Harian Bhirawa Edisi 18 Februari 2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Saat ini kami tengah melakukan koordinasi dengan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) guna melakukan upaya agar Ranu Pane tidak sampai hanya tinggal kenangan saja,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 7

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kepala Dishut Kabupaten Lumajang Ir Imam Surjadi

Rabu Pon, 18 FEBRUARI 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

18 FEBRUARI 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf 09.00

Menghadiri Wisuda Sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi Di Ruang Kerja

TIDAK TERBIT SEHUBUNGAN dengan libur Tahun Baru Imlek 2566 yang jatuh pada Kamis (19/2), maka Harian Bhirawa tidak terbit. Kami akan terbit kembali Jumat (20/2). Demikian pemberitahuan ini, semoga pelanggan dan relasi memaklumi.

Redaksi

Kejaksaan Nganjuk Sidik Korupsi di KKP Nganjuk, Bhirawa Proyek pengembangan lumbung pangan desa dan lantai jemur pada Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Pemkab Nganjuk senilai Rp 1.887.615.000 mulai disidik Kejaksaan Negeri Nganjuk. Proyek yang diperuntukkan bagi 11 Gapoktan tersebut diduga menyimpang, di mana antara petunjuk teknis pekerjaan dengan kondisi di lapangan tidak sesuai.

Sejumlah item pekerjaan baik kualifikasi maupun spesifikasi tidak sesuai ketentuan. Bahkan penurunan spesifikasinya diperkirakan mencapai hampir 50 persen dari nilai proyek. Lantas, proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) 2013 untuk kemudian dilaksanakan ristika/bhirawa pada DAK Perubahan I Wayan Sumadana SH 2014, masing-masing Gapoktan menerima kucuran dana hibah senilai Rp 183.750.000 dari pemerintah.

 ke halaman 11

Pergub Pelimpahan Tupoksi SKPD Tuntas Pemprov, Bhirawa Dikeluarkannya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tak hanya berdampak pada perampingan di tubuh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), tapi juga bertambahnya tugas pokok dan fungsi tiap. Pelimpahan tupoksi tersebut dari yang sebelumnya dikelola kabupaten/ kota kini harus tangani di provinsi.

SKPD di lingkungan Pemprov Jatim yang mendapat pelimpahan tugas tersebut yakni Dinas Pendidikan, Dinas ESDM, Dinas Kehutanan, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) serta Dinas Perikanan dan Kelautan. Saat ini, Pergub terkait pelimpahan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik sudah diselesaikan, sehingga SKPD yang besangkutan bisa menjalankan tugas sesuai tupoksi barunya tersebut.

“Setiap SKPD memiliki Pergub sendiri-sendiri, saya tidak hafal nomornya. Tapi yang pasti Pergub yang mengatur tupoksi SKPD sudah beres dan bisa

 ke halaman 11

Tolak Rencana Penghapusan PBB RENCANA pemerintah pusat yang akan menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditentang para bupati/wali kota di Jatim. Alasannya, penghapusan PBB dan NJOP hanya akan mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menuturkan, penolakan bupati/wali kota di Jatim ini telah disampaikan secara langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menggelar pertemuan bupati/wali kota beberapa waktu lalu.

“PBB dan NJOP sebenarnya bukanlah fungsi budgeting, melainkan lebih pada fungsi pengaturan kepemilikan tanah sehingga seluruh bupati/walikota se-Jatim menolaknya,” kata Soekarwo kemarin.

Menurut Pakde Karwo, sapaan akrab

 ke halaman 11

Datangkan Ahli Jerman, Kembangkan Teknologi Solar Cell Disambut Antusias SMK se-Jatim Dindik Jatim, Bhirawa Cross program pendidikan kejuruan dengan dunia industri terus digulirkan Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim.

Tidak hanya gencar di otomotif, kali ini yang menjadi bidikan ialah bidang energi terbarukan solar cell.

Komitmen ini muncul setelah Dindik Jatim bekerjasama dengan PT Suryatek untuk membuka peluang bagi seluruh lembaga SMK di Jatim yang ingin mengembangkan teknologi energi matahari ini. Bahkan dari pihak perusahaan telah menyiapkan tenaga ahli dari Jerman yang siap mendampingi sekolah, khususnya SMK yang memiliki program keahlian bidang kelistrikan.

Tenaga ahli solar cell PT Suryatek Johan van’ Wout menuturkan, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan potensi energi matahari secara besar-besaran. Ini dapat dilihat dari radiasi matahari yang dua kali lipat lebih besar dibanding Jerman yang lebih dulu mengembangkan

 ke halaman 11

adit hananta utama/ bhirawa

Johan van’t Wout berdiskusi seputar pengembangan solar cell bersama Kabid Dikmenjur Dindik Jatim Hudiyono dan Kepala SMK Muhammadiyah 7 Gondanglegi, Pahri, Selasa (17/2).

Dua Pengurus Kadin Jatim Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Dana Hibah Pemprov

Kejati Jatim, Bhirawa Petak umpet pengusutan kasus dugaan korupsi dana hibah dari Pemprov Jatim ke Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jatim oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim akhirnya terjawab sudah. Pada laporan bulanan tindak pidana korupsi, Selasa (17/2), Kepala Kejati (Kajati) Jatim akhirnya membeberkan pengusutan kasus ini beserta tersangkanya kepada wartawan.

Kajati Jatim Elvis Johnny mengungkapkan terkait kasus dugaan korupsi dana hibah sebesar Rp 20 miliar di Kadin Jatim, penyidik telah menetapkan DKP dan NS sebagai tersangka. Keduanya merupakan pengurus Kadin Jatim dan NS adalah PNS di Balitbang Provinsi Jatim.

“Dua inisial nama DKP dan NS, kami tetapkan

sebagai tersangka dalam kasus dugaan dana hibah di Kadin Jatim,” tegas Kajati Jatim Elvis Johnny di Kejati Jatim, Selasa (17/2).

Meski menjadi tersangka, keduanya masih menjalani pemeriksaan di Kejati Jatim. Penyidik sebenarnya menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka DKP

 ke halaman 11

Beredar Stiker Salat Tiga Waktu di Kota Santri MUI Segera Panggil Pengasuh Pesantren Urwatul Wutsqo Jombang, Bhirawa Sudah hampir sepekan ini stiker yang mengajarkan salat 3 waktu beredar di Kabupaten Jombang. Stiker yang dikeluarkan Pondok Pesantren Al Urwatul Wutsqo Bulurejo Diwek Jombang ini meresahkan kalangan ulama. Pasalnya dinilai berpotensi menyesatkan ajaran Islam.

Dalam stiker berukuran kecil

itu berisi tuntunan salat tiga waktu yang disebut salat jamak. Misal Dzuhur dan Ashar, dilakukan pada waktu Dzuhur. Kemudian salat Magrib dan Isya’ dilakukan pada waktu Isya’. Tuntunan salat 3 waktu ini diperuntukkan bagi pekerja, pedagang dan petani. Bahkan, tuntunan salat jamak tersebut bisa dilakukan meski tidak bepergian.

Sekretaris DPD MUI Jombang KH Junaidi Hidayat, membenar-

 ke halaman 11 ramadlan/bhirawa

Stiker yang mengajarkan salat tiga waktu beredar di Kabupaten Jombang, Selasa (17/2). Stiker tersebut meresahkan warga karena tidak disertai penjelasan detil dan berpotensi menyesatkan.

Pilkada Serentak Merujuk Revisi UU No 1 Tahun 2015 Digelar : Dalam 7 gelombang, mulai Desember 2015 hingga dicapai Pilkada serentak secara nasional pada 2027 Rincian tahapan:  Pilkada serentak gelombang pertama akan dilakukan pada Desember 2015 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2015 serta pada semester pertama 2016

 ke halaman 11

Disepakati Mulai Desember 2015, KPU Jatim Pilih Tunggu UU Pilkada Disahkan KPU Jatim, Bhirawa Meski dalam paripurna DPR RI, Selasa (17/2) kemarin sudah mengerucutkan jadwal Pilkada (Pemilukada) serentak mulai Desember 2015, namun KPU Jatim belum bisa berani memberikan keterangan. Sebaliknya, KPU Jatim masih menunggu UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada disahkan menjadi lembaran negara.

 ke halaman 11

Tunjangan Penghasilan PNS Kota Malang Belum Cair Malang, Bhirawa Tunjangan Penghasilan (Tunpeng) PNS di lingkungan Kota Malang, hingga Selasa (17/2) kemarin belum juga kunjung cair.

Sehingga tunjangan yang biasa diterima setiap awal bulan pada 2014, pada tahun ini mereka belum pernah menerimanya.

Wakil Wali Kota Malang Sutiaji memastikan jika tunjangan penghasilan bagi para PNS akan cair di akhir Februari ini. Jadi PNS diminta untuk bersabar dan tidak perlu resah. Pemkot Malang akan tetap memikirkan kesejahteraan PNS melalui Tunpeng, hanya saja ada mekanisme yang harus dilalui sehingga pada 2015 ini masih belum bisa diterima oleh para PNS di awal bulan.

“Tunpeng tetap akan kita berikan karena itu merupakan hak mereka, hanya saja ada keterlambatan sedikit. Kalau

 ke halaman 11

Duo Atlet Shorinji Kempo UMS Juara di Surabaya Mayor Cup Internasional

Dua Bulan Sakitnya Masih Terasa, tapi Hadiah Tak Kunjung Berasa Bangga benar bila menjadi juara. Itulah yang dirasakan dua mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS), Ahmad Nasrul Anam dan Siti Nurul Fadlilah setelah menang di ajang Surabaya Mayor Cup Internasional pada cabang olahraga Shorinji Kempo. Sayang, meski bukan tujuan utama, tetap saja belum lengkap rasanya bila label juara itu tak kunjung disertai hadiah.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya

Dr H Soekarwo

Sentil..  Kejagung tunda eksekusi mati II  Tunduk dengan intervensi asing Marwan Jafar menteri terpopuler di Twitter

 Terpopuler belum tentu kinerjanya bagus 

PNS belum diikutkan BPJS Ketenagakerjaan

 Masa transisi ke KIS, semua wait and see 

Sudah dua bulan berselang, lengan tangan kanan Nasrul masih merasakan sakit akibat fighting saat mengikuti kejuaraan Surabaya Mayor Cup Internasional akhir Desember lalu. Setelah bertarung dengan lebih dari sepuluh lawan, Nasrul pun lolos sebagai juara I kategori fighting dan menambah koleksi medali emasnya. Prestasi Nasrul tidak berhenti di satu kategori saja. Di kategori pasangan, dia juga menorehkan juara III dan memperoleh medali perunggu.

“Saat itu saya mewakili Kota Surabaya melawan beberapa atlet kempo dari sejumlah daerah dan negara lain. Bangga sekali

bisa menang membela kota kelahiran,” tutur mahasiswa Jurusan Biologi Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMS semester IV itu kemarin.

Pada ajang tersebut, selain atlet asal Indonesia, ada pula atlet Kempo asal Vietnam, Malaysia, Filiphina dan Brunei Darussalam. Sayang, kebanggan Nasrul belum lunas rasanya karena hingga kini tak kunjung mendapat reward apapun kecuali medali dan piagam saja. “Saya tidak tahu kenapa belum diberikan hadiahnya dalam bentuk

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Rektor UMS dr Sukodiono (tengah) bersama Nasrul dan Nurul, dua atlet Shorinji Kempo yang berhasil di ajang Surabaya Mayor Cup Internasional 2014.

SURABAYA

2

Rabu Pon 18 FEBRUARI 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Kontribusi PAD di Bawah 70 Persen, 10 BUMD Tak Sehat DPRD Jatim, Bhirawa Hanya memberikan kontribusi PAD di bawah 70 persen, sepuluh BUMD milik Pemprov dirapot merah oleh Dewan. Dari 12 BUMD di Jatim, hanya 2 BUMD yang dianggap masih cukup sehat.

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Irwan Setiawan menegaskan dua BUMD yang masih dianggap sehat itu di antaranya PT Bank Jatim, dan PT SIER. Lalu, untuk BUMD yang dianggap kurang sehat di antaranya PT Askrida, PD Air Bersih, PT Jatim Krida Utama, PT Bank Perkreditan Rakyat, PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim, PT Petrogas Jatim Utama (PJU), PT Jamkrida, PT Jatim Investment Management (JIM), PT Jatim Grha Utama

(JGU), dan PT Jatim Marga Utama (JMU).

Politisi PKS itu berpendapat, pengkategorian sehat dan tidaknya sebuah BUMD didasarkan pada kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebab, hanya dua BUMD itu yang memberikan kontribusi cukup signifikan bagi PAD Jatim, tepatnya hampir mendekati 100 persen, bahkan melampaui.

“Tepatnya, dari penyertaan modal sebesar Rp 897,949 miliar

PT Bank Jatim memberikan PAD sebesar Rp 2.208.967.917, lalu untuk PT SIER dari penyertaan modal sebesar Rp 7,5 miliar mampu memberikan PAD sebesar Rp 31.423.450.418.65,”urai Irwan, Selasa (17/2).

Sedangkan, untuk yang lainnya rata-rata berada di bawah 70 persen. “Misalnya PD Air Bersih hanya 66 persen, PT JKU sebesar 50 persen, PT BPR hanya menyumbangkan PAD sebesar 25 persen dari penyertaan modal, PT PWU Jatim hanya 20 persen, PT PJU 11 persen, PT Jamkrida 10 persen, PT JIM 9 persen, PT JGU 1,39 persen, dan PT JMU 0 persen,”imbuh Irwan.

Sehingga, berdasarkan data itu

yang paling parah kondisinya adalah PT JMU. Menurutnya, kondisi itu sudah tidak dapat ditoleransi.

Alasannya, apabila sebuah perusahaan sudah tidak dapat memberikan kontribusi berupa keuntungan, maka sudah waktunya untuk dilakukan evaluasi. Sayang, politisi asal Karawang itu mengungkapkan, seringkali BUMD yang tak sehat itu bersembunyi dibalik orientasi sosial.

“Okelah walaupun ada orientasi sosialnya berupa CSR, tapi harus tetap memberikan sumbangan yang jelas bagi PAD, kalau tidak ya buat apa?”tukasnya.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi C DPRD Jatim dari PKB, Chusainudin. Diakui

jika hampir sebagian besar kondisi BUMD milik Jatim sangat memprihatinkan Buktinya hampir ratusan juta APBD Jatim disuntikan dibeberapa BUMD Jatim, namun hingga kini kondisinya dan kinerjanya tidak sehat.

“Kalau sudah begini jalan keluarnya adalah melikuidasi atau dibubarkan saja daripada memberatkan APBD,”tegas mantan ajudan Ketua DPP PKB, Muhaimin Iskandar ini.

Sementara hal berbeda disampaikan oleh anggota Komisi C lainnya Renville Antonio. Politisi Partai Demokrat ini justru berpendapat, jika sebagian besar BUMD yang dimiliki oleh Pemprov Jatim dalam kondisi sehat.

“Hanya ada 2 yang tidak sehat, yaitu PT JMU sama PT JIM, itu berdasarkan evaluasi kami dari berbagai faktor, tidak hanya soal kontribusi PAD saja,”ungkapnya.

Oleh karena itu, Renville mendesak agar Pemprov Jatim segera melikuidasi kedua BUMD itu.

Caranya, bisa digabungkan dengan BUMD lainnya, atau menjualnya ke pihak lain, dengan memiliki sebagian sahamnya.

“Itu sesuai dengan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana ada Perusahaan Umum Daerah yang sepenuhnya milik Pemprov Jatim, dan model perseroan dengan penjualan saQ cty ham,”lanjutnya.Q

PANGGUNG BIROKRASI

Unair Bisa Go Internasional Surabaya, Bhirawa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menilai Universitas Airlangga (Unair) Surabaya bisa menjadikan Kota Pahlawan sebagai pusat pelayanan dan riset kesehatan nasional, karena potensi tenaga ahli dan peralatan cukup memadai.

“Jadi, orang Kalimantan nggak perlu berobat ke negeri jiran, karena dokter dan ahli kesehatan di negeri jiran itu dari Unair juga, maka itu langsung ke Unair saja,” katanya di sela peluncuran Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Unair Surabaya, Selasa.

Didampingi Rektor Unair Prof Dr H Fasich Apt dan Dirut RSKI Unair Prof Dr dr Boerhan Hidayat SpA(K), ia menjelaskan Unair sebagai universitas potensial di Surabaya harus merebut kembali apa yang hilang dari Surabaya itu.

“Dengan adanya RSUD dr Soetomo sebagai pusat pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA) sebagai pusat pendidikan kesehatan, dan RSKI sebagai pusat riset kesehatan, maka Unair bisa mewujudkan pusat kesehatan nasional di Surabaya,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Risma yang merupakan wali kota perempuan pertama di Surabaya itu menantang Unair untuk mewujudkan “mimpi” dalam mewujudkan Surabaya sebagai pusat kesehatan nasional dan bahkan internasional, karena itu pihaknya meminta Unair menyerahkan data-data kebutuhan.

“Saya siap membantu untuk melakukan terobosan, misalnya perlu peralatan kesehatan yang tidak kena pajak, perlu izin praktek untuk tiga rumah sakit sekaligus (RSUD dr Soetomo, RSUA, dan RSKI), atau perlu lainnya, saya akan ke Jakarta untuk memperjuangkan itu,” katanya.

Menanggapi tantangan Wali Kota Surabaya itu, Dirut RSKI Unair Prof Dr dr Boerhan Hidayat SpA(K) mengaku keinginan orang nomer satu di Surabaya itu sesuai dengan gagasan Unair menjadikan Surabaya sebagai “Surabaya Health Science Center” (Surabaya sebagai pusat riset kesehatan) atau SHSC. “Kalau SHSC itu terwujud, maka orang se-Indonesia bisa datang ke Surabaya untuk mengobati penyakit apa saja, karena Unair dengan rumah sakit yang dimiliki memang mempunyai keahlian untuk mengobati penyakit yang berkembang di sini, bahkan di dunia. Kita memiliki Q tam sarana dan ahlinya,” katanya.Q

Jalan Ditutup Sementara Kawasan di Jl Raya Wiyung Surabaya setiap pagi pukul 07.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB ditutup dengan traffic cone. Penutupan dilakukan setiap hari agar lalu lintas yang ramai saat jam belajar tak membahayakan para siswa SD yang berlarian di jalan raya itu.

trie diana/bhirawa

Atasi Kemacetan Sebidang, Pemkot Bangun Dua Underpass Surabaya Siapkan Lahan Normalisasi Kali Lamong

Surabaya, Bhirawa Pemkot melalui Dinas Perhubungan terus melakukan pembangunan infrastruktur untuk mengatasi kemacetan di Kota Surabaya. Meski sekarang masih fokus merampungkan proyek frontage road sisi barat, namun penambahan infratrusktur di Jalan Ahmad Yani masih terus dicanangkan. Salah satunya akan dibangun underpass di bundaran Dolog dan juga persimpangan Margorejo.

Kepala Bidang Rekayasa Lalu Lintas Dishub Kota Surabaya Irvan Wahyudrajat menyebutkan bahwa rekayasa lalu lintas ini penting dilakukan untuk mengurangi kemacetan di jalan arteri Ahmad Yani. Karena masalah yang kini belum teratasi adalah lintasan super padat lalu lintas di bundaran Dolog dan Margorejo.

“Problem di dua titik itu adalah perlintasan sebidang, ditambah lagi di titik itu ada

lintasan Kereta api juga. Ini untuk mempermudah arus lalin barat ke timur dan dari utara ke selatan,” kata Irvan pada Bhirawa, Selasa (17/2).

Dengan adanya underpass nanti, baik di persimpangan Margorejo maupun bundaran Dolog, maka akses jalan dari barat ke timur akan lebih mudah dan tidak ada halangan. Karena selama ini, aksesnya ada konflik dengan akses utara ke selatan.

Selain itu, dengan adanya underpass ini maka jalan yang utara ke selatan bisa berjalan terus lewat bawah. “ Yang membangun ini akan ada di bawah Balai Besar dan juga Bappeko. Sedangkan Dishub akan membantu dalam rekayasa lalu lintasnya. Kita menyambut baik adanya underpass ini, karena akan membantu mengurai kemacetan, disamping itu bu Wali juga setuju karena ketimbang dibangunnya fly over,” tuturnya.

Sebab, tambah Irvan, semakin bertambahnya tahun, volume kendaraan terus bertambah. Hal tersebut sulit untuk dikendalikan. Oleh sebab itu, pemerintah bisa berperan dalam penyediaan infrastrukturnya.

Baik itu dengan rekayasa pembuatan angkutan massal ataupun menambah infrastruktur.

Pihaknya menyebutkan bahwa pembangunan underpass ini akan dilakukan multi years dan berjangka. “ Rencananya 2015 atau 2016, kemungkinan akan segera dibangun,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Irvan menambahkan bahwa pihaknya akan segera membenahi rekayasa lalin dengan cara menambah jembatan penyeberangan orang di Jalan Ahmad Yani.

Memang tahun lalu pihaknya baru saja menambah penyeberangan orang dengan memasang rambu-rambu lalu Q geh lintas.Q

Perindo OptimistisTerlibat Pilkada di Jatim Surabaya, Bhirawa DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) memastikan akan terlibat di ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dijadwalkan berlangsung Desember 2015, khususnya di Jawa Timur. Alasannya, karena Perindo memiliki massa yang solid

merata di hampir semua wilayah di Jatim.

“Pasti kami terlibat di Pilkada tahun ini dan semua sudah dipersiapkan matang-matang,” ujar Ketua DPP Partai Perindo Anna Luthfie kepada wartawan di Surabaya, Selasa (17/2) Menurut dia, meski partainya masih baru dan tidak

memiliki kekuatan di legislatif mulai tingkat pusat hingga kabupaten/kota, namun kesolidan massa dan simpatisannya tidak bisa dianggap remeh.

Dari sejumlah pertemuan yang digelar di beberapa daerah, kata mantan anggota DPRD Jatim itu, ratusan bahkan ribuan kader

Perindo menunjukkan sambutan positif.

“Partai baru bukan berarti tidak memiliki kekuatan massa. Kami juga telah memetakan daerah-daerah mana yang dinilai mampu berbuat terbaik untuk rakyat,” kata AL, panggilan akrabnya.

Adik kandung Anas Ur-

baningrum tersebut juga mengakui saat ini pihaknya tengah menyurvei secara internal daerah dan calon kepala daerahnya.

Kendati demikian, pihaknya sadar keterlibatan tidak akan berarti apa-apa tanpa berkoalisi dengan partai politik pemilik kursi di legisQ cty latif daerah setempat.Q

DPRD Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya menyatakan siap mendukung program normalisasi Kali Lamong yang terus mengirim banjir setiap musim penghujan. Salah satu kesiapan Pemkot adalah penyiapan lahan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (PUBMP) Kota Surabaya Erna Purnawati mengaku telah menyiapkan lahan untuk normalisasi Kali Lamong. Lahan yang akan dibebaskan hampir bisa dipastikan tidak akan ada kendala. Hal itu karena mayoritas merupakan Tanah Khas Desa (TKD).

Meski begitu, Pemkot Surabaya siap membeli lahan milik warga untuk normalisasi kali. Langkah ini sebagai ketegasan Pemkot Surabaya agar masalah banjir di Surabaya barat cepat teratasi.

“Kami juga terpaksa harus membayar sebidang lahan milik perseorangan yang telah memiliki petok D,” jelasnya saat hearing dengan Komisi C DPRD Surabaya dan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, Selasa (17/2).

Kepala BBWS Bengawan Solo, Yudi Yuwono menjelaskan, proyek normalisasi Kali Lamong sudah di programkan dan merupakan pembangunan infra struktur yang berstatus multi years dari tahun 2015 sampai 2019. Untuk pembangunan tahap pertama sudah mengajukan anggaran sebesar Rp 25 miliar.

Anggaran itu diambil dari APBNP yang rencananya akan digedok Rabu (18/2).

Menurut Yudi, masalah normalisasi Kali Lamong cukup kompleks. Selain masalah pendangkalan dan belum terealisasinya pembangunan tanggul, masalah lainnya adalah muara kali.

Pada muara Kali Lamong terdapat delta yang terbentuk karena adanya pulau Galang. Keberadaan delta tersebut menghalangi laju arus air ke laut. Sehingga aliran air ke laut tidak lancar.

Untuk menyelesaikan masalah itu, BBWS perlu melakukan kajian. Kajian ini nanti akan melibatkan ahli pantai karena berkaitan dengan arus laut. Selain menyiapkan kajian, pihaknya akan menyiapkan pembangunan tanggul di Q gat sepanjang Kali Lamong.Q

Tak Boleh Vulgar, Jual Kondom di Tempat Tersendiri Penempatan alat kontrasepsi(kondom,red) di mini market secara vulgar selama ini direspon Pemkot dengan mengeluarkan surat edaran surat edaran perihal pembatasan peredaran alat kontrasepsi yang diperuntukkan pengelola toko swalayan.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Surabaya meminta agar mini market menempatkan alat kontrasepsi di tempat yang tidak mudah terjangkau. Aturan ini berlaku sejak 17 Februari 2015.

Kepala Disperdagin Kota Surabaya, Widodo Suryantoro mengatakan, penjualan alat kontrasepsi dalam hal ini kondom di minmarket, seharusnya tidak dipajang secara kasat mata dan mudah dijangkau oleh siapapun. Ada aturan-aturan yang mesti diperhatikan oleh pihak minimarket. ‘’Ini juga salah satu upaya untuk menjunjung tinggi nilai luhur budaya bangsa Indonesia dan menjaga anak-anak sebagai generasi penerus. Juga dalam rangka meminimalisir dampak ne-

gatif penyalahgunaan alat kontrasepsi,’’ tegas Widodo Suryantoro di Bagian Humas Pemerintah Kota Surabaya, Selasa (17/2)..

Dalam surat edaran bernomor 510/1353/436.6.11/ 2015 tersebut, ada tiga poin penting perihal pembatasan peredaran alat kontrasepsi.

Pertama, toko swalayan tidak menjual alat kontrasepsi seperti kondom dalam bentuk paket dengan barang lainnya tanpa izin dari pemilik produk.

Kedua, penjualan alat kontrasepsi dilakukan pada rak tertutup atau tidak mudah dijangkau oleh pembeli dan dilayani langsung oleh penjaga toko atau oleh petugas kasir. ‘’Pihak minimarket seharusnya juga tidak melayani pembelian yang dilakukan

oleh anak-anak yang belum dewasa (belum genap berusia 21 tahun) atau belum pernah menikah,” tegas Widodo Suryantoro.

Widodo menjelaskan, surat edaran ini tidak bisa dibilang terlambat karena perayaan hari Valentine sudah lewat. Sebab, sifat dari surat edaran tersebut berlaku tidak hanya untuk momen hari kasih sayang tersebut. ‘’Ini bukan hanya untuk hari Valentine saja, tetapi juga berlaku pada momen lain semisal tahun baru. Tapi kemarin memang mencolok sekali,’’ sambung Widodo.

