Harian Bhirawa Edisi 18 Desember 2014

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Serentak itu tidak hanya pencoblosan atau pemungutan suaranya saja, tetapi juga serentak pelantikannya,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 10

031-5615454

Dirjen Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kamis Legi, 18 DESEMBER 2014

http://www.harianbhirawa.co.id

18 DESEMBER 2014

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 09.00 19.00

Menghadiri Musrenbang di Jakarta Menerima Penghargaan Antara Award di Jakarta

 Wagub H Saifullah Yusuf

07.00 09.00 19.00

Talk Show Warung Pakde di Radio SS (Tentatif) Menghadiri Temu Konsultasi Keuangan Mikro Koperasi di Pendopo Sidoarjo Menerima Penghargaan Parahita Ekapraya di Gedung BKKBN Jakarta

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 09.00

Rapat Tim Pembina Samsat Jatim di Kantor Dipenda Provinsi Jatim

Pemprov Beri Bantuan Usaha Warga Eks Dolly Pemprov, Bhirawa Meski lokalisasi Dolly dan Jarak sudah ditutup Pemkot Surabaya beberapa waktu lalu, Pemprov Jatim tetap memberikan perhatian kepada warga eks lokalisasi tersebut. Di antaranya dengan memberikan bantuan pelatihan dan modal usaha.

Sebanyak 48 warga eks Dolly yang merasakan dampak langsung penutupan lokalisasi mendapat bantuan modal usaha sebesar Rp 5 juta yang dirupakan dalam bentuk barang sesuai jenis usaha yang mereka inginkan. Bantuan dari Pemprov Jatim ini pun disambut baik warga karena bisa mencari nafkah lagi dengan baik.

 ke halaman 11

Lalu lintas tol Surabaya-Gresik pada hari kerja, Senin-Jumat padat. Dengan alasan di antaranya untuk mengurai kemacetan, sebelum Natal pemerintah akan menaikkan tarif tol Surabaya-Gresik hingga 40%.

Sebelum Natal Tarif Tol Surabaya-Gresik Naik 40% Jakarta, Bhirawa Pengguna tol Surabaya – Gresik harus mulai mengkalkulasi pengeluaran untuk biaya transportasi dalam waktu dekat. Sebab sebelum 25 Desember, tarif jalan tol Surabaya-Gresik secara keseluruhan akan naik sekitar 30,33 persen sampai 40 persen atau naik dari Rp 3.000 sampai Rp 8.500.

“Berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 242/KPTS/ M/2012 tanggal 13 Agustus 2012 tentang penetapan penyesuaian tarif tol awal dan masa konsesi pengusahaan jalan tol Surabaya-Gresik, kenaikan tarif tol berlaku untuk golongan I sampai

Golongan V,” kata Kepala Bidang Pengawasan dan Pemantauan, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Christian Kornel Sihaloho di kantornya, Rabu (17/12).

Kornel memaparkan, untuk golongan satu tarif

Bingung Nasib GTT hingga Biaya Operasional

sudarno/bhirawa

SPBU di Jl Soekarno – Hatta Kota Madiun saat melayani pelanggan, Rabu (17/12).

Kejati Selidiki Dugaan Korupsi Retribusi Tera Ulang SPBU Madiun, Bhirawa Tim Satuan Khusus (Satsus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kejaksaan Tinggi Jatim melakukan penyelidikan dugaan korupsi retribusi tera ulang SPBU yang dilakukan sejumlah UPT Kemetrologian di Jawa Timur. Termasuk UPT Kemetrologian Madiun.

Sesuai rencana, petugas Satsus melakukan pemeriksaan terhadap pemilik SPBU se-eks Karesidenan Madiun, mulai Selasa (16/12) hingga Kamis (18/12). Para pengusaha SPBU diperiksa di kantor Kejaksaan Negeri Madiun yang berada di Jalan Pahlawan Kota Madiun.

Menurut sumber di lingkungan Kejaksaan Negeri Madiun, selain beberapa pengusaha SPBU, Tim Satsus juga sudah memeriksa tiga orang pe-

(Bopda). Seperti diungkapkan Kepala SMKN 2 Surabaya Djoko Pramodjo, selama ini masyarakat Surabaya telah mengenal pendidikan gratis. Namun ketika dikelola provinsi, hal ini dikhawatirkan tidak akan berlaku lagi. Sebab, selama ini biaya operasional paling besar ditopang oleh Bopda.

“Yang paling dikhawatirkan itu kalau Bopda dihapus. Kalau kita hanya mengandalkan BOS saja, pasti tidak akan cukup untuk operasional,” tutur Djoko

saat dikonfirmasi, Rabu (17/12).

Seperti diberitakan sebelumnya, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan pengelolaan Dikmen di bawah wewenang provinsi. Melalui undang-undang tersebut, Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi memastikan akan melakukan pemerataan mutu pendidikan. Sehingga tidak ada pengecualian untuk daerah tertentu. Termasuk Surabaya yang

Batu, Bhirawa Wali Kota Batu Eddy Rumpoko menegur para pejabat struktural di Pemkot Batu dan jajarannya yang malas bekerja dan hanya sekadar hadir di tempat kerja. Untuk itu, selain menerapkan teknologi online dalam pengawasan, wali kota turun langsung ke setiap SKPD untuk memeriksa kesiapan program dan pejabat serta staf tarkait.

Teguran dengan nada keras itu disampaikan wali kota dalam rapat internal bersama para kepala SKPD, dan pejabat eselon II,III, IV yang digelar di Gedung Ganesha, Rabu (17/12).

“Saya akan turun dan memeriksa langsung kesiapan SKPD dalam melaksanakan programnya. Semua pejabat tak

Siap Stempel di Saku Celana ADA yang menarik dalam peluncuran Program Jalin Matra (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera) Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (16/12) lalu. Saat penandatanganan kesepakatan bersama antara Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dengan bupati/wali kota tentang dukungan pendampingan dan pengalokasian dana program Jalin Matra Tahun 20142018, ada 20 bupati/ wali kota yang hadir dan ikut menandatangi Sambari Halim Radianto

Sentil..

 ke halaman 11

 Tiga warga Blitar diduga terlibat ISIS  Benar ISIS atau ISIS Kw?  Manfaatkan momentum pelemahan rupiah  Ngomong sih gampang  Salah gunakan izin, enam rumah makan ditutup paksa  Biasa..modus, modus

 ke halaman 11

Wali Kota Tegur Pejabat Malas dan Suka Cari Honor

 ke halaman 11

anas/bhirawa

Wali Kota Batu Eddy Rumpoko sedang memberi teguran dan nasihat kepada pegawainya dalam rapat internal yang digelar di Gedung Ganesha, Rabu (17/12).

Golongan Tarif Lama

Tarif Baru

I Rp 9.000 Rp 12.000 II Rp 12.500 Rp 17.500 III Rp 18.000 Rp 23.500 IV Rp 27.000 Rp 35.500 Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum

 ke halaman 11

Sekolah Surabaya Cemas Provinsi Kelola Dikmen Surabaya, Bhirawa Perubahan wewenang mengelola pendidikan menengah (Dikmen) SMA/SMK dari pusat ke provinsi disambut antusias sekaligus was-was. Antusias di level provinsi yang akan memegang wewenang, namun was-was di level daerah hingga sekolah.

Khususnya sekolah-sekolah di Surabaya yang sudah terbiasa dengan pendidikan gratis melalui dukungan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah

ESTIMASI KENAIKAN TARIF TOL SURABAYA-GRESIK

900 Personel Amankan Perayaan Natal di Malang Malang, Bhirawa Sebanyak 900 orang personel dari TNI dan Polri yang dibantu Satpol PP Kota Malang diterjunkan untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru 2015 di wilayah itu.

Kapolres Kota Malang AKBP Totok Suhariyanto mengatakan ratusan personel tersebut akan disiagakan untuk menjaga 41 titik keramaian serta 96 gereja yang ada di wilayah Kota Malang. “Khusus untuk pengamanan gereja dibagi dalam tiga kategori, yakni pengamanan pertama diturunkan sebanyak 10 anggota kepolisian dibantu pengamanan internal TNI di empat gereja yang berpotensi rawan, diantaranya gereja Kayutangan dan gereja Ijen,” katanya, Rabu (17/12).

Sedangkan pengamanan kedua dilakukan di gereja besar, namun tidak rawan, kemudian pengamanan di gereja-gereja kecil. Proses

 ke halaman 11

Bojonegoro Mulai Distribusikan Bantuan ke Desa Rawan Banjir

Pemprov Lakukan Perluasan dan Pengerukan Bendungan

Bojonegoro, Bhirawa Antisipasi datangnya musibah terus dilakukan berbagai daerah di Jatim. Seperti yang dilakukan Pemkab Bojonegoro, meski banjir belum datang, mereka telah mengirim ratusan paket sembako ke enam desa yang berpotensi banjir. Daerah yang mendapat kiriman sembako terutama berlokasi di pinggir Sungai Bengawan Solo.

Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro Andik Sujarwo, pengiriman logistik di desa-desa bagian dari antisipasi penanggulangan banjir. Pada Desember, volume hujan masih sedang dan kemungkinan meningkat pada Januari-Feb-

 ke halaman 11

 ke halaman 11

TP PKK Kab Situbondo Peringati Hari Ibu

Gelar Lomba Fashion Bahan Daur Ulang Sampah hingga Rias Pengantin Pendopo Kabupaten Situbondo mendadak berubah menjadi lautan wanita cantik dengan memakai aksesoris dan beragam baju unik, Rabu (17/12). Pemandangan apik itu dihelat untuk memeriahkan peringatan Hari Ibu yang ke-87 tahun.

Sawawi, Kabupaten Situbondo Peringatan Hari Ibu memang menjadi kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Situbondo. Tahun untuk merayakannya, digelar kegiatan lomba fashion dari bahan daur ulang sampah.

Dan kegiatan semacam ini baru pertama kali digelar.

Acara lomba dimulai sekitar pukul 08.00 dengan dibuka langsung Bupati Situbondo Dadang Wigiarto didampingi jajaran Forpimda dan sejum-

lah pimpinan SKPD. Puluhan peserta yang didominasi kaum wanita, ikut ambil bagian dalam deretan undangan. Setelah nomor urut dan nama dipanggil MC, satu persatu para model berjalan di atas catwalk karpet merah yang dihamparkan memutari halaman pendopo.

Dengan percaya diri, para model berlenggak-lenggok memamerkan busananya.

Ada model yang memakai baju berikut topi yang terbuat

dari bahan daur ulang kertas koran. Model lainnya, tampil memesona dengan untaian bahan botol plastik air mineral. “Lomba fashion seperti ini bagus untuk diteruskan pada tahun mendatang agar masyarakat bisa kreatif berkarya menggunakan bahan yang dianggap tak berguna lagi,” ujar salah satu pengunjung.

Salah satu peserta lomba, Uliya Winiarti mengatakan keikutsertaannya dalam lomba fashion ba-

 ke halaman 11 sawawi/bhirawa

Salah satu peserta perwakilan TP PKK Kabupaten Situbondo saat memeragakan baju hasil daur ulang sampah plastik di pendopo setempat, Rabu (17/12).

SURABAYA

2

Kamis Legi 18 DESEMBER 2014

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Tahun Depan, Tarif Parkir di Surabaya Naik Seratus Persen Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya berencana akan menaikkan tarif parkir tahun depan. Diperkirakan mulai 2015 tarif parkir dinaikkan seratus persen dari tarif normal saat ini.

Sayangnya, meski ancangancang akan naik, tapi kenyataan di lapangan tarif parkir sudah naik lebih dulu.

Kepala UPTD parkir Surabaya Timur Tranggono mengatakan, saat ini tarif parkir masih dalam tahap pengkajian dan nantinya akan masuk ke pos retribusi jasa umum.

Untuk tarif parkir motor, semula Rp 500 dinaikkan menjadi Rp 1.000.

“Seharusnya parkir di mal-mal Surabaya tarif parkirnya lebih murah, sedangkan di jalan yang harus mahal, karena melibatkan rekayasa lalin. Selama ini kalau parkir di pinggir jalan, rata-rata masyarakat menengah ke bawah, nah ini yang perlu diubah mindsetnya,” terang Tranggono saat ditemui Bhirawa di Dishub Kota Surabaya, Rabu (17/12).

Selain menaikkan tarif parkir pada 2015, Tranggono yang sebelumnya menjabat Lurah Barata Jaya ini juga akan menerapkan parkir elektronik serta manajemen parkirnya sendiri. Ketiga perubahan itu sudah selesai semua. “ Saat ini tinggal proses kajian saja, serta menunggu pembuatan aturan antara Pemkot Surabaya dengan DPRD,” imbuhnya.

Tranggono yang menghandle 494 titik parkir wilayah timur atau 11 kecamatan ini mengakui, masih banyaknya juru parkir (jukir) yang masih membandel.

Mekanismenya, masih kata Tranggono, bentuk parkir sendiri dikelola oleh Dishub dan Dispenda.

“Dishub yang mengurusi retribusi parkir, sedangkan Dispenda pajak

Jumlah juru parkir di Surabaya 1527 Surabaya Utara dan Barat 385 juru parkir Surabaya Selatan 650 juru parkir Surabaya Timur 492 juru parkir

trie diana/bhirawa

Petugas penertiban parkir Dinas Perhubungan Surabaya sementara ini akan menangani lahan parkir di Jalan Jimerto Surabaya.,Rabu (17/12). parkirnya. Kalau retribusi parkir itu untuk TJU (tepi jalan umum) dan retribusi TKP (tempat khusus parkir). Setiap harinya setoran antara 10 juta sampai 12,6 juta perharinya di satu titik ini hari biasa,” tambahnya.

Dirinya menambahkan, radius 25 meter jalan tikungan harus bebas parkir. Tapi nyatanya dilapangan, Tranggono mengakui masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan jukir.

Selain tarif parkir mencapai Rp 2000,- sampai Rp 3000,- dan banyak jukir yang tidak memiliki izin sebagai jukir.

“Juru parkir sendiri yang men-

PANGGUNG BIROKRASI

Evaluasi Anggaran Perjalanan Dinas DPRD Surabaya, Bhirawa Gubernur meminta agar pemkot Surabaya mengevaluasi anggaran perjalanan dinas dalam APBD 2015.Total dana perjalanan dinas yang direkomendasi untuk dikaji ulang mencapai Rp 50 miliar, salah satunya dialamatkan pada anggaran kunjungan kerja di DPRD Surabaya.

Fakta itu terungkap dari surat evaluasi Pemprov terhadap komposisi APBD 2015 Surabaya yang digedok 12 November lalu.

Hasil evaluasi itu tengah dibahas oleh badan anggaran (banggar) dewan dan tim anggaran (timgar) pemkot.Dalam evaluasi itu, cukup banyak masukan yang dibuat Pemprov terhadap alokasi anggaran yang ada di APBD 2015. Nah, salah satu yang jadi atensi adalah dana untuk perjalanan dinas.

Dari evaluasi itu, tercatat ada delapan item anggaran perjalanan dinas di lima instansi di lingkungan pemkot dengan nilai besar.Yakni perjalanan dinas dalam daerah di Dinas Pemuda Olahraga (Dispora), bagian umum dan protokol, serta Bakesbangpol Linmas.

Anggaran perjalanan dinas paling disorot pemprov adalah bagi para anggota DPRD Surabaya. Sebab, anggaran tahun depan sebesar Rp 28 miliar. Dana itu dipakai untuk berbagai jenis kunjungan Q gat kerja selama tahun 2015.Q

dapatkan izin pasti memakai rompi, kartu anggota jukir, serta karcis resmi dari Dishub. Dan harga aslinya itu Rp 500 untuk motor dan Rp 1500 untuk mobil, kalau lebih bisa dilaporkan dan Dishub yang menilang serta tipiring,” paparnya.

Selain itu, Kepala UPTD Surabaya Utara, Zulkarnain menyatakan hal yang sama wilayah Timur. pihaknya yang menghandle kurang lebih 380 titik parkir ini mengatakan, mengingat wilayah Utara tidak terlalu banyak pusat perkantoran dan perdagangan, masih banyak jukir-jukir yang tidak sesuai tarif

yang ditentukan.

“Dari pendapatan parkir, 70 persen masuk kas daerah, 20 persen untuk jukir dan 10 persen untuk koordinator jukir. Tapi jukir ini bandelnya kalau tidak ada petugas Dishub bisa menaikkan tarif parkir, kalau ada petugas pasti sesuai harga,” paparnya yang menghandle 10 Kecamatan ini.

Parkir Elektronik Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya mengkaji parkir elektronik guna menghindari kecurangan juru parkir (jukir) yang ada di kota Pahlawan.

Sekretaris Dishub Kota Su-

rabaya, Agus Haris, mengatakan, potensi adanya kecurangan dalam tarif parkir ini karena jukir bersentuhan langsung dengan uang. Jukir akan seenaknya sendiri menentukan besaran tarif pada pengendara kendaraan.

Karena sulit dalam pengawasan terhadap jukir yang nakal, Dishub Surabay saat ini sedang mengembangkan parkir elektronik . Pada intinya, kata Agus, sistem elektronik ini meminta masyarakat secara mandiri membayar parkir, sementara Jukir hanya bertugas sebagai pengontrol dan penerima karcis parkir.

“Dengan electronic parking ini,

Belum Ada UU dan PP, Terancam Tak Ada Pilkada di 2015 Surabaya, Bhirawa Pelkasanaan Pemilukada tahun 2015 dengan system langsung dipastikan bakal tertunda sampai waktu yang belum bisa diprediksi.

Masih belum positifnya hubungan antar partai di parlemen dan pemerintah akan menjadi batu sandungan pembuatan undangundang terkait sistem Pemilukada.

Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara (HTN)-Hu-kum Administrasi Negara (HAN) Jatim, Himawan Estu Bagyo menegaskan neskipun nantinya DPR RI menyetujui Perppu 1/2014 terkait pelaksanaan Pemilukada langsung , namun tidak secara otomatis aturan tersebut dapat dilaksanakan.

Menurut Himawan, DPR RI bersama Pemerintah harus membuat UU baru berikut Perturan Pemerintah (PP)-nya sebagai payung hukum legal bagi pelaksanaan Pemilukada.

Saat Dialog bersama Asosiasi Pengajar HTN-HAN, Rabu(17/ 12) kemarin, Himawan mengaku khawatir jika pelaksanaan Pilkada langsung tidak dapat dilaksanakan pada 2015.

Ini karena pemerintah dan

DPR RI yang kini terus berseteru sangat kesulitan untuk segera membahas UU dan PP terkait Pilkada langsung. ‘’Agar masyarakat tidak dirugikan, kami setuju tidak ada lagi koalisi di parlemen. Dengan begitu kepentingan rakyat sebagai pemegang demokrasi tertinggi melalui pelaksanaan pilkada langsung dapat digelar. Sesuai masukan dari KPU, seharusnya aturan yang baru sudah dapat disahkan pada Desember 2014 ini,’’tegas pria yang juga Kabiro Hukum Pemprov Jatim, usai dialog bersama Asosiasi pengajar HTN-HAN, kemarin.

Lebih lanjut dijelaskan jika permasalahan ini dibiarkan dan tidak ada segera ada jalan keluar, maka dipastikan pemerintahan Jokowi akan bejalan stagnan dan

ini sangat berbahaya.

Di satu sisi KPU kini tengah kebingungan untuk menyiapkan beberapa tahapan untuk pelaksanaan Pilkada yang akan berlangsung pada 2015, termasuk soal penganggarannya.

Apalagi sesuai data yang ada, di bulan Januari 2015 sudah ada wilayah yang melaksanakan Pilkada. ‘’Kalau pemerintah tidak segera membuat UU dan PP, maka dipastikan pelaksanaan Pilkada secara langsung akan mundur. Dan ini akan membahayakan stabilitas negara.

Karena itu kami mendukung pemerintah dan parlemen segera membuat keputusan,’’tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jatim, Hesti Armiwulan. Menurutnya, jika pemerintah dan DPR RI ingin pelaksanaan Pilkada langsung digelar pada 2015 ini, seharusnya UU 23/2014 terkait Pilkada dihidupkan kembali, namun dengan catatan nomornya diganti, berikut isi dari Q cty beberapa pasal yang ada.Q

Aktif Budayakan Membaca Wali Kota Terima Penghargaan Penggerak Budaya Literasi Pemkot, Bhirawa Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) menilai Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, sebagai figur pemimpin daerah yang paling aktif dalam mendorong minat baca warga kota yang dipimpinnya.

pemilik kendaraan yang hendak parkir harus memasukkan sejumlah uang dalam kotak electronic. Setelah itu dari kotak tersebut akan keluar selembar kertas bukti tanda parkir. Kertas ini kemudian diserahkan pada jukir. Kemudian, kertas yang sudah dikumpulkan jukir itu akan diserahkan pada kami. Baru kemudian jukir itu kami beri semacam kompensasi,” terangnya, kepada Bhirawa, Rabu (17/12).

Agus mengakui pendapatan dari hasil parkir sangat kecil. Salah satu contoh di parkir di Taman Bungkul.

Dalam sehari, taman paling ramai di Surabaya itu hanya menyetor Rp 1,2 juta ke Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Padahal, jika dilihat secara kasat mata, pendapatan dari parkir disana jauh diatas Rp 1,2 juta. Kecilnya pendapatan tersebut karena perda menetapkan tarif Rp 500. Sedangkan jumlah yang masuk ke kantong jukir tidak ketahui besarannya berapa.

Menurut Agus, saat ini rencana pengembangan electronic parking sudah mulai diseriusi. Namun pihaknya belum dapat memastikan kapan proyek electronic parking ini akan direalisasikan.

“Jika electronic parking ini diberlakukan, maka uang parkir akan betul-betul masuk ke kas negara. Ini karena jukir sudah tidak lagi bersentuhan dengan Q geh uang,” katanya.Q

Berdasar penilaian tersebut, IKAPI memberikan anugerah IKAPI berupa penggerak budaya literasi kepada Wali Kota Surabaya. Penghargaan diserahkan kepada Wali Kota Risma di ruang kerjanya di Balai Kota Sura-

baya, Rabu (17/12) kemarin.

Dewan Pertimbangan Pusat IKAPI, Udanarto Pudji Ludwinto mengatakan, pihaknya sudah lama mendengar bagaimana peran Wali Kota Risma dalam meningkatkan budaya baca di Surabaya.

Dari situ, tim IKAPI Jakarta kemudian datang langsung ke Surabaya. Mereka turun ke sekolah-sekolah dan juga taman bacaan masyarakat (TBM) untuk memantau aktivitas baca anak-anak dan juga masyarakat Surabaya.

Menurut Udanarto, selain Wali Kota Risma, figur lain yang menjadi pertimbangan IKAPI adalah Hanum Salsabiela Rais.

Putri dari mantan Ketua MPR, Amien Rais ini menulis novel laris “99 Cahaya di Langit Eropa” yang kemudian di filmkan.Q dre

Satpol PP Surabaya Segel Tower di Luar Zona Pemkot, Bhirawa Salah satu tower atau Base Transceiver Station (BTS) operator seluler yang melanggar aturan di Medokan Sawah Timur, Kecamatan Rungkut ditertibkan petugas.

Tower milik PT Gobal Indonesia yang berdiri diluar zona ini disegel Satpol PP Kota Surabaya.

Selain berdiri di luar zona, tower yang berdiri diatas bangunan rumah juga tak berizin (IMB), mesin pendingin tower itu juga menimbulkan kebisingan dan sangat mengganggu warga.

Warga pun lalu melaporkan hal itu ke petugas Kecamatan Rungkut. Selanjutnya laporan itu diteruskan ke Pemkot Surabaya. Alhasil, tower itu memang tak berizin.

Atas laporan itu, Satpol PP Surabaya dan pihak Kecamatan Rungkut, turun ke lokasi, Rabu (17/12). Di tempat itu, tower setinggi 12 meter itu disegel dengan cara memasang stiker tanda silang dan garis pembatas.

“Tower itu melanggar Perda Nomor 5 tahun 2013 tentang pengendalian menara bersama. Tower itu dibangun di luar zona yang telah ditetapkan Pemkot Surabaya,” kata Camat Rungkut Ridwan Mubarun yang berada dilokasi kejadian.

Dia menambahkan, sesuai Perda yang ada, tower bisa berdiri di pemukiman warga, namun harus ber-IMB dan ketinggiannya tak lebih dari enam meter. Selain itu, pendirian tower harus di lokasi yang sudah ditentukan atau kawasan yang sudah ada towernya. “ Menurut laporan warga setiap malam mengganggu warga sekitar karena bunyi keras dan bisin. Jenis tower ini monophone dengan tinggi 12 meter diatas bangunan,” tambahnya.

Sementara itu , ketua RT VI Medokan Sawah Timur Gg IV D, Agus Supriyanto mengatakan, tower ini baru beroperasi tiga mingguan. Selain itu, pemilik tower seluler ini tak pernah mensosialisasikan pada warga, serta banyak yang menentang keberadaan tower.

“Pendiriannya selalu pada malam hari, jadi sembunyisembunyi. Warga tak curiga, tapi setelah beroperasi warga terganggu karena mengeluarkan bunyi keras.

Pemilik rumah Pak Bagio ini orang pemkot Surabaya, dia kesehariannya bekerja di puskesmas gotong royong Q geh daerah Manyar,” bebernya pada Bhirawa.Q

Blusukan Anggota Dewan

Terharu Kerja Keras Kader Posyandu Tidak banyak yang tahu apa lagi terliput media massa, legislator Fatkhur Rohman ternyata suka blusukan . Kali ini, sempat terendus Bhirawa, Fatkhur terpaksa membawa wartawan mengikuti blusukan ke Posyandu salah satu RW di kelurahan Kertajaya.

Masuk ke Posyandu yang terletak di gang yang cukup sempit ini, Fatkhur ditemui langsung beberapa ibu kader Posyandu yang sedang melakukan pelayanan. Salah satu dari mereka dengan tersenyum mengatakan, “Ini sudah tugas kita pak, walau serba terbatas dan tidak semua ibu siap jadi kader, kita akan terus berbuat untuk masa depan ibu dan anakanak kita di masa depan”.

