Harian Bhirawa Edisi 18 Maret 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Tidak pernah Pak Prabowo menyatakan itu (KMP boikot Pilkada),”

IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 10

031-5615454

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Rabu Legi, 18 MARET 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

18 MARET 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

Pemprov Bangun RS Khusus Rehabilitasi

Menunaikan Ibadah Umrah

 Wagub H Saifullah Yusuf 09.00 16.00

Membuka Rapat SPT Tahunan di Ruang Bhinaloka Batsul Masail di Ponpes Putri Lirboyo Kediri

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 09.00 10.00

Pengguna Narkoba Jatim Tertinggi di Indonesia

Menghadiri Acara Rapat SPT Tahunan di Ruang Bhinaloka Rapat terkait Bandara Abd Rahman Saleh di Ruang Rapat Sekdaprov

Pemprov, Bhirawa Sungguh memprihatinkan, ternyata Jatim menduduki peringkat pertama alias terbesar jumlah pengguna narkoba di Indonesia.

Dari data yang ada, dari 4,9 juta pengguna

narkoba di Indonesia, 400 ribu di antaranya berada di provinsi paling ujung timur Pulau Jawa ini.

“Sebenarnya angka ini sudah turun dibanding 2013 lalu yang mencapai 740 ribu pengguna.

Saat ini sudah turun jadi 400 ribu,” k a t a Kepala

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jatim Brigjen Polisi Iwan A Ibrahim usai deklarasi peluncuran program rehabilitasi 10.000 pengguna narkoba di halaman Kantor Gubernur Jatim, Selasa (17/3).

Meski jumlahnya menurun, namun kerugian akibat penyalahgunaan narkoba ini tiap tahunnya mencapai

Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf melakukan tes urine pada acara deklarasi rehabilitasi 10.000 penyalahguna narkoba di halaman kantor Gubernur Jatim, Selasa (17/3).

 ke halaman 11

Penuntasan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Kejati Tambah Dua Tersangka Dugaan Korupsi Mess Santri Kemenag Jatim Kejati Jatim, Bhirawa Janji Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menambah tersangka baru kasus dugaan korupsi proyek pembangunan mess santri Kemenag Jatim dibuktikan dalam laporan bulanan kasus korupsi, Selasa (17/3) di Kantor Kejati Jatim.

Adapun dua tersangka baru kasus dugaan korupsi Kemenag Jatim adalah AA dan ES. Dalam proyek pembangunan mess, kedua tersangka menduduki jabatan sebagai Konsultan Pengawasan.

Temuan penyidik, keduanya diduga tidak melaku-

 ke halaman 11

anas/bhirawa

Suasana penimbangan dan penghitungan nilai sampah di Bank Sampah KLH yang diresmikan, Selasa (17/3).

Pelopori Bank Sampah di SKPD Batu Batu, Bhirawa Kantor Lingkungan Hidup (KLH) dikirimi tumpukan sampah di depan kantornya. Namun keberadaan sampah itu bukan merupakan aksi protes dari pihak tertentu. Namun KLH meresmikan Bank Sampah di dinasnya, Selasa (17/3). Diharapkan keberadaan Bank Sampah KLH ini akan menjadi pelopor berdirinya bank sampah baru di SKPD yang lain.

“Kita sudah banyak memberikan sosialisasi dan penyuluhan terhadap pengelolaan sampah kepada masyarakat. Dan akan lebih baik lagi jika kita juga melakukannya dengan mendirikan Bank Sampah KLH,”ujar Kepala KLH Batu Hari Santoso, Selasa (17/3).

Tersangka Belum Ditahan, Kejaksaan Dalami Keterlibatan Pihak Lain “Kita masih terus melakukan pengembangan, sehingga ketiganya memang belum kami tahan. Beberapa saksi masih akan kita panggil kembali pada minggu ini, karena modusnya kredit fiktif ini cukup rapi dengan melibatkan orang dalam. Sehingga kredit sebesar Rp 775 juta yang dikucurkan secara bertahap

Perjuangkan Asuransi untuk Petani survive atau bahkan terpuruk dan tidak bisa menanam lagi.

“Nah, petani seperti ini sangat butuh pertolongan.

Pemprov Jatim harus hadir untuk menyelamatkan mereka.

Sehingga kelang-

 ke halaman 11

Dewi Masita

Sentil..    

HUT Satpol PP, Bupati Bondowoso santuni abang PKB siapkan kader muda disandingkan Saiful Ilah becak dan PKL Jangan hanya muda, tapi kapabel, memiliki visikecil jelas Lanjutkan, pemerintah memanginovatif harus dan bantu rakyat

   

Bina Marga ajukan tambahan Putusan Menkumham jatuhkan anggaran wibawa hukum Jangan hanya nambah realisasi di lapangan yang Menteri seperti ini kokanggaran, masih dipertahankan penting

   

Pemkot Malang lakukan uji kompetensi pejabat Kades penganiaya juru pengairan dituntut tigabukan bulan pintar penjara Semoga menghasilkan pejabat berkualitas, Pemimpin berwatak omdo (omong doang) preman kok bisa kepilih

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Dewan Sidak Pabrik KTM, Antisipasi Pendirian Pabrik Gula Rafinasi

 ke halaman 11

KELANGKAAN pupuk hingga gagal panen masih menjadi ancaman serius para petani di wilayah Malang Raya. Ini belum termasuk harga komoditas pertanian mereka yang jatuh di pasaran.

Sehingga p a r a petani gagal

itu mudah cair,”ujar Kasi Intelejen Kejari Jombang Nurngali, Selasa (17/3).

Beberapa orang saksi yang sudah dipanggil, di antaranya adalah Direktur Utama Bank Jombang Afandi Haris Setyo Nugroho, Inspektorat, Kepala Cabang Bank Jom-

Dindik Surabaya, Bhirawa Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 2014/2015 baru sampai pada tahap persiapan. Namun di Surabaya, para calon lulusan jenjang SD dan SMP sudah harus mulai memikirkan kemana akan memilih sekolah selanjutnya.

Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya juga sudah menyiapkan sistem agar siswa bisa mulai melakukan pemanasan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online tahun ajaran 2015/2016. Ketua Panitia PPDB Surabaya Yusuf Masruch mengatakan, para siswa dapat berlatih PPDB dengan mengakses ppdbsurabaya.net. Laman tersebut sejak kemarin mulai bisa diakses serentak oleh siswa se-Surabaya dalam versi latihan, Selasa (17/3).

“Silakan mencoba mulai hari ini (kemarin, red). Para siswa bisa latihan sampai PPDB dibuka secara resmi,” tutur Yusuf usai

Kredit Fiktif Bank Jombang

Kab Jombang, Bhirawa Kejaksaan Negeri Jombang terus mengembangkan kasus dugaan kredit fiktif Bank Jombang senilai Rp 775 juta yang melibatkan orang dalam. Tiga orang tersangka, dua di antaranya PNS Pemkab Jombang hingga kemarin belum ditahan.

trie diana/bhirawa

Rombongan Komisi B DPRD Jatim saat sidak di PT Kebun Tebu Mas (KTM) di Lamongan, Selasa (17/3). Perusahaan ini disebut-sebut memproduksi gula rafinasi, karena itu DPRD Jatim datang untuk memastikannya.

Siswa Surabaya Bisa Mulai Pemanasan PPDB

DPRD Jatim, Bhirawa Serangan gula rafinasi yang bertubi-tubi membuat nasib petani tebu di Jatim semakin hancur. Tidak terserapnya gula lokal hingga mencapai 850 ribu ton di sejumlah gudang milik PTPN menambah kondisi pergulaan di Jatim semakin tidak jelas. Karena itu dengan berdirinya pabrik gula baru PT KTM (Kebun Tebu Mas) di Kab Lamongan diharapkan mampu membawa angin segar terhadap produk gula di Jatim. Bukan malah sebaliknya, makin menghancurkan petani tebu Jatim.

Anggota Komisi B DPRD

 ke halaman 11

Gelapkan Setoran PBB, Staf DPPKA Ditangkap Delapan Bulan Jadi Buronan Polisi Kab Malang, Bhirawa Delapan bulan menjadi buronan polisi, akhirnya staf Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sumberpucung Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Malang Agung Aji Permana berhasil ditangkap anggota Reskrim Polres Malang. Agung sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka karena telah melakukan tindak pidana korupsi yakni menggelapkan uang setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menurut Kasat Reskrim Polres Malang AKP Wahyu Hidayat SIK menjelaskan pihaknya menangkap tersangka Agung Aji Permana saat berada di rumahnya di wilayah Kecamatan Ngajum, Kabupaten

 ke halaman 11

Pesona Megasari dan Kawah Wurung di Bondowoso

Jadi Destinasi Wisata Baru, Andalkan Keindahan Alam untuk Pecinta Paralayang Pesona perbukitan Megasari dan Kawah Wurung di Kecamatan Sempol digadang-gadang menjadi destinasi andalan baru di Kabupaten Bondowoso selain Kawah Ijen. Selain bisa menikmati sunrise, lokasi Megasari dinilai sangat bagus untuk industri pariwisata berbasis olahraga dirgantara.

Sementara Kawah Wurung cocok jadi tempat pendidikan dan latihan penerbangan siswa.

Samsul Tahar, Kabupaten Bondowoso Potensi yang tersimpan di Bukit Megasari ini pun kini sudah mulai menarik minat pecinta olahraga dirgantara. Seperti yang terlihat pada Minggu (15/3) kemarin, beberapa pilot senior paralayang dan paramotor dari Malang datang untuk ujicoba di perbukitan Megasari. Perbukitan memanjang di sebelah barat Sempol atau Hotel Arabika itu memang digadang-gadang bisa menjadi salah satu destinasi wana wisata dirgantara bertaraf Internasional.

Menurut Fauzi, pilot paramotor

dan paralayang senior dari Malang, lokasi Megasari sangat cocok jika bisa dikembangkan menjadi tempat olahraga dirgantara. Pilot yang pernah diundang Kick Andy karena pernikahan unik di udara itu, menilai keberadaan bukit yang sangat panjang cocok untuk dikembangkan untuk menunjang olahraga dirgantara. “Dulu saya pernah terbang di sini dengan teman pilot lain dari Malang, dan punggung bukit Megasari memang panjang dan sangat

 ke halaman 11

samsul tahar/bhirawa

Kawah Wurung kini menjadi destinasi wisata baru di Bondowoso bagi mereka yang suka olahraga dirgantara seperti paralayang.

SURABAYA

2

Rabu Legi 18 MARET 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Kodam V Siapkan 3.000 Anggota Kawal Pilkada Serentak

Surabaya, Bhirawa Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 18 daerah wilayah Jawa Timur akan diback up penuh oleh Kodam V/Brawijaya. Tiga ribu lebih anggota TNI Angkatan Darat (AD) di seluruh Jatim disiapkan untuk kepentingan pengamanan pesta demokrasi itu.

Tak hanya penempelan stiker pelanggaran, petugas Satpol PP Kota Surabaya juga menurunkan banner berbau iklan, Selasa (17/3).

geh/bhirawa

Tujuh Hari Tak Diindahkan, Satpol PP Segel Toko Modern Ilegal Pemkot, Bhirawa Bila dalam tujuha hari ke depan, paska stikerisasi pelanggaran dan teguran tahap dua pihak toko modern tak segera mengurus perizinan, maka Satpol PP akan melakukan penyegelan atau penutupan tempat usaha.

Setelah menempeli stiker pelanggaran di 508 toko modern bodong di seluruh Kota Surabaya Satpol PP, sampai Selasa (17/3), bersiap melakukan penyegelan.

Kasatpol PP Kota Surabaya, Irvan Widyanto menegaskan, setelah melayangkan surat peringatan kedua sekaligus memberitahu kepada toko modern yang tidak memiliki izin agar segera mengurus izinnya masing-masing. Karena, menurutnya kalau tidak segera mengurus dalam tujuh hari kedepan, pihak Satpo PP berhak menyegelnya.

“Jadi hitungannya dari setelah petugas menempeli stiker selama tujuh hari ke depan, petugas akan menyegelnya,” tutur Irvan ketika

PANGGUNG BIROKRASI

Danpasmar-1 Lepas Keberangkatan Satgasmar Ambalat-Puter Suarabaya, Bhirawa Komandan Pasmar-1 Brigadir Jenderal TNI (Mar) Kasirun Situmorang melepas keberangkatan Satgasmar Ambalat XIX dan Satgasmar Puter (Pulau Terluar) XVII dalam apel di lapangan Yonif-1 Mar, Tanjung Perak, Surabaya, Selasa.

Dalam pelepasan yang dihadiri para Asisten Danpasmar-1, Dankolak/ Satlak Pasmar-1, dan para Komandan Batalyon itu, Komandan Pasmar-1 menyampaikan Satgasmar Ambalat XIX akan bertugas di wilayah pulau Sebatik Kalimantan Timur dan Satgasmar Puter XVII di wilayah Timur Indonesia.

“Perlu kita sadari bahwa tugas adalah amanah, sehingga harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya, tugas juga merupakan kehormatan yang harus dijunjung tinggi oleh setiap prajurit, kalian semua adalah prajurit-prajurit terpilih yang dipercaya untuk mengemban tugas negara,” katanya.

Menurut dia, Satgasmar Ambalat XIX merupakan bagian dari satuan tugas pengamanan perbatasan (Satgas Pamtas) di bawah kendali Guspurlatim dalam rangka mengamankan wilayah Ambalat.

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa wilayah Ambalat adalah wilayah NKRI yang beberapa waktu lalu merupakan wilayah konflik yang disebabkan klaim sepihak karena belum adanya kesepahaman tentang penentuan batas wilayah,” katanya.

Oleh karena itu, kehadiran Satgasmar itu mempunyai nilai strategis dan berdampak politis, yaitu dalam rangka menegakkan kedaulatan dan mempertahankan keutuhan wilayah Q ant NKRI.Q

ditemui di Mako Satpol PP Kota Surabaya, Selasa (17/3).

Bila dalam tujuh hari tersebut, lanjut pria yang gemar memakai kacamata hitam ini, para pelaku usaha toko modern tidak segera mengurus perizinan, maka pihaknya segera melakukan penyegelan atau penutupan usaha.

“Jika tidak dilakukan, maka Satpol PP tidak segan melakukan penyegelan kepada toko modern yang bandel. Kita lihat nanti sejauh mana kepatuhan pengusaha terhadap aturan yang ada. Bila tetap membandel, kami akan menutup setelah peringatan ketiga nanti,” tegas mantan Camat Rungkut ini.

Irvan menegaskan, pihaknya tidak melarang berinvestasi di Kota Surabaya, tapi dirinya juga berharap kepada pengusaha untuk mengurus izinnya segera dipercepat.

Sementara itu, Kabid Pengembangan dan Kapasitas Satpol PP Kota Surabaya, Deni Christopel

mengatakan, belum selesainya pemberian surat peringatan kedua dalam sehari dikarenakan banyaknya titik yang harus didatangi.

“Hari ini kita lanjutkan pemberian surat peringatan kedua ke masing masing toko modern sebanyak 160 titik,” kata Deni.

Pria berbadan tegak ini menambahkan, Selain banyaknya titik, validasi data toko modern juga terus dilakukan sebagai antisipasi agar tidak menimbulkan masalah hukum nantinya. Selain itu, bahwa pemasangan stiker pelanggaran tanda silang di pintu toko modern bukan sebuah penutupan melainkan peringatan keras dari Pemkot Surabaya.

Karena dirinya menilai proses berdirinya toko modern ini sudah lama, maka dari itu pihaknya melakukan penekanan. Hari ini yang paling banyak Surabaya Selatan yang kembali kita lanjutkan,” Q geh imbuh Deni.Q

PWNU Jatim Siap Kawal Persoalan Gula di Muktamar NU Surabaya, Bhirawa Menyikapi permasalahan carut-marut tata niaga gula di Jatim yang membuat petani tebu merugi, memaksa PWNU Jatim angkat bicara.

Bahkan, organisasi keagamaan terbesar di tanah air, siap membeck up kepentingan petani tebu.

Dalam pertemuan itu, Wakil Tanfidz PWNU Jatim, Hamid Syarif membenarkan adanya keresahan petani akibat serangan gula impor, termasuk kurangnya pengawasan dari pemerintah. “Karena itu, PWNU Jatim bertekad untuk membawa masalah kemaslakatan umat ke Muktamar NU mendatang,”janjinya, Selasa (17/3).

Sedang Wakil Sekretaris PWNU Jatim, Sholeh Hayat menyampaikan ada banyak usulan yang awalnya dikawal dari Nahdlatul Ulama, termasuk pengawalan tentang perda rendemen tebu. “Materi yang disampaikan teman-teman media meneruskan hasil seminar soal gula akan terus kami kawal dalam muktamar NU nanti,” tegas Sholeh Hayat.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Sekretaris PWNU Jatim, Nur Hadi. Dikatakannya persoalan ini justru akan memberi input pada NU semoga mencapai jalan yang lurus. Sedang terkait persoalan tata niaga tebu dikatakan Nur Hadi disini ada persoalan kebijakan yang harus dikoreksi. “Banyak kebijakan untuk dikawal yang selama ini tugas pemerintah. Disatu sisi menyoroti tata niaga gula adalah masuk dalam wilayah negara dan wilayah privat. Apalagi di satu sisi, banyak mentalistas tenaga pengawas yang harus dibenahi,” kata Nur Hadi.

Selain itu, petani harus mendapatkan haknya secara transparan yang selama ini tidak didapatkanya.”Harus ada aturan main yang transparan,” kata dia.

Terkait tata niaga gula, Nur Hadi mendesak pemerintah untuk menghentikan impor gula rafinasi yang cenderung merugikan Q cty petani.Q

Kepala Penerangan Kodam V/Brawijaya Kolonel Arm Totok Sugiharto menegaskan, bantuan pengamanan Pilkada untuk momen pergantian kepemimpinan pemerintahan sebenarnya tidak hanya kali ini saja. Pengamanan yang melibatkan unsure TNI AD sudah rutin dilakukan setiap kali momen Pilkada digelar.

“Pengamanan akan dilakukan setelah ada MoU antara instansi lainnya. Barulah unsure TNI dilibatkan didalamnya,” terang Kolonel Arm Totok kepada Bhirawa, Selasa (17/3).

Berdasarkan kebiasaan momen Pilkada sebelumnya, lanjut Totok, Kodam menyiapkan satuan setingkat peleton (SST) atau setara 20 personel anggota AD di masing-masing daerah yang melaksanakan pilkada. Pasukan loreng itu di-standby-kan di markas kepolisian, sebagai koordinator pengamananan pilkada.

Pengamanan juga dilakukan bersama anggota kepolisian terutama Polda Jatim serta Satpol PP. apabila dibutuhkan lebih lanjut, sambung Totol, sejumlah pasukan diturunkan langsung ke lokasi yang perlu dilakukan pengamanan. “Berdasarkan pengalaman sebelumnya, kerjasama pe-

ngamanan Pilkada selalu dilakukan instansi kepolisian dan TNI,” katanya.

Kolonel yang pernah bertugas sebagai Komandan Kodim 0832 Surabaya Utara tahun 2009-2010 itu menambahkan, dari Korem, Kodim, Koramil, hingga Babinsa, diminta berperan untuk menyukseskan pelaksanaan pilkada serentak ini. “Yang pasti Kodam siap mengawal Pilkada serentak nanti, jika diminta untuk membantu pengamanan,” tandasnya.

Sebagaimana diberitakan, sebanyak 18 kabupaten/kota di Jatim akan menyelenggarakan pilkada tahun 2015 ini, termasuk Surabaya. Masing-masing daerah pelaksana Pilkada mulai mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk menyukseskan penyelenggaraan momen lima tahunan ini. parpol-parpol juga mulai menyuarakan bakal calon yang akan diusung.

“Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Pilkada di Jatim selalu aman. Tidak ada gangguan keamanaan berarti. Karena kesadaran warga Jatim sudah tinggi.

Jatim tidak akan aman kalau saat pilkada dimasuki orang luar Jatim,” ungkap Totok.Q bed

Tanpa Perda, Pemkot Tak Pedulikan Seni Budaya Surabaya, Bhirawa Tak adanya Peraturan Daerah (Perda) mengenai kesenian dan kebudayaan membuat Dewan Kesenian Surabaya (DKS) tidak bisa melaksanakan secara optimal tugas pokoknya menggerakkan kesenian di Surabaya. DKS akan mengusulkan Perda kebudayan agar kesenian di Kota Pahlawan tetap hidup.

Ketua DKS, Chrisman Hadi saat ditemui Bhirawa di kantor DKS komplek Balai Pemuda, Selasa (17/3). Mengutarakan secepatnya akan mengusulkan Perda inisiatif secara hukum. Kalau Perda sudah ada, menurutnya , konsekuensinya tugas pokok untuk menggerakkan kesenian tetap berjalan.

“Secepatnya akan kita ajukan Perda kebudayaan. Karena selama ini Perda yang mengatur perkara kesenian dan kebudayaan belum ada. Padahal identitas dan martabat bangsa ada pada kesenian.

Selama ini Disbudpar Kota Surabaya melihatnya perkara komoditi,” terang Chrisman pada Bhirawa.

Chirsman juga menambahkan, selama ini Pemkot Surabaya belum serius menangani kesenian dan kebudayaan di Kota Pahlawan. Terbukti, anggaran yang digelontor dalam setahun hanya Rp 100 juta.

Hal ini dinilai sangat rendah dibandingkan dengan Sulaewesi Selatan (Sulsel). Di Makassar sendiri mencapai Rp 10 miliar.

“Dari Aggaran Rp 100 juta dalam setahun itu pun juga dipotong pajak yang hanya menerima Rp 84 juta. Di Kota Angin Mamiri saja anggaran untuk seni dan budaya mencapai Rp 10 miliar dalam setahunnya, meskipun jumlah penduduk Makassar separuhnya dari Surabaya,” kata Chirsman Hadi pada Bhirawa, Selasa (17/3).

Chrisman menambahkan, pihaknya telah mengajukan daftar kepengurusan DKS yang baru kepada Pemkot Surabaya. namun

selama ini belum ada tanggapan dan responnya. “ Kalau anggaran sudah kecil dan kurang ada perhatian dari Pemkot seperti ini maka akan sangat sulit untuk memajukan seni dan budaya di Surabaya,” imbuhnya.

Padahal, pihaknya menuturkan, identitas dan martabat sebuah bangsa ada pada kesenian dan kebudayaan. Selama ini para seniman beraktivitas tanpa ada anggaran sepeser pun dari Pemkot Surabaya.“Contoh kecilnya adalah galeri baru DKS itu saja anggarannya dari teman-teman sendiri dari jual lukisan seharga Rp 200 juta,” tuturnya.

Chrisman menandaskan, hingga saat ini pihaknya belum mencairkan sepeserpun anggaran yang dialokasikan Pemkot untuk DKS. Kalaupun ada kegiatan, sumber pendanaannya mengandalkan bantuan dari sponsorship maupun sejumlah pihak yang peduli akan seni dan budaya Surabaya.

Tak salah jika dalam komposisi kepengurusan DKS yang baru, tercantum sejumlah nama-nama yang bukan seniman, tapi memiliki kepedulian soal seni.

Misalnya, ada nama pengacara Trimoelja. Kemudian ada juga nama seorang penulis Dukut Imam Widodo. Sejumlah nama-nama pengusaha Surabaya juga masuk dalam kepengurusan DKS. “Kenapa kami mencantumkan namanama pengusaha dalam kepengurusan, karena mereka tidak akan mencari uang dari DKS. Sebab, secara ekonomi mereka sudah mapan,” terangnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwasata (Disbudpar) Kota Surabaya, Wiwiek Widayati mengaku tahun lalu ada kevakuman dari DKS. Festival Seni Surabaya tak diselenggarakan sehingga anggaran yang disediakan hanya terpakai Rp19 juta sehingga Rp74 juta sisanya Q geh dikembalikan kepada kas daerah.Q

PKB Tutup Pintu untuk Dhimam-Sukoto Surabaya, Bhirawa Dua tokoh Surabaya yang akan maju dalam Pilkada, Dhimam Abror dan Sukoto, dipastikan tidak akan mendapatkan dukungan dari PKB. Meski demikian keduanya diketahui melakukan pendekatan intensif dengan pengurus DPC PKB Surabaya.

Wakil Ketua DPC PKB Surabaya Satuham mengaku partainya sudah tutup pintu dengan Dhimam Abror dan Sukoto.

Memang selama ini, keduanya gencar mendekati para pengurus PKB. Mulai dari silaturahim ke kantor DPC PKB Surabaya hingga pertemuan non formal membahas pilwali 2015.

“Yang jelas, kita tidak akan menerima keduanya lagi, selama ini kan mereka mendekat dengan PKB, tapi karena PKB belum buka pendaftaran, kita hanya tanya alasannya kenapa dua orang itu pengin diusung PKB,” jelas Satuham, Selasa (17/3).

Satuham menegaskan, PKB masih memiliki kader yang

lebih potensial ketimbang Sukoto dan Dhimam Abror.

Dengan begitu, andaikata keduanya gagal maju lewat Partai Nasdem, maka siapsaiap mencari partai selain PKB sebagai kendaraan politiknya.

“Tidak ada partai yang bisa dibuat mainan, apalagi kalau PKB masih nerima mereka

(Sukoto-Dhimam Abror) seolah-olah PKB tidak punya kader,” tegasnya.

Dia memandang, Sukoto dan Dhimam Abror tidak konsisten.