Mantan Kabag Perekonomian Kota Surabaya ini menjelaskan, pada perayaan hari Valentine lalu, tim Pemkot Surabaya yang terdiri dari personel Disperdagin, Satpol PP Kota Surabaya dan juga Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam penyisiran di 25 minimarket, memang menemukan produk paket valentine yang berisi cokelat, alat kontrasepsi (kondom) dan

dre/bhirawa

Pemkot Surabaya mewajibkan penjualan alat kontrasepsi (kondom) di tempat khusus. juga alat tes kehamilan maret) di kawasan Kla- nya. Kami sudah hubungi yang siapa saja bisa dengan kahrejo, minimarket (Al- pihak pusat franchise nya mudah membelinya. famart) di kawasan Semo- dan katanya tidak ada yang Dijelaskan Widodo, be- lowaru Utara, juga mini- seperti itu. Meski itu barang berapa minimarket yang market (Alfamidi) di ka- bebas, tapi seharusnya itu ketahuan menjual paket wasan Dukuh Kupang. dijual di outlet sendiri, terValentine tersebut dianta‘’Itu ternyata kebijakan kunci dan diambilkan oleh ranya minimarket (Indo- lokal, bukan dari franchise petugas,’’ jelas pria ber-

kacamata ini.

Disperdagin Kota Surabaya sudah melakukan sosialisasi perihal surat edaran tersebut ke pihak pengelola toko swalayaan/minimarket. Karenanya, bila nanti masih ada minimarket yang abai terhadap surat edaran tersebut, Disperdagin akan memberikan sanksi tegas. ‘’Sanksi awalnya kita akan minta tarik itu. Pilih ditarik sendiri atau kita yang akan menarik. Temanteman pers juga kita harap bisa ikut mengawasi karena personel kami kan terbatas,’’ sambung Widodo.

Disperdagin tidak sendirian. Widodo menyebut pihaknya juga berbagi tugas dengan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya.

Dispendik akan memberikan pemahaman tentang seks kepada anak-anak muda agar tidak salah langkah. ‘’Sebab, ndak ada gunanya kalau dibatasi tetapi tidak diberikan pemahaman tentang hal itu,’’ sambung dia.Q dre

SURABAYA

Rabu Pon 18 FEBRUARI 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Wagub Dukung Peningkatan Keahlian Medis Surabaya, Bhirawa Wakil Gubernur (Wagub) Jatim, Saifullah Yusuf mendukung sepenuhnya pihakpihak yang ingin meningkatkan keahlian bagi kalangan medis sehingga mampu memberikan diagnosis awal yang akurat bagi pasien.

“Pemerintah Provinsi Jatim sangat mendukung pada pihak swasta yang ingin berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan seperti kemampuan mendiagnosis pasien menjadi lebih akurat,” kata Saifullah dalam sambutannya pada acara MoU RSU dr Soetomo dengan perusahaan elektronik nasional. kamarin (17/2) Menurutnya, langkah pihak swasta menggandeng dr Soetomo mendirikan pusat pelatihan khusus para dokter sangat tepat, karena selain rumah sakit rujukan terbesar di Indonesia Timur, rumah sakit milik Pemprov Jatim ini juga menjadi salah satu rumah sakit pendidikan (bersinergi dengan Fakultas Kedokteran Unair red) dan telah melahirkan ahli-ahli kesehatan yang

keahliannya dikenal bukan hanya di Indonesia saja, tetapi juga mancanegara.

Wagub berharap, dengan mengikuti palatihan ini maka para dokter menjadi semakin ahli dalam menangani pasien.”Harapan kami orang sakit yang berobat dapat ditangani dengan cepat dan maksimal sehingga harapan hidup pasien bisa meningkat,” terangnya.

Sementara Vice President of Corporate Affairs and Corporate Business PT Samsung Electronics Indonesia, KangHyun Lee menuturkan, PT Samsung Electronics Indonesia bekerjasama dengan RSU dr Soetomo dan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK UNAIR), hari ini meresmikan SAMSUNG SONO School di Surabaya untuk membantu kalangan medis di Indonesia khususnya di Jatim dalam mengembangkan keterampilan menggunakan peralatan ultrasonografi.”Samsung SONO School bertujuan menyediakan training berkualitas bagi para dokter, bagaimana

ultrasonografi dapat meningkatkan keahlian diagnosa mereka,” ungkap KangHyun Lee. Menurutnya, sejak didirikan tahun 1969, Samsung senantiasa berupaya untuk bisa menghadirkan hal-hal luar biasa agar dapat menciptakan perubahan positif bagi setiap orang dimanapun. Kami berharap dengan kurikulum yang sangat memfokuskan diri pada pendidikan dan pelatihan bagi kalangan media akan memberi keuntungan bagi sektor kesehatan serta membantu meningkatakn kondisi kesehatan di Indonesia.”Upaya ini tidak saja akan membekali para dokter dengan keahlian Ultrasonografi, tetapi lebih jauh lagi, dapat membantu membuka wawasan baru dalam hal pelaksanaan diagnosa dini yang komprehensif dengan bantuan Ultrasonografi,” katanya.

Direktur RSU Dr Soetomo dr Dodo Anondo MPH menambahkan,langkah penanganan kesehatan selama ini diawali dengan diagnosis.

Dengan rangkaian perangkat

Mou antara Pemprov Jatim dengan perusahaan elektronik nasional. ultrasound, diharapkan mem- litas tinggi internasional bantu dunia kedokteran untuk kami menyambut baik komendeteksi masalah kese- mitmen kerjasama ini. pehatan dengan lebih mudah, nerapan teknologi terkini cepat, dan tepat, sehingga menjadi salah satu perakhirnya dapat memperkecil hatian penting demi kejumlah kematian. majuan bidang kedokteran, “Memiliki nilai yang sama kami yakin kerjasa sama ini dalam memberikan kua- sejalan dengan misi RSU dr

dna/bhirawa

Soetomo untuk meningkatkan ketrampilan para dokter dan tenaga medis melalui pelatihan yang terakreditasi dan fasilitas yang mumpuni,” tuturnya.

Dikatakannya, yang utama dalam kerjasama ini adalah membantu pasien

secara maksimal, profesional, dan akurat. “Peningkatan ketrampilan para tenaga medis ini juga bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dokter menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015” jelas dr Q dna Dodo.Q

Kerja Efektif, Dua Bulan Kejati Tetapkan 74 Tersangka Korupsi Kejati Jatim, Bhirawa Sikap tegas pemberantasan tindak pidana korupsi di Jawa Timur ditunjukkan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Di tahun 2015, dalam kurun waktu kurang dari dua bulan, Korps Adhyaksa yang beralamatkan di Jl A Yani Surabaya ini, berhasil mengungkap puluhan kasus korupsi yang terjadi di Jatim.

Sebanyak 74 orang, dari pejabat teras, pejabat biasa, hingga swasta, ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan. Dalam laporan bulanan bersama Kepala Kejari se Jatim, Kajati Jatim Elvis Johnny mengatakan, dari data penyidikan per 16 Februari 2015, sebanyak 83 kasus korupsi yang sudah dikeluarkan sprindik (surat perintah penyidikan).

“Sebanyak 83 sprindik yang sudah dikeluarkan merupakan hasil pengungkapan kasus korupsi yang ditangani oleh Kejati Jatim dan Kejari se Jatim. Ada 48 sprindik dikeluarkan Januari lalu, sedangkan 35 sprindik

dikeluarkan Februari ini,” terang Kajati Jatim Elvis Johnny, Selasa (17/2).

Dari 83 sprindik, lanjut Elvis, hanya tujuh Kejari yang kosong sprindik. Pihaknya pun meminta ke tujuh Kejari ini agar menaikkan status kasus korupsi ke penyidikan di bulan Maret. “Setiap bulan kami selalu melakukan evaluasi laporan penyidikan tindak pidana korupsi.

Sementara ke tujuh Kejari yang nihil, saya minta bulan Maret depan menaikkan status ke penyidikan,” katanya.

Kajati mengaku, dari 83 sprindik tersebut, pihaknya telah

RAGAM INFO

UNICEF Kembangkan Kerjasama Pemprov, Bhirawa Jawa Timur dan United Nations Emergency Children’s Fund (UNICEF) telah sukses menangani program-program kemitraan pelayanan dasar masyarakat di Kabupaten Bondowoso, Situbondo, dan Kota Pasuruan.

Kini kesuksesan itu akan dilanjutkan ke kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur.

Asisten Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, Asyhar, saat menerima Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia, Gunilla Olson, di Ruang kerjanya, Selasa (17/2) mengatakan, Indonesia khususnya Prov Jawa Timur dengan UNICEF sejak 1996 hingga 2014 telah sukses melakukan kerjasama menangani pelayan dasar masyarakat.

Dengan akan berakhirnya kemitraan antara UNICEF dengan Indonesia khususnya dengan Prov Jawa Timur pada Desember 2015 maka telah dipersiapkan program kemitaraan baru periode 2015-2020. Isu-isu strategis program kemitraan telah dibahas untuk melanjutkan program pelayanan dasar masyarakat. Tetapi tentu harus sesuai dengan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur 2014-2019 dengan misinya “Mandiri & sejahtera bersama wong cilik”.

Isu strategis yang disodorkan kelanjutan program kemitraan Jawa Timur dengan UNICEF adalah pelayanan dasar masyarakat, seperti kemiskinan pada anak, anak putus sekolah, pendidikan dan PAUD, Q inf sanitasi, anak-anak dan HIV AIDS.Q

berhasil menetapkan sebanyak 74 tersangka. Sebanyak 46 tersangka ditetapkan Januari lalu, sedangkan 28 tersangka ditetapkan bulan ini (februari).

“Tak menutup kemungkinan, bulan depan jumlah total tersangka akan bertambah. Kami (Kejati Jatim) akan menindak tegas segala jenis tindak pidana korupsi. Siapa pun yang terlibat, akan kami tetapkan sebagai tersangka,” tegas Kajati Jatim.

Dari semua kasus itu, lanjut Elvis, beberapa kasus korupsi yang terbilang menonjol, baik dari sisi kerugian negaranya maupun tersangkanya. Di antaranya kasus dugaan korupsi dana hibah senilai Rp 20 miliar di Kadin Jatim. Kasus yang ditangani Kejati Jatim ini telah menyeret dua pengurus Kadin Jatim, Nelson Sembiring dan Diar Kusuma Putra, sebagai tersangka.

bed/bhirawa

Kajati Jatim Elvis Johnny saat menyampaikan laporan bulanan penanganan tindak pidana korupsi kepada Kajari se Jatim, Selasa (17/2) di Kejati Jatim.

Selain itu, lanjut Elvis, ada juga yang terbaru kasus dugaan korupsi dana Kredit Usaha Pembibitan/Peternakan Sapi (KUPS) di Jombang tahun 2009. Diduga,

sebagian dana kredit dari Bank Jatim sebesar Rp 30 miliar untuk pembibitan 2000 sapi itu disimpangkan. “Tersangkanya ada tiga orang. Yakni MME, BW,

dan HCS,” katanya.

Kasus korupsi lain yang melibatkan perusahaan tambang berinduk di China adalah dugaan korupsi penambangan pasir besi di kawasan Lumajang Selatan.

Diduga, izin penambangan lahan pasir besi bernilai triliunan itu nonprosedural. Tersangkanya dua orang, yakni RAG (Sekretaris Komisi Amdal Lumajang) dan LCS, Dirut PT Indo Modern Minning Sejahtera (IMMS).

Kasus lain yang disorot publik adalah dugaan korupsi 1.500 ton raskin di Pamekasan dengan 12 tersangka, korupsi di Pemkab Ponorogo yang menjerat wakil bupati setempat, dan korupsi 10 ribu ton garam dan dana PKBL senilai Rp 93 miliar di lingkungan PT Garam (Persero).

“Saya pastikan, Maret seluruh kasus yang sudah penyidikan masuk ke penuntutan, dan yang masih penyelidikan segera ke penyidikan,” pungkas Elvis.Q bed

Jatim Bertengger di Peringkat Kedua HIV/AIDS Kesenjangan Melebar, Minimarket Harus Dibatasi

dna/bhirawa

Dunia malam menyumbang penularan HIV terbesar di Jatim.

Surabaya, Bhirawa Harsono mengatakan, dari Peringat kasus HIV/AIDS di beberapa tahun terakhir Jatim Jatim hingga saat ini tidak tetap menduduki peringkat kedua bergeser. Data yang dihimpun setelah Papua. Jarang Jatim mendi Dinkes Kesehatan (Dinkes) duduki peringkat ketiga, keempat Jatim tahun 2014, Jatim men- apalagi kelima untuk jumlah duduki peringakat kedua penderita HIV/AIDS. Menurutnya, dengan jumlah kasus HIV/AIDS dengan jumlah penduduk yang sebayak 24.935. Dari jumlah banyak dan kesadaran kesehatan tersebut, yang sudah masuk masyarakat yang rendah mendalam kondisi AIDS sebanyak jadikan Jatim rentan terjadi pe12.347 (49,5%). nularan HIV/AIDS. ‘’Jumlah kasus HIV/AIDS di Mantan Bupati Ngawi ini Jatim terbanyak kedua se- mengungkapkan, data yang matelah Papua sebesar 26.235 suk di Dinkes Jatim jumlah dengan rincian HIV 16,051 dan kasus HIV/AIDS terbanyak AIDS 10,184 data dari Ke- adalah Kota Surabaya (2.030 menkes,’’ ujar Kepala Dinkes kasus) disusul Kab. Malang Jatim, dr Harsono.

(1.058 kasus) dan kab. Jember

(750 kasus). Sedangkan daerah yang paling sedikit melaporkan kasus AIDS adalah Kab. Sampang (4 kasus). ‘’Untuk pasien AIDS yang dilaporkan meninggal dunia sampai September 2014 sebanyak 2.891. Laporan kematian tertinggi terjadi pada tahun 2011 (457 orang). Pada tahun 2014 laporan kematian AIDS sebanyak 109 orang,’’ paparnya.

Lebih lanjut ia menyatakan, untuk jenis pekerjaan, pasien AIDS terbanyak adalah wiraswasta (2.192 kasus atau 17,75%) disusul dengan ibu rumah tangga sebanyak 2.129 (17,24%). Kelompok umur pasien AIDS yang tertinggi adalah pada kelompok umur 25-29 tahun yaitu sebanyak 2.803 kasus (22,70%).

Selain itu dari seluruh kasus AIDS yang dilaporkan kasus AIDS pada anak (usia <14 tahun) sebanyak 446 dengan proporsi terbanyak pada kelompok umur 0-4 (sebanyak 330 anak). Faktor risiko penularan tertinggi adalah melului hubungan heteroseks, yaitu sebanyak 9.627 (77,97%).

Ke depan ia meminta dengan ditemukannya banyak kasus HIV/ AIDS harus ada upaya intensif dari semua pihak untuk mengurangi penularan dan penambahan kasus Q dna HIV/AIDS.Q

Pemprov, Bhirawa Kesenjangan ekonomi masyarakat pedesan terus melebar terutama diakibatkan menjamurnya toko ritel modern yang menghantam toko dan pasar tradisional. BPS Jatim menyarankan Pemprov Jatim segera membuat regulasi untuk membatasi operasi minimarket di pedesaan.

Berdasarkan catatan BPS Jatim, pertumbuhan minimarket di pedesaan tidak diimbangi oleh serapan tenaga kerja yang besar. Selain itu, rata-rata minimarket yang ada di kawasan pedesaan, modalnya berasal dari orang-orang di luar areal pedesaan tersebut.

“Kami pernah menjumpai di satu kecamatan kecil, minimarketnya ada 24 unit. Pemprov harusnya meneliti, apakah minimarket-minimarket itu milik masyarakat setempat, apakah yang bekerja masyarakat setempat.

Jangan-jangan mereka hanya jadi penonton,” kata Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Jatim Gantjang A, Selasa (17/2).

Dari data tersebut BPS juga mengindikasi melebarnya kesenjangan ekonomi masyarakat di pedesaan, yang ditandai pesatnya pertumbuhan bisnis ritel modern.

Pertumbuhan toko modern berbanding terbalik dengan lesunya geliat pasar rakyat dan toko kelontong.

Dari data statistik BPS Jatim menunjukkan, sampai dengan 2014, Jatim memiliki 1.402 pasar di desa dengan bangunan permanen, atau turun dari catatan 2.066 pada 2011. Hal itu ditengarai sebagai dampak pemekaran kawasan pedesaan atau kelurahan.Namun, pertumbuhan minimarket di tingkat desa justru melesat dari 1.448 pada 2011 menjadi 2.034 pada tahun lalu. Toko kelontong turun dari 8.387 menjadi 8.393 pada periode yang sama.

“Di satu sisi ini menunjukkan daya beli masyarakat pedesaan Jatim naik. Tapi, bagaimana dengan toko-toko kelontong yang tadinya didominasi masyarakat dengan modal kecil. Toko kelontong makin collaps, dan ini sinyal berbahaya Q rac yang harus dicermati pemerintah,” katanya.Q

Easy Speak Gunakan Metode Cepat Belajar Bahasa Inggris Kemampuan berbahasa asing terutama bahasa Inggris sangat diperlukan, terutama pada saat penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada Bulan Desember 2015.

geh/bhirawa

Keseriusan para student dalam belajar Bahasa Inggris, Easy Speak berikan garansi sampai bisa, Selasa (17/2).

Itulah mengapa lembaga kursus Easy Speak yang berada di Jalan Kayoon 14 Surabaya menerapkan metode cara cepat belajar bahasa internasional tersebut.

Branch Manager (BM) Easy Speak Cabang Surabaya, Chairul Anwar mengatakan, masyarakat khususnya yang ada di Surabaya harus lebih agresif meningkatkan daya saing untuk menghadapi MEA. “Pemberlakuan MEA 2015 juga akan menjadi tantangan, mengingat warga Surabaya yang sangat besar kedua dari Jakarta, tentunya akan menjadi tujuan pasar bagi produk-produk Negara

ASEAN lainnya. kehadiran Easy Speak sendiri sangat dibutuhkan masyarakat karena peranan bahasa Inggris sangat diperlukan disaat memasuki era pasar bebas,” kata Chairul Anwar ketika ditemui Bhirawa di kantornya yang terletak di Jalan Kayon 14, Selasa (17/2).

Proses pembelajarannya, masih kata Chairul, terbilang mudah dengan waktu yang singkat sudah cakap dalam berbahasa Inggris.

Selain itu, khususnya untuk masyarakat yang ingin menguasai speaking English yang aktif bahkan kurang dari tiga bulan dengan meng-

gunakan metode yang mudah dilakukan oleh semua kalangan masyarakat baik dari usia maupun profesi.

“Kami jamin tiga bulan student disini akan lancar dan cakap dalam berbahasa Inggris. Dan kalau masih belum lancar, ini masih tanggung jawab kami. Karena goal settingnya adalah sampai bisa,” tambah Chairul yang sudah berpengalaman dalam dunia kursus pendidikan ini.

Untuk lebih fokusnya, tambah Chairul, satu pengajar atau tutor menghandle satu student, jadi garansi di Easy Speak sampai bisa. Selain itu, pihaknya tidak membatasi usia dan profesinya. “ Student pasti bisa merasakan hasilnya setelah sepuluh kali pertemuan, speaking lebih

lancar,” ujarnya.

Ditanya target student tahun ini, Chairul mengatakan, dari jumlah student di Easy Speak Cabang Surabaya sudah ada 300 student. Secara Nasional yang sudah tersebar seperti di Bali, Surabaya, Semarang, Bandung, Palembang serta banyak Kota-kota lainnya dengan total keseluruhan 25 ribu student. “ Untuk di Kota Surabaya sendiri kami targetkan tahun ini 100 Student,” bebernya.

Sementara itu, Course Advisor Easy Speak, Vebby Ika juga menambahkan bahwa Easy Speak beda dengan perusahaan lainnya. menurutnya, karena pihaknya mengfokuskan pada speakingnya dan tidak ada Q geh batasan waktu.Q

OPINI

4 Tajuk

Meruwat Kali Lamong SUDAH lima musim (hujan), Kali Lamong selalu meluap.

Mengakibatkan banjir dan merendam ribuan rumah di kabupaten Gresik dan Surabaya. Akses jalan penghubung antar-kecamatan terputus. Sawah dan tambak rakyat juga tergerus aliran bah, menyapu benih yang mulai tumbuh.

Namun konon, pemerintah daerah nyaris tidak bisa berbuat apapun, berkait dengan kewenangan. Siapa berkewajiban me-revitalisasi Kali Lamong?

DAS Kali Lamong pada musim hujan selalu menumpahkan banjir bandang di sepanjang hilir sampai muara.

Bagian muara telah dipenuhi pabrik, bahkan dermaga liar.

Penyempitan badan sungai bukan hanya pada permukaan, melainkan juga pendangkalan dasar sungai. Padahal Kali Lamong akan menjadi kawasan perairan zona ekonomi strategis.

Berdasarkan investigasi masyarakat, luas muara Kali Lamong kini tersisa 30% dibanding 12 tahun lalu. Tragedi banjir bandang menjadi trauma bersama, antara masyarakat dan pemerintah daerah. Bahkan saking traumanya, Pemkab Gresik menolak rencana mega proyek di teluk Lamong. Wilayah ini akan berubah dengan adanya tiga proyek mercusuar. Yakni Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak, Proyek Water Front City dan Proyek Perluasan Terminal Peti Kemas.

Inilah yang saat ini coba ditegakkan oleh Pemprop, sebagaimana amanat UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Masalahnya, terjadi “benturan” kewenangan, sekaligus kewajiban reklamasi.

Sebagai pemilik wilayah, Pemerintah Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya, memiliki kewenangan. Namun pada urusan sungai, terdapat institusi lain yang memiliki otoritas. Yakni Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang dibawahkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Problem utama Kali Lamong, adalah pembersihan DAS dari bangunan permanen maupun semi-permanen. Terutama rumah, kantor dan dermaga liar di muara. Solusinya tak lain, menegakkan UU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta mengembalikan areal DAS sesuai dokumen tahun 1970-an. Konon untuk “me-ruwat” Kali Lamong, sudah pernah disediakan anggaran sebesar Rp 20 milyar dari APBD Jawa Timur pada tahun 2011. Namun tak terserap.

Hal yang sama juga terjadi pada alokasi dari APBN. Boleh jadi, Pemkab Gresik maupun Pemkot Surabaya belum memiliki agenda untuk me-revitalisasi Kali Lamong.

Lebih lagi, juga “benturan” kepentingan, terkait batas teritorial. Sungguh ironi, karena banjir akibat luapan sungai itu sudah merenggut tiga korban jiwa. Selain itu, secara rutin dampak banjir juga merusak infrastruktur (jalan) milik pemerintah, serta harta masyarakat. Karena itu Pemerintah Provinsi, segera ber-inisiasi mengambil-alih penanganan Kali Lamong.

Tidak sulit menangani banjir Kali Lamong, manakala anggaran telah disediakan. Seyogia-nya, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten (Gresik) dan Pemkot Surabaya, “duduk bersama.”

Kali Lamong yang mengalir di wilayah Gresik hingga bermuara di perairan barat Surabaya, seharusnya memiliki areal DAS seluas 750 km persegi. Dengan DAS yang memadai itu seharusnya tidak mungkin meluapkan air ke perkampungan. Kenyataannya,banjir selalu merendam 3 wilayah kecamatan di Gresik dan 2 wilayah kecamatan di Surabaya. Banjir sudah menjadi trauma, walau warga sekitar DAS telah cukup “santun” terhadap Kali Lamong.

Beberapa daerah di Jawa Timur memiliki potensi terdampak bencana banjir melebihi Jakarta. Begitu pula potensi tanah longsor bisa lebih parah dibanding Cianjur maupun Sukabumi (Jawa Barat). Sehingga semestinya seluruh masyarakat (terutama Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota) mewaspadai tren cuaca ekstrem.

Diperlukan ekstra kesiagaan menghadapi (kemungkinan) bencana banjir, tanah longsor dan badai.

Andai ada larangan meludah di Pendopo Kabupaten dan di kantor Walikota, maka seharusnya DAS Kali Surabaya dan Kali Lamong lebih dilarang diludahi. Apalagi memperlakukannya bagai sebagai “bak sampah,” atau real-astate gratis. Juga sangat tidak elok menjadikan bencana banjir sebagai media untuk pencitraan “blusukan” Bupati maupun Walikota. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

KPPU Kedepankan Kepentingan Nasional KOMISI Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) seharusnya lebih mengedepankan kepentingan nasional dalam memberikan putusan sanksi terhadap para pelaku industri dalam negeri. Salah satu sikap KPPU yang kurang mengedepankan kepentingan nasional adalah saat KPPU menjatuhkan denda Rp25 miliar kepada enam produsen ban dalam negeri beberapa waktu lalu karena terbukti melakukan praktik kartel.

KPPU harus mengedepankan “national interest”, jangan hanya karena informasi yang kurang lengkap maka keputusan yang diambil malah mematikan industri dalam negeri. Dalam kasus kartel keenam produsen ban dalam negeri, KPPU kurang memahami informasi terkait kejadian tersebut di mana praktik pengaturan harga memang diperlukan karena jenia ban memang berbeda-beda.

Dari seluruh industri ban yang ada, produk yang mereka hasilkan alur dan kembangnya kan berbeda-beda, makanya harga pasti beda, dan itu kan ada impornya, tinggal tergantung bagaimana selera masyarakat mau yang mana?

Berbeda dengan kasus minyak misalnya, kalau minyak kan rupa dan bentuknya sama jadi harga ya pasti sama.

Publik berharap KPPU lebih bijak dalam memutuskan sanksi terhadap pelaku industri dalam negeri demi majunya industri nasional.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Rabu Pon, 18 FEBRUARI 2015

UN-Kedaulatan Guru, SBMPTN-Calon Guru tidaknya unas diatas. Oleh karenanya, penulis merasa sangat berkepentingan mengingatkan semua pihak tentang proses SBMPTN ini.