Tahu ini Fatkhur mengaku keadaan ini mengharukan namun sekaligus membanggakan . Menurutnya ketika melihat para ibu-ibu Kader Posyandu di salah satu RW di kelurahan Kertajaya, Keca-

matan Gubeng, Surabaya begitu semangat dan sabar melayani para ibu dan balita.

Untuk sekelas kota Surabaya, apalagi ini di wilayah perumahan, sarana prasarana yang terbatas tidak membuat mereka putus asa untuk selalu melayani dan melayani.

Sebagaimana kita ketahui, Posyandu merupakan perpanjangan tangan Puskesmas yang memberikan pelayanan dan pemantauan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu. Kegiatan posyandu dilakukan oleh dan untuk masyarakat.

Posyandu sebagai wadah peran serta masyarakat,

yang menyelenggarakan system pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas manusia, secara empirik telah dapat memeratakan pelayanan bidang kesehatan. Kegiatan tersebut meliputi pelayanan imunisasi, pendidikan gizi masyarakat serta pelayanan kesehatan ibu dan anak (Departemen Kesehatan, 1999).

“Memang harus diakui pak Fatkur, posyandu di kelurahan kami hanya beberapa yang strata Purnama dan Mandiri, masih banyak yang strata pratama dan madya.

Karenanya selain program pemkot, support bapak sangat kami sambut apalagi jika memang ada fasilitasi ke nonpemkot”, jelas mereka dengan penuh harap.

Mendengar ini Fatkhur yang anggota Komisi D bidang Kesejahteraan rakyat menjanjikan bakal men-

supprot dan mengawal program peningkatan layanan di Psoyandu maupun di Puskesmas.

“Iya bu, kegiatan posyandu memang harus digalakkan dan ditingkatkan walau faktanya memang masih seperti ini, saya yakin pemkot sudah berupaya memberikan perhatian, saya insyaAllah akan support semampu saya. Jika memang ada yang bisa diperjuangkan lewat program pemkot, kita akan kawal sama-sama, ini tugas mulia bu, program nasional untuk mempercepat penurunan angka kematian bayi, anak dan angka kelahiran”, paparan Fatkhur kepada ibu-ibu kader tersebut.

Di kunjungan singkat itu fatkhur yang mantan ketua Fraksi PKS periode lalu ini juga menyampaikan bahwa sebagaimana kegiatan RT/RW yang lain, masyarakat tidak

gat/bhirawa

Fatkhur Rohman, anggota Komisi D DPRD Surabaya saat blusukan kesalah satu Posyandu di kelurahan Kertajaya. boleh hanya mengandalkan program pemerintah kota.

Menurutnya , antara kebutuhan warga dan kemampuan pemerintah sangatlah tidak seimbang, karenanya keterlibatan siapapun harus dibuka lebar, termasuk

warga kita yang berkecukupan, lembaga-lembaga sosial ataupuan swasta yang lain.

“Kalau kita bersinergi, insyaAllah kegiatan-kegiatan mulia di kampung kita akan sukses. Kalau saat ini

kita berkumpul dan alhamdulillah bisa pengadaan timbangan, semoga dengan konsep kebersamaan dan sinergi tadi nanti kita bisa memenuhi meja ini jadi 5 ,” terangnya menutup kunQ gat jungannnya.Q

SURABAYA

Kamis Legi 18 DESEMBER 2014

Penasihat DWP Provinsi Jatim Hj Fatma Saifullah Yusuf menyerahkan secara simbolis santunan pendidikan kepada anakanak anggota DWP yang berprestasi, Rabu (17/12).

tis/bhirawa

Hadapi MEA, DWP Diajak Jadi Penyelamat Produk Bangsa Pemprov, Bhirawa Menjelang dibukanya gerbang MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) 2015, anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Jatim diminta mampu membentengi dan menyelamatkan produk bangsa dari serbuan produk impor.

DWP dengan anggota Ibu-ibu dinilai bisa memberi pengertian kepada anggota keluarganya dan lingkungannya agar membeli barang-barang produk dalam negeri, termasuk konsumsi buah dalam negeri.

“Hal itu harus diawali dari diri sendiri sebelum mengimbau orang lain untuk melakukannya. Jangan sampai kita menjadi bangsa konsumen atas produk-produk negara lain, justru harus menjadi produsen yang bisa menjangkau pasar negaranegara lain,” kata Sekdaprov Dr H Akhmad Sukardi MM saat hadir

RAGAM INFO

Tunggu Audit BPKP Polda Jatim, Bhirawa Penyidik Tipikor Polda Jatim menegaskan tetap menunggu hasil audit BPKP atas pengelolaan keuangan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), sebelum menetapkan tersangka dan melimpahkan kasus ini ke Kejati Jatim.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono mengaku, saat ini penyidikan kasus dugaan korupsi Bawaslu fokus pada hasil audit BPKP dan belum pada calon tersangka. Menurut Awi, secara teknis saat ini penyidik Polisi masih menunggu perhitungan kerugian uang negara.

“Kami masih menunggu hasil audit BPKP. Setelah didapati kerugian negaranya, maka akan dilakukan gelar guna penentuan tersangka,” terang Kombes Pol Awi Setiyono saat dikonfirmasi Bhirawa, Rabu (17/12).

Adakah calon tersangka dalam kasus ini, Awi enggan menjawab pertanyaan tersebut. Dijelaskannya, sesuai proses saat ini penyidik tinggal menunggu perhitungan kerugian negara. Setelah diketahui kerugian negara, barulah penetapan tersangka dan dilanjutkan dengan pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Q bed Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.Q

dalam acara Ulang Tahun ke-15 Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Timur di kantor Dipenda Jatim, Rabu (17/12).

Dijelaskan Sukardi, MEA merupakan gagasan dari sepuluh negara Asia Tenggara untuk mewujudkan perekonomian yang lebih baik pada 2015 mendatang. Keberadaan MEA tidak dapat dilepaskan dari partisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta dalam terselenggaranya integrasi yang berkelanjutan sehingga Asia Tenggara menjadi kawasan yang strategis dalam bidang perekonomian.

Diakuinya MEA bisa diibaratkan seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, era ini membuka peluang yang luas bagi perkembangan ekonomi.

Karena bila perdagangan bisa menjangkau pasar sembilan negara

Asean lainnya dengan lebih mudah.

Namun di sisi lain, persaingan pasti akan semakin ketat di pasar dagang Asean, bahkan di dalam negeri. Apabila Indonesia siap maka MEA akan menguntungkan, tapi jika tidak siap akan menjadi kurang menguntungkan.

Selain itu, dengan banyaknya orang yang masuk dari berbagai negara Asean tentunya akan membawa budaya bangsa yang berbeda-beda.

Maka dari itu, anggota DWP harus siap-siap membentengi puteraputerinya terutama yang remaja dengan dasar agama yang kuat agar nantinya tidak salah arah dalam pergaulan karena pengaruh budaya asing.“Dalam mendidik remaja orangtua harus memasukkan nilainilai agama yang kuat agar anakanak remaja memiliki keyakinan Q tis terhadap agamanya.Q

Tahun 2015 Banyak Kasus Korupsi Naik ke Penyidikan Kejati Jatim, Bhirawa Tahun 2015 mendatang merupakan gebrakan baru bagi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Selain fokus akan penindakan pidana korupsi, rupanya Korps Adhyakasa yang terletak di Jl Jend A Yani ini menjanjikan bakal menaikkan perkara korupsi tahun 2014 dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Tak dipungkiri saat ini Kejati Jatim sedang fokus pada penanganan kasus dugaan korupsi tera SPBU yang belum ada penetapan tersangkanya. Selain itu, Kejaksaan juga menunggu kelengkapan berkas Bambang DH atas dugaan penyalagunaan dana jasa pungut (japung).

Dan pelimpahan berkas dugaan korupsi suplai migas di Kabupaten Sampang.

Diakui Kepala Seksi Penuntutan (Kasitut) Kejati Jatim Dandeni, di tahun 2015 mendatang akan banyak kasus korupsi yang bakal naik ke penyidikan. Ia juga tak menampik akan adanya penetapan tersangka tera SPBU setelah dilakukan gelar pada akhir Desember nanti. Sebab, tahun 2015 mendatang bertepatan dengan dihitungnya semester baru pada setiap penyelidikan dan penyidikan.

“Semua perkara korupsi yang belum terungkap di tahun 2014, akan diungkap pada 2015 nanti. Mengingat dimulainya semester baru di tahun itu,” ungkap Dandeni kepada wartawan, Rabu (17/12).

Dijelaskan Jaksa asal Garut ini, pihaknya saat ini sedang menyiapkan berkas dakwaan perkara dugaan korupsi suplai migas di Sampang. Rencananya bulan Januari nanti berkas kasus ini akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor).

“Kami masih menyusun surat dakwaan kasus ini. Kemungkinan Januari mendatang berkas dinyatakan selesai,” katanya.

Terkait calon tersangka kasus teras SPBU, Dandeni mengaku, sesuai perintah

pimpinan (Kajati) penetapan tersangka akan dilakukan setelah tim penyidik melakukan gelar. Usai gelar yang rencananya dilakukan pada akhir Desember nanti, penetapan tersangka kasus ini akan diungkap setelah mendapat persetujuan resmi dari Kajati Jatim.

Lanjut Dandeni, saat ini pihaknya menunggu hasil penelusuran tim penyidik kasus tera SPBU yang diturunkan ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi di Madiun. Tujuannya adalah menambah alat bukti baru dan memilahmilah hasil temuan tim terkait besaran retribusi tera yang dipungut di tiap SPBU yang ada di Jatim.

“Selama tiga hari, tim Jaksa akan melakukan pengumpulan alat bukti dan memilah data yang sekiranya dibutuhkan dalam penyidikan,” terang Dandeni.

Mengenai tersangka tera SPBU, Dadeni tak memungkiri bahwa ada nama tersangka atas perkara ini. Menurutnya, penetuan tersangka akan terlihat pada bulan Januari mendatang. “Nama tersangka pasti ada lah. Cuma tinggal tunggu waktu untuk penyidik mengumumkan siapa pihak yang paling bertanggungjawab atas kasus ini,” imbuhnya.

Terkait rinci tersangka tera SPBU, Dandeni enggan berkomentar atas hal ini.

Ditambahkannya, kejelasan tersangka SPBU akan diunkap di tahun 2015 mendatang. “2015 mendatang banyak gebrakan yang dilakukan pidsus Kejati. Terutama pada kasus tera SPBU,” pungkasnya.Q bed

Penderita Kusta Cacat Permanen Capai 184 Orang Evaluasi 2014, Tim Patroli Air Panggil 21 Industri

dna/bhirawa

Petugas kesehatan sedang mengobati penderita kusta di rumah sakit.

Surabaya, Bhirawa penyakit kusta, sebaiknya sePenyakit Lepra akibat bakteri gera melakukan pengobatan ruMycobacterium Leprae di Jatim tin untuk menghindari keterindikasi bertambah. Hingga mungkinan cacat pada anggota saat ini terdapat 4.293 pen- tubuhnya. derita kusta di Jatim dan 184 “Penyakit ini memang bisa orang mengalami cacat per- menyebabkan kecacatan. Kamanen. Data yang dihimpun di rena kuman penyebab penyakit lapangan menyebutkan 71 per- ini, Mycobacterium Leprae, sen atau 3.054 penderita kusta menyerang syaraf tepi maberada di wilayah Madura, nusia. Dalam jangka waktu Tapal Kuda dan Pantura. tertentu penyakit ini juga bisa Kepala UPT RS Kusta Kediri, menular,” ujarnya.

Nur Siti Maimunah saat di Sementara ciri-ciri awal orang temui di Dinkes belum lama ini terkena penyakit ini biasanya menyatakan, untuk masyarakat menyerang kulit manusia deyang telah didiagnosis terkena ngan tanda bercak atau hampir

mirip dengan panu namun berwarna kemerahan. “Bagian tubuh yang terserang biasanya makula, dagu, dahi, kuping dan tangan. Jika ada bercak di kulit yang tak kunjung hilang itu perlu diwaspdai. Awalnya seperti penyakit panu tapi kalau kusta biasanya tidak gatal,” tambahnya.

Menurutnya, penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium Leprae ini sebetulnya secara medis dapat disembuhkan secara total. Itu bisa terwujud bila penanganan awal langsung dilakukan sesaat setelah didiagnosis menderita penyakit kusta. Caranya, dengan meminum obat MDT (Multi Drug Therapy) secara rutin yang dapat diperoleh secara gratis di RS khusus kusta maupun puskesmas se-Indonesia.

Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, dr Harsono, menegaskan pihaknya gencar menekan angka penyakit kusta agar jumlah penderitanya dari tahun ke tahun bisa menurun.

Selain menangani pasien yang positif mengidap penyakit kusta, Dinkes Jatim juga mulai melakukan pendeteksian dini khususnya kepada kalangan Q dna pelajar di Jatim.Q

Nuri Subagyo Dituntut 5 Tahun 6 Bulan Penjara PN Surabaya, Bhirawa Nuri Subagyo (41) staf sekretariat dewan (setwan) DPRD Surabaya harus menerima pil pahit. Lantaran dugaan kepemilikan 0,3 gram sabu, Ia dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) I Wayan Oja Miasta 5 tahun 6 bulan penjara di Pengadilan Negeri

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

(PN) Surabaya, Rabu (17/12).

Tuntutan JPU asal Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya ini berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Nuri. Terdakwa dianggap melanggar Pasal 112 UU RI No 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Tak hayal, tuntutan

pidana 5 tahun 6 bulan dirasa pantas oleh Jaksa Oja Miasta.

Tak hanya pidana kurungan penjara, Jaksa Oja menuntut terdakwa Nuri Subagyo untuk membayar denda sebesar Rp 800 juta. Apabila denda yang dikenakan tidak dibayar, maka denda tersebut bisa digantikan dengan hu-

kuman kurungan penjara selama tiga bulan.

“Menuntut terdakwa Nuri Subagyo dengan hukuman 5 tahun dan 6 bulan penjara.

Terdakwa juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 800 juta, subsider tiga bulan penjara,” ungkap Jaksa asal Pulau Dewata Bali didepan

Ketua Majelis Hakim Tinuk Kushariyati, Rabu (17/12).

Atas tuntutan pidana 5 tahun 6 bulan penjara, terdakwA Nuri melalui Kuasa Hukumnya Hans Hehekaya mengajukan pembelaan.

Menurut Hans, tuntutan atas kliennya dirasa membeQ bed ratkan kliennya.Q

Pemprov, Bhirawa Masih banyak industry yang membuang limbah sembarangan di sepanjang Daerah Aliran Sungai(DAS) Kali Brantas. Sebagai evaluasi kinerja tahun 2014, Tim Patroli Air Terpadu Jawa Timur memanggil 21 perusahaan yang kerap membuang limbah cair di Kali Surabaya yang merupakan bagian dari DAS Brantas.

Koordinator Tim Patroli Air Terpadu Jatim, Imam Rochani mengatakan, berdasarkan data, industri yang diundang tim patroli karena terindikasi membuang limbah berbahaya di Kali Surabaya sebanyak 30 industri.

Sayangnya dalam acara evaluasi Rabu(17/12) yang hadir hanya 21 industri saja.

“Adanya evaluasi itu, disampai daftar beberapa industri yang telah terjaring inspeksi yang dilakukan tim patroli selama setahun. Hal itu disertai dengan pembinaan agar ada perbaikan ke depannya,” kata Imam Rochani yang menginginkan adanya komitmen industri dalam kepedulian terhadap lingkungan hidup ini, Rabu (17/12).

Imam mengharapkan, adanya evaluasi itu maka industri bisa segera menindaklanjuti saran tim yang disampaikan melalui paparan. “Sebenarnya banyak industri yang beroperasi di Jatim belum punya IPLC (izin pembuangan limbah cair), hasilnya mereka tetap membuang limbah. Bahkan ada juga yang punya izin tapi pengolahan limbahnya jelek,” tandasnya.

Dari hasil evaluasi tersebut, juga diketahui kalau tidak semua industri yang hadir memiliki kinerja lingkungan yang buruk. Ada beberapa industri yang kini telah melakukan perbaikan cukup signifikan dengan membangun IPAL (instalasi pengolahan air limbah) sesuai standar.

Sedangkan Koordinator Garda Lingkungan Jatim, Didik Harimuko mengatakan, fokus pengawasan tim setahun terakhir yakni limbah B3 (bahan berbahaya beracun). Sebab diketahui, kalau ada beberapa industri yang membuang limbah B3 padat menggunakan truk yang tidak manifest dan standar pengelolaanya.“Bahkan ada yang digunakan menguruk lahan sekolah seperti pabrik MW di wilayah Gresik,” jelasnya.

Selain itu, peran BLH Kab/Kota juga ditekanan agar lebih proaktif melakukan pembinaan dan pengawasan.

Ia memisalkan BLH Gresik yang kurang kooperatif membantu kinerja tim patroli. “Evaluasi ini jadi bahan perbaikan kinerja tim dan industri agar tingkat pencemaran di Kali Surabaya bisa lebih ditekan,” ujarnya.

Sementara, Kasubid Wasdal Pencemaran Air BLH Jatim, Ainul Huri mengatakan, industri yang sulit melakukan perbaikan rata-rata dari sektor UKM (usaha kecil menengah) Q rac seperti pabrik tahu dan rumah potong ayam.Q

Santri Hidayatul Mubtadiin Pamer Produk ke Dindik Jatim

Hasil Unit Usaha SMK Mini Dukung Operasional Ponpes Kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim mendadak ramai siang kemarin, Rabu (17/12). Puluhan santri dari Pondok Pesantren (Ponpes) Hidayatul Mubtadiin Pasuruan mendatangi kantor yang terletak di Jalan Gentengkali 33 Surabaya itu dengan membawa sebuah kotak kado berwarna kuning.

Kedatangan mereka pun langsung diterima Kepala Dindik Jatim Harun. Kotak yang dibawa santri pun langsung diserahkan ke Harun.

Ditanya apa isinya? Dengan bangga mereka menjawab bahwa di dalamnya ada berbagai karya buatan santri.

Ternyata benar, setelah dibuka sejumlah produk percetakan dan souvenir seperti glass painting, pin, dan kaos terdapat di dalamnya.

Pembina Ponpes Hidayatul Mubtadiin Pasuruan Rosidi yang saat itu mendampingi rombongan mengatakan, kedatangannya ke Dindik Jatim memang

mendadak. Tapi bukan tanpa tujuan, karena sejak awal mereka sudah menyiapkan oleh-oleh itu untuk ditunjukkan ke Dindik Jatim terkait hasil program SMK Mini yang selama ini sudah berjalan di Ponpesnya.

“Sudah sekitar lima bulan ini kami melaksanakan program SMK mini. Saat ini, kami sudah memiliki produk sendiri dan unit usaha produk dan jasa,” tutur Rosidi.

Rosidi mengaku, program SMK mini di ponpes yang dia asuh meliputi desain dua dimensi dan foto digital.

Dua kompetensi itu kini telah berkembang sebagai

unit usaha yang juga sudah mampu menghasilkan keuntungannya. “Di ponpes kami banyak santri dari keluarga tidak mampu. Dengan unit usaha ini, kami bisa mencukupi operasional ponpes sendiri,” kata dia.

Hasil produk para santri itu, lanjut dia, saat ini masih dipasarkan ke masyarakat di sekitar wilayah ponpes.

“Kalau ada hajatan, biasanya kita yang mendapat pesanannya,” kata dia.

Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi mengungkapkan, kedatangan para santri ini memang sangat tibatiba. Namun demikian dia bangga karena oleh-oleh yang mereka bawa sekaligus menjadi kabar baik atas terlakasananya program SMK mini di daerah.

Apalagi di ponpes, SMK mini benar-benar berhasil mencetak santri-santri men-

jadi lebih kompeten dan memiliki produk usaha. “Ini memang tujuan kita mendirikan 80 SMK mini di Jatim. Santri-santri itu mendapat keterampilan yang bisa dijual,” kata Harun.

Harun menegaskan, tujuan utama SMK mini bukan untuk memandaikan santri.

Namun lebih pada tataran praktis, yaitu melalui penguatan soft skill. Karena itu, mereka yang belajar di dalam SMK mini dituntut untuk bisa membuat produk dan laku di pasaran.

Sementara itu, Kabid Pendidikan Menengah Kejuruan Dindik Jatim Hudiyono menambahkan, program SMK mini ini masih berjalan hingga enam bulan untuk 200 santri dalam satu ponpes. Masing-masing tam/bhirawa ponpes mendapatkan angKepala Dindik Jatim Harun menerima santri Ponpes Hidayatul Mubtadiin Pasuruan sebagai salah satu pelaksana garan senilai Rp250 juta Q tam dari Pemprov Jatim.Q SMK mini di Jatim.

OPINI

4 Tajuk

Perampingan Lembaga Negara MASA 100 hari pelaksanaan pemerintahan Jokowi wajib terus melakukan pembenahaan, terutama pada sisi kelembagaan dan manajerial. Sangat banyak kelembagaan malah terasa sebagai “preman” yang memperpanjang birokrasi.

Juga sangat membebani keuangan negara untuk operasional kelembagaan. Hal yang sama juga terjadi pada pemerintah daerah. Banyak intitusi dewan-dewan daerah menjadi parasit SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Presiden Jokowi telah membubarkan 10 kelembagaan non-struktural, dan menyusul 40 lainnya pada tahun 2015. Dua diantara yang dibubarkan termasuk Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, dan Dewan Gula Indonesia. Setelah dibubarkan, tugas dan fungsi (serta pembiayaan, dokumen dan keadministrasian kelembagaan) diserahkan kepada Kementerian terkait. Dus, kelembagaan akan semakin ramping.

Dalam sepuluh tahun terakhir, penambahan kelembagaan tergolong sangat fantastis. Lebih dari 60 institusi, yang pada masa sebelumnya tidak dikenal. Penambahan kelembagaan ada yang dikelola oleh pemerintah, dan ada pula yang mandiri. Misalnya yang berbentuk komisi-komisi. Umumnya (seolah-olah) terkait pelayanan publik. Sebagian diantaranya dibentuk berdasarkan undang-undang (UU). Di daerah ada yang berdasarkan pada Peraturan Daerah.

Padahal dalam UU tidak pernah di-amanat-kan dengan frasa kata “wajib” membentuk kelembagaan non-struktural. Melainkan hanya tentatif dengan kata “dapat.” Amanat bersifat tentatif itu dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh dengan ambisi dan kegenitan.

Dengan gertakan itu pemerintah membentuk kelembagaan yang permanen, termasuk pemberian gaji (setidak-tidaknya di-istilah-kan honor) atau insentif. Selain itu pemerintah juga harus menyediakan ruang kerja. Semuanya berkonsekuensi pada anggaran.

Pembentukan kelembagaan non-struktural, awalnya bertujuan membantu kinerja kementerian atau lembaga negara terkait. Tak jarang juga didirikan untuk “meneropong,” sebagai counter-part. Pada sisi lain masyarakat juga membentuk kelembagaan secara sukarela dan mandiri, membentuk LSM. Beberapa LSM terbukti sangat efektif meningkatkan peran serta masyarakat. Misalnya, ICW, Kontras, dan Walhi.

Terbentuknya kelembagaan non-struktural, sejatinya menunjukkan lemahnya fungsi pemerintah. Boleh jadi sebagai euphoria gerakan reformasi. Juga pertanda ke-tidak percayaan masyarakat terhadap institusi yang ada (Kementerian dan lembaga struktural lainnya. Sehingga berbagai kelembagaan non-struktural cukuplah sebagai LSM. Atau maksimal bersifat ad-hock dengan batasan waktu (selama-lamanya setahun) dan dengan target kinerja dan evaluasi. Setelah itu bubar.

Karena itu pembubaran kelembagaan non-struktural patut dilanjutkan. Termasuk yang seolah-olah berdasar UU, tetapi kontribusinya sangat minimal untuk negara. Di daerah, beberapa lembaga non-struktural nyaris tidak memberikan sumbangan apapun untuk kemajuan pelayanan Pemerintah Daerah. Padahal setiap tahun Pemerintah Daerah mengucurkan anggaran dari APBD. Juga memberi fasilitasi lain, termasuk bantuan staf pegawai.

Beban keuangan negara seyogianya dijaga benar, karena defisit neraca berjalan masih sangat besar. Sudah terdapat benteng untuk menjaga pengeluaran negara. Yakni melalui UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta UU 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Dengan ketiga UU tersebut, sistem keuangan bukan sekadar bersifat financial administration, melainkan lebih sebagai pengelolaan keuangan (financial management).

Lebih lagi untuk keuangan daerah terdapat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada pasal 4 disebutkan: “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis…dan manfaat untuk masyarakat.” Asas-nya harus berpegang teguh pada kemanfaatan masyarakat.

Namun di tengah upaya perampingan kelembagaan, ternyata pemerintah Jokowi juga akan membentuk lembaga non-struktural baru. Yakni, Badan Ekonomi Kreatif. Seyogianya, ekonomi kreatif bukan berupa kelembagaan, melainkan program yang melekat pada seluruh kementerian, terutama sektor perekonomian. Cukup sebagai nomenklatur kegiatan Tetapi yang lebih strategis, adalah menghindari kebijakan tidak populer, yang menggerus keuangan rakyat banyak.

Begitu pula, menjaga inflasi tidak melaju tinggi lebih urgen dibanding blusukan. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

PSSI Perlu Ngaca!

KRITIK tentang Liga di Indoneisa selain sering disampaikan masyarakat, khususnya terkait pembinaan pemainnya.

Untuk ituTentunya Pembinaan pemain juga menjadi titik fokus kritik kepada PSSI yang dinilai tak punya masterplan jelas.

Khusus untuk pembinaan pemain, saya rasa PSSI harus benar-benar serius menanggapi kritik ini. Karena memang kenyataannya PSSI tak punya program yang benar-benar jelas.

Kenapa PSSI tak mencoba membuat blueprint pembinaan pemain yang jelas guna membentuk Timnas yang kuat.