Menurut informasi yang diketahui Satuham, selain tercatat mendaftar di Partai Nasdem, Sukoto dan Dhimam Abror juga menQ gat daftar di Partai Golkar.Q

Cegah Kebakaran Rumah Tangga, Dharma Wanita Dilatih Jinakkan Api Ada suasana berbeda di halaman kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya, Selasa (17/3) pagi kemarin. Puluhan ibuibu terlihat sedang berkerumun. Lalu terdengar suara sirine melengking keras dari mobil kebakaran yang berada diantara mereka. Suasana pecah, ada kebakaran pagi itu.

Situasi itu memang sengaja dibuat seperti menegangkan.

Kebakaran yang ada juga buatan saja. Yah, begitulah aksi ibu-ibu pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Dindik Surabaya yang sedang mencoba bermain-main dengan api.

Mereka membuat simulasi kebakaran dan mengatasinya dengan bimbingan langsung Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya.

Kenyataannya, para ibuibu memang tangkas. Menghadapi situasi seperti ini, tanpa rasa khawatir langsung diatasi. Seperti yang dilakukan Ketua DWP Dindik Surabaya Shinta Setia

Ikhsan ketika mempraktekkan langsung memadamkan api yang berkobar di dalam tong. Dengan menggunakan kain goni, Shinta langsung menaklukan api.

Hal tersebut juga dilakukan oleh anggota DWP lainnya dengan penggunaan tabung pemadam kebakaran.

“Ini simulasi kebakaran yang terjadi di rumah. Biasanya ibuibu yang pertama tahu karena dia ada di rumah. Jadi perempuan juga harus siap menghadapi situasi berbahaya seperti ini,” tutur dia.

Shinta menuturkan, pelajaran ini sangat penting seiring banyaknya peristiwa kebakaran yang menimpa

kota-kota besar seperti Surabaya ini. Untuk itu dibutuhkan upaya antisipasi sekaligus pengetahuan bila suatu saat kebakaran terjadi.

Shinta berharap setelah para anggotanya dilatih, dapat mengimbaskan pengetahuan yang didapat tidak hanya di rumah, tetapi juga dilingkungan sekolah.

Shinta juga mengatakan, sosialisasi ini penting karena banyak para ibu-ibu anggota yang belum mengetahui cara-cara pencegahan serta pemadaman api kebakaran.

Sementara itu, Instruktur dari Pusdiklat Dinas Kebakaran Widagdo menuturkan, intensitas kejadian kebakaran di kota Surabaya cukup tinggi. Dalam satu tahun, jumlah kejadian bisa mencapai 600 kasus. Jika dirata-rata, setiap hari terjadi 6 kali kebakaran. Tidak hanya api , dampak yang

tam/bhirawa

Dharma Wanita Persatuan Dindik Surabaya menggelar simulasi pemadaman kebakaran skala kecil. sangat membahayakan dari rugian materi ialah asap dung CO2. pada kebakaran selain ke- kebakaran yang mengan“Karbon dioksida ini ba-

haya sekali kalau sampai dihirup manusia,” tutur dia.

Widagdo mengatakan, perkembangan kota yang semakin maju berdampak terhadap meningkatnya intensitas bahaya kebakaran yang semakin tinggi pula.

Karena itu, dibutuhkan sebuah kesadaran masyarakat yang tinggi dalam mengantisipasi serta melakukan penanggulangan bagaimana mengatasi jika bahaya kebakaran tersebut terjadi di sekitar kita.

Widagdo menghimbau jika terjadi suatu kebakaran diharapkan segera menghubungi Dinas Kebakaran, selain itu juga dapat dilakukan upaya pencegahan dengan tidak membakar sampah semabarangan di musim kemarau, melakukan potong rumput, serta menghindarkan dari hal-hal yang dapat mengakibatkan Q tam kebakaran.Q

SURABAYA

Rabu Legi 18 MARET 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Ungkap Pupuk Ilegal, 12 Anggota TNI AD Terima Penghargaan Surabaya, Bhirawa Berkat pengungkapan kasus dugaan penyalagunaan pupuk bersubsidi di wilayah Jatim, 12 anggota TNI AD mendapat penghargaan dari Korem 084 Bhaskara Jaya, Selasa (17/3). Bertempat di lapangan apel Makorem 084, penghargaan diberikan langsung oleh Komandan Korem 084 Kolonel Infantri Nur Rahmad.

Adapun ke 12 anggota TNI AD yang berhasil mengungkap penyalagunaan pupuk bersubsidi dan berhasil mendapat penghargaan, yakni Lettu Chb Kamsuri, KMA Serka Nyamilan, dan Serda Parlindo P yang merupakan anggota Intelijen Kodim 0830 Surabaya Utara.

Selanjutnya delapan anggota Intelijen Kodim 0816 Sidoarjo terdiri atas Lettu Cpl Khoiri, Serma Heri Suasana, Serma Sodik, Serma Sutrisno, Serma A Bagong, Serma Nawan Yudi, Serka Nurul Hamzah, dan Koptu Sunarto.

Tak hanya anggota intelijen Kodim, Danrem juga menyematkan penghargaan bagi Ba-

binsa Koramil 0826/Kadur, Pamekasan, Serka M Suaedi, atas kegigihannya dalam mempertahankan tanah milik TNI selama empat tahun.

“Sesuai intruksi Presiden Jokowi terkait ketahanan dan swasembada pangan di Indonesia, dan diteruskan melalui KASAD. Penghargaan ini sebagai wujud apresiasi dan motivasi bagi anggota TNI AD untuk terus mengungkap penyalagunaan pupuk bersubsidi,” tegas Danrem 084 Bhaskara Jaya, Kolonel Inf Nur Rahmad.

Lebih lanjut, Danrem menegaskan, sesuai MoU MentanKASAD, anggota TNI AD di

bed/bhirawa

Danrem 084 Bhaskara Jaya, Kolonel Inf Nur Rahmad sata memberikan pernghargaan kepada 12 anggota TNI AD, Selasa (17/3).

seluruh di Indonesia diharuskan melaksanakan tugas pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar sampai ke petani dan tepat sasaran.

Hasil pengawasan di wilayah Korem 084, beberapa hari lalu ditemukan sejumlah pelanggaran di beberapa daerah. Yakni berupa pengoplosan pupuk bersubsidi-nonsubsidi, penimbunan, dan manipulasi data penerima pupuk bersubsidi.

Pengungkapan penyalahgunaan pupuk bersubsidi tersebut dilakukan anggota TNI AD bersama-sama dengan petugas dari Petrokimia Gresik dan kepolisian. Begitu dibongkar, lanjut dia, proses hukumnya diserahkan ke pihak kepolisian untuk ditindak lebih lanjut.

“Pengawasan ini akan terus dilakukan oleh Korem 084. Kemudian dilanjutkan ke pihak kepolisian untuk jeratan hukumnya,” tandas Danrem 084 Bhaskara Jaya.Q bed

RAGAM INFO Bersih Bebas Sampah

Tak Ada Anggaran Toilet Rp 1 Miliar Pemprov, Bhirawa Pengelola Rumah susun sewa (Rusunawa) Gunungsari Surabaya membantah jika perbaikan toilet dan plafon mencapai anggaran sebesar Rp 1 miliar melalui anggaran Dinas PU Cipta Karya.

Ketika dikonfirmasi mengenai anggaran tersebut, Kasie Perumahan, Perkotaan, dan Pedesaan Dinas PU Cipta Karya, Aru Siswandi mengatakan, sebenarnya anggaran untuk perbaikan toilet dan plafon tidak mencapai besaran yang dimaksudkan yaitu Rp 1 Miliar.

“Kalau perbaikan toilet dan plafon saja, dari lantai satu sampai lantai lima, ya setidaknya kurang lebih Rp 200 juta. Tidak sampai Rp 1 Miliar. Pernah akan dianggarkan, tapi tidak jadi dilaksanakan. Kalau ada anggaran sebesar Rp 1 Miliar, tentunya akan masuk dalam lelang. Saya kok juga baru dengar kalau mau dianggarkan sebesar itu,” kata Aru, Selasa (17/3).

Sebelumnya dikabarkan, saat Dinas PU Cipta Karya kembali menganggarkan dana berlimpah untuk perbaikan toilet dan plafon hingga Rp1 miliar. Padahal sebelumnya pada November tahun lalu, Pemprov Jatim sudah mengalokasikan anggaran Rp900 juta untuk keperluan sama.

Saat itu, Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo SH MHum memutuskan mangalokasikan anggaran Rp900 juta karena kecewa dengan kondisi rusunawa yang kumuh. Saat itu, hasil inspeksi mendadak (Sidak) tim Gubernur mendapati bahwa atap rusunawa di tiga twin blok rusanawa bocor dan merembes ke seluruh lantai.

Kondisi rusak juga terjadi pada pembuangan air kamar mandi yang masuk hingga ke kamar penghuni. Selanjutnya, di dalam APBD 2015, peruntukan untuk obyek pengerjaan toilet dan plafon ternyata muncul kembali. Sehingga muncul kecurigaan terkait dobel anggaran Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Pemprov Jatim dalam proyek revitalisasi rusanawa ini.

Sumber internal Pemprov Jatim membenarkan adanya alokasi anggaran untuk revitalisasi toilet dan plafon di Rusunawa tersebut. Dia membenarkan bahwan Dinas PU Cipta Karya telah mengalokasikan anggaran Rp1 miliar Q rac untuk keperluan tersebut.Q

Pemkot Surabaya menjaga bozem morokrembangan selalu bersih dari tumpukan sampah supaya tidak menyebarkan bau tak sedap ke kawasan perkampungan sekitarnya. Selain itu bozem juga dimanfaatkan warga untuk menyirami tanaman, Selasa (17/3). trie diana/bhirawa

Tidak Vaksin Anak Dilarang ke Luar Negeri Bus Porong-Bungurasih Segera Beroperasi

dna/bhirawa

Dokter memberikan vaksin kepada salah satu anak.

Surabaya, Bhirawa anak dengan imunisasi lengkap Vaksinasi masih merupakan masih rendah di Indonesia. salah satu syarat seseorang berAnggota Ikatan Dokter Anak kunjung ke luar negeri. Seorang Indonesia (IDAI) Surabaya, dr anak untuk pergi ke luar negeri Agus Harianto menyatakan, harus memiliki bukti paspor imu- masih banyaknya anak Indonenisasi lengkap. Sayangnya angka sia yang belum mendapatkan

bukti paspor imunisasi lengkap . Hal ini karena anak tersebut belum mendapatkan kartu sehat anak (paspor sehat) dari rumah sakit, puskesmas.

Menurutnya, walaupun anakanak sudah divaksinasi terkadang instansi pemerintahan tidak memberikan kartu bukti kesehatan vaksin atau paspor vaksin. “Bukti pemberian vaksinasi ini sangat penting. Kalau disamakan sama seperti dengan akta kelahiran,” katanya.

Dokter yang juga menjadi ketua Tim Penanganan Kembar Siam RSUD dr Soetomo ini mengatakan, pentingnya anakanak untuk diberikan imunisasi, selain sebagai kekebalan tubuhnya juga untuk bekal mereka di masa depannya.

Sementara itu tingkat kesadaran masyarakat di Jatim untuk vaksinasi atau imunisasi anak-anak terburuk di IndoQ dna nesia.Q

Usut Tuntas Perkara Korupsi di Jatim

Dua Ormas Saling Gelar Dukungan di Kantor Kejati Jatim Kejati Jatim, Bhirawa Penanganan perkara korupsi oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menjadi perhatian dua Ormas besar di Jatim. Ratusan

massa kedua LSM yakni Pagar Jati Indonesia dan Pemuda Pancasila, Selasa (17/3) melakukan orasi secara bersamaan di Kantor Kejati Jatim Jl A Yani,

Surabaya.

Mendapat pengawalan pengamanan sekitar 4 SSK Satuan Sabhara Polda Jatim dan Polrestabes Surabaya,

serta 2 unit mobil water canon, dua kubu massa dipecah menjadi dua barisan.

Anggota Sabhara Polda Jatim mengamankan barikade

massa dari Pagar Jati. Sementara anggota Sabhara Polrestabes Surabaya mengamankan massa Pemuda Q bed Pancasila.Q

Pemprov, Bhirawa Kabar gembira datang bagi warga Sidoarjo yang selama ini memanfaatkan angkutan umum massal sebagai alat transportasi. Sebab dalam waktu dekat akan ada trayek bus baru jurusan Porong-Bungarsih melayani warga Sidoarjo.

Bus baru tersebut bantuan dari Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang rencananya akan mulai beroperasi satu atau dua bulan ke depan. Bus jurusan baru ini akan diopersikan oleh DAMRI. “Kita mendapat bantuan bus sebanyak 30 armada dari Kemenhub,” kata Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Provinsi Jatim, Wahid Wahyudi, dikonfirmasi, Selasa (17/3).

Menurut dia, turunnya bantuan bus tersebut setelah Dishub dan LLAJ Jatim mengusulkan pada Kemenhub, agar mendapat bantuan angkutan massal untuk wilayah perekotaan yang padat lalu lintasnya. Setelah dilakukan pertimbangan matang, akhirnya Kemenhub memberikan bantuan angkutan massal berupa bus kepada Sidoarjo.

Rencananya, jarak antar bus maksimal 10 menit agar penumpang merasa ada kepastian waktu dan tidak terlalu lama menunggu bus. Selain itu, bus ini juga difasilitasi AC (air conditioner) atau pendingin ruangan.

Sehingga penumpang tidak merasa kepanasan saat menumpang bus.

“Kami mohon dukungan semua pihak agar langkah pemerintah untuk menciptakan angkutan perkotaan yang nyaman dan baik bisa terwujud dengan baik. Jika ada angkutan massal yang nyaman, tujuannya masyarakat bisa beralih dari kendaraan pribadi khususnya kendaraan roda dua yang memberikan kontribusi 80 persen kecelaQ iib kaan,” ungkapnya.Q

Pemkot Surabaya Klarifikasi Warganya yang Hilang di Turki Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengklarifikasi informasi terkait adanya salah seorang warganya yang dikabarkan termasuk dalam rombongan 16 warga negara indonesia (WNI) yang hilang di Turki.

Dari 8 warga Surabaya yang berangkat ke Turki, sempat beredar informasi ada warga bernama Suroya Cholid. Padahal, setelah dilakukan pengecekan ke Kementerian Dalam Negeri, tidak ada warga Surabaya pemilik nama tersebut.

Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Suharto Wardoyo mengatakan setelah dicek, ditemukan bahwa nama yang dimaksud dengan Suroya Cholid ternyata Soraiyah Cholid yang merupakan warga Surakarta.

Nama Soraiyah Cholid yang beralamat di Kelurahan Gajahan, Kecamatan Surakarta, memang berangkat ke Turki bersama lima warga Surakarta lainnya. Dua warga lainnya diketahui meru-

pakan warga Denpasar. ‘’Ketika kami cek di Kementerian Dalam Negeri, ternyata nama tersebut ada pada data kependudukan Surakarta. Orangnya beda.

Nomor Induk Kependudukan (NIK) nya juga beda.

Karena itu, hari ini kami melakukan klarifikasi terkait pendataan penduduk yang hilang di Turki bahwa warga Surabaya bernama Suroya Cholid tidak ikut berangkat ke Turki,” tegas Suharto Wardoyo kepada Bhirawa, Selasa (17/3).

Dijelaskan Suharto Wardoyo, delapan warga Surabaya yang berangkat ke Turki adalah Utsman Mustofa Madhamy (warga Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir), Salim Muhamad Attamimi (warga Kelurahan Nyamplungan, Ke-

camatan Pabean Cantian) dan enam lainnya warga Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari yakni Jusman Ary Sandy, Ulin Isturi, Humaira Hafshah, Uraina Afra, Aura Kordova, Dayan Akhtar.

“Ada juga nama Tsabitah Utsman yang merupakan anak dari Utsman Mustofa, tetapi dia tercatat berdomisili di Denpasar,” sambung anang panggilan akrab Suharto Wardoyo.

Sementara itu Camat Semampir, Siti Hindun Robba Humaidiyah, menegaskan bahwa warga Surabaya bernama Suroya Cholid, tidak pernah pergi ke Turki seperti pemberitaan yang beredar selama ini. Menurutnya, Suroya Cholid tercatat sebagai warga Ampel Melati, Surabaya. Kendati, ibu dua anak ini kini telah pindah di Sutorejo, Surabaya. ‘’Kami sudah mengecek langsung dan bertemu dengan yang bersangkutan.

Dia kini berkumpul ber-

dre/bhirawa

Camat Semampir (kiri) dan Kadispendukcapil (kanan) saat jumpa pers di kantor Bagian Humas. sama ibunya dan dua puHindun menambahkan, ke berupaya mempercepat petranya di Sutorejo. Istilah depan, untuk mengantisi- nyelesaian perekaman data Surabaya nya itu, dia ngra- pasi terulangnya kesalahan kependudukan elektronik (emut ibunya,’’ terang Hindun. seperti ini, pihaknya akan KTP) di wilayahnya. Ini ka-

rena KTP Suroya Cholid ternyata masih KTP manual, belum elektronik. ‘’Kita koordinasi dengan Dispendukcapil Surabaya untuk mempercepat perekaman e-KTP. Karena kalau KTP manual lebih mudah dipakai orang lain. KTP nya dia masih manual. Dia sebenarnya sudah ikut perekaman e-KTP, tetapi belum selesai,’’ jelas Hindun.

Hindun mengatakan, di wilayahnya memang ada cukup banyak warga pendatang. Namun, semua data warga pendatang tersebut sudah ter-komputerisasi dalam data kependudukan.

Apalagi, warga pendatang juga diwajibkan memiliki surat keterangan tinggal sementara yang masa berlakunya satu tahun. Dan ketika habis, yang bersangkutan tinggal mengurus surat pindah. “Kita juga rajin melakukan operasi yustisi bersama jajaran Muspika,” sambung Hindun.Q dre

OPINI

4

Mewujudkan Tekad Kemandirian Pangan

Tajuk

(Tidak Beri) Remisi Koruptor PEMBERIAN remisi kepada koruptor seolah-olah konstitusional. Bagai proses hukum biasa seperti pada narapidana (napi) kasus pencurian. Pada ranah pidana umum, remisi merupakan hak warga binaan Lapas (lembaga pemasyarakatan, penjara). Sedangkan korupsi tergolong extra-ordinary crime, kejahatan luar biasa, dikategori sebagai pidana khusus. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa meng-anggap korupsi sebagai melanggar HAM (Hak Asasi Manusia).

Wacana pemberian remisi kepada napi koruptor selalu dikaitkan dengan hak warga binaan Lapas. Hal itu diatur dalam UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Di dalamnya terdapat pasal 14 ayat (1) huruf i, berisi hak remisi. Namun pada ayat (2) terdapat syarat dan pelaksanaan hak-hak napi diatur dengan PP (yang juga terus direvisi). Dus remisi, bukan sembarang hak yang bisa diterima secara serta-merta. Khususnya terhadap korupsi, terorisme dan narkoba.

Sehingga harus dipastikan, bahwa remisi yang diberikan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 tahun 2012. Dengan PP terbaru itu sebenarnya tidak mudah memperoleh remisi, kecuali dengan syarat khusus, sebagaimana diatur dalam pasal 34A ayat (1) huruf a.

Yakni, “bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.” Selain itu juga harus memenuhi pasal 34A ayat (1) huruf b, yakni, telah lunas membayar denda uang pengganti.

Beberapa napi koruptor telah sukses melaksanakan amanat PP 99 tahun 2012, bersedia bekerjasama dengan penegak hukum. Frasa kata “bekerjasama” mudah dijejaki, pada saat proses hukum dan proses persidangan (di Pengadilan). Masyarakat luas juga bisa menjadi penilai tingkat “kerjasama” itu, karena proses persidangannya diliput luas media massa. Indikasinya, tidak berbelit-belit, serta menunjuk (dengan pembuktian yang kuat) seluruh jaringan yang terlibat.

Sudah banyak pejabat publik (politik) dan pejabat karir, turut dijebloskan ke penjara sebagai hasil kerjasama oleh “Mr. justice collaborators,” atau “Mr. whistle blower.” Beberapa “Mr. Whistle blower” yang terkenal diantaranya, M. Nazaruddin (mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat), dan Profesor Rudi Rubiandini (mantan Kepala SKK-Migas).

Korupsi memang harus diberantas sampai ke akar jaringannya. Hal itu hanya bisa diperoleh melalui kerjasama dengan terdakwa. Jika tidak bekerjasama, terdakwa (yang terbukti) patut memperoleh hukuman berat, tanpa remisi.

Sebab boleh jadi, banyak pihak “dititipi” hasil korupsi, yang bisa diambil setelah hukuman penjara (tidak lama) dijalani.

Harta hasil korupsi juga bisa digunakan untuk menyuap penegak hukum, serta untuk mengurus proses remisi!

Sebagai extra-ordinary crime (kriminal luar biasa), seluruh dunia juga mendendam sengit. Sampai PBB menerbitkan konvensi khusus korupsi (UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION), tahun 2003.

Pada mukadimah konvensi itu dinyatakan keprihatinan mendalam terhadap korupsi. Karena bisa menimbulkan kekacauan seluruh aspek kehidupan. Lebih kejam dibanding kejahatan perang Secara tekstual, mukadimah konvensi menyatakan: “Prihatin atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum.”

Sedangkan pada artikel (pasal) 5 ayat ke-3, dinyatakan: “Negara Pihak wajib mengupayakan untuk mengevaluasi instrumen instrumen hukum dan upaya-upaya administratif yang terkait secara berkala agar memadai untuk mencegah dan memberantas korupsi.” Tetapi pemberantasan korupsi di Indonesia masih dinilai rendah, karena penegakan hukumnya masih lemah. Banyak pengadilan tipikor hanya memberi hukuman ringan, serta kerap di-remisi pula.

Sudah menjadi rumors umum, bahwa remisi juga mempersyaratkan “uang pengurusan.” Nilainya diperhitungkan sesuai banyaknya masa pemotongan hukuman. Itu korupsi dalam korupsi. Pada era tata-informasi global, masyarakat akan efektif menjadi pengawas remisi. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Polri Harus Reformasi Perilaku PERILAKU yang ditampilkan Polri selama ini lebih terkesan militeristik dan ini dapat dilihat ketika Polri melakukan pembelaan secara berlebihan kepada para petingginya yang diduga tersangkut masalah hukum atau kasus lainnya.

Tindakan Polri dalam penanganan berbagai kasus hukum yang sering menimbulkan kontroversi serta penggunaan kekuasaan dengan cara mengkriminalisasi pihakpihak yang berseberangan dengan Polri juga merupakan gambaran perilaku Polri yang harus direformasi.

Reformasi perilaku lainnya yang harus pula dilakukan Polri, adalah komitmen dan konsistensi dalam mematuhi aturan yang ada, baik aturan yang berlaku dalam interen Polri maupun aturan rujukan bagi Polri dalam menegakkan hukum, terutama KUHP, KUHAP dan perundang-undangan lainnya.

Reformasi perilaku itu harus dilakukan Polri mulai jajaran atas hingga bawah dan didukung dengan sistem yang jelas serta komitmen untuk melaksanakannya secara sungguhsungguh dan penuh tanggung jawab.

Terkait adanya usulan agar Polri dibawahi salah satu kementerian, yang paling mendasar di Polri sebenarnya bukan mengenai struktur keberadaannya, apakah dibawahi salah satu kementerian atau tetap berada dibawah presiden, tetapi masalah perilaku.

Polri sebaiknya tetap dibawah presiden, namun presiden harus tegas dalam menyikapi berbagai dinamika yang terjadi di Polri, misalnya ketika Polri melakukan sesuatu yang menyimpang maka presiden harus mengeluarkan tindakan tegas.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Rabu Legi, 18 MARET 2015

memiliki peran yang besar untuk menginisiasi dan menjalankan konsep-konsep pangan lokal, termasuk seleksi benih yang layak secara spesifik lokasi.

Kedaulatan pangan dalam konteks yang lebih luas lagi dapat didefenisikan sebagai “hak hortikultura untuk diOleh : bagi setiap orang secara versifikasi usaha tani fisik dan budaya mengmasih terkendala.

Gumoyo Mumpuni hasilkan pangan melalui Di kita, pemerintah Ningsih aspek ekologi dan mebelum memberikan toda yang berkelanjutan “ruang” yang berarti dalam skala lokal, dan mendefenisimenumbuhkan industri benih, kan pangan mereka sendiri serta apalagi lokal sifatnya, sebagaimana sistem pertaniannya. Itulah defeyang disyaratkan konsep kedanisi kedaulatan pangan sebagaimana ulatan pangan. Kata lainnya, tekSummit Food yang diselenggarakan nologi budidaya padi kitapun belum La Via Campesina tahun 1996 (note: berdaulat karena belum terlibatnya penggagas utamanya malah dari komunitas lokal dalam seluruh Sumut, Henry Saragih). Kedaulatan sistem pangan tersebut. pangan menempatkan siapa yang memproduksi, mendistribusikan dan Kaprah yang Benar mengkonsumsikan pangan dalam World Food Summit oleh FAO sistem pangan dan kebijakannya, (1996) mendefenisikan keamanan bahkan pada tingkat lokal sekalipun. pangan sebagai ketika seluruh orang, Persoalannya – dengan demikian – sepanjang waktu, memiliki akses fisik tidak saja pada penampakan angka dan harga pangan untuk mendukung produksi padi yang dengan mudah keaktivitas dan kesehatannya. Defenisi mudian disimpulkan sebagai swasemyang diajukan oleh Commintte on bada pangan dan sudah berdaulat Economic, Social and Cultural Rights atas pangan.