Abduhzen (Kompas, 26/1/2015) tak kalah memberikan warning tegas dengan mengutip hasil riset ProfeOleh : sor Beeby pada awal Eka Sugeng Ariadi tahun 1970-an bahwa persoalan kronis pendidikan di Indonesia (baca: dosa) tahunan. Parahnya di antaranya praktik (mengajar) lagi, ketidakjujuran ini sudah di kelas yang membosankan. Fakta sistematis dan masif atas perinini seakan menguat dengan lapotah dari pimpinan/atasan lemran Kemendikbud di tahun 2012 baga pendidikannya. Kejujuran yang lalu, bahwa prestasi guru dari yang didengung-dengungkan dan hasil Uji Kompetensi Awal (UKA) bahkan peserta ujian menuliskan menunjukkan hanya 42,25% guru kata kejujuran itu dalam lembar yang dinyatakan kompeten dan jawaban komputernya, tak lebih bila dilihat nilai rata-rata guru hanya sekedar formalitas yang dalam Uji Kompetensi Guru (UKG) dikhianati sendiri. Wajar dan hanyalah 47,6. sudah sepantasnya bila kemuTak hanya angka-angka tersedian kebijakan menghapus unas but yang membuat miris dunia sebagai penentu kelulusan ini pendidikan kita, akan tetapi dihapuskan. opini yang berkembang belakanSebagai gantinya, sekolah dan gan ini, telah terjadi pergeseran guru diberikan kebebasan unmotivasi lulusan SMA untuk tuk menentukan lulus tidaknya menjadi seorang guru. Imbas peserta didiknya sendiri, dan dari adanya sertifikasi guru dan penilaian kelulusan siswa tidak dosen, disinyalir merubah parahanya mengacu pada penilaian sedigma profesi guru yang pertama luruh mata pelajaran tetapi juga dan utama yaitu pengabdian perilaku siswa selama menempuh (mendidik dengan sepenuh hati) studi. Pesan Anies, pihak sekolah menjadi paradigma mengejar dan guru wajib menjaga kualiaspek perekonomian, masalah tas penilaian akhir dari peserta pengabdian menjadi urusan bedidiknya, dengan berdaulat itu lakangan. Apalagi, riset Bank bukan berarti lantas pihak sekoDunia di tahun 2009 - 2011, lah dan guru asal-asalan dalam menunjukkan upaya profesionmemberikan nilai, yang penting alisme guru dengan sertifikasi lulus. Kedaulatan yang diberikan portofolio selama ini tidak berharus benar-benar menjadi langimplikasi pada peningkatan kah awal meningkatkan kualitas kualitas guru dan kualitas hasil peserta didik, bukan sebaliknya. belajar murid. Kegiatan itu hanya Stake holder pendidikan di lemmemperbaiki ekonomi guru dan baganya masing-masing harus meningkatkan minat menjadi mengawal dan turut menyukguru, tetapi tidak berbanding seskan penyelenggaraan unas lurus dengan peningkatan profetahun ini menjadi lebih baik, lebih sionalisme dan atau kenerja guru. manusiawi seperti yang dicita(M. Abduhzen, 2015). citakan bersama.

Kesimpulannya, pengambil Hajatan yang kedua adalah kebijakan pendidikan di negeri SBMPTN. Penulis ingin memini harus melangkah tegas dan fokuskan pada program pemertepat. Diolah dari berbagai sumintah dalam menghasilkan calon ber, Rochmat Wahab (Rektor guru yang berkualitas. KarUNY) selaku Ketua Panitia Naena ditangan seorang guru yang sional SBMPTN 2015, mengakui berkualitaslah, sumber daya bahwa masih akan mengemmanusia (SDM) di negeri ini bangkan seleksi khusus untuk dipertaruhkan, termasuk sukses calon mahasiswa guru. Karena,

Dalam medio tahun 2015, dunia pendidikan di negeri ini akan menghelat ‘hajatan’ besar, pertama; Ujian Nasional (UN) dan yang kedua, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Bicara tentang yang agenda yang pertama, apapun namanya kelak entah Ujian Nasional atau Evaluasi Nasional, dikerjakan secara online (paperless) atau offline (paper test), mau paket soal sejumlah 20 jenis atau hanya 2 jenis, masyarakat sudah sangat berharap, rutinitas tahunan ‘hajatan’ ini semakin bertambah berkualitas dalam penyelenggaraan dan hasilnya.

S

ebab, meski negara ini telah menyelenggarakan unas selama bertahun-tahun, faktanya permasalahan klasik tetap saja sulit diselesaikan dengan baik, seperti terlambatnya distribusi naskah soal di beberapa provinsi, ‘bocornya’ naskah soal yang dilakukan oleh oknum penyelenggara unas sendiri, politisasi beberapa item soal unas, dan lain-lain. Sungguh ironis dan miris, bila unas pada tahun ini akan bernasib lebih buruk daripada yang telah lalu.

Terobosan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan saat ini adalah memastikan unas 2015 tidak lagi menentukan kelulusan. Unas SMA yang akan dihelat tanggal 13 – 15 April 2015, dan SMP pada tanggal 4-6 Mei 2015, kelulusan siswanya murni ditetapkan oleh guru dan sekolah. Artinya Kemendikbud telah mengembalikan kedaulatan guru untuk mengevaluasi siswa seperti pada beberapa tahun yang lalu.

Menarik dicermati beberapa alasan Kemendikbud menghapus kebijakan unas sebagai penentu kelulusan siswa, antara lain: banyak laporan perilaku kecurangan untuk “menyukseskan” unas.

Kemudian, perilaku negatif teaching to test, yakni pembelajaran dengan menitikberatkan latihan soal-soal unas. Lalu, siswa juga menjadi korban kecurangan dan mengalami stres yang berlebihan.

Semua itu dipicu sifat Unas sebagai high-stake testing artinya ujian yang beresiko tinggi (JP, 25/1/2015). Alasan ini sudah menjadi rahasia umum yang tidak perlu ditutup-tutupi lagi, dan bila tetap dilanjutkan maka praktik kecurangan-kecurangan itu akan menjadi rutinitas

T

hal itu belum bisa dilaksanakan untuk tahun ini. Padahal secara terpisah, Kepala Sub-direktorat Pendidikan Tinggi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Amich Al-Humami mengatakan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, penguatan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) menjadi salah satu strategi meningkatkan mutu pendidikan nasional. Tidak salah bila kemudian Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Patdono Suwignjo mengatakan, LPTK sebagai pendidik calon guru melalui reformasi dan penguatan kurikulum akan ditingkatkan dengan mengembangkan seleksi khusus untuk calon mahasiswa yang memenuhi kriteria sebagai guru.

Cukup banyak jumlah LPTK di negeri ini, berdasarkan Data Pokok Pendidikan Tinggi Ditjen Pendidikan Tinggi, hingga tahun 2015 terdata ada 4.190 program studi bidang pendidikan. Jumlah LPTK yang memiliki program studi pendidikan mencapai 415 LPTK. Maka dari itu, peningkatan mutu pendidikan calon guru melalui penguatan LPTK menjadi hal yang mutlak, kedepan diharapkan akan menjamin ketersediaan calon-calon guru bermutu dan terstandarisasi di semua jenjang pendidikan dan di perguruan tinggilah fokus kebijakan ini disandarkan lima tahun ke depan.

Mahasiswa Pascasarjana Unisma RALAT FOTO : Ada kesalahan penempatan foto pada artikel Berjudul “Tantangan Birokrasi Satu Pintu” pada Bhirawa edisi Selasa (17/2). Foto yang benar atas nama Ani Sri Rahayu adalah seperti berikut :

Menyegerakan Reformasi Birokrasi

entu masih hangat dalam ingatan kita semua janji-janji Jokowi-JK ketika masa kampanye.

Ya, salah satunya adalah reformasi birokrasi dan layanan publik harus disegerakan. Pasalnya, reformasi birokrasi dan layanan publik merupakan ujung tombak kehadiran negara yang merupakan salah satu pokok penting demokrasi.

Tak dapat dipungkiri bahwa sejauh ini banyak penguasa yang masih menggunakan mentalitas lama, ingin dilayani. Melayani tampaknya menjadi satu kata asing di negeri ini utama ditubuh birokrasi.

Padahal, salah satu fungsi utama birikrasi adalah mengayomi dan melayani masyarakat secara optimal. Dan itulah yang dibutuhkan Indonesia saat ini.

Jika kondisi demikian terus berkelindaan, maka sudah dapat dipastikan negeri ini “stagnan”.

Sebab, inovasi dan kreativitas pelayanan publik tidak akan berkembang karena para pelaku utamanya memosisikan diri sebagai pihak yang ingin dilayani.

Sekal lagi, paradigma tersebut sejatinya sudah lama mengakar ditubuh para birokrat. Berarti, selama ini mereka tidak bekerja secara optimal. Sederhananya, mereka makan “gaji buta”.

Pembahasan diatas sesungguhnya menggambarkan perilaku Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tegasnya, PNS saat ini belum sepenuhnya bekerja untuk masyarakat.

Hal ini terbukti atas kinerja mereka saat ini yang kurang optimal. Pertama, pelayanan berbelit. Revolusi mental paling nyata adalah yang berada di depan mata, birokrat yang bermental priayi.

Priayi adalah sosok yang ingin dihirmati dan dilayani.

Selama ini, pelayanan birokrasi berbelit. Sesuatu yang seharusnya mudah tapi dibuat sulit.

Salah satu contoh Harga Mati konkritnya dan telah Dalam hal ini, revdirasakan dampak olusi mental birokrasi negatifnya dalam tidak bisa ditawar lagi. masyarakat adalah Sebab, publik mengizin investasi. Meangkat kemudian mang ada yang bisa menggaji para pegawai cepat tetapi harus negeri bukan untuk memenuhi syarat terenak-enakan sehingga lebih dahulu. Artinya, makan gaji buta. Hal Oleh: rakyat sudah mafhum ini dimaksudkan supaMuhammad Najib bahwa untuk berurusya subtansi bernegara an dengan aparatur dan berbangsa dapat negara harus mengdiraih. Pada kondisi gunanakan “uang inilah masyarakat pelicin”.

Indonesia akan merasakan beDalam hal ini, kita sungguh tapa pedulinya pejabat negara. ketinggalan dengan negara-negara Dan blusukan juga menjadi sebuah tetangga. Perlu diketahui bahwa aganda tersendiri. negara-negara tetangga berlombaPertanyaannya, dari mana lomaba mepermudah para investor. reformasi birokrasi harus dimulai Tekait dalam hal ini, kita patut dan bagaimana caranya? Pertamengapresisi kebijakan Jokowi, nyaan ini patut diajukan karena penyederhanaan struktur atau menyangkut hajat orang banyak. pegawai pemerintahan. Wujud Reformasi birokrasi sudah jelas dari program ini adalah dengan dimulai dari revolusi mental para pelayanan satu pintu. aktornya. Salah satunya dengan Kedua, cenderung mengutamengakhiri mental priayi. Itu yang makan pelayanan kepentingan pertama. politik. Anas Urbaningrum (2014) Kedua, menerapkan struktur mengatakan bahwa tidak sulit penggajian berdasarkan merit untuk menemukan sederet fakta sistem. Sistem tersebut nampaknya bahwa logika kebutuhan rakyat akan segera diterapkan. Hal ini bisa berbeda dengan kepentingan senada dengan Menteri Pendayagupenguasa. Bukan rahasia jika naan Aparatur Negara dan Refordikatakan pada era demokramasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. si parlementer, birokrasi meIa melontarkan gagasan bakal layani kepentingan partai-partai. memberlakukan sistem reward and “Warna” setiap departemen bisa punishment terhadap PNS, tentu berbeda. Pada masa Demokrasi kita dukung (MI, 02/12/14).

Terpimpin, birokrasi melayani Dengan berlakunya sistem Bung Karno. Pada zaman Orde tersebut, penghasilan PNS tidak Baru, operasi-operasi politik Pak hanya dibedakan atas dasar goHarto dilakukan dengan baik oleh longan, tapi juga berdasarkan jajaran birokrasi. Apalagi dengan prestasi mereka dalam melayani adanya konsep monoloyalitas kepentingan publik. Jadi, kelak birokrasi. Pada masa Reformasi, gaji pegawai yang asal-asalan berwarna birokrasi juga dipengabeda dengan pegawai yang benarruhi oleh presiden dan partainya. benar tulus melayani masyarakat.

Demikian pula dengan kementeSelain itu, konsep ini sejatinya rian yang dipimpin oleh kaderdapat menciptakan iklim birokrasi kader partai politik (Republika, kreatif, inovatif, professional, dan 17/12/14). kompeten sehingga negara bisa

memiliki pegawai yang bermanfaar bagi masyarakat. Dan itulah hakikat keberadaan birokrasi.

Ketiga, menetapkan kriteria dan indikator kerja. Umar bin Al-Khattab pernah berujar bahwa lebih baik mengganti gubernur (baca: pemimpin) setiap hari, dari pada satu jam dipimpin oleh gubernur dzalim. Hal ini senada dengan Jokowi bahwa jika menteri-menterinya bekerja melenceng dar target, maka akan dicopot. Inilah salah satu agenda realisasi reformasi birokrasi.

Dengan demikian akan merangsang para pegawai negara untuk menggenjot target yang sudah ditentukan. Hal ini juga akan menimbulkan implikasi terhadap percepatan pembangunan.

Semua itu akan terealisasi manakala proyek besar dapat dipahami dan benar-benar menjadi roh. Proyek besar tersebut adalah mengubah mental priayi menjadi abdi. Memang tidak gampang. Namun, ikhtiar tetap harus digalakkan dengan berbagai cara atau regulasi yang dapat menunjang terwujudnya cita-cita bersama. Dalam konteks ini, setidaknya pemerintahan baru sudah membawa angin segar. Meminjam pernyataan Anas Urbaningrum bahwa pemerintah sudah memberikan keteladanan.

Tinggal konsistensi dan terus menarik gerbongnya. Hampir 100 hari Jokowi-JK memimpin Indonesia, namun belum menunjukkan “tajinya”. Dalam waktu dekat ini, Jokowi-JK beserta para pembantu pemerintahan harus memenuhi janji-janjinya, terutama dalam hal pelayanan public yang terkesan lambat dan dipersulit. Wallahu a’lam bi al-shawab.

Ketua Kajian Agama, Negara, dan Budaya (KANeBa) UIN Walisongo Semarang, Mentor Jurnalistik Monash-Institute Semarang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Pon 18 FEBRUARI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Pegawai BLH Jatuh dari Ketinggian 7 M Gresik, Bhirawa Tenaga Harian Lepas Badan lingkungan Hidup (BLH), Primadi (22), warga Jl Proklamasi, Gresik tewas seketika, saat melakukan pemotongan pohon di tepi Jl Jaksa Agung, Gresik. Karena kaget tersengat aliran listrik sehingga terjatuh dari ketinggian pohon 7 meter. Luka parah di bagian kepala akibat membentur aspal.

Informasi yang dihimpun dari saksi yang juga teman korban, Fery, tugas korban memang setiap harinya sebagai pemotong pohon dan memotong untuk merapikan, agar tidak menganggu penguna lalu lintas dan kabel yang terpasang. Dengan menunaikan seperti biasanya, korban memulai memotong pohon. Namun karena ada batang pohon yang tak sampai, akhirnya korban meminta temanya untuk menurunkan.

Kemudian dengan cara manual korban memanjat pohon secara tradisional. Saat memanjat pohon yang seharusnya dilakukan dengan tangan kosong, tapi korban memaksakan diri. Karena tidak bisa akhirnya, untuk membawa gergaji dibantu temannya yaitu Abu A’la Al Ghiffary (24), warga Jl Pahlawan 33, Gresik. Sampai di batang pohon yang dituju, kemudian korban memotong salah satu batang kayu itu.

Pada saat memotong kayu telah usai, karena masih sulit lalu korban meminta teman kerjanya, Fery (22). Untuk mendorong potongan kayu ke utara. Karena korban tak kuat menahan batang pohon, akhirnya tubuh korban ikut terdorong dan roboh ke selatan. Dan menimpa kabel listrik sehingga tubuh korban langsung tersengat aliran listrik lalu terjatuh dari ketinggian 7 meter. ‘’Pada saat korban terjatuh, posisi kepala korban di bawah sehingga langsung membentur jalan aspal,’’ kata Fery.

Teman korban yang mengetahui korban terjatuh, kemudian bergegas memberikan pertolongan. Dengan membawanya ke RS Petrokimia Gresik, namun upaya tak membuahkan hasil karena korban telah menghembuskan nafas terakhirnya.Q kim

Forum Wartawan Sidoarjo Cegah Bahaya Narkoba Sidoarjo, Bhirawa Bahaya Narkoba yang kini sudah merembet dari usia dini hingga dewasa, mendorong para wartawan yang bertugas di Kab Sidoarjo, yang tergabung dalam Forum wartawan Sidoarjo (Forwas), memberikan sosialisasi pada para pelajar di Sidoarjo terhadap bahaya penggunaan obat-obatan berbahaya itu.

Kerja sama dengan Polres Sidoarjo dan menggandeng Dinas Pendidikan, sosialisasi kenakalan remaja dan bahaya Narkoba itu, digelar di Aula Kantor Dinas Pendidikan, Selasa (17/2) kemarin.

Karena merasa kegiatan ini sangat penting, sampai-sampai Kapolres Sidoarjo, AKBP Anggoro Sukartono pun datang menghadiri. Demikian juga Kepala Dinas Pendidikan Kab Sidoarjo, Drs Mustain.

Menurut Kapolres Sidoarjo, AKBP Anggoro Sukartono, para guru di sekolah harus bisa menjadi sosok panutan yang punya andil dalam membentuk kepribadian murid. ‘’Dalam hal ini harus seringsering mengingatkan murid agar tak cobacoba menggunakan Narkoba,’’ ujarnya.

Kapolres sangat setuju dengan kegiatan sosialisasi bahaya Narkoba ini, karena itu diharapkan pelanggaran hukum yang dilakukan anak didik bisa ditekan. Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo, Mustain, berharap dengan sosialiasi bahaya Narkoba dan kenakalan remaja terhadap anak didik seperti ini, bisa bermanfaat untuk menjaga mental dan moral anak-anak yang merupakan generasi bangsa.

Menurutnya, setiap kesalahan Narkoba yang dilakukan anak didik, maka guru dan dinas pendidikan selalu menjadi sorotan negatif dari masyarakat. ‘’Saya sangat mengapresiasi kegiatan semacam ini, sebab Dinas pendidikan memiliki tanggung jawab dalam menjaga ratusan ribu anak didik, kalau kita lakukan sendiri tidak mungkin,’’ ujarnya.Q ali

5

Ditegur BPK, Pemkab Batal Gelontor Dana Rp 20 M Kab Mojokerto, Bhirawa Pembangunan Masjid Agung Dausalam milik Pemkab Mojokerto dipastikan tak dapat diteruskan. Pasalnya proses pekerjaan rumah ibadah terbesar di Kab Mojokerto itu terkendala temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sehingga rencana Pemkab Mojokerto menggelontorkan anggaran tambahan proyek pembangunan Masjid Agung Darussalam senilai Rp20 miliar tahun ini terpaksa dibatalkan.

kaiyadi/bhirawa

Kegiatan Fogging di SMPN 3 Kota Mojokerto, Selasa (17/2) kemarin.

Tiga Siswa Demam, Dinkes Foging SMPN 3 Kota Mojokerto, Bhirawa Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mojokerto mengaku terpaksa meluluskan permohonan pihak SMPN 3 yang mengajukan pembasmian nyamuk dengan fogging. Upaya pemberantasan nyamuk yang diyakini efektif ini menyusul temuan tiga siswa SMP terbuka yang jadi satu dengan lokasi itu terindikasi terkena Demam Berdarah Dengue (DBD).

Selama fogging pihak sekolah sampai meliburkan siswanya, Selasa (17/2) kemarin. Kepala Dinkes Kota Mojokerto, Cristiana Indah Wahyu menyatakan tak kuasa meminta pihak sekolah untuk melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PNS) lewat operasi jentik yang selama ini lazim digunakan di daerah ini. ‘’Ada permintaan fogging dari pihak SMPN 3 dan kita memang sudah memfogging SMPN itu, namun ke depan sekolah yang meminta fogging akan dikaji dulu,. Fogging bukan cara efektif memberantas jentik dan nyamuk. Itu bukan cara efektif, melainkan

dengan cara PSN,’’ tegas Indah.

Menurutnya, permintaan sekolah untuk dilakukan fogging terlalu berlebihan. Sebab seharusnya yang dilakukan fogging yakni tempat tinggal siswa yang terserang Demam Denque (DD). Lantaran, kemungkinan besar ketiga siswa itu digigit saat di rumah. ‘’Fogging dilakukan jika ada penderita lebih dari tiga berada dalam satu titik, untuk kasus siswa SMPN 3 mereka semua dari Sinoman sehingga yang di fogging ya tempat tinggalnya. Kalau sudah seperti itu, sekolah harus pro aktif melakukan PSN, bukan foging,’’ tegas Indah.

Indah mengungkapkan, di SMPN masih ditemukan jentik-jentik nyamuk. Jentikjentik nyamuk itu banyak ditemukan di kolam, kamar mandi dan pot bunga yang menampung air. ‘’Sekolah harus melakukan PSN, selain untuk pembelajaran siswa juga untuk pemberantasan sarang nyamuk.

Kita akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Tak hanya ditemukan jentik nya-

muk di SMPN 3, sebanyak tiga siswanya juga terserang DBD. Ketiga siswa itu diketahui berasal dari lingkungan Sinoman,’’ imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Kepala SMPN 3, Sudarmaji mengatakan pihaknya meminta Dinkes melakukan fogging lantaran ada siswanya yang menderita DBD. ‘’Kami minta Dinkes untuk fogging sebagai antisipasi saja agar tak menyebar ke siswa lain,” kata Sudarmaji Sudarmaji mengatakan, siswa kelas VIII, SMP terbuka jadi satu dengan SMPN 3 yakni Septin, warga Sinoman Gg 7 terkena demam. Karena dicurigai DBD maka ia meminta fogging. ‘’Disini nyamuknya besar-besar dan kalau menggigit nggak mau lepas. Makanya kita meminta fogging,’’ paparnya.

Dan untuk mengantisipasi dampak buruk dari fogging.

Maka Sudarmaji mengaku meliburkan siswanya karena asap fogging yang beracun. ‘’Ya karena beracun akhirnya para siswa diberikan kesempatan belajar di rumah saja,’’ pungkasnya.Q kar

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2011 menemukan penyerapan anggaran selama pelaksanaan proyek yang berlokasi di Desa Gemekan, Kec Sooko, Kab Mojokerto itu bermasalah.

Fakta mengejutkan ini dilontarkan Bupati Mustofa Kamal Pasa (MKP) diselasela acara rembug desa di Balai Desa Gemekan, Selasa (17/2) kemarin. ‘’Harus ada audit BPK dulu, setelah itu boleh kita lanjutkan proses pembangunannya,’’ kata MKP. Sebelumnya Pemkab sudah pernah melakukan audit internal melalui Inspektorat.

Audit itu untuk mendalami hasil perkembangan proyek dan penyerapan anggaran.

Setelah Pemkab mendapat petunjuk dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jatim. Yakni, mendalami realisasi anggaran pembangunan masjid yang dibangun sejak tahun 2007 senilai Rp17 miliar.

Namun, dalam perjalanan nya Pemkab mendapat teguran dari BPK. Dalam surat resmi yang dikirimkan disebutkan, pelaksanaan audit proyek pembangunan fisik atau non fisik menggunakan APBD atau APBN tak cukup dengan BPKP atau Inspektorat. Melainkan diminta untuk tetap melibatkan tim audit dari BPK. ‘’Sebelum BPK turun ke lapangan mengecek kondisinya, tolong jangan diambil langkah dulu,’’ tegas MKP. Baik menyangkut rencana Pemkab melanjutkan proses pembangunan masjid yang sempat mangkrak selama lima tahun ini. Atau terkait proses hukum sebagai tindaklanjut hasil audit BPKP dan Inspektorat.

MKP menambahkan, BPK

juga berkeinginan mengaudit hasil proyek yang mandeg sejak tahun 2010. Ini untuk mengetahui penyebab mandegnya proyek, laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, serta kekurangan anggaran. ‘’Intinya ingin audit dulu, bagaimana perkembangan proyek yang lama itu,’’ imbuhnya.

Namun agar proyek pembangunan masjid dapat dilanjutkan kembali, Pemkab sudah berkoordinasi dengan BPK. Dijelaskan MKP, langkah koordinasi ini dengan menjawab surat teguran.

Isinya meminta BPK segera turun tangan mengaudit. Serta minta petunjuk soal rencana kelanjutkan proyek tempat ibadah. ‘’Sudah kami kirimkan surat balasan ke BPK. Segera dicek dan dihitung ulang kembali. Cuma sampai sekarang surat itu belum dibalas,’’ tandas MKP. Sejak awal Pemkab mengidikasikan pelaksanaan proyek masjid ini sarat kejanggalan. Pengecekan oleh tim bentukan Pemkab setahun lalu menemukan dokumen-dokumen proyek.

Meliputi gambar proyek, kondisi hasil fisik terakhir pembangunan, serta laporan pertanggungjawaban (Spj) pengerjaan. Kondisi pembangunan itu sebatas mencapai 40%. Menariknya, diantara temuan dokumen yang ada justru gambar desain bangunan utama.

Sementara sisi bangunan lain seperti teras depan, samping kanan dan kiri tak tampak. Sehingga Pemkab memutuskan melakukan audit sebelum akhirnya dialokasikan tambahan ang garan sebesar Rp20 miliar tahun 2015. ‘’Kemungkinan ada dugaan pelanggaran,’’ paparnya. Q kar

kariyadi/bhirawa

Kondisi masjid Agung Darusalam di Desa Gemekan, Kec Sooko, Kab Mojokerto yang masih belum selesai dikerjakan.

SKPD Sidoarjo ‘Digoyang’ Kasus Penggelapan Tiket Perjalanan Sidoarjo, Bhirawa Pimpinan SKPD Sidoarjo dibuat kelabakan setelah mendapat panggilan Polres Sidoarjo yang menyidik dugaan penggelapan yang dilakukan Ny U, mitra kerja SKPD yang mengelola perjalanan dinas ke luar kota. Ny U dilaporkan Mas Travel yang merasa dirugikan Rp343 juta.

Polres melakukan panggilan kepada pimpinan SKPD karena dalam data komputer yang disita penyidik dari Ny U, menyebutkan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan anggaran dinas. Ny U selama ini banyak dikenal mengelola kegiatan dinas baik Pemkab maupun DPRD Sidoarjo. Walaupun tak memiliki badan usaha, namun terlapor sudah mendapat kepercayaan besar. Ny U yang bekerjasama dengan Mas Travel tak sekedar menangani tiket pesawat untuk Kunker namun juga untuk seluruh kegiatan yang berhubungan dengan hotel, Mamin dan tiket.

Sumber di Pemkab Sidoarjo, mengaku telah dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan perihal kasus yang dihadapi Ny U. Namun setelah dijelaskan detilnya akhirnya sampai pada kesimpulan Ny U memang dengan sengaja tak menyetorkan dana yang diterima kepada pihak Mas Travel. Angkanya cukup besar sekitar Rp343 juta. Sebenarnya Mas Travel mengingatkan Ny U untuk menyerahkan uang yang bukan haknya kepada treavel, namun terlapor tak mampu mengembalikan uang itu. ‘’Saya sudah ketemu Ny U agar mengembalikan uang itu ke travel agar kasusnya tak melebar,’’ terangnya. Q hds

Banmus KKLD ke Kabupaten Bantul Pimpinan DPRD Gresik terus belajar dengan melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke berbagai daerah. Ini dilakukan agar kedepannya bisa mengatasi berbagai tantangan dan hambatan, sehingga bisa memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Terutama mengatasi berbagai bencana yang tiap tahun menimpa Kab Gresik, seperti banjir dari luapan Sungai Lamong.