Kita bisa ambil contoh Belgia, setelah gagal total di piala Eropa 2000, Belgia langsung membuat terobosan dalam hal pembentukan Timnas. Mulai dari membuat regulasi untuk akademi klub sepakbola di Belgia yang harus banyak mencetak pemain-pemain muda, Memaksa semua Klub untuk memakai formasi yang sama dengan Timnasnya, sampai mencetak Pemain yang bisa menjadi key player di klub-klub top Eropa. Hasilnya, bisa kita lihat sendiri sekarang. Yang jelas, pasca AFF 2014 ini, Alfred Riedl dipecat atau tidak diperpanjang kontraknya oleh PSSI. Tapi bukan berarti ini semua kesalahan Riedl 100%. Riedl memang bertanggung jawab karena dia adalah pelatih, tapi PSSI lebih bertanggung jawab kepada seluruh masyarakat Indonesia.

PSSI harus segera berbenah (sebenarnya perlu revolusi) secepat mungkin. Mulai dari pembinaan pemain sampai penyelenggaraan Liga yang jauh lebih baik lagi. Yang jelas itu semua haruslah bertujuan untuk membentuk Timnas Indonesia ke depan yang jau lebih baik dan bisa mewujudkan harapan masyarakat bangsa ini, menjadi juara. Karena meski bagaimanapun, seluruh masyarakat negeri ini tidak pernah surut untuk selalu berharap Timnas Sepakbolanya berprestasi di berbagai ajang. Salam Satu Jiwa Indonesia!

M Baihaqi Nabilunnuha Alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Dr. H Sjahrazad Masdar, MA, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK Ali Salim

Kamis Legi, 18 DESEMBER 2014

Tantangan Undang-Undang Desa nya, adanya ADD yang cukup banyak itu (selama ini belum pernah terjadi untuk sebagian besar desadesa di luar Jawa) boleh jadi akan menimbulkan semacam geger budaya bagi para kepala desa.

Apalagi, jika tak kan pada dasarnya Oleh : dilakukan berbagai bukan sekadar jabapersiapan sosial yang tan kepala desa, meGumoyo Mumpuni matang, termasuk di lainkan nilai nominal Ningsih dalamnya beberapa dan sudah adanya bentuk pelatihan kepastian ADD, yang keterampilan dalam manajemen dibayangkan akan begitu strakeuangan desa. tegis peran pemimpin tertinggi Berdasarkan konteks tersebut, di komunitas berbasis ruang itu. moralitas dan kapasitas para Apalagi, dengan peluang masa kepala desa dan perangkatnya jabatan sampai tiga periode (18 akan sangat menentukan tata tahun, setiap periode 6 tahun), kelola pemerintahan desa berikut diperkirakan jabatan kepala anggarannya. Jika orientasinya desa berikut perangkatnya akan pada upaya mengakumulasi hardiperebutkan para figur potensial ta dengan memanfaatkan jabatan di desa. Singkatnya, pada tingkat kepala desa, apalagi meniru ada tertentu, kecenderungan seperti pengalaman konspiratif yang itu akan mengancam harmoni kerap terjadi di elite atas, dana sosial di pedesaan.

Pengucuran dana desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berdasarkan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, akan diberikan bertahap mulai 2015. Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Marwan Jafar, akan ada potensi konflik di desa-desa yang menerima kucuran dana tersebut.

B

etapa tidak. Alokasi dana desa (ADD) memiliki kepastian dengan nominal (skenarionya) berkisar rata-rata di atas Rp 1 miliar. ADD itu diambil dari dana perimbangan di luar dana alokasi khusus (DAK), yakni dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH), yang bersifat memaksa bagi pemerintah daerah direalisasikan.

Jika tidak, pemerintah pusat akan langsung memotong sebagian dana yang ditransfer ke daerah itu sejumlah hak (pemerintah) desa sesuai dengan kuota alokasi.

Jumlah ini, utamanya bagi desa-desa di luar Pulau Jawa, tentu sangat berarti sehingga desa berpeluang sebagai pusat pertumbuhan dan kreativitas sosial ekonomi masyarakat. Pemda pun akan sangat terbantu dalam memberikan sentuhan nyata nan merata bagi masyarakat di seluruh wilayahnya karena sudah ada kepastian anggaran negara yang dialokasikan langsung ke setiap desa.

Pemda dengan demikian hanya perlu mengefektifkan koordinasi imperatif sehingga tata kelola pemerintah dan pembangunan bisa mangkus dan tak disorientasi. Singkatnya, UU Desa yang baru ini merupakan pintu masuk terjadinya modernisasi desa.

Memunculkan Konflik Kendati demikian, UU tentang Desa ini diperkirakan juga berpotensi memunculkan konflik atau permasalahan politik dan sosial terbatas di desa. Peluang terjadinya konflik tersebut sangat besar apabila pengucuran dana tersebut tidak dilakukan secara transparan.

Pertama, terkait dengan proses-proses politik, perebutan kepala desa akan sangat panas seperti halnya dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada) langsung selama ini. Praktik politik uang pun bukan mustahil akan kian marak dalam pilkada itu. Soalnya, yang diperebut-

M

adura merupakan bagian dari Jawa Timur yang tak pernah terpisahkan bagaikan tali temali, apalagi sejak dibangunnya jembatan Suramadu seakan-akan pulau Madura dan Jawa menjadi satu pulau.

Meskipun begitu, pada masa RIS (Republik Indonesia Serikat) Madura pernah terpisah dari Jawa Timur secara administatif menjadi negara Madura dengan ibu kota Pamekasan yang terpisah dari negara Jawa Timur sejak 23 Januari 1948 atas rekayasa Van Der Plas Gubernur Belanda di Jawa Timur.

Namun RIS akhirnya bubar dan menjadi Republik Indonesia sebagai negara berdaulat berkat perjuangan bangsa Indonesia karena RIS hanyalah akal-akalan Belanda untuk mempetak-petak Indonesia.

Upaya pembubaran negara Madura menelan banyak korban jiwa rakyat Madura. Namun, berkat perjuangan yang luar biasa negara Madura buatan Belanda pun bubar, pembubarannya dilakukan pada tanggal 15 Februari 1950 di Pamekasan.

Setelah itu, Madura bergabung menjadi bagian dari Republik Indonesia pada 9 Maret 1950. Sejak saat itu, Pulau Madura dan sekitarnya digabungkan dengan provinsi Jawa Timur dengan berbagai alasan, diantaranya faktor geografis yang memang sangat dekat dengan Jawa Timur, faktor historis dimana keduanya sangat mempengaruhi, dan faktor lainnya. Namun, seiring berjalannya waktu timbul wacana tentang pemekaran pulau Madura untuk menjadi provinsi tersendiri atau terpisah dari Jawa Timur, apalagi saat pemilihan presiden 2014 lalu.

Penguatan rencana pemekaran Madura untuk menjadi provinsi tersendiri dengan diselenggarakannya Musyawarah Besar III Masyarakat Madura Se-Indonesia di Hotel J.W. Marriot Surabaya pada 26 Agustus 2007, yang mengagendakan penguatan wa-

Moralitas dan kapasitas para kepala desa dan perangkatnya akan sangat menentukan tata kelola pemerintahan desa berikut anggarannya. Jika orientasinya pada upaya mengakumulasi harta dengan memanfaatkan jabatan kepala desa, apalagi meniru ada pengalaman konspiratif yang kerap terjadi di elite atas, dana yang dialokasikan di desa itu hanya akan menjadikan sebagian oknum kepala desa dan perangkatnya akan menjadi klien aparat penegak hukum, dan selanjutnya terbuka untuk mengisi hotel prodeo.

Kedua, pengelolaan dana desa yang mana kepala desa diposisikan semacam ”kuasa pengguna anggaran” akan berpotensi untuk selalu ”dicurigai” masyarakat desa, terutama para pesaing politiknya, termasuk bagian dari buntut dalam pilkada. Peluang penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan dana berpotensi terjadi dilakukan oknum kepala desa dan atau perangkat terkait lainnya. Soal-

yang dialokasikan di desa itu hanya akan menjadikan sebagian oknum kepala desa dan perangkatnya akan menjadi klien aparat penegak hukum, dan selanjutnya terbuka untuk mengisi hotel prodeo. Atau, sebagaimana dalam kebiasaan yang dilakukan selama ini, para kepala desa yang tersangkut masalah dalam pengelolaan dana desa itu akan menjadi ”ATM” bagi para oknum

penegak hukum.

Ketiga, pada tahap awal, perencanaan pembangunan desa belum tentu bisa dilakukan dengan baik mengingat kapasitas sumber daya manusia yang belum tentu tersedia dan atau sama di setiap desa. Sementara itu, anggaran harus dialokasikan secara efektif dan digunakan secara efisien untuk mencapai target terfokus untuk menjadikan desa sebagai basis sekaligus ujung tombak penciptaan kesejahteraan rakyat.

Kualitas Perencanaan Ini artinya, tercapai tidaknya misi mulai dari UU Desa ini sangat bergantung pula pada kualitas perencanaan dan pengawasan atas implementasi agenda pembangunan desa dengan memastikan alokasi dana memberi sentuhan langsung atau menjawab kebutuhan masyarakat desa.

Upaya mengantisipasi atau mewanti-wanti itu, hal terpenting yang diperlukan adalah (1) persiapan sosialisasi UU ini harus dilakukan secara intens dan menyeluruh di seluruh desa dengan pendekatan dan metodologi yang tepat; (2) pendidikan politik rakyat sangat urgen agar UU Desa diimplementasikan dengan tetap menjadikan masyarakat yang berbasis ruang sebagai modal sosial yang berkarakter saling percaya dan tetap solid; (3) kepemimpinan dan pengelolaan anggaran desa diintervensi dengan ”virus” akuntabilitas dan transparansi sehingga secara pasti mengarah pada good village governance; dan (4) pendampingan profesional dalam kaitan dengan kepemimpinan desa dalam paradigma baru sangat dibutuhkan.

Jika langkah-langkah itu dilakukan, niscaya desa akan berkembang pesat, bahkan tak berlebihan dikatakan sebagai ”ujung tombak pencapaian tujuan kita bernegara, yakni menyejahterakan rakyat”.

Bagi kader-kader muda potensial pun terbuka peluang untuk secara profesional mengembangkan kreativitas sosial ekonomi di desa.

Tugas kita bersama adalah menanamkan nilai-nilai kecintaan kepada desa di satu pihak, dan pada saat yang sama mengembangkan jiwa wirausaha bagi para generasi muda untuk berkarya di desa.

Pengajar Universitas Muhammadiyah Malang

Madura dan Jawa Timur Adipati Arya Wircana pembentukan araja memberikan provinsi Madura yang bantuan kemudian terpisah dari Jawa melakukan kesepakaTimur. Kabupaten tan “pembagian tayang direncanakan nah Jawa menjadi akan menjadi bagian dua” yang sama bedari Provinsi Madura sar yang kemudian itu adalah seluruh kadisebut “Perjanjian bupaten yang ada di Sumenep”. Setelah Pulau Madura, yakni meliputi: Kabupaten itu Adipati Arya Oleh : Bangkalan, KabupaWiraraja memberi Sihabuddin ten Sampang, Kabubantuan besar-besar kepada Raden Wipaten Pamekasan, dan jaya termasuk menKabupaten Sumenep, serta rencana pemekaran Kabugusahakan pengampunan politik paten Kepulauan Kangean dari terhadap Prabu Jayakatwang di Kabupaten Sumenep atau Kota Kediri dan pembukaan “hutan Pamekasan yang dimekarkan dari Terik’ menjadi sebuah desa berKabupaten Pamekasan. nama Majapahit. Dalam pembuRencana pemekaran Madura kaan desa Majapahit ini sungguh menjadi provinsi tersendiri mebesar jasa Adipati Arya Wiraraja nimbulkan pro dan kontra di jadan pasukan Madura”. Prasasti jaran pejabat pemerintah, bahkan ini juga mempertegas bahwasandi kalangan masyarakat Madura nya tokoh-tokoh antara kawasan sendiri. Hal ini disebabkan berMadura dan Jawa Timur mebagai faktor. Bagi yang pro untuk mang telah menyatu dalam segi berpisah dari Jawa Timur beralakekuasaan sejak zaman Majapasan agar kekayaan SDA Madura hit. Bahkan, saling mendukung dikelola dan dinikmati oleh orang antara keduanya.

Madura sendiri. Bagi yang kontra, Saat masa penyebaran agama untuk saat ini Madura belum siap Islam banyak sekali tokoh-tokoh menjadi provinsi dikarenakan Madura yang berguru pada Wali berbagai hal dan dikawatirkan Songo di tanah Jawa, khususnya hanya untuk kepentingan elit yang berdomisili di Jawa Timur. politik tertentu.

Bahkan, banyak keturunan Wali Songo seperti keturunan Sunan Romantisme Madura dan Jatim Ampel dan Sunan Giri berdomisili Dilihat dari segi historis antara di pulau Madura dan menjadi Madura dan Jawa Timur saling tokoh agama di pulau tersebut berkaitan bahkan tak bisa dipisehingga saat ini Madura dikesahkan sehingga membentuk satu nal dengan daerah yang kental kesatuan yang utuh. Hal ini bisa dengan agama Islam. Begitu dilihat dari sejarah awal berdipula dengan raja-raja (adipati) rinya kerajaan Majapahit yang di Madura yang masih saudara berpusat di Trowulan Mojokerto dengan raja-raja di tanah Jawa, Jawa Timur. Tak bisa dipungkhususnya Jawa Timur. kiri awal berdirinya kerajaan Selain itu, di Bangkalan temMajapahit yang didirikan oleh pat tinggal Syaikhona Kholil seRaden Wijaya karena peran besar orang ulama besar yang menjadi Aria Wiraraja penguasa (adipati) guru ulama-ulama besar di Jawa Sumenep waktu itu.

Timur bahkan Indonesia. Seperti Dalam “Prasasti Kudadu” meHadratus Syaikh KH Hasyim nyebutkan bahwa “Ketika Raden Ashari pahlawan nasional pendiri Wijaya melarikan diri bersama Nahdlatul Ulama ormas Islam 12 pengawal setianya ke Madura, terbesar di Nusantara. Dengan

ini semakin memperkuat persaudaraan antara Madura dan Jawa Timur. Pada masa orde baru Jawa Timur pernah dipimpin oleh tokoh asal Madura yaitu Mohammad Noer kelahiran Sampang yang memimpin Jawa Timur pada periode 1967-1976. Dipercayanya Cak Noer untuk memimpin Jawa Timur menandakan tidak ada diskriminasi politik antara dua wilayah yang dipisahkan oleh selat Madura tersebut.

Hingga saat ini, persaudaraan antara penduduk Madura dengan penduduk Jawa Timur semakin nyata dan semakin mesra. Banyak sekali masyarakat di dua daerah tersebut yang melangsungkan pernikahan antarbudaya (Jawa-Madura). Apalagi saat ini, banyak sekali ditemui orang Madura di Tanah Jawa, begitu pula sebaliknya. Bahkan, di daerah Tapal Kuda banyak masyarakat perpaduan antara buadaya Jawa dan Madura atau yang disebut dengan pendalungan. Perpaduan tersebut semakin menambah romantisme antara kedua budaya besar di Indonesia, khususnya Jawa Timur.

Melihat dari romantisme yang dibangun antara kedua suku besar di Indonesia tersebut, tidak layak rasanya jika Madura berpisah dari Jawa Timur melihat dari sisi sejarah dari zaman Majapahit sampai sekarang. Apalagi saat ini telah dibangun jembatan Suramadu yang mempermudah mobilitas antara kedua daerah tersebut. Jika memang Madura ingin mendirikan otonomi khusus seperti ekonomi, syariah Islam, dan sebagainya hal ini bisa dikomunikasikan dengan para pejabat provinsi Jawa Timur tanpa harus berpisah. Biarkanlah Jawa Timur selalu JAWARA (Jawa-Madura) dalam kebersamaan membangun bangsa dari ujung Timur pulau Jawa.

Mahasiswa Pascasarjana (S2) Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Banyuwangi: Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Legi 18 DESEMBER 2014

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

Pemalsuan SK Senilai Rp 14 M Jadi ‘Mahkota Kasus’

KELANA

Keluarga Miskin Korban Pasung Dibantu Sidoarjo, Bhirawa Sebanyak delapan keluarga korban pasung di Kab Sidoarjo yang berasal dari keluarga miskin, dibantu BAZ Sidoarjo. Kedepannya keluarga tak mampu diharapkan bisa hidup lebih layak sehingga kesejahteraan menjadi lebih baik. ‘’Kedepan kalau memungkinkan bisa kita bantu lagi, karena ini termasuk untuk mendukung Jatim bebas korban pasung, tapi sasaran bantuan kita dari keluarga miskin,’’ turut Wakil Ketua 3 BAZ Sidoarjo, M. Ilhamudin, Rabu (17/ 12) kemarin, usai memberikan bantuan pada keluarga korban pasung dari keluarga miskin di Desa Sidokepung, Kec Buduran.

Dari rekapan BAZ Sidoarjo, keluarga korban pasung yang sudah dibantu diantaranya dua keluarga dari Desa Ngelom, Kec Taman 2. Kel Sidoklumpuk, Kec Sidoarjo 2 keluarga. Desa Sugihwaras, Kec Candi 1 keluarga. Desa Sidokepung, Kec Buduran 1 keluarga.

Desa Gagang Kepuh Asri, Kec Balongbendo 1 keluarga dan Desa Sidodadi, Kec Taman 1 keluarga. ‘’Masing-masing keluarga miskin dibantu Rp500 ribu untuk kebutuhan operasionalnya,’’ kata Ilham yang juga Kabag Kesra Kab Sidoarjo itu.

Menurut data dari Dinas Kesehatan Sidoarjo, ada 13 korban yang dipasung.

Setelah disurvei ada delapan keluarga yang tepat menerima bantuan ini.

Karena menerima berasal dari keluarga miskin.Q ali

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kab Sidoarjo akan menjadikan kasus dugaan pembobolan bank yang dilakukan Bendahara UPTD Dinas Pendidikan (Dindik), Kec Tanggulangin Sidoarjo sebagai ‘Mahkota Kasus’.

Karena kasus ini, menurut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidoarjo Undang Mugopal SH yang didampingi Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Hartono SH Rabu (17/12) kemarin, sangat menarik karena menjadi perhatikan masyarakat serta melibatkan banyak perbankan, yakni mulai Bank Delta Arta, Bank Jatim Sidoarjo serta Bank Jawa Barat (BJB), dengan total dana yang bisa keluarkan sebesar Rp14 milyar.

Pihak Kejaksaan terus bekerja ekstra untuk meminta keterangan para saksi, serta mengumpulkan beberapa barang bukti. Tujuannya, kita minimal harus mempunya dua

alat bukti yang kuat, agar pelakunya bisa dijerat dan diseret ke pengadilan. ‘’Sudah hampir 10 orang dimintai keterangan, baik pihak bank, pelakunya sendiri, yakni Bendahara UPTD Dindik Kec Tang gulangin hingga Ka Dindik Sidoarjo,” jelas Hartono.

Keterlibatan beberapa bank yang bobol, dengan modus pemalsuan SK guru yang dipalsukan Luluk selaku Bendahara UPTD Dindik Tanggulangin, diduga memiliki kedekatan dengan pihak bank.

Tidak itu saja, calon tersangka ini juga ditengarai bisa meyakinkan pihak bank sehingga uangnya bisa dengan mudah dicairkan. ‘’Itu perkiraan ka-

lian sendiri,’’ ujar Hartono kepada beberapa awak media.

Hartono menegaskan, yang jelas penyidik akan terus mengembangkannya kasus ini, karena informasi yang masuk sangat penting untuk menguak kejelasannya, benar tidaknya kasus ini, sehingga menjadi gamblang tidak membuat masyarakat bertanya-tanya. ‘’Jadi segala kemungkinan terus dikembangkan, hingga ada titik temu,’’ paparnya.

Sementara itu, Ka Dindik Sidoarjo, Drs Mustain Baladan MPd I, mengaku sangat yakin putaran dana yang dipinjangkan dari ketiga bank itu diperkirakan tetap aman bisa sampai sekitar Rp10 miliar, sekitar Rp4 miliar itu yang ditelusuri lebih mendalam lagi.

Caranya, proses pinjaman diberikan kepada orang-orang yang aslinya atau ditukar kredit.

Modusnya yang dipakai LLK

Gresik, Bhirawa Tim Buser Satreskrim Polres Gresik akhirnya menembak mati pelaku penculikan Zahriyani Putri Agustin (9), warga Jl Dewi Sekardadu, RT 1 RW 2, Kec Kebomas, Gresik. Sementara siswa SDN Tlogopatut 2, korban penculikan laki-laki berumur (50) di depan sekolahnya mengalami traumu mendalam.

Informasi yang dihimpun, kejadian itu berawal saat jam istirahat sekolah sekitar pukul 09.00 WIB. Korban yang mengenakan seragam baju coklat muda dan celana jeans biru, sedang bermain di depan pintu pagar sekolah. Tiba-tiba seorang lelaki menghampirinya dan langsung mendekap siswa kelas 4 itu.

Terang saja korban beriak-teriak, apa lagi di lehernya menempel pisau pelaku untuk mengancam.

Warga sekitar yang melihat kejadian itu, sontak kaget dan beramai-ramai menyelamatkan korban. Namun upaya itu tak berhasil karena pelaku mengancam korban akan di bunuh. Sehingga warga memilih mengatur jarak, sambil meminta pelaku melepaskan korban dan korban juga diminta tenang.

Aksi penculikan dan penyanderaan juga membuat arus lalu lintas di Jl RA Kartini, Gresik macet. Karena saat dibawa pelaku, korban terus berteriak-teriak di tengah jalan dan meminta perlindungan anggota Kodim 0817 Gresik karena akan dibunuh temannya.

Setelah berhenti di Markas Kodim, kemudian pelaku dibujuk anggota Kodim 0817 Gresik. Pelaku sempat meminta ketemu dengan Dandim Letkol Awang Pramila Loviantara dan bertemu, pelaku juga meminta anggota TNI mengantar dirinya sambil menyandera korban dengan sebilah pisau dapur. Aksi penculikan dan penyaderaan ini membuat anggota Kodim 0817 Gresik langsung berkordinasi dengan polisi. Q kim

achmad suprayogi/bhirawa

Kajari Undang Mugopal didampingi Kasi Intel Hartono saat memaparkan kasus dugaan pembobolan tiga bank senilai Rp14 miliar. adalah, ada seorang perlu uang, tetapi orang itu tak mempunyai jaminan apa-apa. Oleh LLK dibuatkan SK Jabatan atas nama orang lain, tanpa sepenge-

tahuan pemilik SK. ‘’Tandatangan semua dipaslukan dan itu yang diajukan ke pihak bank.

Selanjutnya urusan bank, kenapa bisa cair,’’ katanya.Q ach

Jelang Tahun Baru, Wali Kota Pantau Penjualan Miras Kota Mojokerto, Bhirawa Menjelang perayaan tahun baru, Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus dan wakilnya Suyitno melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di dua toko swalayan terbesar di Kota Mojokerto, Rabu (17/12) kemarin. Sidak yang juga diikuti Dinas Kesehatan dan Diskoperindag ini selain bertujuan untuk memantau harga serta mengecek masa kadaluarsa makanan, juga peredaran Miras.

Polisi Tembak Mati Penculik Siswa SD

rokim/bhirawa

Sekretaris PKG, Wahyudi menyerahkan secara simbolis bantuan 2 ribu pohon kepada Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto.

PT PKG Sumbang 2 Ribu Pohon Gresik, Bhirawa Bertepatan dengan Bulan Menanam Nasional (BMN) 2014, PT Petrokimia Gresik (PT PKG), bersama Pemkab Gresik dan masyarakat, melakukan penanaman 2 ribu pohon, bertempat di Desa Sambogunung, Kec Dukun, Kab Gresik.

Adapun jenis pohon yang ditanam adalah jambu biji merah, mangga manalagi, sukun, dan sawo lokal. Masing-masing sebanyak 500 pohon dengan total senilai Rp45 juta dan Bulan Desember dipilih menjadi Bulan Menanam Nasional (BMN) setelah tanggal 28 November terpilih menjadi Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI).

Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2008, tentang HMPI. Kegiatan ini merupakan salah satu langkah strategis bangsa

Indonesia, untuk menjadikan penanaman pohon sebagai tradisi bangsa. Kegiatan ini juga sekaligus untuk mengantisipasi perubahan iklim global, degradasi dan deforestasi hutan dan lahan, serta kerusakan lingkungan lainnya yang mengakibatkan penurunan produktivitas alam.

Direktur Utama PT PKG, Hidayat Nyakman menyatakan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dukungan PT PKG terhadap program pemerintah dalam pelestarian lingkungan. ‘’Ini adalah bentuk kepedulian PT PKG, dalam pembangunan industri berkelanjutan (sustainable industry). Dimana, pelestarian lingkungan menjadi salah satu faktor penentu terhadap pertumbuhan ekonomi.

Melalui gerakan ini, PT PKG berharap akan tercipta suatu keseimbangan alam,

khususnya di Kec Dukun Gresik. Sehingga dapat mencegah dampak negatif seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, dan sebagainya. Karena pada dasarnya pohon berfungsi sebagai penyerap air hujan, mencegah erosi, sumber penghasil oksigen, dan sebagainya. ‘’Dengan semakin banyak pohon, ditambah dengan mulainya musim penghujan, daerah Kec Dukun dan sekitarnya tak lagi mengalami kekeringan di masa yang akan datang,’’ tutur Hidayat Nyakman.

Ditambahkan Sekretaris PT PKG, Wahyudi, selain pemberian bantuan pohon. PT PKG juga, menjadi salah satu sponsor dalam acara ini. Bentuk dukungan ini diantaranya, adalah pemenuhan kebutuhan konsumsi dan berbagai atribut acara seperti topi, kaos, backdrop, umbul-umbul, dan sebagainya.Q kim.eri

PNS Sidoarjo Juga Buang Sampah di Sungai Sidoaro, Bhirawa Kesadaran masyarakat Kab Sidoarjo untuk menjaga kebersihan sungai dari sampah masih sangat rendah. Sebab masih banyak PNS yang diketahui dengan seenaknya sendiri membuang sampah ke sungai.