(CESCR) ini meliputi hak kecuKaprahnya adalah sejauh mana kupan pangan yang direalisasikan institusi dan komunitas lokal per pribadi maupun dalam suatu mampu memproduksi dan memilih komunitas, sebagaimana dinyatakan pangan apa yang hendak diprodSophia Murphy pada diskusi Institute uksi sesuai potensi sosioagroekologi for Climate, Environment and Energy dan ekonomi, memperoleh sarana tahun 2006. produksi lokal, menggunakan praHak mendapatkan pangan dasarana lokal, memutuskan harga pat terjangkau secara ekonomi jual hingga mendistribusikannya berdasarkan kemampuan ekonomi pada tingkat lokal secara berkekomunitas lokal adalah unsur sinambungan dan berkelanjutan. utama. Dalam konteks inilah, peDengan itulah, ketahanan pangan nataan sistem penyediaan pangan berwujud kepada kedaulatan, busecara keseluruhan menjadi kewakan dengan mengangkat rangkaijiban penyelenggara negara. Dalam an padi pada panen raya, tetapi konteks ini pula, para ahli agronomi kemudian peningkatan harga mengintroduksikan sistem bupanganpun melonjak. didaya pangan alternatif yang lokalistik sifatnya. Dalam konteks Agenda Prioritas inipun, penyelenggara negara wajib Sejumlah negara wilayah tertenmelindungi kesinambungan sistem tu sudah menyusun kesepakatan penyediaan pangan melalui penanguntuk kesinambungan pangan mekar benih lokal, penyedia sarana reka. Pangan yang berdaulat adadan prasarana produksi berbasis lah pangan yang seluruh sistemnya lokal, bahkan hingga kepada penaharus didukung secara bulat untuk taan harga dan distribusi pangan menghindari rentanitas produktiviyang pantas dan logis menurut tas dan harga serta ketergantungan satuan ekonomi lokal. Jelas, LSM

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mewujudkan tekad kemandirian pangan. Dengan berusaha untuk menghentikan impor beras, kecuali kelak, dalam keadaan keperluan yang sangat mendesak, maka kemungkinan barulah keran impor beras dibuka secara sangat hati-hati dan seselektif mungkin.

J

argon kedaulatan pangan telah membangkitkan semangat baru, tetapi operasionalnya belum sampai kepada: apa dan bagaimana kedaulatan pangan yang sebenarnya.

Di permukaan, itu dimaknai dengan stop impor pangan. Pada tahap implementasi, masih seperti “menempel ban bocor”. Per defenisi dan implikasi, kedaulatan pangan memerlukan kebulatan sistem. Jadilah realitas peningkatan produksi dijamin sejumlah besar pejabat malah berimplikasi kepada kenaikan harga sehingga kebanyakan orang jungkir balik untuk dapatkan pangan sesuai standar gizi dan kalori.

Beras: Berdaulatkah ?

Aspek pangan yang dijargonkan masih sebatas padi/beras. Teknologi peningkatan produksi yang paling populer saat System of Rice Intensification (SRI). Teknologi ini mampu meningkatkan produksi hingga 50 persen. Teknologi ini sudah diterapkan pada sejumlah besar negara sedang berkembang sebagai teknologi yang menyelamatkan kebutuhan pangan. Berlawanan dengan teknologi budidaya konservatif yang memerlukan pengairan, teknologi ini menggunakan metode basah dan kering yang tepat untuk menata kondisi tanah aerobik dan anaerobik. Konservasi air baik, dan tingkat keuntungan petanipun menaik. Lebih jauh lagi, aspek agronomi dan ekonomi meningkat melalui efisiensi waktu kematangan bulir padi. Efisiensi kebutuhan benih tercapai, karena satu lubang tanam hanya membutuhkan satu tanaman. Penggunaan pupuk organik sangat dianjurkan sebagai basis berproduksi dengan pendekatan ekologi.

Realitasnya, teknologi ini belumlah berdaulat. Kebutuhan benih, mikrobia pengurai hara, sampai kepada ketersediaan bibit ikan atau

P

terhadap “luar” kawasan. African Ecological Organic Initiative, yang mengajukan rencana aksi dengan tujuan utama memasukkan unsur organik ke dalam sistem produksi pertanian pangan nasional hingga hingga tahun 2020 adalah salah satu contohnya. Bagaiman dengan kita di Asean ?.

Persoalan pangan nampaknya masih disembunyikan, bahkan sebagai komoditas dipersaingkan. Asean tidak memiliki jargon kedaulatan pangan sebagai keputusan bersama di kawasan yang dapat diimplementasikan. Tetapi, antar propinsi di Indonesia sendiri masih belum memiliki kesepakatan-kesepakatan bersama untuk mendukung kedaulatan pangan yang bulat. Melihat realitas yang demikian, maka sudah saatnya pemerintah menyiapkan agenda prioritas untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

Pertama, pemerintah daerah mulai menyusun strategi baik antar propinsi maupun antar kabupaten. Potensi sosioagroekologi dan ekonomi spesifik lokasi harus dihidupkan. Varietas lokal sangat pantas untuk diimplementasikan menjadi “kekuatan” pangan lokal.

Kedua, pola tanam tanaman perkebunan – tanaman pangan patut menjadi unsur kedaulatan pangan kita dalam skala lokal. Teknologinya sudah tersedia, seharusnya sudah pada tingkat implementasi yang konsisten.

Ketiga, produksi dan industri pengolahan pangan lokal maupun regional harus memandang pangan impor sebagai tantangan terbesar, sehingga inisiasi untuk menumbuhkan produk komersial pangan lokal harus pula kompetitif.

Jadi dalam konteks inilah, regulator pertanian lokal tidak lagi “duduk manis” di kantor, tetapi wajib “turun” ke lapangan, bersinergi dengan LSM dan petani mengembangkan potensi lokal spesifik kepanganan yang berdaulat. Sekali lagi, jargon kedaulatan pangan sudah berlalu, saatnya pada tahap implikatif. Semakin mengecewakan, bila dinas pertanian di banyak daerah (propinsi dan kabupaten) malah tidak memiliki konsep apapun.

Pengajar Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Malang

Deradikalisasi Agama dan Spirit Kebangsaan

erjalanan kehidupan bangsa Indonesia menunjukkan dinamika yang cukup tinggi.

Jika saja menapaki sejarah semenjak zaman kerajaan, zaman penjajahan dan zaman setelah kemerdekaan hingga sekarang, terlihat betapa kemelut politik dan sistem bernegara bangsa Indonesia mengalami pasang-surut yang luar biasa.

Hal tersebut tidak saja meninggalkan tata nilai dan budaya yang mempengaruhi tatanan sosial kehidupan masyarakat, namun juga berpengaruh terhadap visi dan kesadaran kebangsaan. Berbagai benturan sebagai akibat dari perbedaan visi kenegaraan dan kebangsaan yang tiada kunjung akhir, disadari atau tidak, akan dengan mudah mengoyak kesadaran kebangsaan tersebut, memporak-porandakan visi dan kehendak serta tujuan bersama, yang pada gilirannya akan membuat masyarakat terfragmentasi dan tersegmentasi sehingga kadar hubungan sosial masyarakat pun menurun dan kondisi persatuan serta kesatuan bangsa menjadi semakin longgar.

Negara memiliki peran dan tanggung jawab untuk senantiasa menjaga keselarasan visi kenegaraan dan kebangsaan. Oleh karena itu, konstruksi negara harus kuat, agar tidak mudah tergoyahkan dalam dinamisasi perjalanan sejarah kini dan yang akan datang. Gambaran perlunya konstruksi negara yang kuat melalui pilar-pilar negara bukanlah retorika, tetapi mempunyai makna yang dalam mengapa negara harus kuat dan kokoh melindungi dan mensejahterakan rakyatnya.

Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi landasan dalam membangun bangsa Indonesia ke depan adalah Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Empat hal mendasar tersebut adalah nilainilai dasar yang ada dalam sila-sila Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945. Empat pilar bukanlah hal yang baru, karena Pancasila sebagai jiwa bangsa (volkgeist) yang sudah lama berakar dalam diri masyarakat Indonesia, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.

Belajar dari sejarah sejak tumbuhnya kesadaran kebangsaan

yang memerintah hingga memasuki era dan yang diperintah perjuangan kemerde(masyarakat). Denkaan, seharusnya segan kata lain agama genap bangsa Indonejuga berperan serta sia sadar bahwa hanya dalam pemerintahan. dengan mengutamaHubungan negara dan kan kehendak bersama agama yang seperti didan demi satu tujuan jelaskan di atas seringbersama pula, bangsa kali menjadi ”rumit”. ini berhasil mewujudAgama seringkali kan citaşcitanya, yaitu Oleh : dipergunakan untuk merdeka, lepas dari H. Darmadi bertentangan dengan belenggu kekuasaan pemerintahan atau penjajahan. Tetapi, sepemerintahan sering jarah telah membuktidijadikan kekuatan untuk menekan kan pula bahwa ketika bangsa ini agama. Dalam diskursus politik dan melupakan tujuan bersamanya, ketatanegaraan serta agama, jalinan serta dengan sadar mengingkari tersebut masih diperdebatkan dan konsensus yang juga telah di dasari dikaji baik di (negara) Barat maupun oleh kehendak bersama, maka yang di (negara) Timur. Agar hubungan terjadi adalah timbulnya berbagai antar agama dan negara tetap harbentuk konflik sosial, utamanya monis di tengah-tengah dinamika konflik arus radikalisme agama. kehidupan politik, ekonomi, dan buHubungan antara agama dan daya kita perlu mendiskusikannya negara sebagaimana dialami Interus menerus, sehingga kita sampai donesia sepanjang perjalanan pada pemahaman bahwa agama dan sejarahnya hingga saat ini selalu negara bagai dua sisi mata uang, mengalami pasang surut. Suatu di mana keduanya bisa dibedakan, ketika hubungan di antara kenamun tidak bisa dipisahkan satu duanya berlangsung harmonis sama lain karena keduanya saling sebagaimana terjadi belakangan membutuhkan. Dengan adanya ini, namun di saat yang lain mentiang agama yang kuat, maka kita galami ketegangan sebagaimana tidak akan melakukan sikap anartercermin dari pemberontakan kis yang dapat merusak bangsa atas nama agama di tahun 1950kita sendiri. Karena pada dasarnya 1960, hubungan antar keduanya agama mengajarkan kedamaian tidak berdiri sendiri, melainkan dan keharmonisan dalam menjaga juga dipengaruhi persoalan politik, suatu bangsa. ekonomi, dan budaya. Dalam pasal Urgensi peran agama dalam 29 ayat 1 UUD NRI jelas disebutmenciptakan keharmonisan berkan bahwa negara kita berdasarmasyarakat sangat dibutuhkan dakan Ketuhanan Yang Maha Esa. lam kultur bangsa yang di dalamnya Ini menandaskan bahwa kehidupterdapat dinamisasi pendapat dan an masyarakat Indonesia yang kepercayaan. Karena keyakinan religius adalah amanat konstitusi tersebut akan mengekang individu kita yang harus diwujudkan. tersebut dari perilaku-perilaku yang Dalam hubungan antara agama cendurung merusak. Alangkah dan negara di Indonesia membijaknya andai kata setiap individu perlihatkan terdapatnya ”jalinan dalam bangsa ini bisa memahami mutualisme”. Negara diisi dengan makna kepercayaan atau agama spirit kerohanian agama dan agama dalam menciptakan sikap saling dilindungi bahkan ditertibkan (dimenghargai serta menciptakan keatur) oleh negara. Sebagai contoh harmonisan dalam bermasyarakat, keberadaan UU Perkawinan dan bukan sebaliknya. Percaya atau UU Peradilan Agama memperlitidak, sikap fanatisme justru akan hatkan peran negara dalam hukum membawa perpecahan yang mengagama. Namun jika dilihat dalam akar sehingga akan sangat sulit untakaran yang lebih luas dan dalam, tuk selesaikan karena telah menjadi keberadaan produk perundangkerak dendam hingga beberapa geundangan tersebut juga mempernerasi. Apakah ini yang kita haraplihatkan bahwa agama mempenkan? Dimana setiap anak cucu yang garuhi jalannya hubungan antara

lahir telah memiliki musuh dengan kebencian yang ditanamkan sejak pertama kali udara mengisi rongga dada mereka. Tidak pernah ada yang salah dengan anggapan bahwa keyakinan kita lah yang paling benar, karena justru hal tersebutlah yang akan membuat kita khusyuk dalam menjalankan ritual keagamaan yang kita yakini. Akan tetapi alangkah bijaksananya jika hal tersebut juga diiringi dengan sikap menghargai penganut agama lainnya.

Pemahaman kita yang baik tentang kehidupan berbangsa dan bernegara yang beragama akan menjadi landasan penting dalam membangun keharmonisan bermasyarakat. Patut kita renungkan, kemajemukan adalah bagian dari bangsa ini, perbedaan agama, suku, ras, serta pendapat hendaknya dilihat sebagai kekayaan bangsa yang bisa memberi warna dalam kehidupan kita. Munculnya kesadaran untuk “membumikan” kembali nilai-nilai empat pilar dan aspek-aspek pemersatu bukan terjadi tanpa sebab. Hal tersebut tentu tumbuh dari kesadaran yang bukan sekedar retorika politis, namun kesadaran yang berangkat dari kejernihan jiwa masyarakat, para negarawan dan kesamaan kehendak untuk senantiasa bersatu dan hidup bersama dalam satu kesatuan wilayah (negara) dan kesatuan spirit/karakter, yang membingkai seluruh keragaman budaya, adat-istiadat dan keyakinan yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Hal inilah yang menjadi salah satu dasar bagi kita semua agar senantiasa mengaktualisasikan nilai-nilai “Empat Pilar” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam setiap tarikan nafas kehidupan, tidak saja dalam kehidupan bermasyarakat melainkan juga dalam kehidupan beragama untuk membangun harkat, martabat dan kemuliaan kehidupan sebagai bangsa yang merdeka dan mewujudkan kesejahteraan segenap rakyatnya dalam tatanan sosial-kenegaraan yang dinamis-harmonis.

Praktisi Pendidikan, Pemerhati masalah Sosial, Budaya, dan Politik, Tinggal di Lampung Tengah.

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Legi 18 MARET 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Pemkab Tetapkan 50 Desa Tangguh Bencana Gresik, Bhirawa Sebanyak 50 desa di Kab Gresik ditetapkan sebagai desa tangguh bencana.

Sebab, 50 desa itu selama ini dinilai cukup tangguh dan gigih dalam menghadapi bencana. Pernyataan ini disampaikan Kepala Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab Gresik, Abu Hasan Kepada Kabag Humas Pemkab Gresik, Suyono, Selasa (17/3), usai melaporkan tentang prestasi Pemkab Gresik meraih Juara I Nasional Bidang Penanganan Darurat Bencana.

Penetapan 50 desa tangguh bencana oleh BPBD Gresik inilah yang diapresiasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sehingga BPBD Kab Gresik memperoleh Juara Nasional Bidang Penanganan Darurat Bencana.

Penerimaan penghargaan itu diberikan Kepala BNPB, Syamsul Maarif kepada Kepala BPBD Gresik, Abu Hasan di Hotel Bidakara Jakarta beberapa waktu yang lalu.

Klasifikasi 50 desa tangguh bencana, menurut mantan staf ahli bupati ini yaitu desa-desa yang selama ini rawan terhadap bencana banjir, akibat meluapnya Kali Lamong serta rawan kekeringan. ‘’Masyarakat di 50 desa itu selama ini sangat gigih dan selalu waspada bahkan bisa mengendalikan bencana serta meminimalisir dampak bencana yang ada,’’ kata Abu Hasan.

Masih, menurut Abu Hasan, penghargaan juara I nasional ini merupakan satu-satunya yang diraih Provinsi Jatim.

Adapun aspek penilaiannya, menurut Abu Hasan, diantaranya kesiaptanggapan daerah terhadap bencana banjir maupun kekeringan yang terjadi selama ini. ‘’Adanya sinergi dan kolaborasi antara pihak pemerintah, masyarakat terdampak serta jajaran relawan bencana yang ada di masyarakat,’’ ujarnya.Q eri

Banyak PNS Jadi Korban Juru Parkir Langganan Juru parkir langganan di kota Delta Sidoarjo sudah tidak memandang status. Mereka tidak peduli, siapapun itu tetap saja ditarik ongkos parkir. Mereka tak segan menarik parkir pada PNS, meski PNS itu juga ikut program parkir langganan.

Sehingga bila ada statemen bahwa juru parkir langganan di Kab Sidoarjo segan menarik biaya parkir pada kalangan PNS pada saat berbaju dinas, karena takut dilaporkan pada Kepala Dinas Perhubungan itu omong kosong. Sebab sejumlah PNS kepada Bhirawa mengatakan, dirinya tetap saja ditarik di sejumlah jalan di tengah Kota Sidoarjo ini. ‘’Mereka tetap saja menarik ongkos parkir, saat saya berbelanja keperluan alat tulis kantor di Jl Gajah Mada, Sidoarjo, saat itu saya juga mengendarai sepeda motor berplat merah,’’ ujar Nyaris Rahayu, staf Bagian Telematika di sekretariat Pemkab Sidoarjo, Selasa (17/3) kemarin.

Kejadian yang sempat menyakitkan hatinya, sepeda motornya yang berplat merah itu bahkan sempat dihadang juru parkir di kawasan Jl Thamrin, Sidoarjo, karena dianggap tak membayar parkir. Ketika itu ia hanya sebentar masuk ke sebuah laboratorium kesehatan di jalan itu.

Ditambahkan Yudi, PNS Bagian Telematika lainnya, juru parkir di Jl Dr Soetomo juga demikian. Mereka tetap saja menarik parkir meski PNS dan membawa sepeda motor berplat merah. Juru parkir disana kesannya tak peduli lagi juga tak takut bila dilaporkan pada Dinas Perhubungan.

Sementara PNS lainnya Mulyono, mengaku telah mem-

buang semua kartu parkir langganan yang diterima dari Samsat saat membayar pajak kendaraan. Pasalnya, menurut warga Kec Krian itu, kartu parkir langganan itu percuma dan tidak ada gunanya. ‘’Buat apa, meski ada kartu langganan kok tetap saja ditarik parkir,’’ katanya.

Yang lebih parah, lanjut Mulyono, di sekitarannya Pasar Krian, juru parkir langganan yang ada bahkan berani menarik biaya parkir sampai Rp2 ribu.

Walau sudah banyak merugikan warga Sidoarjo, eksekutif maupun Legislatif di daerah ini, kesannya hanya menutup mata saja terhadap parkir langganan ini. Mereka tak juga melakukan evaluasi.

Padahal parkir berlangganan yang mulai digulirkan sejak 2005 itu, tak henti-hentinya menuai protes dari masyarakat.

Pihak Eksekutif dan legislative, tak mempunyai konsep

DPRD Sahkan Tatib dan Tujuh Raperda Kab Mojokerto, Bhirawa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab Mojokerto mengesahkan Tata Tertib (Tatib) dan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Proses pengesahan dilakukan melalui sidang paripurna di Gedung DPRD Kab Mojokerto, Selasa (17/3) kemarin.

Sidang Paripurna dipimpin Ketua DPRD, Ismail Pribadi (PDIP) yang didampingi tiga Wakil Ketua DPRD,yakni Subandi (Golkar), HM Sopii (Demokrat) dan Ainy Zuroh (PKB). Sedangkan dari eksekutif dalam paripurna kemarin hadir anggota Forpimda dan Wabup Mojokerto, Hj Choirunnisa. ‘’Melalui sidang paripurna ini kita menyetujui Tatib DPRD yang baru, serta tujuh Raperda yang selama ini selesai dibahas,’’ ujar Agus Siswahyudi, juru bicara yang membacakan pandangan akhir Pansus I dan II serta fraksi-fraksi.

Pemahasan Raperda dan Tatib, menurut Agus Siswahudi, dilakukan melalui forum Pansus serta komisi. Dalam sesi pembahasan di tingkat Pansus, DPRD juga melibatkan steakholder untuk diminta masukan. ‘’Mekanisme pembahasan sangat detail. Sedangkan untuk penyusunan Raperda kita melibatkan perguruan tinggi untuk membuat naskah akademisnya,’’ tambah Agus Iswahyudi.

Ketujuh Raperda yang disahkan diantaranya Raperda tentang desa, perangkat desa dan Badan Permusyawarhan Desa (BPD) yang dibahas Pansus I. Serta Pansus II membahas Raperda tentang pendirian PT BPR Majatama, Raperda tentang pencabutan Perda Nomor 3 tahun 2008 tentang retribusi pelayanan jasa ketatausahaan, revisi sejumlah pasal dalam Perda Nomor 2 tahun 2009 tentang izin rekomendasi sarana prasarana kesehatan. Serta revisi sejumlah pasal dalam Perda Nomor 6 tahun 2009 tentang retribusi usaha peternakan. ‘’Selanjutnya Perda yang kita sahkan ini dapat dijadikan acuan eksekutif sesuai dengan bidang masing-masing,’’ pungkasnya.Q kar

ali kusyanto/bhirawa

Juru parkir langganan di Kota Sidoarjo tak peduli, siapapun ditarik biaya parkir langganan. Meski PNS yang juga ikut parkir langganan. Kesannya mereka tak takut dilaporkan pada Dinas Perhubungan Sidoarjo. yang baik dalam menata parkir berlangganan ini. Pemkab hanya mengambil keuntungnya saja. Di lapangan warga malah dibenturkan dengan juru parkir-juru parkir yang nakal.

Juru parkir yang nakal kadang mengintimidasi warga,

bila tak mau membayar parkir kepadanya. Misalnya memberet cat kendaraan atau membiarkan tak menjaga kendaraan dan mengatakan tak bertanggung jawab bila sampai terjadi kehilangan.Q ali

Lelang Jabatan, 20 PNS Terpental di Seleksi Administrasi Kota Mojokerto, Bhirawa Sebanyak 20 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkot Mojokerto gugur dalam seleksi administrasi lelang jabatan terbuka. Dari 54 pendaftar, panitia seleksi (Pansel) menetapkan 34 PNS yang bakal bertarung memperebutkan dua jabatan Kepala Dinas.

Pembakar Mobdin BLH Sidoarjo Diancam 7 Tahun Sidoarjo, Bhirawa Satreskrim Polres Sidoarjo akhirnya berhasil menemukan pelaku pembakaran Mobil Dinas Sekretaris Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kab Sidoarjo, yang terjadi beberapa waktu lalu. Sugianto (44), pelakunya, warga Desa Buduran, Kec Buduran, Minggu (15/3) kemarin, ditangkap di rumah kos temannya yang ada di Desa Wadung Asih, Kec Buduran.

Sugianto sebagai pelaku tunggal, nekat membakar mobil dinas BLH Toyota Innova Nopol W 376 NP, yang dipakai Nanang Santoso, Sekertaris BLH Sidoarjo, saat diparkir di rumah M di Perumahan Kemiri Indah Blok C 6 Nomor 1 itu, mengaku karena dipicu api cemburu. ‘’Motifnya cemburu sama pemilik mobil dinas itu, karena menurut pengakuan pelaku dirinya sering mendapati mobil itu di rumah M sebanyak tiga kali,’’ Kata Kanit Pidum Satreskrim Polres Sidoarjo Ipda, Hafid Maulidi, kemarin.

Menurut pengakuan pelaku, rumah yang digunakan parkir mobil Dinas Sekretaris BLH itu merupakan rumah M yang merupakan istri siri pelaku yang sudah dinikahi pelaku sejak tahun 2011.

Pembakaran mobil itupun dilakukan sekitar pukul 03.00 WIB dini hari.

Saat itu, pelaku seorang diri menuju rumah M dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX. Sampai di depan rumah, pelaku kaget mendapati mobil dinas Nanang Santoso, parkir di sebelah rumah M. Sontak, api cemburu membakar perasaan pelaku, sehingga akhirnya nekat untuk membakar mobil dinas itu.

Mobil disiram bensin oleh pelaku lalu disulut dengan api sehingga langsung terbakar. Setelah itu pelaku langsung meninggalkan lokasi,’’ jelas Hafid.Q ali

5

kariyadi/bhirawa

Wali Kota Mojokerto H Mas’ud Yunus mencicipi masakan olahan rengkik salah satu peserta lomba, Selasa (17/3) kemarin.

Lomba Masakan Khas, Wali Kota Kepincut Olahan Ikan Rengkik Kota Mojokerto, Bhirawa Untuk menanamkan rasa bangga dan cinta masyarakat terhadap Kotanya, Wali Kota Mojokerto terus berinovasi.

Potensi dan kreativitas terus digali, diantaranya dengan menggelar lomba masak makanan khas Kota Mojokerto dengan menggunakan bahan dasar ikan rengkik yang hidup di aliran Sungai Brantas.

Seperti Selasa (17/3) pagi kemarin di Rumah Dinas Wali Kota Mojokerto digelar festival masakan khas Kota Mojokerto dengan olahan ikan rengkik. Acara ini digelar untuk menggali potensi daerah di bidang kuliner. Walikota ingin menjadikan Mojokerto sebagai Kota Wisata Kuliner dengan masakan khas

Kota Mojokerto yaitu rengkik. ‘’Saya ingin orang masuk ke Kota Mojokerto, dan tidak afdol alau tidak makan olahan rengkik,’’ harap Mas’ud Yunus. Sehingga Kota Mojokerto mempunyai satu brand masakan khas selain yakni olahan ikan rengkik.