Hal itu seperti yang telah dilakukan Badan Musyawarah (Banmus) melakukan Kunker Luar Daerah ke Kab Bantul. Yang dilakukan hingga Rabu (18/2) hari ini, lantaran kabupaten itu dinilai berhasil menyatukan visi kerja antara legislatif dan eksekutif.

Semuanya telah sepakat untuk melakukan pembagian kerja.

Namun tak seluruhnya ikut agar

pelayanan di DPRD tak berhenti.

Sehingga masyarakat maupun warga masyarakat yang berkepentingan masih bisa terlayani dengan baik.

Menurut Wakil Ketua DPRD Gresik, Sholahudin SH, membenarkan ada agenda Kunker ke Kab Bantul ini memang bertujuan untuk melakukan sinkronisasi renja. Sebab, selama ini banyak agenda legislatif dan eksekutif

Sholahudin SH yang berbenturan. ‘’Agar bisa satu suara dalam melayani rakyat, makanya kita belajar ke daerah lain dan yang kami pilih bersama adalah di Kab Bantul. Karena di kabupaten ini telah sukses dalam

menangani berbagai macam bencana dan bisa melayani rakyat dengan baik,’’ kata Sholahudin.

Sholahudin menjelaskan, seperti menangani bencana gempa, antara Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD), relawan dan masyarakat telah bahu membahu jadi satu sehingga bisa segera teratasi. Begitu juga antara eksekutif dan yudikatif, mereka mempunyai satu visi sehingga setiap kali penganggaran bisa maksimal sesuai kebutuhan.

Di Kab Bantul setiap tahun rawan dengan bencana, seperti bencana banjir akibat luapan Bengawan Solo. Kini sudah tersusun dengan rapi sehingga bila terjadi bencana mereka sudah siap. Bahkan penangulangan bencana sudah di-

susun terencana untuk mengendalikanya. Itu dilakukan agar masyarakat tak mengalami kerugian yang besar. Baik material maupun immaterial, bahkan pencegahan bencana sudah dilakukan dengan maksimal.

Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, sebenarnya Rencana Kerja (Renja) selama ini yang dilakukan antara legislatif dan eksekutif di Gresik sudah berjalan dengan baik.

Kini tinggal singkronisasi saja, seperti bencana luapan air dari Sungai Lamong tiap tahun. Harus menjadi prioritas segera teratasi sebab setiap tahun telah masyarakat menderita akibat banjir.

Sementara kendalanya yang masih dialami adalah pembuatan tanggul.

‘’Karena terkendala pembebasan lahan, sebab belum ada titik temu kesepakatan antara tim pembebasan dan warga. Setelah ini, kami akan duduk satu meja memprioristaskan penuntasan banjir akibat luapan Kali Lamong ini,’’ ungkapnya.

Terpisah Ketua DPRD Gresik, Ir Abdul Hamid mengatakan, anggota Banmus melakukan Kunker di Kab Bantul. Bersama pimpinan dewan sesuai kesepakatan pimpinan. ‘’Namun saya tak ikut dan harus menunggu di kator agar pelayanan tetap bisa berjalan. Sehingga aspirasi masyarakat tetap terlayani dengan baik, dan kesepa katan ini tak hanya untuk kegiatan Kunker tetapi untuk semua kegiatan,’’ paparnya.Q kim.adv

JAWA TIMUR

6

Rabu Pon, 18 FEBRUARI 2015

Januari-Februari Kerugian Banjir di Bojonegoro Capai Rp 829 Juta Bojonegoro, Bhirawa Kerugian akibat luapan bencana banjir bandang yang menggenangi puluhan rumah warga rusak berat dan ratusan rumah lainnya rusak sedang dan ringan diwilayah Bojonegoro, sejak 1 Januari sampai Februari 2015 mencapai Rp 829 juta lebih. Hal itu dikatakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro, Andik Sudjarwo.Menurutnya, selama 14 kali banjir bandang di daerah terendam banjir. “Akibat banjir tersebut ditaksir mencapai Rp 829,2 juta.,” paparnya saat dihubungi Bhirawa, Selasa (17/2).

Menurutnya, banjir itu karena tang-

gul kali Pacal jebol sepanjang 200 meter meluap akibat hujan deras hingga sungai tidak bisa menampung debit air. “Selain itu, banjir bandang juga mengakibatkan 20 rumah warga rusak berat, dan ratusan rumah lainnya rusak sedang dan ringan. Antara lain tanaman padi dengan usia sekitar satu bulan seluas 20 hektare juga rusak diterjang banjir bandang, yang airnya bercampur lumpur,” jelasnya.

Andik menyebutkan, kerugian banjir bandang terbesar yang melanda Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang, pada 11 Februari lalu. “Ditaksir dengan kerugian sebesar Rp 565 juta, karena tanggul Kali Pacal jebol sepanjang 200

meter,” ujarnya. Sesuai data daerah yang kena bencana banjir, antara lain Kecamatan Temayang, Gondang, Ngraho, Baureno, Kepohbaru, Kanor dan kecamatan lainnya. “Sejak Januari sampai Februari ada tujuh orang yang tewas tenggelam, tapi bukan korban banjir secara langsung,” terangnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan ketinggian air Bengawan Solo di daerahnya saat ini, aman di bawah siaga banjir. “Meskipun ketinggian air Bengawan Solo di bawah siaga banjir, kami tetap waspada,” imbuhnya.

Pertimbangannya, lanjutnya, sesuai prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Krangploso, Malang, curah hujan yang terjadi selama Februari di Jawa Timur, berpotensi menimbulkan banjir. “Musim hujan diperkirakan sampai bulan Maret,” pungkasnya.

BMKG juga mencatat suhu udara antara 22-32 °C dengan kelembapan mencapai 66-96 %. Kendati tidak deras, hujan sekarang ini bisa berubah diluar perkiraan bahkan menyebabkan kejadian luar biasa seperti banjir bandang. Q bas

Papan Tinggi Muka Air yang terpantau di Taman Bengawan Solo (TBS) dibawah siaga.

achmad basir/bhirawa

KILAS JATIM

Mahasiswa Datangi Dewan Soal Rekrutmen CPNS 2014 Sampang, Bhirawa Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Sampang, mendatangi komisi I DPRD Sampang, Selasa (17/2).

Mereka mendesak dewan untuk segera melakukan pemanggilan pihak Pemkab Sampang terkait carut-marutnya rekrutment Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 di Kabupaten Sampang.

Abd Hamid selaku Ketua I PMII cabang Sampang di hadapan komisi I DPRD Sampang, mengungkapkan adanya indikasi kuat terkait kecerobohan dan kejanggalan pada panitia penyelenggara rekrutmen abdi negara di Kabupaten Sampang.

“Seperti adanya Surat Edaran (SE) pengumuman kelulusan CPNS yang dikeluarkan melalui badan kepegawaian daerah (BKD) Kabupaten Sampang pada 11 November 2014 lalu, ditandatangani oleh Ketua pelaksana rekrutmen CPNS dalam hal ini Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sampang, Puthut Budi Santoso, meskipun pengumuman resmi dari Kemen PAN RB belum ada,” paparnya. Q lis

JSG Rampung 100 Persen Jember, Bhirawa Pelaksanaan pembangunan Jember Sport Garden (JSG) diprediksi rampung secara keluruhan, Selasa (17/2). Dalam sidak Komisi A DPRD Jember yang dilakukan Senin siang kemarin, masih ada pengerjaan finising yang dilakukan oleh pelaksa proyek PT. Pembangunan Perumahan (PP) untuk mengejar tenggat waktu penyelesaian.

Berdasarkan pantauan di lapangan, bagian-bagian yang masih dalam tahap pengerjaan, adalah atap stadion yang masih dalam proses pengelasan. Selain itu, sejumlah pekerja masih sibuk menyelesaikan pengecatan dan penamanan rumput stadion.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan JSG Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Rahman Andha, mengatakan, pengerjaan proyek JSG mengalami progres yang cukup baik. PT. PP telah memberlakukan sistem lembur hingga pukul 3 dini hari, agar mega proyek tadi selesai tepat waktu. “Hingga Senin kemarin, 99 persen pembangunan stadion sudah rampung. Memang ada beberapa bagian yang memerlukan finishing dan penyempurnaan. Diantaranya, penyempurnaan list plang dan kerangka atap,” ujarnya.

Pihaknya juga masih melakukan cek ulang atas struktur stadion. Dibagian atap tribun masih ada bagian yang harus disempurnakan, terutama untuk struktur kerangka atap. PT. PP telah mengerahkan sejumlah pekerja, untuk melakukan pengelasan dan mengencangkan bagian atap dengan menggunakan baut. Meski demikian, Rahman yakin, hari ini (Selasa) semua bagian JSG sudah selesai 100 persen. Q efi

Pemkab Wacanakan Relokasi Pemukiman Titik Rawan Longsor Kab Kediri, Bhirawa Paska bencana longsor yang terjadi Sabtu lalu, Pemerintah Kabupaten Kediri berencana akan merelokasi pemukimaan warga yang berada di titik rawan longsor. Pemkab akan segera melakukan koordinasi dengan pihak Perhutani selaku pemangku wilayah tersebut.

irvan/bhirawa

Bupati Kediri Haryanti Sutrisno saat mengunjungi korban bencana longsor di Dusun Juron, Desa Blimbing, Kecamatan Mojo. Selasa (17/2).

Hal ini dikatakan Bupati Kediri Haryanti Sutrisno ketika mengunjungi korban bencana longsor di Dusun Juron, Desa Blimbing, Kecamatan Mojo kemarin, Menurutnya Wacana merelokasi oleh Pemkab ini masih terbentur kendala lahan yang dibutuhkan.

“Pemerintah juga akan melakukan relokasi pada beberapa dusun yang berada di dititik rawan longsor, namun kami masih terkendala lahan yang dibutuhkan, Dan Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan pihak perhutani

agar ikut memikirkan beberapa dusun yang rawan longsor,” kata Bupati. Bupati juga meminta agar warga juga meminta agar warag juga ikut membantu menjaga kelestarian hutan, sebab saat ini pohon-pohon besar bisa menjadi penopang, agar tanah tidak longsor. “Kami meminta agar warga ikut menjaga kelestarian hutan, jangan menebangi hutan di bawah lereng gunung,” terangnya.

Sementara dalam kunjungannya di pengungsian Korban bencana tanah lonsor ini,

Bupati mendengarkan keluh kesah para korban, pada dasarnya pemerintah siap membantu apa yang di butuhkan masyarakat, pemerintah juga akan merenovasi dan memeperbaiki beberapa akses jalan yang rusak.

Sementara warga korban tanah longsor, Suyati berharap agar pemerintah segera merenovasi rumahnya yang hancur tertimbun tanah langsor. “Kami berharap agar pemerintah secepatnya merenovasi rumah serta memperbaiki akses jalan yang rusak,” ungkapnya. Diketahui, Sabtu (14/2) lalu bencana longsor menimpa 8 desa di Kabupaten Kediri, akibat bencana itu 2 rumah rusak berat dan puluhan rumah rusak sedang, tak hanya itu bencana longsor juga menutup kases jalan yang menuju ke 3 dusun. Q van

Pantau Dam Ambrol, Bupati Minta Konsultan Lebih Ketat Jombang, Bhirawa Bupati Nyono Suharli meminta Konsultan Pengawas lebih ketat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan. Hal ini menyusul adanya beberapa proyek yang baru dibangun ambrol akibat terjangan hujan. Akibat ambrolnya Dam ratusan hektar sawah terancam kesulitan air dan terancam gagal panen.

“Rusaknya dam dan jembatan tidak terlepas dari peran konsultan pembangunan. Sebab, konsultan pembangunan seharusnya bisa mengukur kekuatan dari proyek yang sedang dibangun. Paling tidak kondisi wilayah dan musim hujan seperti ini seharusnya dijadikan pertimbangan konsultan,” ujarnya saat meninjalu langsung jembatan di Dusun Drenges, Desa Kedungjati dan bangunan dam yang ambrol di Desa Kauman, Kecamatan Kabuh, Selasa (17/2) kemarin.

Bupati menambahkan, karena standar kerja kon-

sultan sudah diatur sesuai dengan keahliannya. Menurutnya, kualitas bangunan tidak terlepas dari kontraktor bangunan selaku yang mengerjakan. “Jika kualitas pengerjaan kontraktor dilakukan rendah, tapi dari konsultan sendiri melakukan pengawasan yang ketat, hasil bangunan tidak akan separah ini,” tegas Nyono terlihat kecewa.

Sekedar diketahui, akibat guyuran hujan yang cukup tinggi beberpa pekan ini, sejumlah bangunan mengalami kerusakan. Kerusakan itu salah satunya adalah bangunan fisik ini terjadi khususnya di wilayah utara Sungai Brantas yakni jembatan di Dusun Drenges, Desa Kedungjati dan bangunan dam di Desa Kauman, Kecamatan Kabuh yang mengalami ambrol.

Dari pantuan di lapangan, jembatan yang menghubungkan akses warga menuju Kecamatan Kabuh ini mengalami ambles. Terlihat sayap jembatan di sebelah barat

dan timur mengalami keretakan parah dan pondasi jembatan mulai ambles.

Demikian juga pada bangunan dam di Desa Kauman, dinding dam mengalami longsor. Hal ini akibat dari tergerus air hujan yang deras.

Kondisi kerusakan ini jika dibiarkan dan tidak segera diperbaiki, ratusan hektar sawah akan terancam gagal panen. Sebab, fungsi daripada dam tersebut tidak akan

bisa mengairi sawah.

Sementara, Kepala Dinas Pengairan Arif Gunawan mengatakan, perbaikan kerusakan bangunan fisik tersebut akan segera dilakukan.

Dikatakannya, sumber dana yang digunakan perbaikan tersebut dimasukkan di PAK (perubahan anggaran kabupaten). Hanya saja, kata Arif, jika PAK tersebut masuk di bulan Juli atau Agustus, pihaknya akan menunda.

“Sebab, untuk melakukan kegiatan itu, kita juga melakukan proses administrasi, lelang tender pengerjaan. Ditambah lagi pelaksanaannya bersamaan dengan musim hujan. Iniyang menjadi pertimbangan kami.

Meski demikian, pengerjaan tetap kami laksanakan. Kalau PAK tidak bisa menyerap akan dimasukkan untuk APBD 2016,” tandasnya mengatakan. Q rur

Bupati Jombang, Nyono Suharli, saat meninjalu langsung jembatan di Dusun Drenges, Desa Kedungjati dan bangunan dam yang ambrol di Desa Kauman, Kecamatan Kabuh, Selasa (17/2) kemarin. romadlon/bhirawa

Truk Trailer Terperosok, Jalur Ngantang Malang Lumpuh Sebuah truk trailer dengan Nomor Polisi (Nopol) B 9162 WX yang mengangkut mesin penyedot lumpur terperosok di wilayah Jalan Raya Desa Jombok, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, pada Selasa (17/2) dini hari. Hal itu melumpuhkan jalur yang menghubungkan Malang, Kediri, dan Jombang, karena badan jalan tertutup truk trailer tersebut.

cahyono/bhirawa

Truk trailer mengangkut mesin penyedot lumpur menutup badan jalan akibat terperosok di Jalan Raya Desa Jombok, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang.

Dalam kejadian tersebut, jalur dari arah Malang, Kediri, Jombang maupun arah sebaliknya dialihkan oleh pihak aparat Kepolisian.

Sementara, pengalihan jalur dari arah timur maupun dari arah barat, terang Camat Ngantang Ikhwanul Muslimin, Selasa (17/2), kepada Bhirawa, disebabkan ruas jalan tertutup badan truk trailer akibat terperosok ditepi jalan.

“Hal itu telah menyebabkan jalan yang menghubungkan tiga kabupaten lumpuh total,” jelasnya.

Pengalihan jalur tersebut, masih diterangkan dia, sejak truk trailer tersebut terperosok, namun untuk siang kemarin, ken-

daraan roda empat dengan ukuran kecil satu persatu bisa lewat, tapi harus berhati-hati. Karena antara jalan yang dilewati sangat sempit, dan jika pengendara tidak berhati-hati, maka bisa menyebabkan kendaraan terguling.

“Pengalihan jalur seperti pengendara dari arah Malang yang mau menuju Kediri atau Jombang harus memutar ke arah Japanan atau lewat Blitar, begitu juga pengendara dari arah Kediri-Jombang menuju Malang harus memutar ke arah Mojokerto,” kata Ikhwanul.Sementara itu, Kapolsek Ngantang AKP Priyanto membenarkan, jika sejak pagi

jalur dari arah Malang dan dari arah Kediri-Jombang dialihkan.

Sebab, ruas jalan di wilayah Desa Jombok, Kecamatan Ngantang tidak dapat dilewati kendaraan roda empat akibat sebuah truk trailer terperosok. “Sebelumnya, ada lima truk trailer berkonvoi, namun dari lima truk tersebut salah satunya terperosok, sehingga menyebabkan badan truk menutup jalan,” ungkapnya.

Ditegaskan, dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa.

Untuk saat ini masih dilakukan evakuasi dengan menggunakan alat crane. Namun, saat crane pertama melakukan evakuasi upaya itu gagal. Karena crane yang datang pertama ukuran beratnya hanya 30 ton, padahal truk trailer tersebut beratnya lebih kurang 40 ton-50 ton.

Sehingga untuk bisa mengevakuasi truk trailer yang terperosok membutuhkan crane dengan berat

70 ton. “Hingga saat ini proses evakuasi masih tetap dilakukan, dengan harapan pada sore ini, bisa dilakukan evakuasi agar jalur Malang-Kediri-Jombang bisa normal kembali,” tandasnya.

Berdasarkan pengamatan Bhirawa, sudah dua tahun belakangan ini Jalur Malang Barat saat ini memang sangat ramai dilalui kendaraan karena menjadi jalur terpendek yang menghubungkan Kediri, Jombang, Batu dan Malang. Kendaraan bus besar dan truck banyak yang melalui jalur tersebut daripada melalui jalur melingkar melalui Mojokerto Pandaan dan Malang karena sering macet. Padahal kondisi badan jalan Jalur Malang Barat tergolong sempit, banyak tikungan dan rawan longsor. Sehingga kurang layak untuk dilalui kendaraan berbadan besar dan panjang, apalagi kendaraan berat seperti truck trailer. Q cyn sup

Rabu Pon 18 FEBRUARI 2015

KILAS JATIM

AKD Tuding Pemkab Tak Peduli Rakyat Sumenep, Bhirawa Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep menuding Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat kurang peduli terhadap rakyat, pasalnya hingga bulan Februari ini, program bantuan beras bagi warga kurang mampu (raskin) belum ada kejelasan kapan realisasinya, padahal mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, di bulan Februari ini program tersebut sudah launching, kemudian ada realisasi.

Sekretaris AKD Sumenep, Imam Idafi menyatakan, jika benar-benar peduli terhadap masyarakat, pemerintah setempat harus mengupayakan realisasi raskin segera dilakukan, sebab saat ini merupakan musim tanap padi sehingga bantuan raskin tersebut sangat diharapkan masyarakat kurang mampu.

“Kami bertanya-tanya, kenapa sampai sekarang belum ada realisasi raskin.

Jangankan realisasi, launching saja masih belum. Harusnya pemerintah peka, kapan masyarakat itu butuh terhadap raskin tersebut,” kata Imam Idafi, Selasa (17/2).

Ia meminta, pemerintah juga memperjelas bentuk program pengentasan kemiskinan ini. Sebab, ada wacana bahwa program tersebut tidak berbentuk raskin lagi melainkan uang tunai yang diberikan langsung kepada masyarakat kurang mampu. “Kalau memang bentunya tetap, yakni raskin segera disampaikan kepada masyarakat atau diganti dengan bentuk lain. Namun, yang paling penting kapan akan realisasinya, bukan bentuk apa,” terangnya.Q sul

PNS Belum Diikutkan BPJS Ketenagakerjaan Tulungagung, Bhirawa Kendati sudah ada aturan PNS pada tahun 2015 ini diwajibkan untuk diikutkan BPJS Ketenagakerjaan, sampai sekarang Pemkab Tulungagung belum juga merealisasikannya. Padahal dalam Perpres No. 109/2013 keikutsertaan PNS tersebut dalam BPJS Ketenagakerjaan paling lambat harus dilakukan pada tanggal 1 Juli 2015 mendatang.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung, Drs Hendry Setyawan MSi pada Bhirawa, Selasa (17/2), mengungkapkan masih menunggu aturan dari pemerintah pusat terkait BPJS Ketenagakerjaan itu. “Kami masih menunggu,” katanya.

Diakui dia, sudah ada kajian dari Pemkab Tulungagung terkait rencana pengikutsertaan PNS setempat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Namun belum sampai final. “Masih dalam proses. Kami pun sudah berkoordinasi dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan.

Jadi prosesnya masih berjalan,” paparnya.

Hendry Setyawan tidak menampik jika masih ada kebingunan dari pihak Pemkab terkait kewajiban PNS untuk ikut dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi PNS sudah secara otomatis masuk dalam BPJS Kesehatan.Q wed

Dishut Cegah Pendangkalan Danau Eksotik Ranu Pane Lumajang, Bhirawa Pendangkalan Ranu Pane yang merupakan danau eksotik di lereng Gunung Semeru telah terancam keberadaannya.

Data ini sesuai dengan hasil penelitian aktivis JICA (Japan International Cooperation Agency), jika dulunya Ranu Pane memiliki luas sekitar 7 hektar sekarang hanya tersisa 4 hektar sampai 5 hektar saja.

Jika dulu kuistimewa rang lebih 10Ir Imam Surjadi 20 meter, saat ini dari hasil pengukuran terakhir 2012 lalu yang dilakukan dengan sampel di 9 titik Ranu Pane, rata-rata hanya 6,5 meter saja. Dengan luas dan kedalaman Ranu Pane hanya tersisa 60 persen saja.

Kondisi ini yang kemudian menggugah jajaran Dinas Kehutanan (Dishut) Kabupaten Lumajang untuk melakukan upaya guna pencegahannya. “Saat ini kami tengah melakukan koordinasi dengan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) guna melakukan upaya agar Ranu Pane tidak sampai hanya tinggal kenangan saja,” kata Ir Imam Surjadi Kepala Dishut Kabupaten Lumajang.

Dikatakannya, Dishut akan melakukan upaya cepat guna mencegah penangkalan Ranu Pane agar danau yang menjadi ikon di Gunung Semeru ini tidak terlanjut hilang. Sebagai upaya awal, Kepala Dishut bersama DR Ir Ayu Dewi Utari, Msi Kepala Balai Besar TNBTS dengan melakukan peninjauan ke Ranu Pane. “Upaya ini kami lakukan dalam rangka untuk melihat perkembangan yang ada di Ranu Pane itu sendiri,’’ jelasnya.Q yat

JAWA TIMUR

7

Kejari Dilibatkan Eksekusi Terpidana Mati Asal Spanyol Kota Madiun, Bhirawa Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun, dipastikan akan dilibatkan dalam eksekusi terpidana mati asal Cordova, Spanyol, Raheem Agbaje Salami, yang kini masih menghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I di Jalan Yos Sudarso Nomor 100 Kota Madiun.

Prosesi Pelantikan para pejabat eselon 2, 3 dan 4 yang dilakukan Bupati Amin Said Husni.

mb7/bhirawa

Gerbong Mutasi Mulai Bergerak Bondowoso, Bhirawa Gerbong mutasi mulai digerakkan di Kabupaten Bondowoso, setelah sebelumnya selalu ditunda, Bupati Bondowoso, Drs. H. Amin Said Husni kembali melakukan mutasi di lingkungan Pemkab Bondowoso. Mutasi ini menurut Bupati bertujuan untuk promosi guna mengisi jabatan yang kosong serta penyegaran pejabat, sehingga para PNS merasakan suasana kerja yang baru dalam bekerja, Selasa (17/3) sekitar Jam 10.00 Wib. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolres Bondowoso AKBP Djadjuli, S.I.K, M.Si, Ketua DPRD Bondowoso, H. Achmad Dhafir, Dandim 0822 Letk. Inf, Sudrajat dan juga Sekda Bondowoso, Drs. H. Hidayat, M.Si. Mereka hadir dan mengikuti kegiatan pengambilan sumpah dan pelantikan para pejabat Eselon II, III dan IV bertempat di Aula Pendopo Kabupaten Bondowoso, yang dipimpin oleh Bupati Bondowoso H. Drs. Amin Said Husni.

Kepada sejumlah wartawan, Bupati menjelaskan bahwa mutasi tersebut dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan serta bagian dari pola pembinaan karir pegawai sebagai bagian dari upaya penyegaran dan peningkatan kinerja.

“Mutasi ini adalah hal yang

wajar, tujuannya adalah pembinaan karir. Kita ingin agar dalam mutasi ini mereka bekerja dengan lebih baik, target-target yang sudah ada agar terlaksana dengan baik bahkan jika memungkinkan dapat melampaui target sehingga pelayanan publik benar-benar terlayani,” jelas Amin.

Dalam sambutannya, Bupati Bondowoso menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang baru saja dilantik. Ia berharap agar pelantikan dan mutasi itu hendaklah dimaknai dari sudut kepentingan organisasi, bukan sekedar penempatan figur pejabat pada jenjang jabatan dan kepentingan tertentu. “Saya berharap nantinya mereka mampu mengemban tugas, bekerja dengan baik,” jelas Amin Said.

Dalam pantauan Bhirawa, mutasi yang cukup mengejutkan kali ini adalah digesernya kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Drs H Agus Salam M.Si menjadi kepala Disnakertrans.

Sedangkan posisi Kepala BKD diisi oleh Wawan Setiawan, SH MH yang sebelumnya menjabat asisten I sedangkan Aisten I dijabat oleh Drs H Agung Tri Handono SH MM yang sebelumnya menjabat Kepala Disnakertrans.

Begitu pula di jajaran eselon II berikutnya yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Da-

erah (Bappeda) yang sebelumnya dijabat oleh Ir, Muhammad Erfan yang ditukar dengan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Ir Matsakur, Msi. “Semoga mutasi ini betul-betul seperti yang disampaikan Bupati, yaitu untuk pembinaan karier dan bukan malah untuk memantapkan posisi salah satu kelompok yang saat ini memang santer beredar dikalangan pejabat eselon II di Bondowoso,” kata salah satu pengamat kepegawaian di Bondowoso yang enggan dikorankan kemarin.

Dalam Mutasi tersebut selain dilakukan pada jajaran eselon II, yang terbanyak juga dari kalangan eselin III yaitu perputaran beberapa camat yang saat ini memang getol mempersiapkan Pilkades serentak di Bondowoso.