Kepala Dinas PU Pengairan Sidoarjo, Ir Fathurohman MSi, ketika berangkat

5

kerja pada pagi hari, dari rumahnya di Desa Pepe, Kec Sedati, sering mengetahui dengan kepalanya sendiri, masyarakat pergi kerja sambil membawa bungkusan sampah kemudian dibuang ke sungai.

Menurut pengamatannya, mereka ternyata tak hanya dari pegawai swasta saja, tapi bila melihat seragamnya juga

ada oknum PNS-nya. Seharusnya mereka menjadi panutan masyarakat. ‘’Di Desa Tambak Cemandi, Sedati, sungai sampai padat dengan sampah, air sampai macet tak bisa mengalir, sampah rumah tangga yang paling banyak,’’ ujar Fathurohman, Rabu (17/ 12) kemarin, di kantornya.

Menurut Fathurohman, di sungai yang berhulu dari

Mangetan Kanal, Krian dan Gedangan itu, sehingga setahun bisa dilakukan tiga kali pengerukan sampah. Dinas Pengairan menggunakan tenaga manusia. Bila menggunakan tenaga mesin, harus dilakukan pada malam hari.

Supaya lalu lintas jalan di sekitarnya tak sampai macet.

Menurut mantan Camat Tarik ini, bila sampah di sungai

di daerah itu tak sampai dikendalikan, maka pada musim hujan seperti saat ini bisa menimbulkan banjir, karena air meluap. Sampah-sampah rumah tangga itu cepat mengakibatkan sedimentasi (pendangkalan ) sungai, air sama sekali tak bisa mengalir, kalau sampah enceng gondok, air masih bisa mengalir di arus bawah sungai.Q ali

‘’Sekarang kami masih menggodok Perda perearan Miras. Kami tak ingin terulang kasus Cukrik seperti tahun lalu,’’ ujar wali kota disela-sela Sidak kemarin.

Tahun lalu di Kota Mojokerto terjadi musibah kurban minuman oplosan Cukrik. Korban yang meninggal dunia ada 14 remaja. ‘’Jangan sampai kasus Cukrik itu terulang kembali,’’ tambah Mas’ud Yunus.

Sidak pertama dilakukan di swalayan Carefour, di Jl Benteng Pancasila, Kota Mojokerto. Wali Kota beserta rombongan langsung mengecek tumpukan kaleng susu kental manis. Petinggi Pemkot ini melihat secara seksama bentuk kaleng sembari mengecek masa kadaluarsanya. ‘’Susu ini masih layak dijual, karena masa kadaluarsanya masih jauh dan kemasannya juga tak rusak,’’ ujar wali kota.

Setelah puas mengecek tumpukan susu, wali kota lalu bergegas menuju lorong khusus produk makanan ringan dan makanan olahan beku. ‘’Ini juga masih layak jual, gak ada yang bahaya,’’ ujarnya seraya bergegas menuju lokasi penjualan produk kerupuk mentah.

Ditempat ini, wali kota dan tim pemantau Mamin langsung tertarik dengan krupuk mentah yang berwarna merah mentereng.

Dengan mimik curiga, wali kota lantas mengambil sejumput kerupuk itu lalu diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota, Christiana Indah untuk dijadikan sample guna uji laboratorium.‘’Ini tolong diambil sedikit untuk dijadikan sampel uji lab, semoga warna mentereng krupuk ini bukan dari zat pewarna yang berbahaya bagi tubuh,’’ cetus wali kota.

Puas mengecek produkproduk Mamin di Carefour, wali kota lantas beranjak menuju lokasi kedua di Toko Swalayan Superindo. Di

Toserba yang baru berdiri di Kota Mojokerto ini, wali kota dan tim tertarik untuk mengecek produk ikan asin kering yang dikhawatirkan menggunakan bahan pengawet yang tak baik bagi tubuh. Sama seperti di Carefour, wali kota juga mengambil sejumlah ikan kering untuk di uji laboratorium. ‘’Tolong buatkan berita acaranya, ini juga patut kita uji lab, apakah bahan pengawetnya benerbener aman atau tidak,’’ tandas wali kota.

Usai Sidak, wali kota mengaku puas dengan kelayakan produk yang dijual di dua toko swalayan itu. Pasalnya, tak ada temuan produk yang kadaluarsa dan tak layak konsumsi. Namun pihaknya tetap menunggu laporan dari hasil uji lab BP POM terkait produk yang dijadikan sample. ‘’Kita tunggu hasil uji lab nya.

Sebab kami curiga Mamin itu menggunakan zat warna dan bahan pengawet yang berbahaya bagi tubuh,’’ imbuhnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, Christiana Indah membenarkan kecurigaan sejumlah produk makanan yang mengandung zat berbahaya, diantaranya krupuk mentah curah yang ditemukan di Carefour dan ikan asin mentah di swalayan Superindo. ‘’Ini langsung kita uji lab kan di BP POM, jika memang hasil lab terbukti tak layak konsumsi, maka kita rekomendasikan pihak toko untuk tak menjual mamin itu lagi,’’ terangnya.

Indah juga menjelaskan, ada sejumlah kriteria khusus untuk Mamin yang layak untuk dijual. Diantaranya, tanggal kadaluarnya, kemasannya tak rusak atau penyok, warna dan baunya tak berubah serta tertera label dari BP POM. ‘’Jika keempat hal itu sudah oke, maka Mamin itu layak untuk dijual,’’ tegas Indah.Q kar

Korpri dan Dharma Wanita Sidoarjo Harus Seiring Sejalan Resepsi puncak peringatan HUT Korpri ke-43 dan HUT Dharma Wanita Persatuan ke-15, di Kab Sidoarjo yang diselenggarakan di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (17/12) kemarin, dilakukan secara sederhana namun penuh dengan makna.

Acara yang dihadiri Bupati Saiful Ilah SH Mhum dan istri, Wakil Bupati MG Hadi Sucipto SH MM dan istri, undangan dari DPRD Sidoarjo, Forpimda Sidoarjo, para pejabat dan anggota Korpri dan anggota Dharma Wanita Sidoarjo itu, cukup dilakukan dengan pemotongan tumpeng oleh Bupati dan penyerahan sejumlah hadiah bagi juara olah raga dalam Porseni Korpri dan penyerahan bea siswa bagi anak staf PNS yang berprestasi.

Vino Rudi Muntiawan SH sebagai Ketua Korpri Sidoarjo menyampaikan, sebagai anggota Korpri dan anggota Dharma Wanita, seyogjanya harus saling seiring sejalan. Misalnya hidup sederhana agar bisa jadi contoh

panutan di tengah masyarakat. ‘’Saya ucapkan selamat bagi Korpri dan Dharma Wanita yang sedang berulang tahun, semoga Kopri dan Dharma Wanita samasama bisa semakin berperan pada pembangunan di Sidoarjo, maka Korpri dan Dharma Wanita harus seiring sejalan,’’ komentar Vino, yang juga Sekdakab Sidoarjo itu.

Sementara itu, Ketua Dharma Wanita Persatuan Sidoarjo, Ny Nun Vino Rudi Muntiawan, menyampaikan, sebagai mitra Korpri maka Dharma Wanita Sidoarjo diharapkan bisa kuat dalam segala hal.

Menurutnya, sebelum Dharma Wanita bisa berperan membantu program Pemerintah, maka anggotanya sendiri harus diper-

ali kusyanto/bhirawa

Bupati Saiful Ilah menyerahkan piala pada salah satu juara olah raga di HUT Korpri 43. hatikan. Sesudah mampu, baru eksis pada kegiatan di luar organisasi. Misal kegiatan sosial, ekonomi dan kemasyarakatan. ‘’Seperti saat HUT ini, kita

mampu memberikan bantuan pada masyarakat yang kurang beruntung di Liponsos, seperti bantuan pakaian layak pakai dan sembako,’’ ujar Ny Nun.Q ali,adv

ali kusyanto/bhirawa

Ketua Dharma Wanita Persatuan Sidoarjo, Ny Nun Vino Rudi Muntiawan, memberi selamat pada salah satu anak staf PNS yang menerima bantuan bea siswa berprestasi.

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Baznas Selamatkan 254 KK dari Rentenir Malang, Bhirawa Salah satu program Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang adalah membebaskan masyarakat dari himpitan hutang para rentenir. Pada tahun 2014 ini, Baznas Kota Malang telah berhasil membebaskan 254 Kepala Keluarga (KK) dari cengkeraman rentenir.

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang Fauzan Zenrif, kepada wartawan mengutarakan, selama ini kemiskinan di masyarakat terjadi lantaran banyaknya persoalan piutang yang diderita oleh masyarakat. “Alhamdulillah kita telah berhasil membebaskan masyarakat dari himpitan hutang, dari para rentenir, sebanyak 254 KKsudah tidak lagi bergantung pada rentenir,” tukasnya.

254 KK itu, lanjut Fauzan berada di kelurahahn Jodipan, dengan total biaya penghapusan hutang rentenir sebesar Rp 387.000.000. Kelurahan Jodipan ini merupakan kelurahan binaan Baznas bersama dengan Kelurahan Arjowinangun. “Tahap awal kita selesaikan dulu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, selanjutnya akan kita berdayakan sesuai dengan kemampuan mereka, agar mereka tidak lagi bergantung dengan orang lain,” tuturnya.Q mut

Tiga Warga Blitar Diduga Terlibat ISIS Blitar, Bhirawa Diduga ada 12 warga Jawa Timur yang terlibat organisasi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Malaysia. Tiga orang di antaranya warga Kabupaten Blitar. Hal ini diungkapkan Kepala Seksi Wasdakim Kantor Imigrasi kelas II B Blitar, Mahammad Sungeb yang mendapat informasi melalui telepon dari Kepala Bidang Kewaspadaan pada Bakesbangpolinmas Kabupaten Blitar. Ada 12 Orang Warga Negara Indonesia yang tertangkap Polisi Diraja Malaysia, karena akan terbang ke Suriah dan diduga bergabung dengan ISIS pada tanggal 15 Desember kemarin.

Kemudian pada tanggal 16 Desember 2014 Wakasdim kembali mendapat informasi

dari Anggota Intel Kodim dan Kasat Intelkam Polres Blitar bahwa terdapat 12 orang WNI

yang akan terbang ke suriah.

Tiga di antaranya Paspor itu dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 2 Blitar.

“Setelah mendapat laporan tersebut kami langsung memerintahkan Kasi Wasdakim melakukan koordinasi dengan Kasi Fosakrim untuk melakukan pengecekan data WNI itu.

Akhirnya diketahui secara pasti memang 3 orang WNI tersebut Paspornya dikelurakan dari Kantor Imigrasi Kelas II Blitar,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Blitar, Tato Juliadin Hidayawan.

Lanjut Tato, berdasarkan

Penghargan Buta Aksara Kabupaten Sampang Disoal Sampang, Bhirawa Penghargaan buta aksara tahun 2013 untuk Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur mulai disoal. Pasalnya anugerah penghargaan tersebut tidak berbanding lurus dengan prestasi buta aksara di Kabupaten Sampang, bahkan bantuan dana miliaran rupiah per tahun berupa program keaksaraan fungsional (KF) terindikasi banyak yang fiktif di lapangan.

Haryono Abdul Bari Pembina Haryono Center mengungkapkan, berdasarkan kajian dan pantauan dilapangan program KF di Kabupaten Sampang masih banyak persoalan dan banyak yang diduga fiktif, lalu apa indikator kabupaten Sampang 2013 mendapat penghargaan buta aksara dari kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia, Rabu (17/12).

“Padahal berdasarkan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Sampang tahun 2012, angka buta aksara di Kabupaten Sampang meningkat hingga 2,7 persen, lalu apa prestasinya, apa peningkatan angka buta aksara itu yang menjadi tolak ukur, sementara berdasarkan data yang kami ketahui program KF selama dua tahun terakhir yakni 2013-2013 kurang lebih digelontorkan dana yang bersumber dari APBN dan APBD sebesar 6 milyar,” jelasnya.Q lis

data yang diperoleh dari server maupun data dari ruang arsip bahwa 3 orang WNI itu merupakan satu keluarga.Masingmasing atas nama HA (35 th) suami, LM (26 th) merupakan istri, dan anaknya yang baru berusia 1 tahun FA. Keluarga tersebut tinggal di Dusun Begelenan Desa Jajar Kecamatan Talun, dan diketahui HA adalah Dokter umum di Rumah Sakit Kanigoro.

“Sesuai dengan surat rekomendasi yang dilampirkan dalam permohonan, yang bersangkutan bersama keluarganya mengajukan sendiri permo-

honan pada tanggal 7 Agustus 2014, dan dalam proses wawancara yang bersangkutan mengaku akan menggunakan paspor tersebut untuk berwisata ke Malaysia,” ujarnya.

Sedangkan terkait dengan kejadian ini, pihaknya mengaku masih menggunu petunjuk lebih lanjut dari Pusat terkait tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya.

“Kami berjanji untuk kedepannya Kantor Imigrasi Kelas 2 Blitar akan memperketat proses kepengurusan paspor,” imbuhnya. Q htn

KLH Gelar Penganugerahan Situbondo Green Awards for Public Tahun 2014

Blusukan Tampung Aspirasi Warga Probolinggo, Bhirawa Untuk mengetahui secara langsung kondisi yang dihadapi masyarakat di tingkat desa, Bupati Probolinggo Hj P. Tantriana Sari SE konsisten bertemu masyarakat dari desa ke desa. Hal tersebut bertujuan untuk menampung dan menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan dalam menyusun program pembangunan desa.

Blusukan ini menurut Bupati Hj. P. Tantriana Sari, SE, di sela-sela Reses DPR RI di Gedung Joyolelono, dapat memberikan dampak yang positif dan bermanfaat dalam pembangunan di Kabupaten Probolinggo, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, baik bidang kesehatan maupun pendidikan serta meningkatkan produktivitas pertanian.

“Saya meminta semua kalangan baik TNI maupun Polri untuk bekerja sama mambantu melaksanakan pembangunan di desa-desa. Tentunya dengan dukungan penuh para tokoh agama maupun tokoh masyarakat yang membantu menyukseskan pembangunan yang merupakan program Pemkab Probolinggo,” ungkapnya.

Khususnya masalah pendidikan yang harus menjadi perhatian dan dorongan khusus. “Saya meminta orang tua untuk membekali anak-anak dengan ilmu dan iman. Sebab hanya iman dan ilmu yang dapat mengubah nasib seseorang terhadap perkembangan kehidupan dalam menghadapi tantangan zaman,” jelasnya.Q wap

Kamis Legi 18 DESEMBER 2014

suprayitno/bhirawa

Panaskan mesin kesiagaan, Bupati Fadeli sidak kesiapan BPBD hadapi bencana.

Siaga Kedaruratan, Bupati Sidak BPBD Lamongan, Bhirawa Sampai dengan Februari 2015 nanti, Bupati Lamongan Fadeli menetapkan siaga darurat di wilayahnya. Itu sesuai dengan arahan yang disampaikan Pemprov Jatim beberapa waktu lalu. Terkait kesiapan tersebut, Fadeli bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Yuhronur Efendi melakukan sidak kesiapsiagaan darurat bencana di Kantor BPBD. Saat di BPBD, Fadeli bersama Yuhronur Efendi yang ditemui Kepala Pelaksana BPBD Suprapto meninjau gambaran peta rawan bencana di Lamongan. Selain itu dia juga mengecek kesiapan sejumlah peralatan dan logislitik di BPBD. “Meski sampai saat ini di Lamongan belum sampai terjadi situasi darurat, namun kami tetap bersiaga. Karena di awal musim penghujan seperti ini, walaupun curah hujan tidak terlalu tinggi, memiliki potensi kerawanan bencana, “ tutur dia saat di BPBD. Fadeli menyebutkan sejumlah titik yang rawan banjir, terutama di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo. Seperti di wilayah Babat, Maduran, Laren dan Karanggeneng serta kawasan Bengawan Jero.

Disebutkan olehnya, di Jalan Gotong

Royong Kecamatan Babat yang rawan banjir saat hujan, menurut dia jalannya sudah ditinggikan dan saluran drainasenya diperbaiki. Juga sejumlah titik tangggul yang rawan juga sudah dilakukan perbaikan.

Selain itu, pompa berkekuatan 4 ribu liter perdetik di Kuro juga masih disiagakan jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk menyedot banjir. Meski saat ini kondisi ketinggian air di kawasan Bengawan Jero malah di posisi -90.

Terpisah, Suprapto menyebutkan, Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD yang berkekuatan 40 personil sudah siap bertugas jika ada kondisi darurat yang terjadi. Juga standar operasional prosedur (SOP) tanggap darurat sudah ditetapkan.

“Jika situasi darurat terjadi, dalam SOP tanggap darurat, Bapak Bupati akan menunjuk satu orang sebagai komando yang membawahi lintas sektor. Mulai dari TRC, BPBD, Dinkes, Tim SAR, maupun instansi lainnya, “ jelas dia.

Saat ini, lanjut dia, BPBD memiliki 1 unit perahu karet dan 5 unit perahu speedboat, 1 tenda posko, 1 tenda pleton, 1 tenda regu dan 1 tenda keluarga. Juga ada 2 unit genset, 1 unit water treatment portable, 1 mobil rescue, serta 7 unit gergaji mesin.Q yit

Situbondo, Bhirawa Kejadian menurunnya kualitas lingkungan terutama pada kondisi permukiman dan sungai di wilayah Kabupaten Situbondo, membuat Kantor Lingkungan Hidup Situbondo menggagas program Situbondo green award 2014. Kejadian menurunnya kualitas itu dipicu oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat dan perilaku masyarakat yang cenderung tidak peduli dengan kondisi lingkungan sehingga menimbulkan beberapa permasalahan yang negatif di Kota Santri.

Untuk itulah, KLH Kabupaten Situbondo dibawah komando Imam Darmaji, menyadari kondisi lingkungan yang buruk pada generasi masa depan anak-anak Situbondo. Bahkan yang terjadi saat ini, kata mantan Kepala Bagian Organisasi Setkab Situbondo itu, kondisi lingkungan yang alami, bersih dan asri semakin jarang dijumpai terutama di wilayah perkotaan. “Daya rusak kejadian alam yang semakin bervariasi dan besar akibat perubahan iklim dan kerusakan lingkungan seperti semakin seringnya terjadi bencana banjir dan kekeringan,” tegas Imam kemarin.

Tak hanya itu, ada pemicu lain diantaranya, semakin mahalnya biaya yang harus di-

keluarkan masyarakat untuk memperoleh kenyamanan hidup seperti dalam memperoleh sumber air bersih, memperoleh udara segar dan lingkungan yang bersih. “Saat ini semakin bervariasi dan ganasnya beberapa jenis penyakit yang ditimbulkan akibat terjadi evolusi penyakit yang dipercepat dengan kerusakan lingkungan,” terang Imam.

Agar permasalahan tersebut tuntas, kemarin KLH Kabupaten Situbondo menggulirkan program Sigap (Situbondo Green Awards for Public). Program itu, lanjut mantan Camat Kendit itu, ia membentuk kepedulian dan apresiasi Pemerintah Kabupaten Situbondo kepada masyarakat, kelompok masyarakat dan individu yang secara sadar untuk peduli dan berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan di Kabupaten Situbondo (sehat, aman, nyaman, tertib, rapi dan indah serta hijau (santri hijau).

“Kami memberikan penghargaan (reward) sehingga dapat memotivasi masyarakat untuk berbuat yang sama secara lebih luas. Kegiatan sigap ini disinergikan dengan program yang dicanangkan pemerintah seperti, adipura, prokasih, kota sehat, menuju indonesia hijau Kabupaten layak anak ini,” urai Imam.Q awi

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo, H Dadang Wigiarto saat memberikan penghargaan kepada Camat Panji, Nugroho, dalam acara penganugerahan Situbondo Green Award 2014.

Bupati Anas Cemaskan Makelar dan WP Banyuwangi, Bhirawa Rapat koordinasi tiga pilar menjelang tutup tahun 2014 di Lapangan Tennis Indoor, GOR Tawangalun, Rabu (17/ 12), menjadi ajang keluh kesah bagi Abdullah Azwar Anas. Di hadapan puluhan peserta, Bupati Banyuwangi itu meceritakan dampak negatif kenaikan investasi. Bupati Anas merasa semakin banyak makelar tanah seiring potret positif investasi.

Apabila fenomena makelar tidak dikendalikan, ia cemas malah memukul balik kondusivitas iklim investasi. "Kalau harga tanah mahal, itu membuat investor lari. Karena mereka juga menghitung pengembalian modal, mohon bantuan kades dan camat untuk ikut menertibkan makelar-makelar tanah di wilayahnya," kata Anas mengawali pidatonya.

Ia pun mengeluhkan rendah-

nya kesadaran wajib pajak (WP), khususnya pengusaha lokal, untuk taat membayar pajak. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kesadaran pemodal luar daerah. Termasuk retribusi pasar belum mencerminkan tren positif. "Saya ingin menarik coffee bean ke sini bukan karena ingin memperkenalkan produk luar ke sini. Melainkan memberikan contoh agar pengusaha lokal lebih tertib bayar pajak," ia

membandingkan.

Selain itu, dia mengaku bangga atas capaian kinerja sepanjang 2014. Anas mencontohkan ganjaran dari Kementerian PU kepada Banyuwangi yang ditetapkan sebagai daerah dengan tata ruang terbaik di Indonesia. Prestasi ini, kata dia, sebagai bentuk penghargaan atas konsistensi Pemkab Banyuwangi menjalankan kebijakan tata ruang sekaligus pembangunannya dinilai

dalam kondisi on the track.

Dengan segudang prestasi, bupati berharap semangat kerja stakeholder di Kabupaten Banyuwangi kian terlecut untuk lebih baik. "Tahun 2015 memacu kita lebih baik, jangan membuat kita berhenti. Itu konsekuensi bagi kita. Kami terus konsisten mengerjakan penataan ruang dan pembangunan sesuai RPJMD. Apa yang kita kerjakan membuahkan hasilnya," ujar Anas. Q nan

Penanganan Korupsi Pembangunan Gedung KPU Molor Proses penyelidikan dugaan korupsi pembangunan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nganjuk masih akan menempuh jalan panjang dan dipastikan hingga akhir tahun 2014 belum ada pejabat yang dijadikan tersangka. Padahal nama-nama calon tersangka telah dikantongi penyidik Polres Nganjuk sejak lama.

ristika/bhirawa

Atap aula gedung KPU Kabupaten Nganjuk yang jebol meski pembangunannya belum genap setahun karena sarat dengan manipulasi dan korupsi.

Selain itu, gelar perkara di Polda Jatim hingga beberapa kali dan penetapan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah dilakukan, namun Polres Nganjuk belum juga segera meningkatkan kasusnya menjadi penyidikan.

"Statusnya kasusnya masih penyelidikan, setidaknya tahun 2015 nanti merupakan agenda prioritas dalam penanganan tindak pidana korupsi (Tipikor)," papar Kasat Reskrim Polres Nganjuk, AKP Hendra Krisnawan saat dihubungi Bhirawa.

Menurut Kasatreskrim, target penanganan kasus korupsi Polres

Nganjuk tahun 2014 telah terpenuhi.

Karena itu, untuk penanganan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung KPU akan menjadi agenda tahun 2015. "Saat ini penyelidikan telah mencapai tahap akhir dan bukti-bukti yang ada telah cukup untuk menetapkan adanya tersangka," papar AKP Hendra Krisnawan.

Namun demikian Polisi belum mau menyebutkan nama-nama calon tersangka korupsi pembangunan gedung KPU Nganjuk. Tetapi ada sinyal bahwa kuasa pengguna anggaran (KPA) yakni mantan kepala sekretariat (Kasek) KPU, Suharyono akan dijadikan tersangka utama.

Meskipun saat ini Suharyono telah dimutasi sebagai Kepala Satpol PP Pemkab Nganjuk. "Keterangan saksi dan bukti-bukti yang kami miliki sudah cukup bagi penyidik untuk menetapkan tersangka," tegas Kasatreskrim.

Selama penanganan kasus korupsi pembangunan gedung KPU unit Tipikor Polres Nganjuk telah memeriksa sedikitnya 17 orang. Suharyono sebagai KPA sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) merupakan pejabat yang sangat berperan dalam proyek pembangunan gedung KPU. Selain itu, tiga pejabat panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) dan bendahara KPU juga telah memberikan keterangannya.

Realitas di lapangan, secara fisik pembangunan gedung KPU tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.

Diantaranya tidak adanya mushola meski dalam kontrak mushola harus dibangun oleh pelaksana proyek.

Selain itu pembangunan gudang

yang belum tuntas, padahal secara adsministrasi pelaksanaan pembangunan seharusnya selesai pada 31 Desember 2013 lalu.

Demikian juga untuk interior ruang, seharusnya bingkai plafon menggunakan gypsum tetapi kenyataan di lapangan hanya terbuat dari kayu. Lebih parah lagi taman dalam spesifikasi teknis harus dibangun hingga kini tidak ada. Bahkan pengecatan gedung KPU Nganjuk juga masih dalam proses penyelesaian akhir. Dengan kondisi bangunan tersebut, ada anggaran yang bersumber dari APBN tahun 2013 tersebut tidak terserap secara penuh.

Pemenang tender pembangunan gedung KPU Nganjuk adalah PT Trisentra Sarana Kontruksi dari Mojokerto dengan nilai penawaran Rp 2,48 miliar dari nilai pagu Rp 2,5 miliar. Sedangkan pelaksanaan pembangunan gedung KPU Nganjuk dimilai sejak September 2013.Q ris

JAWA TIMUR

Kamis Legi 18 DESEMBER 2014

KILAS JATIM

Salah Gunakan Izin, Enam Rumah Makan Ditutup Paksa Sumenep, Bhirawa Tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), Polres dan TNI Sumenep melakukan penutupan terhadap enam rumah makan. Pasalnya, enam rumah makan itu digunakan sebagai tempat hiburan seperti karaoke dan jam bukanya melebihi jam 12 malam.