Ikan rengkik dipilih wali kota sebagai bahan masakan khas Kota Mojokerto karena ikan ini banyak hidup di Sungai Brantas. ‘’Harapan saya, rengkik ini nantinya bisa dipatenkan sebagai kuliner asli Kota Mojokerto. Karena itu Dinas Pertanian saya tugaskan untuk dapat budi daya ikan rengkik, agar populasi ikan rengkik semakin besar,’’ ucapnya.

Terkait kuliner olahan rengkik, Pemkot Mojokerto akan

membina peserta yang mampu mengolah ikan rengkik yang menarik dan layak dipasarkan. ‘’Pemkot telah menyediakan akses permodalan yang mudah untuk produk-produk unggulan daerah melalui program Pusyar. Termasuk siapapun yang mau bisnis olahan rengkik ini,’’ tambahnya.

Festival masak rengkik diikuti lebih dari 40 peserta yang terbagi dalam dua kategori. Peserta kategori masyarakat dari perwakilan PKK Kelurahan dan Kecamatan se-Kota Mojokerto. Dan peserta kategori Rekreasi Hiburan Umum (RHU) yaitu terdiri dari profesional chef catering, hotel, restoran dan rumah makan se-Kota Mojokerto.Q kar

‘’Ke 34 PNS yang lolos administrasi itu selanjutnya akan mengikuti seleksi assessment di Badiklat Jatim,’’ terang Mas Agoes Nirbito MW, Ketua Pansel lelang jabatan, Selasa (17/ 3) kemarin.

Assessment dilakukan untuk memilih enam orang yang kemudian diserahkan ke wali kota untuk dipilih menduduki jabatan dua kepala dinas. Dua posisi kepala dinas yang diperebutkan yakni Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata serta Kepala Badan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan. ‘’Sebelum dipilih wali kota, enam orang itu akan diseleksi wawancara oleh Pansel yang terdiri dari enam pejabat Pemkot Mojokerto, serta empat pejabat dari Pemprov dan akademisi,’’ tambah pria yang juga Sekdakot Mojokerto ini.

Pelaksanaan test assessment akan berlangsung mulai 18 hingga 20 maret.

Menurut Sekdakot, lelang jabatan digelar setelah Pemkot menyiapkan sejumlah perangkat kerja.

Diantaranya payung hukum dan Pansel yang betugas melakukan reformasi pola lelang lama berupa penunjukan menjadi lelang dengan cara lelang terbuka. ‘’Perangkat lelang kerjanya mulai dengan perangkat lunak dan kerasnya sudah siap,’ timpal Kepala BKD Kota Mojokerto, Endri Agus.

Perangkat kerja itu, lanjut Endri, mulai dari soft-

kariyadi/bhirawa

Mas Agoes Nirbito MW ware berupa aplikasi lelang internet, pembentukan Pansel dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Semua ini merupakan tindaklanjut perintah wali kota bahwa porses lelang jabatan harus transparan,’’ tandasnya Anggota Komisi I (Bidang Hukum dan Pemerintahan) DPRD Kota Mojokerto, Deny Novianto mengingatkan Pemkot, agar benar-benar memahami aturan terkait lelang jabatan. Pasalnya proses lelang jabatan merupakan kebijakan baru. ‘’Jangan sampai sudah mengalokasikan anggaran besar tapi produk lelang jabatannya menyalahi aturan,’’ ujar Deny.

Politikus Partai Demokrat ini menambahkan, karena lelang jabatan merupakan kebijakan baru, maka Pemkot harus hatihati dan mencari informasi sebanyak-banyaknya dari banyak sumber. ‘’Supaya hasilnya benar-benar menelurkan pejabat yang profesional di bidangnya,’’ pungkas Deny.Q kar

Dewan Reses Serap Aspirasi Rakyat Memasuki masa reses anggota DPRD Gresik melakukan Turba pada konstituennya. Berbagai masukan telah mereka dapat, baik berupa usulan maupun permintaan di daerah itu. Reses ini dilakukan, supaya permasalahan bisa diperjuangkan anggota dewan. Melalui berbagai program pemerintah, maupun dari Jasmas bisa dibuat untuk kesejahteraan rakyat.

Menurut Anggota FPKB DPRD Gresik, Syaichu Busyiri, dalam reses yang dilakukan di SD NU Nurul Ishlah Desa Randuagung, Kebomas, Gresik, momen reses ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Sehingga, mereka tak hanya mengkritik pembangunan yang telah diprogramkan pemerintah. Mereka juga bisa melakukan usulan pembangunan di tempatnya, seperti musholah, sekolah, jalan dan lainya dengan membuat proposal.

Proposal itu bisa dilakukan melalui Musrenbang yang dilakukan Pemkab, maupun lewat Jasmas dewan. Ini dilakukan, supaya masyarakat

bisa berperan aktif ikut berpartisipasi langsung. Selain itu juga memberikan wawasan kepada masyarakat, bagaimana cara menyampaikan aspirasi kepada DPRD maupan kepada Pemkab Gresik.

Mulai dari surat-menyuratnya, hingga siapa yang dituju untuk menyampaikan surat itu.

Hal ini penting, karena masih banyak masyarakat belum memahaminya. Sehingga, masyarakat bisa aktif dalam pembangunan melalui kegiatan proses awal hingga selesai.

Ditambahkan Syaichu Busyiri, dalam reses kali ini masyarakat banyak yang mempertanyakan terkait kasus pendidikan. Mulai dari banyaknya

Pungli untuk rekreasi dan beberapa kasus lainnya. Dan beberapa masyarakat juga mempertanyakan anggaran untuk RT dan RW, yang nilai cukup kecil dibandingkan BPD. ‘’Untuk RT dan RW hanya mendapatkan Rp500 ribu per tahun, sedangkan BPD bisa mendapatkan Rp500 ribu per bulan,’’ ujarnya.

Sementara Anggota Dewan

dari Partai Demokrat, H Muhammad Subki digelar di Mushollah Desa Suwari, Kec Sangkapura, Pulau Bawean, Gresik.

Bahwa warga dalam menyampaikan usulannya, memohon kepada anggota dewan untuk memperjuangkan berdirinya tower handphone mengingat kebutuhannya sangat diperlukan. Karena selama ini seluruh kawasan

kim/bhirawa

anggota dewan melakukan reses

Bawean belum bisa tersentuh sinyal secara keseluruhan, jadi wajar kalau masyarakat meminta berdirinya tower lagi.

Selain berdirinya tower, warga juga meminta melalui anggota dewan bisa berkordinasi dengan polisi. Untuk sering mengelar operasi balapan liar, karena sudah meresahkan masyarakat. Serta memperjuangkan bantuan untuk pembangunan mushola, sekolah dan lainya. ‘’Sebagai anggota dewan, intinya kami siap untuk memperjuangkan usulan dan permintaan masyarakat. Terkait dengan balap liar, nanti akan melakukan kordinasi dengan Kapolsek Sangkapura supaya segera menindaknya. Untuk yang lainya, kami sudah minta untuk segera mengirim proposal. Karena nanti akan di perjuangkan pada Jasmas dewan, maupun melalui SKPD terkait di pemerintah yang sesuai dengan tempatnya,’’ imbuhnya.Q kim.adv

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

KPU Segera Rekrut PPK dan PPS Pilkada Sumenep, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten akan segera melakukan perekrutan Badan Penyelenggara Pemilu yang bersifat adhoc mulai tingkat yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS). Perekrutan itu akan dimulai pada bulan April.

Komisioner KPU Sumenep, Abd Hadi menyatakan, secara teknis proses pembentukan badan penyelenggara pemilu tidak ada bedanya dengan pemilu sebelumnya. Jadi siapapun bisa mengikuti pelaksanaan rekrutmen tersebut. "Bedanya, calon penyelenggara pemilu itu tidak pernah mendapat sanksi pemberhentiaan secara tidak hormat baik oleh KPU maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)," kata Abd Hadi, Selasa (17/3).

Menurut Hadi, sesuai rencana, masa kerja penyelenggara pemilu utamanya PPK dan PPS sembilan bulan, yakni diangkat 7 bulan sebelum pelaksanaan pilkada dan diberhentikan dua bulan setelah pelaksanaan pilkada. "Persyaratan bagi calon penyelenggara hampir sama dengan sebelumnya, yang membedakan calon tersebut tidak mendapatkan sanksi dari KPU atau DKPP," ujarnya.

Sekedar diketahui, masa jabatan A Busyro Karim-Sungkono Siddik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumenep akan berakhir pada bulan Oktober, sementar Pemilukada dijadwalkan pada bulan Desember 2015. Hingga saat ini, sejumlah partai politik peserta pemilu belum menetapkan calon bupati dan wakil bupati yang akan diusung dalam pesta demokrasi tingkat kabupaten ini. Hanya saja, ada sejumlah nama yang telah muncul dan digadang-gadang sebagai kandidat calon, di antaranya A Busyro Karim (incumbent), Soengkono Siddik (Wabup), Zainal Abidin, Ahmad Fauzi dan Sahnan.Q sul

Pemkot Lakukan Uji Kompetensi Pejabat Gabungkan Metode Sidik Jari dan Psikotes Malang, Bhirawa Meskipun mutasi pejabat di lingkungan Pemkot Malang belum akan dilakukan oleh Wali Kota Malang Muhammad Anton, tetapi seluruh pejabat di lingkungan Pemkot Malang, Selasa (17/3) kemarin, diwajibkan untuk mengikuti uji kompetensi, melalui analisis sidik jari dan psikotes.

Uji kompetensi yang dilakukan di Hotel Gajahmada itu, untuk lebih mengetahui karakter dan kemampuan pajabat eselon II dan eselon III Pemkot Malang. Hasilnya nanti akan dijadikan pertimbangan oleh Wali Kota dalam menempatkan pejabat sesuai dengan karakter dan kemampuanya.

“Kegiatan ini sangat penting, sebagai bahan bagi kami untuk menempatkan personil Pemkot Malang pada pos, atau jabatan yang sesuai dengan karakter mereka. Sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan baik, meskipun saat ini belum ada rencana mutasi,” ujar Wali Kota yang kerap disapa Abah Anton ini.

Lebih lanjut dikatakan dia, selama ini pihaknya dalam menempatkan pejabat masih berdasarakan kemampuan yang dilihat dari kemampuan kasat mata, dan kemampuan psikologi semata. Tetapi dengan menggunakan metode ana-

lisis sidik jari yang digabungkan dengan psikotes, akan ditemukan karakter dan kepribadian para pejabat, serta kemampuan manajerialnya.

Jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk melakukan rotasi tidak ada kendala lagi.

Kegiatan yang pertama kali dilakukan oleh Pemkot Malang bekerjasama dengan pihak ketiga, yakni Abi Praya consulting Sidoarjo. Setelah dilakukan dengan analisis sidik jari akan dilanjutkan dengan tes psikologi. Hasil antara analisis sidik jari dengan tes psikologi akan di gabungkan menjadi satu, dan dijadikan dokumen bagi Pemkot Malang, untuk mengambil langkah lebih lanjut terhadap masing-masing pejabat.

Pihaknya menyakini, analisis sidik jari ini memiliki keakuratan yang tinggi, bahkan sebelum dilakukan kepada para pejabat, dia sendiri telah melakukan analisis sidik jari.

Harapanya hasil sidik jari itu,

sebgai acuan memilih dan menempatkan pejabat yang the Right man on the right place, yang bermuara pada seluruh program dan kebijakan berjalan dengan baik.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang, Subkhan, merinci sebanyak 85 pejabat di lingkungan Pemkot Malang menjalani tes sidik jari dan tes psikologi. Untuk hari pertama dilakukan tes sidik jari, selang sehari kemudain pada tanggal 19 mendatang mereka akan mengikuti tes psikologi.

Menurut Subkhan, pelaksanaan tes yang baru pertama kali digelar di Pemkot Malang ini merupakan rekomendasi dari Badan Administrasi Kepegawaian Nasional (BAKN).

Sebanyak 35 pejabat eselon IIB serta 50 pejabat eselon IIIA yang ikut serta dalam tes ini.

Di tempat yang sama Direktur Marketing Jari Potensi, Totok A Fandi mengutarakan, jika analisis jari potensi ini berebeda dengan tes psikologi.

Karena yang digunakan adalah konsisi genetik jari secara fisik sehingga tidak terpengaruh dengan kejiwaan yang bersangkutan. “Ada perbedaan dengaan psikotes, ini me-

mut/bhirawa

Sekkota Malang Cipto Wiyono, ikut melakukan sidik jari, bersama para pejabat dilingkungan Pemkot Malang, di Hotel Gajahmada Selasa (17/3) kemarin. lihat potensinya apa, yang dimiliki oleh peserta, berdasarkan sidik jari genetik mereka jadi tidak ada pengaruhnya dengan kondisi apa pun,” tukasnya.

Pihaknya lantas menambahkan jika tingkat akurasi anisis sidik jari ini lebih tinggi dibandingakan dengan tes psikologi. Akurasi sidik jari ini mencapai 87 persen. Sedangkan tes psikologi hanya berkisar 60 persen. Analisis sidik

jari atau yang dia sebut dengan Jari Potensi (Japo), bermanfaat untuk semua kalangan termasuk anak-anak.

Karena secara genetik sidik jari tidak akan mengalami perubahan, sehingga sangat membantu dalam memberikan input pertimbangan untuk menginvestasikan biaya, waktu, dan tenaga bagi si anak, mendalami topik belajar apa, berpartisipasi di kompetisi.Q mut

Ribuan Warga Pinggir Hutan Ikut Prihatin Asyani Dimejahijaukan

Peradi Tak Kirim Peserta ke Munas Madiun, Bhirawa Perhimpunan Advokad Indonesia (Peradi) se-Eks Karesidenan Madiun, dipastikan tak akan mengirimkan utusan ke Musyawarah Nasional (Munas) II di Makasar, Sulawesi Selatan, yang berlangsung 26-28 Maret 2015 mendatang.

Padahal, dengan jumlah anggota sebanyak 81 orang, Peradi Madiun mempunyai hak tiga suara.

Tidak ikut sertanya Peradi Madiun untuk memilih ketua umum dalam Munas II di Makasar, karena ada dualisme kepemimpinan di Peradi Cabang Madiun.

Yakni Prijono,SH,Mhum selaku ketua DPC Madiun sebelum Musyawarah Cabang (Muscab) dan Indra Priangkasa, SH selaku ketua hasil Muscab 2012.

Saat Muscab 2012 di Hotel Merdeka Kota Madiun, Indra Priangkasa unggul tipis atas Prijono. Saat itu, Indra mengantongi 19 dan pesaingnya, incumbent Prijono, mendapatkan 18 suara, dari jumlah anggota yang hadir sebanyak 37 orang.

Namun hingga tiga tahun berselang, DPP Peradi Pusat belum melantik Indra Priangkasa selaku ketua hasil Muncab I. Karena itu, di Madiun terjadi dualisme kepemimpinan. Yakni Prijono selaku ketua de facto dan Indra Priangkasa selaku ketua de jure.

Menurut Prijono, sebenarnya masalah ini bisa segera diatasi dengan cara menggelar pilihan ulang sebelum Munas digelar. Karena saat Muscab 2012 lalu, menurutnya ada tata tertib yang dilanggar oleh panitia. "Jalan satu-satunya kalau mau mengirimkan peserta ke Munas, harus digelar pilihan ulang di Madiun sebelum Munas digelar. Hanya itu satu-satunya jalan. Karena kalau menggelar Muscab ulang, tidak ada dasar hukumnya," terang Prijono kepada wartawan, Selasa (17/3).Q dar

Rabu Legi 18 MARET 2015

van/bhirawa

Program angkutan gratis bagi pelajar dan mahasiwa dari pemerintah Kota Kediri mendapat kritikan dari kalangan anggota DPRD Kota Kediri, Sebab program angkutan gratis hingga saat ini tidak ada peningkatan secara signifikan dan kurang maksimal.

Program Angkutan Menuai Tanggapan Miring Dewan Kota Kediri, Bhirawa Program angkutan gratis bagi pelajar dan mahasiwa dari pemerintah Kota Kediri mendapat kritikan dari kalangan anggota DPRD Kota Kediri, Sebab program angkutan gratis hingga saat ini tidak ada peningkatan secara signifikan dan kurang maksimal.

Anggota DPRD Kota Kediri Yudi Ayubchan menilai, dengan dilaunchingnya program ini, hingga sekarang tidak ada peningkatan secara maksimal, karena pelajar lebih memilih naik kendaraan pribadi. "Sejak dilouncingnya program itu, tidak ada peningkatan secara signifikan, para pelajar ini tetap memilih naik kendaraan pribadi," kata Yudi Ayubchan yang juga anggota Komisi C DPRD Kota Kediri ini.

Menurutnya alasannya pelajar kurang tertarik dengan angutan ini adalah, angkutan tidak memiliki gengsi, selain karena jam angkutan yang terbatas, padahal kesibukan pelajar disekolah hingga sore."Apakah tidak lebih abik, selain untuk pelajar juga angkutan ini juga untuk PNS, sehingga program ini bisa

lebih maksimal," terangnya.

Di sisi lain Ketua Organisai Angkutan Darat ( Organda) Subur Santoso mengatakan, dari 40 armada angkutan umum yang biasa beroperasi di kediri krang mengaokomodir para pelajar, "Diketahui ada beberapa sekolahaan yang belum tercover, Diharapkan dengan program ini bisa menarik peminat pengusaha angkutan" kata Subur.

Dia menambahkan Paling tidak untuk armada angkutan umum yang perlu diremajakan atau diperbaiki yakni mobil keluaran tahun 90-an. "Sebab pada umumnya angkutan umumnya yang beroperasi tersebut adalah milik pribadi bukan dikoordinir oleh koperasi," terang Subur.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan (Dishub ) Kota Kediri Feri Djatmiko mengatakan hingga saat ini dinas perhubungan tidak memiliki anggaran untuk meremajakan angkutan yang dijadikan program angkutan gratis ini" Kita tidak anggaran untuk melakukan peremajaan " kata Feri.Q van

Situbondo, Bhirawa Sehari paska penangguhan penahanan kasus Asyani, nenek berusia 63 yang dijadikan terdakwa kasus pencurian tujuh batang pohon jati di Pengadilan Negeri Situbondo, mengundang rasa simpati dan keprihatinan dari ribuan masyarakat pingggir hutan Situbondo, kemarin (17/3).

Sekitar 12 ribu Kepala Keluarga (KK) yang tingggal di kawasan hutan, mengaku yakin nenek Asyani tidak terlibat kasus pencurian.

Sejauh ini masyarakat pinggiran hutan telah banyak memberikan konstribusi terhadap pelestarian hutan di Situbondo. Ketua Asosiasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Ulunggono, mengaku terkejut mendengar nenek sudah lanjut usia itu menjadi terdakwa kasus pencurian kayu di PN Situbondo.

Sebab, kata Ulung, nenek Asyani yang sebelumnya tinggal di Dusun Secangan, Desa Jatibanteng, Kecamatan Jatibanteng, merupakan kawasan pinggir hutan. Oleh karena itu, Ulung bersama 12 ribu Kepala Keluarga masyarakat daerah hutan, sangat prihatin atas kasus

yang menjerat nenek Asyani.

“Kami ikut bersimpati atas kasus yang menimpa Asyani. Semoga kasusnya cepat tuntas,” ungkap Ulung.

Saat ini, kata Ulung, ada sekitar 12 ribu KK dibawah naungan 46 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Mereka telah resmi bekerjasama dengan perhutani sebagai petani penggarap lahan hutan. Ribuan warga ini sangat menggantungkan hidupnya di hutan, meski penghasilan menjadi penggarap hutan tidaklah seberapa. “Tanaman utama masyaralat penggarap lahan hutan adalah kayu jati. Selebihnya menanam tumpangsari seperti jagung, pisang dan sejumlah tanaman holtikultura lainnya,” beber Ulung.

Lebih jauh Ulung menegaskan, hidup menjadi petani hutan memang memperihatinkan. Sejauh ini mereka terkesan kurang mendapat perhatian serius dari Pemerintah. “Petani hutan diperlakukan tidak seperti petani pada umumnya. Ini terlihat, mulai sulitnya mendapatkan bantuan benih, hingga sulitnya memperoleh jatah pupuk bersubsidi,” beber Ulung.Q awi

sawawi/bhirawa

Sejumlah petani pinggir hutan Situbondo saat mengelola tanamannya, kemarin (17/3).

HUT Satpol PP, Bupati Santuni Abang Becak dan PKL Dalam rangka menghilangkan kesan ‘seram’ serta untuk mendekati masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di bawah kepemimpinan Slamet Yantoko berinisiatif memberikan santunan sembako pada para abang becak yang biasa mangkal di kawasan alunalun Ki Bagus Asra serta depan kantor Pemkab Bondowoso.

mb7/bhirawa

HUT Satpol PP Bupati Bondowoso menyantuni Abang Becak dan PKL, di halaman Pemkab Bondowoso.

Pemberian santunan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni dalam Upacara Peringatan Hari Kesadaran Nasional serta Hari Ulang Tahun (HUT) Satpol PP yang dipusatkan di halaman Pemkab Bondowoso, Selasa (17/3) kemarin.

Dalam sambutannya Bupati menyampaikan, Satpol PP sebagai aparatur Pemkab Bondowoso yang bertugas menjaga ketertiban masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda), diharapkan dalam melaksanakan tugasnya menggunakan pendekatan persuasif serta lebih santun dalam melakukan penertiban.

Hal ini menurut Bupati, karena selama ini kesan yang muncul di masyarakat Satpol PP adalah aparat yang menakutkan jika sedang melaksanakan tugas, khususnya dalam upaya penertiban baik itu jika dilakukan pada Pedagang Kaki Lima (PKL) atau dalam tugas lainnya seperti razia dan semacamnya.

“Sudah saatnya Satpol PP tampil sebagai sahabat bagi masyarakat, sehingga dalam setiap penertiban diharapkan dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan agar dilakukan dengan kesadaran bukan kekerasan,” kata Bupati kemarin.

Bupati meyakini, jika Satpol

PP sudah tampil sebagai sahabat bagi masyarakat bukan seolaholah menjadi musuh yang menyeramkan, maka Bondowoso akan menjadi Kabupaten yang tertib karena kesadaran masyarakat yang tinggi, karena masyarakat akan malu untuk melakukan pelanggaran.

“Jika Satpol PP hanya ditakuti maka setiap pelanggaran akan terus dilakukan jika Satpol PP tidak ada, tapi jika dengan kesadaran maka ada atau tidaknya Satpol PP masyarakat akan malu untuk melakukan pelanggaran,” imbuhnya.

Sementara itu Slamet Yantoko Kepala Satuan (kasat) Pol PP Bondowoso yang baru saja dipercaya Bupati untuk memimpin Bondowoso bertekad untuk terus mendekati masyarakat dengan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat.

Dia juga mengungkapkan jika upaya pertama yang dilakukan

saat ini adalah mendekati para abang becak dan PKL yang biasa mangkal dikawasan alun-alun serta sekitar kantor Pemkab Bondowoso dengan memberikan santunan sekedarnya agar terjalin komunikasi yang baik antara Satpol PP dengan mereka. “Kita akan berupaya melakukan pendekatan, salah satunya dengan memberikan santunan berupa sembako, dengan harapan akan terjalin tali silaturrahim antara kita dengan PKL dan para abang becak,” katanya.

Dia juga menambahkan jika sebelum melakukan penertiban terhadap setiap pelanggaran yang terjadi akan dilakukan sosialisasi dan pendekatan terlebih dahulu, sehingga diharapkan penertiban dapat berjalan dengan lebih manusiawi dan masyarakat mengetahui jika apa yang dilakukan tersebut adalah sesuatu yang dilarang oleh pemerintah.Q mb7

JAWA TIMUR

Rabu Legi 18 MARET 2015

7

JLU Lamongan Jadi Prioritas Jatim Bupati Buka Musrenbang Kabupaten Trenggalek 2015 Lamongan, Bhirawa Jalan Lingkar Utara (JLU) Lamongan sudah masuk dalam prioritas pembangunan Pemprov Jatim Tahun 2016. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Statistik dan Pelaporan Beppeprop Jatim Teguh Prayitno saat menjadi nara sumber dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lamongan Tahun 2015 di Pendopo Lokatantra, kemarin.

Dalam prioritas pembangunan Propinsi Jawa Timur Tahun 2016, Teguh Prayitno menjelaskan bahwa pada bidang prasarana wilayah, akan dibangun jalan lingkar utara Kabupaten Lamongan.

Pembangunan itu untuk mengurai kemacetan yang selama ini terjadi akibat jalan protokol Kabupaten Lamongan dilalui dua perlintasan jalur kereta api.

Dia juga menyampaikan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim Tahun 20142019. Diantaranya pertumbuhan ekonomi Jatim tahun 2014 dengan hitungan tahun dasar tahun 2000 mencapai 6,06 persen, sedangkan dengan hitungan tahun dasar 2010 tercatat 5,86 persen.

“Penduduk miskin juga turun menjadi 12,28 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada dibawah tingkat nasional yakni 4,19 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2013 telah mencapai 73,54 ”, ungkap Teguh Prayitno.

Sementara Bupati Lamongan

Fadeli banyak mengungkapkan capaian pembangunan di Lamongan. Seperti bantuan beasiswa keluarga miskin yang telah diberikan pada 6.616 mahasiswa, 20.336 beasiswa siswa miskin serta memberikan bantuan rehab kepada 990 lembaga pendidikan.