Mereka selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan tertib pelayanan dan tertib administrasi.

Kepala BKD yang baru Wawan Setiawan SH MH yang ditemui sejumlah wartawan usai pelantikan berharap dukungan dari semua pihak untuk menjalankan amanah dan tugas yang akan diembannya dalam jabatan baru tersebut. “Saya harap dukungan dari semuanya agar bias menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan Bapak Bupati,” katanya seraya meninggalkan para awak media di Pendopo Kabupaten kemarin.Q mb7

Raperda Pendidikan Gratis Dapat Prioritas Batu, Bhirawa DPRD Kota Batu memprioritaskan Raperda Pendidikan Gratis untuk segera dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah (Perda). Kemudian perda ini sekaligus akan dijadikan payung hukum bagi dewan untuk mengawal pemanfaatan dana Bantuan Opersional Sekolah Saerah (BOSDA). Beberapa waktu lalu Pemerintah Kota Batu telah men-

cairkan bantuan Bosda untuk semester pertama sebesar Rp 15 miliar.

Dengan pencairan dana Bosda ini menuntut Dewan untuk melakukan pengawasan. Jangan sampai pemanfaatan dana Bosda ini tidak tepat sasaran ataupun tidak sesuai dengan program yang telah ditetapkan. “Kita akan berkordinasi dengan Dindikpora untuk menganalisa program pemanfaatan dana Bosda yang telah

nas/bbhirawa

Wakil Ketua DPRD Batu, Nurrochman, saat menyampaikan arah pembangunan Kota Batu di acara Musrenbang Kecamatan Batu, Selasa (17/2).

ditetapkan. Kemudian data inilah yang kita jadikan acuan dalam sidak ke sekolah-sekolah,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Nurrochman, di sela mengikuti Musrenbang Kecamatan Batu, Selasa (17/2).

Pemanfaatan dana Bosda sesuai sasaran dan perencanaan, katanya, akan menjadi kajian dan penilaian bagi dewan dalam merealisasikan pendidikan gratis di Kota Batu. Untuk itulah dalam Prolegda tahun ini, dewan memasukan Raperda Pendidikan Gratis dalam tiga prioritas utama.

Di meja dewan saat ini ada 11 raperda yang menjadi agenda untuk dibahas dan ditetapkan sebagai perda. Dan tiga raperda yang menjadi prioritas adalah raperda bangunan gedung, raperda pemerintahan desa, dan raperda pendidikan gratis. “Saat ini kita sedang membahas raperda bangunan gedung yang kemudian akan dilanjutkan dengan raperda pemerintahan desa. Setelah itu kita upayakan untuk segera membahas raperda pendidikan gratis,” jelas Nurrochman.Q nas

Kepastian dilibatkannya Kejari Madiun dalam eksekusi mati, disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Elvis Jonny, kepada wartawan beberapa waktu lalu. Selain Kejari Madiun, yang dilibatkan yakni Kejaksaan Tinggi dan Kejari Surabaya.

Namun menurut Kepala Seksi Intelijen Kejari Madiun, M.Aliq Rahman Yakin, pihaknya belum menerima pemberitahuan maupun surat perintah dari Kejaksaan Tinggi perihal dilibatkannya Kejari Madiun dalam pelaksanaan eksekusi mati terhadap terpidana Raheem. “Sampai saat ini belum ada Sprin (surat perintah). Kalau ada perintah, intinya kita siap,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Madiun, M.Aliq Rohman Yakin, kepada wartawan, Selasa (17/2).

Tapi menurut sumber tidak resmi di Kejari Madiun, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menunjuk Kepala Seksi Pidana Umum untuk membantu pelaksanaan eksekusi terhadap Rahem. Namun tidak tahu waktunya kapan.

Karena pelaksanaan eksekusi menunggu instruksi dari Kejaksaan Agung. “Kasi Pidum (R.Wisnu Bagus Wicaksono) yang ditunjuk dari Kejati untuk membantu pelaksanaan eksekusi. Tapi tidak tahu kapan waktunya,” terang sumber tidak resmi di Kejari Madiun, yang tidak mau disebutkan namanya.

Untuk diketahui, Raheem Agbaje Salami, divonis mati karena menyelundupkan heroin melalui Bandara Juanda Surabaya, tahun 1999 lalu. Atas putusan hukuman mati dari peradilan tingkat pertama yang kuatkan oleh Mahkamah Agung, Raheem kemudian mengajukan grasi kepada Presiden. Tapi pada tanggal 9 Januari 2015, melalui Keppres No.4 Tahun 2015, Presiden Jokowi menolak grasi yang diajukan Raheem.

Selain Raheem, saat ini ada 14 terpidana mati yang masuk daftar tunggu untuk dieksekusi karena grasinya telah ditolak oleh Presiden. Sedangkan enam orang, sudah dieksekusi lebih dulu pada tanggal 18 Januari 2015 lalu di dua tempat yang berbeda. Yakni di Nusakambangan dan Boyolali, Jawa Tengah.Q dar

HUT Satpol PP Jatim Digelar di Banyuwangi Banyuwangi, Bhirawa Kabupaten Banyuwangi mendapat kepercayaan dari Pemprov Jawa Timur menjadi tuan rumah perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) ke 65. Acara ini akan digelar pada 11 Maret 2015 mendatang. Sebagai persiapan, seluruh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja se Jawa Timur menggelar rapat fasilitasi HUT POL PP di Java Banana Resto, Kecamatan Licin, Selasa (17/2).

Kepala Satpol PP Pemprov Jatim, Sutartib, mengatakan Kabupaten Banyuwangi dipilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan HUT Satpol PP karena menjadi pemenang lomba defile pada perayaan HUT Satpol PP tahun 2014 lalu. Selain itu dipilihnya Banyuwangi juga atas rekomendasi dari Gubernur Soekarwo yang mendukung pemilihan Banyuwangi sebagai tuan rumah.

“Banyuwangi daerah yang sangat menarik, selain berada di ujung timur Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan Pulau Bali, daerah ini juga memiliki banyak objek wisata alam yang luar biasa. Karena itulah Pak Gubernur mendukung, beliau ingin menunjukkan potensi Banyuwangi ke lingkup regional,” kata Sutartib.

Terkait pelaksanaan perayaan HUT Pol PP Provinsi ke 65, Sutartib menyebutkan akan ada beberapa rangkaian acara.

Pertama diawali dengan upacara di Taman Blambangan yang diikuti 2000 peserta.

Mereka terdiri atas perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja dari 38 kabupaten/Kota se Jawa Timur, unsur TNI dan POLRI, dan KORPRI. Upacara tersebut juga akan dimeriahkan dengan penampilan defile Satuan Polisi Pamong Praja. “Kami juga akan mengundang 38 Bupati dan Walikota se Jawa Timur,” ujar Sutartib.Q nan

Setahun, RPG Situbondo Rawat 430 Penderita Gizi Buruk Guna meningkatkan kualitas gizi anak di kota santri, jajaran Dinas Kesehatan Kabupate Situbondo, menggelar kegiatan pekan sarapan nasional, pagi kemarin. Acara tersebut dipusatkan di kantor Dinkes dengan dibuka langsung Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto dan Ketua TP PKK Kabuputen Situbondo, Hj Ummi Kulsum serta Sekda Syaifullah. Sejumlah pimpinan SKPD dilingkungan Pemkab Situbondo juga ikut serta memeriahkan acara tahunan tersebut.

Bupati Situbondo dadang Wigiarto meminta semua jajaran harus memiliki semangat yang tinggi untuk mengangkat anak yang mengalami gangguan gizi, menjadi lebih baik lagi. Tentu, kata Bupati, mereka anak-anak yang gizinya terganggu kini merasa bahagia dan berharap segera menemukan solusinya.

“Mari kita semua sinergikan tenaga kita untuk membantu anak-anak saudara kita yang mengalami problem gizi. Kita harus meningkatkan sinergi dan kita ketuk untuk elemen

untuk ikut membantu anak yang mengalami gangguan gizi,” tegas Bupati Dadang.

Masih kata Bupati, ia bersama jajarannya memiliki perhatian yang sangat intens terhadap penanganan gizi di Situbondo. Terbukti, ujarr Bupati lagi, saat dirinya mengunjungi beberapa kantong kemiskinan di pelosok desa, baik secara informal dan formal, selalu menanyakan penanganan gizi buruk kepada dokter, tim medis, PKK dan pos yandu.

Apalagi, kata Bupati Dadang, kini RPG (Rumah Pemulihan

Gizi) akan lebih cepat diketahui tingkat penanganan gizi buruk yang notabene para penghuninya berada dibawah sejahtera dalam kehidupan sehari-harinya. “Mari kita bangun bersama lintas SKPD agar mampu andil berperan menangani hal ini (gizi buruk),” paparnya.

Tak hanya itu, Bupati juga berharap besar kepada kalangan pengusaha untuk ikut memperhatikan dengan dana CSR, sehingga peningkatan gizi yang berkualitas cepat terealisasi. “Selama satu tahun ini kita sudah ada penghargaan. Pada bulan Pebruari ini kita ada penghargaan dari pemerintah pusat. Ini merupakann alat ukur apa yang kita kerjakan. Namun kita kedepan tetap harus bekerja keras,” pinta Bupati Dadang.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Abu Bakar Abdi, melalui Kabid PKMK, Sumarno, mengakui sudah maksimal

memberikan pelayanan peningkatan kualitas gizi anak yang tersebar di Situbondo.

Terbukti, kata mantan Kasubag Umum Dinkes itu, pihaknya dalam setahun ini sudah melakukan pelayanan kepada 430 anak gizi buruk di bawah

RPG Situbondo. “Program peningkatan layanan ini dengan merealisasikan kegiatan Pekan Sarapan Nasional dalam Bimtek Rehabilitasi Gizi dan Haky,” pungkas Sumarno, dengan didampingi Kasi Gizi Dinkes, Rina Widharnarini.Q awi

sawawi/bhirawa

Bupati Dadang Wigiarto saat memangku anak penyandang gizi buruk didampingi pengurus TP PKK Kabupaten Situbondo, Ummi Kulsum, pada acara pekan sarapan nasional, di kantor Dinkes Situbondo, kemarin.

EKONOMI - BISNIS

8

Rabu Pon, 18 FEBRUARI 2015

Jelang Tahun Baru Imlek

Kurs USD

JUAL

BELI

12,707.00

12,581.00

SGD

9,392.42

9,295.85

EUR

14,404.66

14,259.31

JPY

10,725.92

10,617.77

GBP

19,352.76

19,155.83

Sumber: Bank Indonesia (10 FEBRUARI 2015)

RAGAM EKBIS

Pelindo III Tambah Kapasitas 5 Juta Ton Curah Kering Surabaya, Bhirawa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memastikan kapasitas curah kering di Pelabuhan Tanjung Perak akan bertambah 5 juta ton per tahun pada tahun 2016 mendatang. Penambahan kapasitas itu seiring dengan pembangunan fasilitas curah kering yang dilakukan oleh Pelindo III di Terminal Teluk Lamong. Fasilitas curah kering di Terminal Teluk Lamong diprediksi bakal menjadi yang terbesar di Indonesia.

Direktur Utama Pelindo III Djarwo Surjanto mengatakan pembangunan fasilitas curah kering di Terminal Teluk Lamong dibangun di atas lahan seluas 10 hektar.

Fasilitas tersebut berupa tempat penampungan curah kering berupa 9 unit silo dan 3 unit warehouse yang dapat menampung 200 ribu ton curah kering. Silo dan warehouse tersebut akan didukung oleh dermaga sepanjang 250 meter, 2 unit grab ship unloader (alat berat untuk memindahkan muatan curah kering dari kapal ke konveyor), dan konveyor yang menghubungkan antara dermaga dengan silo dan warehouse. “Pembangunan fasilitas dilakukan secara bersamaan, seperti yang sekarang ini kita lihat, kami sedang melakukan pemancangan tiang untuk dermaga yang diharapkan akan selesai dalam 8 bulan ke depan,” jelas Djarwo.

Dermaga curah kering akan didukung oleh 2 unit grab ship unloader yang diperkirakan akan tiba di Terminal Teluk Lamong pada bulan Mei 2015 mendatang. Menurut rencana, alat tersebut untuk sementara akan ditempatkan di dermaga petikemas internasional sambil menunggu proses uji coba Q ma dan pembangunan dermaga selesai.Q

KEHILANGAN SURABAYA KEHILANGAN STNK a.n Sunarsih jl Pulosari 3K/60 Sby, kendaraan R2 Yamaha Nopol : L 6253 GR, Noka : MH328D00A9J639325, Nosin : 28D-637626 No. 345/IMB/BI-II/2015

TULUNGAGUNG HILANG STNK, Vespa, th. 1964, Biru Langit, AG3066RJ, a/n. Jumari, Kepuhrejo, Ngantru-T.Agung No. 346/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2013, Putih, AG4504OO, a/n.

Supini, Ds. Sumberingin Kulon, Ngunut-T.Agung No. 347/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Kawasaki Kaze, th. 1998, AG6205SW, a/n. Suyitno, Ds. Junjung, Sumbergempol-T.Agung No. 348/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Daihatsu, th. 2014, Hitam, AG8738RI, a/n.

Eddy Santoso, Ds. Ngunut RT 2/2-T.Agung No. 349/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB, Truck Mitsubishi DS FE74 4X2 MT, th.

2008, Kuning Kombinasi, AG8465UG, a/n. Candra Sastra Setia, SE, Dsn. Tanjung RT/RW:008/004, Ds. Ngablak, Banyakan-Kediri No. 350/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB, Mocin Kasea KS100_12, th. 2000, Merah, AG5070RJ, a/n. Amat, Ds. Pandansari RT/RW: 006/003, Ngunut-T.Agung No. 351/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB, Mobil Sedan Honda Accord SV-4GM, th.

1997, Merah Metalik, AG783RG, a/n. Imam Bashori, Ds. Karangsono RT/RW: 002/001, Ngunut-T.Agung No. 352/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 6253 FC a/n Niman, Ds. Jetis, rw 02/01, Kec. Besuki, Situbondo.

No. 353/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2152 EJ, a/n Kiswo SP, Kel. Mimbaan rw 10/04, Kec. Panji, Situbondo.

No. 354/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6411 F, a/n Bambang Sutrisno, Ds. Asembagus, rw 01/02, Kec. Asembagus, Situbondo.

No. 355/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 5738 FD, a/n Buami, Ds. Sumberkolak, rw 04/01, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 356/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6253 FC, a/n Niman, Ds. Jetis rw 02/01, Kec. Besuki, Situbondo.

No. 357/IMB/BI-II/2015

Permintaan Buah Naga Meningkat Tuban, Bhirawa Beberapa hari terakhir, menjelang tahun Baru Imlek (tahun baru China) 2015 atau 2066 kalender china, permintaan buah naga di pasar buah, komplek pasar baru tuban meningkat, buah yang khas dengan perayaan imlek tersebut banyak dicari oleh pembeli terutama mereka yang masih keturunan etnis tionghoa. Seperti yang disampikan Mahmudi, salah satu pedagang buah di pasar tersebut, tingginya permintaan sejak beberapa hari terakhir, bahkan sudah membuat harga buah berkulit merah muda dengan bentuk sisik menyerupai kepala naga itu mengalami peningkatan.

“Tidak hanya disini mas, ditempat lain permintaan juga meningkat, makanya distributor juga menaikan harganya,” kata Mahmud. Saat ini, harga buah naga perkilonya naik antara Rp2.000 hingga Rp3.000, dari harga sebelumnya, yani kisaran Rp10.000/kg untuk buah naga yang agak kecil, atau satu kilo berisi 3 biji. Sementara untuk buah naga dengan ukuran besar atau dihargai Rp14.000/Kg dari harga sebelumnya Rp11.000/kg.

“Kalau yang kecil satukilo isi tiga, itu 13 ribu mas, yang agak besar ini, isi dua satu kilo harganya 15 ribu,” jelas Mahmud.

Senada dengan Mahmud, pedagang buah naga lainya Maslahah, juga mengungkapkan, beberapa hari ini banyak yang membeli buah naga daganganya.

Salah satu pedagang buah naga di pasar baru tuban mengaku pembelian buah naga meningkat jelang tahun Baru Imlek.

Bahkan kata maslahah, baru saja ada pembeli buah yang seperti nya keturunan tionghoa membeli aneka buah segar yang jumlahnya seragam.

“Barusan ada yang beli mas, malah seragam, semua buah dibeli lima biji, mungkin

untuk keperlkuan sembahyang tahun baru imlek,” cerita warga asal Sumurgung, Tuban itu. Pembeli rupanya tidak hanya untuk keperluan merayakan imlek, sejumlah pembeli mengaku memang menyukai rasa buah naga yang manis dan agak asam itu.

BNI Kembangkan Sektor Bisnis Kemaritiman Surabaya, Bhirawa Pelaku perbankan nasional, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk siap mengembangkan sektor bisnis kemaritiman pada tahun 2015 guna mendukung program pemerintah yang mulai mengoptimalkan besarnya potensi laut Indonesia.

“Upaya tersebut juga dikarenakan kemaritiman ini bahasannya sangat luas. Seperti sektor pariwisata, restoran, perikanan, dan lain-lain,” kata CEO BNI Wilayah Surabaya Dasuki Amsir, ditemui pada “Workshop dan Media Gathering 2015” di Surabaya, Selasa (17/2).

Untuk itu, ungkap dia, perseroan juga siap menyesuaikan kinerjanya pada tahun ini. Misalnya, dari sisi edukasi maupun sumber daya manusia (SDM) yang ada pada masa kini. “Selain itu, kami tidak akan meninggalkan pengembangan bisnis di lima sektor yang pernah dimaksimalkan tahun 2014. Seperti di sektor perdagangan, hotel, restoran dan sektor pengolahan, pertanian, telekomunikasi, dan jasa usaha,” ujarnya.

Optimalisasi kemaritiman, jelas dia, juga tidak lepas dari banyak pengusaha perkapalan dan pelaku usaha maritim lain-

nya di Surabaya yang memperoleh biaya dari BNI. Selain itu, pihaknya juga memiliki Kampung BNI di Brondong, Lamongan termasuk membangun Koperasi Mina Tani untuk membantu pendanaan bagi nelayan. “Besaran dana tergantung bagaimana kondisi bisnis mereka dan maksimal Rp100 juta,” ucapnya.

Di samping itu, tambah dia, ada pula penyaluran dana di daerah lain seperti Pacitan, Madura, dan Situbondo. Ada pula alokasi pembiayaan yang disalurkan di Banyuwangi di mana dari total kredit sebanyak 60 persen untuk kalangan nelayan. “Pendanaan untuk nelayan ini masuk dalam kategori kredit ‘small medium enterprise’ (SME). Dengan harapan bisa mengubah kondisi nelayan dari prasejahtera menjadi sejahtera,” tuturnya.

Sementara itu, sebut dia,

terkait keseimbangan ekonomi nasional maka kredit korporasi dan SME idealnya memiliki porsi yang sama atau masing-masing 50 persen. Segmentasi korporasi sebaiknya bisa tumbuh meskipun angka pertumbuhan tidak sebesar pasar SME. “Akhirnya, komposisi penyaluran kredit korporasi dan SME berubah. Masalah risiko, itu berkaitan dengan pasar dan proses karena kelas di bawah Rp1 miliar butuh edukasi dan pembinaan khusus,” ujarnya.

Di sisi lain, lanjut dia, kondisi ekonomi beda tipis dengan politik di Indonesia. Jika politik terganggu maka situasi ekonomi ikut terpengaruh dan hal tersebut berbeda dengan di negara lain.

Akan tetapi, harus diingat sejak dilantiknya Presiden RI Joko Widodo maka kondisi sangat panas. Namun, dilihat dari sisi ekonomi di mana neraca perdagangan tumbuh dan nyaris tidak terjadi inflasi (deflasi). “Pengusaha cenderung cuek dengan politik.

Bahkan pengusaha tetap berbisnis seperti normal,” tukasnya. Q geh,ant

Harga Minyak Pengaruhi Turunnya TDL Surabaya, Bhirawa Turunnya harga minyak mentah dunia, berdampak pada penurunan harga Tarif Dasar Listri (TDL). Faktor lainnya adalah kenaikan dollar terhadap rupiah dan inflasi.

Menurut Deputy Manager Komunikaasi dan Bina Lingkungan PT. PLN Distribusi Jawa Timur melalui, Pinto Raharjo penurunan TDL berlaku untuk nasional. “Indikator harga minyak semakin turun dibandingkan sebelumnya.

Artinya, kami juga mengikuti indikator tersebut. Sebelumnya, bulan Januari 1496 per kwh kini sudah menurun1468 per Kwh di bulan ini (Februari ),” katanya, Selasa (17/2).

Penurunan TDL secara nasional itu sebagai berikut , golongan R-2/TR 3.500 VA5.500 VA, R-3 / TR 6.600 VA keatas, B-2/ TR 6.600 VA200KVA, B-3 / TM diatas 200 KVA, B-3/TM diatas 200 KVA, B-4/TT 30.000 KVA keatas, P1/TR 6.600 VA-200 kVA dan P2/ TM diatas 200 kVa.

Pinto Raharjo

“Penurunan tarif dasar listrik ini sudah sesuai surat ederan direksi PT. PLN Distribusi Jatim nomer 1100.K/DIR/2014.

Dimana masalah tata cara penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (Tarif Adjustment) sesuai pasal 5.Dimana penurunan tarif diberlakukan mulai februari ini,” kata Pinto. Tahun ini, lan-

jutnya, ada pengecualian dari beberapa golongan diantara golongan R-1/TR 1.300 VA dan R-1 / TR 2.200 Va belum ada penurunan. Dua golongan tersebut, bukan berarti turun tarif akan tetapi masih penundaan saja. “Keputusan kedua golongan ini belum ada penetepan penurunan tarif masih ditunda dulu saja,” ujarnya.

Selain penurunan tarif listrik, hingga saat ini jumlah pelanggan listrik diwilayah area kerja PT. PLN distribusi Jatim sudah mencapai 8,4 juta pelangagan. Sementara ditahun ini perusahaan plat merah akan menargetkan jumlah pelanggan 540 ribu pelanggan yang difokuskan pada daerah.

“Penambahan jumlah pelanggan ini lebih tinggi dari tahun sebelummnya yakni, 600 ribu pelanggan. Dari angka itu kami bisa mencapai 570 akhir tahun 2014. Sementara untuk tahun ini kami sengaja fokus pada daerah saja. Hal ini dikarenakan area kota pertumbuhan kurang begitu baik,” tegasnya. Q ma

khoirul huda/bhirawa

Apalagi banyak yang percaya buah naga juga kaya anti oksida yang dapat mencegah berkembangnya sel kangker.

“Suka buah naga mas, beli biasanya dibuat jus atau dimakan langsung, “ kata seorang pembeli bernama Selvi. Q hud

Pemkot Batu Target Semua RW Punya Koperasi Batu,Bhirawa Pemkot Batu terus mendorong pertumbuhan koperasi Rukun Warga (RW), karena dari 1.388 RW yang ada di Kota Batu, baru 25 di antaranya yang telah mendapatkan bantuan untuk mendirikan koperasi RW. Selain itu Pemkot juga akan menyediakan koperasi untuk komunitas ojek dan sopir angkot.

“Untuk 25 RW yang telah mendapatkan bantuan mendirikan koperasi itu adalah hasil pengkajian di tahun lalu. Sedangkan untuk RW yang lain akan kita kaji untuk mendapatkan bantuan pada tahun ini (2015),”ujar Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso, Selasa (17/2).

Ia menjelaskan, untuk mendirikan koperasi, sebuah RW tidak serta merta mendapatkan bantuan sebesar Rp 15 juta dari Pemkot.

Namun harus dilakukan kajian terlebih dahulu terkait kesiapan dari RW tersebut. Demikian juga halnya dengan pendirian koperasi bagi komunitas Ojek dan Sopir Angkot.

Setelah lolos dari kajian dan evaluasi oleh Pemkot, kemudian RW, maupun Komintas Ojek dan Angkot akan dibantu untuk mendapatkan badan hukum dari notaris. Hal ini bertujuan agar bantuan yang diberikan Pemkot bisa disalurkan lembaga yang formal/ resmi.

“Hal ini juga untuk menghindari agar dana bantuan yang disalurkan tidak disalahgunakan oleh pihak yang

Punjul Santoso

tidak bertanggungjawab, apalagi sampai dibawa kabur,”jelas Punjul.

Dengan adanya program khusus di tingkatan RW ini, maka Pemkot juga dituntut untuk mempersiapkan para aparatnya di tingkat Desa.

Karena aparat desa ini yang menjadi pengayom terhadap segala permasalahan yang ada di tingkat RT maupun RW. Untuk itu Pemkot segera menggelar Bimtek tentang pengelolaan keuangan desa.

“Bimtek ini diikuti oleh semua perangkat desa, mulai kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, serta pejabat RT dan RW. Dan untuk memberikan bimtek ini, kita akan bekerja sama dengan Universitas Brawijaya Malang, dan akan kita laksanakan pada tanggal 24 Februari nanti selama 4 hari,”ujar Kabag Pemerintahan Pemkot Batu, Suliyana. Q nas

Alokasikan Rp 3 Miliar Dana Pinjaman untuk Koperasi-UMKM Bojonegoro, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengalokasikan dana sekitar Rp 3 miliar untuk dana pinjaman bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Bojonegoro, tujuannya adalah untuk mendorong perekonomian rakyat. Dana pinjaman melalui Dinas Koperasi dan UMKM ini akan dipinjamkan dengan bunga 0% dan bermitra dengan Bank Jatim. “Dana pinjaman tersebut dialokasikan pada APBD 2015,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Bojonegoro, Nuzulul Hudaya, Selasa (17/2).

Nuzulul menyebutkan, di tahun 2014 lalu Pemkab Bojonegoro juga menganggarkan Rp 3 miliar. Dari jumlah tersebut, hanya terserap sebesar Rp 1,3 miliar. “Penyerapan terbesar di tahun 2013 lalu, dari total anggaran Rp 2 miliar terserap hingga Rp 1,6 miliar,” katanya.

Dia mengatakan, tak terserapnya anggaran pinjaman koperasi dan UMKM ini disebabkan banyaknya calon peminjam yang tak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan . Selain itu, beberapa diantaranya tak sesuai prosedur. “Terkait soal kredit yang macet, Nuzulul mengaku pinjaman di tahun 2014 kemarin belum memasuki jatuh tempo,” imbuhnya. Q bas

SMKN I Banyuputih Assalam Gandeng Perusahaan Jepang Dunia pendidikan kabupaten Situbondo semakin bergeliat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kapabilitas lulusannya. Salah satu langkah terobosan positif itu dilakukan civitas SMK Negeri 1 Banyuputih Assalam, Kabupaten Situbondo.

sawawi/bhirawa

Kasek SMKN I Banyuputih Assalam, Muzammil, bersama pembicara dan perwakilan perusahaan Jepang, dalam acara sosialisasi magang kemarin.

