” papar Arya Budi menjawab wartawan.

Disebutkan, berdasarkan penilaian para pakar tersebut, semua kandidat Ketum Golkar nilainya hanya dikisaran 4 - 6 saja. Selisih antar kandidat pun tidak mencapai 1, dengan perincian nilai rata-rata dari 10 aspek penilaian. Angka tertinggi yakni 6,51 diraih Priyo Budi Santoso. Disusul Hajriyanto Thohari 6,31, lalu Agung Laksono 6,03, MS Hidayat 5,59, Agus Gumiwang 5,8, Airlangga Hartarto 5,73, ARB 5,61 dan Zainudin Amali 4,98.

“Fakta bahwa tingkat elektoral ke 8 kandidat Ketum Golkar

Kandidat Ketua Umum Partai Golkar Priyo Budi Santoso (tengah), saat bersama peneliti senior LIPI Ikrar Nusa Bhakti (kiri) dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi (kanan), menjadi pembicara dalam diskusi “Mampukan Munas Memunculkan Pemimpin Pro Perubahan” di Jakarta, Minggu (16/11). hanya pas- pasan. Menunjukkan bahwa Golkar dewasa ini tidak memiliki figur yang andal. Namun yang paling menentukan keterpilihan Ketum dalam Mu-

nas, adalah suara dari DPD I dan DPD II. Serta suara dari para Ketum Ormas pendiri Golkar, yakni Kosgoro, Soksi dan MKGR,” tandas Arya Budi. Q ira

Wajib Sajikan Menu Tradisional Kemenpan Terbitkan Surat Edaran Peningkatan Efektivitas Kerja Jakarta, Bhirawa Setiap instansi diinstruksikan agar menyajikan menu makanan tradisional yang sehat dan buah-buahan produksi dalam negeri pada setiap penyelenggaraan pertemuan atau rapat, kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi.

antara foto

Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Agus Kriswanto (kanan) didampingi Wakil Bupati Aceh Besar, Syamsul Rizal (kiri), memberikan penjelasan saat pembukaan Karya Bakti TNI Skala Besar dalam rangka menormalisasikan sejumhlah desa yang terkena banjir bandang di desa, Geutet Tengoh, Kecamatan Lhoong, Aceh Besar, Aceh, Senin (17/11).

TNI Rehabilitasi Puluhan Hektare Sawah Banda Aceh, Bhirawa TNI dari Kodam Iskandar Muda Provinsi Aceh merehabilitasi puluhan hektare areal persawahan yang tertimbun pasir karena banjir bandang di Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar.

“TNI membantu merehabilitasi areal persawahan yang tertimbun pasir karena banjir agar bisa ditanami kembali,” kata Panglima Kodam Iskandar Muda Mayjen TNI Agus Kriswanto di Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, Senin (17/11).

Pernyataan tersebut disampaikan Mayjen TNI Agus Kriswanto usai membuka karya bakti TNI di Gampong Teungoh Geunteut, Kecamatan Lhoong, Aceh Besar. Pembukaan karya bakti TNI tersebut turut dihadiri para pejabat utama Kodam Iskandar Muda dan Wakil Bupati Aceh

Besar Syamsulrizal.

Panglima Kodam Iskandar Muda menyebutkan, banjir yang terjadi awal November lalu menyebabkan sekitar 50 hektare sawah masyarakat di Gampong Teungoh Geunteut tertimbun pasir.

Pasir tersebut berasal dari alur sungai yang melintasi desa tersebut. Akibatnya, padi petani berusia kurang sebulan tertimbun pasir dan butuh pengerukan.

“Kami akan mengeruk ribuan kubik pasir yang menimbun puluhan hektare sawah masyarakat. Selain itu, kami juga menyiapkan tim teknis untuk memulihkan sawah masyarakat agar bisa ditanami kembali,” kata dia. Selain merehabilitasi areal persawahan, Mayjen TNI Agus Kriswanto menyebutkan pihaknya juga akan menormalisasi alur sungai

sepanjang 1.100 meter dengan lebar empat meter dan kedalaman 2,5 meter.

“Alur sungai ini dangkal karena tertimbun pasir akibat banjir bandang beberapa waktu lalu. Inilah tujuan TNI kemari, membantu pemerintah daerah mempercepat pembangunan pascabanjir,” ungkap jenderal berbintang dua tersebut.

Sementara itu, Kepala Gampong Teungoh Geunteut Sofyan mengharapkan TNI tidak hanya merehabilitasi areal persawahan dan menormalisasi alur sungai, tetapi juga membangun infrastruktur lainnya yang rusak akibat banjir.

“Seperti pipa air bersih masyarakat. Pipa air bersih ini rusak karena banjir beberapa waktu lalu, sehingga masyarakat di gampong ini krisis air bersih,” kata Sofyan. Q ant

KIH-KMP Sepakat Damai

Jakarta, Bhirawa Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih (KIH-KMP) berdamai setelah lima butir kesepakatan ditandatangani di Ruang Nusantara V DPR, Senin (17/11) kemarin.

Nota kesepakatan ditandatangani oleh perwakilan kedua belah pihak. Hatta Rasaja dan Idrus Marham mewakiliki KMP, sedangkan Pramono Anung dan Olly Dondokambay mewakili KIH. “Kesepakatan ini ditanda-

tangani untuk kepentingan melaksanakan tugas di DPR secara kekeluargaan,” kata Ketua DPR Setya Novanto saat membuka acara tersebut.

Setelah nota kesepakatan itu ditandatangani, tambah dia tugas-tugas legislatif dilaksanakan secara kekeluargaan, tidak ada KIH-KMP. “Jadi, sekarang yang ada adalah keluarga DPR,” ujarnya.

Setya juga mengucapkan terima kasih kepada juru runding

Perwakilan Koalisi Indonesia Hebat Pramono Anung (kedua kiri), dan perwakilan Koalisi Merah Putih Hatta Radjasa (tengah), disaksikkan Olly Dondokambey (kiri), Idrus Marham (kedua kanan), Ketua DPR Setya Novanto (ketiga kiri), Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (ketiga kanan) dan Taufik Kurniawan (kanan), menandatangani kesepakatan damai kedua belah pihak di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11).

KIH-KMP yang sudah bersusah payah menciptakan suasana yang harmonis di tubuh DPR. “Yang tidak kalah pentingnya adalah DPR akan menjalin hubungan dengan pihak eksekutif secara profesional dan proporsional,” katanya.

Sebelumnya Pramono Anung mengatakan KIH secara total akan mendapatkan 21 pimpinan AKD berdasarkan kesepakatan dengan KMP. Butir kedua, menurut Pramono ada perubahan dalam pasal-pasal di UndangUndang nomor 17 tahun 2014 terkait jumlah pimpinan AKD. Selain itu, ujar dia terjadi perubahan di pasal 74 dan 98 UU nomor 17 tahun 2014 yang berkaitan dengan hak interpelasi, hak angket, dan hak bertanya.