Selanjutnya di bidang kesehatan, telah diberikan 43 unit mobil sehat serta 1.735 unit sepeda pada kader posyandu. Pada bidang infrastruktur, lanjut Fadeli, jalan kabupaten dalam kondisi baik telah mencapai 92,75 persen, jalan strategis 88,96 persen dan jalan desa 90,49 persen. Sedangkan di bidang pertanian telah disalurkan bantuan 1.394 unit handtraktor dan 281 pompa air.

Musrenbang Trenggalek Sementara itu, Rabu 11 maret 2015 bertempat di Haal Majapahit hotel Hayam Wuruk diselanggarakan pula Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Trenggalek tahun 2015 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek tahun 2016, usai disele-

KILAS JATIM

Umat Hindu Lakukan Melasti Jelang Nyepi Lumajang, Bhirawa Ribuan ummat hindu suku tengger baik dari Kabupaten Lumajang maupun Probolinggo melaksanakan upacara melasti di Pantai Watu Pecak Desa Selok Awar-awar Kecamatan Pasirian Lumajang). Upacara melasti yang merupakan kegiatan rutin yang wajib dilakukan oleh ummat Hindu sebelum melakukan upacara tapa brata penyepian.

Pasalnya kegiatan melasti yang dilakukan di laut ini sebagai simbol peleburan dosa para umat Hindu. "Jadi melasti ini merupakan rangkaian dari perinagatan hari raya nyepi tahun baru saka 1937, yang mana sebagai bentuk penyucian umat Hindu dari dosa," papar Edy Sumianto, Ketua PHDI Lumajang.

Beberapa rangkaian upacara melasti pun dilakukan oleh ribuan ummat Hindu yang dipimpin oleh pemangku agama, mulai dari pengambilan air laut hingga melarung sajian dan ternaknya ke laut.

Meski upacara melasti sempat terganggu dengan jatuh pingsannya salah satu pemangku agama di tengah-tengah upacara, namun akhirnya upacara melasti kembali dilanjutkan hingga usai.Q yat

Dindikpora Data Guru dan Aset SMA/SMK Kota Batu, Bhirawa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dindikpora) mulai melakukan pendataan guru dan tenaga TU SMA/ SMK, baik negeri maupun swasta. Guru dan tenaga TU yang didata tersebut, baik berstatus PNS maupun non PNS. Menurut Kabid Pengelolaan Tenaga Kependidikan Dindikpora Abdul Rais, pendataan tersebut dilakukan sebagai persiapan penyerahan pengelolaan SMA/SMK ke Pemprov Jatim sebagai tindak lanjut atas berlakunya UU Pendidikan Nasional. "Kita masih melakukan pendataan guru di seluruh SMA/SMK, baik itu yang PNS, Honorer, dan guru tetap yayasan sebelum dilimpahkan ke Pemprov Jatim," tegas Rais kepada Bhirawa, Selasa kemarin (17/3).

Ditambahkan, selain pendataan guru, aset milik sekolah-sekolah negeri juga didata, karena rencananya juga akan ikut diserahkan ke Pemprov Jatim. Hal ini dilakukan sesuai penjelasan yang disampaikan Kementrian Pendidikan Menengah dan Penelitian, serta Dinas Pendidikan Provinsi Jatim.Q sup

nggarakannya Forum SKPD pada bulan Pebruari yang lalu.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati Trenggalek, Anggota Forkopimda Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Kepala Bakorwil I Madiun , perwakilan dari Tulungagung, Ponorogo dan Pacitan, unsur Pimpinan DPRD, Kepala SKPD lingkup Pemkab Trenggalek, LSM, Aktifis perempuan, Kades/Lurah, BPD serta perwakilan tokoh masyarakat.

Kepala Bappeda, Djoko Wasono, SH. MM dalam laporannya mengatakan bahwa Musrenbang kali ini dihadiri sekitar 500 peserta dengan mengambil tema ‘Optimalisasi Potensi Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Dengan Didukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik’.

Sesuai dengan tema tersebut diharapkan Pelaksanaan Musrenbang ini dapat menghasilkan bahan masukan Rancangan Akhir RKPD Dan Daftar prioritas kegiatan yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaannya dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan pendanaan lainnya.

Bupati Trenggalek Dr. Ir. Mulyadi WR, M.MT , dalam sambutannya mengatakan bahwa perencanaan pembangunan yang efisien dan efektif menjadi tolok ukur akuntabilitas, profesionalisme dan konsistensi, yang melahirkan pelayanan publik yang prima.

Perencanaan pembangunan

suprayitno/bhirawa

Pengambil kebijakan Lamongan, ekekutif dan legislatif, bahas program pembangunan 2016. yang tidak efesien dan efektif akan menimbulkan efek pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan harapan. “Di sinilah, hakekat dan arti penting dari

Hadapi MEA 2015, Canangkan Progam Recording Peternakan Bojonegoro, Bhirawa Peternak domba dan kambing (KaDo) Jawa Timur mentargetkan swasembada daging pada tahun 2015 ini.

Untuk itu dilakukan usaha perbaikan genetika agar kualitas domba dan kambing melalui progam Recording (Pencatatan) yang di anggap masih kurang di lakukan oleh masyarakat peternak.

Progam ini mulai digalakkan di Kabupaten Bojonegoro usai dilakukan Musyawarah daerah Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI) wilayah setempat yang berlangsung diaula Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Bojonegoro, Selasa (17/3).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Disnakan Bojonegoro, Subekti dan Ketua HPDKI Jawa Timur, Martinus Alexander. Dalam sambuatannya Ketua KPDKI mengatakan, peternakan kambing dan domba (KADO) melonjak sejak beberapa tahun terakhir lantaran perawatan yang tak terlalu rumit dan keuntungan yang cukup besar.

“Pengetahuan ilmu, teknologi dan genetika peternak terbatas peternakan. Sehingga usaha peningkatan pendapatan dan kesejahteraan peternak rendah.

Untuk itu kami berkomitmen melakukan inovasi teknologi peternakan untuk peternak skala kecil,” pungkasnya.

Selain itu, diharapkan masyarakat bisa bekerja sama dengan pakar, pemerintah, penyuluh pertanian, peternak, dan investor. Setelah budidaya peternakan berkualitas, peternak bakal memiliki daya saing untuk tingkat nasional dan internasional. “Peternakan domba dan kambing harus dilakukan mulai hulu hingga hilir. Mulai pengembangbiakan, rekording, reproduksi, nutrisi, tata kelola, kesehatan hewan, dan ekonomi produksi dan pemasaran,” terangnya.

Sementara itu Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Bojonegoro, Subekti mengatakan, melatih peternak untuk recording domba dan kambing yang benar itu sangat

perlu dilakukan. Mulai pencatatan kelahiran, pentatoan telinga, pelaporan data untuk bank data populasi kambing dan domba. Selain itu,Ia juga mengatakan pelatihan recording untuk menghadapi MEA 2015.

“Untuk di Bojonegoro sekarang ini peternak kambing dan domba masih minim pengetahuan, sehingga kita melakukan progam recording. Di harapkan kedepan nantinya dengan progam ini peternakan bisa semakin baik dan berkembang,” ujarnya.

Dalam pelatihan recording tersebut, dilanjutkan pembentukan Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI) Bojonegoro yang dikukuhkan oleh ketua HPDKI Jawa Timur.

Untuk saat ini jumlah populasi domba yang ada di Bojonegoro mencapai 138.637 ekor, sedangkan untuk populasi kambing sendiri mencapai 110.461 ekor. Dari jumlah tersebut untuk konsumsi daging domba dan kambing kebutuhan masyarakat masih mengatasi.

Q bas

Kasus DBD Capai 581 Penderita Sampang, Bhirawa Status kejadian luar biasa (KLB) penderita demam berdarah dengue (BDB) masih diberlakukan di Kabupaten Sampang. Selama tiga bulan berjalan 2015 ini sudah ada 581 kasus penderita DBD di Kabupaten Sampang. Hal ini berdasarkan data di RSUD Sampang terus meningkat dari bulan ke bulan.

Humas RSUD Sampang dr. Yuliono mengatakan, jumlah tersebut diprediksikan akan terus meningkat,

karena trend penderita DBD di RSUD Sampang terus meningkat dalam setiap bulannya mulai Januari dan bulan Februari 2015.

“Hingga saat ini pertengahan bulan Maret 2015, setidaknya sudah ada 581 kasus penderita DBD yang ditangani RSUD Sampang, bahkan informasinya status KLB ini akan terus diberlakukan hingga bulan April mendatang,” terangnya Selasa (17/3).

Masih dikatakan dr. Yuliono, guna mencegah meningkatnya penderita DBD di

Kabupaten Sampang, pihaknya mengimbau pada masyarakat untuk membiasakan pola hidup bersih dan sehat disekitar lingkungan masing-masing.

Beradasarkan data Medical Record (MR) RSUD Sampang terkait penderita DBD, bulan Januari 2015 sebanyak Kasus 260, satu penderita meninggal, bulan Februari 2015 ada 275 kasus, 5 penderita meninggal dan bula Maret 2015 yang masih pertengahan bulan ini sudah ada 46 kasus.Q lis

pelaksanaan Musrenbang yaitu bukan saja sebagai agenda rutin tahunan untuk mengkalkulasi besar-kecilnya anggaran, melainkan sebagai tolok ukur berhasil tidaknya perencanaan bagi ke-

pentingan masyarakat yang secara kualitas, kuantitas dan intregritas dapat diukur yang pada gilirannya dapat mensejahterakan masyarakat,” kata bupati.Q yit,wek

Ratusan Perawat Ikuti Seminar PPNI Situbondo, Bhirawa Sedikitnya 400 lebih perawat seKabupaten Situbondo yang tergabung dalam organisasi PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) mengikuti seminar di pendopo Kabupaten, Selasa (17/3), kemarin.

Acara yang rutin digelar setahun sekali itu mengambil tema ’seminar keperawatan implikasi UU terhadap pelayanan kesehatan kebijakan pemerintah dibidang kesehatan, pendidikan legal etik, pelayanan keperawatan’. Karena berhalangan hadir, acara yang sedianya diresmikan Bupati Dadang Wigiarto, akhirnya dibuka Ketua DPRD, Bashori Sanhaji.

Dalam seminar kali ini, panitia mendatangkan tiga pembicara dari Surabaya. Sedangkan dua pembicara sisanya, panitia melibatkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Abu Bakar Abdi dan Wakil Ketua DPRD Rudi Afianto sebagai pembedah seminar.

Tak ketinggalan Ketua TP-PKK Kabupaten Situbondo Hj Ummi Kulsum beserta jajaran SKPD dilingkungan Pemkab Situondo juga ikut dalam pembukaan seminar yang disambung dengan sosialisasi UU Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan.

Ketua PPNI Kabupaten Situbondo Imam Hidayat mengatakan, selain menggelar seminar, kegiatan kali ini juga dalam rangka memperingati HUT perawat yang ke 41 tahun. Adapun tujuannya, kata pria yang kini juga menjabat

Kabag TU RSU dr Abdoer Rahem Situbondo itu, untuk mempercepat sosialisasi UU nomor 38 tahun 2014. “Intinya agar ada percepatan, sehingga UU ini bisa diketahui para perawat yang tersebar di Situbondo,” ungkap Imam Hidayat.

Imam berharap, dari penyeleggaraan seminar tahun 2015 ini, para perawat bisa memahami tupoksi (tugas pokok dan fugsinya) serta hak dan kewenangannya.

Termasuk juga, sambung Imam, kebijakan perawat saat melakukan praktek di Rumah Sakit maupun di tempat kediamannya, juga ikut diatur dalam UU tersebut. “Baru kali ini PPNI Kabupaten Situbondo melakukan sosialisasi UU nomor 38 tahun 2014 ini,” tegas Imam Hidayat.

Sementara itu Kepala Dinas Kabupaten Situbondo, Abu Bakar Abdi, banyak mengupas soal profesi perawat yang harus mengikuti perubahan seiring dengan tingginya tuntutan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kota Santri.

Di sela-sela paparannya, mantan Sekretaris Dinkes Kabupaten Situbondo itu, meminta perawat untuk memiliki integritas dan kapabilitas kinerja yang membanggakan. “Saya minta kepada semua perawat di Kabupaten Situbondo agar selalu pandai mengikuti arah perubahan,” pungkas Abu Bakar Abdi, seraya mencetuskan slogan bangga perawatku, bangga Situbondo-ku.Q awi

sawawi/bhirawa

Ketua PPNI Situbondo, Imam Hidayat saat memberikan sambutan pada pembukaan seminar keperawatan di pendopo Kabupaten, Selasa (17/3).

Banyak Truk Muat Lebihi Kapasitas, Komisi B Panggil Instansi Terkait Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, dalam hal ini komisi B, kemarin (17/3) meminta keterangan Dinas Perhubungan, Dinas Pertambangan, kepolisian lalu lintas Polres Tuban dan perwakilan pengsaha tambang, terkait dengan masih banyaknya aktivitas pengangkutan material tambang yang melebihi kapasitas serta membahayakan pengguna jalan lain yang melintas di jalan umum.

khoirul huda/bhirawa

Kendaran Truk yang muat matrial tambang melebihi kapasitan di Kabupaten Tuban yang membahayakan penguna jalan lain.

“Kalau laporan dan keluhan dari masyarakat memang mengaku takut karena muatanya melebihi kapasitas, serta tidak diberi pengaman, ini kalau jatuh sangat berbahaya,” kata Cancoko, anggota Komisi B DPRD Tuban usai melakukan pertemuan.

Menurut wakil rakyat dari partai demokrat ini, persoalan kendaran yang mengangkut material tambang dan kapur yang melebihi kapasitas memang sudah cukup lama, namun instan-

si terkait mengaku telah melakukan pengawasan, akan tetapi faktanya masih belum mampu mengendalikan aktivitas angkutan yang menyalahi aturan itu.

“Kita tidak menyalahkan baik itu Perhubungan maupun pihak Lalulintas, nyatanya aktifitas itu masih berlangsung, saya pikir perlu ditingkatkan. Selama ini yang kami tahu pelaksanaan razia bersifat random (acak), kami pikir perlu lebih inten melakukan merazia, biar mereka (kendaraan

pengangut material tambang) jera,” terang Cancoko.

Pemberian sangsi hukum, baik tilang dan denda yang dilakukan oleh petugas juga dirasa kurang maksimal, apalagi pelaku hanya didenda Rp 100,000 jumlah denda tersebut dinilai masih terlalu rendah jika dibanding dengan keuntungan dari kelebihan muatan yang dilakukan. “Dendanya terlalu sedikit pastinya ini tidak membuat merek jera, informasinya hanya Rp100.000 ada apanya, apalagi tidak setiap hari juga mereka didenda, katanya mana mungkin jera,” kata Cancoko.

Menanggapi hal tersebuit, Kepala Dias Perhubungan Kabupaten Tuban, Paraith mengaku, pihaknya telah melakukan pengawasan bersama pihak Lalulintas Polres Tuban, bahkan tidak

segan memberikan sangsi tilang maupun denda bagi pelanggar undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang angkutan jalan, pasal 301, terhadap angkutan yang melebihi muatan atau over kapasitas. “Kita sudah sering melakukan razia berasma petugas kepolisian, bahkan kami juga sering melakukan tindakan tilang maupun denda, dengan menerapkan undang-undang yang ada,” kata Paraith.

Paraith menghimbau kepada pengusaha tambang maupun pemilik angkutan tidak mengangkut melebihi kapasitas, sebab selain melanggar undang-undang, hal itu juga akan membahayakan keselamatan pengguna jalan lain karena melintas di jalan umum bukan jalan area tambang. Q hud

EKONOMI - BISNIS

8

Rabu Legi, 18 MARET 2015

PHRI Minta Pemkot Tertibkan Perizinan Minimarket

Tambah Fasilitas Semi Kafe Surabaya, Bhirawa Menjamurnya minimarket di Surabaya ternyata tidak hanya berdampak bagi toko-toko yang ada diperkampungan, tapi juga berimbas pada bisnis Kafe. Karena saat ini hampir semua minimarket menyediakan meja dan kursi.

Salah satunya adalah Alfamart maupun Indomart di Jalan Diponegoro yang memberikan fasilitas meja dan kursi, sehingga pengunjung minimarket bisa menikmati makanan maupun minuman yang dibeli ditempat tersebut. Sehingga praktis minimarket tersebut menjelma menjadi semi cafe.

Kondisi ini mendapat sorotan tajam dari Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Timur, M Soleh pasalnya minimarket tersebut telah menyalahi aturan perijinan yang berlaku. “Pemerintah harus menertibkan karena menyalahi aturan karena perijinan yang dipergunakan oleh pihak minimarket adalah ijin perdagangan bukan ijin menyediakan tempat untuk mengkonsumsi makanan maupun minuman,” ungkapnya, Selasa (17/3) kemarin .

Ia menambahkan, kalau tidak ditertibkan makan lambat laun apa yang mere-

ka lakukan selama ini dikhawatirkan akan mengambil pangsa pasar restauran maupun cafe yang ada di Surabaya karena tempat yang mereka sediakan sudah seperti café selain bisa untuk menikmati makanan juga untuk nongkrong.

Untuk itu PHRI memastikan kalau hal ini dibiarkan pembeli akan lebih memilih ke minimarket karena selain harga juga fasilitas yang disediakan minimarket lebih menggiurkan. “Penertiban ini perlu karena perijinan ini sudah ada kriterianya seperti ijin restauran ya untuk restauran makan dan minum, ijin hotel untuk menginap sedangkan ijin perdagangan ya untuk dagang bukannya malah menyediakan tempat untuk makan dan minum,” jelas Soleh.

Soleh berharap, pemerintah segera melakukan penertiban perijinan yang digunakan minimarket sebelum pangsa pasar berubah

dan merugikan para pengusaha restauran maupun cafe yang ada di Surabaya, karena pajak yang mereka berikan ke pemerintah juga sangat besar jadi perlu diperhatikan jangan sampai pendapatan usaha mereka menjadi turun. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindagin) Kota Surabaya, Widodo Suryantoro menuturkan, bahwa minimarket yang menyediakan meja dan kursi untuk pembeli tidak mempermasalah hal tersebut.

“Selama meja dan kursi masih diruang lingkup minimarket atau dilahan parkir tidak masalah. Yang jadi masalah kan meja kursi tersebut sampai didirikan di pedestrian jalan. Itu jelas melanggar. Selama ini kan para pengusaha juga sudah memikirkan itu, kalau lahannya cukup luas pasti menyisahkan lahannya untuk lahan parkir. Saya rasa para pengusaha ritel juga sudah paham,” kata Widodo.

Lebih lanjut ia menjelaskan, minimarket yang ada di hotel-hotel tidak menjadi masalah bagi toko klontong.

Hal ini dikarenakan berdirinya minimarket hanya dilingk-

up hotel. “ Karena minimarket yang satu komplek dengan hotel izinnya sudah dengan berdirinya hotel. Dan tidak mengganggu took-toko kecil disekitarnya,” tutur Widodo.

Pria berkacamata ini menambahkan, bahwa adanya minimarket yang ada di hotel juga membolehkan memajang minuman beralkohol. Menurutnya, karena ke-

banyakan hotel-hotel berbintang juga menjadi jujukan warga asing dan membutuhkannya. “Seperti di hotel Majapahit, itu kan sejak zaman Belanda. Dan orang-orang Belanda pasti membutuhkan minuman beralkohol. Kalau hotel-hotel kelas melati beda lagi kalau ada pendirian minimarket,” imbuhnya. Q riq,geh

ahmad tauriq/bhirawa

Perizinan minimarket yang menyediakan tempat untuk mengkonsumsi makanan dan minuman seperti inilah yang perlu ditertibkan.

Operator Selular Edukasi Manfaat Smartphone dan Internet

Kurs JUAL

BELI

USD

13,303.00

13,171.00

SGD

9,560.87

9,465.33

EUR

14,006.73

13,865.11

JPY

10,975.17

10,861.78

GBP

19,643.21

19,443.03

Sumber: Bank Indonesia (16 MARET 2015)

RAGAM EKBIS

Panen Raya di Lahan Seluas 10.914 Ha Bojonegoro, Bhirawa Bulan Januari dan Pebruari 2015, sebanyak 10.914 Ha lahan pertanian di wilayah Kabupaten Bojonegoro melakukan panen raya. Hal itu di ungkapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Ahmad Djupari, Selasa (17/3).

Menurutnya, dari jumlah tersebut belum seluruhnya semua kecamatan di Bojonegoro mengalami panen raya padi.

Sebab berdasarkan data yang di terimanya 21 Kecamatan yang sedang melakukan panen raya, dan itu pun setiap kecamatan belum seluruhnya memanen padinya.

“Total sementara ini baru 10.914 hektar lahan di Bojonegoro yang mengalami panen raya. Jumlah tersebut terdiri dari bulan Januari seluas 4.613 hektar, sedangkan di bulan Pebruari seluas 6.301 hektar,” ungkapnya saat di konfirmasi wartawan Bhirawa.

Dia mencontohkan, untuk di bulan Januari lalu panen tertinggi berada di wilayah Kecamatan Baureno seluas 1.463 hektar. Sedangkan di bulan Pebruari terletak di Kecamatan Kalitidu dengan luas lahan 1.92 hektar. “Dari jumlah 10.914 hektar lahan tanaman padi yang sudah panen di asumsikan sebanyak 7 ton setara beras,” terangnya.

Disampaikan, juga panen raya puncaknya akan terjadi di bulan Maret hingga April. Dimana puncaknya tersebut adalah hasil panen pada musim tanam pertama di tahun 2015 ini. Sehingga di prediksi Bojonegoro akan menjadi swasembada pangan, sesuai program Pemkab Bojonegoro. Q bas

KEHILANGAN SITUBONDO HILANG STNK nopol P 5331 FD, a/n Nuraini, Ds. Sumberkolak, rw 04/01, Kec. Panarukan,Situbondo.

No. 552/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6707 EW, a/n Wahyu Riniarti, Ds. Sumberkolak rw 03/02, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 553/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6341 ET, a/n Yanto, Ds. Peleyan rw 01/01, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 554/IMB/BI-II/2015

Surabaya, Bhirawa Untuk meningkatkan pengalaman pengguna smartphone di Indonesia, Telkomsel meluncurkan mobile site CARITAU yang berisi edukasi lengkap tentang smartphone dan internet.

Mobile site tersebut khusus dirancang bagi para pengguna awal smartphone supaya mereka mendapatkan manfaat positif dari smartphone dan Internet dapat dirasakan secara maksimal.

“CARITAU ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi para pelanggan yang baru mengadopsi smartphone, terutama dari sisi pengoperasian. Video tutorial yang sifatnya step-by-step telah kami siapkan di mobile site ini, sehingga pelanggan akan dapat lebih memaksimalkan penggunaan smartphone-nya,” ungkap Vice President Prepaid and Broadband Market-

ing Telkomsel, Ririn Widaryani, Selasa (17/3) kemarin.

Ririn menambahkan, bahwa dengan memahami pengoperasian smartphone secara lebih baik, para pengguna awal

ahmad tauriq/bhirawa

Vice President Product and Service Management Telkomsel Hastining B. Astuti, Vice President Marketing Communications Telkomsel Nirwan Lesmana, Vice President Prepaid and Broadband Marketing Telkomsel Ririn Widaryani bersama para mitra di peluncuran mobile site CARITAU.

Seabond Oddysey Kembali Kunjungi Surabaya Surabaya, Bhirawa Seabourn Odyssey, kapal Pesiar berbendera Bahamas Amerika Serikat kembali sandar di Pelabuhan Tanjung Perak pada pukul 07.30 WIB dengan menggunakan garbarata. Kapal yang terakhir sandar di Pelabuhan Tanjung Perak pada bulan November 2014 lalu ini membawa 446 penumpang dengan crew kapal sejumlah 342 orang. Kunjungan kali ini merupakan kunjungan ke-enam kalinya di Surabaya, setelah kunjungan pertamanya pada tahun 2012, di tahun 2013 sandar sebanyak dua kali, dan dua kali di tahun 2014, dan di tahun 2015 ini merupakan kunjungan perdananya ke Surabaya.

Para turis turun di Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Perak tepat pukul 08.30 WIB, untuk kemudian melanjutkan perjalanan wisata yakni Discovery Tour dan tour di Trowulan Archeological sight. Bagi para penumpang yang tidak mengikuti perjalanan wisata, mereka lebih memilih menikmati fasilitas di Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Perak, yakni dengan menikmatifree wifi, berbelanja souvenir khas Jawa Timur yang dijual oleh stand-stand UKMbinaan Pelindo III Tanjung Perak, berfoto-foto di photo booth yang telah disediakan di area Terminal, menikmati dan belajar memainkan alat musik Gamelan, selain itu juga disediakan stand money changer Bank Jatim. Salah satu crew kapal yakni Prantz Michael selaku Hotel Director Seaborn Oddysey, turun ke Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Perak, dan disambut oleh Asman Terminal Penumpang dan Roro, Pitria Kartikasari, dan perwakilan dari Disbudpar, dengan memberikan udeng dan kalungan bunga melati dan memberikan cinderamata.

Saat ditanya kesannya berkunjung di Pelabuhan Tanjung perak, Michael mengatakan, “I Love Surabaya, thank you for the warm welcome. I do hope to come back here, wishing you more power and good luck”, ungkapnya antusias.

Kapal yang dinahkodai oleh Capten David Bathgate ini, sebelumnya telah sandar di Probolinggo dan rencananya akan meninggalkan Surabaya sekitar pukul 17.00 WIB, Selasa (17/ 3/15), untuk melanjutkan perjalanan ke Semarang. Q ma

Sementara Mobile site hadir dengan mekanisme push link, sehingga pelanggan akan segera mendapatkan link dari mobile site saat pertama kali menyalakan smartphone barunya. “Mobile site ini dapat diakses secara gratis serta dilengkapi dengan berbagai tutorial mengenai fungsi smartphone, fitur dan berbagai aktivitas terkait Internet (cara browsing, membuat email, mengunduh aplikasi, membeli paket internet, dan lainnya),” ujarnya.