Meski lokasinya berada diujung timur Kabupaten Situbondo dan berada dalam lingkungan pondok Pesantren serta dalam lingkungan nelayan, untuk kualitasnya patut untuk dibanggakan.

Kepala Sekolah SMKN I Banyuputih Assalam, Muzammil mengatakan, saat ini lembaga yang dipimpinnya mengembangkan program keahlian Pelayaran kompetensi keahlian Teknika Kapal Penangkap Ikan (TKPI).

Disamping itu, kata mantan wakil Kepala Sekolah SMKN I Panji

itu, saat ini SMK Negeri 1 Banyuputih Assalam memiliki Program Keahlian unggulan “Diantaranya agribisnis hasil pertanian, busana butik, teknik komputer jaringan, dan akuntansi. Sekolah yang beralamat di jalan KH. Ahmad Zaini Dahlan Bindung, Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih Situbondo kini tercatat sebagai sekolah yang telah terakreditasi dan menjalankan sistem manajemen mutu ISO 9001;2008 dari PT SAI Global Jakarta,” tutur Muzammil, ke-

marin (17/2).

Tak hanya itu saja yang dilakukan Moezhya-panggilan akrab Muzammil-guna untuk meningkatkan kompetensi siswa terutama Kompetensi keahlian TKPI dan TPHP, SMK Negeri 1 Banyuputih Assalam telah sukses melaksanakan MoU dengan PT Tee KayCorporation Japan yang beralamat di 6F Toshinkanda Bldg 14 Kanda Highashi Matsushita Chiyoda-Ku Tokyo, 101-0042 Japan.

Dalam sambutannya Moezhya, dihadapan komite sekolah yang diketuai H. Didik SH, pengurus pesantren, Drs. Imam Ghazali sertasiswa dan wali murid, berharap agar siswa mempersiapkan diri terutama fisik, kompetensi dan etika yang baik. ”Kami minta ke-

pada wali murid untuk memberikan dukungan moril dan materiil untuk program magang ke Jepang.

Sebab ini merupakan peluang besar karena masyarakat dilingkungan sekolah bermata pencaharian sebagai nelayan (penangkap ikan),” papar Moezhya.

Sementara itu Mr Nobuhiro Machida, Asistem Manager perusahan Jepang menandaskan, lembaganya saat ini membutuhkan tenaga yang profesional yang memiliki kompetensi, dedikasi tinggi, kedisiplinan serta moralitas yang baik. ”Hal itu yang diungkapkan Anam dari PT LPK Semesta Indah Indonesia (SEII) Tangerang, sebagai seorang penerjemah,” terang Moezhya menirukan Alam. Q awi

OLAHRAGA

Rabu Pon 18 FEBRUARI 2015

9

Perwosi Harap Ikut Memajukan OR

ach/bhirawa

Penyerahan bendara Perwosi oleh Ketua KONI kepada Ketua Perwosi Sidoarjo.

Sidoarjo, Sidoarjo Sebagai partner pemerintah daerah, Pengurus Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) diharapkan ikut serta memakukan Olahraga. Khususnya dikalangan masyarakat perempuan harus tetap digalakan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Bupati Sidoarjo MG. Hadi Sutjipto,MM disela-sela menghadiri pelantikan Perwosi Kabupaten Sidoarjo masa bakti 2014-2018, Selasa(17/2) di Pendopo Delta Nugraha Sidoarjo.

Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia

(KONI) Kabupaten Sidoarjo Drs. Moch. Rochani, M.Si kepada ketua terpilih Ny. Nanik Trisnaeni Hadi Sutjipto. Selain itu juga menetapkan Ketua I dan II. Ketua I dijabat oleh Ny. Nun Vino Rudy Muntiawan dan Ketua II dijabat oleh Ny. Sri Lestari Pramusigit. Termasuk juga menetapkan istri dari Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH,M.Hum, Ny. Anik Saiful Ilah sebagai pelindung Perwosi Sidoarjo.

Wakil Bupati Sidoarjo MG Hadi Sutjipto mengatakan tugas yang cukup berat telah didepan mata, sudah menanti. Sebagai patner pemerintah daerah untuk memajukan olahraga,

Perwosi Kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat bekerja dengan baik. Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, khususnya dikalangan perempuan yang harus terus digalakkan. “Membina serta mendidik generasi muda di bidang olahraga juga harus terus dilakukannya,” katanya.

Menurutnya, dalam UU RI Nomer 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dibagi menjadi tiga komponen. Tiga komponen atau tiga pilar utama olahraga tersebut harus dikembangkan dengan baik. Pilar yang paling dasar terdapat pada FORMI (Federasi Olah-

raga Rekreasi Masyarakat Indonesia). Menggerakkan masyarakat supaya gemar berolahraga menjadi tugas FORMI yang ada ditiap-tiap wilayah.

Pilar kedua, ada pada olahraga pendidikan. Pemerintah berkewajiban memajukan dan mengembangkan olahraga di lingkungan pendidikan. Menciptakan anak-anak didik yang gemar berolahraga menjadi salah satu tugas berat pemerintah. “Sedangkan pilar utama, ada pada KONI. KONI berkewajiban menggerakkan olah raga prestasi di dalam negeri,” jelas MG. Q ach Hadi Sutjipto.Q

Eks Timnas U19 Perkuat Persebaya U21 Surabaya, Bhirawa Tujuh pemain eks Timnas U-19 dan satu pemain Timnas U-23 (M. Zaenuri) tidak semuanya akan bergabung dengan Persebaya yang bertanding di Indonesia Super League (ISL), karena lima pemain muda itu akan akan memperkuat Persebaya U-21.

Sebelumnya Persebaya sudah mengikat kontrak tujuh pemain eks U19, mereka adalah M Sahrul Kurniawan, Hargianto, M. Fatchurohman, Putu Gede Juni Antara, Zulfiandi, Ilham Udin Armaiyn dan Evan Dimas Darmono. Namun selama ini para pemain itu tidak dimainkan karena ada regulasi para pemain muda itu harus fokus memperkuat Timnas.

Beberapa pemain seperti Evan Dimas Darmono mulai dimainkan saat Persebaya menjalani uji coba pasca ISL 2014 berakhir.

Kemudian Evan Dimas juga diturunkan saat tim berujuluk bajol ijo itu berlaga di Kompetisi Surya Citra Media (SCM) bulan lalu.

Nah, memasuki kompetisi ISL

Persebaya hanya menurunkan dua pemain eks Timnas U-19, sedangkan lima lainnya memperkuat Persebaya U-21.

wawan t/ bhirawa

2015, sebenarnya para pemain eks Timnas U19 boleh memperkuat tim, namun pihak manajemen Persebaya tidak memasukkan semua pemain muda itu, hanya beberapa pemain yang

akan memperkuat tim yang identik dengan warna hijau-hijau itu.

Alasannya memasukkan delapan pemain ini ke tim U-21 dikarenakan usia mereka masih mencukupi. Mereka rata-rata

berusia dibawah 20 tahun. “Untuk pemain yang ke tim U-21, jatahnya lima orang. Sedangkan kami punya delapan pemain yang memenuhi,” kata Sekretaris Persebaya, Rahmad Sumanjaya,

Selasa (17/2).

Rahmad menerangkan bahwa manajemen akan mendaftarkan lima dari delapan pemain untuk ke tim Persebaya U-21. Pemain yang paling memungkinkan ba-

kal memperkuat Persebaya U21 adalah, M Sahrul Kurniawan, Hargianto, M. Fatchurohman dan Zaenuri.

Rahmad menampik anggapan bahwa Persebaya ‘membuang’ mereka ke tim U-21. Dalam penjelasannya, terungkap bahwa rencana ini dilakukan agar Persebaya bisa menambah pemain sesuai dengan kebutuhan.

Persebaya memang telah memiliki 30 pemain. Jumlah itu sesuai dengan kuota yang diberikan oleh PT Liga Indonesia (LI) selaku operator Indonesia Super League (ISL) 2015. Masalahnya, pelatih Ibnu Grahan masih membutuhkan tambahan pemain. Yakni seorang pemain dan bek kanan.

Jika rencana itu ingin dilaksanakan, maka harus ada pengurangan pemain. Mendaftarkan pemain ke U-21 dianggap lebih efektif daripada mencoret pemain.

Apalagi Persebaya masih bisa memanfaatkan mereka. “Kita masih bisa memakai lima pemain U-21. Dan itu sifatnya temporer.

Memang lebih menguntungkan karena sifatnya registrasi per pertandingan. Bisa diubah-ubah.

Jadi tak akan mempengaruhi Q wwn kuota” katanya.Q

Sulsel Gagal Tuan Rumah Grand Prix 2015 Klub Peserta ISL Datangi Kantor BOPI Makassar, Bhirawa Sulawesi Selatan harus mengubur impiannya menjadi tuan rumah turnamen Indonesia Grand Prix Gold 2015, setelah PBSI Pusat menunjuk Malang, Jawa Timur, sebagai penyelenggara turnamen pada Desember mendatang.

“Kami cukup kaget karena pada awalnya yang menjadi pesaing kita hanya Bali. Namun dalam perkembangannya justru menunjuk Malang, Jawa Timur sebagai penyelenggara,” kata Wakil Ketua Bidang Organisasi PBSI Sulsel, Atman Amir di Makassar, Selasa.

Mengenai keputusan PP PBSI menunjuk Malang sebagai penyelenggara karena dinilai lebih siap khususnya dalam hal pembiayaan. Untuk menggelar kejuaraan internasional itu, kata dia, memang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Sebelum penunjukan tuan rumah, Pengprov PBSI Sulsel pada dasarnya telah melakukan sejumlah upaya. pihaknya telah melakukan

lobi dan mencari dukungan dari sejumlah pengprov secara intens.

PBSI Sulsel juga berharap dukungan pemerintah dalam upaya menjadi penyelenggara.

Selain itu, pihaknya juga mengaku belum sekalipun menggelar kejuaraan bulu tangkis bertaraf internasional. Artinya jika terpilih tentu menjadi sejarah baru bagi perbulu tangkisan Sulsel.

Menurut dia, pihaknya telah memiliki pengalaman sebagai tuan rumah kejuaraan nasional yang tentu sebagai modal menggelar ajang yang lebih besar.

Makassar, Sulsel, juga memiliki tempat yang cukup memadai seperti GOR Sudiang Makassar.

Dalam setahun terakhir, pihaknya aktif menyelenggarakan kompetisi lokal, regional dan nasional. Diantaranya, kejuaraan provinsi di Gowa dan Makassar, Pra-Porda di Pangkep dan Porda di Bantaeng (kompetisi lokal), kejuaraan badminton putri lingkup Indonesia Timur di Gowa dan

kejuaraan wilayah di Makassar (kompetisi regional).

Selanjutnya menggelar kompetisi nasional meliputi Sinar Dunia Cup dan Sirkuit Nasional di Makassar. Devo berharap dengan banyaknya kompetisi bakal lahir atlet andal “Namun kita sepertinya kalah penawaran dari Malang. Kami tentu berharap [ada kesempatan yang lain bisa juga ditunjuk menjadi penyelenggara,” jelasnya.

Sebagai pengobat kekecewaan, kata dia, pihaknya berharap PP PBSI bisa memberikan jatah tuan rumah pra-PON 2015 wilayah V. Sesuai pelaksanaan pra-PON 2011, Sulsel tergabung dalam wilayah V atau Kawasan Timur Indonesia (KTI) bersama Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua.

“Setelah gagal tuan rumah kejuaraan internasional, kami tentuu berharap minimal bisa menjadi penyelenggara Pra-PON sebagai penggantinya. Kami masih menunggu keputusan dari pusat,” Q ant ujarnya.Q

Jakarta, Bhirawa Perwakilan klub peserta kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2015 mendatangi kantor Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) di Kompleks Kemenpora Jakarta, Selasa, mempertanyakan kelangsungan kompetisi tertinggi di Tanah Air itu Rombongan perwakilan itu dipimpin langsung oleh CEO PT Liga Indonesia, Joko Driyono. Setibanya di Kompleks Kantor Kemenpora, perwakilan klub yang langsung melakukan rapat di Lantai III Gedung Kemenpora bersama dengan BOPI. Mendatangi kantor BOPI yang berada di Wisma Kemenpora Jakarta merupakan hasil kesepakatan perwakilan klub yang sebelumnya menggelar rapat darurat yang dipromotori oleh PT Liga Indonesia selaku operator kompetisi di Hotel Park Line, Jakarta yang berakhir Selasa dini hari. Mereka tetap ingin kompetisi digulirkan Jumat (20/2).

Pihak klub peserta kompetisi tertinggi di Tanah Air itu mengalami kegelisahan karena BOPI meminta tambahan dokumen mulai akta pendirian, dokumen NPWP, pajak, laporan audit, kontrak pemain, pemain usia muda dan CSR Program. Dokumen ini merupakan salah satu satu syarat untuk dikeluarkan rekomendasi.

“Beberapa persyaratan yang diminta BOPI sebetulnya hampir sama dengan syarat club licensing. Menjalani club licensing klub tidak dalam periode minggu atau hari,” kata CEO PT Liga Indonesia, Joko Driyono.

Dengan banyaknya dokumen yang diminta oleh BOPI sebagai pihak yang akan memberikan rekomendasi terselenggarannya kompetisi ISL 2015, perwakilan klub ingin melakukan audiensi langsung. Hal ini dilakukan agar semuanya jelas dan tidak akan mempengaruhi kompetisi.

Terkait dengan permintaan dokumen kontrak pemain oleh BOPI, pihak PT Liga Indonesia menegaskan jika hingga saat ini belum selesai. Pihaknya masih memberikan kelonggaran kontrak pemain masih bisa dilakukan hingga tujuh hari setelah kick off.

Meski demikian, beberapa klub telah menyelesaikan dokumen kontrak pemain terutama untuk klub turun di kompetisi level Asia. Ada dua klub yang turun di level tersebut yaitu Persipura Jayapura Q ant (AFC Cup) dan Persib Bandung yang sebelumnya turun dikualifikasi Piala Champions Asia.Q

Tingkatkan Kinerja Melalui Teknologi, Wali Kota Bagikan Tablet kepada Pejabat Untuk meningkatkan kinerja para pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Blitar, Walikota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar, SH bagikan Tablet kepada semua pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Diungkapkan Walikota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar, SH, pada bulan Pebruari ini secara resmi Pemerintah Kota Blitar meluncurkan program melek teknologi informasi bagi karyawan/ karyawati dan masyarakat Kota Blitar.

Sehingga diberikan komputer tablet kepada seluruh pejabat jajaran Pemerintah Kota Blitar, mulai Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRD Kota Blitar, para Kepala Bagian di lingkungan Setda Kota Blitar, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, UPTD, UPTB, Camat, Lurah dan Kepala Sekolah SMP, SMA, SMK Negeri se-Kota Blitar dengan jumlah total sebanyak 98 unit.

“Ini merupakan simbol sebagai upaya kita untuk memanfaatkan teknologi informasi demi mempercepat dan mempermudah kinerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Muh. Samanhudi Anwar, SH. Lanjut Muh. Samanhudi Anwar, SH, secara khusus tujuan diberikan Komputer Tablet ini untuk pengembangan dan pelaksanaan e-Goverment yang tepat sasaran melalui pengintegrasian suprastruktur, infrastruktur dan sistem informasi e-Goverment di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, sekaligus dalam persiapan penerapan Tata Naskah Dinas

Walikota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar, SH saat menyerahkan Komputer Tablet kepada seluruh pejabat Pemkot Blitar, Selasa (17/2) kemarin. htn/bhirawa

Elektronik di Lingkungan Pemkot Blitar.

“Gunakan tablet ini untuk memperlancar pekerjaan, masukkan program dan kegiatan dalam tablet itu sehingga kita dapat mengakses program SKPD kapan saja dan dimana saja. Dan mulai sekarang tidak boleh lagi ada PNS Kota Blitar yang gagap teknologi,” tegasnya.

Bahkan selain pemberian tablet gratis, kita Pemkot Blitar juga akan terus memperbaiki layanan internet gratis bagi masyarakat, yakni terfailitasinya jaringanjaringan wi-fi (hot-spot) di seluruh Kelurahan pada bulan Pebruari ini yang diharapkan seluruh Kelurahan di Kota Blitar dapat beroperasi dengan baik.

Kemudian fasilitas ini diharapkan dapat tersosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memanfaatkan internet gratis dengan sebaikbaiknya, dimana internet gratis ini merupakan program inovatif dan program pro rakyat yang sangat bermanfaat untuk

seluruh masyarakat.

“Bagi para pelajar dan mahasiswa dapat memanfaatkan internet gratis ini untuk mencari tambahan ilmu dan mengerjakan tugas, para pelaku usaha dapat memanfaatkan internet gratis untuk memasarkan produknya, ibu rumah tangga dapat memanfaatkan untuk memperluas wawasan, dan para PNS dapat memanfaatkan internet untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan,” jelasnya.

Tambah Muh. Samanhudi Anwar, SH, pemberian Komputer Tablet ini masih awal, pihaknya juga akan memberikan tablet gratis untuk siswa, namun yang diutamakan kepada siswa yang kurang mampu dan berprestasi baik siswa tingkat SD, SMP, SMA. “Akhir tahun ini juga akan diberikan Tablet kepada siswa SMA kelas 1,2,3 untuk membantu belajar siswa agar memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik dan tidak gaptek di jaman teknologi seperti saat Q htn,adv ini,” imbuhnya.Q

Program Kerja Bapemas Kabupaten Blitar

Terapkan UU Desa, Pemkab Blitar Matangkan RPJM Desa Terbitnya Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) terkait Dana Desa yang akan bergulir pada tahun ini, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten Blitar menyambut positif dan siap untuk menerapkannya mulai tahun ini.

Hal ini seperti diungkapkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten Blitar, Joni Setiawan, S.Sos, M.Si, mengatakan Pemkab Blitar siap meru muskan regulasi pelaksanaan aplikasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dengan membentuk Pera turan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup) sebagai regulasi dibawahnya, sehingga pada bulan Pebruari ini tiap Desa sudah bisa melaksanakan pembangunan pemberdayaan yang ada di desa masing-masing.

Joni Setiawan, “Jika semuanya sudah selesai maka pelaksanaan pembangunan Desa menuju Desa mandiri di Kabupaten Blitar bisa segera tercapai,” kata Joni Setiawan, S.Sos, M.Si. Lanjut Joni Setiawan, S.Sos, M.Si, pihaknya bersama team fasilitasi penyelenggara UU tentang Desa, akan melakukan pematangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJM Desa) yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

“RPJM Desa dan RKP Desa yang keduanya ini sebagai prasayarat dalam pemanfaatan dana Desa yang akan mulai di salurkan pada

bulan April mendatang,” jelas Joni Setiawan, S.Sos, M.Si yang juga mantan Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Pemkab Blitar.

Tambah Joni Setiawan, S.Sos, M.Si, menurutnya untuk dana Desa ada dua sumber yang diperolehnya yaitu, yang pertama bersumber dari dana APBN dengan nilai sekitar Rp. 33 miliar, sementara dana ADD yang besumber dari APBD sekitar Rp. 15 miliar, dimana nantinya aliran alokasi dana tersebut akan dibagikan keseluruh Desa yang ada di Kabupaten Blitar.

S.Sos, M.Si Bahkan setiap Desa nantinya akan menerima dana mencapai sekitar Rp. 700 juta, dengan perincian 50 persen diperuntukan bagi biaya tunjangan Kades dan perangkatnya dan sisanya diperuntukan dengan penyesuaian kebutuhan Desa yang harus sudah tertuang dalam RPJM Desa, dimana dana tersebut digulirkan dari Pusat demi mewujudkan Desa yang mandiri dan seperti diketahui prioritas dana desa tersebut terlebih untuk menggerakkan roda perekonomian Desa, “Dana ini nantinya diharapkan bisa dimanfaatkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang dituangkan dalam RPJM Q htn,adv Desa,” imbuhnya.Q

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

Marwan Jafar Menteri Terpopuler di Twitter Jakarta, Bhirawa Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar menempati posisi tertatas sebagai menteri paling populer di jejaring sosial “twitter” berdasarkan perusahaan penyedia layanan pemantaaun digital Evello.

“Popularitas Marwan Jafar melewati Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti yang biasanya menjadi berada di posisi pertama. Ini peningkatan yang sangat signifikan dibanding periode sama bulan Januari di mana Marwan Jafar berada di peringkat 16,” ujar Dirut Evello, Dudy Rudianto di Jakarta, Selasa (17/2) kemarin.

Dia menjelaskan jumlah “mention” kepada Menteri Marwan sebanyak 3.843.

Disusul Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebanyak 2.962 dan Saleh Husin, Menteri Perindustrian di posisi ketiga sebanyak 1.270.

“Periode 7 - 13 Februari 2015, isu tentang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi mendapat sorotan luas di publik, sehingga menjadi pendorong pembicaraan tentang Marwan Jafar,” tambah dia.

Hasil pemantauan Evello selama tiga pekan terakhir, kata Dudy, terjadi persaingan antara Menteri Marwan dengan Menteri Susi. Pada minggu keempat Januari, Menteri Marwan di peringkat teratas. Namun, pada minggu pertama Februari, Menteri Susi berada teratas dan Menteri Marwan posisi ke delapan.

“Pembicaraan tentang pembangunan desa, dana desa serta infrastruktur menjadi sentimen positif yang mengangkat popularitas Marwan Jafar.” Sedangkan untuk pantau pemberitaan media “online” atau daring, Menteri Susi masih berada di posisi teratas. Posisi kedua ditempati Menteri Saleh Husin, dan ketiga Marwan Jafar.

Menteri Susi marak dengan pemberitaan soal pembakaran kapal asing, sedangkan Menteri Saleh soal Mobnas Proton. Q ant

‘Empat Pilar MPR RI’ Istilah Resmi Sosialisasi Kebangsaan Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang menegaskan, penggunaan istilah Sosialisasi Empat Pilar Negara sekarang sudah sah boleh digunakan oleh MPR RI. Sebab sudah disetujui oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam konsultasi antara Pimpinan MPR RI serta Badan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan MK. Istilah Empat Pilar itu, kini sudah permanen, tidak bisa dipersoalkan lagi, bahkan MK pun tidak bisa menggugatnya.

Penegasan yang diberikan Oesman Sapta ini, diamini Ketua Badan Sosialisasi Empat Pilar MPR Ahmad Basyarah dari fraksi PDIP, Bachtiar Aly dari fraksi Nasdem, Zainul Tauhid fraksi PPP, Arifin Abdullah fraksi PAN, Saiful Bahri fraksi PKB, Asri Anas dari DPD yang semuanya anggota MPR. Seusai menerima World Congress of Councul di gedung MPR RI Senayan-Jakarta.

Istilah Empat Pilar Negara

yang dicetuskan Ketua MPR RI almarhum Taufik Kiemas, menurut Ahmad Basyarah, istilah Empat Pilar kini sudah menjadi branding, dan sudah diakrabi masyarakat luas.

Namun karena pernah dinyatakan, istilah Empat Pilar bertentangan dengan UUD 45.

Maka sekarang, istilah itu dirumus kan baru, menjadi Empat Pilar MPR RI. “Langkah ini diambil untuk tetap menghargai keputusan

MK, yang dulu pernah melarang penggunaan istilah Empat Pilar. Karena frasa Empat Pilar, dianggap menodai Pancasila. Tetapi setelah diperbarui dengan istilah “Empat Pilar MPR RI”, kini MK justru setuju untuk menandatangani MoU dengan MPR RI,” ungkap Basyarah.

Menanggapi hal itu, Ketua MK Arief Hidayat berujar: putusan MK terkait Empat Pilar, memang dimaksudkan agar tidak bertentangan dengan putusan MK yang telah dibuat. Jika kemudian MPR memperbarui istilah menjadi Empat Pilar MPR RI, itu tidak bertentangan dengan putusan MK itu. Kini istilah Empat Pilar MPR RI bisa secara resmi digunakan secara legal dalam sosialisasi berbangsa dan bernegara. Q ira

istimewa

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (kanan) berbincang dengan Wakil Ketua MPR Oesman Sapta (kedua kanan) ketika melakukan kunjungan kehormatan di gedung MK, Jakarta,

Kejagung Tunda Eksekusi Mati II Penuhi Permintaan Pemerintah Australia Jakarta, Bhirawa Kejaksaan Agung menunda pelaksanaan eksekusi mati tahap II guna memenuhi permintaan Pemerintah Australia dan dua keluarga terpidana mati kasus narkoba asal negara tersebut, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.

Wagub DKI Terbiasa Minum Jamu Sejak Kecil Jakarta, Bhirawa Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat ternyata sudah akrab dengan jamu karena sejak kecil orang tuanya membiasakannya minum jamu.

“Kalau saya tidak mau makan, ibu saya langsung ‘cekoki’ saya dengan temu ‘ireng’ dan temu lawak,” ujar Djarot dalam acara pertemuan Gabungan Pengusaha (GP) Jamu DKI Jakarta, di Jakarta, Selasa (17/2) kemarin.

Hingga saat ini, Djarot masih minum jamu. Ia mengaku sering minum jamu yang lewat di depan rumahnya. Dengan minum jamu, badannya kembali fit.

“Itu artinya, semua tumbuhan yang tumbuh di Tanah Air bermanfaat bagi kesehatan.

Hanya sayangnya, kita menyia-nyiakan semua sumber daya yang ada,” jelas dia.

Djarot juga mengkritik kebiasaan masyarakat modern yang serbainstan yang menurutnya sikap demikian membuat masyarakat lebih memilih obat dari bahan kimiawi dibanding tradisional.

“Masyarakat sekarang sulit yang mau menjemur kunyit, memarut, dan memerasnya. Semuanya ingin yang instan,” kata Mantan Wali Kota Blitar itu.

Ia juga menyesalkan sikap masyarakat yang mulai meninggalkan jamu tersebut.

Parahnya, sebagian masyarakat lebih memilih obat tradisional dari negara lain.

“Saya coba ginseng, yang katanya berkhasiat itu. Hasilnya tidak ada apaapanya dibanding jamu.

Djarot setuju jika izin untuk industri jamu dipermudah. Meski demikian, harus ada pengawasan, pengawasan diperlukan untuk menjamin produk jamu tersebut.

“Ke depan perlu ada standar baik itu standar bahan, standar proses, dan standar mutu,” tukas dia.

Ketua Gabungan Pengusaha Jamu DKI Jakarta Dr. H. Masyari, S.E., M.M. meminta pemerintah memberi kemudahaan perizinan pada industri jamu.