Penutupan enam rumah makan itu ditandai dengan papan yang bertuliskan "Ditutup Karena Melanggar". Kepala Satpol PP Sumenep, Abd Madjid mengatakan, enam rumah makan yakni Zurin Resto dan Galaxi masing-masing dijalan HP Kusuma, Srikandi dan Mila Resto masing-masing jalan Trunojoyo, Malioboro jalan Lingkar Timur Sumenep dan Kafe Ayu jalan Yos Sudarso, desa Kertasada, kecamatan Kalianget ditutup paksa karena tidak sesuai ijin yang dimiliki.

"Izin yang dimiliki semuanya rumah makan, tapi penggunaannya diluar ijin.

Enam rumah makan itu melanggar aturan terkait izin yang dikeluarkan perizinan," kata Abd Madjid, Rabu (17/12).

Menurut Amdjid, selain melanggar ijin, rumah makan yang ditutup paksa tersebut ruangannya tertutup, jam bukanya melebihi batas waktu, pengunjungnya glamor dan dijadikan tempat karaoke serta tempat minuman keras. "Tempat tersebut sangat mengganggu masyarakat sekitar karena bukanya hingga larut malam," ujarnya.Q sul

7

Pemkab Beri Reward Kades dan Camat Pelunas PBB-P2 Tuban, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban menyerahkan insentif prestasi pada sejumlah desa dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah dan Perda kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2011. “Tahun 2014 merupakan tahun ke-2 bagi pemerintah daerah kebupaten Tuban dalam mengelola PBB-P2,” kata Wabub Tuban Ir. H. Noor Nahar Hussain,M.Si di Pendopo Kridho Manunggal Tuban (16/12).

Wabup juga menjelaskan bahwa PBB-P2 yang terdiri dari 665.571 Obyek pajak adalah termasuk jenis pajak yang potensial, sehingga harus dikelola dengan baik dan sesuai ketentuan. Setelah dievaluasi terdapat data PBB-P2 yang diterima dari Pemerintah Pusat ternyata masih banyak potensi-potensi PBB-P2 yang perlu disesuaikan diantaranya nilai jual obyek pajak (NJOB).

“Masih ada obyek pajak khususnya bangunan-bangunan yang belum masuk obyek

pajak. Tetapi kami yakin bahwa PBB-P2 akan menjadi sumber penerimaan PAD yang cukup bersar dan menjadi primadona penerimaan daerah,” terang Orang nomor dua di Pemkab Tuban ini.

Dalam rangka pencapaian sasaran dan target peningkatan PAD termasuk PBB-P2, Wabup mengharapkan agar diimbangi dengan peningkatan pelayanan yang lebih baik kepada para wajib pajak. Camat, Kepala Desa dan Lurah ditekankan agar setiap peng-

urusan PBB-P2 dilarang membebani masyarakat wajib pajak dengan biaya-biaya di luar ketentuan karena masing-masing desa telah memiliki anggaran rutin dalam APB-Desa.

“Terlebih lagi dengan berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan pelaksananya yaitu PP Nomor 43 tahun 2014 yang mengatur sumber-sumber pendapatan desa, jangan sampai nyatol, ini merupakan amanat untuk membiayai Pembangunan di Kabupaten Tuban. Jika ada penyalahgunaan dalam penyetoran pembayaran PBB-P2 akan diperiksa oleh Inspektur,” lanjut Wabub yang juga ketua DPC PKB Kabupaten Tuban ini.

Bagi Kepala Desa dan Lurah yang lunas, Pemkab Tuban akan diberikan tambahan Reward yang semula perpoin bernilai 75 Ribu rupiah menjadi 100 ribu rupiah dan untuk Camat dari 100 ribu rupiah menjadi 150 ribu rupiah.

Sebelumnya Ketua Tim Insentifikasi PAD Kabupaten Tuban yang juga Plt. Sekda Kabupaten Tuban, Ir. Budi Wiyana, M.Si menjelaskan bahwa sebagaimana dituangkan dalam APBD Tahun anggran 2014, Penerimaan PBBP2 ditargetkan sebesar 21.636.104.396 rupiah, sampai dengan 30 Nopember 2014 telah direalisasikan sebesar 21.448.160.890.95 atau 99.13 Persen.

“Ada 17 Kecamatan yang telah Lunas 100%, yang masih belum lunas ada 3 Kecamatan yaitu Tuban, semanding dan Jenu. Bagi yang belum lunas maka diharapkan sisa waktu 2 minggu dapat lunas 100% dengan melakukan pemungutan dilapangandan segera disetor ke Bank Jatim,” kata Budi Wiyana.

Untuk diketahui, selain mendapatkan pengharagaan dari Pemkab Camat dan Kades yang melunasi pajak sesuai dengan target juga mendapat penghargaan dari Bank

Jatim. Beberapa desa yang mendapat penghargaan diantaranya dengan baku 1 Milyard adalah Kecamatan Kenduruan, Bangilan, Bancar, Rengel, Senori masuk kategori I. Pada Kategori II dengan Baku diatas 1 Milyard adalah Kecamatan Plumpang. Untuk Desa / Kelurahan Kategori 1 Baku Sampai 50 Juta adalah Desa Bulumeduro Kecamatan Bancar, Desa Kenanti Kecamatan Tambakboyo dan Desa Wonosari Kecamatan Senori.

Desa / Kelurahan Kategori II dengan Baku 50 Juta Rupiah sampai dengan 100 Juta rupiah adalah Desa Banjaragung Kecamatan Rengel, Desa Ngandong Kecamatan Grabagan, Desa Sumberejo Kecamatan Widang. Desa / Kelurahan kategori III dengan Baku diatas 100 Juta rupiah adalah Desa Rengel Kecamatan Rengel, Desa Sidoharjo Kecamatan Senori dan Kelurahan Kinking Kecamatan Tuban.Q hud

PNS Lingkup Pemkab Wajib Ikut Siaga Bencana Bojonegoro, Bhirawa Menghadapi bencana banjir bengawan solo memasuki musim penghujan seperti saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengintruksikan semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkp pemkab telah disiagakan.

Hal tersebut di ungkapkan oleh Asisten I Pemkab Bojonegoro, Djoko Lukito. Menurutnya semua PNS lingkup pemkab Bojonegoro sudah dibentuk tim siaga banjir ada beberapa tim yang sudah terbentuk dari Bagian dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. “Jika dalam keadaan darurat semua Pegawan Negeri Sipil (PNS) akan disiagakan tanpa terkecuali ikut serta terjun dalam kebencanaan,” tegasnya.

Bahkan dengan kata lain, jika pekerjaan PNS tidak bisa ditinggalkan maka akan diganti dengan yang lain agar PNS tetap tidak meninggalkan pekerjaannya. Dan sekarang ini sudah tertata rapi soal PNS yang siaga bencana setiap Bagian atau tiap SKPD sudah mempunyai tugas masingmasing jika sewaktu-waktu bencana datang.

Sementara itu di konfirmasi terpisah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro, Andik Sudjarwo mengatakan, dalam menghadapi bencana Pemkab telah menyediakan anggaran sebesar Rp 37.240.800.000 untuk tahun 2015 mendatang. “Anggaran sejumlah tersebut diperuntuk bagi korban bencana akan tetapi juga diperuntukan untuk pengadaan barang dan sisanya untuk korban bencana dan kegiatan operasional,” terangnya.Q bas

Antisipasi Antraks, Pemkot Beri Vaksin pada Sapi Kota Kediri, Bhirawa Pemkot Kediri lakukan upaya pencegahan virus anthrax agar tidak masuk ke Wilayaj Kota Kediri, paska ditemukan sapi yang terkena virus antraks di Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar beberapa hari yang lalu. Puluhan hewan sapi milik peternak se Kota Kediri diberikan suntikan vaksin, vitamin dan protein oleh Dinas Peternakan setempat untuk pencegahan tertularnya virus antraks.

Kepala Dinas Pertanian dan Peterna-kan Kota Kediri Haris Candra mengatakan selain memeberikan vaksin dan vitamin pada hewan ternak, pihaknya akan dalam waktu dekat akan melakukan sidak di tempat-tempat yang berpotensi masuknya Antraks. "Selain upaya ini kita akan melkukan sidak ke pasar, Rumah Pemotongan Hewan, dan tempat-tempat lain, kita minta RPH harus lebih selektif, agar tidak kecolangan virus ini," kata Haris.

Haris menjelaskan pemberian vaksin, dalam aturannya harus berjarak 10 kilometer dari ring satu tempat dimana ditemukannya sapi yang terjangkit virus Antraks, dan sapi yang tidak berda di ring satu hanya diberikan vitamin dan protein saja.Q van

supriyanto/bhirawa

Fraksi PKB saat menggelar reses di Sekolah Terpadu Brau.

Diantar Jemput, Anak Gakin Termotivasi Sekolah

ist

Latihan menembak dari kiri: Bupati Ahmad Syafii, KaBakorwil Madura, Jonathan Judianto, bersama Forpimda Pamekasan berlatih menembak di lapangan Mako Brimob Madura, di Pamekasan.

Upacara Gabungan Jalin Silaturahim Pamekasan, Bhirawa Kepala Bakorwil IV Madura, Drs. Ec. Jonathan Judianto, MMT, mengatakan, upacara bendera gabungan diikuti semua unsure Pemerintah bertujuan untuk menjalin talisilaturahmi agar kondisi keamanan dan ketertiban tetap terus terpelihara.

"Wahana mempererat silaturrahmi guna memupuk rasa persatuan dan kesatuan kita dalam berbangsa dan bernegara," tandas Jonathan, kepada Bhirawa usai memimpin upacara gabungan, di lapangan Bakorwil Madura, Jl. Slamet Riyadi Pamekasan, Rabu (17/12).

Upacara gabungan dihadiri Ketua DPRD Pamekasan, H. Halili, Bupati Pamekasan, Achmad Syafii berserta Forpimda (Forum Pimpinan Daerah) diikuti pasukan Kodim 0826, Yonif 516/Baraka Yuda, Polresdan Brimob. Selain itu, pasukan terdiri dari Satpol PP, Lembaga Pemasyarakat, Dishub, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Imigrasi, Staf pimpinan Bakorwil dan Kepala Badang/

Dinas/Instansiterkait.

Kegiatan ini rencananya dijadwalkan tiga bulan sekali dengan irup secara bergantian, juga mempererat prajurit TNI, Polri serta unsure PNS untuk senantiasa memelihara komunikasi dan bekerja sama bahu-membahu mensuksekan program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejateraan masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia.

Usai upacara Kabakorwil, Jonanthan Judianto dan bupati Achmad Syafii bersama Forpimda dan pimpinan SKPD, diajak Komandan Kodim 0826 Pamekasan, Letkol (Arm) Mawardi, untuk dilatih menembak di lapangan Mako Brimob Madura, Jl. Raya Nyalaran.

Dengan dipandu instruktur dari anggota Kodim, Kabakorwil Jonathan, Bupati Syafii, dan Forpimda, berlatih menembak menggunaan senjata laras panjang dengan posisi tengkurap, dengan oreantasi menembak 3 kali dengan 10 peluru hasilnya ratarata cukup memuaskan.Q din

Kota Batu, Bhirawa Keberadaan Sekolah Terpadu di dusun Brau desa Gunungsari Kecamatan Batu Kota Batu mulai mendapat sambutan masyarakat setempat. Dusun Brau yang tergolong daerah miskin di Kota Batu tersebut, selama ini hanya bersekolah hingga SD saja dan tak melanjutkan ke jenjang berikutnya.

Namun dengan adanya Sekolah Terpadu tersebut, anak-anak dari Keluarga Miskin (Gakin) mulai termotivasi untuk sekolah ke jenjang SMP. Karena di Sekolah Terpadu tersebut anak-anak bisa sekolah hingga kelas 9 (SMP).

Hal ini diungkapkan Kasek SMP Brau, Henu Lismiyati, saat dikunjungi Fraksi PKB DPRD Kota Batu saat reses di sekolahnya, Rabu kemarin (17/12). Menurut Henu, untuk memotivasi anak-anak dusun Brau sekolah, pihaknya mengajak lulusan SD di bagian bawah agar bisa sekolah di tempat tersebut. "Jadi kita setiap tahun mencari anak-anak dari dusun di bawah, yaitu Celaket, Brumbung dan Bantur untuk sekolah di SD dan SMP ini," tutur Henu.

Untuk mengajak mereka, maka dia bersama guruguru urunan membeli mobil sekedarnya. "Kita antar jemput mereka, supaya mau sekolah," kata Henu. Namun mobil yang sudah tua itu akhirnya rusak berat

setelah menabrak tebing.

"Alhamdulillah sekarang dibantu mobil dari Pemkot Batu, sehingga lebih enak dan bagus," tuturnya.

Namun demikian, setelah beroperasi hampir 4 tahun, sekolah tersebut masih minim sarana penunjang. Seperti tidak adanya lapangan olah raga dan perlengkapannya, tidak memiliki lab IPA dan Komputer.

"Untuk ngajar volley terpaksa pakai balon, sepak bola dengan bola plastik," keluhnya.

Bahkan tak hanya itu salah satu guru terpaksa merangkap jadi tenaga administrasi dan penjaga sekolah merangkap sopir. Terkait dengan keluhan tersebut, Ketua Fraksi PKB Didik Subianto mengaku akan membantu melengkapi prasarana yang kurang.

"Sekolah ini harus ada perlakuan khusus, tidak mungkin menarik iuran dari orang tua siswa seperti sekolah lainnya. Pemkot Batu harus memenuhi semua kebutuhan siswa agar anakanak dari keluarga miskin ini memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi," tegas Didik.

Hal yang sama juga diungkapkan Wakil Ketua DPRD Nurochman. Ketua DPC PKB ini berharap Perda Pendidikan Gratis akan memberikan perlakuan-perlakuan khusus kepada keluarga miskin.Q sup

Sertifikasi Atasi Masalah Pemasaran Produk Organik Pemerintah Kota (Pemkot) Batu terus berupaya mendapatkan sertifikasi bagi sistem pertanian organik yang diterapkan para petani di kota ini.

Sertifikasi ini dibutuhkan untuk mengatasi masalah marketing atau pemasaran produk pertanian organik dari Batu. Selama ini harga produk pertanian organik tak jauh berbeda dengan produk pertanian yang menggunakan sistem konvensional.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Batu, Enny Rachyuningsih mengatakan, salah satu kendala dalam penerapan pertanian organik adalah masalah pemasaran.

Seharusnya, produk pertanian yang menerapkan sistem organik memiliki harga lebih tinggi daripada produk petanian konvensional. Karena produk organik memiliki kualitas dan tingkat kesehatan yang lebih baik.

“Namun kita kesulitan untuk memasarkan produk pertanian

organik ini jika kita belum memiliki sertifikasi. Untuk itu, kita segera mengupayakan agar pertanian organik Kota Batu memiliki sertifikasi itu,” ujar Enny dalam rapat internal Kepala SKPD bersama Kepala Daerah (Wali Kota), Rabu (17/12).

Ia mengatakan bahwa adanya sertifikasi ini semakin penting, karena penerapan sistem pertanian ini akan memiliki basis pariwisata internasional yang tengah dicanangkan pemkot. Dengan status itu, maka pertanian Ko-

ta Batu akan masuk dalam program wisata.

Tahun ini program pariwisata internasional di Dinas Pariwisata mendapatkan jatah anggaran Rp 27,738 miliar. Dalam anggaran yang cukup besar itu diantaranya untuk membiayai promosi wisata, lisensi pemadu wisata, hingga pengelolaan RTH (Ruang Terbuka Hijau-red).

Selain itu, Pemkot juga harus memberikan perhatian lebih kepada para petani yang akan beralih pada penggunaan sistem pertanian organik. Karena masih banyak dari petani tersebut yang mengaku masih takut/ khawatir untuk menerapkan sistem pertanian organik.

Seperti yang dirasakan para petani di Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo. Mereka mengaku sulitnya penerapan pertanian

organik membuat resiko gagal panen sangat tinggi. Ditambah mahalnya biaya penerapan sistem ini membuat kerugian yang diderita juga akan lebih besar.

“Untuk itu seharusnya dalam langkah awal, ada satu areal penuh lahan pertanian yang dibiayai pemerintah untuk menerapkan sistem pertanian organik.

Hal ini untuk menjawab ketakutan dari petani yang khawatir terhadap resiko gagal panen,” usul Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Torongrejo, Sutejo.

Ia mengatakan, Desa Torongrejo sebaai tempat penghasil sayur mayur di Kota Batu belum berani menerapkan sistem pertanian organik secara penuh. Para petani mengaku tidak mau mengambil resiko dengan tidak menyemprot tanamannya dengan

nas/bhirawa

Para petani berharap hasil pertanian organik bisa dijual dengan harga lebih disbanding hasil peretanian dari sistem konvensional bahan anorganik (zat kimia). Karena mereka belum yakin dengan hanya menggunakan pestisida

organik, maka lahan pertanian mereka akan terbebas dari hama.Q nas

EKONOMI - BISNIS

8

BUMD Profesional Harus Terapkan GCG

Kurs JUAL

BELI

USD

12,254.00

12,132.00

SGD

9,466.20

9,368.34

EUR

15,388.57

15,232.94

JPY

10,593.02

10,483.02

GBP

19,247.36

19,053.31

Kamis Legi, 18 DESEMBER 2014

Pemprov, Bhirawa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang professional harus berfokus menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Prinsip ini penting mengingat BUMD selaku badan publik dan sekaligus tangan kiri pemerintah daerah yang dapat menopang perekonomian daerah.

Sumber: Bank Indonesia (10 DESEMBER 2014)

RAGAM EKBIS

XL Bantu Pengembang Lokal Manfaatkan Teknologi 4G-LTE Surabaya, Bhirawa Pemanfaatan teknologi 4G-LTE secara efektif dan efisien untuk pengembangan ekosistem bisnis diwujudkan oleh PT XL Axiata Tbk (XL) yang akan menggelar workshop tentang pemanfaatan teknologi 4G-LTE di Surabaya dalam waktu dekat.

Dimana 40 peserta pengembang aplikasi lokal (local developer) yang didukung mitra penyedia teknologi jaringan Ericsson akan berbagi pengetahuan agar dapat membangun aplikasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan pelanggan serta sesuai dengan karakteristik teknologi 4G-LTE. “Setelah berhasil melakukan ujicoba layanan 4G-LTE secara mobile (Real mobile 4GLTE) pertama di Indonesia pada akhir Oktober beberapa waktu lalu, XL masih terus giat membangun ekosistem bisnis, tidak hanya meningkatkan kesiapan network serta device, tetapi juga membantu kesiapan para pengembang terutama para pengembang aplikasi lokal (local developer) agar mereka mulai mempersiapkan aplikasi dan konten-konten lokal yang berbasis pada pemanfaatan teknologi ini,” ungkap Direktur Service Manajemen XL, Ongki Kurniawan, Rabu (17/12) di Surabaya.

PENJUAL TEROMPET

KEHILANGAN SITUBONDO HILANG STNK nopol P 6311 ES, a/n Bambang Irianto SH, Kel. Patokan, rw 01/01, Kec. Kota Situbondo.

No. 1998/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK nopol P 5500 EL, a/n Jumali, Ds. Gudang rw 05/01, Kec. Asembagus, Situbondo No. 1999/IMB/BI-II/2014

TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda NC11A3CB A/T, th. 2011, Hitam Maron, AG4073OD, a/n. Irma Nizam, Ds. Kromasan RT 003/002, Ngunut-T.Agung No. 2000/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Honda, th. 2009, Hitam Biru, AG4544SX, a/n. Andi Kurniawan, Ds. Nglurup, Sendang-T.Agung No. 2001/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Sepeda Motor Yamaha RXK135, th. 1996, Hitam, AG4032RJ, a/n. A Jauhari, Ds. Mergayu, BandungT.Agung No. 2002/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Yamaha, th. 2005, Biru, AG6785SA, a/n.

Supani, Ds. Tanen, Rejotangan-T.Agung No. 2003/IMB/BI-II/2014 HILANG STNK, Honda, th. 1985, Hitam, AG3008RM, a/n.

Rambiyah, Ds. Mulyosari, Pagerwojo-T.Agung No. 2004/IMB/BI-II/2014 HILANG BPKB, Mobil Nissan Grand Livina, th. 2007, AG1860RT, a/n. Miftakhul Huda, Ds. Bendiljati Kulon, Sumbergempol-T.Agung No. 2005/IMB/BI-II/2014 HILANG BPKB, Honda, th. 2012, AG2167OH, a/n. Sujatmiko, Ds. Kaliwungu, Ngunut-T.Agung No. 2006/IMB/BI-II/2014 HILANG BPKB, Mobil Chevrolet Luv Pick Up, th. 1987, AG9064RB, a/n. Soleh, Ds. Ketanon, Kedungwaru-T.Agung No. 2007/IMB/BI-II/2014 HILANG BPKB, Honda, th. 2011, AG6457OC, a/n. Siti Fitriawati, Ds. Waung, Boyolangu-T.Agung No. 2008/IMB/BI-II/2014 HILANG BPKB, Honda, th. 2008, AG5425TF, a/n. Sumali, Lk. 03, Ds/Kec. Ngunut-T.Agung No. 2009/IMB/BI-II/2014 HILANG BPKB, Mobil Suzuki ST100P, th. 1995, AG1905RD, a/n. Trimdah Multazamah, Ds. Gilang, Ngunut-T.Agung No. 2010/IMB/BI-II/2014 HILANG BPKB, Honda, th. 2006, AG3233SD, a/n. Yani, Lk. 02, Ds/Kec. Ngunut-T.Agung No. 2011/IMB/BI-II/2014 HILANG BPKB, Mobil Jeep Toyota, th. 1985, AG1399RA, a/n. Munawar Santoso, BA, Lk. 03, Ds/Kec. Ngunut-T.Agung No. 2012/IMB/BI-II/2014 HILANG BPKB, Mobil Toyota Kijang, th. 1999, AG1692RV, a/n. Muhammad Zainul Fanani, Ds. Wates, Sumbergempol-T.Agung No. 2013/IMB/BI-II/2014 HILANG BPKB, Honda, th. 2012, AG4672OG, a/n. Angga Setiawan, Lk. 09, Ds/Kec. Ngunut-T.Agung No. 2014/IMB/BI-II/2014

Ny. Sumiati asal Lamongan masih tetap setiap dengan membuat dan menjual terompet setiap menjelang Natal dan Tahun Baru yang dijual kisaran harga Rp 10 ribu hingga Rp 30 ribu. Namun perempuan paruh baya ini tetap semangat meskipun adanya persaingan penjualan terompet yang lebih modern tanpa ditiup namun hanya dipompa saja, bahkan harganya pun tidak jauh berbeda dengan harga terompet buatan ibu Sumiati, Rabu (17/12).

Minimalisir Kejahatan Pembayaran, BI Gandeng Polda Jatim Pemprov, Bhirawa Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf menyambut baik memorandum of understunding (MoU) atau kerjasama, yang dilakukan Bank Indonesia (BI) dengan Kepolisian RI terhadap penanganan tindak pidana di bidang sistem pembayaran.

“Dengan kerjasama ini, kejahatan berupa sistem pembayaran bisa diantisipasi dan diminimalisir oleh kepolisian dan BI terutama di Provinsi Jatim,” kata Saifullah Yusuf, saat memberikan sambutan usai penandatanganan pokok-pokok kesepahaman antara Kepala Perwakilan BI Provinsi Jatim dengan Kapolda Jatim, di Kantor BI Surabaya, Rabu (17/12).

Ia menjelaskan, penandatanganan MoU yang disaksikan Deputi Bank Indonesia, Ronald Waas dan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI, Komjen Pol Suhardi Alius ini, menjadi salah satu cara untuk menekan angka kriminalitas di bidang sistem pembayaran, sekaligus memberikan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) di masyarakat.

Menurut Saifullah Yusuf, Provinsi Jatim salah satu sentra utama kegiatan penukaran valuta asing di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari

jumlah KUPVA bukan bank berizin yang mencapai 51 badan usaha, atau secara nasional menempati peringkat keempat setelah Jakarta, Bali dan Kepulauan Riau.

“Rata-rata total nilai transaksi pembelian uang kertas asing dan cek pelawat sejak Januari hingga Oktober 2014 mencapai Rp87.5 milliar per bulan. Sedangkan rata-rata total nilai transaksi penjualan uang kertas asing mencapai Rp88,3 milliar per bulan,” katanya.

Gus Ipul sapaan lekat Saifullah Yusuf, menjelaskan, kontribusi pertumbuhan ekonomi Jatim sebesar 25,85 persen terhadap pulau jawa dan 15,12 persen terhadap nasional. Sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi sebesar 31,43 persen diikuti sektor pengolahan sebesar 26,31 persen dan sektor pertanian sebesar 14,87 persen. Ketiganya memberikan sumbangsih terhadap PDRB Jatim sebesar 72,61 persen. “Kami menyambut baik MoU ini agar pelaku usaha nyaman untuk berinvestasi di Jatim,” ungkapnya.

Diharapkan, kerjasama yang dilakukan berdampak terhadap sistem pembayaran di Indonesia dan Jatim, sehingga kestabilan uang rupiah akan terjaga dan terbentuk kebanggaan menggunakan uang rupiah. Q ma,iib

Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf saat menyampaikan sambutan usai menyaksikan MoU antara BI dengan Polda Jatim tentang tindak pidana sistem pembayaran di gedung BI Surabaya.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, saat menjadi narasumber pada Panel Diskusi BUMD Expo 2014 mengangkat topik ‘Kesiapan BUMD Menghadapi MEA 2015’, di JX International Surabaya, Rabu (17/12).

Ia mengatakan, penerapan GCG merupakan salah satu langkah penting bagi BUMD untuk meningkatkan dan memaksimalkan nilai perusahaan (corporate value), mendorong pengelolaan perusahaan yang profesional, transparan dan efisien dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab dan adil sehingga dapat memenuhi kewajiban secara baik kepada pemegang saham, dewan komisaris, mitra bisnis, serta stakeholders lainnya.

Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim itu menyampaikan, prinsip GCG yang dapat diterapkan BUMD antara lain transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian (independency), dan kewajaran/keadilan (fairness).

“BUMD dikatakan sudah menerapkan Good Corporate Governance adalah BUMD yang mampu mengelola perusahaannya dengan prinsip-prinsip GCG,” ujar Pakde Karwo.

Dijelaskannya, prinsip transparansi merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Prinsip akuntabilitas menjadi kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Prinsip pertanggungjawaban (Responsibility) merupakan kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-

prinsip korporasi yang sehat. Prinsip kemandirian (dependency) sebagai suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Dalam pelaksanaan kegiatannya, BUMD harus mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT).

“Dari segi pengorganisasian, BUMD diserahkan kepada UU PT. Pemerintah jangan terlalu masuk setiap saat. Untuk itu, DPRD meminta informasi dari pemegang saham BUMD yakni gubernur. BUMD tidak bisa bergerak jika pemerintah terlalu ikut campur tangan,” katanya.

Untuk itu, Pakde Karwo setuju, jika beberapa perusahaan BUMD dijadikan perusahaan holding, kemudian perusahaan holding tersebut yang bertemu ataupun menyampaikan informasi kepada stakeholder.

Jadi informasi mengenai BUMD melalui BUMD holding itu sendiri.

Sedangkan prinsip kelima yakni kewajaran/keadilan (fairness) dimaksudkan agar perusahaan dalam hal ini BUMD untuk tetap adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders).

Selain prinsip GCG, Pakde Karwo juga mengambil langkah untuk meningkatkan peran serta BUMD dalam pengembangan ekonomi yakni membentuk asosiasi BUMD, mengefektifkan kerjasama diantara anggota asosiasi, dan menyinergikan kerjasama antar asosiasi.

Menurutnya, potensi BUMD seluruh Indonesia harus mampu bersinergi untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi lokal. Bukan hanya BPD yang didorong sebagai regional champion, tetapi seluruh BUMD harus dapat mengambil peran untuk menggerakkan perekonomian daerahnya masing-masing. Q iib

zainal ibad/bhirawa

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memberikan paparan pada acara panel diskusi Kesiapan BUMD dalam menghadapi MEA 2015, di JX Internasional.

Efisiensi PG, Disbun Lakukan Audit OR Pemprov, Bhirawa Dinas Perkebunan Jatim berencana akan melangsungkan pola audit overal recovery (OR) sebagai indikator efisiensi teknis dalam pabrik gula yang mempunyai nilai standar untuk efisiensi normalnya, yaitu 85 persen.

Kepala Dinas Perkebunan Jatim, Ir Samsul Arifien MMA mengatakan, sampai saat ini kinerja teknis sejumlah PG juga belum terlalu baik, setidaknya dilihat overal recovery yang jauh dari angka standar internasional. “Dengan audit OR maka nantinya bisa mengetahui seberapa banyak pengambilan gula dalam tebu tersebut. Karena kita ingin tahu efesienkan PG pada saat giling tebu petani. Rugi apa tidak dalam menggiling tebu,” katanya, Rabu (17/12).

Menurutnya jika masih banyak gula yang terbuang, maka dianggap tidak efesien. “Disini nanti dilihat penyebab apakah pabrik gula dalam proses penggilingan kurang tepat atau hasil panen tebu petani juga kurang baik,’ katanya.

Saat ini pihaknya telah OR pabrik gula di Jatim kisaran 70-78 persen, belum

mencapai 80 persen. Seharusnya tebu sebanyak 1 ton bisa menghasilkan sekitar 780 kg kalau pabrik baru. “Tapi idealnya 900kg,’ katanya. Dikatakannya, tidak bisa mencapai rendemen dikarenakan stasiun gilingan yang sudah lama tidak mampu mematuskan nira tebu selain itu terkait dengan masalah saat kristalisasi tebu. “Sesuai perda harus tingkatkan efisiensi melalui OR. Jika masih kurang harus lebih ditekankan pada perbaikan,” katanya.

Adanya audit itu, maka pada tahun 2016 mendatang maka akan diketahui antara PG yang dengan rendemen rendah dan tinggi. Setelah tahun ini, melakukan audit OR, tahun 2015 juga akan melakukan audit terhadap bahan baku. “Hasilnya adanya pemetaan mana yang baik dan tidak. Sehingga jangan ada lagi masalah soal rendemen,” katanya. Dikatakannya, terkait penggantian mesin dan peralatan secara berkala sudah dilakukan, namun memang diakui membutuhkan investasi tidak kecil agar kondisi optimal pabrik tua dapat dikembalikan. Q rac

Kerajinan UKM Laku di Negeri Tirai Bambu

Pemkab Jember Segera Jalin MoU dengan Tiongkok Hasil kerajinan kabupaten Jember sudah merambah ke negara Tiongkok. Ini merupakan suatu kebanggan tersendiri bagi Pemkab Jember, karena hasil kerajinan handycraf, manik-manik, dan kerajinan lainnya dari bahan kayu dan batu hitam bersaing dengan negara lain di negeri tirai bambu ini.

effendy/bhirawa

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM Jember Drs.Achmad Sudiyono, Msi.

Bahkan dari hasil kunjungannya kemarin, perwakilan Usah Kecil Menengah (UKM) , bersama Bupati Jember MZA Djalal dan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM Drs.Achmad Sudiyono, sempat terkejut karena hasil kerajinan mereka menghiasi gerai kerjainan di kota Tianjin, Beijing dan Mall pusat perbelanjaan. “ Ini kerajinan produksi UKM Balung pak, kok banyak terjual di Tiongkok,” ujar Achmad menirukan ucapan salah satu

UKM yang ikut dalam kunjungan di Tiongkok, Minggu kemarin.

Menurut Achmad, dengan diminatinya produk UKM Balung dan beberapa kecamatan lainnya di negara Tiongkok, menunjukkan bahwa hasil kerajinan Jember memang berkwalitas dan banyak diminati. Sehingga, bukan tidak mungkin hasil kerajinan tangan mereka, selalu diburu oleh buyer (pembeli) dengan jumlah besar.”

Dengan cara berkunjung ini kita bisa tahu sendiri (bukan lagi kat-

anya) kalau produk kerajinan handycraft dan kerajinan lainnya banyak diminati,” terang Achmad yang ditemui di ruang kerjanya Rabu (17/12) Namun meski demikian, para pengrajin sendiri belum maksimal menikmati, hasil kerajinan mereka. Karena buyer berskala besar, membeli curah hasil bahan kerajinan UKM Balung. Mereka (buyer) tidak mau membeli hasil kerajinan yang sudah jadi.” Kondisi ini yang dialami para pengrajin saat ini. Mereka mendapat keuntungan yang jauh lebih sedikit bila dibanding dengan para buyer. Kalau para buyer membelinya hanya ratusan ribu, tapi setelah dipoles kembali oleh para buyer, kerajinan Jember ini bisa laku terjual hing-

ga Rp. 6 juta per unitnya. Seperti gelang-gelang dan tasbeh kecil, “ kata mantan Kepala Dinas Pendidikan Jember ini. Oleh karena itu, Pemkab Jember akan berupaya semaksimal mungkin untuk membantu para UKM kerjainan yang ada di Balung dan beberapa Kecamatan lainnya. Utamanya masalah packing yang belum optimal. Selain itu, Pemkab melalui Dinperindag akan memberikan peralatan kepada mereka, untuk meningkatkan mutu dan kualitas hasil kerajinan mereka sesuai dengan kebutuhan pasar.”Kami berupaya membantu mereka soal packing. Dan membantu peningkatan kwalitas barang yang dibutuhkan oleh pasar,” katanya pula.

Paling tidak kata Achmad, den-

gan adanya dorongan dari pemkab Jember, nantinya para UKM kerajinan yang tersentra di Kecamatan Balung dan kecamatan lainnya akan semakin solid, untuk menyeragamkan hasil kerajinan mereka sesuai dengan kebutuhan pasar.” Sehingga jika ada permintaan banyak dari buyer, para pengrajinan bisa langsung memenuhinya,” harapnya.

Dari hasil kunjungan tersebut, dalam waktu dekat segera akan ada kunjungan balasan dari Tianjin Tiongkok yg diwakili Mr. Jasfer Hoo sebagai wakil pemerintah Tianjin yang sudah kerjasama Sister City dg Pemprop. Jatim yg digagas Gubernur Imam utomo dan dilanjutkan oleh Gubernur Soekarwo. Q efi

OLAHRAGA

Kamis Legi 18 DESEMBER 2014

LINTASAN

Berprestasi di PON Jatim, KONI Siap Beri Bonus Bojonegoro, Bhirawa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bojonegoro akan memberikan bonus kepada atlet yang telah berhasil berpreastasi dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja I di Surabaya, beberapa waktu lalu.

Hal itu di sampaikan oleh Sekretaris KONI Bojonegoro, Sahari kepada harian Bhirawa, rabu (17/12). Menurutnya, sekarang ini pihaknya sedang menyiapkan bonus untuk atletnya yang menyumbang medali emas buat Jawa Timur seperti .

“Johan Septya Oray mendapatkan satu medali emas untuk nomor lempar cakram dan medali perunggu untuk tolak peluru.

Pelajar SMAN Kasiman itu mengharumkan nama Kabupaten Bojonegoro untuk itu kami sedang menyiapkan bonus,” jelasnya.

Saat di tanya mengenai bonus yang akan di berikan kepada atlit yang bersangkutan, menurutnya anggaran yang disiapkan Koni Bojonegoro untuk memberikan penghargaan kepada atlet berprestasi itu sekitar Rp 200 juta.

“Dalam ajang tersebut Kabupaten Bojonegoro hanya mengirim dua atlet untuk mengikuti PON Remaja I, yakni atletik dan kempo,” ujarnya.

Sementara itu, dalam kejuaranaan remaja tingkat nasional yang pertama itu, Jawa Timur menjadi juara umum dengan perolehan medali 36 emas, 29 perak, 16 perunggu. Q bas

1.933 Pelajar Ikuti Porprov Kaltim di Bontang Samarinda, Bhirawa Sebanyak 1.933 pelajar dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Provinsi (Porpprov) 2014 di Kota Bontang.

Porpprov Kaltim dan Kalimantan Utara XIII yang sedianya dibuka langsung Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak tersebut batal dan akhirnya dibuka Wali Kota Bontang Adi Dharma, Selasa.

"Saya menyambut gembira Popprov Kalimantan Timur dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini untuk meningkatkan prestasi di kalangan pelajar untuk terus mengukir prestasi sebanyak mungkin," ungkap Adi Dharma saat membacakan sambutan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, pada pembukaan Porpprov Kaltim.

Pekan Olahraga pelajar Provinsi Kaltim dan Kaltara itu, kata Adi, Dharma sebagai upaya mencari bibit atlet yang akan mewakili Kaltim dan Kaltara pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XIII/ 2015 di Bandung, Jawa Barat.Q ant

9

PTMSI Jatim Berikan Bonus Rp 50 Juta Surabaya, Bhirawa Kerja keras Fando Adilla meraih emas tenis meja di Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja I, berbuah manis, ABG kelahiran Jombang itu mendapat bonus Rp50 juta dari Pengprov Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Jatim.

Kemudian peraih medali perak, Agustine juga mendapat bonus Rp10 juta. Sedangkan atlet yang tidak meraih medali juga kecipratan bonus masing-masing Rp2,5 juta.

Pemberian bonus itu diberikan secara langsung oleh Ketua Umum PTMSI Jatim, Marzuki Rofii di Surabaya.

“Sebelum pertandingan dimulai, saya sudah menjanjikan bonus itu kepada atlet. Agar seluruh atlet kami tampil dengan motifasi tinggi untuk merebut juara umum,” katanya, Rabu (17/12).

Besarnya bonus PTMSI Jatim, sudah tentu lebih besar dibanding bonus dari KONI Jatim. Yakni, medali emas dihargai Rp 15 juta, perak Rp 6 juta dan perunggu Rp 2,5 juta. Untuk medali emas ganda sebesar Rp 10 juta, perak

Rp 4 juta, perunggu Rp 1,5 juta.

Sementara emas beregu Rp 7 juta, perak Rp 3 juta dan perunggu Rp 1 juta.

Selain bonus prestasi, KONI Jatim juga memberikan bonus mentas dengan jumlah berbeda.

Bonus mentas perorangan sebesar Rp 2,5 juta, ganda Rp 2 juta, beregu Rp 1,5 juta dan beregu lebih dari 6 pemain Rp 1 juta.

“Seharusnya, kami bisa merebut tiga emas dan menjadi juara umum. Tapi, gagal total, karena Jatim dikerjai wasit.

Saya kecewa betul kepada wasit, khususnya dari Jatim,” tambahnya.

Meski hanya mendapat satu emas, Marzuki tetap bersyukur. Sebab, raihan satu emas ikut menjadi penentu juara umum Jatim. Saat itu, perolehan emas Jatim dan DKI samasama mendapat 33 emas.

wawan triyanto/bhirawa

Fando Adillah saat menerima bonus Rp50 juta dari Ketua Umum PTMSI Jatim, Marzuki Rofii.

Nah, dengan tambahan satu emas dari tenis meja, perolehan emas Jatim mengungguli DKI. Dengan 34 emas, Jatim dipastikan menjadi juara umum PON Remaja I. “Andai saja tenis meja gagal meraih emas, nasib Jatim di-

Wakasad Buka Kejurnas Yong Moo Do Balikpapan, Bhirawa Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) Letjend TNI M. Munir membuka Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Yong Moo Do Kasad Cup IV di Gedung Balikpapan Sport and Covention Center (BSCC) Dome Balikpapan, Rabu.

Kejurnas Yong Moo Do kali ini diikuti 450 peserta dari 19 Ko-

Tommy Sugiarto

dam dan delapan Pengurus Daerah (Pengda) Yong Moo Do, akan berlangsung selama dua hari, 1718 Desember 2014.

Kejurnas ini dihadiri Presiden Federasi Yong Moo Do Dunia, Kim Byun Chun, mantan Kasad Jenderal (Purn) TNI George Toissuta, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Benny Indra Pujihastono dan Kapolda Kalimantan Timur (Kaltim) Irjen Pol Andayono.

“Kejurnas ini merupakan agenda rutin TNI AD untuk mendukung bela diri dan menunjang prajurit agar lebih profesional dan uji kemampuan,” kata Munir.

Selain itu untuk mengukur prestasi atlet Yong Moo Do di Tanah Air dan diharapkan dengan Kejurnas Kasad IV diharapkannya melahirkan atlet-atlet yang tangguh, katanya.

“Kita harapkan dalam bertanding menjunjung sportifitas dan nasionalisme. Olahraga Yong Moo Do merupakan olahraga wajib di lingkungan TNI AD sejak tahun 2008,” kata Munir.Q ant

Tommy Gagal Menangi Laga Perdana Semarang, Bhirawa Tunggal putra Indonesia Tommy Sugiarto gagal memenangi laga perdana Grup B kejuaraan bulu tangkis BWF Super Series Finals 2014 di Stadion Hamdan Sport Center, Dubai, Uni Emirat Arab.

Tommy dikalahkan pemain Denmark Jan O Jorgensen dengan dua game langsung 15-21,921 dalam waktu 34 menit, demikian laman PBSI yang dikutip di Semarang, Jawa Tengah, Rabu.

"Ini memang bukan permulaan yang baik dan tidak menguntungkan bagi saya. Mau tidak mau saya harus menang terus pada pertandingan selanjutnya. Saya masih tetap mau berusaha untuk meraih hasil maksimal pada dua pertandingan penyisihan supaya bisa lolos ke semifinal," kata Tommy.

Pada turnamen berhadiah total 1 juta dolar Amerika Serikat ini, hanya dua pemain yang berhak lolos ke babak semifinal. Tommy masih memiliki kesempatan untuk lolos dengan catatan mampu membukukan kemenangan atas dua calon lawannya di grup ini Srikanth K (India) dan Kento Momota (Jepang).

"Kalau secara teknis, saya masih beradaptasi dengan lapangan. Walaupun lapangan tidak berangin, shuttlecock-nya agak berat. Ini menguntungkan bagi Jorgensen, jangkauannya lebih bagus dan dia lebih siap. Kondisi seperti lebih sulit bagi saya untuk menambah variasi pukulan," katanya.

Sementara itu tiga wakil Indonesia lainnya yaitu pasangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (ganda putra), Greysia Polii/Nitya Krishinda Maheswari (ganda putri), dan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir baru memainkan pertandingan pada pukul 7 waktu setempat.

Ganda putra pasangan Ahsan/Hendra akan menghadapi Chai Biao/Hong Wei (Tiongkok), Tontowi/Liliyana menghadapi Liu Cheng/Bao Yixin (Tiongkok), sedangkan Greysia/Nitya bakal menantang pasangan Reika Kakiiwa/ Miyuki Maeda (Jepang).

Pada nomor tunggal putra Grup A, pemain Denmark lainnya Hans-Kristian Vittinghus mengalahkan pemain Korea Selatan Son Wan Ho 21-13,21-16. Kemudian pada nomor ganda putra Grup A (pasangan Indonesia Ahsan/ Hendra Setiawan di dalamnnya) pasangan Lee Yong Dae/Yoo Yeon Seong mengalahkan rekannya Ko Sung Hyun/Shin Baek Choel 2114,21-11.

Pada nomor ganda putra di grup B (pasangan Greysia/Nitya ada di dalamnya), pasangan Tiongkok Tian Qing/Zhao Yunlei mengalahkan rekannya Luo Ying/Luo Yu 21-17,18-21,21-11.Q ant

tentukan oleh cabor lain. Tapi, tenis meja jadi penyelamat,” tutur Marzuki yang didampingi Sekum Pengprov PTMSI Jatim, Ahmad.

Sementara itu, Fando Fadilla mengaku lega karena mendapat bonus tersebut, "Uang itu akan

saya berikan tanah di Jombang," kata remaja kurus itu.

Seperti diketahui pada babak final, Fando Adila mengalahkan Bagus Aji dari DKI Jakarta dengan skore 1 – 3 (7-11, 11-9, 8-11 dan 611), di hall HCIYS Kertajaya, Minggu (14/12). Qwwn

Peselam Porprov Kaltim Tetap Bela Jatim Surabaya, Bhirawa selam Kaltim yang didafPenprov Persatuan Olahtarkan. Namun, jumlah atraga Selam Indonesia (POSSI) letnya banyak juga yakni 31 Jatim menegaskan akan meorang,” kata Mirza Mutnurunkan semua atlet Puslattaqin. da di Kejurnas Finswimming Pihaknya tidak menamGubernur Jatim Cup 2014 di pik kondisi itu bakal diSurabaya, 20-22 Desember persoalkan oleh daerah. Samendatang, termasuk dua ngat mungkin akan ricuh peselam Jatim yang membela jika Kaltim benar-benar Samarinda di ajang Porprov mendaftarkan peselam PusKaltim beberapa waktu lalu. latda Jatim. Sebagai peMenurut Sekretaris Pengmilik atlet Puslatda, Jatim prov POSSI Jatim, Mirza tentu tidak akan tinggal Muttaqin, dua peselam Jatim diam. yang membela Kota Samawawan triyanto/bhirawa “Kalau didaftarkan Kalrinda di Pekan Olahraga Protim, urusannya ada di DeMirza Muttaqin vinsi (Porprov) yakni Pricilia wan Hakim. Pada saat TekGunawan dan Lukas Wibinikal Meeting (TM) nanti, sono. Namun hanya Lukas yang turun di Dewan Hakim akan memutuskan sah atau event tersebut. "Keduanya (Pricilia dan tidaknya. Keabsahan dilihat dari domiLukas) atlet Puslatda Jatim, jadi wajib silinya, dan itu baru bisa diketahui dari membela Jatim di ajang kejurnas nanti," KTP-nya. Jadi, statusnya harus jelas,” tegasnya, Rabu (17/12) ujarnya.

Ia mengakui, masalah ini tentunya bisa Persoalan akan bertambah rumit, karena memantik protes baik dari Kaltim maupun Jatim tetap mendaftarkan seluruh atlet provinsi lain, karena saat turun di Porprov Puslatda ke kejurnas. Hal ini sesuai peKaltim, keduanya kemungknan sudah ber tunjuk dari KONI Jatim, agar seluruh atlet KTP Samarinda. Karena salah satu perPuslatda diterjunkan di setiap penyesyaratan bisa turun di multieven itu adalah harus memiliki KTP daerah yang dibelanya. lenggaraan kejurnas.

Selain itu besar kemungkinan, Pricilia “Sesuai petunjuk KONI, Pengprov harus dan Lukas (yang saat ini tercatat sebagai menyertakan atlet Puslatda ke kejurnas PNS Dispora Jatim) juga didaftarkan untuk selam. Jadi, kalau ada atlet Jatim, yang membela Kaltim. Sebab dari data yang berlaga di Porprov Kaltim 2014 tetap diperoleh, Kaltim akan menurunkan 31 didaftarkan sebagai atlet Jatim,” paparnya. atlet. “Saya belum tahu nama-nama peQ wwn

Pemkab Malang Bidik Posisi Tiga Besar Proprov Malang, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Malang membidik posisi tiga besar perolehan medali Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur V/ 2015 yang diagendakan diselenggarakan di Banyuwangi.

"Untuk mewujudkan target tiga besar ini, kami minta KONI melakukan pembinaan dan latihan intensif pada semua cabang olahraga.

Bukan hanya cabang yang menjadi andalan saja, tapi juga cabang olahraga lain yang nantinya juga menjadi andalan pemkab dalam mendulang medali emas, baik di porprov atau kejuaraan lainnya," tegas Bupati Malang, Rendra Kresna, di Malang, Rabu.

Menurut Rendra, membidik posisi tiga besar merupakan target yang realistis karena menggusur Kota Surabaya yang selama ini selalu menjadi juara umum dan Kota Malang sebagai "runner up" adalah hal yang mustahil. Oleh karena itu, posisi ketiga peringkat medali porprov harus menjadi milik Kabupaten Malang.

Rendra mengakui untuk beranjak ke posisi ketiga juga tidak mudah karena harus bisa menggeser satu pesaing berat pada Porprov IV, yakni Kota Kediri yang meraih 36 emas, 29 perak dan 27 perunggu. Sedangkan Kabupaten Malang saat itu berada di posisi keempat dengan 29 medali emas, 28 perak dan 55 perunggu.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan

pembinaan atlet di Kota Surabaya dan Kota Malang sudah sangat baik dan didukung dengan pembinaan serta fasilitas yang sangat memadai. Sedangkan di Kabupaten Malang, fasilitas pendukungnya masih sangat minim.

Selain akan menambah dan meningkatkan kualitas fasilitas pendukung bagi atlet, katanya, atlet peraih medali juga akan diberikan bonus yang cukup pantas dan layak. "Kami berharap para atlet daerah ini mampu mewujudkan target, dengan menunjukkan mental juaranya, jangan puas dengan hanya menggondol medali perak atau perunggu, raihlah emas sebanyak-banyaknya," tegas Rendra.

Para peraih medali pada Porprov IV di Madiun yang berlangsung 24-29 Juni 2013 itu mendapat bonus cukup besar. Peraih medali emas mendapatkan bonus Rp20 juta, perak Rp10 juta dan perunggu sebesar Rp5 juta.

Pada Porprov IV di Madiun, posisi Pemkab Malang naik satu strip dibanding Porprov III di Kediri. Dari posisi kelima, naik ke posisi keempat dan Porprov V di Banyuwangi membidik posisi ketiga. Sejak Porprov I hingga IV, posisi juara umum tak pernah bergeser dari Kota Surabaya dan posisi runner up juga tidak pernah bergeser dari Kota Malang.Q ant

Indonesia Raih Juara Ketiga di Malaysia Semarang, Bhirawa Tim bola tangan putra dan putri Indonesia berhasil meraih juara ketiga pada kejuaraan "International Handball Federation (IHF) Trophy" di Educitu Stadium Indoor Johor Bahru, Malaysia, 7-12 Desember 2014.

Manajer tim bola tangan Indonesia Joko Pranowo Adi dalam surat elektroniknya yang diterima di Semarang, Rabu menyebutkan pada pertandingan terakhir tim putra Indonesia memastikan menjadi juara ketiga setelah menang telak atas Brunei Darussalam dengan skor 56-4.

Sementara tim putri tetap meraih juara ketiga meskipun pada pertandingan terakhir kalah dari Singapura 15-18.

Asisten Pelatih timnas Indonesia Muhlisin mengatakan, kejuaraan ini merupakan babak kualifikasi IHF Trophy Asia di mana Indonesia tergabung di Zona IB bersama Thailand, Filipina, Singapura, Brunei Darusalam, dan tuan rumah Malaysia.

Dua pemain Jawa Tengah yang memperkuat timnas Indonesia Dimas ArifFauzi

dan David Aldi Ramadhani mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya pada ajang tersebut, bahkan Dimas Arif mampu mencetak 19 gol pada kejuaraan tersebut.

Ia mengatakan, pada kejuaraan ini Indonesia memiliki kekuatan yang relatif sama dengan dua negara lainnya yaitu Singapura dan Malaysia. "Kalau Thailand sebagai juara bertahan masih terlalu tangguh untuk Indonesia.

Manajer tim Indonesia Joko Pranowo Adi mengatakan melihat hasil yang dicapai pemain Indonesia ini perlu adanya evaluasi terhadap pembinaan cabang olahraga bola tangan di Indonesia.

Menurut dia, perlu adanya manajemen penanganan tim nasional yang lebih baik mulai dari proses seleksi hingga pelaksanaan pemusatan latihan.