Selain memperkaya mobile site ini dari sisi konten, Telkomsel bekerjasama dengan beberapa mitra yang memiliki spesialisasi di bidangnya masing-masing, antara lain situs berita, situs belanja, komunitas online, situs olahraga, situs lifestyle dan lainnya.

“Adapun mobile site CARITAU terdiri dari enam menu utama, yaitu Manfaat Internet,

Pengaturan Internet, Situs Popular, Aplikasi Teratas, Video Tutorial, dan Paket Internet.

Agar dapat memberikan informasi yang mudah dipahami oleh para pelanggan, penjelasan di menu-menu tersebut diantaranya dilengkapi dengan materi video,” jelasnya.

Mobile site itu sendiri merupakan bagian dari program TAU yang diluncurkan pada Desember 2014 silam yang merupakan program campaign untuk smartphone Android yang melibatkan 17 mitra device baik global maupun lokal.

“Melalui program ini Telkomsel menawarkan paket data yang menarik yang dapat dinikmati pada beragam smartphone dari brand ternama, sehingga melengkapi pengalaman pelanggan dalam menggunakan smartphone Android yang terkenal dengan beragam fiturnya,” pungkasnya. Q riq

Investasi Menurun, Pertumbuhan Ekonomi Diprediksi 8 Persen Kota Batu, bhirawa Walaupun pertumbuhan investasi di Kota Batu mengalami trend penurunan sebesar 1,64 persen, dari 17,04 persen menjadi 15,61 persen pada tahun 2014. Namun disektor pertumbuhan ekonomi diprediksi mencapai 8 persen di tahun 2015. Angka tersebut masih jauh diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jatim yang hanya 5 persen.

Demikian diungkapkan konsultan perencanaan Bappeda Kota Batu, Slamet Prayogi , menurutnya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap pada angka 8 persen, maka ada 3 sektor yang harus mendapat perhatian serius, yaitu sektor pertanian, terutama produk pertanian hortikultura. Kemudian sektor perdagangan dan jasa, khususnya pariwisata.

“Ketiga sektor tersebut menyumbang lebih dari 60 persen pertumbuhan ekonomi di Kota Batu. Sehingga perlu mendapat perhatian khusus,” tuturnya, Selasa (17/3).

Sementara itu, Wawali Batu, Punjul Santoso, mengatakan Pemkot Batu akan terus memprioritaskan pembangunan per-

tanian berbasis pertanian organik. Selain mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk program tersebut, Walikota Batu juga telah membentuk Tim Percepatan Pertanian Organik yang dipimpin oleh Staf Ahli Wali Kota bidang Ekonomi dr Endang. “Kita sadar betul bahwa pertanian kota Batu adalah penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga pertanian ini dikembangkan untuk mendukung pengembangan pariwisata,” tegas Punjul.

Selain sektor pertanian, sektor perdagangan dan jasa juga mendapat perhatian serius sebagai program prioritas. Tingginya angka kunjungan wisata akan mendongkrak sektor perdagangan dan jasa.

“Kita tidak mungkin mengembangkan sektor industri besar. Yang kita dorong adalah pelaku usaha mikro dan kecil yang jumlahnya sangat banyak. Pelaku usaha tersebut umumnya bergerak dibidang penunjang pariwisata, seperti makanan minuman olahan hasil pertanian, souvenir dan kerajinan,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan, sedangkan di sektor pariwisata

agar jumlah kunjungan wisatawan dapat ditingkatkan, maka perlu dibangun wahana wisata baru. Rencananya untuk pembangunan wahana wisata yang didanai pemerintah adalah pembangunan wisata alam Coban Talun.

Ada juga pembangunan Asean Culture Park oleh investor swasta. Sedangkan untuk kereta gantung akan dibangun secara bersama antara swasta dan Pemkot Batu.

Selain itu, untuk menunjang pengembangan pertanian, perdagangan dan pariwisata, maka Pemkot Batu akan terus membenahi infrastruktur kota, baik itu pembangunan jalan lingkar dan jalan tembus, serta perbaikan jalan penghubung antar desa.

“Sektor perdagangan sudah tumbuh cukup baik, terutama komoditas pertanian dan industri rumah tangga, perkembangan toko, pusat perbelanjaan dan pusat oleh-oleh juga sangat marak. Dan ke depan kita harapkan pembangunan pasar segera terwujud, agar sektor perdagangan berkembang lebih pesat lagi,” terang Punjul. Q sup

Produksi Topioka di Kediri Merosot 150 Persen

Curah Hujan Tinggi, Bahan Baku Mahal Produksi tepung topioka di Kabupaten Kediri mengalami penurunan dan produksi merosot hingga 150 persen. Halini disebabkan tingginya curah hujan dan kenaikan harga bahan baku dari luar daerah.

TULUNGAGUNG HILANG STNK, Suzuki, th. 2005, Merah Silver, AG3861TZ, a/n. Sumiati, Ds/Kec. Ngunut-T.Agung No. 555/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2011, Merah, AG3296SF, a/n. Lilik Indayati, Dsn. Temon RT 03/02, Ds. Sukorejo, Karangrejo-T.Agung No. 556/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 1985, Hitam, AG3565TD, a/n.

Rohman Jordi, Ds. Bono, Boyolangu-T.Agung No. 557/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2004, Silver Hitam, AG6977RAN, a/n. Siti Muslikah, Ds. Kiping, Gondang No. 558/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2006, Hitam, AG4928SB, a/n.

Tri Agus Priyono, Kel. Botoran-T.Agung No. 559/IMB/BI-II/2015

smartphone akan dapat lebih cepat merasakan pengalaman terbaik di dalam menikmati mobile internet serta berbagai layanan mobile digital lifestyle, di jaringan Telkomsel.

Produksi tepung topioka di Kabupaten Kediri mengalami penurunan disebabkan tingginya curah hujan dan mahalnya bahan baku.

Seperti halnya sentra produksi tepung topioka di Desa Petok, Kecamatan Mojo, pada musim penghujan ini kegiatan produksi terganggu, sehingga mereka kerap libur sebab kesulitan menjemur tepung setengah jadi yang masih basah.

Dikatakan Abdul Kayin produsen tepung topioka apabila musim kemarau bahan setengah jadi ini mampu dikeringkan secara cepat, namun jika musim seperti ini untuk

mengeringkan mencapai 2 hingga 3 hari.

“Kegiatan produksi sering libur, karena tidak ada panas untuk menjemur bahan setengah jadi yang masih basah, kalau musim seperti ini menjemur hingga 2-3 hari” kata Abdul Kayin, Selasa (17/3).

Produsen tepung topioka lainnya Rokhim, menuturkan pihaknya terpaksa mendatangkan bahan baku dari malang meskipun harganya jauh lebih mahal. “Harga

ketela dari lura daerah mencapai Rp 1,5 juta per rit, padahal harga ketela lokalan hanya Rp 850 ribu per ritnya” terang Rokhim Akibatnya dua penyebab ini, produksi tepung topioka di kabupaten Kediri merosot mencapai 8 ton perhari, dari hari biasa yang mencapai 24 ton perhari. Untuk menekan biaya produksi terpaksa pengusaha harus mengurangi karyawannya.

Diketahui, di sentra produksi tepung topioka ini ada 20 orang produsen rumahan.

Hasil produksi mereka dijual ke para pengusaha krupuk didalam maupun diluar daerah. Q van

OLAHRAGA

Rabu Legi 18 MARET 2015

LINTASAN

Christian Hadinata Optimistis Pemain Tunggal Putera Bangkit Jakarta, Bhirawa Legenda bulu tangkis Indonesia, Christian Hadinata optimistis pemain tunggal putera Indonesia akan segera bangkit karena saat ini sudah muncul pemain muda dan telah masuk di pemusatan latihan nasional Cipayung, Jakarta.

"Pemain tunggal putera itu prestisius.

Faktanya kita belum punya jagon baru.

Tapi saya optimis empat pemain yang ada di Cipayung akan menjadi pilar," kata Christian Hadinata di sela jumpa pers Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulu Tangkis 2015 di Jakarta, Selasa.

Empat pemain tunggal putera muda yang diharapkan bisa mengembalikan supremasi Indonesia dikancah internasional itu adalah Jonatan Christie, Ihsan Maulana, Antony Sinisuka Ginting dan Firman Abdul Kholik.

Menurut dia, keempat pemain yang digembleng di Cipayung itu kemampuannya dinilai terus meningkat. Kondisi ini harus dimanfaatkan dengan baik termasuk banyak diturunkan pada kejuaraan-kejuaraan internasional.

"Kami berharap pemain muda ini juga dipercaya untuk menjadi tim inti pada SEA Games 2015 di Singapura nanti," kata pria yang saat ini menjadi salah satu penggembleng atlet di pelatnas Cipayung itu.

Setelah era Taufik Hidayat, Indonesia memang kesulitan untuk mendapatkan pemain potensial. Menang ada nama Tommy Sugiarto, Simon Santoso maupu Dionysius Hayom Rumbaka. Hanya saja, prestasinya belum fenomenal.

Bahkan, Indonesia selama 21 tahun terakhir belum mampu menempatkan pemain tunggal putranya pada kejuaraan bergengsi All England. Pemain terakhir yang menorehkan prestasi di Inggris itu adalah Hariyanto Arbi.

"Hariyanto kelihatan belum rela posisinya digantikan. Sama dengan ganda campuran. Butuh lama untuk menjadi juara," kata juara All England edisi 1979 dan 1980 itu sambil tersenyum.Q ant

Jakarta, Bhirawa Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulu Tangkis 2015 menggunakan sistem baru dengan jalan menjemput bola ke beberapa kota bukan tersentral di Kudus Jawa Tengah seperti tahun-tahun sebelumnya.

Program Director Bhakti Olahraga Djarum Foundation, Yoppy Rosimin di Jakarta, Selasa mengatakan, audisi tahun ini akan berlangsung di sembilan kota. Dengan banyak kota diharapkan mendapatkan banyak atlet potensial.

"Salah satu pertimbangannya adalah masukan dari orang tuan atlet. Mereka meminta anaknya bisa bermain maksimal tidak 10 menit seperti yang dilakukan di Kudus. Jauh-jauh datang tapi hanya bermain singkat," katanya.

Selain banyak permintaan dari orang tua, kata dia, dilakukannya di sembilan kota ini karena ingin memberikan kesempatan kepada banyak pemain terutama diluar Jawa untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya.

"Tujuannya hanya satu. Yaitu kualitas.

Yang jelas audisi ini semuanya gratis dan siapa saja pemain usia 10-15 tahun bisa ikut berpartisipasi pada audisi ini," katanya menambahkan.

Yoppy Rosimin menjelaskan, audisi pertama akan dilakukan di Medan Sumatra Utara dan Palembang Sumatra, 8-11 April. Berikutnya Jember Jawa Timur dan Balikpapan Kalimantan Timur, 6-9 Mei. Disusul Manado Sulawesi Utara dan Makassar Sulawesi Selata, 27-30 Mei. Setelah menyelesaikan wilayah Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi, audisi langsung bergerak ke Jawa yaitu Tasikmalaya, Jawa Barat dan Purwokerto Jawa Tengah, 10-13 Juni. Dan terakhir audisi dilakukan di Kudus, 1-3 September.Q ant

Dana KONI Bali Belum Turun Denpasar, Bhirawa Dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bali sampai saat ini belum turun sehingga beberapa pengurus cabang olahraga tidak bisa menjalankan berbagai program kegiatan.

"Dana hibah dari Pemprov Bali belum cair hingga saat ini sehingga untuk menunjang aktivitas olahraga di masing-masing cabang olahraga tidak fokus," kata Ketua Umum KONI Bali, Ketut Suwandi, di Denpasar, Selasa.

Oleh sebab itu, beberapa atletnya tidak bisa mengikuti berbagai jenis kejuaraan berskala nasional.

Selain itu, sejumlah pengurus cabang olahraga sampai saat ini juga belum bisa menggelar rapat kerja dan persiapan menghadapi kegiatan yang lebih besar.

"Apabila salah satu cabang olahraga saja yang kami bantu penuh pendanaannya dikhawatirkan berdampak untuk cabang lainnya," ujarnya.Q ant

PSMS Akan Terapkan Sepak Bola Modern Medan, Bhirawa PSMS Medan akan menerapkan sepak bola modern selama pematangan tim menjelang kompetisi Divisi Utama Liga Indonesia 2015 demi memuluskan upaya mengejar target lolos ISL musim berikutnya.

Pelatih PSMS Medan Eddy Syahputra di Medan, Sumut, Senin, mengatakan, ia baru pulang dari mengikuti pendidikan dan kepelatihan untuk memperoleh lisensi C AFC pada tanggal 2-14 Maret lalu di Jakarta.

Para pelatih yang memiliki lisensi nasional secara bertahap akan mengikuti pendidik-

an pelatihan untuk memperoleh linsensi AFC, khususnya, bagi pelatih yang menangani klub-klub yang berlaga di ISL dan Divisi Utama sesuai dengan arahan dari PT. Liga Indonesia.

Selama mengikuti pendidikan kepelatihan, kata dia, lebih difokuskan dengan pemahaman akan sepakbola modern,

karena memang perkembangan sepak bola makin hari semakin pesat dan banyak juga lahir strategi-strategi baru.

"Untuk itu ilmu yang diperoleh selama pendidikan dengan perkembangan sepakbola modern akan diterapkan pada PSMS sebagai persiapan dan pematangan tim jelang kompetisi," katanya.

Mantan pemain PSMS ini menuturkan, sepak bola modern dimainkan oleh klub profesional menggunakan berbagai strategi dan taktik.

Pada perkembangannya beberapa pola yang agak berbeda

dimainkan oleh klub Inggris (gaya kick and rush), klub Belanda (gaya kontinental), klub Italia (gaya tahan dan serang), maupun gaya permainan klub-klub asal Brazil, Spanyol, Protugal dan Argentina (gaya latin).

Perkembangan terakhir semua gaya ini telah diramu menjadi gaya campur sari yang mempunyai karakterisktik sama dengan kecepatan dan bertenaga, ball possession berujung dribbling menusuk kotak penalti, menekan lawan dan variasi umpan terobosan silang.

"Artinya, lanjut dia, dalam sepakbola modern, setiap pe-

main harus mampu untuk menyerang dan sekaligus bertahan," katanya.

Menurut dia, jika PSMS ingin mencapai ISL, sebenarnya bukan hal yang mustahil, apalagi memang pihaknmya memiliki mimpi untuk menembus kompetisi kasta tertinggi sepakbola nasional.

"Ada beberapa kunci kesuksesan bagi PSMS untuk menuju kasta tertinggi Liga Indonesia, tentunya dengan menerapkan tingginya tempo permainan, penekanan pada teknik dan skill individu. Itu semua ada pada permaian sepakbola modern," katanya.Q ant

Timnas Fokus Empat Nomor dalam SEA Games

Banyaknya lapangan golf bertaraf internasional yang tersedia di Jakarta menjadikan salah satu destinasi bagi wisatawan mancanegara untuk berkunjung.

Audisi PB Djarum Gunakan Sistem Jemput Bola

9

Golf Jadi Alasan Destinasi Wisatawan ke Jakarta Jakarta, Bhirawa Golf menjadi salah satu alasan destinasi bagi wisatawan mancanegara berkunjung ke Jakarta karena banyaknya lapangan golf bertaraf internasional yang tersedia, kata Direktur Marketing Enjoy Jakarta Hari Wibowo.

"Sebanyak 2,3 juta wisatawan berkunjung ke Jakarta pada 2014. Sebagian besar datang karena ingin bermain golf," katanya usai konferensi pers CIMB Niaga Indonesian Masters 2015 di Jakarta, Selasa.

Enjoy Jakarta optimistis bisa menarik 2,7 wisatawan mancanegara ke Jakarta pada 2015.

Hari mengatakan hampir semua stok rental lapangan golf di Jakarta selalu penuh selama akhir pekan dan tidak heran jika olahraga yang diungguli Tiger Woods ini menjadi kesempatan emas untuk mempromosikan Jakarta di tingkat dunia.

Golf termasuk dalam tujuh program yang dikampanyekan Enjoy Jakarta, yakni dengan nama Enjoy Jakarta Golf bersama enam program lainnya, seperti Enjoy Shopping, Dining, Art and Culture, Events, Marine dan Spa. Hari mengaku promosi Enjoy Golf masih

dinilai kurang. Oleh sebab itu, berbagai turnamen golf internasional diselenggarakan di Jakarta, seperti Enjoy Jakarta World Junior Golf Championship (EJWJGC), Enjoy Jakarta Indonesia Open, Cimb Niaga Indonesian Master 2015 dan Asia Golf Tourism Convention.

CIMB Niaga Indonesian Master 2015 dan Asia Golf Tourism Convention merupakan dua turnamen yang diselenggarakan dalam waktu dekat.

CIMB Niaga Indonesian Master yang dipersembahkan oleh Enjoy Jakarta diselenggarakan pada 23-26 April mendatang dengan menampilkan 24 pegolf Indonesia, 20 pegolf profesional dari PGA Tour of Indonesia dan empat pegolf amatir papan atas Indonesia.

Sedangkan Asia Golf Tourism Convention diselenggarakan pada 27-30 April yang akan dihadiri lebih dari 600 delegasi dari 35 negara di dunia.

Saat ini Jakarta dan sekitarnya memiliki lebih dari 30 lapangan golf berstandar internasional yang sebagian besar dibangun dari perancang profesional kelas dunia, seperti Jack Nicklaus, Arnold Palmer dan Greg Norman.Q ant

Jakarta, Bhirawa Tim nasional menembak Pengurus Besar Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Seluruh Indonesia (Perbakin) akan fokus pada empat nomor pertandingan dalam Pesta Olahraga Asia Tenggara (SEA Games) 2015.

"Kami menyiapkan delapan atlet untuk turun dalam empat nomor pertandingan dari sembilan nomor pertandingan yang akan digelar di Singapura nanti," kata Kepala Pelatih Pemusatan Latihan Nasional (pelatnas) Perbakin Yoshie Augusta Akbar kepada Antara di Jakarta, Selasa.

Empat nomor pertandingan itu adalah 50 meter rifle putra dengan atlet Sahurun, 50 meter rifle putri dengan atlet Maharani Ardi dan Dinnie Ary Wiharsanti, 10 meter air pistol putra dengan atlet Anang Yulianto, Supriyono, dan Kadek Diana Putra, serta 10 meter air pistol putri dengan atlet Dwi Yulia Purnamawati dan Talitha Judith Almira.

Yoshie mengatakan para atlet pelatnas Perbakin akan mulai tahapan pelatihan pra-kompetisi memasuki tiga bulan menjelang pertandingan SEA Games ke-28 itu.

"Latihan pra-kompetisi itu sebagai penguatan taktik

dan mental para atlet selain mengurangi porsi latihan fisik yang sebelumnya dilakukan tiga kali dalam sepekan di Gedung PPITKON dan kawasan Gelora Bung Karno Jakarta," katanya.

Tahapan latihan pra-kompetisi atlet-atlet pelatnas Perbakin, lanjut Yoshie, dipusatkan di Lapangan Tembak Senayan Jakarta.

Perbakin tidak mendatangkan pelatih asing bagi atlet-atlet pelatnas sebagai persiapan menyambut SEA Games 2015 dan hanya ada dua pelatih nasional yaitu Yoshie dan Hengky Tedjo untuk nomor 10 meter air pistol.

Yoshie mengatakan tim pelatnas Perbakin berupaya masuk dalam babak final dalam SEA Games 2015 menyusul peta kekuatan tim-tim menembak negaranegara ASEAN yang telah merata.

"Satu negara maksimal mengirim tiga atlet untuk satu nomor lomba dalam SEA Games nanti dan babak final maksimal 20 tembakan," katanya.

Atlet-atlet pelatnas Perbakin menjalani pemusatan latihan di Lapangan Tembak Senayan sejak 19 Januari dan berlatih enam hari dalam sepekan mulai pukul 08.30 WIB hingga 16.00 WIB.Q ant

Timnas menembak Perbakin fokus pada empat nomor pertandingan dalam SEA Games 2015.

Manajemen Persita Optimistis Lolos Verifikasi Tangerang, Bhirawa Manajemen Persita Tangerang, Banten, optimistis tim asuhannya lolos dalam verifikasi mengikuti Divisi Utama 2015 yang dilakukan oleh PT Liga Indonesia sebagai operator kompetisi PSSI. "Kami sudah pernah mengge-

lar laga dan semua persyaratan yang diinginkan telah dimiliki tim," kata Manajer Persita Ari Wibawa di Tangerang, Selasa.

Ari mengatakan persyaratan dalam verifikasi tim itu adalah menyangkut tiga hal yakni tentang finansial, infrastruktur dan keabsahan

hukum perusahaan.

Masalah tersebut terkait CEO PT Liga Indonesia Joko Driyono mengatakan Divisi Utama akan digelar 23-24 April 2015 dan akhir Maret 2015 dilakukan verifikasi masing-masing tim.

Sedangkan tim yang berlaga

BNNK Trenggalek Lakukan Advokasi P4GN UPAYA Pencegahan Peredaran gelap serta penyalahgunaan Narkoba terus dilakukan dengan berbagai metode di beberapa kalangan.

Kegiatan penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap serta penyalahgunaan narkoba juga dilakukan diberbagai kalangan baik swasta maupun Negeri.

Seksie Pencegahan BNNK Trenggalek hari ini Selasa, (17/3) melaksanakan advokasi P4GN pada 40 orang pegawai Puskesmas Watulimo Kecamatan Trenggalek. Kegiatan tersebut merupakan lanjutan program advokasi untuk lingkungan pemerintahan yang sudah dilakukan untuk kali kedua ini oleh BNN Kabupaten Trenggalek setelah sebelumnya dilaksanakan di lingkungan pegawai PPN Prigi.

Kali ini Kepala BNNK Trenggalek, I Made Arjana, SH, MH bertindak sebagai pemateri dalam advokasi tersebut. Hadir juga mendampingi peserta kepala Puskesmas Watulimo. dr. Moro Prastya yang secara khusu juga menyampaikan dukungannya kepada BNNK Trenggalek, khusunya terkait upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan rehabilitasi bagi pecandu narkoba di wilayah kecamatan Watulimo.

Diharapkan dengan adanya upaya semacam ini dapat memberikan pemahaman lebih bagi instansi pemerintah (PKM Watulimo) yang secara langsung berhubungan dengan masalah kesehatan masyarakat, yang tidak menutup kemungkinan juga sering kali

menangani pasien yang terindikasi menyalahgunakan narkoba.

Oleh karena itu, pada kesempatan tersebut, KA BNN juga lebih menekankan pentingnya peran Puskesmas dan masyarakat dalam upaya membantu pemerintah menurunkan prevalensi penyalahguna narkoba dengan cara direhabilitasi.

Selama pelatihan para Peserta sangat antusias mengikuti pelatihan tersebut, terbukti para peserta begitu aktif dalam kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya Kepala BNNK Trenggalek I Made Arjana Menuturkan, “Peran Puskesmas dan masyarakat sangat di butuhkan untuk menanggulangi peredaran gelap narkoba, , Bersama sama mari kita perangi perangi Narkoba. Narkoba adalah Musuh bersama.�

Ungkapnya. Q wek.adv

pada Divisi Utama mencapai 60 tim dan direncanakan dibagi dalam dua wilayah.

Menurut dia, pihaknya sudah memiliki badan hukum dan mempunyai dana untuk mengelola tim selama satu musim kompetisi.

Demikian pula pihaknya

telah menjalin kesepakatan dengan pengelola Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang, sebagai markas pertandingan.

Namun persyaratan verifikasi untuk kompetisi Divisi Utama tidak seberat Indonesia Super Leage (ISL) karena dianggap profesional.Q ant

BNNK Trenggalek Berikan Advokasi P4GN kepada TPI dan PPN Prigi PERANG Terhadap Narkoba tak henti hentinya digalakkan Oleh BNNK Trenggalek Di bergagai Kalangan, baik di kalangan Instansi Swasta maupun Negeri.

Upaya Pencegahan Peredaran gelap serta penyalahgunaan Narkoba terus dilakukan dengan berbagai metode di beberapa kalangan.

Kegiatan penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap serta penyalahgunaan narkoba juga dilakukan diberbagai kalangan baik swasta maupun Negeri.

Kali ini Senin (16/3) Seksie Pencegahan BNNK Trenggalek berikan advokasi P4GN kepada TPI dan PPN Prigi guna melaksanakan lanjutan program P4GN 2015,Yang bertempat di Balai pertemuan PPN Prigi, melalui kegiatan advokasi tersebut, diharapkan masyarakat semakin memiliki kepedulian akan situasi saat ini di Indonesia dimana dinyatakan Indonesia sudah Darurat narkoba.