“Jangan malah dipersulit. Saya setuju dengan wacana, pengawasan mulai dari tingkat kelurahan sehingga tidak repot dalam mengurus perizinan dan pengawasannya,” kata Masyari.Q ant

Rabu Pon 18 FEBRUARI 2015

istimewa

Presiden Jokowi memasuki ruangan untuk memimpin rapat persiapan peringatan 60 Tahun KAA, di Istana Bogor, Jabar, Selasa (17/2)

Jokowi Minta Siapkan HUT ke-60 KAA Bogor, Bhirawa Meskipun waktu pelaksanananya tinggal 6 (enam) minggu lagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pelaksanaan peringatan ke-60 Tahun Konferensi Asia Afrika (KAA), dan peringatan ke-10 tahun New Asian African Strategic Partnership (NAASP) dipersiapkan dengan sebaik-baiknya.

“Kita hanya punya waktu enam minggu, dan ini sangat mepet sekali,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat persiapan Konferensi Asia Afrika, yang diselenggarakan di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/2) pagi.

Presiden meyakini, kalau persiapan, perencanaan, dan konsolidasi organisasinya bisa segera dilakukan.

“Saya kira waktu yang ada

masih cukup untuk kita mempersiapkan secara baik,” tutur Kepala Negara.

Tampak hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto, Kepala Staf Kepresidenan Luhut B. Pandjaitan, dan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) AM. Fachir.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika (KAA), dan peringantan ke-10 tahun New Asian African Strategic Partnership (NAASP) akan dilaksanakan dalam dua segmen, yaitu KTT Asia-Afrika di Jakarta mulai pada 19-23 April 2015, dan peringatannya (KAA ) yang akan dilakukan di Bandung pada 24 April 2015.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi me-

ngatakan, peringatan 60 tahun KAA akan dilakukan bersamaan dengan peringatan 10 tahun NAASP. “Pemerintah Indonesia mengundang 109 delegasi negara Asia Afrika dan perwakilan duta besar untuk menghadiri kedua acara itu,” kata Retno seusai rapat terbatas di kantor presiden, di Jakarta, Jumat (9/1) lalu.

Menurut Menlu, pada KTT Asia Afrika akan terdiri dari beberapa pertemuan, mulai dari pertemuan tingkat pejabat tinggi atau SOM hingga pertemuan dengan pejabat kepala pemerintah.

“Kita awali dengan pertemuan pejabat tinggi, diteruskan dengan pertemuan tingkat menteri, yang akan diakhiri dengan pertemuan pejabat kepala pemerintah atau leader,” terangnya.Q ist

“Wujud respons terhadap permintaan Australia dan keluarganya untuk meminta waktu panjang untuk bertemu (dua terpidana mati),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony Tribagus Spontana di Jakarta, Selasa (17/2) kemarin.

Sedianya Kejagung akan mengeksekusi 11 terpidana mati yang sudah ditolak permohonan grasinya.

Ke-11 terpidana mati itu, Syofial alias Iyen bin Azwar (WNI) kasus pembunuhan berencana, Mary Jane Fiesta Veloso (WN Filipina) kasus narkotika, Myuran Sukumaran alias Mark (WN Australia) kasus narkotika, Harun bin Ajis (WNI) kasus pembunuhan berencana, Sargawi alias Ali bin Sanusi (WNI) kasus pembunuhan berencana, dan Serge Areski Atlaoui (WN Prancis) kasus narkotika.

Martin Anderson alias Belo (WN Ghana) kasus narkotika, Zainal Abidin (WNI) kasus narkotika, Raheem Agbaje Salami (WN Cordova) kasus narkotika, Rodrigo Gularte (WN Brazil) kasus narkotika, dan Andrew Chan (WN Australia) kasus narkotika.

Kapuspenkum juga menyatakan rencana pemindahan narapidana di lima lokasi di tanah air ke Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah pada pekan ini, ditunda juga.

Kelima lokasi itu, Grobokan, Bali, Madiun, Jawa Timur, Yogyakarta, Tangerang, Banten dan Palembang, katanya. Selain itu, kata dia, ada permintaan dari pihak Divisi Pemasyarakatan Kanwil Hukum

dan HAM Jateng, agar pemindahan narapidana itu tiga hari sebelum pelaksanaan eksekusi.

“Tim eksekutor sudah meninjau Nusakambangan, ternyata ada kendala teknis didapati bahwa lokasi agak sulit untuk dilakukan eksekusi lima terpidana mati secara bersamaan,” katanya. Karena itu, pemindahan terhadap terpidana mati tidak akan dilakukan dahulu hingga ruang isolasi dan lokasinya siap digunakan.

Kendati demikian, ia membantah jika eksekusi itu akan dibatalkan.

“Mencari hari yang tepat (untuk eksekusi),” katanya.

Nantinya, kata dia, eksekusi itu akan dilakukan secara serentak.

“Eksekusi akan dilakukan serentak,” tegasnya. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, mengkritik Sekjen PBB Ban Kimoon atas permintaannya kepada pemerintah Indonesia agar membatalkan pelaksanaan hukuman mati terhadap sejumlah terpidana narkoba.

“Permintaan Ban Ki-moon sungguh disayangkan karena kecenderungan melakukan intervensi dan membela negara-negara maju di PBB,” tegas Hikmahanto.

Sekjen PBB Ban Ki-moon meminta Indonesia untuk membatalkan pelaksanaan hukuman mati atas sejumlah terpidana mati yang terlibat narkoba, termasuk dua warga Australia yang masuk kelompok “Bali Nine”.

Hikmahanto mempertanyakan suara Ban Kioon yang seolah memihak negara maju. Q ant

Hakim Tolak Pencabutan Hak Politik Rina Iriani Semarang, Bhirawa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jawa Tengah, menolak pencabutan hak politik mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani Hal tersebut disampaikan Hakim Ketua Dwiarso Budi saat membacakan vonis perkara penyimpangan

dana subsidi perumahan Griya Lawu Asri Kabupaten Karanganyar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Selasa (17/2) kemarin.

“Berkaitan dengan permintaan penuntut umum, majelis hakim tidak sepakat dengan pencabutan hak terdakwa untuk dipilih maupun me-

milih,” katanya.

Menurut hakim, hukuman yang dijatuhkan terhadap mantan orang nomor satu di Kabupaten Karanganyar itu bukanlah sarana balas dendam.

“Permintaan penuntut umum tersebut tidak relevan dan memberatkan terdakwa,” tambahnya.

Sebelumnya, Mantan Bupati Rina Iriani dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dalam penyimpangan dana subsidi perumahan Griya Lawu Asri Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp500 juta yang jika tidak dibayar akan

diganti dengan hukuman tiga bulan penjara. Rina juga dijatuhi hukuman untuk mem bayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp7,8 miliar.

Dalam putusannya, hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar peraturan perundang-undangan secara kumulatif.Q ant

Wujudkan Pelayanan PATEN, Situbondo Raih Penghargaan Kemendagri Di awal tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Situbondo berhasil meraih prestasi membanggakan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Ini diraih setelah Bupati Dadang Wigiarto sukses menjalankan program di bidang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Kabar ini disambut antusias oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dibawah kepemimpinan Bupati H Dadang Wigiarto SH saat memamerkan piala dalam acara HUT RPH Situbondo kemarin lusa. Sebab selain tercatat sebagai penghargaan di tingkat nasional, piala tersebut merupakan kado istimewa menjelang akhir jabatan Dadang Wigiarto.

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo Dadang Wigiarto, dengan didampingi Sekda Syaifullah dan Kabag Pemerintahan Dimyati, saat memamerkan piala paten yang diberikan Kemendagri RI.

Informasi Bhirawa, penghargaan Paten yang baru pertama diraih itu diserahkan langsung oleh Mendagri Tjahyo Kumolo kepada Bupati Situboondo H Dadang Wigiarto SH, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang dilaksanakan di Kantor Kemendagri Jakarta, baru-baru ini.

Dalam keterangannya, Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto

mengungkapkan rasa bangganya atas prestasi Paten yang diraih Kabupaten Situbondo karena tercatat sangat surprice.

Pasalnya, kata orang nomor satu dijajaran Pemkab Situbondo itu, penghargaan Paten merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Jawa Timur.”Ini merupakan kerja keras kita semua, terutama kalangan camat. Untuk itu kita kedepan berharap untuk terus

mempertahankan ptrestasi tersebut,” tegas Bupati Dadang.

Dari 511 Kabupaten/Kota seIndonesia, urai Bupati Dadang, hanya ada 4 Kabupaten dari provinsi berbeda yang mendapat penghargaan dan piagam Paten dari Kemendagri tersebut.

“Dengan diberikannya penghargaan ini, Kabupaten Situbondo menjadi salah satu percontohan Paten di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, Situbondo juga berhasil melakukan inovatif dalam memberikan pelayanan.

Untuk itu kita patut berbangga atas penghargaan Paten ini,” ungkap Bupati Dadang Wigiarto.

Menurut Bupati Dadang, keberhasilan Kabupaten Situbondo mendapat penghargaan Paten merupakan langkah awal untuk menata pelayanan administrasi terpadu di masing-masing kecamatan. Oleh karenanya, pihaknya menghimbau seluruh aparatur pemerintahan, mampu mengop-

timalkan pelayanan bagi masyarakat sebagai implementasi pelayanan yang profesional disetiap tingkat pemerintahan.

“Paten ini merupakan salah satu inovasi pelayanan administrasi yang dilakukan dengan mengubah pola pikir serta mindset aparatur kecamatan untuk lebih efektif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya,” ucap Bupati Dadang.

Kedepan, kata Bupati Dadang, ia berupaya terus untuk meningkatkan pelayanan publik dengan cara mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sehingga dapat mendorong pertumbuhan partisipasi masyarakat dan terbangun system pelayanan yang efektif, murah dan cepat.

“Untuk tahun 2015, kami memprioritaskan pelayanan berbasis desa, yang berorientasi pada pelayanan kependudukan di desa,” pungkas Bupati Dadang.

Q awi, adv

Rabu Pon 18 FEBRUARI 2015

Kejaksaan Nganjuk Sidik Korupsi di KKP l Sambungan hal 1

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Nganjuk I Wayan Sumadana SH, menjelaskan adanya ketidaksesuaian antara petunjuk teknis de­ ngan kondisi riil di lapangan. Karena itu mun­ cul dugaan telah terjadi kerugian uang negara.

Pasalnya, lumbung pangan sesuai petunjuk disebutkan yang seharusnya luasnya 96 meter persegi fakta di lapangan luas bangunan tidak sesuai dengan volume teknis. Selain itu fisik bangunan seharusnya dibangun tembok kelil­ ing dengan atap genting, realitanya dibangun dengan tembok setinggi sekitar 1,5 meter, atasnya disambung dengan galvalum dengan atap terpasang dari seng. “Dari bentuk bangu­ nannya sudah dapat diketahui, tidak sesuai dengan spesifikasi teknis,” terangnya kepada Bhirawa di ruang kerjanya, Selasa (17/2).

Lebih parah lagi, dana hampir Rp 2 miliar bukan hanya untuk proyek lumbung pangan desa saja, melainkan juga untuk lantai jemur.

Hanya saja, hingga proyek selesai dan ang­ garan sudah terserap seluruhnya, lantai je­ mur tidak dibangun. Berdasarkan temuan di lapangan ini, lantas Kejari Nganjuk langsung menaikkan kasus pengembangan lumbung pangan desa dan lantai jemur ini ke ting­ kat penyidikan. “Kami sudah mengundang seluruh Ketua Gapoktan untuk dimintai keterangan,” tegasnya.

Dalam penyidikan, diketahui jika seluruh Ket­ ua Gapoktan mengaku tidak tahu menahu terkait proyek pengembangan lumbung pangan desa dan lantai jemur. Pasalnya, sejak awal pekerjaan proyek hingga selesai tidak pernah dilibatkan.

Kajari juga memaparkan, mekanisme proyek lumbung pangan desa sebelum proyek dibangun, masing-masing Gapoktan mengajukan proposal melalui KKP Pemkab Nganjuk. Namun setelah proposal diajukan dengan melampirkan surat tanah, mereka tidak lagi dilibatkan. Anehnya kendati proyek berbentuk hibah, dana tidak langsung turun ke rekening Gapoktan, melaink­ an masuk ke rekening KKP Pemkab Nganjuk.

Lantas oleh KKP, dana tersebut dipecah-pecah dalam proyek kecil dengan sistem Penunjukan Langsung (PL). “Ada lebih dari satu rekanan yang ditunjuk oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Nganjuk untuk mengerjakan pem­ bangunan lumbung pangan,” ujarnya.

Kejaksaan juga berencana minta ket­ erangan pejabat KKP yang terlibat dalam proyek tersebut, termasuk Mantan Kepala KKP Ir Istanto. Anehnya, kendati sudah menaikan status ke penyidikan, kejaksaan belum menetapkan nama-nama tersangka dalam kasus ini. n ris

Pergub Pelimpahan Tupoksi SKPD Tuntas l Sambungan hal 1

dijalankan dengan baik. Pergub ini sangat penting karena sebagai payung dasar SKPD menjalankan tugas barunya,” kata Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim Setiadjit SH, MM dikonfirmasi, Selasa (17/2).

Menurut dia, beberapa contoh tugas baru yang kini diemban SKPD seperti Dinas ESDM kini harus bisa menyelesaikan dan melayani perizinan sebanyak 42 jenis, Disnakertransduk melakukan pengawasan ketenagakerjaan. Selain itu, Dinas Perikanan dan Kelautan kini juga harus menge­ luarkan izin penangkapan ikan atau izin lain yang dulu juga dikeluarkan kabupaten/kota.

Perizinan-perizinan tersebut, lanjutnya, juga sudah masuk dalam pelayanan perizinan yang ada di P2T (Pelayanan Perizinan Terpadu). “Kita juga sudah melakukan perubahan Pergub Nomor 77 Tahun 2010 tentang pelimpahan sebagian ke­ wenangan perizinan dari SKPD ke P2T, sebagai payung hukumnya,” jelas Setiadjit.

Mantan Kepala Bakorwil Bojonegoro ini mengatakan, khusus untuk Dinas Pendidikan yang nanti harus mengelola SMA dan SMK yang dulu dikelola kabupaten/kota, saat ini pe­ limpahannya masih dalam proses. Sebab hal ini berkaitan dengan masalah P3D (Perlengkapan, Personel, Pembiayaan dan Dokumen).

Setiadjit menjelaskan dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda Pasal 21 dinyatakan, pelak­ sanaan masalah konkuren (urusan yang dikerjasa­ makan) seperti pelimpahan pengelolaan SMA dan SMK bisa dilakukan selambat-lambatnya dalam kurun waktu dua tahun sejak diundangkan.

Sehingga pelimpahan tugas di Dinas Pendidikan masih ada waktu hingga 2016 mendatang.

Sekadar diketahui, dalam perubahan Ran­ cangan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan soal urusan konkuren yaitu urusan yang bisa diker­ jasamakan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Urusan konkuren ini seperti masalah pendidikan. Sedangkan urusan mutlak seperti urusan agama, fiskal, pertahanan dan keamanan, hukum serta luar negeri tidak bisa dikerjasamakan dengan daerah, mutlak menjadi urusan pemerintah pusat. n iib

Tolak Rencana Penghapusan PBB l Sambungan hal 1

Soekarwo, dalam pertemuan antara presiden dan seluruh bupati/wali kota dan gubernur se-Indonesia itu, Jokowi juga mengatakan jika PBB memang tidak akan dihapus. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, hanya akan melakukan penyesuaian dan meringankan beban PBB bagi masyarakat miskin.

Untuk masyarakat miskin, maka PBB akan diringankan bahkan kalau perlu akan dihapus. Oleh karena itu, PBB nantinya akan diklasifikasikan menjadi PBB untuk masyarakat miskin dan untuk masyarakat menengah ke atas.

Miskin tidaknya masyarakat, juga tidak se­ mata dilihat penghasilannya, melainkan juga dilihat dari lokasi rumahnya. “Jika miskin tapi punya rumah di Jl Darmo ya silakan dijual karena NJOPnya di Darmo kan tinggi, jadi silakan cari yang NJOP nya rendah sehingga bisa grasi nanti,” ujar Pakde Karwo.

Seperti yang ramai diberitakan, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan, berencana menghapus PBB dan NJOP yang selama ini menjadi patokan harga tanah. Politkus Nasdem itu menjelaskan wacana penghapusan PBB karena dinilai sudah membebani masyarakat yang selama ini kesulitan membayar pajak. n iib

SAMBUNGAN

11

Dua Pengurus Kadin Jatim Ditetapkan sebagai Tersangka l Sambungan hal 1

dan NS pada Selasa (17/2) kemarin. Dari pantauan Bhirawa, tampak satu ter­ sangka berinisal NS mendatangi kantor Kejati Jatim. Sayangnya tersangka NS batal menjalani pemeriksaan dan mening­ galkan kantor Kejati Jatim ketika melihat beberapa awak media.

Sementara Aspidsus Kejati Jatim Febrie Adriansyah menambahkan, sejak beberapa tahun lalu Kadin Jatim memang memperoleh bantuan dana hibah dari Pemprov Jatim untuk sejumlah kegiatan.

Sekitar Rp 10 miliar, dana hibah diterima Kadin Jatim tiap tahun. “Pengusutan kami pada dana hibah yang diterima Ka­ din Jatim pada 2012-2013. Setiap tahun­ nya ada kucuran Rp 10 miliar, dan total hibahnya Rp 20 miliar,” tambahnya.

Dijelaskan Febrie, perolehan dana hibah ini dilakukan Kadin Jatim dengan proses pengajuan surat proposal ke Pem­ prov Jatim, melalui Biro Perekonomian.

Biro inilah yang menentukan disetujui atau tidaknya proposal yang diajukan oleh Kadin, sekaligus menerima lapo­ ran pertanggungjawabannya. Saat ini pe­nyidik melakukan pendalaman atas peran masing-masing tersangka.

“Kami akan kembangkan kasus ini. kalau ada alat bukti baru, tak menutup kemungkinan akan adanya tersangka

baru,” jelas Febry.

Terkait kerugian negara secara pasti, pria asal Jawa Barat ini belum bisa me­ nerangkan berapa jumlah total kerugian negaranya. Pihaknya saat ini masih men­ dalami peranan dan keterlibatan kedua tersangka dalam kasus ini. “Kerugian pastinya masih kita hitung,” ucapnya.

Sedangkan Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Jatim Mohammad Rohmadi menambahkan, DKP dan NS ditetapkan sebagai tersangka karena dugaan keterlibatannya pada penggunaan dana hi­ bah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Setiap tahunnya, sesuai proposal dana hibah itu digunakan untuk tiga program. Yakni promosi di seluruh Indonesia, penguatan UMKM, dan promosi di seputar Jatim.

Dari tiga program tersebut, dua kegiatan yang diduga penyidik tidak dilaksanakan oleh Kadin Jatim, yakni kegiatan promosi di seluruh Indonesia dan penguatan UMK. Dari dua kegiatan itu, harus dibuatkan laporan pertanggungjawaban keuangan yang diserahkan ke Biro Perekonomian Setdaprov Jatim. Nah, laporan pertang­ gungjawaban inilah yang diduga fiktif.

“Sekitar 50 persen dari total dana hibah yang diterima Kadin Jatim tidak dipergunakan sesuai peruntukan. Dan dua program itu dianggap penyidik se­ bagai kegiatan fiktif,” kata Rohmadi.

Disinggung tentang peranan pejabat

Biro Perekonomian Setdaprov Jatim dalam kasus ini, mantan Kasi Intel di Kejari Penajam ini mengaku masih men­ dalaminya. Yang pasti, lanjut Rohmadi, kasus ini diungkap dari penyisiran yang dilakukan penyidik terhadap laporan pertanggungjawaban dana hibah yang dicairkan kepada sejumlah lembaga.

“Dari beberapa LPJ yang kami teliti, dana hibah yang ke Kadin Jatim ini yang paling signifikan penyimpangannya,” ujarnya.

Lebih rinci Rohmadi menerangkan, dana hibah cair setelah pemohon mengajukan proposal melalui Biro Perekonomian. Setelah diferifikasi, biro tersebut yang meng-ACC dan dana dicairkan. Begitu pula dengan LPJ nya, juga di-ACC Biro Perekonomian. Namun, sesuai SOP LPJ dinyatakan klir tanpa harus melalui verifikasi terlebih dahulu.

“Kami masih belum temukan dugaan keterlibatan pihak Biro Perekonomian. Pe­ nyidik masih mendalami hal itu,” ujarnya.

Kasus ini mencuat ke permukaan setelah tim penyidik Kejati Jatim mem­ bawa paksa pejabat Balitbang Jatim Heru Susanto untuk dimintai keterangan be­ berapa waktu lalu. Ternyata, dia diperiksa dalam kasus dugaan korupsi dana hibah di Kadin Jatim senilai Rp 20 miliar.

Belakangan diketahui, pemeriksaan tersebut terkait dugaan keterlibatan peja­ bat penting di Balitbang Jatim, NS dalam kasus di Kadin Jatim. Sebab, diketahui

pula NS ternyata juga menjadi pengurus di Kadin Jatim, yakni sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Energi Sumber Daya Mineral. Bersama DKP, NS akhirnya ditetapkan tersangka oleh Kejati.

Siap Kembalikan Terpisah, mendengar kabar salah satu anak buahnya yaitu peneliti berinisial NS menjadi tersangka, Kepala Badan Peneli­ tian dan Pengembangan (Balitbang) Jatim Dr Ir Priyo Darmawan MSc mengatakan, pihaknya siap untuk mengembalikan dana penelitian pada 2015 yang akan dimanfaat­ kan peneliti NS tersebut ke kas negara.

“Tentunya, anggaran penelitian itu tidak bisa dipergunakan. Dialihkan pun juga tidak bisa. Kami segera mendrop anggaran penelitian ke kas negara,” ka­ tanya yang menunggu hasil penetapan NS sebagai tersangka.

Terkait dengan status kepegawaian­ nya, Priyo juga mengaku, pihaknya tidak bisa berbuat banyak dan siap melaporkan hasilnya ke LIPI (Lembaga Ilmu Pengeta­ huan Indonesia). “Kalau sudah ditetapkan tersangka, tentunya kami tidak bisa mem­ berikan penilaian kinerja yang bersangku­ tan bagus. Disayangkan lagi, jika nantinya dia tidak lagi menyandang jabatan peneliti lagi. Siapa yang mau menerima menjadi peneliti kalau sudah memiliki track record seperti itu,” katanya. n bed.rac

Tunjangan Penghasilan PNS Kota Malang Belum Cair Beredar Stiker Salat l Sambungan hal 1

biasanya diberikan di awal bulan, pada tahun ini akan diterimakan paling lambat pada akhir Feb­ ruari ini,” tutur Sutiaji kepada wartawan, Selasa (17/2).

Dikemukakan Sutiaji, Tunpeng diberikan kepada para PNS ber­ dasarkan kinerja dan poin yang mereka dapat. Ini berbeda dengan gaji karena itu setelah dihitung poinnya baru Tunpeng masingmasing PNS bisa diketahui.

Sutiaji menambahkan jika besaran Tunpeng seluruh PNS di Kota Malang mencapai Rp 95 miliiar setiap bulannya. Setiap PNS mendapatkan Tunpeng bervariasi, paling rendah untuk golongan 1 mendapatkan Rp 1.000.000 dan paling banyak

untuk golongan IV mendapat­ kan Rp 8.000.000 sesuai dengan beban kerja mereka.

“Seluruh PNS mulai dari staf, Kepala SKPD dan Sekda dapat, ke­ cuali wali kota dan wakil wali kota.

Untuk PNS golongan I dan golongan II tidak dikenakan pajak karena pendapatan mereka kecil, tetapi untuk golongan III dan IV dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlalaku,”tutur mantan anggota DPRD Kota Malang itu.

Menurut Sutiji, bagi PNS golong­ an rendah, Tunpeng ini sangat dinanti makanya Pemkot Malang akan berupaya terus memberikan Tunpeng kepada mereka. Hanya saja pihaknya meminta kepada para PNS untuk bersabar. “Kami paham Tunpeng sudah dinanti, bahkan sangat diharapkan untuk

menambah kebutuhan para PNS. Sebab bagaimanapun itu merupa­ kan hak mereka yang setiap bulan harus diberikan,”ujarnya.

Sementara itu, belum turunnya tumpeng bagi PNS benar-benar ditunggu oleh para PNS, utamanya bagi PNS golongan rendah. Karena Tunpeng bisa manambah pendapat­ an para PNS golongan rendah.

Gozali salah satu PNS di Kota Malang, mengakui jika pihaknya sangat menunggu dan berharap Pemkot Malang segera mencairkan Tunpeng mereka. Sebab satu-satu­ nya harapan tambahan penghasil­ an berasal dari Tunpeng. “Harapharap cemas, kita menunggu kabar dari Pak Wali Kota, mohon doanya semoga Tunpeng segera cair karena anak dan istri sudah menunggu,”tukasnya. n mut

Datangkan Ahli Jerman, Kembangkan Teknologi Solar Cell l Sambungan hal 1

solar cell secara massal.

“Di Jerman, energi matahari hanya tersedia 50 persen diban­dingkan Indo­ nesia. Tapi sejak 20 tahun lalu, Jerman sudah mengembangkan solar cell. Bah­ kan sudah sangat familiar untuk kebu­ tuhan rumah tangga,” kata Johan usai memberikan seminar tentang solar cell di Kantor Dindik Jatim, Selasa (17/2).

Manager Pengembangan Bisnis PT Suryatek Lismawati menga­ takan, langkah ini diambil untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia. Sebab diakui atau tidak Indonesia kini telah masuk pada situasi krisis energi. Karena itu, butuh upaya untuk mempercepat pengembangan teknologi solar cell.

“Kami menyasar dunia pendidikan karena targetnya jelas. Anak-anak muda ini bisa mempelajarinya sekaligus mengembangkannya,” kata Lismawati.

Untuk mewujudkan komitmen ini, Lismawati telah menyiapkan tenaga ahli untuk mendampingi

sekolah-sekolah yang mau mengem­ bangkan teknologi solar cell.

Kabid Pendidikan Menengah Ke­ juruan Dindik Jatim Hudiyono men­ gatakan, kerjasama ini akan segera mendapatresponpositif.Sebab,diJatim ada tiga program keahlian kelistrikan yangtahuninimemilikijumlahcalonlu­ lusancukupbanyak.Diantaranyaialah teknik instalasi tenaga listrik, memiliki calon lulusan 4.542 siswa, teknik pem­ bangkit tenaga listrik 124 siswa dan teknik transmisi tenaga listrik.

“Potensi yang ada di SMK dan pelu­ ang yang ditawarkan per­usahan memi­ liki keselarasan yang tepat. Karena itu, kita akan berupaya agar kerjasama ini segera terealisasi,” tutur dia.

Jika telah direalisasikan, pihak Dindik bersama PT Suryatek akan menggodok materi untuk mengako­ modir solar cell dalam kurikulum SMK. Peluang ini pun langsung ditangkap antusias oleh sekolah-sekolah SMK di Jatim. Di antaranya ialah Kepala SMK Muhammadiyah 7 Gondanglegi, Ma­ lang yang sebelumnya telah mengem­

bangkan mobil tenaga surya langsung bersedia untuk dijadikan pilot project.