“Hak-hak itu sebenarnya sudah diatur dalam pasal 194-227 UU MD3 sehingga tidak terjadi pengulangan. Untuk rapatrapat komisi yang berkaitan dengan hak-hak tersebut penggunaannya terpisah,” ujarnya.

Butir ketiga ujar dia, waktu penyelesaian revisi UU MD3 bisa selesai sebelum tanggal 5 Desember 2014 atau sebelum masa reses DPR. Dia menjelaskan proses penyelesaiannya masuk melalui Badan Legislasi kemudian akan dimasukkan dalam Prolegnas dan akan dibahas revisi UU MD3.Q ant

“Instruksi ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor 10 tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara,” katanya di Jakarta, Senin (17/11) kemarin.

Menurut Yuddy, instruksi dalam surat edaran ini juga bertujuan untuk mendorong peningkatan produksi dalam negeri dan kedaulatan pangan.

“Penerbitan edaran ini dalam rangka menindaklanjuti perintah Presiden pada sidang kabinet kedua Senin (03/ 11), yang menegaskan pelaksanaan gerakan penghematan nasional dan mendorong peningkatan efektivitas serta efisiensi kerja aparatur negara,” ujarnya.

Dia menjelaskan selain instruksi untuk menyajikan menu makanan tradisional ini, aparatur negara wajib melaksanakan secara konsisten ketentuan mengenai peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan sarana prasarana kerja di lingkungan instansi pemerintah.

Menurut Yuddy, untuk memastikan gerakan ini berjalan dengan baik, pimpinan instansi wajib melakukan evaluasi di lingkungannya secara berkala setiap enam bulan sekali dan melaporkan kepada Kementerian PAN-RB. “Dalam surat edaran tersebut disebutkan, aparatur negara wajib melaksanakan secara konsisten ketentuan mengenai peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan sarana prasarana kerja di lingkungan instansi pemerintah,” ujarnya.

Dia menjelaskan ketentuan yang dimaksud meliputi tiga hal, yaitu pertama Inpres RI Nomor 10 tahun 2005 tentang Penghematan Energi, kedua Surat Edaran Menpan RB Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan dalam Rangka Penghematan Penggunaan Belanja Barang dan Belanja

Setya Novanto Pegawai di Lingkungan Aparatur Negara, serta ketiga Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 18 Tahun 2012 tentang Peningkatan Efisiensi, Penghematan dan Kesederhanaan Hidup.

“Selain itu, surat edaran ini memerintahkan seluruh aparatur untuk melaksanakan penghematan penggunaan sarana dan prasarana kerja di lingkungan instansi masing-masing melalui penghematan penggunaan listrik dan tata ruang,” katanya lagi.

Yuddy menuturkan penghematan tersebut antara lain dengan menggunakan lampu dan peralatan listrik hemat energi, mematikan atau mengurangi penggunaan lampu dan peralatan listrik dalam ruangan yang tidak digunakan, serta menata ruangan tempat kerja agar tidak menghalangi cahaya matahari masuk.

“Kalau cukup dengan cahaya matahari, tidak perlu menghidupkan lampu,” tegasnya.

Dia menambahkan penghematan juga dilakukan dengan membatasi pengadaan barang atau jasa baru sesuai dengan kebutuhan, dan mendayagunakan fasilitas kantor atau memanfaatkan fasilitas kantor instansi lain.

“Langkah-langkah penghematan lainnya diatur dalam point keempat, sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing instansi,” katanya. Q ant

Legislator Sayangkan Proyek e-KTP Dihentikan Jakarta, Bhirawa Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyayangkan penghentian proyek kartu tanda penduduk elektronik karena dana yang dikeluarkan sangat besar yaitu senilai Rp6-7 triliun.

“Saya kira apa yang sudah menjadi proses bisa dilaksanakan, karena memiliki investasi cukup besar kalau tidak salah sekitar Rp6-7 triliun sehingga seharusnya bisa diteruskan,” kata Fadli di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (17/11) kemarin.

Fadli mengatakan apabila tidak ada penuntasan, yang rugi adalah negara karena dana sebesar itu tidak digunakan dengan baik.

Menurut dia, Indonesia sebenarnya membutuhkan “single identity number” untuk setiap warga negara karena dapat diketahui mengenai identitas seseorang.

“Social security number penting dimiliki sehingga orang bisa tahu karena di sana ada semua informasi tentang seseorang,” ujarnya.

Dia menjelaskan nomor identitas tunggal itu juga diperlukan untuk data dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, yang juga telah diterapkan oleh berbagai negara.

Menurut dia, apabila negara tidak memiliki data valid tentang penduduknya, maka dalam pemilu namanama ganda sering muncul.

“Apabila data penduduk tidak valid, seringkali nama-nama ganda bermunculan, banyak duplikasi, bahkan orang yang sudah meninggal masih diundang dalam pemilu,” katanya.

Penghentian e-KTP Untuk Evaluasi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan kebijakan penghentian sementara layanan kartu penduduk elektronik atau e-KTP bertujuan untuk mengevaluasi secara total sehingga data yang dihasilkan kelak benar-benar valid.Q ant

Selasa Legi 18 NOVEMBER 2014

SAMBUNGAN

Gelar Roadshow, Targetkan Investasi Baru Rp 2 Triliun dari Kalimantan

Anggota DPRD Jatim Minta Kunker Dibatasi

l Sambungan hal 1

dewan meninjau kembali semua jadwal kunker yang hanya dibuat pelesiran saja. Sementara hasil­ nya yang dibawa untuk kepentin­ gan rakyat tidak ada,’’lanjut pria murah senyum ini.

Sekadar diketahui, dalam be­ berapa hari terakhir ini gedung DPRD Jatim sepi, karena semua anggota legislatif melakukan kunker ke luar daerah. Misalnya Komisi A menggelar kunker di Jakarta, Komisi B ke Lampung, Komisi D ke Sumenep dan Komi­ si E kunker ke Madiun. Sedang Banleg ke Lampung dan pimpin­ an fraksi dan pimpinan DPRD Jatim Lemhanas ke Jakarta.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD

tertarik melakukan kerjasama dalam bentuk investasi.

“Ada empat kota besar yang menjadi tu­ juan roadshow Promowisata Shining Batu Investment. Yaitu, Balikpapan, Samarinda, Bontang dan Kutai Kertanegara,”ujar Kepala Badan Penanaman Modal dan Peri­ jinan (BPMP) Kota Batu Samsul Bakrie da­ lam rapat internal Kepala Daerah dengan para Kepala SKPD, Senin (17/11).

Dari roadshow ini, katanya, pemkot menargetkan akan mendapatkan investasi hingga Rp 2 triliun. Tingginya nilai investasi yang ditargetkan, maka pemkot juga menye­ diakan dana besar untuk menggelar roadshow ini. “Kita sediakan anggaran sebesar Rp 3,7 miliar untuk acara ini. Anggaran sebesar Rp 3 miliar akan dikelola PHRI untuk pro­ mosi, sedangkan Rp 700 juta akan dikelola BPMP,”tambah Samsul.