Adapun materi P4GN sendiri disampaikan langsung oleh Kepala BNNK Trenggalek I Made Arjana, SH, MH. Hadir dalam giat tersebut Kepala PPN Wilayah Prigi Bapak Dwi Yuliono Rochanadi, Api,MM. Beliau juga menyampaikan dukungannya terhadap upaya-upaya Bnn Kabupa-

ten Trenggalek melalui berbagai kegiatan pencegahan dan berjanji selalu siap bekerja sama dengan BNNK Trenggalek dalam hal P4GN. Selama pelatihan para Peserta sangat antusias mengikuti pelatihan tersebut, terbukti para peserta begitu aktif dalam kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya Kepala BNNK Trenggalek I Made Arjana Menuturkan, “Bersama sama mari kita perangi perangi Narkoba. Narkoba adalah Musuh bersama.� Ungkapnya. Q wek.adv

10

NASIONAL-POLITIK

Rabu Legi 18 MARET 2015

PAN Enggan, Demokrat Tak Antipati Sikapi Pengajuan Hak Angket untuk Menkumham Jakarta, Bhirawa Partai Amanat Nasional (PAN) enggan untuk mendukung digulirkannya hak angket untuk Menteri Hukum dan HAM yang digagas fraksi-fraksi pendukung Koalisi Merah Putih.

“Hak angket bukan solusi, sehingga kita harus menciptakan kesejukan untuk kepentingan rakyat banyak,” kata Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa (17/3) kemarin.

Zulkifli menjelaskan PAN di seluruh Indonesia memahami bahwa rakyat jenuh dengan kondisi politik gaduh seperti yang terjadi di DPR RI dan DPRD. Menurut dia, PAN tidak ingin menjadi bagian dari kegaduhan itu, namun ingin menjadi solusi bagi persoalan yang ada.

“PAN tidak ingin menjadi bagian dari kegaduhan itu, namun menjadi solusi untuk mengutamakan kepentingan rakyat,” ujarnya.

Zulkifli mengatakan rakyat perlu kesejukan dalam perpolitikan di tengah kondisi meningkatnya harga kebutuhan pokok dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Zulkifli Hasan

Didik Mukrianto

Menurut dia rakyat perlu diberikan kesejukan dengan diberikan harapan, karena lelah mendengar para elite dan pemerintah saling bertarung.

“Karena tidak henti-henti saling melapor dan mengajukan hak angket, sehingga itu bukan solusi,” ucapnya.

Sementara, Fraksi Partai Demokrat menyatakan tidak antipati terhadap penggunaan hak angket untuk Menteri Hukum dan HAM karena tidak ingin demokrasi dan penegakkan hukum yang sudah dibangun menjadi runtuh.

“F-PD tidak antipati terhadap penggunaan hak angket karena kami tidak ingin demokrasi dan penegakan hukum yang sudah dibangun SBY

selama 10 tahun menjadi runtuh,” kata Sekretaris F-Demokrat Didik Mukrianto di Jakarta.

Ia mengatakan F-Demokrat tidak ingin demokrasi dan penegakan hukum itu runtuh karena politisasi kekuasaan dari penguasa untuk kepentingan kelompok.

Didik menjelaskan masyarakat memiliki kepentingan yang sama untuk menjaga demokrasi ini agar berjalan sesuai jalurnya yang selama ini sudah diwariskan oleh SBY. Didik menjelaskan seluruh anggota F-Demokrat akan menyikapi usulan hak angket itu secara bijak.

Menurut dia “standing” substansi alasan dan proses yang akan dijalankan menjadi per-

timbangan bagi F-Demokrat untuk menyikapi secara teknis hak tersebut.

Sebelumnya Koalisi Merah Putih mempertimbangkan untuk mengajukan hak angket terhadap kebijakan Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly, karena keputusannya yang mensahkan kepemimpinan Golkar hasil Munas Jakarta.

“Kami beri kesempatan kepada Menkumham (untuk memperbaiki keputusannya), dan apabila tidak maka kami mengajukan hak konstitusional sebagai anggota DPR RI sesuai UU MD3 dan Tata Tertib DPR,” kata Ketua Fraksi Golkar di DPR Ade Komarudin di Gedung Nusantara III, Jakarta pekan kemarin.

Ade mengatakan KMP mengingatkan kepada Menteri Yasona bahwa tindakannya selama ini harus diperbaiki. Hal itu menurut dia karena selama ini langkah dan kebijakan Menkumham tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

“Soal (hak konstitusional) apa yang dipakai oleh kami, lihat sesuai perkembangan,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal PPP hasil Munas Jakarta, Dimyati Natakusumah mengatakan pihaknya memberi peringatan terlebih dahulu kepada Menkumham, terkait keputusan terhadap kisruh partainya dan Partai Golkar. Q ant

Putusan Menkumham Jatuhkan Wibawa Hukum Ketua Dewan Pers Prof Bagir Manan dan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid minta Menkumham Yasonna Laoly tidak menjatuhkan wibawa dan martabat hukum. Dengan keputusan yang kontra produktif terhadap konflik internal partai Golkar dan PPP. “Secara kasat mata, apa yang di lakukan Menkumham memenangkan kubu Golkar Agung, bila nantinya kubu Golkar ARB gugatannya menang maka akan akan dibawa kemana hukum kita ini? Sikap Menkumham ini justru akan merugikan Presiden Jokowi.

Terlebih lagi hubungan Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPR sudah berjalan baik. Sudah tidak nampak lagi konflik kepentingan,” ujar Hidayat Nur Wahid dalam dialog 4 Pilar MPRRI dengan tema Membangun Komunikasi Politik Kebangsaan di loby MPRRI. Prof Bagir Manan menyoroti makin merosotnya sikap kenegarawanan seseorang, karena kurang menghayati Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Maka sosialisasi 4 Pilar MPR RI diharapkan bisa memperbaiki peri laku anak bangsa. Agar kedepan sikap kenegarawan bisa tumbuh disetiap hati anak bangsa menuju kesatuan dan persatuan Indonesia.

Menyinggung masalah kebebasan pers, Bagir Manan menjelaskan Yang paling dulu menikmati kebebasan setelah reformasi adalah pers.

Sayangnya pers yang diberi kebebasan penuh itu lupa, bahwa tidak ada kebebasan yang tanpa batas. Selama masih hidup dalam masyarakat dunia, kebebasan itu harus disertai tanggungjawab. Pers adalah lembaga publik, jadi harus ber tanggungjawab kepada publik.

“Kebebasan pers di era reformasi, layaknya orang yang baru sembuh dari sakit. Semua makanan dicobain enaknya. Itu yang terjadi pada pers kita sekarang. Pers harus ingat, bahwa gak ada kebebasan tanpa batas. Kebebasan mesti disertai tanggung jawab. Pers harus mampu memilah mana berita benar yang layak ditulis. Mana berita yang tidak layak edar karena tanpa didukung fakta yang benar. Jangan bikin berita gosip tanpa fakta benar yang meresahkan publik,” pesan Bagir Manan. Q ira

KMP Bantah Akan Boikot Pilkada Jakarta, Bhirawa Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membantah Koalisi Merah Putih (KMP) akan memboikot pemilihan kepala daerah pascakeputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mengesahkan kepemimpinan Golkar hasil Munas Jakarta.

“Tidak pernah Pak Prabowo menyatakan itu (KMP boikot pilkada),” kata Fadli di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa (17/3) kemarin.

Dia menegaskan, pemberitaan yang menyebutkan KMP akan memboikot pilkada adalah bohong.

Namun KMP akan merapatkan

istimewa

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas soal organisasi dan modernisasi TNI, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/3) kemarin

Presiden Rapat Bahas Modernisasi TNI-Polri Jakarta, Bhirawa Presiden Joko Widodo, Selasa (17/3) siang, menggelar rapat terkait organisasi dan modernisasi TNI-Polri.

Rapat yang berlangsung di Kantor Presiden mulai pukul 13.45 WIB tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Wakapolri Komjen (Pol) Badrodin Haiti, Menkumhan Yasona Laoly, Mensesneg Pratikno dan Seskab Andi Widjajanto.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto kepada wartawan mengatakan pada Selasa siang Presiden melakukan pertemuan dengan Panglima TNI dan jajaran staf Mabes TNI di Istana Negara.

“Ini dengan seluruh staf dari Mabes TNI, berbicara soal anggaran pertahanan akan meningkat dari Rp102 triliun mungkin akan mencapai Rp200 triliun di tahun 2017 kalau pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen,” kata Andi.

Ia mengatakan perbincangan

seputar anggaran pertahanan dan peningkatan kesejahteraan.

Sementara itu Panglima TNI Jenderal Moeldoko usai pertemuan dengan Presiden mengatakan pertemuan yang dilakukan bersamaan dengan makan siang itu juga karena kepala negara ingin lebih mengenal para staf di Mabes TNI. “Kami para staf Mabes TNI diundang makan siang seperti biasa hanya untuk berbincangbincang dengan Pak Presiden.

Ingin mengenal lebih dekat dengan para perwira,” katanya. Q ant

Begal Blok Mahakam Harus Dilawan Koordinator “Petisi Blok Mahakam untuk Rakyat” minta pemerintah segera menetapkan Pertamina sebagai pengelola sepenuhnya (100%) tambang Migas blok Mahakam, yang kontraknya habis 31 Maret 2017 mendatang. Pemerintah juga harus memberikan saham 10% bagi Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara.

“Jika Pertamina diharuskan menyertakan investor asing termasuk Total dan Inpex, maka harus dilakukan secara business to business. Dengan cara transparan dan sesuai kaidah yang berlaku di dunia internasional.

Dalam hal ini kontraktor asing tidak cukup hanya membayar signatory bonus saja. Tetapi harus membayar biaya akuisisi cadangan terbukti sesuai harga yang berlaku,” cetus Marwan Batubara, koordinator IRESS dalam jumpa pers di pressroom DPRRI kemarin.

Dalam proses pengambilan keputusan kontrak blok Mahakam, Marwan menduga ada oknum-oknum yang berperan sebagai “begal”. Para begal Mahakam itu bekerja untuk asing dan pengusaha swasta dalam berburu rente. Untuk memperoleh kesempatan bisnis, untuk mendapat dukungan politik dan demi mengeruk keuntung an.

Guna mencapai tujuan itu, para begal memakai berbagai cara.

Seperti, mengintervensi keputusan, menyebarkan kebohongan, meng-kampanyekan kelemahan Pertamina dan sebagainya.

“Kami minta KPK memantau dan mencermati langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam proses menuju penetapan status kontrak dan pemilikan saham blok Mahakam ini,” tandas Marwan.

Sebelumnya, hari Senin (16/3) sore Menterí ESDM Sudirman Said menyatakan kebijakan penggunaan biofuel sebesar 15% sampai akhir tahun2015 ini, bisa mengurangi impor BBM dan menghemat devisa hingga 1,5 miliar dollar AS. Penggunaan biofuel bisa menambah penyerapan CPO (minyak sawit) hingga 3,5 juta kiloliter. Sehing ga kelangsungan industri hilirisasi sektor pangan akan meningkat. CPO akan lebih banyak

barisan agar bisa memenangkan pertarungan di tiap pilkada.

“Pilkada harus kita rebut dong bukan diboikot karena tidak ada urusannya,” ujar Wakil Ketua DPR RI itu.

Dia menjelaskan, KMP akan mengadakan rapat internal pada Rabu (11/3) yang merupakan pertemuan rutin.

Menurut dia, pertemuan itu akan membahas berbagai hal antara lain kisruh KPK-Polri, persiapan DPR RI yang akan memasuki masa sidang ketiga dan termasuk membicarakan permasalahan di Golkar.

“Tidak akan membicarakan itu

Wali Kota Ajak Nelayan Menjaga Ekosistem Kekayaan Laut Wali Kota Pasuruan, H Hasani SH mengajak seluruh nelayan pesisir utara Kota Pasuruan supaya menjaga ekosistem kekayaan laut. Dengan pelestarian itu, otomatis ekosistem kekayaan laut tetap terjaga.

“Di kesempatan ini kami mengajak para nelayan supaya cinta terhadap lingkungan tempat bekerjanya. Yakni tidak menggunakan peralatan-peralatan yang merusak lingkungan laut. Semuanya itu agar ekosistem kekayaan laut tetap terjaga,” ujar H Hasani SH saat membuka acara petik laut di Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, Selasa (17/3).

Petik laut yang merupakan rangkaian Hari Jadi Kota Pasuruan ke 329 juga sebagai ung-

hil/bhirawa

Wali Kota Pasuruan, H Hasani SH (kanan dua) bersama Ketua DPRD Kota Pasuruan saat menuju tempat petik laut. kapan rasa syukur atas rahmat dan karunia Tuhan yang dilimpahkan dalam bentuk hasil penangkapan ikan. Tentunya, ritual upacara petik laut ini juga menjadi sebuah potensi wisata yang harus dikembangkan.

“Ini sebagai ungkapan syukur, sekaligus selama menjalani

Sudirman Said lagi untuk konsumsi dalam negeri, khususnya untuk biofuel.

“Pemerintah akan menerbitkan paket kebijakan reformasi struktural perekonomian untuk memperbaiki kinerja neraca perdagangan dan neraca jasa. Yang selama ini dominan menjadi penyumbang defisit neraca transaksi berjalan,” jelas Sudirman.

Defisit transaksi berjalan yang melebar, merupakan masalah internal yang harus dibenahi pemerintah. Karena ikut memberikan dampak negatif terhadap rupiah agar funda mental ekonomi tetap terjaga dan tidak rapuh dalam menghadapi tekanan ekonomi global. Q ira

(boikot pilkada),” katanya. Namun Fadli enggan mengungkapkan tempat pertemuan pimpinan parpol yang tergabung dalam KMP. Fadli menekankan pelaksanaan pilkada langsung secara serentak tidak ada masalah meskipun ada dinamika yang berbeda.

“Kalau pilkada langsung dinamikanya memang berbeda, namun di tingkat nasional tidak ada masalah,” ujarnya.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengesahkan kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono.Q ant

Tarian Ngapoteh menyemarakkan acara petik laut.

hil/bhirawa

Wali Kota Pasuruan, H Hasani SH (kanan tiga) beserta para undangan menghadiri acara petik laut.

hil/bhirawa

pekerjaan agar dijauhkan dari marabahaya serta mendapat tangkapan ikan lebih melimpah.

Tentu tradisi ritual petik laut ini akan menjadi potensi wisata tahunan. Makanya, kami sangat mendukung kegiatan ini,” kata H Hasani SH. Sebelum dilarung ketengah laut, ratusan nelayan pesisir utara menggelar doa bersama-sama di kampung nelayan yang berdekatan dengan pantai. Petik laut dihadiri Wali Kota Pasuruan H Hasani SH, Ketua DPRD H Ismail M Hasani SE, Sekda beserta Forpimda Kota Pasuruan.

Selanjutnya, puluhan kapal nelayan berukuran besar dan kecil berduyun-duyun menuju tengah laut atau sekitar 5 KM dari bibir pantai untuk melarung sesajian berupa kepala sapi, aneka macam kue dan bunga tujuh rupa. Q hil.adv

hil/bhirawa

Wali Kota Pasuruan, H Hasani SH saat sambutan.

Rabu Legi 18 MARET 2015

SAMBUNGAN

Kejati Tambah Dua Tersangka Dugaan Korupsi Mess Santri Kemenag Jatim

Tersangka Belum Ditahan, Kejaksaan Dalami Keterlibatan Pihak Lain

l Sambungan hal 1

l Sambungan hal 1

kan pengawasan sesuai dengan protap hingga ditetapkan sebagai tersangka baru.

“Dua tersangka baru kasus dugaan korupsi pembanggunan mess Kemenag Jatim, inisialnya AA dan ES,” ungkap Kepala Kejati Jatim Elvis Johnny saat rilis bersama seluruh Kepala Kejari se-Jatim di kantor Kejati Jatim Jalan A Yani Surabaya, Selasa (17/3).

Elvis menjelaskan, dua tersangka baru tersebut masing-masing merupakan direktur sebuah CV yang bergerak di bidang konsultan pengawas proyek. Keduanya ditetapkan tersangka setelah penyidik mengantongi dua alat bukti cukup untuk menjerat mereka sebagai tersangka. “Dua tersangka ini tambahan dari tersangka kasus Kemenag sebelumnya,” tandas mantan Ketua Satgasus Kejagung itu.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Febry Adriansyah menambahkan, peran dua tersangka baru ini cukup vital pada pelaksanaan proyek mess santri. Keduanyalah yang menentukan pelaksanaan proyek sudah sesuai kontrak atau tidak, sebelum diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Ternyata, kendati tidak sesuai kontrak, AA dan ER menyatakan bahwa proyek sudah terlaksana 100 persen dan sesuai kontrak.

“Peran keduanya sangat vital, terlebih dalam penentuan pelaksanaan proyek tersebut,” tambah Aspidsus Kejati Jatim.

Sebelumnya, tepatnya pada Januari, penyidik Kejati sudah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Ketiganya adalah AH (Pejabat Pembuat Komitmen), NH dan BS (keduanya rekanan proyek). Dengan dua tersangka baru kemarin, berarti lima tersangka yang sudah ditetapkan Kejati dalam kasus proyek yang digarap oleh kementerian yang mengurus bidang keagamaan ini.

Kasus dugaan korupsi proyek mess santri di lingkungan Kemenag Jatim disidik Kejati Jatim sejak 2014 lalu. Gedung ini terdiri dari dua gedung, satu gedung dua lantai dan satunya lagi tiga lantai. Total anggaran dipakai untuk proyek ini sebesar Rp 14,5 miliar.

Hingga kini, gedung yang digarap sejak 2013 dan diserahkan ke Kemenag Jatim awal 2014 lalu itu belum juga digunakan. Sebab, banyak kerusakan ditemukan di sana-sini. Itu terjadi karena pelaksanaan proyek diduga tidak sesuai spek. n bed

Pelopori Bank Sampah di SKPD Batu l Sambungan hal 1

Sebagai bank sampah di tingkat SKPD, keberadaan Bank Sampah KLH ini masih mengakomodir sampah rumah tangga dari para PNS di lingkungan KLH. Namun bukan berarti kelompok masyarakat di luar KLH tidak bisa ikut bergabung menjadi angggota Bank Sampah KLH. Bahkan pada peresmian kemarin, sudah ada tiga kelompok di luar KLH yang ikut bergabung.

“Kelompok dari luar yang sudah bergabung menjadi angggota bank sampah kita adalah kelompok warga Kelurahan Sisir, ditambah 2 SKPD dari Bakesbangpol dan kantor Kecamatan Batu,”tambah Direktur Bank Sampah KLH Joko Santoso yang juga menjabat sebagai Kasie Analisa Dampak Lingkungan di KLH. Untuk meningkatkan motivasi para anggotanya, Bank Sampah KLH menyediakan door prize atau hadiah. Dan hadiah itu diberikan kepada anggota yang mampu mengumpulkan sampah yang memiliki nilai ekonomis paling tinggi. Tiga pengumpul terbanyak langsung mendapatkan hadiah. Selain itu ada juga hadiah yang disediakan melalui undian. “ Hadiah yang disediakan adalah barang kebutuhan rumah tangga. Meskipun nilainya tidak terlalu tinggi, namun mampu memotivasi anggota bank sampah dalam mengumpulkan sampah yang masih memiliki nilai ekonomis,”ujar Joko.

Adapun sampah yang bisa dibawa para anggota ke Bank Sampah KLH sekaligus nilai ekonomisnya sudah tercatat dalam daftar ada sebanyak 71 item yang terbagi dalam 5 ke­lompok.

Yaitu kelompok kertas, plastik, besi/logam, botol kaca, dan botol plastik. Nilainya pun berawal dari Rp 100 hingga Rp 50.000. Nilai Rp 100 diperuntukkan untuk nilai botol plastik kecil per bijinya.

Sedangkan nilai Rp 50.000 diperuntukkan untuk kelompok tembaga super untuk per kilonya.

Dan pada hari pertama kemarin, Bank Sampah KLH telah mampu menggandeng 20 anggota. Adapun nilai transaksi yang dilakukan mencapai Rp 278.000. Kemudian sampah yang telah dipilah dan dikumpulkan akan diambil oleh pengepul. Dalam hal ini Bank Sampah KLH telah menjalin kerjasama dengan Bank Sampah Malang (BSM). Jika bank sampah ini meraih kesuksesan, maka KLH akan mengajak setiap SKPD di Kota Batu untuk memiliki bank sampah sendiri. n nas

Perjuangkan Asuransi untuk Petani l Sambungan hal 1

sungan hidup mereka sebagai petani bisa tetap terjaga,”tegas anggota Komisi B DPRD Jatim Dewi Masita.

Itu sebabnya, Komisi B DPRD Jatim saat ini tengah menginisiasi Perda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Lewat payung hukum tersebut, nantinya pemprov maupun pemkab/pemkot bisa membantu para petani untuk lepas dari keterpurukan.

“Salah satu poin penting dalam Perda tersebut adalah memberikan jaminan (asu­ransi) bagi komoditas pangan milik petani. Tujuannya, ketika sewaktu-waktu terjadi gagal panen, mereka tetap bisa bertahan. Regulasi ini penting, terutama di Kabupaten Malang dengan 33 kecamatan,”imbuh politisi Partai NasDem ini.

Di luar itu, program pemberdayaan lanjut Masita juga menjadi hal yang cukup pen­ting.

Misalnya dengan memberikan pelatihan khusus kepada petani untuk memproduksi bahan olahan dari komoditas yang ditanam. Ini dilakukan agar para petani bisa memperoleh pendapatan lebih dari profesi yang digeluti.

“Bayangkan saja bila bahan olahan itu bisa dikemas bagus dan masuk supermarket, tentu petani akan lebih sejahtera,”ujarnya. n cty

bang Ploso Ustman. ”Karena kreditnya diajukan melalui Cabang Ploso, tercatat ada sebanyak 13 kreditur, sedang dua kreditur lagi diajukan lewat kantor Bank Jombang induk,”imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya dua PNS Pemkab Jombang dan 1 PNS di Bank Jombang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari ) setempat. Mereka diduga ikut melakukan pembobol­ an kredit fiktif senilai Rp 775 juta di bank milik Pemkab Jombang.

Ketiga tersangka itu yakni, HS dan WR mereka adalah PNS yang bertugas di Kecamatan Bandar Kedungmulyo dan Kecamatan Megaluh. Sedangkan satu pegawai Bank Jombang adalah SA yang notabene adalah petugas AO (Account Officer ) pada Bank Jombang.

Nurngali menambahkan kredit sebesar Rp 775 juta itu dicairkan secara bertahap. Mulai Januari hingga Agustus 2014. Setelah itu uang dibagi ketiga pelaku. HS yang merupakan pembantu bendahara Kecamatan Megaluh mendapat Rp 189 juta. Kemudian WR, staf Kecamatan Bandar Kedungmulyo mendapat bagian Rp 455 juta, dan

SA Account Officer Bank Jombang mendapatkan Rp 131 juta.” Tiga orang tersebut sudah kongkalikong untuk mengajukan kredit abalabal. Caranya, HS dan WR meng­ ajukan 15 nama fiktif pengajuan kredit. Seluruh persyaratan mulai SK PNS hingga KTP yang diajukan adalah palsu,”bebernya.

Sementara itu, bobolnya Bank Jombang sebesar Rp 775 juta lewat kredit fiktif disayangkan banyak kalangan, salah satunya FRMJ (Forum Rembuk Masyarakat Jombang). FRMJ menilai apa yang dilakukan oleh Bank Jombang adalah bentuk keteledoran.

“Pimpinan Bank Jombang seha­ rusnya lebih teliti dalam melakukan verifikasi. Kalau sampai bobol Rp 775 juta, berarti Bank Jombang teledor. Sekali lagi, ini sangat disayangkan,” kata aktivis yang bergerak dalam bidang pemberantasan korupsi ini.

Joko Fatah Rachim menambahkan pihak pimpinan bank yang hanya melakukan survei untuk verifikasi melalui telepun adalah bentuk keteledoran. “ Sudah begitu, ada orang dalam Bank Jombang, yakni petugas AO (Acount Officer) yang terlibat dalam persekongkolan itu,”ujarnya.

Sementara itu Direktur Bank Jombang Adam Joyo Pranoto membantah jika dikatakan teledor. Namun dia menyebut, bobol­ nya Bank Jombang lewat kredit fiktif sebesar Rp 775 juta dikarenakan karyawan yang kurang punya integritas. “Sebenarnya persetujuan kredit sudah sesuai SOP kita. Namun memang, salah satu pegawai integritasnya yang kurang dan saat ini yang bersangkutan sudah kita nonjobkan,” kata Adam menjelaskan.

Adam juga mengakui, verifikasi faktual yang dilakukan pihaknya untuk proses persetujuan kredit dilakukan melalui telepon. Namun sebelumnya, pihak AO (Acount Officer) sudah melakukan verifikasi data. “Sekali lagi, kasus ini terjadi karena integritas petugas AO tersebut kurang. Sehingga kita kebobolan,” tambahnya.

Meski kasus tersebut belum memengaruhi kinerja Bank Jombang secara signifikan, namun Adam khawatir kasus kredit fiktif itu akan menggerus kepercayaan publik terhadap bank milik Pemkab Jombang tersebut.

“Sampai saat ini semua kegiatan masih berjalan seperti biasa,” kata Adam. n rur

Siswa Surabaya Bisa Mulai Pemanasan PPDB l Sambungan hal 1

melakukan sosialisasi PPDB di Kantor Dindik Surabaya.

Pria yang juga Kabid Tenaga Pendidikan dan Kependidikan Dindik Surabaya mengatakan pembukaan PPDB Surabaya sendiri baru dimulai pada 29 Juni sampai 4 Juli untuk jenjang SDN. Sedangkan untuk SMPN dan SMAN/SMKN dimulai 1 – 4 Juli.

Dindik sengaja membuka lebih awal PPDB online versi latihan agar siswa memiliki banyak waktu untuk pemanasan. Dengan demikian, kejadian salah pilih sekolah dapat diminimalisir. Selain itu, wali murid juga bisa segera memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk tahun ini.