Kepala SMK Muhammadiyah 7 Gondanglegi Pahri menuturkan keinginannya untuk membuat kelas khusus untuk mendalami teknologi surya. Ini untuk memperluas pro­ gram pengembangan energi surya dari mobil untuk kebutuhan lebih luas, seperti rumah tangga. “Mini­ mal kita bisa memulai dengan me­ menuhi kebutuhan listrik sekolah dengan energi matahari. Meskipun tidak 100 persen, paling tidak 50 persen itu sudah cukup,” kata dia.

Pahri yakin, potensi untuk mengembangkan energi matahari cukup besar. Sebab di negara ini hanya berlaku dua musim, hujan dan kemarau. Ini berbeda dengan negaranegara di Eropa. Karena itu, pihaknya meminta agar program ini segera di­ realisasikan. “Kita sudah melahirkan dua generasi mobil surya, kini saatnya melebarkan sayap. Kita berharap agar April mendatang program ini sudah bisa dimulai,” pungkas dia. n tam

Tiga Waktu di Kota Santri watul Wutsqo (PPUW) Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek, Jombang men­ gakui telah mengeluar­ kan imbauan salat tiga waktu. Dzuhur dengan Ashar dijamak, Magrib dan Isya’ juga dijamak, meski tidak bepergian jarak jauh. “Stiker yang kami edarkan ini untuk para pekerja yang sibuk.

Di antaranya adalah sopir, tukang becak, dan para buruh tani. Karena mer­ eka tidak bisa tepat wak­ tu untuk melaksanakan salat lima waktu,” katanya menjelaskan.

Hj Quratul Ayun meru­ pakan istri dari KH Qoyim Ya’qub, pengasuh PPUW. Sedangkan Kiai Qoyim sendiri enggan menemui wartawan guna memberi­ kan penjelasan. Menurut Neng Qurroh, demikian dia biasa dipanggil, salat 3 wak­ tu memiliki dasar hukum yang ada dalam Alquran, yakni surat Al Isra’ ayat 78.

Dalam surat itu, lanjutnya, ada tiga waktu salat. Per­ tama, saat tergelincirnya matahari, kemudian gelap malam, dan terang fajar.

“Salat jamak juga ada da­ lam hadits nabi,” pungkas Quratul Ayun.

PPUW (Pondok Pesant­ ren Al Urwatul Wutsqo) Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek bukan kali ini saja membuat heboh. Belum lama ini, PPUW juga ramai diperbincangkan karena menerapkan hukum cambuk bagi santrinya yang melang­ gar seperti minum minuman keras dan zina. n rur

l Sambungan hal 1

kan beredarnya stiker tersebut. MUI juga me­ nilai imbauan yang diter­ bitkan PPUW itu cukup meresahkan masyarakat.

“Kami sangat menyesal­ kan beredarnya stiker itu, karena berpotensi menyesatkan,” kata Jun­ aidi sembari menunjuk­ kan segepok stiker yang ia bawa, Selasa (17/2).

Junaidi menambaha­ kan, dalam waktu dekat ini MUI berjanji segera memanggil pengasuh PPUW untk menjelaskan stiker salat 3 waktu terse­ but.” Segera kita panggil dalam waktu dekat ini, MUI sudah mendapatkan stiker tersebut,”tandas Pengasuh Pesantren Al Aqobah Kwaron Diwek ini menandaskan.

Hal yang sama juga dis­ ampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Jom­ bang Bahrozi. Dia menye­ salkan beredarnya stiker salat 3 waktu tersebut.

Meski dikatakan hal itu ada dasarnya. Namun menurut­ nya, stiker itu berpotensi menyesatkan karena tidak ada penjelasan yang detil. ”Kita akan berkoordinasi dengan MUI karena lem­ baga itu yang berwenang menangani masalah ini.

Namun menurut kami itu berpotensi menyesatkan bagi kaum awam karena tidak ada penjelasan yang rinci,”tandasnya.

Sementara itu, Hj Quratul Ayun pengasuh Pondok Pesantren Al Ur­

Disepakati Mulai Desember 2015, KPU Jatim Pilih Tunggu UU Pilkada Disahkan l Sambungan hal 1

Anggota KPU Jatim Choirul Anam mengaku pihaknya belum bisa memberikan keterangan banyak, meski rapat paripurna sudah mengerucut Desember 2015 pelaksanaan Pilkada seren­ tak gelombang pertama digelar.

Sebaliknya pihaknya masih mem­ baca dan menganalisas satu per satu pasal yang ada di UU No 1 Tahun 2015 jika benar disahkan menjadi lembar negara.

“Kami masih konsentrasi pada pasal-pasal yang ada di UU No 1 Tahun 2015. Yang pasti kami juga akan menunggu UU tersebut men­ jadi lembaran negara,”tegas Anam yang diklarifikasi lewat telepon genggamnya, Selasa (17/2).

Sementara itu, Ketua KPU Jatim Eko Sasmito menyatakan kampanye calon bupati/wali kota pada pemilihan kepala daerah 2015 akan dibiayai dan difasilitasi oleh negara. Namun pembiayaan tersebut baru diberikan pada Pilkada serentak gelombang dua yang rencananya digelar 2017 tersebut. “Ada sejumlah agenda

dalam kampanye yang dibiayai oleh negara melalui anggaran di KPU setempat,” ujarnya.

Peraturan tersebut sesuai yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bu­ pati dan Wali Kota, kemudian di­ sahkan menjadi Undang-Undang yang revisinya diparipurnakan beberapa hari lagi.

Dalam Perppu di Bab XI yang mengatur tentang kampanye bagian ketiga tentang metode kampanye 65 ayat (1) mulai huruf a sampai g, dijelaskan bahwa kam­ panye dapat dilaksanakan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat pub­ lik/debat terbuka antar calon.

Kemudian, penyebaran ba­ han kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik, dan/atau keg­ iatan lain yang tidak melanggar kampanye dan ketentuan pera­ turan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam Pasal 65 ayat (2) disebutkan kampanye

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota melalui dana APBN. “Kalau merujuk peraturan itu maka yang dibiayai oleh KPU adalah debat publik/debat terbuka antar calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik,” kata Eko. Sedangkan, lanjut dia, kam­ panye berupa pertemuan ter­ batas, pertemuan tatap muka dan dialog serta kegiatan lain yang tidak melanggar kampa­ nye dan ketentuan perundangundangan tetap dibiayai oleh pihak calon kepala daerah.

“Dalam peraturan juga ter­ tuang aturan tentang teknis pe­ masangan alat peraga, termasuk jumlah dan lokasi yang diperbo­ lehkan dipasangi alat sosialisasi oleh KPU,” tukas mantan Ketua KPU Kota Surabaya tersebut.

Sementara itu, hal sama disampaikan Komisioner KPU RI Arief Budiman yang membe­

narkan sejumlah kegiatan ten­ tang kampanye mulai Pilkada serentak tahun ini akan dibiayai oleh negara. “Dalam aturan sudah disebutkan sehingga calon kepala daerah sudah tidak bisa kampanye, khususnya me­ masang alat peraga dan sosiali­ sasi seenaknya,” ucapnya.

DPR-Pemerintah Sepakat Komisi II DPR RI dan pemer­ intah menyepakati pelaksanaan Pilkada secara serentak dilaku­ kan dalam beberapa gelombang mulai Desember 2015.

“Kesepakatan tersebut dicapai pada pembahasan RUU Pilkada pada Senin (16/2). RUU Pilkada dijadwalkan akan dibawa ke ra­ pat paripurna Selasa hari ini un­ tuk disetujui menjadi undang-un­ dang,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy di Jakarta, Selasa (17/2) kemarin.

Lukman Edy menjelaskan, pelaksanaan Pilkada secara serentak akan dilakukan dalam tujuh gelombang hingga dicapai Pilkada serentak secara nasion­ al pada 2027. n cty, ira

Pilkada serentak gelombang kedua akan dilaksanakan pada Februari 2017 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua 2016 dan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2017 n Pilkada serentak gelombang ketiga akan dilaksanakan pada Juni 2018 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2018 dan 2019 n Pilkada serentak gelombang keempat akan dilaksanakan pada 2020 untuk kepala daerah hasil pemilihan 2015 n Pilkada serentak gelombang kelima akan dilaksanakan pada 2022 untuk kepala daerah hasil pemilihan pada 2017 n Pilkada serentak gelombang keenam akan dilaksanakan pada 2023 untuk kepala daerah hasil pemilihan 2018 n Pilkada serentak secara nasional pada 2027 n

Sumber : DPR RI

Dua Bulan Sakitnya Masih Terasa, tapi Hadiah Tak Kunjung Berasa l Sambungan hal 1

uang. Tapi, yang terpenting bagi kami yakni bisa mengharumkan nama kota dan bangsa,” ungkap Nasrul.

Belum diberikannya hadiah ke­ menangan tersebut sempat memun­ culkan pertanyaan pada pelatih dan teman-teman yang aktif dalam beladiri asal Jepang tersebut. Sebab, setiap mendapat juara pihak yang mengada­ kan selalu memberikan reward, baik berupa medali maupun uang pembi­ naan. “2013 lalu, saya juga mendapat juara dan mendapat uang pembinaan.

Tapi tidak tahu, kenapa hingga kini tak jelas kabarnya,” tutur pria kelahiran 20

Maret 1994 itu.

Nasrul mengatakan, risiko cedera pada bela diri Shorinji Kempo sesung­ guhnya sangat rentan. Retak tulang dan sakit pada sekujur tubuh biasa saja terjadi. Sebab, dalam Kempo ter­ dapat tiga keahlian dari tiga jenis bela diri sekaligus. Seperti membanting dari beladiri Judo, tendangan dari Taekwondo dan pukulan keras pada Karate. Jadi kalau sudah tanding badan seringkali terasa begitu sakit.

“Biasanya bila sudah mendapatkan hadiah pasca menang, uangnya bisa untuk rawat pemulihan,” tutur atlet yang juga juara Porprov 2014 itu.

Atas pengalaman ini, baik Nasrul

maupun Nurul tak berkecil hati. Bah­ kan jika ada ajang serupa di kemudian hari, keduanya tetap akan senang hati membela kota kelahirannya. Bahkan jika ada tawaran dari untuk membela daerah lain dengan kompensasi yang lebih tinggi, tetap tidak akan dipilih.

“Kalau tidak mau didelegasikan Sura­ baya, nanti malah tidak didelegasikan di Porprov atau ajang nasional dan internasional yang lain,” tutu Nurul.

Meski belum mendapat hadiah dari Pemkot Surabaya, pihak UMS cukup bisa mengerti. Karena itu, Rektor UMS dr Sukodiono memberikan beasiswa penuh atas prestasi yang diraihnya se­ lama ini. Tidak hanya beasiswa, setiap

prestasi juga ada insentif yang diberi­ kan kampus sesuai level kemenangan­ nya. “Jadi ada dua penghargaan dari kampus. Selain beasiswa penuh, juga ada insentif untuk mahasiswa. Meski jumlahnya tidak besar, tapi ini adalah apresiasi untuk mereka,” tutur dia.

Sementara menanggapai lambatnya reward untuk mahasiswanya, Sukardi­ ono akan melakukan komunikasi den­ gan pihak-pihak terkait. Menurutnya, hal semacam ini kerap terjadi. Namun selalu bisa dicarikan solusi. “Kita selalu menampung keluhan-keluhan maha­ siswa ini selanjutnya akan kita carikan solusinya,” pungkas alumnus Fakultas Kedokteran Unair itu.*

UTAMA

12

Rabu Pon, 18 FEBRUARI 2015

KINERJA KINERJA PELAYANAN PELAYANAN PRIMA PRIMA

Jatim, Jateng dan DIY Sepakat Kembangkan Geopark Gunung Sewu Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X, melakukan Penandatangan Kesepakatan Bersama Pengembangan dan Pelestarian Taman Bumi (geopark) Gunung Sewu, di Bangsal Kepatihan Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (17/2).

P

enandatangan MoU (Memoran dum of Understanding) yang juga disaksikan Kepala Badan Geologi Kementrian ESDM, Dr Ir Surono, perwakilan Menteri Pariwisata RI dan perwakilan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ini, diharakan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar Geopark Gunung Sewu. “Pekerjaan besar dalam pengembangan dan pelestarian Geopark Gunung Sewu adalah menjadikan masyarakat yang awalnya merasa tidak nyaman, menjadi nyaman, sehingga akan timbul harapan dan semangat baru,” kata Gubernur Soekarwo, diselasela penandatangan tersebut.

Menurut dia, masyarakat harus diubah pandangannya, apabila dahulu wilayah Gunung Sewu dikenal kering dan tandus, dengan adanya pengembangan dan pelestarian Geopark ini, kedepan akan menjadi tanah yang penuh dengan potensi luar biasa. Banyak keanekaragaman dari Gunung Sewu diantaranya bebatuan, struktur sedimen, fosil dan struktur geologi dari batuan dasar tersingkap di area Geopark Gunung Sewu yang terbentang dari Pantai Parangtritis hingga Teluk Pacitan.

“Pastinya, memberikan harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik, asalkan kekhasan selalu dijaga.

Saat ini, hanya ada tiga Geopark yang telah dikembangkan dan secara internasional menjadi tujuan pariwisata yakni di Geopark Langkawi di Malaysia, Geopark Dong Van di Vietnam dan Geopark Batur di Bali,” jelasnya.

Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo mengatakan, Pemprov Jatim, Jateng dan DIY harus bekerjasama dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam pengembangan Geopark Gunung Sewu. Oleh karena itu, kesepakatan bersama ini sebagai sink-

sudarno/bhirawa

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo bersama dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X saat melakukan Penandatangan Kesepakatan Bersama Pengembangan dan Pelestarian Taman Bumi (geopark) Gunung Sewu.

ronisasi kebijakan guna mewujudkan pembangunan kawasan Geopark Gunung Sewu, sebagai kawasan perlindungan dan konservasi, kawasan pendidikan dan kawasan pengembangan ekonomi masyarakat.

Perlu diketahui, secara keseluruhan luas daerah Geopark Gunung Sewu seluas 120 x 40 kilomter persegi yang membentang di tiga kabupaten di tiga provinsi. Yakni Kabupaten Pacitan Provinsi Jatim, Kabupaten Wonogiri Provinsi Jateng, dan Kabupaten Gunung Kidul DIY. Sebagai informasi, bentangan alam kawasan Gunung Sewu yang diusulkan menjadi taman bumi (geopark) dunia sangat luas. Kawasan Taman Bumi Gunung Sewu terbagi atas 33 situs geologi, yaitu 13 situs di Pacitan, 7 situs di Wonogiri, dan 13 situs di Gunung Kidul. Di Pacitan ada 13 lokasi situs geologi, antara lain Luweng Jaran, Luweng Ombo, Goa Gong, Goa Tabuhan, Goa Song Terus, Teluk Pacitan, Pantai Klayar, Pantai Watu Karung, Sungai Baksoka, dan Telaga Guyang Warak. Karena posisi kawasan Gunung Sewu lintas kabupaten dan provinsi, kewenangan menentukan pengelolaannya ada di pemerintah pusat.

Sebelumnya, dengan potensi yang luar biasa dari Geopark Gunung sewu, ketiga kabupaten tersebut diusulkan ke Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Persatuaan Bangsa Bangsa (PBB) yakni UNESCO, untuk menjadi geopark tingkat internasional. Akan tetapi mengalami penolakan, karena untuk menjadi geopark tingkat internasional syarat utama harus mengoptimalkan bentuk pengelolaannya.

Selain itu, juga harus melibatkan

tingkat provinsi dan Kementrian Pariwisata dan ESDM. Oleh sebab itu, dengan adanya penandatangan kesepakatan bersama pengembangan dan pelestarian bisa merealisasikan Geopark Gunung Sewu.

Dengan adanya kerjasama antara Pemprov Jatim dengan DIY dan Jateng tentang pengusulan Geopark Gunung Sewu ke UNESCO menjadi tingkat internasional, maka akan ada lahan untuk menjadi lahan konservasi, sarana pendidikan dan lokasi tujuan pariwisata. Ada keistimewaan dari geopark di tiga kabupaten ini, yang tidak dimiliki daerah lain.Secara geologi terdapat batuan gunung tua dan sedimen laut purba. Secara biologi, terdapat ostrea yakni batuan yang didalamnya terdapat makhluk hidupnya dan merupakan batu aktif.

Dan juga terdapat budaya khusus yakni ditemukan budaya kehidupan prasejarah seperti artefak, makanan purba yang juga ditemukan disini.

Dengan menjadi kawasan Geopark, Gunung Sewu bisa jadi magnet pariwisata internasional. Hal itu akan menguntungkan dari segi pendapatan daerah dan masyarakat lokal.

Lokasi itu berpotensi jadi obyek penelitian dan wisata. Siapa pun yang datang ke Pacitan, baik turis, peneliti, maupun pegiat alam, tentu akan membelanjakan uangnya dan menggerakkan perekonomian daerah ini. Luweng Jaran yang berlokasi di Desa Jlubangan, Kecamatan Pringkuku, Pacitan, misalnya, berpotensi menjadi obyek wisata minat khusus dan riset.

Ada beragam struktur geologi dan ornamen goa yang indah di dalamnya.

Warga desa membangun gapura berhiaskan patung kuda sebagai penunjuk arah menuju Luweng Jaran. Q iib

Sutomo, Wakil Pengurus Muhammadiyah Kota Madiun sedang menunjukan surat pengunduran diri Direktur Rumpiati dan Pembantu Direktur I AKBID Muhamdiyah Kota Madiun, Baruatun.

Direktur dan Pudir I Akbid Mundur Edy Sanyoto: Saya Minta Maaf Kota Madiun, Bhirawa Perjuangan ratusan mahasiswi Akademi Kebidanan (AKBID) Muhammadiyah Kota Madiun, menurunkan Direktur Rumpiati dan Pembantu Direktur I Baruatun, akhirnya membuahkan hasil.

Melalui surat pengunduran diri bermaterai yang ditandatangani keduanya, mereka mundur dari jabatannya selaku Direktur dan Pembantu Direktur I. Sayangnya keduanya tidak hadir saat surat pengunduran diri mereka dibacakan di hadapan sekitar 180 mahasiswa di aula gedung Islamic Center yang terletak di Jalan Sumatra Kota Madiun, Selasa (17/2).

Surat pengunduran keduanya, dibacakan oleh Wakil Ketua Pengurus Mummadiyah Madiun. Hadir pula dalam pembacaan surat surat pengunduran ini, yakni pengurus wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Najib.

Namun meski keduanya telah menyatakan mundur, mahasiswa masih mempunyai satu tuntutan lagi. Yakni agar ketua Muhammadiyah Madiun, Edy Sanyoto,

meminta maaf kepada mahasiswa. Karena pada saat mahasiswi melakukan aksi unjukrasa di kampus Akbid yang berada di Jalan Ring Road Kota Madiun beberapa waktu lalu, Edy Sanyoto mengusirnya. "Satu lagi tuntutan kami. Yaitu agar pak Edy minta maaf kepada kami. Karena beliau pernah mengusir kami dari kampus saat kami demo," kata salah satu mahasiswi.

Sutomo, Wakil Pengurus Muhammadiyah Kota Madiun menyatakan, setelah adanya surat pengunduran diri dari Direktur dan Pembantu Direktur I, ia minta kepada mahasiswi untuk masuk kuliah kembali setelah selama sembilan hari melakukan aksi unjukrasa dan mogok belajar.

"Saya berterima kasih kepada Rektor STISIP Muhammadiyah

yang menampung anak-anak Akbid agar tidak melakukan aksi demo di luar kampus. Saya minta, setelah sembilan hari melakukan aksi demo, dengan surat pengunduran diri ini, agar anak-anak kembali belajar," pinta Sutomo.

Sementara itu Edi Sanyoto yang baru hadir usai acara, langsung menyatakan permintaan maaf di hadapan mahasiswi yang pernah diusirnya dari kampus.

"Dengan ketulusan, saya menyampaikan permintaan maaf atas lontaran kalimat yang sempat membuat mahasiswi tersinggung. Sekali lagi, saya minta maaf. Saat itu saya memang di luar kendali," kata Edy Sanyoto, dihadapan mahasiswi.

Untuk diketahui, sejak sembilan hari terakhir, mahasiswi Akbid Muhammadiyah Madiun melakukan aksi unjukrasa dan mogok belajar. Alasannya, karena Direktur dan Pembantu Direktur I, memberlakukan biaya yang terlalu tinggi kepada mahasiswi dibanding di kampus lain sejenis yang berada di Madiun. Q dar

Pendapat Gubernur Terhadap Raperda Inisiatif DPRD Jatim

Lindungi Petani Jatim, Dewan Gagas Perda lebih mendalam. Diantaranya, salah satu kebijakan yang diatur dalam pelaksanaan perlindungan petani adalah adanya jaminan pengadaan lahan pertanian oleh pemerintah provinsi yang dilakukan melalui pemanfaatan tanah milik daerah untukkepentingan lahan pertanian dengan cara memberikan izin kepada petani yang telah melakukan usaha tani minimal 5 tahun dengan luasan maksimal 2 hektar untuk diusahakan.

“Ketentuan ini perlu kehati-hatian dalam pengaturannya, mengingat dalam hal ini yang digunakan adalah tanah milik daerah. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan barang milik daerah sudah diatur jelas dalam PP No.27 tahun 2014, meskipun dalam UU No.19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani mengamanatkan bahwa Pemda berkewajiban memberikan jaminan luasan lahan pertanian, tapi hingga saat ini PP tentang petunjuk teknisnya belum diterbitkan,” jelas Soekarwo. Pakde Karwo panggilan akrab Gubernur Jatim juga berharap Raperda perlindungan petani tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan subtansi materi Perda No.14 tahun 2013 tentang percepatan pelaksanaan sistem resi gudang yang bertujuan melindungi petani dari berbagai kemungkinan fluktuasi harga dan gagal panen.

“Khusus berkaitan dengan legal drafting, masih terdapat dasar hukum peraturan perundang-udangan yang sudah dicabut dan masih terdapat kekeliruan dalam penunjukan pasal serta pengaturan mengenai ketentuan pidana masih memerlukan pembahasan yang lebih mendalam,” pungkas Pakde Karwo. Q cty.adv

Kaum petani yang telah banyak memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup dasar masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan saat ini masih banyak yang belum mendapatkan upaya perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan. Padahal, sejalan dengan amanat Pancasila dan UUD 1945, upaya pembangunan di bidang pertanian diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

K

arena itu, petani sebagai pelaku pemban gunan perlu diberi perlindungan untuk men dukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Sebagai bentuk nyata perlindungan terhadap petani, Komisi B DPRD Jatim mengajukan Raperda inisiatif perlindungan terhadap petani yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Zainul Lutfi mengatakan bahwa bentuk perlindungan terhadap petani, diantaranya ; memberikan bantuan hukum kepada petani untuk menghadapi proses hukum, menyediakan prasarana dan sarana produksi bagi petani untuk meningkatkan kapasitas produksi, mengadakan lahan pertanian dan pengadaan infrastruktur pertanian untuk memberikan jaminan keberlanjutan usaha kepada petani.

Selain itu juga melindungi pengetahuan tradisional dan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh petani, membangun sistem peringatan dini terpadu untuk memberikan kepastian berusaha kepada petani, memberikan asuransi kepada petani untuk memberikan jaminan kepastian dalam berproduksi, dan memberikan bantuan dan subsidi kepada petani sebagai upaya insentif guna meningkatkan kapasitas usaha dan produksi. “Dalam Raperda itu, pemerintah daerah juga diminta memberikan jaminan pengadaan lahan pertanian melalui pemanfaatan tanah daerah untuk kepentingan lahan pertanian yang diberikan kepada petani dalam bentuk izin pengusahaan, izin pengelolaan atau izin pemanfaatan,” jelas politisi asal F-PAN DPRD Jatim.

Sementara petani yang berhak memegang izin kelola pemanfaatan tanah daerah, lanjut Lutfi adalah para petani yang telah melakukan usa-

ha tani paling sedikit 5 tahun berturut-turut.

“Petani yang memegang izin pemanfaatan tanah milik daerah untuk kepentingan lahan pertanian, dilarang menjual, menyewakan dan atau mengalihfungsikan lahan tersebut,” beber mantan anggota DPRD Kab Sidoarjo ini.

Senada, anggota Komisi B DPRD Jatim lainnya, Mohammad Fawaid menambahkan, dalam Raperda perlindungan terhadap petani juga memerintahkan kepada pemprov Jatim untuk memberikan asuransi kepada petani yang merugi akibat gagal panen. “Kerugian gagal panen yang diasuransikan itu akibat bencana alam, serangan organisme penggaggu tumbuhan dan hewan, wabahpenyakit menular, dampak perubahan iklim dan jenis resiko-resiko lain yang diatur dalam Pergub,”

ujar politisi asal F-Gerindra.

Selain asuransi, pemprov juga memberikan subsidi untuk benih atau benih tanaman komoditas yang diprioritaskan untuk ekspor, pupuk dan alat mesin pertanian. ”Petani yang menerima bantuan atau subsidi dilarang menyalahgunakan karena bisa berimplikasi hukum, karena itu dinas terkait perlu memberikan pendampingan,” imbuh Fawaid.

Menanggapi usulan Raperda Komisi B, Gubernur Jatim, Soekarwo menyatakan dapat memahami dan mendukung Raperda tentang pemberdayaan petani. Pasalnya, Jatim merupakan penopang lumbang pangan nasional.

Namun setelah mempelajari naskah akademik dan draf Raperdanya terdapat beberapa hal yang memerlukan perhatian dan pembahasan

Pemprov Setuju Revisi Perda Bantuan Hukum untuk Maskin Pasca ditetapkannya Perda 9/2012 ternyata pemerintah menerbitkan PP 42/2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum yang merupakan aturan pelaksanaan dari UU nomor 16/2011. ‘’Sehingga wajar bila terdapat perbedaan dalam pengaturan substansi materi. Namun demikian substansi materi tidak banyak perbedaan. Hanya satu perbedaan yang cukup krusial yaitu mengenai mekanisme pemberian bantuan,’’tegas Gubernur Jatim, Soekarwo.

Menurutnya, jika dalam Perda 9/ 2012 dana bantuan diberikan melalui mekanisme hibah, namun dalam PP 42/2013 disebutkan penyaluran dana bantuan hukum litigasi maupun non litigasi dilakukan setelah pemberi bantuan hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara atau kegiatan non ligitasi dan pemberi bantuan hukum menyampaikan laporan yang diserti bukti pendukung. ‘’Sehubungan dengan perbedaan tersebut, maka sesuai dengan asas lex superior derogate legi inferori yaitu peraturan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi,’’tegas Pakde Karwo dalam rapat paripurna DPRD Jatim. Q cty.adv