Tingginya target investasi yang masuk, karena ada tiga tawaran investasi utama yang ditawarkan dalam roadshow ini. Yaitu, investasi untuk pembangunan ASEAN Cul­ ture Park, pembangunan kereta gantung, dan pembangunan taman bunga.

Tawaran investasi ini dilakukan bersa­ maan dengan promosi wisata oleh PHRI. Ditargetkan, pasca roadshow ini akan mampu meningkatkan kunjungan wisata ke Kota Batu hingga 50 persen. Artinya, akan banyak wisatawan dari Kalimantan yang datang ke Kota Batu pada 2015.

Tak hanya menggaet investasi untuk pem­ bangunan ASEAN Culture Park, kereta gan­ tung, dan taman bunga saja, pemkot juga akan melakukan kolaborasi antara Pemkot Batu dan Pengusaha Batu dengan Pemkot Balikpapan dan Investor Balikpapan pada khususnya, dan investor Kalimantan pada umumnya.

Kolaborasi itu, kata Samsul, ditawarkan untuk mengembangkan pariwisata pertanian.

Ada sekitar 200 investor yang akan ditemui.

Meskipun mayoritas investor di Kalimantan bergerak di bidang pertambangan, tetapi ia ya­ kin bisa mengajak mereka berinvestasi di Kota Batu yang bergerak di sektor pariwisata.

“Tidak harus investor minyak menolak berinvestasi di pertanian ataupun pariwisata.

Sudah banyak contohnya, bahwa investor per­ tambangan juga melakukan investasi di luar pertambangan,”ujar Samsul meyakinkan.

Adapun kepada Pemkot Balikpapan, Pem­ kot Batu juga akan mengajak untuk beker­ jasama dalam pemenuhan produksi pertanian.

Maksudnya, Kota Batu bersedia menjadi pemasok sayur mayur ke Kota Balikpapan yang notabene kekurangan pasokan sayuran.

“Nanti akan kita buat MoU-nya antara Pem­ kot Batu dan Pemkot Balikpapan terkait kerja sama ini,”pungkas Samsul. n nas

Penyaluran Raskin Jatim Capai 98,5 Persen l Sambungan hal 1

Karena itu, bila Jatim, tepatnya Kota Sura­ baya ditunjuk menjadi pilot project sistem peng­ elolaan pengaduan program raskin, pihaknya siap mendukung keputusan TNP2K tersebut.

Apalagi, Pemkot Surabaya telah menerapkan sistem peng­aduan masyarakat yang terintegrasi dengan nama ‘Sapa Warga’, dimana setiap warga kota bisa mengakses keluhan melalui berbagai media, semisal telepon rumah, telepon seluler, dan juga media sosial.

Ia juga berharap, setelah diujicoba di Surabaya, nantinya bisa diintegrasikan dengan seluruh kab/kota se-Jatim. “Kota Surabaya harus mempersiapkan diri karena ditunjuk menjadi pilot project ini. Siapkan perangkat komputer yang mumpuni, akses jaringan dan konektivitas. Jika perlu minta dukungan kepada Dinas Kominfo untuk me­ nyukseskan program ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua TNP2K Endang mengatakan, tujuan kunjungannya ke Jatim yakni memohon dukungan agar program pen­ gelolaan pengaduan raskin bisa terlaksana dengan baik. “Kami akan membuat website pengaduan secara terintegrasi dan berjen­ jang dengan seluruh daerah di Indonesia.

Pada 2018, semoga dapat terkoneksi dengan wilayah di Indonesia, agar masyarakat yang ingin melaporkan pengaduan bisa tertampung aspirasinya,” jelasnya.

Ia menjelaskan, dipilihnya Jatim, khusus­ nya Kota Surabaya karena sudah maju secara teknologi maupun pelaksanaan program raskin. “Kami akan mencoba sistem aplikasi ini yang dimulai pada awal Desember selama tiga bulan ke depan. Saya minta dukungan Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya untuk menyiapkan perangkat komputer, jaringan serta petugas IT guna keberhasilan program ini,” pungkasnya. n geh, iib

Segera Tambah PTN l Sambungan hal 1

merupakan keinginan pemerintah pusat.

Namun demikian, pemkab dan masyarakat Madura, termasuk para ulama yang ada di wilayah itu merasa senang dengan ke­ bijakan itu, bahkan telah menyampaikan pernyataan tertulis kepada pemerintah pusat sebagai bentuk dukungan. “Pemkab Pamekasan berkewajiban memberikan tanah hibah untuk ditempati perguruan tinggi negeri itu,” terang Achmad Syafii.

Menurutnya, pemkab telah mengajukan alokasi anggaran kepada panitia anggaran DPRD dan masih akan dibahas dalam pembahasan RAPBD 2015. Sebelumnya, se­ jumlah fraksi di DPRD Pamekasan sempat mempertanyakan rencana pembangunan PTN di Pamekasan itu, karena keberadaan­ nya dikhawatirkan akan memengaruhi terhadap perguruan tinggi lain yang sudah ada di Pamekasan.

Perguruan tinggi yang ada di Pame­ kasan saat ini, antara lain Universitas Madura (Unira), Universitas Islam Ma­ dura (UIM), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), dan STAI Al Khairat.

Namun, bupati meminta rencana pemban­ gunan PTN di Pamekasan itu tidak dinilai negatif, sebab keberadaan perguruan tinggi menunjukkan bahwa sebuah daerah atau kabupaten itu tergolong maju. n tam

l Sambungan hal 1

Jatim Tjutjuk Soenarjo tidak setuju kunker, baik di dalam kota maupun di luar kota atau di luar provinsi dihapus. Ini karena kunker merupakan hak setiap anggota dewan yang akan menyerap aspirasi masyarakat atau konstituennya di bawah. Di sisi lain kunker yang dilakukan oleh dewan adalah untuk men­ jalankan fungsinya sebagai ang­ gota legislatif yaitu kontroling, budgeting dan legislasi. ‘’Secara pribadi saya tidak setuju kunker dihapus begitu saja, karena setiap anggota dewan yang melakukan kunker telah dilindun­ gi oleh UU. Selain itu merupakan haknya untuk menyerap aspirasi masyarakat yang ada di bawah.

Selanjutnya kalau itu dipandang

11

menghambur-hamburkan ang­ garan, yang saya tanyakan ang­ garan yang mana,’’tegas politikus asal Partai Gerindra Jatim ini yang diklarifikasi lewat telepon genggamnya.

Menurutnya, kunker yang di­ lakukan oleh setiap anggota de­ wan sudah melewati pembahasan di Banggar. Begitupula dengan urgensinya sudah dikomunikasi­ kan bersama-sama. Termasuk ke Jakarta, rata-rata anggota dewan melakukan konsultasi ke kemen­ terian. ‘’Jadi tidak benar harus dihapus atau dibatasi. Selama itu membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan ke­ sejahteraan masyarakat Jatim, tentunya pimpinan dewan harus mendukungnya,’’paparnya. n cty

Program Pemprov Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tuai Pujian l Sambungan hal 1

Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA) pada 2014.