Ia menambahkan, beberapa program telah disiapkan Pengprov ABTI (Asosiasi Bola Tangan Indonesia) Jawa Tengah untuk pembinaan cabang olahraga ini antara lain dengan percepatan pembentukan pengurus kabupaten/kota di Jateng.Q ant

NASIONAL-POLITIK

10 KILAS NASIONAL

Anak Mantan Menkop Divonis Enam Tahun Jakarta, Bhirawa Riefan Avrian yang merupakan anak mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Syarief Hasan dihukum enam tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tigaa bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti Rp5,39 miliar karena terbukti bersalah melakukan korupsi pengadan Videotron di Kementerian KUKM. “Menyatakan terdakwa Riefan Avrian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersamasama berdasarkan dakwaan primer, menjatuhkan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Riefan Avrian oleh karena itu selama enam tahun dan denda sejumlah Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti kurungan tiga bulan,” kata ketua majelis hakim Nani Indrawati di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu.

Vonis tersebut lebih rendah dibanding tuntutan yang diajukan jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang meminta agar Rievan divonis 7,5 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan berdasarkan dakwaan primer dari pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 b UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Majelis Hakim yang terdiri atas Nani Indrawati, Ibnu Basuki dan Sofialdi juga meminta agar Riefan mengganti kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatannya.

“Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp5,39 miliar dengan ketentuan bila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat sesudah putusan berkekuatan hukum tetap harta benda terdakwa akan disita dan bila tidak cukup dipidana penjara selama dua tahun,” tambah Nani.Q ant

Pilkada Serentak Rawan Mundur 2016 Jakarta, Bhirawa Pelaksanaan Pilkada serentak yang menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) digelar di 2015, memungkinkan untuk dilaksanakan pada 2016 guna mencapai keserentakan pelantikan kepala daerah terpilih, kata Dirjen Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan.

“Jadi yang dimaksud pilkada serentak itu tidak hanya pencoblosan atau pemungutan suaranya saja, tetapi juga serentak pelantikannya. Kalau KPU menganggap itu tidak memungkinkan dilakukan, maka bisa saja melakukan perubahan Perppu ini. Pilkada serentaknya mungkin geser ke 2016,” katanya ketika menghadiri Rapat Koordinasi Nasional KPU Tahun 2014 di Ancol, Jakarta Utara, Rabu (17/12) kemarin.

Perubahan pengaturan pilkada tersebut, lanjut Djohermansyah, hanya bisa dilakukan jika DPR RI di masa sidang berikutnya menyetujui pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang.

Setelah DPR RI mengundangkan Perppu tersebut, maka draf revisi Rancangan Undang-un-

dangnya bisa langsung dimasukkan dan dibahas bersama dengan KPU dan Kemendagri.

Sementara itu, Komisioner KPU Pusat Ida Budhiati mengatakan rencana revisi pelaksanaan pilkada serentak tersebut dapat menjadikan persiapannya lebih matang dibandingkan dengan instruksi Perppu yakni pilkada serentak di 2015.

“Itu (pilkada 2016) tentu lebih dapat diatur, tidak hanya bagi penyelenggara tetapi juga para bakal calon. Kalau (pilkada serentak) 2015, waktu yang dimiliki penyelenggara dan calon peserta memang sangat singkat bahkan untuk memulai tahapan itu sendiri,” kata Ida. Ida menjelaskan salah satu hal yang perlu direvisi dalam pengaturan pilkada serentak adalah mengenai penyelesaian sengketa tata usaha negara (TUN).

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Dodi Ambardi mempresentasikan hasil survei dalam acara diskusi publik “Kontroversi Pilkada Langsung vs Pilkada Tidak Langsung: Survei Tingkat Dukungan Publik terhadap Pemilihan Langsung” di kantor , Jakarta, Rabu (17/2).

Dalam Perppu, mekanisme penyelesaian sengketa belum sesuai dengan prinsip keadilan pemilu, yakni memiliki kepastian prosedur, dalam waktu singkat dan biaya murah.

“Penyelesaian sengketa TUN Pemilu dan perselisihan hasil pemilu itu sebenarnya bisa direkonstruksi ulang dengan memperhatikan prinsip keadilan pemilu tersebut,” jelasnya.

KPK Periksa Tersangka Korupsi Wisma Atlet Jakarta, Bhirawa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Wisma Atlet Southeast Asian (SEA) Games dan Gedung Serbaguna Sumatera Selatan 2010-2011, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Cipta Karya Sumatera Selatan Rizal Abdullah.

“RA (Rizal Abdullah) diperiksa sebagai tersangka,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Rabu (17/12) kemarin.

Selain Rizal, KPK juga memeriksa manajer wilayah penjualan IV PT Wijaya Karya Beton Siswanto Kartoyo dalam perkara ini.

Rizal adalah Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet SEA Games Jakabaring Sumsel yang ditetapkan sebagai tersangka pada September 2014 dan juga sudah dicegah bepergian keluar negeri sejak 11 September 2014.

KPK menyangkakan Rizal berdasarkan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP mengenai perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang dan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain sehingga merugikan keuangan negara dengan hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Kerugian negara atas perbuatan Rizal tersebut diperkirakan sekitar Rp25 miliar karena melakukan penggelembungan harga dalam pembangunan fasilitas tersebut. Pada persidangan 11 Agustus 2011 terhadap Manager Marketing PT Duta Graha Indah Mohammad El Idris, Rizal mengaku mendapatkan uang Rp400 juta dari El Idris secara bertahap yaitu berupa uang Rp 250 juta, tiket perjalanan ke Singapura dan Australia seharga Rp50 juta dan terakhir menerima Rp100 juta tunai pada akhir 2010. Q ant

LSI: Rakyat Ingin Pilkada Langsung Hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyimpulkan sebanyak 84,1 persen rakyat Indonesia menginginkan pilkada secara langsung dan hanya 5,8 persen rakyat Indonesia yang menginginkan pilkada melalui DPRD. “Hasil survei ini menunjukkan keinginan masyarakat

tetap menginginkan pelaksanaan pilkada secara langsung meskipun di tataran elite partai politik terjadi pembelahan sikap,” kata Direktur Eksekutif LSI, Dodi Ambardi, ketika mempublikasikan hasil surveinya di Jakarta, Rabu.

Menurut Dodi, survei dilakukan terhadap 2000 responden yakni penduduk berusia 17 tahun atau lebih, atau mereka yang sudah menikah, di seluruh Indonesia, dengan metode wawancara tatap muka. Survei yang dilakukan pada 25 Oktober hingga 3 November 2014 tersebut, kata dia, tingkat kepercayaannya 95 persen, dengan margin of error plus minus 2,1 persen.

Dodi menjelaskan, hasil survei tersebut relatif tidak berubah dengan hasil survei yang dilakukan LSI pada Februari 2012, dimana rakyat menginginkan pilkada diselenggarakan secara langsung, yakni pemilihan gubernur (86,7 persen) dan pemilihan bupati/ wali kota (87,8 persen).

Dari realitas tersebut, kata dia, LSI menyimpulkan, bahwa sikap politik di tingkat elite yang terjadi pembelahan belum tentu sama dengan sikap politik rakyat. Q ant

Manfaatkan Momentum Pelemahan Rupiah Jakarta, Bhirawa Presiden Joko Widodo meminta kalangan pengusaha untuk memanfaatkan momentum fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar untuk mendorong peningkatan ekspor.

“Kesempatan seperti ini, dari sisi industri didorong diberi insentif sehingga industri yang berorintasi ekspor bisa bergerak lebih cepat sehingga mengambil keuntungan dari pelemahan rupiah ini,” kata Presiden saat membuka rapat terbatas bidang ekonomi di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (16/12) pagi.

Kepala Negara mengatakan pelemahan mata uang lokal terhadap dolar Amerika Serikat tidak hanya dialami Indonesia, namun juga dialami oleh negara lainnya.

“Kita melihat negara kita dibandingkan dengan Jepang, Malaysia dan Rusia, kita pada posisi yang sangat baik,” katanya.

Presiden mengatakan meski demikian komunikasi antara pemerintah, Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan terus dilakukan untuk mengelola fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika

Djarot Resmi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bhirawa Djarot Saiful Hidayat, Rabu, resmi dilantik sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2014 hingga 2017.

Prosesi pelantikan tersebut dilaksanakan secara langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI pada pukul 14.30 WIB. Pengangkatan dan penetapan Djarot sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dilakukan berdasarkan Keppres Nomor 144/P Tahun 2014 yang telah ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo pada 15 Desember 2014.

“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan sebaikbaiknya dan seadil-adilnya,” ucap Djarot saat pelantikannya di Balai Kota, Jakarta Pusat.

Setelah pengucapan, prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan sumpah jabatan serta pakta integritas oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir dalam pelantikan tersebut.

“Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, saya Gubernur DKI Jakarta dengan resmi melantik Djarot Saiful Hidayat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017.

Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab,” tutur Basuki.

Bersama Djarot, dia mengungkapkan tidak akan melakukan pembagian tugas atau kerja, melainkan saling berebut pekerjaan antara satu sama lain.Q ant

Kamis Legi 18 DESEMBER 2014

antara foto

Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI Ade Komarudin (kiri) menyampaikan pandangannya bersama dan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan (kanan) dan Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait dalam acara rilis survei dan diskusi publik di kantor Lembaga Survei Indonesia (LSI), Jakarta, Rabu (17/2) kemarin.

F-Golkar DPR Dukung Perppu Pilkada Jakarta, Bhirawa Fraksi Partai Golkar DPR RI akan mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau Perppu Pilkada, diterima DPR RI. “Kami akan mengarahkan seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI untuk memiliki sikap yang sama, menerima Perppu Pilkada,” kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI Ade Komaruddin pada publikasi hasil survei LSI, di Jakarta, Rabu (17/12) kemarin.

Menurut Ade Komaruddin, hasil survei LSI yang menyimpulkan sebanyak 84 persen rakyat Indonesia menginginkan pilkada langsung, bukan hal luar biasa.

Tanpa survei, kata dia, sudah bisa disimpulkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia menginginkan pilkada langsung.

Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Bali ini menjelaskan, baik pilkada langsung maupun pilkada tidak langsung, sesungguhnya samasama konstitusional.

“UUD menyebutkan pemilu dilakukan secara demokratis.

Hal itu bisa diterjemahkan pilkada bisa dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung,” katanya.

Menurut Ade, pilkada langsung biayanya mahal tapi mayoritas rakyat Indonesia menginginkan pilkada langsung karena dapat menggunakan hak politiknya secara langsung.

Fraksi Partai Golkar DPR RI, kata dia, akan memikirkan bagaimana mencari dana pilkada langsung yang dapat dipertanggungjawabkan.

Soal rekomendasi pada Munas Partai Golkar di Bali yang merekomendasikan mendukung pilkada tidak langsung, menurut Ade, rekomendasi itu usulan, sehingga bisa diterima atau tidak diterima.

“Pada rapat paripurna penentuan sikap, Fraksi Partai Golkar DPR RI akan mendukung opsi pilkada langsung diterima DPR RI,” kata Ade. FPDIP Sambut Baik Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyambut baik sikap

Fraksi Partai Golkar (FPG) yang mendukung Perppu Pilkada diterima DPR RI. “Jika mencermati aspirasi rakyat yang mayoritas menginginkan pilkada langsung, sudah seharusnya partai-partai politik mendukung Perppu Pilkada yang mengamanahkan pilkada langsung,” kata Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Maruarar Sirait pada publikasi hasil survei LSI, di Jakarta, Rabu.

Menurut Marurar, jika Fraksi Partai Golkar DPR RI akan mengambil sikap mendukung pilkada langsung, itu artinya Partai Golkar sudah sesuai dengan slogannya yakni “Suara Golkar Suara Rakyat”.

“Kalau Fraksi Partai Golkar mendukung pilkada langsung, maka sudah kembali ke jalan yang benar,” katanya berseloroh.

Anggota Komisi XI DPR RI ini menjelaskan, sejumlah kepala daerah yang diusung dari partai-partai politik anggota Koalisi Merah Putih (KMP) juga mendukung pilkada langsung. Q ant

Maksimalkan Kemudahan Pajak Pemerintah akan mengoptimalkan insentif kemudahan pajak bagi kalangan industri untuk mendorong peningkatan ekspor.

“Kita intinya insentif itu tidak harus fiskal, insentif itu macam-macam, perizinan segala macam. Intinya, industriindustri yang diperkirakan bisa mendorong ekspor, memanfaatkan momentum rupiah ini yang akan didorong diberikan insentif,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro kepada wartawan usai rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (17/12) kemarin.

Salah satu insentif yang akan dioptimalkan oleh pemerintah adalah kemudahan pajak (tax allowance-red).

Menurut Menkeu, produk yang akan didorong untuk ekspor adalah produk-produk manufaktur bukan komoditas.

“Manufaktur di mana pun kalau mata uangnya mengalami depresiasi itu akan meningkat (daya saingnya, red) competitiveness nya karena jual dia akan lebih murah secara relatif, tidak masalah dia impor (sebagian bahan baku-red), kan tidak mungkin 100 persen impor, ketika menjual permintaannya meningkat,” paparnya. Dengan kebijakan yang ada, kata Bambang, pemerintah mengharapkan “tax allowance” dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong peningkatan ekspor. Q ant

Menteri BUMN Rini Soemarno (kiri) berbincang dengan Menkeu Bambang Brodjonegoro (tengah) dan Menko Perekonomian Sofjan Djalil (kanan) sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas bidang perekonomian di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/12).

Pemkab Tulungagung Bayar Pembebasan Lahan Ring Road Timur Proses pembebasan lahan jalan lingkar (ring road) timur oleh Pemkab Tulungagung tuntas. Sebanyak 26 bidang tanah yang dibebaskan untuk keperluan jalan lingkar timur tersebut dibayar oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung, Rabu (17/12) kemarin. Besarannya mencapai Rp 13,487 miliar.

Pemberian dana pembebasan lahan jalan lingkar timur tersebut berlangsung di Ruang Prajamukti Kantor Bupati Tulungagung dan disaksikan langsung oleh Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung, Drs Hendry Setyawan MSi. Selain Kepala Bagian Hukum Kabupaten Tulungagung, Puji Astuti SH dan Kepala Bagian Pemerintahan Drs Tri Hariadi serta Muspika Kecamatan Sumbergempol dan Kecamatan Ngantru.

Hendry Setyawan mengungkapkan pembayaran pembebasan lahan lingkar timur Kabupaten Tulungagung senilai Rp 13.487.639.150,00 dengan rincian, sembilan bi-

dang tanah warga Desa Bukur Kecamatan Sumbergempol seluas 5.984 m2 sebesar Rp 3.120.359.750,00. Kemudian 10 bidang tanah warga Desa Pucung Lor Kecamatan Ngantru seluas 10.464 m2 sebesar Rp 3.676.070.400,00 dan satu bidang tanah kas Desa Bukur (485 m2) serta lima bidang tanah kas Desa Pucung Lor (10.612 m2) masing-masing sebesar Rp 203.050.000,00 dan Rp 6.488.159.000,00.

“Pembayaran dilakukan dengan cara transfer bank ke masing-masing rekening pemilik lahan yang dibebaskan.

Hari ini (kemarin) juga sudah bisa dicairkan,” ujarnya.

Pembuatan jalan lingkar

timur Kabupaten Tulungagung, lanjut Hendry Setyawan, sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun 2007 lalu.

Dan baru kemarin dapat terealisasi pembebasan lahannya secara final. “Hal ini dapat terwujud karena adanya kerjasama yang baik antara pe-

merintah kabupaten, kecamatan dan desa. Selain pemilik lahan yang bersedia lahannya untuk dibebaskan untuk kepentingan umum,” paparnya.

Hendry Setyawan yang alumnus Universitas Jember (Unej) ini lebihlanjut mengung-

Salah seorang pemilik lahan yang dibebaskan menandatangani berkas pembebasan lahan untuk kepentingan jalan lingkar timur Kota Tulungagung kemarin.

kapkan biaya pembebasan lahan lingkar timur sepenuhnya diambil dari dana APBD Kabupaten Tulungagung. Dan rencananya setelah pembebasan lahan ini bakal dibangun jembatan yang dananya berasal dari APBN dan APBD Jatim.

Sementara itu, para pemilik lahan yang kemarin menerima pembayaran tampak senang.

Mereka mendapat pembayaran sesuai nilai luasan lahan yang dibebaskan. Harga tanah yang dibebaskan berdasar penilaian (appraisal) Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Yadi salah seorang di antaranya mendapat pembayaran sebesar Rp 875 juta setelah dikurangi pajak penghasilan (PPh) 5%. Sesuai penilaian KJJP, lahan yang dimiliki Yadi bernilai Rp 922 juta.

Pemotongan pajak ini sesuai ketentuan PP 71 Tahun 2012, dimana pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan besaran PPh-nya sebanyak 5%. Q wed,adv

Kamis Legi 18 DESEMBER 2014

Pemprov Beri Bantuan Usaha Warga Eks Dolly l Sambungan hal 1

Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Jatim Ratnadi Ismaon mengatakan, pelaksanaan pemberian bantuan itu telah dilakukan pekan lalu. Kemungkinan pekan depan juga bakal dilakukan pemberian serupa kepada warga eks Dolly.

“Warga sekitar Dolly yang selama ini menggantungkan hidupnya lewat aktivitas lokalisasi, saat ini mulai beralih ke usaha lain. Beberapa di antara mereka ada yang minta rombong bakso, mesin cuci untuk usaha laundry dan banyak lagi yang lain,” jelas Bu Bibing sapaan lekat Ratnandi Ismaon, Rabu (17/12).

Menurut Bibing, begitu ia biasa disapa, sebelum bantuan modal diberikan, sebelumnya dilakukan pelatihan selama dua hari. Pelatihan tersebut dibantu Yayasan Melukis Harapan. Tujuannya adalah agar warga di sekitar Dolly tidak lagi menggantungkan hidupnya ke bisnis esek-esek.

“Mengubah kebiasaan orang dari gampang cari uang lewat jalan yang kurang benar memang agak susah. Namun kita optimistis dengan pelatihan ini akan memberikan harapan baru kepada warga eks Dolyy,” kata Bibing.

Pemprov memberikan bantuan alat-alat lengkap seperti mesin jahit, mesin cuci kemudian untuk yang berjualan bakso, bebek goreng ataupun kue-kue juga diberikan bantuan kompor gas sekalian rombongnya.

“Bahkan wajan dan satu set piring juga kita berikan. Ini untuk memudahkan mereka memulai usaha baru ini agar lebih bermoral dan bermartabat,” katanya.

Sementara terkait progres penutupan lokalisasi di Jatim, Bibing masih optimistis penutupan seluruh lokalisasi di Jatim bisa dilakukan tahun ini. Alasannya, saat ini tinggal delapan lokalisasi di Jatim yang belum ditutup.

Delapan lokalisasi tersebut yaitu Nganjuk enam lokalisasi, satu lokalisasi di Ponorogo dan satu lokalisasi di Mojokerto. “Dari delapan lokalisasi itu ada 774 WTS. Kalau Dolly saja bisa ditutup, kenapa lokalisasi lain tidak bisa. Saya tetap optimistis lokalisasi bisa ditutup tahun ini,” pungkasnya. n iib

Kejati Selidiki Dugaan Korupsi Retribusi Tera Ulang SPBU l Sambungan hal 1

gawai UPT Kemetrologian Madiun. Mereka dimintai keterangan seputar dugaan korupsi retribusi alat ukur SPBU. Indikasi awal, restribusi dikenakan kepada para pemilik SPBU tidak sesuai dengan Perda Jatim. Berdasarkan Perda Jatim Nomor 1Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, biaya tera per nozzle di pompa SPBU sebesar Rp 200.000.

Sebelumnya, dalam Perda Jatim Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Biaya Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-Alat Ukur, Takar Timbang, dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus Kalibrasi, biaya tera hanya sebesar Rp20.000 per nozzle. Namun di lapangan, pengusaha ditarik lebih mahal dari Perda.

Sejumlah pengawas dan pemilik SPBU saat di konfirmasi mengatakan, pihaknya hanya diminta Tim Satsus untuk mengisi kuisioner menyangkut berbagai hal soal tera ulang alat ukur SPBU. “Setelah itu kami juga diminta untuk menyerahkan alat bukti yang kami miliki untuk dipinjam petugas Kejati,” kata salah satu pemilik SPBU yang enggan disebutkan namanya, Rabu (17/12).

Menurutnya lagi, sejak 2007-2012, tera ulang dilakukan petugas UPT Kemetrologian Madiun. Namun hanya diberikan kuitansi yang ditandatangani petugas, tanpa stempel resmi. Namun, sejak 2013-2014, pemilik SPBU diberi dua lembar dengan logo dan stempel resmi UPT Kemetrologian Madiun.

Informasi lain menyebutkan, jika tarif retribusi tera ulang alat ukur SPBU per selangnya (nozzle) sebesar Rp20 ribu. Namun pemilik SPBU yang memiliki 6 nozzle, dikenakan biaya sebesar Rp 1.075.000. Padahal seharusnya hanya Rp120 ribu.

Wakil Ketua DPC Hiswana Madiun Agus Wiyono, menampik keras jika ada anggapan dugaan korupsi pada tera ulang karena adanya permainan pihak SPBU. Alasannya, petugas Kemetrologian Madiun tidak pernah memberikan bukti pembayaran semestinya sebelum 2013. n dar

Siap Stempel di Saku Celana l Sambungan hal 1

kesepakatan.

Dari kepala daerah yang hadir, yang istimewa adalah Bupati Gresik Sambari Halim Radianto. Dia ternyata sudah siap membawa stempel di saku celananya. Dan Bupati Gresik adalah satu-satunya bupati yang membawa stempel dalam acara itu. “Pak Gubernur, saya sudah bawa stempel. Naskah ini akan saya selesaikan saat ini juga dengan membubuhkan stempel,” kata Bupati Sambari Halim sembari mengeluarkan stempel bupati dari saku celananya saat penandatangan kesepakatan.

Sikap Bupati Sambari Halim ini tak ayal mengundang tepuk tangan 250 lebih undangan yang hadir dalam acara launching Program Jalin Matra itu. Tak urung Gubernur Soekarwo ikut tertawa melihat gaya Bupati Sambari Halim.

Dari 20 bupati/wali kota dari berbagai daerah di Jatim yang hadir kemarin, hanya Bupati Sambari Halim yang menandatangi sekaligus membubuhkan stempel. Sedangkan bupati dan wali kota serta stake holder lainnya hanya menandatangani tanpa membubuhkan stempel.

Program Jalin Matra merupakan program yang didesain secara khusus dan inklusif oleh Pemprov Jatim bagi masyarakat yang belum beruntung secara ekonomi, sosial, budaya dengan tujuan mempercepat dan memperluas penanggulangan kemiskinan. Program Jalin Matra memiliki tiga kegiatan unggulan yang secara spesifik berbeda dari segi sasaran, yaitu Bantuan RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin), Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) dan Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2). n eri

SAMBUNGAN

11

Sebelum Natal Tarif Tol Surabaya-Gresik Naik 40% l Sambungan hal 1

lama pada 2012 sebesar Rp 9.000 naik menjadi Rp 12.000 di 2014 atau naik 33 persen dengan besaran naik Rp 3.000.

Untuk golongan dua tarif lama pada 2012 sebesar Rp 12.500 menjadi Rp 17.500 di 2014 atau naik 40 persen dengan besaran tarif naik Rp 5.000.

Sedangkan golongan ketiga, sambung Kornel, tarif lama pada 2012 sebesar Rp 18.000 menjadi Rp 23.500 di 2014 atau naik 30,56 persen dengan besaran naik Rp 5.500.

Untuk golongan keempat tarif lama 2012 sebesar Rp 22.500 menjadi Rp 29.500 atau naik 31,11 persen dengan besaran naik Rp 7.000. Sedangkan untuk golongan kelima tarif lama 2012 Rp 27.000 menjadi

Rp 35.500 di 2014 atau naik 31,48 persen dengan besaran naik Rp 8.500.

Mengenai penerapan, Kornel mengatakan akan disesuaikan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 643/KPTS/M/2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang pemberlakuan tarif tol pada jalan tol Surabaya-Gresik dan berlaku efektif mulai pada Rabu (24/12) pukul 00.00 dini hari.

Kornel mengatakan bahwa peningkatan pelayanan yang akan didapatkan pelanggan jalan tol Surabaya-Gresik setelah kenaikan tarif adalah berkurangnya volume kemacetan. “Terkait dengan kepuasan pelanggan, tambahan pelanggan pertama tambahan pelayanannya yang jelas

jumlah lajurnya bertambah, akibatnya tingkat macetnya berkurang,” kata Kornel.

Usai pengurangan angka kemacetan pada ruas tol tersebut, Badan Usaha Jalan Tol yakni PT Marga Bumi Matra Raya (MBMR) akan meningkatkan pelayanan yang lain.

“Kita berusaha meningkatkan pelayanan dan memuaskan pelanggan mengurangi antrean di depan gerbang tol,” tambahnya.

Dia menyebutkan, PT MBMR akan menerapkan Gerbang Tol Otomatis (GTO) pada pintu masuk tol sebagai upaya melerai kepadatan dan juga sebagai upaya membiasakan masyarakat menggunakan transaksi elektrik melalui e-Toll Card. “Untuk itu kita akan mengembangkan GTO,

agar masyarakat tertarik menggunakan GTO sejalan dengan penggunaan e-Toll Card,” tutupnya.

Sementara itu PT Marga Bumi Matra Raya selaku operator jalan tol pada ruas Surabaya-Gresik memastikan kenaikan tarif tol yang mencapai sekitar 30,33 persen sampai 40 persen akan me­ ningkatkan pula pendapatan perusahaan.

Direktur Keuangan PT Marga Bumi Matra Raya, Fanny mengatakan kenaikan pendapatan tersebut sebesar 25 persen jika dibandingkan dengan pendapatan sebelum tarif naik. “Kenaikan tarif ini membuat kenaikan pendapatan 25 persen,” kata Fanny di Kementerian PU-Pera kemarin.

Fanny menyebutkan, lalu

Sekolah Surabaya Cemas Provinsi Kelola Dikmen l Sambungan hal 1

selama ini mengucurkan anggaran Bopda. Harun meminta daerah agar fokus ke Pendidikan Dasar (Dikdas) SD dan SMP sebagaimana yang diamanatkan undang-undang tersebut.