“Masyarakat perlu memahami ketentuan PPDB secara lengkap.

Jadwalnya juga sudah ada tapi untuk sementara bisa berubah,” tutur Yusuf.

Untuk login versi latihan, siswa dapat menggunakan nomor UN sebagai user name dan tanggal lahir sebagai password. Seperti

tahun lalu, siswa dapat memilih dua sekolah. Dengan catatan, salah satu pilihan berada di dalam sub rayon dan satu pilihan lainnya di luar sub rayon. “Atau bisa juga dua-duanya memilih dalam sub rayon,” tutur Yusuf.

Tahun ini, Yusuf mengakui, tidak banyak perubahan dalam PPDB Surabaya. Pagu untuk siswa luar kota tetap satu per­ sen. Jumlah sekolah kawasan juga sama seperti tahun lalu.

Terdiri dari 12 SMA negeri dan 11 SMP negeri. Termasuk acuan untuk menentukan penerimaan siswa dalam PPDB juga tetap menggunakan nilai UN. Bahkan tahun ini terjadi kenaikan standar nilai untuk sekolah kawasan.

Jika tahun lalu standar nilai UN sekolah kawasan dipatok ratarata minimal 8,00 serta tidak ada nilai di bawah 7,00. Tahun ini, nilai standar minimal masuk sekolah kawasan rata-rata 8,5 serta tidak ada nilai di bawah 7,5.

“Jadi meskipun tidak jadi penentu kelulusan, nilai UN tetap

jadi penentu penerimaan siswa.

Karena itu siswa tetap harus serius. Tidak boleh meremehkan UN kalau ingin diterima di sekolah kawasan,” tutur Yusuf.

Ketetapan nilai minimal untuk sekolah kawasan ini, masih bersifat tentatif. Sehingga bisa ada kemungkinan berubah setelah nilai UN diumumkan.

Dalam kesempatan tersebut, anggota Dewan Pendidikan Surabaya Noor Shodiq menuturkan, sejumlah persoalan terjadi setiap kali PPDB dibuka. Baik dari segi sistem maupun dari perilaku masyarakat.

Shodiq yang juga mantan Kepala SMKN 8 Surabaya itu merinci, persoalan yang muncul ialah membeludaknya jumlah pendaftar di akhir masa pendaftaran sehingga server bermasalah. Selain itu, siswa luar kota yang nekat mendaftar melalui jalur dalam kota. “Ini murni karena sistem.

Karena siswa luar kota juga bisa mengklik menu dalam kota. Meski toh akhirnya ketahuan saat verifikasi,” pungkas dia. n tam

Dewan Sidak Pabrik KTM, Antisipasi Pendirian Pabrik Gula Rafinasi l Sambungan hal 1

Jatim Agus Maimuna menegaskan sidak ini dilakukan karena beredar rumor berdirinya PT KTM untuk memproduksi gula rafinasi.

Selain itu dikhawatirkan pabrik ini tidak menggunakan tebu rakyat, namun menggunakan bahan impor row sugar.

“Sidak ini untuk mencari jawaban atas berbagai kekhawatiran itu. Karena Komisi B DPRD Jatim tidak ingin petani tebu di Jatim semakin hancur ekonominya, akibat serbuan gula rafinasi,” ujar politisi dari Fraksi PAN ini, Selasa (17/3).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim Khabil Mubarok menuturkan dari hasil sidak ini juga ingin diketahui apakah PT KTM sudah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP). Jika izinnya belum ada akan menjadi persoalan di belakang hari, justru di saat pabrik ini sudah beroperasi.

“Berdirinya pabrik gula ini disebut 90 persen saham lokal, sedangkan 10 persen PMA atau pemodal asing dari Inggris. Namun kita belum mengetahui secara detil, apa kondisinya seperti itu. Dikhawatirkan fakta sebenarnya malah sebaliknya, dan ini perlu dicermati. Karena jika sebaliknya, dikhawatirkan pabrik gula ini akan mengutamakan impor

untuk bahan produkkembali menjadi sinya, bukan mengkorban. gunakan tebu petani.

Sementara itu Ini yang benar-benar Operation Director harus dicermati dan PT KTM Sj Agus Sudipastikan agar tidak santo menyatakan memunculkan gejolak dibangunnya pabrik nantinya,” tegas poligula ini akan metisi dari Fraksi PKB nyerap tebu petani ini. tidak hanya dari LaKepala Dinas mongan, tapi juga Perkebunan Jadari luar Lamongan tim Syamsul Ariyaitu Tuban dan Bofin menambahkan, jonegoro, Madiun pihaknya bersama dan wilayah lain di Syamsul Arifin Komisi B DPRD JaJatim. Gula tersebut tim akan mengevaluuntuk memenuhi asi secara detil terkait pabrik kebutuhan nasional yang masih gula KTM, terutama menyangkut ada kekurangan. Sedang untuk penghitungan pembelian tebu gula rafinasi pihaknya berkomitpetani. Mengingat pabrik KTM men untuk memenuhi kebutuhan menggunakan sistem beli putus perusahaan makanan dan minuyang tidak menghitung ampas man. maupun tetes tebunya. Sedangkan “Saya pastikan gula rafinasi selama ini PTPN XI dan XII me- hasil pabrik ini tidak akan mermasukkan itu sebagai hitungan. embes ke pasar, sedangkan terkait “Rencananya dalam waktu dekat dengan izin sebagian sudah ini, kami akan hearing dengan tuntas, mulai dari pusat, provinsi Komisi B terkait permasalahan ini sampai kabupaten/kota, tapi mesebelum pemerintah menetapkan mang ada sebagian yang masih Harga Pokok Pemerintah (HPP) dalam proses,” tegasnya. gula pada April ini,”lanjutnya.

Bagaimana soal dengan keingiSyamsul menegaskan, evaluasi nan Komisi B dalam pembelian ini harus dilakukan karena Pem- tebu petani, menurut Agus Susanto prov jatim ingin adanya pabrik pihaknya masih menghitung. “Yang gula baru ini bisa membangkit- pasti petani jangan sampai merugi. kan kembali ekonomi petani tebu Bagaimana kami untung petani di Jatim, bukan malah petani juga untung,”tambahnya. n cty

11 Pengguna Narkoba Jatim Tertinggi di Indonesia l Sambungan hal 1

Rp 9,5 triliun. Sedangkan untuk nasional, kerugian akibat narkoba mencapai Rp 57 triliun.

Iwan mengatakan, meski dari jumlah pengguna Jatim adalah yang terbesar, namun jika dilihat dari prevalensi jumlah penduduk dan pengguna narkoba, maka peringkat Jatim berada di urutan ke15 jumlah pengguna narkoba di Indonesia. “Sama de­ ngan tren dunia, pengguna narkoba terbesar di Jatim masih sabu-sabu, kemudian ganja. Sedangkan untuk jenis-jenis pil masih berada di bawahnya,” ujarnya.

Sementara itu, untuk mengurangi jumlah pengguna, BNN saat ini juga terus melakukan berbagai kampanye stop penggunaan narkoba. Selain itu, kerjasama dengan berbagai instansi juga digalakkan untuk melakukan tes urine.

Untuk menanggulangi pecandu agar tidak terusterusan terjebak menggunakan narkoba, Pemprov Jatim akan membangun Rumah Sakit (RS) Khusus Rehabilitasi Narkoba. “Ini adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap penyalahgunaan narkoba dengan harapan bisa di­ sembuhkan,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim dr Harsono ditemui di tempat yang sama.

Rencananya, rumah sakit khusus tersebut mampu menampung 600 pengguna dan menjadi yang terbesar di Tanah Air, serta dilengkapi fasilitas olahraga, pusat fitnes dan sebagainya.

‘RS Khusus Rehabilitasi Narkoba akan ditempatkan di Kecamatan Dungus, Kabupaten Madiun,” kata mantan Bupati Ngawi dua periode tersebut.

Saat ini, lanjut Harsono, pihaknya baru saja menyelesaikan tukar guling tanah seluas 8,2 hektare dengan pihak Perhutani selaku pemilik lahan. “Rencananya akan dibuat dua

RS khusus, yakni RS Kusta seluas 4,2 hektare dan sisanya untuk RS Rehabilitasi Narkoba,” jelasnya.

Menurut dia, pembangunan RS tersebut belum bisa dilaksanakan pada tahun ini karena memang belum dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015. “Kami memang baru saja menyelesaikan proses tukar guling, jadi bisa saja pada tahun anggaran 2016 dimulai pembangunannya,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf mengatakan keberadaan RS Khusus Rehabilitasi Narkoba sangat diperlukan mengingat pengguna narkoba di wilayahnya mencapai ratusan ribu orang. “Semoga dengan adanya RS ini nantinya penanggulangan narkoba di Jatim menjadi lebih cepat,” ucap Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf.

Dalam deklarasi tersebut, juga digelar tes urine bagi PNS di lingkungan Pemprov Jatim. Salah satu pejabat yang ikut tes urine adalah Gus Ipul. “Ya sebagai contoh bagi pegawai di pemprov agar tidak takut dites urine,” ujarnya.

Selain Gus Ipul, ikut tes urine juga Kepala Dinas Kesehatan Jatim dr Harsono, Kepala Biro Administrasi Perekonomian I Made Sukartha dan Sekretaris Korpri Jatim Hizbul Wathan.

Tes urine dipimpin langsung oleh Kepala BNNP Jatim Brigadir Jenderal Polisi Iwan A Ibrahim dan disaksikan sejumlah kepala bidang serta pegawai di lingkungan Pemprov Jatim.

Menurut Gus Ipul, pihaknya tidak ingin melihat ada PNS yang terlibat narkoba jenis apapun, meski sebagai pemakai atau bahkan pengedar. “Tidak ada ampun bagi pengedar berstatus PNS. Pasti sanksi terberatnya diberhentikan tidak hormat, ditambah hukuman pidana sesuai aturan hukum berlaku,” tegasnya. n iib

Gelapkan Setoran PBB, Staf DPPKA Ditangkap l Sambungan hal 1

Malang. “Agung kita tetapkan sebagai tersangka sejak Agustus 2014 karena telah menggelapkan uang setoran PBB sebesar Rp 544 juta,” ungkapnya, Selasa (17/3).

Dijelaskan AKP Wahyu, kasus tersebut mencuat di internal DPPKA Kab Malang. Selanjutnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jawa Timur (BPKP Jatim) melakukan audit dan me­ nemukan kerugian negara sebesar Rp 544 juta.

Berbekal temuan audit BPKP itu, maka kepolisian melakukan penyelidikan di lapangan. Dan dari hasil penyelidikan tersebu memang ditemukan adanya penggelapan uang setoran PBB. Tersangka sebagai staf UPTD Sumberpucung, kata Wahyu, tugasnya melakukan penagihan dan penarikan uang PBB dari masyarakat. Dalam penagihan PBB itu dilakukan dua orang, kemudian uang penarikan PBB disetorkan ke Bank Jatim. Dan modus yang dipakai tersangka, yakni membuat slip penyetoran palsu dari Bank Jatim. “Aliran uang yang disetorkan ke Bank Jatim

hanya tertera nilainya saja, sementara fisik uangnya tidak ada,” terangnya.

Dari hasil penangkapan tersangka, kata Wahyu, kepolisian akan terus mengembangkan kasus ini untuk mengetahui kemana aliran dana PBB yang digelapkan itu. “Atas kasus ini, maka Agung akan kita jerat dengan pasal 2 Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan ancaman maksimal pidana selama 10 tahun penjara,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas DPPKA Willem Petrus Salamena membenarkan, jika stafnya Agung Aji Permana kini berurus­ an dengan pihak Kepolisian Polres Malang karena diduga telah menggelapkan uang setoran PBB. Dalam kasus ini pihaknya menyerahkan sepenuhnya masalah tersebut kepada kepolisian untuk dilakukan pengusutan dan proses secara hukum. “Benar atau tidak kasus penggelapan yang dituduhkan kepada Agung, itu semua nantinya tergantung proses hukum.

Dan tentunya berakhir pada putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, Kabupaten Malang,” tegasnya. n cyn

Jadi Destinasi Wisata Baru, Andalkan Keindahan Alam untuk Pecinta Paralayang l Sambungan hal 1

cocok untuk olahraga dirgantara,” kata pria yang lama tinggal di Sempol itu.

Dengan lereng bukit yang panjang itulah, para penerbang paralayang maupun gantole biasanya berlamalama di udara. “Karena olahraga ini murni mengandalkan kekuatan angin, sehingga bukit yang tinggi dan panjang itu yang sangat diminati, memang tidak bisa sepanjang tahun karena ada bulan-bulan tertentu yang hujannya sangat deras,” ujarnya.

Ujicoba penerbangan dengan paramotor kemarin memang tidak bisa berjalan optimal. Sulitnya mencari lokasi pendaratan dan gerimis yang turun membuat penerbangan harus segera diakhiri.

Bahkan karena sulitnya mendarat di lapangan yang dikelilingi pohon tinggi, Fauzi kemarin terpaksa mendarat di kebun kopi dan jeruk milik PTPN XII. Sebelum terbang menyisir lereng Megasari, Fauzi sempat melakukan terbang tandem di Kawah Wurung.

Beberapa orang berkesempatan me-

nikmati terbang tandem dan mendarat di tengah hamparan rumput Kawah Wurung. Bahkan mitra Bank Indonesia yang mengikuti outbond di sekitar Sempol kemarin sempat siap-siap untuk terbang tandem Paralayang.

Namun lagi-lagi karena hujan, ak­ hirnya tak semua yang datang bisa menikmati terbang tandem. Sementara itu, Galih B Utomo, panitia dari Bank Indonesia sengaja menawarkan terbang tandem paralayang kepada peserta outbond. “Biar merasakan juga sensasinya terbang paralayang dan untuk mengoptimalkan potensi wisata,” ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah observasi telah dilakukan untuk mengeksplorasi Kawah Wurung menjadi lokasi para­ layang. Sejumlah atlet paralayang maupun gantole Jatim juga telah mencoba sejumlah titik di Kawah Wurung untuk dijadikan tempat take off.

Seperti diketahui, luasnya areal untuk landing di Kawah Wurung menjadi keunggulan tersendiri bagi daerah ini untuk dijadikan sebagai pusat pendidik­ an olahraga dirgantara. Apalagi, tidak

ada pepohonan yang tinggi di Kawah Wurung yang bisa menjadi penghambat bagi penerbang yang hendak landing.

Kelebihan itu juga dibenarkan oleh Herda Eka, atlet Jatim langganan emas dalam olahraga dirgantara tingkat nasional. Herda yang dua pekan lalu juga datang ke Kawah Wurung memastikan jika kawasan ini sangat cocok sebagai pusat pendidikan bagi siswa para­ layang atau gantole.

Namun di sisi lain, kata dia, kawasan Sempol juga menyimpan potensi yang jauh lebih bagus untuk bisa dikembangkan sebagai kawasan industri wisata berbasis olahraga dirgantara. Lokasinya adalah di Bukit Megasari, tepatnya di sisi barat kantor Kecamatan Sempol. Bukit memanjang yang ditaksir memiliki ke­ tinggian 350-400 meter dari permukaan tanah itu sangat pas untuk arena tandem paralayang.

“Tinggal bagaimana semua pihak baik pemerintah daerah, maupun pemangku kawasan seperti PTPN dan Perhutani memiliki keinginan yang sama untuk bisa menggarap kawasan

ini,” ujarnya.

Menurutnya, jika bisa berkembang sebagai industri wisata, maka olahraga dirgantara akan memberikan banyak manfaat, tak hanya bagi institusi pemerintah, tetapi juga masyarakat yang lebih luas.

Dia mencontohkan kawasan Gunung Banyak yang merupakan perbatasan antara Kabupaten Malang dan Kota Batu. Ketika menjadi industri wisata seperti saat ini, maka kawasan wisata ini sudah berkembang sangat pesat.

Masyarakat bisa ikut memperoleh manfaat dengan menjadi tukang ojek ke puncak sebagai tempat take off bagi pengunjung. Selain itu, banyak juga masyarakat yang berprofesi sebagai tukang lipat parasut.

Di sisi lain, institusi pemerintah termasuk juga pemangku kawasan juga mendapatkan manfaat dengan menerapkan tiket masuk bagi pengunjung yang kini mencapai ribuan. Tak hanya itu, banyak investor yang kini juga masuk dengan membangun kafe hingga hotel di tempat landing. *

UTAMA

12

Rabu Legi, 18 MARET 2015

Wabup Serahkan 195 SK Pengangkatan PNS

sudarno/bhirawa

Wakil Bupati Madiun Drs. H. Iswanto, M.Si menyerahkan 195 Surat Keputusan (SK) Bupati Madiun tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan II dan III Kab. Madiun formasi tahun 2013. terhitung mulai tgl, 1 Pebruari 2015, bersamaan apel pagi karyawan/ti di Pemkab Madiun di Mejayan, Selasa (17/3).

LINTAS PERISTIWA

DPRD Desak Pembangunan Terminal Induk Dipercepat Bangkalan, Bhirawa Meski sudah berjalan hampir satu tahun, proses pembangunan terminal induk tipe A Kabupaten Bangkalan di sisi Timur jalan akses Suramadu, tepatnya di Desa Masaran, Kecamatan Tragah, hingga kini belum tuntas dan rampung.

Itulah mengapa, Komisi A-DPRD Bangkalan mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi sebagai pelaksana proyek, agar mempercepat penuntasan proyek bernilai puluhan miliar itu. Alasannya, keberadaan terminal induk type A di Kabupaten Bangkalan, merupakan kebutuhan yang cukup mendesak. Ini dipastikan karena dalam beberapa tahun terakhir ini, arus tranportasi umum antar Kabupaten dan Kota di Madura, maupun antar Kabupaten dan Provinsi via Jembatan Suramadu semakin ramai dan padat. Selain itu, plavon anggaran untuk pembangunan terminal induk di atas lahan seluas 1,9 ha itu sudah tersedia. Tahun 2014 lalu, misalnya, APBN telah menganggarkan plavon dana Rp 12 miliar.

Sedangkan tahun 2015 kali ini, asupan dananya malah lebih besar.

APBN menganggarkan sebasar Rp 27 miliar. “Makanya, kami mendesak agar Dishub Provinsi sebagai pelaksana proyek, untuk mempercepat proses pembangunan terminal induk type A di Desa Masaran itu, agar segera bisa tuntas dan rampung,” kata Sekretaris Komisi A-DPRD Bang kalan, Mahmudi, Selasa (17/3) kemarin, di ruang kerjanya. Q mb8

Kab. Madiun, Bhirawa Wakil Bupati Madiun Drs. H. Iswanto, M.Si menyerahkan 195 Surat Keputusan (SK) Bupati Madiun tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan II dan III Kab. Madiun formasi tahun 2013. terhitung mulai tgl, 1 Pebruari 2015, bersamaan apel pagi karyawan/ti di Pemkab Madiun di Mejayan, Selasa (17/3).

Setelah menyerahkan SK Pengangkatan menjadi PNS kepada 195 Karyawan/ ti Pemkab. Madiun, Wakil Bupati Drs. H. Iswanto, M.Si juga berkenan men-

gambil sumpah/janji PNS yang diikuti oleh 297 PNS terdiri 195 orang PNS baru dan sisanya 102 orang PNS yang memang belum mengangkat sumpah/janji.

Menurut Wabup Madiun, Drs. Iswanto, M.Si, dengan adanya perubahan status dari CPNS menjadi PNS ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan kedisiplinan, karena dalam status PNS sudah pesti melekat tugas dan tanggungjawab serta kewajiban yang berat, tingkatkan kapasitas dan kinerja sebagai PNS. “Tunjukkan komitmen dan tanggungjawab moral terhadap konsekkuensi dari pen-

gangkatan CPNS mnjadi PNS, tunjukkan prestasi kerja dan kedisiplinan yang lebih baik. Imbangi penghargaan yang telah diberikan pemerintah dengan pengabdian yang tulus dan jadilah Pegawai Negeri Sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dan bersih dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, ”kata Wabup Iswanto berharap.

Dikatakan pula, saat ini PNS berada pada sebuah paradigma baru penataan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014. Ini sebagai bentuk komitmen pemerintah

menuju modernisasi Aparatur Birokrasi yang profesional dan memiliki standart kompetensi tinggi. Jadikan daya dorong adanya perubahan mindset PNS untuk benar-benar bekerja secara profesional dengan mengembangkan potensi diri dalam jabatan fungsional dari pada berorientasi pada jabatan struktural. “Ya, karena kedepan arah dari pola manajemen ASN lebih berorientasi pada jabatan fungsional dengan menitik beratkan pada kualitas kompetensi dan profesionalitas pada tugas pokok dan tanggungjawabnya,”katanya. Q dar

Dewan Pesimistis Indonesia Swasembada Pangan DPRD Jatim, Bhirawa Upaya Presiden RI, Joko Widodo untuk mewujudkan swasembada pangan dalam kurun waktu tiga tahun kedepan nampaknya sulit terealisasi.Karena pemerintah terkesan terburuburu tanpa membuat konsep yang jelas dan terarah.

Anggota Komisi B DPRD Jatim, M Zainul Luthfi mengatakan,pihaknya menilai janji pemerintah untuk swasembada pangan dalam waktu dekat hanyalah omong kosong.Mengingat saat ini harga beras melambung tinggi.Pemerintah sudah tidak lagi dapat mensejahterakan masyarakat akibat mahalnya bahan pokok. Padahal Indonesia memiliki jutaan hektar tanah persawahan.

Menurut politisi asal PAN Jatim tersebut, menjadikan Indonesia swasembada pangan tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Pemerintah harus membuat langkah-langkah tahapan. “Kalau dulu era Presiden Soeharto, ada namanya repelita. Tahun pertama konsepnya apa, tahun kedua apa. Planingnya harus jelas, tidak hanya angan-angan saja,” katanya, Selasa (17/3).

Tahap pertama pemerintah harus memperluas lahan pertanian. Mengingat saat ini lahan pertanian bukannya bertambah, tetapi justru terus menyusut karena digunakan untuk membangun pabrik industri, perumahan, atau tempat komersil. Untuk itu pemerintah harus membuat aturan untuk memperketat pemakaian lahan pertanian untuk komersil.

“Jika lahan pertanian semakin menyempit, petani bercocok tanam kemana. Akibatnya produksi tidak bertambah. Padahal Indonesia merupakan negara agraris, tapi lahan banyak digunakan untuk tempat komersil,” kata pengusaha kerajinan di Tang-

gulangi Sidoarjo tersebut.

Disisi lain, selama ini pemerintah tidak pernah memikirkan petani yang gagal panen (puso) akibat kekeringan atau banjir. Hal inilah yang harus diantisipasi kedepannya agar tidak terulang kembali.”Pemerintah dapat menambah waduk. Jika kekeringan air waduk bisa untuk mengairi. Sebaliknya jika hujan, bisa ditampung dalam waduk,”paparnya.

Kondisi tersebut diperparah lagi, lanjut Ketua BM Pan Jatim ini, pemerintah mulai mengurangi impor beras. Pemerintah tidak melihat realita di lapangan, apakah stok beras masih mencukupi, atau tidak. Impor be-

ras dapat dikurangi atau distop, jika swasembada pangan benar-benar terwujud.

Persoalan lainnya adalah ketersediaan pupuk subsidi.Selama ini pupuk subsidi masih menjadi sasaran para mafia yang digunakan untuk bisnis. Padahal pupuk subsidi digunakan petani yang tidak mampu membeli pupuk non subsidi.

“Pemerintah harus membuat skema dan membangun sistem dulu.Baru disosialisasikan. Pemerintah ini tidak hanya kerja setahun atau dua tahun saja.Jangan hanya pencitraan saja.Maka untuk mensejahterakan masyarakat dan petani perlu skema jangka panjang,” tegasnya. Q cty

Warga Ngaglik Ngotot Ikut Mediasi Batu, Bhirawa Warga Kelurahan Ngaglik mendesak untuk ikut dilibatkan dalam mediasi dalam perluasan makam yang diajukan Yayasan Paroki Gembala Baik. Namun permintaan itu ditolak oleh Lurah Ngaglik, Sasongko Fitrah Aditama.

Akibatnya, Selasa (17/3), sempat terjadi ketegangan antara warga dengan lurahnya.

Salah seorang warga Ngaglik, Haryono, menjelaskan bahwa ia bersama warga yang lain meminta agar dilibatkan

dalam mediasi yang akan digelar oleh Kelurahan Ngaglik pada Kamis (19/3). Namun ia mengaku kecewa ketika permintaan itu ditolah oleh Lurah. “Sampean kan warga, sudah diwakili RT dan RW,” ujar Haryono menirukan perkataan Lurah Ngaglik.

Mendapatkan jawaban itu, Haryono ngotot agar diberi ijin mengikuti mediasi itu, lantaran sebagai warga di sekitar makam yang setiap hari mengalami dampak langsung, ia harus tahu

bagaimana proses mediasi berlangsung. “Harusnya warga diperbolehkan ikut mediasi, kalau tidak dibolehkan seperti ini kan ada indikasi tidak benar,” ujar Haryono.

Jika hanya diwakilkan ketua RT dan RW saja, ia khawatir tidak bisa memenuhi aspirasi masyarakat. Karena selama proses pengajuan ijin sebelumnya, sudah dicederai dengan indikasi asanya rekayasa. Diketahui, Haryono adalah warga Kelurahan Ngaglik RT 6 RW 11. Q nas

Lokasi pemakaman milik Yasayan Paroki Gembala Baik yang dipersoalkan oleh warga Ngaglik.