“Kami berkomitmen terus mendukung program Pengar­ usutamaan Gender (PUG) den­ gan memberikan anggaran di masing-masing kabupaten/kota setiap tahunnya,” kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat men­ erima tim Verifikasi Independen Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Kementerian Pember­ dayaan Perempuan dan Perlind­ ungan Anak di Kantor Gubernur, Senin (17/11).

Ia menjelaskan, peran provinsi pada pelaksanaan pembangunan PP dan PA sudah cukup berha­ sil. Berdasarkan data yang ada Perkembangan Indeks Pemban­ gunan Manusia (IPM) Jatim pada 2009-2013 mencapai 73,54.

Sedangkan perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Ja­ tim (2009-2013) adalah 67,85 atau naik sebesar 1,29 pada 2012-2013.

Selain itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Jatim (2009-2013) juga meningkat menjadi 70,77, dan peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) (2009-2013) Jatim menjadi 6,26.

“Peningkatan KKG di Jatim ini ditunjukkan dengan makin kecil­ nya selisih angka IPM dan IPG,” tambahnya.

Program kebijakan Pemprov Ja­ tim dinilai banyak memihak perem­ puan dan anak, misalnya pada 2014 Jatim melaksanakan Program Pen­ anggulangan Feminisasi Kemiski­ nan. Program tersebut ditujukan khusus pada single parents dengan mengikutsertakan mereka dalam program peningkatan ekonomi.

Ada juga pemberian keterampilan bagi pekerja anak dalam bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

“Jumlah single parents yang sudah mendapatkan bantuan mencapai 153.324 keluarga, jenis bantuannya ada yang berupa bantuan modal ataupun pelatihan keterampilan,” jelasnya.

Belum lagi program 12.227 Ta­ man Posyandu dan Parade Baca merupakan program inovatif yang berpihak terhadap perempuan dan anak. Selain itu, jumlah kab/kota di Jatim layak anak dari 24 pada 2013 meningkat menjadi 31 pada 2014.

Impelementasi perlindungan anak di ranah publik juga dikembangkan di tahap Pasar Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak.

Sementara itu, Ketua Tim Inde­

penden Verifikasi PP dan PA Dra Setyawati mengatakan, Anugerah Parahita Ekapraya merupakan penghargaan yang diberikan pada kementerian/lembaga serta pemer­ intah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang dinilai telah berkomitmen dan mengimple­ mentasikan strategi yang terkait dengan Pengarusutamaan Gender (PUG), PP dan PA di berbagai sek­ tor pembangunan.

Penilaiannya berdasarkan pe­ nerapan strategi pengarusutamaan gender, pencapaian dan inovasi dalam perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta upaya untuk memenuhi hak anak.

Penilaian verifikasi tahun ini semakin diperketat, berdasarkan program-program yang dibuat apakah benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Pemprov Jatim merupakan salah satu provinsi yang sasaran penilaian kabupaten/kota-nya terbanyak yaitu 10 kabupaten/kota. Sepu­ luh daerah tersebut yakni Kota Surabaya, Kabupaten Ponorogo, Ngawi, Jombang, Sidoarjo, Ka­ bupaten Probolinggo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Blitar, Kota Pasuruan, dan Lamongan. n iib

Selamatkan dari Kepunahan, TSI II Prigen Datangkan Beaver dari Ceko l Sambungan hal 1

terpantau kondisinya sengat sehat.

Mereka sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya,” tandas Idham Rustiawan, Senin (17/11).

Menurutnya, satwa Beaver Amerika tersebut merupakan satwa akuatik. Sedangkan habitat aslinya adalah satwa ini membuat bendun­ gan untuk memperlambat aliran sungai. Kemudian membuat sarang yang terbuat dari ranting-ranting pohon sebagai tempat berlindung dan menyimpang makanan. “Beaver Amerika adalah satwa semu akua­ tik dan merupakan satwa pengerat terbesar di Amerika Utara,” papar Idham Rustiawan.

Beaver memiliki gigi seri besar dan kuat. Gigi seri yang besar itu digunakan untuk memotong kayu sebagai materialan untuk membuat bendungan dan sarang. Satwa ini juga dikenal dengan kelincahan saat berenang di dalam air. Itu terjadi karena kaki-kakinya yang berselaput dan ekornya yang pipih dan seperti dayung. “Makanannya utama satwa ini kulit kayu dan tanaman air. Se­

dangkan jumlah populasinya di dunia tinggal sedikit. Tentunya ini sangat berisiko terhadap kepunahannya.

Karena itu, kami dengan sengaja mendatangkan ke Tanah Air seh­ ingga masyarakat dapat melihatnya sekaligus mengetahui lebih dekat satwa asli Amerika itu,” papar Idham Rustiawan.

Sementara itu, TSI II Prigen Ka­ bupaten Pasuruan berhasil mengem­ bangbiakan gajah Sumatera (El­ ephas Maximus Sumatranus). Gajah Sumatera yang juga terancam punah di Indonesia itu lahir 6 November 2014 dengan memiliki berat 83 kilo­ gram dan tinggi 82 cm.

Pantauan di lokasi kandang gajah, bayi yang baru berusia sekitar seminggu ini tampak lucu dan menggemaskan. Meski tampak belum begitu kuat berdiri, namun bayi gajah itu bersemangat men­ gelilingi induknya dan berjalan di antara kaki induknya. Sesekali gajah yang kulitnya berwana abuabu itu terjatuh dan kemudian langsung bangkit kembali.

Dokter hewan di TSI II Prigen drh Praticta menyampaikan bayi

gajah berjenis kelamin betina ini merupakan anak pasangan gajah betina bernama Siska (20) dan gajah jantan bernama Subaru (40).

Lahirnya satu ekor gajah ini meru­ pakan kelahiran yang ke sepuluh di TSI II Prigen “Kami masih belum memberi nama anak gajah itu. Se­ dangkan proses kelahirannya ber­ langsung dengan tiba-tiba, ditandai gajah-gajah di sekitarnya bersuara keras. Ternyata seekor gajah kecil sudah lahir berdiri dan minum susu,” terang drh Praticta.

Saat ini induk dan bayi gajah masih ditempatkan dalam kandang khusus dan dalam pemantauan keeper gajah TSI II. Iapun me­ nambahkan, International Union for Conservationof Nature (IUCN) menyebutkan gajah Sumatera ter­ masuk salah satu satwa yang masuk dalam kategori Critically Endan­ gere atau sangat terancam punah.

Sehingga di Indonesia satwa ini dilindungi oleh PP No 7 tahun 1999, tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar. “Awal lahir beratnya 83 kilogram tapi saat ini beratnya naik 5 kilogram,” paparnya. n hil

Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM memberikan cinderamata kepada Konjen RRT Yu Hong di ruang kerja Jl Pahlawan No 110 Surabaya, Senin (17/11).

Jatim - RRT Bertekad Tingkatkan Kerjasama Bilateral l Sambungan hal 1

yang dipimpin Laksamana Cheng Ho dengan armada yang terdiri dari 27 ribu anak buah kapal dan 307 armada kapal laut.