Lantaran tidak lagi menerima Bopda, Djoko sudah mulai menghitung berapa kebutuhan yang akan dibebankan ke wali murid. Mengingat dana BOS tahun depan hanya senilai Rp 1,2 juta per tahun atau Rp 120 ribu per bulan. Sementara Bopda yang diterima sekolah selama ini nilainya mencapai Rp150 ribu per bulan. “Kebutuhan untuk SMK itu besar. Setiap bulan kita butuh lebih Rp 300 ribu untuk satu siswa. Kalau hanya mengandalkan dana BOS tentu tidak nutut,” kata dia.

Dengan alasan itu, Djoko mengaku akan segera menyosialisasikannya ke wali murid. Selain biaya, kekhawatiran lain ialah gaji Guru Tidak Tetap (GTT) yang selama ini ditangani Pemkot Surabaya dengan nilai sesuai Upah Minimum Kota

(UMK). Hal ini yang dikhawatirkan Djoko jika provinsi tidak mampu membayar gaji GTT sesuai UMK. “Tidak hanya GTT, selama ini kita juga mendapat tunjangan kinerja dari Pemkot Surabaya setiap tiga bulan sekali. Meski jumlahnya tidak besar, tapi itu cukup berarti untuk guru-guru,” tutur dia.

Di sisi lain, Kepala SMAN 19 Surabaya Mohammad Zainuri mengaku masih menunggu kebijakan resmi rencana pengambilalihan kewenangan mengelola pendidikan menengah (SMA/SMK) oleh Pemprov Jatim. Untuk saat ini pun dia belum dapat berkomentar banyak karena petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan belum ada. “Kita ini kan prajurit, jadi tunggu resminya saja,” katanya.

Meskipun demikian, Zainuri berharap kebijakan yang selama ini sudah berjalan dengan baik tetap dilanjutkan. Seperti pemberian Bopda kepada sekolah-sekolah yang membuat pendidikan di Kota Pahlawan dikenal gratis. Jika ini diubah, dikhawatirkan menimbul-

kan keresahan masyarakat.

“Kami berharap UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah itu dapat sinkron dengan dengan kebijakan yang sudah jalan di Surabaya. Sehingga, kebijakan yang baik-baik tetap bisa jalan,” tegasnya.

Bagaimana dengan kebijakan rotasi guru? Zainuri yakin konsepnya tidak sesederhana yang dibayangkan. Sebab, rotasi guru tingkat Surabaya saja memiliki ketentuan tertentu. “Secara pribadi, rotasi guru di Jatim yang bentangannya luas tentu tidak mudah dan sederhana. Kami ikut saja.

Yang jelas, pemberian bantuan harus ditingkatkan, jangan tibatiba dihilangkan,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Dindik Surabaya Ikhsan juga berharap program-program yang sudah berjalan tetap dipertahankan. Salah satu diantaranya ialah program Bopda. “Kita masih menunggu petunjuk dari pusat maupun provinsi.

Jadi kita masih bisa berharap agar program-program yang sekarang tetap berjalan,” kata dia. n tam

Bojonegoro Mulai Distribusikan Bantuan ke Desa Rawan Banjir l Sambungan hal 1

ruari. ”Jadi, kita siap-siap dahulu,” ujarnya, Rabu (17/12).

Untuk sementara, bantuan logistik berupa beras, gula, minyak, dan paket makanan tambahan, didistribusikan di enam lokasi di empat kelurahan/desa di Kota Bojonegoro. Daerah tersebut adalah Kelurahan Ledok Wetan, Ledok Kulon, Banjarejo, dan Campurejo. Logistik dikirim pada Selasa sore.

Logistik juga dikirim ke 16 kecamatan yang rawan banjir bandang dan banjir akibat luapan Bengawan Solo. Di antaranya Kecamatan Sukosewu, Gondang, Ngasem, Temayang, Sekar, Kepohbaru, yang potensi terjadi banjir bandang.

Menurut Andik, ada belasan ribu paket sembako yang masih berada di gudang BPBD. Paket sembako ini sudah dipersiapkan dan segera didistribusikan ke lokasi yang digunakan untuk penampungan pengungsi. Lokasi penampungan permanen, berada di Kecamatan Padangan, Temayang, Kota Bojonegoro, Baureno, dan Trucuk. Fasilitasnya bisa menampung lebih dari 10 ribu pengungsi.

Sementara itu, tim dari BPBD Bojonegoro menyusuri Sungai Bengawan Solo dari Kecamatan Margomulyo hingga Kecamatan Baureno sekitar 80 kilometer kemarin pagi. Kegiatan penyusuran sungai dilakukan selama dua hari, dan dijadwalkan diikuti Bupati Bojonegoro.

Penelusuran dilakukan untuk mengetahui secara detil, lokasi yang rawan longsor dan pengecekan tanggul. Di antaranya plengsengan di Kecamatan Padangan,

Wali Kota Tegur Pejabat Malas dan Suka Cari Honor

Kalitidu, Trucuk, Kota Bojonegoro, serta di Kecamatan Kanor.

Di Bojonegoro tanggul retak selebar antara 5-20 sentimeter ditemukan di tanggul desa di Kecamatan Kanor. Menurut Kepala Desa Semambung Kecamatan Kanor Neny Rachma, tanggul di desanya retak-retak sekitar 15 hingga 20 sentimeter. Terutama saat puncak kemarau panjang pada September-Oktober lalu.

Sebagai wilayah hilir, Jatim selalu menjadi daerah langganan banjir di setiap musim penghujan.

Karenanya, Komisi D DPRD Jatim melakukan serangkaian peninjauan di sejumlah bendungan di wilayah aliran air Bengawan Solo, di antaranya Waduk Gonseng (Bojonegoro), Bendungan Gerak Sembayat (Gresik), dan Jabung Ring Dyke (Tuban-Lamongan).

Anggota Komisi D DPRD Jatim Achmad Heri mengaku sebagai wilayah hilir, Jatim selalu menjadi langganan banjir akibat buangan air dari Bengawan Solo.

Karenanya pada APBD 2014 lalu, telah dialokasikan anggaran untuk perluasan sekaligus pengerukan di Waduk Gonseng, Bendungan Gerak Sambayat dan Jabung Ring Dyke. ‘’Jatim merupakan wilayah tumpahan air dari aliran Bengawan Solo. Karenanya pemprov sudah mempersiapkan beberapa langkah di antaranya pengerukan dan perluasan. Di mana untuk Waduk Gonseng sudah dialokasikan anggaran sebesar Rp 363 miliar, Sembayat Rp 528,4 miliar dan khusus Jabung Ring Dyke masih dibahas,’’tegas politisi asal Partai Nasdem, Rabu (17/12).

Heri menambahkan, sudah saatnya pemprov menerapkan manajemen air. Artinya air dikel-

l Sambungan hal 1

harus memiliki data, tetapi juga harus menguasai data dan programnya,”ujar Eddy Rumpoko.

Selain menegur pejabat malas, secara eksplisit wali kota juga menegur keras adanya pejabat yang lebih mengutamakan honor dalam pelaksanaan programnya. “Masak untuk pelaksanaan sebuah kegiatan ada pejabat yang hanya menganggarkan dana Rp 50 juta, tetapi yang bersangkutan malah menganggarkan honor lebih dari Rp 50 juta,”ujar Eddy dengan nada geram.

Untuk mengatasi masalah ini, ke depan wali

ola secara profesional sehingga dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Di antaranya ketika musim kemarau, lahan pertanian dan masyarakat dapat teraliri. Dan saat datang musim penghujan, air dapat disimpan lewat embung, waduk atau bendungan. ‘’Dengan begitu, ungkapan langganan banjir dapat sedikit terminimalisasi karena kita telah menerapkan manajemen air. Di sisi lain, air sangat bermanfaat bagi masyarakat yang akan bertanam atau berbudidaya ikan air tawar,’’lanjut Heri yang juga Ketua Banleg Jatim.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Jatim Samwil mendukung langkah pemprov untuk mengantisipasi bencana banjir bandang dilakukan beberapa program perluasan areal bendungan dan pengerukan. Selain itu memobilisasi beberapa sungai yang airnya langsung dibuang ke laut. ‘’Saya melihat langkah pemprov sudah tepat. Baik itu untuk mengantisipasi terjadinya banjir banding hingga tanah longsor seperti yang terjadi di Banjarnegara Jateng. Namun demikian pemprov harus terus memantau beberapa wilayah yang rentan terjadi longsor akibat hasil galian C yang dilakukan secara serampangan dan tanpa ada konsrvasi,’’tegas politisi asal Partai Demokrat ini.

Menurutnya, ada beberapa wilayah yang masuk dalam katagori rawan bencana longsor maupun banjir yaitu Ngawi, Bojonegoro, Lamongan dan Gresik. Termasuk Mojokerto, Malang, Jombang dan Gresik. ‘’Nah. Wilayah-wilayah ini harus terus dipantau, sehingga bencana longsor dan banjir dapat diantisipasi,’’papar pria asli Bawean. n bas, cty

lintas harian rata-rata (LHR) pada ruas jalan tol SurabayaGresik sebesar 75 ribu. Dengan total pendapat per hari sebesar Rp 410 juta per hari.

“Kalau satu tahun rata-rata Rp150 miliar dengan biaya operasional sebesar 40 persen,” tambahnya.

Fanny menambahkan, pendapatan PT Marga Bumi Matra Raya lebih banyak didapatkan dari lalu lintas hari biasa, atau pada hari Senin sampai Jumat. Sedangkan pada hari libur seperti Sabtu-Minggu pendapatan tol malah menurun. “Pendapatan Rp 410 juta per hari, itu ratarata, kalau Senin-Jumat itu ramai bisa sampai Rp 450 juta per hari, kalau Sabtu-Minggu justru sepi, karena kawasan industri,” ujarnya. n ira, ins

900 Personel Amankan Perayaan Natal di Malang l Sambungan hal 1

pengamanan dimulai sejak H-3 Natal (22 Desember) 2014 hingga 2 Januari 2015 dengan sistem pengamanan terbuka sekitar 10 persen dan pengamanan tertutup 10 persen.

Sementara pada malam pergantian tahun, pada 2014 ke 2015, ada tiga titik yang menjadi fokus pengamanan kepolisian, yakni Alun-alun merdeka dan Tugu, kawasan Jalan Soekarno-Hatta, dan kawasan Jalan Ijen. “Kami menyiapkan tiga kompi petugas di lokasi tersebut,” ucapnya.

Totok mengimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi teror serta kemacetan yang kemungkinan bakal terjadi di momen Natal dan Tahun Baru 2015. Ada tiga pos pantau yang dibangun saat tahun baru, yakni Jalan Ahmad Yani, Jalan Kayutangan, dan Jalan Ijen.

Ia menjelaskan pengamanan ini dilakukan dalam rangkaian Operasi Lilin Semeru 2014, mulai 24 Desember 2014 hingga 2 Januari 2015, bahkan sebelum Operasi Lilin Semeru 2014 bergulir pengamanan ketat dengan menurunkan 100 personel dari Brimob yang diperbantukan.

Personel Brimob tersebut akan menyisir gerejagereja besar yang ada di Kota Malang. Selain itu juga mendirikan pos pengamanan (Pospam) khusus di tiga titik, yakni Gereja Katedral Jalan Ijen, Gereja Albertus Jalan A Yani Blimbing dan Gereja Hati Kudus Jalan Basuki Rahmat.

Sementara itu Wali Kota Malang Muhammad Anton memastikan jika suasana peringtan Natal dan Tahun Baru 2015 di Kota Malang akan berjalan lancar tanpa hambatan.

Pernyataan ini disampaikan oleh Muhammad Anton, berkaca pada peringatan Natal dan Tahun Baru tahun lalu, di mana di seluruh Kota Malang berjalan lancar tanpa ada kendala. Meski demikian pihaknya tetap akan melakukan pengamanan di seluruh

kota akan memperbaiki Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Di antaranya dengan menerapkan absensi pegawai dengan menggunakan alat presensi elektronik dengan metode sidik jari atau Finger Print (FP).

Dengan metode ini semua pegawai nakal yang sering membolos ataupun datang terlambat akan terdeteksi langsung oleh BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Dan dengan data yang tercatat dari alat ini, maka wali kota bersama BKD bisa menindak tegas terhadap pegawai nakal.

Peningkatan kedisiplinan PNS Pemkot Batu ini juga sebagai bentuk kesiapan pemkot dalam mengentas warga dari

wilayah Kota Malang.

“Semua gereja akan kita jaga, untuk gereja besar seperti Gereja Jalan Ijen, Gereja Jalan Basukirahmad, akan dijaga dengan pasukan yang lebih banyak. Tetapi untuk gereja lain, akan disesuaikan,”ujarnya.

Wali Kota yang kerap disapa Abah Anton itu juga memastikan, jika dari pihak Polres Malang Kota akan menerjunkan 900 personel, yang akan dibantu oleh jajaran TNI, Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Mereka akan berjaga secara terbuka dan tertutup.

Selain itu, menurut Abah Anton masih ada Banser yang akan membantu mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru. Ini sekaligus menumbuhkan kerukunan antar umat beragama dan menjamin masyarakat untuk melaksanakan ibadah dengan tenang.

Sementara itu, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Badan Musyawarah Gereja Kristen (BMGK) Kota Malang sepakat untuk memposisikan kutbah Natal dengan mengangkat tema yang menyejukkan hati.

FKUB dan BMGK, menilai kutbah Natal yang tenang akan mendukung kondisi Malang yang saat ini sangat kondusif. Ketua FKUB Malang Sudjoko Santosa mengatakan menjelang perayaan Hari Natal tahun ini FKUB telah mengeluarkan beberapa rekomendasi yang bertujuan untuk menjaga kerukunan umat beragama di Malang di masa Natal dan Tahun Baru.

Sujoko Santoso, menambahkan, untuk menjaga ketentraman di saat Natal, sebaiknya juga menghindari hal-hal yang bisa memancing emosi orang lain. Pihaknya sudah membicarakan dengan pihak gereja.

“Kami sampaikan jangan sampai ada kalimat yang memancing umat lain, misalnya untuk menghindari spandukspanduk yang berisi kalimat menyudutkan, kutbah Natal sebaiknya juga memakai tema menyejukkan hati,”ujar Sujoko Santoso. n mut

kemiskinan. Karena wali kota memiliki konsep bahwa pengentasan kemiskinan tak hanya dilakukan dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), maupun bantuan permodalan saja.

Dia menuntut kepada para pegawainya untuk turun langsung dan mencari kebutuhan masyarakat. Jadi dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan, pegawai harus mengetahui kebutuhan setiap warga miskin yang ditangani. “Kita harus tahu sebenarnya apa yang dibutuhkan dari warga miskin. Namun bukan berarti kita harus meninabobokkan mereka,”pungkas Eddy. n nas

Gelar Lomba Fashion Bahan Daur Ulang Sampah hingga Rias Pengantin l Sambungan hal 1

han daur ulang sampah untuk memberikan pesan ke masyarakat bahwa tidak semua bahan bekas tidak memiliki fungsi. Sebaliknya, kata perempuan yang dikenal sebagai puteri Sibon itu, bahan-bahan daur ulang plastik memiliki nilai ekonomis yang membanggakan karena bisa diolah lagi. “Selain itu bisa juga dijadikan bahan baju fashion yang unik, seperti yang saya gunakan dalam lomba kali ini,” aku Uliya.

Antusiasme pengunjung atas ke­

giatan ini cukup tinggi. Sejak pagi warga, PNS dan seniman lokal ikut ambil bagian dalam acara yang baru pertama kali di gelar di Kota Bumi Sholawat ini. Meski acara sempat diterpa hujan deras, animo penonton untuk menyaksikan lomba fashion bahan daur ulang sampah tidak surut.

Ketua TP PKK Kabupaten Situbondo Hj Ummi Kulsum mengatakan lomba fashion bahan daur ulang sampah tahun ini mengangkat tema Baju Pesta. Adapun bahan yang dipakai, kata Ummi Kulsum, berupa

daur ulang kertas koran, botol plastik, gelas air mineral, tas kresek dan bahan plastik lain. “Yang kami nilai meliputi 70 persen bahan daur ulangnya.

Sisanya sebanyak 30 persen, baru dinilai dari bahan tambahannya,” ujar istri Bupati Situbondo itu.

Tak hanya itu saja yang ditampilkan dalam peringatan Hari Ibu kemarin, digelar juga lomba rias pengantin modifikasi khas Situbondo.

Puluhan peserta yang diikuti dari beberapa SKPD dan kecamatan serta organisasi wanita, menampilkan tata rias yang menarik bagi ratusan un-

dangan. “Semua model sudah harus siap dengan busana kebaya pengantin modifikasi dengan membawa alat make up sendiri,” tegas Ummi Kulsum dengan didampingi seluruh pengurus PKK. Untuk lomba rias pengantin, terang Ummi Kulsum, panitia menilai dari sisi make up dan cengkorongan cok rebung serta aksesoris bunga. Selain itu, keserasian busana pengantin dan keseluruhan model pengantin juga menjadi modal nilai plus pada peserta pagelaran lomba tersebut. *

UTAMA

12

Kamis Legi, 18 DESEMBER 2014

Dewan Minta Renovasi Balai Pemuda Sesuai Aslinya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya harus serius merawat dan melestarikan bangunan cagar budaya.

Karena selain memiliki makna kesejarahan yang tinggi, bangunan cagar budaya merupakan identitas kota yang sangat mendukung sektor pariwisata.

H

al itu ditegaskan Ketua DPRD Kota Surabaya Ir. Armuji MH. “Identitas kota bisa tercipta jika ada kesungguhan dan keberpihakan.

Untuk itu, dewan mendesak Pemkot Surabaya untuk memperhatikan kelangsungan bangunan cagar budaya, bukan hanya mempertahankan tapi juga merawatnya,” ujar dia. Penegasan Armuji ini dilandasi atas keperihatinan masih banyaknya bangunan cagar budaya tang terbengkalai. Salah satunya Balai Pemuda yang dulu bernama Simpangsche Societeit. Gedung yang berdiri sejak 1907 tersebut, pernah terbakar pada 20 September 2011 tersebut, sampai sekarang masih terus mengalami perbaikan.

Armuji lalu membeberkan fakta sejarah. Di mana Balai Pemuda memiliki desain terbaik di Asia dari desainnya. Sang kreator, Westmaes, adalah seorang arsitek profesional asal Belanda. Bangunan Balai punya karakteristik kuat. Langgam arsitekturnya yang mewarnai corak bangunan pergantian abad 19-20 itu, sangat beragam. Di antaranya, neogothic, neorenaissance, neoclasic, niewe Kunst (art nouveau versi Belanda), Amsterdam School, dan de Stijl, yang berpengaruh pada aliran artitektur kolonial di Surabaya.

“Itu sebabnya, jika sekarang melakukan perbaikan tidak sembarangan. Saya menyaksikan sendiri masih banyak bangunan yang rusak dalam dalam gedung Balai Pemuda,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Laporan terakhit yang diterima dewan, dinding depan Galeri DKS di kompleks Balai Pemuda telah ditutup asbes dengan rangka galvalum.

Petugas saat mengevakuasi pohon yang tumbang di depan restoran seafood Javana Jalan Sulaewsi 44 Surabaya.

Ketua DPRD Ir Armuji MH saat melakukan inspeksi mendadak di gedung Balai Pemuda.

Seharusnya dibuat knock down.

Tidak dibuat permanen karena bisa dikategorikan merusak cagar budaya. “Saya sudah meminta Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Wiwiek Widayati untuk mencopot asbes tersebut Harus diturunkan sehingga setiap kali diperlukan untuk pameran misalnya, bisa dipasang, dan dicopot setelah pameran selesai,” tutur Armuji. Yang juga perlu disosialisasikan, lanjut Armuji, adalah Balai Budaya yang bersebelahan dengan Galeri DKS. Gedung yang masih baru itu sampai sekarang tidak jelas fungsinya.

Sementara itu, Anggota Komisi D Baktiono menegaskan, pembangunan gedung Balai Pemuda sebagai bangunan cagar budaya tidak boleh berubah sedikitpun. Termasuk bahan baku dari pembangunan gedung Balai Pemuda harus sesuai dengan bangunan lama atau aslinya.

“Apabila pelaksana proyek tidak memperhatikan hal itu, maka bisa berhadapan dengan tuntutan pidana hukum,” katanya seraya menunjuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Perda Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya .Untuk mengubah dan harus mendapat pertimbangan tim cagar budaya. Dalam pertimbangan, bentuk bangunan dan warnanya harus sama. Kalau tidak ada bahan yang sama harus mirip.

Itu sudah aturannya.

Baktiono mengakui, soal bahan baku bangunan cagar budaya sering jadi kendala karena sangat sulit dida-

pat pada masa sekarang ini. Seperti besi kerangka bangunan dengan kandungan tembaga, kayu jati untuk atap dan plafon, serta lainya. Dimana bahan-bahan baku bangunan tersebut sudah tidak lagi diproduksi oleh pabrikan dan sulitnya menemukan kayu jati keras usia tua.

Oleh karena itu, terang Baktiono, pelaksana proyek pembangunan gedung Balai Pemuda harus berpengalaman. Artinya, pemenang proyek tidak sekadar dipilih dengan tawaran harga terendah, tapi juga memperhatikan kualitas pekerjaannya.

Selain itu Armuji sangat menyayangkan peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sekarang ini, hanya sibuk dengan urusan penertiban ijin Restoran, Hotel dan tempat Hiburan Umum ( RHU ) saja. Padahal Dinas ini punya peran penting untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya lokal yang ada di kota ini. “ Tolok ukur gampang.

Lihat saja sekarang ini Surabaya hampir 3 sampai 4 tahun terakhir, sepi dengan acara pagelaran budaya.

Balai Budaya seringkali kosong tanpa kegiatan, padahal sudah dilakukan renovasi “, kata Armuji. “ Khusus untuk pengembangan obyek dan daya tarik wisata Balai Pemuda saja, sudah kita anggarkan Rp. 900 jt, tapi sampai sekarang baru terserap sekitar 52 persennya saja. Belum lagi untuk anggaran pengembangan Kesenian dan Kebudayaan daerah, sudah dianggarkan Rp. 2,3 milyar, tapi sampai sekarang baru terserap 63 persennya ‘“, ungkap Armuji mengakhiri penjelasannya. Q adv

gegeh/bhirawa

Pohon Tumbang Timpa Restoran Surabaya, Bhirawa Hujan deras disertai angin kencang membuat pohon tumbang di beberapa titik Kota Surabaya. Beruntung tidak ada korban jiwa, tapi beberapa bangunan serta sepeda motor yang sedang diparkir tertimpa pohon.

Seperti di wilayah Kecamatan Gubeng, ada lima titik yang terjadi pohon berukuran besar tumbang. Dari pantauan Bhirawa beberapa wilayah yang mengalami pohon tumbang yakni, Tenggilis Lama, Jalan Sulawesi, Jalan Biliton dan Perempatan Jalan Pucang. Kemudian di Jalan Sulawesi pohon menimpa bangunan restoran seafood. Terlihat Petugas Satlak PB Kota Surabaya memotongi pohon tumbang hing-

ga menjadi kecil. Selain itu, listrik di sepanjang jalan Sulauwesi padam lantaran kabel tertimpa pohon hingga turun ke jalan.

Pemilik restoran seafood Javana Jalan Sulaewsi 44, Ana Maria yang berada dilokasi kejadian mengatakan, tumbangnya pohon di depan restoran sekitar pukul 13.30 WIB. Sebelum pohon tumbang yang menimpa atap restoran, terjadi hujan disertai angin kencang. “Kalau kerugian belum tahu,

saya lebih mementingkan customer dulu karena didalam masih banyak customer. Aktivitas berhenti dulu karena lampunya mati,” katanya saat ditemui Bhirawa, Rabu (17/12). Camat Gubeng, Achmad Widiantoro yang juga membantu Satlak PB di Jalan Sulauwesi mengatakan, di wilayah Gubeng sendiri ada lima titik yang terjadi pohon tumbang akibat hujan disertai angin kencang. “ Kita tetap kerjasama dengan petugas (Satlak PB), untuk membantunya. Tumbangnya pohon berukuran besar di wilayah Gubeng sendiri tidak ada korban,” terangnya disela-sela membersihkan ranting-ranting berserakan di jalan. Q geh

Sejumlah Ruas Jalan di Jember Tergenang Air Jember, Bhirawa Sejumlah ruas jalan di kawasan kota di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu sore (17/12) tergenang banjir akibat hujan deras yang terjadi selama beberapa jam.

Jalan yang tergenang banjir adalah di Jalan Jawa dan Jalan Mastrip yang berada di Kecamatan Sumbersari, kemudian Jalan Imam Bonjol, Jalan Agus Salim di Kecamatan Kaliwates.

“Genangan di Jalan Jawa mencapai 30 cm, sehingga tidak jarang sepeda motor yang melalui jalan di sekitar Kampus Universitas Jember itu mogok,” kata

Hadi, salah seorang pengendara yang melintas di Jalan Jawa.

Menurut dia, hujan deras yang terjadi selama dua hari berturutturut menyebabkan genangan air di Jalan Jawa, sehingga banyak pengendara yang harus memutar untuk menghindari jalan yang menjadi langganan banjir genangan itu. “Kami berharap Pemkab Jember tidak tinggal diam atas banjir genangan yang berada di sejumlah ruas jalan karena genangan tersebut membahayakan para pengendara,” katanya.

Sementara salah seorang warga Jember lainnya, Santoso, juga

mengeluhkan banjir genangan yang sering terjadi di Jalan Hayam Wuruk karena jalan tersebut merupakan jalan protokol.

“Hujan deras selama dua jam bisa menyebabkan banjir genangan di sana, sehingga membuat macet arus lalu lintas,” ucap karyawan swasta yang sering melewati Jalan Hayam Wuruk.

Terkait banjir genangan di sejumlah ruas jalan itu, Ketua Komisi C DPRD Jember Siswono meminta instansi terkait untuk membenahi infrastruktur yang ada dan memperbaiki saluran drainase yang buruk. Q efi,ant