“Saya harap Yu Hong yang baru enam bulan di Surabaya dapat mendor­ ong dan memperkuat serta mengembangkan kerjasama di semua bidang antara Ja­ tim dan RRT,” harapnya.

Rencana program provinsi Jatim ke RRT pada 2015 antara lain melaku­ kan promosi trade tourism dan investment di Fujian, pameran di Guangxi ( CAExpo sekaligus promosi investasi), dan kerjasama bidang pendidikan Tian­ jin – Jatim ). Rencananya dalam kurun waktu lima tahun, Jatim akan men­ girim seribu siswa SMK untuk belajar permesinan sekaligus magang di pe­ rusahaan Tianjin. Setiap tahun siswa dan asal SMK bergiliran.

Selain itu, dari kunjun­ gan delegasi Jatim ke RRT pertengahan Oktober lalu, akan ditindak lanjuti den­ gan kerjasama sister city antara Kota Kediri - Kota Yiwu, Zhejiang, dan Kab Situbondo dengan Dis­ trik Songjiang, Shanghai tentang sistem budidaya tambak air tawar yang terkoneksi dengan sistem kontrol IT, baik untuk kontrol suhu maupun vol­ ume tambak.

Dijelaskan Sukardi, Ja­ tim telah melakukan ker­ jasama dengan beberapa provinsi di Tiongkok dan telah melakukan berbagai program kegiatan, antara lain di Tianjin. Keikut­ sertaan para pengusaha Tianjin dalam pameran in­ ternasional Jatim Fair dan masing-masing provinsi telah menyediakan Ex-

change Center sebagai pusat promosi trade, tourism and investment. Exchange Cen­ ter Jatim di Tianjin ber­ lokasi di Italian Village, sedangkan Exchange Center Tianjin di Jatim berlokasi di Margorejo No 420-421 Surabaya : Selain itu dengan Shanghai dan Shejiang su­ dah menjalin kerjasama di bidang pendidikan dengan mengirimkan dua orang untuk mengikuti pelatihan bahasa Indonesia dan bu­ daya Jatim selama sebulan di Surabaya.

Di Provinsi Guangzi, pejabat dan pengusaha UMKM Jatim mengikuti pameran China ASEAN Expo (CA-EXPO), dan keikutsertaan perwakian Guangxi pada Majapahit Travel Fair Jatim.

Sedangkan dari Shan­ dong, beberapa pejabat melakukan kunjungan antara lain Wakil Gu­ bernur Shandong Mr Jia Wanzhi dan anggota par­ lemen Shandong, serta delegasi pendidikan dan perikanan.

Sementara Konjen Yu Hong dalam kesempatan itu mengatakan senang sekali keberadaannya di Jatim sangat bermakna.

Pada 2015 banyak sekali program kegiatan yang dis­ ampaikan, antara lain akan ada rombongan dari RRT ke Jatim untuk melaku­ kan kerjasama infrastruk­ tur, termasuk Bandara Juanda. Selain itu juga dibahas masalah ekonomi dan investor. “Banyak pe­ rusahaan RRT ingin in­ vestasi di Jatim dan untuk memperkenalkan kesenian dan budaya masing-masing maka rombongan kesenian masing-masing provinsi akan saling mengunjungi,” katanya. n iib

Pemerintah Sedang Hitung Kenaikan BBM Subsidi l Sambungan hal 1

harga BBM bersubsidi ini antara Rp 2.000 hingga Rp 3.000 per liternya. Rencana kenaikan harga BBM subsidi ini dilakukan untuk menghemat subsidi. Sehingga, pemerintah dapat mengalihkan­ nya ke sektor yang diklaim lebih bermanfaat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Faisal Basri punya perhitung­ an sendiri mengenai kenaik­ an harga BBM bersubsidi.

Ekonom Universitas Indonesia ini menyarankan rentang nilai kenaikan harga yang bisa di­ ambil oleh pemerintah.

Menurut Faisal, pemerintah bisa menaikkan harga BBM dari Rp 1.000-2.500 per liter.

“Jika pemerintah berlaku kon­ servatif, bisa menaikkan harga Rp 1.500 per liter,” katanya di Hotel Le Meridien Jakarta.

Faisal mengatakan, jika pe­ merintah menaikkan harga sebe­ sar Rp 1.500 per liter, dana subsidi yang diberikan pada 2015 menca­ pai Rp 75 triliun. Kenaikan harga tertinggi, Rp 2.500 per liter, bisa diberlakukan untuk BBM bersub­ sidi jenis premium. Sedangkan kenaikan harga solar disarankan sebesar Rp 1.000 per liter.

Saat ini, kata Faisal, adalah

momen yang tepat untuk menai­ kkan harga BBM. Sebab, harga minyak dunia sedang turun dan harga beberapa barang konsum­ si di dalam negeri relatif rendah.

Dia menghitung, dengan asumsi harga minyak mentah jenis Texas Light Crude dan Brent yang berada pada level 75-79 dollar AS per barel, pemerintah bisa menaikkan harga BBM Rp 1.500 per liter.

Rencana pemerintah menaik­ kan BBM bersubsidi rupanya tak main-main. Sesuai agenda Kemen­ ko Bidang Perekonomian, Menterimenteri Ekonomi dijadwalkan melakukan konferensi pers terkait kenaikan harga BBM bersubsidi, Senin (17/11) pukul 21.00.

Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM Naryanto Wagimin mem­ benarkan rencana pemerintah tersebut. Menurut info yang ia terima, pemerintah memang akan mengumumkan kenaikan BBM bersubsidi setelah rapat itu. “Infonya yang saya peroleh memang iya seperti itu. Tapi, saya nggak tahu karena tiap de­ tik bisa berubah. Semua bergan­ tung keputusan Presiden Joko Widodo,” jelas Naryanto .

Tolak BBM Naik Sementara itu puluhan ma­ hasiswa dari berbagai elemen

yang mengatasnamakan Jarin­ gan Mahasiswa Pejuang Sura­ baya melakukan aksi unjuk rasa menolak rencana pemer­ intah menaikkan BBM bersub­ sidi di depan Gedung Negara Grahadi, Senin (17/11).

Puluhan mahasiswa ini sebe­ lum tiba di depan Grahadi, melakukan aksi long march dari Monumen Kapal Selam (Monka­ sel). Berbagai poster dibentang­ kan antara lain, ‘Mana Janji Manismu Jokowi?’, ‘Indonesia Tak Lagi Perawan’, dan ‘Jangan Jadikan Rakyat sebagai Tumbal Kekuasaan’, serta beberapa poster yang mengkritisi kinerja Presiden Jokowi-JK selama ini.

Koordinator aksi, Achmad Ba­ rizi mengatakan, jika pemerintah tetap menaikkan BBM bersubsi­ di, massa yang tergabung dalam jaringan Mahasiswa Pejuang (JMP) menilai Jokowi-JK sama dengan rezim SBY-Boediono. “ Berdasarkan kajian, kami menolak kenaikan BBM dan pengalihan subsidi ke hal-hal lainnya seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP). Alasan APBN habis itu alasan klasik, alasan ini sama dengan rezim SBY-Boediono.

Alasan pemerintah tak masuk akal,” katanya saat berorasi.

Ia menambahkan. Rencana

kenaikan BBM sebenarnya telah diwacanakan sebelum Jokowi-JK dilantik. Untuk merealisasikannya, rencana kenaikan BBM akan dilak­ sanakan pada November ta­ hun ini. “Kebijakan mencabut subsidi adalah salah satu kebijakan yang anti rakyat.

Padahal dalam konstitusional kita, subsidi merupakan fasili­ tas pelayanan umum yaitu pasal 34 ayat 3 yang harus diberikan pemerintah kepada rakyatnya,” imbuhnya.

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamud­ din Daeng menilai kebijakan pemerintah untuk menaikkan BBM bersubsidi hanya untuk memenuhi keingin rezim in­ ternal Rini Soemarno connec­ tion. “Kita sudah tahu semua argumen dasar ini, bahwa kenaikan BBM itu dasarnya adalah keinginan rezim in­ ternal untuk melakukan im­ balisasi sektor migas,” kata Salamuddin.

Hal ini, kata dia, menunjuk­ kan pemerintah tak berdaya menghadapi Rini Soemarno dan jaringannya yang ingin men­ guasai BUMN, terutama Per­ tamina yang menjadi sumber uang terbesar di negara ini.

Disebut Salamuddin, Per­

tamina merupakan BUMN terbesar di Indonesia dengan revenue mencapai Rp 900 triliun pertahun. “Sebelum­ nya, ada gelagat keluarga Soemarno untuk menguasai bisnis migas di tanah air,” sebut Salamuddin.

Keinginan tersebut mulai terbukti ketika Rini Soemar­ no menjabat sebagai Menteri BUMN. Dengan posisi Rini saat ini otomatis seluruh jabatan pimpinan atau dirut BUMN berada di bawah genggaman Soemarno connection. Ambisi Rini untuk menguasai BUMN khususnya Pertamina ketika menyewa PT Daya Dimensi Indonesia untuk melakukan assesment ter­hadap calon Dirut Pertamina.

Hasil dari fit and proper test yang cenderung terse­ lubung tersebut meloloskan sejumlah nama yang terkait jaringan Soemarno seperti Ahmad Faisal (mantan Dirut Niaga Pertamina era Ari Soe­ marno), Widhyawan (mantan Deputi SKK Migas-Stafsus Menteri ESDM Sudirman Said), dan dua kandidat lain yakni Budi Sadikin (mantan Dirut Mandiri) dan Rinaldi Firmansyah (mantan Dirut Telkom). n ira, geh

Dokumen Teratur Antarkan Raih SNI Award 2014 l Sambungan hal 1

Untuk itu, BSN menunjuk 17 juri yang diketuai Rhenald Kasali untuk mengawal proses pendaftaran, veri­ fikasi, kunjungan, sampai penentuan pemenang. Ada 30 nominasi dalam 10 kategori, namun hanya sembilan kat­ egori yang lolos menjadi nominasi.

Sembilan kategori adalah Pe­ rusahaan/Organisasi kecil-menen­ gah-besar sektor jasa, Perusahaan/ organisasi menengah-besar sektor pangan pertanian dan perkebunan, Perusahaan/organisasi menengahbesar sektor elektro dan logam, Pe­ rusahaan/organisasi menengah-besar sektor kimia dan serba aneka.

“Ada dua hal yang membuat Uni­ versitas Surabaya bisa memenangkan SNI Award 2014, yaitu dokumen sangat teratur dan lengkap serta konsisten dengan hasil kunjungan tim juri,” kata Rhenaldi Kasali saat wawancara singkat dengan Humas Ubaya di sela acara sebagaimana dikutip dari Antara.

Dalam acara yang dihadiri Men­ teri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Koperasi dan UMKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, dan Ketua Komisi VI DPR RI itu, Wakil Rektor I Ubaya Nemuel Daniel Pah PhD mengungkapkan bukan hal mudah bagi institusi perguruan tinggi untuk mendapatkan award itu. *

UTAMA

12

Pemprov Ingin Ciptakan Transportasi Desa Murah Pemprov, Bhirawa Diperkirakan pertumbuhan ekonomi Jatim pada 2014 ini mencapai 5,94 persen, lebih rendah dibandingkan 2013 yang mencapai 6,55 persen. Salah satu penyebab menurunnya pertumbuhan ekonomi tersebut adalah banyak sentra produksi di daerah terpencil kurang sarana transportasinya.

Untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Jatim, maka salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemprov Jatim adalah menciptakan sistem transportasi yang murah terutama di daerah terpencil.

Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Jatim, Dr I Made Sukarta, saat Rapat Koordinasi Sistem Transportasi Daerah 2014 di Hotel Elmi Surabaya, Senin (17/11). Untuk itu, dalam rapat ini akan dicari rumusan formula yang tepat terkait masalah transportasi daerah yang diyakini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jatim.

“Kita mengundang para akademisi dan semua stakeholder yang terkait untuk mendapatkan formula jitu sistem trasnportasi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Jatim. Kita berharap lewat rapat ini para pakar bisa menelurkan idenya untuk mengatasi masalah ini,” kata Made.

Made mangatakan, sengaja mendatangkan pelaku ekonomi

terutama dari pemangku kebijakan seperti Dinas Perhubungan, Dinas PU Bina Marga, Kepala Bappeda, Kepala Disperindag baik pemprov dan kabupaten/kota se-Jatim, agar ada sinkronisasi antar daerah. “Jika hasil rakor ini bisa menelurkan formula dimaksud, tentu akan bisa menjadi kebijakan Bapak Gubernur menaikkan pertumbuhan ekonomi Jatim secara signifikan,” jelasnya.

Pejabat yang baru saja menyelesaiakan program Doktornya di ITS ini mengungkapkan, masalah ekonomoi yang berdaya saing ditentukan oleh harga yang berdaya saing pula. “Bagaimana produk itu bisa mempunyai daya saing, yaitu apabila salah satu komponen biaya taransportasi bisa diatasi dengan baik,” ungkapnya.

Menurut dia, masyarakat yang memiliki sentra produk pertanian banyak yang kesulitan memperoleh transportasi murah, aman dan nyaman. Padahal transportasi yang murah tersebut san-

gat dibutuhkan masyarakat untuk mengangkut hasil produk pertanian tersebut, agar harga dipasaran bisa lebih terjangkau dan masyarakat mendapatkan untung yang lebih besar.

“Maka dari itu, Pemprov Jatim akan mempelajari dengan seksama prasarana yang dibutuhkan masyarakat. Apakah jaringan jalannya sudah bagus apa belum, apa luas wilayahnya sudah terjangkau dan kondisinya sudah layak. Jika semua itu kurang, maka kita akan koordinasikan dengan pusat, dan kabupaten/ kota untuk memprioritaskan hal ini,” katanya. Konsep seperti ini, lanjut Made, harus segera dilakukan untuk melindungi hasil produksi masyarakat dari kerugian akibat tidak bisa terjula di wilayah lain karena kurangnya sitem trnasportasi yang baik.

“Karena saat ini kondisi jalan arteri antar kabupaten pun sudah dianggap kurang. Maka kita juga akan berkoordinsai dengan pusat untuk menambah jumlah jalan di Jatim,” tegasnya. Dijelaskan, masyarakat sebenarnya hanya ingin kemudahan dalam mencapai sentra atau pasar terdekat. Maka dari itu kepedulian dari pemerintah kabupaten/kota juga sangat berpengaruh. Q iib

Selasa Legi, 18 NOVEMBER 2014

Dipastikan 60 Ribu Warga Dibiayai Pemkot Masuk BPJS Komisi D memastikan , Program Bantuan Iuran (PBI) BPJS di Surabaya segera digulirkan. Untuk tahap awal, disediakan slot sebanyak 60 ribu untuk warga yang membutuhkan tapi belum masuk dalam kuota tahun ini.

D

ata yang masuk ke Komisi D juga menyebut per Desember 2014, bakal ada tambahan peserta PBI BPJS baru dari golongan lanjut usia (Lansia) tak mampu. Untuk program ini, sejumlah regulasi anyar bakal diberlakukan. Anggota Komisi D Reni Astuti kemarin menjelaskan, ada sejumlah regulasi anyar yang diberlakukan dalam pendistribusian jatah PBI BPJS tahun depan. “Ini untuk antisipasi agar tambahan penerima program ini bisa benar-benar tepat sasaran,” katanya kemarin.

Dia mengatakan, dari hasil pembahasan yang dilakukan komisi D bersama dinkes-bappemas, penambahan jumlah peserta PBI BPJS mengacu pada hasil survei ulang yang dilakukan pemkot.

Selain itu, warga yang belum masuk dalam daftar penerima PBI BPJS juga bisa mendaftarkan diri.

Ada dua syarat yang harus dipenuhi agar mereka bisa masuk. Perta-

ma, warga bersangkutan harus berpenghasilan di bawah Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK).

Selain itu, calon pendaftar hanya diperuntukkan bagi warga yang mengalami penyakit kronis. “Untuk itu, warga yang mengajukan pendaftar agar masuk dalam PBI harus mendapat surat pengantar dari puskesmas,” katanya.

Selain itu, kata Reni, ada sejumlah regulasi lain yang diterapkan pemkot terkait distribusi PBI BPJS. “Semuanya sudah ada dalam Perwali 53/2014,” kata politikus PKS itu.

Sesuai proyeksi, total ada dana Rp 186 miliar yang bakal disiapkan.

Dana itu bisa dipakai untuk membiayai warga miskin yang hingga masih belum terkover dalam program jaminan kesehatan. Untuk tahap awal, dana sebesar itu diproyeksikan untuk 60 ribu warga miskin yang belum masuk PBI BPJS. Selain itu, ada juga alokasi dana

Reni Astuti

tambahan Rp 40 miliar. Dana itu bakal ditambahkan jika masih ada warga miskin belum masuk program itu.

“Jadi, yang dipakai sementara adalah dana Rp 186 miliar dulu. Jika ada kekurangan, tambahannya Rp 40 miliar,” kata Reni. Selain tambahan dana jaminan kesehatan, yang juga disepakati adalah pelaksanaan pendataan ulang jumlah RTM (rumah tangga miskin). “Kami juga sudah minta kepada Dinkes nanti ada pendataan ulang,” kata Anggota Komisi D, Fatchul Muid. Q gat

Dewan Pertanyakan SKRK Pasar Buah Koblen Surabaya, Bhirawa Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya mempertanyakan berlarut-larutnya proses pengajuan surat keterangan rencana kota (SKRK) untuk Pasar Buah Koblen. Anggota Komisi B Khusnul Khotimah di Surabaya, Senin mengatakan terkait masalah di Pasar Koblen kuncinya berada di pemerintah kota sebab merekalah yang mengeluarkan SKRK untuk pasar yang berdiri di atas bekas Rumah Tahanan Militer (RTM) ini. “Kuncinya ada di pemkot. Mereka mau apa tidak mengeluarkan SKRK,” katanya, Senin (17/11).

Khusnul mengingatkan jika memang pemilik lahan diperbolehkan

membangun pasar semestinya pemerintah kota tidak membekukan izin SKRK untuk bangunan cagar budaya kelas C itu. Lain lagi, jika pemerintah kota memiliki rencana membangun pasar di sana. “Ini sudah tidak benar masak rekomendasi bongkar dari badan lingkungan hidup (BLH) lebih cepat dibandingkan proses keluarnya SKRK. Makannya dalam pertemuan ini harus disepakati gambaran riil masalah yang ada di sana,” katanya.

Anggota Komisi B lainnya, Ach Zakaria meminta dinas terkait tidak gegabah dalam menyikapi masalah yang terjadi di Koblen. Mengingat di sana para pedagang tidak tahu dengan persoalan yang sebenarnya

terjadi di sana.

“Pedagang itu tidak tahu apa-apa.

Yang tahu masalah ini investor Pasar Koblen, dalam hal ini PT Dwi Budi Wijaya. Jadi, pemkot jangan seenaknya menerjunkan petugas Satpol PP,” kata Zakaria.

Menurut Zakaria, persoalan yang terjadi di Pasar Koblen hanyalah pelanggaran administratif. Jadi tidak sepantasnya jika petugas Satpol PP harus langsung dihadapkan dengan para pedagang. “Dalam masalah ini, pembinaan yang harus dikedepankan. PR Satpol PP masih banyak seperti menggelar razia ke tempat hiburan malam yang dinilai melanggar peraturan daerah (perQ gat.ant da),” katanya.Q

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Rapat Koordinasi Bidang Kearsipan dan Pelantikan Pengurus AAI Wilayah Jatim di Surabaya

Pentingnya Arsip, Jatim Siapkan Raperda Kearsipan

Kepala Bapersip Jatim, Drs Sudjono MM bersama Deputi Pembinaan Arsip Nasional RI, Dr Andi Kasman SE MM, dan Ketua AAI Jatim Drs Tidor Arif Prionodjati MM berfoto bersama dengan pengurus AAI Jatim yang baru saja dikukuhkan (kiri). Suasana dialog interaktif yang membahas mengenai kearsipan (atas).

Aktivitas dan Kinerja Gubernur Perlu Diarsipkan Pengarsipan tidak hanya sebatas pada SKPD maupun program kerja, namun aktivitas dan kinerja Gubernur Jatim juga perlu untuk diarsipkan. Hal itu diungkapkan Ketua Umum AAI yang juga Deputi Pembinaan Arsip Nasional RI, Dr Andi Kasman SE MM, Dikatakan Andi, dirinya juga sebelumnya telah berupaya mengarsipkan aktivitas dan kinerja Presiden RI yang saat itu masih dijabat Susilo Bambang Yudhoyono. “Seperti Presiden Sukarno juga terdapat arsip penting yang masih dijaga hingga kini. Begitupula dengan Presiden saat ini dan masa mendatang serta Gubernur juga harus diarsipkan,” katanya. Lebih lanjut, Kasman juga menjelaskan, Asosiasi Arsiparis Indonesia di singkat (AAI) adalah organisasi profesi arsiparis yang mewadahi komunitas professional kearsipan di Indonesia. AAI beranggotakan para arsiparis dan tenaga kearsipan yang bekerja pada instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, TNI dan POLRI serta Lembaga swasta, para pejabat struktural di bidang pembinaan kearsipan, masyarakat pecinta arsip, pemerhati arsip, dan kaum professional kearsipan. Sebagai organisasi profesi, AAI memiliki tujuan mempertinggi mutu SDM bidang kearsipan sehingga tercipta tenaga kearsipan yang handal dan mandiri, dan mempertinggi mutu penyelenggaraan dan pemanfaatan kearsipan.

Sesuai dengan UU nomor 43 tahun 2009 pasal 70 mengatur kalau AAI ke depannya merupakan mitra pemerintah dalam sosial kontrol pengarsipan di Indonesia. AAI sebagai organisasi profesi bisa memberikan kontribusi strategis pada pemerintah daerah, utamanya di Provinsi Jawa Timur.

“Memberikan masukan pada gubernur, bagaimana penyelenggaraan kearsipan yang baik, baik berupa kebijakan yang diambil gubernur, kemudian bagaimana pembinaan kearsipannya, dan bagaimana mengelola arsip negara dengan baik yang diolah dalam rangka informasi publik dan memberikan pelajaran pada rakyat,” paparnya.

Menurutnya, melalui AAI sebagai mitra kerja, maka akan memberikan dorongan lebih dalam mengolah arsip menjadi informasi publik baik secara manual maupun elektronik. “Sekarang dan di masa mendatang, seperti arsip elektronik menjadi alat bukti sah dalam pengadilan. Kendati belum banyak tersosialisasikan,” katanya. Disisi lain, Andi Kasman juga menegaskan, dalam UU nomor 43 tahun 2009 juga terdapat sanksi yang bisa menjerat pejabat dan pelaksana penyelenggaraan negara jika mereka tidak mengindahkan kearsipan. Hal ini berlaku baik pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.

“Sanksi berupa administrasi teguran tertulis hingga rekomendasi pemecatan. Selain itu juga ada sanksi pidana yang paling banyak. Tidak memberkaskan arsip terjaga yang tidak dilakukan pemerintah daerah maka hukuman bisa sampai 10 tahun penjara. Atau menjual beli arsip, dilaporkan polisi bisa ditangkap. Semua hal itu harus diterapkan,” katanya. Dikatakannya, arsip yang dijual itu bukan arsipnya karena sebelumnya arsip harus dinilai, lalu diappraisal, selanjutnya dinyatakan musnah oleh pimpinan lembaga dengan cara meleburkan menjadi bubur kertas lalu dicacah dan dijual. “Arsip dijual maka melanggar hukum jika tanpa melalui proses tersebut,” tandasnya. Q rac

Dalam rangka memenuhi kebutuhan peraturan penyelenggaraan kearsipan di Jatim, Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Bapersip) Jatim kini tengah menyiapkan naskah draf rancangan peraturan daerah dan pedoman teknis kearsipan. Selanjutnya, ke depan diharapkan bisa menjadi peraturan daerah mengenai kearsipan di Jatim.

H

al ini juga menilik terbitnya UU Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan yang ke mudian diikuti keluarnya PP nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan UU nomor 43 tahun 21012 tentang kearsipan yang membawa perubahan signifikan terhadap ketentuan pengelolaan kearsipan pada lembaga pencipta arsip maupun di lembaga kearsipan.

“Untuk itulah peraturan penyelenggara kearsipan menjadi kebutuhan yang mutlak diperlukan sebagai acuan bagi pengelolaan arsip dilingkungan Pemprov Jatim, dan bahkan di seluruh Jawa Timur,” kata Kepala Bapersip Jatim, Drs Sudjono MM ketika membuka Rakor Bidang Kearsipan, di Surabaya. Sudjono juga mengharapkan dalam rakor yang diselenggarakan kali ini terdapat masukkan agar peraturan daerah atau peraturan penyelenggara kearsipan nantinya bisa diproses lebih lanjut

Peserta Rakor Bidang Kearsipan saat mengikuti dialog interaktif.

dan diterapkan di lingkungan Pemprov Jatim dam Pemkab/kota seluruh Jatim.

Menurutnya, dalam proses persiapan raperda mengenai kearsipan ini diharapkan adanya hak inisiatif dari DPRD Jatim pada tahun 2015. “Setidaknya jika DPRD yang menggunakan hak inisiatif, maka prosesnya akan lebih baik lagi. Bukan tidak mampu, namun kami pun sudah menyiapkan tinggal penyusunan akademiknya,” katanya. Sudjono menambahkan, pengelolaan dan penyelamatan arsip merupakan tugas pokok Bapersip Jatim disamping tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Jatim, begitupula lembaga kearsipan di kabupaten/kota se Jatim.

Namun tugas pengelolaan dan penyelamatan arsip tidak dapat hanya dilakukan oleh lembaga kearsipan saja, tapi harus ada sinergi antara lembaga kearsipan dengan SKPD pen-

cipta arsip. “Untuk itu saya harapkan adanya peningkatan kerjasama diantara insan kearsipan di Jatim agar penyelenggaraan kearsipan bisa meningkat dan sesuai dengan standar nasional,” ujarnya.

Dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), maka diharapkan arsiparis meningkatkan kompetensi mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota.

Sementara Kabid Pembinaan dan Pemasyarakatan Kearsipan Jatim yang juga Ketua AAI Jatim yang baru saja dikukuhkan, Drs Tidor Arif Prionodjati MM mengatakan, dirinya akan mengkonsolidasikan organisasi AAI di Jatim agar lebih banyak bergerak dibandingkan kepengurusan sebelumnya.

Dari aspek organisasi, lanjut Tidor, pihaknya juga akan memperkuat sosialisasi arsiparis dengan menjaring keanggotaan dan mencoba untuk mensertifikasi fungsional arsiparis dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). “Yang jelas tidak banyak dilakukan pada awalnya, namun kami akan menggerakkan fungsional arsiparis baik instansi pemerintah dan pemerhati kearsipan swasta dan perguruan tinggi,” katanya.

Ditambahkannya, dari sisi kajian pengembangan pihaknya juga membuat jaringan kerja dengan memanfaatkan media informasi yang ada. “Banyak pengurus yang pintar membuat IT. Sehingga harapannya bisa memperkuat diri,” katanya yang juga akan memperkuat jaringan komitmen di SKPD. Disamping itu, pihaknya juga melakukan peningkatan kapasitas SDM kearsipan dan mendorong masyarakat agar lebih terlibat dalam hal kearsipan sebab pekerjaan sebagai arsiparis sebenarnya memiliki masa depan yang baik. “Banyak dilakukan masyarakat dalam mendorong pemerintah dalam berkomitmen dalam kearsipan dan membangun sistem administasi yang baik melalui penyelenggaraan kearsipan,” katanya. Q rac